KESIAPAN PT. JAMSOSTEK (Persero) MENUJU BPJS KETENAGAKERJAAN

KESIAPAN PT. JAMSOSTEK (Persero) MENUJU BPJS KETENAGAKERJAAN Abdul Latif Ka. Urusan Hubungan Kelembagaan JAMSOSTEK

PT. JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (PERSERO)

Outline

2

1 3

UU 24 tahun 2011 - BPJS

2

Peraturan Pelaksana & Desain Program

3

Kesiapan & Roadmap PT. Jamsostek (Persero)

JAMSOSTEK


1. UU 24 TAHUN 2011 - BPJS

JAMSOSTEK


Substansi Perubahan UU BPJS 1 BUMN menjadi Badan Hukum Publik Bertanggung jawab kepada Presiden

Cakupan bersifat wajib menjadi lebih luas:

2

1. BPJS Kesehatan: seluruh penduduk 2. BPJS Ketenagakerjaan: seluruh pekerja

Perubahan Sistem Penyelenggaraan:

3

1. Perusahaan melakukan administrasi dengan 2 BPJS 2. Tenaga Kerja dilayani oleh 2 BPJS 3. Otoritas pengawasan kepesertaan melekat pada BPJS

Perubahan Program dan Manfaat:

4

1. Jaminan Pensiun untuk Tenaga Kerja Swasta dan Informal 2. Jaminan Kesehatan untuk seluruh Penduduk

4

JAMSOSTEK


Implementasi BPJS

2015

2011

01.Juli.2015:

2014

25.Nov. 2011:

BPJS Ketenagakerjaan resmi beroperasi

UU BPJS ditandatangani

2012 2013

01.Jan.2014: BPJS Kesehatan berdiri dan resmi beroperasi BPJS Ketenagakerjaan berdiri

Masa Transisi:  Penyusunan Peraturan Pelaksana dan harmonisasi Perundangan  Askes  BPJS Kesehatan Pengalihan aset, data, peserta, sistem dan network dari Jamsostek/Jamkesmas/Jamkesda kepada BPJS Kesehatan

 Jamsostek  BPJS Ketenagakerjaan 5

JAMSOSTEK


Pembentukan BPJS

BPJS Kesehatan

Jaminan Kesehatan

Jaminan Pensiun Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kecelakaan Kerja Jaminan Kematian Status dan Tempat Kedudukan  BPJS adalah Badan Hukum Publik & bertanggung jawab kepada Presiden  Berkedudukan & berkantor pusat di Ibukota Negara RI  Dapat mempunyai Kantor Perwakilan di Propinsi & Kantor Cabang di Kabupaten/Kota 6

JAMSOSTEK


Tugas, Wewenang & Kewajiban BPJS • Pendaftaran peserta * • Mengumpulkan iuran dari Peserta/Pemberi Kerja

• Menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah (BPJS kesehatan) • Mengelola Dana Jaminan Sosial • Mengelola data peserta • Membayarkan manfaat dan/atau memberikan pelayanan.

•Menagih iuran •Penempatan investasi dana jaminan sosial

•Melakukan pengawasan dan Pemeriksaan kepatuhan Peserta •Menegosiasikan/menghenti kan kontrak dengan provider pelayanan

•Mengenakan sanksi administratif •Melaporkan ketidakpatuhan peserta pada instansi yang berwenang

FUNGSI BPJS 7

WEWENANG BPJS

• Memberikan nomor

identitas tunggal • Mengembangkan dana aset jaminan sosial • Memberikan informasi kepada peserta dan stakeholder • Memberikan pelayanan dan manfaat • Memberikan informasi (hak/kewajiban, prosedur, saldo JHT, manfaat pensiun) • Membentuk cadangan teknis • Melakukan perubahan laporan program 6 bulan sekali kepada Presiden dengan tembusan DJSN

KEWAJIBAN BPJS JAMSOSTEK


Cakupan Kepesertaan Setiap orang yang telah membayar iuran, termasuk orang asing yang bekerja lebih dari 6 bulan

Peserta BPJS

Pekerja, setiap orang bekerja dan menerima gaji, Upah atau imbalan dalam bentuk apapun Pemberi Kerja: Orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lain & Penyelenggara Negara yang mempekerjakan PNS

Pemerintah yang memberikan subsidi kepada Penduduk yang menerima bantuan iuran Tahapan kepesertaan didasarkan atas: 1. Jumlah pekerja 2. Jenis usaha 3. Skala usaha 8

Pentahapan kepesertaan akan diatur dalam Peraturan Presiden [Ps. 15 ay. 3]

JAMSOSTEK


Setiap orang

Pemberi Kerja dan Pekerja

Penerima Bantuan Iuran

PNS dan TNI/POLRI

Pendaftaran Kepesertaan

Mendaftarkan dirinya dan keluarganya

Mendaftarkan perusahaannya dan pekerjanya

Mendaftarkan dirinya dan keluarganya

Penyelenggara Negara mendaftarkan PNS & TNI/Polri

Pembayar Iuran

Pendaftaran dan Pembayaran Iuran

Yang bersangkutan membayar iuran untuk dirinya dan keluarganya

Ditanggung bersama oleh Pemberi Kerja dan Pekerjanya

Pemerintah membayar bantuan iuran

Ditanggung bersama oleh Penyelenggara negara dan PNS/TNI/POLRI

 Pemberi kerja, tenaga kerja dan penduduk wajib memberikan data diri dan keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS, termasuk perubahan yang terjadi.  Perlu pengaturan mekanisme penarikan iuran dari Pemberi Kerja dan Tenaga Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. 9

JAMSOSTEK


Sanksi Administratif & Ketentuan Pidana

Sanksi Adm *

Pidana **

 Pemberi kerja/Tenaga Kerja tidak mendaftarkan diri kepada BPJS  Pemberi kerja/Tenaga Kerja tidak memberikan data TK dan keluarga secara akurat

 Pemberi kerja tidak memungut iuran yang menjadi beban TK dan tidak menyetorkan pada BPJS  Pemberi kerja tidak membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja

JAMSOSTEK akan menyiapkan SDM, sistem dan infrastruktur pengawasan yang melekat pada BPJS Ketenagakerjaan

Catatan: *

Sanksi administratif berupa: teguran tertulis, denda, dan/atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu oleh Pemerintah atau Pemda atas permintaan BPJS, seperti: proses ijin usaha, IMB, bukti kepemilikan atas tanah & bangunan Tata cara pengenaan sanksi akan diatur dalam PP [Ps. 17 ay. 5]

** Sanksi pidana: (1) Pidana paling lama 8 (delapan) tahun atau denda paling banyak Rp 1 Miliar 10

JAMSOSTEK


Jaminan Perlindungan BPJS KESEHATAN

BPJS KETENAGAKERJAAN

Jaminan Hari Tua Jaminan Kesehatan

Tambahan iuran kesehatan bagi tenaga kerja

Jaminan Kecelakaan Kerja

Jaminan Pensiun Jaminan Kematian

Tambahan iuran Pensiun bagi Pemberi Kerja dan tenaga kerja

Desain Program dan Manfaat dalam SJSN tidak boleh mengurangi manfaat yang sudah menjadi hak peserta 11

JAMSOSTEK


Administrasi & Pelayanan Manfaat BPJS KESEHATAN

Jaminan Kesehatan

PENERIMA BANTUAN IURAN Penduduk Miskin dan Tidak Mampu

12

BPJS KETENAGAKERJAAN

Jaminan Kecelakaan Kerja

PNS/TNI/POLRI Akan dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2029

Jaminan Hari Tua Jaminan Pensiun Jaminan Kematian

PEMBERI KERJA DAN PEKERJA

TENAGA KERJA JAMSOSTEK


Ketentuan Peralihan PT. Jamsostek (Persero) tetap melaksanakan Program Jamsostek sesuai PP No. 36 tahun 1995 dan UU 3 tahun 1992 sampai BPJS Ketenagakerjaan beroperasi

JPK

Tetap melaksanakan program JPK termasuk penambahan peserta baru sampai dengan beroperasinya BPJS Kesehatan

Tetap melaksanakan program JKK, JKM dan JHT

JKK, JHT, termasuk penambahan peserta baru sampai JK dengan beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan

13

JAMSOSTEK


2. PERATURAN PELAKSANA DAN DESAIN PROGRAM

JAMSOSTEK


Implementasi UU SJSN dan UU BPJS masih membutuhkan rangkaian Peraturan Pelaksana BPJS Kesehatan : seluruh peraturan harus selesai paling lambat 1 tahun BPJS Ketenagakerjaan : seluruh peraturan harus selesai paling lambat 2 tahun

15

JAMSOSTEK


Institusi Penyusun PP/Perpres SJSN

DJSN Sinkronisasi dan harmonisasi seluruh Peraturan Pelaksana yang sedang disusun

Kementerian Kesehatan Koordinator penyusunan Peraturan Pelaksana BPJS Kesehatan

Kementerian Nakertrans Koordinator penyusunan Peraturan Pelaksana BPJS Ketenagakerjaan

Jamsostek secara proaktif berkoordinasi dengan ketiga institusi tersebut (serta institusi terkait lainnya) untuk memberikan masukan teknis dalam proses penyusunan PP/Perpres 16

JAMSOSTEK


Pemetaan Peraturan Pelaksana – UU SJSN

17

• PP Pentahapan pendaftaran PBI (Ps. 14 ay. 3) • PP Ketentuan PBI, tahap pertama u JK (Ps. 17 ay. 6) • PP Manfaat JKK (Ps. 33) • PP Iuran JKK (Ps. 34 ay. 4) • PP Pembayaran manfaat JHT (Ps. 37 ay. 5) • PP Iuran JHT (Ps. 38 ay. 3) • PP Iuran Pensiun (Ps. 42) • Perpres Manfaat Pensiun (Ps. 41 ay. 8) • PP Manfaat Kematian (Ps. 45 ay. 3) • PP Iuran Kematian (Ps. 46)

• Perpres Pentahapan pendaftaran pemberi kerja (Ps. 13)

• PP. Tata cara pengelolaan dan pengembangan dana jaminan sosial (Ps. 47 ay. 2)

• Perpres Kepesertaan Jaminan Kesehatan (Ps. 21 ay. 4)

• PP Cadangan Teknis (Ps. 50)

Kepesertaan dan Program

Jaminan Kesehatan

• Perpres Pelayanan kesehatan dan urun biaya (Ps. 22 ay. 3) • Perpres belum tersedian fasilitas kesehatan dan pelayanan RS (Ps. 23 ay. 5) • Perpres Pelayanan yg tidak dijamin (Ps. 26) • Perpres Iuran Kesehatan (Ps. 27 ay. 5) • Perpres tambahan iuran (Ps. 28)

Keuangan dan Pembiayaan JAMSOSTEK


Pemetaan Peraturan Pelaksana – UU BPJS

• Ppres Pentahapan Kepesertaan (Ps. 15 ay. 3) • Ppres Besaran dan tata cara pembayaran Iuran JK (Ps. 19 ay. 5a) • PP Besaran dan tata cara pembayaran Iuran JKK, JKM, JP dan JHT (Ps. 19 ay. 5b) • PP Tata cara sanksi administratif (Ps. 17 ay. 5)

• PP Sumber dan Penggunaan Aset BPJS (Ps. 41. ay. 3) • PP Sumber dan Penggunaan aset dana jaminan sosial (Ps. 45 ay. 2) • PP Dana Operasional (Ps. 45 ay. 2) • Ppres Bentuk dan isi laporan pengelolaan program (Ps. 37 ay. 7)

• Ppres Tata cara pemilihan Dewas dan Direksi (Ps. 31) • Ppres Tata cara pemilihan dan penetapan calon anggota pengganti antar waktu (Ps. 36 ay.5) • Ppres Gaji/upah dan manfaat tambahan/insentif Dewas dan Direksi (Ps. 44 ay. 8) • Ppres Keanggotaan Pansel Direksi (Ps. 28 ay. 3) • PP Tata cara pengenaan sanksi administratif bagi Dewas dan Direksi (Ps. 53 ay 4) • PP Tata cara Hubungan antar lembaga (Ps. 51 ay 4)

Kepesertaan dan Program 18

Keuangan

Kelembagaan JAMSOSTEK


Desain Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua PNS

Informal dan TK Mandiri [Self Employed]

Pekerja Swasta

TNI

Perlindungan Swasta: Asuransi Jiwa, Dana Investasi, etc

Individual

UU 2/1992

Para profesional (dokter/artis/etc)

Sistem Tambahan Pemberi Kerja (belum semuanya)

Perlindungan Wajib bagi Tenaga Kerja

Dasar Hukum

Pensiun & JHT

DPPK

DPLK

PPMP dan PPIP

PPIP

Pesangon & Penghargaan Masa Kerja

Pensiun Dasar (Besaran iuran Pensiun dan minimal masa kepesertaan 15 tahun)

DPLK PPIP [tanpa iuran Pemberi Kerja]

UU 2/1992 UU 6/1966 UU 7/1967 UU 11/1969 UU 8/1974 UU 7/1978 UU 12/1980 UU 13/2003

Pensiun Dasar (Besaran iuran Pensiun dan minimal masa kepesertaan 15 tahun)

JHT

JHT

(early withdrawal: 10 tahun)

(early withdrawal: 10 tahun)

UU 3/1992

means tested

Bantuan Pendapatan Minimum [Dibiayai Pajak]

UU 11/2009

Secara parsial dikembangkan oleh Depsos melalui Program Keluarga Harapan [Conditional Cash transfer]

Aspek Kritis : [1] Desain Program dan Manfaat Dasar; [2] Sinkronisasi Program yang ada, dan [3] Harmonisasi Peraturan Perundangan 19

JAMSOSTEK


Tantangan Jaminan Kecelakaan Kerja

Manfaat saat ini

Perluasan Desain Manfaat

Perlindungan kecelakaan kerja harus beralih dari manfaat yang berorientasi kompensasi/santunan menjadi rehabilitasi sosial dan kepastian mendapat pekerjaan.

20

JAMSOSTEK


4. KESIAPAN DAN ROADMAP PT. JAMSOSTEK (PERSERO)

JAMSOSTEK


Penyesuaian terhadap Prinsip SJSN

22

1.

• KEGOTONGROYONGAN

2

• NIRLABA

3

• KETERBUKAAN

4

• KEHATI-HATIAN

5

• AKUNTABILITAS

6

• PORTABILITAS

7

• KEPESERTAAN WAJIB

8

• DANA AMANAT

9

• HASIL PENGELOLAAN DANA UNTUK SEBESAR-BESARNYA KEPENTINGAN PESERTA

Sejak UU SJSN diundangkan Jamsostek terus menerus menyesuaikan diri terhadap 9 prinsip SJSN JAMSOSTEK


Penghargaan/Pengakuan Publik 2009

Peringkat II Penghargaan Annual Report

Good Practice Award Program JPK oleh International Social Security Association (ISSA)

2010


15 Perusahaan Publik paling berintegritas

Asuransi kesehatan dengan Pelayanan Terbaik

Asuransi Sosial dengan Inovasi Pelayanan Terbaik

GCG Index : 93.65 Kualifikasi: Sangat Baik` 23


Perusahaan Pelayan Publik Paling Berintegritas

Tidak membagikan Dividen sejak 2007`

GCG Index : 90.91 Kualifikasi: Sangat Baik`

2011

Sejak tahun 2006 Pengembangan Dana JHT selalu lebih tinggi dari rata2 bunga Bank Jaringan Pelayanan : 1 Kantor Pusat, 8 Kantor Wilayah dan 121 Kantor Cabang 1 Kantor Pusat, 8 Kantor Wilayah dan 54 Kantor Cabang tersertifikasi ISO

JAMSOSTEK


Pengembangan Jaringan Pelayanan BPJS dapat mempunyai Kantor Perwakilan di Provinsi dan Kantor Cabang di Kabupaten/Kota

33

399

98

Provinsi

Kabupaten

Kota

Rencana Pengembangan Jaringan Pelayanan/Kanal Informasi Kantor Cabang Pelayanan

Kantor Unit Pelayanan

Jaringan Penyedia Pelayanan

Infrastruktur internal dan aliansi dengan Pemda/Dinas terkait

Infrastruktur internal dan aliansi dengan Kantor Pelayan Publik (PT. Pos , Bank dan industri lainnya)

Kerjasama dengan Puskesmas, Klinik, RS, Lab, Balai Latihan Kerja

Customer Service 24

Website

Call Center

Smart Card

Relationship & Channel Management

JAMSOSTEK


Antisipasi Jamsostek menuju SJSN Peraturan Pelaksana

Pengalihan JPK

Kapasitas Organisasi

Pemisahan Aset, Keuangan dan Sistem Akuntansi

1

2

3

LEGAL & DESAIN PROGRAM

JPK

ORG & SDM

KEUANGAN

Persiapan Peralihan JPK [Manfaat, IT, Adm

Strategi Pengembangan Kapasitas Perusahaan

Perubahan Sistem Keuangan dan Akuntansi

Mapping Sistem dan Penyelenggaraan UU 40/2004 UU 24/2011

Memberi masukan desain Program dan Manfaat Memberi Masukan Harmonisasi Peraturan Perundangan

Peserta dan kesiapan Karyawan]

Konsolidasi & Koordinasi dengan Askes

4

Kesiapan Organisasi Pemisahan Aset

[Kepesertaan, koleksi iuran, Manfaat, Pelayanan dan IT]

Mekanisme Peralihan

[Program, Peserta, Jaringan Pelayanan]

Kesiapan SDM

Kesiapan Infrastruktur & Jaringan Pelayanan

Persiapan pengalihan program JPK dr aspek keuangan 25

25

JAMSOSTEK


Transisi Menuju BPJS Ketenagakerjaan 01.07.2015: BPJS Ketenagakerjaan Beroperasi penuh 01 Jan 14: Pengalihan JPK/Jamkesmas/Jamkesda ke BPJS Kesehatan

Sep - Dec 13: Audit, RUPSLB dan pencabutan JAMSOSTEK dan ASKES

Jul 13: Penetapan modal Pemerintah pada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

Jan 13 – Des 14: Harmonisasi peraturan perundangan terkait

Sept 12 – Sept 13: Inventarisir Aset JPK

01.01.2014: BPJS Kesehatan berdiri dan beroperasi BPJS Ketenagakerjaan berdiri

Jul 13 – Des 14: Membangun tenaga pengawas dan sistem informasi Pengawasan Ketenagakerjaan Jun – Nov 13: Integrasi Data Kependudukan dengan data ketenagakerjaan dan kepesertaan Jaminan sosial (Jamsostek, Askes, Jamkesda dan perlindungan sosial lainnya).

Jan 13 – Sep 13: Identifikasi Penduduk Pembayar Iuran dan Penerima Bantuan iURAN

Jul 12 – Des 12: Desain Sistem Nomor Identitas Tunggal Jan – Des 2012: Pembahasan peralihan program JPK ke BPJS Kesehatan Jan – Juni 12: Pembahasan Perpres Kesehatan Jul 12 – Sept 13: Pembahasan PP JP/JHT/JKK/JKM Pentahapan Kepesertaan, dan PP PBI Jan 12 – Des 14: Konsolidasi Internal [Kesiapan organisasi: SDM/SIM/Jaringan Pelayanan/Infrastruktur BPJS Ketenagakerjaan ] Nov 11– Jun 12: Sosialisasi Internal

Jan – Des 12: Sosialisasi Eksternal 28.10.2011: 26 Pengesahan UU BPJS

JAMSOSTEK


Milestone Menuju BPJS Ketenagakerjaan KERANGKA LEGAL (1) I

II

III 2012

IV

I

II

III 2013

IV

I

II

III

2014

IV

I

II

KETERANGAN

2015

Kerangka Legal Penyusunan PP/Ppres Jaminan Kesehatan 1. Penyusunan Kajian 2. Pemetaan dan Koordinasi dgn institusi terkait 3. Penyusunan:  PP PBI  PP Pentahapan kepesertaan dan sanksi adminsitratif  Perpres JK  PP Aset, Dana, penggunaan dana Operasional  Perpres Laporan pengelolaan program  PP Hub antar Lembaga  Ppres Direksi dan DewanPengawas 4. Integrasi data kependudukan (eKTP), PBI dengan data ketenagakerjaan

 Kajian yg harus disusun: a. Pemetaan substansi draft PP/Perpres b. Tahapan Kepesertaan c. Skema Kesehatan

JAMSOSTEK

27


Milestone Menuju BPJS Ketenagakerjaan KERANGKA LEGAL (2) I

II

III 2012

IV

I

II

III 2013

IV

I

II

III

2014

IV

I

II

KETERANGAN

2015

Kerangka Legal Penyusunan PP/Ppres JP/JHT/JKK/JKM 1. Penyusunan Kajian 2. Pemetaan dan Koordinasi dgn institusi terkait 3. Penyusunan:  PP JP/JHT/JKK/JKM

 Kajian yg harus disusun: a. Pemetaan substansi draft PP/Perpres b. Tahapan Kepesertaan c. Skema Pensiun/JHT d. Skema JKK

 Perpres Manfaat JP  PP Cadangan Teknis 4. Harmonisasi peraturan perundangan (UU 2/92, UU 3/92, UU 23/92 (JPKM), UU 13/2003, UU 19/2003, UU 32/2004, UU 40/2007, UU 11/2009, UU 36/2009)

JAMSOSTEK

28


Milestone Menuju BPJS Ketenagakerjaan PENGALIHAN PROGRAM JPK I

II

III 2012

IV

I

II

III 2013

IV

I

II

III

2014

IV

I

II 2015

KETERANGAN

Pengalihan JPK ke BPJS Kesehatan 1. Pembenahan administrasi kepesertaan dan pelayanan JPK 2. Penyempurnaan PP 14 tahun 1993 dan Permenakertrans no: PER-12/MEN/VI/2007 3. Koordinasi peralihan JPK dengan Askes 5. Integrasi data kependudukan dan identifikasi penerima PBI 6. Inventarisasi aset JPK 7. Desain Sistem Nomor Identitas Tunggal 8. Peralihan Program JPK 9. Pendampingan Program JPK Paska Peralihan

 Aspek kritis dalam implementasi BPJS Kesehatan: o Pentahapan Kepesertaan o Integrasi data kependudukan dengan Nomor Identitas Tunggal o Desain dan penyetaraan manfaat dasar o Penentuan tingkat iuran o Pengalihan Program (JPK, TNI/Polri dan Jamkesmas) ke BPJS Kesehatan o Infrastruktur pelayanan pendukung

JAMSOSTEK

29


Milestone Menuju BPJS Ketenagakerjaan KEUANGAN DAN AKUNTANSI I

II

III 2012

IV

I

II

III 2013

IV

I

II

III

2014

IV

I

II

KETERANGAN

2015

Keuangan dan Akuntansi 1. Penyajian bentuk laporan

2. Identifikasi aset dana jaminan sosial (DJS) dan BPJS:  Perhitungan aktuaria aset DJS dan BPJS  Pemisahan virtual aset DJS dan BPJS  Penyempurnaan aplikasi keuangan dan investasi 3. Persiapan pengalihan program JPK:  Simulasi laporan JPK terpisah  Pemisahan rekening JPK  Penyerahan aset

 Aspek kritis dalam aspek keuangan: o Perlu definisi yang jelas mengenai bentuk badan hukum publik o Penyesuaian prinsip badan hukum publik dengan standar akuntansi yang ada.

4. Penguatan aset BPJS

JAMSOSTEK


30

Milestone Menuju BPJS Ketenagakerjaan SOSIALISASI I

II

III 2012

IV

I

II

III 2013

IV

I

II

III

2014

IV

I

II 2015

KETERANGAN

Sosialisasi 1. Sosialisasi internal substansi UU SJSN/UU BPJS dan transformasi BPJS kepada karyawan 2. Sosialisasi internal substansi UU SJSN/UU BPJS kepada ujung tombak (Kakanwil, Kakacab dan AO) 3. Sosialisasi eksternal substansi UU SJSN/UU BPJS, PP/Perpres kepada Pengusaha dan TK 4. Sosialisasi eksternal substansi UU SJSN/UU BPJS kepada provider pelayanan kesehatan

 Sosialisasi kepada kalangan internal dapat dilakukan pada forum Rakorda, Konsultasi Teknis atau workshop-workshop khusus  Sosialisasi kepada kalangan eksternal dapat dilakukan melalui forum workshop/seminar ataupun media massa, baik cetak maupun audio visual

JAMSOSTEK 31


Milestone Menuju BPJS Ketenagakerjaan KESIAPAN ORGANISASI I

II

III 2012

IV

I

II

III 2013

IV

I

II

III 2014

IV

I

II

KETERANGAN

2015

Kesiapan Organisasi 1. Strategi Pengembangan Perusahaan (RJPP) 2. Pengembangan strategi dan implementasi CRM 3. Mapping SDM, IT, Org dan infrastruktur 4. Desain organisasi berorientasi pelanggan 5. Pengembangan IT dan Sistem Informasi 6. Pengembangan SDM dan Rekrutmen Karyawan 7. Pengembangan Petugas Pengawas dan SI Pengawasan Ketenagakerjaan 8. Perluasan eksponensial jaringan pelayanan 9. Audit Jamsostek dan Penetapan modal BPJS 10.RUPSLB dan pencabutan Jamsostek 11.BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan berdiri

B P J S

JAMSOSTEK


32

BPJS Ketenagakerjaan - 2015

BPJS KETENAGAKERJAAN Menuju Organisasi Pelayan Publik Terbaik di Indonesia

CUSTOMER CENTRIC ORGANIZATION

Operational Excellence [Integrated Operation Services]

HUMAN CAPITAL

33

Dekat dengan Pelanggan ORGANIZATION CAPITAL

Kepercayaan Publik

INFORMATION CAPITAL JAMSOSTEK


JAMSOSTEK


KESIAPAN PT. JAMSOSTEK (Persero) MENUJU BPJS KETENAGAKERJAAN

Recommend Documents