MANAJEMEN OTONOMI DAERAH DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA
OLEH : Prof. Dr. DEDEN MULYANA SE,.M.Si
Disampaikan Pada Seminar Nasional OTONOMI DAERAH DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA
Tasikmalaya, 12 Maret 2012 1
A. HAKIKAT OTONOMI DAERAH 1. Hak mengurus rumah tangga sendiri yang bersumber dari wewenang pangkal dan urusan pemerintah pusat yang diserahkan kepada daerah. Istilah sendiri adalah dalam hak mengatur dan mengurus rumah tangga merupakan inti otonomi suatu daerah, penetapan kebijakan sendiri, pelaksanaan sendiri, pembiayaan sendiri dan pertanggungjawaban daerah sendiri. 2. Dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang otonominya itu di luar batas-batas wilayahnya.
http://www.deden08m.com
1
3. Daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus wewenang pangkal dan urusan yang diserahkan kepadanya. 4. Otonomi tidak membawahi otonomi daerah lain, hak mengatur/mengurus rumah tangga sendiri tidak merupakan subordinasi hak mengatur/mengurus rumah tangga daerah lain. Dengan demikian suatu daerah otonom adalah daerah yang self government, self sufficiency, self authority, self regulation to its laws and affairs dari daerah lain baik secara vertikal/hotizontal karena daerah otonom memiliki actual independence.
B. TUJUAN PEMBERIAN OTONOMI DAERAH 1. Dari aspek politik: untuk mengikutsertakan, menyalurkan inspirasi dan aspirasi masyarakat, baik untuk kepentingan daerah sendiri/mendukung politik dan kebijakan nasional dalam rangka proses demokrasi di lapisan bawah. 2. Dari aspek manajemen pemerintahan adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan memperluas jenis-jenis pelayanan. 3. Dari aspek kemasyarakatan adalah untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat dengan usaha pemberdayaan (empowerment). 4. Dari aspek ekonomi pembangunan adalah untuk melancarkan pelaksanaan program pembangunan guna tercapainya tingkat kesejahteraan rakyat.
http://www.deden08m.com
2
Menciptakan kesejahteraan
DEMOKRASI
EFISIEN EFEKTIF EKONOMIS AKUNTABEL
PENINGKATAN PENDIDIKAN POLITIK LOKAL
PELAYANAN PUBLIK
CIVIL SOCIETY
MASYARAKAT SEJAHTERA
5
C. MACAM OTONOMI YANG PERNAH DITERAPKAN DI BERBAGAI NEGARA DI DUNIA 1. OTONOMI ORGANIK (RT ORGANIK) 2. OTONOMI FORMAL (RT FORMAL) 3. OTONOMI MATERIAL (RT MATERIAL/SUBTANTIF) 4. OTONOMI RIIL (RT RIL) 5. OTONOMI YANG NYATA, BERTANGGUNGJAWAB DAN DINAMIS
http://www.deden08m.com
3
Otonomi organik; otonomi ini mengatakan bahwa rumah tangga adalah keseluruhan urusan yang menentukan mati hidupnya badan otonomi daerah/urusan yang menyangkut kepentingan daerah diibaratkan sebagai organ kehidupan yang merupakan sistem yang menentukan hidup matinya manusia Otonomi formal; apa yang menjadi urusan otonomi tidak dibatasi secara positif, satu-satunya yang membatasi adalah daerah otonom yang bersangkutan, tidak mengatur apa yang telah diatur oleh perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya (rangorderegeling). Dengan demikian daerah otonom lebih bebas mengatur urusan rumah tangga sepanjang tidak memasuki area pemerintah pusat (sering disebut otonomi sisa).
Otonomi material; kewenangan daerah otonom dibatasi secara positif yaitu dengan menyebutkan secara limitatif dan terinci secara tegas apa saja yang berhak diatur dan diurus. Apabila urusan pada substansinya dinilai menjadi urusan pemerintah pusat maka pemerintah lokal yang mengurus rumah tangga sendiri pada khakekatnya tidak akan mampu menyelenggarakan urusan tersebut. Otonomi riil; merupakan gabungan antara otonomi formal dan material. UU pembentukan daerah otonom pemerintah daerah diberikan wewenang sebagai wewenang pangkal dan wewenang lain secara bertahap. Artinya kewenangan yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.
http://www.deden08m.com
4
Otonomi yang nyata dan bertanggungjawab dan dinamis; otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri sesuai dengan UU yang berlaku. Sistem ini yang disebut desentralisasi fungsional, artinya kepada daerah diserahi suatu hak, wewenang dan kewajiban untuk mengurus/mengatur rumah tangga sendiri.
SISTEM PEMERINTAHAN RI STRATEGI PEMERINTAH MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT DEKONSENTRASI (PEMERINTAH WILAYAH/FIELD ADMINISTRATION) FUNCTIONAL FIELD ADMINISTRATION; KANDEP/KANWIL
PEMERINTAH PUSAT
INTEGRATED/UNIFIED FIELD ADMINISTRATION; KEPALA WILAYAH
POWER SHARING 1. OTONOMI MATERIIL (ULTRA VIRES) 2. OTONOMI FORMIL (GENERAL COMPETENCE)
DESENTRALISASI (PEMERINTAH DAERAH) 10
http://www.deden08m.com
5
D. KEWAJIBAN OTONOMI DAERAH Nuansa kewajiban otonomi daerah dalam UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah nampaknya lebih menonjol daripada nuansa haknya. Meskipun gairah dan tuntutan otonomi daerah akhir-akhir ini lebih banyak berasal dari bawah (bottom up), namun pada tataran operasional tuntutan otonomi daerah yang telah mendapatkan restu dari pusat menjadi persoalan baru di masyarakat, di satu pihak masyarakat menginginkan sesuatu di pihak lain pemerintah daerah menginginkan hal lain, yang terjadi akibatnya adalah konflik. Fenomena semacam ini terus menerus terjadi di berbagai daerah, sehingga muncul berbagai pertanyaan dan pernyataan, apakah manajer pemerintah di daerah yang kurang memiliki kapasitas dan kapabilitas memimpin daerah atau masyarakatnya yang tidak memahami kepentingan pemerintah daerah, sehingga masyarakat di daerah seringkali kehilangan kontrol, berlaku brutal, anarkis dan sebagainya.
Hal inilah barangkali menurut hemat saya yang perlu dipahami dan dilakukan oleh semua pihak yaitu bagaimana mengembalikan perilaku masyarakat di daerah ke perilaku yang didasari oleh etika dan budaya lokal, agar karakter bangsa Indonesia yang terkenal ramah, sopan, santun, penuh dengan rasa hormat terhadap sesama, mau bekerjasama dan bertanggungjawab, demikian pula pemimpin di daerahnya.
http://www.deden08m.com
6
E. KARAKTER BANGSA 1) Karakter bangsa adalah sifat mental atau etika yang kompleks, yang menjadi ciri suatu bangsa. 2) Karakter ini merupakan “bawaan” yang melekat pada suatu bangsa: cara berfikir, berkata, dan bertindak, cara respons. Contoh beberapa kasus di Jepang: toko barang bekas; perusahaan yang hampir bangkrut. 3) Karakter bukan sesuatu untuk diperlihatkan kepada orang atau bangsa lain tetapi adalah sesuatu yang ditunjukkan meskipun tidak ada orang lain yang melihatnya.
Berikut adalah 6 pilar karakter dari Josephson Institute, (http://charactercounts.org/sixpillars.html, diakses tanggal 3 April 2010)
1.Trustworthiness (dapat dipercaya) 2.Respect (menghormati orang lain) 3.Fairness (adil) 4.Caring (perhatian terhadap orang lain) 5.Citizenship (Warga masyarakat, warganegara)
http://www.deden08m.com
7
Abraham Lincoln menyatakan bahwa : “reputasi adalah bayangan. Karakter adalah pohon” Dalam hubungan ini konteks otonomi daerah tidak memungkinkan lagi manajemen otonomi daerah hanya didasarkan pada hak daerah untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan kebutuhan lokalitas, akan tetapi manajemen otonomi daerah untuk tidak didekati lagi dengan prinsip business as usual, melainkan dengan business as it could be (Dr. Syakrani. 2009).
Lebih jauh bahwa elit politik dan birokrasi di daerah harus mampu mengembangkan inovasi dan terobosan yang akan menjadi best practice. Dalam banyak kasus administrative best practice yang diprakarsai oleh organisasi pelaksana tidak akan efektif tanpa political best practise yang kokoh dari pemimpin, dan political best practice yang dimaksud hanya berkembang dari altruistic leadership.
http://www.deden08m.com
8
Jika kita mau jujur bangsa jepang setelah di bom atom 1945, dalam waktu yang relatif singkat dapat menjadi negara maju dengan diawali manajemen yang dikenal dengan restorasi meiji, keberhasilan bangsa jepang juga karena didasari oleh altruistik yang tinggi yaitu mengedapankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Prinsip ini sebenarnya telah dimiliki oleh bangsa indonesia sejak orde baru, namun karena prinsip tadi tidak terinternalisasi maka akibatnya karakter bangsa menjadi luntur. Oleh sebab itu semangat kedaerahan/lokalitas yang diberikan dalam bentuk otonomi harus dipahami sebagai unit-unit dalam sebuah sistem pemerintahan yang menjadikan integrasi dan integritas bangsa saat ini. Jika implementasi otonomi keluar dari koridor yang seharusnya, maka sesungguhnya format manajemen pemerintahan dan kepemimpinan di daerah patut dipertanyakan baik secara konstitusional maupun secara moral.
Dimensi otonomi daerah paling tidak memuat dua dimensi yaitu dimensi politik dan dimensi administratif. Pada sistem pemerintahan yang bernuansa politisasi, birokrasinya masih kuat dengan aspek-aspek politik otonomi daerahnya dan dapat berakibat pada hegemoni aspek adminstratifnya. Hal inilah yang seringkali menjadi penyebab birokrasi tidak stabil dan rentan terhadap perubahan rezim. Dalam hubungan ini maka dibutuhkan gaya kepemimpinan yang inovatif dan kreatif dari mulai gubernur, bupati/walikota, untuk mensinergikan tendensi politik dan tata kelola administratif pemerintah daerah sebagai upaya untuk mengedepankan pelayanan publik bukan pendekatan pelayanan terhadap elit/birokrat.
http://www.deden08m.com
9
• Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia 1) yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 2) berakhlak mulia, 3) sehat, 4) berilmu, 5) cakap, 6) kreatif, 7) mandiri, dan 8)menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Pasal 3 ). 19
GRAND DESIGN PENDIDIKAN KARAKTER (Depdiknas, 2008) Agama, Pancasila, UUD 1945, UU No. 20/2003 ttg Sisdiknas
Teori Pendidikan, Psikologi, Nilai, Sosial Budaya
Nilai-nilai Luhur
Pengalaman terbaik (best practices)dan praktik nyata
SUMBER UTAMA:
AGAMA
http://www.deden08m.com
PROSES PEMBUDAYAAN DAN PEMBERDAYAAN INTERVENSI
SATUAN
KELUARGA
MASYARAKAT
Perilaku Berkarakter
PENDIDIKAN
HABITUASI
PERANGKAT PENDUKUNG Kebijakan, Pedoman, Sumber Daya, Lingkungan, Sarana dan Prasarana, Kebersamaan, Komitmen pemangku kepentingan. 20
10
Integrasi ke dalam KBM pada setiap Mapel
BUDAYA SEKOLAH: (KEGIATAN/KEHIDUPAN KESEHARIAN DI SATUAN PENDIDIKAN)
Pembiasaan dalam kehidupan keseharian di satuan pendidikan
KEGIATAN EKSTRA KURIKULER
Integrasi ke dalam kegiatan Ektrakurikuler Pramuka, Olahraga, Karya Tulis, Dsb.
KEGIATAN KESEHARIAN DI RUMAH
Penerapan pembiasaan kehidupan keseharian di rumah yang sama dengan di satuan pendidikan 21
MUKHLAS, 2009
PENDIDIKAN KARAKTER Langkah dan Upaya Mengatasi Masalah Perilaku & Mental
DENGAN FILTER SYSTEM
Pendidikan Agama
Pendidikan Kewarganegaraan, Spiritual dan Budaya
Membangkitkan kesadaran pentingnya peran hati nurani (sebagai mahluk Tuhan, sebagai pribadi dan sebagai bangsa Indonesia)
22
http://www.deden08m.com
11
23
Bagaimana Peran Pendidik dalam Membentuk Karakter? Pendidik itu bisa guru, orangtua atau siapa saja, yang penting ia memiliki kepentingan untuk membentuk pribadi peserta didik atau anak. Peran pendidik pada intinya adalah sebagai masyarakat yang belajar dan bermoral. Pendidikan Formal - Peran pendidik, di antaranya: 1. harus terlibat dalam proses pembelajaran, yaitu melakukan interaksi dengan siswa dalam mendiskusikan materi pembelajaran, 2. harus menjadi contoh tauladan kepada siswanya dalam berprilaku dan bercakap, 3. harus mampu mendorong siswa aktif dalam pembelajaran melalui penggunaan metode pembelajaran yang variatif, 4. harus mampu mendorong dan membuat perubahan sehingga kepribadian, kemampuan dan keinginan guru dapat menciptakan hubungan yang saling menghormati dan bersahabat dengan siswanya, 5. harus mampu membantu dan mengembangkan emosi dan kepekaan sosial siswa agar siswa menjadi lebih bertakwa, menghargai ciptaan lain, mengembangkan keindahan dan belajar soft skills yang berguna bagi kehidupan siswa selanjutnya, dan 6. harus menunjukkan rasa kecintaan kepada siswa sehingga guru dalam membimbing siswa yang sulit tidak mudah putus asa. 24
http://www.deden08m.com
12
Pendidikan informal seperti keluarga dan lingkungan, pendidik atau orangtua/tokoh masyarakat: 1. harus menunjukkan nilai-nilai moralitas bagi anakanaknya, 2. harus memiliki kedekatan emosional kepada anak dengan menunjukkan rasa kasih sayang, 3. harus memberikan lingkungan atau suasana yang kondusif bagi pengembangan karakter anak, dan 4. perlu mengajak anak-anaknya untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, misalnya dengan beribadah secara rutin. 25
Taburlah pemikiran maka Anda akan menuai tindakan; Taburlah tindakan dan Anda akan menuai kebiasaan; Taburlah kebiasaan dan Anda akan menuai karakter; Taburlah karakter dan Anda akan menuai masa depan. Ralph Waldo Emerson
http://www.deden08m.com
13
F. KESIMPULAN 1. Diperlukan pemimpin di daerah yang mampu menumbuhkan nasionalisme untuk memajukan pembangunan di daerah dengan mengedepankan komitmen dan partisipasi. 2. Pembangunan bangsa memerlukan bangsa yang berkarakter baik, karakter akan tercermin dalam reputasi (kinerja) aparat di daerah; 3. Karakter bangsa harus berangkat dari visi, misi dan nilai hidup masyarakat di daerah; 4. Pendidikan karakter harus dimulai sedini mungkin 5. Demikian beberapa pemikiran tentang manajemen otonomi daerah dalam perspektif pendidikan karakter bangsa, semoga bermanfaat.
http://www.deden08m.com
14
