LAPORAN TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI XI DPR RI KE PROVINSI DKI JAKARTA 2 Juni 2016 I. PENDAHULUAN Sesuai dengan Keputusan Rapat Intern Komisi XI DPR RI, dalam rangka pelaksanakan fungsi pengawasan Komisi XI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi DKI Jakarta pada Tanggal 2 Juni 2016. Kunjungan Kerja ini dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan atas penerimaan negara khususnya yang bersumber dari bea dan cukai di Provinsi DKI Jakarta. Dalam kesempatan Kunjungan Kerja Spesifik yang dilakukan, Komisi XI DPR RI melakukan kunjungan langsung ke Kantor Pelayanan Utama (KPU) Tipe A Tanjung Priok dan Kantor Pelayanan Utama (KPU) Tipe C Soekarno Hatta. Sebagaimana diketahui, penerimaan pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara didalam menjalankan program pembangunan yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, sejalan dengna ruang lingkup tugasnya khususnya yang membidangi Keuangan, Komisi XI DPR RI telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Pemerimaan yang bertujuan untuk melakuka optimalisasi penerimaan negara. Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, target penerimaan Cukai ditetapkan sebesar Rp146,4 triliun, Bea Masuk sebesar Rp37,2 triliun dan Bea Keluar sebesar Rp2,8 triliun, sehingga total keseluruhan adalah sebesar Rp186,5 triliun. Sedangkan realisasi penerimaan sampai dengan saat ini berdasarkan data statistik kepabeanan yang dipublikasikan di situs Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mencapai Rp107,2 triliun atau 57,48% dari target yang telah ditetapkan, yang terdiri dari penerimaan Cukai mencapai Rp27,8 triliun atau 19,03%, Bea Masuk mencapai Rp13,4 triliun atau 36,08%, Bea Keluar mencapai Rp753,5 miliar atau 26,14% dan PDRI Rp65,1 triliun. 1
Dalam kesempatan kunjungan langsung ke KPU Tipe A Tanjung Priok dan KPU Tipe C Soekarno Hatta, Komisi XI DPR RI bertujuan untuk mendapatkan laporan atas kinerja KPU Tipe A Tanjung Priok dan KPU Tipe C Soekarno Hatta dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sehingga dapat ditindaklanjuti dalam Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan. Selain itu. Komisi XI DPR RI juga ingin mendapatkan informasi dan masukan terkait kendala yang dihadapi oleh KPU Tipe A Tanjung Priok dan KPU Tipe C Soekaro Hatta dalam mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan dalam APBN Tahun 2016. Susunan keanggotaan tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut : No.
No. Angg
1.
365
Ir. H. Soepriyatno
2.
211
3.
Nama Anggota
Fraksi
Keterangan
P.GERINDRA
Ketua Tim Wakil Ketua Komisi XI
I. G. A. Rai Wirajaya, SE., MM
PDIP
Anggota
164
Maruarar Sirait, SIP
PDIP
Anggota
4.
295
H. Achmad Andi Dara, SE
P. GOLKAR
Anggota
5.
320
Edison Betaubun, SE., MH
P. GOLKAR
Anggota
6.
309
Aditya Anugrah Moha, S. Ked
P. GOLKAR
Anggota
7.
287
M. Sarmudji, SE., MSi
P. GOLKAR
Anggota
8.
379
H. Willgo Zainar, SE., MBA
P. GERINDRA
Anggota
9.
341
H. Biem Triani Benjamin
P.GERINDRA
Anggota
10.
421
H. Amin Santono, S.Sos
P. DEMOKRAT
Anggota
11.
471
Ahmad Najib Qudratullah, SE
PAN
Anggota
12.
41
Bertu Merlas
PKB
Anggota
13.
94
Ir. H. A. Junaidi Auly, MM
PKS
Anggota
14.
540
Hj. Kasriyah
PPP
Anggota
15.
27
Johnny G. Plate, SE
P. NASDEM
Anggota
2
II. INFORMASI DAN TEMUAN A. KANTOR PELAYANAN UTAMA TIPE C SOEKARNO HATTA 1. Arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
2. Trend Penerimaan Kepabeanan dan Cukai
3
3. Target dan Realisasi Penerimaan Kanwil/KPU Bea dan Cukai
4. Pengawasan/Pelayanan KPU Bea Cukai Soekarno Hatta Pengawasan dan Pelayanan KPU Bea Cukai Soekarno Hatta meliputi kegiatan impor dan ekspor yang meliputi cargo dan barang penumpang dengan rincian pelayanan sebagai berikut: a. Cargo: -
Industrial assistance;
-
Trade facilitator;
-
Community protector;
-
Revenue collector.
b. Barang Penumpang: -
Community protector;
-
Kelancaran arus penumpang.
4
5. Target dan Realisasi Penerimaan KPU BC Tipe C Soekarno Hatta Trend realisasi penerimaan KPU BC Tipe C Soekarno Hatta meningkat setiap tahun, dengna persentase kenaikan 15,39% tahun 2014 dan 10,31% tahun 2015. Target dan realisasi penerimaan KPU BC Tipe C Soekarno Hatta dalam 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut:
Jumlah realisasi dan target penerimaan KPU BC Tipe C Soekarno Hatta sejak tahun 2013 selalu meningkat, namun pencapaian target penerimaan cenderung menurun. Realisasi penerimaan periode tahun 2013 sampai dengan 2015 (dalam miliar rupiah) adalah sebagai berikut:
5
6. Realisasi Penerimaan Tahun 2016 Capaian target penerimaan KPU BC Tipe C Soekarno Hatta sampai dengan Mei 2016 telah mencapai 37,96% (seharusnya 41,67%) dari target total penerimaan. dalam miliar rupiah
7. Langkah-langkah pencapaian target penerimaan
Melakukan penelitian ulang terhadap dokumen-dokumen PIB yang telah selesai proses kepabeanan, namun mendapat atensi karena adanya perubahan ketentuan perundangundangan atau jenis komoditas impor tertentu dengan melibatkan pejabat yang mempunyai kemampuan teknis audit;
Melakukan spesialisasi PFPD dalam rangka penetapan tarif dan nilai pabean serta menghitung bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang lebih efektif dan efisien;
Melakukan pengawasan atas barang impor khusus melalui cargo dan perusahaan Jasa Titipan (PJT) dengan PDTT;
Optimaliasi pengawasan terhadap barang bawaan penumpang di terminal kedatangan penumpang Bandar Udara Soekarno Hatta.
8. Pola Kerja dan Upaya Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Bea dan Cukai
Penerapan teknologi informasi, berupa penggunaan aplikasi: -
CEISA (impor dan ekspor);
-
PIBK;
-
APP CIA (barang bawaan penumpang);
-
Aplikasi Pos.
Menerapkan sistem pembayaran penerimaan negara secara elektronik (e-billing);
Meningkatkan kepatuhan pengguna jasa melalui kegiatan sosialisasi.
6
9. Kinerja Pengawasan Tindakan preventif, melaksanakan pengawasan data sebelum barang atau penumpang tiba di bandar udara Soekarno Hatta, oleh Petugas Analis Intelijen (PAU, PNRGOV). Tindakan represif, dilakukan dengan upaya fisik berupa patroli, penghentian, pemeriksaan, penegahan, penyegelan dan penindakan lainnya.
Terjadi peningkatan tangkapan penyelundupan ganja sintetik pada tahun 2015-2016. Sementara sebelumnya didominasi oleh methamphetamine. 10. Tindak lanjut atas Penyelundup dan Barang Hasil Penyelundupan a. Tindak lanjut atas Penyelundup Penyelundup akan dimintakan keterangan sebagai data awal terkait tindakan penyelundupan yang dilakukan. kemudian penyelundup akan diserahkan kepada instansi pemerintah yang berwenang (POLRI, Karantina, BKSDA, BNN,dll) untuk mendapat tindak lanjut.
7
11. Faktor Kendala Penerimaan Krisis keuangan global selama 3 (tiga) tahun terakhir serta perkembangan situasi perekonomian dan nasional yang belum mendukung kegiatan ekspor-impor, berpengaruh terhadap pencapaian target penerimaan bea masuk dan bea keluar; Kondisi lalu-lintas barang sempat menurun menjelang Pemilihan Umum Presiden pada pertengahan 2014; Pertumbuhan ekonomi nasional yang melambat akibat: -
Penurunan harga minyak dunia;
-
Melambatnya perekonomian Tiongkok yang berdampak pada perekonomian Indonesia;
-
Depresiasi mata uang rupiah.
Pemberlakuan skema Free Trade Agreements, dengan tarif bea masuk efektif rata-rata cenderung menurun; Meningkatnya harapan masyarakat akan kualitas pelayanan yang tinggi, efektif dan efisien, sementara sumber daya yang ada cukup terbatas; Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur kepabeanan berdampak pada persepsi masyarakat.
8
12. Sarana dan Prasarana Pengawasan KPU BC Tipe C Soekarno Hatta
B. KANTOR PELAYANAN UTAMA TIPE A TANJUNG PRIOK 1. Target dan realisasi penerimaan negara dari sektor bea dan cukai di KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Jakarta dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:
9
2. Langkah-langkah yang telah ditempuh KPU Tipe A Tanjung Priok dalam mencapai target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut: Meningkatkan akurasi penelitian HS, Nilai Pabean dan Pos Tarif dengan cara: -
Evaluasi profil importir;
-
Evaluasi profil komoditi;
-
Up-dating database harga (DBH I dan DBH II).
Penerbitan SKPTNP melalui penelitian ulang; Sinergi dengan DJP melalui pertukaran data, joint audit, TOPP; Koordinasi dengan Direktorat Audit untuk melaksanakan audit; Penelitian SKEP Fasilitas Impor dalam bentuk penelitian kuota, jangka waktu, dan kesesuaian peruntukan fasilitas yang digunakan; Pengujian ketaatan terhadap peratran dan ketentuan yang berlaku. Penelitian validitas form Free Trade Agreement (FTA); Menggali potensi penerimaan Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan. 3. Target yang telah ditetapkan dalam APBN Tahun 2016 yang dialokasikan kepada KPU Tipe A Tanjung Priok adalah sebesar Rp17,897 Triliun, sedangkan berdasarkan data realisasi penerimaan pada tahun 2012 sampai dengan 2015 diproyeksikan penerimaan KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Tahun 2016 adalah sebesar Rp15,044 Triliun. Dalam realisasi penerimaan tahun 2015 penerimaan yang diperoleh dari Extra Effort sebesar Rp1,12 Triliun. Dengan perkiraan Extra Effort sebesar Rp1,15 Triliun, potensi realisasi penerimaan tahun 2016 sebesar Rp15,04 triliun. 4. Optimalisasi penerimaan Bea dan Cukai KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok telah melaksanakan extra effort dalam upaya optimalisasi penerimaan negara, diantara yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: -
Pembentukan Tim Optimalisasi Penerimaan Negara;
-
Membentuk Tim Penelitian Ulang;
-
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkesinambungan atas langkah-langkah dalam optimalisasi penerimaan;
-
Sharing session bersama Hakim Pengadilan Pajak;
-
Penagihan piutang secara aktif dan persuasif; 10
-
Percepatan proses lelang sehubungan dnegan optimalisasi penerimaan negara.
5. Pencegahan Penyelundupan KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok melakukan penindakan sebanyak 901 kali dengan perkiraan nilai barang mencapai Rp2,01 Triliun dan potensi kekurangan penerimaannegara Rp32,5 Milyar pada Tahun 2015 dan melakukan penindakan sebanyak 181 kali dengan perkiraan nilai barang mencapai Rp312 Milyar dan potensi kekurangan penerimaan negara Rp6,1 Milyar pada Tahun 2016 (s.d. Bulan Mei 2016). a. Upaya preventif pengawasan yang dilakukan: -
Modernisasi sarana dan prasarana pengawasan
-
Pembentukan Task Force Pengawasan Customs Narcotics Team (CNT) Customs Enforcement Team (CET) Container Control Unit (CCU)
-
Press Conference Hasil Penegahan
b. Upaya represif pengawasan yang dilakukan: -
Penerbitan Surat Bukti Penindakan (SBP)
-
Kegiatan Penelitian Pelanggaran dan Penyidikan
c. Sarana dalam pengawasan: -
Main Control Room (MCR)
-
HiCO Container Vessel Mobile (HCVM)
-
Portal and Mobile Gamma Ray
-
HiCo Scan Container Scanner
-
X-Ray Cabin
-
Electronic Seal (e-Seal)
-
Drone and GPS Tracker
6. Tindakan terhadap penyelundup dan barang hasil selundupan Tindakan terhadap penyelundup dan barang hasil selundupan adalah : - Terhadap kasus dugaan pelanggaran kepabeanan dan cukai dilakukan proses penelitian, penyelidikan, dan penyidikan.
11
- Atas Barang Hasil Penindakan (BHP) dilakukan mekanisme penetapan sebagai Barang Dikuasai Negara (BDN) sampai dengan status Barang Milik Negara (BMN), yang selanjutnya dapat dilakukan mekanisme lelang bekerjasama dengan Kantor Piutang dan Lelang Negara. 7. Kendala dalam upaya memperlancar penerimaan negara Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam memperlancar penerimaan negara dari sektor bea dan cukai di Provinsi DKI Jakarta khususnya di KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut: a. Kondisi perekonomian global Indonesia
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, pada Kuartal I 2016, pertumbuhan ekspor dan impor Indonesia mengalami perlambatan atau tumbuh negatif yakni, minus 3,88 persen untuk ekspor dan minus 4,24 persen untuk impor;
Rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia (global) Tahun 2015 dan 2016 yang juga sedang mengalami perlambatan .
Adanya kesepakatan Free Trade Agreement (FTA) antara Indonesia dengan negaranegara Asean, Australia, Jepang, China, dsb sangat mempengaruhi penerimaan Indonesia di bidang impor. Dari data tahun 2016 (per Mei 2016), devisa yang menggunakan FTA sebesar 43,01% namun Bea Masuk yang diterima hanya 13,43% karena tariff rata-rata rendah menjadi 0,78%.
b. Adanya tuntutan hukum dalam proses penagihandengansuratpaksa (Tuntutan Ganti Rugi, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Perdata). 8. Kinerja Pengawasan Kinerja pengawasan (preventif dan represif) yang telah dilakukan oleh Kanwil Bea dan Cukai Provinsi DKI Jakarta Khususnya KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok adalah sebagai berikut: a. Upaya preventif pengawasan yang dilakukan: -
Modernisasi sarana dan prasarana pengawasan
-
Pembentukan Task Force Pengawasan Customs Narcotics Team (CNT) Customs Enforcement Team (CET) Container Control Unit (CCU) 12
-
Press Conference Hasil Penegahan
b. Upaya represif pengawasan yang dilakukan: -
Penerbitan Surat Bukti Penindakan (SBP)
-
Kegiatan Penelitian Pelanggaran dan Penyidikan
c. Sarana dalam pengawasan: -
Main Control Room (MCR)
-
HiCO Container Vessel Mobile (HCVM)
-
Portal and Mobile Gamma Ray
-
HiCo Scan Container Scanner
-
X-Ray Cabin
-
Electronic Seal (e-Seal)
-
Drone and GPS Tracker
9. Pengawasan dan Pembinaan Aparatur Bea dan Cukai Direktorat Bea dan Cukai telah memiliki unit Kepatuhan Internal di masing-masing kantor vertikalnya termasuk di KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, dimana tugas dari unit Kepatuhan Internal itu sendiri adalah melakukan pengawasan pelaksanaan tugas pemantauan pengendalian internal, pengelolaan resiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin dan tindak lanjut hasil pengawasan, perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis serta rencana kerja dan laporan akuntabilitas. Beberapa upaya unit kepatuhan internal di KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok yang telah dilakukan dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap pegawai yaitu: Pengawasan: a. Melaksanakan kegiatan evaluasi kinerja dan audit kinerja internal atas semua pelayanan yang ada di KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok untuk memastikan bahwa prosedur kerja dilakukan sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan; b. Melakukan pemantauan terhadap pegawai untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas, diantaranya yaitu dengan melakukan pengawasan melekat (waskat) dan inspeksi mendadak (sidak); c. Membuka saluran pengaduan untuk masyarakat atau pengguna jasa kepabeanan (whistle blower system) dengan berbagai media, baik itu melalui aplikasi SIPUMA (Sistem Pengaduan 13
Masyarakat), telepon, email, sms ataupun datang langsung ke Unit Kepatuhan Internal. Semua data pelapor dijamin kerahasiaannya; d. Program TCL (Tolak, Catat, Laporkan). Program ini pada dasarnya dikhususkan untuk pegawai di lingkungan KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, dimana pegawai diharuskan untuk menolak semua pemberian apapun dari pengguna jasa atas pelayanan yang diberikan serta mencatat siapa pengguna jasa yang berniat memberikan sesuatu tersebut lalu kemudian melaporkan kepada Unit Kepatuhan Internal untuk menindaklanjuti pengguna jasa yang berniat memberikan imbalan atas pelayanan yang diberikan tersebut. Tidak hanya itu, pengguna jasa juga bisa mencatat dan melaporkan pegawai yang meminta imbalan atas pelayanan yang diberikan. Pembinaan: a. Edukasi pencegahan dan pemberantasan korupsi, pencegahan pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai serta pembinaan pegawai; b. Bekerjasama dengan KPK, Inspektorat Jenderal serta Direktorat Kepatuhan Internal Kantor Pusat DJBC dengan memberikan pemahaman terkait dengan peningkatan integritas pegawai.
III. PENUTUP Demikian Laporan Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Provinsi DKI Jakarta. Kami mengharapkan berbagai data dan informasi yang diperoleh didalam laporan ini dapat menjadi bahan pertimbangan serta ditindaklanjuti dalam Rapat-rapat Komisi XI DPR RI. Jakarta, Juni 2016 TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI XI DPR RI PROVINSI DKI JAKARTA Ketua, Ir. H. SOEPRIYATNO A- 365
14
