MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BADAN PEMBINAAN KEAMANAN
PENANGANAN TINDAK PIDANA RINGAN ( TIPIRING )
PERATURAN KABABINKAM POLRI NOMOR 13 TAHUN 2009 TANGGAL 31 DESEMBER 2009
2
PERATURAN KEPALA BADAN PEMBINAAN KEAMANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA RINGAN (TIPIRING) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PEMBINAAN KEAMANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa setiap tindak pidana yang terjadi di berbagai wilayah hukum NKRI harus ditangani secara konsisten dan konsekuen termasuk tindak pidana ringan guna menjamin adanya kepatuhan dan ketaatan hukum; b.
bahwa fungsi Samapta merupakan bagian integral dari penegakan hukum khususnya penegakan hukum terbatas terhadap perkara tindak pidana ringan yang ada di wilayahnya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kababinkam Polri tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan;
Mengingat
:
Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168). MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN KEPALA BADAN PEMBINAAN KEAMANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA RINGAN. BAB....
3 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1.
Tindak Pidana Ringan yang selanjutnya disingkat Tipiring adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali pelanggaran lalu lintas.
2.
Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka dan atas kuasa penuntut umum dalam waktu tiga hari menyerahkan hasil pemeriksaan, tersangka, barang bukti dan saksi ke sidang pengadilan.
3.
Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka dan atas kuasa penuntut umum dalam waktu tiga hari menyerahkan hasil pemeriksaan, tersangka, barang bukti dan saksi ke sidang pengadilan. Pasal 2
Satuan kewilayahan yang bertanggungjawab atas penegakan hukum terbatas terhadap penanganan tindak pidana ringan mulai tingkat Polsek/Polsekta/Polsek Metro, Polres/Polresta/Polres Metro/Poltabes, Polwil/Polwiltabes dan Polda adalah Satuan Samapta.
Pasal 3
Penanganan tindak pidana ringan ini bertujuan menjamin adanya kepatuhan dan ketaatan hukum warga masyarakat. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 4 Ruang lingkup penanganan tindak pidana ringan terbatas pada penegakan hukum yang dilakukan oleh satuan Samapta. BAB.......
4 BAB III PELAKSANAAN Paragraf Pertama Tahap Persiapan
Pasal 5 (1)
Menyusun rencana kegiatan.
(2)
Menyiapkan kelengkapan administrasi penugasan.
(3)
Melakukan koordinasi dengan Kejaksaan, Pengadilan dan Pemda setempat.
Pasal 6 Sebelum pelaksanaan penanganan penegakkan hukum terbatas terhadap perkara Tipiring, Kepala Satuan melaksanakan Acara Pimpinan Pasukan (APP) kepada seluruh anggota yang terlibat dengan menyampaikan : a.
gambaran situasi dan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi selama pelaksanaan penegakkan hukum terbatas;
b.
gambaran situasi objek yang menjadi sasaran;
c.
rencana tindakan yang akan dilakukan oleh petugas; dan
d.
larangan dan kewajiban petugas.
Pasal 7 (1)
Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah : a.
melakukan tindakan kekerasan, penganiayaan, mengeluarkan kata-kata kasar/kotor, ancaman, penghinaan terhadap tersangka/pelaku;
b.
melakukan tindakan tersangka/pelaku; dan
c.
tindakan lain yang dapat membahayakan keselamatan jiwa dan harta benda.
pelecehan
dalam
bentuk
apapun
terhadap
(2) Kewajiban........
5 (2)
Kewajiban sebagimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah : a.
menghormati harkat dan martabat setiap warga negara;
b.
memperlakukan secara manusiawi setiap warga negara; dan
c.
memegang teguh asas praduga tak bersalah.
Paragraf Kedua Tahap Pelaksanaan Pasal 8 (1)
Dalam hal tertangkap tangan, cara bertindak terhadap penanganan pelanggaran Tipiring adalah: a.
melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran yang terjadi;
b.
membawa tersangka dan barang bukti ke markas satuan;
c.
melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi;
d.
melakukan penyitaan barang bukti; dan
e.
atas kuasa penuntut umum menghadapkan tersangka beserta barang bukti ke sidang pengadilan.
(2)
Dalam hal kegiatan rutin kepolisian, cara bertindak terhadap penanganan pelanggaran Tipiring adalah: a.
mendatangi secara serentak tempat terjadinya pelanggaran;
b.
melakukan pemeriksaan ada atau tidaknya pelanggaran yang terjadi;
c.
membawa tersangka dan barang bukti ke markas satuan;
d.
melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi;
e.
melakukan penyitaan barang bukti; dan
f.
atas kuasa penuntut umum menghadapkan tersangka beserta barang bukti ke sidang pengadilan;
(3)
Dalam
hal
kegiatan
gabungan,
cara
bertindak
terhadap
penanganan
pelanggaran Tipiring adalah: a. menentukan........
6
a.
menentukan sasaran yang dijadikan target kegiatan;
b.
melakukan pembagian tugas;
c.
mendatangi secara serentak tempat terjadinya pelanggaran;
d.
melakukan pemeriksaan ada atau tidaknya pelanggaran yang terjadi;
e.
membawa tersangka dan barang bukti ke markas satuan;
f.
melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi;
g.
melakukan penyitaan barang bukti; dan
h.
atas kuasa penuntut umum menghadapkan tersangka beserta barang bukti ke sidang pengadilan atau sidang di tempat;
Paragraf Ketiga Tahap Pengakhiran Konsolidasi
Pasal 9 (1)
Konsolidasi dilakukan oleh satuan Samapta dalam rangka mengakhiri kegiatan penegakan hukum terbatas dengan melakukan pengecekan kekuatan personel, perlengkapan dan hasil yang telah dicapai.
(2)
Dalam rangka konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apel konsolidasi dilakukan oleh kepala satuan.
(3)
Setelah selesai melaksanakan tugas penanganan Tipiring, seluruh satuan kembali ke markas satuan masing-masing dengan tertib.
BAB.......
7
BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 10 (1)
Yang berwenang melakukan penyidikan Tipiring adalah anggota Samapta dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki Surat Keputusan Penyidik/Penyidik Pembantu.
(2)
Pasal-Pasal yang merupakan pelanggaran Tipiring, tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
(3)
Administasi penyidikan perkara Tipiring tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
Pasal 11
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku semua Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan tentang Penangan Tipiring dinyatakan masih tetap Berlaku sepanjang tidak Bertentangan dengan Peraturan ini.
BAB V KOORDINASI DAN PENGENDALIAN Pasal 12 (1)
Kapolres/Kapolresta/Kapolres
Metro/Kapoltabes/Kapolwil/Kapolwiltabes/
Kapolda melakukan koordinasi dengan Kepala Kejaksaan, Ketua Pengadilan dan Pemda setempat. (2)
Dalam hal tertangkap tangan, petugas Samapta yang menangani pelanggaran Tipiring melaporkan kepada kepala satuannya.
(3)
Pengendalian dalam penanganan pelanggaran Tipiring berada pada Kepala Satuan Samapta.
(4)
Kepala Satuan Samapta melaporkan secara tertulis dan berjenjang tentang tugas yang telah dilakukan.
BAB.......
8
BAB VI PEMBIAYAAN
Pasal 13 Pembiayaan dalam kegiatan penanganan Tipiring dibebankan pada anggaran Polri.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14
Peraturan Kepala Badan Pembinaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2009 KEPALA BADAN PEMBINAAN KEAMANAN POLRI
Drs. H. IMAN HARYATNA KOMISARIS JENDERAL POLISI
9
LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN PEMBINAAN KEAMANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA RINGAN ( TIPIRING )
11
DAFTAR LAMPIRAN
1.
JENIS – JENIS PELANGGARAN YANG MERUPAKAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA RINGAN BAIK YANG DIATUR DALAM KUH PIDANA, NON KUH PIDANA DAN PERATURAN DAERAH.
2.
CONTOH MODEL BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT TIPIRING.
1. JENIS........
12
1.
JENIS-JENIS PELANGGARAN YANG MERUPAKAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA RINGAN BAIK YANG DIATUR DALAM KUH PIDANA, NON KUH PIDANA DAN PERATURAN DAERAH
A.
Menurut Buku II KUHP tentang Tindak Pidana Kejahatan. a.
Pasal 172, Mengganggu teriakan isyarat palsu.
ketentraman dengan memeberikan
b.
Pasal 174, Mengganggu rapat umum.
c.
Pasal 176, Membuat gaduh pertemuan Agama.
d.
Pasal 178, Tentang merintangi jalan.
e.
Pasal 217, Membuat gaduh di sidang pengadilan negeri.
f.
Pasal 219, Merusak surat maklumat.
g.
Pasal 231 (4), Kealpaan hingga barang sitaan hilang atau rusak.
h.
Pasal 232 (3), Kealpaan yang menimbulkan rusaknya materai (segel).]
i.
Pasal 302, Penganiayaan terhadap binatang sengaja membuat sakit, cacad, marusak kesehatan.
j.
Pasal 241 (2), Membawa hewan dengan pas lin.
k.
Pasal 315, Penghinaan Ringan.
l.
Pasal 321 (1), Penghinaan dengan tulisan.
m.
Pasal 334 (1), Karena salahnya orang menjadi tertahan.
n.
Pasal 352 (1), Penganiayaan Ringan.
o.
Pasal 364, Pencurian Ringan.
p.
Pasal 373, Penggelapan Ringan.
17) Pasal.........
13
q.
Pasal 378, Penipuan Ringan.
r.
Pasal 384, Penipuan terhadap pembeli.
s.
Pasal 407 (1), Pengrusakan ringan.
t.
Pasal 409, Karena salahnya merusak pekerjaan.
u.
Pasal 427, Pegawai Negeri (POLRI) karena salahnya orang lain jadi tertahan.
v.
Pasal 477 (2), Karena salahnya nakoda, orang yang ditahan lari.
w.
Pasal 482, Pendahan ringan.
x.
Menurut Buku III KUHP tentang Tindak Pidana Pelanggaran dari Bab I s/d Bab II kesuali Pasal 505 (2) dan 506.
y.
Pasal 489, Kenakalan terhadap orang atau barang.
z.
Pasal 491, Meninggalkan kewajibannya untuk menjagaorang gila atau anak-anak sehingga membahayakan orang gila dan anak-anak tersebut.
å.
Pasal 492, Mabuk ditempat umum sehingga mengganggu ketertiban.
ä.
Pasal 493, Dengan melawan hak merintangi kemerdekaan bergerak di jalan umum (merintangi kawannya untuk diajak mogok).
ö.
Pasal 494, Perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan, menyusahkan dan mendatangkan bahaya lalu lintas dijalan umum, misalnya : 1) Tidak memberi tanda pada lobang / galian di jalan umum; dan b) Tidak menjaga ternaknya terlepas dijalan umum.
aa.
Pasal 495, Tanpa ijin dari Polri memasang perangkap bintang buas yang dapat membahayakan orang.
bb.
Pasal 496, Tanpa ijin Polri, membakar gedung /rumah sendiri.
32) Pasal.......
14
cc.
Pasal 497, Memsang api bunga api ditepi jalan umum atau dekat rumah yang dapat mendatangkan bahaya kebakaran atau kecelakaan.
dd.
Pasal 501, Menjual, menawarkan makanan / minuman yang sudah rusak sehingga dapat merusak kesehatan.
ee.
Pasal 503, Membuat riuh atau ingar pada waktu malam membuat orang tidur terganggu. Membuat riuh waktu ada ibadah atau sidang Pengadilan.
ii.
Pasal 504, Minta-minta atau mengemis di tempat umum.
jj.
Pasal 505 (1), Gelandangan / tidak mempunyai mata pencaharian mengembara kemana-mana.
kk.
Pasal 507, Tidak berhak memakai gelar kebangsawanan binatang atau tanda kehormatan Negara R.I. Memberitahukan nama palsu waktu ditanya oleh pembesar yang berhak (cq. Polri).
ll.
Pasal 506, Ditempat umum dengan tidak berhak memakai pakaian Pegawai Negeri.
mm.
Pasal 510, Tanpa ijin Polri (Pegawai Negeri yang berhak), mengadakan pesta umum dan pawai dijalan umum.
nn.
Pasal 511, Tidak menurut perintah petunjuk Polri pada waktu ada pesta / arak-arakan dijalan umum.
oo.
Pasal 512 a, Sebagai mata pencaharian menjalankan pekerjaan dokter gigi dengan tidak mempunyai surat ijin dan dalam keadaan yang tidak memaksa.
pp.
Pasal 515, Lalai tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada Kepala Desa atas kepindahannya. Lalai tidak memberi tahu kepada Kepala Desa setelah 14 hari tinggal didaerah tersebut.
qq.
Pasal 516, Losmen, hotel penginapan yang pemiliknya : 1) Tidak mengadakan buku tamu; dan 2) Lalai tidak melaporkan / memperlihatkan buku tamu kepada Polri.
oo.
Pasal 522, Tidak datang setelah dipanggil menurut undangundang, untuk menjadi saksi, ahli atau juru bahasa.
45) Pasal....
15
B.
pp.
Pasal 525, Tidak memberikan pertolongan yang diminta kuasa hukum (cq. Polri) terhadap bahaya bagi keamanan umum / barang atau orang sedang berbuat kejahatan sedangkan pertolongan itu tidak membahayakan dirinya.
qq.
Pasal 531, Tidak memberikan pertolongan terhadap orang di dalam keadaan bahaya maut, sedangkan pertolongan tersebut tidak membahayakan dirinya.
rr.
Pasal 532, Dimuka umum : menyanyikan lagu-lagu, pidato, mengadakan gambar / tulisan yang melanggar kesopanan.
ss.
Pasal 536, Nyata mabuk / kentara mabuk di jalan umum.
tt.
Pasal 540, Memakai binatang untuk pekerjaan yang terlampau berat. Memakai binatang yang cacat, pincang, luka, hamil untuk pekerjaan sesuatu dengan keadaannya.
uu.
Pasal 546, Menjual, menawarkan, membagikan menyerahkan benda jimat / penangkal dengan dalih benda tersebut ada kesaktiannya. Mengajarkan ilmu / kepandaian sehingga menimbulkan kepercayaan terhindar dari bahaya apabila melakukan tindak pidana.
vv.
Pasal 548, Membiarkan : ayam, itik, angsa berjalan ditanah yang sudah ditaburi / ditanami dengan melawan hak.
ww.
Pasal 549, Dengan tiada berhak membiarkan ternaknya berjalan ditanah yang sudah ditaburi / ditanami.
xx.
Pasal 551, Dengan tidak berhak berjalan atau berkendaraan diatas tanah kepunyaan orang lain, sedangkan sudah diberi tanda larangan yang nyata.
Diluar KUHP. 1)
PERDA (Peraturan-peraturan Daerah setempat) yang berlaku pada wilayah yuridiksi kesatuan Polri setempat, anatara lain : a) b)
2)
Perda tentang pedagang kaki lima; dan Perda tentang Parkir.
Penggolongan tindak pidana ringan yang diatur di dalam perundang-undangan di luar KUHP yang diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda saja, kecuali pelanggaran lalu lintas, antara lain : a) Perundang.....
16
a) b) 3)
Perundang-undangan tentang Tera; dan Perundang-undangan tentang minuman keras.
Proses Penanganan Tindak Pidana Ringan. a)
Berdasarkan penemuan langsung oleh petugas Polri / PPNS dan atau tertangkap tangan;
b)
Berdasarkan laporan / pengaduan masyarakat; dan
c)
Dasar hukum Acara Tindak pidana Ringan, meliputi : (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Pasal 5 KUHAP; Pasal 7 KUHAP; Pasal 18 (2) KUHAP; Pasal 37 KUHAP; Pasal 38 KUHAP; Pasal 40 KUHAP; Pasal 75 KUHAP; Pasal 102 KUHAP (2) dan (3); Pasal 103 KUHAP; Pasal 106 KUHAP; Pasal 108 KUHAP; Pasal 109 (1) KUHAP; Pasal 111 KUHAP; Pasal 205 KUHAP; Pasal 206 KUHAP; Pasal 207 KUHAP; Pasal 208 KUHAP; Pasal 209 KUHAP; dan Pasal 210 KUHAP.
2. CONTOH........
17
2.
CONTOH MODEL BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT TIPIRING
............ .... ..
Model : T. 1 : ............
No. B. A
”PRO JUSTITIA” BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT TINDAK PIDANA RINGAN No. Pol. : BP/ / / 200.. -------- Pada hari ini . . . . . tanggal . . .. . .bulan . . . . . . 2000 enam dan sekitar Jam . . . WIB, Nama . . . . Pangkat . . . Nrp. . . . . sebagai penyidik / penyidik pembantu pada kantor instansi tersebut diatas, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki / perempuan dan menerangkan sebagai berikut : ----------------------------------------------------------TERSANGKA Nama . . . . . . . . . . . . Umur . . . . .Tahun, Tempat Tgl. Lahir . . . . . . . . .. jenis kelamin : ........ Suku Bangsa. . . . . . . . . .Agama . . . . . . . . .Alamat . . . . . . . . . . . . . . menerangkan sbb : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
SAKSI I Nama . . . . . . . . . . . . Umur . . . . .Tahun, Tempat Tgl. Lahir . . . . . . . . .. jenis kelamin : ........ Suku . . . . . . . . . . . menerangkan sbb : . . . . . . . . . . .
Tanda tangan SAKSI I
Tanda Tangan SAKSI II
BARANG BUKTI Barang bukti yang disita dari tersangka / saksi berupa : ... ..... ........ ......... ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. ....................................... PASAL YANG DILARANG :
SAKSI II Nama . . . . . . . . . . . . Umur . . . . .Tahun, Tempat Tgl. Lahir . . . . . . . . .. jenis kelamin : ........ Suku Bangsa. . . . . . . . . .Agama . . . . . . . . .Alamat . . . . . . . . . . . . . . menerangkan sbb : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, ybs dinyatakan setuju /membenarkan keterangan yang diberikan, dan sanggup diadili dengan sistem Peradilan cepat seperti ini. Untuk menguatkan tersangka membubuh kan tanda tangan. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tersangka
RELAS : Memerintahkan tersangka dan saksi tersebut diatas untuk Menghadap ke Pengadilan Negeri . . . . . . . . . . . ---pada hari . . . . . . . . . tanggal . . . .................200.. . Jam . . . . . . .WIB . . . . . . . . . . . . Demikianlah BAP cepat ini dibuat dengan sebenar nya atas kekuatan sumpah / jabatan, kami tutup dan ditanda tangani pada hari . . . . . . . . . . . . tanggal . . . . . . 200. . . . . . . . . . Jam . . . . . . . WIB. . . . . . . Penyidik / Penyidik Pembantu
PUTUSAN PENGADILAN : Kurungan . . . . .. .. . . . . .. . .. . .. . . . . Denda : Rp. . . . . . . . . . . . . .. . . . . Perlakuan barang bukti . . . . . . . . . . . . Tanda tangan Panitera
Pasal . . . . . . . . . . . . . Tentang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PELAKSANAAN HUKUMAN : Tanda tangan Jaksa Tanda tangan Hakim
PERHATIAN........
18
PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut undang-undang yang dapat dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP Merah = Tersangka Putih = Pengadilan
Biru Kuning
= Kejaksaan Hijau = Satuan Polri setingkat diatasnya
= Arsip Satuan Polri setempat
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2009 KEPALA BADAN PEMBINAAN KEAMANAN POLRI
Drs. H. IMAN HARYATNA KOMISARIS JENDERAL POLISI
