2
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009, jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008 ; 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009.
Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 12 Agustus 2008. MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebut DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disebut DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 6. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
3
7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara pemilihan umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pasal 2 (1) Kendaraan bermotor adalah kendaraan dinas operasional KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai sarana mobilitas untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009.
(2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. kendaraan roda empat ;dan b. kendaraan roda dua. (3) Masa penggunaan kendaraan dinas operasional KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman kepada peraturan perundangan yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik negara.
BAB II PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR Bagian Kesatu Kendaraan Roda Empat Pasal 3 (1) Pengadaan kendaraan bermotor roda empat sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, diperuntukkan untuk KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. (2) Alokasi kendaraan bermotor roda empat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut : a. KPU sebanyak 7 (tujuh) unit; b. KPU Provinsi masing-masing 1 (satu) unit; c. KPU Kabupaten/Kota masing-masing 2 (dua) unit. (3) Peruntukkan kendaraan roda empat sebanyak 7 (tujuh) unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, untuk 7 (tujuh) orang anggota KPU. (4) Peruntukkan kendaraan roda empat sebanyak 1 (satu) unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, untuk operasional Sekretariat KPU Provinsi; (5) Peruntukkan kendaraan roda empat sebanyak 2 (dua) unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diatur sebagai berikut : a. 1 (satu) unit untuk operasional anggota KPU Kabupaten/Kota; b. 1 (satu) unit Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
Pasal 4 (1) Spesifikasi teknis kendaraan bermotor roda empat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut : a. b. c. d. e. f.
Jenis kendaraan Kapasitas silinder Jumlah silinder Distribusi bahan bakar Bahan bakar Tahun Perakitan
: : : : : :
Minibus/Sedan/SUV 1.800 – 2.500 cc 4 (empat) silinder Electronic Fuel Injection (EFI) Bensin/Solar 2008
4
g. h. i. j.
Kapasitas Penumpang Transmisi Accesoris Cat
: : : :
4 (empat) orang Automatic/Manual 5 (lima) kecepatan/speed Standar pabrikan Solid/Metalic
(2) Kelengkapan kendaraan bermotor roda empat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : a. Velg berikut ban cadangan b. Kunci kontak cadangan 1 (satu) buah c. Toolkit lengkap d. Safety Belt e. Kotak PPPK f. Dongkrak g. Segitiga pengaman
Pasal 5 (1) Spesifikasi teknis kendaraan bermotor roda empat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c adalah sebagai berikut : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
Jenis kendaraan Kapasitas silinder Jumlah silinder Distribusi bahan bakar Bahan bakar Tahun Perakitan Kapasitas Penumpang Transmisi Accesoris Cat
: : : : : : : : : :
Minibus 1.300 – 1.800 cc 4 (empat) silinder Carburator/Electronic Fuel Injection (EFI) Bensin/Solar 2008 4 (empat) sampai 8 (delapan) orang Manual 5 (lima) kecepatan/speed Standar pabrikan Solid/Metalic
(2) Kelengkapan kendaraan bermotor roda empat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : a. Velg berikut ban cadangan b. Kunci kontak cadangan 1 (satu) buah c. Toolkit lengkap d. Safety Belt e. Kotak PPPK f. Dongkrak g. Segitiga pengaman
Bagian Kedua Kendaraan Roda Dua Pasal 6 (1) Pengadaan kendaraan bermotor roda dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, diperuntukkan untuk KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. (2) Alokasi kendaraan bermotor roda dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut : a. KPU sebanyak 20 (dua puluh) unit; b. KPU Provinsi masing-masing sebanyak 5 (lima) unit; c. KPU Kabupaten/Kota masing-masing sebanyak 5 (lima) unit. (3) Peruntukkan kendaraan roda dua sebanyak 20 (dua puluh) unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diatur oleh Sekretaris Jenderal KPU. (4) Peruntukkan kendaraan roda dua sebanyak 5 (lima) unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur oleh Sekretaris KPU Provinsi.
5
(5) Peruntukkan kendaraan roda dua sebanyak 5 (lima) unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diatur oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota
Pasal 7 Spesifikasi teknis kendaraan bermotor roda dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, adalah sebagai berikut : a. b. c. d. e. f. g. h. i.
Jenis kendaraan Mesin Isi silinder Sistem pengapian Bahan bakar Tahun Perakitan Kapasitas Penumpang Transmisi Kelengkapan
: : : : : : : : :
Sepeda Motor 4 (empat) tak 100 - 200 cc CDI Bensin 2008 2 (dua) orang Kopling/Non Kopling Toolkit lengkap
BAB III PELAKSANAAN PENGADAAN Pasal 8 Pengadaan kendaraan bermotor roda empat dan roda dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan Pasal 6, berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU, dengan ketentuan sebagai berikut : a. norma pengadaan memperhatikan prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab; b. standar pengadaan memperhatikan spesifikasi teknis yang tidak mengarah kepada merk tertentu; c. prosedur pengadaan mempedomani tata cara, dan metode pengadaan barang dan jasa instansi Pemerintah; d. kebutuhan meliputi jenis, macam, dan jumlah.
Pasal 9 Lokasi pengadaan kendaraan bermotor roda empat dan roda dua ditetapkan sebagai berikut : a. Kendaraan bermotor roda empat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan kendaraan bermotor roda dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh KPU; b. Kendaraan bermotor roda empat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan kendaraan bermotor roda dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh KPU Provinsi; c. Kendaraan bermotor roda empat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dan kendaraan bermotor roda dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota.
Pasal 10 Pelaksana pengadaan kendaraan bermotor roda empat dan kendaraan bermotor roda dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditetapkan sebagai berikut : a. Kendaraan bermotor roda empat dan kendaraan bermotor roda dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal KPU;
