KEMENTERIAN
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORATJENDERALPERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER7 /PB/2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMINDAHBUKUANITRANSFER SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) DENGAN LAMPIRAN LEBIH DARI 100 (SERA TUS) REKENING PENERIMA DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-14/PB/2010 tentang Pelaksanaan Penyaluran Dana Melalui Bank Operasional I Mitra Kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan PemindahbukuanITransfer Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Lampiran Lebih dari 100 (Seratus) Rekening Penerima;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nom'or 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.06/2006 tentang Pemilihan Bank Operasional I Mitra Kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.05/2007 tentang Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil dalam Rangka Penerapan Treasury Single Account (TSA); 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-14/PB/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dana Melalui Bank Operasional I Mitra Kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; MEMUTUSKAN: Menetapkan
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMINDAHBUKUAN/TRANSFER SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) DENGAN LAMPIRAN LEBIH DARI
100 (SERATUS)
REKENING
PENERIMA.
(
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan: 1. Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat yang selanjutnya disebut Kuasa BUN Pusat adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan atau pejabat lain yang diberi kuasa. 2. Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUN di Daerah adalah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. 3. Direktorat Pengelolaan Kas Negara adalah unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan. 4. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan. 5. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 6. Bank Operasional Pusat yang selanjutnya disebut BO Pusat adalah bank operasional mitra ke~a Kuasa BUN Pusat yang merupakan bank pusat dari Bank Operasional I atau kantor cabang yang ditunjuk dan sebagai pemegang Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat. 7. Bank Operasionall yang selanjutnya disebut BO I adalah bank operasional mitra kerja Kuasa BUN di daerah yang menyalurkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pengeluaran atas beban APBN berdasarkan Surat Perintah Membayar. 8. Surat Perintah Membayar .yang selanjutnya disingkat SPM adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat Penanda Tangan SPM untuk dan atas nama Pengguna Anggaran kepada Bendahara Umum Negara atau kuasanya berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pihak dan atas beban anggaran yang ditunjuk dalam.SPP berkenaan. 9. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kepala KPPN selaku Kuasa BUN di Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. 10. Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK adalah sarana penyimpanan data yang dapat digunakan untuk memindahkan data dari suatu komputer ke komputer lainnya secara elektronik, antara lain diskette, flashdisk, atau compact disk (CD).
11. Daftar Penerima adalah dokumen yang memuat daftar nama orang atau badan yang berhak menerima pembayaran atas beban APBN sebagai satu kesatuan dengan SPM, yang dihasilkan dari Program Aplikasi SPM dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen serta disahkan oleh Pejabat Penerbit dan Penanda Tangan SPM. 12. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah instansi atau dinas/badan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang mendapat alokasi anggaran dari Daftar Isian dengan DIPA. - 2 -
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen lain yang dipersamakan (
BAB II RUANG LlNGKUP Pasal 2 Pemindahbukuan/transfer atas dana SP2D dengan lampiran lebih dari 100 (seratus) rekening penerima meliputi SP2D yang dananya dipindahbukukan/ ditransfer langsung oleh BO I dan tidak dalam rangka pembayaran gaji. BAB III PRINSIP DASAR PELAKSANAAN Pasal3 (1) Pelaksanaan pemindahbukuan/transfer SP2D dengan lampiran lebih dari 100 (seratus) rekening penerima dilakukan berdasarkan Ketetapan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2) Pelaksanaan pemindahbukuan/transfer SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tanggal yang sama dengan tanggal SP2D. (3) Ketetapan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hasil kesepakatan antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN, BO I, dan Satker terkait. (4) Ketetapan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dengan memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. 'BAB IV TATA CARA PENERBITAN KETETAPAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PELAKSANMN PEMINDAHBUKUANITRANSFER SP2D DENGAN LAMPI RAN LEBIH DARI 100 (SERATUS) REKENING PENERIMA Pasal4 (1) Satker menyampaikan informasi ke KPPN atas: a. Jumlah SPM dengan lampiran lebih dari 100 (seratus) rekening penerima yang akan diterbitkan; b. Jadwal/rencana Satker menyampaikan SPM sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. Informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah DIPA diterima oleh satker terkait, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. (2) KPPN menyampaikan laporan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas: a. Jumlah dan nama Satker yang menerbitkan/diperkirakan menerbitkan SPM dengan lampiran di atas 100 (seratus) rekening penerima; b. Informasi yang disampaikan Satker kepada KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b;
( -3-
c. Informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Satker menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. (3) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan koordinasi dengan KPPN, 80 I, dan Satker terkait untuk mendapatkan kesepakatan dalam pelaksanaan pemindahbukuan/transfer SP2D dengan lampiran lebih dari 100 (seratus) rekening penerima. (4) Atas hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan membuat ketetapan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. (5) Ketetapan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dengan mempertimbangkan: a. Jumlah SPM/SP2D dengan lampiran lebih dari 100 (seratus) rekening penerima yang akan diterbitkan satker/KPPN; b. Jumlah Daftar Penerima untuk masing-masing SPM/SP2D dengan lampiran lebih dari 100 (seratus) rekening penerima; c. Waktu yang diperlukan 80 1 dalam menyelesaikan penyaluran dana SP2D; (6) Ketetapan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat antara lain: 1. Kewajiban Satker: a. Menyampaikan jadwal/rencana penyampaian SPM dengan lampiran lebih dari 100 (seratus) rekening penerima kepada KPPN; b. Memastikan kebenaran nama dan nomor rekening dalam Daftar Penerima; c. Melakukan verifikasi atas kesamaan data antara Daftar Penerima dengan ADK SPM; d. Menyampaikan SPM sebagaimana dimaksud pada huruf a ke KPPN setelah pukul 1.3.30 waktu setempat dengan disertai ADK dalam kondisi baik; e. Dalam hal satker menyampaikan SPM sebagaimana dimaksud pada huruf a ke KPPN sebelum pukul 13.30 waktu setempat, KPPN mencatat penerimaan SPM tersebut sebagai penerimaan SPM setelah puku113.30 waktu setempat. 2. Kewajiban KPPN: a. Menyampaikan jadwal/rencana penyampaian SP2D dengan lampiran lebih dari 100 (seratus) rekening penerima kepada 80 I; b. Menerbitkan SP2D atas SPM yang disampaikan Satker sebagaimana dimaksud pada huruf a dan diberi tanggal hari kerja berikutnya; c. Menyampaikan SP2D beserta ADK kepada 80 I paling lambat pukul 08.00 waktu setempat pada tanggal yang tercantum pada SP2D.
- 4-
3. Kewajiban BO I: a. Melakukan transfer/pemindahbukuan dana SP2D kepada rekening yang berhak berdasarkan Ketetapan Kepala Kentor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan paling lambat pada akhir hari kerja yang bersangkutan; b. Memindahbukukan/mentransfer sisa dana Rekening Pengeluaran Kuasa BUN KPPN pada akhir hari kerja ke Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat paling cepat pukul 16.30 waktu setempat dan paling lambat pukuI1?30 WIB. 4. Tahapan waktu pelaksanaan penyaluran dana SP2D. BABV SANKSIDENDA Pasal5 (1) Dalam hal setelah akhir hari kerja masih terdapat saldo pada Rekening Pengeluaran Kuasa BUN KPPN terkait penyaluran SP2D dengan lampiran lebih dari 100 (seratus) rekening penerima, Kepala KPPN menetapkan sanksi denda kepada BO I sebesar 3% (tiga perseratus) perbulan, dihitung perhari termasuk hari libur dari jumlah saldo yang terlambat dilimpahkan. (2) Dalam hal terdapat keterlambatan penyaluran dana SP2D dengan lampiran lebih dari 100 (seratus) rekening penerima, Kepala KPPN menetapkan sanksi denda kepada BO I sebesar 3% (tiga perseratus) perbulan, dihitung perhari termasuk hari libur dari jumlah yang tidak/belum disalurkan. BABVI KETENTUAN PENUTUP Pasal6 Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c untuk Tahun 2011, dapat dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. Pasal? Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
2011
-5-
nerima dalam
LAMPIRAN
I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOM OR PER7 IPB/2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMINDAHBUKUANITRANSFER SURA T PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) DENGAN LAMPIRAN LEBIH DARI100 (SERATUS) REKENING PENERIMA
Nomor
Tanggal,
bulan, tahun
Lampiran Hal
Yth. Kepala KPPN di.
. .
Menindaklanjuti Peraturan Oirektur Jenderal Perbendaharaan Nomor . tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemindahbukuan/Transfer Surat Perintah Pencairan Dana (SP20) dengan Lampiran Lebih dari 100 (Seratus) Rekening Penerima dan sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Oaftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor. Tahun Anggaran Satker. . (Kode Satker. ), dengan ini kami sampaikan daftar perkiraan/rencana SPM. dengan lampiran lebih dari 100 (seratus) rekening penerima yang akan kami sampaikan kepada Saudara, sebagai berikut: Jumlah Rekening Penyampaian SPM Kegiatan/SubkegiatanJumlah SPM Rencana/T anggal satu SPM No
Oemikian kami sampaikan,
atas kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih. Kepala Kantor,
(Nama Lengkap) NIP
-6-
.
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN IPB/2011 TENT ANG PETUNJUK NOMOR PERPELAKSANAAN PEMINDAHBUKUANITRANSFER SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) DENGAN LAMPI RAN LEBIH DARI100 (SERATUS) REKENING PENERIMA
7
Nomor
Tanggal,
bulan, tahun
Lampiran Hal
Yth. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di. .
Provinsi
.
Sehubungan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor . tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemindahbukuan/Transfer Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Lampiran Lebih dari 100 (Seratus) Rekening Penerima, dengan ini kami sampaikan daftar perkiraan/rencana SPM dengan lampiran lebih dari 100 (seratus) rekening penerima yang akan disampaikan Satker mitra kerja KPPN , sebagai berikut: SPM
Jumlah SPM Satker (KodePenerima Satker) setiap Penyampaian SPM Rencana/T anggal
Demikian kami sampaikan,
Jumlah Rekening
atas kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih. Kepala Kantor,
(Nama Lengkap) NIP , .
-7-
LAMPI RAN III PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PERIPB/2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMINDAHBUKUANITRANSFER SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) DENGAN LAMPIRAN LEBIH DARI 100 (SERATUS) REKENING PENERIMA
7
Nomor
Tanggal,
bulan, tahun
Lampiran Hal
Yth.
1. Kepala KPPN 2. Kepala Satker. 3. Pimpinan BO I
. . .
di.
.
Dalam rangka pelaksanaan pemindahbukuan/transfer Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Lampiran Lebih dari 100 (Seratus) Rekening Penerima pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi. dan dengan memperhatikan: a.
Kontrak Kerja antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan BO I Nomor . tanggal. . b. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor. Tahun Anggaran Satker. (Kode Satker ); c. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-14/PB/201 0 tentang Pelaksanaan Penyaluran Dana Melalui Bank Operasional I Mitra Kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; d. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemindahbukuanffransfer Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Lampiran Lebih dari 100 (Seratus) Rekening Penerima; dengan ini kami sampaikan
hal-hal sebagai berikut:
1.
Pemindahbukuan/transfer atas dana SP2D dengan lampiran lebih dari 100 (seratus) rekening penerima, meliputi SP2D yang dananya dipindahbukukan/ditransfer langsung oleh BO I dan tidak dalam rangka pembayaran gaji. . 2. Pemindahbukuan/transfer atas dana SP2D dengan lampiran lebih dari 100 (seratus) rekening penerima dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pelaksanaan pada Satker: . 1) Menyampaikan jadwal/re!ncana pengajuan SPM dengan lampiran lebih dari 100 (seratus) rekening penerima kepada KPPN mitra kerja paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah informasi atas SPM dengan rekening penerima lebih dari 100 (seratus) yang akan diterbitkan diterima oleh Satker berkenaan; 2)
Memastikan kebenaran nama dan nomor rekening angka 1) dalam Daftar Penerima;
3)
Melakukan SPM;
verifikasi
atas kesamaan
4)
data antara
sebagaimana Daftar
Penerima
dimaksud
pada
dengan
ADK
Menyampaikan SPM dengan lampiran lebih dari 100 (seratus) rekening penerima kepada KPPN mitra kerja setelah puku113.30 waktu setempat dengan disertai ADK dalam kondisi baik; 5) Dalam hal penyampaian SPM sebagaimana dimaksud pada angka 4) dilakukan sebelum pukul 13.30 waktu setempat, maka KPPN mencatat penerimaan SPM tersebut sebagai penerimaan SPM setelah puku113.30 waktu setempat.
-8-
b.
Pelaksanaan pada KPPN: 1) Menyampaikan jadwal/rencana penerbitan (seratus) rekening penerima kepada 80 I;
SP2D dengan
2) Menerbitkan SP2D atas SPM yang disampaikan kerja berikutnya;
lampiran
lebih dari 100
oleh Satker dan diberi tanggal hari
3) Menyampaikan SP2D beserta ADK kepada 80 I paling lambat pukul 08.00 waktu setempat pada tanggal yang tercantum pad a SP2D. c.
Pelaksanaan pad a 80 I: 1) Melaksanakan pemindahbukuan/transfer dana SP2D kepada rekening yang berhak berdasarkan tahapan waktu pelaksanaan penyaluran dana SP2D sebagaimana dimaksud dalam KEputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi ini, dan paling lambat pada akhir hari kerja yang bersangkutan; 2)
Memindahbukukan/mentransfer sisa dana RPK-8UN-KPPN pad a akhir hari kerja ke RPK-8UN-P pad a pukul 16.30 waktu setempat dan paling lambat pukul 17.30 W18.
3. Tahapan waktu pelaksanaan penyaluran (seratus) rekening penerima adalah sebagai a. SP2D dengan lampiran rekening dipindahbukukan/ditransfer oleh 80 I berhak paling lambat pukul waktu b. SP2D dengan lampiran rekening dipindahbukukan/ditransfer oleh 80 I berhak paling lambat pukul waktu c. SP2D dengan lampiran rekening dipindahbukukan/ditransfer oleh 80 I berhak paling lambat pukul waktu d. dst. 4.
dana SP2D dengan lampiran lebih dari 100 berikut: penerima 101 s.d , dananya melalui 81 RTGS/SKN 81 ke rekening yang . penerima s.d , dananya melalui 81 RTGS/SKN 81 ke rekening yang . penerima s.d , dananya melalui 81 RTGS/SKN 81 ke rekening yang .
Dalam hal terdapat sanksi denda, agar dilaksanakan dengan berpedoman pad a Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER.IP8/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemindahbukuan/Transfer Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Lampiran Lebih dari 100 (Seratus) Rekening Penerima. Demikian kami sampaikan,
untuk dilaksanakan
sebagaimana
mestinya.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi .
(Nama Lengkap) NiP
-9-
.
