2 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota; 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota; 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009, jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008. 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009.
Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 12 Agustus 2008 MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN PERANGKAT TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebut DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disebut DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 6. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
3
7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara pemilihan umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pasal 2 (1) Perangkat teknologi informasi adalah sarana atau perangkat personal computer dan kelengkapannya yang digunakan untuk pendataan dan operasional di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, dalam menunjang kelancaran penyelenggaran pemilihan umum tahun 2009; (2) Perangkat teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. b. c. d. e. f. g.
personal computer/notebook; printer; faximile; hub/switch; faximile; scanner; UPS.
(3) Perangkat teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung dengan satu jaringan Local Area Network (LAN) ditingkat lokal di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Hubungan antar KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terhubung dengan jaringan Wide Area Network (WAN) yang sarana komunikasinya disediakan KPU. (4) Masa penggunaan perangkat teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman kepada peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik negara.
BAB II PENGADAAN PERANGKAT TEKNOLOGI INFORMASI Pasal 3 (1) Pengadaan perangkat teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), diperuntukkan untuk KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten Kota; (2) Alokasi perangkat teknologi informasi sebagai berikut :
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan
a. KPU sebanyak150 (seratus lima puluh) unit; b. KPU Provinsi masing-masing sebanyak 5 (lima) unit; c. KPU Kabupaten/Kota masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) unit;
Pasal 4 Spesifikasi teknis perangkat teknologi informasi sebagaima dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), adalah sebagai berikut : (1) Komputer.
Processor
: Core 2 Duo atau setara. Min. 2 Ghz, FSB 1333, L2 4MB
Motherboard
: Intel Q35, DDR2, 4Pclex16, 4SATA, 10USB, Audio, LAN, VGA, ATX atau setara
4
Operating System
: Windows XP Original/OEM atau setara
Graphics
: VGA Integrated Graphics Media Acceletor 3100 DVMT up to 512 MB atau setara
RAM
: Up to DDR 2 RAM up to 2 GB
Hard Drive
: Up to 160 GB (7200 rpm) SATA
I/O device
: DVD-RW, Modem 56 Kbps Internal, Fax Modem, LAN Integrated 100/1000 Mbps Mouse pad, 32 in 1 card reader
Slot provided
: 3 x USB 2.0,1 x PCI Express 16x,1 x PCI Express 1x, 1 x PCI, 1 x Serial, 1 x Parallel, 1 x VGA, 1 x RJ-45
Monitor
: Min. LCD 15”
Keyboard
: PS/2 USB Multimedia K/B
Mouse
: PS/2 USB optical scroll mouse
Chasing
: Tower ATX, Power Supply up to 450 Watt
Warranty
: Min. 2 years warranty parts and service
(2) Notebook
Processors
: Manufacture Intel, Type Centrino Core 2 Duo T7100, Speed up to 2 GHz atau setara
Video
: Graphics type WXGA, RAM 256 MB atau setara
Operatign System
: Windows XP Pro SP2 atau setara
Display
: Type TFT, Min. 14” atau setara
RAM
: 2 GB DDR2 SDRAM (expandable up to 4 GB)
Hard drive
: Up to 120 GB (7200 rpm), SATA atau setara
Modem
: Protocol V.92, Transfer rate 56 kbps, type fax, Type modem (analog) atau setara
Optical drive
: DVD-RW speed up to 12x
I/O device
: Port replication, AC Adapter, RJ-11, RJ-45, USB 2.0, Bluetooth, External display, External Microphone/Line Out, Headphone/Line Out, S-Video Out
Networking
: Networking Protocol Bluetooth, Networking Protocol Gigabit Ethernet, Networking Protocol IEEE 802.
Warranty
: Up to 3 years warranty parts and service
(3) Printer Jenis Spesifikasi
: Dot matrix/Ink jet atau setara : 600 dpi, 12 ppm atau setara
(4) UPS Kapasitas Baterai kering Backup time Output Power Voltage Input Power Voltage
: 500 – 600 VA : 7 AH : 15 – 30 menit : 220 V : 210 V – 240 V, include stabilisator
5 (5) Scanner Type Interface Resolusi scan Scan area Konsumsi daya
: Sheetfed : USB 2.0 : Up to 600 dpi (dot per inch) : maksimal 21,5 x 35,5 cm : maksimal 35 Watt
(6) Switch/Hub Ports Media Interface
: 5 autosensing 10/100 Ethernets : 10/100BASE-TX/RJ-45 atau setara
(7) Fax Fax Memory Battery Backup Other feature
Auto document feeder Memory
: Up to 100 pages atau setara : Up to 3 hours : Duplex transmission/Reception, Memory Lock Reception, Collating, PC Fax (optional) : Up to 20 sheets : Up to 8 MB atau setara
BAB III PELAKSANAAN PENGADAAN Pasal 5 Pelaksanaan pengadaan perangkat teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU, dengan ketentuan sebagai berikut : a. norma pengadaan memperhatikan prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab; b. standar pengadaan memperhatikan spesifikasi teknis yang tidak mengarah kepada merk tertentu; c. prosedur pengadaan mempedomani tata cara, dan metode pengadaan barang dan jasa instansi Pemerintah; d. kebutuhan meliputi jenis, macam, dan jumlah.
Pasal 6 Lokasi pengadaan perangkat teknologi informasi dan kelengkapannya ditetapkan sebagai berikut : a. Perangkat teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat dilaksanakan di KPU;
(2) huruf a,
b. Perangkat teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat dilaksanakan di KPU Provinsi;
(2) huruf b,
c. Perangkat teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat dilaksanakan di KPU Kabupaten/Kota;
(2) huruf c,
