LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS TAHUNAN TAHUN 2012
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN SLEMAN
Jl. Parasamya Nomor 8, Tridadi, Sleman. Telp. (0274) 865559, Faximile 865559 Kode Pos 55511
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami sampaikan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga penyusunan “ Laporan Pelaksanaan Tugas Tahunan “ Tahun 2012 ini dapat diselesaikan. Laporan Pelaksanaan Tugas Tahunan Tahun 2012 ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi sesuai dengan kebijakan dan program yang dijabarkan melalui kegiatan, sekaligus merupakan wujud tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam laporan ini sekaligus mencakup evaluasi yang dapat dijadikan sebagai umpan balik bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak.
Sleman,
Januari 2013
Kepala Dinas
H. Pranowo, SH.,MM NIP. 19560610 198303 1 015
ii
DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL..........................................................................
i
KATA PENGANTAR.......................................................................
ii
DAFTAR ISI....................................................................................
iii
BAB I
PENDAHULUAN
1
A. Maksud dan Tujuan Laporan....................................
1
B. Ringkasan Organisasi .............................................
1
C. Visi dan Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan
13
Dan
Koperasi
serta
Tantangan
yang
Masih
Dihadapi ................................................................. BAB II
PELAKSANAAN TUGAS DESENTRALISASI…………..
15
URUSAN WAJIB ……………………………………..
15
1.
Urusan Kesehatan ……………………………...
15
2.
Urusan Pertanahan …………………………….
16
3.
Urusan Sosial ……………...............................
16
4.
Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
17
5.
Urusan
Otonomi
25
Umum,
Administrasi
A.
Perangkat
Daerah,
Daerah,
Pemerintahan
Keuangan
Daerah,
Kepegawaian
Dan
Persandian ........................................................ 6.
Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
26
7.
Urusan Statistik .................................................
28
URUSAN PILIHAN ……………………….................
29
1.
Urusan Perdagangan ……………………………
29
2.
Urusan Perindustrian …………….....................
32
BAB III
PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN ………………
35
BAB IV
PRESTASI TAHUN 2012 …………………………………
38
B.
iii
BAB I PENDAHULUAN
A. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN. 1.
Memberikan informasi
tentang pelaksanaan tugas Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi. 2.
Memberikan informasi tentang kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas.
3.
Menemukan alternatif pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.
B. RINGKASAN ORGANISASI. 1.
Uraian Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut : a.
Tugas Pokok. Melaksanakan
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah
di
bidang
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan usaha kecil dan menengah. b.
Fungsi : 1)
Perumusan Kebijakan teknis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah.
2)
Pelaksanaan tugas bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah.
3)
Penyelenggaraan
pelayanan
umum
bidang
perindustrian,
perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah. 4)
Pembinaan dan pengembangan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, dan
5)
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1
c.
Susunan Organisasi Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Sleman berdasarkan Perda Nomor 9 tahun 2009 dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2009 adalah sebagai berikut: 1. Kepala Dinas. 2. Sekretariat. a. Tugas : Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian,
keuangan,
perencanaan,
evaluasi,
dan
mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi. b. Fungsi : 1) penyusunan rencana kerja Sekretariat; 2) perumusan kebijakan teknis kesekretariatan; 3) penyelenggaraan urusan umum; 4) penyelenggaraan urusan kepegawaian; 5) penyelenggaraan urusan keuangan; 6) penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi; 7) pengoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi; dan 8) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Sekretariat.
Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 1)
Tugas
:
Menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian 2)
Fungsi
:
a) penyusunan
rencana
kerja
Subbagian
Umum
dan
Kepegawaian; b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian; c) penyelenggaraan
urusan
surat-menyurat,
kearsipan,
kepustakaan, dokumentasi, informasi, perlengkapan, dan rumah tangga; 2
d) penyusunan
bahan
rencana
kebutuhan
pegawai,
pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai serta tata usaha kepegawaian; dan e) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.
b. Sub Bagian Keuangan. 1)
Tugas
:
Menyelenggarakan urusan keuangan. 2)
Fungsi
:
a) penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan; b) penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan
teknis
urusan
keuangan; c) pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan, dan penyusunan laporan keuangan; dan d) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Keuangan.
c. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi. 1)
Tugas
:
Menyelenggarakan urusan perencanaan dan evaluasi. 2)
Fungsi
:
a) penyusunan rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi; b) penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan
teknis
urusan
perencanaan dan evaluasi; c) pengoordinasian penyusunan rencana kerja; d) penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan; dan e) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
3
3. Bidang Perindustrian. a. Tugas. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan produksi dan usaha industri, serta pelayanan registrasi dan pengendalian industri b. Fungsi. 1) penyusunan rencana kerja Bidang Perindustrian 2) perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan produksi dan usaha industri, serta pelayanan registrasi dan pengendalian industri 3) penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan produksi industri 4) penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha industri 5) penyelenggaraan dan pembinaan pelayanan registrasi dan pengendalian industri; dan 6) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Perindustrian.
Bidang Perindustrian terdiri dari: a. Seksi Pengembangan Produksi Industri. 1) Tugas. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan produksi industri. 2) Fungsi. a) Penyusunan rencana kerja Seksi Pengembangan Produksi Industri. b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan produksi industri. c) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan produksi industri. d) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi industri. e) Penyelenggaraan
dan
pembinaan
penerapan
standar
produksi. 4
f) Penyelenggaraan dan pembinaan pengembangan komoditas industri; dan g) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pengembangan Produksi Industri. b. Seksi Pengembangan Usaha Industri. 1) Tugas. Menyelenggarakan
pembinaan
dan
pengembangan
usaha
industri. 2) Fungsi. a) Penyusunan rencana kerja Seksi Pengembangan Usaha Industri. b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan usaha industri. c) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha industri. d) Penyelenggaraan
pembinaan
dan
pengembangan
dan
pengembangan
kewirausahaan industri. e) Penyelenggaraan
pembinaan
sumberdaya manusia usaha industri;dan f) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pengembangan Usaha Industri. c. Seksi Registrasi dan Pengendalian Industri. 1)
Tugas. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pelayanan registrasi dan pengendalian industri.
2)
Fungsi. a) Penyusunan rencana kerja Seksi Registrasi dan Pengendalian Industri. b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan
pelayanan
registrasi
dan
pengendalian
industri. c) Penyelenggaraan pelayanan registrasi industri. 5
d) Penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian perizinan industri. e) Penyelenggaraan
pengendalian
usaha
dan
produksi
industri;dan f) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Registrasi dan Pengendalian Industri
4. Bidang Perdagangan. a. Tugas. Menyelenggarakan, membina, dan memantau perdagangan dalam negeri dan luar negeri, serta bimbingan usaha dan pendaftaran perusahaan perdagangan b. Fungsi. 1) Penyusunan rencana kerja Bidang Perdagangan. 2) Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan, pembinaan, dan pemantauan perdagangan dalam negeri dan luar negeri, serta bimbingan usaha dan pendaftaran perusahaan perdagangan. 3) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pemantauan perdagangan dalam negeri. 4) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pemantauan perdagangan luar negeri. 5) Penyelenggaraan
bimbingan
usaha
dan
pendaftaran
perusahaan;dan 6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Perdagangan.
Bidang Pedagangan terdiri dari a. Seksi Perdagangan Dalam Negeri. 1)
Tugas. Menyelenggarakan, membina, dan memantau perdagangan dalam negeri.
2)
Fungsi. 6
a) Penyusunan rencana kerja Seksi Perdagangan Dalam Negeri. b) Penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan
teknis
penyelenggaraan, pembinaan, dan pemantauan perdagangan dalam negeri. c) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pemantauan perdagangan dalam negeri. d) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengendalian informasi pasar dan stabilisasi harga. e) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengendalian barang beredar dan jasa. f) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pemantauan erlindungan konsumen;dan g) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Perdagangan Dalam Negeri.
b. Seksi Perdagangan Luar Negeri. 1)
Tugas. Menyelenggarakan, membina, dan memantau perdagangan luar negeri.
2)
Fungsi. a) Penyusunan rencana kerja Seksi Perdagangan Luar Negeri. b) Penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan
teknis
penyelenggaraan, pembinaan, dan pemantauan perdagangan luar negeri. c) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pemantauan perdagangan luar negeri. d) Penyelenggaraan pengembangan dan fasilitasi ekspor;dan e) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Perdagangan Luar Negeri.
c. Seksi Bimbingan Usaha dan Pendaftaran Perusahaan. 1)
Tugas.
7
Menyelenggarakan
bimbingan
usaha
dan
pendaftaran
perusahaan. 2)
Fungsi. a) Penyusunan rencana kerja Seksi Bimbingan Usaha dan Pendaftaran Perusahaan. b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bimbingan usaha dan pendaftaran perusahaan. c) Penyelenggaraan
bimbingan
usaha
dan
pendaftaran
perusahaan. d) Penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian perizinan perdagangan;dan e) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Bimbingan Usaha dan Pendaftaran Perusahaan.
5. Bidang Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah. a. Tugas. Menyelenggarakan, membina, dan mengembangkan kelembagaan, usaha, penyuluhan, dan pelatihan koperasi dan usaha kecil dan menengah. b. Fungsi. 1) Penyusunan rencana kerja Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 2) Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan dan pembinaan kelembagaan, usaha, penyuluhan, dan pelatihan koperasi dan usaha kecil dan menengah. 3) Penyelenggaraan,
pembinaan,
dan
pengembangan
kelembagaan koperasi dan usaha kecil dan menengah. 4) Penyelenggaraan,
pembinaan,
dan
pengembangan
usaha
koperasi dan usaha kecil dan menengah. 5) Penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan koperasi dan usaha kecil dan menengah;dan 6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 8
Bidang Koperasi terdiri dari: a. Seksi Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 1)
Tugas. Menyelenggarakan
pembinaan
dan
pengembangan
kelembagaan koperasi dan usaha kecil dan menengah 2)
Fungsi. a) Penyusunan rencana kerja Seksi Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan kelembagaan koperasi dan usaha kecil dan menengah. c) Penyelenggaraan
pembinaan
dan
pengembangan
kelembagaan dan manajemen koperasi. d) Penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian perizinan kelembagaan koperasi;dan e) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi
Kelembagaan
Koperasi
dan
Usaha
Kecil
dan
Menengah. b. Seksi Usaha Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah. 1)
Tugas. Menyelenggarakan
pembinaan
dan
pengembangan
usaha
koperasi dan usaha kecil dan menengah. 2)
Fungsi. a) Penyusunan rencana kerja Seksi Usaha Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan
usaha
koperasi
dan
usaha
kecil
dan
menengah. c) Penyelenggaraan pemberdayaan
pembinaan,
usaha
koperasi
pengembangan, dan
usaha
kecil
dan dan
menengah. 9
d) Penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi usaha koperasi dan usaha kecil dan menengah;dan e) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Usaha Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. c. Seksi Penyuluhan dan pelatihan Koperasi dan usaha kecil dan Menengah. 1)
Tugas. Menyelenggarakan penyuluhan dan pelatihan koperasi dan usaha kecil dan menengah.
2)
Fungsi. a) Penyusunan rencana kerja Seksi Penyuluhan dan Pelatihan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyuluhan dan pelatihan koperasi dan usaha kecil dan menengah. c) Penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan koperasi. d) Penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan usaha kecil dan menengah;dan e) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Penyuluhan dan Pelatihan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
BAGAN STRUKTUR DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
KEPALA DINAS
Sekretariat Kelompok Jabatan Fungsional
Sub Bag. Umum Kepegawaian
Bidang Perindustrian
Sub Bagian Keuangan
Bidang Perdagangan
Sub Bagian Perenc. dan Evaluasi 10
Bidang Koperasi, dan UKM
2.
Sumber Daya Manusia Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi didukung oleh 67 orang. a.
Jumlah pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi menurut golongan adalah sebagai berikut :
No 1 2 3 4 5 6
b.
Dinas/Bagian/Bidang Kepala Dinas Sekretariat Bidang Perindustrian Bidang Perdagangan Bidang Koperasi dan UKM Pejabat Fungsional : - Penyuluh Perindag Jumlah
Golongan III II
IV 1 2 1 1 1
14 10 7 11
6
6 48
6 2 2 1
11
I 2
2
Jumlah 1 24 13 10 13 6 67
Jumlah pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :
11
No 1 2 3 4 5 6
c.
Dinas/Bagian/Bidang Kepala Dinas Sekretariat Bidang Perindustrian Bidang Perdagangan Bidang Koperasi dan UKM Pejabat Fungsional : - Penyuluh Perindag Jumlah
Pendidikan S-2 S-1 D-III SLTA SLTP SD 1 1 6 15 8 2 2 1 1 3 3 1 2 1 6 7 1
5
5 28
1 4
26
3
Jumlah
1
1 22 14 10 14 6 67
Jumlah pejabat struktural meliputi 1 orang pejabat eselon IIB, 1 orang pejabat eselon IIIA, 3 orang pejabat eselon IIIB dan 12 orang pejabat eselon IVA, serta 6 orang pejabat fungsional penyuluh Perindag.
3.
Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah sebagai berikut : Sarana dan Prasarana Dinas Perindagkop Tahun 2012
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4.
Sarana/Prasarana Gedung Kendaraan Bermotor Roda Empat Kendaraan Bermotor Roda Dua Komputer Laptop LCD Kamera Mesin Ketik AC Jumlah
Jumlah 1 5 11 24 4 1 4 11 7 68
Satuan Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit
Keterangan
Anggaran dan Realisasi Adapun jumlah anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Tahun 2012 beserta realisasinya adalah sebagai berikut : 12
Tabel 1.1 Anggaran dan Realisasi Tahun 2012 No Jenis 1 Biaya Tidak Langsung 2 Biaya Langsung : a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang/Jasa c. Belanja Modal Jumlah
Anggaran 3.856.598.350,00
Realisasi 3.140.473.514,00
% 81,43%
1.127.037.000,00 1.815.577.000,00 11.300.000,00 6.810.512.350,00
1.099.837.000,00 97,59% 1.617.083.451,00 89,07% 11.300.000,00 100,00% 5.868.693.965,00 86,17%
C. VISI DAN MISI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI SERTA TANTANGAN YANG MASIH DIHADAPI 1.
Visi Visi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah “Terwujudnya Pelaku Usaha yang Mandiri dan Profesional”.
2.
Misi Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dalam rangka mencapai visi tersebut adalah sebagai berikut : a. Meningkatkan pelayanan dan tata kelola urusan perindagkop dengan mengoptimalkan SDM dan pengelolaan administrasi yang baik. b. Mewujudkan usaha ekonomi yang produktif, berdaya saing, tangguh dan berwawasan
lingkungan
yang
bertumpu
pada
sumberdaya
yang
berkualitas. c. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif bagi berlangsungnya investasi, produksi serta distribusi barang dan jasa. d. Mewujudkan penumbuhan, peningkatan dan pengembangan koperasi menuju koperasi yang berkualitas dan berdaya saing.
3.
Tantangan yang Masih Dihadapi a. Kualitas sebagian besar SDM UMKM dan koperasi rendah. b. Kemampuan UMKM dan koperasi dari sisi permodalan masih rendah. c. Kemampuan daya saing UMKM di pasar global masih rendah. 13
d. Iklim usaha kurang kondusif. e. Kerjasama antarpelaku usaha lemah.
14
BAB II PELAKSANAAN TUGAS DESENTRALISASI A. URUSAN WAJIB 1.
URUSAN KESEHATAN. a.
Program dan Kegiatan. 1) Program Pengawasan Obat dan Makanan. a) Peningkatan
pengawasan
keamanan
pangan
dan
bahan
berbahaya. b.
Pencapaian Kegiatan 1) Program Pengawasan Obat dan Makanan. a) Laporan hasil pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya terhadap industri pangan di Kab. Sleman sebanyak 25 buku.
c.
Alokasi dan Realisasi Anggaran Realisasi Total
Anggaran (Rp) No
1
d.
Program, Kegiatan
Program Pengawasan obat dan makanan a. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
Belanja Pegawai 12.600.000 12.600.000
Belanja Belanja Barang & Modal Jasa 6.612.500 0 6.612.500
0
Jumlah
(Rp)
19.212.500
14.905.000
19.212.500
14.905.000
Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program ini diantaranya rendahnya pengetahuan dari pelaku industri makanan tentang bahaya penggunaan bahan tambahan makanan berbahaya, ketidaktahuan pelaku usaha industri makanan tentang ukuran penggunaan bahan tambahan makanan yang diijinkan (selama ini takaran yang digunakan lebih banyak berdasarkan perkiraan), serta masih banyak peredaran bahan tambahan makanan yang diijinkan belum mempunyai ijin edar atau MD dari BPOM. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan program ini selain dilakukan pemantauan dan pengawasan di lapangan sekaligus juga dilakukan pembinaan pada setiap temuan.
2.
URUSAN PERTANAHAN. 15
a.
Program dan Kegiatan. 1) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah. a) Penataan
penguasaan,
pemilikan,
penggunaan
dan
pemanfaatan tanah. b.
Pencapaian Kegiatan 1) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah. a) Laporan hasil monitoring dan evaluasi pensertifikatan tanah bagi UMK sebanyak 3 buku.
c.
Alokasi dan Realisasi Anggaran Realisasi Total
Anggaran (Rp) No
1
d.
Program, Kegiatan
Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah a. Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
Belanja Pegawai 17.400.000
17.400.000
Belanja Belanja Barang & Modal Jasa 2.555.000 0
2.555.000
0
Jumlah
(Rp)
19.955.000
19.955.000
19.955.000
19.955.000
Permasalahan dan Solusi Secara umum pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, dan tidak ditemui kendala maupun permasalahan yang berarti. Hal tersebut dikarenakan jalinan koordinasi yang baik antara Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, Bank Rakyat Indonesia, pihak desa (pokmas), dan peserta pensertifikatan tanah serta Dinas Perindagkop Kab. Sleman sendiri.
3.
URUSAN SOSIAL a.
Program dan Kegiatan 1) Program Penanggulangan Kemiskinan. a) Pelatihan ketrampilan industri kecil bagi keluarga miskin.
b.
Pencapaian Kegiatan 16
1) Program Penanggulangan Kemiskinan. a) Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan ketrampilan industri kecil bagi keluarga miskin sebanyak 46 orang.
c.
Alokasi dan Realisasi Anggaran Anggaran (Rp) No
1
d.
Program, Kegiatan
Belanja Pegawai
Penanggulangan Kemiskinan a. Pelatihan ketrampilan industri kecil bagi keluarga miskin
Belanja Barang & Jasa
Realisasi Total
Belanja Modal
Jumlah
(Rp)
12.200.000
37.800.000
0
50.000.000
46.130.000
12.200.000
37.800.000
0
50.000.000
46.130.000
ditemui
kendala
maupun
Permasalahan dan Solusi Pada
pelaksanaan
kegiatan
ini
tidak
permasalahan yang berarti. Koordinasi dilakukan dengan pemerintah tingkat desa dalam pemilihan peserta untuk menghindari ketidaktepatan sasaran. Hanya saja, terbatasnya jumlah bantuan peralatan apabila dibandingkan dengan jumlah peserta menjadi kendala pada penempatan bantuan peralatan setelah pelatihan. Lokasi domisili peserta pelatihan yang pada saat pelatihan berada dalam satu kelompok sangat berjauhan (lintas dusun) sementara bantuan peralatan diberikan kepada kelompok.
4.
URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH a.
Program dan Kegiatan 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan jasa surat menyurat. b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan langganan. c) Penyediaan jasa administrasi keuangan. d) Penyediaan jasa kebersihan kantor. e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja. f)
Penyediaan alat tulis kantor.
g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. h) Pnyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. i)
Penyediaan makanan dan minuman rapat. 17
j)
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi.
k) Penyediaan jasa keamanan kantor. l)
Pengelolaan dokumen SKPD.
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. c) Pemeliharaan rutin/berkala meubelair. 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. a) Bimbingan teknis, workshop, seminar, lokakarya. b) Pengkajian kompetensi kepegawaian. 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan. a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. b) Penyusunan laporan keuangan dan realisasi keuangan. c) Penyusunan perencanaan kerja SKPD. d) Monitoring dan evaluasi program/kegiatan SKPD. e) Penyusunan profil data SKPD. 5) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif. a) Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha kecil menengah. b) Pengkajian dampak regulasi/kebijakan nasional. 6) Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Dan Menengah. a) Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM. (1) Temu usaha antara UKM, koperasi dan swasta. (2) Temu usaha makanan ringan dengan pusat oleh-oleh. (3) Temu usaha IK Mesin/alat tepat guna dengan IK pengolah hasil pertanian, kehutanan dan perikanan. b) Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan. (1) Diklat tentang jiwa kewirausahaan bagi UKM. (2) Pelatihan Perencanaan Pengembangan Usaha bagi IKM Kab. Sleman. c) Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD. 18
(1) Diklat pengurus koperasi. (2) Diklat pengawas koperasi. (3) Bintek RAT. (4) Bintek kesehatan koperasi. (5) Bimbingan manajemen bagi koperasi pasif. 7) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. a) Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah. (1) Fasilitasi gelar potensi koperasi. (2) Bantuan dalam rangka hari koperasi. (3) Promosi tetap produk Industri Kecil dan Menengah di Showroom Dinas. (4) Fasilitasi pasar lebaran. (5) Gelar Teknologi Tepat Guna (GTTG). 8) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. a) Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian. b) Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi. (1) Pembinaan,
pengawasan,
dan
penghargaan
koperasi
berprestasi. (2) Penilaian kesehatan KSP/USP. c) Fasilitasi Masalah dan Pembubaran Koperasi Bermasalah. b.
Pencapaian Kegiatan 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Terlaksananya pengelolaan surat menyurat selama 12 bulan. b) Pembayaran
listrik
12
bulan,
telepon
12
bulan,
surat
kabar/majalah 12 bulan, 2 media. c) Pembayaran bendahara 8 orang, pembuku 1 orang, pengelola barang 1 orang. d) Terlaksananya
penyediaan
sarana
kebersihan
kantor
dan
pembayaran tenaga kebersihan 12 bulan, 1 PTT. e) Pemeliharaan peralatan kerja komputer/laptop 31, mesin ketik 17, AC 4, jaringan LAN 1, fotocopy 1, soundsystem 3, camera 2. 19
f)
Penyediaan ATK 61 jenis.
g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3 jenis. h) Pengadaan gordyn 40 m. i)
Penyediaan makanan dan minuman tamu dan rapat 94 kali.
j)
Terfasilitasi koordinasi dan konsultasi perjalanan dinas dalam daerah 33 kali, perjalanan dinas luar daerah 19 kali.
k) Terbayarnya jasa keamanan kantor selama12 bulan, 3 orang. l)
Terlaksananya penataan arsip, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan dinas selama 12 bulan.
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. a) Rehab sarana prasarana kerja bangunan 515 m2, cat marka halaman 1 kali, taman 1 unit. b) Pemeliharaan sarana dan prasarana kerja kendaraan roda 4 5 unit, kendaraan roda 2 15 unit. c) Perawatan meubelair 158 unit. 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. a) Pengiriman personil bintek,
workshop, seminar, lokakarya
sebanyak 1 orang. b) Laporan hasil PAK pejabat fungsional perindag sebanyak 6 buku 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan. a) Laporan bulanan 120 buah, laporan tahunan 10 buah, Lakip, 10 buah, capaian kinerja 5 buah. b) Laporan
keuangan
dan
realisasi
keuangan
bulanan
12,
semesteran 2. c) Program kerja 10 buah, target kinerja 5 buah, Renja SKPD 10 buah, DPA 10 buah, DPA Perubahan 10 buah. d) Monitoring dan evaluasi program/kegiatan SKPD terhadap 50 kegiatan. e) Profil data SKPD lima tahun terakhir sebanyak 20 buku. 5) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif. a) Jumlah formalisasi badan usaha kecil menengah yang diterbitkan sebanyak 45 koperasi. 20
b) Laporan
kajian
penataan
pembukaan
jaringan
pelayanan
koperasi simpan pinjam sebanyak 10 buku. 6) Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Dan Menengah. a) Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM. (1) Jumlah peserta yang mengikuti temu usaha antara UKM, koperasi dan swasta sebanyak 68 orang. (2) Jumlah peserta yang mengikuti temu usaha makanan ringan dengan pusat oleh-oleh sebanyak 30 orang. (3) Jumlah peserta yang mengikuti temu usaha IK Mesin/Alat Tepat Guna dengan IK pengolah hasil pertanian, kehutanan dan perikanan sebanyak 30 orang. b) Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan. (1) Jumlah peserta yang mengikuti diklat jiwa kewirausahaan sebanyak 60 UKM. (2) Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Perencanaan Pengembangan Usaha bagi IKM sebanyak 25 IKM. c) Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD. (1) Jumlah peserta yang mengikuti diklat pengurus koperasi sebanyak 30 orang. (2) Jumlah peserta yang mengikuti diklat pengawas koperasi sebanyak 30 orang. (3) Jumlah peserta yang mengikuti Bintek RAT sebanyak 30 orang. (4) Jumlah peserta yang mengikuti Bintek kesehatan koperasi sebanyak 32 orang. (5) Jumlah koperasi yang dibina dalam Bimbingan manajemen bagi koperasi pasif sebanyak 10 koperasi.
7) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. a) Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah.
21
(1) Jumlah peserta yang mengikuti Gelar Potensi Koperasi sebanyak 6 UKM, 10 koperasi. (2) Sarasehan hari koperasi sebanyak 30 pengusaha. (3) Jumlah peserta pada promosi tetap produk industri kecil dan menengah di showroom Dinas sebanyak 50 pengusaha. (4) Jumlah peserta pada pasar lebaran sebanyak 20 pelaku usaha. (5) Jumlah peserta yang mengikuti Gelar Teknologi Tepat Guna (GTTG) sebanyak 2 IKM. 8) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. a) Jumlah
peserta
yang
mengikuti
penyuluhanperkoperasian
sebanyak 150 orang. b) Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi. (1) Jumlah peserta pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi sebanyak 100 koperasi. (2) Penetapan koperasi sehat, cukup sehat, kurang sehat adn tidak sehat sebanyak 25 exp/sertifikat. 9) Jumlah permasalahan koperasi yang dapat fasilitasi sebanyak 5 kasus, dan jumlah koperasi bermasalah yang dibubarkan sebanyak 5 koperasi. c.
Alokasi dan Realisasi Anggaran Anggaran (Rp) No
Program, Kegiatan
1 a. b. c. d. e.
Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Belanja Belanja Pegawai Barang & Jasa 64.359.000 240.034.000
Realisasi Total
Belanja Modal 11.300.000
315.693.000
295.990.101
Jumlah
(Rp)
0
18.240.000
0
18.240.000
18.240.000
0
50.400.000
0
50.400.000
40.736.401
27.300.000
0
0
27.300.000
25.500.000
11.609.000
5.284.000
16.893.000
16.893.000
0
32.100.000
32.100.000
32.100.000
22
2
3
37.000.000
37.000.000
0
2.760.000
2.760.000
0
6.400.000
6.400.000
6.400.000
0
19.950.000
0
19.950.000
19.948.500
0
60.000.000
0
60.000.000
51.762.200
900.000
10.750.000
0
11.650.000
11.650.000
24.550.000
3.550.000
4.900.000
33.000.000
33.000.000
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur a. pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor b. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional c. pemeliharaan rutin/berkala meubelair
0
243.628.500
0
243.628.500
166.256.650
0
15.000.000
0
15.000.000
15.000.000
0
220.728.500
0
220.728.500
143.356.650
0
7.900.000
0
7.900.000
7.900.000
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur a. Bimbingan teknis, Workshop, seminar dan lokakarya : b. Pengkajian kompetensi kepegawaian
9.800.000
21.150.000
0
30.950.000
11.100.000
0
20.000.000
0
20.000.000
150.000
9.800.000
1.150.000
0
10.950.000
10.950.000
Peningkatan pengembangan sistem Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Penyusunan laporan keuangan dan realisasi Penyusunan perencanaan kerja SKPD Monitoring dan evaluasi program/kegiatan SKPD Penyusunan profil data SKPD
104.900.000
28.800.000
0
133.700.000
130.901.500
24.400.000
5.600.000
0
30.000.000
29.937.000
20.000.000
5.000.000
0
25.000.000
25.000.000
18.400.000
6.600.000
0
25.000.000
24.980.500
27.650.000
8.050.000
0
35.700.000
33.066.500
14.450.000
3.550.000
0
18.000.000
17.917.500
Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang a. Fasilitasi Kemudahan Formalisasi Badan Usaha b. Pengkajian Dampak Regulasi / Kebijakan Nasional
57.800.000
10.535.000
0
68.335.000
68.335.000
22.800.000
6.300.000
0
29.100.000
29.100.000
35.000.000
4.235.000
0
39.235.000
39.235.000
Program Pengembangan Kewirausahaan dan a. Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM b. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan: c. Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD:
77.275.000
174.085.000
0
251.360.000
247.419.500
19.300.000
50.300.000
0
69.600.000
65.770.000
22.750.000
56.350.000
0
79.100.000
79.055.500
35.225.000
67.435.000
0
102.660.000
102.594.000
f. Penyediaan Alat Tulis Kantor
0
37.000.000
g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor i. Penyediaan makanan dan minuman rapat j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi k. Penyediaan jasa keamanan kantor l. Pengelolaan Dokumen SKPD
0
2.760.000
0
4 a. b. c. d. e.
5
6
23
7
8
d.
Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi a. Penyelenggaraan Promosi Poduk Usaha Mikro Kecil
53.923.000
135.312.000
0
189.235.000
176.897.100
53.923.000
135.312.000
0
189.235.000
176.897.100
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi a. Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Koperasi b. Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi c. Fasilitasi Masalah dan Pembubaran Koperasi
41.900.000
41.525.000
0
83.425.000
81.960.000
5.700.000
19.075.000
0
24.775.000
24.275.000
21.000.000
17.965.000
0
38.965.000
38.250.000
15.200.000
4.485.000
0
19.685.000
19.435.000
Permasalahan dan Solusi Tidak sebandingnya jumlah koperasi yang harus dibina dengan jumlah personil yang ada menjadi kendala utama dalam pelaksanaan urusan koperasi
dan
usaha
kecil
dan
menengah.
Untuk
mengatasi
permasalahan tersebut di antaranya dengan melibatkan praktisi dan akademisi untuk berperan dalam kegiatan-kegiatan peningkatan kualitas SDM pengelola koperasi.
5.
URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN a.
Program dan Kegiatan 1) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. a) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kewenangan Perindagkop di Kecamatan. b) Pelayanan Perijinan. (1) Pelayanan perijinan usaha perdagangan (SIUP, IUTM) (2) Pelayanan penerbitan ijin usaha industri TDI dan IUI (3) Pelayanan permohonan perijinan API dan ETPIK c) Pengolahan perijinan d) Promosi pelayanan perijinan: sosialisasi Perbup IUTM 2) Program Penegakan Hukum a) Fasilitasi program anti korupsi. 24
b.
Pencapaian Kegiatan 1) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. a) Capaian
kegiatan
koordinasi
dan
fasilitasi
pelaksanaan
kewenangan Perindagkop di Kecamatan meliputi: (1) Jumlah
kecamatan
pelaksanaan
yang
kewenangan
dikoordinir
dalam
perindagkop
di
koordinasi kecamatan
sebanyak 17 kecamatan. (2) Jumlah urusan yang difasilitasi dalam pelaksanaan urusan perindagkop di kecamatan sebanyak 7 urusan. b) Capaian kegiatan pelayanan perijinan meliputi: (1) Jumlah ijin yang terbit: 800 SIUP, 50 IUTM. (2) Jumlah ijin yang terbit: TDI 77, IUI 4 (3) Jumlah ijin yang terbit: 5 API, 1 ETPIK c) Jumlah TDP dan TDG yang diolah 900 ijin. d) Jumlah peserta sosialisasi Perbup IUTM yang baru sebanyak 40 orang. 2) Program Penegakan Hukum a) Laporan hasil kajian program anti korupsi. c.
Alokasi dan Realisasi Anggaran Anggaran (Rp) No
Program, Kegiatan
1 a.
b. c. d.
2
Program peningkatan kualitas pelayanan publik Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kewenangan perindagkop di Kecamatan Pelayanan Perizinan Pengolahan Perijinan Promosi Pelayanan Perijinan: Sosialisasi Perbup IUTM
Penegakan Hukum a. Fasilitasi Program Anti Korupsi
Belanja Pegawai
Realisasi Total
Belanja Belanja Barang & Jasa Modal
Jumlah
(Rp)
152.630.000
48.218.000
0
200.848.000
199.801.500
65.980.000
9.093.000
0
75.073.000
74.984.000
61.600.000 22.800.000 2.250.000
21.600.000 8.615.000 8.910.000
0 0 0
83.200.000 31.415.000 11.160.000
82.242.500
16.725.000 16.725.000
3.275.000 3.275.000
0 0
20.000.000 20.000.000
19.987.500
31.415.000 11.160.000
19.987.500
25
d.
Permasalahan dan Solusi Permasalahan
yang
muncul
terkait
dengan
kegiatan
pelayanan
perizinan, baik di Bidang Perindustrian maupun Bidang Perdagangan dalam hal kelengkapan persyaratan yang bersifat teknis selama ini belum dipenuhi oleh para pemohon sehingga penerbitan izinnya tertunda. Langkah yang ditempuh dalam rangka mengatasi hal tersebut adalah meningkatkan koordinasi dengan KPP (Kantor Pelayanan Perizinan). 6.
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA a.
Program dan Kegiatan 1) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa a) Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan. (1) Verifikasi permohonan modal bergulir sektor industri. (2) Monitoring penguatan modal bergulir sektor industri. (3) Verifikasi permohonan modal bergulir sektor koperasi. (4) Monitoring penguatan modal bergulir sektor koperasi.
b.
Pencapaian Kegiatan 1) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa a) Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan. (1) Jumlah permohonan modal bergulir sektor industri yang diverifikasi sebanyak 23 permohonan. (2) Laporan hasil monitoring penguatan modal bergulir sektor industri sebanyak 4 buku. (3) Jumlah permohonan modal bergulir sektor koperasi yang diverifikasi sebanyak 40 permohonan. (4) Laporan hasil monitoring penguatan modal bergulir sektor industri sebanyak 5 buku.
26
c.
Alokasi dan Realisasi Anggaran Anggaran (Rp) No
Program, Kegiatan
1 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan a. Fasilitasi permodalan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah di pedesaan
d.
Belanja Pegawai
Realisasi Total
Belanja Belanja Barang & Jasa Modal
Jumlah
(Rp)
77.500.000
15.885.000
0
93.385.000
89.822.000
77.500.000
15.885.000
0
93.385.000
89.822.000
Permasalahan dan Solusi Minat terhadap penguatan modal bergulir sekor industri mulai berkurang disebabkan oleh salah satu kelengkapan administrasi (berupa sertifikat tanah harus berlokasi di Sleman) dipandang menyulitkan calon nasabah. Perlu penyederhanaan kriteria persyaratan pengajuan modal dana bergulir. Bagi koperasi non fungsional peminat mengalami penurunan dikarenakan persyaratan agunan dirasa memberatkan bagi koperasi, di samping itu bunga pinjaman masih dianggap tinggi (bunga yang berlaku sekarang 6% per tahun).
7.
URUSAN STATISTIK a.
Program dan Kegiatan 1) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah. a) Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah. (1) Pengolahan data industri kabupaten Sleman. (2) Penyusunan profil perusahaan legal tahun 2011. (3) Penyusunan buku direktori dan data base koperasi. (4) Pendataan usaha ekonomi kreatif.
b.
Pencapaian Kegiatan 1) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah. a) Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah. (1) Tersedianya data industri Kab. Sleman sebanyak 40 buku. (2) Tersedianya profil perusahaan legal tahun 2011 sebanyak 150 buku. 27
(3) Tersedianya buku direktori dan data base koperasi sebanyak 70 buku. (4) Tersedianya data usaha ekonomi kreatif sebanyak 40 buku. c.
Alokasi dan Realisasi Anggaran Anggaran (Rp) No
1
d.
Program, Kegiatan
Belanja Pegawai
Program Pengembangan data / informasi / statistik daerah a. Pengolahan updating dan analisis data dan statistik daerah
Realisasi Total
Belanja Belanja Barang & Jasa Modal
62.400.000 62.400.000
23.062.000 23.062.000
Jumlah
0 0
(Rp)
85.462.000 85.462.000
76.413.000 76.413.000
Permasalahan dan Solusi Permasalahan
yang
muncul
yaitu
adanya
keterlambatan
dalam
penyampaian data dari beberapa desa dan kecamatan. Untuk mengatasi permasalahan dimaksud, Dinas lebih meningkatkan koordinasi dengan pihak kecamatan.
B. URUSAN PILIHAN 1.
URUSAN PERDAGANGAN a.
Program dan Kegiatan 1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan. a) Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa. (1) Monitoring distribusi barang dalam pengawasan. (2) Monitoring barang rusak dan kedaluwarsa. (3) Monitoring harga sembako dan barang strategis lainnya. 2) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor. a) Pengembangan data base informasi potensi unggulan. b) Membangun jejaring dengan eksportir. c) Pembangunan promosi perdagangan internasional. (1) TEI (Trade Ekspor Indonesia). (2) PRJ (Pekan Raya Jakarta). 28
(3) Pameran di pusat perbelanjaan. (4) INACRAFT. d) Pelatihan manajeman ekspor impor. 3) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri. a) Penyempurnaan
perangkat
peraturan,
kebijakan
dan
pelaksanaan operasional. (1) Kajian penyerapan produk Sleman pada pusat oleh-oleh. (2) Kajian usaha perdagangan jasa pengadaan. (3) Kajian eksistensi usaha industri. (4) Penyusunan
draft
raperda
toko
modern
dan
pusat
perbelanjaan. b) Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk. b.
Pencapaian Kegiatan 1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan. a) Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa. (1) Laporan monitoring distribusi barang dalam pengawasan sebanyak 4 buku. (2) Laporan monitoring barang rusak dan kedaluwarsa sebanyak 4 buku. (3) Laporan monitoring harga sembako dan barang strategis lainnya sebanyak 4 buku. 2) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor. a) Tersedianya data base informasi potensi unggulan sebanyak 8 buku. b) Jumlah eksportir pemula yang didampingi dalam membangun jejaring dengan eksportir sebanyak 10 eksportir. c) Pembangunan promosi perdagangan internasional. (1) Jumlah peserta pada TEI (Trade Ekspor Indonesia) sebanyak 6 pengusaha. (2) Jumlah peserta pada PRJ (Pekan Raya Jakarta) sebanyak 21 UKM.
29
(3) Jumlah peserta pada pameran di pusat perbelanjaan sebanyak 6 pengusaha. (4) Jumlah peserta pada pameran INACRAFT sebanyak 6 pengusaha. d) Jumlah peserta pelatihan manajeman ekspor impor sebanyak 20 orang. 3) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri. a) Penyempurnaan
perangkat
peraturan,
kebijakan
dan
pelaksanaan operasional. (1) Laporan kajian penyerapan produk Sleman pada pusat oleholeh sebanyak 3 buku. (2) Laporan
kajian
usaha
perdagangan
jasa
pengadaan
sebanyak 30 buku. (3) Laporan kajian eksistensi usaha industri sebanyak 30 buku. (4) Draft raperda toko modern dan pusat perbelanjaan sebanyak 1 Raperda. b) Jumlah
peserta pada
pembinaan
usaha retail tradisional
sebanyak 80 orang. c.
Alokasi dan Realisasi Anggaran Anggaran (Rp) No
1
Program, Kegiatan
Program Perlindungan Konsumen dan PengamananPengawasan Perdagangan a. Peningkatan Peredaran Barang dan Jasa
2 a. b. c. d.
Peningkatan dan pengembangan ekspor Pengembangan data base informasi potensi unggulan Membangun jejaring dengan eksportir Pembangunan promosi perdagangan internasional Pelatihan Manajemen ekspor impor
Belanja Pegawai
Realisasi Total
Belanja Belanja Barang & Jasa Modal
Jumlah
(Rp)
48.700.000
6.451.000
0
55.151.000
53.869.500
48.700.000
6.451.000
0
55.151.000
53.869.500
66.300.000
368.106.000
0
434.406.000
394.988.600
20.550.000
3.608.500
0
24.158.500
24.158.500
18.150.000
1.017.500
0
19.167.500
19.167.500
25.200.000
340.880.000
0
366.080.000
327.662.600
2.400.000
22.600.000
25.000.000
24.000.000
0
30
3
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri a. Penyempurnaan Perangkat Peraturan, Kebijakan dan Pelaksanaan Operasional b. Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk
21.600.000
17.698.000
0
39.298.000
159.127.000
110.300.000
18.170.000
0
128.470.000
119.829.000
21.600.000
17.698.000
0
39.298.000
39.298.000
d. Permasalahan dan Solusi Beberapa permasalahan yang muncul terkait dengan pelaksanaan urusan perdagangan diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Harga barang yang beredar di masyarakat khususnya barang dalam pengawasan belum sesuai dengan HET yang telah ditetapkan. Terkait dengan hal tersebut, maka HET perlu untuk direvisi agar lebih rasional dengan keadaan pasar. 2. Dinamika gejolak harga menyangkut sembako dan barang strategis lainnya, belum dapat diintervensi Pemerintah Kabupaten Sleman. Penyelesaian masalah ini tidak bisa dilakukan secara parsial, namun perlu kebijakan nasional. 3. Masih ditemui barang kadaluwarsa yang beredar di wilayah Kabupaten Sleman. Langkah yang dilakukan adalah dengan melakukan pembinaan terhadap para pelaku usaha tentang pemahaman bahaya mengkonsumsi barang kadaluwarsa. 4. Pelaksanaan pameran TEI di tahun 2012 ini buyer yang datang adalah buyers untuk produk industri, manufaktur dan jasa. Absennya buyer produk furniture dan kerajinan ini lah yang menyebabkan menurunnya jumlah buyers pada pameran TEI. Khusus untuk produk furniture dan kerajinan karena terjadi pergeseran market dan stressing produk yang ada, maka buyers mulai beralih ke pameran IFFINA yang dipandang lebihyer lengkap dan spesifik menampilkan produk-produk furniture dan kerajinan dari seluruh nusantara. Berkaitan dengan hal tersebut mengingat produk unggulan Kab. Sleman adalah furniture dan kerajinan, maka langkah yang dianggap lebih tepat adalah dengan mengalihkan keikutsertaan Kab. Sleman yang semula pada Pameran TEI menjadi Pameran IFFINA. 31
2.
URUSAN PERINDUSTRIAN a.
Program dan Kegiatan 1) Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi. a) Pengembangan kapasitas pranata, standarisasi, pengujian dan kualitas. b) Pengembangan sistem inovasi teknologi. 2) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah. a) Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta. b) Pelatihan ketrampilan dan pengelolaan manajemen usaha bagi IK/IRT di lingkungan pabrik rokok. (1) Pelatihan peningkatan pengelolaan manajemen usaha IKM (2) Pelatihan peningkatan ketrampilan IK batik. (3) Pelatihan peningkatan IK logam. (4) Pelatihan peningkatan ketrampilan dan teknologi finishing dan desain mebel kayu. (5) Pelatihan pengolahan tahu. (6) Pelatihan penerapan good manufacturing practice (GMP) pada industri hasil tembakau.
b.
Pencapaian Kegiatan 1) Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi. a) Output kegiatan pengembangan kapasitas pranata, standarisasi, pengujian dan kualitas meliputi: (1) Jumlah peserta sosialisasi dan fasilitasi sertifikasi halal bagi IKM Sleman sebanyak 30 orang. (2) Jumlah peserta sosialisasi hak merk (HAKI) bagi IK sebanyak 32 orang. b) Output kegiatan pengembangan sistem inovasi teknologi meliputi: (1) Jumlah peserta pada pelatihan teknologi produksi bagi IK batik sebanyak 20 orang.
32
(2) Jumlah peserta pada pelatihan teknologi produksi bagi IK pengolah hasil pertanian sebanyak 20 orang. (3) Jumlah peserta pada pelatihan teknologi produksi bagi IK bambu dan kayu sebanyak 30 orang. 2) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah. a) Jumlah peserta yang mengikuti kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta dalam pengadaan bahan baku sebanyak 60 orang. b) Output kegiatan pelatihan ketrampilan dan pengelolaan manajemen usaha bagi IK/IRT di lingkungan pabrik rokok meliputi: (1) Jumlah peserta pelatihan peningkatan pengelolaan manajemen usaha IKM sebanyak 60 orang. (2) Jumlah peserta pelatihan peningkatan ketrampilan IK batik sebanyak 20 orang. (3) Jumlah peserta pelatihan peningkatan IK logam sebanyak 10 orang. (4) Jumlah
peserta
pelatihan
peningkatan
ketrampilan
dan
teknologi finishing dan desain mebel kayu sebanyak 20 orang. (5) Jumlah peserta pelatihan pengolahan tahu sebanyak 50 orang (6) Jumlah peserta pelatihan penerapan good manufacturing practice (GMP) pada industri hasil tembakau sebanyak 30 orang. c.
Alokasi dan Realisasi Anggaran Anggaran (Rp) No
1
Program, Kegiatan
Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi a. Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas b. Pengembangan sistem inovasi teknologi industri
Belanja Pegawai
Realisasi Total
Belanja Belanja Barang & Jasa Modal
Jumlah
(Rp)
37.475.000
119.550.000
0
157.025.000
148.696.500
8.600.000
30.095.000
0
38.695.000
38.037.500
28.875.000
89.455.000
0
118.330.000
110.659.000
33
2
d.
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah a. Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta b. Pelatihan ketrampilan dan pengelolaan manajemen usaha bagi IK/IRT di lingkungan pabrik rokok
81.250.000
253.125.000
0
334.375.000
325.665.000
9.400.000
28.980.000
0
38.380.000
37.978.000
71.850.000
224.145.000
0
295.995.000
287.687.000
Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan urusan Perindustrian antara lain: 1. Dalam hal pengadaan bahan baku tertentu yang sulit didapatkan (bambu). Langkah yang ditempuh yaitu dengan mendatangkan bahan baku dari luar Kabupaten Sleman. 2. Upah tenaga kerja di Kab. Sleman yang relatif lebih tinggi apabila dibandingkan dengan daerah lain menyebabkan harga produk industri Sleman relatif lebih mahal. Tingginya upah tenaga kerja tersebut menyebabkan beberapa industri harus berpindah ke daerah lain (misalnya industri kerupuk). Namun, untuk produk yang segmentasi pasarnya menengah ke atas hal tersebut tidak menjadi permasalahan, karena konsumen lebih mempertimbangkan kualitas barang. 3. Bagi usaha industri yang baru tumbuh, permasalahan yang umum dihadapi adalah berkaitan dengan pemasaran produk. Langkah yang ditempuh
diantaranya
dengan
melibatkan
praktisi
sebagai
narasumber dalam pelatihan sehingga dapat membantu mengatasi permasalahan pemasaran, di samping itu mengadakan temu usaha antar industri yang memungkinkan terciptanya peluang untuk pemasaran bagi produk industri tertentu. 4. Keterbatasan personil untuk pelaksanaan urusan Perindustrian sampai saat ini juga masih menjadi salah satu kendala. Untuk mengatasi hal tersebut dalam pelaksanaan kegiatan melibatkan praktisi, akademisi dan asosiasi. 34
BAB III PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN
Pada tahun 2012 ini Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi melaksanakan tugas pembantuan dari Kementerian Koperasi dan UKM melalui Dana Dekon Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. A. DASAR HUKUM 1. Peraturan
Dirjen
Perbendaharaan
Departemen
Keuangan
Nomor
66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara; 2. Daftar
Isian
Pelaksanaan
Anggaran
(DIPA)
Satuan
Kerja
Dinas
Perindustrian, Perdagangan Koperasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 0198/044-01.3.1/14/2012, tanggal 9 Desember 2011; 3. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 339/KEP/2011, tanggal 30 Desember 2011
tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola
Kegiatan Dekonsentrasi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2012. B.
INSTANSI PEMBERI Kementerian Koperasi dan UKM melalui Dana Dekon Pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta.
C.
PROGRAM DAN KEGIATAN Tugas pembantuan yang dilaksanakan meliputi: 1.
Koordinasi Nasional Pemberdayaan KUKM di Jakarta
2.
Penyusunan Program Pemberdayaan KUKM 2013
3.
Rapat Regional di Semarang
4.
Pameran Hari Koperasi, yang pada tahun 2012 dipusatkan di Kab. Gunung Kidul.
5.
Pasar Rakyat Jelang Lebaran
6.
Penilaian Kesehatan KSP/USP
7.
Monitoring dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan 35
8.
Tim Enumeratur data base di kabupaten
9.
Penilaian Koperasi Berprestasi
10. Koperasi berkualitas dan wira usaha baru 11. Monitoring perkembangan NRB Bantuan Perkuatan Kementerian Koperasi dan UKM 12. Diklat Perkoperasian bagi Pengurus Baru 13. Diklat Auditing bagi Pengawas Koperasi 14. Tangkas Trampil Perkoperasian bagi Kopsis. D.
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN Secara keseluruhan realisasi fisik program kegiatan adalah sebesar 100%, dengan realisasi anggaran sebesar 98,85%.
E.
JUMLAH ANGGARAN SERTA REALISASINYA Adapun jumlah anggaran beserta realisasi anggaran per kegiatan adalah sebagai berikut: NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14
KEGIATAN Rapat Koordinasi Pemberdayaan KUKM Penyusunan Program Pemberdayaan KUKM Pelaksanaan Rapat Regional Di Semarang Pameran Hari Koperasi Pasar Rakyat Jelang Lebaran Penilaian Kesehatan KSP/USP Monitoring dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tim Enumeratur Updating Data Base Penilaian Koperasi Berprestasi Koperasi Berkualitas dan Wirausaha Baru Monitoring Perkembangan NRB Bantuan Perkuatan Kementerian Koperasi dan UKM Diklat Perkoperasian Bagi Pengurus Baru Diklat Auditing Bagi Pengawas Koperasi Workshop Pemberdayaan KUKM (Tangkas Terampil Perkoperasian Bagi Kopsis JUMLAH
ANGGARAN 9.730.000 2.290.000
REALISASI 9.681.300 2.290.000
% 99,5 100
5.070.000
4.410.000
86,98
11.965.000 18.410.000 20.010.000 19.660.000
11.225.000 17.670.000 20.010.000 19.660.000
93,82 95,98 100 100
6.620.000 10.260.000 8.770.000
6.620.000 10.110.000 8.770.000
100 98,54 100
17.960.000
17.960.000
100
27.530.000
27.530.000
100
27.530.000 17.830.000
27.530.000 17.830.000
100 100
203.635.000
201.296.300
98,85
36
F.
JUMLAH PEGAWAI, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN Pelaksanaan tugas pembantuan ini didukung oleh 12 orang pegawai dari Disperindagkop
Kab.
Sleman.
Berdasarkan
tingkat
pendidikan,
personil
pelaksana tugas pembantuan dengan pendidikan S2 sebanyak 1 orang, S1 sebanyak 7 orang, dan SLTA sebanyak 4 orang. Sedangkan berdasarkan golongan terdiri dari 1 orang golongan IV, 10 orang golongan III, 1 orang golongan II. G.
PERMASALAHAN DAN SOLUSI Kendala utama bagi pembinaan koperasi dan UKM di Kabupaten Sleman yaitu terbatasnya jumlah personil yang berkompeten dalam hal perkoperasian, jumlah personil yang ada sebanyak 12 orang, hal ini tidak sebanding dengan jumlah koperasi binaan yang jumlahnya mencapai 617. Langkah yang ditempuh yaitu dengan melibatkan praktisi, akademisi dan personil yang ada di Dinas Perindagkop.
37
BAB IV PRESTASI TAHUN 2012 Beberapa penghargaan yang diterima oleh binaan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi selama tahun 2012 adalah sebagai berikut : 1. Kategori Koperasi Berprestasi a. Kopkar Primissima sebagai Juara II Kelompok Konsumen Tahun 2012 Tingkat Provinsi. b. KSP Kartini sebagai Juara III Kelompok Simpan Pinjam Tahun 2012 Tingkat Provinsi. c. Primkopolda DIY sebagai Juara II Kelompok Jasa Tahun 2012 Tingkat Provinsi. 2. Penghargaan Bakti Koperasi dan UKM Penghargaan Jasa Bakti Koperasi dan UKM dari Kabupaten Sleman diterima oleh Drs. Sri Purnomo, M.Si (Bupati Sleman) dari Menteri Negara Koperasi dan UKM RI.
38
