PEDOMAN KODE ETIK
PERUSAHAAN
DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 2 Visi dan Misi PII 3 Tujuan Pembentukan Perusahaan 4
BAB II PEDOMAN PERILAKU PERUSAHAAN
5
Nilai-Nilai Perusahaan - In TIME 5 Pedoman Perilaku Perusahaan 7 Penyalahgunaan Jabatan 7 Etika dalam Berhubungan dengan Pemangku Kepentingan 8 Kepedulian terhadap Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja 12 Kesempatan Kerja Yang Adil 12 Standar Etika Hubungan Antar Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai 13 Integritas Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai 15 Hak atas Kekayaan Intelektual 15 Kebijakan Pengungkapan Informasi 16 Pemberian dan Penerimaan Hadiah dan Donasi 17 Informasi Orang Dalam (Insider Information) 19 Keterlibatan dalam Aktivitas Politik 19 Perlindungan dan Penggunaan Aset secara Efisien 20 Citra Perusahaan 20 Larangan Kepemilikan dan Penyalahgunaan Alkohol dan/atau Narkoba, Psikotropika dan Zat Aditif (Napza) 20
BAB III PELAPORAN PELANGGARAN KODE ETIK DAN PERNYATAAN KEPATUHAN 21 Penanganan Pelaporan Pelanggaran Kode Etik 21 Konsekuensi Pelanggaran Kode Etik 21 Pernyataan Kepatuhan 22
Catatan 23
1
BAB I PENDAHULUAN PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) / “Perusahaan” dibentuk dengan mandat untuk memberikan penjaminan atas Risiko Infrastruktur yang terdapat pada proyek-proyek infrastruktur yang menggunakan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). Untuk dapat melaksanakan mandat ini, Perusahaan menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan (stakeholders) lainnya. Dalam menjalankan usahanya, Perusahaan membutuhkan integritas, komitmen profesionalitas dan keunggulan yang mencerminkan aspirasi Pegawai, Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham, Mitra Usaha, Pemasok (Suppliers), Kreditur, dan Masyarakat. Untuk itu, Perusahaan berkomitmen untuk melaksanakan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (“Good Corporate Governance atau GCG”). Untuk melaksanakan praktik tata kelola yang baik diperlukan Pedoman Kode Etik. Pedoman Kode Etik ini merupakan sekumpulan komitmen etika perilaku dalam menjalankan bisnis di Perusahaan bagi Organ Perusahaan, Pegawai, serta Pemangku Kepentingan (stakeholders) lainnya yang disusun dan digunakan sebagai pedoman untuk mempengaruhi, membentuk, mengatur dan melakukan tingkah laku yang konsisten berdasarkan prinsip-prinsip berkesadaran etis (ethical sensibility), berpikir etis (ethical reasoning), dan berperilaku etis (ethical conduct) sebagai bagian dari usaha untuk mewujudkan visi, misi, dan nilai-nilai Perusahaan. Etika merupakan dasar setiap usaha yang dilaksanakan sesuai kaidah-kaidah, norma-norma, dan ketentuanketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan itu, Perusahaan menyusun Pedoman Kode Etik yang mengatur hubungan internal Perusahaan dan hubungan dengan Pemangku Kepentingan (stakeholders). Kode Etik tersebut merupakan pedoman bagi terselenggaranya GCG yang diperlukan untuk membangun integritas pengelolaan Perusahaan.
2
VISI dan MISI PII VISI PII Menjadi institusi yang kredibel dan berperan penting dalam memastikan keberhasilan proyek infrastruktur yang melibatkan investasi swasta dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, melalui penyediaan instrumen finansial untuk meningkatkan kelayakan kredit proyek dan jasa konsultansi terkait.
MISI PII • Menyediakan instrumen finansial seperti jaminan dan dukungan finansial lainnya untuk meningkatkan kelayakan kredit proyek infrastruktur melalui proses bisnis yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien. • Melaksanakan kebijakan satu pelaksana dalam proses pemberian jaminan dengan modal yang kuat dan manajemen yang profesional. • Memberikan jasa konsultasi kepada instansi terkait untuk menghasilkan proyek infrastruktur dengan struktur yang baik guna mendukung bisnis penjaminan.
3
TUJUAN PEMBENTUKAN PERUSAHAAN • Memastikan proyek infrastruktur yang didukung memiliki struktur yang baik sehingga dapat meningkatkan kelayakan kredit dan proyek infrastruktur. • Memfasilitasi pengembangan proyek Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (yaitu Kementerian/Lembaga, BUMN, Pemerintah Daerah) dengan menyediakan instrumen finansial untuk meningkatkan kelayakan proyek infrastruktur dan jasa konsultasi terkait. • Mengembangkan tata kelola yang baik dari implementasi penyediaan instrumen finansial untuk meningkatkan kelayakan proyek infrastruktur. • Memagari kewajiban kontinjensi Pemerintah sehubungan dengan pemberian jaminan Pemerintah.
4
BAB II PEDOMAN PERILAKU PERUSAHAAN NILAI-NILAI PERUSAHAAN - In TIME
Integrity / Integritas 1. Bekerja dengan standar etika tertinggi 2. Jujur terhadap diri sendiri maupun orang lain dalam segala urusan 3. Mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi, golongan dan/ atau pihak-pihak lain 4. Menjaga komitmen dalam melaksanakan tugas 5. Mentaati aturan perusahaan 6. Bertanggung jawab dalam seluruh tindakan
Team Work / Kerja Sama 1. Beroperasi sebagai sebuah tim 2. Memberi kontribusi ketrampilan dan pengetahuan demi kepentingan tim 3. Mengutamakan kepentingan tim untuk mencapai tujuan perusahaan
5
Think Big / Berpikiran Luas 1. Memiliki pemikiran luas dan mutakhir 2. Mempertimbangkan berbagai alternatif untuk hasil yang lebih baik bagi perusahaan dan bagi pemangku kepentingan 3. Menggali secara terus menerus ide-ide baru untuk perkembangan perusahaan 4. Terbuka terhadap berbagai perkembangan yang ada di lingkungan demi hasil terbaik tanpa meninggalkan prinsip tata kelola yang baik
Mutual Trust / Saling Percaya 1. Memegang teguh etika bisnis bersama seluruh komponen internal perusahaan maupun dengan mitra perusahaan 2. Konsisten memenuhi standar layanan yang dijanjikan 3. Mempercayai dan menghormati satu sama lain dengan itikad baik untuk mendapatkan kepercayaan dari rekan-rekan kerja dan mitra bisnis
6
Excellence /Keunggulan 1. Berkomitmen untuk menjadi yang terunggul dalam melaksanakan apapun yang dilakukan 2. Berusaha untuk melakukan perbaikan yang terusmenerus 3. Memiliki pengetahuan mendalam guna mendukung kegiatan dan mendapatkan hasil yang melebihi harapan
PEDOMAN PERILAKU PERUSAHAAN Perusahaan mewajibkan Organ Perusahaan dan Pegawai, Anak Perusahaan dan Afiliasi serta Pemangku Kepentingan (Stakeholders) lainnya untuk memahami dan mematuhi Pedoman Kode Etik, Pedoman GCG, Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang mengatur mengenai tugas dan kewajiban masing-masing pihak. 1. Penyalahgunaan Jabatan Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang terkait dengan jabatannya, anggota Dewan komisaris, Direksi dan Pegawai dilarang: 1. Menyalahgunakan jabatan, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan keuntungan pribadi, keluarga, kelompok tertentu, maupun pihakpihak lainnya. 2. Memanfaatkan potongan harga (diskon) untuk kepentingan pribadi. Potongan harga (diskon) meliputi tetapi tidak terbatas pada pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor, transportasi, potongan premi asuransi, penutupan asuransi, pemberian uang, dan atau potongan harga (diskon) sejenis lainnya. 3. Manfaatkan fasilitas Perusahaan untuk kepentingan pribadi.
7
2.
Etika dalam Kepentingan
Berhubungan
dengan
Pemangku
Perusahaan menghormati hak-hak Pemangku Kepentingan (Stakeholders) yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau perjanjian yang dibuatnya dengan pihak lain. Standar Etika yang perlu diperhatikan: a. Hubungan dengan Pemegang Saham
Perusahaan melindungi hak Pemegang Saham yang diputuskan dalam suatu Rapat Umum Pemegang saham (RUPS), hak Pemegang Saham untuk memperoleh informasi material secara tepat waktu dan teratur termasuk namun tidak terbatas pada penjelasan lengkap dan informasi yang akurat berkenaan dengan penyelengaraan RUPS, serta hak Pemegang Saham untuk menerima pembagian keuntungan berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
8
b. Hubungan dengan Pegawai
Dalam mengambil keputusan mengenai penerimaan Pegawai dan mempekerjakan Pegawai, Perusahaan harus memiliki peraturan atau ketentuan tertulis yang mengatur dengan jelas pola rekrutmen serta hak dan kewajiban Pegawai yang antara lain termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal yang memuat mengenai penetapan gaji, memberikan pelatihan, menciptakan jenjang karir, serta menentukan persyaratan kerja lainnya, tanpa memperhatikan latar belakang etnik, ras, agama, jenis kelamin, keadaan khusus lain yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan juga mengusahakan keselamatan kerja yang bebas dari segala bentuk tekanan atau intimidasi yang mungkin timbul sebagai akibat dari perbedaan watak, keadaan pribadi dan latar belakang kebudayaan. c. Hubungan dengan Mitra Usaha (Contracting Agency, Investor, Sponsor, Lenders, Parlemen, Multilateral dan Bilateral Agency, dan sebagainya)
Perusahaan berusaha menjadi pilihan mitra terbaik bagi para mitra usahanya. Semua perjanjian bisnis dilakukan secara adil berdasarkan kesetaraan dan sikap profesional 9
serta memberikan pelayanan yang terbaik untuk menciptakan hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. d. Hubungan dengan Pemasok
Perusahaan membina hubungan baik dengan para pemasok, didasarkan atas prinsip kesetaraan, kepercayaan, kejujuran, dan saling menghormati, serta memberi kesempatan yang sama bagi para pemasok. e. Hubungan dengan Kreditur
Perusahaan membina hubungan dengan para kreditur berdasarkan komitmen, kepercayaan, kejujuran, dan saling menghormati, serta memberi kesempatan yang sama bagi para kreditur.
10
f. Hubungan dengan Masyarakat
Perusahaan mempunyai komitmen untuk mempromosikan dan memberikan sumbangan untuk pengembangan masyarakat sekitar pada khususnya dengan melakukan kegiatan di bidang pendidikan dan kegiatan lain yang dapat meningkatkan manfaat, serta memelihara komunikasi secara terbuka dengan berbagai unsur masyarakat. g. Hubungan dengan Pemerintah
Dalam menjalin hubungan dengan Pemerintah, Perusahaan selalu memperhatikan setiap ketentuan perundang-undangan dan kebijakan yang dibuat pada setiap tingkatan.
11
3. Kepedulian terhadap Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja Perusahaan senantiasa menjaga dan peduli terhadap lingkungan sekitar serta kesehatan dan keselamatan kerja Pegawai sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Hal ini merupakan tanggung jawab bersama dari seluruh Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai Perusahaan. Standar Etika yang perlu diperhatikan: a. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan kerja yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional; b. Menciptakan dan menjaga lingkungan kerja yang aman serta mencegah terjadinya kecelakaan di tempat kerja; c. Membina hubungan kerja dengan Pemangku Kepentingan (stakeholders) serta melakukan perbaikan kinerja secara terus–menerus guna menghasilkan lingkungan kerja yang lebih baik; d. Memberikan fasilitas layanan kesehatan kepada Pegawai secara promotif, preventif dan kuratif dengan melakukan penyuluhan, general check-up, dan atau pemeriksaan kesehatan sesuai dengan urgensi pelayanannya; e. Mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan mengarahkan kegiatan operasional pada kondisi dan tindakan aman; f. Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan komunikatif agar Pegawai dapat bekerja secara kreatif dan produktif. 4. Kesempatan Kerja Yang Adil Perusahaan berkomitmen untuk memberikan kesempatan kerja yang adil dan setara sesuai dengan fungsi serta tugasnya kepada seluruh Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai. Standar etika yang perlu diperhatikan: a. Menaati peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, termasuk di dalamnya peraturan yang mengatur kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan mengemukakan pendapat;
12
b. Menggunakan kriteria kemampuan, kualifikasi (seperti pendidikan, pengalaman, kompetensi dan lain-lain) dan kriteria lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan sebagai satu-satunya dasar bagi semua keputusan yang berkaitan dengan seluruh Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai Perusahaan dan pelamar kerja; c. Perusahaan melakukan rekrutmen tenaga kerja, memberikan pelatihan, menetapkan kompensasi, menciptakan jenjang karir, serta menentukan persyaratan kerja lainnya, tanpa memperhatikan latar belakang agama dan kepercayaan, ras/suku bangsa, hubungan pribadi (pertemanan dan kekerabatan), warna kulit, kewarganegaraan, jenis kelamin (termasuk kehamilan), usia, cacat tubuh, status veteran atau keadaan khusus lain yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Perusahaan mengusahakan lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk tekanan atau pelecehan yang mungkin timbul sebagai akibat dari perbedaan watak, keadaan pribadi, dan latar belakang kebudayaan, atau karena latar belakang agama/kepercayaan, ras/suku bangsa, warna kulit, kewarganegaraan, jenis kelamin (termasuk kehamilan) usia, cacat tubuh, status veteran atau keadaan khusus lain yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, Perusahaan memperlakukan seluruh Pegawai secara fair dengan mengacu pada Peraturan Perusahaan, atau melalui perundingan bipartite sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Standar Etika Hubungan Antar Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai Mengatur hubungan antara atasan dengan bawahan yang berlandaskan pada sikap profesional sesuai dengan fungsi dan bidang tugasnya, bukan hubungan pribadi dan hubungan antar sesama Pegawai yang diwujudkan melalui hubungan kerja yang positif dan dinamis.
13
Standar Etika yang harus diperhatikan: a. Hubungan antara atasan dengan bawahan
• Atasan sebagai panutan, pengarah, pembimbing, dan pembina bawahannya harus bertanggung jawab atas perilaku, kinerja, dan prestasi kerja bawahannya di Perusahaan; • Bawahan secara aktif mengembangkan diri dan mengekspresikan potensinya dalam arah yang diterapkan dan berada di bawah tanggung jawab atasannya; • Atasan dan bawahan saling menerima, menghargai, dan membina kerja sama dalam suasana keterbukaan yang didasari oleh ketulusan dan itikad baik. b. Hubungan antara Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai
• Saling menghargai, mendorong, memberi semangat, dan membina kerja sama dalam tugas dan tanggung jawabnya masing-masing; • Tidak diskriminatif; 14
• Menghilangkan segala perbedaan usia, suku, bangsa, agama, almamater, dan gender dalam aktivitas kerja yang timbul akibat perbedaan sikap, watak dan latar belakang budaya dengan sikap saling mengingatkan, dan saling menghormati; • Tidak melakukan tekanan dan intimidasi untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya; • Tidak melakukan penghinaan dan pelecehan yang timbul sebagai akibat perbedaan watak, keadaan pribadi, dan latar belakang kebiasaan seseorang, seperti berkata-kata kasar atau kotor yang tidak sewajarnya dalam lingkungan kerja. 6. Integritas Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai berpegang teguh pada standar integritas tertinggi serta menghindari setiap pertentangan kepentingan. Standar Etika yang perlu diperhatikan: a. Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai wajib senantiasa menjunjung tinggi etika bisnis yang berlaku umum dan nilai-nilai Perusahaan dalam tugasnya sehari-hari; b. Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai mengutamakan kepentingan Perusahaan daripada kepentingan pribadi, golongan dan/atau pihak lain; c. Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai berusaha mencapai standar keberhasilan, berprestasi untuk membangun karir jangka panjang, serta menghasilkan karya jangka panjang, serta menghasilkan karya yang bermanfaat bagi Perusahaan; d. Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai melaksanakan prinsip-prinsip berkesadaran etis, dan berperilaku etis dalam rangka keberhasilan pelaksanaan GCG; e. Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai menghindari benturan kepentingan (conflict of interest) serta penyalahgunaan jabatan. 7. Hak atas Kekayaan Intelektual Hak atas Kekayaan Intelektual termasuk namun tidak terbatas pada hak paten, rahasia dagang, merek dagang, hak cipta, dan kepemilikan informasi lainnya yang dimiliki perusahaan yang merupakan salah satu aset yang paling berharga bagi Perusahaan.
15
Standar Etika yang harus diperhatikan: a. Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai harus menghormati hak atas kekayaan intelektual milik pihak lain karena setiap penggunaan yang tidak sah atas hak atas kekayaan intelektual milik orang lain dapat mengakibatkan Perusahaan menanggung gugatan secara perdata dan ganti rugi; b. Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai harus berpartisipasi secara aktif untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual; c. Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai yang turut serta/bekerja dalam pengembangan suatu produk atau turut serta dalam suatu proses yang terkait dengan bisnis atau operasi yang berhubungan dengan pengembangan kegiatan usaha Perusahaan, harus memperlakukan informasi dan hasil karya tersebut sebagai milik Perusahaan. 8. Kebijakan Pengungkapan Informasi Kebijakan terkait dengan pengungkapan Informasi Perusahaan disusun untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan informasi yang merupakan informasi yang termasuk dalam kategori Rahasia Perusahaan dan berpotensi merugikan perusahaan. Standar Etika yang harus diperhatikan: a. Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai bertanggung jawab dalam mengambil tindakan yang tepat untuk menjamin bahwa sumber daya informasi tersebut terlindungi secara sepadan dengan nilai dan risiko bisnisnya; b. Perusahaan menjamin akses atas informasi bagi pihak-pihak yang melaksanakan tugas pemeriksaan berkaitan dengan tugasnya itu; c. Perusahaan melaksanakan kebijakan penyimpanan data dalam segala bentuk informasi (arsip) untuk kurun waktu tertentu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan didukung oleh pencatatan yang lengkap; d. Perusahaan memiliki jaringan Internet untuk mendukung kemajuan pencapaian tujuan usaha Perusahaan. Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai bertanggung jawab menghindari situs Internet yang bertentangan dengan nilai moral dan etika yang berlaku serta menghindari penggunaan situs Internet untuk tujuan pribadi. Perusahaan berhak untuk memantau dan memeriksa catatan kegiatan 16
Internet serta memblokir situs-situs bersifat ofensif, rasialis, melanggar hukum, menyinggung agama dan kepercayaan atau ras/suku bangsa atau jenis kelamin tertentu, dan tidak berhubungan dengan bisnis; e. Perusahaan mengoperasikan dan memelihara sistem surat elektronik (e-mail) untuk memudahkan komunikasi bisnis internal dan eksternal. Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai harus bijak menggunakan surat elektronik untuk tujuan pribadi dan/atau untuk hal apa pun yang dapat menghambat kegiatan operasi Perusahaan, atau yang bersifat ofensif terhadap pihak lain, atau melanggar kebijakan Perusahaan dan Hukum; f. Perusahaan mengatur tata cara akses file atau program, baik yang sudah dikomputerisasikan maupun yang belum atau tidak dikomputerisasikan; g. Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai wajib menjaga informasi rahasia atau Rahasia Perusahaan dan tidak menggunakannya untuk keuntungan pribadi, keluarga, atau pihak lain; h. Informasi kegiatan bisnis atau Rahasia Perusahaan tidak diijinkan untuk disebarluaskan kepada pihak ketiga, kecuali oleh dan atas nama Perusahaan sesuai dengan kebijakan dan prosedur internal yang telah ditetapkan, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; i. Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai menghindari penyebarluasan informasi tentang: 1. Kegiatan Perusahaan dengan Pemerintah Republik Indonesia, baik pusat maupun daerah yang bersifat strategis dan rahasia; 2. Kegiatan Perusahaan dengan pihak lain (dengan Contracting Agency, konsultan, dan sebagainya) yang bersifat strategis dan rahasia 3. Kebijakan dan prosedur kerja internal, yang tidak ada kaitannya dengan pihak luar; 4. Manajemen Sistem Informasi dan data serta laporan yang tidak berkaitan dengan pihak luar. 9. Pemberian dan Penerimaan Hadiah dan Donasi Penerimaan dan pemberian hadiah atau bantuan dalam pekerjaan dan donasi, dapat menyebabkan benturan kepentingan dan/atau turunnya kepercayaan publik terhadap integritas Perusahaan. Oleh karena itu, Perusahaan menetapkan standar etika yang mengatur secara khusus mengenai pemberian dan penerimaan 17
hadiah serta donasi dari dan kepada pihak ketiga di luar Perusahaan. Standar Etika yang perlu diperhatikan: a. Dilarang menerima, meminta dan atau memberikan donasi dan atau hadiah yang dapat menimbulkan dampak dan/atau akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan/atau menimbulkan pandangan ketidakwajaran. Pengecualian untuk ini adalah menerima barang promosi yang diyakini tidak menimbulkan dampak serta mempengaruhi proses pengambilan keputusan; b. Dilarang mengizinkan atau menyetujui untuk menerima hadiah atau imbalan dan/atau bingkisan dari pihak lain yang terkait dengan maksud untuk memperoleh kemudahan atau fasilitas dari Perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan di Perusahaan; c. Dilarang memberikan atau menawarkan sesuatu, baik langsung ataupun tidak langsung, kepada pejabat Negara dan/atau individu yang mewakili mitra bisnis, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan; d. Dilarang memberikan donasi kepada partai politik atau seorang atau lebih calon dan/atau anggota badan legislatif maupun eksekutif ; e. Dalam hal menerima hadiah atau imbalan yang diyakini dapat menimbulkan dampak dan/atau akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan atau nilai hadiah atau imbalan yang nilainya sama dengan atau lebih besar dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau setara, maka penerima diwajibkan untuk: 1. Mengembalikan dengan baik dan sesuai dengan etika yang berlaku; 2. Melaporkan kepada atasan langsung atau atasan tidak langsung, apabila karena sesuatu hal hadiah atau imbalan tersebut tidak dapat dikembalikan. Untuk itu, hadiah atau imbalan tersebut disimpan oleh Sekretaris Perusahaan selaku Compliance Officer penerapan GCG, kemudian akan dijadikan hadiah (doorprize) pada acara khusus Perusahaan, dan atau disumbangkan untuk kepentingan umum. f. Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai setiap tahunnya diwajibkan menandatangani Pernyataan Kepatuhan.
18
10. Informasi Orang Dalam (Insider Information) Mengatur transaksi yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan oleh Orang Dalam Perusahaan dan orang yang menerima Informasi Orang Dalam terkait dengan transaksi yang terjadi antara Perusahaan dengan Perusahaan lain termasuk transaksi efek perusahaan lain yang belum menjadi konsumsi publik. Standar Etika yang harus diperhatikan: a. Orang Dalam dan pihak yang memperoleh informasi dari Orang Dalam tidak diperbolehkan melakukan perdagangan saham dan surat berharga lainnya yang diterbitkan oleh Perusahaan, baik secara langsung ataupun melalui perantaraan orang lain selama informasi material belum di publikasikan; b. Orang Dalam tidak diperbolehkan memanfaatkan Informasi atau Fakta Material yang belum dipublikasikan untuk meperoleh keuntungan atas informasi tersebut; c. Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai harus mengetahui dan menjaga kerahasiaan yang dimaksud dengan informasi material yang diketahuinya. 11. Keterlibatan dalam Aktivitas Politik Setiap anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai Perusahaan menyadari sepenuhnya bahwa selaku warga Negara memiliki hak asasi untuk berkumpul, berserikat, berorganisasi, dan menyalurkan aspirasi politik. Perusahaan tidak memaksa, mempengaruhi, atau mengarahkan partisipasi individu dalam berkontribusi di bidang politik. Standar Etika yang perlu diperhatikan : a. Harus dapat menjalankan tugas dengan bertanggung jawab, bertindak dan bersikap profesional serta netral; b. Tidak diizinkan untuk menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif; c. Tidak diizinkan menggunakan jabatan, aset, maupun fasilitas Perusahaan untuk mendukung aktivitas dan kepentingan politik tertentu.
19
12. Perlindungan dan Penggunaan Aset secara Efisien Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai senantiasa akan melindungi dan memanfaatkan asset secara efisien. Standar Etika yang perlu diperhatikan: a. Pelaporan dan pencatatan aset harus mengikuti standar akuntansi dan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum; b. Dilarang menggunakan aset selain untuk kepentingan Perusahaan dan harus digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan Perusahaan; c. Seluruh penggunaan aset Perusahaan baik fisik, keuangan dan lainnya, harus dilindungi untuk menghindari kerugian-kerugian yang mungkin terjadi. 13. Citra Perusahaan Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai harus menjaga nama baik Perusahaan dengan bersikap dan berperilaku sesuai nilai-nilai Perusahaan serta senantiasa patuh terhadap sistem atau prosedur Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selalu menjunjung tinggi Kode Etik PII. 14. Larangan Kepemilikan dan Penyalahgunaan Alkohol dan/atau Narkoba, Psikotropika dan Zat Aditif (Napza) Perusahaan melarang keras kepemilikan dan penyalahgunaan alkohol, narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya baik di lingkungan internal maupun eksternal Perusahaan.
20
BAB III PELAPORAN PELANGGARAN KODE ETIK DAN PERNYATAAN KEPATUHAN PENANGANAN PELAPORAN PELANGGARAN KODE ETIK 1. Dalam hal terdapat pihak yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran Kode Etik, setiap pihak dapat menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan/atau SVP Legal & Compliance seperti yang diatur dalam Operation Manual PII bagian 12.2.3 mengenai Policy for Fraud & Corruption Reporting Disclosure. 2. Pihak pelapor harus mengungkapkan identitasnya dengan jelas; 3. Pihak pelapor yang menyampaikan laporan yang tidak benar akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila pelanggaran yang dilaporkan tersebut benar terjadi dan pihak pelapor tidak terlibat di dalamnya, maka pihak pelapor akan mendapatkan penghargaan yang sesuai; 4. Kerahasiaan pihak pelapor akan dilindungi, kecuali apabila pengungkapan tersebut diperlukan dalam kaitan dengan laporan atau penyidikan yang dilakukan oleh Pemerintah dan mempertahankan posisi Perusahaan di depan hukum.
KONSEKUENSI PELANGGARAN KODE ETIK Pedoman Kode Etik PII tidak hanya berkaitan dengan tindakan yang melanggar hukum, tetapi berhubungan pula dengan ketidakpatuhan terhadap etika. Tindakan yang tidak pantas dilakukan, walaupun tidak melanggar hukum namun dapat menganggu usaha dan mencemarkan reputasi Perusahaan dapat dikategorikan sebagai ketidakpatuhan terhadap Pedoman Kode Etik dan Perusahaan tidak memberikan toleransi terhadap hal tersebut. Pelanggaran terhadap Kode Etik dikenakan sanksi sesuai Peraturan yang berlaku.
21
PERNYATAAN KEPATUHAN Dalam menerapkan Pedoman Kode Etik diperlukan komitmen dari Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai dan Mitra Kerja untuk menandatangani Peraturan Kepatuhan yang akan dikoordinasikan oleh Corporate Secretary.
22
Catatan
23
24
25
26
27
www.iigf.co.id
