MEMBERS ALERT
Agustus 2014
MEMBERS ALERT Dewan Pengurus Nasional
Permata Kuningan Lantai 10 Jl. Kuningan Mulia Kav.9C Guntur-Setiabudi, Jakarta 12980 Telp: +6221 8378 0824 (Hunting) Fax: +6221 8378 0823/ 8378 0746 Email:
[email protected]
YOUR BUSINESS PARTNER IN INDONESIA
Kementerian Perdagangan Rilis Layanan Baru Bagi Pelaku Usaha JAKARTA, Kemendag.go.id - Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri merilis layanan baru yang dikhususkan bagi para pelaku usaha dan pemerintah daerah, dalam rangka pembinaan iklim usaha. Layanan tersebut bernama Konsultasi Usaha. Konsultasi usaha disiapkan untuk melayani dunia usaha yang berkepentingan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan terkait pembinaan iklim usaha. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Srie Agustina mengungkapkan dari layanan ini diharapkan Pemerintah dan pelaku usaha dapat bersama-sama menginterpretasikan berbagai regulasi pembinaan iklim usaha secara lebih baik. Dirinya juga menyampaikan Konsultasi Usaha ini diharapkan dapat menjawab tantangan yang ada selama ini, di mana regulasi untuk membangun iklim usaha semakin kompleks sehingga Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus, dengan membantu para pelaku usaha dalam menginterpretasikannya.
“Kami juga berharap, dunia usaha nantinya bisa menjadikan layanan ini sebagai alternative dispute resolution dimana tim kami akan bertindak sebagai mediator jika suatu permasalahan disepakati untuk diselesaikan melalui cara mediasi,” tutur Dirjen PDN. Layanan Konsultasi Usaha ini merupakan wujud komitmen dalam menjalankan spirit yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. “Azas kesederhanaan” adalah salah satu prinsip yang diterapkan di dalam UndangUndang Perdagangan. “Layanan Konsultasi Usaha ini sejalan dengan azas kesederhanaan yang diartikan pemerintah harus memberikan kemudahan pelayanan bagi pelaku usaha serta kemudahan dalam memberikan informasi yang benar kepada masyarakat,” ucap Srie Agustina. Selain itu, pembentukan layanan ini juga dipicu oleh meningkatnya ragam permasalahan yang muncul di dunia usaha dalam merespon regulasi yang diberlakukan oleh Pemerintah. “Peraturan perundang-
undangan di bidang pembinaan usaha, belum seluruhnya berjalan sebagaimana yang diharapkan. Diperlukan treatment khusus melalui wadah Konsultasi Usaha ini,” imbuhnya. Untuk mendapatkan layanan Konsultasi Usaha ini, Direktur Bina Usaha Perdagangan Fetnayeti menjelaskan pemohon dapat menyampaikannya melalui surat ke Direktorat Bina Usaha Perdagangan atau email ke
[email protected] atau faks ke 021-3858188. “Kami juga akan menyiapkan kanal khusus di website Kemendag untuk menampung permohonan konsultasi usaha, Permohonan sekurang-kurangnya berisi tentang masalah yang akan dikonsultasikan, peraturan yang menjadi dasar permasalahan yang akan dikonsultasikan, serta alternatif solusi yang diharapkan” tukas Fetnayeti. www.kemendag.go.id
MEMBERS ALERT
| Agustus 2014
2
Kementerian Perindustrian Siapkan Langkah Strategis Sektor Industri Hadapi MEA 2015 Kemenperin.go.id - Dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir 2015, Kementerian Perindustrian menyiapkan berbagai langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan industri nasional. Selain itu, pelaku usaha juga diharapkandapat mempersiapkan diri meningkatkan daya saing produknya untuk menghadapi MEA 2015 sehingga akan mampu menghadapi persaingan yang semakin kompetitif di antara negara ASEAN baik dalam rangka mengisi pasar ASEAN maupun pasar dalam negeri. Demikian disampaikan Menteri Perindustrian Mohamad S Hidayat dalam sambutannya pada acara Pembukaan ASEAN Small Medium Enterprises (SMEs) Expo 2014 di Batam. Kemenperin menyiapkan berbagai langkah strategis dalam rangka mendukung implementasi empat pilar MEA 2015, yaitu: Pilar 1, terbentuknya pasar dan basis produksi tunggal di ASEAN. Pada pilar ini, 2
1M.Foto: tempo.co
Kemenperin melakukan penyusunan Rancangan StandarNasional Indonesia (RSNI) untuk produk-produk IKM serta fasilitasi IKM dalam penerapan SNI wajib seperti SNI wajib mainan anak, pakaian bayi, dan helm; Pilar 2, kawasan berdaya saing tinggi. Kemenperin membentuk Pusat Manajemen Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Timnas Penanggulangan dan Pelanggaran HKI, serta sentra dan klinik HKI. Pilar 3, kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata. Kemenperinmelakukan pembinaan dan pemberdayaan IKM melalui bimbingan dan pelatihan teknis produksi, penguatan sentra IKM, pelatihan SDM industri, fasilitasi permesinan dan standarisasi produk, serta dukungan akses pasar IKM. Pilar 4, integrasi dengan perekonomian dunia. Kemenperin berperan aktif dalam perundingan dan kerjasama dengan ASEAN dan mitramitranya, serta fasilitasi dan promosi
investasi. Selanjutnya, dalam rangka menghadapi MEA 2015, sektor-sektor industri yang menjadi unggulan dikelompokkan ke dalam dua sektor, yaitu sektor yang dikembangkan untuk menguasai pasar ASEAN dan untuk menguasai pasar dalam negeri. Untuk menguasai pasar
ASEAN, fokus pengembangan pada sembilan sektor, yaitu: industri berbasis agro (CPO, kakao, dan karet); industriikan & produk olahannya; industri tekstil & produk tekstil; industri alas kaki (sport shoes) & produk kulit; industri furnitur; industri makanan & minuman; industri pupuk & petrokimia; industri mesin & peralatannya; serta industri logam dasar besi & baja. Sedangkan, untuk menguasai pasar dalam negeri, fokus pengembangan pada tujuh sektor, yaitu: industri otomotif, elektronika konsumsi, semen, pakaian jadi, alas kaki (casual shoes), furnitur, serta makanan & minuman. www.kemenperin.go.id
Kadin Harapkan Peran Outsourcing Ditingkatkan Hadapi MEA 2015
Foto: setkab.go.id
JAKARTA, Bisnis.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) berharap tenaga outsourcing mampu bersaing dengan tenaga kerja asing dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015.
Wakil Ketua Komite Tetap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Kadin Iftida Yasar mengatakan pemerintah perlu menyiapkan tenaga outsourcing dari aspek penguasaan bahasa dan keterampilan yang dibutuhkan dalam berbagai aspek industri.
dibandingkan dengan tenaga kerja lokal. Menurutnya, pemerintah sebaiknya melakukan perjanjian bilateral dengan negara penyedia tenaga kerja dengan menyetarakan kompetensi dengan Indonesia yaitu penguasaan bahasa Indonesia.
“Beberapa industri lebih memperkerjakan orang asing karena membutuhkan kecepatan bekerja dan kemampuan berbahasa Inggris. Jadi tidak menghambat komunikasi antara pekerja dan manajemen,” katanya Bisnis.com, Kamis (3/7/2014). Dia mencontohkan terdapat banyak restoran dari Jepang dan Korea di Indonesia. Pemiliknya menurut Iftida, lebih memilih pekerjanya dari negara asalnya
Dia berharap dengan diberlakukannya MEA 2015, pemerintah tidak terlena dengan status tenaga outsourcing lokal yaitu dengan memberikan pelatihan dan pendidikan yang berkesinambungan. “MEA 2015 sudah di depan mata itu ancaman terbesar.” www.bisnis.com
MEMBERS ALERT
| Agustus 2014
3
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II-2014 Tumbuh 5,12 Persen JAKARTA, BPS.go.id - Pertumbuhan Indonesia yang diukur berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku pada triwulan II-2014 mencapai Rp2.480,8 triliun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan 2000 mencapai Rp724,1 triliun. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diukur berdasarkan kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) pada triwulan II-2014 dibanding triwulan I2014 mencapai 2,47 persen (q-to-q) dan apabila dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun 2013 mengalami pertumbuhan 5,12 persen (y-ony). Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia semester I-2014 dibandingkan dengan semester I-2013 tumbuh 5,17 persen (c-to-c).
FAST FACTS
23,75% Sektor Industri Pengolahan mendominasi struktur PDB triwulan II-2014.
58,7% Kelompok provinsi di Pulau Jawa mendominasi kontribusi PDB dalam struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada triwulan II-2014. INFORMASI LEBIH LANJUT Berita Resmi Statistik No. 63/08/Th. XVII, 5 Agustus2014: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II-2014, bisa diunduh di: http://www.bps.go.id/brs_file/pdb_05agus14.pdf
Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi triwulan II-2014 dibandingkan triwulan II2013 (y-on-y) didorong oleh hampir semua sektor. Pertumbuhan tertinggi dicapai Sektor Pengangkutan dan Komunikasi yang tumbuh sebesar 9,53 persen. Sementara bila dibandingkan dengan triwulan I-2014 (q-to-q), pertumbuhan tertinggi dicapai Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 4,17 persen. Pertumbuhan semester I-2014 dibanding semester I-2013 (c-to-c) didukung oleh semua sector, kecuali Sektor Pertambangan dan Penggalian yang mengalami penurunan sebesar 0,21 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar 9,87 persen. Struktur PDB triwulan II-2014 didominasi oleh Sektor Industri Pengolahan, Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan dan Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran masing-masing memberikan kontribusi sebesar 23,75 persen, 14,84 persen, dan 14,61 persen. Pertumbuhan PDB pada triwulan II-2014 dibandingkan dengan triwulan I-2014 (q-to-q) sebesar 2,47 persen ditopang oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang tumbuh sebesar 1,50 persen; sementara Pengeluaran Konsumsi Pemerintah meningkat 25,39 persen; Pembentukan Modal Tetap Bruto 4,61 persen; Ekspor Barang dan Jasa 2,14 persen; dan Impor Barang dan Jasa 5,32 persen. Dibandingkan dengan triwulan II-2013 (y-ony), ekonomi tumbuh 5,12 persen didukung Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang tumbuh 5,59 persen; Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto yang tumbuh 4,53 persen. Sedangkan komponen pengeluaran PDB yang lain mengalami kontraksi pertumbuhan. Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah tumbuh minus 0,71 persen, dan Komponen Ekspor Barang dan Jasa minus 1,04 persen.
Pertumbuhan ekonomi semester I-2014 terhadap semester I-2013 (c-to-c) sebesar 5,17 persen didukung Komponen Konsumsi Rumah Tangga yang tumbuh 5,60 persen, Komponen Konsumsi Pemerintah tumbuh 1,15 persen, Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto tumbuh 4,83 persen serta Komponen Komponen Impor sebagai pengurang tumbuh minus 2,98 persen. Namun di sisi lain, Komponen Ekspor tumbuh minus 0,74 persen. Struktur PDB menurut Pengeluaran triwulan II-2014 didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 55,79 persen. Selain itu, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto memberikan kontribusi masing-masing sebesar 8,02 persen dan 31,50 persen. Sedangkan peranan Komponen Ekspor dan Impor masing-masing sebesar 23,19 persen dan 25,78 persen. Struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada triwulan II-2014 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 58,70 persen, kemudian diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 23,74 persen, Pulau Kalimantan 8,31 persen, Pulau Sulawesi 4,84 persen, dan sisanya 4,41 persen di pulaupulau lainnya. www.bps.go.id
MEMBERS ALERT
| Agustus 2014
4
Dua Tahun Lagi, 80 Persen Produk di Swalayan Wajib "Made in" Indonesia JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi mengatakan pada Juni 2016 nanti pasar swalayan dan pusat belanja modern wajib menjual 80 persen produk made in Indonesia. Mengenai kandungan lokal hingga disebut "Made in Indonesia", Bayu mengataka n, hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No 70. tahun 2013. Bayu mengatakan, Permendag 70/2013 butuh dikaji ulang. Namun secara prinsip, pemerintah tidak bermaksud mengganggu kenikmatan belanja konsumen dalam menikmati produk branded luar negeri. "Toh sekarang banyak juga brand luar negeri yang diproduksi di Indonesia. Sama-sama Adidas-nya kok," kata Bayu akhir pekan ini. Menurut dia, implementasi Permendag 70/2013 tidak akan terlalu sulit. Saat ini saja, dia mengklaim, sudah 65 persen barang yang dijual di swalayan dan pusat belanja modern adalah buatan Indonesia. Dengan growth industri ritel yang tiap tahun mencapai 18 persen, dia optimistis, tanpa melakukan usaha lebih pun, sebenarnya batas minimal 80 persen bakal terpenuhi dengan sendirinya. Hanya, yang menjadi tantangan ke depan adalah soal supply side. "Produsen, pemasok harus memastikan konsistensi kuantitas dan kualitas produk. Harus sesuai daya saing. Kalau tidak baik, ya konsumennya yang repot," jelas Bayu.
Foto: kompas.com
Dia mengklaim, justru dengan penerapan Permendag 70/2013 ini, mampu mendorong investasi di produk retail. “Kan kita mintanya Made in Indonesia bukan “brand Indonesia”. Adidas, Loreal bisa produksi saja di sini. Sehingga (Permendag) ini mendorong investasi,” tukas Bayu. www.kompas.com
OJK: UMKM Minim Akses Keuangan JAKARTA, Bisnis.com - Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia dinilai masih minim mendapatkan akses keuangan, padahal 99% dari seluruh aktivitas bisnis di Tanah Air berasal dari sektor UMKM.Kusumaningtuti S Soetiono, Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK mengatakan akses keuangan yang diterima UMKM masih belum sebanding dengan dengan perannya dalam menunjang perekonomian dalam negeri.
“Masih terjadi ketimpangan dalam akses keuangan di dunia usaha. Untuk itu literasi keuangan juga amat penting bagi kalangan UMKM,” katanya dalam seminar Strategi dan Tantangan Edukasi Keuangan Bagi Ibu Rumah Tangga dan UMKM di Jakarta, Kamis (7/8/2014). Data Kementerian Koperasi dan UMKM pada 2012 mencatat jumlah UMKM dalam negeri mencapai 56 juta unit dengan komposisi mencapai 99% dari total pelaku bisnis di Indonesia. Kontribusi UMKM dalam dunia kerja juga mencapai 97% atau menampung 107 juta tenaga kerja dari seluruh tenaga kerja dalam negeri. Namun, jumlah yang besar tersebut hanya menerima 18% dari total penyaluran kredit perbankan yang mencapai Rp3.500 triliun. Sementara UMKM hanya menerima kucuran kredit Rp635 triliun, artinya hanya Rp11,2 juta per unit UMKM. www. bisnis.com
Foto: sindotrijaya.com
MEMBERS ALERT
Agustus 2014
Pemerintah Optimis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada kuartal III Akan Semakin Meningkat JAKARTA, ekon.go.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung menyampaikan beberapa perkembangan perekonomian Indonesia pada satu triwulan pertama serta situasi perekonomian global terbaru dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (5/8/2014). Menko Perekonomian mengatakan BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua sebesar 5,12%, angka tersebut tidak terlepas dari kondisi perekonomian global yang juga dipengaruhi oleh kebijakan tappering off yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika. “Melihat kondisi ini ekonomi global masih dalam tahapan konsolidasi” ujarnya. Adanya normalisasi kebijakan dari the Fed melakukan normalisasi dengan cara penarikan quantitative easing diharapkan selesai pada tahun ini, hal ini diimbangi juga oleh pemberian stimulus yang besar terhadap eropa dan jepang, kondisi inilah yang membuat perekonomian dunia terkonsolidasi, ada yang mendapatkan benefit dan tidak. “Ekonomi negara-negara berkembang cenderung menjadi melambat perekonomiannya dibadingkan ketika Amerika melakukan quantitative easing, risiko perekonomian global masih berpotensi mengancam bagi Indonesia oleh karena itu kita harus bisa mengantisipasinya” tegasnya.
“Kita optimis semua masalah bisa terselesaikan di kuartal 3 tahun 2014, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 3 akan jauh lebih baik dibanding kuartalkuartal sebelumnya” tutupnya tegas.
Menko Perekonomian menjelaskan hingga saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah mencapai angka 5,12 % hal ini disebabkan oleh konsumsi domestik yang masih tumbuh dengan sangat baik sebesar 5,59 persen dibandingkan kuartal tahun 2013 kita yang hanya tumbuh 5,15 persen, banyak yang beranggapan hal ini disebabkan oleh pemilihan presiden yang telah terjadi di Indonesia, sehingga daya beli masyarakat menjadi semakin besar. Dari sektor investasi pun banyak yang beranggapan akan terjadi kendala akibat dilaksanakannya pemilihan Presiden namun hal ini tidak terbukti.
“Dengan income masyarakat yang meningkat, maka daya beli pun akan meningkat, hal inilah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai angka 5,12 persen, di samping itu investasi Indonesia di kuartal kedua meningkat lebih tinggi dibandingkan dengan investasi kuartal dua pada tahun 2013” ujarnya. Namun sisi ekspor mengalami penurunan sebesar 1,04 persen. Hal ini akibat dari penurunan yang signifikan pada ekspor minerba tetapi masalah ini sudah ditangani oleh pemerintah dengan segera dengan melakukan kesepakatan renegosiasi di sektor minerba dan diharapkan ekspor minerba akan kembali menjadi masuk dalam kontribusi peningkatan Ekonomi Indonesia. “Kita optimis semua masalah bisa terselesaikan di kuartal 3 tahun 2014, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 3 akan jauh lebih baik dibanding kuartal-kuartal sebelumnya” tutupnya tegas. www. ekon.go.id
Inflasi Agustus Bisa di Bawah 0,5 Persen JAKARTA, Tempo.co - Usai Lebaran, inflasi pada Agustus diprediksi berada di bawah 0,5 persen. Direktur Institute for Development of Economic and Finance Enny Sri Hartati berpendapat inflasi di bawah 0,5 persen akan terjadi selama tidak ada gangguan pasokan yang cukup berarti. “Stabilitas dan ketersediaan pasokan punya kontribusi yang sangat penting terhadap inflasi,” kata Enny saat dihubungi Tempo, Senin, 4 Agustus 2014. Jika pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak, kata Enny, inflasi bisa menembus angka 7 persen. Hal tersebut akibat ekspektasi pasar yang berlebihan. Umumnya setiap harga BBM naik, harga-harga juga naik. Namun, tingginya angka inflasi justru bisa mendorong perekonomian. Inflasi bisa membuat pengusaha melakukan ekspansi kenaikan harga barang dan upah para karyawannya. Menurut Enny, jika pemerintah bisa memastikan adanya perbaikan ekonomi dan konsisten terhadap kebijakan-kebijakannya, kenaikan harga BBM justru bisa menjadi daya tarik para investor untuk menginvestasikan dananya ke Indonesia. Selain itu, jika pemerintah gencar mengkonversi BBM ke sumber energi lain dan mengalokasikan dana subsidi ke sektor yang lebih produktif, dunia usaha akan lebih optimistis lagi. www.tempo.co
Dept. Komunikasi/DPN APINDO/2014
