KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM (Secara Tekstual dan Kontekstual)

KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM (Secara Tekstual dan Kontekstual) Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H. Anggota Komisi Yudisial Republik Indnesia Ketua Bidang Rekrutmen Hakim

SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

Taufiqurrohman Syahuri, KE/PPH

1

PENGERTIAN ETIKA • Etika ialah ilmu pengetahuan tentang kesusilaan (moral). Kata etika berasal dari kata ethos (bahasa Yunani) yang berarti karakter, watak kesusilaan atau adat. • Dalam Kamus KBI istilah etika diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak kewajiban moral (akhlak) atau nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Etika terbagi atas: (1) Etika deskriptif menggambarkan apa yang ditemukan di lapangan secara empiris, mengenai tingkah laku atau moralitas, seperti adat istiadat dan anggapan tentang perbuatan baik dan buruk atau patut dan tidak patut sekalipun belum ada aturannya dalam norma hukum. (2) Etika normatif merupakan rangkaian sistem untuk memberikan petunjuk atau pedoman dalam mengambil keputusan, keputusan yang menyangkut baik dan buruk, patut dan tidak patut. Taufiqurrohman Syahuri, KE/PPH

2

KODE ETIK • Etika kemudian dirumuskan dalam bentuk aturan (code) tertulis yang secara sistematik sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat dibutuhkan akan bisa difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika-rasional umum (common sense) dinilai menyimpang dari kode etik. • Dengan demikian etika merupakan refleksi dari “self control”, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial (profesi) itu sendiri. • Kode etik profesi diperlukan untuk menjaga martabat serta kehormatan profesi, dan di sisi lain melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan maupun penyalahgunaan keahlian. • Implementasi KE & PPH dapat menimbulkan kepercayaan atau ketidakpercayaan masyarakat kepada putusan pengadilan dan profesi hakim itu sendiri Taufiqurrohman Syahuri, KE/PPH

3

Konsepsi Penilaian Etika Perilaku • Konsepsi dalam menilai perilaku seseorang, yang harus diperiksa adalah perbuatannya, bukan maksud, tujuan atau niatnya, apalagi jasa-jasanya di masa lampau. Penilaian perilaku menyoroti perbuatan, kelakuan, sepak terjang seseorang yang tampak di mata orang lain. Fokus terpusat pada aspek lahiriah. • Sesuatu yang “pantas”, kelakuan yang “patut” atau persepsi tentang “martabat” atau “kehormatan” berada dalam persepsi dan ranah orang luar, publik, masyarakat, bukan dalam konsepsi pelaku dan teman-temannya. Semua itu merupakan pengertiaan hasil pemantauan orang dengan panca inderanya terhadap orang lain. • Batasan kepatuhan sepenuhnya tunduk pada tolak ukur yang ada di masyarakat pada suatu saat tertentu. Sebaliknya, “maksud” dan “tujuan”, “niat dan itikad” merupakan soal kejiwaan orang per orang. Taufiqurrohman Syahuri, KE/PPH

4

TUJUAN KODE ETIK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Untuk meningkatkan mutu profesi. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi. Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Menentukan baku standarnya sendiri. Taufiqurrohman Syahuri, KE/PPH

5

FUNGSI kode ETIK 1. Memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan, atau sebagai standar perilaku baik dalam menjalankan profesi 2. Sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan


6

BERLAKUNYA KE & PPH • KE & PPH berlaku terhadap perilaku hakim dalam dinas dan di luar dinas. • Perilaku dalam kedinasan adalah semua perilaku yang dilarang oleh KE & PPH yang dilakukan dalam persidangan dan/atau di luar persidangan yang terkait dengan perkara. • Perilaku di luar sidang adalah semua perilaku pribadi hakim yang menyimpang/tidak patut menurut KE & PPH. Taufiqurrohman Syahuri, KE/PPH

7

PENEGAKAN KE & PPH • KE & PPH ditegakkan oleh: (1) hakim itu sendiri; (2) Mahkamah Agung; dan (3) Komisi Yudisial. • Hakim yang melakukan pelanggaran KE & PPH akan mendapatkan sanksi, yang berat ringannya sanksi tergantung dari pelanggaran yang dilakukan. Taufiqurrohman Syahuri, KE/PPH

8

Derajat Sanksi 1. Sanksi ringan terdiri atas: a) teguran lisan; b) teguran tertulis; c) pernyataan tidak puas secara tertulis. 2. Sanksi sedang terdiri atas: a) penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun; b) penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun; c) penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu ) tahun; d) hakim nonpalu paling lama 6 bulan;

e) Mutasi ke pengadilan lain dengan kelas lebih rendah; f) Pembatalan atau penangguhan promosi 3. Sanksi berat terdiri atas: a) pembebasan dari jabatan; b) hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun; c) Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 3 (tiga) tahun; d) pemberhentian tetap dengan hak pensiun; e) pemberhentian tidak dengan hormat.


9

Contoh Pelanggaran (1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Meminta uang atau barang, memeras pihak (belum menerima duit) SMS/BBM saat sidang berlangsung Membicarakan perkara dengan salah satu pihak Komunikasi terarah via telepon dengan salah satu pihak Tidak menghindar ketika bertemu dengan satu Pihak berperkara Dugaan selingkuh, menikah siri, menelantarkan keluarganya, atau menikah lagi (poligami) tanpa izin Narkoba, Sex bebas, Judi, atau berbuat tercela Bersdidang di ruang kerja hakim Mengulur Persidangan Hakim menerima pihak di rumah atau di ruang kerja tanpa pihak lawan Membuatkan gugatan atau berkas-berkas pengadilan lainnya bagi salah satu pihak Keluar masuk ruang sidang, Hakim tertidur Intervensi Ketua Pengaddilan. Mengeluarkan kata-kata kasar terhadap terdakwa, penasehat hukum, salah satu pihak atau saksi Hakim tidak menanyakan kepada terdakwa, apakah terdakwa mengerti isi dan maksud surat dakwaan Pembengkakan biaya CB Taufiqurrohman Syahuri, KE/PPH

10

Contoh Pelanggaran (2) 14. Hakim sengaja tidak mempertimbangkan alat bukti yang kuat 15. Hakim sengaja menerapkan hukum yang salah 16. Hakim tidak menawarkan Terdakwa didampingi penasehat hukum, padahal ancaman pidananya diatas lima tahun 17. Melanggar hukum acara (yang berakibat parsial, tidak fair, manipulasi fakta) 18. Hakim terlambat menghadiri sidang 19. Tidak menyatakan sidang terbuka untuk umum 20. Tidak mempersilahkan saksi-saksi yang masih di ruang sidang untuk keluar 21. Persidangan majelis hakim kurang dari 3 (tiga) orang 22. Majelis hakim membacakan putusan tanpa mengucapkan irah-irah 23. Pergantian anggota majelis saat sidang sedang berlangsung 24. Hakim mengintimidasi terdakwa dengan menyatakan: “kamu itu dipersalahkan, kamu terima saja ya?” 25. Menghilangkan atau menambah anak kalimat sehingga mempunyai arti lain yang menguntungkan atau merugikan salah satu pihak 26. Pertimbangannya onslag tetapi amarnya vrijspraak. 27. Menyimpulkan terbukti atau tidak tetapi tidak disertai alasan hukumnya 28. Penundaan eksekusi tanpa alasan yang sah 29. Mengeksukusi obyek sengketa melebihi putusan. 30. Pertimbangan hukum berbeda dengan risalah sidang (BAP) Taufiqurrohman Syahuri, KE/PPH

11

KE & PPH (MA-KY) 10 (sepuluh) prinsip KE & PPH: 1. Berperilaku Adil; 2. Berperilaku Jujur; 3. Berperilaku Arif dan Bijaksana; 4. Bersikap Mandiri; 5. Berintegritas Tinggi; 6. Bertanggungjawab; 7. Menjunjung Tinggi Harga Diri; 8. Berdisiplin Tinggi; 9. Berperilaku Rendah Hati, dan 10. Bersikap Profesional. Taufiqurrohman Syahuri, KE/PPH

12

1. Berperilaku Adil Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (equality and fairness) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membedabedakan orang.


13

1. Berperilaku Adil (Lanjutan) 1.1. Umum 1. Hakim wajib melaksanakan tugas-tugas hukumnya dengan menghormati asas praduga tak bersalah, tanpa mengharapkan imbalan. 2. Hakim wajib tidak memihak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan. 3. Hakim wajib menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan pencabutan haknya untuk mengadili perkara yang bersangkutan. 4. Hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penutut dan saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan. 5. Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan. Taufiqurrohman Syahuri, KE/PPH

14

1. Berperilaku Adil (Lanjutan) 6. Hakim dalam suatu proses persidangan wajib meminta kepada semua pihak yang terlibat proses persidangan untuk menerapkan standar perilaku sebagaimana dimaksud dalam butir (5). 7. Hakim dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saksi-saksi, dan harus pula menerapkan standar perilaku yang sama bagi advokat, penuntut, pegawai pengadilan atau pihak lain yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim yang bersangkutan. 8. Hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak beritikad semata-mata untuk menghukum. 9. Hakim dilarang menyuruh / mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak-pihak lain untuk mempengaruhi, mengarahkan, atau mengontrol jalannya sidang, sehingga menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap para pihak yang terkait dengan perkara Taufiqurrohman Syahuri, KE/PPH

15

1. Berperilaku Adil (Lanjutan) 1.2. Mendengar Kedua Belah Pihak 1. Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang khususnya pencari keadilan atau kuasanya yang mempunyai kepentingan dalam suatu proses hukum di Pengadilan. 2. Hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan, kecuali dilakukan di dalam lingkungan gedung pengadilan demi kepentingan kelancaran persidangan yang dilakukan secara terbuka, diketahui pihakpihak yang berperkara, tidak melanggar prinsip persamaan perlakuan dan ketidak berpihakan. Taufiqurrohman Syahuri, KE/PPH

16

2. Berperilaku Jujur Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun diluar persidangan


17

2. Berperilaku Jujur (Lanjutan) 2.1. Umum 1. Hakim harus berperilaku jujur (fair) dan menghindari perbuatan yang tercela atau yang dapat menimbulkan kesan tercela. 2. Hakim harus memastikan bahwa sikap, tingkah laku dan tindakannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, selalu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, penegak hukum lain serta para pihak berperkara, sehingga tercermin sikap ketidakberpihakan Hakim dan lembaga peradilan (impartiality). 2.2. Pemberian Hadiah dan Sejenisnya 1. Hakim tidak boleh meminta/menerima dan harus mencegah suami atau istri hakim, orang tua, anak atau anggota keluaraga hakim lainnya, untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan dan pinjaman atau fasilitas dari : a. Advokat; b. Penuntut; c. Orang yang sedang diadili; Taufiqurrohman Syahuri, KE/PPH

18

2. Berperilaku Jujur (Lanjutan) d. Pihak lain yang kemungkinkan kuat akan diadili; e. Pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh Hakim yang bersangkutan yang secara wajar (reasonable) patut dianggap bertujuan atau mengandung maksud untuk mempengaruhi Hakim dalam menjalankan tugas peradilannya. Pengecualian dari butir ini adalah pemberian atau hadiah yang ditinjau dari segala keadaan (circumstances) tidak akan diartikan atau dimaksudkan untuk mempengaruhi Hakim dalam pelaksanaan tugas-tugas peradilan, ya itu pemberian yang berasal dari saudara atau teman dalam kesempatan tertentu seperti perkawinan, ulang tahun, hari besar keagamaan, upacara adat, perpisahan atau peringatan lainnya, yang nilainya tidak melebihi Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah). Pemberian tersebut termasuk dalam pengertian hadiah sebagaimana dimaksud dengan gratifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Taufiqurrohman Syahuri, KE/PPH

19

2. Berperilaku Jujur (Lanjutan) 2. Hakim dilarang menyuruh/mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak lain yang dibawah pengaruh, petunjuk atau kewenangan hakim yang bersangkutan untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, warisan, pemberian, pinjaman atau bantuan apapun sehubungan dengan segala hal yang dilakukan atau akan dilakukan atau tidak dilakukan oleh hakim yang bersangkutan berkaitan dengan tugas atau fungsinya dari: a. Advokat; b. Penuntut; c. Orang yang sedang diadili oleh hakim tersebut; d. Pihak lain yang kemungkinkan kuat akan diadili oleh hakim tersebut; e. Pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh Hakim yang bersangkutan yang secara wajar patut diduga bertujuan untuk mempengaruhi hakim dalam menjalankan tugas peradilannya. Taufiqurrohman Syahuri, KE/PPH

20

2. Berperilaku Jujur (Lanjutan) 2.3. Terima Imbalan dan Pengeluaran/Ganti Rugi Terima Imbalan dan Pengeluaran/Ganti Rugi Hakim dapat menerima imbalan dan atau kompensasi biaya untuk kegiatan ekstra yudisial dari pihak yang tidak mempunyai konflik kepentingan, sepanjang imbalan dan atau kompensasi tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas yudisial dari hakim yang bersangkutan. 2.4. Pencatatan dan Pelaporan Hadiah dan kekayaan 1. Hakim wajib melaporkan secara tertulis gratifikasi yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Ketua Muda Pengawasan mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. 2. Hakim wajib menyerahkan laporan kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum, selama dan setelah menjabat, serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat. Taufiqurrohman Syahuri, KE/PPH

21

3. Berperilaku Arif Dan Bijaksana Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasan-kebiasan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.


22

3. Berperilaku Arif dan Bijaksana (Lanjutan)

3.1. Umum 1. Hakim wajib menghindari tindakan tercela. 2. Hakim, dalam hubungan pribadinya dengan anggota profesi hukum lain yang secara teratur beracara di pengadilan, wajib menghindari situasi yang dapat menimbulkan kecurigaan atau sikap keberpihakan. 3. Hakim dilarang mengadili perkara di mana anggota keluarga hakim yang bersangkutan bertindak mewakili suatu pihak yang berperkara atau sebagai pihak yang memiliki kepentingan dengan perkara tersebut. 4. Hakim dilarang mengizinkan tempat kediamannya digunakan oleh seorang anggota suatu profesi hukum untuk menerima klien atau menerima anggotaanggota lainnya dari profesi hukum tersebut. 5. Hakim dalam menjalankan tugas-tugas yudisialnya wajib terbebas dari pengaruh keluarga dan pihak ketiga lainnya. Taufiqurrohman Syahuri, KE/PPH

23

3. Berperilaku Arif dan Bijaksana (Lanjutan) 6. Hakim dilarang menggunakan tugas-tugas yudisialnya wajib terbebas dari pengaruh keluarga dan pihak ketiga lainnya. 7. Hakim dilarang mempergunakan keterangan yang diperolehnya dalam proses peradilan untuk tujuan lain yang tidak terkait dengan wewenang dan tugas yudisialnya. 8. Hakim dapat membentuk atau ikut serta dalam organisasi para hakim atau turut serta dalam lembaga yang mewakili kepentingan para hakim. 9. Hakim berhak melakukan kegiatan ekstra yudisial, sepanjang tidak menggangu pelaksanaan tugas yudisial, antara lain : menulis, memberi kuliah, mengajar dan turut serta dalam kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan hukum, sistem hukum, ketatalaksanaan, keadilan atau hal-hal yang terkait dengannya.


24

3. Berperilaku Arif dan Bijaksana (Lanjutan) 3.2. Pemberian Pendapat atau Keterangan kepada Publik 1. 2. 3. 4.

5.

6.

Hakim dilarang mengeluarkan pernyataan kepada masyarakat yang dapat mempengaruhi, menghambat atau mengganggu berlangsungnya proses peradilan yang adil, independen, dan tidak memihak. Hakim tidak boleh memberi keterangan atau pendapat mengenai substansi suatu perkara di luar proses persidangan pengadilan, baik terhadap perkara yang diperiksa atau diputusnya maupun perkara lain. Hakim yang diberikan tugas resmi oleh Pengadilan dapat menjelaskan kepada masyarakat tentang prosedur beracara di Pengadilan atau informasi lain yang tidak berhubungan dengan substansi perkara dari suatu perkara. Hakim dapat memberikan keterangan atau menulis artikel dalam surat kabar atau terbitan berkala dan bentukbentuk kontribusi lainnya yang dimaksudkan untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai hukum atau administrasi peradilan secara umum yang tidak berhubungan dengan masalah substansi perkara tertentu. Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik atau pembenaran secara terbuka atas suatu perkara atau putusan pengadilan baik yang belum maupun yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kondisi apapun. Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik atau pembenaran secara terbuka atas suatu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali dalam sebuah forum ilmiah yang hasilnya tidak dimaksudkan untuk dipublikasikan yang dapat mempengaruhi putusan Hakim dalam perkara lain.


25

3. Berperilaku Arif dan Bijaksana (Lanjutan) 3.3. Kegiatan Keilmuan, Sosial Kemasyarakatan, dan Kepartaian 1. Hakim dapat menulis, memberi kuliah, mengajar dan berpartisipasi dalam kegiatan keilmuan atau suatu upaya pencerahan mengenai hukum, sistem hukum, administrasi peradilan dan non-hukum, selama kegiatan-kegiatan tersebut tidak dimaksudkan untuk memanfaatkan posisi Hakim dalam membahas suatu perkara. 2. Hakim boleh menjabat sebagai pengurus atau anggota organisasi nirlaba yang bertujuan untuk perbaikan hukum, sistem hukum, administrasi peradilan, lembaga pendidikan dan sosial kemasyarakatan, sepanjang tidak mempengaruhi sikap kemandirian Hakim. 3. Hakim tidak boleh menjadi pengurus atau anggota dari partai politik atau secara terbuka menyatakan dukungan terhadap salah satu partai politik atau terlibat dalam kegiatan yang dapat menimbulkan persangkaan beralasan bahwa Hakim tersebut mendukung suatu partai politik. 4. Hakim dapat berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan dan amal yang tidak mengurangi sikap netral (ketidakberpihakan) Hakim.


26

4. Bersikap Mandiri Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku Hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku. Penerapan : 1. Hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun. 2. Hakim wajib bebas dari hubungan yang tidak patut dengan lembaga eksekutif maupun legislatif serta kelompok lain yang berpotensi mengancam kemandirian (independensi) Hakim dan Badan Peradilan. 3. Hakim wajib berperilaku mandiri guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Badan Peradilan. Taufiqurrohman Syahuri, KE/PPH

27

5. Berintegritas Tinggi

“Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas.” “Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan caracara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.” Taufiqurrohman Syahuri, KE/PPH

28

5. Berintegritas Tinggi (Lanjutan) 5.1. UMUM 5.1. 1. Hakim harus berperilaku tidak tercela. 5.1.2. Hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila memiliki konflik kepentingan, baik karena hubungan pribadi dan kekeluargaan, atau hubungan-hubungan lain yang beralasan (reasonable) patut diduga mengandung konflik kepentingan. 5.1.3. Hakim harus menghindari hubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan Advokat, Penuntut dan pihak-pihak dalam suatu perkara tengah diperiksa oleh Hakim yang bersangkutan. 5.1.4. Hakim harus membatasi hubungan yang akrab, baik langsung maupun tidak langsung dengan Advokat yang sering berperkara di wilayah hukum Pengadilan tempat Hakim tersebut menjabat. Taufiqurrohman Syahuri, KE/PPH

29

5. Berintegritas Tinggi (Lanjutan) 5.1.5. Pimpinan Pengadilan diperbolehkan menjalin hubungan yang wajar dengan lembaga eksekutif dan legislatif dan dapat memberikan keterangan, pertimbangan serta nasihat hukum selama hal tersebut tidak berhubungan dengan suatu perkara yang sedang disidangkan atau yang diduga akan diajukan ke Pengadilan. 5.1.6. Hakim wajib bersikap terbuka dan memberikan informasi mengenai kepentingan pribadi yang menunjukkan tidak adanya konflik kepentingan dalam menangani suatu perkara. 5.1.7. Hakim dilarang melakukan tawar-menawar putusan, memperlambat pemeriksaan perkara, menunda eksekusi atau menunjuk advokat tertentu dalam menangani suatu perkara di pengadilan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.


30

5. Berintegritas Tinggi (Lanjutan) 5.2. Konflik Kepentingan 5.2.1. Hubungan Pribadi dan Kekeluargaan 1. Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila memiliki hubungan keluarga, Ketua Majelis, Hakim anggota lainnya, Penuntut, Advokat, dan Panitera yang menangani perkara tersebut. 2. Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila Hakim itu memiliki hubungan pertemanan yang akrab dengan pihak yang berperkara, Penuntut, Advokat, yang menangani perkara tersebut.


31

5. Berintegritas Tinggi (Lanjutan) 5.2.2. Hubungan Pekerjaan 1. Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah mengadili atau menjadi Penuntut, Advokat atau Panitera dalam perkara tersebut pada persidangan di Pengadilan tingkat yang lebih rendah. 2. Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah menangani hal-hal yang berhubungan dengan perkara atau dengan para pihak yang akan diadili, saat menjalankan pekerjaan atau profesi lain sebelum menjadi Hakim. 3. Hakim dilarang mengijinkan seseorang yang akan menimbulkan kesan bahwa orang tersebut seakan-akan berada dalam posisi khusus yang dapat mempengaruhi Hakim secara tidak wajar dalam melaksanakan tugas-tugas peradilan. 4. Hakim dilarang mengadili suatu perkara yang salah satu pihaknya adalah organisasi, kelompok masyarakat atau partai politik apabila Hakim tersebut masih atau pernah aktif dalam organisasi, kelompok masyarakat 32 atau partai politik tersebut. Taufiqurrohman Syahuri, KE/PPH

5. Berintegritas Tinggi (Lanjutan) 5.2.3. Hubungan Finansial 1. Hakim harus mengetahui urusan keuangan pribadinya maupun bebanbeban keuangan lainnya dan harus berupaya secara wajar untuk mengetahui urusan keuangan para anggota keluarganya. 2. Hakim dilarang menggunakan wibawa jabatan sebagai Hakim untuk mengejar kepentingan pribadi, anggota keluarga atau siapapun juga dalam hubungan finansial. 3. Hakim dilarang mengijinkan pihak lain yang akan menimbulkan kesan bahwa seseorang seakan-akan berada dalam posisi khusus yang dapat memperoleh keuntungan finansial.


33

5. Berintegritas Tinggi (Lanjutan) 5.2.4. Prasangka dan Pengetahuan atas Fakta Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila Hakim tersebut telah memiliki prasangka yang berkaitan dengan salah satu pihak atau mengetahui fakta atau bukti yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan disidangkan. 5.2.5. Hubungan dengan Pemerintah Daerah Hakim dilarang menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, pinjaman, atau manfaat lainnya, khususnya yang bersifat rutin atau terus-menerus dari Pemerintah Daerah, walaupun pemberian tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas yudisial.


34

5. Berintegritas Tinggi (Lanjutan) 5.3. Tata Cara Pengunduran Diri 5.3.1. Hakim yang memiliki konflik kepentingan sebagaimana diatur dalam butir 5.2 wajib mengundurkan diri dari memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan. Keputusan untuk mengundurkan diri harus dibuat seawal mungkin untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul terhadap lembaga peradilan atau persangkaan bahwa peradilan tidak dijalankan secara jujur dan tidak berpihak. 5.3.2. Apabila muncul keragu-raguan bagi Hakim mengenai kewajiban mengundurkan diri, memeriksa dan mengadili suatu perkara, wajib meminta pertimbangan Ketua. Taufiqurrohman Syahuri, KE/PPH

35

6. BERTANGGUNGJAWAB

“Bertanggungjawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.” Taufiqurrohman Syahuri, KE/PPH

36

6.BERTANGGUNGJAWAB (Lanjutan)

6.1. Penggunaan Predikat Jabatan Hakim dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain. 6.2. Penggunaan Informasi Peradilan Hakim dilarang mengungkapkan atau menggunakan informasi yang bersifat rahasia, yang didapat dalam kedudukan sebagai Hakim, untuk tujuan yang tidak ada hubungan dengan tugas-tugas peradilan.


37

7. MENJUNJUNG TINGGI HARGA DIRI Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya Hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur Peradilan. 7.1. Umum Hakim harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga Peradilan dan profesi baik di dalam maupun di luar pengadilan 7.2. Aktivitas Bisnis Hakim dilarang terlibat dalam transaksi keuangan dan transaksi usaha yang berpotensi memanfaatkan posisi sebagai Hakim. Seorang hakim wajib menganjurkan agar anggota keluarganya tidak ikut dalam kegiatan yang dapat mengeksploitasi jabatan hakim tersebut. Taufiqurrohman Syahuri, KE/PPH

38

7. Menjunjung Tinggi Harga Diri (Lanjutan) 7.3. Aktifitas Lain Hakim dilarang menjadi Advokat, atau Pekerjaan lain yang berhubungan dengan perkara. 7.3.1. Hakim dilarang bekerja dan menjalankan fungsi sebagai layaknya seorang Advokat, kecuali jika : a. Hakim tersebut menjadi pihak di persidangan; b. Memberikan nasihat hukum cuma-cuma untuk anggota keluarga atau teman sesama hakim yang tengah menghadapi masalah hukum. 7.3.2. Hakim dilarang bertindak sebagai arbiter atau mediator dalam kapasitas pribadi, kecuali bertindak dalam jabatan yang secara tegas diperintahkan atau diperbolehkan dalam undang-undang atau peraturan lain. 7.3.3. Hakim dilarang menjabat sebagai eksekutor, administrator atau kuasa pribadi lainnya, kecuali untuk urusan pribadi anggota keluarga Hakim tersebut, dan hanya diperbolehkan jika kegiatan tersebut secara wajar (reasonable) tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugasnya sebagai Hakim. 7.3.4. Hakim dilarang melakukan rangkap jabatan yang ditentukan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku


39

7. Menjunjung Tinggi Harga Diri (Lanjutan)

7.4. Aktivitas Masa Pensiun Mantan Hakim dianjurkan dan sedapat mungkin tidak menjalankan pekerjaan sebagai Advokat yang berpraktek di Pengadilan terutama di lingkungan peradilan tempat yang bersangkutan pernah menjabat, sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun setelah memasuki masa pensiun atau berhenti sebagai Hakim.


40

8. BERDISIPLIN TINGGI

Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.


41

8. Berdisiplin Tinggi (Lanjutan) Penerapan : 8.1. Hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan. 8.2. Hakim harus menghormati hak-hak para pihak dalam proses peradilan dan berusaha mewujudkan pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan. 8.3. Hakim harus membantu para pihak dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8.4. Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk, harus mendistribusikan perkara kepada Majelis Hakim secara adil dan merata, serta menghindari pendistribusian perkara kepada Hakim yang memiliki konflik kepentingan *Ket: 8.1-4 sudah dicabut oleh Putusan JR MA Taufiqurrohman Syahuri, KE/PPH

42

9.BERPERILAKU RENDAH HATI Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuh kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.


43

9. Berperilaku Rendah Hati (Lanjutan)

Penerapan : 9.1 Pengabdian. Hakim harus melaksanakan pekerjaan sebagai sebuah pengabdian yang tulus, pekerjaan Hakim bukan semata-mata sebagai mata pencaharian dalam lapangan kerja untuk mendapat penghasilan materi, melainkan sebuah amanat yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa. 9.2 Popularitas Hakim tidak boleh bersikap, bertingkah laku atau melakukan tindakan mencari popularitas, pujian, penghargaan dan sanjungan dari siapapun juga.


44

10. BERSIKAP PROFESIONAL Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggitingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien. Taufiqurrohman Syahuri, KE/PPH

45

10. Bersikap Profesional (Lanjutan) Penerapan : 10.1. Hakim harus mengambil langkah-langkah untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kualitas pribadi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas peradilan secara baik. 10.2. Hakim harus secara tekun melaksanakan tanggung jawab administratif dan bekerja sama dengan para Hakim dan pejabat pengadilan lain dalam menjalankan administrasi peradilan. 10.3. Hakim wajib mengutamakan tugas yudisialnya di atas kegiatan yang lain secara professional. 10.4. Hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan, atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan yamg menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya. *Ket: 10.1-4 sudah dicabut oleh Putusan JR MA Taufiqurrohman Syahuri, KE/PPH

46

4 Kotegori Vonis 1. Pertimbangan Hukum adil + tidak langgar norma hukum = Normal 2. Pertimbangan Hukum (PH) adil + langgar norma hukum = Progresif (solutif) 3. PH aneh/salah + tidak langgar norma hukum = bisa tidak cakap, tidak solutif 4. PH tidak adil/aneh + langgar norma hukum = bisa bersiasat (unprofessional conduct)


47

PENUTUP 1. 2.

3. 4. 5.

Setiap Pimpinan Pengadilan harus berupaya sungguh-sungguh untuk memastikan agar Hakim di dalam lingkungannya mematuhi Pedoman Perilaku Hakim ini. Pelanggaran terhadap Pedoman ini dapat diberikan sanksi. Dalam menentukan sanksi yang layak dijatuhkan, harus dipertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengan pelanggaran, yaitu latar belakang, tingkat keseriusan, dan akibat dari pelanggaran tersebut terhadap lembaga peradilan ataupun pihak lain. Hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan ini diperiksa oleh Mahkamah Agung RI dan / atau Komisi Yudisial RI. Mahkamah Agung RI atau Komisi Yudisial RI menyampaikan hasil putusan atas hasil pemeriksaan kepada Ketua Mahkamah Agung. Hakim yang diusulkan untuk dikenakan sanksi pemberhentian sementara dan pemberhentian oleh Mahkamah Agung RI atau Komisi Yudisial RI diberi kesempatan untuk membela diri di Majelis Kehormatan Hakim. Taufiqurrohman Syahuri, KE/PPH

48

CURRICULUM VITAE Taufiqurrohman Syahuri, Lahir di Brebes 02 Mei 1960, menikah, Putra 3, Pendidikan SD s.d. SMA di Brebes, Kuliah S1 FH-UII Yogyakarta 1985), S2 Pasca Sarjana FH-UI Jakarta (1993) dan S3 (Program Doktor) FH-UI Jakarta (2003). Aktivitas : Anggota KY-RI 2010-2015, Staf Ahli MK-RI 2003-2007, Sekretaris Anggota Bidang Hukum Wantimpres 2009, Dosen Unib, Dosen LB Usahid, Magister Hukum UNILA, UIEU dan PT/PTS lain. Karya tulis buku: (1) Legislasi Hukum Perkawinan Islam: Pro Kontra Pembentukannya Hingga Putusan MKRI, Jakarta Prenada, Maret 2013 (2) Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum, Jakarta: Kencana, 2011 (3) Hukum Konstitusi, 2004, Jakarta: Ghalia Indonesia; (4) Mengenal Mahkamah Konstitusi (Tanya Jawab Tentang MK di Dunia Maya), Jakarta: SetjenMK, 2006; (5) Penguatan Faungsi dan Tugas Konstitusional Komisi Yudisial, Jakarta: Setjen KY RI. 2010. (6) Editor, Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi, P3DI-Setjen DPRRI, 2009 Email [email protected] Taufiqurrohman Syahuri, KE/PPH

49

TERIMA KASIH


50

KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM (Secara Tekstual dan Kontekstual)

Recommend Documents