PELAKSANAAN PENGAWASAN BALAI BESAR PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) TERHADAP PEREDARAN MAKANAN DAN MINUMAN TANPA IZIN EDAR (TIE) DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2012 Meliza EDTRIANI (0901113603) Drs. Isril, MH
[email protected] Ilmu Pemerintahan Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Center for Food and Drug Administration ( BBPOM ) is an institution in Indonesia which oversees the distribution of medicinal products , traditional medicines , cosmetics , dietary supplements and food throughout the Indonesian region that products that are not fit for consumption or does not meet the standards are not circulating in the area Indonesia . Government Regulation No. 28 of 2004 on 's security , quality , and nutritional food , need to establish regulatory supervision of the head of the food and drug supervision processed food intake . Rule number 329/menkes/per/XII/76 health minister about the production and distribution of food . and PP . 69 Year 1999 on food label and advertisement mentions " each person knowingly manufactures or produces packaged food in the region appears logical to be traded on the label must include , on the inside, and or packaging food ". In this study the authors use qualitative data collection techniques , data collection on natural conditions , sources of primary data and secondary data , and more data collection techniques in participatory observation , in-depth interviews . Supervision of food and beverages without a marketing authorization in the city of Pekanbaru rated " satisfactory" It can still be seen without the presence of food and beverage marketing authorization in the market , existence of obstacles presented by the Center for POM Pekanbaru an obstacle in conducting surveillance.
Keywork : Pengawasan, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM), Peredaran
1
Pendahuluan A.
Latar Belakang
Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan dan pangan di seluruh wilayah indonesia agar produk-produk yang tidak layak konsumsi atau tidak memenuhi standar tidak beredar di wilayah Indonesia. Menurut peraturan kepala badan pengawasan obat dan makanan RI nomor HK.00.05.1.23.3516 tentang izin edar produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan dan makanan bersumber, mengandung, dari ahan tertentu dan atau mengandung alkohol. Bahwa untuk melaksana ketentuan pasal 40 peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2004 tentang keamananan, mutu, dan gizi pangan, perlu menetapkan peraturan kepala pengawasan obat dan makanan tentang pengawasan pemasukan pangan olahan. Peraturan mentri kesehatan nomor 329/menkes/per/XII/76 tentang produksi dan peredaran makanan. dan PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan menyebutkan " Setaip orang dengan sengaja memproduksi atau menghasilkan pangan yang dikemas di dalam wilayah indoesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau dikemasan pangan". Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI No. 05018/SK KBPOM tanggal 17 mei 2001 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan teknis di lingkungan Badan POM RI adalah melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk terapetik, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, kosmetik, produk komplemen serta produk pangan dan bahan berbahaya. Pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas,dilakukan unit-unit BBPOM di pusat, maupun balai besar/Balai POM yang ada di seluruh indonesia. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) pusat juga memiliki prinsip dasar pengawasan yang dilakukan juga Balai Besar POM kota pekanbaru untuk menekan sekecil mungkin resiko yang bisa terjadi, maka dilakukan sistem Pengawasan Obat dan Makanan tiga Lapis meliputi produsen, pemerintahan dan masyarakat. 1.
Sub-sistem Pengawasan Produsen
Produsen sebagai penghasil produk, harus menjamin dan bertanggung jawab terhadap produk-produk yang dihasilkan. Berbagai peraturan perundang-undangan telah mengantur hal ini antara lain undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen menekankan tanggung jawab produsen sebagai pelaku usaha. Hal ini dijelaskan pada pasal 7 (d) yaitu kewajibab pelaku usaha adalah: “menjamin mutu barang atau jasa produksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku.
2
2.
Sub-sistem Pengawasan pemerintahan/ BBPOM
Pengawasan BPOM pusat menitikberatkan kepada pre-market approval yang dilaksanakan melalui sistem registrasi produk, maka beralih ke sistem Notifikasi. Sistem pengawasan mutu dan keamanan produk lebih difokuskan setelah produk itu beredar di pasaran. Dalam upaya melindungi masyarakat dari peredaran makanan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) maka produsen/importer/distributor bertanggung jawab penuh terhadap produknya. 3.
Sub-sistem Pengawasan Konsumen
Sistem pengawasan masyarakat sendiri melalui peningkatan kesadaran dan peningkatan penegtahuan mengenai kualitas produk yang digunakannya dan cara-cara penggunaan produk yang rasional. Bentuk pengawasan yang dilakukan BBPOM pusat dan balai besar POM di daerah terhadap produk makanan mengacu kepada Badan POM Nomor. HK.03.1.23.07.11.6664 tentang pengawasan kemasan pangan yang inti dari peraturan ini adalah : a.
Sebelum produk memasuki pasar (Pengawasan Premarket)
Sebelum produk makanan dilepas ke pasaran, produsen atau pelaku usaha harus memperhatikan seluruh aspek rangkaian kegiatan dengan menerapkan sistem Cara Pembuatan Makanan yang Baik (CPKB) untuk menajamin mutu, keamanan dan kemanfaatan makanan bagi pemakainya. Bagi produsen atau pelaku usaha yang telah menerapkan CPKB, akan diberikan sertifikat sesuai dengan bentuk sediaan yang dibuat dan produk yang telah mendapat sertifikat dapat di lepas ke pasaran. Disini pihak produsenharus memantau dan mengawasi produk yang lepas kepasaran untuk menghundari hal-hal yang tidak di inginkan, seperti terjadinya kerusakan produk, produk kadaluarsa, dan sebagainya. b.
Setelah Produk Memasuki Pasar (Pengawasan Postmarket)
Pemantauan dan pengawasan terhadap produk makanan dilakukan pihak BBPOM dengan cara melakukan inspeksi ke sarana produksi dan sarana lainnya. Inpeksi dilakukan melalui pemeriksaan rutin/khusus, laporan konsumen dan meskos, meskos yaitu suatu kegiatan yang dilakukan BBPOM dan pelaku usaha meliputi pengumpulan data, pencatatan, dan evaluasi efek samping yang timbul karena pemakaian makanan. Jika dalam kegiatan inspeksi yang dilakukan BBPOM menemukan masalh pada produk makanan, seperti makanan mengandung bahan berbahaya, produk kadarluarsa dan sebagainya maka akan dilakukan tindak lanjut berupa sanksi adminsitrative maupun sanksi pidana karena produsen yang lalai terhadap mutu, keamanan dan kemanfaatan produknya.
3
Tata Cara Pendaftaran Produk Pangan : Produk Lokal : 1. Izin usaha industri dan Departemen Perindustrian Ri, Dinas Perindustrian atau BKPM/BKPMD 2. Sertifikasi merek dan Departemen Hukum dan HAM RI bila merek menggunakan logo R dan TM Produk Impor : 1. 2.
Surat penunjukan dari perusahaan asal (menunjukkan aslinya) Sertifikat Kesehatan (health Certificate) atau Sertifikasi Bebas Jual (Certificate of Free Sale) dari instansi berwenang negara asal (menunjukkan aslinya)
Contohnya makanan dalam kemasan asli Tujuan Pendaftaran Pangan: 1.
2.
B.
Terjamin pangan yang bebas dari bahaya biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia Terlindunginya konsumen dari pangan yang tidak layak, tidak aman dan dipalsukan. Perumusan Masalah
Dari fenomena yang ada maka dapat dibuat suatu rumusan masalah, yaitu: 1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) terhadap peredaran Makanan dan Minuman Tanpa Izin Edar (TIE ) di Kota Pekanbaru Tahun 2012? 2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruh pelaksanaan pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) terhadap peredaran Makanan dan Minuman Tanpa Izin Edar (TIE ) di Kota Pekanbaru Tahun 2012? C.
Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan penelitian: a. Tujuan Penelitian Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) terhadap peredaran Makanan dan Minuman Tanpa Izin Edar (TIE ) di Kota Pekanbaru Tahun 2012? b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) terhadap peredaran Makanan dan Minuman Tanpa Izin Edar (TIE ) di Kota Pekanbaru Tahun 2012? 2. Kegunaan penelitian 4
a. Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan informasi bagi BBPOM kota pekanbaru guna meningkatkan pengawasannya terhadap makanan, minuman, alat kosmetik maupun obat-obatan yang sering dikonsumsi masyarakat banyak. b. Ilmu pengetahuan yang didapat dalam penulisan ini, diharapkan dapat menjadi nilai tambahan bagi ilmu pengetahuan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khusus nya untuk prgram study Ilmu Pemerintahan. c. Sebagai bahan masukkan dan perbandingan bagi peneliti-peneliti lainnya yang berminat untuk membahas dan meneliti lebih lanjut tentang berbagai hal yang berhubungan dengan penelitiannya. D.
Kerangka Teori
Untuk menyederhanakan pandangan serta penjelasan arah pemikiran kita dalam pelaksanaan penelitian ini, maka perlu dikemukakan tentang konsep teori yang diangkat peneliti dalam mendukung dan mengangkat penelitian ini sehingga menjadi lebih jelas dan terarah. Penelitian mengharapkan dengan pemahaman konsep teori ini, maka akan mempermudahkan penyampaian informasi dari peneliti secara menyeluruh. Jika kita berbicara tentang pengawasan, biasanya yang kita maksud adalah salah satu fungsi dasar manajemen yang dalam bahasa inggris disebut controlling. Sebagai contoh yang dimaksud dengan “pengawasan” dalam judul instruksi presiden Nomor 15 tahun 1983 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan, fungsi controlling itu mempunyai dua padanan, yaitu pengawsan dan pengendalian . (sujamto, 1989 :53). Menurut Sujamto, Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui atau menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan sesuai dengan semetinya atau tidak. (sujamto 1989:63) Menurut Siagian, Pengawasan adalah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya . (Siagian 1995 : 258) Menurut Darwin, Eni Yulinda, Lamun Bathara, Pengawasan adalah proses pengamatan, pemeriksaan, dan pengkoreksiaan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agara semua pekerjaan/kegiatan organisasi yang dilakukan berjalan dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. (Darwin, Eni Yulinda, Lamun Bathara. 2009: 125) George G Terry, mengatakan pengawasan adalah untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi atasnya dan mengambil tindakan indakan korektif, bila diperlukan untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan rencana (Kosasihi Taruna Soepaji, 134 : 2000)
5
Menurut Winardi, Pengawasan adalah seseorang yang menafsirkan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur dan bekerja pada suatu tingkat dimana ia harus mengawasisecara pribadi tugas-tugas yang diserahkan pada kelompok-kelompok kecil dalam rangka usaha mencapai hasil yang tepat. (Prof Dr. Winardi SE, 1990:195) Menurut Sukanto, Pengawasan adalah usaha memberikan petunjuk pada para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan yang direncanakan. (Sukanto, 2001:63). Dan menurut Handoko, pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai, dimana ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang direncanakan. (Handoko, 1998:359) Tujuan Pengawasan menurut Soekarno. K adalah: a. Untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah digariskan. b. Untuk menegtahui apakah segala sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta azas-azas yang telah diinstruksikan. c. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan dalam bekerja. d. Untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan efesien. e. Untuk mencari jalan keluar bila ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan, kelemahankelemaha atau kegalan-kegalan kearah perbaikan. Soekarno.K, 1986 :28)
E.
Konsep Operasional
1.
Konsep Operasional
Untuk memudahkan memahami penelitian serta menghindari kesalahan dalam menafsirkan istilah-istilah yang dipergunakan, maka perlu dioperasionalkan konsep sebagai berikut : 1.
2.
Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan berperan serta dalam pembangunan kesehatan dibidang pengawasan obat dan makanan. BBPOM adalah lembaga non departemen yang bertanggung jawab langsung pada Presiden RI dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan pengolaha atau pembuatan makanan dan minuman.
6
3.
4.
5.
6.
F.
Sanksi adalah pemberian sanksi bagi produsen ataupun pelaku usaha untuk produk yang tidak memenuhi syarat mutu, keamanan dan faktor lain yang berkaitan dengan produk tersebut. Izin Edar adalah bentuk persetujuan registasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan dan makanan yang dikeluarkan oleh BBPOM republik indonesia agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan. Label Pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang terbentuk gambaran tulisan kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan dimasukkan ke dalam peraturan ini. Inspeksi yang dilakukan BBPOM Daerah untuk mengetahui produk makanan dan minuman yang dihasilkan produsen ataupun pelaku usaha menerapkan cara pembuatan yang baik. Metode Penelitian
Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif yakni menggambarkan atau menjelaskan permasalahan yang ada dengan memberikan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan (Sugiyono, 2007: 11). Penelitian ini memusatkan pada permasalahanpermasalahan yang ada pada saat penelitian dilakukan (pada saat sekarang) atau masalah –masalah yang bersifat aktual. Maka memecahkan masalah yang ada dilakukan dengan cara menggabarkan suatu keadaan data status fenomena berdasarkan fakta-fakta yang ada. 1. Lokasi Penelitian Dalam penelitian ini penulis telah menetapkan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) kota pekanbaru sebagai daerah penelitian, lokasi penelitian tersebut berdasarkan pertimbangan sebagai berikut : Alasan pemilihan lokasi penelitian ini karena penulis ingin mengetahui sistem pengawsan yang dilakukan Balai Besar POM sudah berjalan efektif atau tidak. Karena pada kenyataannya masih banyak ditemukan makanan dan minuman yang mengandung bahan-bahan berbahaya atau tidak memiliki izin edar. 2. Subjek Penelitian Subjek Penelitian adalah pihak yang mengetahui atau memberikan informasi maupun kelengkapan mengenai objek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informasi penelitian melalui key person. Peneliti sudah memahami informasi awal tentang objek peneliti maupuninforman peneliti. (Sugiyono, 2007 :96) 3. Jenis Data a. Data Primer Data primer adalah Informasi yang diberikan langsung dari informan melalui wawancara yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti yaitu informasi tentang pelaksanaan pengawasan Balai Besar 7
Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di kota pekanbaru. Serta mengenai indikator menentukan standar pengawasan, mengukur pelaksanaan yang telah dicapai, dan melakukan tindakan koreksi atau perbaikan atau sanksi terhadap pelanggaran tertentu. b. Data sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumen, buku, dan catatan-catatan yang bersifat dokumentasi atas penjelasan tentang masalah yang diteliti yang diper dari kantor Balai Besar Pengawsan Obat dan Makanan (BBPOM) kota penkanbaruberupa : Gambaran Umum tentang Balai Besar POM Kota Pekanbaru, struktur organisasi Balai Besar POM Kota Pekanbaru, fungsi dan tugas setiap bidang Balai Besar POM Kota Pekanbaru serta data lain yang berkenaan dengan penelitian ini. 4.
Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah, sumber data primer dan sekunder, dan tekhnik pengumpulan data lebih banyak pada observasi partisipan, wawancara mendalam, serta studi kepustakaan. a. Observasi Dimana penulis mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti mengenai pelaksanaan pengawasan Pelaksanaan Pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Terhadap peredaran Makanan dan Minuman Tanpa Izin Edar (TIE) di Kota Pekanbaru. Observasi bisa dikatakan merupakan kegiatan yang meliputi pencatatan secara sistematik kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam dukungan penelitian yang sedag dilakukan. Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin. Tahap selanjutnya peneliti melakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang diperlukan sehingga peneliti dapat menemukan polapola perilaku dan hubungan yang terus menerus terjadi.beberapa informasi yang diper dari hasil observasi adalah ruang (tempat), perilaku, objek, dan kejadian atau peristiwa. b. Wawancara Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden berdasarkan tujuan penelitian, guna mendapatkan data mengenai Pelaksanaan Pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Terhadap Peredaran Makanan dan Minuman Tanpa Izin Edar (TIE) di Kota Pekanbaru.
5. Teknik Analisa Data
8
Dalam menganalisa data yang penulis memperoleh baik data primer maupun data sekunder, penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif yaknik analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ditemuakn dilapangan mengenai Pelaksanaan Pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Terhadap peredaran Makanan dan Minuman Tanpa Izin Edar (TIE) di Kota Pekanbaru. Setelah terkumpul data-data tersebut dipisahkan sesuai dengan kelompokan dan dipisahkan sesuai dengan jenisnya dan dianalisa secara kualitatif yang disajikan dalam bentuk uraian. Namun, sebelum masingmasing teknik pemeriksaan diuraiankan, terlebih dahulu ikhtisarkannya dikemukakan. Ikhtisar itu terdiri dari kriteria yang diperiksa engan satu atau beberapa teknik pemeriksaan tertentu.
9
PEMBAHASAN A.
Pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Terhadap Makanan dan Minuman Tanpa Izin Edar (TIE) Kota Pekanbaru
Indikator yang digunakan penulis untuk mengetahui pengawasan makanan dan minuman Tanpa Izin Edar oleh Balai Besar Pengawsaan Obat dan Makanan di kota Pekanbaru sebagai berikut : 1.
Standar Pangan a. Standar keamanan Pangan
Kemanan pangan penting untuk menjamin pangan itu aman dan layak dikonsumsi oleh masyarakat indonesi. Apabila suplai pangan yang tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat, tetapi juga meningkatkan kualitas generasi muda yang akan datang. Indonesia sendiri mempunyai Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berkaitan dengan keamanan pangan. Standar ini diantaranya adalah bagaimana memproduksi bahan yang benar, dan diharapkan dapat memberikan jaminan kemanan produk pangan indonesia. Berikut hasil wawancara dengan informan penelitian : “Dalam melindungi masyarakat dari produk makanan dan minuman yang membahayakan kesehatan, pemerintah telah mengeluarkan peraturan mentri kesehatan nomor 329/menkes/per/XII/76 tentang produksi dan peredaran makanan, dan juga PP No. 69 tahun 1999 tentang Label iklan pangan.” (wawancara dengan salah satu Bidang Tata Usaha BBPOM pekanbaru, 11 juni 2013) b. Standar Label Pangan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tenatng pangan menyatakan setiap label iklan pangan yang diperdagangkan harus memuat keterangan mengenai pangan dengan benar dan tidak menyesatkan. Adapun produk makanan yang beredar di masyarakat tidak memenuhi syarat, contohnya label tidak tercantum. “Tujuan pemberian label pangan adalah menjamin makanan dan minuman aman bermanfaat dan bermutu, juga melindungi masyarakat dari makanan dan minuman yang beresiko terhadap kesehatan tubuh.”( (Wawancara dengan salah satu Bidang Pemeriksaan dan penyidikan, 11 september 2013) “Produk makanan dan minuman yang akan di edarkan di seluruh indonesia baik produksi lokal maupun impor, harus didaftarkan dan mendapatkan nomor pendaftaran dari Badan POM,sebelum boleh diedarkan ke pasar. Nomor pendaftran ini berguna untuk mengawasi produk-produk yang beredar di pasar sehingga apabila terjadi suatu kasus akan mudah ditelusuri
10
siapa produsennya.” ( wawancara denganKepala Bidang SerLik BBPOM Pekanbaru , 18 september 2013) Apabila kita melihat pada produk-produk makanan dan minuman yang beredar di supermaket, toko, warung dan pasar, maka nomor pendaftaran dapat kita temukan di bagian depan label produk pangan tersebut dengan kode SP, MD, atau ML yang diikuti dengan deretan angka. SP adalah Sertifikasi Penyuluhan, merupakan nomor pendaftaran yang diberikan kepada pengusaha kecil dengan modal. MD diberikan kepada produsen makanan dan minuman bermodal besar yang diperkirakan mampu mengikuti persyaratan kemanan pangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. ML diberikan untuk produk makanan dan minuman olahan yang berasal dari produk impor, baik berupa kemasan langsung maupun dikemas ulang. 2. Melakukan Tindakan Penilaian a. Pemantauan peredaran pangan Pengawasan yang dilakukan Balai Besar POM pekanbaru secara berskala, Namun kunjungan tidak dilakukan pada tempat yang sama berulang-ulang dalam jarak waktu yang relatif pendek, biasanya kunjuangan rutin setiap 4 kali/bulan dengan sistem pengawasan represif yaitu pengawasan dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan dengan membandingkan apa yang terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi. Dengan pengawasan represif dimaksud untuk mengetahui apakah kegiatan dan pembiayaan yang telah dilakukan itu telah mengikuti kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Berikut hasil wawancara dengan informan penelitian : “Hukuman bagi pelaku kejahatan di bidang pangan terbilang cukup berat. Dalam Undang-Undang tentang kesehatan Nomor 36 tahun 2009 disebutkan, barang siapa yang mengedarkan makanan dan minuman yang merugikan kesehatan masyarakat diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun dengan denda 1.500.000.000,00 (1,5 milyar).” (Wawancara dengan salah satu Bidang Tata Usaha BBPOM pekanbaru, 11 juni 2013) b. melakukan Pembinaan Pemerintah menegaskan proses sosialisasi dan pengawasan dalam pemakain bahan-bahan tambahan pada produk makanan di luar yang diizinkan sangan diperlukan. Selain itu diperlukan tindakan tegas dan pidana bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut. Berikut hasil wawancara dengan informan penelitian :
11
“Apabila ditemukan pelanggaran terhadap terhadap Makanan dan Minuman Tanpa Izin Edar (T.I.E) di Kota Pekanbaru pelaku usaha akan dipanggil ke kantor BBPOM pekanabru, kemudian dibina dan diberi pangarahan pengarahan. Setelah dibina, BBPOM mengecek kembali ke lapangan dengan melakukan razia dadakan. Jika ternyata ditemukan kembali barang – barang yag tanpa izin edar, pertama diberi surat peringatan, “apabila masih membandel maka kami angkat barang-barangnya dan dimusnahkan pangan yang tidak memiliki izin edar, serta surat pernyataan dan diproses hukum.”( (Wawancara dengan Kepala Bidang Pemeriksaan dan penyidikan, 18 september 2013) “Berkaitan dengan kunjungan yang dilakukan oleh BPPOM pihak pelaku usaha diberikan pengarahan terlebih dahulu dan meminta izin kepada pelaku usaha untuk melakukan pemeriksaan. Dari para pelaku usaha yang dijadikan sampel secara keseluruhan mengakui bahwa barang baik itu berupa makanan maupun minuman dan bahan-bahan pangan lainnya yang mereka jual memiliki label resmi BPPOM dan tidak ada barang Tanpa Izin Edar (TIE).” (Wawancara dengan Kepala Bidang Pemeriksaan dan penyidikan, 18 september 2013) 3.
Melakukan Tindakan Koreksi
Berikut tindakan koreksi yang dilakukan Balai Besar POM Pekanbaru dalam pengawasan peredaran makanan dan minuman Tanpa Izin Edar (TIE), yaitu : a. Peringatan Tertulis b. Larangan pengedaran atau perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran c. Pemusnahan pangan jika terbukti membahyakan kesehatan dan jiwa masyarakat Berikut wawancara dengan infoman penelitian : “BBPOM menindak tegas pelaku usaha yang masih membandel dengan menjual makanan dan minuman Tanpa Izin Edar (TIE) hingga ke ranah hukum karena yang mereka lakukan itu menyangkut kesehatan masyarakat luas..” (wawancara dengan Kepala BBPOM pekanbaru, 10 september 2013) “Dalam tindakan Balai Besar POM Kota Pekanbaru memberika peringatan tertulis terlebih dahulu, dan larangan atau perintah untuk menarik produk pangan dari dari peredaran jika sedikit dan melakukan pemusnahan jika pangan tersebut banyak.”(wawancara denga salah satu Pelaku Usaha Kota Pekanbaru, 22 september 2013)
12
B.
1.
Faktor-Faktor yang mempengaruh Pelaksanaan Pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) terhadap peredaran Makanan dan Minuman Tanpa Izin Edar (TIE ) di Kota Pekanbaru Integritas Pengawasan
Balai Besar POM memang sebagai instansi Pemerintahan Non Departemen yang struktur organissasinya sudah diatur dan ditentukan oleh Pemerintahan melalui peraturan-peraturan yang mengatur mengenai fungsi dan tugas, kewenangan dan struktur organisasi Balai Besar POM. Jumlah tenaga kerja Balai Besar POM sudah ditentukan oleh pemerintah. Berikut hasil wawancara dengan informan penelitian : “keterbatasan jumlah staf Balai Besar POM Pekanabru menjadikan kinerja Balai Besar POM Pekanbaru tidak maksimal. Jumlah staf yang terbatas ini tentu mempengaruhi pelaksanaan tugas pengawasan dari Balai Besar POM, apalagi ditambah dengan wilayah kerja yang sangat luas, sehingga akan berpenagruh pada intensitas penagwasan yang rendah ataupun lingkup pengawasn produk yang lebih sempit” (Wawancara dengan Bidang SerLik , 19 september 2013) 2.
Sistem Pengawasan Sistem pengawasan Balai Besar POM dilakukan secara berskala dan acak, sehingga menyebabkan adanya produk pangan yang lepas dari pengawasan. Pengawasan secara berskla dan acak ini tentu akan berpengaruh pada adanya produk ilegal maupun produk yang membahayakan beredar d pasaran, serta akan adanya produk ilegal yang mengandung bahan yang berbahaya yang akan beredar di pasar yang tidak mendapatkan giliran pemeriksaan oleh Balai Besar POM. Berikut hasil wawancara dengan informan penelitian: “Pengawasan Balai Besar POM Kota Pekanbaru yang dilakukan secara berskala dan acak ini memang patut disayangkan, kerena banyak kemungkinan produk pangan lain yang mendapatkan pemeriksaan atau diuji oleh Balai Besar POM terhadap produk kiranya pemeriksaan dan pengujian oleh Balai Besar POM terhadap produk pangan yang akan beredar di pasar itu diperluas. Kalau hal ini dapat dilakukan karena keterbatasan petugas, paling tidak pemeriksaan dan pengujian itu harus dilakukan terhadap produk pangan yang meragukan. Sehingga tidak akan membahayakan bagi konsumen yang mengkonsumsinya.” (Wawancara dengan Bidang SerLik , 19 september 2013)
13
PENUTUP A.
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Pelaksanaan Pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Terhadap Peredaran Makanan dan Minuman Tanpa Izin Edar (TIE) di Kota Pekanbaru, maka dapat dikemukakan kesimpulan dan hasil penelitian ini sebagai berikut : Pelaksanaan pengawasan makanan dan minuman tanpa izin edar di kota pekanabru dinilai “Cukup Baik”. Hal ini dapat dilihat masih terdapatnya makanan dan minuman tanpa izin edar yang beredar dipasaran. Adanya hambatan-hambatan yang dikemukakan oleh pihak Balai Besar POM Kota Pekanbaru menjadi kendala dalam melaksanakan pengawasan. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengawasan makanan dan minuman tanpa izin edar di kota pekanbaru integritas pengawasan dan sistem pengawasan dinilai “Kurang Baik”. Dikarenakan perlu dilakukan sistem pengawasan makanan dan minuman yang lebih efektif dan efisien, untuk melindungi masyarakat dari produk pangan yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat banyak. B. Saran Balai Besar POM Kota Pekanbaru perlu meningkatkan koordinasi pengawasan dengan instansi terkait dengan didukung peran serta masyarakat sebagai konsumen secara lebih aktif sebagi kontrol terakhir terhadap pengawasan peredaran makanan dan minuman di Indonesia.Perlu ditingkatkan kegiatan sosialisasi dan informasi terhadap konsumen agar cermat dalam memilih makanan yang terdapat label resmi Balai Besar POM.
14
DAFTAR PUSTAKA Buku: Sujamto. 2004. Sistem Pengawasan Manajemen. Jakarta : PT. Pustaka Quantum. Sujamto, 1989 “Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia” Sinar Grafika. Siagian, Sondang P. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : PT. Bum Aksara Sugiono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D. Bandung : Alfabeta Sugiono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D. Bandung : Alfabeta
Skripsi: Babul Arafat (Skripsi) Pelaksanaan Pengawasan Depot Air Minum Oleh Dinas Kesehatan Pemerintahan Kota Pekanbaru Tahun 2005-2006, Unri, Pekanbaru 2007
15
