Masa Pemerintahan Orde Lama
Masa Pemerintahan Orde Baru
A. Orde Lama Orde lama adalah sebutan bagi orde pemerintahan sebelum orde baru yang dianggap tidak melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen yang ditandai dengan diterapkannya Demokrasi Terpimpin di bawah kepemimpinan Soekarno. Presiden Soekarno sebagai tokoh sentral orde lama yaitu sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.
1. Pelaksanaan Demokrasi di Inonesia a. Demokrasi Liberal (17- 8 - 1950 s.d. 5 - 7 - 1959 Langkah awal demokratisasi di Indonesia, dilakukan melalui penerbitan Maklumat Wakil Presiden No. X, tgl, 3 November 1945 tentang anjuran untuk membentuk partai politik
KNIP (Sebagai salah satu alat kelengkapan negara), semula berfungsi sebagai pembantu presiden, selanjutnya beralih menjadi DPR/MPR. Pada November 1945, kabinet presidensial diganti menjadi kabinet parlementer dengan perdana menteri Sultan Syahrir. Pasca agresi militer Belanda II (19 Des 1945), negara Indonesia terpecah dan terbentuk Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) yang menerapkan sistem demokrasi liberal.
Lanjutan ……………….
Tentang peristiwa jatuh bangunnya kabinet, adalah berikut ini : 1. Kabinet Natsir (6 September 1950 – 27 April 1951), merupakan kabinet pertama yg memerintah pada masa demokrasi liberal. 2. Kabinet Soekiman-Soewiryo (27 April 1951 – 3 April 1952), dipimpin oleh Soekiman-Soewiryo (koalisi Masyumi – PNI). 3. Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 3 Juni 1953), kabinet ini merintis sistem zaken kabinet (terdiri dari para ahli dibidangnya). 4. Kabinet Ali Sastrowijoyo I (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955), merupakan kabinet terakhir sebelum pemilihan umum yang didukung oleh PNI – NU (Masyumi menjadi oposisi). 5. Kabinet Bahanudin Harahap dari Masyumi (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1959). 6. Kabinet Ali II (20 Maret 19955 – 14 Maret 1957), kabinet koalisi PNI, Masyumi, dan NU. 7. Kabinet Juanda (9 April 1957) merupakan zaken kabinet.
Lanjutan ………………. Pada masa kabinet Ali Sastroamijoyo, telah dipersiapkan pelaksanaan pemilu II pada 29 September 1955. Namun, justru kabinet tersebut menyerahkan mandatnya kepada presiden, kemudian dilanjutkan oleh kabinet Bahanuddin Harahap. Pada masa inilah kemudian terlaksananya pemilu 1955, yang dinilai banyak kalangan sebagai satu pelaksanaan Pemilu Indonesia yang bersih.
Jatuh bangunnya kabinet diera ini terus berlanjut hingga pada 1959. Pada masa inilah terjadi kekacauan dikalangan konstituante yang tiada berakhir, maka kemudian Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 juli 1959.
Demokrasi Terpimpin
b. Demokrasi Terpimpin (5 - 7 – 1959 s.d. 1965 Dengan adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka UUD 1945 berlaku kembali dan berakhirlah UUDS 1950. Dekrit presiden diterima oleh rakyat dan didukung oleh TNI AD, serta dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, kedudukan DPR dan presiden berada di bawah MPR. Dekrit presiden memuat ketentuan pokok yang meliputi : Menetapkan pembubaran konstituante. Menetapkan UUD 1945 berlaku kembali bagi segenap bangsa Indonesia. Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu singkat.
2. Tahun 1950 – 1959 Sistem Pemerintahan yang dianut adalah parlementer kabinet dengan demokrasi liberal. Ciri-ciri demokrasi liberal: 1) presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat. 2) Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahan. 3) Presiden berhak membubarkan DPR. 4) Perdana Menteri diangkat oleh Presiden. Era 1950 - 1959 ialah era dimana presiden Soekarno memerintah menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950, dimana periode ini berlangsung dari 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Dewan Konstituante diserahi tugas membuat undang-undang dasar yang baru sesuai amanat UUDS 1950. Namun sampai tahun 1959 badan ini belum juga bisa membuat konstitusi baru.
3. Tahun 1959 – 1968 (Demokrasi Terpimpin) Sejarah Indonesia (1959-1968) adalah masa di mana sistem "Demokrasi Terpimpin" sempat berjalan di Indonesia. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi dimana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, yaitu Presiden Soekarno. Konsep sistem Demokrasi Terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956.
Berbagai penyimpangan Demokrasi Terpimpin Pancasila diidentikkan dengan Nasakom Produk hukum yang setingkat dengan undang-undang (UU) ditetapkan dalam bentuk penetapan presiden (penpres) daripada persetujuan MPRS mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955 Presiden menyatakan perang dengan Malasya Presiden menyatakan Indonesia keluar dari PBB Hak Budget tidak jalan
Penyimpangan Konstitusional Pada Masa Orde Lama 1. Kekuasaan Presiden dijalankan secara sewenang-wenang , hal ini terjadi karena kekuasaan MPR, DPR, dan DPA yang pada waktu itu belum dibentuk oleh presiden. 2. MPRS menetapkan Oresiden menjadi Presiden seumur hidup, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan mengenai masa jabatan Presiden. 3. DPR berada dibawah Presiden. 4. Pimpinan MA diberi status menteri, hal ini merupakan penyelewengan terhadap prinsip bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka.
Kebijakan Ekonomi dalam pembagunan a. Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950) Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh : • Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. • Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI. • Kas negara kosong.
b. Masa Demokrasi Liberal (1950-1957) Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teoriteori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, antara lain : • Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang (sanering) 20 Maret 1950, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun. • Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi. • Pembatalan sepihak atas hasil-hasil Konferensi Meja Bundar, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda. Akibatnya banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya sedangkan pengusaha-pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut.
Proses Suksesi Pemerintahan Orde Baru lahir secara situasional setelah peristiwa Gerakan 30 September 1956/ PKI. Lahirnya Orde Baru ada beberapa versi antara lain: a. Berdasarkan versi pemerintahan Orde Baru di tandai oleh keluarnya Supersemar(Surat Perintah Sebelas Maret 1966). b. Lahirnya Orde Baru pada tanggal 10 Januari 1966 bersamaan dengan tercetusnya Tritura. (Tri/Tiga Tuntutan Rakyat) ialah tuntutan dari para mahasiswa yang mengadakan demonstrasi terhadap pemerintahan Presiden Soekarno. c. Orde baru lahir pada tanggal 23 Februari 1967 , sejak peristiwa penyerahan kekuasaan dari presiden Sukarno kepada Jenderal Suharto selaku pengembang Supersemar.
Landasan kehidupan Orde Baru Orde baru adalah suatu tatanan kehidupan rakyat, bangsa dan yang diletakkan pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 . Untuk mewujudkan taatanan kehidupan , maka pemerintahan Orde Baru mempunyai landasan: a. Landasan idiil Pancasila b. Landasan konstitusional UUD 1945
Kebijakan-kebijakan Pemerintahan Orde Baru • Kebijakan Politik Pemerintahan Mendasarkan seluruh kebijakan pemerintahan pada Pancasila dan UUD 1945. Menghapus undang-undang produk Orde Lama dan menggantinya dengan undang-undang versi Orde Baru. Menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi. Dalam hal ini, presiden bertanggung jawab kepada MPR. Melaksanakan pemilihan umum Melakukan penyederhanaan partai politik
• Kebijakan Politik Ekonomi Kebijakan perekonomian pada masa Orde Baru sebenarnya telah dirumuskan pada sidang MPRS tahun 1966. Pada sidang tersebut telah dikeluarkan Tap. MPRS No.XXIII/MPRS/1966 tentang pembaruan kebijakan landasan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Tujuan dikeluarkan keterapan tersebut adalah untuk mengatasi krisis dan kemerosotan ekonomi yang melanda negara Indonesia sejak tahun 1955. Berdasarkan ketetapan tersebut, Presiden Suharto mempersiapkan perekonomian Indonesia sebagai berikut: a. Mengeluarkan Peraturan 3 Oktober 1966, tentang pokok-pokok regulasi. b.Mengeluarkan Peraturan 10 Pebruari 1967, tentang harga dan tarif c.Peraturan 28 Juli 1967 , tentang pajak usaha serta ekspor Indonesia d.UU No. 1 Tahun 1967 , tentang Penanaman Modal Asing. e.UU No. 13 Tahun 1967, tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja( RAPBN). Disamping langkah-langkah tersebut diatas, Presiden Suharto juga melakukan pendekatan dengan negaranegara maju untuk penundaan pembayarab utang Indonesia dan mendapatkan pinjaman dari luar negeri. Usaha tersebut menunjukkan hasilnya, terbukti Indonesia mendapatkan kesempatan untuk penangguhan pembayaran utang luar negeri. Bahkan kelompok negara maju membentuk IGGI (Internasional Govermental Group on Indonesia ) untuk memberikan pinjaman dana kepada Indonesia. Usaha-usaha yang dilakukan pada masa pemerintahan Orde Baru memang banyak menunjukkan perkembangan perekonomian yang pesat.
Kelebihan sistem pemerintahan Orde Baru • Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$ 70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.565 • Sukses transmigrasi • Sukses KB • Sukses memerangi buta huruf • Pengangguran minimum • Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun) • Sukses Gerakan Wajib Belajar • Sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh • Sukses keamanan dalam negeri • Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia • Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri
Kekurangan sistem pemerintahan Orde Baru • Maraknya korupsi, kolusi, nepotisme • Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat • Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua • Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya • Pelanggaran HAM kepada masyarakat non pribumi (terutama masyarakat Tionghoa) • Lebih dari 70% aset kekayaaan negara dipegang oleh swasta
