GUBERNUR GORONTALO PERATURANGUBERNUR GORONTALO N OMOR 06 TAHUN 2017 TENTANG KI'NDARAAN DINAS OPERASIONALSEWA Di LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR GORONTALO, Menirnbang
menunjang keiancaran pelaksanaan tugas bagi pejabat/aparatur harus didukung oleh sarana diantaranya kendaraan dinas operasional; b . bahwa karena keterbatasan kendaraan dinas operasional milik
: a.. bahwa untuk
C.
Mengingat
: 1.
2.
3.
4.
Pemerintahan Daerah maka diperlukan tambahan kendaraan dinas operasional melalui proses sewa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Gorontalo; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOONomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a060); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kaii, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578); Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2OI5 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2O1Otentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik In d o n e si aT a hun 2015 Nom or 5) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kaii diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 201 1 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah; 6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E); 7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09). MEMUTUSKAN: MenetapKan:
TENTANG KENDARAAN PERATURAN GUBERNUR DINAS OPERASIONAL SEWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan untuk kepentingan dinas terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas khusus/lapangan. 2. Ke,ndaraan Dinas Operasional Sewa yang selanjutnya disebut dengan KDO-S adalah kendaraan sewa yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD. 3. Sa.tuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah. 4. Pengguna KDO-S adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD pada Pemerintah Daerah. 5. Pengendali KDO-S adalah Sekretaris Daerah selaku Pengelola Berrang. 6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DI'}A-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. BAB II ASAS DAN TUJUAN PENGGUNAAN Pasal 2 Asas penggunaan KDO-S meliputi: a. efektif, berarti penggunaan KDO-S sesuai dengan kebutuhan dan da.pat memberikan hasil maksimal sesuai dengan sasaran yang ditetapkan; dan
KARO HUKUM
i
KABAry,KEU ASrttrEN
,7
A/
SEKDA
I
b. efisien, berarti penggllnaan KDO-S menggunakan dana yang sehemat-hematnya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dan da pat dipertanggungjawabkan. Pasal 3 Tujuan KDO-S sebagai sarana pendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai oleh setiap SK P D . BAB III KEBUTUHAN DAN PEMANFAATAN Pasal 4 (1) Pada awal Tahun Anggaran, SKPD mengajukan usulan kebutuhan KDO-S kepada pengendali KDO-S sesuai dengan beban tugas dan dana yang tersedia dalam DPA-SKPD. pada ayat ( 1) (2) Kebutuhan KDO-S sebagaimana dimaksud disesuaikan dengan jumlah KDO-S yang sudah dianggarkan da.lam APBD Tahun Perundang-undangan.
berkenaan
sesuai
ketentuan
Peraturan
Pasal 5 (1) KDO-S dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan SKPD. (2) KDO-S pada masing-masing dapat SKPD sewaktu-waktu dir:nanfaatkan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi. (3) Untuk pemanfaatan KDO-S diberikan BBM sesuai dengan Standar Ha,rgaRegional. BAB IV TATA CARA DAN SPESIFIKASI Pasal 6 (1) F'enyewaan KDO-S dilaksanakan apabila telah tersedia anggaran dlalam DPA SKPD Tahun berkenaan sesuai ketentuan Peraturan F'erundang-undangan. (2) I.IDO-S disewa dari pihak ketiga yang berbadan hukum dan prengadaannya berdasarkan tata cara pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah. (3) I(IDO-S yang akan disewa didasarkan pada manfaat kegunaannya yaitu yang bersifat Multi Purpose Vehicle (MPV) dengan kapasitas Flenumpang 7 (tujuh) orang. Pasal 7 (1)
klendaraan yang disewa adalah pembelian 3 (tiga) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (IBPKB).
(21 Kendaraan yang disewa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan yang sejak pembeiian menggunakan plat nomor DM (Bea Balik Nama I). (3) Kendaraan yang disewa sebagaimana pada ayat (2) dikecualikan untuk KDO-S yang digunakan di luar wilayah Provinsi Gorontalo. Pasal 8 (1) IVIasasewa KDO-S paling lama 12 (dua beias) bulan. (21 Masa sewa KDO-S sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat berakhir bulan Februari Tahun Berikutnya. (3) Nilai sewa KDO-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (i) sebagai berikut : a. kendaraan pembelian 1 (satu) tahun terakhir disewa sebesar R p .6 .5 0 0 .0 0 0/bulan; b. kendaraan pembelian 2 (dua) tahun terakhir disewa sebesar
(4\
Rp.6.000.000 / bulan; dan c. kendaraan pembelian 3 (tiga) tahun terakhir disewa sebesar R p .5 .5 0 0 .O00/bulan. Nilai sewa KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan 9oo/o selama masa sewa setelah dipotong pajak, sisanya lO% dibayarkan bulan Desember pada Tahun berkenaan.
(5) Nilai sewa KDO-S untuk Badan Penghubung di Provinsi DKI Jakarta: a. kendaraan pembelian 1 (satu) tahun terakhir disewa sebesar R p .6 .6 0 0 .0 0 0/bulan; b. kendaraan pembelian 2 (dua) tahun terakhir disewa sebesar R p .6 .2 0 0 .0 0 0/bulan; dan c. kendaraan pembelian 3 (tiga) tahun terakhir disewa sebesar R p .6 .0 0 0 .0 0 0/bulan. (6) Nilai sewa KDO-S untuk Sub Bidang Penghubung Makasar di Provinsi Sulawesi Selatan: a. kendaraan pembelian 1 (satu) tahun terakhir disewa sebesar R p .5 .8 5 0 .0 0 0/bulan; b. kendaraan pembehan 2 (dua) tahun terakhir disewa sebesar R p .5 .5 0 0.OOO I bulan; dan c. kendaraan pembelian 3 (tiga) tahun terakhir disewa sebesar R p .5 .3 OO.OO0/bulan. Pasal 9 KDO-S yang disewa terma.suk fasilitas asuransi aII risk (semua risiko). BAB V PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN Pasal 10 (1) Pemeliharaan dan perawatan KDO-S ditanggung oleh pihak yang menyewakan.
(2) Apabila KDO-S mengalami kerusakan maka yang menyewakan wajib menyediakan KDO-S pengganti selama perbaikan. BAB VI KONTRAK SEWA Pasal 1 1 ( 1 ) KDO-S harus dituangkan dalam dokumen perjanjian kerjasama atau kontrak sewa ar.tara PA/KPA dan penyedia jasa. (2) Di dalam dokumen kontrak sewa harus mencantumkan hal-hal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 d a n P a sa l 1 1 . (3) Dokumen yang harus dilampirkan dalam kontrak sewa adaiah sebagai berikut: a. foto copy Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB); b. foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK); c. foto copy Notice Pajak; d. foto copy Asuransi A11Risk; e. Surat Kuasa Sewa Kendaraan dari Pemilik dengan bermaterai cukup. BAB VII PENGAWASANDAN PENGENDALIAN Pasal i2 ( i ) Fimpinan SKPD bertanggungjawab atas pemanfaatan KDO-S. ( 2 | Untuk pengawasan dan pengendalian tertib penggunaannya, KDO-S diberikan identitas yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Provinsi Gorontalo. BAB VIII SANKSI Pasal 13 ( 1 ) KDO-S dapat ditarik oleh pengendali apabila: a. hasil pemantauan pengendali tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya; b. rekomendasi dari inspektorat. (2) Penarikan KDO-S sebagaimana pada ayat 1 (satu) dilakukan oleh SKPD Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran. (3) KDO-S yang ditarik sebagaimana pada ayat 1 (satu) dapat dialihkan pemanfaatannya kepada SKPD yang membutuhkan. Pasal 14 ( i ) Apabila
penyedia
tidak
menyediakan
kendaraan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (21 maka penyedia mengembalikan biaya sewa secara proporsional seiama masa kerusakan. (21Hasil pengembalian biaya sewa tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) disetorkan ke kas daerah.
BAB iX KNTE}iTUANPEI\iUTUP Pasai 15 Peraturan Gubernur ini rnuiai berlaku irada tanggai diunoangkarl. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengUndangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pr-or.insiGorontala.
Ditetapkan di Goronralo pada tanggal 3 Januari 2D17 P1t.GUBERNURGORONTALO, [-r
W
-zvDgN
r
r'
ARIF FAKRULLOH
Diunctangkatr di Gorontalo pacia tanggal 3 Januari 2017 13EKRETARISDAERAH PHOV,INSIGORONTAI-O,
WINARNI D/MOIVOARFA .BERITADAERAH PROVINSI GORONTALOTAHUN 2A77 NOMOR {,6
