BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR: 188/58/KEP/429.011/2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2017
Menimbang
:
Mengingat
:
BUPATI BANYUWANGI, bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan efektivitas persiapan serta pelaksanaan kebijakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi, perlu membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2017 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati. 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2017; 8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2017; 1
2
9.
Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 83 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2017; 10. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/213/KEP/ 429.011/2016 tentang Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2017.
Menetapkan :
MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2017.
KESATU
:
Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2017 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA
:
Membentuk Sekretariat TAPD yang membantu Tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2017 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
KETIGA
:
Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah: 1. Membantu Bupati dalam menyusun kebijakan Pemerintah Daerah berdasarkan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan; 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dinas dan lembaga teknis daerah; 3. Melaksanakan tugas mulai dari proses perencanaan, penyusunan APBD dan penyusunan perubahan APBD dan menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan menyetujui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD); 4. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah; 5. Menyusun rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD; 6. Melaksanakan koordinasi perencanaan antar unit satuan kerja dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan perumusan kebijakan di bidang pembangunan daerah dalam penyusunan Rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
3
7.
8.
9.
10. 11.
12. 13. 14.
15. 16.
17. 18.
19.
20. 21. 22.
Melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan serta penyelenggaraan administrasi di bidang Perlengkapan, Umum dan Protokol, Pemerintahan, Organisasi dan Hukum, Perekonomian, Kesejahteraan Masyarakat dan Humas; Mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan proses penyusunan Rancangan APBD mulai dari proses perencanaan, penyusunan APBD dan penyusunan perubahan APBD dan menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan APBD terhadap ruang lingkup koordinasi meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah se Kabupaten Banyuwangi Merumuskan kebijakan teknis di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah, dalam penyusunan Rancangan APBD dan perubahan APBD; Mengumpulkan materi penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD; Menyiapkan dan mengkoordinasikan dengan SKPD terkait data Pendapatan dan Belanja Daerah dalam penyusunan buku Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sampai dengan penetapan Peraturan Daerah tentang APBD serta perubahan APBD; Melaksanakan koordinasi dengan Biro Keuangan Provinsi Jawa Timur dan pengendalian dalam pelaksanaan APBD; Mengesahkan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD; Mencatat, menyajikan data perencanaan di bidang keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD dan perubahan APBD serta menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku; Menyajikan Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah; Melaporkan pelaksanaan APBD sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah daerah yang dapat dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan mengenai pengelolaan keuangan daerah; Memverifikasi DPA-SKPD dan DPPA-SKPD, di bidang Kode Rekening dan Anggaran Kas. Menyusun rencana dan pengolahan data kebutuhan pengadaan asset daerah untuk bahan penyusunan Rancangan APBD dan perubahan APBD; Menyusun rencana kebutuhan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah untuk diintegrasikan dan disinkronisasikan dalam rangka penyusunan rencana APBD; Menyusun standar harga belanja daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD dan perubahan APBD; Menyusun Pedoman Pelaksanaan APBD; Memverifikasi DPA-SKPD dan DPPA-SKPD di bidang Standar Harga;
4
23. Menyiapkan data rencana program peningkatan pelayanan kedinasan Bupati, Wakil Bupati serta Sekretaris Daerah dan rumah jabatan lainnya dalam penyusunan Rancangan APBD dan perubahan APBD; 24. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta menyusun Perubahan APBD terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 25. Pengumpulan bahan telaahan dan bahan pertimbangan untuk menyusun Peraturan Daerah terkait APBD; 26. Menelaah dokumen yang berkaitan dengan proses penyusunan Rancangan APBD, di antaranya yaitu Nota Kesepakatan KUA dan PPAS, Nota Kesepakatan Persetujuan RAPBD, konsideran pada Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD serta konsideran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan penjabaran perubahan APBD; 27. Melakukan koordinasi dengan Biro Hukum Provinsi untuk proses evaluasi APBD dan pengesahan APBD serta perubahan APBD; 28. Menyiapkan proses pengundangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD; 29. Menyiapkan data hasil penelitian dan Statistik dalam penyusunan Rancangan APBD dan perubahan APBD; 30. Menyiapkan data program dan kegiatan prioritas sesuai RPJMD; 31. Mengkoordinasikan serta menyiapkan data terkait perencanaan pembangunan dari setiap SKPD sebagai bahan penyusunan KUA dan perubahan KUA; 32. Mengkoordinasikan serta menyiapkan data terkait program dan kegiatan dari setiap SKPD sebagai bahan penyusunan PPAS dan perubahan PPAS; 33. Menyiapkan data perencanaan pembangunan Pekerjaan Umum, Perhubungan, tata ruang, tata guna tanah, energi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup serta pengembangan wilayah/kawasan dan pembangunan gedung sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD dan Perubahan APBD; 34. Menyiapkan data di bidang fisik dan prasarana sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD dan perubahan APBD; 35. Melaksanakan koordinasi dan memadukan rencana pembangunan Pekerjaan Umum, Perhubungan, tata ruang, tata guna tanah, energi, Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup serta pengembangan wilayah/kawasan dan pembangunan gedung yang disusun dinas daerah, instansi-instansi vertikal, kecamatan dan Badan-badan lain yang berada dalam lingkungan wilayah Kabupaten Banyuwangi.
5
KEEMPAT
:
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim dimaksud dalam diktum kesatu, antara lain: 1. Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah; 2. penyusunan standar satuan harga belanja daerah untuk Tahun berikutnya; 3. penyiapan dan penyusunan KUA dan PPAS; 4. Melaksanakan pembahasan KUA dan PPAS antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran DPRD sampai dengan penetapan; 5. Membuat Surat Edaran tentang penyusunan RKA-SKPD kepada SKPD yang disesuaikan dengan KUA dan PPAS yang telah disepakati DPRD sebagai bahan penyusunan RAPBD; 6. Memverifikasi RKA-SKPD terhadap indikator yang diajukan SKPD sehingga kesalahan kode rekening dalam penyusunan RAPBD dapat dihindari; 7. Menyiapkan dan menyusun Nota Keuangan Rancangan APBD; 8. Melaksanakan pembahasan antara TAPD dengan Badan Anggaran DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD; 9. Menyiapkan dokumen Rancangan APBD untuk dikirim ke Biro Keuangan Provinsi Jawa Timur untuk bahan evaluasi oleh Gubernur; 10. Melaksanakan evaluasi bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap diajukannya Raperda tentang APBD sehingga produk APBD tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku; 11. Menyiapkan dan menyusun tanggapan hasil evaluasi oleh Gubernur Jawa Timur terhadap Raperda APBD untuk disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur; 12. Menyiapkan dan merevisi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sesuai hasil evaluasi Gubernur Jawa Timur; 13. Menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk menetapkan Raperda menjadi Perda tentang APBD melalui Rapat Paripurna DPRD; 14. Menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupatitentang Penjabaran APBD Kabupaten Banyuwangi kepada Gubernur Jawa Timur, Dirjen BAKD Departemen Dalam Negeri dan Dirjen Evaluasi Pendanaan dan Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan RI di Jakarta; 15. Melaksanakan verifikasi DPA-SKPD; 16. Menyiapkan pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah mulai dari proses pencairan dana, realisasi sampai dengan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah;
6
17. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD per masing-masing SKPD baik dari sisi pendapatan maupun sisi belanja, sebagai bahan perubahan APBD dan penyusunan RAPBD tahun berikutnya; 18. Menyiapkan dokumen dan menyajikan data sebagai bahan proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 19. Memediatori dan memberikan penjelasan terhadap hal-hal yang terkait dengan pemeriksaan pelaksanaan APBD oleh Badan Pemeriksa Keuangan; 20. Menindaklanjuti atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan oleh BPK-RI terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 21. Melaksanakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD antara TAPD dengan DPRD; 22. Menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk menetapkan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD melalui Rapat Paripurna DPRD; 23. Menyampaikan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Banyuwangi kepada Gubernur Jawa Timur, Dirjen BAKD Departemen Dalam Negeri dan Dirjen Evaluasi Pendanaan dan Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan RI. KELIMA
:
Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan honorarium yang diterimakan setiap bulan per orang yang besarnya sebagai berikut: a. Penanggung jawab sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas jutarupiah); b. Wakil Penanggung jawab sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah); c. Ketua sebesar Rp.11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah); d. Wakil ketua I,II dan III masing-masing sebesar Rp.8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah); e. Sekretaris I sebesar Rp.10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus riburupiah); f. Sekretaris II sebesar Rp.5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); g. Bagi anggota yang menjabat sebagai Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Kepala Dinas Pendapatan sebesar Rp.6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); h. Bagi anggota yang menjabat sebagai Kasubbid Verifikasi dan Evaluasi Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah masing-masing sebesar Rp.6.000.000,00 (Enam juta rupiah);
7
i. Bagi anggota yang menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebesar Rp.5.500.00,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah); j. Bagi anggota yang menjabat sebagai Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp.5.250.00,00 (Lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); k. Bagi anggota yang menjabat sebagai: - Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; - Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah - Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; - Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; - Kasubbag Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi; Masing-masing sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah); l. Bagi anggota yang menjabat sebagai Kasubid Perencanaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kasubid Pelaporan dan Pertanggungjawaban Belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahsebesar Rp.3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah); m. Bagi anggota yang menjabat sebagai: - Kasubid Pelaporan dan Pertanggungjawaban Belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; - Kasubbid Pengeluaran Keuanganpada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; - Kasubbid Penerimaan Keuanganpada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Masing-masing sebesar Rp.3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). n. Bagi anggota yang menjabat sebagai: - Sekretaris Badan Pendapatan Daerah; - Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi; - Kasubag Administrasi Pembangunan selaku Plt. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Banyuwangi; - Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Banyuwangi; - Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
8
-
Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi; Masing-masing sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah). o. Bagi anggota yang menjabat sebagai: - Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi; - Kepala Bidang Kesejahteraan rakyat dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; - Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; - Kepala Bidang Penelitian Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; - Kepala Bidang Sarana, Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; masing-masing sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); p. Bagi anggota yang menjabat sebagai: - Kasubbag Penyusunan Program pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; - Kasubbid Inventarisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; - Kasubbid Pemeliharaan dan pengawasan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; - Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. masing-masing sebesar Rp.2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) q. Bagi anggota yang menjabat sebagai - Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah; - Kepala Bidang Validasi dan Penetapan pada Badan Pendapatan Daerah; - Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan pada Badan Pendapatan Daerah; masing-masing sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). r. Bagi anggota yang menjabat sebagai Kasubbid Pendidikan dan Kesehatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp.1.500.00,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); KEENAM
:
Sekretariat TAPD sebagaimana dimaksud pada diktum kedua diberikan honorarium setiap bulan per orang yang besarnya sebagai berikut:
9
A. Anggota Sekretariat 1. 3 (tiga) orang staf Bidang Anggaran pada Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah); 2. Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan pada Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan 1 (satu) orang staf Bidang Aset pada Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp.2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); 3. 1 (satu) orang staf Bidang Anggaran dan 1 (satu) orang Bidang Akuntansi pada Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah); 4. Kasi Aplikasi dan Tata Kelola Teknologi Informatika pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sebesar Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). B. Pelaksana Teknis Tim Pelaksana Teknis sesuai dengan diktum kedua diberikan honorarium yang diterimakan setiap melaksanakan tugas verifikasi Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) SKPD, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) SKPD per orang yang besarnya sebagai berikut : - Kasi Pengendalian Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Penataan Ruang; - Kasi Bangunan Gedung pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Penataan Ruang; - Kasi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Penataan Ruang; - Kasubbid Pertanian pada Badan perencanaan Pembangunan Daerah; - Kasubbag Analisa Kebutuhan dan Aset pada Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Banyuwangi; - Kasubbag Pengadaan dan Distribusi pada Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Banyuwangi; - Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan pada Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Banyuwangi; - Kasubbid Perencanaan Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah; - 2 (dua) orang staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. masing-masing sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). KETUJUH
:
Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2017.
10
KEDELAPAN :
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2017.
Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 3 Januari 2017 BUPATI BANYUWANGI, Ttd. H. ABDULLAH AZWAR ANAS
LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR : 188/58/KEP/429.011/2017 TANGGAL : 3 Januari 2017 SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2017 NO 1
JABATAN DALAM TIM 2
NAMA
KETERANGAN
3
4
1.
PENANGGUNG JAWAB
H. ABDULLAH AZWAR ANAS, M.Si
Bupati Banyuwangi
2.
WAKIL PENANGGUNG JAWAB
YUSUF WIDYATMOKO, S.Sos.
Wakil Bupati Banyuwangi
3.
KETUA
Drs. DJADJAT SUDRADJAT, MM, M.Si.
Plt. Sekretaris Banyuwangi
4.
WAKIL KETUA I
Dr. SUYANTO WASPO T.W., M.Si
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab Banyuwangi
5.
WAKIL KETUA II
CHOIRIL USTADI YUDAWANTO, SIP.
Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretaris Daerah Kab Banyuwangi
6.
WAKIL KETUA III Drs. AGUS SISWANTO, M.M.
Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Banyuwangi
7.
SEKRETARIS I
SAMSUDIN, S.E., M.Si.
Kepala Badan Keuangandan Aset Banyuwangi
8.
SEKRETARIS II
drh. BENNY HANDARWANTO
Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab Banyuwangi
9.
ANGGOTA
a. CAHYANTO HENDRI W, SE.
Kabid Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah Kab Banyuwangi
b. NITA YUNIANTI, SE.
Kasubid Verifikasi dan Evaluasi Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah Kab Banyuwangi
c. HAGNI NGESTI SRIREDJEKI, S.H., M.M.
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab Banyuwangi
d. AMIR HIDAYAT, S.K.M.,M.Si
Kabid Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab Banyuwangi
e. Dra. Hj. INDAH PRAHASTUTI, M.M.
Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah
f.
Kabid Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah Kab Banyuwangi
AGUSTINUS HARSONO, S.E., M.Si.
g. TANTO SULISTRIYONO, S.Sos.
1
Daerah
Kab
Pengelolaan Daerah Kab
Kabid Aset pada Badan Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah
2 1
2
3
4
h. INAYATUR ROBBANIYAH, S.IP.
Kabid Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah
i.
AANG MUSLIMIN S.,S.H.,M.H
Kasubbag Peraturan PerundangUndangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Banyuwangi
j.
DARMAWAN AGUNG N, S.Pi.
Kasubbid Perencanaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
k. FIRMAN HIDAYAT, S.E.
Kasubbid Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pendapatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab Banyuwangi
l.
DEWA MADE ALIT BS, S.Sos., ME
Kasubid Pelaporan dan Pertanggungjawaban Belanja pada BadanPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
m. WAHYUDI EKO PRASETYO, S.Sos.
Kasubid Pengeluaran Keuangan pada BadanPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
n. HENRY JANUAR B, SE
Kasubid Penerimaan Keuangan pada BadanPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
o. NAFIUL HUDA, S.Sos., M.Si.
Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
p. HENIK SETYORINI, AP., M.Si.
Kepala Bagian Umum Daerah Kab Banyuwangi
q. RIZA AL FAHROBY, ST., M.Sc.
Kasubag Administrasi Pembangunan selaku Plt. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Banyuwangi;
r.
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
SUDJANI, SH.
Sekretariat
s. Ir. HERU SANTOSO
Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan pembangunan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
t.
Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
Ir. PUDJO HARTANTO, M.AP.
u. R.R. NANIN OKTAVIANTIE, S.Sos., M.Si.
Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kab. Banyuwangi
v. Drs. SUNARTO
Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat dan pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangungan Daerah
w. Drh. MUH. LUKMANHADI
Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
x. Ir. PRASTYO HADI
Kepala Bidang Penelitian Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3 1
2
3 y. EDI PURNOMO, S.T.,
4 Kepala Bidang Sarana, Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
z. M.M.HIMLINA, S.Sos.
Kasubbag Penyusunan Program pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
aa. KWARTIKA DYAH W, SE.
Kasubbid Inventarisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
bb. HELMI HIDAYAT, SE.
Kasubbid Pemeliharaan dan Pengawasan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
cc. HARINI BUDI RAHAYU, SH.
Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
dd. Drs. SISWOYO
Kepala Bidang PBB dan BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah
ee. TEDDY RADIANSYAH, S.STP.
Kepala Bidang Validasi dan Penetapan pada Badan Pendapatan Daerah
ff. EDY BASUKI, SE.
Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan pada Badan Pendapatan Daerah
gg. LUSI HERAWATI, S.E.,M.Sc.
Kasubbid Pendidikan dan Kesehatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab Banyuwangi
BUPATI BANYUWANGI, Ttd. H. ABDULLAH AZWAR ANAS
LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR : 188/58/KEP/429.011/2017 TANGGAL : 3 Januari 2017 SUSUNAN DAN PERSONALIA SEKRETARIAT TAPD KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2017
NO 1
JABATAN DALAM TIM 2
NAMA
KETERANGAN
3
4
1.
Penanggung Jawab
SAMSUDIN, S.E., M.Si.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab Banyuwangi
2.
Anggota
a. EVY SUYONO, S.E
Staf Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
b. SUYOKO, S.AP.
Staf Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
c. TITIN IRAWATI
Staf Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
e. LUSIYATI, S.STP.
Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
f. ABDUL KARIM
Staf Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
h. BAHRUDIN NAFIK, SP.
Staf Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
i. ROMA DAHLIASEVA
Staf Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
j. SUMBER HARI HARTONO, S.KOM
Kasi Aplikasi dan Tata Kelola Teknologi Informatika pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
a. TONY PRASANTO A.,ST.,MT.
Kasi Pengendalian Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Penataan Ruang
b. MOH. MAHFUD, S.Sos.
Kasubbid Perencanaan Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah
c. GANEFO CAHYADI
Kasubbag Analisa Sekretariat Daerah Kab. Banyuwangi
d. NAWARI, S.Sos.
Kasubbag Pengadaan pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kab. Banyuwangi
e. KHOIRUL HIDAYAT, S.STP.
Kasubbag
3.
Pelaksana Teknis
Evaluasi Dan Pelaporan pada Bagian Pembangunan Sekretariat daerah Kab. Banyuwangi Pembangunan
2 1
2
3 f.
4
MEYLIA MAHARANI, ST.
Kasi Bangunan Gedung pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Penataan Ruang
g. WAHYUDIYONO, ST.
Kasi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Penataan Ruang
h. HITA DHATU KADYA LOKA, S.Pt.
Kasubbid Pertanian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
i.
DIAN PANCAWATI, S.Sos.
Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
j.
YATI MUSTIKA, SE.
Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BUPATI BANYUWANGI, Ttd. H. ABDULLAH AZWAR ANAS
