KOMUNIKASI POLITIK SEBAGAI KENISCAYAAN ETIS

POELITIK

Jurnal Kajian Politik, dan Masalah Pembangunan

KOMUNIKASI POLITIK SEBAGAI KENISCAYAAN ETIS Wahyu Wibowo

Abstract It always an ironic to live as a citizen that should struggle for power. The power could have come from the government or the crimes such as corruption, money politics, and violence. Therefore, we need ethics for politics communications. Through the communications-speech-act analysis against three national mass media published in 2004-2006 when reporting 2004 general elections, it is acknowledged that mass media is a such an ethics instruments that articulate politics communications for politics educations. Keywords: Politics communications, communications-speech-acts analysis.

Pendahuluan Belakangan ini, kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia diwarnai oleh tiga bentuk “kejahatan”, yakni kekerasan, politik uang, dan korupsi. Ketiga bentuk ini memang lekat dengan praktik kekuasaan, sehingga sulit untuk tidak mengatakan bahwa ketiga bentuk tersebut adalah simbol pertarungan demi kekuasaan. Oleh karena itu, penyadaran tentang pentingnya penerapan etika politik merupakan suatu yang tak terbantahkan. Pentingnya etika politik memang akan tak terbantahkan andai penerapannya dipertalikan dengan praktik komunikasi politik yang etis. Dalam konteks ini, praktik komunikasi politik yang etis diandaikan akan menemukan hakikatnya jika subjek-subjek yang memraktikkannya memahami bahwa nilai, makna, dan norma moral ditentukan oleh “pengetahuan-kekuasaan”. Implikasi

Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia [email protected] Jurnal Poelitik Volume 4/No.1/2008 163

POELITIK


dari hal ini, maka media massa atau pers, sebagai salah satu lembaga pemraktik komunikasi politik (di sisi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif), dapat pula dikatakan sebagai hasil dari “pengetahuan-kekuasaan” para subjek yang terlibat di dalamnya. Sebagaimana diketahui umum, perkembangan dahsyat teknologi dan informasi dewasa ini menyebabkan informasi begitu terbuka, sehingga kebenaran informasi yang disampaikan oleh pers begitu sulit ditentukan. Dampak dari hal ini, “pengetahuan-kekuasaan” yang dipraktikkan oleh pers selalu berpeluang menimbulkan problem etis sehubungan dengan iklim berbangsa dan bernegara. Problem ini terutama sekali dipicu oleh munculnya praktik “pengetahuan-kekuasaan” yang dilakukan oleh tiga bentuk “kejahatan” yang telah disebutkan. Berpijak dari hal di atas, dari perspektif kritis terlihat bahwa bahasa berperan sangat penting sebagai alat penyebar “pengetahuan-kekuasaan”. Dalam pertaliannya dengan komunikasi politik yang etis, dengan demikian bahasa pers harus menjadi pemenang dalam pertarungan kekuasaan. Sulit untuk dipungkiri, memenangkan pertaruangan kekuasaan bagi pers melalui bahasa adalah wujud lain dari upaya penyadaran etika politik bagi masyarakat, dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Kekuasaan dan Komunikasi Politik Paradigma “usang” menegaskan bahwa terlaksananya kekuasaan disebabkan oleh hasil kekerasan, hasil persetujuan, hasil represi, atau hasil pertarungan kekuatan (lihat: Freud, Reich, Machiavelli, dan Marx). Dalam paradigma kritis dewasa ini, terlaksananya kekuasaan, sebagaimana dikatakan Foucault (Macdonell, 2005; Haryatmoko, 2003), ternyata lebih disebabkan oleh seluruh struktur tindakan yang menekan dan mendorong tindakan-tindakan lain melalui rangsangan, persuasi, dan larangan. Foucault mungkin benar andai pendapatnya itu dipertalikan dengan fungsi media massa sebagai pemraktik “pengetahuan-kekuasaan”. Fungsi ini dalam konteks ini dapat dikatakan melekat pada fungsi dasar pers sebagai penyebar informasi “terbaru” dan sebagai wadah pendidikan politik dalam hal berbangsa dan bernegara bagi masyarakat pembacanya. Sebagaimana diketahui umum, perubahan sikap suatu masyarakat pada dasarnya dipengaruhi oleh adanya informasi yang baru, yang diterimanya secara kontekstual sehubungan dengan tuntutan zamannya. Menurut Merril (2006), misalnya, besar-kecilnya perubahan 164 Jurnal Poelitik Volume 4/No.1/2008

POELITIK


tersebut memang tergantung kekuatan efek jurnalisme yang ditimbulkan oleh media massa. Akan tetapi, sebagai pemraktik “pengetahuan-kekuasaan”, media massa ternyata menempati urutan pertama sebagai pemengaruh perubahan dibandingkan dengan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Fakta membuktikan, pers nasional sejak era Reformasi (1998) berkat kebebasan yang diterimanya berhasil memengaruhi masyarakat dalam hal persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah dan para anggota DPR. Kemunculan unjuk rasa mahasiswa sehubungan dengan kenaikan harga BBM atau praktik korupsi yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPR periode 2004-2009, misalnya, dapat menggarisbawahi keefektivan fungsi pers sebagai pemengaruh perubahan sikap masyarakat. Keefektivan tersebut, dalam pertaliannya dengan kekuasaan sebagaimana ditekankan Foucault, kiranya makin membuktikan secara kritis bahwa kekuasaan bukanlah suatu institusi, struktur, dan bukan pula suatu kekuatan yang dimiliki, melainkan “hanya” nama yang diberikan pada suatu situasi strategis yang kompleks dalam suatu masyarakat. Dalam konteks komunikasi politik, dengan demikan pers sebagai pemraktik “pengetahuan-kekuasaan” mestinya menjadi lebih eksis, terutama jika dihubungkan dengan praktik kekuasaan lain yang berupa tiga bentuk “kejahatan” yang telah disebutkan, yakni kekerasan, politik uang, dan korupsi. Siapa pun tentu tidak sependapat bahwa kekerasan, politik uang, dan korupsi adalah sesuatu yang harus ada dalam penyelenggaraan negara, namun eksistensi dan dampaknya sebagaimana dapat dilihat dewasa ini berkesan makin terstruktur dan makin mencolok mata, seperti kemunculan kekerasan terlembaga, radikalisme, fanatisme, dan praktik suap-menyuap. Dalam perspektif etika berbangsa dan bernegara, ketiga bentuk “kejahatan” tersebut tentu merugikan masyarakat, karena akan melukai nilainilai keadilan, sehingga fokus masyarakat pada perkembangan masa depan bangsa menjadi lemah. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman mengenai etika politik, mengingat tujuan etika politik adalah mengarahkan ke hidup baik, bersama, dan untuk orang lain dalam rangka memperluas lingkup kebebasan dan membangun lembaga-lembaga yang adil. Menurut Haryatmoko (2003), definisi etika politik ini akan membantu untuk menganalisis korelasi antara tindakan individual, tindakan kolektif, dan struktur-struktur yang ada. Korelasi yang disebutkan Haryatmoko, dalam perspektif kritis dapat dikatakan berkelindan dengan masalah kebebasan eksistensial, yaitu kemampuan Jurnal Poelitik Volume 4/No.1/2008 165

POELITIK


individu untuk menentukan dirinya sendiri, yang diandaikan harus bersifat positif. Menurut Magnis-Suseno (2007), misalnya, kebebasan eksistensial tidak menekankan segi bebas dari apa, tetapi bebas untuk apa. Hal ini berarti, kita sanggup secara bebas untuk menentukan tindakan kita sendiri, karena kebebasan kita itu mendapatkan wujudnya yang positif dalam tindakan kita yang disengaja. Sementara itu, menurut Bertens (2004), kebebasan eksistensial merupakan kebebasan tertinggi, kebebasan yang menyebabkan manusia seakan-akan “memiliki dirinya-sendiri”, karena telah mencapai taraf otonomi, kedewasaan, otentisitas, dan kematangan rohani. Manusia yang bebas secara eksistensial dengan demikian akan terlepas dari segala tekanan dan alienasi, sebab ia mampu mewujudkan segala kemungkinan secara mandiri dan kreatif. Dalam hubungannya dengan media massa, maka kebebasan eksistensial pers adalah kemampuan individu wartawan untuk menentukan dirinya sendiri, dalam memraktikkan “pengetahuan-kekuasaanya” berdasarkan kesadaran etisnya atau kesadaran transendennya, sehubungan dengan penggunaan bahasa dalam rangka pelaksanaan komunikasi politik. Kesadaran transenden wartawan dalam hal berbahasa, yakni kesadaran yang melampau pengalaman, adalah hasil pembatinan dari teguran, larangan, dan tuntutan masyarakat, jika dikaitkan dengan penggunaan bahasa menemui batas-batasnya pada fungsi dasar pers sebagai sebagai penyebar informasi “terbaru” dan sebagai wadah pendidikan politik dalam hal berbangsa dan bernegara bagi masyarakat pembacanya. Penggunaan bahasa oleh wartawan, dalam konteks ini hendaknya tidak dirujukkan pada teknik membangun kalimat atau teknik menggunakan titik dan koma, tetapi lebih merujuk pada penggunaan bahasa dalam kontekskonteks kehidupan. Implikasi dari hal ini, menurut Wittgenstein (2005), bahasa manusia adalah cerminan kehidupan manusia itu sendiri yang dipenuhi oleh banyaknya tata permainan bahasa. Sebagaimana halnya suatu tata permainan dalam cabang-cabang olah raga, maka tiap-tiap ungkapan bahasa memiliki aturannya atau tata permainannya masing-masing yang sesuai dengan konteks penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, sebagai penyebar informasi “terbaru” dan sebagai wadah pendidikan politik dalam hal berbangsa dan bernegara bagi masyarakat pembacanya, pers juga memiliki tata permainan bahasanya sendiri. Oleh karena itu, kebebasan eksistensial wartawan yang mewujud ke dalam praktik “pengetahuan-kekuasaan”, sebagaimana telah dikatakan, mestinya menjadi lebih eksis terutama jika dihubungkan dengan 166 Jurnal Poelitik Volume 4/No.1/2008

POELITIK


praktik kekuasaan lain, yakni tiga bentuk “kejahatan” dalam kehidupan berbangsa dan bernegara: kekerasan, politik uang, dan korupsi. Kesadaran etis wartawan terhadap pemahaman tata permainan bahasa pers, dalam pertautannya dengan komunikasi politik diandaikan akan memunculkan segi-segi operasional etisnya jika diselaraskan dengan teori tindak tutur komunikasi. Menurut Austin (1962), tindak tutur komunikasi adalah tindakan bahasa yang berperan ketika seseorang mengungkapkan suatu ungkapan bahasa. Pada prinsipnya, tindak tutur menggarisbawahi bahwa perkataan dan tindakan adalah sama, dan oleh karena itu penggunaan bahasa tidak boleh dilepaskan dari situasi konkret dan dari fenomena-fenomena yang bertalian dengan penggunaan bahasa tersebut. Dalam ungkapan lain, tindak tutur komunikasi tidak hanya mengungkapkan gaya bicara si penutur, tetapi juga merefleksikan tanggung jawab si penutur terhadap isi tuturannya, dan sekaligus mengandung maksud tertentu dalam memengaruhi mitra tuturnya (Wibowo, 2008). Oleh Austin, tindak tutur dibagi ke dalam tiga jenis, yakni (a) tindak lokusi; (b) tindak ilokusi; dan (c) tindak perlokusi. Lokusi, Ilokusi, dan Perlokusi Tiga Surat Kabar Nasional Dalam perspektif analisis tindak tutur komunikasi (Wibowo, 2008), proses lokusi, ilokusi, dan perlokusi yang dilakukan wartawan dapat di simak melalui ungkapan jurnalistik yang diperlihatkan oleh surat kabar Kompas, Media Indonesia, dan Rakyat Merdeka edisi 2004-2006, bertalian dengan pemberitaan di seputar Pemilu 2004. Sebagaimana diketahui, Pemilu 2004 dianggap sebagai fajar baru demokrasi Indonesia, karena adanya pemilihan presiden secara langsung. Hiruk-pikuk masa pra-Pemilu 2004 dinyatakan oleh Kompas, Media Indonesia, dan Rakyat Merdeka sebagai pesta demokrasi. Layaknya pesta, maka pernyataan tersebut diwujudkan ke dalam berita utama, berita khusus, dan tajuk rencana. Kebingungan rakyat terhadap sistem pemilu yang baru, manuver politik dan ingar-bingar pencalonan presiden dan wakil presiden, harta kekayaan capres dan cawapres, keterwakilan perempuan di kabinet, kekhawatiran bangkitnya kekuatan militer dan rezim Orde Baru, kecemasan terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan pesimisme terhadap calon anggota legislatif, menjadi topik yang digarisbawahi. Hal ini belum ditambah oleh peristiwa yang berskala nasional lainnya, seperti wabah demam Jurnal Poelitik Volume 4/No.1/2008 167

POELITIK


berdarah (Maret 2004), kerusuhan di Ambon (April 2004), konversi nilai ujian akhir nasional (Mei 2004), dan pembakaran hutan dan lahan di Pekanbaru (Juni 2004). Dari kenyataan ini, ungkapan jurnalistik ketiga surat kabar tersebut ditengarai menonjolkan prinsip komunikasi politik yang etis tentang bangkitnya fungsi pers sebagai wadah pendidikan bagi khalayak pembacanya dalam hal berbangsa dan bernegara. Menyambut pemilu calon anggota legislatif 2004-2009, Kompas (10 Maret 2004) menurunkan Rubrik Pemilihan Umum 2004 dengan memuat artikel guru besar Etika pada STF Driyarkara Franz Magnis-Suseno, yang menekankan bahwa masyarakat masih skeptis terhadap anggota DPR periode 1999-2004 akibat kegagalan mereka dalam hal membuktikan diri bahwa mereka betul-betul wakil rakyat. Judul yang dipilih Kompas, “Wakil Rakyat 2004-2009, Haruskah Kita Skeptis?”, mendukung fokus ilokusinya bahwa rakyat memang skeptis terhadap pemilu anggota legislatif periode 2004-2009, mengingat perilaku anggota DPR periode 1999-2004 yang senang bermewah-mewah, berulangkali studi banding ke luar negeri, dan gemar pada komersialisasi jabatan politik. Melalui tindak tutur ilokusi yang eksersitif, yakni memperingatkan dengan katakata “mengapa DPR toleran terhadap korupsi dan koruptor” dan “rakyat merasa dikibuli”, tulisan itu hendak menimbulkan efek perlokusi kepada khalayak pembacanya bahwa anggota DPR pada dasarnya tidak dapat dipercaya. Rakyat sudah sinis. Rakyat tidak mengerti mengapa DPR (19992004) toleran terhadap korupsi dan koruptor dan tak pernah menggugat sikap pemerintah terhadap korupsi, kecuali waktu ikut menjatuhkan satu-satunya presiden yang merakyat. Rakyat merasa dikibuli. Apa yang dipilih karena berjanji akan mewakilinya ternyata lebih mirip benalu. Kesan ini tentu berlebihan. Tetapi bukan itu masalahnya. Masalahnya bahwa kesan ini sudah meluas di masyarakat. Kalau selama lima tahun berikut rakyat mendapat kesan yang sama, rakyat tidak hanya akan muak dengan wakil-wakilnya, melainkan dengan sistem perwakilan, dengan demokrasi. Meskipun tindak tutur ilokusi yang dipilih adalah eksersitif, Kompas melalui tulisan tersebut juga memberi solusi. Hal ini tampak pada upaya 168 Jurnal Poelitik Volume 4/No.1/2008

POELITIK


persuasifnya agar anggota DPR terpilih periode 2004-2009 bersedia melakukan perubahan, bersedia mengembangkan kesadaran baru sebagai wakil rakyat, dan mampu membalik haluan dengan berani, jujur, dan efektif dalam hal menjadikan DPR sebagai tempat yang bersih. Upaya persuasif Kompas terlihat pada ungkapan “Anda mulai dengan Anda sendiri, memelopori perang melawan korupsi, kanker paling berbahaya dalam tubuh bangsa Indonesia”. Akan tetapi, sebagaimana diketahui, ternyata tidak sedikit anggota DPR periode 2004-2009 yang terlibat masalah korupsi dan manipulasi. Dan paling kunci, dari Anda dituntut agar membalik haluan dan dengan berani, jujur, dan efektif, membuat DPR menjadi tempat yang bersih. Komersialisasi harus berakhir. Dan dengan demikian, Anda mulai dengan Anda sendiri, memelopori perang melawan korupsi, kanker paling berbahaya dalam tubuh bangsa Indonesia. Anda harus tanpa pamrih memperjuangkan penyembuhan rakyat dari kanker itu, mulai dari paling atas. Harian Media Indonesia dalam mengungkap pelaksanaan pemilu calon anggota legislatif tampak lebih menggarisbawahi aspek perlokusi, yakni aspek yang diharapkan akan menimbulkan efek tertentu kepada khalayak pembaca. Di dalam tajuk rencana berjudul “Budaya Menunggu Menit Terakhir”, Media Indonesia (10 Mei 2004) menyoroti kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dinilai sering tidak tepat waktu. KPU merupakan salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan pemilu. Dasar kelahiran KPU adalah konstitusi hasil amandemen yang menyebutkan bahwa pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sebelumnya, ketentuan mengenai KPU termuat dalam sejumlah undang-undang, seperti undang-undang pemilu anggota legislatif dan pemilu presiden-wakil presiden, serta undangundang pemerintahan daerah. Institusi penyelenggara pemilu memang memiliki sejarah panjangnya, yakni sejak 1955 ketika Presiden Soekarno membentuk Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang diketuai menteri dalam negeri. Salah satu tugas LPU adalah memimpin dan mengawasi Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), Panitia Pemilihan Daerah (PPD) I dan II, Panitia Pemutungan Suara (PPS), serta Panitia Pendaftaran Pemilihan (PPP). Pimpinan tiap-tiap struktur penyelenggaraan itu adalah menteri dalam negeri, gubernur, bupati/ Jurnal Poelitik Volume 4/No.1/2008 169

POELITIK


wali kotamadia, camat, dan lurah/kepala desa. Struktur ini bertahan hingga 1977. Atas desakan parpol di luar Golkar, pada Pemilu 1982 muncul rencana pelibatan wakil parpol dalam kepanitiaan pemilu. Memasuki era Reformasi 1998, muncul gagasan merombak LPU menjadi Komisi Pemilihan Umum, yang institusinya dibentuk oleh presiden, namun indenpenden. Anggotanya terdiri atas wakil-wakil partai peserta pemilu dan wakil-wakil pemerintah. Salah satu tugas KPU adalah membentuk PPI dan mengoordinasikan kegiatan pemilu dari tingkat pusat sampai tempat pemungutan suara. Dalam hubungan ini, dengan menggarisbawahi tindak tutur ilokusi yang verdiktif, yaitu menekankan adanya keputusan bahwa urusan pemilu adalah pekerjaan raksasa, Media Indonesia menggarisbawahi hubungan antara ketidakberesan administrasi yang dilakukan KPU dan anggaran pemilu yang mencapai Rp 3 triliun. Hubungan ini kemudian dikunci dengan pertanyaan yang persuasif, “bagaimana mungkin kita menyerahkan urusan disiplin kepada pemimpin yang selalu menunda pekerjaan ke menit-menit terakhir?” Pengalaman administrasi pemilu legislatif yang molor hampir dalam semua tahap adalah pelajaran yang amat berharga. Pelajaran itu adalah bahwa bangsa kita harus dididik untuk menghargai waktu dan aturan. Tabiat buruk yang lain adalah kebiasaan kita menyelesaikan pekerjaan menunggu menit-menit terakhir. Itulah yang mengundang kesemrawutan. Selain masalah ketidakdisiplinan yang dilakukan KPU, Media Indonesia (22 Juni 2004) melalui berita utamanya menurunkan peristiwa beredarnya VCD berisi rekaman kerusuhan Mei 1998 yang ditujukan untuk menjatuhkan pasangan capres dan cawapres Wiranto-Salahuddin Wahid. VCD dengan gambar sampul Akademi Fantasi Indonesia (AFI) Indosiar atau ajang festival musik yang diselenggarakan oleh stasiun televisi Indosiar itu bagi Media Indonesia diberi efek lokusi sebagai pelanggaran hak cipta. Apalagi, VCD itu juga menyertakan running text yang memojokkan Wiranto sebagai capres dari Partai Golkar. Oleh karena itu, Media Indonesia, melalui tindak tutur ilokusi yang eksersitif, yaitu menekankan adanya pelanggaran hak cipta, mengutip pendapat Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Komaruddin Hidayat bahwa pengedaran VCD itu merupakan pelanggaran pidana pemilu. Bertalian 170 Jurnal Poelitik Volume 4/No.1/2008

POELITIK


dengan pendapat ketua Panwaslu, amanat pemberitaan Media Indonesia pun disesuaikan dengan visinya, yakni “pembawa suara rakyat”, yang dalam hal ini menunjukkan afiliasinya pada kepentingan Partai Golkar. Berkaitan dengan keberadaan VCD AFI tersebut, capres dari Partai Golkar Wiranto dalam kampanye terbuka di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, kemarin meminta para pendukungnya untuk menahan emosi terhadap pihak-pihak yang menggunakan cara tidak sehat dalam melakukan kampanye pemilu presiden. “Tahan emosi. Kita sudah minta aparat keamanan untuk mengusut tuntas kampanye negatif itu,” kata Wiranto yang disambut tepuk tangan oleh ribuan pendukungnya. Sebagai “pembawa suara rakyat” yang berafiliasi pada Partai Golkar, Media Indonesia (29 Juni 2004) juga menurunkan berita berjudul “Wiranto Janjikan Orang Sumbar di Kabinet”. Pada saat berkampanye di Lapangan Imam Bonjol, Padang, Sumatera Barat, 28 Juni 2004, menurut Media Indonesia Wiranto berjanji akan memasukkan orang-orang Sumatera Barat di dalam kabinetnya jika dirinya terpilih sebagai presiden. Kutipan Media Indonesia tentang janji Wiranto itu dilandasi oleh tindak tutur perlukotif, yakni pembenaran nilai historis bahwa “Sumbar adalah gudangnya orang pintar”. “Tenang, jangan khawatir. Sumbar adalah ‘gudangnya’ orang pintar. Oleh karena itu, usulan orang Sumbar jadi menteri akan dipertimbangkan sebaik-baiknya,” tegas Wiranto. Pernyataan yang sama kembali ditegaskan saat jumpa pers di harian Singgalang usai kampanye. Ia juga menyatakan bahwa kabinet yang akan dibuatnya adalah ‘kabinet kerja’, yang terdiri atas orang-orang berkualitas, baik secara moral maupun intelektual. Fokus terhadap fakta kampanye yang dilakukan capres dari Partai Golkar Wiranto menunjukkan bahwa tindak tutur ilokusi Media Indonesia bersifat behabitif, yakni hendak menekankan unsur simpati bahwa Golkar juga memperhatikan nasib orang-orang di luar Jawa. Penekanan ini tampak jelas, sebab Media Indonesia mendahulukan kampanye Partai Golkar, daripada kampanye capres dari PDI-P Megawati Soekarnoputri di Lapangan Merdeka, Jurnal Poelitik Volume 4/No.1/2008 171

POELITIK


Balikpapan, dan kampanye capres dari Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Stadion Wijoyo Kusumo, Pati, Jawa Tengah. Penekanan Media Indonesia yang behabitiftis itu dilakukan dengan penggunaan kata-kata “sementara itu”. Sementara itu, capres dari PDIP Megawati Soekarnoputri mengaku telah banyak melakukan perubahan dalam tiga tahun terakhir. “Selalu saya katakan dalam kampanye saya bahwa tiga tahun pemerintahan saya harus dilanjutkan karena pembangunan harus dilaksanakan secara berkelanjutan,” tegas Megawati saat berkampanye di depan ribuan massa pendukungnya, di Lapangan Merdeka, Balikpapan, kemarin. (...)Di hadapan ribuan massa pendukungnya, di halaman Stadion Wijoyo Kusumo, Pati, Jawa Tengah, kemarin, capres dari Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengharapkan pemilihan presiden dan wakil presiden 5 Juli mendatang berlangsung dengan cara-cara yang mulia. Untuk itu ia menyarankan kepada para pendukungnya menghindari praktik-praktik politik yang tidak baik. Ia juga mengimbau kepada para capres untuk berkompetisi secara fair dengan menghindari penyebaran fitnah yang merugikan capres lain. Menyambut Pemilu 2004, harian Rakyat Merdeka mengungkap Pemilu 2004 sebagai hal yang wajib dikritisi sesuai dengan visinya, “the politics news leader”. Ketika menurunkan berita utama berjudul “Pemilu Tidak Akan Serentak: Siapa yang Guoblok” (23 Maret 2004), Rakyat Merdeka mengutip pendapat Mendagri Hari Sabarno bahwa pelaksanaan Pemilu 2004 di sejumlah daerah bakal tertunda. Pendapat Mendagri oleh Rakyat Merdeka kemudian ditafsirkan secara ekspositif menjadi “guoblok” (goblok). Tindak tutur ilokusi Rakyat Merdeka yang bersifat ekspositif ini, agaknya disesuaikan dengan segmentasi khalayak pembacanya, yaitu kalangan menengah-bawah, sehingga dengan memilih kata-kata “siapa yang guoblok” diharapkan terjadi efek perloktuif bagi khalayak pembacanya itu bahwa Pemilu 2004 harus terus berjalan dan pemerintah jangan bertindak bodoh. Pernyataan Mendagri Hari Sabarno bahwa sejumlah daerah bakal 172 Jurnal Poelitik Volume 4/No.1/2008

POELITIK


menunda pemilu yang juga berarti Pemilu 2004 tidak bisa dilakukan secara serentak, mengagetkan sejumlah pimpinan parpol. Wakil Sekjen PAN Alvien Lee menyatakan, kalau sampai ada pemilu lanjutan berarti pelaksanaan Pemilu 2004 sudah tidak fair lagi. Bahkan, keabsahannya bisa dipertanyakan sebab secara psikologis penundaan itu akan memengaruhi mental para pemilih “Kalau pemilu pada 5 April nanti gagal, harus ada pertanggungjawabannya baik secara politis dan hukum. Sebab, penundaan itu tentu akan berdampak pada pemilihan presiden juga. Untuk itu pemilu harus tetap dilakukan 5 April dan KPU harus sudah siap segalanya. Kalau ternyata gagal, ya KPU-nya kita gantung bareng-bareng di Monas,” kata Alvien di Jakarta, kemarin. Seperti diketahui, pemerintah tidak yakin pada kinerja KPU untuk menggelar pemilu pada 5 April 2004 secara serentak di seluruh Indonesia. Menurut Mendagri Hari Sabarno, sejumlah daerah pemilihan bakal menunda pemilu karena belum menerima seluruh logistik yang dibutuhkan. Bagi Rakyat Merdeka, kekuatan represif yang otoritarian-militeristik Orde Baru dan Golkar pun masih layak diberitakan, karena dianggap menjadi resistensi masyarakat. Oleh karena itu, berkenaan dengan kekuasaan Orde Baru dan mesin politiknya yang bernama Golkar, fokus Rakyat Merdeka di dalam berita utamanya berjudul “Wiranto Ngaku Siap Dihukum Mati” (29 Mei 2004) mengedepankan pernyataan Wiranto sebagai capres dari Partai Golkar di muka sebuah acara yang diselenggarakan oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di Hotel Milenium, Jakarta, 28 Mei 2004. Pernyataan Wiranto dikemukakannya berkenaan dengan tudingan bahwa dirinya telah melakukan korupsi dan telah melanggar HAM dalam kasus Kerusuhan Mei 1998. Capres Partai Golkar Wiranto mengaku siap dihukum mati bila suatu kali nanti terbukti melakukan korupsi dalam skala kakap. Pernyataan itu disampaikan Wiranto di Hotel Milenium, Jakarta, kemarin. Di saat bersamaan ratusan anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) se-Jabotabek mendatangi Gedung Kejaksaan Agung. Mereka minta agar Wiranto dijatuhi hukuman karena terlibat berbagai kasus pelanggaran HAM. Jurnal Poelitik Volume 4/No.1/2008 173

POELITIK


Pernyataan siap dihukum mati itu keluar dari mulut Wiranto saat menyampaikan visi dan misinya di sebuah acara yang digelar Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Dalam acara yang dipandu Ketua Umum KNPI Idrus Marham itu, Wiranto menjelaskan bila dirinya menjadi presiden, dia akan mendesak lembaga yudikatif untuk menerapkan hukuman mati bagi koruptor kelas kakap. “Jika hukuman mati itu diterapkan, berarti saya dan Anda sekalian pun harus siap menerimanya,” kata panglima ABRI terakhir di masa Soeharto itu. Sementara itu, rombongan HMI dari berbagai kampus, seperti Universitas Jayabaya dan IISIP, yang menggelar demo di depan Gedung Kejakgung membentangkan sejumlah poster dan spanduk. Isinya, berbagai kecaman terhadap Jaksa Agung MA Rachman yang tak mampu membuktikan keterlibatan Wiranto dalam kasus Kerusuhan Mei 1998. Ungkapan Wiranto, “Jika hukuman mati itu diterapkan, berarti saya dan Anda sekalian pun harus siap menerimanya”, mengesankan tindak tutur ilokusi yang bersifat komisif, yaitu berjanji bersedia dihukum mati, sekalipun bagi Rakyat Merdeka diindikasikan sebagai pernyataan lokutif yang tak bermakna apa-apa. Hal ini dapat dibuktikan dengan kata-kata yang terdapat di dalam judul berita bahwa Wiranto “ngaku” (mengaku) siap dihukum mati jika terbukti melakukan korupsi dalam skala “kakap”. Kata “kakap” itu sendiri adalah tindak tutur ilokusi yang metaforistik untuk pernyataan “korupsi yang dilakukan dalam skala besar ibarat ikan kakap”. Di samping mengungkap resistensi masyarakat terhadap kekuatan Orde Baru dan Golkar, dalam fokus berita utamanya berjudul “Capres Wanita Haram Dipilih” Rakyat Merdeka (4 Juni 2004) juga menggarisbawahi bahwa pemimpin wanita itu haram hukumnya. Dengan mengutip fatwa ilokutif Kiai Sepuh NU Abdullah Faqih, Rakyat Merdeka hendak mendatangkan efek perlokutif kepada khalayak pembacanya, melalui pembenaran nilai-nilai ajaran Islam bahwa pemimpin wanita haram dipilih, kecuali negara dalam keadaan darurat seperti kudeta. Untuk menopang efek perlokutifnya, Rakyat Merdeka melakukan tindak tutur ilokutif yang ditujukan demi memunculkan perasaan tertentu, dengan mengutip ucapan lokutif pimpinan Pondok Pesantren Asshidiqiyah K.H. Noer Iskandar SQ bahwa fatwa tersebut mengandung tujuan politis dalam rangka menghadang laju capres Megawati Soekarnoputri. 174 Jurnal Poelitik Volume 4/No.1/2008

POELITIK


Kiai Nahdlatul Ulama (NU) kembali bikin kejutan. Sejumlah kiai sepuh NU kemarin menggelar pertemuan di Pondok Pesantren NU, Pasuruan, Jawa Timur, Dalam pertemuan itu para kiai sepuh sepakat untuk menolak presiden wanita. Mereka juga mengharamkan warga NU memilih capres wanita dalam pemilihan presiden mendatang. Wasekjen DPP PDIP Jacobus Mayong Padang saat dihubungi enggan mengomentari. Katanya, dia bukan ahli dalam persoalan itu. “Sebaiknya Anda tanya sendiri kepada orang NU sendiri atau kepada Pak Hasyim, karena kami sepakat untuk mengurusi massa NU diserahkan sepenuhnya kepada Pak Hasyim dan tim suksesnya,” kata Jacob. PDIP, kata Jocobus, akan berkonsentrasi pada penggalangan massa di PDIP agar tetap solid mendukung pasangan Mega-Hasyim. Sementara, massa tambahan di luar NU dan PDIP akan digarap bersama. Kelahiran pemerintahan baru melalui Pemilu 5 Juli 2004 oleh Kompas, Media Indonesia, dan Rakyat Merdeka dianggap sebagai momentum baru dalam mengelola masa lalu dengan tujuan meraih masa depan yang cerah. Oleh karena itu, pemfokusan berita ketiga surat kabar tersebut mengenai Pemilu 2004 tidak dilepaskan dari kesadaran etis ketiga surat kabar tersebut bahwa pemilu harus terus berjalan, karena fajar baru telah tiba. Dalam konteks ini, baik Kompas, Media Indonesia, maupun Rakyat Merdeka menempatkan diri sebagai lembaga sosial yang menguasai “pengetahuan-kekuasaan”, yang oleh karena itu berkehendak melakukan pendidikan bagi khalayaknya dalam hal berbangsa dan bernegara. Penempatan diri ini, setidaknya mencerminkan bahwa ketiga surat kabar tersebut berupaya menjalankan fungsi dasar pers secara sungguhsungguh. Hubungan antara penempatan diri sebagai lembaga sosial dan tindak tutur yang dilakukan media massa, agaknya selaras pula dengan istilah “habitus” yang diperkenalkan Bourdieu (2005). Habitus adalah kondisi penampakan atau situasi yang habitual, yang dengan demikian hanya ada di dalam, melalui, dan disebabkan oleh praksis individu dan interaksinya dengan lingkungan; caranya berbicara, caranya bergerak, dan caranya membuat sesuatu. Dalam kaitan dengan bahasa, menurut Bourdieu bahasa tidak dapat dianalisis atau dipahami secara terpisah dari konteks budaya dan kondisi sosial penutur dan mitra Jurnal Poelitik Volume 4/No.1/2008 175

POELITIK


tuturnya, karena semua tindak tutur merupakan hasil dari dua hal yang bersifat kausal. Pertama, terdapat “habitus linguistik” yang meliputi kecenderungan budaya untuk mengatakan hal-hal tertentu atau suatu kompetensi linguistik yang spesifik dan berkapasitas sosial. Kedua, terdapat “pasar linguistik” yang berbentuk sanksi dan sensor yang mendefinisikan apa yang tidak boleh dituturkan atau apa yang boleh dituturkan. Bourdieu yang pendapatnya ini dipengaruhi oleh pendapat Austin, tampaknya ingin menegaskan bahwa praktik kebahasaan sebaiknya ditempatkan secara langsung di dalam interaksi sosial, atau dalam konteks ini dijadikan alat komunikasi politik yang etis, dan bukan sekadar melihatnya dari segi teknis-linguistik yang hanya merujuk pada penggunaan titik dan koma belaka, atau merujuk bagaimana menyusun kalimat yang efektif. Dengan memfokus pada realitas mengenai bahaya kebangkitan kekuatan Orde Baru dan Golkar, mengenai ketidaksiapan Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilu, atau kepesimisan terhadap kinerja calon anggota legislatif periode 2004-2009, Kompas, Media Indonesia, dan Ralyat Merdeka menggunakan strategi tindak tutur yang berbeda, sebagai dampak dari “habitus linguistik” yang dimilikinya masing-masing, sehingga menampilkan perbedaan pada konstruksi elemen ilokusi dan elemen perlokusi. Melalui pemberitaan berjudul “Berdamai dengan Masa Lalu”, Kompas (14 Mei 2004), misalnya, menggarisbawahi tindak tutur perlokusinya bahwa masyarakat hendaknya dapat membenarkan pentingnya rekonsiliasi di antara tokoh masa lalu dan masa kini demi proses demokratisasi, seraya menunggu apakah yang dijanjikan kelima pasangan capres-cawapres dalam kampanye-kampanya mereka dapat dibuktikan. Isu rekonsiliasi kembali bergema menjelang Pemilu Presiden 5 Juli 2004. Para kandidat calon presiden dan wakil presiden dalam bahasa mereka masing-masing menawarkan isu rekonsiliasi dan bagaimana berdamai dengan masa lalu. Calon presiden dari Partai Golkar, Jenderal (Purn.) Wiranto, mengajak masyarakat tidak terjebak dengan masa lalu. Calon wapres Salahuddin Wahid menggemakan isu perlunya rekonsiliasi nasional. Proses rekonsiliasi sejati adalah mengekspose kekejaman, kata 176 Jurnal Poelitik Volume 4/No.1/2008

POELITIK


Uskup Desmond Tutu, yang pernah memimpin Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan. Setelah tahapan itu dilewati, maka akan dicapai pemulihan nyata. Rekonsiliasi yang palsu hanya akan menghasilkan pemulihan palsu. Sehubungan dengan isu rekonsiliasi, Kompas melakukan tindak tutur lokusi yang persuasif bahwa tugas kandidat presiden yang mendapat mandat rakyat pada Pemilu 5 Juli 2004 adalah untuk menyelesaikan masa lalu. Dalam konteks ini, dapat dipahami bahwa pelbagai pernyataan dapat saja menjadi benar bukan pada saat berkaitan dengan realitas yang diupayakan dicerminkan oleh si subjek, melainkan justru pada saat si subjek menggunakan bahasa dengan benar sesuai dengan tata permainan bahasanya. Walaupun aturan dari setiap tata permainan bahasa terletak di ruang publik, tidak berarti mudah untuk mempelajari atau memahaminya. Hal ini dapat dilihat ketika Kompas mengutip pendapat capres dari Partai Golkar Jenderal (Purn.) Wiranto bahwa masyarakat tidak perlu terjebak dengan masa lalu. Melalui tindak tutur lokusinya, Wiranto adalah subjek yang mencerminkan kekuasaan Orde Baru, namun ketika ia mengatakan “masyarakat tidak perlu terjebak dengan masa lalu” tercermin pula tindak tutur ilokusinya yang bersifat verdiktif bahwa diperlukan suatu rekonsiliasi demi keutuhan bangsa. Oleh Kompas, tindak tutur ilokusi Wiranto diharapkan sekaligus memiliki efek perlokutif karena mengandung nilai kebenaran. Oleh karena itu, dengan mengedepankan klaim atau pembenaran moral, Kompas mengutip ucapan Uskup Desmond Tutu bahwa proses rekonsiliasi sejati adalah mengekspose kekejaman dan setelah itu barulah tercapai pemulihan nyata. Hal ini berarti, rekonsiliasi yang palsu hanya akan menghasilkan pemulihan yang juga palsu. Nilai kebenaran yang diupayakan ditonjolkan Kompas memang berkorelasi dengan pendapat Wittgenstein bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ungkapan bahasa pada hakikatnya sulit untuk ditentukan secara normatif dan kuantitatif, mengingat nilai-nilai tersebut berada dalam kehidupan manusia. Akan tetapi, nilai kebenaran yang berada di balik ungkapan jurnalistik Kompas setidaknya telah diupayakan dengan menganalogikannya dengan pendapat Uskup Desmond Tutu, sehingga menjadi normatif bahwa rekonsiliasi yang palsu hanya akan menghasilkan pemulihan yang juga palsu. Dalam hubungan dengan hal di atas, Media Indonesia lebih menggarisbawahi nilai kebenaran yang dilakukan secara ilokutif melalui kinerja Jurnal Poelitik Volume 4/No.1/2008 177

POELITIK


KPU. Dengan pemberitaan berjudul “Logistik Pemilu Capai Titik Rawan”, Media Indonesia (15 Maret 2004) menyebutkan bahwa distribusi pemilu mencakup kotak suara, bilik suara, surat suara, serta perangkat komputer ke berbagai daerah sudah mencapau titik rawan. Kinerja KPU tentu tidak lepas dari aturan-aturan formal yang mengikatnya, namun menurut Fearn (2003), setiap aturan menjadi unsur pokok bagi interpretasi, sehingga titik rawan dan kesalahpahaman selalu mungkin terjadi. Direktur Eksekutif Center for Electoral Reform (Cetro) Smita Notosusanto dan deputinya Hadar Navis Gumay mengumumkan peringatan dan kesimpulan itu di Jakarta, kemarin. “Hingga akhir pekan pertama Maret 2004, sejumlah logistik pemilu belum tiba di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK),” kata Smita. Peringatan dan kesimpulan itu didasarkan pada hasil pantauan Cetro di 605 kecamatan di 10 provinsi di Indonesia sejak pekan terakhir Februari hingga akhir pekan pertama Maret 2004. Ke-10 provinsi itu Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta. Bertalian dengan fungsi dasar pers, maka suatu ungkapan jurnalistik berpeluang menimbulkan problem etis. Hal ini, setidaknya tercermin melalui ungkapan jurnalistik ketiga surat kabar yang telah disebutkan di atas. Akan tetapi, ketika memberitakan seputar Pemilu 2004, ketiga surat kabar tersebut justru sama-sama menonjolkan peran etisnya dalam komunikasi politik, yakni dalam rangka meningkatkan pendidikan politik masyarakat, sekalipun melalui tindak tutur yang berbeda-beda. Kesimpulan Kehidupan berbangsa dan bernegara adalah simbol pertarungan demi kekuasaan. Pada satu sisi, kekuasaan muncul dari pemerintah. Pada sisi lain, kekuasaan juga muncul dari tiga bentuk kejahatan, yakni kekerasan, politik uang, dan korupsi. Menyikapi hal ini, dibutuhkan komunikasi politik yang etis. Melalui analisis tindak tutur komunikasi, pemberitaan tiga surat kabar nasional edisi 2004-2006 khususnya tentang Pemilu 2004 diketahui bahwa media massa 178 Jurnal Poelitik Volume 4/No.1/2008

POELITIK


merupakan alat penyampai komunikasi politik yang etis dalam hal pendidikan politik masyarakat. Pada Pemilu 2009, bagaimana keefektifan media massa nasional sebagai penyampai komunikasi politik, atau sebagai alat penyebar “pengetahuankekuasaan”, sesuai dengan fungsi dasar pers, marilah disaksikan bersamasama.

Jurnal Poelitik Volume 4/No.1/2008 179

POELITIK


Daftar Pustaka Austin, J.L. 1962. How to Do Things with Word. London: Oxford University Press. Bertens, K. 2004. Etika. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Bourdieu, Pierre. 2005. (Habitus x Modal) + Ranah = Praktik. Bandung: Jalasutra. Haryatmoko, 2003. Etika Politik dan Kekuasaan. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. Magnis-Suseno, Franz. 2007. Etika Dasar, Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral. Yogyakarta: Kanisius. Macdonell, Diane. 2005. Teori-teori Diskursus: Kematian Strukturalisme & Kelahiran Poststrukturalisme dari Althusser hingga Foucault. Jakarta: Teraju. Merill, John C. 2006. Global Journalism: Survey of International Communication. New York: Longman. Wibowo, Wahyu. 2008. Filsafat Bahasa. Jakarta: Depok Consulting Media. Wittgenstein, Ludwig. 2005. Philosophical Investigation. (Translated by G.E.M Ascombe). Oxford: Basil Blackwell.

180 Jurnal Poelitik Volume 4/No.1/2008

KOMUNIKASI POLITIK SEBAGAI KENISCAYAAN ETIS

Recommend Documents