KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Kantor Pusat KKP Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Lantai 15. Jakarta Pusat 10110 Telp. (021) 3519070 Fax. (021) 3520346 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 70 /DJ-PSDKP/2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENANGANAN AWAK KAPAL TINDAK PIDANA PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka penanganan awak kapal tindak pidana perikanan yang efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dipandang perlu adanya petunjuk teknis penanganan awak kapal tindak pidana perikanan; b. bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan No. 285/DJPSDKP/2011 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Awak Kapal Pelaku Tindak Pidana Perikanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan sehingga perlu untuk ditinjau kembali; c. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal. Mengingat
:
1. Undang-undang
Nomor
8
Tahun
1981
tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 no 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 1
2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun
2009
Nomor
154,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 3. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Perauturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90); 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125); 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126); 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Nomor
PER.
15/MEN/2010
tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan 2
Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN
DIREKTUR
JENDERAL
PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK
TEKNIS
PENANGANAN
AWAK
KAPAL
TINDAK PIDANA PERIKANAN. BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1 Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan: 1.
Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi,
produksi,
pengolahan
sampai
dengan
pemasaran,
yang
dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan. 2.
Tindak pidana perikanan, yang selanjutnya disingkat TPP adalah setiap perbuatan
yang
diancam
hukuman
sebagai
tindak
pidana
atau
pelanggaran hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perikanan. 3.
Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam Buku Sijil.
4.
Awak Kapal Pelaku TPP adalah Awak Kapal yang diduga melakukan TPP di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
5.
Awak Kapal Tersangka adalah Awak Kapal berkewarganegaraan Indonesia dan/atau asing yang telah ditetapkan menjadi tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
6.
Awak Kapal Bukan Tersangka adalah Awak Kapal berkewarganegaraan Indonesia dan/atau asing yang tidak ditetapkan sebagai tersangka dalam TPP.
7.
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disingkat ZEEI, adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia 3
sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. 8.
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, yang selanjutnya disebut PPNS Perikanan, adalah pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan di bidang kelautan dan perikanan.
9.
Petugas Penanganan Awak Kapal, yang selanjutnya disebut Petugas, adalah pegawai yang ditunjuk Kepala Unit Kerja Pengawasan/Kepala Dinas yang membidangi kelautan dan perikanan untuk menangani, menampung, merawat dan mengamankan awak kapal TPP.
10. Rumah Penampungan Sementara adalah tempat tinggal sementara yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk menampung awak kapal yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan/atau awak kapal bukan tersangka. 11. Rumah Detensi Imigrasi, yang selanjutnya disingkat Rudenim, adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menjalankan fungsi keiimigrasian sebagai tempat penampungan sementara
bagi
orang
asing
yang
dikenai
tindakan
administratif
keimigrasian. 12. Daerah
asal
adalah
domisili
atau
tempat
tinggal
awak
kapal
berkewarganegaraan Indonesia di Indonesia. 13. Negara asal adalah negara asal awak kapal berkewarganegaraan asing. 14. Penyerahan Tahap Kedua adalah penyerahan tersangka dan barang bukti TPP kepada Penuntut Umum, setelah berkas penyidikan dinyatakan lengkap. 15. Buku Register adalah buku yang digunakan untuk mengisi data awak kapal TPP yang ditampung di rumah penampungan sementara. 16. Buku Kontrol adalah buku yang digunakan untuk mengisi kegiatan penanganan awak kapal TPP yang dilakukan oleh Petugas. 17. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
4
Bagian Kedua Maksud dan Tujuan Pasal 2 (1)
Peraturan Direktur Jenderal ini dimaksudkan untuk mewujudkan penanganan Awak Kapal Pelaku TPP yang efektif dan efisien, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Tujuan disusunnya Peraturan Direktur Jenderal ini sebagai acuan PPNS Perikanan dan Petugas dalam menangani Awak Kapal Pelaku TPP. Bagian Ketiga Prinsip-prinsip Pasal 3
Prinsip-prinsip dalam Peraturan Direktur Jenderal ini terdiri dari: a.
legalitas;
b.
transparan;
c.
proporsional;
d.
akuntabel;
e.
perlindungan HAM; dan
f.
efektif dan efisien. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 4
Ruang lingkup Peraturan Direktur Jenderal ini terdiri dari: a.
obyek penanganan Awak Kapal Pelaku TPP;
b.
prosedur penanganan Awak Kapal Pelaku TPP; dan
c.
penitipan kembali Awak Kapal Pelaku TPP;
BAB III OBYEK PENANGANAN AWAK KAPAL PELAKU TPP Pasal 5 (1)
Obyek penanganan Awak Kapal Pelaku TPP terdiri dari: a. Awak Kapal Tersangka; dan b. Awak Kapal Bukan Tersangka. 5
(2)
Penanganan Awak Kapal Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penanganannya dimulai dari sejak diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan (SPDP) sampai dengan berkas penyidikan dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum disertai penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum, atau sampai dengan diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan.
(3)
Penanganan Awak Kapal Bukan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimulai dari sejak perkara TPP ditindaklanjuti ke tahap penyidikan sampai dengan: a. Awak Kapal Bukan Tersangka dipulangkan ke daerah asal atau keluarganya bagi awak kapal yang berkewarganegaraan Indonesia; dan/atau b. Awak Kapal Bukan Tersangka diserahkan ke Kantor Imigrasi, bagi awak kapal yang berkewarganegaraan asing.
BAB IV PROSEDUR PENANGANAN AWAK KAPAL PELAKU TPP Bagian Kesatu Prosedur Penanganan Pasal 6 (1)
penanganan Awak Kapal Pelaku TPP terdiri dari: a. penitipan; b. penampungan; c. perawatan; d. pengamanan; dan e. pengeluaran.
(2)
Dalam
rangka
melakukan
penanganan
Awak
Kapal
Pelaku
TPP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS Perikanan dapat dibantu oleh Petugas. (3)
Petugas sebagaimana dimaksud ayat (2) beranggotakan 2 (dua) orang atau lebih yang terdiri dari anggota tim penyidik dan petugas penanganan awak kapal yang ditunjuk berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja/Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau Kepala Dinas yang membidangi kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota.
6
Bagian Kedua Penitipan Awak Kapal Pelaku TPP Pasal 7 Penitipan Awak Kapal Pelaku TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara: a.
PPNS Perikanan menyerahkan Berita Acara Penitipan Awak Kapal Pelaku TPP kepada Petugas;
b.
setelah
PPNS
Perikanan
menyerahkan
Berita
Acara
Penitipan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas wajib menindaklanjuti dengan cara: 1. melakukan pengecekan fisik, kondisi, dan identitas dari awak Kapal Pelaku TPP yang diterima dan disesuaikan dengan Berita Acara Penitipan Awak Kapal pelaku TPP dan Berita Acara Penerimaan dan Penelitian
Awak
Kapal/Calon
Tersangka/Tersangka/Benda
Sitaan/Barang Bukti/ Surat-surat atau Dokumen
sebagaimana
dalam
KEP.372/DJ-
Formulir
BA-1
Kepdirjen
PSDKP
Nomor
PSDKP/2011 tentang Petunjuk Teknis Penyidikan TPP dari PPNS Perikanan kepada Petugas; 2. melakukan
pemotretan/mendokumentasikan
setiap
awak
kapal
pelaku TPP; c.
penyerahan Awak Kapal Pelaku TPP dari PPNS Perikanan kepada Petugas harus diketahui oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja/Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau Kepala Dinas yang membidang kelautan dan perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota untuk ditempatkan di rumah penampungan sementara;
d.
penyerahan Awak Kapal Pelaku TPP dari PPNS Perikanan kepada Petugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c paling lambat diselesaikan dalam waktu 1 x 24 jam.
Bagian Ketiga Penampungan Awak Kapal Pelaku TPP Pasal 8 (1)
Awak Kapal Pelaku TPP yang ditempatkan di rumah penampungan sementara yaitu:
7
a. Awak Kapal Tersangka; dan b. Awak Kapal Bukan Tersangka; (2)
Awak Kapal Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: a. Awak Kapal Tersangka
berkewarganegaraan asing yang ditetapkan
sebagai tersangka yang melakukan TPP di ZEEI; b. Awak
Kapal
Tersangka
berkewarganegaraan
Indonesia
atau
berkewarganegaraan asing yang ditetapkan sebagai tersangka, tetapi karena pandangan subjektif PPNS Perikanan tidak perlu dilakukan penahanan. (3)
Awak Kapal Bukan Tersangka sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf b terdiri dari: a. Awak Kapal Bukan Tersangka berkewarganegaraan Indonesia atau berkewarganegaraan
asing
yang
sedang
dalam
tahap
proses
pemulangan; dan b. Awak Kapal Bukan Tersangka berkewarganegaraan Indonesia atau berkewarganegaraan asing yang dijadikan saksi. Pasal 9 (1)
Dalam menampung Awak Kapal Pelaku TPP, Petugas wajib melakukan: a. memisahkan antara Awak Kapal Pelaku TPP berkebangsaan asing dan berkewarganegaraan Indonesia yang ditetapkan sebagai Awak Kapal Tersangka dan Awak Kapal Bukan Tersangka; dan b. melakukan pencatatan dalam buku kontrol dan buku register.
(2)
khusus untuk Awak Kapal Pelaku TPP yang menderita suatu penyakit menular, agar ditempatkan di rumah penampungan sementara secara terpisah dari Awak Kapal Pelaku TPP lainnya. Bagian Keempat Perawatan Awak Kapal Pelaku TPP Pasal 10
(1)
Bentuk perawatan Awak Kapal Pelaku TPP, antara lain: a. melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala terhadap Awak Kapal
Pelaku
TPP
yang
ditampung
di
rumah
penampungan
sementara; dan 8
b. memberi konsumsi kepada Awak Kapal Pelaku TPP selama dalam tahap penyidikan. (2)
Tata cara perawatan Awak Kapal Pelaku TPP adalah sebagai berikut: a. apabila ditemukan Awak Kapal Pelaku TPP yang mempunyai penyakit menular atau yang membahayakan, maka Petugas wajib memisahkan dari Awak Kapal Pelaku TPP lainnya dan dirawat secara khusus; b. apabila Awak Kapal Pelaku TPP meninggal dunia, Petugas segera memberitahukan kepada: 1. PPNS Perikanan yang menangani perkara; 2. Kepala Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja/Pos Pengawasan Sumber
Daya
Kelautan
dan
Perikanan/Kepala
Dinas
yang
membidang kelautan dan perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota; 3. pihak
keluarganya/kuasa
hukum
bagi
awak
kapal
berkewarganegaraan Indonesia: dan 4. perwakilan negaranya dengan surat tembusan ke Kementerian Luar Negeri bagi awak kapal berkewarganegaraan asing, dengan melampirkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit setempat dan/atau melampirkan surat keterangan kematian dari Kepolisian setempat; Bagian Kelima Pengamanan Awak Kapal Pelaku TPP Pasal 11 Pengamanan Awak Kapal Pelaku TPP bertujuan untuk memberikan keamanan dan keselamatan Awak Kapal Pelaku TPP.
Pasal 12 (1)
Bentuk pengamanan terhadap Awak Kapal Pelaku TPP, terdiri dari: a. melakukan pengawasan selama 24 (dua puluh empat) jam dalam sehari terhadap Awak Kapal Pelaku TPP yang ditampung; b. menjaga dan mencegah agar Awak Kapal Pelaku TPP yang ditampung agar
tidak
melakukan
perbuatan
onar/meresahkan
lingkungan
masyarakat atau tidak melarikan diri.
9
(2)
Apabila Awak Kapal Pelaku TPP yang ditampung melarikan diri maka Petugas segera melaporkan kepada PPNS Perikanan.
(3)
Dalam menangani Awak Kapal Pelaku TPP yang melarikan diri, PPNS Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan hal-hal sebagai berikut: a. apabila yang melarikan diri adalah Awak Kapal Tersangka, maka PPNS Perikanan melakukan tindakan: 1. melakukan upaya pencarian secepatnya; 2. membuat laporan kepada pihak Kepolisian terdekat; 3. melaporkan
kepada
Kepala
Unit
Pelaksana
Teknis/Satuan
Kerja/Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau Kepala
Dinas
yang
membidang
kelautan
dan
perikanan
Provinsi/Kabupaten/Kota; 4. melaporkan secara tertulis
kepada Direktur Jenderal dengan
mekanisme pelaksanaan menggunakan formulir S-TPP 7, S-TPP 8, S-TPP 8a, S-TPP 8b, dan S-TPP 9 dalam Lampiran Keputusan Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.372/DJ-PSDKP/2011 tentang Petunjuk Teknis Penyidikan Tindak Pidana Perikanan; b. apabila yang melarikan diri adalah Awak Kapal Bukan Tersangka, maka PPNS Perikanan melakukan tindakan: 1. melaporkan Kerja/Pos
kepada
Kepala
Pengawasan
Unit
Sumber
Pelaksana Daya
Teknis/Satuan Kelautan
dan
Perikanan/Kepala Dinas yang membidang kelautan dan perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota; 2. menerbitkan surat pemberitahuan adanya awak kapal yang melarikan diri dan masih dalam pengawasan PPNS Perikanan kepada
kepala
Unit
Pelaksana
Teknis/Satuan
Kerja/Pos
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan/Kepala Dinas yang
membidang
kelautan
dan
perikanan
Provinsi/Kabupaten/Kota.
10
Bagian Keenam Pengeluaran Awak Kapal Pelaku TPP dari Pengawasan Petugas Pasal 13 Pengeluaran Awak Kapal Pelaku TPP dapat dilaksanakan untuk keperluan: a.
penyidikan;
b.
penyerahan tahap kedua;
c.
penyerahan ke pihak imigrasi; dan/atau
d.
pemulangan ke daerah asal Awak Kapal pelaku TPP; Pasal 14
(1)
Pengeluaran Awak Kapal Pelaku TPP untuk keperluan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, dilakukan dengan berdasarkan permintaan dari PPNS Perikanan yang menangani perkara.
(2)
Dalam hal pengeluaran Awak Kapal Pelaku TPP untuk keperluan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas wajib membuat tanda bukti dan dicatat di dalam buku kontrol. Pasal 15
Pengeluaran Awak Kapal Pelaku TPP untuk keperluan penyerahan tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b, dilakukan dengan cara Awak Kapal Tersangka dibawa dari Petugas dengan melampirkan bukti Surat Perintah Pelimpahan Tahap Kedua, Surat Penyerahan Tahap Kedua, dan Berita Acara Pelimpahan Tahap Kedua. Pasal 16 (1)
Pengeluaran Awak Kapal Pelaku TPP untuk keperluan penyerahan ke pihak Imigrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf c, dilakukan kepada: a.
Awak
Kapal
Tersangka
warga
negara
asing
yang
dilakukan
penghentian penyidikan; dan/atau b.
Awak Kapal Bukan Tersangka warga negara asing yang dikeluarkan dari pengawasan petugas untuk keperluan penyerahan ke pihak Imigrasi untuk dideportasi.
(2)
Dalam hal penyerahan Awak Kapal Pelaku TPP yang akan diserahkan ke pihak imigrasi untuk dideportasi atau karena dilakukannya penghentian penyidikan,
PPNS
Perikanan
wajib
melampirkan
Surat
Perintah
Penghentian Penyidikan; 11
(3)
Penyerahan Awak Kapal Pelaku TPP ke pihak imigrasi oleh PPNS Perikanan wajib dibuatkan berita acara serah terima dan Petugas mencatat dalam buku register. Pasal 17
(1)
Pengeluaran Awak Kapal Pelaku TPP untuk keperluan pemulangan ke daerah asal sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf d, dilakukan kepada: a.
Awak Kapal Tersangka Warga Negara Indonesia yang dilakukan penghentian penyidikan; dan/atau
b. (2)
Awak Kapal Bukan Tersangka Warga Negara Indonesia
dalam hal pemulangan ke daerah asal Awak Kapal Pelaku TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena penghentian penyidikan, PPNS Perikanan wajib menyerahkan bukti pemulangan awak kapal atau bukti perkara bahwa telah disetujui penghentian penyidikan.
(3)
Petugas wajib mencatat ke dalam buku register mengenai pelaksanaan pemulangan awak kapal ke daerah asal atau karena perkara tersebut dihentikan penyidikan oleh PPNS Perikanan, Bagian Ketujuh Pelaporan Pasal 18
(1)
Petugas
wajib
membuat
laporan
kepada
Kepala
Unit
Pelaksana
Teknis/Satuan Kerja/Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan/Kepala Dinas yang membidang kelautan dan perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota secara berkala tentang keadaan Awak Kapal Pelaku TPP yang ditampung selama dalam pengawasannya paling lama 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu. (2)
Kepala Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja/Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan/Kepala Dinas yang membidang kelautan dan
perikanan
Provinsi/Kabupaten/Kota
membuat
laporan
kepada
Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Direktur Penanganan Pelanggaran paling lama pada minggu pertama setiap bulan.
12
BAB V PENERIMAAN DAN PENITIPAN KEMBALI AWAK KAPAL PELAKU TPP Pasal 19 (1)
Awak Kapal Pelaku TPP yang dapat dititipkan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum/Hakim/Instansi Lain kepada PPNS Perikanan adalah tersangka dengan dilengkapi berita acara penerimaan penitipan Formulir BA-32 Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.372/DJ-PSDKP/2011 tentang Petunjuk Teknis Penyidikan Tindak Pidana Perikanan.
(2)
Awak Kapal Bukan Tersangka berkewarganegaraan Indonesia yang dijadikan saksi menjadi tanggung jawab bersama sesuai tahap tingkatan proses hukum.
(3)
Awak Kapal Bukan Tersangka berkewarganegaraan asing yang dijadikan saksi menjadi tanggung jawab bersama sesuai tahap tingkatan proses hukum sampai saksi tersebut diserahkan ke imigrasi untuk dideportasi.
(4)
Penerimaan dan penitipan awak kapal kepada Petugas harus dilengkapi dengan berita acara dan dicatat dalam buku register; BAB VI PENUTUP Pasal 20
Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor Kep. 285/DJ-PSDKP/2011 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Awak Kapal Pelaku Tindak Pidana Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 21 Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 24 Juli 2014 DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,
SYAHRIN ABDURRAHMAN
13
Logo Satuan Kerja
BA.AK-1 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN/PANGKALAN/STASIUN/SATKER PSDKP/ DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI/KOTA/KABUPATEN *)
BERITA ACARA PENITIPAN AWAK KAPAL TPP DARI PPNS PERIKANAN KEPADA PETUGAS AWAK KAPAL -----------Pada hari ini ……...…….. tanggal …...……… tahun ......................
jam ………………….. bertempat di
………………….. saya PPNS Perikanan pada Pangkalan / Stasiun / Satker PSDKP / Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kota/Kabupaten *) : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nama NIP Pangkat Jabatan Pada Instansi
: …………………………………….......……............................................................................. : …………………………………….......…….............................................................................… : …………………………………….......…….............................................................................… : …………………………………….......…….............................................................................… : …………………………………….......…….............................................................................…
----------Dalam rangka proses penyidikan tindak pidana perikanan perlu dilakukan pengamanan terhadap awak kapal TPP yang terdapat di KM. ...................... oleh Petugas Awak Kapal “untuk menampung dan mengamankan awak kapal TPP” yaitu : 1. Nama lengkap Umur/Tgl.lahir Jenis kelamin Kebangsaan Agama Tempat tinggal Pekerjaan Jabatan di kapal
: ............................................................................................................................................... : ............................................................................................................................................... : .............................................................................................................................................. : .............................................................................................................................................. : ............................................................................................................................................... : ............................................................................................................................................... : ....................................................................................................................................... : .....................................................................................................................................
2. Nama lengkap Umur/Tgl.lahir Jenis kelamin Kebangsaan Agama Tempat tinggal Pekerjaan Jabatan di kapal
: ............................................................................................................................................... : ............................................................................................................................................... : .............................................................................................................................................. : .............................................................................................................................................. : ............................................................................................................................................... : ............................................................................................................................................... : ....................................................................................................................................... : .....................................................................................................................................
3. Nama lengkap Umur/Tgl.lahir Jenis kelamin Kebangsaan Agama Tempat tinggal Pekerjaan Jabatan di kapal
: ............................................................................................................................................... : ............................................................................................................................................... : .............................................................................................................................................. : .............................................................................................................................................. : ............................................................................................................................................... : ............................................................................................................................................... : ....................................................................................................................................... : ....................................................................................................................................
4.
Dst……………………………………………………….…………………………………………………...….......................
---------- Serah terima penitipan ini dilakukan di .............................................................., diterima oleh : ---------------------------Nama NIP Pangkat Jabatan Pada Instansi
: …………………………………….......…….............................................................................… : …………………………………….......…….............................................................................… : …………………………………….......…….............................................................................… : …………………………………….......…….............................................................................… : …………………………………….......…….............................................................................…
----------- Demikian Berita Acara Penitipan Awak Kapal TPP Dari PPNS Perikanan Kepada Petugas Awak Kapal ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup serta ditanda tangani oleh masing-masing petugas yang melakukan serah terima pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas. ----------------------------
Yang menerima Petugas Penanganan Awak Kapal
Yang menyerahkan PPNS Perikanan
ttd
ttd/stempel
........................................... NIP.....................................
............................................ NIP......................................
DIKETAHUI : Kepala Pangkalan/Stasiun/Satker PSDKP/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kota/Kabupaten *) ttd ............................................. NIP……………………….
Saksi-saksi : 1. 2.
………………..…….. ………………………
*) coret yang tidak perlu.
Logo Satuan Kerja
BA-1 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN/PANGKALAN/STASIUN/SATKER PSDKP/ DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI/KOTA/KABUPATEN *)
“ Untuk Keadilan “ BERITA ACARA PENERIMAAN DAN PENELITIAN AWAK KAPAL/CALON TERSANGKA/TERSANGKA/ BENDA SITAAN/BARANG BUKTI/SURAT-SURAT ATAU DOKUMEN *)
------------Pada hari ini …........…….. tanggal …………….. jam ………….. bertempat di ………….. saya PPNS Perikanan pada Pangkalan / Stasiun / Satker PSDKP/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kota/Kabupaten *) bersama-sama dengan : 1. Nama NIP Pangkat Jabatan Pada Instansi
: …………………………………………………........................….…………........................…… : …………………………………………………........................….…………........................…… : …………………………………………………........................….…………........................…… : …………………………………………………........................….…………........................…… : …………………………………………………........................….…………........................……
2. Nama NIP Pangkat Jabatan Pada Instansi
: …………………………………………………........................….…………........................…… : …………………………………………………........................….…………........................…… : …………………………………………………........................….…………........................…… : …………………………………………………........................….…………........................…… : …………………………………………………........................….……….........................……...
Disaksikan oleh
:
1. Nama NIP Pangkat Jabatan Pada Instansi
: …………………………………………………........................….…………........................…… : …………………………………………………........................….…………........................…… : …………………………………………………........................….…………........................…. : …………………………………………………........................….………….....................……... : …………………………………………………........................….………….....................……...
2. Nama NIP Pangkat Jabatan Pada Instansi
: …………………………………………………........................….………….....................……... : …………………………………………………........................….………….....................……... : …………………………………………………........................….………….....................……... : …………………………………………………........................….………….....................……... : …………………………………………........................….……....……........................……...
Berdasarkan Surat Perintah Penerimaan/Penelitian Awak Kapal/Calon Tersangka/Tersangka/Benda Sitaan/Barang Bukti/ Surat-Surat atau Dokumen *) Kepala Pangkalan / Stasiun / Satker PSDKP / Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi / Kota/ Kabupaten*) Nomor : Terliti ......................... tanggal ............ telah menerima dan melakukan penelitian terhadap Awak Kapal/ Calon Tersangka/Tersangka/Benda Sitaan/Barang Bukti/Surat-Surat atau Dokumen*) dalam perkara tersangka melanggar pasal ............................. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, berupa : 1. ............................................................................................................................................................................................. 2. ............................................................................................................................................................................................. 3. ............................................................................................................................................................................................. dst. dan hasil penelitian kami, ternyata Awak Kapal/Calon Tersangka/Tersangka/Benda Sitaan/Barang Bukti/Surat-Surat atau Dokumen *) tersebut sesuai/tidak sesuai *) dengan tercantum di dalam 13 form tersebut dalam Surat Perintah Penerimaan dan Penelitian.
Kemudian Awak Kapal/Calon Tersangka/Tersangka/Benda Sitaan/Barang Bukti/Surat-Surat atau Dokumen *) tersebut diproses lebih lanjut sedangkan terhadap Benda Sitaan/Barang Bukti/Surat-Surat atau Dokumen dimasukkan/disimpan di ......................... dan disegel dengan segel Kepala Pangkalan / Stasiun / Satker PSDKP/ Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kota/Kabupaten*) dan dicatat pada Reg. Barang Bukti Nomor : ...................................................................................... ------ Demikian Berita Acara Penerimaan dan Penelitian terhadap Awak Kapal/Calon Tersangka/Tersangka/Benda Sitaan/ Barang Bukti/Surat-Surat atau Dokumen *) dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- YANG MENERIMA DAN MENELITI ---------------------------------------------
Saksi – Saksi
PPNS Perikanan :
1.
1. ttd
ttd ............................................
........................................... NIP. ....................................
2.
2. ttd
........................................... *) coret yang tidak perlu.
ttd ........................................... NIP. ....................................
S.TPP-7 Logo Satuan Kerja
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN/PANGKALAN/STASIUN/SATKER PSDKP/ DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI/KOTA/KABUPATEN *)
“ Untuk Keadilan “
Nomor Sifat Lampiran Perihal
: : : :
.............................................................. .............................................................. .............................................................. Permohonan Bantuan Pemanggilan Warga Negara Asing .........................
...........................tanggal.......................
KEPADA YTH : KONSULAT JENDERAL NEGARA .............................................................. Di ........................................
Berdasarkan pasal 112 KUHAP jo pasal 73A huruf l dan pasal 73 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan serta Surat Perintah Penyidikan Kepala Pangkalan / Stasiun / Satker PSDKP/ Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kota/Kabupaten*), Nomor : Print......................... tanggal …............... dan Surat Panggilan yang telah dikirimkan secara patut kepada saksi/tersangka*) akan tetapi tidak pernah hadir baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka dan/atau tersangka dalam perkaranya telah diterbitkan Surat Pemberitahuan hasil penyidikan perkara tindak pidana perikanan warga negara asing a.n. tersangka ....................... dinyatakan sudah lengkap (P - 21) dari Jaksa Penuntut Umum dengan Nomor :................................ tanggal............... yang akan dilaksanakannya Penyerahan Tahap II (Penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum) /persidangan In Absentia**) pada hari ................. tanggal ................. bersama ini dengan hormat kami mohon bantuannya untuk dapat memanggil saksi/tersangka*) Warga Negara : ...................... yang telah melarikan diri dari Tahanan/Pengawasan PPNS Perikanan*)
di Pangkalan/Stasiun/Satker PSDKP/Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi/Kota/ Kabupaten*) pada hari ................ jam..............bulan................ tahun .............. sesuai pemberitahuan daftar pencarian orang yang telah ditayangkan melalui media massa/media elektronik*) pada hari ..................tanggal ............... dengan identitas saksi/tersangka*) sebagai berikut : Nama lengkap Tempat lahir Umur / tgl lahir Jenis kelamin Kebangsaan Tempat tinggal Agama Pekerjaan Pendidikan Ciri- ciri
: ......................................................................................................................................................... : ......................................................................................................................................................... : ......................................................................................................................................................... : ......................................................................................................................................................... : ......................................................................................................................................................... : ......................................................................................................................................................... : ......................................................................................................................................................... : ......................................................................................................................................................... : .........................................................................................................................................................
a. b. c. d.
: ......................................................................................................................................................... : ......................................................................................................................................................... : ......................................................................................................................................................... : .........................................................................................................................................................
Tinggi badan Warna kulit Bentuk muka Ciri khusus lainnya
Selanjutnya kami mengharapkan perkembangan pemanggilan dapat terlaksana tepat waktu. Kepala Pangkalan/ Stasiun/ Satker PSDKP/ Dinas Kelautan dan Perikanan Prov/Kota/Kabupaten *) ttd/stempel …………..…..………..………… NIP. ………….…...……….……
TEMBUSAN: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri RI. Dirjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM RI. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Direktur Jenderal PSDKP. Direktur Penuntutan pada Jampidsus. Direktur Penanganan Pelanggaran. Pimpinan Instansi Penyidik secara berjenjang. A r s i p.
*) coret yang tidak perlu. **) tentukan mana yang digunakan.
Catatan : dan/atau dimaksud di atas agar PPNS Perikanan memilih salah satu yang mana digunakan dalam permintaan bantuan pemanggilan warga negara asing tersebut.
S.TPP-8
Logo Satuan Kerja
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN/PANGKALAN/STASIUN/SATKER PSDKP/ DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI/KOTA/KABUPATEN *)
“ Untuk Keadilan “ Nomor Sifat Lampiran Perihal
: ............................................... : ............................................... : ............................................... : Bantuan Pencarian Orang/ Penangkapan Tersangka.
................................. tanggal ........................................
KEPADA YTH : PANGLIMA ARMABAR/ARMATIM TNI AL/ KOMANDAN LANTAMAL/LANAL TNI AL…….../ KEPALA KEPOLISIAN *)........................................... Di ...................................................................
Berdasarkan pasal 112 KUHAP jo pasal 73A huruf b dan c dan pasal 73 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Pangkalan/Stasiun/Satker PSDKP/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kota/ Kabupaten*), Nomor : Print ...................... tanggal …................. a.n. tersangka ..................... Dengan ini diminta bantuannya untuk menangkap tersangka dalam perkara tindak pidana perikanan, yang foto dan identitasnya sebagai berikut :
Foto Tampak Depan Ukuran 4 x 6
Foto Tampak Samping Kanan Ukuran 4 x 6
Foto Tampak Samping Kiri Ukuran 4 x 6
Nama lengkap Tempat lahir Umur / tgl lahir Jenis kelamin Kebangsaan Tempat tinggal Agama Pekerjaan Pendidikan Ciri- ciri
: ................................................................................................................................................................ : ................................................................................................................................................................ : ................................................................................................................................................................ : ................................................................................................................................................................ : ................................................................................................................................................................ : ................................................................................................................................................................ : ................................................................................................................................................................ : ................................................................................................................................................................ : ................................................................................................................................................................
a. b. c. d.
: ................................................................................................................................................................ : ................................................................................................................................................................ : ................................................................................................................................................................ : ................................................................................................................................................................
Tinggi badan Warna kulit Bentuk muka Ciri khusus lainnya
Yang diduga keras berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah melakukan tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal ....................................... Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.
Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan : a. Laporan Terjadinya Tindak Pidana Perikanan dari penyidik, Nomor : LT2P2 ............... tanggal ................. dan/atau Laporan Kejadian dari dari Kapal Pengawas (Form.01) dan/atau Laporan Kejadian dari Kapal Patroli Polri/Instansi lain Nomor :.............................................................................................. tanggal ............................................................................ b. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print. ........................................ tanggal ............................................................................. c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : ……......…. tanggal ............................................................................. d. Daftar Pencarian Orang, Nomor : DPO …………………….....…... tanggal …….......................…...……………..…..….…. Hasil pencarian dan penangkapan yang dilakukan, kiranya dapat segera di sampaikan kepada :.................................................... Demikian kiranya maklum dan atas bantuannya diucapkan terima kasih.
Kepala Pangkalan/ Stasiun/ Satker PSDKP/ Dinas Kelautan dan Perikanan Prov/Kota/Kabupaten *) ttd/stempel …………..…..……………… NIP. ………….……...………
TEMBUSAN : 1. Kepala Imigrasi .............................................. 2. Pimpinan Instansi Penyidik secara berjenjang. 3. Kepala Kelurahan berdomisili tersangka. 4. Keluarga Tersangka/Penasehat Hukum/Advokat. 5. A r s i p . *) coret yang tidak perlu.
Logo Satuan Kerja
S.TPP-8a KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN/PANGKALAN/STASIUN/SATKER PSDKP/ DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI/KOTA/KABUPATEN *)
“ Untuk Keadilan “ DAFTAR PENCARIAN ORANG Nomor : DPO. ..................................... KEPALA PANGKALAN/ STASIUN/ SATKER PSDKP/ DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI/KOTA/KABUPATEN *) Foto Tampak Depan Ukuran 4 x 6
Foto Tampak Samping Kanan Ukuran 4 x 6
Untuk : ditangkap dan diserahkan KEPADA : Kepala Pangkalan/ Stasiun/ Satker PSDKP/ Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/ Kota/Kabupaten *) atau PPNS Perikanan
Di .................................... KETERANGAN
Foto Tampak Samping Kiri Ukuran 4 x 6
Permintaan untuk membantu pelaksanaan tindakan hukum berupa Bantuan Pencarian Orang/Penangkapan tersangka...... Nomor : ……………..……………………….……...…….. Tanggal : …………………………………….…….....……..
1. Nama lengkap
1………………………………………………..........….….
2. Tempat Lahir
2………………………………………………..........….….
3. Umur/Tgl. lahir
3………………………………………………..........….….
4. Jenis Kelamin
4………………………………………………..........….….
5. Kebangsaan
5………………………………………………..........….….
6. Tempat tinggal
6………………………………………………..........….….
7. Agama
7………………………………………………..........….….
8. Pekerjaan
8………………………………………………..........….….
9. Pendidikan
9………………………………………………..........….….
10. Sudah Pernah Dihukum (Sebutkan Dimana dan Lamanya Dihukum) 11. Lain-Lain Keterangan Yang Penting (Passport, KTP, SIM) 12. Rumus Dactiloscopy (Dapat Juga Disebutkan No. Reg Dactiloscopy Huruf dan angka yang telah Melakukan Kejahatan) 13. Ciri- ciri lainnya : a. b. c. d.
Tinggi badan Warna kulit Bentuk muka Ciri khusus lainnya
14. Melanggar 15. No. Reg. Kejahatan/Pelanggaran 16. Lain-lain
10………………………………………………..........….... 11………………………………………………..........….... 12……………………………………………….…….........
13. sebagai berikut : - …………………………………..…….….…........ - …………………………………..…….….…........ - …………………………………..…….….…........ - …………………………………..…….….…........ 14. ........…………………………………….………..….…
15. ........…………………………………….………..….… 16. ........…………………………………….………..….… ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------……………tanggal…………… PPNS Perikanan ttd/stempel ……………….….…………… NIP. …………..………………. *) coret yang tidak perlu
S.TPP-8b Logo Satuan Kerja
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN/PANGKALAN/STASIUN/SATKER PSDKP/ DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI/KOTA/KABUPATEN *)
”Untuk Keadilan “
Pengumuman Pencarian Orang Melalui Media Massa Surat Kabar Internasional MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES REPUBLIC OF INDONESIA Based On : 1. The letter of instruction of investigation Nomor :…....../PPNS-…..…./…….. on (......date......) concerning investigation Vessel/KM. .......................................................................................... 2. (………………………………………………..….isi dengan dokumen lain yang mendukung) Accordance with the above letters hereby we have been doing call to : Full Name : …………………………………………………………………..….… Place of Birth : …………………………………………………………………...…… Age/Date of Birth : ……………………………………………………………………...… Sex : …………………………………………………………….….….....… Nationality : ……………………………………………………………….……...... Address : ……………………………………………………………..……..…... Religion : ……………………………………………………………………....… Occupation : ……………………………………………………………..……..…... That till this time is not known by his existence both in the country and overseas to immediately appear before the civil government fisheries investigator in PSDKP office ................................... at Street/ Jl. ……………..... Sub-District/Kecamatan.........................in Province of ..................... in order to follow the process of the law on the case………………. Vessel/KM. ………...…….. Place Issued Date
: .............................. : ..............................
Head office as Investigator Head Office of Pangkalan/ Stasiun/ Satker PSDKP/ Office of Marine and Fisheries Prov/Kota/Kabupaten *) signature and stamp …………..…..……….………… NIP. ………….……….………..
S.TPP-9
Logo Satuan Kerja
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN/PANGKALAN/STASIUN/SATKER PSDKP/ DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI/KOTA/KABUPATEN *)
“ Untuk Keadilan “ Nomor Sifat Lampiran Perihal
: ..................................... : ..................................... : ..................................... : Bantuan Penayangan Buronan.
.......................tanggal ......................
KEPADA YTH : DIREKTUR JENDERAL PSDKP Di JAKARTA
Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Pangkalan / Stasiun / Satker PSDKP/ Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kota/Kabupaten*), Nomor : Print ........................ tanggal …........... bersama ini kami minta kesediaan Pimpinan/Direktur Jenderal PSDKP untuk membantu menayangkan Foto dan Identitas a.n. tersangka ...................... yang melarikan diri sejak tanggal ................ dengan data-data sebagai berikut : 1.
Nama lengkap Tempat lahir Umur/tanggal lahir Jenis Kelamin Kebangsaan Alamat yang pernah ditempati*) Agama Pekerjaan Pendidikan 2. Ciri-ciri : a. Tinggi badan b. Warna kulit c. Bentuk muka d. Ciri khusus lainnya
: : : : : : : : :
................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ...................................................................................................
: ................................................................................................... : ................................................................................................... : ................................................................................................... : ...................................................................................................
3. Modus operandi : (lengkap dengan pasal-pasal yang dilanggar) ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... 1. Akibat yang ditimbulkan ............................................................................................................................. 2. Pas foto ukuran (4x6) tampak depan, tamping samping kanan dan kiri masing-masing 4 lembar. Penayangan foto buronan an. tersangka ........................... tersebut kiranya Bapak dapat menayangkannya melalui media cetak Nasional/Internasional serta media televisi pusat di Jakarta baik TVRI maupun televisi swasta. Atas bantuan Bapak kami ucapkan terima kasih.
Kepala Pangkalan/ Stasiun/ Satker PSDKP/ Dinas Kelautan dan Perikanan Prov/Kota/Kabupaten *) ttd …………..…..………..……………. NIP. ………….…………………..…
Logo Satuan Kerja
TB AK-1a KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN/PANGKALAN/STASIUN/SATKER PSDKP/ DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI/KOTA/KABUPATEN *)
TANDA BUKTI PENGELUARAN AWAK KAPAL TPP -----------Pada hari ini ……...…….. tanggal …...……… tahun ......................
jam ………………….. bertempat di
………………….. saya Petugas Penanganan Awak Kapal pada Pangkalan / Stasiun / Satker PSDKP/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/ Kabupaten/Kota *) : ------------------------------------------------------------------------------------------------------Nama NIP Pangkat Jabatan Pada Instansi
: …………………………………….......…….............................................................................…… : …………………………………….......…….............................................................................…… : …………………………………….......…….............................................................................…… : …………………………………….......…….............................................................................…… : …………………………………….......…….............................................................................……
----------Telah mengeluarkan awak kapal tindak pidana perikanan di ruang penampungan sementara dalam keadaan baik dan sehat, yaitu:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a. ………………………….. b. ………………………….. c. …………………………. Selanjutnya menyerahkan kepada: Nama : …………………………………….......…….............................................................................…… NIP : …………………………………….......…….............................................................................…… Pangkat : …………………………………….......…….............................................................................…… Jabatan : …………………………………….......…….............................................................................…… Pada Instansi : …………………………………….......…….............................................................................…… untuk keperluan ................................................................................................................................................................................. ------------ Demikian Tanda Bukti Pengeluaran Awak Kapal Tindak Pidana Perikanan ini dibuat dengan sebenarnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Yang menerima PPNS Perikanan
Yang menyerahkan Petugas Penanganan Awak Kapal
ttd
ttd
........................................... NIP.....................................
............................................ NIP......................................
*) coret yang tidak perlu.
Logo Satuan Kerja
TB AK-1b KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN/PANGKALAN/STASIUN/SATKER PSDKP/ DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI/KOTA/KABUPATEN *)
TANDA BUKTI PENGEMBALIAN AWAK KAPAL TPP -----------Pada hari ini ……...…….. tanggal …...……… tahun ......................
jam ………………….. bertempat di
………………….. saya Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tindak Pidana Perikanan pada Pangkalan / Stasiun / Satker PSDKP/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/ Kabupaten/Kota *) : --------------------------------------------------------------------Nama NIP Pangkat Jabatan Pada Instansi
: …………………………………….......…….............................................................................…… : …………………………………….......…….............................................................................…… : …………………………………….......…….............................................................................…… : …………………………………….......…….............................................................................…… : …………………………………….......…….............................................................................……
----------Telah mengembalikan awak kapal tindak pidana perikanan dalam keadaan baik, yaitu:-------------------------------------a. ………………………….. b. ………………………….. c. …………………………. Sebagaimana telah dipergunakan untuk keperluan .......................................................................................................................... Kepada Petugas Penanganan Awak Kapla TPP: Nama : …………………………………….......…….............................................................................…… NIP : …………………………………….......…….............................................................................…… Pangkat : …………………………………….......…….............................................................................…… Jabatan : …………………………………….......…….............................................................................…… Pada Instansi : …………………………………….......…….............................................................................……
------------ Demikian Tanda Bukti Pengembalian Awak Kapal Tindak Pidana Perikanan ini dibuat dengan sebenarnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Yang menerima Petugas Penanganan Awak Kapal
Yang menyerahkan PPNS Perikanan
ttd
ttd
........................................... NIP.....................................
............................................ NIP......................................
*) coret yang tidak perlu.
BA.AK-2 Logo Satuan Kerja
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN/PANGKALAN/STASIUN/SATKER PSDKP/ DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI/KOTA/KABUPATEN *)
“ Untuk Keadilan “ BERITA ACARA PENERIMAAN PENITIPAN AWAK KAPAL TINDAK PIDANA PERIKANAN DARI JPU/HAKIM/INSTANSI LAIN **) ------------Pada hari ini …………………….. tanggal …………….. jam ………..………….. bertempat di …………....……….. saya PPNS Perikanan pada Pangkalan/Stasiun/Satker PSDKP/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kota/Kabupaten *) bersama-sama dengan : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Nama NIP Pangkat Jabatan Pada Instansi
: ……………………..............…………………………….................................................…… : ……………………..............…………………………….................................................…… : ……………………..............…………………………….................................................…… : ……………………..............…………………………….................................................…… : ……………………..............…………………………….................................................……
2. Nama NIP Pangkat Jabatan Pada Instansi
: ……………………..............…………………………….................................................…… : ……………………..............…………………………….................................................…… : ……………………..............…………………………….................................................…… : ……………………..............…………………………….................................................…… : ……………………..............…………………………….................................................……
Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Pangkalan / Stasiun / Satker PSDKP/ Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kota/Kabupaten*), Nomor : Tug. .......................................................... tanggal ……………............………….….......... Telah Menerima Penitipan Awak Kapal Tersangka / Bukan Tersangka *) dari JPU/HAKIM/INSTANSI LAIN **) dalam perkara an.tersangka/terdakwa/terpidana/pemilik lain *) …………..... melanggar pasal ……..………., yaitu : a. ...................................................................................................................................................................................................... b. ...................................................................................................................................................................................................... c. ...................................................................................................................................................................................................... Setelah dilakukan penelitian terhadap Awak Kapal Tersangka / bukan tersangka *) yang dititipkan, ternyata awak kapal tersebut sesuai/tidak sesuai *) dengan yang tercantum didalam daftar awak kapal yang dititipkan dengan keadaan kondisi ..........………………………....… dan dititipkan di …................................ dan dicatatkan pada Register Penerimaan Penitipan awak kapal Nomor :................................ an. terdakwa/terpidana/pemilik lain .................................... ------------------- PERNYATAAN PENERIMA AWAK KAPAL TERSANGKA/BUKAN TERSANGKA *) --------------------1. Penerima Awak Kapal Tersangka / bukan tersangka *) “bertanggungjawab terbatas” sesuai kemampuan dari yang menerima penitipan. 2. Penerima Awak Kapal Tersangka / bukan tersangka *) bertanggungjawab menjaga dan merawat sesuai kemampuan dari yang menerima penitipan. 3. Penerima Awak Kapal Tersangka / bukan tersangka *) “wajib“ memberitahu JPU/HAKIM/INSTANSI LAIN **) yang menitipkan Awak Kapal Tersangka / bukan tersangka *) secara berkala keadaan/kondisi Awak Kapal Tersangka / bukan tersangka *). 4. Apabila Awak Kapal Tersangka / bukan tersangka *) diambilalih tanggungjawabnya oleh JPU/HAKIM/INSTANSI LAIN **) sebagai pihak yang menitipkan Awak Kapal Tersangka / bukan tersangka *) atau berpindahtangannya Awak Kapal Tersangka / bukan tersangka *) kepada pihak ketiga maka pihak yang menitipkan Awak Kapal Tersangka / bukan
tersangka *) “wajib“ memberitahukan secara tertulis 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pengambilalihan tanggungjawab atau berpindahtangannya kepada pihak ketiga atas Awak Kapal Tersangka / bukan tersangka *) tersebut. 5. Apabila butir 4 tersebut tidak dipatuhi maka pihak penerima Awak Kapal Tersangka / bukan tersangka *) berhak menahan/menyandera Awak Kapal Tersangka / bukan tersangka *) titipan dan dapat menuntut/melaporkan yang mengambil/menyuruh/mengalihkan terhadap Awak Kapal Tersangka / bukan tersangka *) titipan tersebut kepada pihak berwajib sebagai perbuatan pidana dan perdata. 6. Penerima Awak Kapal Tersangka / bukan tersangka *) tidak dapat dituntut secara hukum baik secara pidana ataupun secara perdata akibat Awak Kapal Tersangka / bukan tersangka *) yang mengalami sakit/kematian atas awak kapal yang dititipkan akibat diluar kemampuan yang menerima Awak Kapal Tersangka / bukan tersangka *) titipan. Disaksikan oleh : 1.
Nama Pekerjaan Alamat
: ................................................................................................................................. : ................................................................................................................................. : .................................................................................................................................
2.
Nama Pekerjaan Alamat
: ................................................................................................................................. : ................................................................................................................................. : .................................................................................................................................
------Demikianlah Berita Acara Penerimaan Penitipan Awak Kapal dari JPU/HAKIM/INSTANSI LAIN **) ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, dan ditutup dan ditanda tangani oleh masing-masing petugas yang melakukan penitipan dan menerima penitipan sebagaimana tercantum pada hari dan tanggal tersebut diatas. ------------------------------------
Yang Menerima Titipan
Yang Menitipkan
PPNS pada Pangkalan/Stasiun/Satker PSDKP/ Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kota/Kabupaten*),
JPU/HAKIM/INSTANSI LAIN **)
ttd
ttd
............................................... NIP. ......................................
.................................................. NIP. .......................................... Saksi-saksi : 1. ..................................... 2. .....................................
*) coret yang tidak perlu. **) tentukan dari instansi mana yang menitipkan awak kapal tersangka/bukan tersangka.
Logo Satuan Kerja
TPP-35 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN/PANGKALAN/STASIUN/SATKER PSDKP/ DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI/KOTA/KABUPATEN *)
“ Untuk Keadilan “ SURAT PERINTAH PENYERAHAN BERKAS PERKARA/TANGGUNGJAWAB TERSANGKA DAN BARANG BUKTINYA Nomor : Rah.Tsk.BB. .............................................. KEPALA PANGKALAN/STASIUN/SATKER PSDKP/ DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI/KOTA/KABUPATEN *) Dasar
:
1. Pasal 8 (3) huruf b jo pasal 284 ayat (2) KUHAP. 2. Pasal 73A jo pasal 73B ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. 3. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2010. 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 15/MEN/2010 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 5. Surat Perintah Penyidikan Kepala Pangkalan / Stasiun / Satker PSDKP/ Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kota/Kabupaten*) Nomor : Print.............................................tanggal ……................................. 6. Pemberitahuan hasil penyidikan perkara tindak pidana perikanan a.n. tersangka .............. sudah lengkap (P - 21) dari JPU Nomor : ..................................................... tanggal .........................................................
Membaca
:
1. Berkas Perkara Register Penyidikan Nomor : ................................. atas nama tersangka : Nama lengkap Tempat lahir Umur / Tanggal lahir Jenis Kelamin Kebangsaan Tempat tinggal Agama Pekerjaan Pendidikan
: ................................................................................................................... : ................................................................................................................... : ................................................................................................................... : ................................................................................................................... : ................................................................................................................... : ................................................................................................................... : ................................................................................................................... : ................................................................................................................... : ...................................................................................................................
2. Yang disangka melakukan tindak pidana melanggar pasal .................... Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. 3. Bahwa dari hasil penyidikan tersebut di atas segera dilimpahkan ke Penuntutan. MEMERINTAHKAN Kepada
: PPNS Perikanan Nama NIP Pangkat Jabatan Pada Instansi
: : ................................................................................................................... : ................................................................................................................... : ................................................................................................................... : ................................................................................................................... : ...................................................................................................................
Untuk
: 1. Menyerahkan berkas perkara/tanggung jawab tersangka dan barang bukti a.n. tersangka ........................... kepada JPU di Kejati/Kejari *) ...................................................................................................................... 2. Agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab serta membuat Berita Acara Penyerahan Berkas Perkara.
Kepada
: Ybs. Untuk dilaksanakan.
Dikeluarkan di : .............................. Pada tanggal : ............................... Kepala Pangkalan/ Stasiun/ Satker PSDKP/ Dinas Kelautan dan Perikanan Prov/Kota/Kabupaten *)
ttd/stempel ………..…..………..……………… NIP. ………….……………………
TEMBUSAN : 1. Direktur Jenderal PSDKP. 2. Direktur Penanganan Pelanggaran 3. Kepala Kejaksaan Tinggi/Negeri .................. 4. Tersangka/Penasehat Hukum/Advokat. 5. Pimpinan Instansi Penyidik secara berjenjang. 6. Arsip. *) coret yang tidak perlu.
S.TPP-31 Logo Satuan Kerja
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN/PANGKALAN/STASIUN/SATKER PSDKP/ DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI/KOTA/KABUPATEN *)
“ Untuk Keadilan “
Nomor Sifat Lampiran Perihal
: : : :
....................................... ....................................... ....................................... Penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap-II).
.....................tanggal .....................
KEPADA YTH : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI/ NEGERI*) ....................................... Di ...........................................
Sehubungan dengan berkas perkara Nomor : ……….....…… tanggal …….....……… a.n.tersangka ……………. disangka melanggar pasal ……….....… Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, yang telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Tinggi/Negeri*) ………..…. Nomor ……...…..….. tanggal …...........…….. sesuai dengan pasal 8 ayat (3) huruf b KUHAP, bersama ini kami serahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum untuk ditindaklanjuti ke penuntutan. Demikian untuk dimaklumi atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Kepala Pangkalan/ Stasiun/ Satker PSDKP/ Dinas Kelautan dan Perikanan Prov/Kota/Kabupaten *) ttd/stempel …………..…..………..…………… NIP. ………….…………….………
TEMBUSAN : 1. Direktur Jenderal PSDKP. 2. Direktur Penanganan Pelanggaran. 3. Pimpinan Instansi Penyidik secara berjenjang. 4. A r s i p. *) coret yang tidak perlu
Logo Satuan Kerja
BA-36 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN/PANGKALAN/STASIUN/SATKER PSDKP/ DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI/KOTA/KABUPATEN *)
“ Untuk Keadilan “ BERITA ACARA PENYERAHAN BERKAS PERKARA DAN BERALIHNYA TANGGUNGJAWAB TERHADAP TERSANGKA DAN BARANG BUKTI ------------Pada hari ini ……...…….. tanggal …....……… tahun ...................... ………………..
saya
PPNS
Perikanan
pada
Pangkalan/Stasiun/Satker
jam ………………….. bertempat di
PSDKP/Dinas
Kelautan
dan
Perikanan
Provinsi/Kota/Kabupaten*) : Nama NIP Pangkat Jabatan Pada Instansi
: ………..........…………………………….......................….................................................…… : ………..........…………………………….......................….................................................…… : ………..........…………………………….......................….................................................…… : ………..........…………………………….......................….................................................…… : ………..........…………………………….......................….................................................……
Berdasarkan pemberitahuan hasil penyidikan perkara tindak pidana perikanan a.n. tersangka ............................. dinyatakan sudah lengkap (P-21) dari Penuntut Umum Nomor : ........................................................................ tanggal ................................. Sesuai pasal 8 (3) huruf b jo pasal 284 ayat (2) KUHAP, selanjutnya PPNS Perikanan melakukan penyerahan berkas perkara dan beralihnya tanggungjawab terhadap tersangka dan barang bukti (pelimpahan tahap II) yang diterima oleh
JPU di
Kejati/Kejari*) yaitu : Nama NIP/NRP Pangkat Jabatan Pada Instansi
: ………..........…………………………….......................….................................................…… : ………..........…………………………….......................….................................................…… : ………..........…………………………….......................….................................................…… : ………..........…………………………….......................….................................................…… : ………..........…………………………….......................….................................................……
Penyerahan berkas perkara, tersangka dan barang bukti diserahkan dalam keadaan lengkap dan baik berupa : 1.
Berkas perkara Nomor Register : …………….tanggal………………...melanggar pasal ......................... UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.
2.
Barang Bukti berupa : a. ......................................................................................................................................................................................... b. ......................................................................................................................................................................................... c. ......................................................................................................................................................................................... dst. Atau barang-barang bukti tersebut seperti terlampir dalam Berkas Perkara Nomor :...................... tanggal......................
3. Atas nama tersangka : Nama lengkap Tempat lahir Umur/tanggal lahir Jenis kelamin Kebangsaan Tempat tinggal Agama Pekerjaan Pendidikan
: ………..........…………………………….......................….................................................…… : ………..........…………………………….......................….................................................…… : ………..........…………………………….......................….................................................…… : ………..........…………………………….......................….................................................…… : ………..........…………………………….......................….................................................…… : ………..........…………………………….......................….................................................…… : ………..........…………………………….......................….................................................…… : ………..........…………………………….......................….................................................…… : ………..........…………………………….......................….................................................……
Penyerahan berkas perkara, tersangka dan barang bukti ini disaksikan oleh : 1. Nama NIP Pangkat Jabatan
: ………..........…………………………….......................….................................................…… : ………..........…………………………….......................….................................................…… : ………..........…………………………….......................….................................................…… : ………..........…………………………….......................….................................................……
2. Nama NIP Pangkat Jabatan
: ………..........…………………………….......................….................................................…… : ………..........…………………………….......................….................................................…… : ………..........…………………………….......................….................................................…… : ………..........…………………………….......................….................................................……
------------Demikian Berita Acara Penyerahan Berkas Perkara/Tanggungjawab Tersangka dan Barang Bukti ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, ditutup serta ditandatangani oleh masing-masing petugas yang melakukan serah terima pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas. ---------------------------------------------------------------------------------
Yang Menerima Jaksa Penuntut Umum ttd/stempel ....................................................... Pangkat ............... NIP..................
Yang Menyerahkan PPNS Perikanan ttd ...................................... NIP. ..............................
Saksi-saksi : 1.
2. ttd
.................................. NIP. .........................
*) coret yang tidak perlu.
ttd
[
...................................... NIP. .............................
Pasal yang Dilanggar No. Register Perkara Tahap Penyidikan Awak Kapal yang Menjadi Tersangka
Nama Kapal Tempat Awak Kapal Bekerja
5 4
Asal Bendera Kapal
6
[[
Nomor Lambung Kapal
No. & Tgl. LT2P2 / LK
2
3
[
Identitas Lengkap Awak Kapal WNA / WNI
No. Urut
........................................... NIP....................................
ttd/stempel
................tanggal ................
Kepala Pangkalan/Stasiun/Satker PSDKP/ Dinas Kelautan dan Perikanan Prov/Kota/ Kabupaten *)
15 14 13 12 11 10 9
Awak Kapal yang Dideportasi Seketika (Tanggal)
8
Awak Kapal WNI yang diambil alih tanggung jawabnya oleh Pemerintah Daerah asal awak kapal (Tanggal) Awak Kapal yang dipindahkan ke Detensi Imigrasi (Tanggal) Awak Kapal yang dimasukkan ke Detensi (Tanggal)
7
Awak Kapal WNA / WNI yang melarikan diri dari Pengawasan Penyidik atau DPO (Tanggal)
1
REGISTER AWAK KAPAL WNA / WNI YANG DIPROSES / TIDAK DIPROSES HUKUM DAN DIDEPORTASI
R.TPP-13 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN/PANGKALAN/STASIUN/SATKER PSDKP/ DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI/KOTA/KABUPATEN *) Logo Satuan Kerja
Keterangan
K.AK-1 BUKU KONTROL AWAK KAPAL TINDAK PIDANA PERIKANAN
2d
3
Meninggal
Jabatan Diatas Kapal (Tersangka / Bukan Tersangka
2c
Sakit
Kewarganegaraan
2b
Keterangan
Sehat
Umur
2a
Tanggal Masuk Kembali
Nama
1b
Tanggal Pengeluaran
Register Perkara
1a
Tanggal Masuk
Keadaan Awak Kapal TPP
Keprluan
Pengeluaran Awak Kapal TPP
Awak Kapal TPP
Urut
No.
4a
4b
4c
5a
5b
5c
6
1
DIKETAHUI : Kepala Pangkalan/Stasiun/Satker PSDKP/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kota/Kabupaten *) ttd
Petugas Penanganan Awak Kapal TPP
1.
............................................ NIP.....................................
2.
............................................ NIP.....................................
............................................. NIP……………………….
