MANAJEMEN PENDIDIKAN DI BAWAH KEMENTERIAN AGAMA RI Kisbiyanto Dosen STAIN Kudus
Abstract: The policy Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia gives regulatory certainty, especially for the State Islamic University (UIN) which can open all the courses according to its ability. State Islamic Institute (IAIN) and State Islamic College (STAIN) are still constrained by Islamic studies, of course restrict ourselves to limit the study area occupied and developed according to its status as an institute and a college in Islamic field. Similarly, Tarbiyah faculty or department has a limit on the study of Islamic education. Therefore, the development of courses at Tarbiyah can leave problems growing rapidly along with the rapid development and society’s demands on higher education services in the field of education and teacher training. Keywords: educational management, Ministry of Religious Affairs
A. Kebijakan Kementerian Agama Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor Tahun 2011 benar-benar memberi nuansa baru setidaknya pada aspek pembidangan ilmu dan gelar akademik sebagaimana diatur di dalamnya. KMA ini juga memberi kepastian regulasi khususnya bagi Universitas Islam Negeri (UIN) yang bisa membuka semua program studi sesuai kemampuannya. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) yang masih terbatasi oleh kajian keislaman (islamic studies), tentu saja membatasi diri akan batas wilayah kajian yang ditekuni dan dikembangkan sesuai statusnya sebagai institut dan sekolah tinggi bidang agama Islam. Demikian pula halnya dengan fakultas atau jurusan tarbiyah yang mempunyai batas kajian pada bidang pendidikan Islam. Karena itu, pengembangan program studi di tarbiyah masih menyisakan masalah jika ingin berkembang pesat seiring dengan pesatnya perkembangan dan tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap jasa
2
pendidikan tinggi bidang kependidikan dan keguruan. Berbagai kebijakan dalam mengembangkan mutu pendidikan tenaga keguruan dan kependidikan selalu dikaji, digagas dan dicanangkan. Bahkan dewasa ini banyak ditekankan aspek kebijakan mutu tersebut, misalnya guru harus berpendidikan sarjana/S1, guru harus diuji sertifikasi (UU RI No. 14/2005), pelarangan perkuliahan kelas jauh dan kelas Sabtu-Minggu (SE DIKTI) bahkan perguruan tinggi sekarang ini sedang berlomba-lomba untuk diakui sebagai lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK). Kebijakankebijakan itu sangat relevan dengan tuntutan mutu pendidikan nasional yang semakin diharapkan untuk maju secara progresif. Sebagai lembaga pendidikan yang mendidik calon guru, Fakultas/ Jurusan Tarbiyah pada mempunyai peran penting, terutama untuk menjawab kebutuhan guru yang bermutu dewasa ini. Berkaitan dengan pengembangan program studi pada Jurusan Tarbiyah, ada dua strategi : (1) meningkatkan mutu (quality improvement) pendidikan program studi PAI, PBA, TadrisTadris, PGMI dan KI sebagaimana yang telah dibuka di PTAI dan (2) membuka program studi yang benar-benar baru yang dibutuhkan dunia pendidikan terutama oleh RA, MI, MTs dan MA. Bahkan mungkin juga perlu dibuka program studi guru pendidikan non-formal untuk sanggar kegiatan belajar (SKB), sekolah terbuka dan pondok pesantren. B. Kemampuan Guru Pada mulanya, para ahli pendidikan merumuskan tiga kompetensi guru, yaitu kompetensi personal/kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial/kemasyarakatan. Ketiga kompetensi itu merupakan satu kesatuan integral yang harus melekat pada diri seorang guru. Suyanto (2000) menjelaskan ketiganya: Pertama, kompetensi personal berarti bahwa seorang guru harus memiliki kepribadian yang mantap yang patut diteladani. Dengan demikian, seorang guru akan mampu menjadi seorang pemimpin yang menjalankan peran ing ngarso sung tulada, ing madya mangun karsa dan tut wuri handayani. Kedua, kompetensi profesional berarti bahwa seorang guru harus memiliki pengetahuan yang luas, mendalam dari bidang studi yang diajarkannya, memilih dan menggunakan berbagai metode mengajar di dalam proses belajar mengajar yang diselenggarakannya. Ketiga, kompetensi sosial/kemasyarakatan berarti bahwa seorang guru harus mampu berkomunikasi baik dengan siswa, sesama guru maupun masyarakat luas. Kisbiyanto Manajemen Pendidikan di Bawah Kementerian Agama RI
3
Menurut Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005, kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial. Yang dimaksud kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Yang dimaksud kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik. Yang dimaksud kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Yang dimaksud kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Jadi yang dimaksud guru profesional adalah kemampuan guru dalam menjalankan profesinya sebagai pendidik berkaitan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan kemampuan guru untuk mendidikkan ilmu pengetahuan itu kepada peserta didiknya. Dalam hal ini, guru dituntut untuk mendalami ilmu pengetahuan sesuai dengan disiplin keilmuan yang ditekuni sebagai spesifikasi dan keahliannya. Menurut Oemar Hamalik (2002:38), karakter kompetensi guru adalah : (1) guru mampu mengembangkan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, (2) guru mampu melaksanakan peranan-peranannya secara berhasil, (3) guru mampu bekerja dalam usaha mencapai tujuan pendidikan (tujuan instruksional) sekolah dan (4) guru mampu melaksanakan peranannya dalam proses mengajar dan belajar dalam kelas. Dalam lokakarya kurikulum pendidikan guru yang diselenggarakan oleh P3G, telah dirumuskan kemampuan dasar seorang guru, sebagaimana dijelaskan Oemar Hamalik (2002:44-45), yaitu meliputi : (1) Menguasai bahan, yakni menguasai bahan bidang studi dalam kurikulum sekolah, menguasai bahan pengayaan/penunjang bidang studi, (2) Mengelola program belajar mengajar yakni merumuskan tujuan instruksional, mengenal dan bisa menggunakan metode mengajar, memilih materi dan prosedur instruksional yang tepat, melaksanakan program belajar dan mengajar, mengenal kemampuan anak didik, menyesuaikan rencana dengan situasi kelas, merencanakan dan melaksanakan pengajaran remedial, serta mengevaluasi hasil belajar, (3) Mengelola kelas, yakni mengatur tata ruang kelas dalam rangka cara belajar siswa aktif dan menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif, (4) menggunakan media, yakni memilih
ELEMENTARY Vol. 3 ∫ No. 1 ∫ Januari-Juni 2015
4
dan menggunakan media, membuat alat-alat bantu pelajaran sederhana, menggunakan dan mengelola laboratorium, mengembangkan laboratorium, serta menggunakan perpustakaan dalam proses belajar mengajar, (5) menguasai landasan-landasan kependidikan, (6) merencanakan program pengajaran, (7) mengelola interaksi belajar mengajar, (8) menguasai macam-macam metode mengajar, (9) menilai kemampuan prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran, (10) mengenal fungsi dan program layanan bimbingan dana penyuluhan di sekolah, (11) mengenal penyelenggaraan administrasi sekolah, dan (12) mampu memahami dan menafsirkan hasilhasil penelitian pendidikan yang sederhana guna kemajuan pengajaran. Dalam rumusan Danim (2002 : 32) guru yang profesional harus menguasai 10 kompetensi guru sebagai berikut : 1. Menguasai bahan pelajaran 2. Mengelola program belajar mengajar 3. Mengelola kelas 4. Menggunakan media/sumber 5. Menguasai landasan-landasan kependidikan 6. Mengelola interaksi belajar mengajar 7. Menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran 8. Mengenal fungsi dan program pelayanan bimbingan dan penyuluhan 9. Mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah 10. Memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran. Untuk melihat tingkat kemampuan profesional guru setidaknya bisa dilihat dari dua aspek (Danim 2002 : 30), pertama, dilihat dari tingkat pendidikan minimal untuk jenjang sekolah tempat guru mengajar, dan kedua, penguasaan guru terhadap materi bahan ajar, mengelola proses pembelajaran, mengelola siswa, melakukan tugas bimbingan dan lainnya. Windam dalam Danim (2002 : 31) mengklasifikasikan derajat mutu tenaga kependidikan menjadi tiga kategori, yaitu berkualitas penuh (qualified), berkualifikasi sebagian (underqualified) dan tidak memenuhi kualifikasi (unqualified) sebagaimana dikemukakan : (1) Qualified, possessing the academic and teacher training attainment appropriate the assigned level and type of teaching. (2) Underqualified, possessing the academic but not
Kisbiyanto Manajemen Pendidikan di Bawah Kementerian Agama RI
5
the teacher training appropriate to the level of assignment. (3) Unqualified, possessing neither the academic nor the teacher training attainment appropriate to the level of assignment. Dengan demikian, kemampuan profesional guru dapat dilihat dari aspek formal maupun substantifnya. Kemampuan formal menunjuk pada jenjang pendidikan yang pernah ditempuh, sedangkan kemampuan profesional secara subtantif adalah kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Adapun pendidikan formal guru Sekolah Menengah Umum (SMU)/Madrasah Aliyah (MA) dilihat dari jenjang pendidikan yang harus ditempuh adalah setingkat sarjana strata satu (S1). Bahkan menurut UU RI No. 14/2005, di samping guru harus berpendidikan S1, mereka juga akan mengikuti uji sertifikasi guru untuk meningkatkan kompetensi profesional. Upaya peningkatan kompetensi profesional guru bisa dilakukan dengan berbagai cara, baik melalui berbagai macam pendidikan, pelatihan, seminar, diskusii, pemenuhan peralatan pengajaran dan sebagainya. Peningkatan kompetensi guru tersebut bertujuan untuk (Danim 2002 ): (1) meningkatkan kemampuan guru dalam menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang ditekuni guru, (2) meningkatkan kemampuan guru dalam berbagai keterampilan dalam menyampaikan ilmu pengetahuan atau materi ajar sehingga lambat laun guru semakin efektif dalam penguasaan metodologi dan praktik pembelajaran, (3) meningkatkan citra dan performance guru sehingga guru sebagai pendidik tampil sebagai tenaga profesional dalam bidang pekerjaannya dan (4) meningkatkan harkat, martabat dan kesejahteraan guru karena dengan peningkatan kualitas guru, maka guru berhak mendapat penghargaan (reward) yang bertambah baik dari sebelumnya . Dengan peningkatan kompetensi profesional guru, pembelajaran di kelas juga semakin mendekati kualitas baik karena salah syarat menciptakan pembelajaran berkualitas adalah terpenuhinya faktor-faktor pembelajaran yang mendukung, salah satunya adalah kualitas profesional guru. C. Pembinaan Profesi Guru Pembinaan profesi guru dalam melaksanakan dilaksnakan melalui supervisi pendidikan. Supervisi juga dimaksudkan untuk mengembangkan pembelajaran, yaitu mengembangkan kemampuan mengajar oleh guru (teaching) dan kemampuan belajar oleh siswa (learning). Teaching merupakan kegiatan utama yang dilaksanakan guru yang jika dilaksanakan ELEMENTARY Vol. 3 ∫ No. 1 ∫ Januari-Juni 2015
6
dengan baik dan dikembangkan mutunya akan mempengaruhi mutu belajar para siswa. Proses pembelajaran (teaching and learning process) bukan sesuatu yang ada dengan sendirinya (given), namun bisa mengalami pasang surut seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, budaya beserta akibat turunan yang mengiringinya. Pembelajaran yang dari tahun ke tahun dilaksanakan tanpa pembaharuan metodologi akan menjadikan akibat kejemuan dan ketertinggalan bgai peserta didik. Pembelajaran yang kurang merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga dikhawatirkan akan berakibat pada keterlambatan belajar karena hampir semua bidang kehidupan sudah berjalan dan berkembang dengan teknologi. Pembelajaran yang kurang memperhatikan alam dan lingkungan sosial budaya juga akan berakibat pada tumpulnya apresiasi siswa pada habitat kemanusiaan dan kealaman mereka. J.B. Carrold dalam Sergiovanni (1982) mengemukakan model konseptual proses pembelajaran : 1.
Attitude (sikap)
Basic characteristics that influence the time sequence for one to attain mastery of a task
2.
Intelligence (kecerdasan)
The ability to understand the task to be learned and the procedures to follow in learning the task
3.
Perseverance (ketekunan)
The amount of time during which one will engage in active learning of the task
4.
Quality of Instruction (kualitas pembelajaran)
The degree to which elements of the task are well presented, explained and ordered
5.
Opportunity for Learning (kesempatan belajar)
The amount of time allowed for learning reflected in the pacing of instruction relative to the students’ capacity to profit from it
Sumber : J.B. Carrold dalam Sergiovanni (1982:24) Kelima unsur dalam konsep pembelajaran di atas merupakan prasyarat untuk mendapatkan hasil pembelajaran yang bermutu. Baik sikap, kecerdasan, ketekunan, mutu pembelajaran dan kesempatan yang cukup untuk belajar merupakan faktor utama pembelajaran yang setiap saat memerlukan pembinaan, pemberian motivasi dan evaluasi. Proses pembinaan tersebut Kisbiyanto Manajemen Pendidikan di Bawah Kementerian Agama RI
7
dilakukan oleh tugas-tugas kesupervisian baik oleh kepala sekolah maupun oleh pejabat supervisor. Yang terpenting, supervisi pembelajaran harus dilaksanakan sebagai fungsi pengawasan dan pembinaan agar pembelajara di kelas teramati dan terukur keberhasilannya. D. Masalah Pendidikan Guru di PTAI Hamalik (2002:103) berpendapat bahwa isi pendidikan guru dan hal-hal yang perlu diketahui oleh guru berdasarkan asumsi-asumsi sebagai berikut : pertama, pengetahuan, keterampilan dan moral yang ada dalam kebudayaan harus diajarkan secara sistematik. Asumsi ini menuju ke konsepkonsep motivasi dan pengajaran, dan kedua, pertumbuhan alami yang berkembang secara bebas tak dapat dipisahkan dari bakat individu. Asumsi ini berkenaan dengan konsep bahwa guru perlu bekerja hanya pada suasana, material dan kondisi yang relevan dengan individu yang bersangkutan. Haberman sebagaimana rumusan Hamalik (2002:106) berpendapat bahwa pengetahuan guru paling tidak mengandung 12 komponen yang menggambarkan seorang guru yang baik, yaitu : keterampilan, etika, disiplin ilmiah, konsep-konsep dasar, pelajar/siswa, suasana sosial, belajar, pedagogik/metodologi pengajaran, proses, teknologi, pengembangan diri dan perubahan/inovasi. Semiawan dalam kutipan Danim (2002 : 31) mengklasifikasi tiga hirarki profesionalisme guru dilihat dari penjenjangan dalam pendidikan guru, yaitu : (1) Tenaga profesional; merupakan tenaga kependidikan yang berkualifikasi pendidikan sekurang-kurangnya S1 atau yang setara, memiliki wewenang penuh dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan pengendalian pendidikan/pengajaran, (2) Tenaga semiprofesional; merupakan tenaga kependidikan yang berkualifikasi pendidikan D3 atau yang setara, telah berwenang mengajar secara mandiri, tetapi masih harus berkonsultasi dengan tenaga kependidikan yang lebih tinggi jenjang profesionalnya, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian maupun pengendalian pengajaran, (3) Tenaga paraprofesional; merupakan tenaga kependidikan yang berkualifikasi pendidikan D2 ke bawah, yang memerlukan pembinaan dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan pengendalian pendidikan/pengajaran. Secara umum, jenis pendidikan guru dalam pendidikan formal di Indonesia adalah pendidikan guru tingkat SPG/SGO/PGA, pendidikan guru tingkat Diploma II/Diploma III, pendidikan guru tingkat Diploma IV dan ELEMENTARY Vol. 3 ∫ No. 1 ∫ Januari-Juni 2015
8
Sarjana S1, serta dilanjutkan pendidikan tingkat magister/S2 dan doktor/S3. Secara umum, pendidikan guru dibagi menjadi dua macam (Hamalik 2002), yaitu pendidikan (education) dan pelatihan (training). Pendidikan dimaksudkan untuk membekali guru dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan atau keterampilan utama sebagai guru sedangkan pelatihan dimaksudkan untuk membekali guru dalam kepentingan penguasaan suatu kemampuan teknis operasional atau keterampilan teknis tertentu untuk mendukung tugas utamanya dalam mengajar. Pendidikan dilaksanakan lebih lama, sedangkan pelatihan dilaksanakan secara singkat sesuai dengan kebutuhan. Pendidikan keguruan di Indonesia bisa diakses dari dua macam fakultas, yaitu fakultas keguruan dan ilmu pendidikan (FKIP) pada IKIP atau universitas, dan fakultas tarbiyah (FT) pada IAIN, STAIN atau sederajat. Nama program studi yang ada pada PTAI sebagaimana Peraturan Menteri Agama RI No. 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik Di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Tanggal 19 Nopember 2009, terdapat 87 program studi, yang khusus menyebut di bidang tarbiyah ada 7 program studi, dan yang di bawah bidang ilmu-ilmu sosial (sub bidang pendidikan) ada 10 program studi, sebagai berikut : No 1.
2.
Bidang/Fakultas/ Jurusan Tarbiyah
Ilmu-ilmu Social (Pendidikan)
Program Studi
Gelar
• Pendidikan Agama Islam (PAI) • Pendidikan Bahasa Arab (PBA) • Manajemen Pendidikan Islam (MPI) • Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) • Pendidikan Guru Raudlatul Athfal (PGRA) • Ilmu Pendidikan Dasar Islam (IPDI) • Ilmu Pendidikan Anak Usia Dini Islam (IPAUDI) • Pendidikan B. Inggris (PBI)
S.Pd.I S.Pd.I S.Pd.I
• • • • • •
S.Pd S.Pd S.Pd S.Pd S.Pd S.Pd
Pendidikan IPS (PIPS) Pendidikan B. Indonesia (PBI) Pendidikan Biologi (PB) Pendidikan Físika (PF) Pendidikan Kimia (PK) Pendidikan Matemátika (PM)
Kisbiyanto Manajemen Pendidikan di Bawah Kementerian Agama RI
S.Pd.I S.Pd.I S.Pd.I S.Pd.I S.Pd
9
• Bimbingan dan Konseling (BK) • Evaluasi Pendidikan (EP) • Teknologi Pendidikan (TP)
S.Pd S.Pd S.Pd
Beberapa masalah yang masih tersisa dari pembidangan dan program studi tersebut, antara lain : (1) Pembidangan yang membentuk program studi kependidikan sesuai PMA 36/2009 tersebut memang jauh lebih luas dan memadai dari pada model pembidangan ilmu dan program studi sebelumnya yang hanya memberi peluang beberapa program studi kependidikan pada Tarbiyah, yaitu PAI, PBA, PGMI, KI, dan Tadris B. Inggris, dan Tadris MIPA. Meskipun, secara realitas, madrasah di bawah naungan Kementerian Agama masih membutuhkan bidang-bidang lain sebagai program studi keguruan/ kependidikan yang sementara ini belum disebut dalam PMA 36/2009, misalnya program studi pendidikan kewarganegaraan, pendidikan kesenian, pendidikan sejarah, pendidikan olahraga dan kesehatan, pendidikan keterampilan, pendidikan ekonomi, pendidikan geografi, pendidikan sosiologi, dan pendidikan bahasa daerah. (2) Kewenangan Universitas Islam Negeri (UIN) tentu meliputi semua program studi sehingga tidak ada masalah lagi tentang ruang lingkup UIN dalam membuka program studi. Namun, bagi IAIN dan STAIN yang hanya mempunyai ruang lingkup kajian keislaman (islamic studies) tentu masih mempunyai masalah jika makna kajian keislaman itu masih dimaknai secara sempit. IAIN dan STAIN akan mempunyai kendala dalam mengajukan perijinan pembukaan program studi yang dianggap non-islamic studies. Lihat saja, Tarbiyah sebagai bidang kajian keislaman hanya mempunyai tujuh program studi yaitu PAI, PBA, MPI, PGMI, PGRA, IPDI, dan IPAUDI. Sementara program studi PB.Inggris , PIPS, PB. Indonesia, PB, PF, PK, PM, BK, EP, dan TP berada di bidang ilmu-ilmu sosial. Salah satu UIN membidangkannya pada Fakultas Humaniora, tidak pada Fakultas Tarbiyah. Masalah ini masih bernuansa dikotomi ilmu, khususnya dikotomi ilmu keguruan dan kependidikan di lingkungan PTAIN berstatus IAIN dan STAIN. (3) Teknis perijinan pembukaan program studi yang berlaku sekarang masih terjadi dualisme. Perijinan pembukaan program studi pada Tarbiyah, yaitu PAI, PBA, MPI, PGMI, PGRA, IPDI, dan IPAUDI akan dilegalisasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementarian Agama,. Sedangkan ELEMENTARY Vol. 3 ∫ No. 1 ∫ Januari-Juni 2015
10
perijinan pembukaan program studi PB.Inggris , PIPS, PB. Indonesia, PB, PF, PK, PM, BK, EP, dan TP akan dilegalisasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional. Pengajuan perijinan pembukaan program studi oleh UIN kepada Kementerian Pendidikan Nasional tentu tidak menjadi masalah. IAIN dan STAIN yang mengajukan perijinan pembukaan program studi yang dianggap nonislamic studies, seperti program studi PB.Inggris , PIPS, PB. Indonesia, PB, PF, PK, PM, BK, EP, TP, dan lainnya akan cenderung bermasalah karena dianggap bukan bagian dari lingkup kewenangan IAIN dan STAIN yang terbatasi oleh lingkup kajian keislaman. (3) Program studi Pendidikan Bahasa Arab (PBA) dianggap masuk lingkup islamic studies pada Tarbiyah, padahal semestinya sebanding dengan program studi pendidikan bahasa yang lain, misalnya program studi Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Bahasa Perancis, dan sebagainya. PBA diselenggarakan atas ijin dari Kementerian Agama, sedangkan pendidikan bahasa lainnya harus dengan ijin dari Kementerian Pendidikan Nasional. PBA dikenal sebagai program studi di lingkungan perguruan tinggi Kementerian Pendidikan Nasional, dan juga di PTAI Kementerian Agama. Kedua kementerian membuka peluang secara dualisme dalam pembukaan program studi PBA. E. Terobosan Program Studi di Tarbiyah Karena itu, sebuah Fakultas/Jurusan Tarbiyah harus melakukan percepatan pengembangan setidaknya dengan dua strategi : (1) Program studi yang dimiliki, PAI, PBA, PGMI, KI, Tadris harus dipenuhi dengan landasan keilmuan dan perangkat kependidikan yang memadai. Guru PAI harus `alim dalam ilmu keislaman, guru Bahasa Arab harus pintar qowaid dan fasih berbahasa arab, guru Bahasa Inggris harus bisa berbicara bahasa Inggris, jangan sampai guru matematika, fisika, biologi, kimia tidak bisa melakukan percobaan dan sebagainya. (2) Tarbiyah memperkaya bidang pendidikan keguruan dan kependidikannya, yaitu membuka program studi baru yang secara tegas harus dibuka di semua UIN/IAIN/STAIN, misalnya program studi pendidikan matematika, pendidikan fisika, pendidikan biologi, pendidikan kimia, pendidikan IPS, pendidikan ekonomi, pengembangan kurikulum, teknologi pendidikan, bimbingan konseling, manajemen pendidikan/ Kisbiyanto Manajemen Pendidikan di Bawah Kementerian Agama RI
11
administrasi pendidikan dan sebagainya. Terobosan ini sangat penting, jika dilihat dari aspek semangat penghilangan dikotomi ilmu pendidikan dan ilmu pendidikan Islam, aspek spesifikasi dan keahlian para sarjana pendidikan Islam, dan peluang kerja lulusan yang tidak hanya pada guru PAI, Bahasa Arab, dan Tadris (yang sangat terbatas). Tantangan program studi pada jurusan/fakultas Tarbiyah semakin jelas, karena bukan hanya bagimana program studi yang telah ada harus dikelola secara baik, namun harus ada inovasi baru untuk menumbuhkembangkan peran Tarbiyah sebagai lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) dengan memperbanyak program stuydi baru, baik yang sudah terakomodasi dalam PMA 36/2009 sebanyak 17 program studi, maupun prodi-prodi baru lainnya sesuai dengan kebutuhan penyiapan tenaga keguruan dan kependidikan di sekolah dan madrasah. F. Realitas Sosial Kondisi masyarakat Indonesia pada saat ini menunjukkan bahwa telah terjadi suatu keguncangan yang cukup mengerikan dalam perkembangan peradaban bangsa kita. Nilai-nilai fundamental seperti penghargaan atas hak hidup seseorang ternyata sudah tidak lagi dijadikan landasan dalam bertindak oleh berbagai kelompok masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Rasa kasih sayang antara sesama makhluk Ilahi diganti dengan kebencian yang dilancarkan oleh berbagai kelompok etnis, pemeluk agama, anggota partai politik, bahkan oleh komunitas yang secara historis terkenal memiliki jiwa gotong royong yang tinggi, yakni masyarakat desa atau kampung. Kesadaran akan harga diri dan empati dihancurkan oleh ledakan emosi yang tidak terkendali. Kondisi yang sangat menyedihkan tersebut masih ditambah dengan merosotnya moralitas sebagian masyarakat dalam bentuk ketergantungan pada narkotik dan obat terlarang. Norma-norma hubungan antara pria dan wanita yang bukan muhrimnya juga sering dilanggar. Demikian juga nilainilai kejujuran, seakan-akan telah terkubur oleh kebohongan dan tipu daya. Namun, kita tidak boleh berputus asa dan harus senantiasa berikhtiar untuk mengatasi masalah yang sangat kompleks tersebut. Untuk itu, diperlukan berbagai upaya, baik secara lahir berupa tindakan-tindakan kuratif dan preventif yang dipandang cukup efektif, maupun secara batin dengan memperbanyak amal saleh, memohon ampun secara ikhlas, dan ELEMENTARY Vol. 3 ∫ No. 1 ∫ Januari-Juni 2015
12
memanjatkan doa secara khusyuk ke hadirat Allah Swt. Upaya lahir dan batin tersebut tidak cukup dilakukan oleh sebagian kecil rakyat Indonesia, tetapi harus oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Untuk itu, diperlukan rekonstruksi pendidikan nilai dan spiritualitas bagi rakyat Indonesia. Karena penanaman nilai secara dini dilakukan dalam keluarga, terutama oleh orang tua, kemudian di sekolah secara formal oleh guru, maka perlu rekonstruksi peran orang tua dan guru. Pendidikan nilai dan spiritualitas di lingkungan keluarga dan sekolah memang memerlukan berbagai inovasi, guna mengatasi masalah yang kita hadapi saat ini dan untuk mengantisipasi masalah yang mungkin muncul pada masa yang akan datang. Karena masalah besar hanya mungkin dapat diatasi secara bersama-sama dan dengan koordinasi yang bagus, maka perlu dipikirkan kemungkinan diciptakannya suatu bentuk kemitraan antara sekolah dan ke1uarga dalam melaksanakan pendidikan nilai dan spiritualitas, yang secara relatif sesuai dengan tantangan masa kini dan masa yang akan datang. Pendekatan yang baru juga diperlukan, selaras dengan kekompleksan masalah yang muncul pada era global ini. Banyak nilai yang sering kontradiktif sehingga diperlukan tidak hanya pemahaman, tetapi juga kemarnpuan dan ketetapan hati untuk memilih dan mengarnalkannya secara konsisten. Dengan kata lain, peran guru dan orang tua dalam pendidikan nilai dan spiritualitas juga memerlukan perubahan yang mendasar. G. Kemitraan Sekolah dan Keluarga Kerja sarna antara sekolah dan keluarga perlu ditingkatkan supaya tidak terjadi kontradiksi atau ketidakse1arasan antara nilai-nilai yang harus dipegang teguh oleh anak-anak di sekolah dan yang harus mereka ikuti di lingkungan keluarga atau masyarakat. Apabila terjadi konflik nilai, anak -anak mungkin akan merasa bingung sehingga tidak memiliki pegangan nilai yang menjadi acuan dalam berperilaku. Akibatnya, mereka tidak marnpu mengontrol diri dalarn menghadapi pengaruhpengaruh negatif dari lingkungan sekitar mereka. Pola kemitraan antara sekolah dan ke1uarga yang bagaimana yang kiranya efektif, dalam rangka pendidikan nilai dan spiritualitas bagi masyarakat Indonesia? Kemitraan yang diperlukan tentu saja bukan yang bersifat formal berupa penandatanganan surat perjanjian atau yang serupa dengan itu, tetapi yang secara alami dan berkesinambungan dapat Kisbiyanto Manajemen Pendidikan di Bawah Kementerian Agama RI
13
menyatukan langkah dalam mendidik putra-putri bangsa Indonesia. Penciptaan suasana yang kondusif bagi pendidikan nilai dan spiritualitas, baik di sekolah maupun di rumah, tampaknya merupakan salah satu bentuk kernitraan yang perlu dikembangkan. Suasana kehidupan di sekolah dan di rumah memengaruhi perkembangan kepribadian anak, karena hal itu merupakan wahana penyemaian nilai-nilai yang akan dijadikan acuan oleh anak dalam setiap tindakannya. Apabila anak-anak merasa tenteram ketika berada di sekolah, demikian juga ketika tinggal di rumah, mereka dapat diharapkan memiliki dorongan yang kuat untuk melaksanakan tugas sekolah dan tugas rumah dengan sebaik-baiknya. Lebih dari itu. mereka akan dengan sukarela menerima dan mengamalkan nilai-nilai positif yang menjadi keyakinan mereka beserta seluruh anggota keluarga. Sebaliknya, apabila anak-anak merasa tidak tenang dan gelisah dalam menghadapi pertentangan, atau tidak dipedulikan. perkembangan intelektual dan emosional mereka akan terhambat. Akibatnya, nilai-nilai positif mereka abaikan dan nilai-nilai negatif mereka jadikan landasan dalam berperilaku. Suasana positif yang memiliki karakteristik sebagai berikut ini harus diciptakan untuk mewujudkan kemitraan semua pihak : 1. Orang tua dari peserta didik mempunyai kesadaran akan utamanya tanggungjawab mendidik, yang untuk sebagaiannya sedang dilimpahkan pada pendidik atau guru di sekolah. 2. Pendidik atau guru juga harus mempunyai kesadaran dan tanggungjawab atas profesinya sebagai pendidik yang harus membimbing, mengajar, melatih, dan membiasakan peserta didik agar menjadi anak terampil dan berkepribadian. 3. Semua anggota masyarakat juga harus mengambil tanggungjawab sosial atas penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah dari pusat sampai daerah harus mempunyai kebijakan yang berpihak pada pendidikan. Swasta, baik secara kelompok misalnya perusahaan maupun individu, misalnya orang kaya juga harus mendedikasikan kepeduliannya terhadap dunia pendidikan. Suasana yang positif dengan ciri di atas itulah yang memungkinkan anak-anak dapat mengembangkan nilai-nilai fundamental yang sangat diperlukan dalam kehidupan sosial. Nilai nilai tersebut antara lain kasih sayang antarsesama umat, kemauan untuk mencapai yang terbaik dengan ELEMENTARY Vol. 3 ∫ No. 1 ∫ Januari-Juni 2015
14
cara-cara yang diridhai oleh Allah Swt., dan kesenangan bekerja sama untuk mencapai kemajuan bersama. Nilai-nilai inilah yang merupakan prasyarat bagi terbangunnya masyarakat yang maju dan damai. Suasana kehidupan dalam lingkungan keluarga seharusnya juga dikembangkan selaras dengan .suasana sekolah seperti yang diungkapkan di atas. Komunikasi antaranggota keluarga hendaknya bersifat terbuka dan dilandasi rasa kasih sayang yang tulus. Dorongan untuk mencapai yang terbaik sesuai dengan kemampuan masing-masing senantiasa diberikan oleh orang tua, dan kesempatan bekerja sama secara ikhlas perlu dijadikan kebiasaan dalam keluarga, bahkan juga dalam masyarakat. Dengan demikian, anakanak akan menggunakan acuan nilai yang tidak kontradiktif ketika berada di sekolah dan ketika tinggal di rumah, dan di lingkungan masyarakat. H. Pendidikan Bukan Basa-Basi Pendidikan merupakan mandat sosial untuk semua jenis manusia tanpa kecuali. Kebutuhan terhadap pendidikan sebagaimana kebutuhan terhadap sandang, papan, dan papan yang hatus dipenuhi dan merupakan hak atas anak manusia. Orang dewasa, orang berkecukupan, orang yang berkemampuan berkewajiban memberikan pendidikan kepada peserta didik, yaitu utamanya para anak-anak dan remaja. Pendidikan juga bukan hanya untuk dipenuhi secara formal, misalnya siswa dianggap baik jika nilai rapornya baik. Anak yang bisa menunjukkan nilai rapor bagus, memang dia bisa dikatakan sebagai anak berprestasi. Tapi itu hanya salah satu indikator formal. Indikator substantif jauh lebih penting untuk ditunjukkan. Basa-basi pendidikan dalam bentuk formalisasi pendidikan telah mengantarkan bangsa Indonesia pada persimpangan kemanusia yang cukup mengkhawatirkan, bahkan lama-lama bisa membahayakan. Tentu kita tidak ingin mendapati lulusan ujian nasional hanya bisa mengerjakan soal pada waktu ujian nasional saja, tetapi menjadi anak cerdas yang berkemampuan selamanya. Tentu para juara olimpiade kita tidak boleh menjadi sang juara, tetapi miskin karya. Tentu kita tidak ingin alumni TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, dan Perguruan Tinggi kita hanya lulus tanpa khidupan yang sejahtera dan mensejahterakan. Pendidikan jangan dipura-purakan berhasil dengan indikasi formal. Pendidkan bukan basa-basi.
Kisbiyanto Manajemen Pendidikan di Bawah Kementerian Agama RI
15
DAFTAR PUSTAKA Danim, Sudarwan. 2002. Inovasi Pendidikan: Dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga kependidikan. Bandung:Pustaka Setia. Direktorat Profesi Pendidik-Dirjen PMPTK Departemen Pendidikan Nasional, 2006. Bahan Sosialisasi Sertifikasi Guru. Hamalik, Oemar. 2002. Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi. Jakarta: Bumi Aksara. Idochi A, Moch. 2003. Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan. Bandung: Alfabeta. Miarso, Yusufhadi. 2004. Menyemai Benih Teknologi Pendidikan. Jakarta: Prenada Media. Peraturan Menteri Agama RI No. 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik Di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Tanggal 19 Nopember 2009. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta:Dihimpun oleh Penerbit Asa Mandiri. Satmoko, Retno, Sriningsih. 1999. Landasan Kependidikan : Pengantar ke Arah Ilmu Pendidikan Pancasila. Semarang: CV. IKIP Semarang Press. Sergiovanni, Thomas J, and Starratt, Robert J. 1993. Supervision A Redefinition (Fifth Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 dan Undangundang Repbulik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Jakarta: Diperbanyak oleh Penerbit Asa Mandiri. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Jakarta:Dihimpun oleh Penerbit Asa Mandiri.
ELEMENTARY Vol. 3 ∫ No. 1 ∫ Januari-Juni 2015
