Mendapat dana dari DIPA IAIN Antasari Banjarmasin

STUDI EVALUASI PELAKSANAAN AKREDITASI MADRASAH ALIYAH NEGERI DAN SWASTA DI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2014

KelompokPeneliti: Ketua : Drs. H.Mubin,M.Ag Anggota : Drs. H. Helmi Mizani, M.Ag Drs. M. Ramli, M.Pd Mendapat dana dari DIPA IAIN Antasari Banjarmasin

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN 2015 i

PENGESAHAN PENELITIAN Penelitian yang berjudul “Studi Evaluasi Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Aliyah Negeri Dan Swasta di Kalimantan Selatan Tahun 2014”telah dilaksanakan dengan sebenarnya oleh Tim Peneliti yang terdiridari: 1. Drs. H.Mubin,M.Ag (Ketua) 2. Drs. H. Helmi Mizani, M.Ag (Anggota) 3. Drs. M. Ramli, M.Pd (Anggota) Oleh karena itu, laporan hasil penelitiannya dapat diterima dan dinyatakan sah. Banjarmasin, Desember 2015 Pusat Penelitian dan Penerbitan Kepala,

Drs. H. Ahdi Makmur, M.Ag, Pd.D NIP. 19540121 198203 1003

ii

Studi Evaluasi Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Aliyah Negeri Dan Swasta Di Kalimantan Selatan Tahun 2014 ABSTRAK Kata Kunci: Evaluasi, Akreditasi, dan Madrasah Aliyah Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat membuktikan bahwa Secara umum pelaksananan akreditasi Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta di Kalimantan Selatan tahun 2014 telah terlaksana dengan amat baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai mana tertuang dalam pedoman pelaksanaan akreditasi yang diterbitkan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, seluruh rangkaian kegiatan akreditasi telah terlaksana dengan amat baik, baik pada tahap kegiatan di tingkat BAP S/M Propinsi Kalimantan Selatan, di tingkat Asesor, dan di tingkat madrasah, kecuali pada sebagian kecil aspek saja yang belum terlaksana. Untuk mengkordinasikan kegiatan di kabupaten/Kota, maka BAP S/M Propinsi Kalimantan Selatan di bantu dengan unit organisasi yang bernama UPA S/M Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan. Sedangkan untuk melaksanakan visitasi akreditasi di Madrasah Aliyah, maka BAP S/M menunjuk asesor yang dipilih dari dosen perguruan tinggi dan pengawas sekolah/madrasah. Hasil akreditasi pada Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta di Kalimantan Selatan sebagian besar berada pada peringkat B (baik), bahkan ada sebagian kecil Madrasah Aliyah yang mendapat peringkat akreditasi A (amat baik) dan sebagian kecil lainnya menperoleh peringkat C (cukup). Dari seluruh standar pendidikan secara umum sudah baik, hanya yang masih kurang iii

baik adalah standar tenaga kependidikan dan standar sarana pendidikan terutama didapati pada Madrasah Aliyah Swasta. Adapun problema yang ditemukan dari pelaksanaan akreditasi Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta di Kalimantan Selatan pada tahun 2014 adalah Jarak waktu antara pemberitahuan akreditasi dengan datangnya TIM Asesor Akreditasi terlalu pendek, Kurangnya bimbingan dari pengawas atau dari Pejabat Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Selatan dalam pelaksanaan akreditasi, Kurangnya dana untuk akteditasi Madrasah, terutama yang berasal dari Madrasah Aliyah Negeri, Informasi tentang kegiatan akreditasi kurang mamadai, Kurang lengkapnya sarana yang dimiliki madrasah terutama pada Madrasah Aliyah Swasta, Pertemuan pada diskusi membahas laporan hasil visitasi dari asesor waktu untuk presentasi terbatas sehingga terkesan buru-buru, Pelaksanaan visitasi oleh asesor selalu diadakan mendadak, dan waktu yang disediakan untuk asesor sedikit sehingga asesor sering mendapat kesulitan karena bertabrakan dengan kegiatan lain, Antara asesor masih terdapat perbedaan pemahaman terhadap instrumen akreditasi, danKurangnya dana baik untuk biaya operasional BAP S/M Provinsi Kalimantan Selatan, UKA Kabupaten/ Kota se Kalimantan Selatan, maupun untuk insentif pengurus BAP S/M dan Pengurus UKA Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan.

iv

SAMBUTAN KEPALA PUSAT PENELITIAN IAIN ANTASARI BANJARMASIN

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah swt. atas limpahan karunia-Nya kepada kita. Kami menyambut gembira dan rasa bangga atas dipublikasikannya hasil penelitianTIM saudara Drs. H.Mubin,M.Ag. dkk.yang berjudul“STUDI EVALUASI PELAKSANAAN AKREDITASI MADRASAH ALIYAH NEGERI DAN SWASTA DI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2014”.Penelitian ini dapat terselenggara dengan dukungan dana yang bersumber dari DIPA IAIN Antasari Banjarmasin tahun 2015. Sesuai dengan fungsinya, pusat Penelitian IAIN Antasari terus berupaya melakukan pengkajian dan pengembangan melalui serangkaian riset terhadap masalah-masalah sosial budaya dan keberagamaan masyarakat, guna menentukan konsep-konsep dan teori-teori aplikasi untuk pengembangan masyarakat, dan keberagamaan seiring dengan perubahan sosial yang begitu cepat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin modern. Hasil penelitian ini tentunya dapat lebih memperkaya khazanah ilmu pengetahuan bagi IAIN Antasari dengan visinya menjadikan perguruan tinggi Islam terdepan dalam aspek informasi ilmiah keislaman kawasan Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan. Kami berharap agar kiranya temuan dan rekomendasi penelitian ini dapat diketahui oleh berbagai pihak yang relevan, agar karya ilmiah ini dapat berfungsi secara efektif. Semoga dapat bermanfaat bukan hanya bagi masyarakat Kalimantan Selatan, tetapi juga bangsa Indonesia. v

KATA PENGANTAR

‫ﱠﺣﻴ ِْﻢ‬ ِ‫ﷲ اﻟ ﱠﺮﺣْﻤ ِﻦ اﻟﺮ‬ ِ ‫ْﻢ ا‬ ِ ‫ﺑِﺴ‬

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan petunjuk, bimbingan lahir bathin kepada diri penulis, sehingga buku sederhana ini dapat disusun dan diterbitkan. Shalawat dan salam penulis haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. keluarga, dan para sahabat serta pengikut beliau yang setia sampai akhir zaman. Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongannya. Untuk itu ucapan terimakasih dan penghargaan penulis sampai kepada: 1. Rektor IAIN Antasari Banjarmasin, atas segala kebijakan, perhatian dan dorongan sehingga dapat terselenggaranya proyek penelitian ini. 2. Kepala PUSLIT IAIN Antasari Banjarmasin, atas segala kebijakan dan perkenannya sehingga peneliti dapat melakukan penelitian ini. 3. Guru Aqidah Akhlak MAN 2 Model Banjarmasin yang dijadikan subjek dalam penelitian ini, dan seluruh warga sekolah, yang merekomendasikan penelitian ini dan juga telah memberikan data dalam penelitian ini. 4. Sejumlah informan lainnya dari berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan masukan, dukungan dan motivasinya sehingga rampungnya penelitian ini. Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berganda-ganda dari Allah SWT dan vi

semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang menghajatkannya. Akhirnya penulis berharap, semoga usaha kecil ini bermanfaat, khususnya kepada penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya, Amiin.

vii

DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL ............................................................... i PENGESAHAN PENELITIAN................................................ ii ABSTRAK ............................................................................... iii SAMBUTAN KAPUSLIT........................................................ v KATA PENGANTAR .............................................................. vi DAFTAR ISI ............................................................................ vii BAB I PENDAHULUAN A.Pendahuluan............................................................... 1 B. Rumusan Masalah / Fokus Masalah........................... 4 C. Definisi Operasional .................................................. 5 D.Tujuan dan Signifikasi Penelitian .............................. 6 E. Kajian Teori dan Telaah Pustaka ............................... 7 F. Metode Penelitian ...................................................... 26 BAB II LAPORAN HASIL PENELITIAN A.Organisasi Pelaksana Akreditasi Madrasah Aliyah di Kalimantan Selatan .................................... B. Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Aliyah di Kalimantan Selatan Tahun 2014 ............................ C. Hasil pelaksanaan akreditasi Madrasah Aliyah Tahun 2014 ................................................................ D.Problema pelaksanaan akreditasi Madrasah Aliyah ........................................................................ E. Analisis Hasil Penelitian ............................................

34 37 54 57 59

BAB III PENUTUP A.Simpulan ...................................................................... 69 B. Saran-saran................................................................... 70 DAFTAR PUSTAKA .............................................................. 72 LAMPIRAN-LAMPIRAN viii

BAB I PENDAHULUAN A. Pendahuluan Salah satu tujuan kemerdekaan negara Republik Indonesia sebagai mana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu pembangunan di bidang pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan dimaksud. Hanya melalui pendidikan akan tercipta bangsa yang cerdas dan maju peradabannya. Menyadari pentingnya pendidikan, maka pemerintah Republik Indonesia menetapkan bahwa bidang pendidikan merupakan Kementerian yang mendapat pembiayaan yang besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kriatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.1 Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah menetapkan bahwa jalur pendidikan pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.2 Sedangkan jenjang pendidkan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Tercapainya tujuan pendidikan nasional sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan yang diselenggarakan. Dan pendidikan 1

Undang-Undang no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II pasal 3. 2

Undang-Undang no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab VI pasal 13.

1

yang berkualitas merupakan hak bagi semua warga negara baik warga negara yang berada di perkotaan maupun di pedesaan, baik yang berada di Pulau Jawa maupun yang berada di luar pulau Jawa. Berbagai kebijakan telah dilakukan untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh Indonesia, diantaranya adalah pelaksanaan akreditasi bagi lembaga pendidikan formal. Akreditasi merupakan kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.3 Untuk menentukan kelayakan penyelenggaraan pendidikan di lembaga pendidikan formal pemerintah telah menetapkan sembilan standar meliputi : standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian.4 Dengan demikian kegiatan akreditasi adalah upaya pemerintah untuk mengetahui mutu pendidikan secara komprehensif, sehingga hasilnya dapat dijadikan dasar untuk menetapkan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Disamping itu akreditasi dapat di artikan sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah dalam pembangunan di bidang pendidikan, karena hasil akreditasi dapat diketahui semua warga negara. Madrasah sebagai lembaga pendidikan formal adalah bagian dari sistem pendidikan Indonesia. Sejak tahun 1909 berdiri madrasah yang pertama yaitu Madrasah Adabiyah di Padang (Sumatra Barat), yang didirikan oleh Syekh Abdullah Akhmad.5 3

Pasal 1

PP no. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan, Bab I

4

PP no. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan, Bab I Pasal 1 5

Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Hidakarya

2

Setelah Indonesia merdeka, perkembangan madrasah lebih baik. Pemerintahan Republik Indonesia memberikan perhatian kepada madrasah sabagai modal sumber pendidikan nasional yang berdasarkan UUD 19456. BPKNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat ) sebagai Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan pada masa itu merumuskan pokok-pokok usaha pendidikan yang menetapkan bahwa: madrasah dan pesantren yang pada hakekatnya adalah suatu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat dan berakar dalam masyarakat Indonesia umumnya, hendaklah pula mendapat perhatian dan bantuan yang berupa tuntunan dan bantuan materiil dari pemerintahan Mentri PP dan K, yang saat itu dijabat oleh Mr. R. Suwandi, mengeluarkan kebijakan yang menyatakan bahwa pengajaran yang bersifat pondok pesantren dan madrasah perlu untuk dipertinggi dan dimodernisasikan serta diberi bantuan biaya dan lain-lain.7 Puncak pengakuan madrasah oleh pemerintahan sebagai bagian dari sestem pendidikan nasional dengan dikeluarkannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 2 tahun 1989 dimana madrasah diakui secara penuh menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Hal tersebut jelas terlihat pada Undang-Undang tersebut terdapat aturan tentang madrasah secara defenitif dimana madrasah dimasukkan dalam kategori pendidikan sekolah tanpa menghilangkan karakter keagamaannya. Melalui upaya ini dapat dikatakan bahwa madrasah berkembang secara terpadu dalam sistem pendidikan nasional.8 Secara lebih tegas dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan nomor 20 tahun 2003 Agung, Jakarta, 1985, hlm.63 6

Hanun Asrorah, Sejarah Pendidikan Islam, Jakarta, Logos, 1999, hlm.194 7

Abdurrahman Shaleh, Penyelenggaraan Madrasah, Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta, 1984, hlm.19 8

Maksum, Madrasah… hlm. 132-133

3

Bab VI pasal 18 disebutkan bahwa pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lainnya. Walaupun madrasah menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional, tetapi ia dikelola oleh Kementerian Agama. Dengan terbatasnya anggaran yang dimiliki Kementerian Agama RI, maka kemampuan untuk menyediakan berbagai kebutuhan madrasah untuk memenuhi standar nasional pendidikan menjadi terbatas. Di tambah lagi banyak diantara madrasah swasta yang dikelola oleh masyarakat memiliki kemampuan terbatas untuk memenuhi standar nasional pendidikan. Sementara dengan disetarakannya Madrasah Aliyah dengan SMU, maka Madrasah Aliyah harus memenuhi standar-standar sebagai mana yang ditentukan dalam 9 standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan pemerintah. Di Kalimantan Selatan pada tahun 2014 telah dilaksanakan Akreditasi 24 Madrasah Aliyah yang terdiri 9 Madrasah Aliyah Negeri dan 15 Madrasah Aliyah Swasta.9 Walaupun secara umum pada SK tentang hasil akreditasi tersebut disebutkan peringkat akreditasi, tetapi bagaimana hasil masing-masing standar yang di akreditasi dari sembilan standar pada tiap-tiap Madrasah Aliyah, bagaimana proses pelaksanaannya akreditasi, apa rekomendasi yang dihasilkan, bagaimana tindak lanjut dari hasil rekomendasi menarik untuk dikaji lebih jauh. B. Rumusan Masalah / Fokus Masalah Adapun rumusan masalah/fokus masalah dalam penelitian ini adalah : bagaimana pelaksananan akreditasi Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta di Kalimantan Selatan tahun 2014. Fokus tersebut akan dirinci menjadi beberapa sub fokus yaitu : 9

Dokumen Badan Akreditasi Propinsi Kalimantan Selatan tentang Hasil Akreditasi Sekolah/Madrasah di Kalimantan Selatan tahun 2014.

4

1. Bagaimana organisasi pelaksana akreditasi Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta di Kalimantan Selatan tahun 2014 2. Bagaimana pelaksanaan akreditasi akreditasi Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta di Kalimantan Selatan tahun 2014 3. Bagaimana hasil pelaksanaan akreditasi Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta di Kalimantan Selatan tahun 2014 4. Apa saja problema pelaksanaan akreditasi Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta di Kalimantan Selatan tahun 2014. C. Definisi Operasional. Berdasarkan judul di atas maka dalam penelitian ini difinsi operasional yang perlu dijelaskan terdiri : 1. Studi Evaluasi adalah suatu upaya untuk mengukur hasil atau dampak suatu aktivitas, program atau proyek dengan cara membandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan, dan bagaimana cara penyampaiannya.10 2. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Adapun kreteria yang ditetapkan adalah : standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian. 3. Madrasah Aliyah, adalah jenjang pendidikan formal tingkat atas dilingkungan Kementerian Agama yang menerapkan kurikulum pemerintah RI setelah siswa menamatkan pendidikan madrasah tsanawiyah.

10

W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta, PN Balai Pustaka,1984) h.40

5

Jadi studi analisis pelaksanaan akreditasi madrasah aliyah pada judul di atas adalah kegiatan penyelidikan terhadap pelaksanaan akreditasi di Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta di Kalimantan Selatan untuk mengetahui apa sebab-sebabnya, bagaimana duduk perkaranya, menyelidiki dengan menguraikan bagian-bagiannya. D. Tujuan dan Signifikasi Penelitian 1. Tujuan Penelitian Sesuai dengan rumusan masalah/fokus masalah dalam penelitian ini maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap pelaksananan akreditasi Madrasah Aliyah Negeri Swasta di Kalimantan Selatan tahun 2014. Oleh karena pelaksanaan akreditasi madrasah merupakan sebuah sistem yang terdiri dari berbagai unsur, maka tujuan studi di atas akan dirinci menjadi : a. Mengungkapkan organisasi pelaksana akreditasi Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta di Kalimantan Selatan tahun 2014 b. Mengungkapkan pelaksanaan akreditasi akreditasi Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta di Kalimantan Selatan tahun 2014 c. Mengungkapkan hasil pelaksanaan akreditasi Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta di Kalimantan Selatan tahun 2014 d. Mengungkapkan problema pelaksanaan akreditasi Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta di Kalimantan Selatan tahun 2014. 2. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan bermanfaat a. Bagi Madrasah Aliyah di Kalimantan Selatan penelitian ini diharapkan berguna untuk dijadikan bahan acuan bagi peningkatan kualitas akreditasi khususnya dan peningkatan 6

mutu pendidikan masing-masing. b. Bagi Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota seKalimantan Selatan dan Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan hasil penelitian ini berguna untuk dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan terhadap upaya meningkatkan akreditasi madrasah aliyah dan dasar kebijakan dalam pemibinaan Madrasah Aliyah di Kalimantan Selatan c. Bagi penyelenggara akreditasi dalam hal ini Badan Akreditasi Propinsi Kalimantan Selatan dapat dijadikan pertimbangan dalam pelaksanaan akreditasi madrasah aliyah pada masa yang akan datang. d. Penelitian ini berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam hal akreditasi madrasah. E. Kajian Teori dan Telaah Pustaka 1. Pengertian akreditasi sekolah/madarasah Akreditasi Sekolah/madrasah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan dan kinerja satuan atau program pendidikan, yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Secara istilah akreditasi diartikan sebagai satu proses penilaian kualitas dengan menggunakan kriteria baku mutu yang ditetapkan dan bersifat terbuka.11 Di dalam proses akreditasi, sebuah Sekolah/madrasah dievaluasi dalam kaitannya dengan arah dan tujuannya, serta didasarkan kepada keseluruhan kondisi Sekolah/madrasah sebagai sebuah institusi belajar. Akreditasi sekolah juga diartikan sebagai kegiatan penilaian (asesmen) sekolah secara sistematis dan komprehensif melalui kegiatan evaluasi diri dan evaluasi eksternal (visitasi) untuk 11

Bambang Suryadi, Pedoman Akreditasi Madrasah Tsanawiyah, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2005), h. 5.

7

menentukan kelayakan dan kinerja sekolah.12Dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) menyebutkan bahwa yang dimaksud akreditasi sekolah/madrasah adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan suatu sekolah/madrasah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh BAN-S/M yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan.13 Dalam melaksanakan akreditasi, BAN-S/M dibantu oleh Badan Akreditasi Propinsi yang dibentuk oleh Gubernur. BAN-S/M melaksanakan akreditasi terhadap program dan/atau satuan pendidikan jalur formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Akreditasi dalam makna proses yaitu penilaian dan pengembangan mutu suatu sekolah/madrasah secara berkelanjutan sedangkan akreditasi dalam makna hasil menyatakan pengakuan bahwa suatu sekolah/madrasah telah memenuhi standar kelayakan yang telah ditentukan.14 Oleh karena itu dalam akreditasi sekolah/madrasah diadakan studi kelayakan untuk mengumpulkan berbagai imformasi tentang hal-hal yang dibutuhkan untuk penyusunan program pendidikan dan akreditasi di sekolah/madrasah yang dimaksud. Pengertian lain mengenai akreditasi adalah sebuah proses penilaian dari pemerintah secara komprehensif terhadap kelayakan dan kinerja satuan dan/atau program pendidikan, yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik.15 Di dalam proses 12

Ara Hidayat, dkk., Pengelolaan Pendidikan, (Bandung: Pustaka Educa, 2010), h. 182. 13

Departemen Agama RI, UU dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam, 2006), h. 204. 14

Dewa Ketut Sukardi, Proses Bimbingan, (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta 1995), h. 29. 15

Redaksi Sinar Grafika, Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun

8

akreditasi, sebuah sekolah dievaluasi dalam kaitannya dengan arah dan tujuannya, serta didasarkan kepada keseluruhan kondisi sekolah sebagai institusi belajar. Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa akreditasi sekolah/madrasah merupakan alat regulasi diri (self-regulation) agar sekolah/madrasah mengenal kekuatan dan kelemahan serta melakukan upaya yang terus menerus untuk meningkatkan kekuatan dan memperbaiki kelemahannya. Di samping itu akreditasi juga merupakan hasil penilaian dalam bentuk sertifikasi formal terhadap kondisi suatu sekolah/madrasah yang telah memenuhi standar layanan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 2. Tujuan Akreditasi Sekolah/Madrasah Tujuan akreditasi sekolah dan madrasah ialah agar penyelenggaraan pendidikan pada semua lingkup mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP). Hal ini terkait dengan usaha pengembangan dan membangun sistem pengendalian mutu pendidikan nasional yang dilakukan melalui, standarisasi yang dimaksudkan sebagai penjaminan mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermatabat serta melalui evaluasi yang dilakukan dalam pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.16 Walaupun beragam perbedaan dimungkinkan terjadi antar sekolah/madrasah, tetapi sekolah/madrasah dievaluasi 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, (Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 47. 16

Departemen Agama RI, Pedoman Akreditasi Madrasah, (Jakarta: Departemen Agama, 2005), h. 182.

9

berdasarkan standar tertentu. Standar diharapkan dapat mendorong dan menciptakan suasana kondusif bagi pertumbuhan pendidikan dan memberikan arahan untuk evaluasi diri yang berkelanjutan, serta menyediakan perangsang untuk terus berusaha mencapai mutu yang diharapkan. Pemerintah melakukan akreditasi sekolah/madrasah juga bertujuan untuk memperoleh gambaran keadaan kinerja sekolah/madrasah dan untuk menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah/madrasah dalam menyelenggarakan pendidikan, dasar yang dapat digunakan sebagai alat pembinaan dan pengembangan, dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di 17 sekolah/madrasah. Selain itu akreditasi juga bertujuan agar pihak luar, pengguna jasa pendidikan mengetahui mutu sekolah dimana mereka sedang belajar, orang tua mengetahui mutu dan reputasi dimana anak mereka belajar, pasar atau dunia kerja juga mengetahui kemana mereka harus memilih dan merekrut tenaga kerjanya; pemerintah mengetahui dari reputasi sekolah dan madrasah yang bagaimana mereka harus merekrut atau mendapatkan tenaga kerjanya, dan lembaga-lembaga (sekolah-sekolah) lain juga dapat mengetahui dengan lembaga pendidikan yang bagaimana mereka bekerja sama. Lebih dari pada itu, pemerintah sangat berkepentingan untuk mengetahui, baik langsung maupun tidak langsung, mutu pendidikan nasional.18 Hasil akreditasi juga diperlukan kepala sekolah/madrasah sebagai bahan masukan untuk penyusunan program serta anggaran pendapatan dan belanja sekolah/madrasah. Untuk kepala sekolah/madrasah, hasil akreditasi diharapkan dapat menjadi 17

Bambang Suryadi, Pedoman Akreditasi Madrasah Tsanawiyah, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2005), h. 5. 18

Mastuhu, Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21, (Yogyakarta: Safiriya Insania Press, 2003), h. 93.

10

bahan informasi untuk pemetaan indikator kelayakan sekolah/madrasah, kinerja warga sekolah/madrasah, termasuk kinerja kepala sekolah/madrasah selama periode kepemimpinannya. Demikian pula dengan sekolah/madrasah harus mampu menentukan siapa yang harus menjadi stakeholdernya.19 Untuk guru, hasil akreditasi sekolah/madrasah merupakan dorongan bagi guru untuk selalu meningkatkan diri dan bekerja keras untuk memberikan layanan yang terbaik bagi peserta didiknya dan secara moral, guru senang bekerja di sekolah/madrasah tersebut. Oleh karena itu, guru selalu beruasaha untuk meningkatkan diri dan bekerja keras untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu sekolah/madrasah. Untuk masyarakat dan khususnya orang tua peserta didik, hasil akreditasi diharapkan menjadi informasi yang akurat tentang layanan pendidikan yang ditawarkan oleh setiap sekolah/madrasah, sehingga secara sadar dan bertanggung jawab masyarakat dan khususnya orang tua dapat membuat keputusan dan pilihan yang tepat dalam kaitannya dengan pendidikan bagi anaknya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. 3. Standar Penilaian dalam Akreditasi Sekolah Penggunaan instrumen akreditasi yang komprehensif dikembangkan berdasarkan standar yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP). Hal ini didasarkan pada peraturan pemerintah nomor 19 Tahun 2005 yang memuat kriteria minimal tentang komponen pendidikan. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan 19

Muhaimin, Manajemen Pendidikan, (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2010), h. 24.

11

Republik Indonesia. Dalam peraturan pemerintah RI nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar sumber belajar, standar pengelolaan, dan standar penilaian pendidikan.20 a. Standar Isi, adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kritria tentang tamatan, kompetensi bahan kajian, mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi. b.Standar Proses, adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan. Proses pembelajaran pada satuan pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, kreativitas dan kemandirian sesuai dengan perkembangan psikologis peserta didik. c. Standar Kompetensi Lulusan, yaitu kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. d.Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. e. Standar Sarana dan Prasarana, adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolah raga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi. 20

Redaksi Sinar Grafika, Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, h. 5.

12

f. Standar Pengelolaan, adalah yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. g.Standar Pembiayaan, adalah biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. h.Standar Penilaian Pendidikan, terdiri atas penilaian hasil belajar oleh peserta didik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. 4. Fungsi Akreditasi Sekolah/Madrasah Dengan menggunakan instrumen akreditasi yang komprehensif, hasil akreditasi diharapkan dapat memetakan secara utuh profil sekolah/madrasah. Dalam mengembangkan konsep pendidikan yang komprehensif, pandangan keilmuan yang integrated dari ajaran Islam itulah yang harus dijadikan landasan, terutama dalam mengkontruksi dan mengembangkan kurikulum.21 Akreditasi sekolah/madrasah berfungsi untuk : a. Pengetahuan, yaitu sebagai informasi bagi semua pihak tentang kelayakan sekolah/madrasah dilihat dari berbagai unsur terkait yang mengacu pada standar minimal beserta indikatorindikatornya. b.Akuntabilitas, yaitu sebagai bentuk pertanggung jawaban sekolah/madrasah kepada publik, apakah layanan yang dilakukan dan diberikan oleh sekolah/madrasah telah memenuhi harapan atau keinginan masyarakat. c. Pembinaan dan pengembangan, yaitu sebagai dasar bagi sekolah/madrasah, pemerintah, dan masyarakat dalam upaya peningkatan atau pengembangan mutu sekolah/madrasah.22

21

Abuddin Nata, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 288. 22

Diknas, Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Madrasah, (Jakarta: Dikdasmen, 2009), h. 21.

13

5. Prinsip-Prinsip Kegiatan Akreditasi Sekolah/Madrasah Akreditasi sekolah/madrasah dilaksanakan berdasarkan prinsipprinsip sebagai berikut: a. Objektif Akreditasi sekolah/madrasah pada hakikatnya merupakan kegiatan penilaian tentang kelayakan penyelenggaraan pendidikan yang ditunjukkan oleh suatu sekolah/madrasah. Dalam pelaksanaan penilaian ini berbagai aspek yang terkait dengan kelayakan tersebut diperiksa dengan jelas dan benar untuk diperoleh informasi tentang keberadaannya. Agar hasil penilaian itu dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya untuk dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan maka dalam prosesnya digunakan indikator-indikator terkait dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan. b.Komprehensif Dalam pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah, fokus penilaian tidak hanya terbatas pada aspek-aspek tertentu saja tetapi juga meliputi berbagai komponen pendidikan yang bersifat menyeluruh. Dengan demikian hasil yang diperoleh dapat menggambarkan secara utuh kondisi kelayakan sekolah/madrasah tersebut. c. Adil Dalam pelaksanakan akreditasi, sekolah/madrasah semua diperlakukan sama, artinya tidak membedakan sekolah/madrasah atas dasar kultur, keyakinan, sosial budaya, dan juga tidak memandang status sekolah/madrasah baik negeri ataupun swasta. d.Transparan Data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah, misalnya kriteria, mekanisme kerja, maupun jadwal disampaikan secara terbuka. e. Akuntabel Pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah dapat dipertanggung jawabkan baik dari sisi penilaian maupun 14

keputusannya adalah sesuai aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. f. Profesional Pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi.23 Program sekolah/madrasah akan berjalan lancar, terorganisasi, dan terkoordinasi secara konsisiten jika didukung oleh organisasi sekolah/madrasah yang cepat tanggap terhadap kebutuhan sekolah. Sekolah/madrasah diorganisasikan secara tersistem sehingga memiliki struktur hirarkis yang terorganisir secara rapi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengorganisasian sekolah dilakukan secara cermat yang ditampilkan dalam bentuk struktur organisasi yang mampu meningkatkan efisien dan efektivitas pemanfaatan sumber daya manusia di sekolah/madrasah. Selain itu, dengan adanya kejelasan siapa mengerjakan apa dan siapa melapor kepada siapa, struktur organisasi sekolah/madrasah mampu menerjemahkan strategi kedalam pelaksanaan operasional yang produktif. 6. Norma Pelaksanaan Akreditasi Seperti tahun-tahun sebelumnya, selalu ada siswa yang mencontek saat ujian nasional. Keberadaan guru pengawas tak menjadi hambatan. Bahkan, ada sebagian guru maupun pimpinan sekolah justru menyuruh siswa mencontek demi menjaga citra baik guru dan akreditasi sekolah.24 Ini bertentangan dengan norma-norma pelaksanaan akreditasi. 23

Badriwan Zaki, Akreditasi Sekolah dan Madrasah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 45. 24

M.Zaid Wahyudi, 25 April 2013. Tak Jujur Tak Mampu Menalar. Kompas.com. hlm. Edukasi, dalam http://edukasi.kompas.com/read/2013/04/25/1105151/Tak.Jujur.Tak.Mamp u.Menalar, diakses pada 6 Maret 2015.

15

Ada juga sekolah/madrasah yang ketika di akreditasi/visitasi untuk kelangkapan sarana prasarananya meminjam atau bukan milik sendiri, hal ini terjadi karena pengurus sekolah ingin sekolah/madrasahnya ter-akreditasi dan dengan begitu mereka dan masyarakat luas mengaggap bahwa sekolah yang telah terakreditasi tersebut bagus dengan mengenyampingkan pendidikan yang bermutu. Pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah harus berpedoman kepada norma-norma yang sesuai dengan tujuan dan fungsi akreditasi. Norma-norma ini harus menjadi pegangan dan komitmen bagi semua pihak yang terlibat di dalam proses akreditasi. Norma dalam pelaksanaan akreditasi adalah sebagai berikut: 1) Kejujuran Dalam menyampaikan data dan informasi dalam pengisian instrumen akreditasi dan instrumen pengumpulan data dan informasi pendukung, pihak sekolah/ madrasah harus secara jujur menyampaikan semua data dan informasi yang dibutuhkan. Sekolah/Madrasah harus memberikan kemudahan administratif dengan menyediakan data yang diperlukan, mengijinkan tim asesor untuk melakukan pengamatan, wawancara dengan warga sekolah/madrasah, dan pengkajian ulang data pendukung. Proses verifikasi dan validasi data serta penjaringan informasi lainnya oleh tim asesor harus dilaksanakan dengan jujur dan benar, sehingga semua data dan informasi yang diperoleh bermanfaat dan obyektif. Dengan demikian dapat dihindari kemungkinan terjadinya pengambilan keputusan yang menyesatkan atau merugikan pihak manapun. 2) Independensi Sekolah/Madrasah dalam melaksanakan pengisian instrumen akreditasi dan instrumen pengumpulan data dan informasi pendukung, harus mandiri dan tidak terpengaruh oleh intervensi siapapun dan dari pihak mana pun serta bebas dari pertentangan kepentingan (conflict of interest). Demikian pula halnya dengan 16

tim asesor dalam melakukan visitasi, juga harus mandiri dan tidak terpengaruh oleh intervensi siapa pun dan dari pihak mana pun. Asesor tidak diperbolehkan untuk menerima layanan dan pemberian dalam bentuk apapun sebelum, selama, dan sesudah proses visitasi yang mungkin akan berpengaruh terhadap hasil visitasi. Keputusan tim asesor harus bebas dari pertentangan kepentingan, baik dari pihak sekolah maupun tim asesor itu sendiri. 3) Profesionalisme Untuk dapat melaksanakan visitasi dan pengisian instrumen akreditasi dan instrumen pengumpulan data dan informasi pendukung, sekolah/madrasah harus benar-benar memahami ketentuan-ketentuan dan prosedur yang berlaku. Konsultasi dapat diajukan oleh sekolah/madrasah kepada BAP-S/M jika diperlukan. Asesor harus benar-benar memahami ketentuanketentuan dan prosedur yang berlaku dalam pelaksanaan akreditasi. Asesor harus memiliki kecakapan yang memadai di dalam menggunakan perangkat akreditasi sekolah/ madrasah dan dapat memberikan penilaian berdasarkan profesionalismenya. Asesor juga harus mampu memberikan saran-saran atau masukan yang membangun dalam rangka perbaikan, pengembangan, dan peningkatan kinerja sekolah/madrasah. Tim asesor harus bersedia menerima pernyataan puas dan/ atau tidak puas dari pihak sekolah/madrasah yang divisitasi. 4) Keadilan Dalam pelaksanaan visitasi dan pengisian instrumen akreditasi dan instrumen pengumpulan data dan informasi pendukung, semua sekolah/madrasah harus diperlakukan sama dengan tidak memandang apakah status sekolah/madrasah negeri atau swasta. Sekolah/Madrasah harus dilayani sesuai dengan norma, kriteria, standar, serta mekanisme dan prosedur kerja secara adil dan/atau tidak diskriminatif. Tim asesor tidak boleh dipengaruhi oleh prakonsepsi maupun stigma terhadap 17

sekolah/madrasah tertentu sehingga terbebas dari bias-bias yang mempengaruhi penilaian. 5) Kesejajaran Semua responden harus dipandang sejajar dalam rangka pemberian data dan informasi. Hal ini dimaksudkan bahwa data dan informasi yang diberikan oleh setiap responden sangat penting dalam proses akreditasi sekolah/madrasah. Dalam pelaksanaan visitasi, kedudukan antara asesor dengan warga sekolah/ madrasah adalah sejajar. Asesor dilarang melakukan penekanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 6) Keterbukaan Sekolah/Madrasah harus secara terbuka menyampaikan data dan informasi tentang sekolahnya sesuai dengan kondisi nyata sekolah/madrasah. Untuk itu, BAP-S/M dan/atau tim asesor juga harus transparan di dalam menyampaikan penjelasan norma, kriteria, standar, prosedur atau mekanisme kerja, jadwal dan sistem penilaian akreditasi. Asesor harus menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi yang disampaikan oleh setiap warga sekolah/madrasah. 7) Akuntabilitas Hasil isian instrumen akreditasi dan instrumen pengumpulan data dan informasi pendukung menjadi sumber data dan informasi mengenai profil nyata sekolah/ madrasah. Bersama dengan hasil visitasi, data dan informasi dalam instrumen akreditasi digunakan sebagai bahan dalam penetapan hasil dan peringkat akreditasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. BAP-S/M, sekolah/madrasah, dan asesor harus bersama-sama menjaga akuntabilitas dari proses dan hasil akreditasi. Jika terjadi kesalahan dan penyimpangan dalam proses visitasi atau pelanggaran terhadap norma-norma visitasi, sekolah/ madrasah dapat melaporkan hal tersebut kepada BAP-S/M. 8) Bertanggung jawab 18

Dalam pelaksanaan akreditasi, asesor harus berpedoman pada aturan, prosedur, dan prinsip akreditasi yang sudah ditetapkan oleh BAP-S/M. BAP-S/M, sekolah/madrasah, dan asesor harus dapat mempertanggungjawabkan semua penilaian dan keputusannya sesuai dengan aturan, prosedur, norma, dan prinsip akreditasi yang telah ditetapkan. 9) Bebas intimidasi BAP-S/M, sekolah/madrasah, responden, maupun asesor dalam melakukan tugas dan fungsinya dalam rangka pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah harus bebas dari intimidasi oleh pihak mana pun. BAP-S/M dan asesor dalam melaksanakan akreditasi tidak diperkenankan melakukan intimidasi kepada pihak sekolah/madrasah yang dapat mempengaruhi objektivitas hasil akreditasi. 10) Menjaga kerahasiaan BAP-S/M dan asesor harus menjaga kerahasiaan data dan informasi yang terjaring dalam proses akreditasi. Data dan informasi hasil akreditasi hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelaksanaan akreditasi atau kepentingan lain yang sesuai dengan tujuan akreditasi. 11) Keunggulan mutu Proses akreditasi harus mendorong sekolah/madrasah berorientasi pada usaha-usaha peningkatan mutu peserta didik dan bukan sekedar untuk memperoleh peringkat akreditasi. Hasil akreditasi harus dijadikan dasar untuk melakukan usahausaha pemberdayaan, pengembangan, dan peningkatan kinerja sekolah/ madrasah dalam rangka mencapai keunggulan mutu.25 7. Organisasi Pelaksana dan Mekanisme Akreditasi Pelaksanaan akreditasi melibatkan sebuah organisasi indevenden yang dibentuk oleh pemerintah. Secara struktur organisasi 25

BAN S/M, Kebijakan dan Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah (Jakarta: BAN-S/M, t.t), hlm. 15-18.

19

pelaksana akreditasi mulai dari tingkat pusat yang berkedudukan di di Jakarta, kemudian di tingkat Propinsi sampai di tingkat Kabupaten. Pelaksana akreditasi sekolah/madrasah di tingkat pusat disebut Badan Akreditasi sekolah/madrasah (BAN S/M). BAN S/M mengakreditasi satuan pendidikan jalur formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Dalam melaksanakan akreditasi BAN S/M dibantu oleh Badan Akreditasi Propinsi (BAP) yang dibentuk oleh Gubernur.26 Untuk melaksanakan akreditasi BAN S/M telah merumuskan mekanisme pelaksanaan akreditasi di sekolah/madrasah sebagai berikut : 1. BAP-S/M menyusun perencanaan jumlah dan alokasi sekolah/madrasah yang akan diakreditasi dengan koordinasi Disdik Provinsi dan Kanwil Depag 2. BAP-S/M mengumumkan kepada sekolah/madrasah untuk menyampaikan usul untuk diakreditasi 3. Disdik Provinsi/Kab/Kota dan Kanwil/Kandepag mengusulkan daftar nama dan alamat sekolah/madrasah yang akan diakreditasi 4. BAP-S/M mengirimkan Instrumen Evaluasi Diri ke sekolah/madrasah 5. Sekolah/Madrasah melakukan evaluasi diri 6. Sekolah/Madrasah mengirimkan format hasil evaluasi diri ke BAP-S/M 7. BAP-S/M menentukan kelayakan visitasi 8. BAP-S/M menetapkan dan menugaskan tim asesor untuk melaksanakan visitasi 9. Asesor melaksanakan visitasi 10. BAP-S/M menetapkan hasil akreditasi sekolah/madrasah 11. BAP-S/M menerbitkan sertifikat hasil akreditasi

26

PP 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Bab XIII, pasal 87

20

12. BAP-S/M melaporkan hasil akreditasi kepada BAN-S/M dan pihak terkait.27 Data hasil asesor diolah oleh BAP S/M dan selanjutnya dilakukan pemaparan hasil akreditasi dan rekomendasi tindak lanjut akreditasi sekolah/ madrasah yang dihadiri unsur Dinas Pendidikan Provinsi dan Kab/Kota, Kanwil Departemen Agama dan Kandepag Kab/Kota, LPMP dan, Dewan Pendidikan Provinsi. Selanjutnya hasil akreditasi dan rekomendasi disampaikan kepada Sekolah/Madrasah, BAN-S/M, Pemda Provinsi melalui Disdik Provinsi dan Kanwil Depag, Pemda Kab/Kota melalui Disdik Kab/Kota dan Kandepag Kab/Kota, dan LPMP 28 8. VISITASI DAN LAPORAN HASIL VISITASI Salah satu rangkaian kegiatan akreditasi yang sangat penting adalah visitasi dari asesor ke sekolah/madrasah yang akan di akreditasi. Visitasi adalah kunjungan ke sekolah/madrasah yang dilakukan oleh asesor untuk melakukan klarifikasi, verifikasi, dan validasi data serta informasi yang telah disampaikan oleh sekolah/madrasah melalui pengisian instrumen akreditasi. Adapun tujuan akreditasi adalah: a. Meyakinkan keabsahan serta kesesuaian antara fakta di lapangan dengan data yang diperoleh melalui pengisian instrumen akreditasi. b. Memperoleh data dan informasi tambahan mengenai keadaan yang sesungguhnya dari sekolah/madrasah yang diakreditasi .29 27

Akreditasi

28

Akreditasi

29

BAP S/M Kalimantan Selatan, Pedoman Visitasi Akreditasi

BAP S/M Kalimantan Selatan, Kebijakan Sekolah/Madrasah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 BAP S/M Kalimantan Selatan, Kebijakan Sekolah/Madrasah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009

21

Beberapa ketentuan visitasi oleh asesor sebagai berikut : a. Visitasi dilakukan selambat-lambatnya 5 bulan setelah BAPS/M menerima instrumen akreditasi sekolah/madrasah. b. Periode pendaftaran akreditasi dan penjadwalan kegiatan visitasi ditetapkan oleh BAP-S/M, sesuai dengan jumlah sekolah/madrasah yang layak untuk diakreditasi. c. Visitasi dilaksanakan antara 3-5 hari kerja. d. Perpanjangan waktu visitasi dapat diberikan oleh BAP-S/M, apabila dipandang perlu. e. Hasil visitasi harus dilaporkan paling lambat satu minggu setelah penugasan visitasi Untuk melaksanakan akreditasi dilaksanakan oleh seorang asesor. Asesor adalah tenaga profesional yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat dan ditugasi oleh BAN-S/M atau BAP-S/M untuk melakukan penilaian dan visitasi di sekolah/madrasah sebagai bagian dari proses akreditasi. Jumlah anggota tim asesor disesuaikan dengan kebutuhan dengan jumlah minimal 2 (dua) orang untuk setiap sekolah/madrasah. Asesor diangkat untuk periode tertentu sesuai surat tugas yang dikeluarkan oleh BAP-S/M dan dapat diangkat kembali jika kinerjanya dianggap layak untuk melaksanakan tugas tersebut. Asesor harus memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya secara sungguh-sungguh dengan berpedoman kepada norma-norma pelaksanaan visitasi. Untuk mendapatkan hasil visitasi yang bermutu, maka asesor harus memenuhi tata krama visi tasi. Adapun tata krama visi tasi adalah sebagai berikut: 1. Melakukan wawancara dengan suasana yang kondusif. 2. Menghindari kesepakatan atau bargaining dalam arti negatif.

Sekolah/Madrasah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009

22

3. Tidak mendebat argumentasi yang disampaikan oleh responden. 4. Tidak menggurui responden. 5. Tidak merasa berkedudukan lebih tinggi. 6. Bersahabat dan membantu secara profesional. 7. Menghindari suasana menekan. 8. Tidak mengada-ada. 9. Tidak meminta sesuatu di luar keperluan akreditasi. 10. Menyesuaikan diri dengan budaya setempat, dan 11. Menunjukkan adanya kekompakan tim Di samping itu ada larangan bagi asesor yaitu 1. Melakukan intimidasi agar sekolah/madrasah berkeinginan untuk memberikan sesuatu dalam bentuk apapun. 2. Melakukan perjanjian/kesepakatan yang dapat mengakibatkan hasil visitasi tidak objektif. 3. Menerima sesuatu yang akan mempengaruhi objektivitas pelaksanaan dan hasil visitasi. 4. Membuka kerahasiaan data/informasi kepada fihak lain yang diperoleh dari proses dan hasil visitasi. 5. Melakukan kegiatan yang menghambat visitasi. 6. Memanipulasi data dan memberi keterangan yang tidak sesuai dengan kondisi nyata sekolah /madrasah. 7. Memberi apapun kepada asesor yang akan mengurangi objektivitas pelaksanaan dan hasil visitasi. Dalam rangka menilai kelayakan sebuah madrasah, asesor menggunakan instrumen penilaian yang dibuat oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) S/M. Dari 8 standar pendidikan, disusun 167 item pertanyaan ( semua item pertanyaan terlampir). Bentuk pertanyaan adalah pilihan ganda, dimana setiap item pertanyaan diberikan 5 opsi pilihan yaitu pilihan A,B,C,D dan E.Masing-masing pilihan mendapatkan bobot nilai. Pilihan A bernilai 4, pilihan B bernilai 3, pilihan C bernilai 2, pilihan D bernilai 1 dan pilihan A bernilai 0. 23

Setelah melakukan visi tasi, asesor harus mengolah skor hasil isian instrumen akreditasi. Dari 165 instrumen pertanyaan/isian harus dikonfersi kedalam angka dengan nilai berskala 100. Adapun kreteria peringkat akreditasi terdiri dari peringkat A dengan hasil 86 – 100, peringkat B dengan hasil nilai 71 sampai 86, peringkat C dengan nilai 56 sampai 70 dan tidak terakreditasi bila memperoleh nilai 56 atau dibawah. Demikian pula sekolah atau madrasah dinyatakan tidak terakreditasi bila ada diantara ke sembilan standar mendapat nilai kurang dari 40.30 9. Dampak Akreditasi Sekolah dalam Peningkatan Kinerja Sekolah Berdasarkan berbagai hal di atas maka ada hubungan yang sangat erat antara pelaksaaan akreditasi sekolah dengan upaya peningkatan kinerja sekolah. Sekolah yang akan dilakukan akreditasi maka seluruh komponen yang terlibat di dalamnya baik kepala sekolah, guru, staf tata usaha, komite sekolah, siswa dan stake holder lainnya harus benar-benar bekerjasama dan meningkatkan kinerjanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Apabila setiap komponen yang terlibat bekerja sesuai dan memenuhi instrument akreditasi maka akan ada peningkatan kinerja dari sekolah itu. Agar supaya sekolah/madrasah mendapatkan nilai yang baik, sekolah harus melakukan berbagai persiapan yaitu dengan membentuk Tim yang membidangi 8 standar yang akan dilakukan penilaian sesuai ketentuan BNSP. Tugas dari masing-masing tim adalah mencermati dan menyiapkan bukti fisik dari indikator dan instrument yang ada dalam penilaian akreditasi tersebut. Melalui bimbingan dari pengawas sekolah yang ditunjuk sebagai pendamping maka semua komponen sekolah yang terlibat menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan prosedur 30

BAP S/M Kalimantan Selatan, Pedoman Pengolahan nilai Akreditasi Sekolah/Madrasah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009

24

yang ada setelah semua persiapan dianggap cukup maka sekolah mengisi instrument akreditasi sebagai bentuk melakukan evaluasi diri dan dikirimkan ke badan akreditasi sekolah/madrasah tingkat provinsi. Selanjutnya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh BAS/M provinsi ditindaklunjuti dengan visitasi atau penilaian. Proses menyiapkan diri untuk diakreditasi inilah yang terlihat adanya upaya sekolah untuk meningkatkan kinerja sekolah yaitu masing-masing warga sekolah bekerja sesuai dengan indikator dan instrument akreditasi yang ada dengan harapan untuk memperoleh penilaian kinerja yang terbaik. Dampak Akreditasi sekolah dalam peningkatan kinerja sekolah menunjukkan hal yang signifikan. Dengan adanya akreditasi sekolah mengharuskan stake holder yang ada dalam suatu sekolah menyiapkan segala bentuk perangkat yang akan dinilai untuk memenuhi kriteria seperti yang diharapkan. Adapun dampak negatif dari akreditasi adalah: 1.Peningkatan kinerja dari komponen sekolah hanya sebatas ketika akan dilakukan akreditasi sementara setelah selesai akan kembali seperti semula. 2.Adanya berbagai macam rekayasa data hanya sekedar untuk memenuhi penilaian sementara pada proses yang sebenarnya tidak dilakukan seperti dalam pembuatan bukti-bukti fisik. 3.Status akreditasi kurang membawa pengaruh bagi pembinaan sekolah karena hanya sekedar memberi status dan label.31 Seharusnya akreditasi dapat memecahkan masalah dan carut marut dunia pendidikan di Indonesia serta melahirkan kebijakan yang berdampak positif dari akreditasi sekolah/madrasah, antara lain: 1.Tumbuhnya kesadaran dari warga sekolah untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan tupoksinya masingmasing baik sebagai kepala sekolah, guru, staf TU, siswa dan komite sekolah. 31

Ibid.

25

2.Tumbuhnya kesadaran dari warga sekolah untuk memberikan dan meningkatkan pelayanan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam proses akreditasi. 3.Tumbuhnya kesadaran bekerjasama seluruh komponen sekolah untuk mendapatkan penilaian yang terbaik terkait hasil dari akreditasi. 4.Mengetahui kekurangan yang dimiliki oleh sekolah sebagai bahan perbaikan dan pembinaan sekolah ke depan. 5.Tumbuhnya kesadaran meningkatkan mutu pendidikan melalui pencapaian standar yang telah ditetapkan. 6.Tumbuhnya kebanggaan dari segenap warga sekolah dan mempertahankan hasil akreditasi apabila telah memperoleh yang terbaik misalnya terakreditasi A.32 F. Metode Penelitian 1. Jenis, Metode dan Pendekatan Penelitian Penelitian ini difokuskan untuk menggali bagaimana pelaksanaan akreditasi Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta di Kalimantan Selatan tahun 2014. Dengan demikian penelitian ini dilakukan dalam bentuk penelitian lapangan (field reseach)karena penelitian ini dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya 33 . Data penelitian ini berbentuk data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data tentang proses akreditasi di tingkat BAP S/M Kalsel, asesor dan proses akreditasi di madrasah. Sedangkan data kualitatif adalah data tentang problema pelaksanaan akreditasi dan data tentang rekomendasi yang diberikan dari hasil akreditasi. Oleh karena itu pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kombinasi kuantitatif dan kualitatif. 32

Afiful Ikhwan, Akreditasi Sekolah/Madrasah, dalam http://www.afifulikhwan.blogspot.com, diakses pada 6 Maret 2015. 33

Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Research Sosial, ( Bandung, Alumni, 1983) h.27

26

2. Lokasi Penelitian. Sesuai dengan objek penelitian maka lokasi penelitian ini dilaksanakan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, yang terdiri dari 24 Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta yang berada di Kabupaten Balangan, Banjar, Batola,Hulu Sungai Selatan, Tapin, Tanah Bumbu, Kota Baru, Tabalong, Tanah Bumbu, Tapin dan Banjar Baru. 3. Subjek dan Objek Penelitian. Subjek yang terlibat dalam pelaksanaan akreditasi Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta di Kalimantan Selatan yang terdiri dari Pengurus Badan Akreditasi Propinsi (BAP) Kalimantan Selatan, Pengurus Unit Pelaksana Akreditasi (UPA) Kota/Kabupaten se Kalimantan Selatan, Asesor Akreditasi Sekolah/Madrasah Se Kalimantan Selatan, Kepala MAN/MAS yang di akreditasi tahun 2014, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Propinsi Kalimantan Selatan dan jajarannya yang terkait. Adapun objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan akreditasi madrasah Aliyah Negeri dan Swasta di Kalimantan Selatan tahun 2014. Berdasarkan dokumen dari BAP S/M Kalimantan Selatan, Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta yang telah diakreditasi pada tahun 2014 sebanyak 24 Madrasah yang terdiri 13 MAN (Madrasah Aliyah Negeri) dan 11 MAS (Madrasah Aliyah Swasta). Gambaran objek penelitian ini seluruhnya tergambar seperti tabel di bawah ini.

27

DAFTAR MAN/MA PESERTA AKREDITSASI TAHUN 2014 No

NAMA MAN/MA

ALAMAT

KABUPATEN/ KOTA

1

MAS AlISTIQAMAH

Jalan Pekapuran Raya Komp. Istiqamah

KOTA BANJARMASIN

2

MAS MUHAMMADIYA H

Jl. S. Parman Banjarmasin

KOTA BANJARMASIN

3

MAS SITI MARIAM

Jl. Kelayan A Gg PGA no.135

KOTA BANJARMASIN

4

MA AL-IRSYAD

Jl. Syekh M. Arsyad KABUPATEN Al Banjari BANJAR Astambul

5

MA AR-RAHMAH

Jl. Martapura Lama S. Tabuk

KABUPATEN BANJAR

6

MAN 4 MARTAPURA

Jl. A. Yani, Km. 48

KABUPATEN BANJAR

7

MAN 1 BANJARBARU

JL.Mr Cokrokosomo

KOTA BANJARBARU

8

MA ASSUNIYAH

Jl. A. Yani km 104, Kec. Tapin Selatan

KABUPATEN TAPIN

9

MA PIP HABIRAU TENGAH

Kompl. Pendidikan Islam Parigi Daha Selatan

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

10

MAN 1 KANDANGAN

JL. Bukhari Sungai Paring

KABUPATEN HULU SUNGAN SELATAN

11

MA AL HIKMAH

JL. Tabu DaraT

KABUPATEN HULU SUNGAH

28

TENGAH MAN 2 PARINGIN

JL.H.SUTERA ALI KABUPATEN ADUL BALANGAN HAMPARAYA

MAN HALONG

JL. SIMPANG TIGA BINJAI TUNGGAL RT.1 HALONG

MA AL HIKMAH

KABUPATEN JL. TABU DARAT HULU SUNGAH TENGAH

15

MAN 3 AMUNTAI

JL. GAYA BARU NO.13 DESA SIMPANG TIGA

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

16

MA ASY SYAFI’IYAH

Alabio


17

MAN PELAIHARI

Pelaihari

KABUPATEN TANAH LAUT

18

MA UBUDIYAH

Bati-Bati


19

MA IBTIDAUSSALAM

JL.TRANS KALIMANTAN

KABUPATEN BATOLA

20

MAS DARUL MUKARRAM

JL TRANS KALIMANTAN ANJIR

KABUPATEN BATOLA

21

MAS MIFTAHUL ULUM

JL.KERAMAT RT 2 DESA TABUKAN

KABUPATEN BATOLA

22

MA DARUSSALAM

JL.BANGUN REJO KABUPATEN DESA KOLAM BATOLA

23

MAN HARUAI

Kecamatan Haruai

12

13

14

29

KABUPATEN BALANGAN

KABUPATEN

TABALONG 24

MAN KELUA

Desa Pulau Kecamatan Kelua

KABUPATEN TABALONG

Dengan alasan keterbatan waktu dan luasnya wilayah penyebaran Madrasah Aliyah yang diakreditasi tahun 2014, maka penelitian ini akan menggunakan sampel penelitian. Adapun jumlah sampel yang dipilih sebanyak 12 Madrasah Aliyah yang akan di pilih secara random. Untuk memperhatikan karekteristik Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta, maka sampel ditetapkan secara proportional randum sampling.34 DAFTAR MAN/MA PESERTA AKREDITSASI TAHUN 2014 YANG DIJADIKAN SAMPEL No NAMA MAN/MA

ALAMAT

KABUPATEN/KO TA

1

JL. S. PARMAN MAS NO.221 MUHAMMADIYAH BANJARMASIN

KOTA BANJARMASIN

2

MAN 4 MARTAPURA

jl A.YANI KM 48

KABUPATEN BANJAR

3

MAN 1 BANJARBARU

JL.MR COKROKUSUMO B.BARU

KOTA BANJARBARU

4

MA ASSUNIYAH

Jl. A. Yani km 104, Kec. Tapin Selatan

KABUPATEN TAPIN

5

MAN 1 KANDANGAN

JL. BUCHARI SUNGAI PARING

KABUPATEN HULU SUNGAN SELATAN

34

Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta, Renika Cipta, 2009), h.98

30

6

7

MAN 2 PARINGIN

MA AL HIKMAH

JL.H.SUTERA ALI ADUL HAMPARAYA

KABUPATEN BALANGAN

JL. TABU DARAT

KABUPATEN HULU SUNGAH TENGAH

8

MA Asy Syafi'iyah

Alabio


9

MA UBUDIYAH

Bati-Bati


10

MA IBTIDAUSSALAM

JL.TRANS KALIMANTAN

KABUPATEN BATOLA

MAS DARUL 11 MUKARRAM

JL TRANS KALIMANTAN ANJIR

KABUPATEN BATOLA

12 MAN Kelua

Desa Pulau Kecamatan Kelua

KABUPATEN TABALONG

4. Data dan Sumber Data Peneiltian Data yang akan digali dalam penelitian ini adalah : a. Organisasi pelaksana akreditasi Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta di Kalimantan Selatan tahun 2014 b. Pelaksanaan akreditasi akreditasi Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta di Kalimantan Selatan tahun 2014 c. Hasil pelaksanaan akreditasi Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta di Kalimantan Selatan tahun 2014 d. Problema pelaksanaan akreditasi Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta di Kalimantan Selatan tahun 2014.

31

Adapun sumber data penelitian ini adalah : a. Pengurus Badan Akreditasi Propinsi (BAP) Kalimantan Selatan, Asesor Akreditasi Sekolah/Madrasah Se Kalimantan Selatan, Kepala MAN/MAS yang di akreditasi tahun 2014, Kepala Kantor/Kepala Seksi Pendis Kementerian Agama Kota/Kabupaten di Kalimantan Selatan dan Kepala Kantor Kementerian Agama Propinsi Kalimantan Selatan dan jajarannya yang terkait. Untuk asesor tidak semua asesor dijadikan sumber data. Dari 16 asesor akreditasi MAN/MAS tahun 2014 diambil 50 % yaitu 8 sebagai sampel penelitian dengan menggunakan random sampling. b.Dokumen pelaksanaan akreditasi. 5. Teknik Pengumpulan Data Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah: a. Wawancara, dan angket yang akan digunakan untuk menggali data yang berkaitan dengan data tentang pelaksanaan akreditasi Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta di Kalimantan Selatan, problema akreditasi Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta di Kalimantan Selatan, dan tindak lanjut dari rekomendasi hasil akreditasi Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta di Kalimantan Selatan tahun 2014. b. Dokumentasi, yang akan digunakan untuk menggali data tentang organisasi pelaksana akreditasi Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta di Kalimantan Selatan tahun 2014, hasil akreditasi Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta di Kalimantan Selatan, dan intrumen akreditasi Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta di Kalimantan Selatan 2014. 32

6. Analisis Data. Data yang berbentuk data kuantitatif akan dianalisis dengan mencari rerata (mean) dari tiap-tiap variabel yang diteliti. Untuk menafsirkan data maka setelah ditemukan rerata data ditafsirkan dengan menggunakan standar pengukuran sebagai berikut: 0 - < 20 = buruk/jelek 20 - < 40 = kurang baik 40 - < 60 = Cukup baik 60 - < 80 = Baik 80 - 100= Amat baik Sedangkan data kualitatif langkah penafsiran/analisis data dilakukan ber-samaan dengan pengumpulan data. Jadi selama penggalian data dilakukan cek dan recik, penafsiran terhadap data yang ada terus dilakukan hingga data dianggap jenuh,selanjutnya dilakukan penyusunan hasil analisisdengan metode induktif ke deduktif secara diskriptif analiktik dan menjadi teori substantif.

33

BAB II LAPORAN HASIL PENELITIAN Sesuai dengan fukos masalah, maka laporan penelitian ini akan menguraikan bagaimana pelaksananan akreditasi Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta di Kalimantan Selatan tahun 2014. Fokus tersebut akan dirinci menjadi beberapa sub fokus yaitu bagaimana organisasi pelaksana akreditasi Madrasah Aliyah, bagaimana mekanisme pelaksanaan akreditasi Madrasah Aliyah, bagaimana hasil pelaksanaan akreditasi Madrasah Aliyah, apa saja problema pelaksanaan akreditasi Madrasah Aliyah tahun 2014. A. Organisasi Pelaksana Akreditasi Madrasah Aliyah di Kalimantan Selatan Pelaksana akreditasi Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta di Kalimantan Selatan dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah Propinsi Kalimantan Selatan sebuah organisasi indevenden yang dibentuk oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah. Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah (BAP S/M) Propinsi Kalimantan Selatan di syahkan oleh Gubernur Kalimantan Selatan. Adapun susunan pengurus BAP S/M Provinsi Kalimantan Selatan Periode Tahun 2015-2020 sesuai SK Gubernur Kalimantan Selatannomor 188.44/087/KUM/2015 sebagai mana tersebut di bawah ini.

34

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN AKREDITASI PROVINSI SEKOLAH DAN MADRASAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERIODE 2015-2020 NO

NAMA

1.

Drs.H. A. Suriansyah, M.Pd, Ph.D Drs. Rusmansyah, M.Pd Prof. Drs.H. Rustam Effendi, M.Pd, Ph D Dr. H. A. Fauzi, M.Sc

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

UNIT KERJA/ ORGANISASI FKIP Unlam

JABATAN DALAM BAPS/M Ketua

FKIP Unlam FKIP Unlam

Sekretaris Anggota

Ormas Pendidikan Dr. Hj. Mahrita Praktisi Pendidikan Drs. Abdul Hamid, FKIP Unlam M.Si Dr. Muhammad Fatah FKIP Unlam Yasin, M.Pd Nurhafizah, ST. M.Pd FKIP Unlam Drs. Zaenal Fanani, LPMP Kalsel M.Ed Drs.H. Hilmi Mizani, IAIN Antasari M.Ag Ban-jarmasin Drs.H. Mujiansyah, IAIN Antasari M.Pd Ban-jarmasin Dra. Hj. Aslamiah, FKIP Unlam M.Pd, Ph.D Drs. Hardiansyah, M.Si FKIP Unlam Mahyuni, S.Pd Kan.Kemenag Kota Banjarmasin Drs. Adenan, M.Pd Kanwil Kementerian

35

Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

Agama Prov. Kal Sel 16. Kasi Pemberdayaan Dinas Pendd Kal Anggota Sekolah, Kesiswaan dan Sel Layanan Khusus SD 17. Kasi Pemberdayaan Dinas Pendd Kal Anggota Sekolah, Kesiswaan dan Sel Layanan Khusus SMP 18. Kasi Pemberdayaan Dinas Pendd Kal Anggota Sekolah, Kesiswaan dan Sel Layanan Khusus SMA dan Kejuruan 1.

Dinas Pendd Kal PPK BAP S/M Sel FKIP Unlam BPP BAP S/M

3. 4.

Drs.H. Rahmad Subekti, M.Pd Amberansyah, S.Pd, M.Pd Harry Mulyo Imam Rahmadani

5.

Akhmad Jaidi

-

6.

Muhammad Yuslan

-

7.

Achmad Khaidir Ali

-

8.

Zainal Hakim

-

9.

Sarmadi, S.Pd

-

2.

10. Arif Ertha M.Pd

-

Kepala Sekretariat Staf Keuangan BAP S/M Staf Data BAP S/M Staf Data BAP S/M Staf Data BAP S/M Staf Data BAP S/M Staf Data BAP S/M Staf Data BAP S/M

Kusuma, -

Untuk membantu penyelenggaraan Akreditasi BAP S/M Kalimantan di bantu oleh Unit Pelaksana Akreditasi (UPA) 36

Kabupaten/Kota Se Kalimantan Selatan yang berjumlah 13 UPA meliputi UPA Kota Banjarmasin, UPA Kota Banjar Baru, UPA Kabupaten Banjar, UPA Kabupaten Tapin, UPA Kabupaten Hulu Sungai Selatan, UPA Kabupaten Hulu Sungai Tengah, UPA Kabupaten Hulu Sungai Utara, UPA Kabupaten Tabalong, UPA Kabupaten Balangan, UPA Kabupaten Tanah Laut, UPA Kabupaten Tanah Bumbu, UPA Kabupaten Pulau Laut dan UPA Kabupaten Barito Kuala. BAP S/M mengakreditasi SMA/MA dan SMK/MAK serta SMLB, sedangkan UPA Kabupaten/Kota mengakreditasi TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs. Disamping itu untuk melakukan visitasi akreditasi, maka BAP S/M Kalimantan Selatan mengangkat TIM Asesor. Asesor dipilih berasal dari praktisi pendidikan seperti pengawas sekolah/madrasah dan dosen yang mengajar di perguruan tinggi. Sebelum diangkat menjadi asesor calon asesor harus mendapat pelatihan sehubungan dengan sistem akreditasi skolah/madrasah yang diselenggarakan baik oleh BAN S/M maupun oleh BAP S/M Propinsi. Sesuai dengan pedoman penyelengaraan akreditasi, asesor untuk TK/RA, SD/MI, dan SMP/MTs ditunjuk dari kabupaten/kota tempat sekolah/madrasah yang akan diakreditasi. Mereka mendapat penugasan dari UPA Kabupaten Kota. Sedangkan untuk asesor SMA/MA, SMK/MAK dan SMALB mendapat penugasan dari BAP S/M Kalimantan Selatan. B. Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Aliyah di Kalimantan Selatan Tahun 2014 Untuk melaksanakan akreditasi Madrasah Aliyah BAN S/M melalui Badan akreditasi Sekolah/Madrasah Propinsi Kalimantan Selatan melaksanakan serangkaian kegiatan, mulai dari menyusun perencanaan jumlah dan alokasi Sekolah/Madrasah yang akan diakreditasi, mulai dari SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK sampai pada penerbitan sertifikat akreditasi. Berdasarkan hasil 37

angket diketahui bahwa pelaksanaan akreditasi dapat digambarkan sebagai berikut: Tabel : 2. 1 KEGIATAN AKREDITASI OLEH BAP S/M KALIMANTAN SELATAN TAHUN 201435 No RINCIAN KEGIATAN AKREDITASI Ya Tdk 1 BAP-S/M Kal Sel menyusun perencanaan jumlah dan alokasi sekolah/madrasah yang akan √ diakreditasi dengan koordinasi Disdik Provinsi dan Kanwil Depag 2 BAP-S/M Kal Sel menyusun perencanaan jumlah dan alokasi sekolah/madrasah yang akan √ diakreditasi dengan koordinasi Disdik Provinsi 3 BAP-S/M Kal Sel menyusun perencanaan jumlah dan alokasi sekolah/madrasah yang akan √ diakreditasi dengan koordinasi Kanwil Depag 4 BAP-S/M Kal Sel mengumumkan kepada sekolah/madrasah untuk √ menyampaikan usul untuk diakreditasi 5 Disdik Provinsi/Kab/Kota dan Kanwil/Kandepag mengusulkan daftar nama dan alamat sekolah/madrasah √ yang akan diakreditasi ke BAP-S/M Kal Sel melalui UPA S/M Kabupaten/Kota 6 BAP-S/M Kal Sel mengirimkan √ Instrumen Evaluasi Diri ke 35

Dokumen BAP S/M Provinsi Kalimantan Selatan

38

7 8 9 10

11

12 13 14 15 16

17

sekolah/madrasah Sekolah/Madrasah melakukan evaluasi diri Sekolah/Madrasah mengirimkan format hasil evaluasi diri ke BAP-S/M Kal Sel. BAP-S/M Kal Sel menentukan kelayakan sekolah/madrash untuk divisitasi BAP S/M Kal Sel menugaskan asesor akreditasi ke Madrasah Aliyah asesor yang telah mendapat pelatihan akreditasi madrasah (sertifikat asesor) BAP-S/M Kal Sel memberikan pembekalan kepada asesor sebelum mereka bertugas melakukan visitasi ke madrasah BAP-S/M Kal Sel menentukan batas lama waktu bagi asesor untuk mevisitasi ke masing-masing sekolah Tim asesor untuk melaksanakan visitasi sebanyak 2 orang BAP-S/M Kal Sel menetapkan hasil akreditasi sekolah/madrasah BAP-S/M Kal Sel menerbitkan sertifikat hasil akreditasi Pemaparan hasil akreditasi dan rekomendasi tindak lanjut akreditasi sekolah/ madrasah yang dihadiri unsur Dinas Pendidikan Provinsi dan Kab/Kota, Kanwil Departemen Agama dan Kandepag Kab/Kota, LPMP dan, Dewan Pendidikan Provinsi. Hasil akreditasi dan rekomendasi disampaikan kepada Sekolah/Madrasah 39

√ √ √

√

√

√ √ √ √

√

√

18 19 20 21 22 23 24

yang diakreditasi. Rekomendasi hasil akreditasi disampaikan kepada Sekolah/Madrasah √ yang diakreditasi. Hasil akreditasi dan rekomendasi disampaikan kepada BAN-S/M. di √ Jakarta Hasil akreditasi dan rekomendasi disampaikan kepada Pemda Provinsi √ melalui Disdik Provinsi Hasil akreditasi dan rekomendasi disampaikan kepada Kanwil Depag Kal √ Sel. Hasil akreditasi dan rekomendasi disampaikan kepada Pemda Kab/Kota √ melalui Disdik Kab/Kota. Hasil akreditasi dan rekomendasi disampaikan kepada Kandepag √ Kab/Kota. Hasil akreditasi dan rekomendasi √ disampaikan kepada LPMP Prosentasi 83 %

Sebagaimana dinyatakan di atas, bahwa BAP S/M Kalimantan Selatan bertugas mengakreditasi Sekolah dan Madrasah mulai tingkat TK/Raudatul Atfal sampai ke sekolah/madrasah ditingkat SMA/MA/SMK/MAK dan SMLB yang terintegrasi. Artinya pelaksanaan akreditasi tidak membedakan antara lembaga pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Nasional dalam hal ini TK, SD,SMP, SMA, dan SMK dengan lembaga pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama RI dalam hal ini RA/MI, MTs, MA dan MAK. Semua sekolah/madrasah dikelola secara terintegrasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pembiayaan. Demikian 40

pula standar yang digunakan dalam pelaksanaan akreditasi tidak dibedakan antara sekolah yang dikelola oleh Kementerian Diknas dengan Madrasah yang dikelola oleh Kementerian Agama. Adapun standar pengukuran dalam akreditasi menggunakan item pertanyaan yang dibuat oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Kegiatan akreditasi oleh BAP S/M Kalimantan Selatan seperti pada tabel di atas dimulai dari menyusun perencanaan jumlah dan alokasi sekolah/madrasah yang akan diakreditasi dengan koordinasi Disdik Provinsi dan Kanwil Depag. Pertama kali BAP S/M meminta data kepada Kantor Diknas Propinsi Kalimantan Selatan dan Kantor Kementerian Agama Propinsi Kalimantan Selatan tentang sekolah dan madrasah yang akan diakreditasi. Setelah data diperoleh maka BAP Kalimantan Selatan mengirim data calon sekolah/madrasah yang akan diakreditasi kepada Badan Akreditasi Nasional (BAN S/M) di Jakarta. Penentuan sekolah/madrasah mana yang akan di akreditasi ditentukan oleh BAN S/M. Atas penetapan dari BAN S/M itulah yang kemudian disampaikan oleh BAP Propinsi Kalimantan Selatan kepada UPA Kabupaten/Kota dimana sekolah itu berada. Hanya saja pemberitahuan oleh BAN S/M tentang nama sekolah/madrasah yang akan diakreditasi itu biasanya disampaikan sekitar bulan Juni sampai Agustus. Akibatnya jarak waktu antara pemberitahuan dari BAP S/M Propinsi Kalimantan Selatan atau lewat UPA Kabupaten dengan masa kunjungan visitasi dari asesor dirasa sangat pendek. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Madrasah Aliyah yang diakreditasi tahun 2014 jarak waktu antara pemberitahuan dengan waktu visitasi asesor beragam. Ada yang jarak waktunya 5, 7, 10 – 60 hari. Setelah mendapat pemberitahuan baik dari BAP S/M Propinsi Kalimantan Selatan maka Madrasah Aliyah mengisi instrumen Evaluasi diri dengan menyiapkan seluruh bukti pisik guna pemeriksaan oleh TIM Asesor. Instrumen evaluasi diri 41

Madrasah Aliyah yang sudah diisi dikirim ke BAP S/M Kalsel untuk dilakukan uji kelayakan untuk divisitasi. Akan tetapi berdasarkan data yang diperoleh di Madrasah Aliyah yang diteliti terdapat beberapa Madrasah Aliyah yang tidak sempat mengirimkan instrumen evaluasi diri ke BAP S/M Kalimantan Selatan disebabkan karena pendeknya waktu yang tersedia. Instrumen Evaluasi diri yang disusun oleh Madrasah dijadikan acuan bagi asesor untuk menilai akreditasi sebuah Madrasah. Berdasarkan data yang didapat dari asesor, seluruh Madrasah Aliah yang diteliti telah membuat instrumen evaluasi diri. Jadi pelaksanaan akreditasi di tingkat BAP S/M seperti tersebut pada tabel 2.1 di atas telah terlaksana 83,33 %. Adapun dua rangkaian kegiatan yang tidak terlaksana oleh BAP S/M Provinsi Kalimantan Selatan adalah BAP-S/M Kal Sel menyusun perencanaan jumlah dan alokasi sekolah/madrasah yang akan diakreditasi dengan koordinasi Disdik Provinsi Kalimantan Selatan dan Kanwil Kementerian Agama Propinsi Kalimantan Selatan. Kedua rangkaian kegiatan ini tidak dilaksanakan karena BAP S/M Provinsi sudah mendapatkan data tentang calon Sekolah/Madrasah yang akan diakreditasi dari UPA S/M Kabupaten Kota Se Kalimantan Selatan. Kegiatan yang cukup penting juga dalam rangkaian kegiatan akreditasi selanjutnya adalah asesor melakukan visitasi ke Madrasah Aliyah yang sudah ditentukan oleh BAN S/M. Berdasarkan hasil angket yang dibagikan kepada asesor, kegiatan asesor dalam pelaksanaan akreditasi dapat digambarkan pada tabel dibawah ini.

42

Tabel 2.2 KEGIATAN ASESOR AKREDITASI MADRASAH ALIYAH TAHUN 2014 No

Kegiatan Asesor

1. Apakah Bapak/Ibu sebelum di angkat menjadi asesor telah mengikuti pelatihan asesor akreditasi S/M 2. Apakah Bapak/Ibu sebelum bertugas melakukan visitasi mendapat pembekalan dari Pengurus BAP S/M Kalimantan Selatan 3. Sebelum melakukan visitasi Bapak/Ibu mempelajari dan mencermati hasil evaluasi diri yang telah dilakukan oleh sekolah/madrasah 4. Sebelum visitasi apakah Bapak/Ibu memberikan catatan pada setiap komponen, sehingga memiliki pengetahuan awal tentang kondisi dan kinerja sekolah/madrasah 5. Sebelum visitasi Bapak/Ibu mencari tahu informasi awal tentang kondisi dan kinerja sekolah/madrasah Ketika akan bertugas melakukan visitasi apakah Bapak/Ibu : 6 a. Mendapatkan surat tugas dari BAP S/M Kalimantan Selatan 43

Ya F %

Tidak F %

8

100

0

0

8

100

0

0

6

75

2

25

6

75

2

25

8

100

0

0

8

100

0

0

7 8 9 10 11 12

13

14 15

16

b. Mendapat uang honor, uang akomudasi dan uang transportasi dari BAP S/M Kalimantan Selatan d. Mendapatkan dokumen/copy instrumen akreditasi sekolah/ madrasah e. Format perhitungan/skoring hasil visitasi f. Format saran dan rekomendasi dari hasil visitasi Apakah Bapak/Ibu melakukan visitasi ke sekolah/ madrasah yang akan diakreditasi Apakah Bapak/Ibu menemui kepala sekolah/madrasah dan warga sekolah/madrasah untuk menyampaikan tujuan visitasi Apakah Bapak/Ibu membandingkan data instrumen evaluasi diri dengan kondisi nyata sekolah/madrasah melalui pengamatan, observasi kelas, wawancara, dan pencermatan ulang data pendukung. Setelah melakukan verifikasi, tim asesor melakukan pertemuan dengan warga sekolah/madrasah. Apakah pertemuan untuk mengklarifikasi berbagai temuan penting atau ketidaksesuaian yang sangat signifikan antara fakta dengan data evaluasi diri. Pada tahap klarifikasi temuan madrasah, Apakah Bapak/Ibu 44

8

100

0

0

8

100

0

0

8

100

0

0

8

100

0

0

8

100

0

0

8

100

0

0

8

100

0

0

8

100

0

0

8

100

0

0

8

100

0

0

17

18

19

20

21

memberikan hak jawab untuk mengklarifikasi Klarifikasi ini bukan merupakan langkah kompromi antara tim asesor dengan sekolah/madrasah untuk memperoleh peringkat akreditasi secara tidak benar Masing-masing anggota tim asesor menyusun laporan individual yang memuat nilai dan catatan untuk masing-masing komponen Laporan individual dijadikan bahan untuk didiskusikan bersama-sama dengan anggota tim asesor lainnya untuk menyusun laporan tentang pelaksanaan dan hasil visitasi. Dalam diskusi tersebut dibahas berbagai komponen, aspek, dan indikator akreditasi sesuai dengan hasil verifikasi, validasi, dan pendalaman data serta informasi untuk menetapkan laporan akhir dan perumusan rekomendasi Laporan tim asesor mencakup: hasil penilaian visitasi yang dilengkapi pernyataan kepala sekolah/madrasah tentang pelaksanaan visitasi dan saransaran pembinaan, pengembangan, dan peningkatan kinerja sekolah/madrasah 45

8

100

0

0

8

100

0

0

8

100

0

0

8

100

0

0

8

100

0

0

22 Laporan tim asesor dilengkapi laporan individu masing-masing 8 100 0 0 asesor Rata-Rata 97,73 2,27 Data di atas memperlihatkan bahwa secara kuantitatif pelaksanaan akreditasi ditingkat asesor telah terlaksana sangat baik dengan tingkat prosentasi rata-rata 97,73 %. Adapun yang belum terlaksana adalah sebelum melakukan visitasi asesor tidak mempelajari, mencermati hasil evaluasi diri yang telah dilakukan oleh sekolah/madrasah dan memberikan catatan pada setiap komponen, sehingga memiliki pengetahuan awal tentang kondisi dan kinerja sekolah/madrasah. Hal ini terjadi pada dua orang asesor dengan tingkat prosentasi 2,27 %. Adanya asesor (2,27 %) yang tidak mempelajari, mencermati hasil evaluasi diri yang telah dilakukan oleh sekolah/madrasah dan tidakmemberikan catatan pada setiap komponen, sehingga tidak memiliki pengetahuan awal tentang kondisi dan kinerja sekolah/madrasah, karena Madrasah Aliyah yang diteliti tidak sempat mengirimkan format evaluasi diri ke BAP S/M Kalimantan Selatan. Sedangkan Madrasah Aliyah yang tidak mengirimkan format evaluasi diri ke BAP S/M Kalimantan Selatan karena singkatnya waktu pengisian format evaluasi diri sehubungan dengan terlambatnya Madrasah menerima pemberitahuan bahwa sekolah mereka akan diakreditasi. Kegiatan akreditasi berikutnya adalah kegiatan di Madrasah Aliyah. Untuk menggambarkan bagaimana pelaksanaan akreditasi di Madrasah Aliyah yang diteliti digambarkan pada tabel di bawah ini

46

Tabel 2.3 PELAKSANAAN AKREDITASI DI MADRASAHALIYAH DI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2014 No 1.

2.

3.

4.

5.

Ya tidak Pelaksanaan Akreditasi di Madrasah F % F % Apakah Bapak/Ibu mendapat pengumuman dari BAP-S/M KalSel/ Kantor Kementerian Agama yg mengumumkan kepada sekolah/ madrasah untuk menyampaikan usul untuk diakreditasi. 10 83,33 2 16,67 Sebelum di akreditasi apakah Madrasah Aliyah Bapak/Ibu mendapat penjelasan/petunjuk tentang cara mengisi borang akreditasi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten 10 83,33 2 16,67 Sebelum di akreditasi apakah Madrasah Aliyah Bapak/Ibu mendapat penjelasan/petunjuk tentang cara mengisi borang akreditasi dari Unit Pelaksana Akreditasi ( UPA Kabupaten/Kota) 11 91,67 1 8,33 Sebelum di akreditasi apakah Madrasah Aliyah Bapak/Ibu mendapat penjelasan/petunjuk tentang cara mengisi borang akreditasi dari Pengawas Sekolah 9 75 3 25,00 Apakah sebelum di akreditasi kepala sekolah/Yayasan mendaftarkan sendiri meminta untuk diakreditasi kepada Kantor Kementerian Agama Kab/Propinsi 9 75 3 25,00 47

7. Apakah di Madrasah membentukan Panitia Pengisian Borang Akreditasi 8. Adakah kepala Madrasah memberikan penjelasan tentang pengisian Borang Akreditasi kepada Tim Penyusun Borang Akreditasi 9. Apakah Madrasah memiliki buku Petunjuk Teknis Akreditasi 10. Apakah Madrasah memiliki buku Data Pendukung Akreditasi 11. Apakah BAP-S/M mengirimkan Instrumen Evaluasi Diri ke sekolah/madrasah 12. Apakah Sekolah/Madrasah melakukan evaluasi diri 13. Apakah Sekolah/Madrasah mengirimkan format hasil evaluasi diri ke BAP-S/M Kal Sel 14. Apakah Tim Asesor mencocokkan antara borang yang ditulis dengan bukti fisik yang ada di madrasah. 15. Apakah Tim Asesor mengobservasi sarana dan prasarana yang dimiliki 16. Apakah Tim Asesor mengobservasi guru yang sedang mengajar 17. Setelah melakukan verifikasi, tim asesor me-lakukan pertemuan dengan warga sekolah/mad-rasah. 18. Isi Pertemuan untuk mengklarifikasi berbagai temuan penting atau ketidaksesuaian yang sangat signifikan antara fakta dengan data evaluasi diri. 48

12

100

0

0,00

12

100

0

0,00

12

100

0

0,00

12

100

0

0,00

12

100

0

0,00

12

100

0

0,00

10 83,33 2 16,67 12

100

0

0,00

12

100

0

0,00

10 83,33 2 16,67 9

75

3 25,00

9

75

3 25,00

19. Pada tahap klarifikasi temuan ini, sekolah/madrasah diberi hak jawab untuk mengklarifikasi 20. Asesor melakukan wawancara dengan suasana yang kondusif. 21. Asesor menghindari kesepakatan atau bargaining dalam arti negatif. 22. Asesor tidak mendebat argumentasi yang di-sampaikan Tim Madrasah. 23. Asesor tidak menggurui Tim Madrasah. 24. Asesor menampakkan diri tidak merasa berkedu-dukan lebih tinggi. 25. Asesor Bersahabat dan membantu secara pro-fesional. 26. Asesor Menghindari suasana menekan. 27. Asesor Tidak mengada-ada. 28. Asesor Tidak meminta sesuatu di luar keperluan akreditasi. 29. Asesor Menyesuaikan diri dengan budaya setempat 30. Asesor Menunjukkan adanya kekompakan tim 31. Asesor Datang tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. 32. Asesor Menunjukkan surat tugas meskipun tidak diminta. 33. Asesor Menyampaikan secara jelas mengenai tujuan, mekanisme, dan jadwal visitasi. 49

10 83,33 2 16,67 11 91,67 1

8,33

12

100

0

0,00

9

75

3 25,00

10 83,33 2 16,67 11 91,67 1

8,33

12

100

0

0,00

12 12

100 100

0 0

0,00 0,00

12

100

0

0,00

12

100

0

0,00

12

100

0

0,00

12

100

0

0,00

12

100

0

0,00

12

100

0

0,00

34. Asesor Berpakaian rapi dan sopan. 35. Apakah Kepala Sekolah mengetahui apa reko-mendasi dari hasil akreditasi

12

100

0

0,00

9 75 3 25,00 384 91,43 36 8,57

Data di atas memperlihatkan bahwa pelaksanaan akreditasi Madrasah Aliyah di Provinsi Kalimantan Selatan telah dilaksanakan amat baik dengan angka rata-rata prosentasi 91,43 %. Pada beberapa aspek kegiatan akreditasi telah terlaksana dengan amat baik (100%). Akan tetapi pada beberapa aspek/komponen masih terdapat Madrasah Aliyah di Kalimantan Selatan yang belum terlaksana. Adapun aspek yang yang tidak terlaksana adalah sebagaimana terdapat dalam tabel dibawah ini :

50

Tabel 2.4 KOMPONEN KEGIATAN AKREDITASI YANG BELUM TERLAKSANA DI MADRASAH ALIYAH SE KALIMANTAN SELATAN No

Kegiatan Akreditasi

Madrasah tidak mendapat pengumuman dari BAP-S/M Kal-Sel/ Kantor Kementerian 1 Agama yg mengumumkan kepada sekolah/ madrasah untuk menyampaikan usul untuk diakreditasi. Sebelum di akreditasi kepala sekolah/Yayasan tidak mendaftarkan sendiri meminta untuk 2. diakreditasi kepada Kantor Kementerian Agama Kab/Propinsi 3. Madrasah Aliyah tidak mendapat penjelasan/petunjuk tentang cara mengisi borang akreditasi dari Pengawas Sekolah 4. Setelah melakukan verifikasi, tim asesor tidak melakukan pertemuan dengan warga sekolah/madrasah. 5. Isi Pertemuan tidak untuk mengklarifikasi berbagai temuan penting atau ketidaksesuaian yang sangat signifikan antara fakta dengan data evaluasi diri. 6. Asesor mendebat argumentasi yang disampaikan Tim Madrasah. 7. Kepala Madrasah tidak mengetahui apa rekomendasi dari hasil akreditasi 8. Sebelum di akreditasi Madrasah Aliyah Bapak/Ibu tidak mendapat penjelasan/petunjuk tentang cara mengisi 51

F

%

3

25,00

3

25,00

3

25,00

3

25,00

3

25,00

3

25,00

3

25,00

2

16,67

9. 10. 11. 12. 13. 14.

borang akreditasi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madrasah tidak mengirimkan format hasil evaluasi diri ke BAP-S/M Kal Sel Tim Asesor mengobservasi guru yang sedang mengajar Pada tahap klarifikasi temuan madrasah tidak diberi hak jawab untuk mengklarifikasi Asesor menggurui Tim Madrasah. Asesor tidak melakukan wawancara dengan suasana yang kondusif. Asesor menampakkan diri merasa berkedudukan lebih tinggi.

2

16,67

2

16,67

2

16,67

2

16,67

1

8,33

1

8,33

Berdasarkan data di atas terdapat 3 Madrasah Aliyah (25 %) yang tidak mendaftarkan diri untuk minta diakreditasi. Terhadap Madrasah Aliyah yang sebelum di akreditasi kepala Madrasah/Yayasan tidak mendaftarkan sendiri meminta untuk diakreditasi kepada Kantor Kementerian Agama Kab/Propinsi karena Madrasah tidak mendapat edaran tentang perlunya mendaptar kembali untuk di akreditasi setelah masa akreditasi berakhir yaitu selama 5 tahun. Padahal menurut petunjuk pelaksanaan Akreditasi setiap Madrasah yang akan diakreditasi harus mendaftar ke BAP S/M untuk diakreditasi. Data berikutnya adalah ternyata ada 3 Madrasah yang diakhir kegiatan visitasi akreditasi asesor tidak menutup kegiatan dengan melakukan temu akhir. Kegiatan temu akhir cukup penting, karena tujuan visitasi adalah dalam rangkamelakukan klarifikasi, verifikasi, dan validasi data serta informasi yang telah disampaikan oleh sekolah/madrasah melalui pengisian instrumen akreditasi. Bisa saja terjadi bahwa sebenarnya kegiatan yang dituntut dalam item pertanyaan evaluasi diri telah dilaksanakan beserta ada bukti fisiknya, tetapi karena kekurang pahaman warga madrasah akan maksud item yang ditanyakan. Data ini berkaitan 52

erat dengan data berikutnya seperti pada poin 5, 6 dan 7. Dari poin 5, 6 dan 7 ini maka poin 7 merupakan hal yang cukup penting bagi warga madrasah, khususnya bagi kepala madrasah. Dalam poin 7 disebutkan bahwaKepala Madrasah tidak mengetahui apa rekomendasi dari hasil akreditasi. Padahal informasi tentang rekomendasi dari hasil akreditasi diperoleh kepala sekolah bersama tim akreditasi lainnya tatkala temu akhir, dimana asesor membacakannya. Pada poin 8 ada 2 Madrasah Aliyah tidak mendapat penjelasan/petunjuk tentang cara mengisi borang akreditasi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten. Kondisi ini jelas menyulitkan bagi madrasah aliyah dalam mengisi borang akreditasi. Terhadap fakta ini bisa terjadi ketika ada acara sosialisasi pelaksanaan akreditasi yang diselenggarakan BAP S/M dan UPA kabupaten/kota sekolah yang bersangkutan tidak hadir, atau tidak terundang oleh UPA kabupaten/kota setempat. Pada poin 9 Madrasah Aliyah tidak mengirimkanformat hasil evaluasi diri ke BAP-S/M Kal Sel. Padahal hasil evaluasi diri ini penting untuk menenentukan kelayakan untuk divisitasi dan sebagai pengetahuan awal bagi asesor yang akan bertugas melakukan visitasi. Terhadap fakta ini Kepala Madrasah Aliyah beralasan karena waktu pemberitahuan terlalu singkat jadi tidak ada waktu lagi untuk mengirimkan hasil evaluasi diri yang telah disusun. Pada poin 10 ada 2 Madrasah Aliyah yang ketika melakukan visitasi Tim Akreditasi Madrasah tidak mengobservasi guru yang sedang mengajar padahal mengobservasi guru yang sedang mengajar menjadi dasar bagi asesor untuk memberikan penilaian bagi pertanyaan instrumen akreditasi pada standar proses yaitu pertanyaan 19 dan 20.36 Dengan Tim Asesor tidak melakukan

36

Dalam Buku Pedoman Akreditasi SMA/MA, instrumen pertanyaan akreditasi no:

53

observasi di kelas, maka skor yang ditetapkan hanya berdasarkan informasi lisan dari guru. Untuk poin 11 pada tahap klarifikasi temuan madrasah tidak diberi hak jawab untuk mengklarifikasi. Hal ini bisa saja merugikan pihak madrasah. Seharusnya Tim Asesor memberi hak jawab untuk mengklarifikasi hasil akreditasi. Sedangkan pada poin 12, 13 dan 14 terkait masalah tata krama dalam visitasi. Terhadap fakta ini berarti masih terdapat asesor akreditasi yang kurang menerapkan tata kerama yang harus dijunjung sesuai dengan pedoman visitasi akreditasi. C. Hasil pelaksanaan akreditasi Madrasah Aliyah Tahun 2014 Berdasarkan dokumen BAP S/M Propinsi Kalimantan Selatan, maka hasil akreditasi untuk Madrasah Aliyah yang diteliti adalah sebagai berikut.

19.Sekolah/Madrasah melaksanakan proses pembelajaran dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan. 20.Proses pembelajaran di sekolah/madrasah dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran.

54

Tabel 2.5 DATA HASIL AKREDITASI MADRASAH ALIYAH TAHUN 2014 37 STANDAR NASIONAL No

NAMA MADRASAH

1

2

3

4

5

6

7

8

NA

PRT

1

MAN 2 PARINGIN

91

92

90

86

86

95

93

97

90

A

2

MA AL HIKMAH

69

67

74

61

59

66

70

57

65

C

3

MAN 4 MARTAPURA

84

69

74

73

57

85

92

79

76

B

4

MA IBTIDAUSSALAM

80

80

81

68

65

70

80

76

74

B

5

MAS MUKARRAM

90

80

84

66

68

74

83

79

77

B

6

MAN 1 BANJARBARU

97

92

78

86

68

83

86

86

84

B

7

MA ASSUNIYAH

73

78

69

64

58

78

80

68

71

B

8

MA ASY SYAFI’IYAH

83

86

85

76

94

69

48

88

78

B

9

MA. UBUDIYAH

95

89

87

90

78

79

83

84

85

B

37

DARUL

. Dukomen BAP S/M Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2014

55

10 MAN 1 KANDANGAN

86

78

95

84

84

71

74

74

80

B

11 MAN KELUA

94

92

93

81

93

88

90

94

90

A

12 MAS MUHAMMADIYAH

83

78

77

75

73

79

95

91

81

B

JUMLAH

1.025

981

987

910

883

937

974

973

951

RATA-RATA

85,4

81,8

82,3

75,8

73,6

78,1

81,2

81,1

79,3

56

Keterangan : 1 = Standar Isi 2 = Standar Proses 3 = Standar Kompetensi Lulusan 4 = Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 5 = Standar Sarana dan Prasarana 6 = Standar Pengelolaan 7 = Standar Pembiayaan 8 = Standar Penilaian PRT = Peringkat Berdasarkan data di atas sebagian besar (75 %) peringkat hasil akreditasi Madrasah Aliyah adalah B, sebagian kecil (16,67 %) Madrasah Aliyah Negeri mendapat peringkat A dan sebagian kecil lainnya (08,33 %) Madrasah Swasta mendapat peringkat C. Untuk melihat distribusi peringkat hasil di atas dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini. Tabel 2.6 DISTRIBUSI HASIL PERINGKAT AKREDITASI MADRASAH ALIYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2014 No

PERINGKAT AKREDITASI

FREKUINSI PERSENTASI

1. A ( Sangat Baik ) 2. B ( Baik ) 3. C ( Cukup Baik ) Jumlah

2 9 1

16,67 75,00 08,33

12

100

Di samping itu bila dilihat hasil akreditasi berdasarkan nilai masing-masing standar seperti pada tabel 2.5 di atas, maka standar 57

pendidikan yang mendapat rata-rata nilai terendah adalah standar Sarana dan Prasarana yaitu pada angka 73,6. Selanjutnya peringkat terendah ke dua adalah pada standar Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan angka rata-rata 75,8. Dari kedua standar tersebut Madrasah Aliyah yang mendapat nilai terendah untuk standar sarana dan pra sarana terdapat pada Madrasah Aliyah Negeri 4 Martapura. Sedangkan yang mendapat nilai terendah untuk standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah MA Al Hikmah dengan nilai 61. D. PROBLEMA PELAKSANAAN AKREDITASI MADRASAH ALIYAH Dari pihak Pimpinan Madrasah maka problema akreditasi adalah: 1. Jarak waktu antara pemberitahuan akreditasi dengan datangnya TIM Asesor Akreditasi terlalu pendek. Ada Madrasah Aliyah di Kalimantan Selatan yang menyatakan bahwa antara waktu pemberitahuan bahwa Madrasah yang bersangkutan akan diakreditasi dengan kedantangan TIM akreditasi hanya berjarak 5 hari, ada yang tujuh hari, walaupun ada yang berjarak 30 hari. Kebanyakan pemberitahuan penunjukan Madrasah Aliyah yang akan di akreditasi hanya oleh TIM Akreditasi Propinsi Kalimantan Selatan. Akan tetapi ada juga beberapa Kabupaten yang Madrasah Aliyah mendapat pemberian oleh kantor Keemterian Agama Kabupaten. 2. Kurangnya bimbingan dari pengawas atau dari Pejabat Kantor Kementerian AgamaKabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Selatan. 3. Kurangnya dana untuk akteditasi Madrasah, terutama yang berasal dari Madrasah Aliyah Negeri. Sedangkan Madrasah Aliyah Swasta mendapat bantuan dari dari Kementerian Agama Propinsi Kalimantan Selatan. 4. Informasi tentang kegiatan akreditasi kurang mamadai. 58

5. Kurang lengkapnya sarana yang dimiliki madrasah terutama pada Madrasah Aliyah Swasta. 6. Pertemuan pada diskusi membahas laporan hasil visitasi dari asesor waktu untuk presentasi terbatas sehingga terkesan buru. 7. Pelaksanaan visitasi oleh asesor selalu diadakan mendadak, dan waktu yang disediakan untuk asesor sedikit sehingga asesor sering mendapat kesulitan karena bertabrakan dengan kegiatan lain. 8. Antara asesor masih terdapat perbedaan pemahaman terhadap instrumen akreditasi. 9. Kurangnya dana baik untuk biaya operasional BAP S/M Provinsi Kalimantan Selatan, UKA Kabupaten/ Kota se Kalimantan Selatan, maupun untuk insentif pengurus BAP S/M dan Pengurus UKA Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan. E. ANALISIS HASIL PENELITIAN

Berdasarkan uraian terdahulu maka pelaksananan akreditasi Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta di Kalimantan Selatan tahun 2014 pada masing masing komponen sudah terlaksana dengan amat baik. Hal ini dapat dilihat dari tabel rangkuman sebagai mana tersebut dibawah ini. Tabel 2.7 PERSENTASI DAN KUALIFIKASI RANGKAIAN KEGIATAN AKREDITASI No 1.

KEGIATAN AKREDITASI Kegiatan Akreditasi Oleh BAP S/M Kalimantan Selatan

PERSENTASI KUALIFIKAS I I 83,33%

59

Amat Baik

2.

3.

Kegiatan Akreditasi Madrasah Aliyah Negeri 97,73% dan Swasta di Kal Sel oleh Asesor Kegiatan Akreditasi di Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta Rata-Rata

Amat Baik

91,43%

Amat Baik

90,81%

Amat Baik

Berdasarkan data pada tabel 2.7 di atas maka secara umum pelaksanaan akreditasi di Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta di Kalimantan Selatan tahun 2014 sudah terlaksana dengan amat baik. Walaupun demikian masih banyak terdapat problema dalam pelaksanaan akreditasi. Salah satu problem yang banyak dikeluhkan baik oleh pihak Kepala Madrasah Aliyah, maupun oleh asesor adalah pelaksanaan akreditasi bersifat mendadak. Terjadinya pendadakan ini adalah karena penetapan kouta dan nama Madrasah Aliyah yang akan di akreditasi oleh BAN S/M terlambat dari jadwal kegiatan yang telah ditetapkan oleh BAP S/M Kalimantan Selatan. Selama ini wewenang menetapkan kouta akreditasi dan nama Sekolah/Madrasah yang diakreditasi adalah wewenang dari BAN S/M. Di samping itu pembiayan dari kegiatan akreditasi berasal dari APBN yang dikelola oleh BAN S/M. Oleh karena itu keterlambatan penetapan sekolah/madrasah yang akan diakreditasi oleh BAN S/M menyebabkan terlambatnya rangkaian kegiatan berikutnya. Masalah lainnya yang cukup penting adalah kurangnya pemahaman Tim Akreditasi Madrasah Aliyah terhadap instrumen evaluasi diri. Oleh karena itu banyak kegiatan yang terkait dengan pemenuhan 8 standar pendidikan kurang mendapat perhatian. Dengan kata lain selama ini Madrasah Aliyah menyelenggarakan pendidikan tidak didasari atas 8 standar pendidikan yang telah 60

ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Hal ini terjadi mungkin selama ini pembinaan yang dilakukan baik oleh Pengawas Sekolah maupun oleh Kantor Kemenag Kabupaten tidak berbasis akreditasi madrasah. Seharusnya baik guru, maupun kepala madrasah, dan tenaga kependidikan lainnya dalam menjalankan proses pendidikan harus mengacu kepada standar pendidikan yang telah ditetapkan. Demikian pula kepada pihak pengawas dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Kota dalam membina madrasah harus berbasis pada pemenuhan standar pendidikan. Dengan penyelenggaraan pendidikan dan pembinaan pendidikan berbasis akreditasi, maka capaian hasil akreditasi lebih baik dan dalam menyiapkan borang akreditasi tidak mengalami hambatan yang berarti. Di pihak asesor, salah satu problem yang dirasakan asesor adalah mendadaknya penugasan yang diberikan oleh BAP Provinsi Kalimantan Selatan. Akibatnya asesor tidak memiliki waktu yang cukup dalam melaksanakan visitasi. Apalagi rata-rata 1 Tim Asesor Akreditasi harus mengakreditasi 4 sampai 6 sekolah/madrasah. Karena itulah para asesor tidak memiliki waktu yang banyak untuk melakukan visitasi. Hal ini mungkin terkait dengan hasil angket yang ditemukan bahwa waktu visitasi masing-masing TIM Asesor berkisar antara 4 – 12 jam. Jumlah tersebut jauh dibawah waktu yang ditentukan dalam pedoman visitasi akreditasi yaitu 1 sekolah/madrasah divisitasi selama 3-5 hari kerja. Kurangnya waktu visitasi ini juga di duga menjadi sebab asesor tidak melakukan observasi guru mengajar di kelas. Aspek lain yang juga amat penting adalah pemanfaatan hasil akreditasi bagi peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus BAP S/M Provinsi Kalimantan Selatan, rekomendasi yang disampaikan BAP S/M dari hasil akreditasi adalah rekomendasi secara umum, 61

bukan rekomendasi kepada masing-masing madrasah yang diakreditasi sesuai dengan hasil temuan ketika visitasi asesor. Padahal untuk melakukan perbaikan kualitas pendidikan di sebuah madrasah harus berdasarkan kasus demi kasus pada masingmasing madrasah. Masalahnya hasil visitasi beserta rekomendasi kepada masing-masing madrasah ada pada lembaran laporan TIM Asesor yang disampaikan kepada BAP S/M Provinsi Kalimantan Selatan dan tidak dilaporkan kepada Madrasah, kepada Kantor Kemenag Kabupaten/Kota atau Kanwil Kemenag Provinsi. Hal inilah yang menjadi sebab mengapa Kantor Kemenag dan Pengawas Sekolah melakukan pembinaan tidak berdasarkan hasil visitasi akreditasi.38 Padahal hasil visitasi akreditasi merupakan gambaran yang lengkap dari kondisi pendidikan pada suatu lembaga pendidikan seperti juga pada Madrasah Aliyah. Pada sisi lainnya hasil akreditasi yang diperoleh Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta di Kalimantan Selatan secara kumulatif mencapai rata-rata79,3 dengan kualifikasi baik. Sedangkan bila dilihat peringkat akreditasi, maka sebagian besar sudah mencapai peringkat B. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh Madrasah Aliyah yang diakreditasi tahun 2014 sudah memenuhi standar pendidikan nasional. Termasuk diantaranya pendidikan yang diselenggarkan oleh Madrasah Aliyah Swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat. Oleh karena itu akreditasi ini disamping untuk mendapatkan gambaran dari kualitas pendidikan di Madrasah Aliyah dalam rangka pembinaan ke dalam sistem pendidikan di jajaran kementerian agama sekaligus untuk 38

Hasil wawancara dengan beberapa Kepala Madrasah Aliyah di Kalimantan Selatan tanggal 20 – 30 Nopember 2015

62

menunjukkan kepada pihak luar sehingga eksistensi madrasah semakin mendapat pengakuan yang lebih besar. Sebagai mana dijelaskan dalam uraian terdahulu, dari 8 standar pendidikan disusun menjadi 165 butir pertanyaan. Bila dicermati dari hasil akreditasi, maka beberapa kelemahan yang ditemukan terlihat pada skoring hasil masing-masing item pertanyaan akreditasi. Adapun skoring yang mendapatkan hasil yang kurang adalah sebagai berikut:

63

Tabel 2.8 DATA HASIL SKOR AKREDITASI MADRASAH ALIYAH BERDASARKAN BUTIR PERTANYAAN No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

NAMA MADRASAH MAN 2 PARINGIN MA AL HIKMAH MAN 4 MARTAPURA MA IBTIDAUSSALAM MAS DARUL MUKARRAM MAN 1 BANJARBARU MA ASSUNIYAH MA Asy Syafi'iyah MA. UBUDIYAH BATI-BATI MAN 1 KANDANGAN MAN Kelua MAS MUHAMMADIYAH Rata-Rata

67 2 1 1 0 0 2 1 4 4 1 3 2 1,75

68 4 1 1 4 0 2 3 0 1 4 1 0 1,75

64

No Butir Pertanyaan 70 86 87 88 4 2 2 2 0 2 0 0 2 0 0 1 0 2 2 2 1 1 1 0 3 2 0 2 1 0 0 2 2 3 3 4 4 3 0 0 0 4 4 0 3 0 2 4 2 0 0 3 1,83 1,58 1,17 1,67

89 2 0 0 2 0 0 1 3 0 0 4 0 1,00

91 4 0 2 0 0 2 3 4 0 0 4 4 1,92

Keterangan 1. Butir pertanyaan 67. Tenaga perpustakaan memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya. a. Sekolah/Madrasah memiliki tenaga perpustakaan minimal 2 (dua) orang, keduanya sesuai dengan tugasnya. b. Sekolah/Madrasah memiliki tenaga perpustakaan minimal 2 (dua) orang, salah satu di antaranya sesuai dengan tugasnya. c. Sekolah/Madrasah memiliki tenaga perpustakaan minimal 1 (satu) orang dan sesuai dengan tugasnya. d. Sekolah/Madrasah memiliki tenaga perpustakaan minimal 1 (satu) orang dan tidak sesuai dengan tugasnya. e. Sekolah/Madrasah tidak memiliki tenaga perpustakaan. 2. Butir Pertanyaan 68. Tenaga laboratorium memiliki kualifikasi pendidikan yang diper-syaratkan. a. Sekolah/Madrasah memiliki tenaga laboratorium minimal 2 (dua) orang, keduanya memenuhi kualifikasi Diploma satu (D-1) b. Sekolah/Madrasah memiliki tenaga laboratorium minimal 2 (dua) orang, salah satu di antaranya memenuhi kualifikasi Diploma satu (D-1). c. Sekolah/Madrasah memiliki tenaga laboratorium minimal 1 (satu) orang dan memenuhi kualifikasi Diploma satu (D-1). d. Sekolah/Madrasah memiliki tenaga laboratorium minimal 1 (satu) orang dan tidak memenuhi kualifikasi Diploma satu (D-1). e. Sekolah/Madrasah tidak memiliki tenaga laboratorium. 3. Butir Pertanyaan 70. Sekolah/Madrasah memiliki tenaga layanan khusus. a. Memiliki 4 (empat) jenis atau lebih tenaga layanan khusus. b. Memiliki 3 (tiga) jenis tenaga layanan khusus. c. Memiliki 2 (dua) jenis tenaga layanan khusus. d. Memiliki 1 (satu) jenis tenaga layanan khusus. e. Tidak memiliki satupun tenaga layanan khusus. 65

4. Pertanyaan 86. Sekolah/Madrasah memiliki ruang laboratorium fisika yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar dengan luas dan sarana sesuai ketentuan. a. Memiliki ruang laboratorium fisika, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas dan sarana sesuai ketentuan. b. Memiliki ruang laboratorium fisika, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan. c. Memiliki ruang laboratorium fisika, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan. d. Memiliki ruang laboratorium fisika, yang tidak dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan. e. Tidak memiliki ruang laboratorium fisika. 5. Pertanyaan 87 Sekolah/Madrasah memiliki ruang laboratorium kimia yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar dengan luas dan sarana sesuai ketentuan. a. Memiliki ruang laboratorium kimia, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas dan sarana sesuai ketentuan. b. Memiliki ruang laboratorium kimia, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan. c. Memiliki ruang laboratorium kimia, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan. d. Memiliki ruang laboratorium kimia, yang tidak dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan. e. Tidak memiliki ruang laboratorium kimia.

66

6. Pertanyaan 88 Sekolah/Madrasah memiliki ruang laboratorium komputer yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar dengan luas dan sarana sesuai ketentuan. a. Memiliki ruang laboratorium komputer, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas dan sarana sesuai ketentuan. b. Memiliki ruang laboratorium komputer, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan. c. Memiliki ruang laboratorium komputer, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan. d. Memiliki ruang laboratorium komputer, yang tidak dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan. e. Tidak memiliki ruang laboratorium komputer. 7. Sekolah/Madrasah memiliki ruang laboratorium bahasa yang dapatmenampung minimum satu rombongan belajar dengan luas dan sarana sesuai ketentuan. a. Memiliki ruang laboratorium bahasa, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas dan sarana sesuai ketentuan. b. Memiliki ruang laboratorium bahasa, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan. c. Memiliki ruang laboratorium bahasa, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan.

67

d. Memiliki ruang laboratorium bahasa, yang tidak dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan. e. Tidak memiliki ruang laboratorium bahasa. 8. Pertanyaan 91. Sekolah/Madrasah memiliki ruang guru dengan luas dan sarana sesuai ketentuan. a. Memiliki ruang guru dengan luas dan sarana sesuai ketentuan. b. Memiliki ruang guru dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan. c. Memiliki ruang guru dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan. d. Memiliki ruang guru dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan. e. Tidak memiliki ruang guru. Butir pertanyaan 67, 68 dan 69 adalah berkaitan dengan standar Tenaga Kependidikan. Sedangkan pertanyaan 70,86,87, 89 dan 91 terkait dengan standar sarana dan prasarana. Berdasarkan tabel 2.8 tersebut di atas dapatlah dinyatakan bahwa baik tenaga kepandidikan maupun sarana dan prasarana pendidikan merupakan aspek yang paling lemah dari standar pendidikan di Madrasah Aliyah. Hal ini terdapat bukan hanya pada madrasah aliyah swasta, bahkan juga terjadi pada Madrasah Aliyah Negeri yang pembiayaannya disediakan oleh pemerintah. Bila kita lihat rata-rata skor yang diperoleh, maka item pertanyaan yang paling rendah nilainya adalah pertanyaan tentang kepemilikan laboratorium bahasa dengan rata-rata skor 1,00. Salanjutnya yang mendapat peringkat tertendah kedua adalah kepemilikan ruang laboratorium kimia.Dengan keterbatasan yang dimiliki oleh Yayasan atau perorangan yang menjadi penyelenggara Madrasah Aliyah Swasta, maka pemenuhan standar tersebut menjadi beban yang cukup berat.

68

BAB III PENUTUP A. SIMPULAN

Secara umum pelaksananan akreditasi Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta di Kalimantan Selatan tahun 2014 telah terlaksana dengan amat baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai mana tertuang dalam pedoman pelaksanaan akreditasi yang diterbitkan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, seluruh rangkaian kegiatan akreditasi telah terlaksana dengan amat baik, baik pada tahap kegiatan di tingkat BAP S/M Propinsi Kalimantan Selatan, di tingkat Asesor, dan di tingkat madrasah, kecuali pada sebagian kecil aspek saja yang belum terlaksana. Pelaksana akreditasi Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta di Kalimantan Selatan adalah Badan Akreditasi Provinsi S/M yang dibentuk oleh Gubernur Kalimantan Selatan yang diketuai oleh Drs. H. Syuriansyah, M.Pd Ph D, Sekretaris Drs. Rusmansyah M.Pd dibantu 16 orang anggota. Untuk mengkordinasikan kegiatan di kabupaten/Kota, maka BAP S/M Propinsi Kalimantan Selatan di bantu dengan unit organisasi yang bernama UPA S/M Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan. Sedangkan untuk melaksanakan visitasi akreditasi di Madrasah Aliyah, maka BAP S/M menunjuk asesor yang dipilih dari dosen perguruan tinggi dan pengawas sekolah/madrasah. Hasil akreditasi pada Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta di Kalimantan Selatan sebagian besar berada pada peringkat B (baik), bahkan ada sebagian kecil Madrasah Aliyah yang mendapat peringkat akreditasi A (amat baik) dan sebagian kecil lainnya menperoleh peringkat C (cukup). Dari seluruh standar pendidikan secara umum sudah baik, hanya yang masih kurang baik adalah standar tenaga kependidikan dan standar sarana pendidikan terutama didapati pada Madrasah Aliyah Swasta. 69

Adapun problema yang ditemukan dari pelaksanaan akreditasi Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta di Kalimantan Selatan pada tahun 2014 adalah : 1. Jarak waktu antara pemberitahuan akreditasi dengan datangnya TIM Asesor Akreditasi terlalu pendek. 2. Kurangnya bimbingan dari pengawas atau dari Pejabat Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Selatan dalam pelaksanaan akreditasi. 3. Kurangnya dana untuk akteditasi Madrasah, terutama yang berasal dari Madrasah Aliyah Negeri. 4. Informasi tentang kegiatan akreditasi kurang mamadai. 5. Kurang lengkapnya sarana yang dimiliki madrasah terutama pada Madrasah Aliyah Swasta. 6. Pertemuan pada diskusi membahas laporan hasil visitasi dari asesor waktu untuk presentasi terbatas sehingga terkesan buru-buru. 7. Pelaksanaan visitasi oleh asesor selalu diadakan mendadak, dan waktu yang disediakan untuk asesor sedikit sehingga asesor sering mendapat kesulitan karena bertabrakan dengan kegiatan lain. 8. Antara asesor masih terdapat perbedaan pemahaman terhadap instrumen akreditasi. 9. Kurangnya dana baik untuk biaya operasional BAP S/M Provinsi Kalimantan Selatan, UKA Kabupaten/ Kota se Kalimantan Selatan, maupun untuk insentif pengurus BAP S/M dan Pengurus UKA Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan. B. SARAN-SARAN Berdasarkan temuan dan pembahasan hasil penelitian seperti diuraikan pada pembahasan terdahulu maka disarankan : 1. Kepada BAN S/M diharapkan: a. Membuat penetapan nama madrasah aliyah yang akan di akreditasi supaya dipercepat dan segera diumumkan kepada

70

Madrasah Aliyah yang ditunjuk langsung oleh BAN S/M maupun melalui BAP S/P Kalimantan Selatan. b. Perlunya penambahan biaya baik untuk biaya operasional kegiatan akreditasi maupun untuk insentif pengurus BAP

S/M dan Pengurus UKA Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan. c. Perlu dipertimbangkan untuk melimpahkan wewenang penetapan nama madrasah diserahkan saja kepada BAP Provinsi Kalimantan Selatan sehingga mekanisme akreditasi bisa lebih efektif.

2. Kepada BAP S/M Kalimantan Selatan

a. Mensosialisasikan lebih intensif hal-hal terkait dengan sistem akreditasi sekolah/madrasah kepada pihak-pihak terkait seperti pimpinan madrasah, pengawas madrasah, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan. b. Memperpanjang waktu diskusi membahas laporan hasil visitasi dari asesor akreditasi, terutama waktu prentasi untuk masing-masing Tim Asesor. c. Pemberian rentang waktu masa visitasi ke Madrasah Aliyahdiberikan yang lebih panjang. d. Perlunya penyegaran asesor untuk menciptakan kesamaan pemahaman terhadap butir-butir item pertanyaan akreditasi. e. Perlunya evaluasi kinerja asesor untuk menghindari penyimpangan terhadap pedoman penyelengaraan akreditasi madrasah. f. Perlunya mengusulkan kepada BAN S/M untuk penambahan anggaran biaya akreditasi madrasah. 3. Kepada Asesor disarankan agar melaksanakan tugas sebagai asesor sesuai dengan pedoman penyelenggaraan akreditasi madrasah. 71

DAFTAR PUSTAKA Abdurrahman Shaleh, Penyelenggaraan Madrasah, Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta, 1984 Abuddin Nata, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2012) Afiful Ikhwan, Akreditasi Sekolah/Madrasah, dalam http://www.afifulikhwan.blogspot.com, diakses pada 6 Maret 2015. Ara Hidayat, dkk., Pengelolaan Pendidikan, (Bandung: Pustaka Educa, 2010) Badriwan Zaki, Akreditasi Sekolah dan Madrasah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) Bambang Suryadi, Pedoman Akreditasi Madrasah Tsanawiyah, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2005) Bambang Suryadi, Pedoman Akreditasi Madrasah Tsanawiyah, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2005) BAN S/M, Kebijakan dan Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah (Jakarta: BAN-S/M, t.t) BAP

S/M Kalimantan Selatan, Kebijakan Akreditasi Sekolah/Madrasah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009

BAP S/M Kalimantan Selatan, Pedoman Pengolahan nilai 72

Akreditasi Sekolah/Madrasah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 BAP S/M Kalimantan Selatan, Pedoman Visitasi Akreditasi Sekolah/Madrasah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Departemen Agama RI, Pedoman Akreditasi Madrasah, (Jakarta: Departemen Agama, 2005) Departemen Agama RI, UU dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam, 2006) Dewa Ketut Sukardi, Proses Bimbingan, (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta 1995) Diknas, Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Madrasah, (Jakarta: Dikdasmen, 2009), Dokumen Badan Akreditasi Propinsi Kalimantan Selatan tentang Hasil Akreditasi Sekolah/Madrasah di Kalimantan Selatan tahun 2014. Donald Ary, et.al Introduktion to Research in Education, diterjemahkan Arief Furchan, Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan, (Surabaya, Usaha Nasional, tth) Hanun Asrorah, Sejarah Pendidikan Islam, Jakarta, Logos, 1999 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Research Sosial, ( Bandung, Alumni, 1983) http://edukasi.kompas.com/read/2013/04/25/1105151/Tak.Jujur.Ta k.Mampu.Menalar, diakses pada 6 Maret 2015. 73

Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Hidakarya Agung, Jakarta, 1985, Mastuhu, Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21, (Yogyakarta: Safiriya Insania Press, 2003) Muhaimin, Manajemen Pendidikan, (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2010), PP 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Bab XIII, Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta, Renika Cipta, 2009) Undang-Undang no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II pasal 3.

74

DAFTAR PERTANYAAN INSTRUMEN AKREDITASI UNTUK SMA I. STANDAR ISI 1. Sekolah/Madrasah melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). A.Melaksanakan kurikulum berdasarkan 9 (sembilan) komponen muatan KTSP. B. Melaksanakan kurikulum berdasarkan 8 (delapan) komponen muatan KTSP. C. Melaksanakan kurikulum berdasarkan 7 (tujuh) komponen muatan KTSP. D.Melaksanakan kurikulum berdasarkan 6 (enam) atau kurang komponen muatan KTSP. E. Tidak melaksanakan KTSP. 2. Sekolah/Madrasah mengembangkan kurikulum bersama-sama pihak terkait berpedoman pada panduan penyusunan kurikulum yang dibuat oleh BSNP. A.Bersama seluruh guru mata pelajaran, konselor, dan komite sekolah/madrasah atau penyelenggara lembaga pendidikan. B. Bersama representasi guru mata pelajaran, konselor, dan komite sekolah/madrasah atau penyelenggara lembaga pendidikan. C. Bersama representasi guru mata pelajaran dan komite sekolah/madrasah atau penyelenggara lembaga pendidikan. D.Bersama representasi guru mata pelajaran tanpa melibatkan komite sekolah/madrasah atau penyelenggara lembaga pendidikan. E. Tidak mengembangkan kurikulum.

75

3. Sekolah/Madrasah mengembangkan kurikulum melalui mekanisme penyusunan KTSP. A.Mengembangkan kurikulum melalui mekanisme yang mencakup 7 (tujuh) tahap penyusunan. B. Mengembangkan kurikulum melalui mekanisme yang mencakup 5 (lima) atau 6 (enam) tahap penyusunan. C. Mengembangkan kurikulum melalui mekanisme yang mencakup 3 (tiga) atau 4 (empat) tahap penyusunan. D.Mengembangkan kurikulum melalui mekanisme yang mencakup 1 (satu) atau 2 (dua) tahap penyusunan. E. Tidak mengembangkan kurikulum. 4. Sekolah/Madrasah melaksanakan kurikulum berdasarkan prinsip perbaikan layanan pembelajaran, pengayaan layanan pembelajaran, pendayagunaan kondisi alam, serta pendayagunaan kondisi sosial dan budaya. A.Sekolah/Madrasah melaksanakan kurikulum berdasarkan prinsip perbaikan layanan pembelajaran, pengayaan layanan pembelajaran, pendayagunaan kondisi alam, sertapendayagunaan kondisi sosial dan budaya. B. Sekolah/Madrasah melaksanakan kurikulum berdasarkan prinsip perbaikan layanan pembelajaran, pengayaan layanan pembelajaran, dan pendayagunaan kondisi alam. C. Sekolah/Madrasah melaksanakan kurikulum berdasarkan prinsip perbaikan layanan pembelajaran dan pengayaan layanan pembelajaran. D.Sekolah/Madrasah melaksanakan kurikulum berdasarkan prinsip perbaikan layanan pembelajaran. E. Sekolah/Madrasah melaksanakan kurikulum tidak menggunakan prinsip tersebut. 5. Sekolah/Madrasah memiliki kurikulum muatan lokal yang penyusunannya melibatkan beberapa pihak. 76

A.Penyusunan kurikulum muatan lokal melibatkan guru, komite sekolah/madrasah atau penyelenggara lembaga pendidikan, dinas pendidikan, dan instansi terkait di daerah. B. Penyusunan kurikulum muatan lokal melibatkan guru, komite sekolah/madrasah atau penyelenggara lembaga pendidikan, dan dinas pendidikan. C. Penyusunan kurikulum muatan lokal melibatkan guru dan komite sekolah/madrasah atau penyelenggara lembaga pendidikan. D.Penyusunan kurikulum muatan lokal hanya melibatkan guru. E. Tidak menyusun kurikulum muatan lokal. 6. Sekolah/Madrasah memiliki program pengembangan diri dalam bentuk kegiatan konseling dan kegiatan ekstrakurikuler. A.Di samping kegiatan konseling, melaksanakan 4 (empat) jenis atau lebih program ekstrakurikuler. B. Di samping kegiatan konseling,melaksanakan 3 (tiga) jenis program ekstrakurikuler. C. Di samping kegiatan konseling, melaksanakan 2 (dua) jenis program ekstrakurikuler. D.Di samping kegiatan konseling, melaksanakan 1 (satu) jenis program ekstrakurikuler. E. Tidak melaksanakan kegiatan konseling dan kegiatan ekstrakurikuler. 7. Sekolah/Madrasah memiliki beberapa mata pelajaran yang dilengkapi dokumen standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) untuk setiap mata pelajaran. A.Sebanyak 13 (tiga belas) mata pelajaran atau lebih memiliki dokumen standar kompetensi dan kompetensi dasar. B. Sebanyak 9 (sembilan) sampai dengan 12 (dua belas) mata pelajaran memiliki dokumen standar kompetensi dan kompetensi dasar. 77

C. Sebanyak 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) mata pelajaran memiliki dokumen standar kompetensi dan kompetensi dasar. D.Sebanyak 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) mata pelajaran memiliki dokumen standar kompetensi dan kompetensi dasar. E. Tidak ada satu pun mata pelajaran memiliki dokumen standar kompetensi dan kompetensi dasar. 8. Sekolah/Madrasah menerapkan kegiatan pembelajaran sesuai denganketentuan beban belajar yang tertuang pada lampiran Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006. A.Satu jam pembelajaran tatap muka selama 45 menit, jumlah jam pembelajaran per minggu minimal 38 jam, dan jumlah minggu efektif per tahun minimal 34 minggu. B. Satu jam pembelajaran tatap muka selama 45 menit, jumlah jam pembelajaran per minggu minimal 38 jam, dan jumlah minggu efektif per tahun kurang dari 34 minggu. C. Satu jam pembelajaran tatap muka selama 45 menit, jumlah jam pembelajaran per minggu kurang dari 38 jam, dan jumlah minggu efektif per tahun kurang dari 34 minggu. D.Satu jam pembelajaran tatap muka kurang dari 45 menit, jumlah jam pembelajaran per minggu kurang dari 38 jam, dan jumlah minggu efektif per tahun kurang dari 34 minggu. E. Tidak menerapkan ketentuan beban belajar yang ditetapkanDepdiknas. 9. Guru pelajaran memberikan penugasan terstruktur kepada siswa. A.Sebanyak 76% - 100% guru pelajaran memberikan penugasan terstruktur kepada siswa maksimal 60% dari alokasi waktu tiap mata pelajaran.

78

B. Sebanyak 51% - 75% guru pelajaran memberikan penugasan terstruktur kepada siswa maksimal 60% dari alokasi waktu tiap mata pelajaran. C. Sebanyak 26% - 50% guru pelajaran memberikan penugasan terstruktur kepada siswa maksimal 60% dari alokasi waktu tiap mata pelajaran. D.Sebanyak 1% - 25% guru pelajaran memberikan penugasan terstruktur kepada siswa maksimal 60% dari alokasi waktu tiap mata pelajaran. E. Tidak ada seorang pun guru pelajaran memberikan penugasan terstruktur kepada siswa. 10. Guru pelajaran merancang tugas mandiri tidak terstruktur untuk mencapai kompetensi tertentu. A.Sebanyak 76% - 100% guru pelajaran merancang tugas mandiri tidak terstruktur untuk mencapai kompetensi tertentu maksimal 60% dari alokasi waktu tiap mata pelajaran. B. Sebanyak 51% - 75% guru pelajaran merancang tugas mandiri tidak terstruktur untuk mencapai kompetensi tertentu maksimal 60% dari alokasi waktu tiap mata pelajaran. C. Sebanyak 26% - 50% guru pelajaran merancang tugas mandiri tidak terstruktur untuk mencapai kompetensi tertentu maksimal 60% dari alokasi waktu tiap mata pelajaran. D.Sebanyak 1% - 25% guru pelajaran merancang tugas mandiri tidak terstruktur untuk mencapai kompetensi tertentu maksimal 60% dari alokasi waktu tiap mata pelajaran. E. Tidak ada seorang pun guru pelajaran merancang tugas mandiri tidak terstruktur untuk mencapai kompetensi tertentu. 11. Pengembangan KTSP telah disahkan oleh Dinas Pendidikan yang bersangkutan atau Kanwil Depag/Kandepag. A.Sebanyak 13 (tiga belas) silabus mata pelajaran atau lebih telah dikembangkan KTSP-nya. 79

B. Sebanyak 9 (sembilan) sampai dengan 12 (dua belas) silabus mata pelajaran telah dikembangkan KTSP-nya. C. Sebanyak 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) silabus mata pelajaran telah dikembangkan KTSP-nya. D.Sebanyak 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) silabus mata pelajaran telah dikembangkan KTSP-nya. E. Tidak ada silabus mata pelajaran yang dikembangkan KTSPnya. 12. Dalam mengembangkan KTSP, guru menyusun silabus sendiri. A.Sebanyak 76% - 100% guru menyusun silabus sendiri. B. Sebanyak 51% - 75% guru menyusun silabus sendiri. C. Sebanyak 26% - 50% guru menyusun silabus sendiri. D.Sebanyak 1% - 25% guru menyusun silabus sendiri. E. Tidak ada seorang pun guru menyusun silabus sendiri. 13. Sekolah/Madrasah memiliki silabus untuk setiap mata pelajaran sesuai dengan panduan penyusunan KTSP. A.Sebanyak 13 (tiga belas) mata pelajaran atau lebih memiliki silabus. B. Sebanyak 9 (sembilan) sampai dengan 12 (dua belas) mata pelajaran memiliki silabus. C. Sebanyak 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) mata pelajaran memiliki silabus. D.Sebanyak 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) mata pelajaran memiliki silabus. E. Tidak ada satu pun mata pelajaran memiliki silabus. 14. Guru mengembangkan silabus sesuai dengan langkah– langkah pada panduan penyusunan KTSP. A.Sebanyak 76%-100% silabus mata pelajaran dikembangkan melalui 7 (tujuh) langkah. 80

B. Sebanyak 51%-75% silabus mata pelajaran dikembangkan melalui 7 (tujuh) langkah. C. Sebanyak 26%-50% silabus mata pelajaran dikembangkan melalui 7 (tujuh) langkah. D.Sebanyak 1%-25% silabus mata pelajaran dikembangkan melalui 7 (tujuh) langkah E. Tidak mengikuti langkah-langkah pengembangan silabus.

81

15. Sekolah/Madrasah menjadwalkan awal tahun pelajaran, minggu efektif, pembelajaran efektif, dan hari libur pada kalender akademik yang dimiliki. A.Menjadwalkan awal tahun pelajaran, minggu efektif, pembelajaran efektif, dan hari libur. B. Menjadwalkan awal tahun pelajaran, minggu efektif, dan pembelajaran efektif. C. Menjadwalkan awal tahun pelajaran dan minggu efektif. D.Menjadwalkan awal tahun pelajaran. E. Tidak memiliki kalender akademik. II.STANDAR PROSES 16. Sekolah/Madrasah mengembangkan silabus secara mandiri atau cara lainnya berdasarkan standar isi, standar kompetensi lulusan, dan panduan penyusunan KTSP. A.Mengembangkan silabus secara mandiri. B. Mengembangkan silabus melalui kelompok guru mata pelajaran dalam sebuah sekolah/madrasah. C. Mengembangkan silabus melalui kelompok guru dari beberapa sekolah/madrasah. D.Mengembangkan silabus dengan mengadopsi contoh yang sudah ada. E. Tidak mengembangkan silabus. 17. Setiap mata pelajaran memiliki RPP yang dijabarkan dari silabus. A. Sebanyak 13 (tiga belas) mata pelajaran atau lebih memiliki RPP yang dijabarkan dari silabus. B. Sebanyak 9 (sembilan) sampai 12 (dua belas) mata pelajaran memiliki RPP yang dijabarkan dari silabus.

82

C. Sebanyak 5 (lima) sampai 8 (delapan) mata pelajaran memiliki RPP yang dijabarkan dari silabus. D. Sebanyak 1 (satu) sampai 4 (empat) mata pelajaran memiliki RPP yang dijabarkan dari silabus. E. Tidak ada satu pun mata pelajaran memiliki RPP yang dijabarkan dari silabus. 18. Penyusunan RPP sudah memerhatikan prinsip perbedaan individu siswa, mendorong partisipasi aktif siswa, dan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. A.Sebanyak 76% - 100% RPP sudah memerhatikan prinsip perbedaan individu siswa, mendorong partisipasi aktif siswa, dan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. B. Sebanyak 51% - 75% RPP sudah memerhatikan prinsip perbedaan individu siswa, mendorong partisipasi aktif siswa, dan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. C. Sebanyak 26% - 50% RPP sudah memerhatikan prinsip perbedaan individu siswa, mendorong partisipasi aktif siswa, dan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. D.Sebanyak 1% - 25% RPP sudah memerhatikan prinsip perbedaan individu siswa, mendorong partisipasi aktif siswa, dan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. E. Tidak ada satu pun RPP memerhatikan prinsip perbedaan individu siswa, mendorong partisipasi aktif siswa, dan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. 19. Sekolah/Madrasah melaksanakan proses pembelajaran dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan. A.Memenuhi 4 (empat) persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran. B. Memenuhi 3 (tiga) persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran. 83

C. Memenuhi 2 (dua) persyaratan pelaksanaan pembelajaran. D.Memenuhi 1 (satu) persyaratan pelaksanaan pembelajaran. E. Tidak memenuhi persyaratan pelaksanaan pembelajaran.

proses proses proses

20. Proses pembelajaran di sekolah/madrasah dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah pem-belajaran. A.Sebanyak 76% - 100% guru melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. B. Sebanyak 51% - 75% guru melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. C. Sebanyak 26% - 50% guru melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. D.Sebanyak 1% - 25% guru melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. E. Tidak ada seorang pun guru melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. 21. Pemantauan proses pembelajaran dilakukan oleh kepala sekolah/ madrasah mencakup tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap penilaian hasil pembelajaran. A.Mencakup 3 (tiga) tahap pemantauan serta dilakukan diskusi hasil pemantauan. B. Mencakup 3 (tiga) tahap pemantauan tanpa dilakukan diskusi hasil pemantauan. C. Mencakup 2 (dua) tahap pemantauan. D.Mencakup 1 (satu) tahap pemantauan. E. Tidak pernah melakukan pemantauan. 22. Supervisi proses pembelajaran dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah dengan cara pemberian contoh, diskusi, pelatihan, dan konsultasi. 84

A.Melakukan supervisi proses pembelajaran melalui 4 (empat) cara. B. Melakukan supervisi proses pembelajaran melalui 3 (tiga) cara. C. Melakukan supervisi proses pembelajaran melalui 2 (dua) cara. D.Melakukan supervisi proses pembelajaran melalui 1 (satu) cara. E. Tidak melakukan supervisi. 23. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah. A.Dengan memerhatikan 2 (dua) aspek evaluasi yaitu proses pembelajaran dan kinerja guru. B. Dengan memerhatikan 1 (satu) aspek evaluasi yaitu proses pembelajaran. C. Dengan memerhatikan 1 (satu) aspek evaluasi yaitu kinerja guru. D.Evaluasi dilakukan tetapi tidak memerhatikan kedua aspek evaluasi. E. Tidak ada proses evaluasi. 24. Kepala sekolah/madrasah melaporkan pengawasan proses pembelajaran kepada pe-mangku kepentingan. A.Pengawasan dilaporkan kepada yang bersangkutan, dewan guru, dan pengawas sekolah/madrasah. B. Pengawasan dilaporkan kepada yang bersangkutan dan dewan guru. C. Pengawasan dilaporkan kepada yang bersangkutan saja. D.Tidak dilaporkan. E. Tidak melakukan pengawasan.

85

25. Kepala sekolah/madrasah melakukan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan proses pembelajaran. A.Sebanyak 76% - 100% hasil pengawasan selama satu tahun terakhir dilakukan tindak lanjut. B. Sebanyak 51% - 75% hasil pengawasan selama satu tahun terakhir dilakukan tindak lanjut. C. Sebanyak 26% - 50% hasil pengawasan selama satu tahun terakhir dilakukan tindak lanjut. D.Sebanyak 1% - 25% hasil pengawasan selama satu tahun terakhir dilakukan tindak lanjut. E. Tidak ada satu pun hasil pengawasan ditindaklanjuti. III. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 26. Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif dalam pengambilan keputusan. A.Rata-rata nilai ketuntasan belajar mata pelajaran kelompok iptek ditetapkan 75,0 atau lebih. B. Rata-rata nilai ketuntasan belajar mata pelajaran kelompok iptek ditetapkan 70,0 sampai 74,9. C. Rata-rata nilai ketuntasan belajar mata pelajaran kelompok iptek ditetapkan 65,0 sampai 69,9. D.Rata-rata nilai ketuntasan belajar mata pelajaran kelompok iptek ditetapkan 60,0 sampai 64,9. E. Rata-rata nilai ketuntasan belajar mata pelajaran kelompok iptek ditetapkan kurang dari 60. 27. Siswa terlibat dalam kegiatan belajar yang berkaitan dengan analisis dan pemecahan masalah-masalah kompleks. A.Sekolah/madrasah menjalankan kegiatan siswa yang dapat menganalisis dan memecahkan masalah-masalah kompleks sebanyak 4 (empat) jenis dan/atau 4 (empat) kali atau lebih dalam satu tahun terakhir. 86

B. B.Sekolah/madrasah menjalankan kegiatan siswa yang dapat menganalisis dan memecahkan masalah-masalah kompleks sebanyak 3 (tiga) jenis dan/atau 3 (tiga) kali dalam satu tahun terakhir. C. C.Sekolah/madrasah menjalankan kegiatan siswa yang dapat menganalisis dan memecahkan masalah-masalah kompleks sebanyak 2 (dua) jenis dan/atau 2 (dua) kali dalam satu tahun terakhir. D.Sekolah/madrasah menjalankan kegiatan siswa yang dapat menganalisis dan memecahkan masalah-masalah kompleks sebanyak 1 (satu) jenis dan/atau 1 (satu) kali dalam satu tahun terakhir. E. Sekolah/madrasah tidak pernah menjalankan kegiatan siswa yang dapat menganalisis dan memecahkan masalah-masalah kompleks. 28. Siswa memperoleh pengalaman belajar yang dapat menganalisis gejala alam dan sosial. A.Rata-rata nilai ketuntasan belajar mata pelajaran IPA dan IPS ditetapkan 75,0 atau lebih. B. Rata-rata nilai ketuntasan belajar mata pelajaran IPA dan IPS ditetapkan 70,0 sampai 74,9. C. Rata-rata nilai ketuntasan belajar mata pelajaran IPA dan IPS ditetapkan 65,0 sampai 69,9. D.Rata-rata nilai ketuntasan belajar mata pelajaran IPA dan IPS ditetapkan 60,0 sampai 64,9. E. Rata-rata nilai ketuntasan belajar mata pelajaran IPA dan IPS ditetapkan kurang dari 60. 29. Siswa memperoleh pengalaman belajar dalam kelompok mata pelajaran iptek secara efektif. A.Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa dengan memanfaatkan dan memfungsikan sumber belajar meliputi 87

bahan ajar, buku teks, perpustakaan, laboratorium, dan internet. B. Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa dengan memanfaatkan dan memfungsikan sumber belajar meliputi bahan ajar, buku teks, perpustakaan, dan laboratorium. C. Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa dengan memanfaatkan dan memfungsikan sumber belajar meliputi bahan ajar, buku teks, dan perpustakaan. D.Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa dengan memanfaatkan dan memfungsikan sumber belajar meliputi bahan ajar dan buku teks. E. Sekolah/Madrasah tidak pernah memfasilitasi kegiatan siswa dengan sumber belajar. 30. Siswa memperoleh pengalaman belajar melalui program pembiasaan untuk mencari informasi/pengetahuan lebih lanjut dari berbagai sumber belajar. A.Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan pembiasaan untuk mencari informasi/pengetahuan lebih lanjut dari berbagai sumber belajar sebanyak 4 (empat) jenis dan/atau 4 (empat) kali atau lebih dalam satu tahun terakhir. B. Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan pembiasaan untuk mencari informasi/pengetahuan lebih lanjut dari berbagai sumber belajar sebanyak 3 (tiga) jenis dan/atau 3 (tiga) kali dalam satu tahun terakhir. C. Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan pembiasaan untuk mencari informasi/pengetahuan lebih lanjut dari berbagai sumber belajar sebanyak 2 (dua) jenis dan/atau 2 (dua) kali dalam satu tahun terakhir. D.Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan pembiasaan untuk mencari informasi/pengetahuan lebih lanjut dari berbagai sumber belajar sebanyak 1 (satu) jenis dan/atau 1 (satu) kali dalam satu tahun terakhir. 88

E. Sekolah/Madrasah tidak pernah menjalankan kegiatan pembiasaan untuk mencari informasi/pengetahuan lebih lanjut dari berbagai sumber belajar. 31. Siswa memperoleh pengalaman belajar yang mampu memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab. A.Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan pembelajaran yang mampu memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab sebanyak 4 (empat) jenis dan/atau 4 (empat) kali atau lebih dalam satu tahun terakhir. B. Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan pembelajaran yang mampu memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab sebanyak 3 (tiga) jenis dan/atau 3 (tiga) kali dalam satu tahun terakhir. C. Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan pembelajaran yang mampu memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab sebanyak 2 (dua) jenis dan/atau 2 (dua) kali dalam satu tahun terakhir. D.Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan pembelajaran yang mampu memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab sebanyak 1 (satu) jenis dan/atau 1 (satu) kali dalam satu tahun terakhir. E. Sekolah/Madrasah tidak pernah menjalankan kegiatan pembelajaran yang mampu memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab. 32. Siswa memperoleh pengalaman mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya. A.Sekolah/Madrasah memfasilitasi siswa untuk mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya sebanyak 4 (empat) jenis dan/atau 4 (empat) kali atau lebih dalam satu tahun. 89

B. Sekolah/Madrasah memfasilitasi siswa untuk mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya sebanyak 3 (tiga) jenis dan/atau 3 (tiga) kali dalam satu tahun. C. Sekolah/Madrasah memfasilitasi siswa untuk mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya sebanyak 2 (dua) jenis dan/atau 2 (dua) kali dalam satu tahun. D.Sekolah/Madrasah memfasilitasi siswa untuk mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya sebanyak 1 (satu) jenis dan/atau 1 (satu) kali dalam satu tahun. E. Sekolah/Madrasah tidak pernah memfasilitasi siswa untuk mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya. 33. Siswa memperoleh pengalaman mengapresiasikan karya seni dan budaya. A.Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa untuk mengapresiasikan karya seni dan budaya sebanyak 4 (empat) jenis dan/atau 4 (empat) kali atau lebih dalam satu tahun terakhir. B. Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa untuk mengapresiasikan karya seni dan budaya sebanyak 3 (tiga) jenis dan/atau 3 (tiga) kali dalam satu tahun terakhir. C. Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa untuk mengapresiasikan karya seni dan budaya sebanyak 2 (dua) jenis dan/atau 2 (dua) kali dalam satu tahun terakhir. D.Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa untuk mengapresiasikan karya seni dan budaya sebanyak 1 (satu) jenis dan/atau 1 (satu) kali dalam satu tahun terakhir. E. Sekolah/Madrasah tidak pernah memfasilitasi kegiatan siswa untuk mengapresiasikan karya seni dan budaya.

90

34. Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk menumbuhkan dan mengem-bangkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab. A.Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan kesiswaan guna menumbuhkan dan mengembangkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab sebanyak 4 (empat) jenis dan/atau 4 (empat) kali atau lebih dalam satu tahun terakhir. B. Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan kesiswaan guna menumbuhkan dan mengembangkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab sebanyak 3 (tiga) jenis dan/atau 3 (tiga) kali dalam satu tahun terakhir. C. Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan kesiswaan guna menumbuhkan dan mengembangkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab sebanyak 2 (dua) jenis dan/atau 2 (dua) kali dalam satu tahun terakhir. D.Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan kesiswaan guna menumbuhkan dan mengembangkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab sebanyak 1 (satu) jenis dan/atau 1 (satu) kali dalam satu tahun terakhir. E. Sekolah/Madrasah tidak pernah menjalankan kegiatan kesiswaan guna menumbuhkan dan mengembangkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab. 35. Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan sosial. A.Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan penegakan aturanaturan sosial sebanyak 4 (empat) jenis dan/atau 4 (empat) kali atau lebih dalam satu tahun terakhir. B. Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan penegakan aturanaturan sosial sebanyak 3 (tiga)jenis dan/atau 3 (tiga) kali dalam satu tahun terakhir. C. Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan penegakan aturanaturan sosial sebanyak 2 (dua) jenis dan/atau 2 (dua) kali dalam satu tahun terakhir. 91

D.Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan penegakan aturanaturan sosial sebanyak 1 (satu)jenis dan/atau 1 (satu) kali dalam satu tahun terakhir. E. Sekolah/Madrasah tidak pernah menjalankan kegiatan penegakan aturan-aturan sosial. 36. Siswa memperoleh pengalaman belajar yang mampu menumbuhkan sikap kompetitif untuk mendapatkan hasil terbaik. A.Sekolah/Madrasah memberikan penghargaan bagi juara sekolah/madrasah, juara jurusan, juara kelas, dan juara mata pelajaran. B. Sekolah/Madrasah memberikan penghargaan bagi juara sekolah/madrasah, juara jurusan, dan juara kelas. C. Sekolah/Madrasah memberikan penghargaan bagi juara sekolah/madrasah dan juara kelas. D.Sekolah/Madrasah memberikan penghargaan bagi juara sekolah/madrasah. E. Sekolah/Madrasah tidak memberikan penghargaan bagi juara. 37. Siswa memperoleh pengalaman belajar yang mampu menumbuhkan sikap sportif untuk mendapatkan hasil terbaik. A. Sekolah/Madrasah memberikan layanan pembelajaran yang mampu menumbuhkan sikap sportif untuk mendapatkan hasil terbaik sebanyak 4 (empat) jenis dan/atau 4 (empat) kali atau lebih dalam satu tahun terakhir. B. Sekolah/Madrasah memberikan layanan pembelajaran yang mampu menumbuhkan sikap sportif untuk mendapatkan hasil terbaik sebanyak 3 (tiga) jenis dan/atau 3 (tiga) kali dalam satu tahun terakhir. C. C.Sekolah/Madrasah memberikan layanan pembelajaran yang mampu menumbuhkan sikap sportif untuk 92

mendapatkan hasil terbaik sebanyak 2 (dua) jenis dan/atau 2 (dua) kali dalam satu tahun terakhir. D.Sekolah/Madrasah memberikan layanan pembelajaran yang mampu menumbuhkan sikap sportif untuk mendapatkan hasil terbaik sebanyak 1 (satu) jenis dan/atau 1 (satu) kali dalam satu tahun terakhir. E. Sekolah/Madrasah tidak pernah memberikan layanan pembelajaran yang mampu menumbuhkan sikap sportif untuk mendapatkan hasil terbaik. 38. Siswa memperoleh pengalaman belajar yang dapat melibatkan partisipasi siswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis dalam wadah NKRI. A.Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis sebanyak 4 (empat) jenis dan/atau 4 (empat) kali atau lebih dalam satu tahun terakhir. B. Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis sebanyak 3 (tiga) jenis dan/atau 3 (tiga) kali dalam satu tahun terakhir. C. Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis sebanyak 2 (dua) jenis dan/atau 2 (dua) kali dalam satu tahun terakhir. D.Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis sebanyak 1 (satu) jenis dan/atau 1 (satu) kali dalam satu tahun terakhir. 93

E. Sekolah/Madrasah tidak pernah menjalankan kegiatan pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis. 39. Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk membentuk karakter siswa, menumbuhkan rasa sportivitas, dan kebersihan lingkungan. A.Sekolah/Madrasah melaksanakan program bagi siswa untuk membentuk karakter, menumbuhkan rasa sportivitas, dan kebersihan lingkungan sebanyak 4 (empat) jenis dan/atau 4 (empat) kali atau lebih dalam satu tahun terakhir. B. Sekolah/Madrasah melaksanakan program bagi siswa untuk membentuk karakter, menumbuhkan rasa sportivitas, dan kebersihan lingkungan sebanyak 3 (tiga) jenis dan/atau 3 (tiga) kali dalam satu tahun terakhir. C. Sekolah/Madrasah melaksanakan program bagi siswa untuk membentuk karakter, menumbuhkan rasa sportivitas, dan kebersihan lingkungan sebanyak 2 (dua) jenis dan/atau 2 (dua) kali dalam satu tahun terakhir. D.Sekolah/Madrasah melaksanakan program bagi siswa untuk membentuk karakter, menumbuhkan rasa sportivitas, dan kebersihan lingkungan sebanyak 1 (satu) jenis dan/atau 1 (satu) kali dalam satu tahun terakhir. E. Sekolah/Madrasah tidak melaksanakan program bagi siswa untuk membentuk karakter, menumbuhkan rasa sportivitas, dan kebersihan lingkungan. 40. Siswa memperoleh pengalaman belajar melalui pembiasaan untuk memahami hak dan kewajiban orang lain dalam pergaulan di masyarakat. A.Sebanyak 76% - 100% silabus khususnya mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan IPS memuat kegiatan 94

pembelajaran dalam kemampuan memahami hak dan kewajiban orang lain dalam pergaulan di masyarakat. B. Sebanyak 51% - 75% silabus khususnya mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan IPS memuat kegiatan pembelajaran dalam kemampuan memahami hak dan kewajiban orang lain dalam pergaulan di masyarakat. C. Sebanyak 26% - 50% silabus khususnya mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan IPS memuat kegiatan pembelajaran dalam kemampuan memahami hak dan kewajiban orang lain dalam pergaulan di masyarakat. D.Sebanyak 1% - 25% silabus khususnya mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan IPS memuat kegiatan pembelajaran dalam kemampuan memahami hak dan kewajiban orang lain dalam pergaulan di masyarakat. E. Tidak ada satu pun silabus khususnya mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan IPS memuat kegiatan pembelajaran dalam kemampuan memahami hak dan kewajiban orang lain dalam pergaulan di masyarakat. 41. Siswa memperoleh pengalaman belajar melalui kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia yang bersifat afektif. A.Sekolah/Madrasah memfasilitasi 4 (empat) jenis atau lebih kegiatan pembiasaan dan pengamalan ajaran agama. B. Sekolah/Madrasah memfasilitasi 3 (tiga) jenis kegiatan pembiasaan dan pengamalan ajaran agama. C. Sekolah/Madrasah memfasilitasi 2 (dua) jenis kegiatan pembiasaan dan pengamalan ajaran agama. D.Sekolah/Madrasah memfasilitasi 1 (satu) jenis kegiatan pembiasaan dan pengamalan ajaran agama. E. Sekolah/Madrasah tidak melaksanakan kegiatan pembiasaan dan pengamalan ajaran agama.

95

42. Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup global. A.Sekolah/Madrasah melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup global sebanyak 4 (empat) jenis dan/atau 4 (empat) kali atau lebih dalam satu tahun terakhir. B. Sekolah/Madrasah melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup global sebanyak 3 (tiga) jenis dan/atau 3 (tiga) kali dalam satu tahun terakhir. C. Sekolah/Madrasah melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup global sebanyak 2 (dua) jenis dan/atau 2 (dua) kali dalam satu tahun terakhir. D.Sekolah/Madrasah melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup global sebanyak 1 (satu) jenis dan/atau 1 (satu) kali dalam satu tahun terakhir. E. Tidak ada kegiatan pembelajaran untuk menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup global. 43. Siswa memperoleh pengalaman belajar dalam pembentukan akhlak mulia melalui pembiasaan dan pengamalan. A.Ada kegiatan pembentukan akhlak mulia melalui program pengembangan diri sebanyak 4 (empat) jenis dan/atau 4 (empat) kali atau lebih setiap minggu. B. Ada kegiatan pembentukan akhlak mulia melalui program pengembangan diri sebanyak 3 (tiga) jenis dan/atau 3 (tiga) kali setiap minggu.

96

C. Ada kegiatan pembentukan akhlak mulia melalui program pengembangan diri sebanyak 2 (dua) jenis dan/atau 2 (dua) kali setiap minggu. D.Ada kegiatan pembentukan akhlak mulia melalui program pengembangan diri sebanyak 1 (satu) jenis dan/atau 1 (satu) kali setiap minggu. E. Tidak ada kegiatan pembentukan akhlak mulia melalui program pengem-bangan diri. 44. Siswa memperoleh pengalaman belajar melalui program pembiasaan untuk menghargai perbedaan pendapat dan berempati terhadap orang lain. A.Sebanyak 76% - 100% kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan diskusi, kerja kelompok, dan persaingan sehat. B. Sebanyak 51% - 75% kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan diskusi, kerja kelompok, dan persaingan sehat. C. Sebanyak 26% - 50% kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan diskusi, kerja kelompok, dan persaingan sehat. D.Sebanyak 1% - 25% kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan diskusi, kerja kelompok, dan persaingan sehat. E. Tidak ada kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan diskusi, kerja kelompok, dan persaingan sehat. 45. Siswa memperoleh pengalaman dalam menghasilkan karya kreatif baik individual maupun kelompok. A.Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa untuk menghasilkan karya kreatif baikindividual maupun kelompok sebanyak 4 (empat) jenis dan/atau 4 (empat) kali atau lebih dalam satu tahun terakhir. B. Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa untuk menghasilkan karya kreatif baikindividual maupun kelompok sebanyak 3 (tiga) jenis dan/atau 3 (tiga) kali dalam satu tahun terakhir. 97

C. C.Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa untuk menghasilkan karya kreatif baikindividual maupun kelompok sebanyak 2 (dua) jenis dan/atau 2 (dua) kali dalam satu tahun terakhir. D.Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa untuk menghasilkan karya kreatif baikindividual maupun kelompok sebanyak 1 (satu) jenis dan/atau 1 (satu) kali dalam satu tahun terakhir. E. Sekolah/Madrasah tidak pernah memfasilitasi kegiatan siswa untuk menghasilkan karya kreatif baik individual maupun kelompok. 46. Siswa memperoleh pengalaman dalam berkomunikasi baik lisan maupun tulisan secara efektif dan santun. A.Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa untuk berkomunikasi baik lisan maupuntulisan secara efektif dan santun sebanyak 4 (empat) jenis dan/atau 4 (empat) kali atau lebih dalam satu tahun terakhir. B. Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa untuk berkomunikasi baik lisan maupuntulisan secara efektif dan santun sebanyak 3 (tiga) jenis dan/atau 3 (tiga) kali dalam satu tahun terakhir. C. Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa untuk berkomunikasi baik lisan maupuntulisan secara efektif dan santun sebanyak 2 (dua) jenis dan/atau 2 (dua) kali dalam satu tahun terakhir. D.Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa untuk berkomunikasi baik lisan maupuntulisan secara efektif dan santun sebanyak 1 (satu) jenis dan/atau 1 (satu) kali dalam satu tahun terakhir. E. Sekolah/Madrasah tidak memfasilitasi kegiatan siswa untuk berkomunikasi baik lisan maupuntulisan secara efektif dan santun. 98

47. Siswa memperoleh keterampilan membaca dan menulis naskah secara sistematis dan estetis. A.Tersedianya kumpulan karya tulis siswa baik dari penugasan maupun lomba, laporan hasil kunjungan karya wisata/studi lapangan, majalah dinding, dan buletin siswa internal sekolah/madrasah. B. Tersedianya kumpulan karya tulis siswa baik dari penugasan maupun lomba, laporan hasil kunjungan karya wisata/studi lapangan, dan majalah dinding. C. Tersedianya kumpulan karya tulis siswa baik dari penugasan maupun lomba, dan laporan hasil kunjungan karya wisata/studi lapangan. D.Tersedianya kumpulan karya tulis siswa baik dari penugasan maupun lomba. E. Tidak tersedia kumpulan karya tulis siswa. 48. Siswa memperoleh keterampilan menyimak, membaca, menulis, dan berbicara baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris. A.Rata-rata nilai ketuntasan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris ditetapkan 75,0 atau lebih. B. Rata-rata nilai ketuntasan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris ditetapkan 70,0 sampai 74,9. C. Rata-rata nilai ketuntasan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris ditetapkan 65,0 sampai 69,9. D.Rata-rata nilai ketuntasan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris ditetapkan 60,0 sampai 64,9. E. Rata-rata nilai ketuntasan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris ditetapkan kurang dari 60. 49. Siswa memperoleh pengalaman belajar dalam mengembangkan iptek seiring dengan perkembangannya.

99

A.Sekolah/Madrasah memberikan layanan dalam pengembangan iptek sebanyak 4 (empat) jenis dan/atau 4 (empat) kali atau lebih dalam satu tahun terakhir. B. Sekolah/Madrasah memberikan layanan dalam pengembangan iptek sebanyak 3 (tiga) jenis dan/atau 3 (tiga) kali dalam satu tahun terakhir. C. Sekolah/Madrasah memberikan layanan dalam pengembangan iptek sebanyak 2 (dua) jenis dan/atau 2 (dua) kali dalam satu tahun terakhir. D.Sekolah/Madrasah memberikan layanan dalam pengembangan iptek sebanyak 1 (satu) jenis dan/atau 1 (satu) kali dalam satu tahun terakhir. E. Sekolah/Madrasah tidak pernah memberikan layanan dalam pengembangan iptek. 50. Siswa memperoleh pengalaman belajar agar menguasai pengetahuan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. A.Sekolah/Madrasah melakukan kegiatan untuk menghadapi ujian akhir dan seleksi masuk perguruan tinggi sebanyak 4 (empat) jenis dan/atau 4 (empat) kali atau lebih dalam satu semester. B. Sekolah/Madrasah melakukan kegiatan untuk menghadapi ujian akhir dan seleksi masuk perguruan tinggi sebanyak 3 (tiga) jenis dan/atau 3 (tiga) kali dalam satu semester. C. Sekolah/Madrasah melakukan kegiatan untuk menghadapi ujian akhir dan seleksi masuk perguruan tinggi sebanyak 2 (dua) jenis dan/atau 2 (dua) kali dalam satu semester. D.Sekolah/Madrasah melakukan kegiatan untuk menghadapi ujian akhir dan seleksi masuk perguruan tinggi sebanyak 1 (satu) jenis dan/atau 1 (satu) kali dalam satu semester. E. Sekolah/Madrasah tidak melakukan kegiatan untuk menghadapi ujian akhir dan seleksi masuk perguruan tinggi.

100

IV. STANDAR PENDIDIK KEPENDIDIKAN

DAN

TENAGA

51. Guru memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV). A.Sebanyak 76% - 100% guru berpendidikan minimum S1 atau D-IV. B. Sebanyak 51% - 75% guru berpendidikan minimum S1 atau D-IV. C. Sebanyak 26% - 50% guru berpendidikan minimum S1 atau D-IV. D.Sebanyak 1% - 25% guru berpendidikan minimum S1 atau D-IV. E. Tidak ada seorang pun guru berpendidikan minimum S1 atau D-IV. 52. Guru pelajaran mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikannya. A. Sebanyak 76% - 100% guru pelajaran memiliki kesesuaian antara mata pelajaran yang diampu dengan latar belakang pendidikannya. B. Sebanyak 51% - 75% guru pelajaran memiliki kesesuaian antara mata pelajaran yang diampu dengan latar belakang pendidikannya. C. Sebanyak 26% - 50% guru pelajaran memiliki kesesuaian antara mata pelajaran yang diampu dengan latar belakang pendidikannya. D. Sebanyak 1% - 25% guru pelajaran memiliki kesesuaian antara mata pelajaran yang diampu dengan latar belakang pendidikannya.

101

E. Tidak ada seorang pun guru pelajaran memiliki kesesuaian antara mata pelajaran yang diampu dengan latar belakang pendidikannya. 53. Guru sehat jasmani dan rohani untuk menjalankan mengajar. A.Sebanyak 76% - 100% guru hadir untuk menjalankan mengajar dalam satu semester terakhir. B. Sebanyak 51% - 75% guru hadir untuk menjalankan mengajar dalam satu semester terakhir. C. Sebanyak 26% - 50% guru hadir untuk menjalankan mengajar dalam satu semester terakhir. D.Sebanyak 1% - 25% guru hadir untuk menjalankan mengajar dalam satu semester terakhir. E. Tidak ada seorang pun guru hadir untuk menjalankan mengajar dalam satu semester terakhir.

tugas tugas tugas tugas tugas tugas

54. Guru merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran. A.Sebanyak 76% - 100% guru merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan prinsipprinsip pembelajaran. B. Sebanyak 51% - 75% guru merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan prinsipprinsip pembelajaran. C. Sebanyak 26% - 50% guru merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan prinsipprinsip pembelajaran. D.Sebanyak 1% - 25% guru merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran. E. Tidak ada seorang pun guru merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan prinsipprinsip pembelajaran. 102

55. Guru memiliki integritas kepribadian dan bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, serta peraturan dan ketentuan yang berlaku. A.Semua guru bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, serta peraturan dan ketentuan yang berlaku. B. Ada guru yang melanggar norma agama, hukum, sosial, serta peraturan dan ketentuan yang berlaku; dan telah dikenai sanksi yang sepadan seperti dibebastugaskan dari mengajar atau dikeluarkan. C. Ada guru yang melanggar norma agama, hukum, sosial, serta peraturan dan ketentuan yang berlaku namun diberi kesempatan memperbaiki diri dan dilakukan pembinaan. D.Ada guru yang melanggar norma agama, hukum, sosial, serta peraturan dan ketentuan yang berlaku namun hanya diberikan peringatan tertulis. E. Ada guru yang melanggar norma agama, hukum, sosial, serta peraturan dan ketentuan yang berlaku namun tidak diberikan sanksi apa pun. 56. Guru berkomunikasi secara efektif dan santun dengan sesama guru, tenaga kependidikan, dan orangtua siswa. A.Adanya rapat dewan guru, rapat antara guru dan kepala sekolah/madrasah, guru dan komite sekolah/madrasah, serta pertemuan antara guru dan orangtua siswa. B. Adanya rapat dewan guru, rapat antara guru dan kepala sekolah/madrasah, serta guru dan komite sekolah/madrasah. C. Adanya rapat dewan guru serta rapat antara guru dan kepala sekolah/madrasah. D.Adanya rapat dewan guru. E. Tidak pernah diadakan rapat. 57. Guru menguasai materi pelajaran yang diampu serta mengembangkannya dengan metode ilmiah. 103

A.Adanya kesesuaian antara latar belakang kompetensi guru dengan mata pelajaran yang diampu dengan pengalaman mengajar rata-rata di atas 9 tahun. B. Adanya kesesuaian antara latar belakang kompetensi guru dengan mata pelajaran yang diampu dengan pengalaman mengajar rata-rata antara 7 sampai dengan 9 tahun. C. Adanya kesesuaian antara latar belakang kompetensi guru dengan mata pelajaran yang diampu dengan pengalaman mengajar rata-rata antara 4 sampai dengan 6 tahun. D.Adanya kesesuaian antara latar belakang kompetensi guru dengan mata pelajaran yang diampu dengan pengalaman mengajar rata-rata 3 tahun atau kurang. E. Tidak ada kesesuaian antara latar belakang kompetensi guru dengan mata pelajaran yang diampu. 58. Kepala sekolah/madrasah berstatus sebagai guru, memiliki sertifikat pendidik, dan Surat Keputusan (SK) sebagai kepala sekolah/madrasah. A.Berstatus sebagai guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki SK sebagai kepala sekolah/madrasah. B. Berstatus sebagai guru, tidak memiliki sertifikat pendidik, tetapi memiliki SK sebagai kepala sekolah/madrasah. C. Berstatus sebagai guru, memilikisertifikat pendidik, tetapi tidak memiliki SK sebagai kepala sekolah/madrasah. D.Tidak berstatus sebagai guru, tidak memiliki sertifikat pendidik, tetapi memiliki SK sebagai kepala sekolah/ madrasah. E. Tidak berstatus sebagai guru, tidak memiliki sertifikat pendidik, dan tidak memiliki SK sebagai kepala sekolah/madrasah. 59. Kepala sekolah/madrasah memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV). 104

A.Memiliki kualifikasi akademik minimum S1 atau D-IV kependidikan dikeluarkan oleh perguruan tinggi terakreditasi. B. Memiliki kualifikasi akademik minimum S1 atau D-IV Kependidikan dikeluarkan oleh perguruan tinggi tidak terakreditasi. C. Memiliki kualifikasi akademik minimum S1 atau D-IV nonkependidikan dikeluarkan oleh perguruan tinggi terakreditasi. D.Memiliki kualifikasi akademik minimum S1 atau D-IV nonkependidikan dikeluarkan oleh perguruan tinggi tidak terakreditasi. E. Tidak memiliki kualifikasi akademik minimum yang dipersyaratkan. 60. Kepala sekolah/madrasah memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun. A.Memiliki pengalaman mengajar 5 (lima) tahun atau lebih. B. Memiliki pengalaman mengajar3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tahun. C. Memiliki pengalaman mengajar 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun. D.Memiliki pengalaman mengajar 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun. E. Memiliki pengalaman mengajar kurang dari 1 (satu) tahun. 61. Kepala sekolah/madrasah memiliki kemampuan manajerial yang ditunjukkan dengan keberhasilan mengelola siswa. A.Sebanyak 76% - 100% lulusan diterima di perguruan tinggi terakreditasi pada dua tahun terakhir. B. Sebanyak 51% - 75% lulusan diterima di perguruan tinggi terakreditasi pada dua tahun terakhir. C. Sebanyak 26% - 50% lulusan diterima di perguruan tinggi terakreditasi pada dua tahun terakhir. 105

D.Sebanyak 1% - 25% lulusan diterima di perguruan tinggi terakreditasi pada dua tahun terakhir. E. Tidak ada seorang pun lulusan yang diterima di perguruan tinggi terakreditasi pada dua tahun terakhir. 62. Kepala sekolah/madrasah memiliki kemampuan kewirausahaan yang ditunjukkan antara lain dengan adanya naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa sebagai sumber belajar siswa. A.Mampu menggalang dana pengembangan kegiatan ekstrakurikuler secara mandiri sebanyak 76% - 100% dari dana ekstrakurikuler dalam Rencana Kerja Sekolah/ Madrasah (RKS/M). B. Mampu menggalang dana pengembangan kegiatan ekstrakurikuler secara mandiri sebanyak 51% - 75% dari dana ekstrakurikuler dalam RKS/M. C. Mampu menggalang dana pengembangan kegiatan ekstrakurikuler secara mandiri sebanyak 26% - 50% dari dana ekstrakurikuler dalam RKS/M. D.Mampu menggalang dana pengembangan kegiatan ekstrakurikuler secara mandiri sebanyak 1% - 25% dari dana ekstrakurikuler dalam RKS/M. E. Tidak mampu menggalang dana pengembangan kegiatan ekstrakurikuler secara mandiri. 63. Kepala sekolah/madrasah melakukan supervisi dan monitoring. A.Melakukan supervisi dan monitoring secara terencana dengan implementasi sebanyak 76% - 100% dari kegiatan monitoring yang direncanakan dalam RKS/M. B. Melakukan supervisi dan monitoring secara terencana dengan implementasi sebanyak 51% - 75% dari kegiatan monitoring yang direncanakan dalam RKS/M. 106

C. Melakukan supervisi dan monitoring secara terencana dengan implementasi sebanyak 26% - 50% dari kegiatan monitoring yang direncanakan dalam RKS/M. D.Melakukan supervisi dan monitoring secara terencana dengan implementasi sebanyak 1% - 25% dari kegiatan monitoring yang direncanakan dalam RKS/M. E. Tidak melakukan supervisi dan monitoring. 64. Tenaga administrasi minimum memiliki kualifikasi akademik pendidikan menengah atau yang sederajat. A.Sebanyak 76% - 100% tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik pendidikan menengah atau yang sederajat. B. Sebanyak 51% - 75% tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik pendidikan menengah atau yang sederajat. C. Sebanyak 26% - 50% tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik pendidikan menengah atau yang sederajat. D.Sebanyak 1% - 25% tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik pendidikan menengah atau yang sederajat. E. Tidak ada seorang pun tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik pendidikan menengah atau yang sederajat. 65. Tenaga administrasi memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya. A.Sebanyak 76% - 100% tenaga administrasi memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya. B. Sebanyak 51% - 75% tenaga administrasi memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya. C. Sebanyak 26% - 50% tenaga administrasi memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya. 107

D.Sebanyak 1% - 25% tenaga administrasi memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya. E. Tidak ada seorang pun tenaga administrasi memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya. 66. Tenaga perpustakaan minimum memiliki kualifikasi pendidikan yang diper-syaratkan. A.Sekolah/Madrasah memiliki tenaga perpustakaan minimal 2 (dua) orang, keduanya memenuhi kualifikasi Diploma satu (D-I). B. Sekolah/Madrasah memiliki tenaga perpustakaan minimal 2 (dua) orang, salah satu di antaranya memenuhi kualifikasi Diploma satu (D-I). C. Sekolah/Madrasah memiliki tenaga perpustakaan minimal 1 (satu) orang dan memenuhi kualifikasi Diploma satu (D-I). D.Sekolah/Madrasah memiliki tenaga perpustakaan minimal 1 (satu) orang dan tidak memenuhi kualifikasi Diploma satu (D-I). E. Sekolah/Madrasah tidak memiliki tenaga perpustakaan. 67. Tenaga perpustakaan memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya. A.Sekolah/Madrasah memiliki tenaga perpustakaan minimal 2 (dua) orang, keduanya sesuai dengan tugasnya. B. Sekolah/Madrasah memiliki tenaga perpustakaan minimal 2 (dua) orang, salah satu di antaranya sesuai dengan tugasnya. C. Sekolah/Madrasah memiliki tenaga perpustakaan minimal 1 (satu) orang dan sesuai dengan tugasnya. D.Sekolah/Madrasah memiliki tenaga perpustakaan minimal 1 (satu) orang dan tidak sesuai dengan tugasnya. E. Sekolah/Madrasah tidak memiliki tenaga perpustakaan.

108

68. Tenaga laboratorium memiliki kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. A.Sekolah/Madrasah memiliki tenaga laboratorium minimal 2 (dua) orang, keduanya memenuhi kualifikasi Diploma satu (D-1) B. Sekolah/Madrasah memiliki tenaga laboratorium minimal 2 (dua) orang, salah satu di antaranya memenuhi kualifikasi Diploma satu (D-1). C. Sekolah/Madrasah memiliki tenaga laboratorium minimal 1 (satu) orang dan memenuhi kualifikasi Diploma satu (D-1). D.Sekolah/Madrasah memiliki tenaga laboratorium minimal 1 (satu) orang dan tidak memenuhi kualifikasi Diploma satu (D-1). E. Sekolah/Madrasah tidak memiliki tenaga laboratorium. 69. Tenaga laboratorium memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya. A.Sekolah/Madrasah memiliki tenaga laboratorium minimal 2 (dua) orang, keduanya sesuai dengan tugasnya. B. Sekolah/Madrasah memiliki tenaga laboratorium minimal 2 (dua) orang, salah satu di antaranya sesuai dengan tugasnya. C. Sekolah/Madrasah memiliki tenaga laboratorium minimal 1 (satu) orang dan sesuai dengan tugasnya. D.Sekolah/Madrasah memiliki tenaga laboratorium minimal 1 (satu) orang dan tidak sesuai dengan tugasnya. E. Sekolah/Madrasah tidak memiliki tenaga laboratorium. 70. Sekolah/Madrasah memiliki tenaga layanan khusus. A.Memiliki 4 (empat) jenis atau lebih tenaga layanan khusus. B. Memiliki 3 (tiga) jenis tenaga layanan khusus. C. Memiliki 2 (dua) jenis tenaga layanan khusus. D.Memiliki 1 (satu) jenis tenaga layanan khusus. E. Tidak memiliki satupun tenaga layanan khusus. 109

V.STANDAR SARANA DAN PRASARANA 71. Lahan sekolah/madrasah memenuhi ketentuan luas minimal. A.Memiliki lahan seluas 76% - 100% atau lebih dari ketentuan luas lahan minimal. B. Memiliki lahan seluas 51% - 75% dari ketentuan luas lahan minimal. C. Memiliki lahan seluas 26% - 50% dari ketentuan luas lahan minimal. D.Memiliki lahan seluas 1% - 25% dari ketentuan luas lahan minimal. E. Tidak tersedia lahan. 72. Lahan sekolah/madrasah berada dilokasi yang aman, terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. A.Berada di lokasi aman, terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. B. Berada di lokasi aman, terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, tetapi tidak memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. C. Berada di lokasi aman, terhindar dari potensi bahaya yang mengancam keselamatan jiwa, tetapi tidak terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan jiwa, serta tidak memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. D.Berada di lokasi aman, terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan jiwa, tetapi tidak terhindar dari potensi bahaya yang mengancam keselamatan jiwa, serta tidak memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. 110

E. Tidak berada di lokasi aman. 73. Lahan sekolah/madrasah berada di lokasi yang nyaman, terhindar dari gangguan pencemaran air, kebisingan, dan pencemaran udara serta memiliki sarana untuk meningkatkan kenyamanan. A.Berada di lokasi yang nyaman, terhindar dari gangguan pencemaran air, kebisingan, dan pencemaran udara serta memiliki sarana untuk meningkatkan kenyamanan. B. Berada di lokasi yang nyaman, terhindar dari gangguan pencemaran air, kebisingan, dan pencemaran udara, tetapi tidak memiliki sarana untuk meningkatkan kenyamanan. C. Berada di lokasi yang nyaman, terhindar dari gangguan pencemaran air dan kebisingan, tetapi tidak terhindar dari gangguan pencemaran udara, serta tidak memiliki sarana untuk meningkatkan kenyamanan. D.Berada di lokasi yang nyaman, terhindar dari gangguan pencemaran air, tidak terhindar dari gangguan kebisingan dan pencemaran udara, serta tidak memiliki sarana untuk meningkatkan kenyamanan. E. Tidak berada di lokasi yang nyaman. 74. Sekolah/Madrasah berada di lokasi yang sesuai dengan peruntukannya, memiliki status hak atas tanah dan ijin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah. A.Berada di lokasi yang sesuaidengan peruntukannya, memiliki status hak atas tanah dan ijinpemanfaatan dari pemegang hak atas tanah. B. Berada di lokasi yang sesuai dengan peruntukannya dan memiliki status hak atas tanah, tetapi tidak memiliki ijin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah. C. Berada di lokasi yang sesuai dengan peruntukannya, tidak memiliki status hak atas tanah, tetapi memiliki ijin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah. 111

D.Berada di lokasi yang sesuai dengan peruntukannya, tidak memiliki status hak atas tanah dan tidak memiliki ijinpemanfaatan dari pemegang hak atas tanah. E. Tidak berada di lokasi sesuai dengan peruntukannya. 75. Lantai sekolah/madrasah memenuhi ketentuan luas minimal. A.Memiliki lantai seluas 76% - 100% atau lebih dari ketentuan luas minimal. B. Memiliki lantai seluas 51% - 75% dari ketentuan luas minimal. C. Memiliki lantai seluas 26% - 50% dari ketentuan luas minimal. D.Memiliki lantai seluas 1% - 25% dari ketentuan luas minimal. E. Tidak memiliki gedung sendiri. 76. Bangunan sekolah/madrasah memilikistruktur yang stabil dan kokoh serta dilengkapi dengan sistem pencegahan bahaya kebakaran dan petir. A.Memiliki struktur yang stabil dan kokoh serta dilengkapi dengan sistem pencegahan bahaya kebakaran dan petir. B. Memiliki struktur yang stabil dan kokoh tetapi tidak dilengkapi dengan sistem pencegahan bahaya kebakaran. C. Memiliki struktur yang stabil tetapi tidak kokoh dan tidak dilengkapi dengan sistem pencegahan bahaya kebakaran. D.Memiliki struktur yang tidak stabil dan tidak kokoh tetapi dilengkapi dengan sistem pencegahan bahaya kebakaran. E. Tidak memiliki struktur yangstabil dan kokoh serta tidak dilengkapi dengan sistem pencegahan bahaya kebakaran dan petir. 77. Bangunan sekolah/madrasah memiliki sanitasi sebagai persyaratan kesehatan. 112

A.Memiliki 4 (empat) jenis atau lebih sanitasi sebagai persyaratan kesehatan. B. Memiliki 3 (tiga) jenis sanitasi sebagai persyaratan kesehatan. C. Memiliki 2 (dua) jenis sanitasi sebagai persyaratan kesehatan. D.Memiliki 1 (satu) jenis sanitasi sebagai persyaratan kesehatan. E. Tidak memiliki sanitasi memenuhi persyaratan kesehatan. 78. Bangunan sekolah/madrasah memiliki ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai. A.Memiliki ventilasi udara memadai dan pencahayaan memadai. B. Memiliki ventilasi udara yang kurang memadai tetapi pencahayaan memadai. C. Memiliki ventilasi udara kurang memadai dan pencahayaan kurang memadai. D.Tidak memiliki ventilasi udara tetapi memiliki pencahayaan yang kurang memadai. E. Tidak memiliki ventilasi udara dan pencahayaan. 79. Bangunan sekolah/madrasah memiliki instalasi listrik dengan daya minimum 1300 Watt. A.Memiliki instalasi listrik dengandaya 1300 Watt atau lebih. B. Memiliki instalasi listrik dengan daya 900 Watt. C. Memiliki instalasi listrik dengan daya 450 Watt. D.Memiliki instalasi listrik dengan memanfaatkan sumber daya lain yang digunakan secara bersama. E. Tidak memiliki instalasi listrik. 80. Sekolah/Madrasah memiliki izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan bangunan sesuaidengan peruntukannya. 113

A.Memiliki izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan bangunan sesuai dengan peruntukannya sebelum bangunan berdiri. B. Memiliki izin mendirikan bangunan, dan memiliki izin penggunaan bangunan sesuai dengan peruntukannya setelah bangunan berdiri. C. Memiliki izin mendirikan dan memiliki izin penggunaan bangunan sementara. D.Memiliki izin mendirikan tetapi tidak memiliki izin penggunaan bangunan. E. Tidak memiliki izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan bangunan. 81. Sekolah/Madrasah melakukan pemeliharaan terhadap bangunan secara berkala. A.Melakukan pemeliharaan ringan dan berat terhadap bangunan secara berkala sesuai ketentuan. B. Melakukan pemeliharaan ringan dan berat terhadap bangunan, tetapi melebihi waktu dalam ketentuan. C. Melakukan pemeliharaan ringan tetapi melebihi waktu yang sesuai ketentuan, dan tidak pernah melakukan pemeliharaan berat. D.Melakukan pemeliharaan terhadap bangunan, jika sudah ada bagian bangunan yang rusak berat. E. Tidak pernah melakukan pemeliharaan. 82. Sekolah/Madrasah memiliki prasarana yang lengkap. A.Memiliki 15 (lima belas) atau lebih jenis prasarana yang dipersyaratkan. B. Memiliki 11 (sebelas) sampai dengan 14 (empat belas) jenis prasarana yang dipersyaratkan. C. Memiliki 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) jenis prasarana yang dipersyaratkan. 114

D.Memiliki 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) jenis prasarana yang dipersyaratkan. E. Tidak memiliki prasarana sendiri. 83. Sekolah/Madrasah memiliki ruang kelas dengan jumlah, ukuran, dan sarana sesuai ketentuan. A.Memiliki ruang kelas dengan jumlah, ukuran, dan sarana sesuai ketentuan. B. Memiliki ruang kelas dengan jumlah dan ukuran tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan. C. Memiliki ruang kelas dengan jumlah dan ukuran sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan. D.Memiliki ruang kelas dengan ukuran, jumlah, dan sarana tidak sesuai ketentuan. E. Tidak memiliki ruang kelas atau gedung sendiri. 84. Sekolah/Madrasah memiliki ruang perpustakaan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan. A.Memiliki ruang perpustakaan dengan luas dan sarana sesuai dengan ketentuan. B. Memiliki ruang perpustakaan dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan. C. Memiliki ruang perpustakaan dengan luas sesuai ketentuantetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan. D.Memiliki ruang perpustakaan dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan. E. Tidak memiliki ruang perpustakaan. 85. Sekolah/Madrasah memiliki ruang laboratorium biologi yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar dengan luas dan sarana sesuai ketentuan. A.Memiliki ruang laboratorium biologi, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas dan sarana sesuai ketentuan. 115

B. Memiliki ruang laboratorium biologi, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan. C. Memiliki ruang laboratorium biologi, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan. D.Memiliki ruang laboratorium biologi, yang tidak dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan. E. Tidak memiliki ruang laboratorium biologi. 86. Sekolah/Madrasah memiliki ruang laboratorium fisika yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar dengan luas dan sarana sesuai ketentuan. A.Memiliki ruang laboratorium fisika, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas dan sarana sesuai ketentuan. B. Memiliki ruang laboratorium fisika, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan. C. Memiliki ruang laboratorium fisika, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan. D.Memiliki ruang laboratorium fisika, yang tidak dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan. E. Tidak memiliki ruang laboratorium fisika. 87. Sekolah/Madrasah memiliki ruang laboratorium kimia yang dapatmenampung minimum satu rombongan belajar dengan luas dan saranasesuai ketentuan. 116

A.Memiliki ruang laboratorium kimia, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas dan sarana sesuai ketentuan. B. Memiliki ruang laboratorium kimia, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan. C. Memiliki ruang laboratorium kimia, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan. D.Memiliki ruang laboratorium kimia, yang tidak dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luasdan sarana tidak sesuai ketentuan. E. Tidak memiliki ruang laboratorium kimia. 88. Sekolah/Madrasah memiliki ruang laboratorium komputer yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar dengan luas dan sarana sesuai ketentuan. A.Memiliki ruang laboratorium komputer, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas dan sarana sesuai ketentuan. B. Memiliki ruang laboratorium komputer, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan. C. Memiliki ruang laboratorium komputer, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luassesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan. D.Memiliki ruang laboratorium komputer, yang tidak dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan. E. Tidak memiliki ruang laboratorium komputer.

117

89. Sekolah/Madrasah memiliki ruang laboratorium bahasa yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar dengan luas dan sarana sesuai ketentuan. A.Memiliki ruang laboratorium bahasa, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas dan sarana sesuai ketentuan. B. Memiliki ruang laboratorium bahasa, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan. C. Memiliki ruang laboratorium bahasa, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan. D.Memiliki ruang laboratorium bahasa, yang tidak dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan. E. Tidak memiliki ruang laboratorium bahasa. 90. Sekolah/Madrasah memiliki ruang pimpinan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan. A.Memiliki ruang pimpinan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan. B. Memiliki ruang pimpinan dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan. C. Memiliki ruang pimpinan dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan. D.Memiliki ruang pimpinan dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan. E. Tidak memiliki ruang pimpinan. 91. Sekolah/Madrasah memiliki ruang guru dengan luas dan sarana sesuai ketentuan. 118

A.Memiliki ruang guru dengan luas dan sarana sesuai ketentuan. B. Memiliki ruang guru dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan. C. Memiliki ruang guru dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan. D.Memiliki ruang guru dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan. E. Tidak memiliki ruang guru. 92. Sekolah/Madrasah memiliki ruang tata usaha dengan luas dan sarana sesuai ketentuan. A.Memiliki ruang tata usaha dengan luas dan sarana sesuai ketentuan. B. Memiliki ruang tata usaha denganluas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan. C. Memiliki ruang tata usaha dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan. D.Memiliki ruang tata usaha dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan. E. Tidak memiliki ruang tata usaha. 93. Sekolah/Madrasah memiliki tempat beribadah bagi warga sekolah/madrasah dengan luas dan perlengkapan sesuai ketentuan. A.Memiliki tempat beribadah dengan luas dan perlengkapan sesuai ketentuan. B. Memiliki tempat beribadah dengan luas tidak sesuai ketentuan, tetapi memiliki perlengkapan sesuai ketentuan. C. Memiliki tempat beribadah dengan luas sesuai ketentuan, tetapi memiliki perlengkapan tidak sesuai ketentuan. D.Memiliki tempat beribadah dengan luas dan perlengkapan tidak sesuai ketentuan. E. Tidak memiliki tempat beribadah. 119

94. Sekolah/Madrasah memiliki ruang konseling dengan luas dan sarana sesuai ketentuan. A.Memiliki ruang konseling dengan luas dan sarana sesuai ketentuan. B. Memiliki ruang konseling dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan. C. Memiliki ruang konseling dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan. D.Memiliki ruang konseling dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan. E. Tidak memiliki ruang konseling. 95. Sekolah/Madrasah memiliki ruang Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah dengan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan. A.Memiliki ruang Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah dengan luas dan sarana sesuai ketentuan. B. Memiliki ruang Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan. C. Memiliki ruang Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan. D.Memiliki ruang Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan. E. Tidak memiliki ruang Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah. 96. Sekolah/Madrasah memiliki ruang organisasi kesiswaan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan. A.Memiliki ruang organisasi kesiswaan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan. B. Memiliki ruang organisasi kesiswaan dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan. 120

C. Memiliki ruang organisasi kesiswaan dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan. D.Memiliki ruang organisasi kesiswaan dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan. E. Tidak memiliki ruang organisasi kesiswaan. 97. Sekolah/Madrasah memiliki jamban dengan jumlah, ukuran, dan sarana sesuai ketentuan. A.Memiliki jamban dengan jumlah, ukuran, dan sarana sesuai ketentuan. B. Memiliki jamban dengan jumlah dan ukuran tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai dengan ketentuan. C. Memiliki jamban dengan jumlah dan ukuran sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan. D.Memiliki jamban dengan jumlah, ukuran, dan sarana tidak sesuai ketentuan. E. Tidak memiliki jamban. 98. Sekolah/Madrasah memiliki gudang dengan luas dan sarana sesuai ketentuan. A.Memiliki gudang dengan luas dan sarana sesuai ketentuan. B. Memiliki gudang dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan. C. Memiliki gudang dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan. D.Memiliki gudang dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan. E. Tidak memiliki gudang. 99. Sekolah/Madrasah memiliki ruang sirkulasi dengan luas dan kualitas sesuai ketentuan. A.Memiliki ruang sirkulasi dengan luas dan kualitas sesuai ketentuan. 121

B. Memiliki ruang sirkulasi dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki kualitas sesuai ketentuan. C. Memiliki ruang sirkulasi dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki kualitas tidak ketentuan. D.Memiliki ruang sirkulasi dengan luas dan kualitas tidak sesuai ketentuan. E. Tidak memiliki ruang sirkulasi. 100. Sekolah/Madrasah memiliki tempat bermain/berolahraga dengan luas dan sarana sesuai ketentuan. A.Memiliki tempat bermain/berolahraga dengan luas dan sarana sesuai ketentuan. B. Memiliki tempat bermain/berolahraga dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan. C. Memiliki tempat bermain/berolahraga dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan. D.Memiliki tempat bermain/berolahraga dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan. E. Tidak memiliki tempat bermain/berolahraga. VI. STANDAR PENGELOLAAN 101. Sekolah/Madrasah telah merumuskan dan menetapkan visi lembaga. A.Merumuskan dan menetapkan visi, mudah dipahami dan sering disosialisasikan. B. Merumuskan dan menetapkan visi, mudah dipahami dan pernah disosialisasikan. C. Merumuskan dan menetapkan visi, mudah dipahami tetapi tidak disosialisasikan. D.Merumuskan dan menetapkan visi, sulit dipahami dan tidak disosialisasikan. E. Tidak merumuskan dan menetapkan visi. 122

102. Sekolah/Madrasah telah merumuskan dan menetapkan misi lembaga. A.Merumuskan dan menetapkan misi, mudah dipahami dan sering disosialisasikan. B. Merumuskan dan menetapkan misi, mudah dipahami dan pernah disosialisasikan. C. Merumuskan dan menetapkan misi, mudah dipahami tetapi tidak disosialisasikan. D.Merumuskan dan menetapkan misi, sulit dipahami dan tidak disosialisasikan. E. Tidak merumuskan dan menetapkan misi. 103. Sekolah/Madrasah telah merumuskan dan menetapkan tujuan lembaga. A.Merumuskan dan menetapkan tujuan, mudah dipahami dan sering disosialisasikan. B. Merumuskan dan menetapkan tujuan, mudah dipahami dan pernah disosialisasikan. C. Merumuskan dan menetapkan tujuan, mudah dipahami tetapi tidak disosialisasikan. D.Merumuskan dan menetapkan tujuan, sulit dipahami dan tidak disosialisasikan. E. Tidak merumuskan dan menetapkan tujuan. 104. Sekolah/Madrasah memiliki rencana kerja jangka menengah (empat tahunan) dan rencana kerja tahunan. A.Memiliki rencana kerja jangka menengah dan rencana kerja tahunan dan sudah disosialisasikan oleh pimpinan. B. Memiliki rencana kerja jangka menengah dan rencana kerja tahunan tetapi belum disosialisasikan oleh pimpinan. C. Memiliki rencana kerja jangka menengah atau rencana kerja tahunan dan sudah disosialisasikan oleh pimpinan. 123

D.Memiliki rencana kerja jangka menengah atau rencana kerja tahunan tetapi belum disosialisasikan oleh pimpinan. E. Tidak memiliki rencana kerja jangka menengah dan rencana kerja tahunan. 105. Sekolah/Madrasah memiliki pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis yang mudah dipahami oleh pihak-pihak terkait. A.Memiliki 7 (tujuh) atau 8 (delapan) dokumen aspek pengelolaan secara tertulis. B. Memiliki 5 (lima) atau 6 (enam) dokumen aspek pengelolaan secara tertulis. C. Memiliki 3 (tiga) atau 4 (empat) dokumen aspek pengelolaan secara tertulis. D.Memiliki 1 (satu) atau 2 (dua) dokumen aspek pengelolaan secara tertulis. E. Tidak memiliki dokumen aspek pengelolaan secara tertulis. 106. Sekolah/Madrasah memiliki strukturorganisasi dengan kejelasan uraian tugas. A.Memiliki struktur organisasi yang dipajang di dinding dan disertai uraian tugas yang jelas. B. Memiliki struktur organisasi dan disertai uraian tugas yang jelas. C. Memiliki struktur organisasi dan disertai uraian tugas tetapi tidak jelas. D.Memiliki struktur organisasi tetapi tidak ada uraian tugas. E. Tidak memiliki struktur organisasi. 107. Sekolah/Madrasah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja tahunan. A.Sebanyak 76% - 100% kegiatan dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan. 124

B. Sebanyak 51% - 75% kegiatan dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan. C. Sebanyak 26% - 50% kegiatan dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan. D.Sebanyak 1% - 25% kegiatan dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan. E. Tidak melaksanakan kegiatan sesuai rencana kerja tahunan. 108. Sekolah/Madrasah melaksanakan kegiatan kesiswaan. A.Memiliki 4 (empat) atau 5 (lima) dokumen kegiatan kesiswaan. B. Memiliki 3 (tiga) dokumen kegiatan kesiswaan. C. Memiliki 2 (dua) dokumen kegiatan kesiswaan. D.Memiliki 1 (satu) dokumen kegiatan kesiswaan. E. Tidak memiliki dokumen kegiatan kesiswaan. 109. Sekolah/Madrasah melaksanakankegiatan pengembangan kurikulum dan pembelajaran. A.Memiliki 4 (empat) atau 5 (lima) dokumen kegiatan kurikulum dan pembelajaran. B. Memiliki 3 (tiga) dokumen kegiatan kurikulum dan pembelajaran. C. Memiliki 2 (dua) dokumen kegiatan kurikulum dan pembelajaran. D.Memiliki 1 (satu) dokumen kegiatan kurikulum dan pembelajaran. E. Tidak memiliki dokumen kegiatan kurikulum dan pembelajaran. 110. Sekolah/Madrasah melaksanakan pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan. A.Melaksanakan 4 (empat) atau 5 (lima) program pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan. 125

B. Melaksanakan 3 (tiga) program pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan. C. Melaksanakan 2 (dua) program pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan. D.Melaksanakan 1 (satu) program pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan. E. Tidak melaksanakan program pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan. 111. Sekolah/Madrasah mengelola sarana dan prasarana pembelajaran. A.Mengelola 4 (empat) atau 5 (lima) program sarana dan prasarana. B. Mengelola 3 (tiga) program sarana dan prasarana. C. Mengelola 2 (dua) program sarana dan prasarana. D.Mengelola 1 (satu) program sarana dan prasarana. E. Tidak mengelola program sarana dan prasarana. 112. Sekolah/Madrasah mengelola pembiayaan pendidikan. A.Memiliki 4 (empat) program pengelolaan pembiayaan pendidikan. B. Memiliki 3 (tiga) program pengelolaan pembiayaan pendidikan. C. Memiliki 2 (dua) program pengelolaan pembiayaan pendidikan. D.Memiliki 1 (satu) program pengelolaan pembiayaan pendidikan. E. Tidak memiliki program pengelolaan pembiayaan pendidikan. 113. Sekolah/Madrasah menciptakan suasana, lingkungan pembelajaran yang kondusif. 126

iklim,

dan

A.Memiliki 4 (empat) atau 5 (lima) kegiatan menciptakan suasana, iklim, dan lingkunganpembelajaran yang kondusif. B. Memiliki 3 (tiga) kegiatan menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pembelajaran yang kondusif. C. Memiliki 2 (dua) kegiatan menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pembelajaran yang kondusif. D.Memiliki 1 (satu) kegiatan menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pembelajaran yang kondusif. E. Tidak memiliki kegiatan menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pembelajaran yang kondusif. 114. Sekolah/Madrasah melibatkan masyarakat dan membangun kemitraan dengan lembaga lain yang relevan dalam pengelolaan pendidikan. A.Memiliki 4 (empat) atau lebih dokumen tentang keterlibatan masyarakat dan membangun kemitraan dengan lembaga lain yang relevan dalam pengelolaan pendidikan. B. Memiliki 3 (tiga) dokumen tentang keterlibatan masyarakat dan membangun kemitraan dengan lembaga lain yang relevan dalam pengelolaan pendidikan. C. Memiliki 2 (dua) dokumen tentang keterlibatanmasyarakat dan membangun kemitraan dengan lembaga lain yang relevan dalam pengelolaan pendidikan. D.Memiliki 1 (satu) dokumen tentang keterlibatan masyarakat dan membangun kemitraan dengan lembaga lain yang relevan dalam pengelolaan pendidikan. E. Tidak memiliki dokumen tentang keterlibatan masyarakat dan membangun kemitraan dengan lembaga lain yang relevan dalam pengelolaan pendidikan. 115. Sekolah/Madrasah memiliki program pengawasan yang disosialisasikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan. A.Memiliki 4 (empat) atau 5 (lima) dokumen program pengawasan. 127

B. Memiliki 3 (tiga) dokumen program pengawasan. C. Memiliki 2 (dua) dokumen program pengawasan. D.Memiliki 1 (satu) dokumen program pengawasan. E. Tidak memiliki dokumen program pengawasan. 116. Sekolah/Madrasah melaksanakan kegiatan evaluasi diri. A.Melaksanakan evaluasi diri setidak-tidaknya sekali dalam 1 (satu) semester. B. Melaksanakan evaluasi diri sekali dalam 2 (dua) semester. C. Melaksanakan evaluasi diri sekali dalam 3 (tiga) semester. D.Melaksanakan evaluasi diri sekali dalam 4 (empat) semester. E. Tidak melaksanakan evaluasi diri. 117. Sekolah/Madrasah melaksanakan evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan. A.Melaksanakan 4 (empat) atau lebih program evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan. B. Melaksanakan 3 (tiga) program evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan. C. Melaksanakan 2 (dua) program evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan. D.Melaksanakan 1 (satu) program evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan. E. Tidak melakukan program evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan. 118. Sekolah/Madrasah mempersiapkan bahan-bahan diperlukan untuk akreditasi. A.Memiliki 4 (empat) bahan persiapan akreditasi. B. Memiliki 3 (tiga) bahan persiapan akreditasi. C. Memiliki 2 (dua) bahan persiapan akreditasi. D.Memiliki 1 (satu) bahan persiapan akreditasi. E. Tidak memiliki persiapan bahan akreditasi. 128

yang

119. Sekolah/Madrasah memiliki struktur kepemimpinan sesuai standar pendidik dan tenaga kependidikan. A.Memiliki kepala sekolah/madrasah dan 3 (tiga) atau lebih wakil kepala sekolah/madrasah. B. Memiliki kepala sekolah/madrasah dan 2 (dua) wakil kepala sekolah/madrasah. C. Memiliki kepala sekolah/madrasah dan 1 (satu) wakil kepala sekolah/madrasah. D.Memiliki kepala sekolah/madrasah tetapi tidak memiliki wakil kepala sekolah/madrasah. E. Tidak memiliki kepala sekolah/madrasah dan wakil kepala sekolah/madrasah. 120. Sekolah/Madrasah memiliki sistem informasi manajemen untuk mendukung administrasi pendidikan. A.Memiliki sistem informasi dan memiliki fasilitas dan petugas khusus. B. Memiliki sistem informasi dan memiliki fasilitas tetapi tidak memiliki petugas khusus. C. Memiliki sistem informasi dan memiliki petugas khusus tetapi tidak memiliki fasilitas. D.Memiliki sistem informasi tetapi tidak memiliki fasilitas dan/atau petugas khusus. E. Tidak memiliki sistem informasi. VII. STANDAR PEMBIAYAAN 121. Sekolah/Madrasah memiliki catatan tahunan berupa dokumen nilai aset sarana dan prasarana secara menyeluruh. A.Memiliki catatan tahunan berupa dokumen nilai aset sarana dan prasarana secara menyeluruh selama 3 (tiga) tahun terakhir.

129

B. Memiliki catatan tahunan berupa dokumen nilai aset sarana dan prasarana secara menyeluruh hanya selama 2 (dua) tahun terakhir. C. Memiliki catatan tahunan berupa dokumen nilai aset sarana dan prasarana secara menyeluruh hanya selama 1 (satu) tahun terakhir. D.Memiliki catatan tahunan berupa dokumen nilai aset sarana dan prasarana secara tidak menyeluruh hanya selama 1 (satu) tahun terakhir. E. Tidak memiliki catatan tahunan berupa dokumen nilai aset sarana dan prasarana. 122. Sekolah/Madrasah membelanjakan biaya untuk pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran sekolah/madrasah (RKA-S/M). A.Membelanjakan biaya sebanyak 76% - 100% dari anggaran pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan dalam RKA-S/M. B. Membelanjakan biaya sebanyak 51% - 75% dari anggaran pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan dalam RKA-S/M. C. Membelanjakan biaya sebanyak 26% - 50% dari anggaran pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan dalam RKA-S/M. D.Membelanjakan biaya sebanyak 1% - 25% dari anggaran pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan dalam RKA-S/M. E. Tidak membelanjakan biaya untuk pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan. 123. Sekolah/Madrasah memiliki modal kerja untuk membiayai seluruh kebutuhan pendidikan selama satu tahun terakhir.

130

A.Memiliki modal kerja sebanyak 76% - 100% untuk membiayai seluruh kebutuhan pendidikan selama satu tahun terakhir. B. Memiliki modal kerja sebanyak 51% - 75% untuk membiayai seluruh kebutuhan pendidikan selama satu tahun terakhir. C. Memiliki modal kerja sebanyak 26% - 50% untuk membiayai seluruh kebutuhan pendidikan selama satu tahun terakhir. D.Memiliki modal kerja sebanyak 1% - 25% untuk membiayai seluruh kebutuhan pendidikan selama satu tahun terakhir. E. Tidak memiliki modal kerja sama sekali. 124. Sekolah/Madrasah membayar gaji, insentif, transport, dan tunjangan lain bagi guru pada tahun berjalan. A.Mengeluarkan dana untuk pembayaran gaji, insentif, transport, dan tunjangan lain bagi guru pada tahun berjalan. B. Mengeluarkan dana untuk pembayaran gaji, insentif, dan transport bagi guru, tetapi tidak mengeluarkan dana tunjangan lain bagi guru pada tahun berjalan. C. Mengeluarkan dana untuk pembayaran gaji, dan insentif bagi guru, tetapi tidak mengeluarkan dana transport dan tunjangan lain bagi guru pada tahun berjalan. D.Mengeluarkan dana untuk pembayaran gaji bagi guru, tetapi tidak mengeluarkan dana insentif, transport dan tunjangan lain bagi guru pada tahun berjalan. E. Tidak mengeluarkan dana apapun bagi guru pada tahun berjalan. 125. Sekolah/Madrasah membayar gaji, insentif, transport, dan tunjangan lain bagi tenaga kependidikan pada tahun berjalan. A.Mengeluarkan dana untuk pembayaran gaji, insentif, transport, dan tunjangan lain bagi tenaga kependidikan pada tahun berjalan. 131

B. Mengeluarkan dana untuk pembayaran gaji, insentif, dan transport, tetapi tidak mengeluarkan tunjangan lain bagi tenaga kependidikan pada tahun berjalan. C. Mengeluarkan dana untuk pembayaran gaji dan insentif, tetapi tidak mengeluarkan transport dan tunjangan lain bagi tenaga kependidikan pada tahun berjalan. D.Mengeluarkan dana untuk pembayaran gaji, tetapi tidak mengeluarkan insentif, transport dan tunjangan lain bagi tenaga kependidikan pada tahun berjalan. E. Tidak mengeluarkan dana apa pun bagi tenaga kependidikan pada tahun berjalan. 126. Sekolah/Madrasah mengalokasikan biaya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran selama tiga tahun terakhir. A.Mengeluarkan biaya sebanyak 76% - 100% dari anggaran penunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran selama tiga tahun terakhir. B. Mengeluarkan biaya sebanyak 51% - 75% dari anggaran penunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran selama tiga tahun terakhir. C. Mengeluarkan biaya sebanyak 26% - 50% dari anggaran penunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran selama tiga tahun terakhir. D.Mengeluarkan biaya sebanyak 1% - 25% dari anggaran penunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran selama tiga tahun terakhir. E. Tidak mengeluarkan biaya dari anggaran penunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran selama tiga tahun terakhir. 127. Sekolah/Madrasah mengalokasikan dana untuk kegiatan kesiswaan. A.Mengeluarkan dana sebanyak 76% - 100% dari anggaran kegiatan kesiswaan selama satu tahun terakhir. 132

B. Mengeluarkan dana sebanyak 51% - 75% dari anggaran kegiatan kesiswaan selama satu tahun terakhir. C. Mengeluarkan dana sebanyak 26% - 50% dari anggaran kegiatan kesiswaan selama satu tahun terakhir. D.Mengeluarkan dana sebanyak 1% - 25% dari anggaran kegiatan kesiswaan selama satu tahun terakhir. E. Tidak mengeluarkan dana dari anggaran kegiatan kesiswaan selama satu tahun terakhir. 128. Sekolah/Madrasah mengeluarkan biaya pengadaan alat tulis untuk kegiatan pembelajaran. A.Mengeluarkan biaya sebanyak 76% - 100% dari anggaran pengadaan alat tulis selama satu tahun terakhir. B. Mengeluarkan biaya sebanyak 51% - 75% dari anggaran pengadaan alat tulis selama satu tahun terakhir. C. Mengeluarkan biaya sebanyak 26% - 50% dari anggaran pengadaan alat tulis selama satu tahun terakhir. D.Mengeluarkan biaya sebanyak 1% - 25% dari anggaran pengadaan alat tulis selama satu tahun terakhir. E. Tidak mengeluarkan biaya pengadaan alat tulis selama satu tahun terakhir. 129. Sekolah/Madrasah menyediakan biaya pengadaan bahan habis pakai untuk kegiatan pembelajaran. A.Mengeluarkan biaya sebanyak 76% - 100% dari anggaran pengadaan bahan habis pakai selama satu tahun terakhir. B. Mengeluarkan biaya sebanyak 51% - 75% dari anggaran pengadaan bahan habis pakai selama satu tahun terakhir. C. Mengeluarkan biaya sebanyak 26% - 50% dari anggaran pengadaan bahan habis pakai selama satu tahun terakhir. D.Mengeluarkan biaya sebanyak 1% - 25% dari anggaran pengadaan bahan habis pakai selama satu tahun terakhir. E. Tidak menyediakan biaya pengadaan bahan habis pakai selama satu tahun terakhir. 133

130. Sekolah/Madrasah menyediakan biaya pengadaan alat habis pakai untuk kegiatan pembelajaran. A.Mengeluarkan biaya sebanyak 76% - 100% dari anggaran pengadaan alat habis pakai selama satu tahun terakhir. B. Mengeluarkan biaya sebanyak 51% - 75% dari anggaran pengadaan alat habis pakai selama satu tahun terakhir. C. Mengeluarkan biaya sebanyak 26% - 50% dari anggaran pengadaan alat habis pakai selama satu tahun terakhir. D.Mengeluarkan biaya sebanyak 1% - 25% dari anggaran pengadaan alat habis pakai selama satu tahun terakhir. E. Tidak menyediakan biaya pengadaan alat habis pakai selama satu tahun terakhir. 131. Sekolah/Madrasah menyediakan biaya pengadaan kegiatan rapat. A.Mengeluarkan biaya sebanyak 76% - 100% dari anggaran pengadaan kegiatan rapat selama satu tahun terakhir. B. Mengeluarkan biaya sebanyak 51% - 75% dari anggaran pengadaan kegiatan rapat selama satu tahun terakhir. C. Mengeluarkan biaya sebanyak 26% - 50% dari anggaran pengadaan kegiatan rapat selama satu tahun terakhir. D.Mengeluarkan biaya sebanyak 1% - 25% dari anggaran pengadaan kegiatan rapat selama satu tahun terakhir. E. Tidak menyediakan biaya pengadaan kegiatan rapat selama satu tahun terakhir. 132. Sekolah/Madrasah menyediakan biaya pengadaan transport dan perjalanan dinas. A.Mengeluarkan biaya sebanyak 76% - 100% dari anggaran pengadaan transport dan perjalanan dinas selama satu tahun terakhir.

134

B. Mengeluarkan biaya sebanyak 51% - 75% dari anggaran pengadaan transport dan perjalanan dinas selama satu tahun terakhir. C. Mengeluarkan biaya sebanyak 26% - 50% dari anggaran pengadaan transport dan perjalanan dinas selama satu tahun terakhir. D.Mengeluarkan biaya sebanyak 1% - 25% dari anggaran pengadaan transport dan perjalanan dinas selama satu tahun terakhir. E. Tidak menyediakan biaya pengadaan transport dan perjalanan dinas selama satutahun terakhir. 133. Sekolah/Madrasah menyediakan biaya penggandaan soalsoal ulangan/ujian. A.Mengeluarkan biaya sebanyak 76% - 100% dari anggaran penggandaan soal-soal ulangan/ujian selama satu tahun terakhir. B. Mengeluarkan biaya sebanyak 51% - 75% dari anggaran penggandaan soal-soal ulangan/ujian selama satu tahun terakhir. C. Mengeluarkan biaya sebanyak 26% - 50% dari anggaran penggandaan soal-soal ulangan/ujian selama satu tahun terakhir. D.Mengeluarkan biaya sebanyak 1% - 25% dari anggaran penggandaan soal-soal ulangan/ujian selama satu tahun terakhir. E. Tidak menyediakan biaya penggandaan soal-soal ulangan/ujian selama satu tahun terakhir. 134. Sekolah/Madrasah menyediakan biaya pengadaan daya dan jasa. A.Mengeluarkan biaya sebanyak 76% - 100% dari anggaran pengadaan daya dan jasa selama satu tahun terakhir. 135

B. Mengeluarkan biaya sebanyak 51% - 75% dari anggaran pengadaan daya dan jasa selama satu tahun terakhir. C. Mengeluarkan biaya sebanyak 26% - 50% dari anggaran pengadaan daya dan jasa selama satu tahun terakhir. D.Mengeluarkan biaya sebanyak 1% - 25% dari anggaran pengadaan daya dan jasa selama satu tahun terakhir. E. Tidak menyediakan biaya pengadaan daya dan jasa selama satu tahun terakhir. 135. Sekolah/Madrasah menyediakan anggaran untuk mendukung kegiatan operasional tidak langsung selama tiga tahun terakhir. A.Memiliki biaya sebanyak 76% - 100% untuk mendukung kegiatan operasional tidak langsung selama tiga tahun terakhir. B. Memiliki biaya sebanyak 51% - 75% untuk mendukung kegiatan operasional tidak langsung selama tiga tahun terakhir. C. Memiliki biaya sebanyak 26% - 50% untuk mendukung kegiatan operasional tidak langsung selama tiga tahun terakhir. D.Memiliki biaya sebanyak 1%- 25% untuk mendukung kegiatan operasional tidak langsung selama tiga tahun terakhir. E. Tidak memiliki biaya untuk mendukung kegiatan operasional tidak langsung selama tiga tahun terakhir. 136. Sumbangan pendidikan atau danadari masyarakat digunakan untuk kesejahteraan dan peningkatan mutu pendidikan sekolah/madrasah. A.Digunakan untuk kesejahteraan warga sekolah/madrasah, pengembangan guru dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran, serta kegiatan ketatausahaan. 136

B. Digunakan untuk kesejahteraan warga sekolah/madrasah, pengembangan guru dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, dan pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran, tetapi tidak untuk kegiatan ketatausahaan. C. Digunakan untuk kesejahteraan warga sekolah/madrasah, pengembangan guru dan tenaga kependidikan, dan sarana prasarana, tetapi tidak untuk pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran, serta kegiatan ketatausahaan. D.Digunakan untuk kesejahteraanwarga sekolah/madrasah serta pengembangan guru dan tenaga kependidikan, tetapi tidak untuk sarana dan prasarana, pengembangan kurikulum dan pembelajaran, serta kegiatan ketatausahaan. E. Hanya digunakan untuk kesejahteraan warga sekolah/madrasah. 137. Penetapan uang sekolah/madrasah mempertimbangkan kemampuan ekonomi orangtua siswa. A.Sebanyak 76% - 100% siswa dari keluarga tidak mampu mendapatkan keringanan. B. Sebanyak 51% - 75% siswa dari keluarga tidak mampu mendapatkan keringanan. C. Sebanyak 26% - 50% siswa dari keluarga tidak mampu mendapatkan keringanan. D.Sebanyak 1% - 25% siswa dari keluarga tidak mampu mendapatkan keringanan. E. Tidak ada seorang pun siswa mendapatkan keringanan. 138. Siswa dikenakan biaya pendaftaran ulang pada setiap awal tahun pelajaran. A.Tidak ada seorang pun siswa dikenakan biaya pendaftaran ulang pada setiap awal tahun pelajaran. B. Sebanyak 1% - 25% siswa dikenakan biaya pendaftaran ulang pada setiap awal tahun pelajaran. 137

C. Sebanyak 26% - 50% siswa dikenakan biaya pendaftaran ulang pada setiap awal tahun pelajaran. D.Sebanyak 51% - 75% siswa dikenakan biaya pendaftaran ulang pada setiap awal tahun pelajaran. E. Sebanyak 76% - 100% siswa dikenakan biaya pendaftaran ulang pada setiap awal tahun pelajaran. 139. Sekolah/Madrasah melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu. A.Melaksanakan subsidi silang untuk membantu minimal 90 persen siswa kurang mampu selama 4 (empat) tahun terakhir. B. Melaksanakan subsidi silang untuk membantu minimal 90persen siswa kurang mampu selama 3 (tiga) tahun terakhir. C. Melaksanakan subsidi silang untuk membantu minimal 90 persen siswa kurang mampu selama 2 (dua) tahun terakhir. D.Melaksanakan subsidi silang untuk membantu minimal 90 persen siswa kurang mampu selama 1 (satu) tahun terakhir. E. Tidak melaksanakan subsidi silang. 140. Sekolah/Madrasah melakukan pungutan biaya personal lain di samping uang sekolah/madrasah. A.Tidak melakukan pungutan biaya personal lain di samping uang sekolah/madrasah. B. Melakukan 1 (satu) jenis pungutan biaya personal lain di samping uang sekolah/madrasah. C. Melakukan 2 (dua) jenis pungutan biaya personal lain di samping uang sekolah/madrasah. D.Melakukan 3 (tiga) jenis pungutan biaya personal lain di samping uang sekolah/madrasah. E. Melakukan 4 (empat) jenis atau lebih pungutan biaya personal lain di samping uang sekolah/madrasah.

138

141. Pengambilan keputusan dalam penetapan dana dari masyarakat sebagai biaya personal dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak terkait. A.Melibatkan penyelenggara pendidikan/yayasan, kepala sekolah/madrasah, komite sekolah/madrasah, perwakilan guru, dan perwakilan tenaga kependidikan. B. Melibatkan penyelenggara pendidikan/yayasan, kepala sekolah/madrasah, komite sekolah/madrasah, dan perwakilan guru. C. Melibatkan penyelenggara pendidikan/yayasan, kepala sekolah/madrasah, dan komite sekolah/madrasah. D.Melibatkan penyelenggara pendidikan/yayasan dan kepala sekolah/madrasah. E. Hanya melibatkan kepala sekolah/madrasah. 142. Pengelolaan dana dari masyarakat sebagai biaya personal dilakukan secara sistematis, transparan, efisien, dan akuntabel. A.Sebanyak 76% - 100% dana dari masyarakat tercantum dalam RKA-S/M. B. Sebanyak 51% - 75% dana dari masyarakat tercantum dalam RKA-S/M. C. Sebanyak 26% - 50% dana dari masyarakat tercantum dalam RKA-S/M. D.Sebanyak 1% - 25% dana dari masyarakat tercantum dalam RKA-S/M. E. Tidak tercantum dalam RKA-S/M. 143. Sekolah/Madrasah memiliki pedoman pengelolaan keuangan sebagai dasar dalam penyusunan RKA-S/M. A.Memiliki pedoman pengelolaan keuangan sebagai dasar dalam penyusunan RKA-S/M selama 4 (empat) tahun terakhir. B. Memiliki pedoman pengelolaan keuangan sebagai dasar dalam penyusunan RKA-S/M selama 3 (tiga) tahun terakhir. 139

C. Memiliki pedoman pengelolaan keuangan sebagai dasar dalam penyusunan RKA-S/M selama 2 (dua) tahun terakhir. D.Memiliki pedoman pengelolaan keuangan sebagai dasar dalam penyusunan RKA-S/M selama 1 (satu) tahun terakhir. E. Tidak memiliki pedoman pengelolaan keuangan sebagai dasar dalam penyusunan RKA-S/M. 144. Sekolah/Madrasah memiliki pembukuan biaya operasional. A.Memiliki pembukuan biaya operasional selama 4 (empat) tahun terakhir. B. Memiliki pembukuan biaya operasional selama 3 (tiga) tahun terakhir. C. Memiliki pembukuan biaya operasional selama 2 (dua) tahun terakhir. D.Memiliki pembukuan biaya operasional selama 1 (satu) tahun terakhir. E. Tidak memiliki pembukuan biaya operasional. 145. Sekolah/Madrasah membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan menyampaikannya kepada pemerintah atau yayasan. A.Membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan menyampaikannya kepada pemerintah atau yayasan selama 4 (empat) tahun terakhir. B. Membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan menyampaikannya kepada pemerintah atau yayasan selama 3 (tiga) tahun terakhir. C. Membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan menyampaikannya kepada pemerintah atau yayasan selama 2 (dua) tahun terakhir. D.Membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan menyampaikannya kepada pemerintah atau yayasan selama 1 (satu) tahun terakhir. 140

E. Tidak membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. VIII.

STANDAR PENILAIAN

146. Guru menginformasikan rancangan dan kriteria penilaian yang ada dalam silabus mata pelajaran kepada siswa pada semester yang berjalan. A.Sebanyak 76% - 100% guru menginformasikan rancangan dan kriteria penilaian kepada siswa. B. Sebanyak 51% - 75% guru menginformasikan rancangan dan kriteria penilaian kepada siswa. C. Sebanyak 26% - 50% guru menginformasikan rancangan dan kriteria penilaian kepada siswa. D.Sebanyak 1% - 25% guru menginformasikan rancangan dan kriteria penilaian kepada siswa. E. Tidak ada seorang pun guru menginformasikan rancangan dan kriteria penilaian kepada siswa. 147. Silabus mata pelajaran dilengkapi dengan indikator pencapaian kompetensi dasar (KD) dan teknik penilaian. A.Sebanyak 76% - 100% silabus mata pelajaran dilengkapi indikator pencapaian KD dan teknik penilaian. B. Sebanyak 51% - 75% silabus mata pelajaran dilengkapi indikator pencapaian KD dan teknik penilaian. C. Sebanyak 26% - 50% silabus mata pelajaran dilengkapi indikator pencapaian KD dan teknik penilaian. D.Sebanyak 1% - 25% silabus mata pelajaran dilengkapi indikator pencapaian KD dan teknik penilaian. E. Tidak ada satu pun silabus dilengkapi indikator pencapaian KDdan teknik penilaian.

141

148. Guru mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian. A.Sebanyak 76% - 100% guru mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian. B. Sebanyak 51% - 75% guru mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian. C. Sebanyak 26% - 50% guru mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian. D.Sebanyak 1% - 25% guru mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian. E. Tidak ada seorang pun guru mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian. 149. Guru menggunakan teknik penilaian berupa tes, pengamatan, penugasan, dan/atau bentuk lain dalam menilai siswa. A.Sebanyak 76% - 100% guru menggunakan teknik penilaian berupa tes, pengamatan, penugasan terstuktur, penugasan mandiri, dan/atau bentuk lain. B. Sebanyak 51% - 75% guru menggunakan teknik penilaian berupa tes, pengamatan, penugasan terstuktur, penugasan mandiri, dan/atau bentuk lain. C. Sebanyak 26% - 50% guru menggunakan teknik penilaian berupa tes, pengamatan, penugasan terstuktur, penugasan mandiri, dan/atau bentuk lain. D.Sebanyak 1% - 25% guru menggunakan teknik penilaian berupa tes, pengamatan, penugasan terstuktur, penugasan mandiri, dan/atau bentuk lain. E. Tidak ada seorang pun guru melaksanakan penilaian.

142

150. Guru mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar siswa. A.Sebanyak 76% - 100% guru mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar siswa. B. Sebanyak 51% - 75% guru mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar siswa. C. Sebanyak 26% - 50% guru mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar siswa. D.Sebanyak 1% - 25% guru mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar siswa. E. Tidak ada seorang pun guru mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar siswa. 151. Guru mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan siswa disertai balikan/komentar yang mendidik. A.Sebanyak 76% - 100% guru mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan siswa disertai balikan/komentar yang mendidik. B. Sebanyak 51% - 75% guru mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan siswa disertai balikan/komentar yang mendidik. C. Sebanyak 26% - 50% guru mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan siswa disertai balikan/komentar yang mendidik. D.Sebanyak 1% - 25% guru mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan siswa disertai balikan/komentar yang mendidik. E. Tidak ada seorang pun guru mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan siswa. 143

152. Guru memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran. A.Sebanyak 76% - 100% guru memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran. B. Sebanyak 51% - 75% guru memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran. C. Sebanyak 26% - 50% guru memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran. D.Sebanyak 1% - 25% guru memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran. E. Tidak ada seorang pun guru memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran. 153. Guru melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada kepala sekolah/madrasah dalam bentuk laporan prestasi belajar siswa. A.Sebanyak 76% - 100% guru melaporkan hasil penilaian prestasi belajar siswa kepada kepala sekolah/madrasah. B. Sebanyak 51% - 75% guru melaporkan hasil penilaian prestasi belajar siswa kepada kepala sekolah/madrasah. C. Sebanyak 26% - 50% guru melaporkan hasil penilaian prestasi belajar siswa kepada kepala sekolah/madrasah. D.Sebanyak 1% - 25% guru melaporkan hasil penilaian prestasi belajar siswa kepada kepala sekolah/madrasah. E. Tidak ada seorang pun guru melaporkan hasil penilaian prestasi belajar siswa. 154. Guru melaporkan hasil penilaian akhlak siswa kepada guru pendidikan agama dan hasil penilaian kepribadian siswa kepada guru pendidikan kewarganegaraan sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester. A.Sebanyak 76% - 100% guru melaporkan hasil penilaian akhlak siswa kepada guru pendidikan agama dan hasil 144

penilaian kepribadian siswa kepada guru pendidikan kewarganegaraan. B. Sebanyak 51% - 75% guru melaporkan hasil penilaian akhlak siswa kepada guru pendidikan agama dan hasil penilaian kepribadian siswa kepada guru pendidikan kewarganegaraan. C. Sebanyak 26% - 50% guru melaporkan hasil penilaian akhlak siswa kepada guru pndidikan agama dan hasil penilaian kepribadian siswa kepada guru pendidikan kewarganegaraan. D.Sebanyak 1% - 25% guru melaporkan hasil penilaian akhlak siswa kepada guru pendidikan agama dan hasil penilaian kepribadian siswa kepada guru pendidikan kewarganegaraan. E. Tidak seorang pun guru melaporkan hasil penilaian akhlak siswa kepada guru PendidikanAgama dan hasil penilaian kepribadian siswa kepada guru pendidikan kewarganegaraan. 155. Sekolah/Madrasah menentukan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) setiap mata pelajaran melalui rapat dewan guru. A.Sebanyak 76% - 100% mata pelajaran ditentukan KKM-nya melalui rapat dewan guru. B. Sebanyak 50% - 75% mata pelajaran ditentukan KKM-nya melalui rapat dewan guru. C. Sebanyak 26% - 50% mata pelajaran ditentukan KKM-nya melalui rapat dewan guru. D.Sebanyak 1% - 25% mata pelajaran ditentukan KKM-nya melalui rapat dewan guru. E. Tidak ada satu pun mata pelajaran ditentukan KKM-nya melalui rapat dewan guru. 156. Sekolah/madrasah mengoordinasikan ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester. A.Sekolah/madrasah mengoordinasikan ulangan tengah dan akhir semester. 145

B. Sekolah/madrasah mengoordinasikan ulangan akhir semester saja. C. Sekolah/madrasah mengoordinasikan ulangan tengahsemester saja. D.Tidak tentu. E. Tidak pernah. 157. Sekolah/Madrasah menentukan kriteria kenaikan kelas atau kriteria program pembelajaran (beban Sistem Kredit Semester/SKS) melalui rapat. A.Menentukan kriteria kenaikan kelas atau kriteria program pembelajaran melalui rapat dewan guru. B. Menentukan kriteria kenaikan kelas atau kriteria program pembelajaran melalui rapat dengan perwakilan guru-guru mata pelajaran. C. Menentukan kriteria kenaikan kelas atau kriteria program pembelajaran melalui rapat dengan wali kelas saja. D.Menentukan kriteria kenaikan kelas atau kriteria program pembelajaran melalui rapat pimpinan sekolah. E. Hanya ditetapkan oleh kepala sekolah/madrasah. 158. Sekolah/Madrasah menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kewarganegaraan dan kepribadian, iptek, estetika, serta jasmani, olahraga, dan kesehatan. A.Menentukan nilai akhir melalui rapat dewan guru dengan mempertimbangkan hasil penilaian oleh guru. B. Menentukan nilai akhir melalui rapat dewan guru tanpa mempertimbangkan hasil penilaian oleh guru. C. Menentukan nilai akhir tanpa melalui rapat dewan guru tetapi mempertimbangkan hasil penilaian oleh guru. D.Menentukan nilai akhir bersama wali kelas saja. E. Hanya ditetapkan oleh kepala sekolah/madrasah.

146

159. Sekolah/Madrasah menyelenggarakan ujian sekolah/madrasah dan menentukan kelulusan siswa sesuai dengan kriteria yang berlaku. A.Lebih tinggi dari 1,1 atau lebih diatas kriteria yang berlaku. B. Lebih tinggi dari 0,6 sampai 1,0 di atas kriteria yang berlaku. C. Lebih tinggi dari 0,1 sampai 0,5 di atas kriteria yang berlaku. D.Sama dengan kriteria yang berlaku. E. Tidak menyelenggarakan ujian sekolah/madrasah. 160. Sekolah/Madrasah melaporkan hasil penilaian setiap akhir semester kepada orang tua/wali siswa dalam bentuk buku laporan hasil belajar siswa. A.Diawali dengan penjelasan umum kepala sekolah/madrasah dilanjutkan penjelasan wali kelas dengan masing-masing orang tua/wali siswa dan siswa yang bersangkutan. B. Diawali dengan penjelasan umum kepala sekolah/madrasah dilanjutkan penjelasan wali kelas dengan masing-masing orang tua/wali siswa tanpa siswa yang bersangkutan. C. Diawali dengan penjelasan umum kepala sekolah/madrasah tetapi langsung dari wali kelas ke masing-masing orang tua/wali siswa dengan siswa yang bersangkutan. D.Tanpa diawali dengan penjelasan umum kepala sekolah/madrasah tetapi langsung dariwali kelas ke masingmasing orang tua/wali siswa tanpa siswa yang bersangkutan. E. Tidak melaporkan hasil penilaian langsung kepada siswa. 161. Sekolah/Madrasah melaporkan pencapaian hasil belajar tingkat satuan pendidikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kanwil Depag. A. Kurang dari 1 (satu) bulan setelah akhir semester. B. Antara 1 (satu) sampai 2 (dua) bulan setelah akhir semester. C. Antara 2 (dua) sampai 3 (tiga)bulan setelah akhir semester. D. Antara 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan setelah akhir semester. 147

E.

Lebih dari 1 (satu) semester.

162. Sekolah/Madrasah menentukan kelulusan siswa sesuai kriteria kelulusan. A.Menentukan kelulusan siswa sesuai kriteria kelulusan melalui rapat dewan guru. B. Menentukan kelulusan siswa sesuai kriteria kelulusan melalui rapat dengan perwakilan guru-guru mata pelajaran. C. Menentukan kelulusan siswa sesuai kriteria kelulusan melalui rapat dengan wali kelas saja. D.Menentukan kelulusan siswa sesuai kriteria kelulusan melalui rapat pimpinan sekolah. E. Hanya ditetapkan oleh kepala sekolah/madrasah. 163. Sekolah/Madrasah menerbitkan dan menyerahkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) setiap siswa yang mengikuti Ujian Nasional (UN). A.Kurang dari 1 (satu) minggu setelah pengumuman hasil ujian. B. Antara 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu setelah pengumuman hasil ujian. C. Antara 2 (dua) sampai 3 (tiga)minggu setelah pengumuman hasil ujian. D.Antara 3 (tiga) sampai 4 (empat) minggu setelah pengumuman hasil ujian. E. Lebih dari 4 (empat) minggu setelah pengumuman hasil ujian. 164. Sekolah/Madrasah menerbitkan dan menyerahkan ijazah kepada setiap siswa yang telah lulus. A.Kurang dari 1 (satu) minggu setelah blangko ijazah diterima dari Dinas Pendidikan/Kandepag. 148

B. Antara 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu setelah blanko ijazah diterima dari Dinas Pendidikan/Kandepag. C. Antara 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu setelah blanko ijazah diterima dari Dinas Pendidikan/Kandepag. D.Antara 3 (tiga) sampai 4 (empat) minggu setelah blanko ijazah diterima dari Dinas Pendidikan/Kandepag. E. Lebih dari 4 (empat) minggu setelah blanko ijazah diterima dari Dinas Pendidikan/Kandepag. 165. Sekolah/Madrasah menggunakan hasil Ujian Nasional (UN) SMP/MTs/ Paket B sebagai salah satu penentu penerimaan siswa baru. A.Menggunakan hasil UN SMP/MTs/Paket B secara transparan sebagai penentu penerimaan siswa baru. B. Menggunakan hasil UN SMP/MTs/Paket B dan seleksi masuk secara transparan sebagai penentu penerimaan siswa baru. C. Menggunakan hasil UN SMP/MTs/Paket B dan seleksi masuk secara tidak transparan sebagai penentu penerimaan siswa baru. D.Menggunakan hasil UN SMP/MTs/Paket B secara tidak transparan sebagai penentu penerimaan siswa baru. E. Tidak menggunakan UN SMP/MTs/Paket B sebagai penentu penerimaan siswa baru.

149

WAWANCARA/ANGKET UNTUK BAP KALSEL Susunan Organisasi BAP Propinsi Kal Sel. Proses Pembentukannya, Pembiayaan, Unsur-unsur personalia, tugas dan tanggung jawab BAP. Pengurus UPA Kabupaten/Kota Se Kalimantan Selatan Daftar Asesor Akreditasi S/M BAP Kal Sel Berapa lama penerbitan sertifikat akreditasi setelah dilakukan visitasi ke madrasah. Data hasil visitasi asesor untuk masing-masing madrasah

150

ANGKET UNTUK BADAN AKREDITASI PROPINSI KALSEL Petunjuk. Beri contreng pada kolom ya atau tidak sesuai pilihan No Pelaksanaan Mikanisme Akreditasi S/M 1

Apakah BAP-S/M Kal Sel menyusun perencanaan jumlah dan alokasi sekolah/madrasah yang akan diakreditasi dengan koordinasi Disdik Provinsi dan Kanwil Depag

2

Apakah BAP-S/M Kal Sel menyusun perencanaan jumlah dan alokasi sekolah/madrasah yang akan diakreditasi dengan koordinasi Disdik Provinsi

3

Apakah BAP-S/M Kal Sel menyusun perencanaan jumlah dan alokasi sekolah/madrasah yang akan diakreditasi dengan koordinasi Kanwil Depag

4

Apakah BAP-S/M Kal Sel mengumumkan kepada sekolah/madrasah untuk menyampaikan usul untuk diakreditasi

5

Apakah Disdik Provinsi/Kab/Kota dan Kanwil/Kandepag mengusulkan daftar nama dan alamat sekolah/madrasah yang akan diakreditasi ke BAP-S/M Kal Sel.

6

Apakah BAP-S/M Kal Sel mengirimkan Instrumen Evaluasi Diri ke sekolah/madrasah

7

Apakah Sekolah/Madrasah melakukan evaluasi diri 151

Ya Tdk

8

Apakah Sekolah/Madrasah mengirimkan format hasil evaluasi diri ke BAP-S/M Kal Sel.

9

Apakah BAP-S/M Kal Sel menentukan kelayakan sekolah/madrash untuk divisitasi

10 Apakah Bapak menugaskan asesor akreditasi ke Madrasah Aliyah asesor yang telah mendapat pelatihan akreditasi madrasah (sertifikat asesor) 11

Apakah BAP-S/M Kal Sel memberikan pembekalan kepada asesor sebelum mereka bertugas melakukan visitasi ke madrasah

12

Apakah BAP-S/M Kal Sel menentukan batas lama waktu bagi asesor untuk mevisitasi ke masing-masing sekolah

13

Apakah tim asesor untuk melaksanakan visitasi sebanyak 2 orang

14

Apakah BAP-S/M Kal Sel menetapkan hasil akreditasi sekolah/madrasah

15

Apakah BAP-S/M Kal sertifikat hasil akreditasi

16

Pemaparan hasil akreditasi dan rekomendasi tindak lanjut akreditasi sekolah/ madrasah yang dihadiri unsur Dinas Pendidikan Provinsi dan Kab/Kota, Kanwil Departemen Agama dan Kandepag Kab/Kota, LPMP dan, Dewan Pendidikan Provinsi.

17

Apakah Hasil akreditasi dan rekomendasi disampaikan kepada Sekolah/Madrasah yang diakreditasi.

18

Apakah Rekomendasi hasil akreditasi disampaikan kepada Sekolah/Madrasah yang 152

Sel

menerbitkan

diakreditasi. 19

Apakah Hasil akreditasi dan rekomendasi disampaikan kepada BAN-S/M. di Jakarta

20

Apakah Hasil akreditasi dan rekomendasi disampaikan kepada Pemda Provinsi melalui Disdik Provinsi

21

Apakah Hasil akreditasi dan rekomendasi disampaikan kepada Kanwil Depag Kal Sel.

22

Apakah Hasil akreditasi dan rekomendasi disampaikan kepada Pemda Kab/Kota melalui Disdik Kab/Kota. 23 Apakah Hasil akreditasi dan rekomendasi disampaikan kepada Kandepag Kab/Kota. 24 Apakah Hasil akreditasi dan rekomendasi disampaikan kepada LPMP

153

ANGKET UNTUK ASESOR Nama Asesor : Jenis Kelamin : L ( ) P ( ) beri silang sesuai pilihan Pendidikan terakhir : Pekerjaan : Unit Kerja/Instansi : Kapan Ibu/Bapak mulai di angkat menjadi asesor akreditasi S/M sejak tahun .................... Beri cek (tanda centang) pada alternatif jawaban yang sesuai menurut Bapak/Ibu No Pertanyaan Ya Tidak 1. Apakah Bapak/Ibu sebelum di angkat menjadi asesor telah mengikuti pelatihan asesor akreditasi S/M Bapak/Ibu sebelum bertugas 2. Apakah melakukan visitasi mendapat pembekalan dari Pengurus BAP S/M Kalimantan Selatan 3. Sebelum melakukan visitasi Bapak/Ibu mempelajari dan mencermati hasil evaluasi diri yang telah dilakukan oleh sekolah/madrasah 4. Sebelum visitasi apakah Bapak/Ibu memberikan catatan pada setiap komponen, sehingga memiliki pengetahuan awal tentang kondisi dan kinerja sekolah/madrasah 5. Sebelum visitasi Bapak/Ibu mencari tahu informasi awal tentang kondisi dan kinerja sekolah/madrasah Ketika akan bertugas melakukan visitasi 6. apakah Bapak/Ibu : 154

7. a. Mendapatkan surat tugas dari BAP S/M Kalimantan Selatan 8. b. Mendapat uang honor, uang akomudasi dan uang transportasi dari BAP S/M Kalimantan Selatan 9. c. Apakah uang honor, uang akomudasi dan uang transportasi Cukup dari BAP S/M Kalimantan Selatan 10. d. d. Mendapatkan dokumen/copy instrumen akreditasi sekolah/madrasah 11. e. Format perhitungan/skoring hasil visitasi 12. f. Format saran dan rekomendasi dari hasil visitasi 13. Apakah Bapak/Ibu melakukan visitasi ke sekolah/madrasah yang akan diakreditasi

14. Apakah Bapak/Ibu menemui kepala sekolah/madrasah dan warga sekolah/madrasah untuk menyampaikan tujuan visitasi 15. Apakah Bapak/Ibu membandingkan data instrumen evaluasi diri dengan kondisi nyata sekolah/madrasah melalui pengamatan, observasi kelas, wawancara, dan pencermatan ulang data pendukung. 16. Setelah melakukan verifikasi, tim asesor melakukan pertemuan dengan warga sekolah/madrasah. 17. Apakah pertemuan untuk mengklarifikasi berbagai temuan penting atau ketidaksesuaian 155

yang sangat signifikan antara fakta dengan data evaluasi diri. 18, Pada tahap klarifikasi temuan madrasah, Apakah Bapak/Ibu memberikan hak jawab untuk mengklarifikasi 19. Klarifikasi ini bukan merupakan langkah kompromi antara tim asesor dengan sekolah/madrasah untuk memperoleh peringkat akreditasi secara tidak benar 20. Masing-masing anggota tim asesor menyusun laporan individual yang memuat nilai dan catatan untuk masing-masing komponen 21. Laporan individual dijadikan bahan untuk didiskusikan bersama-sama dengan anggota tim asesor lainnya untuk menyusun laporan tentang pelaksanaan danhasil visitasi. 22. Dalam diskusi tersebut dibahas berbagai komponen, aspek, dan indikator akreditasi sesuai dengan hasil verifikasi, validasi, dan pendalaman data serta informasi untuk menetapkan laporan akhir dan perumusan rekomendasi 23. Laporan tim asesor mencakup: hasil penilaian visitasi yang dilengkapi pernyataan kepala sekolah/madrasah tentang pelaksanaan visitasidan saran-saran pembinaan, pengembangan, dan peningkatan kinerja sekolah/madrasah 24. Laporan tim asesor dilengkapi individu masing-masing asesor 156

laporan

Pertanyaan Essay. Petunjuk : Jawablah pertanyaan di bawah ini 1. Apa saja hambatan pelaksanaan akreditasi madrasah pada tahun 2014.

2. Apa saja saran untuk perbaikan pelaksanaan akreditasi madrasah pada masa yang aka datang ?

157

ANGKET UNTUK BADAN AKREDITASI PROPINSI KALSEL I. Petunjuk Pengisian Angket a. Beri tanda ceklis pada alternatif jawaban yang dianggap sesuai dengan pilihan Bapak pada kolom yang sudah tersedia di dalam angket ini b. Isi jawaban pada lembar angket ini pada pertanyaan yang diajukan. II. Pertanyaan Angket No Pertanyaan

Ya

1. BAP-S/M menyusun perencanaan jumlah dan alokasi sekolah/madrasah yang akan diakreditasi dengan koordinasi Disdik Provinsi dan Kanwil Depag mengumumkan kepada 2. BAP-S/M sekolah/madrasah untuk menyampaikan usul untuk diakreditasi Provinsi/Kab/Kota dan 3. Disdik Kanwil/Kandepag mengusulkan daftar nama dan alamat sekolah/madrasah yang akan diakreditasi 4. BAP-S/M mengirimkan Instrumen Evaluasi Diri ke sekolah/ mad-rasah 5. Sekolah/Madrasah melakukan evaluasi diri 6. Sekolah/Madrasah mengirimkan format hasil evaluasi diri ke BAP-S/M 7. BAP-S/M menentukan kelayakan visitasi 8.

Bila menemukan S/M tidak layak apakah divisitasi apakah BAP mengirim Surat penjelasan kepada sekolah/madrasah untuk perbaikan 158

Tidak

9. Laporan Akreditasi yang berisi: (a) Profil Sekolah/Madrasah, 10 (b) Kekuatan dan kelemahan, dan 11 (c) Rekomendasi

BAP-S/M melakukan paparan hasil akreditasi dan rekomendasi tindak lanjut akreditasi sekolah/ madrasah yang dihadiri unsur: 12 a.Dinas Pendidikan Provinsi dan Kab/Kota. 13 b.Kanwil Departemen Agama dan Kandepag Kab/Kota. 14 c. LPMP dan 15

d.Dewan Pendidikan Provinsi.

BAP-S/M menyampaikan hasil pelaksanaan akreditasi sekolah/ madrasah dan rekomendasi tindak lanjut kepada: 16 a. Sekolah/Madrasah. 17 b. BAN-S/M. 18 c. Pemda Provinsi melalui Disdik Provinsi dan Kanwil Depag. 19 d. Pemda Kab/Kota melalui Disdik Kab/Kota 20 e. LPMP 21 f. Kantor Kementerian Agama Kab/Kota,

1.Bagaimana proses pembentukan organisasi Badan Akreditasi Propinsi Kalimantan Selatan 2.Bagaimana mekanisme pendanaan BAP : a. Sumber dana b.Besaran dana c. Prosedur pengusulan dan pertanggung jawaban 159

d.Rincian komponen pembiayaan 3.Bagaimana mekanisme penentuan Madrasah yang ditunjuk untuk di akreditasi setiap tahun 4.Apa kreteria yang digunakan untuk menentukan Madrasah yang akan di akreditasi 5. Bagaimana mekanisme penunjukkan asessor akreditasi BAP Kal Sel 6. Apa saja kreteria seseorang sehingga dapat ditunjuk menjadi asessor akreditasi. 7. Apa saja kelengkapan yang disiapkan oleh BAP Kal Sel ketika akan menugaskan asessor melakukan visitasi ke madrasah yang ditetapkan untuk di akreditasi. 8. Bagaimana monitoring pelaksanaan visitasi oleh asessor yang ditugaskan di Sekolah/Madrasah

160

ANGKET UNTUK SEKOLAH/MADRASAH A. Petunjuk 1.Isilah angket ini sesuai dengan apa adanya. 2.Pada pertanyaan terbuka maka dimohon responden menjawab dengan mengisi ruang jawaban yang sudah tersedia. 3.Pada pertanyaan tertutup (alternatif jawaban sudah disediakan) beri ceklis pada alternatif jawaban yang sesuai dengan kenyataan yang ada di Madrasah Aliyah tempat Bapak/Ibu bekerja. B. Petanyaan Nama Madrasah : Status Madrasah : ( ) Negeri ( ) Swasta Berdiri tahun : Alamat Sekolah : Nama Kepala Sekolah: ( Seluruh profil sekolah diphoto copi atau copi file ) No

Pertanyaan

1. Apakah Bapak/Ibu mendapat pengumuman dari BAP-S/M Kal-Sel/ Kantor Kementerian Agama yg mengumumkan kepada sekolah/ madrasah untuk menyampaikan usul untuk diakreditasi. 2. Sebelum di akreditasi apakah Madrasah Aliyah Bapak/Ibu mendapat penjelasan/petunjuk tentang cara mengisi borang akreditasi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten 3. Sebelum di akreditasi apakah Madrasah Aliyah Bapak/Ibu mendapat penjelasan/petunjuk tentang cara mengisi borang akreditasi dari Unit Pelaksana Akreditasi ( UPA Kabupaten/Kota) 161

Ya Tidak

4. Sebelum di akreditasi apakah Madrasah Aliyah Bapak/Ibu mendapat penjelasan/petunjuk tentang cara mengisi borang akreditasi dari Pengawas Sekolah 5. Apakah sebelum di akreditasi kepala sekolah/Yayasan mendaftarkan sendiri meminta untuk diakreditasi kepada Kantor Kementerian Agama Kab/Propinsi 6. Apakah ketika diakreditasi, Madrasah Bapak/Ibu sudah mendapat sertifikasi sebelumnya. Kalau Ya, akreditasi sebelumnya A, B, C, D, (lingkari yang sesuai) 7. Apakah di Madrasah membentukan Panitia Pengisian Borang Akreditasi 8. Adakah kepala Madrasah memberikan penjelasan tentang pengisian Borang Akreditasi kepada Tim Penyusun Borang Akreditasi 9. Apakah Madrasah memiliki buku Petunjuk Teknis Akreditasi 10. Apakah Madrasah memiliki Pendukung Akreditasi

buku

11. Apakah BAP-S/M mengirimkan Evaluasi Diri ke sekolah/madrasah

Data

Instrumen

12. Apakah Sekolah/Madrasah melakukan evaluasi diri 13. Apakah Sekolah/Madrasah mengirimkan format hasil evaluasi diri ke BAP-S/M Kal Sel 14. Apakah Tim Asesor mencocokkan antara borang yang ditulis dengan bukti fisik yang ada di madrasah. 162

15. Apakah Tim Asesor mengobservasi sarana dan prasarana yang dimiliki 16. Apakah Tim Asesor mengobservasi guru yang sedang mengajar 17. Setelah melakukan verifikasi, tim melakukan pertemuan dengan sekolah/madrasah.

asesor warga

18. Isi Pertemuan untuk mengklarifikasi berbagai temuan penting atau ketidaksesuaian yang sangat signifikan antara fakta dengan data evaluasi diri. 19. Pada tahap klarifikasi temuan ini, sekolah/madrasah diberi hak jawab untuk mengklarifikasi 20. Klarifikasi ini bukan merupakan langkah kompromi antara tim asesor dengan sekolah/madrasah untuk memperoleh peringkat akreditasi secara tidak benar. 21. Asesor melakukan wawancara dengan suasana yang kondusif. 22. Asesor menghindari kesepakatan bargaining dalam arti negatif.

atau

23. Asesor tidak mendebat argumentasi disampaikan Tim Madrasah.

yang

24. Asesor tidak menggurui Tim Madrasah. 25. Asesor menampakkan diri berkedudukan lebih tinggi. 26. Asesor Bersahabat profesional.

dan

tidak

membantu

27. Asesor Menghindari suasana menekan. 163

merasa secara

28. Asesor Tidak mengada-ada. 29. Asesor Tidak meminta sesuatu di luar keperluan akreditasi. 30. Asesor Menyesuaikan diri dengan budaya setempat 31. Asesor Menunjukkan adanya kekompakan tim 32. Asesor Datang tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. 33. Asesor Menunjukkan surat tugas meskipun tidak diminta. 34. Asesor Menyampaikan secara jelas mengenai tujuan, mekanisme, dan jadwal visitasi. 35. Asesor Berpakaian rapi dan sopan. 36. Apakah Kepala Sekolah mengetahui rekomendasi dari hasil akreditasi

apa

37. Apakah setelah akreditasi ada pembinaan dari pengawas atau kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten/Propinsi berdasarkan hasil akreditasi 1.Bagaimana pandangan Bapak terhadap pelaksanaan akreditasi madrasah (penting tidaknya, tujuannya)………………………. 2.Berapa lama waktu antara pemberitahuan bahwa Madrasah Aliyah Bapak/Ibu diakeditasi dengan masa kedatangan Tim Asesor Akreditasi : ...................... hari. 3.Siapa yang memberitahu bahwa Madrasah Bapak ditunjuk sebagai peserta akreditasi tahun 2014. ................................ 4.Kapan waktu tgl ...........bulan...................................... dan tahun 2014 pelaksanaan akreditasi 164

5.Berapa orang tim Assesor akreditasi BAP Kal-sel yang datang ke madrasah Bapak ( ........) orang 6.Berapa lama Tim Asesor melakukan ferivikasi borang akreditasi di sekolah Bapak/Ibu ............jam hari pertama dan ...........jam hari kedua (Tulis jumlah jam nya) Misalnya hari pertama 3 jam hari kedua 2 jam. 7.Dari mana dana akreditasi itu diperoleh ................................ 8.Adakah Dukungan Komite/Yayasan ( ) Ya ( ) Tidak Kalau Ya dukungan dalam bentuk apa……….. 9.Apa saja hambatan pelaksanaan akreditasi madrasah. a. .................................................................................... b. .................................................................................... c. .................................................................................... d. ....................................................................................

165

Mendapat dana dari DIPA IAIN Antasari Banjarmasin

Recommend Documents