Melawan

JAWABAN TERMOHON KEBERATAN terhadap Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan atas Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Probolinggo Nomor 06/AK/BPSK/426.111/2014 antara :

ZAINUL HUSEN, 37 tahun, Wiraswasta, beralamat di Jl. Argopuro No. 4 A RT/RW:001/014 Kelurahan Citrodiwangsan Lumajang, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON KEBERATAN (dahulu sebagai PENGADU).

Melawan

PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES, Jl. Letjen Sutoyo No. 3A RT/RW:001/001 Lowokwaru Malang 65141, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KEBERATAN (dahulu sebagai TERADU).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Lumajang

di – LUMAJANG

Mempermaklumkan dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, ZAINUL HUSEN, yang beralamat di beralamat di Jl. Argopuro No. 4 A RT/RW : 001/014 Kelurahan Citrodiwangsan Lumajang, disebut sebagai TERMOHON KEBERATAN (dahulu sebagai Pengadu).

Bertindak untuk dan atas nama sendiri, dahulu sebagai Pengadu dalam Perkara Arbitrase Sengketa Konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Perkara No. 06/AK/BPSK/426.111/2014 tertanggal 13 Maret 2014, sekarang sebagai Termohon Keberatan, bersama ini hendak mengajukan Jawaban terhadap Keberatan dari PT. Toyota Astra Financial Services dahulu sebagai Teradu

Tegakkan UU Perlindungan Konsumen Sampai Titik Darah Penghabisan

1

sekarang sebagai Pemohon Keberatan, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 24 April 2014.

Sebelumnya, Termohon Keberatan memohon izin untuk menjelaskan bahwa teknis permohonan keberatan telah diatur tidak berbeda (baca: sama) seperti upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Bahwa Pengadilan Negeri yang menerima permohonan keberatan atas putusan BPSK hanya memeriksa berkas perkara, bukan menyidangkan permohonan keberatan sebagaimana perkara perdata umum, yang mekanismenya dimulai dari gugatan-jawaban, replik-duplik, pembuktian, kesimpulan, dan putusan. Bahwa jika membaca Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, Hlm. 175-176, telah diatur bahwa “Pemeriksaan Keberatan Hanya Dilakukan Atas Dasar Putusan BPSK Dan Berkas Perkara”.

Bahwa Termohon Keberatan akan mengajukan jawaban secara komprehensif terhadap seluruh argumentasi dari Pemohon Keberatan sebagai berikut :

JAWABAN ATAS DALIL-DALIL KEBERATAN PEMOHON:

Bahwa Termohon Keberatan telah membaca seluruh alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan, dan dapat difahami bahwa dalil alasan-alasan yang di ajukan oleh Pemohon Keberatan sebenarnya telah tuntas di jawab sebagaimana tertera didalam pertimbangan hukum Putusan BPSK Kab. Probolinggo No. 06/AK/BPSK/426.111/2014 tertanggal 13 Maret 2014. Namun untuk memenuhi dahaga Pemohon Keberatan, maka Termohon Keberatan akan memberikan beberapa paparan argumentasi ilmiah yang tentu saja dapat secara tuntas dan akan secara runtut menjawab dalil alasan-alasan Pemohon Keberatan yang berbobot, sedangkan dalildalil yang Termohon Keberatan anggap tidak berbobot secara ilmiah maka Termohon Keberatan tidak akan membuang-buang waktu untuk menanggapinya. Dapat Termohon Keberatan simpulkan bahwa pada pokok-pokoknya adalah sebagai berikut :

I.

Pemohon Keberatan Berdalil : “BPSK Kab. Probolinggo Tidak Mempunyai Kewenangan Memeriksa Dan Mengadili Perkara A Quo”.


2

Bahwa Pemohon dalam hal ini berdalil dengan salah satu klausula di dalam perjanjian pembiayaan No. 011445-13 tertanggal 15 Maret 2013 yang telah di tanda tangani oleh Termohon dan Pemohon mengenai pemilihan tempat penyelesaian hukum.

Bahwa ketentuan diatas yang ada di dalam perjanjian pembiayaan No. 011445-13 tertanggal 15 Maret 2013, tidak dapat secara ekstrim dan serta-merta di jadikan suatu halangan atau larangan terhadap Termohon untuk melakukan upaya hukum berupa penyelesaian sengketa konsumen secara arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Probolinggo. Ini dapat kami jelaskan lebih rinci dengan mencermati ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut : 1. Bahwa Perkara a quo adalah MENGENAI AKIBAT JASA yang diberikan oleh Pemohon Keberatan.

2. Bahwa Pihak Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) di dalam persidangan menyatakan TIDAK KEBERATAN diperiksa di BPSK Kab. Probolinggo, sebagaimana terurai didalam pertimbangan hukum Putusan BPSK Kab. Probolinggo No. 06/AK/BPSK/426.111/2014 tertanggal 13 Maret 2014 pada Halaman 9.

3. Bahwa di dalam UU Perlindungan Konsumen Pasal 45 ayat (1) di sebutkan : “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui LEMBAGA YANG BERTUGAS MENYELESAIKAN SENGKETA ANTARA KONSUMEN DAN PELAKU USAHA atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”.

4. Keputusan Presiden RI No. 27 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kabupaten Probolinggo sebagaimana di dalam Pasal 2 disebutkan : “Setiap konsumen yang di rugikan atau ahli warisnya dapat menggugat Pelaku Usaha melalui BPSK di tempat domisili konsumen atau PADA BPSK TERDEKAT”. Selama belum didapati Undang-Undang yang melarang konsumen secara jelas untuk mengajukan aduan pada BPSK selain ditempat domisili konsumen, maka konsumen tidak dibatasi terhadap suatu aturan yang belum ditegaskan oleh UndangUndang.

Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah Termohon Keberatan uraikan di atas, maka ketentuan di dalam perjanjian pembiayaan No. 011445-13 tertanggal 15 Maret Tegakkan UU Perlindungan Konsumen Sampai Titik Darah Penghabisan

3

2013, TENTU SAJA TIDAK DAPAT MEMBATASI ATAU MENJADI HALANGAN ATAU BAHKAN MENJADI SUATU KETENTUAN YANG MELARANG bagi konsumen untuk melakukan gugatan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Probolinggo. Karena gugatan konsumen tersebut di realisasikan atas amanah UU Perlindungan Konsumen jo. Kepres RI No. 27 Tahun 2012 bukan tanpa dasar hukum !.

II.

Pemohon Keberatan Berdalil : “Keberatan Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Dilakukan Oleh Pemohon Keberatan Adalah Tidak Beralasan”.

Bahwa Termohon Keberatan menjadi tergugah nalar ilmiah mengenai hukum acara yang benar sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam perspektif hukum Pemohon Keberatan. Sejauh apa pemahaman Pemohon Keberatan terhadap hukum acara eksekusi jaminan fidusia???

Didalam

gugatan

keberatannya

terhadap

putusan

BPSK

Kab.

Probolinggo

No.

06/AK/BPSK/426.111/2014 tertanggal 13 Maret 2014, Pemohon Keberatan sama sekali tidak menyajikan dalil-dalil hukum mengenai tuduhan Pemohon Keberatan yang menuduh keberatan Termohon Keberatan atas eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan.

Jika boleh flash-back, maka perlu Yang Mulia Majelis Hakim ketahui jika eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan sangat jauh dari nilai-nilai keadilan dan prinsip-prinsip hukum yang benar.

Pemohon Keberatan melakukan eksekusi di dekat Jembatan Suramadu Surabaya. Eksekusi tersebut direalisasikan dengan penuh intimidasi. Padahal mobil yang tereksekusi tersebut sedang mengangkut rombongan pernikahan saudara Termohon Keberatan ke Pulau Madura. Karena eksekusi dilakukan dengan memberhentikan langsung mobil yang menjadi jaminan fidusia tersebut (layaknya seorang juru sita Pengadilan Negeri) oleh beberapa orang yang mengaku debt collector Pemohon Keberatan, maka mobil pun terhenti dan semua rombongan pun turun dari mobil tersebut (termasuk sang Pengantin), dan terpaksa mencari mobil lain agar acara pernikahan saudara Termohon Keberatan tidak gagal.

Apakah seperti ini mekanisme eksekusi jaminan fidusia yang benar??? Sudah sesuaikah dengan rasa keadilan dan hati nurani??? Tegakkan UU Perlindungan Konsumen Sampai Titik Darah Penghabisan

4

Apakah tidak terjadi chaos jika kewenangan untuk eksekusi diserahkan kepada masyarakat biasa, apalagi yang menjadi juru sita/eksekutor swasta ini adalah diduga kuat preman-preman??? Bukankah ini justru menumbuhkembangkan dan melembagakan orang-orang yang diduga kuat preman tersebut??? Dimana disebutkan secara jelas hukum acara/mekanisme/tata cara eksekusi jaminan fidusia??? Di UU Jaminan Fidusia hanya menyebutkan secara global/general sehingga menimbulkan banyak ketidak pastian dan berbagai interpretasi. Oleh karena itu, untuk menjembatani perbedaan interpretasi tersebut, Mahkamah Agung RI menerbitkan buku “Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus”.

Bahwa dengan ditariknya kendaraan tersebut yang tentu saja tidak sesuai dengan tata cara yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan khususnya “Prosedur dan tatacara eksekusi jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 93-94, sehingga dalil Pemohon Keberatan yang menyatakan keberatan atas eksekusi jaminan fidusia adalah tidak beralasan, haruslah ditolak dan/atau dikesampingkan.

Bahwa meskipun sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial namun tata cara eksekusi diatur dalam buku II, edisi 2007, Mahkamah Agung RI, sehingga dengan demikian eksekusi jaminan fidusia yang bertentangan dengan yang diatur dalam buku II, Mahkamah Agung RI adalah tidak dibenarkan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

III.

Pemohon Keberatan Berdalil : “Perjanjian yang memuat klausula baku tidaklah dilarang selama pada waktu penandatanganan masing-masing pihak sudah diberitahu atau dibacakan isi perjanjian”.

Bahwa Pemohon Keberatan perlu sedikit dicerahkan peradigmanya mengenai asas konsesualisme. Asas konsesualisme bukan satu-satunya alasan untuk membenarkan segala tindakan Pemohon Keberatan yang melanggar Undang-Undang. Telah jelas terdapat didalam Pasal 1320 KUHPerdata mengenai konsesualisme yang prosedural, bukan konsesualisme menurut penasfiran Pemohon Keberatan sendiri.


5

Bahwa mengenai syarat sahnya perjanjian telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut : “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat” : 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab (causa) yang halal;

Bahwa menurut Prof. Subekti, SH dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata, apabila syarat nomor 1 (satu) dan syarat nomor 2 (dua) sebagaimana tersebut di atas tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan, sehingga pembatalan perjanjian tersebut harus dilakukan oleh Hakim atas permintaan pihak, sedangkan apabila syarat nomor 3 (tiga) dan syarat nomor 4 (empat) sebagaimana tersebut di atas tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum (batal secara mutlak), sehingga perjanjian tersebut dianggap dari semula sudah batal meskipun tidak diminta oleh suatu pihak.

Bahwa yang dimaksud dengan sepakat mereka yang mengikatkan dirinya adalah adanya kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dari para pihak, dan kemauan tersebut haruslah dinyatakan, sedangkan yang dimaksud dengan kecakapan untuk membuat suatu perikatan adalah bahwa kedua belah pihak yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum, yaitu orang-orang yang belum dewasa dan orang-orang yang berada dalam pengampuan.

Bahwa yang dimaksud dengan suatu hal tertentu adalah yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu, sedangkan yang dimaksud dengan suatu sebab (causa) adalah tujuan, yaitu apa yang dikehendaki oleh kedua pihak dengan mengadakan perjanjian itu.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1335 KUH Perdata, dinyatakan suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan, sedangkan dalam Pasal 1337 KUH Perdata dinyatakan suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.


6

Bahwa BPSK diberi kewenangan untuk mengawasi dan menentukan klausula baku dalam perjanjian yang melanggar Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 52 huruf (c) UU No. 8 Tahun 1999.

Bahwa

BPSK

Kab.

Probolinggo

sebagaimana

didalam

Putusan

No.

06/AK/BPSK/426.111/2014 tertanggal 13 Maret 2014 telah memutuskan bahwa perjanjian tersebut telah mengandung klasula baku yang dilanggar oleh Undang-Undang, tepatnya Melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf (g) UU No. 8 Tahun 1999, bahwa dalam Pasal 1.1 Melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf (g) UU No. 8 Tahun 1999, Pasal 3.1 Melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf (d) UU No. 8 Tahun 1999, Pasal 3.2 Melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf (d) UU No. 8 Tahun 1999, Pasal 4.4 Melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf (g) UU No. 8 Tahun 1999, Pasal 4.7 Melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf (g) UU No. 8 Tahun 1999, Pasal 7.3 Melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf (d) UU No. 8 Tahun 1999, Pasal 8.1.6 melanggar pasal 18 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999, pasal 9.2.1 melanggar pasal 18 (1) huruf (a) UU No. 8 Tahun 1999, pasal 12.1 melanggar pasal 18 (1) huruf (d) UU No. 8 Tahun 1999, pasal 15.1 melanggar pasal 18 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999.

Bahwa oleh karena itu, sangatlah cerdas, cermat, lagi tepat keseluruhan pertimbangan hukum Putusan BPSK Kab. Probolinggo No. 06/AK/BPSK/426.111/2014 tertanggal 13 Maret 2014; sebab uraiannya sangat komprehensif dan seluruhnya berlandaskan hukum.

Bahwa perlu Pemohon Keberatan perlu memahami dan mencermati, meskipun suatu perjanjian telah memenuhi syarat konsensualisme namun asas konsensualisme saja tidak cukup menjadikan perjanjian tersebut sah dan mengikat apabila perbuatan hukum yang wajib dilakukan dalam bentuk formal tertentu yang diwajibkan oleh Undang-Undang tidak dipatuhi, sehingga akan berakibat perjanjian tersebut Batal Demi Hukum (dalam Elly Erawati dan Herlien Budiono, Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian, Halaman 7, diterbitkan oleh National Legal Reform Program, Jakarta, pada Tahun 2010);

Bahwa

penandatanganan

Perjanjian

Pembiayaan

No.011445-13

yang

dibuat

dan

ditandatangani pada tanggal 15 Maret 2013 antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan dilakukan di dekat terminal Lumajang, bukan dikantor Pemohon Keberatan, dalam keadaan hujan, serta Termohon Keberatan tidak diberikan kesempatan untuk membaca isi Perjanjian Pembiayaan No.011445-13 tersebut.


7

IV.

Pemohon Keberatan Berdalil : “Keberatan Atas Amar Putusan Butir Ke-5 Pada Putusan BPSK Kab. Probolinggo No. 06/AK/BPSK/426.111/2014 Tertanggal 13 Maret 2014”.

Bahwa Putusan BPSK Kab. Probolinggo No. 06/AK/BPSK/426.111/2014 tertanggal 13 Maret 2014 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dengan Pasal 40 ayat 3 huruf (a) Kepmenperindag RI No. 350/MPP/Kep/12/2001 : “Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa pemenuhan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yaitu meliputi ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa”.

Dalil yang mendasari ganti rugi tersebut adalah berdasarkan fakta yang terungkap persidangan, kendaraan yang menjadi objek jaminan ditarik oleh Pemohon Keberatan (dahulu Teradu), dengan ditariknya kendaraan tersebut maka tidak sesuai dengan tata cara yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan khususnya “Prosedur dan tatacara eksekusi jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 93-94”. Sehingga jelas sudah Pengadu mengalami kerugian dan sangat beralasan pula jika majelis BPSK Kab. Probolinggo memberikan putusan ganti rugi terhadap Termohon Keberatan.

V.

Pemohon Keberatan Berdalil : “BPSK Kab. Probolinggo Telah Melampaui Kewenangannya Dalam Masalah Formalitas Ketika Melakukan Pemeriksaan Perkara”.

Bahwa, Persidangan Arbitrase yang di realisasikan oleh BPSK Kab. Probolinggo sebagaimana menghasilkan Putusan No. 05/AK/BPSK/426.111/2014 tertanggal 11 Maret 2014 adalah telah sesuai dengan hukum acara yang tertuang di dalam

Kepmenperindag RI No.

350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Bahwa,

Pemohon

Keberatan

kurang

membaca

secara

teliti

dan

komprehensif

Kepmenperindag RI No. 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.


8

Bahwa, di dalam hukum acara arbitrase tentu saja wajib merujuk pengertian arbitrase dalam perspektif definisi Kepmenperindag RI No. 350/MPP/Kep/12/2001; karena Kepmenperindag RI No. 350/MPP/Kep/12/2001 adalah peraturan perundang-undangan yang di buat secara khusus sebagai pedoman hukum acara di BPSK.

Bahwa perlu Pemohon Keberatan pahami secara mendalam, telah disebutkan dengan sangat jelas di dalam Pasal 4 ayat (1) Kepmenperindag RI No. 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen : “Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan”.

Bahwa Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) di depan anggota majelis arbiter BPSK Kab. Probolinggo “MENYATAKAN TIDAK KEBERATAN” diperiksa dalam persidangan arbitrase di BPSK Kab. Probolinggo. Hal ini sebagaimana diuraikan didalam Putusan BPSK Kab. Probolinggo No. 06/AK/BPSK/426.111/2014 tertanggal 13 Maret 2014, Hlm. 09.

Bahwa, tentu saja pernyataan “tidak keberatan” ini dapat diartikan sebagai wujud persetujuan dari Pemohon Keberatan. Dan suatu persetujuan terlahir pasti dari sebuah pilihan, apalagi yang hadir mewakili Pemohon Keberatan pada persidangan arbitrase di BPSK Kab. Probolinggo adalah seorang memahami huku, artinya bukan orang yang awam hukum. Pernyatan “tidak keberatan” Pemohon Keberatan tentu saja tidak dinyatakan dalam kekhilafan atau kealpaan, namun dinyatakan dalam keadaan sadar hukum. Bukankah Pemohon Keberatan dapat saja secara tegas menyatakan keberatannya di depan Majelis Arbiter??? Tapi mengapa justru sebaliknya, Pemohon Keberatan di depan Majelis Arbiter menyatakan tidak keberatan untuk disidangkan secara arbitrase???

Bahwa berdasarkan uraian diatas telah nyata jika persidangan perkara arbitrase di BPSK Kab. Probolinggo dengan Putusan No. 06/AK/BPSK/426.111/2014 tertanggal 13 Maret 2014 telah memenuhi

hukum

acara

sebagaimana

diatur

dalam

Kepmenperindag

RI

No.

Probolinggo

No.

350/MPP/Kep/12/2001.

Bahwa

berdasarkan

uraian

diatas,

maka

Putusan

BPSK

Kab.

06/AK/BPSK/426.111/2014 tertanggal 13 Maret 2014 dalam perkara a quo telah sesuai dan tidak sedikitpun bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Tegakkan UU Perlindungan Konsumen Sampai Titik Darah Penghabisan

9

Catatan Kecil : Bahwa, Pemohon Keberatan terkesan menggiring Majelis Hakim untuk hanya memperhatikan Pasal 1320 jo. Pasal 1338 KUHPerdata. Namun, berikut akan di uraikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk secara progressif juga lebih merujuk kepada UU Perlindungan Konsumen berikut instrumennya Peraturan Perundang-Undangannya.

Bahwa, Pemohon Keberatan terkesan hanya menggunakan “kaca mata kuda” dalam melakukan pembacaan terhadap sebuah klausul kontrak perjanjian, sebab Pemohon Keberatan hanya merujuk kepada Pasal 1320 jo. 1338 BW/KUHPerdata tanpa mencoba memahaminya dengan benar, dan tanpa mencoba merujuk Undang-Undang lainnya.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1335 KUH Perdata, dinyatakan suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan, sedangkan dalam Pasal 1337 KUH Perdata dinyatakan suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Oleh karenanya, perlu Pemohon Keberatan pahami bahwa perjanjian itu berlaku sebagai Undang-Undang jika tidak melanggar Undang-Undang. Perjanjian yang dibuat oleh Pemohon Keberatan tersebut telah melanggar ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) jo. Ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999; artinya melanggar juga ketentuan didalam Pasal 1320 nomor 4 (empat) KUHPerdata, sehingga sebagai konsekwensinya perjanjian tersebut adalah BATAL DEMI HUKUM.

Bahwa, jelas Majelis BPSK Kabupaten Probolinggo sudah dengan tepat dan benar dalam memberikan putusan dalam perkara arbitrase No. 06/AK/BPSK/426.111/2014 tertanggal 13 Maret 2014, sehingga Keberatan dari Pemohon Keberatan (dahulu Teradu/Pelaku Usaha) haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak diterima atau dikesampingkan, dan Pengadilan Negeri Lumajang melalui majelis hakim pemeriksa perkara ini seyogyanya memberikan putusan : 1. Menyatakan Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan (dahulu Teradu/Pelaku Usaha) tertanggal 24 April 2014 tidak dapat diterima; 2. Menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Probolinggo No. 06/AK/BPSK/426.111/2014 tertanggal 13 Maret 2014; 3. Menyatakan perjanjian pembiayaan No. 011445-13 tertanggal 15 Maret 2013 Batal Demi Hukum; 4. Menyatakan BPSK Kab. Probolinggo mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara antara Termohon Keberatan melawan Pemohon Keberatan; Tegakkan UU Perlindungan Konsumen Sampai Titik Darah Penghabisan

10

5. Menghukum Pemohon Keberatan membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Lumajang melalui majelis hakim Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Lumajang, 24 April 2014 Hormat kami, Termohon Keberatan

ZAINUL HUSEN


11

Melawan

Recommend Documents