PERATURAN REKTOR UN:VERS:TAS SEBELAS MARET NOMOR 379′ UN27′ KP′ 2012
TENTANG DOSEN DAN TENAGA KEPENDID:KAN NON PEGAWAINEGER:S:P!L UN!VERSITAS SEBELAS MARET
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UN:VERS!TAS SEBELAS MARET, Menimbang
:
a.
bahwa untuk memenuhi rasio dosen dan mahasiswa yang ideal dalam mendukung akreditasi, diperrukan suatu kebijakan yang menjamin fleksibilitas dalam pengelolaan sumber daya manusia; bahwa Universitas sebelas Maret sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum memiliki fleksibilitas pengelolaan keuangan berdasarkan pada prinsip otonomi dan produktivitas serta praktek bisnis yang sehat termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya manusia bagi dosen dan tenaga kependidikan non pegawai negeri sipil Universitas sebelas Maret; bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang
b.
Dosen dan Tenaga Kependidikan Non pegawai Negeri sipil Universitas Sebelas Maret;
Mengingat
:
1.
２ ３
４ ５ ６
7.
8.
8
９ ・ ０
１
Undang-Undang Nomor Tahun 1gr4 tentang pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor43 Tahun lggg; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2oo3 tentang Ketenagakerjaan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2oo3 tentang sistem pendidikan Nasional; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2o1z tentang pendidikan Tinggi; Peraturan Pemerintah Nomor g rahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan pemberhentian pegawai Negeri sipil sebagaimana telah diubah menjadi peraturan pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 1g rahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan; Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2oos tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor l4Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2o1o tenting pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; Keputusan Presiden Nomor 1o rahun 1976 tentang pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
H:\ Draf Perek Ttg Dosen UNS Non-pNS.Docx
ha1 1
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 02011C.11995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112lO/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52IKMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai lnstansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 118/MPN.A4IKP/ 2011 tentang Pengangkatan Prof. Dr. R. Karsidi, M.S. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret periode 2011 - 2015; MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBEI.AS MARET TENTANG DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL UNIVERSITAS SEBELAS MARET
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal
1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret, selanjutnya disebut UNS. 2. Rektor adalah Rektor UNS. 3. Fakultas adalah fakultas di lingkungan UNS. 4. Tenaga non pegawai negeri sipil UNS, yang selanjutnya disebut tenaga non pNS, adalah 5.
6. 7. 8. 9. 10.
tenaga non PNS yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dengan perjanjian kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu. Dosen non pegawai negeri sipil UNS, yang selanjutnya disebut Dosen non pNS uNS,
adalah tenaga non PNS yang berkualifikasi sebagai dosen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undangundang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dengan perjanjian kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu. Tenaga kependidikan non pegawai negeri sipil UNS, yang selanjutnya disebut tenaga kependidikan non PNS UNS, adalah tenaga penunjang non pegawai negeri sipil dalam proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diangkat oleh pejabat yang benivenang dengan perjanjian kontrak kerja untuk jangka waKu tertentu. Perjanjian kontrak kerja adalah suatu perikatan antara UNS dengan seseorang untuk melaksanakan suatu hal yang diperjanjikan dalam waktu tertentu. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan/atau memberhentikan dosen dan tenaga kependidikan non PNS UNS sesuai dengan ketentuan, yaitu Rektor. Pejabat adalah pimpinan universitas, fakultas, program pascasarjana, lembaga, upr, unit kerja lain atau atasan langsung dosen dan tenaga kependidikan non pNS. Ahli waris adalah pihak keluarga dari dosen dan tenaga kependidikan non pNS UNS yang berhak mewakili untuk menerima uang duka dan atau uang jasa pengabdian apabila
H\DralPerek TrgDosen U!S Non-PNS Docx
ha1 2
dosen dan tenaga kependidikan non PNS UNS meninggal dunia pada saat masih aktif. Dalam hal ini ahli waris meliputi isteri, suami atau anak yang sah bagi yang sudah berkeluarga atau orang tua, wali atau saudaranya bagi yang belum berkeluarga.
BAB
II
JENIS DAN STATUS Pasal 2
(1)
(2)
Tenaga non PNS UNS terdiri atas: a. Dosen non PNS UNS terdiri atas: 1) Dosen non PNS UNS; 2) Dosen Khusus non PNS UNS; b. Tenaga kependidikan non PNS UNS. Status tenaga non PNS UNS sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)
perjanjlan kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu. Dosen non PNS UNS sebagaimana dimaksud pada Pasal
,
(4)
(1) adalah tenaga non PNS yang dipekerjakan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang dengan Z ayat (1) huruf a angka 1)
terdiri atas: a. Tenaga non PNS yang berkualifikasi sebagai dosen; b. Praktisi yang mempunyai keahlian di bidang tertentu; Dosen khusus non PNS UNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) hurufa angka 2) terdiri atas:
a. Dosen/tenaga ahli dari luar Universitas yang diundang sebagai
(5)
dosen tamu untuk memberikan kuliah atau pelatihan; b. Purnakarya dosen yang kepakarannya masih dibutuhkan; Tenaga kependidikan non PNS UNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri atas: a. Tenaga administrasi; b. Tenaga pustakawan; c. Tenaga arsiparis; d. Tenaga teknisi; e. Tenaga laboran; Tenaga konsultan; g. Paramedls; h. Pengemudi; Satuan pengaman; Penjaga sepeda; k. dan lain-lainnya menurut kebutuhan selain dosen.
f. i. j.
BAB
III
PENGADAAN Bagian Kesatu Perencanaan dan Kebutuhan Pengadaan
Pasal 3
(1) Perencanaan (2)
pengadaan dosen dan tenaga kependidikan non pNS UNS dibuat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan renc€lna strategis universitas. Perencanaan pengadaan dosen non PNS UNS dibuat sesuai kebutuhan dengan
H:\DralPer.k Tlg Do&n
L]TIS Non-PNS
Docx
ha1 3
memperhatikan rasio dosen dengan mahasiswa, rencana pengembangan program studi baru, rencana kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, kondisi
(3) (4) (5)
(6) (7) (8)
serta perkembangan sistem pembelajaran dan kemampuan keuangan. Kebutuhan pengadaan dosen non PNS UNS diajukan oleh Dekan Fakultas atau Direktur Program Pascasarjana kepada Rektor dengan disertai dengan argumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (2); Perencanaan pengadaan tenaga kependidikan non PNS UNS dibuat sesuai kebutuhan dengan memperhatikan, rencana pengembangan unit baru, analisis jabatan dan analisis beban kerja unit dan kemampuan keuangan. Kebutuhan pengadaan tenaga kependidikan non pNS UNS diajukan oleh pimpinan Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Upr, atau Unit kerja lain kepada Rektor dengan disertai dengan argumen sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Ayat (4); Rektor melalui pejabat yang ditunjuk melakukan inventarisasi kebutuhan pengadaan dosen dan tenaga kependidikan non pNS uNs yang ditetapkan dalam formasi Formasi pengadaan dosen dan tenaga kependidikan non pNS uNS, diumumkan secara terbuka oleh Universitas melalui Bagian Kepegawaian sekurang-kurangnya pada web UNS;
Proses pengadaan dosen dan tenaga kependidikan non pNS UNS dilakukan secara terbuka dan akuntabel.
Bagian Kedua Persyaratan Calon Dosen dan Tenaga Kependidikan Non pNS UNS
Pasal 4 Persyaratan pelamar calon dosen non pNS UNS adalah sebagai berikut: 1. Warga negara Republik lndonesia; 2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Tidak pernah
diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri atau pegawai
SWaSta;
4.
Memiliki kualifikasi pendidikan minimum: a. Untuk program diploma I sampai diploma lll adalah lulusan magister (S2/Spesialis) dan diutamakan memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan tingkat dan bidang keahlian yang diajarkan oleh program tersebut; b. Untuk program profesi adalah lulusan program magister (S2/Spesialis) dan memiliki sertifikat kompetensi setelah sarjana sesuai dengan tingkat dan bidang keahlian yang diajarkan yang dihasilkan oleh program tersebut; c. Untuk program sarjana (Sl) dan diploma empat (D-lV) adalah lulusan program magister (S2/Spesialis); d. untuk program magister (S2) dan program doktor (S3) adalah lulusan program doktor (s3).
5. Usia maksimal 50 tahun, 6.
7. 8.
sedangkan dosen khusus non PNS tidak dipersyaratkan batasan maksimal usia. sehat jasmani dan jiwa, bebas narkotika, psikotropika dan zat adiktif (NApZA) yang
ditunjukkan dengan surat keterangan dokter pemerintah; Berkelakuan baik yang ditunjukkan dengan surat keterangan dari kepolisian dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan. Tidak sedang terikat kontrak dengan instansi/lembaga lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan tidak terikat kontrak di atas kertas bermaterai secukupnya.
H:\Dral Ptr.k Tr8Dosn UNS Non-PNS Docr
ha1 4
9. Tidak menuntut untuk diangkat sebagai CPNS/PNS yang dibuktikan dengan surat pernyataan di atas kertas bermaterai secukupnya Pasal 5
４
Persyaratan pelamar calon tenaga kependidikan non PNS UNS adalah sebagai berikut: 1. Warga negara Republik lndonesia; 2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 3, Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri atau pegawai swasta; Memiliki kualifikasi pendidikan minimum lulusan SLTA; Memiliki kecakapan, keahlian dan keterampilan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan; Usia maksimal 40 tahun, kecuali untuk tugastugas yang bersifat khusus yang memerlukan calon dengan pengalaman tertentu; 7. Sehat jasmani dan jiwa, bebas narkotika, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA) yang ditunjukkan dengan surat keterangan dokter pemerintah; dan Berkelakuan baik yang ditunjukkan dengan surat keterangan dari kepolisian dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan; Tidak sedang terikat kontrak dengan instansi/lembaga lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan tidak terikat kontrak diatas kertas bermaterai secukupnya; 10.Tidak sedang berkedudukan sebagai CPNS/PNS atau karyawan, pegawai honorer, pegawai tetap pada instansi pemerintah atau swasta; 11. Tidak menuntut untuk diangkat sebagai CPNS/PNS yang dibuktikan dengan surat pernyataan diatas kertas bermaterai secukupnya. ５
６
L I'
Bagian Ketiga Seleksi Pengadaan Paragraf 1 Seleksi Pengadaan Dosen Non PNS UNS Pasal 6
Seleksi pengadaan dosen non PNS UNS dilakukan oleh Universitas
bersama Fakultas/Program Pascasarjana setelah usutan kebutuhan pengadaan disetujui oleh Rektor. Pasal 7 Tahapan seleksi pengadaan dosen non pNS UNS adalah sebagai berikut: 1. Pembentukan panitia seleksi; 2. Pengumuman lowongan formasi; 3. Seleksi; 4. Pengumuman hasil seleksi;
H:\Draf Perek Ttg Dosen UNS Non-PNS.Docx
ha1 5
Pasal 8 Jenis tes pengadaan dosen non PNS UNS adalah sebagai berikut: 1 Seleksi administratif; 2. Tes tertulis yang meliputi: a. Tes kemampuan umum b. Tes kemampuan akademik sesuai bidangnya; c. Tes kemampuan berbahasa lnggris; 3. Tes kemampuan mengajar; 4. Tes wqwancara;
.
Pasal 9 Penentuan kelulusan seleksi pengadaan dosen non PNS UNS oleh Rektor.
Pasal 10
(1) Pengadaan dosen khusus non pNS dilakukan oleh
Universitas bersama Fakultas/Program Pascasarjana setelah usulan kebutuhan pengadaan disetujui oleh
(2)
(3)
Rektor.
Persetujuan pengangkatan dosen khusus non pNS oleh Rektor, didasarkan pada
pertimbangan yang diajukan oleh Dekan Fakultas/Direktur program pascasarjana. Pengangkatan dosen khusus non pNS oleh Rektor.
Paragraf 2 Seleksi Pengadaan Tenaga Kependidikan Non pNSUNS
Pasal
11
Seleksi pengadaan tenaga kependidikan non PNS UNS dilakukan oleh Universitas bersama fakultas/Program Pascasarjana setelah usulan kebutuhan pengadaan disetujui oleh Rektor. Pasal 12 Tahapan seleksi pengadaan tenaga kependidikan non pNS UNS adalah sebagai berikut: 1. Pembentukan panitia seleksi; 2. Pengumuman lowongan formasi; 3. Seleksi; 4. Pengumuman hasil seleksi;
Pasal 13 Jenis tes pengadaan tenaga kependidikan non pNS UNS adalah sebagai berikut: 1 Seleksi administrasi; 2. Tes tertulis yang meliputi: a. Tes kemampuan umum b. Tes substansi sesual bidangnya; c. Tes kemampuan berbahasa lnggris khusus diperuntukkan bagi pelamar untuk formasi dengan kualifikasi diploma, sarjana (Sl), S1 profesi atau magister (S2) ; 3. Tes kemampuan teknologi informasi dan komunikasi (TlK); 4. Tes wawancara;
.
H:\DraiP.rek Trg Dosen UNS Non.PNS Docx
ha1 6
Pasal 14 Penentuan kelulusan seleksi pengadaan tenaga kependidikan non PNS UNS oleh Rektor. Bagian Keempat Pengangkatan Pasal 15 Pengangkatan dosen dan tenaga kependidikan non PNS UNS dilakukan oleh Rektor. Pasal 16
(1)
(2) (3)
(4)
Pengangkatan dosen dan tenaga kependidikan non PNS UNS dilakukan dengan perjanjian kontrak kerja untuk jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun. Keputusan perpanjangan perjanjian kontrak kerja, sepenuhnya menjadi kewewenangan Rektor. Dosen non PNS UNS yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik, cakap, disiplin dan tidak terputus kontrak kerjanya, dapat diusulkan kembali untuk diperpanjang perjanjian kontrak kerjanya oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan kepada Rektor melalui Pembantu Rektor bidang administrasi umum dan keuangan (pembantu Rektor ll). Tenaga kependidikan non PNS UNS yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik, cakap, disiplin dan tidak terputus kontrak kerjanya, dapat diusulkan kembali untuk diperpanjang perjanjian kontrak kerjanya oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan kepada Rektor melalui Pembantu Rektor bidang administrasi umum dan keuangan (Pembantu Rektor I l).
Pasal 17 Perjanjian kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada pasal '16, dibuat secara tertulis di atas kertas bermaterai secukupnya dan sekurang-kurangnya berisi: '1 . nama dan alamat Universitas; 2. nama, jenis kelamin, umur, pendidikan, dan alamat yang bersangkutan; 3. jabatan atau jenis pekerjaan; 4. tempat pekerjaan; 5. besarnya gaji; 6. syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban; 7. jangka waktu berlakunya perjanjian kontrak kerja; 8. tempat dan tanggal kontrak kerja dibuat; dan 9. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kontrak kerja dan saksi-saksi.
BAB IV PEMBINAAN
Pasal 18
(1) Dosen dan tenaga kependidikan non PNS UNS melaksanakan
tugasnya sesuai dengan lingkup bidang tugasnya dan sesuai dengan rincian tugas yang ditetapkan oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsungnya dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan yang berlaku.
H:\D.af Perek 18 Dos.n UNS Non.PNS Docx
ha1 7
(2) (3) (4)
Pada setiap 2 (dua) tahun, pimpinan unit kerja atau atasan langsungnya mengadakan evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan non PNS UNS yang bersangkutan. Hasil evaluasi kinerja dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam menetapkan bisa tidaknya melanjutkan kontrak. Dalam hal hasil evaluasi tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka dinyatakan putus kontrak. Pasal 19
Dalam pelaksanaan tugasnya, dosen dan tenaga kependidikan non PNS UNS bertanggung jawab kepada pimpinan unit kerja dan atau atasan tangsungnya. Pasal 20
(1)
Kewajiban dosen dan tenaga kependidikan non PNS UNS adalah sebagai berikut. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian kontrak kerjanya dan tugas lain yang dibebankan oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsungnya;
a.
b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 194S, Negara dan
c.
Pemerintah; Mentaati dan mematuhi peraturan yang berlaku;
d. Mengikuti pembinaan yang dilakukan oleh pimpinan unit kerja atau
atasan langsungnya; e' Menjaga kehormatan dan martabat sebagai dosen dan tenaga kependidikan non pNS UNS dan lnstitusi UNS; f Menjaga persatuan, kesatuan, keselarasan, dan kekompakan baik dengan pNS UNS, dan antarsesama dosen dan tenaga kependidikan non pNS uNS. Hak dosen dan tenaga kependidikan non PNS UNS adalah sebagai berikut. a. Menerima gaji setiap bulan sesuai dengan ketentuan yang bertaku. b. Menerima honorarium kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. C. Menerima bantuan biaya pengobatan dan perawatan karena sakit akibat kecelakaan dalam menjalankan tugas kedinasan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing fakultas/unit kerja; d. Menerima uang duka yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan anggaran pada fakultas/unit kerja masing-masing apabila meninggal dunia pada saat aktif dan diterimakan kepada ahli warisnya; Cuti bersalin bagi dosen dan tenaga kependidikan non PNS UNS wanita untuk keperluan persalinan pertama dan kedua sejak yang bersangkutan diangkat sebagai dosen dan tenaga kependidikan non PNS UNS dengan ketentuan jangka waktu pelaksanaan satu bulan sebelum melahirkan dan dua bulan setelah melahirkan; Cuti alasan penting untuk keperluan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti atau atasan tangsungnya paling lama dua minggu;
.
(2)
g.
Cuti sakit, dengan ketentuan dua hari sampai maksimal 14 hari, yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter.
H:\Draf Perek Ttg Dosen UNS Non-PNS.Docx
ha1 8
:."' BAB V PEMlNDAHAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 21
(1) (2) (3) (4)
Dosen dan tenaga kependidikan non PNS UNS dapat dipindahkan ke unit kerja lain apabila diperlukan untuk kepentingan dinas atau adanya sebab lain berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perpindahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Ayat (1), dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Rektor. Sebagai akibat atas perpindahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Ayal (1), yang bersangkutan akan dibuatkan surat alih tugas dan perjanjian kontrak kerja yang baru; Perjanjian kontrak kerja yang berakhir karena sebagai akibat atas perpindahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Ayat (1), dianggap selesai.
Pasal 22 Dosen dan tenaga kependidikan non PNS UNS yang telah menandatangani perjanjian kontrak kerjanya dapat diberhentikan karena alasan sebagai berikt. 1. Mengajukan permohonan untuk berhenti; 2. Tidak memenuhi syarat kesehatan; 3. Tidak menunjukkan dedikasi, prestasi dan kecakapan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; 4. Melakukan tindakan yang dapat mencermarkan nama baik UNS ; 5. Sengaja memberikan keterangan palsu atau bukti yang tidak benar pada waktu menyampaikan lamaran; 6. Dikenakan hukuman penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap; 7. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Pasal 23
Pemindahan dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan non PNS UNS sebagaimana tersebut dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dilakukan oleh Rektor. Pasal 24 Apabila Dosen dan Tenaga Kependidikan Non PNS UNS yang telah menandatangani perjanjian kontrak kerjanya tidak melaksanakan sebagian, keseluruhan dan/atau tidak sempurnanya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan dalam perjanjian kontrak kerjanya (wanprestasi), maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat dan dianggap telah putus kontrak.
H:\DrsfPerek Ttg Dosn UNS Non-PNS.Do€x
ha1 9
I
BAB VI PENUTUP Pasal 25
Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Surakarta
tanggal
I
Oktobor 2o1?
IVERSITAS SEBEISS MARET,
KARSIDI, M.S. NI亀
絆型
'
1981031006
Salinan Peraturan ini disampaikan Yth: Para Pejabat terkait di lingkungan UNS.
H:\DrafPerek Ttg Dosen UNS Non-PNS Docx
ha1 10
