BAB IV
LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS A. Deskripsi Kasus Perkasus Berdasarkan penelitan lapangan yang telah penulis lakukan melalui wawancara kepada para responden yaitu para hakim dan para ulama di Kabupaten Tapin, penulis menemukan beberapa kasus tentang perhitungan masa iddah isteri yang dicerai suami Adapun kasus tersebut adalah seperti yang penulis uraikan berikut ini: 1. Kasus I a. Identitas Responden Nama
: Thl
Umur
: 54 tahun
Pendidikan
: S1
Pekerjaan
: Hakim PA Rantau
Tempat tinggal
: Jalan Negara – Kandangan No.8. Hulu Sungai Selatan
b. Uraian Kasus Berdasarkan beberapa pertanyaan yang penulis ajukan kepada Bapak Thl, beliau pun menjawab serta memberikan beberapa gambaran tentang perhitungan masa iddah isteri yang dicerai suami, menurut Bapak Thl, cara menentukan iddahnya isteri yang dicerai suaminya adalah dengan menghitung kapan ikrar talak itu
35
36
dijatuhkan di pengadilan atau dengan kata lain dihitung sejak ikrar talak tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap. Beliau juga menjelaskan bahwa jika ikrar talak tersebut diucapkan di luar pengadilan, maka ikrar talak tersebut belum dikatakan memiliki kekuatan hukum yang tetap (tidak dianggap), dan harus diikrarkan kembali di hadapan sidang Pengadilan Agama. Thl juga menegaskan bahwa ikrar talak yang dijatuhkan di di luar sidang pengadilan tidak dapat dipertanggung jawabkan demi hukum serta pengitungannya pun harus berdasarkan ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang yang berlaku yaitu setelah ikrar talak dijatuhkan di depan sidang pengadilan perkara perceraian. Thl mengatakan bahwa beberapa pendapat yang telah Thl kemukakan, bersumber atau dengan merujuk pada Undang-undang Nomor 7 tahun 1989; paragraf 2 tentang Cerai talak kemudian hadis dalam kitab Tanwil Hamalik Juz II hal 100, hadist tersebut berbunyi :
الطالق للرجال والع ّدة الن سان “Thalak itu dari pihak laki-laki dan iddah dari pihak perempuan”.
37
2. Kasus II a. Identitas Responden Nama
: Amr
Umur
: 50 tahun
Pendidikan
: S1 IAIN Antasari Fakultas Syari‟ah
Pekerjaan
: Hakim Pengadilan Agama Rantau
Tempat tinggal
: Jalan Komplek. Bulau Indah No. 93 Barabai
b. Uraian Kasus Salah satu hakim yang menjadi responden penelitian adalah Amr, ketika melakukan wawancara kepada beliau berkenaan dengan ketentuan iddahnya isteri yang diceraikan suami, beliau menanggapi dengan baik serta mendukung penelitian ini. Menanggapi pertanyaan yang diajukan yaitu tentang kapan penghitungan masa iddahnya istri yang dicerai suami. Menurut beliau sejak ikrar talak diucapkan, apabila talak tersebut dijatuhkan diluar sidang pengadilan beliau mengatakan seyogyanya talak tersebut diulang di depan sidang Pengadilan Agama. Tentang adanya persepsi suatu kalangan yang mengatakan bahwa iddah isterinya telah terhitung sejak dia mengucapkan ikrar talak dimanapun, beliau mengungkapkan terserah menurut keyakinannya (asalkan memiliki rujukan yang diyakini), tetapi bagi hakim Pengadilan Agama talak yang terjadi di luar Pengadilan Agama harus dipandang sebagai bukan terjadi apa-apa (belum bisa dipertanggung jawabkan). Adapun dalil atau rujukan Amr dengan pandangan pendapatnya didasarkan rujukan yang diyakini benar dan memiliki kekuatan hukum. Beliau mengemukakan
38
sebagai orang yang beragama keyakinan adalah diatas segalanya disamping itu sebagai warga negara juga harus tunduk pada peraturan yang berlaku pasal 39 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan da pasal 115 KHI menyatakan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Jadi hakim melaksanakan undang-undang untuk tertib administrasi seorang hakim dalam hal keyakinan terserah pribadi masing-masing.
3. Kasus III a. Identitas Responden Nama
: Dms
Umur
: 49 tahun
Pendidikan
: S2
Pekerjaan
: Hakim/Ketua Pengadilan Agama. Rantau
Tempat tinggal
: Jalan A. Yani Km 6 Gang TVRI. RT.25.No.26 Banjarmasin Kalsel
b. Uraian Kasus Pada kasus kedua ini yaitu respondennya adalah Dms, beliau selaku ketua Pengadilan Agama Rantau, beliau mengungkapkan bahwa talak dianggap telah berkekuatan hukum dan dianggap sah dimata hukum sejak ikrar talak diucapkan (jatuh) di depan sidang Pengadilan Agama, begitupun iddahnya isteri yang dicerai suaminya terhitung masa iddahnya sejak ikrar talak diucapkan di depan Pengadilan Agama atau sejak ikrar talak dianggap sah dimata hukum.
39
Menanggapi adanya pendapat yang mengatakan bahwa iddahnya isteri yang dicerai suaminya adalah terhitung ketika talak diucapkan oleh suaminya kapan dan dimanapun. Maka Dms mengatakan bahwa belum dianggap sah dan belum berkekuatan hukum, untuk itu harus harus diulang kembali di depan sidang pengadilan hingga mendapat kekuatan hukum. Beliau juga mengatakan hal tersebut wajib untuk diulang, sehingga mudah untuk menghitung kapan dimulai penghitungan masa iddah isteri yang dicerai suaminya. Adapun mengenai dalil yang menjadi rujukan Dms dalam mengemukakan pendapatnya yaitu bersumber pada pasal 153 KHI ayat 4 tentang putusnya perkawinan yang dijatuhkan berdasarkan
putusan Pengadilan Agama yang
mempuyai kekuatan hukum. Kemudian pasal 21 ayat 2 UU No 7 Tahun 1989 tentang PA.
4. Kasus IV a. Identitas Responden Nama
: Jdm MH
Umur
: 42 Tahun
Pendidikan
: S2
Pekerjaan
: PNS/Hakim
Tempat tinggal
: Jalan komplek Perumnas Citra Labuhan Permai Blok A.No.94 Kelurahan Rangda malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin.
40
b. Uraian Kasus Jdm MH merupakan salah satu hakim pada Pengadilan Agama Rantau, serta Jdm penulis jadikan salah satu responden dalam penelitian ini. Ketika penulis melakukan wawancara secara langsung kepada Jdm, penulis menanyakan bagaimana cara menentukan iddahnya isteri yang dicerai suaminya. Beliau menjawab bahwa penghitungan masa iddah atau berlakunya iddahnya isteri yang dicerai suaminya adalah sejak putusan ikrar talak berkekuatan hukum tetap (BHT). Kemudian mengenai ikrar talak yang diucapkan diluar pengadilan, beliau mengatakan bahwa ikrar talak itu harus diulang dan hanya sah bila diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama. Berkenaan dengan pertanyaan berikutnya tentang adanya pendapat yang mengatakan bahwa sah ikrar talak yang diucapkan di luar pengadilan serta mulai berlakunya iddah sejak ikrar talak diucapkan dimanapun berada, Jdm MH mengumentari bahwa hal tersebut jelas bertentang dengan peraturan pemerintah dan UUD yang berlaku di Pengadilan Agama, dan beliau sebagai seorang hakim jelas menganggap jelas iddahnya terhitung/harus dihitung sejak ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama. Dalil yang dijadikan sebagai rujukan Jdm yaitu PP.No. 9/25 pasal 18 “perceraian itu terjadi terhitung pada saat peerceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama. Kemudian UU No. 1/74. 39 (1) yang berbunyi “ perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
41
5. Kasus V a. Identitas Responden Nama
: Sny
Umur
: 45 tahun
Pendidikan
: S2
Pekerjaan
: Hakim Pengadilan Agama. Rantau
Tempat tinggal
: Jalan Penghulu, Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara.
b. Uraian Kasus Sny adalah salah satu hakim pada Pengadilan Agama Rantau, berikut beberapa jawaban pertanyaan yang juga penulis tanyakan kepada para hakim dan ulama, beliau mengatakan bahwa masa iddah bagi isteri yang diceraikan suaminya dihitung sejak suami menjatuhkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama. Lebih dalam Sny menjelaskan; a). bila isteri tersebut masih haid, maka masa iddahnya adalah 3 kali suci dengan ketentuan minimal 90 hari, b). bila isteri sudah tidak haid masa iddahnya 90 hari. C). bila isteri dalam keadaan hamil masa iddahnya sampai melahirkan. Mengenai ikrar talak yang dilakukan di luar sidang Pengadilan Agama, Sny mengatakan bahwa talak yang dijatuhkan/diucapkan di luar sidang Pengadilan Agama dianggap tidak ada, jadi suami yang ingin menjatuhkan talak terhadap isterinya harus mengajukan permohonan izin ikrar talak ke Pengadilan Agama, kalau Pengadilan memberi izin dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap barulah suami
42
mengucapkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama. Dan menurut beliau tidak ada istilah mengulangi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama. Dan menanggapi pendapat tentang ikrar talak yang diucapkan di luar sidang merupakan awal penghitungan masa iddah isterinya, maka menurut Sny hal tersebut tidak benar dan tidak sah dan tidak akan mendapat pengakuan hukum jika dikemudian hari dari kedua pihak ada yang menginginkan memerlukan bantuan hukum. Dasar hukum yang digunakan Sny dalam mengemukakan pendapatnya mengenai jatuhnya perkawinan dan berlakunya masa iddah isteri yang dicerai suami yaitu Pertama pasal 65 UU No 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No 3 tahun 2005 Jo KHI pasal 115 Jo pasal 18 Peraturan Pemerintah “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan”. Kedua pasal 39 PP No. 9 tahun 1975 jo 153 KHI yang berbunyi: “Masa iddah dihitung sejak putusan Pengadilan Agama tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap”.
6. Kasus VI a. Identitas Responden Nama
: Jdh
Umur
: 46 tahun
Pendidikan
: S1
Pekerjaan
: Hakim Pengadilan Agama Rantau
43
Tempat tinggal
: Jalan Komplek Perumnas Pembangunan No. 30 Kelurahan Rantau Kiwa Kabupaten Tapin
b. Uraian Kasus Pada kasus kedua ini yaitu respondennya adalah Jdh, beliau salah satu hakim Pengadilan Agama Rantau, beliau mengungkapkan bahwa talak dianggap telah berkekuatan hukum dan dianggap sah dimata hukum sejak ikrar talak diucapkan (jatuh) di depan sidang Pengadilan Agama, begitupun iddahnya isteri yang dicerai suaminya terhitung masa iddahnya sejak ikrar talak diucapkan di depan Pengadilan Agama atau sejak ikrar talak dianggap sah dimata hukum. Tentang adanya pendapat yang mengatakan bahwa iddahnya isteri yang dicerai suaminya adalah terhitung ketika talak diucapkan oleh suaminya kapan dan di manapun. Maka Jdh mengatakan bahwa belum dianggap sah dan belum berkekuatan hukum, untuk itu harus harus diulang kembali di depan sidang pengadilan hingga mendapat kekuatan hukum. Beliau juga mengatakan hal tersebut wajib untuk diulang, sehingga mudah untuk menghitung kapan dimulai penghitungan masa iddah isteri yang dicerai suaminya. Dasar hukum yang dijadikan sandaran dalam menetapkan hukum mengenai kapan jatuhnya/berlakunya ikrar talak yang dilakukan suami serta berlakunya penghitungan awal iddah isteri yang dicerai suami, yaitu Undang-undang No. I/34 pasal 39 (1), PP No. 9/35 pasal 18 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 115.
44
7. Kasus VII a. Identitas Responden Nama
: Amm
Umur
: 40 tahun
Pendidikan
: S.1
Pekerjaan
: Hakim Pengadilan Agama Rantau
Tempat tinggal
: Jalan Merpati No.45 komplek Perumnas Timbung Raya Kandangan.
b. Uraian Kasus Berdasarkan beberapa pertanyaan yang penulis ajukan kepada ibu Amm sebagai salah seorang hakim di Pengadilan Agama, beliau hampir tidak berbeda dengan para hakim yang lain yaitu menempatkan hukum yang telah berlaku di Peradilan Agama yang menjadi tolak ukur menetapkan cara menentukan iddahnya isteri yang dicerai suaminya, beliau pun memberikan beberapa gambaran tentang perhitungan masa iddah isteri yang dicerai suami, menurut ibu Amm, cara menentukan iddahnya isteri yang dicerai suaminya adalah dengan menghitung kapan ikrar talak itu dijatuhkan di pengadilan atau dengan kata lain dihitung sejak ikrar talak tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap. Jika ikrar talak tersebut diucapkan di luar pengadilan, maka hal tersebut belum dikatakan memiliki kekuatan hukum yang tetap (tidak dianggap), dan harus diikrarkan kebali di hadapan sidang Pengadilan Agama. Sandaran hukum yang dijadikan sebagai rujukan Amm yaitu PP.No. 9/25 pasal 18 “ perceraian itu terjadi terhitung pada saat peerceraian itu dinyatakan di
45
depan sidang Pengadilan Agama. Kemudian UU No. 1/74 . 39 (1) yang berbunyi “ perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
8. Kasus VIII a. Identitas Responden Nama
: Rdt
Umur
: 39 tahun
Pendidikan
: S.1
Pekerjaan
: Hakim Pengadilan Agama Rantau
Tempat tinggal
: Jalan Galatik RT.01 RW 01 No.28 Desa Hamalau Kecamatan Sungai raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
b. Uraian Kasus Rdt merupakan salah satu hakim pada Pengadilan Agama Rantau, menurut ibu Rdt penghitungan masa iddah atau berlakunya iddahnya isteri yang dicerai suaminya adalah sejak putusan ikrar talak berkekuatan hukum tetap. Mengenai ikrar talak yang diucapkan diluar pengadilan, beliau mengatakan bahwa ikrar talak itu harus diulang dan hanya sah bila diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama. Tentang adanya pendapat yang mengatakan bahwa sah ikrar talak yang diucapkan diluar pengadilan serta mulai berlakunya iddah sejak ikrar talak diucapkan dimanapun berada, kata ibu Rdt hal tersebut
jelas bertentang dengan peraturan
46
pemerintah dan UUD yang berlaku di Pengadilan Agama, dan beliau sebagai seorang hakim jelas menganggap jelas iddahnya terhitung/harus dihitung sejak ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama. Sandaran hukum yang menjadi rujukan Rdt dalam mengemukakan pendapatnya yaitu bersumber pada pasal 153 KHI ayat 4 tentang putusnya perkawinan yang dijatuhkan berdasarkan
putusan Pengadilan Agama yang
mempuyai kekuatan hukum. Kemudian pasal 21 ayat 2 UU No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
9. Kasus IX a. Identitas Responden Nama
: Abk
Umur
: 89 tahun
Pendidikan
: Pondok Pesantren
Pekerjaan
: Mengajarkan Ilmu Agama
Tempat tinggal
: Jl. Perintis Raya No. 37 Rt. 03 Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin
b. Uraian Kasus Abk adalah ulama yang cukup tua (guru tuha/senior) dan masih aktif memberikan pengajian walau hanya bisa dilakukan di rumah beliau di jalan Perintis Raya (karena usia yang tidak memungkinkan lagi) beliau mengemukakan bahwa memang adanya ketentuan yang dilihat bertentangan antara hukum fiqh dengan
47
ketentuan yang di undang-undangkan, namun demikian bagi kaum muslim tentunya juga harus meyakini bahwa ketentuan yang diuraikan dalam kitab-kitab fiqh adalah merupakan hasil ijtihad serta ketentuan yang telah diundang-undangkan juga merupakan hasil ijtihad, dalam artian bahwa keduanya memiliki kekuatan hukum masing-masing. Beliau mengatakan berdasarkan ketentuan fiqh maka masa iddahnya isteri yang diceraikan suaminya sejak ikrar talak diucapkan suami. Serta tidak perlu diulang karena hal tersebut berdampak talak 2. Jadi bagi suami harus hati-hati dalam sebelum mengucapkan ikrar talak atau harus dilakukan dengan kesadaran penuh serta penuh pertimbangan sebelum melakukan ucapan talak. Diantara rujukan Abk berkenaan masalah iddah isteri yang dicerai oleh suami beliau merujuk kepada ayat-ayat al-qur‟an dan hadist serta kitab fiqih klasik yaitu I’Anah, Tanwil Qulub halaman 372 baris 9 Karangan Syekh Muhammad Sulaiman Kurdi, Kifayatul akhyar halaman 107-109.
10. Kasus X a. Identitas Responden Nama
: Kmr
Umur
: 60 tahun
Pendidikan
: Pondok Pesantren Martapura
Pekerjaan
: Mubalig
Tempat tinggal
: Jl. Gerilya Mandarahan Kelurahan Rantau kanan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin
48
b. Uraian Kasus Bapak Kmr yang berprofesi sebagai seorang da‟i (mubalig)beliau mengemukakan untuk menentukan iddahnya isteri yang dicerai suaminya, dilihat dari keadaan isterinya bagaimana (ditanyakan kepada isteri). Menurut beliau tidak wajib mengulangi ikrar talak di Pengadilan Agama karena talak yang telah diucapkan suami diluar sidang telah dianggap ada hasil (sah). Dan apabila sudah diucapkan maka telah terhitung iddahnya tersebut saat suami menjatuhkan ikrar talak dihadapan isterinya dimanapun dan kapanpun. Adapun sebagai rujukan atau sandaran hukum yang diperpegangi oleh Kmr yaitu kitab fiqih I’anah
11. Kasus XI a. Identitas Responden Nama
: Ims
Umur
: 57 tahun
Pendidikan
: Islamic University Medina
Pekerjaan
: Pengasuh Pondok Pesantren Assuniyyah
Tempat tinggal
: Jl. A.Yani Km.104 Komplek Pesantren As-Suniyah Tambarangan Tapin Selatan Kabupaten Tapin.
b. Uraian Kasus Bapak Ims merupakan salah satu ulama yang menjadi tempat bagi masyarakat bertanya tentang masalah-masalah agama, beliau sebagai seorang
49
pimpinan pondok pesantren yang memiliki jumlah santri cukup banyak, beliau sangat menanggapi tentang masalah ketentuan iddah isteri yang ditinggal suami ini, beliaupun mengatakan bahwa masalah ini sudah berkembang dimasyarakat. Tentang bagaimana sebaiknya cara menentukan iddahnya isteri yang diceraikan suaminya, beliau mengungkapkan; dilihat dulu keadaan isteri tersebut kalau lagi haid iddahnya 3 bulan kalau hamil sampai melahirkan, bagi yang meninggal suaminya iddahnya 4 bulan 10 hari, bila talak sebelum dukhul maka tidak ada iddahnya, jika telah di dukhul maka sama dengan iddahnya isteri yang haid (4 bulan 10 hari) dan talak berlaku sejak ikrar talak diucapkan oleh suami. Tentang kewajiban mengulangi ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama beliau mengatakan hal tersebut tidk wajib, jika diucapkan maka talak menjadi 2 kali (talak 2). Beliau juga menjelaskan bahwa jika perkawinan suami isteri tersebut memang tercatat di KUA. Dia harus mengikuti prosedur pemerintah yaitu menjatuhkn talak didepan Pengadilan Agama, tapi bila nikah siri dia boleh melihat kapan hitungan dimulai sejak ikrar talak suami kapanpun, namun hal seperti ini menurut beliau tidak dapat dipertanggung jawabkan Ims mengemukakan dalil iddah yaitu surah al-Ahzab ayat 49 dan bagi yang tidak dukhul yaitu surah al-Baqarah ayat 234, iddah isteri yang haidh yaitu surah alBaqarah ayat 228. dan bagi isteri yang hamil yaitu surah at-talaq ayat 4. Kemudian Ims juga merujukkan sandaran hukum pada kitab Fiqih Sunnah Jilid 2.
50
12. Kasus XII a. Identitas Responden Nama
: Bhr
Umur
: 55 tahun
Pendidikan
: Pondok Pesantren Darussalam Martapura
Pekerjaan
: Guru Agama
Tempat tinggal
: Jl. Bingkuang Lokpaikat, Kecamatan Lokpaikat NO. 2 RT.1 Kabupaten Tapin
b. Uraian Kasus Bapak BhR sebagai salah satu ulama yang berada diRantau tepatnya di Lokpaikat, menurut Bhr penghitungan masa iddah atau berlakunya iddahnya isteri yang dicerai suaminya adalah 3 kali suci. Mengenai ikrar talak yang diucapkan diluar pengadilan, beliau mengatakan bahwa ikrar talak itu sah dimanapun diucapkan, karena itu kata-kata tlak jangan dimain-mainkan oleh seorang suami kepada Isteri. Talak yang diucapkan oleh suami sah (tidak perlu saksi), beradasarkan hukum fiqh. Untuk sahnya talak Tidak perlu dilakukan pengulangan (tetap sah), dan beliau setuju dengan adanya pendapat bahwa iddahnya isteri yang telah diceraikan suaminya sejak diucapkan ikrar talak oleh suaminya dimanapun. Bhr mengemukakan bahwa beliau mengambil rujukan yaitu kitab Ilmu Fiqh 1.2.3 halaman 19, iddah halaman 23 karangan Haji Muhammad Sarni bin haji Jarmani bin Haji Muhammad Siddiq Alabio. Dan juga kitab-kitab yang lain seperti I‟anah dan Fiqh sunnah.
51
13. Kasus XIII a. Identitas Responden Nama
: Ans N
Umur
: 54 tahun
Pendidikan
: STAI Al-Jami Banjarmasin
Pekerjaan
: Pensiunan PNS
Tempat tinggal
: Jl. Kesehatan No. 70 RT 18 RK III Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin
b. Uraian Kasus Bapak Ans N adalah salah seorang diantara ulama yang ada di Kabupaten Tapin, beliau memiliki majelis ta‟lim yang cukup banyak dihadiri jamaah dari berbagai pelosok masyarakat di Kabupaten Tapin, berkenaan tentang penghitungan masa iddah atau berlakunya iddahnya isteri yang dicerai suaminya. Beliau menjelaskan bahwa talak sebaiknya dilakukan melalui pengadilan, karena mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum serta memudahkan proses hukum berkenaan dengan hak dan kewajiban suami isteri pasca perceraian. Secara pemahaman kitab klasik (fiqh klasik) memang telah terhitung saat diikrarkan walaupun dimanapun talak tersebut diucapkan. Namun karena kita Negara hukum maka kita wajib dan patuh/tunduk terhadap hukum yang berlaku.dan Pengadilan adalah lembaga yang berwenang maka seharusnyalah talak itu dilakukan di Pengadilan karena dapat dipertanggung jawabkan sebab ada hitam diatas putihnya.
52
Tentang adanya pendapat yang mengatakan bahwa sah ikrar talak yang diucapkan diluar pengadilan serta mulai berlakunya iddah sejak ikrar talak diucapkan dimanapun berada, beliau mengatakan hal tersebut tidak diakui secara hukum, maka wajib mengulang ke Pengadilan Agama.dan kata beliau seyogyanya bagi pasangan suami isteri untuk berhati-hati sebelum melakukan perceraian, memikirkan dampak yang akan terjadi dikemudian hari serta memahami betul prosedur perceraian.
14. Kasus XIV a. Identitas Responden Nama
: Hsnn
Umur
: 46 tahun
Pendidikan
: Pondok Pesantren Darussalam Martapura
Pekerjaan
: Guru Agama
Tempat tinggal
: Jl.
Lembaga
Budi
Kelurahan
Rantau
Kanan
Kecamatan Tapin Utara NO.4 RT.9 Kabupaten Tapin. b. Uraian Kasus Bapak Hsnn merupakan salah satu ulama yang berdakwah melalui majelis ta‟lim serta mengajar di pondok pesantren pematang karangan, berkenaan dengan penghitungan masa iddah atau berlakunya iddahnya isteri yang dicerai suaminya beliau mengatakan talak tersebut sah sejak diucapkan suami kepada isteri serta sudah terhitung sejak itu. Mengenai ikrar talak yang diucapkan diluar pengadilan, beliau
53
mengatakan bahwa ikrar talak itu sudah jatuh walaupun dimanapun, tak perlu menunggu di Pengadilan atau tak perlu diulang. Beliau juga mengemukakan bahwa talak adalah perkara yang tidak boleh dipermainkan, jadi harus berhati-hati dan hendaknya jika terjadi juga diikrar talak tersebut hendaknya ada saksi untuk memudahkan penghitungan masa iddahnya isteri. Sebagai dalil atau sandaran hukum yang diperpegangi oleh Hsnn dalam menentukan hukum iddah isteri yang dicerai suami yaitu merujuk kepada kitab fiqih Tanwil Qulub, I’anah Thalibin, Khifayatul Akhyar.
15. Kasus XV a. Identitas Responden Nama
: Asz
Umur
: 38 tahun
Pendidikan
: Pondok Pesantren Darussalam Martapura
Pekerjaan
: Guru Agama (tani)
Tempat tinggal
: Jalan Bungur Baru Rt.04 No.23 Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin
b. Uraian Kasus Asz adalah da‟i muda, yang melakukan dakwah dibeberapa mesjid dan mushala serta memiliki pengajian rutin serta memberikan bimbingan manasik haji bertempat di rumah beliau. tentang penghitungan masa iddah atau berlakunya iddahnya isteri yang dicerai suaminya adalah sejak ikrar talak diucapkan oleh suami
54
kepada isteri. Mengenai ikrar talak yang diucapkan diluar pengadilan, beliau mengatakan bahwa ikrar talak itu seharusnya diulang di depan sidang Pengadilan Agama untuk memperoleh kepastian hukum serta memudahkan proses perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam prosedur peradilan. Tentang adanya pendapat yang mengatakan bahwa sah ikrar talak yang diucapkan diluar pengadilan serta mulai berlakunya iddah sejak ikrar talak diucapkan dimanapun berada, beliau setuju dan memang begitulah ketentuan hukum sebagaimana dijelaskan di dalam kitab-kitab fiqh. Asz mengemukakan dalil hukum yaitu al-qur‟an surah al-Ahzab ayat 49, al-Baqarah ayat 234, al-Baqarah ayat 228. surah at-talaq ayat 4. serta kitab fiqih I’anah Juz 4 halaman 40.
C. Analisis Data Dari hasil laporan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terjadi perbedaan pendapat antara para hakim dan para ulama mengenai sah tidaknya ikrar talak yang dilakukan diluar sidang Pengadilan Agama, yang kemudian berpengaruh juga terhadap penentuan awal penghitungan masa iddah isteri yang dicerai suami. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa para hakim sepakat berpendapat masa penghitungan iddah dilakukan setelah ikrar talak dilakukan dimuka sidang Pengadilan Agama atau setelah dilakukan proses perdamaian di sidang Pengadilan Agama. Kemudian memiliki kekuatan hukum yang
mengikat dan mampu
55
dipertanggung jawabkan secara hukum (berdasarkan ketentuan yang menjadi pegangan dalam lingkungan Peradilan Agama). Mengenai adanya ikrar talak yang dilakukan suami kepada isteri diluar Pengadilan Agama. Para hakim berpendapat ikrar tersebut belum dianggap sah berdasarkan hukum yang berlaku di Pengadilan Agama dan harus diulang didepan sidang Peradilan Agama. Para hakim menjadikan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum yang mengatur tentang masalah perkawinan dan perceraian di Peradilan Agama. Kompilasi Hukum Islam yang sementara ini oleh sebagian pihak dianggap mengandung beberapa kontraversi karena selain diambil dari ketentuan hukum Islam yang diambil dari kitab suci alqur‟an dan hadist juga diambil dari hasil ijtihad para ulama kontemporer, mengenai ketentuan hukum tentang tenggang waktu hitungan waktu tunggu tersebut adalah sebagai idealitas hukum. Dalam kenyataannya, memungkinkan timbulnya persoalan. Yaitu apabila karena faktor emosi yang tak terkendali, sehingga seorang suami dengan sangat gampang mengucapkan talak atau menceraikan isterinya, dan diperburuk oleh kekurangtahuan tentang prosedur perceraian di pengadilan, sehingga ia tidak dapat menahan diri dalam mencerai isterinya di depan sidang Pengadilan Agama, dan mengucap talak pada waktu itu juga, maka sejak saat itulah terjadi perceraian. Untuk itu, tenggang waktu tunggu telah berlaku. Langkah berikutnya adalah penetapan atau penyaksian talak ke Pengadilan, yang disebut dengan isbat al-talak. Setiap suami hendaknya tidak ceroboh dan mudah mengubar perceraian. Oleh karena itu sebagai peringatan, hendaknya kepada suami dapat menahan diri lebih-lebih pada saat-saat konflik suami
56
isteri mencapai situasi kritis dalam memilih perceraian sebagai alternatif. Yaitu, apabila alternatif tersebut harus ditempuh, seyogyanya diselesaikan di depan sidang Pengadilan. Hal ini dimaksudkan agar semua tindakan hukum yang terjadi, memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dipertanggung jawabkan.1 Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XVI “Putusnya Perkawinan” pasal 114 dan 115 disebutkan: pasal 114 “ putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”. Pada pasal 115 “ perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Menurut Hukum Perkawinan Islam di Indonesia salah satu prinsip atau asas yang ditekankan adalah asas mempersulit terjadinya perceraian, maka perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (ps. 115 KHI). Oleh karena itu, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, Sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami (ps. 39 ayat (3) PP.jo.ps.153 ayat (4) KHI).2
1
Ibid.
2
Ibid.,hlm.317.
57
Adapun dikalangan para ulama di Kabupaten Tapin menanggapi tentang kejadian yang terjadi dimasyarakat mengenai ikrar talak yang dilakukan oleh suami di luar sidang Pengadilan Agama maka terlihat dari hasil penelitian terjadi perbedaan pendapat. Sebagian besar para ulama yang menjadi responden dalam penelitian ini mayoritas memiliki basic pendidikan non formal yaitu pesantren, oleh karena itu mereka terfokus untuk mengkaji mempelajari dan menjadikan rujukan (sumber hokum) dalam memberikan pendapat ataupun fatwa yaitu mengambil dari kitab-kitab yang telah dibukukan oleh para ulama terdahulu (syekh mereka) dan telah mereka pelajari selama di pesantren. sebagian besar para ulama ini berpendapat bahwa ikrar talak telah sah (terjadi perceraian) saat suami mengikrarkan talak tersebut dimanapun suami menjatuhkannya maka saat itulah putus tali perkawinan (jatuh masa talaknya isteri/mulai dihitung). Pendapat sebagian para ulama tersebut memiliki keterkaitan dengan pendapat Syeikh Abu Zakaria bin Syaraf an Nawawi, yang dimasyhurkan dengan gelaran Imam Nawawi. Dalam kitab karangan beliau Minhaj yang terkenal pada bahagiaan bab talak disebutkan: Nabi Saw bersabda yang diriwayat dari Abu Hurairah menyatakan: “ Kalau ia berkata : “saya ceraikan engkau” atau “engkau tercerai” dan ia niatkan bilangan (dua atau tiga) jatuhlah dua atau tiga itu, dan serupa itu pula lafaz kinayah”. Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan dari Abu daud, at-thurmudji dan ibnu majah disebutkan sebagai berikut :
.)اا َثو ا لطَّنالَث ُهق َثو ا ُّدلر ُه ُه َث ُه (رواه ابو داود والرتمذى واب ماجه َثالَث ٌث َثج ٌّدد ُه َّن َثج َّند َثو َث ْز ُهُه َّن َثج ُّدد ا للِّن َث ُه
58
Artinya : “ Tiga hal yang dapat terjadi baik dengan sungguh-sungguh atau gurauan, yaitu nikah, talak, dan rujuk (Riwayat Abu Dawud, al-Tirmidzi, dan Ibn Majah).3 Dalam hadist yang lain berbunyi: dan bagi Harist bin Abi Usamah dari hadist „Ubaidah bin ash-shamit, ia rafa‟kannya : “ tidak boleh bermain-main dalam tiga hal : thalaq dan nikah dan memerdekakan. Sebab barangsiapa mengucapkannya, maka jadilah semuanya itu.4 Maksud hadits tersebut tentu saja tidak untuk disalahgunakan, tetapi untuk memberi rambu agar setiap suami tidak ceroboh dan mudah mengubar perceraian. Oleh karena itu sebagai peringatan, hendaknya kepada suami dapat menahan diri lebih-lebih pada saat-saat konflik suami isteri mencapai situasi kritis dalam memilih perceraian sebagai solusi terakhir . Di sisi lain sebagian ulama yang lain berpendapat seyogyanyalah sebagai warga negara yang baik untuk mematuhi ketentuan yang telah diatur pemerintah yaitu bagi pasangan suami isteri yang hendak melakukan perceraian (mengakhiri tali perkawinan) agar mendaftarkan perceraiannya di Pengadilan Agama kemudian mengikrarkan talak tersebut dimuka Pengadilan Agama agar perceraian tersebut memiliki kekuatan hukum dan memudahkan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang mengikuti setelah perceraian tersebut terjadi (jika tidak dapat didamaikan
3
Ibid.,hlm.318.
4
Drs. H. Moh Rifa‟I, Ilmu Fiqih Islam Lengkap, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1979, hlm. 484-485
59
dimuka sidang pengadilan Agama) seperti pembagian harta waris, status anak serta beberapa kewajiban yang harus dijalankan baik bagi suami maupun isteri setelah terjadi perceraian. Para ulama disini memandang bahwa ketentuan yang telah ada dalam kompilasi Islam merupakan hasil ijtihad para ulama yang tidak keluar dari ketentuan yang ada dalam al-kitab dan sunnah yang merupakan jalan terbaik bagi kemaslahatan umat. Mereka lebih cenderung sepakat untuk mengikuti ketentuan yang telah dibuat pemerintah bagi umat Islam dalam menyelesaikan kasus perceraian, sehingga tidak ada kerancuan atau hal-hal yang mungkin akan datang dikemudian hari (pasca perceraian) seperti adanya tuntutan dari kedua belah pihak tersebut. Dengan mengikuti ketentuan dalam Peradilan Agama, maka diharapkan dapat memudahkan serta membantu kedua pasang suami isteri baik untuk rujuk ataupun mengakhiri perkawinan. Mengenai masalah iddah di kalangan ulama timbul perselisihan mengenai masa iddah bagi wanita hamil yang ditinggal mati suaminya. Apakah 4 bulan 10 hari atau hingga anaknya melahirkan mengingat dua ayat di atas nampaknya bertentangan. Sayyidina Ali meriwayatkan, iddahnya memilih yang terpanjang dari keduanya, jika perempuan itu melahirkan sebelum 4 bulan 10 hari kematian suaminya, maka untuk dapat menikah lagi ia harus menunggu sampai habis masa 4 bulan 10 hari tersebut.5
5
Ibid.,hlm.104
60
Tetapi jika masa 4 bulan 10 hari lewat sementara ia belum melahirkan, maka iddahnya sampai dia melahirkan anaknya. Sedangkan jumhur salaf berpendapat iddah wanita tersebut hingga anaknya melahirkan, baik sudah mencapai 4 bulan 10 hari dari kematiannya atau belum. Tetapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia secara tegas mengatakan: “ apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan (pasal 153 ayat 2 ) Bagi perempuan yang dicerai suaminya yang masih hidup (cerai hidup), maka iddahnya 3 kali suci, berdasar firman Allah SWT pada Q.S. al- Baqarah ayat 228:
)228 : (الب ر ة. اا َيَثَثَي َثربَّن ْز َث بِباَثْزَي ُه ِب ِب َّن َثالَثَث َث ُهَي ُهرْزوٍء َثو الْز ُه طَثلَّن َث ُه
6
Artinya : Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru/suci (QS al-Baqarah:228).
Mengenai ketentuan masa iddah isteri berdasarkan ketentuan dalam Kompilsi Hukum Islam, yaitu menambah masa iddah wanita 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 hari ( Pasal 153 ayat 2b).7 Tentang iddah (masa tunggu) ini dalam pasal 39 peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 diatur sebagai berikut:
6
Al- Qur’an Al Karim dan Terjemahnya Departemen Agama RI, (Semarang : PT Karya Toha Putra Semarang), 1998. 7
Ibid.
61
1. Waktu tunggu bagi seorang janda sebagi dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 Undangundang ditentukan: a). Apabila perkawinan putus karena kematian waktu tunggu ditetapkan 130 hari b). Apabila perkawinan terputus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih datang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi yang sudah tidak datang bulan ditetapkan 90 hari c). Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil,waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. 2. Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan mantan suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin. 3. Sedangkan bagi perkawinan yang putus karena perceraian tenggang waktu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.8
8
Peraturan Pemerintah No.9 tahlmun 1975 Tentang iddah (masa tunggu).
