PERATURANDAERAH PROVINSIGORONTALO NOMOR le TAHUN 2ots TENTANG PERUBAHANANGGARANPENDAPATANDAN BEI"ANJA DAERAH PROVINSIGORONTAI,OTAHUN ANGGARAN2015 DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA GUBERNURGORONTALO, Menimbang
: a. bahwa
sehubungan
dengan perkembangan
keadaan yang
menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih anggaran sebelumnya hams tahun digunakan unhrk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tatrun Anggaran 2015; b. bahwa terhadap Pembahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2015 telah dilakukan evaluasi sebagaimana tertuang dalam Keputrrsan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903 - SL9T Tahun 2015 serta disesuaikan dengan ketentuan perundangan yang berlaku; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurarf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daeratr tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr Frovinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2015; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun L994 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 2 . undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2OOO tentang Program
Pembangunan Nasional (kmbaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2OOONomor 206, Tambatran kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2OOOtentang Pembentukan Frovinsi Gorontalo (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor
258, Tambalran
kmbaran
Negara Republik
Indonesia Nomor aO6O); 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun L999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO1Nomor 134, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a150); 6. Undang-Undang Nomor LT Tahun 2OOg tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42861; 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Iembaran Nomor a355);
Negara Republik Indonesia
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4aO0); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintalr Rrsat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38l; 10. Undang-Undang Nomor 28 Tatrun 2OO9tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9Nomor 13O),Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5Oa9); 11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentang PengadaanTanah Bagr Pembangunan Unhrk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL2 Nomor 22, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280h
2
12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembenhrkan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan kmbaran
Negara
Republik Indonesia Nomor S%al; 13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang Aparahrr Sipil Negara (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 6, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9al; 1.4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2Ol4 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Ralgrat, Dewan Perrrakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2OL4
Nomor 182, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568); 15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tartbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 16. Perahran
Pemerintah
Nomor
109 Tahun
2000
tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOONomor 21O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aO28l; 17. Peraturan
Pemerintah
Nomor 24 Tahun
2OO4 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2OO7(l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aal6l; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45021; 19. Perattrran Pemerintah Nomor 54 Tahun 2OO5tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a57a\ 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OOS tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5751; 3
21. Perahrran Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Negara Republik Informasi Keuangan Daerah (kmbaran Indonesia Tahun 2OO5Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5761; 22.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 20OS tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578); 23. Perahrran Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Pen5rusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a585); 24. Perahrran Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daeratr (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 25. Perahrran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6lal; 26. Perahrran Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OOTtentang laporan Penyelenggaraan Pemerintatran Daerah Kepada Pemerintatr, laporan Keterangan Pertanggungiawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, Informasi l.aporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOTNomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46931; 2T.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintatran (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1ONomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 28. Perahrran Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OLI tentang Penrbahan Atas Perahrran Pemerintah Nomor 19 Tahun 2O1Otentang Tata Cara Pelaksanaan Ttrgas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2}ll Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
4 KARO
Eru
I
K/IDIs qlu
-k
.ASISilEIf
SEBDA
_u_/ I \-
t
WAOI'B
Y
29. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2oL2 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ot2 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52721; 30. Perahrran Presiden Nomor 4 Tahun 2ols tentang pembahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor s4 Tahun 2olo tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oLs Nomor s, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3655); 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubatr terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2olr tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah; 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2orl tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OtL Nomor a50); 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2ol4 tentang Pedoman Pen5rusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol5; 34. Peratrrran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03 Tahun 2cl06 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E); 35. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 15 Tahun 2Ol4 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2ols (Lembaran Daerah provinsi Gorontalo Tahun 2OL4 Nomor 1S). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKIT,ANRAIflAT DAERAH PROVINSI GORONTALO dan GUBERNUR GORONTALO MEMUTUSI(AN : MCNCTAPKAN: PERATURAN
DAERAH
PROVINSI
GORONTALO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSIGORONTALOTAHUN ANGGARAN2015
5
Pasal 1 Pembahan Anggaran Pendapatan dan Anggaran 2015 semula berjumlah
Belanja
Daerah Tahun Rpl.4l9.gso.sl0. T42,2s Rp11.974.so2.zgs,oo sehingga
bertambah/berkurang
sejumlah menjadi Rp1.431.825.013.527,2s dengan rincian sebagaiberikut: a. Pendapatan: 1. Semula 2 . Bertambah / (berkurang)
Rp. 1.419.850.5 1O.742,25 Rp. 11.974.502.785.00
Jumlah Pendapatan setelah Pembahan Rp. 1.431.825.O13.S27.2S b. Belanja: l. Semula Rp.1.468.732.072.042,25 2 . B ertarnbah / (berkuran g)
Rp.
Jumlah Belanja setelah Perubahan Surplus/(Defisit Setelah Penrbahan)
50.095.757.763.86 Rp.1.518.827.829.806. 11 Rp. (87.OO2.BL6.2TB,B6I.
c. Pembiayaan: 1. Penerimaan a) Semula
Rp. 58.881.561.300,00 b) Bertambah / (berkurang) Rp. 28.I2L.25a.978.86 Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp.87.002.816.278.86 2. Pengeluaran: a) Semula
Rp.
1O.OOO.OO0.OOO,OO b) Bertambatr / (berkurang) Rp. (1O.OOO.OO0.OOO.O0l Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 0,00 Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 87.002.816.278,96 Sisa lebih pembiayaan anggaran Setelah perubahan Rp.
O,OO
Pasal 2 (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:
6
a. Pendapatan asli daerah: 1. Semula
Rp.
318.172.267.527,25
2. Bertambatr/(berkurang)Rp.
1.g00.000.000.00
Jumlah pendapatanasli daeratr setelatr Perubahan b. Dana perimbangan: l. Semula
Rp. 3L9.972.267.527,25 Rp.
936.274.443.21S,OO
2. Bertambatr/(berkurang) Rp. 10.174.502.785.00 Jumlatr dana perimbangan setelatr Perubahan
Rp. 946.448.946.O00.00
c. Lain - lain pendapatan daerah yang sah: 1. Semula Rp. l65.4O3.8OO.OOO,OO
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0.OO Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 165.a03.s00.000.00 (2) Pendapatan asli daeratr sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : a. Pajak daerah: 1. Semula
Rp.298.220.945.280,2S 2.Bertantbah/(berkurang) Ro. S37.g33.Sg2.g3 Jumlah pendapatan daerah setelah Perubahan b. Retribusi Daerah: 1. Semula 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 1.800.OOO.OOO.OO Jumlah retribusi daerah setelah Petlbahan
Rp.
3.975.O00.000.00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan: 1. Semula Rp. 4.OOO.OOO.OOO,OO
2.Befiambah/(berkurang) Rp. (300.000.000.00) Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah Perubahan Rp.3.200.000.000.00 d. Lain - lain pendapatan asli daerah yang sah: 1. Semula
Rp. 13.776.321.747,OO
2. Bertambatr/(berkurang) Rp. 262.166.4IT.17 Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 14.038.488. t64.tZ
7
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) terdiri dari jenis pendapatan :
hurr.f b
a. Dana bagr hasil: 1. Semula
Rp.30.535.792.21S,O0
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 74g.302.2g5.00 Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan Rp. 3f.2g4.095.000.00 b. Dana alokasi umum: l. Semula
Rp.845.39S.6S1.OOO,OO
2. Berhrrrbah/(berkurang)
Rp.
0.00
Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan Rp. g45.395.65f .OOO.OO c. Dana alokasi khusus: l. Semula
Rp.60.34B.0O0.OOO,OO
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 9.426.200.000.00 Jumlah dana alokasi khusus setelah Pembahan Rp. 69.769.200.000.00 (a) Lain - lain pendapata' daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c adalalr: a. Pendapatan Hibatr 1. Semula
Rp.BZ5.00O.O0O,OO
2. Beftarrtbah/(berkurang) Rp. O.OO Jumlah dana pendapatan hibah setelah Perubahan Rp. 3ZS.OOO.OOO.OO b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus: 1. Semula Rp.165.029.900.000,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0.00 penyesuaian Jumlah Dana dan otonomi Khusus setelah Perubahan Rp. 165.02g.g00.00O.0O Pasal 3 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal I terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung: 1. Semula 2. Bertambah
Rp.66l .544.695.4g9,9l Rp.(18.301.697.21S.00)
Jumlatr belanja tidak langsung setelah Perubahan Rp. 645.242.998.224.91
8 I(ARO EITU
KAI'I8
rw
ASIStrEIT SEKDA
-u A
I
(
WAGT'B
v
b. Belanja langsung: 1. Semula
Rp.807.187.376.602,34
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 68.397.454.97g.g6 Jumlah Belanja langsung setelah Perubahan
Rp. 875.584.831.581.20
(2) Belanja Tidak l.angsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurlf a terdiri dari jenis belanja : a. Belanja Pegawai sejumlatr:
1. Semula
Rp.302.669.797.394,12
2. Bertarnbah/(berkurang) Rp. (2t.263.6g7.2LS.OOI Jumlatr Belanja Pegawai setelah Peruba.l.an b.Belanja Hibah: 1. Semula
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 3.130.000.000.00 Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan c. Belanja Bantuan Sosial: 1. Semula 2. Bertambalr/(berkurang) Rp. 2.432.0OO.OOO.OO Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Pembahan Rp. 4.432.000.000.00 d. Belanja Bag Hasil: l. Semula
Rp.126.905.068.820,79 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0.00 Jumtah Belanja Bagr Hasil setelah Perubahan Rp. 126.905.06g.g20.29 e. Belanja Banhran Keuangan: 1. Semula
Rp.19.756.5}5.225,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. (1.100.000.000.00) Jumlah Belanja Banhran Keuangan setelah Perubahan f. Belanja Tidak Terduga: 1. Semula 2. Bertambah/ (berkurang) Rp. ( 1.5OO.OOO.OOO.OO) Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah
Perubahan
Rp.
9
3.697.874.000.00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja: a. Belanja Pegawai: I. Semula
Rp.S3.t21.369.S00,00
2. Bertambah/(berkurang)Rp. 2.g51.265.000.00 Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan Rp. b. Belanja Barang dan Jasa: 1. Semula
S5.973.12g.5OO.OO
Rp.390.072.561.449,94
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 31.S70.23g.414.g6 Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Ro. 42L.642.299.g5g,2O c. Belanja Modal: l. Semula Rp.363.993.451.6S9,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 33.975.451.564.00 Jumlah Belanja Modal setelah Pembahan Rp.397.96g.903.223.00 Pasal 4 (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari: a. Penerimaan: 1. Semula
Rp.5g.ggl.S6l.3OO,OO 2. Bertanrbah/ (berkurang) Rp.2g. t21.254.9T g.g6 Jumlah penerimaan setelah Perubarran
Rp.
g2.o02.g16.27g.g6
b. Pengeluaran: 1. Semula Rp.1O.OOO.O0O.OOO,00 2. Bertambah/ (berkurang) Rp.( 10.ooo.ooo.ooo.ool Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan
Rp.
O.OO
(2) Penerimaan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : a. SILPA tahun anggaran sebelumnya: 1. Semula Rp.5g.ggl.56l.900,00 2. Berlanbah/(berkurang) @ Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Penrbahan
10 KARO
Eru
ll
KADIS
rIEU
-lJ
SEBI'A
WAGI'B
w a s/
b. Pencairan dana cadangan sejumlatr Rp. 0,00: 1. Semula
Rp.
0,00
2. Bertambah/(berkr,uang)
Rp.
O.OO
Jumlah Pencairan dana cadangan setelah
Perubahan
Rp.
o.oo
c. Penerimaan pinjaman daerah: l. Semula Rp. 2. Bertambah/(berkurang) Rp.
O,0O O.O0
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan Rp.
O.OO
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : a. Pembenhrkan dana cadangan: 1. Semula
Rp.
2. Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah Perubahan Rp.
O,0O O.OO
O.OO b. Penyertaan modal (investasi) pemerintarr daerah: 1. Semula Rp. lO.OOO.OOO.OOO,OO
2. Bertambah/ (berk'rang)
Re.(10.000.oo0.000.00)
Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan Rp. O.OO Pasal 5 Dalam keadaan tertentu pemerintah Daerah dapat melak'ka' pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam perubahan APBD yang 2015, selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi yang diusulkan dalam Ranca'gan peraturan Daerah Tatrun 2oL6 tentang Pertanggungiawabanpelaksanaan ApBD Tahun Anggaran 20 15. Pasal 6 uraian lebih lanjut perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal l, tercantum dalam La.mpiran yang merrrpakan bagran yang tidak terpisatrkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : l.
l.ampiran I
Ringkasan perubalran ApBD;
11
2,
Lampiran II
Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKpD;
3.
Lampiran III
Ringkasan Perubahan APBD menumt Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan pembiayaan; Ringkasan perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi pembahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Ftrngsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
4. Lampiran IV
5. l.ampiran V
6. Lampiran M 7. Lampiran VII
Daftar Perubahan Jumlah pegawai per Golongan dan per Jabatan; Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran vIII 9. l,ampiran IX
La.mpiran Keuangan pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan Daerah; Daftar pinjaman Daerah dan obligasi Daerah. Pasal 7
(1) Gubernur menetapkan peraturan Gubernur tentang perubahan penjabaran a.nggaran pendapatan dan bela'ja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan. (2) Perahrran Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penyesuaian perubahan apabila terjadi pengeluaran yang belum tersedia €rnggarannya, mendapat tambahan anggaran dari pemerintah pusat yang sudah ada peruntukannya da'/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Perubahan APBD 201s, yang selanjutnya disampaikan dalam realisasi yang akan diusulkan dalam Rancangan peraturan Daerah Tatrun 2016 tentang pertanggungiawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2OlS.
L2
Pasal 8 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratrrran Daerah ini dengan penempatannya datam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.
pada
Diundangkan di Gorontalo padatanggal E3 SEKRETARIS DAERAH
RONTALO,
LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTAI.O TAHUN 2015 NOMOR
NOREGPERATURAN DAERAHpRovINSI GoRoNTALo : (r2/2orsl
13
