Katalog BPS : BADAN PUSAT STATISTIK KOTA MAKASSAR

Katalog BPS : 4103.7371

BADAN PUSAT STATISTIK KOTA MAKASSAR

KATA PENGANTAR

BADAN PUSAT STATISTIK KOTA MAKASSAR Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar 2015 disusun sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan konsumen data yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat di Kota Makassar. Selain itu, juga diharapkan sebagai bahan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan khususnya di bidang sosial.

o. id

Publikasi ini memuat berbagai indikator antara lain, Indikator Kependudukan, Fertilitas dan Keluarga Berencana, Pendidikan, Kesehatan, dan Perumahan. Indikator-indikator tersebut, secara umum dapat menggambarkan tingkat Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar.

ht

tp

:// m ak

as

sa

rk

ot

a .b

ps .g

Disadari bahwa publikasi ini belum sepenuhnya memuaskan semua konsumen data. Saran yang konstruktif tetap diharapkan guna penyempurnaan publikasi berikutnya. Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung sehingga publikasi ini dapat diterbitkan. Semoga publikasi ini bermanfaat.

Makassar, September 2015 BADAN PUSAT STATISTIK KOTA MAKASSAR Kepala,

H. ABD. HARIS, SE. NIP. 196612311993011001

DAFTAR ISI

Halaman SAMBUTAN WALIKOTA MAKASSAR KATA PENGANTAR BPS DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GRAFIK

i ii iii v viii

a .b

ps .g

o. id

1. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang 1.2. Tujuan 1.3. Ruang lingkup 1.4. Konsep dan Defenisi 1.5. Sumber Data 1.6. Sistematika Penulisan

1 2 2 2 3 7 8 9 9 11 11 14 16 17 19

3.Fertilitas dan Keluarga Berencana 3.1 Usia Perkawinan Pertama 3.2 Jumah Anak yang dilahirkan Hidup 3.3 Pemakaian alat/Cara KB

22 22 23 24

ht

tp

:// m ak

as

sa

rk

ot

2. Kependudukan 2.1 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk 2.2 Pertumbuhan Penduduk 2.3 Penyebaran Penduduk 2.4 komposisi Penduduk dan Beban Tanggungan 2.5 Sex Ratio 2.6 Status Perkawinan 2.7 Formasi Keluarga

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar 2015

iii

4. Kesehatan 4.1 Status Kesehatan Masyarakat 4.2 Keluhan Kesehatan 4.3 Lama Hari sakit 4.4 Penolong persalinan 4.5 Pemberian ASI 4.6 Sarana Kesehatan

27 27 28 28 30 31 32

34 34 35 36 39 40 43

6. Ketenagakerjaan 6.1. Penduduk Menurut Jenis Kegiatan 6.2. Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran 6.3. Lapangan Pekerjaan dan Jenis pekerjaan 6.4. Status Pekerjaan 6.5. Lama Jam Bekerja

44 45 46 47 50 51

ps .g

o. id

5. Pendidikan 5.1. Sarana Pendidikan 5.2. Rasio Murid Guru 5.3. Rasio murid Sekolah 5.4 . Angka Partisipasi Sekolah 5.5. Kemampuan Membaca dan Menulis 5.6 Tingkat Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan

53 53 55 59 59 61 62 64 64 66

Lampiran Daftar Pustaka

71 83

ht

tp

:// m ak

as

sa

rk

ot

a .b

7. Perumahan 7.1 Status Penguasaan Rumah 7.2 Kondisi Fisik Bangunan Tempat Tinggal 7.3 Fasilitas Tempat Tinggal 7.3.1 Fasilitas Sumber Air Minum 7.3.2 Fasilitas Buang Air Besar 7.3.3 Fasilitas Penerangan 8. Indikator Lainnya 8.1 Penduduk menurut golongan dan pengeluaran perkapita 8.2 Kemiskinan


iv

DAFTAR TABEL

Tabel 3.4

Tabel 4.1 Tabel 4.2 Tabel 4.3 Tabel 4.4 Tabel 4.5

o. id

Tabel 3.3

ps .g

Tabel 3.2

a .b

Tabel 3.1

ot

Tabel 2.7

rk

Tabel 2.6

sa

Tabel 2.4 Tabel 2.5

as

Tabel 2.3

Penduduk Kota Makassar 2013-2014 Pertumbuhan Penduduk Kota Makassar dan Sulawesi Selatan 2012 dan 2013 Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Kota Makassar 2013 Angka Beban Tanggungan Kota Makassar 2013-2014 Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin dan Rasio di Kota Makassar 2013-2014 Penduduk Usia 10 tahun ke atas menurut status perkawinan di Kota Makassar 2013-2014 Persentase Status hubungan dengan Kepala Rumahtangga di Kota Makassar tahun 2013-2014 Jumlah dan Persentase Wanita Usia 10 Tahun Ke Atas yang pernah Kawin Menurut Umur Saat Perkawinan Pertama, 2013 Jumlah dan persentase wanita usia 10 tahun ke atas yang pernah kawin menurut jumlah anak lahir hidup tahun 2013-2014 Jumlah dan Persentase Wanita Usia 15-49 tahun yang menikah menurut Penggunaan Alat/Cara KB Kota Makassar, 2013-2014 Jumlah dan Persentase wanita yang berumur 15-49 tahun yang kawin menurut jenis alat/cara KB yang digunakan di Kota Makassar, 2013-2014 Penduduk kota Makassar yang Mengalami Keluhan Kesehatan di Kota Makassar 2013-2014 Penduduk Penderita sakit menurut Jumlah Hari Sakit di Kota Makassar tahun 2013-2014 Jumlah Balita Penolong Persalinan terakhir menurut jenis profesi di kota Makassar tahun 2013-2014 Persentase anak usia 2-4 tahun yang pernah disusui menurut lama disusui di kota Makassar tahun 2013-2014 Banyaknya sarana kesehatan menurut jenisnya di kota Makassar tahun 2013-2014

:// m ak

Tabel 2.1 Tabel 2.2

Halaman 10 11 13 15 16 18 20

23 24

25 26

28 29 30 32 33

Rasio Murid Guru di Kota Makassar tahun ajaran 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014

35

Tabel 5.2

Rasio Murid Sekolah di Kota Makassar tahun ajaran 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 Rasio Murid Sekolah dan Murid Guru di Kota Makassar 2013

36

Tabel 5.3

ht

tp

Tabel 5.1


37

v

Tabel 7.1 Tabel 7.2 Tabel 7.3 Tabel 7.4 Tabel 7.5 Tabel 7.6 Tabel 7.7 Tabel 8.1 Tabel 8.2 Tabel 8.3

o. id

Tabel 6.6

ps .g

Tabel 6.5

a .b

Tabel 6.4

ot

Tabel 6.3

rk

Tabel 6.2

sa

Tabel 6.1

as

Tabel 5.7

:// m ak

Tabel 5.6

tp

Tabel 5.5

Jumlah murid, guru dan Sekolah menurut kecamatan di kota Makassar tahun 2013 Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 1618 tahun di Kota Makassar tahun 2013-2014 Kemampuan Baca Tulis Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas di Kota Makassar tahun 2013-2014 Penduduk usia 10 tahun ke atas menurut jenis kelamin dan pendidikan yang ditamatkan di kota makassar tahun 2013-2014 Penduduk usia 15 tahun keatas menurut Kegiatan utama selama seminggu yang lalu di kota makassar tahun 2011-2012 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan tingkat Pengangguran terbuka Kota Makassar tahun 2011-2012 Penduduk Usia 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut lapangan pekerjaan di kota makassar tahun 2011-2012 Distribusi Penduduk Usia 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut jenis pekerjaan di kota makassar tahun 2011-2012 Penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut status pekerjaan di kota Makassar tahun 2012 Penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut jam kerja seluruhnya di kota Makassar tahun 2012 Rumahtangga menurut status Penguasaan Bangunan Tempat tinggal di Kota Makassar tahun 2013-2014 Persentase rumahtangga menurut luas lantai Tinggal di kota Makassar tahun 2013-2014 Jumlah dan persentase Rumahtangga menurut jenis dinding Terluas di kota Makassar tahun 2013-2014 Jumlah dan persentase rumahtangga menurut jenis atap terluas di Kota Makassar tahun 2013-2014 Jumlah dan persentase rumahtangga menurut sumber air minum di Kota Makassar tahun 2013-2014 Jumlah dan persentase rumahtangga menurut fasilitas tempat buang air besar di Kota Makassar tahun 2013-2014 Jumlah dan Persentase rumahtangga menurut fasilitas penerangan di kota Makassar tahun 2013-2014 Penduduk menurut Golongan Pengeluaran Perkapita per Bulan di Kota Makassar tahun 2013 Pengeluaran perkapita se bulan dan pola konsumsi di Kota Makassar tahun 2013-2014 Jumlah Penduduk Miskin, Persentase dan GK tahun 2008-2013

ht

Tabel 5.4


38 39 42 43 45 46 48 49

51 52 54 56 57 58 60 62 63 65 66 69

vi

Lampiran

Tabel 3. Tabel 4. Tabel 5. Tabel 6. Tabel 7. Tabel 8.

Tabel 9.

71 72 73 74 75 76 77 78

79 80

ht

tp

:// m ak

as

sa

rk

ot

a .b

Tabel 10.

o. id

Tabel 2.

Jumlah Penduduk Pertengahan Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Kab/Kota Tahun 2011-2013 Jumlah APS 7-12 tahun Menurut Jenis Kelamin Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013 Menurut Kab/Kota Jumlah APS 13-15 tahun Menurut Jenis Kelamin Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013 Menurut Kab/Kota Jumlah APS 16-18 tahun Menurut Jenis Kelamin Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013 Menurut Kab/Kota Jumlah APS 19-25 tahun Menurut Jenis Kelamin Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013 Menurut Kab/Kota Penduduk Usia 15+ menurut Kegiatan Utama Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Jenis Kelamin Laki-Laki Menurut Kab/kota 2012 Penduduk Usia 15+ menurut Kegiatan Utama Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Jenis Kelamin Perempuan Menurut Kab/kota 2012 Penduduk Usia 15+ menurut Kegiatan Utama Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Jenis Kelamin Laki-Laki + Perempuan Menurut Kab/kota 2012 Penduduk Usia 15+ menurut Indikator Angkatan Kerja Provinsi Sulawesi Selatan menurut TPT dan TPAK tahun 2012 Jumlah, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Menurut Kab/Kota di Di Sulawesi Selatan Tahun 2013-2014

ps .g

Tabel 1.


vii

DAFTAR GRAFIK

Grafik 6. Grafik 7. Grafik 8. Grafik 9. Grafik 10. Grafik 11.

Halaman 10 14 19 33 43 56 57 59 61 63 69

ht

tp

:// m ak

as

sa

rk

ot

a .b

ps .g

Grafik 12.

Penduduk menurut Jenis Kelamindi Kota Makassar Distribusi Luas Wilayah dan Penduduk Kota Makassar 2013 Persentase penduduk Kota Makassar menurut Status Perkawinan Jumlah Sarana Kesehatan menurut jenisnya di Kota Makassar tahun 2012-2013 Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas menurut pendidikan yang ditamatkan Persentase rumahtangga menurut Luas Lantai di Kota Makassar tahun 2012-2013 Persentase rumahtangga menurut Jenis dinding Di Kota Makassar tahun 2013 Persentase rumahtangga menurut Jenis Atap terluas di Kota Makassar tahun 2012-2013 Persentase rumahtangga menurut Sumber Air Minum di Kota Makassar tahun 2012-2013 Persentase rumahtangga menurut Sumber Penerangan di Kota Makassar tahun 2012-2013 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Makassar tahun 2008-2013

o. id

Grafik 1. Grafik 2. Grafik 3. Grafik 4.


viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Pada dasarnya tujuan pokok dari pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat yang dimaksud tidak hanya menyangkut kemampuan mencukup kebutuhan yang bersifat materiil (sandang, papan dan pangan), namun juga pemenuhan kebutuhan yang bersifat non materiil (pendidikan, kesehatan, sanitasi lingkungan, dll). Dengan pemenuhan kebutuhan ini diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia. Disisi lain sumber daya manusia dalam proses pembangunan dapat menjadi potensi dapat pula menjadi beban pembangunan.

o. id

Sejalan dengan pergantian masa dan kepemimpinan, apalagi sejak diterapkannya Undang-

ps .g

undang Otonomi Daerah telah mengubah sistem kebijakan negara ini dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Perubahan ini tentunya akan menimbulkan beberapa tantangan dan pertanyaan

a .b

apakah dengan desentralisasi akan menjamin bahwa kepentingan rakyat banyak akan terpenuhi.

ot

Pertanyaan ini akan terjawab bila ada kesepakatan nasional untuk menyamakan persepsi

rk

menegnai pembangunan nasional. Dimana kesepakatan itu menjamin bahwa semua rakyat

as

sa

Indonesia sebagai warga negara berhak atas standar pembangunan manusia, seperti baca tuls,

:// m ak

mendapat pendiidkan yang setinggi-tingginya, hidup sehat, berpenghasilan yang layak, emnghuni rumah yang memadai, beribadah dengan tenang sehingga kita bisa hidup sebagai bangsa dengan damai dan nyaman.

tp

Dalam proses pembangunan senantiasa diupayakan peningkatan kemampuan dan

ht

kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dan juga menikmati hasil pembangunan, dalam segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, pembangunan yang diselenggarakan secara sistematis dan berkesinambungan perlu diukur tingkat keberhasilannya, dan untuk mengukur pelaksanaan Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar 2015

1

pembangunan secara luas yang meliputi unsur perencanaan, pemantauan dan evaluasi, tentunya diperlukan data statistik. Peranan data sangat penting karena data merupakan bahan baku bagi penyusunan statistik/indikator yang digunakan untuk melihat keadaan, memantau dan mengevaluasi hasil-hasil pembangunan.Disinilah peran serta BPS, khususnya dalam menyediakan data-data statistik yang diperlukan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) merupakan salah satu survei yang dilaksanakan oleh Badan pusat Statistik (BPS). Survei ini dilaksanakan tiap triwulan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan data yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia. Data yang dihasilkan dari survei ini meliputi informasi tentang demografi, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, keluarga berencana dan kemampuan daya beli masyarakat.

o. id

1.2 . Tujuan Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar 2015 diterbitkan sebagai salah satu upaya

ps .g

mengantisipasi kebutuhan data guna pengukuran tingkat pembangunan di Kota Makassar.

a .b

Publikasi ini berisi kumpulan indikator yang berkaitan dengan berbagai aspek kesejahteraan, yang diharapkan dapat memberikan gambaran perkembangan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar

rk

ot

dan selanjutnya dapat bermanfaat sebagai bahan informasi dalam perencanaan, pemantauan dan

sa

evaluasi pembangunan.

as

Disamping itu, gambaran tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pembangunan,

ht

1.3 Ruang Lingkup

tp

masa yang akan datang)

:// m ak

yang dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan (rencana pembangunan pada

Aspek kesejahteraan disadari memiliki dimensi yang sangat luas, tidak terbatas hanya menyangkut aspek materi seperti pemenuhan kebutuhan pangan, sandang dan perumahan,


2

melainkan juga aspek non materi seperti pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan dan rasa aman. Karenanya guna melihat perkembangan taraf kesejahteraan masyarakat perlu adanya fokus perhatian pada suatu indikator sebagai petunjuk yang memberikan indikasi tentang perkembangan tersebut. Dengan memperhatikan fokus dan pembatasan masalah, yang dicakup dalam indikator kesejahteraan ini meliputi aspek-aspek kependudukan dan keluarga berencana, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan dan aspek sosial ekonomi lainnya yang berkaitan dengan kesejahteraan. Indikator menurut jenisnya dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu: indikator masukan, indikator proses dan indikator keluaran/dampak. Dalam publikasi ini ketiga indikator tersebut disajikan dengan ukuran-ukuran seperti jumlah, proporsi, rasio dan angka/tingkat. Penyajian indikator sebagian besar merupakan agregasi pada tingkat Kota Makassar, sementara beberapa

o. id

indikator yang disajikan pada tingkat kecamatan.

ps .g

1.4 Konsep dan Defenisi

a .b

Untuk menghindari kesalahpahaman atas konsep yang digunakan maka sebelum data tersebut dikumpulkan terlebih dahulu ditentukan batasan terhadap keterangan yang akan

rk

ot

dikumpulkan dan batasan tersebut diusahakan baku dan berlaku umum untuk para pemakai data.

as

sa

Adapun konsep dan defenisi tersebut adalah :

:// m ak

Rumah Tangga Biasa

Adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya makan bersama dari satu dapur. Yang dimaksud dengan makan satu

ht

tp

dapur adalah mengurus kebutuhan sehari-hari bersama menjadi satu.


3

Rumah Tangga Khusus Adalah orang-orang yang tinggal di asrama, tangsi, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan, dan sekelompok orang mondok dengan makan (indekos) dan berjumlah 10 orang atau lebih. Rumah tangga khusus ini tidak dicakup dalam Susenas. Kepadatan penduduk Rata-rata banyaknya penduduk perkilometer persegi Rasio Jenis Kelamin Perbandingan antara penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan dikali 100. Kawin Kawin adalah mempunyai istri/suami pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun terpisah. Dalam hal ini yang dicakup tidak saja mereka yang kawin sah secara hukum, tetapi juga mereka

o. id

yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami istri. Cerai Hidup

ps .g

Adalah berpisah sebagai suami/istri karena bercerai dan belum kawin lagi. Dalam hal ini termasuk

a .b

mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum. Sebaliknya tidak termasuk mereka yang hanya hidup terpisah tetapi masih berstatus kawin, misalnya suami/istri ke tempat lain

rk

ot

karena mencari pekerjaan.

sa

Cerai Mati

:// m ak

Metode Kontrasepsi

as

Adalah ditinggal mati oleh suami atau istrinya dan belum kawin lagi.

Adalah alat/cara pencegah kehamilan. Sekolah

ht

tp

Sekolah adalah kegiatan bersekolah di sekolah formal mulai dari pendididkan sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi, termasuk pendidikan yang disamakan.


4

Tidak atau Belum Pernah Sekolah Adalah tidak atau belum pernah sekolah di sekolah formal, misalnya tamat/belum tamat. Taman Kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke Sekolah Dasar. Masih Bersekolah Adalah sedang mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, atau perguruan tinggi. Tidak Sekolah lagi Adalah pernah mengikuti pendidikan dasar, menengah, atau perguruan tinggi tetapi pada saat pencacahan tidak bersekolah lagi. Melek Huruf Adalah penduduk 10 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya.

o. id

Angka partisipasi Sekolah Adalah ukuran yang menunjukkan tingkat partisipasi sekolah penduduk menurut batasan usia

ps .g

sekolah pada setiap jenjang pendidikan.

a .b

Keluhan Kesehatan

Adalah keadaan seseorang yang merasa terganggu oleh kondisi kesehatan, kejiwaan, atau hal lain.

rk

ot

Seseorang yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada

sa

waktu survei yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya.

as

Bekerja

:// m ak

Kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 jam secara terus menerus

ht

yang bekerja.

tp

selama seminggu yang lalu. Pekerja keluarga yang tidak dibayar termasuk kelompok penduduk


5

Menganggur Adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran termasuk mereka yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, telah diterima bekerja tetapi belum bekerja dan yang di PHK tetapi masih berhasrat untuk bekerja. Penduduk Usia Kerja Adalah penduduk yang berusia 10 tahun keatas. Angkatan Kerja Adalah penduduk usia 10 tahun keatas dan selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan, baik yang bekerja maupun sementara tidak bekerja karena sesuatu sebab seperti menunggu panen, sedang cuti dan

sedang menunggu pekerjaan berikutnya. Disamping itu mereka yang tidak

o. id

mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

ps .g

Penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan tersebut (angkatan kerja) dibandingkan dengan

a.b

penduduk usia 10 tahun keatas.

×

ot

=

rk

Keterangan :

sa

AK = Angkatan Kerja

:// m ak

as

P10+= Penduduk usia 10 tahun ketas Tingkat Pengangguran Terbuka

ht

tp

Perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja. =

×


%

6

Keterangan : TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka TM = Jumlah Penduduk yang mencari pekerjaan AK = Jumlah Angkatan Kerja Angka Beban Tanggungan Angka yang menyatakan perbandingan antara penduduk usia non produktif (usia dibawah 15 tahun dan usia 65 tahun keatas) dengan penduduk usia produktif (antara usia 15 tahun sampai usia 64 tahun) dikali 100. - Penduduk Muda adalah penduduk usia 0-14 tahun dibagi penduduk usia 15-64 tahun dikali 100. - Penduduk Tua adalah penduduk usia 65 tahun keatas dibagi penduduk usia 15-64 tahun dikali

o. id

100.

1.5. Sumber Data

ps .g

Publikasi ini disusun dengan sumber data utama berasal dari hasil survei yang dilaksanakan

a .b

oleh BPS yakni Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) ditambah beberapa data lain yang terkait. Susenas merupakan survei dengan cakupan

rk

ot

data sosial yang paling luas, dan sangat potensial untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan

sa

rakyat. Data yang dicakup dalam Susenas antara lain bidang kependudukan, keluarga berencana,

:// m ak

rumahtangga.

as

kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, perumahan dan lingkungan hidup, serta konsumsi

Untuk itu, data Susenas sangat porensial untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat, ilustrasi mengenai keadaan berbagai komponen sosial dapat diketahui dengan menyusun data

ht

tp

agregat berupa indikator seperti tingkat partisipasi sekolah, pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk, yang termasuk angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, persentase akseptor KB,


7

persentase ibu melahirkan yang ditolong oleh tenaga medis, persentase rumahtangga yang menggunakan sumber air bersih, menikmati listrik dan rata-rata pengeluaran sebulan.

1.6 Sistimatika Penulisan Indikator kesejahteraan rakyat Kota Makassar disusun dalam tujuh bab dengan sistimatika sebagai berikut : Bab pertama, sebagai pendahuluan yang mencakup latar belakang, tujuan, ruang lingkup, konsep dan defenisi, sumber data dan sistimatika penulisan. Bab kedua,

adalah tentang hal-hal kependudukan dan Keluarga Berencana, yaitu perkembangan

penduduk, sebaran dan kepadatan penduduk, komposisi penduduk, perkawinan dan rumahtangga, feritlitas dan keluarga berencana.

o. id

Bab ketiga, merupakan bab pembahasan mengenai kesehatan, yang meliputi sarana kesehatan, keluhan kesehatan, penolong persalinan, serta pemberian ASI.

ps .g

Bab keempat, dibahas kondisi pendidikan yang mencakup sarana pendidikan, rasio murid-guru,

a .b

rasio murid sekolah, angka partisipasi sekolah, kemampuan membaca dan menulis dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

rk

ot

Bab kelima, digambarkan kondisi ketenagakerjaan yang mencakup penduduk menurut jenis

sa

kegiatan, partisipasi angkatan kerja dan pengangguran, lapangan usaha, jenis pekerjaan

as

dan status pekerjaan.

:// m ak

Bab keenam, merupakan bab yang membahas tingkat sosial yang berkaitan dengan perumahan dan lingkungan hidup, kondisi fisik bangunan tempat tinggal, utilitas dan fasilitas tempat tinggal.

ht

tp

Bab ketujuh, merupakan bab terakhir yang memberikan gambaran yang menyangkut ekonomi rumahtangga yang mencakup pengeluaran rumahtangga menurut golongan pengeluaran.


8

BAB II KEPENDUDUKAN

Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan karena tidak saja menjadi sasaran tetapi juga menjadi pelaksana dari pembangunan. Oleh karena itu untuk menunjang keberhasilan pembangunan, perkembangan penduduk perlu diarahkan sehingga mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang menguntungkan pembangunan. Sementara itu, perluasan analisis khususnya bidang kependudukan akan terus berkembang seiring dengan makin majunya peradaban manusia. Oleh karena itu, tersedianya data kependudukan yang akurat dan tepat waktu sangat dibutuhkan oleh para perencana pembangunan maupun pelaku bisnis. Pemerintah sangat membutuhkan data jumlah penduduk dan karakteristiknya, misalnya untuk

o. id

merencanakan penyediaan sarana umum, perumahan, tempat ibadah, fasilitas kesehatan dan

ps .g

tempat rekreasi. Sementara para pelaku bisnis memerlukan data penduduk untuk keperluan rencana produksi, pemasaran dan rekruitmen pekerja/karyawan. Dalam berbagai pihak, bagi

a .b

lembaga swasta non profit data ini sangat dibutuhkan untuk bahan analisis suatu masalah tertentu.

ot

Salah satu masalah yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan adalah masalah

rk

penduduk yang mencakup antara lain jumlah, komposisi dan distribusi penduduk. Oleh sebab itu

as

sa

dalam bab ini akan disajikan tentang jumlah dan pertumbuhan penduduk, penyebaran dan

perkawinan.

:// m ak

kepadatan penduduk, komposisi penduduk dan beban tanggungan, rasio jenis kelamin dan status

tp

2.1 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

ht

Jumlah penduduk Kota Makassar tahun 2014 berdasarkan hasil proyeksi penduduk sebesar 1.429.242 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari laki-laki 706.814 jiwa dan perempuan 722.428 jiwa. Dengan demikian, jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari jumlah penduduk laki-laki dengan Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar 2015

9

perbandingan jenis kelamin (sex ratio) sebesar

97,84. Yang berarti bahwa setiap 100 jiwa

penduduk perempuan terdapat 97 jiwa penduduk laki-laki. Penduduk ini tersebar pada 14 kecamatan terdiri dari 143 kelurahan dengan total luas 175,77 km 2, sehingga kepadatan penduduk di Kota Makassar pada tahun 2014 sekitar 8.131 jiwa per km2. Angka ini lebih tinggi dibanding tahun 2013 yang hanya mencapai 8.010 jiwa per km2. Tabel 2.1 Penduduk Kota Makassar Tahun 2013 dan 2014

Tahun

Uraian

2013 1.408.072

1.429.242

- Laki-laki

696.086

706.814

- Perempuan

711.986

722.428

97,77

97,84

2. Rasio Jenis Kelamin

8.011

8.131

ps .g

3. Kepadatan penduduk

o. id

1. Jumlah Penduduk

2014

rk sa

722428

:// m ak

as

711986

Laki

Perempuan

tp

ht

725000 720000 715000 710000 705000 700000 695000 690000 685000 680000

ot

a.b

Grafik 1. Jumlah Penduduk Kota Makassar Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013 dan 2014

2013

2014


10

2.2 Pertumbuhan Penduduk

Usaha untuk menurunkan tingkat pertumbuhan penduduk selalu menjurus kepada pengkajian bagaimana cara menurunkan tingkat fertilitas, sebab upaya ini merupakan salah satu komponen utama yang berpengaruh terhadap banyaknya penduduk.

Laju pertumbuhan penduduk Kota Makassar untuk periode 2013 dan 2014 sebesar 1,5 persen. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk untuk provinsi Sulawesi Selatan, adalah sebesar 1,08. persen, lebih rendah dibandingkan dengan laju pertumbuhan Kota Makassar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat lampiran 1. Tabel 2.2

Tahun 2013 dan 2014

(2) 1.408.072

Provinsi Sulawesi Selatan

8.342.047

Pertumbuhan (%)

(3) 1.429.242

(4) 1,5

8.432.163

1,08

rk

:// m ak as

sa

Sumber : Makassar Dalam Angka 2015, BPS

2014

ps .g

(1) Kota Makassar

.b

2013

ot a

wilayah

o. id

Pertumbuhan Penduduk Kota Makassar dan Sulawesi Selatan

2.3 Penyebaran dan Kepadatan Penduduk

Konsekuensi yang timbul dari permasalahan berkembangnya penduduk adalah bagaimana

tp

penyebarannya. Apakah terkonsentrasi pada suatu wilayah atau tersebar normal merata di seluruh

ht

wilayah. Ukuran sebaran dan kepadatan penduduk yang ideal sulit untuk ditentukan karena bergantung pada potensi yang dimiliki suatu wilayah serta kemampuan penduduk dalam memanfaatkan potensi yang ada. Umumnya konsntrasi penduduk yang tinggi akan sangat rawan Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar 2015

11

terhadap konflik sosial, selain itu juga menyulitkan pemerintah dalam penyediaan berbagai fasilitas yang dibutuhkan masyarakat. Sebaliknya konsentrasi penduduk yang rendah akan menyebabkan penyediaan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat menjadi relaif mudah Jumlah penduduk Kota Makassar pada tahun 2014 tercatat 1.429.242 jiwa yang tersebar pada 14 kecamatan. Distribusi penduduk menurut kecamatan menunjukkan keadaan sebaran yang tidak merata. Tabel 2.3 memperlihatkan bahwa perbedaan distribusi penduduk setiap kecamatan dengan persentase luas wilayah mengakibatkan kepadatan penduduk setiap kecamatan juga berbeda-beda. Secara keseluruhan kepadatan penduduk di Kota Makassar yaitu sekitar 8.131 jiwa perkilometer. Kepadatan penduduk terendah sebesar 3.438 jiwa/km2 di Kecamatan Tamalanrea, sedangkan kepadatan tertinggi mencapai 33.339 jiwa/km2 di Kecamatan Makassar.

o. id

Terdapat empat kecamatan yang wilayahnya cukup luas, masing-masing di atas 10 persen dari luas wilayah Kota Makassar. Sementara terdapat enam kecamatan lainnya yang memiliki luas

ps .g

wilayah masing-masing kurang dari 2 persen. Empat wilayah kecamatan terluas di Kota Makassar

a .b

berturut-turut adalah Biringkanaya 48,22 Km2, Tamalanrea 31,84 Km2, Manggala 24,14 Km2 dan Tamalate 20,21 Km2.

rk

ot

Pada Tabel 2.3 terdapat distribusi sebaran penduduk menurut kecamatan. Distribusi penduduk

sa

terbanyak terdapat di Kecamatan Biringkanaya sekitar 13,35 persen, Tamalate 13,08 persen,

as

Rappocini 11,23 persen, Panakkukang 10,22 persen.

:// m ak

Karena pola distribusi penduduk dan luas wilayah antar kecamatan berbeda, maka tingkat kepadatan yang dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk terhadap luas wilayah, memiliki pola yang berbeda pula. Pola yang terbentuk menunjukkan bahwa wilayah kota lama yang

ht

tp

merupakan pusat niaga dan jasa memiliki konsentrasi penduduk yang tinggi.


12

Tabel 2.3 Distribusi dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan 2014 Luas (%) Penduduk (%) Wilayah (Km2) (5) (4) (3) (2)

100,00

175,77

Jumlah

7,66

32.048 26.905 9.249 17.389 33.339 10.667 15.329 26.637 8.170 23.670 8.570 5.447 3.957 3.438

100,00

8.131

id

ps .g

1.429.242

4,08 4,24 13,08 11,23 5,88 1,96 2,13 3,91 3,40 9,66 10,22 9,20 13,35

as

sa


58.327 60.537 186.921 160.499 84.014 28.053 30.505 55.937 48.531 137.997 146.121 131.500 190.829 109.471

o.

1,04 1,28 11,50 5,25 1,43 1,50 1,13 1,19 3,38 3,32 9,70 13,73 27,43 18,11

1,82 2,25 20,21 9,23 2,52 2,63 1,99 2,10 5,94 5,83 17,05 24,14 48,22 31,84

a.b

01. Mariso 02. Mamajang 03. Tamalate 04. Rappocini 05. Makassar 06. Ujung Pandang 07. Wajo 08. Bontoala 09. Ujung Tanah 10. Tallo 11. Panakkukang 12. Manggala 13. Biringkaya 14. Tamalanrea

ot

(1)

Kepadatan Penduduk (Jiwa/ Km2) (6)

rk

Kecamatan

:// m ak

Untuk itu sangatlah logis apabila pengembangan wilayah pemukiman penduduk dapat diarahkan pada wilayah dengan tingkat kepadatan yang masih rendah, seperti pada kecamatan

ht

tp

Biringkanaya, Tamalanrea dan Manggala.


13

Grafik 2. Distribusi Luas Wilayah dan Penduduk Kota Makassar 2014 250000 Penduduk

200000

Luas Wilayah

150000 100000 50000 0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2.4 Komposisi Penduduk dan Beban Tanggungan Selain jumlah, pertumbuhan dan kepadatan penduduk, indikator lainnya yang perlu diketahui

id

adalah komposisi penduduk, seperti komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin.

ps .g

o.

Indikator ini menjadi penting sebagai petunjuk perkembangan taraf kesejahteraan karena kejadian demografis maupun karakteristiknya berbeda menurut umur dan jenis kelamin baik untuk kejadian

a .b

kelahiran, kematian maupun perpindahan penduduk. Komposisi penduduk menurut umur dapat

rk ot

menggambarkan besarnya tingkat kelahiran yakni dengan melihat perubahan persentase penduduk usia muda. Indikator turunan lainnya yang dapat digambarkan dari komposisi kelompok umur

sa

adalah angka beban ketergantungan (ABK) yaitu perbandingan antara banyaknya penduduk umur

as

di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas yang dianggap sebagai usia tidak produktif terhadap

:// m ak

penduduk umur 15-64 tahun yang dianggap sebagai usia produktif.

tp

Dengan mengetahui struktur umur penduduk, kita dapat mengukur besarnya dependency

ht

ratio (Angka Beban Ketergantungan), yang selanjutnya disebut “beban ketergantungan”. Beban ketergantungan) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang secara ekonomis tidak produktif (usia 0-14 tahun dan 65 tahun) dengan jumlah penduduk yang secara ekonomis dianggap


14

produktif (usia 15-64 tahun). Sehingga semakin kecil porsi penduduk yang berusia non produktif, maka semakin kecil pula angka beban ketergantungan itu dan sebaliknya semakin besar porsi penduduk berusia non produktif, maka semakin besar pula angka beban ketergantungan tersebut. Dari tabel 2.4 di bawah ini memperlihatkan beban ketergantungan penduduk Kota Makassar pada tahun 2013 sebesar 48,10 dan turun menjadi 42.57 pada tahun 2014. Angka tersebut pada tahun 2014 memberikan gambaran bahwa setiap 100 penduduk produktif di Kota Makassar harus menanggung secara ekonomis sekitar 42 penduduk usia tidak produktif. Turunnya angka beban ketergantungan pada tahun 2014 disebabkan meningkatnya penduduk usia produktif 15-64 tahun dan menurunnya jumlah penduduk berusia 0-4 th.

2013

39.03

36.09

37.54

5.06

4.21

5.82

5.03

48.10

43.24

41.91

42.57

44.75

41.39

Penduduk Tua (65+ /15-64 thn)

4.34

5.75

Total

49.09

ps .g

L+P (4)

sa

rk

ot a

43.04

:// m ak as

47.14

L+P (7)

P (6)

P (3)

(1) Penduduk Muda (0-14 thn /15-64 thn)

2014

L (5)

L (2)

.b

Angka Beban Ketergantungan

o. id

Tabel 2.4 Angka Beban Ketergantungan Kota Makassar Tahun 2013 - 2014


Jika usia tidak produktif dibedakan antara usia muda (0-14 tahun) dan usia tua (usia 65+),

tp

maka angka beban tanggungan dibedakan menjadi angka beban tanggungan penduduk muda dan

ht

angka beban tanggungan penduduk tua. Dalam kurun 2013-2014 angka beban tanggungan penduduk muda dan penduduk tua mengalami penurunan. Angka beban tanggungan penduduk muda turun sebesar 5,5 dan dan angka beban tanggungan penduduk tua turun sebesar 0,03. Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar 2015

15

Namun demikian penduduk muda masih dominan sebagai beban tanggungan penduduk usia produktif, karena angka beban tanggungan penduduk tua relatif kecil, yaitu 5,03 pada tahun 2014 dan pada tahun 2013 hanya sekitar 5,06. 2.5 Sex Ratio Sex Ratio (ratio jenis kelamin) penduduk Kota Makassar pada tahun 2014 sebesar 97,84, artinya di Kota Makassar terdapat 97 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan. Tabel 2.5 menunjukkan bahwa pada kelompok umur 0-4 tahun dan kelompok umur 5-14 tahun sex rationya di atas 100, yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding penduduk perempuan. Sebaliknya pada kelompok umur/usia sedang (15-64) dan kelompok

id

penduduk tua (65+) sex rationya dibawah 100, yang berarti jumlah penduduk perempuan lebih

ps .g

o.

banyak dibanding penduduk laki-laki.

ot

a.b

Tabel 2.5 Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kelompok Umur di Kota Makassar 2013-2014

2013 Laki-Laki

Perempuan

(1)

(2)

(3)

0-4

63.457

61.209

5 - 14

145.474

15 - 64

65 +

Total

2014

Laki-Laki

Perempuan

Rasio Jenis Kelamin

(4)

(5)

(6)

(7)

103,67

70.363

67.081

104,89

139.080

104,60

122.227

116.643

104,79

466.876

483.861

96,49

493.470

509.070

96,94

20.279

27.836

72,85

20.754

29.634

70,03

676.744

692.862

706.814

722.428

97,84

sa

as

:// m ak

tp

rk

Rasio Jenis Kelamin

ht

Kelompok Umur

97,67

Sumber : Makassar Dalam Angka 2014, BPS Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar 2015

16

Pola yang terbentuk dari komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin adalah rasio jenis kelamin penduduk usia dewasa lebih rendah dari penduduk usia muda. Atau dengan kata lain, pada kelompok usia muda jumlah laki-laki lebih banyak dari perempuan. Sedangkan pada kelompok usia dewasa, jumlah laki-lakinya lebih sedikit dibanding jumlah perempuan. Hal ini disebabkan oleh tingginya tingkat migrasi dan rendahnya tingkat harapan hidup penduduk laki-laki dibanding perempuan.

2.6 Status Perkawinan Perkawinan merupakan awal terbentuknya suatu keluarga. Keluarga adalah suatu kelompok

o. id

masyarakat terkecil yang biasanya terdiri dari suami istri dan anak dan ditandai dengan adanya

ps .g

hubungan darah. Namun karena suatu hal, adakalanya keluarga dapat hanya terdiri dari suamiisteri bagi keluarga yang baru terbentuk, ibu dan anak, atau ayah dan anak. Status perkawinan

a .b

dibedakan menjadi empat kelompok, yakni belum kawin, kawin, cerai hidup dan cerai mati.

ot

Perkembangan atau perubahan status perkawinan dapat dijadikan sebagai indikator kesejahteraan,

rk

kaitannya dengan tingkat kelahiran dan hubungan sosial. Umumnya, suatu daerah dengan proporsi

sa

kawin yang tinggi cenderung memiliki jumlah kelahiran yang tinggi. Kemudian tingginya proporsi

as

penduduk berstatus cerai hidup merupakan gambaran tingginya tingkat perceraian.

:// m ak

Penduduk menurut status perkawinan dapat dibedakan menurut dua kelompok yaitu belum kawin dan pernah kawin. Pernah kawin meliputi mereka yang kawin, cerai hidup dan cerai mati.

tp

Pengertian kawin yang dicakup dalam survei ini adalah penduduk yang terikat dalam

ht

perkawinan pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun terpisah. Dalam hal ini tidak saja mereka yang kawin secara sah/resmi tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekitar dianggap sebagai suami istri.


17

Pada Tabel 2.6 ditampilkan persentase penduduk menurut status perkawinan penduduk Kota Makassar usia 10 tahun ke atas tahun 2013 dan 2014. Nampak bahwa proporsi penduduk berstatus kawin mengalami peningkatan sebesar 0,32 persen selama tahun 2013-2014, yaitu dari 49,60 persen menjadi 49,92 persen. Persentase status perkawinan cerai hidup mengalami penurunan sebesar 0,12 persen. Berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki yang berstatus kawin mengalami penurunan sebesar 1,00 persen, sedangkan penduduk perempuan mengalami sebesar 1,56 persen. Selama tahun 2013-2014, angka perceraian di Kota Makassar mengalami penurunan sebesar 0,12 persen.

Tabel 2.6 Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Status Perkawinan Kota Makassar 2013-2014

L+ P (7) 43,83

50,91

48,98

49,92

1.73

0,82

2,38

1,61

4.29

1,53

7,62

4,61

51.91

47.42

49.60

Cerai Hidup

0.88

2.53

Cerai Mati

1.04

7.35

o.

Kawin

ot

sa

rk

L (5) 46,74

ps .g

L+ P (4) 44.38

a .b

(1) Belum Kawin

2013 P (3) 42.70

id

2014 P (6) 41,03

L (2) 46.17

Status Perkawinan

ht

tp

:// m ak

as

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2013-2014


18

Grafik 3. Persentase Penduduk Kota Makassar Menurut Status Perkawinan Tahun 2014 Cerai Hidup 1,61%

Cerai Mati 4,61%

Belum Kawin 43,83%

ps .g

o.

id

Kawin 49,92%

2.7 Formasi Keluarga

a.b

Keluarga yang dimaksud dalam publikasi ini adalah rumahtangga. Dalam suatu rumahtangga

ot

biasanya dikepalai oleh seorang kepala rumahtangga, yaitu orang yang dianggap paling

rk

bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan sehari-hari dalam rumahtangga tersebut, atau

sa

orang yang dituakan/dianggap/ditunjuk sebagai kepala rumahtangga. Selain kepala rumahtangga,

:// m ak as

terdapat pula anggota rumahtangga lain menurut hubungan dengan kepala rumahtangga seperti istri/suami, anak kandung, anak tiri/adopsi, menantu, cucu, orang tua, mertua, famili lain, pembantu rumahtangga, sopir, tukang kebun dan anggota rumah tangga lainnya artinya mereka yang tidak

tp

ada hubungan family dengan kepala rumahtangga atau dengan istri/suami kepala rumahtangga,

ht

misalnya mantan menantu atau anak kost.


19

Tabel 2.7 Persentase Status Hubungan dengan Kepala Rumahtangga Penduduk Kota Makassar 2013 - 2014

Anak

Menantu

Cucu

Orangtua/Mertua

L (5)

P (6)

L+ P (7)

37,51

8,63

22,90

38,03

9,58

23,65

0,05

32,00

16,20

0,14

32,42

16,47

47,24

44,40

45,80

46,21

43,04

44,61

3,00

2,41

2,70

2,86

2,57

2,71

5,14

4,42

0,62

1,99

6,44

6,15

4,78

5,99

4,23

5,10

1,32

0,26

1,75

1,01

6,51

6,41

6,45

6,29

:// m ak as

sa

Famili lain /Pembantu/ Lainnya

L+ P (4)

P (3)

.b ps .g o. id

Isteri/Suami

L (2)

ot a

(1) Kepala Rumahtangga

2014

2013

rk

Hubungan dengan Kepala Rumahtangga


Pada tabel 2.7 nampak bahwa semua laki-laki yang berstatus sebagai suami menjadi kepala

ht tp

rumahtangga. Sedangkan dari seluruh perempuan di Kota Makassar tahun 2014 yang berperan sebagai kepala rumahtangga sekitar 9,58 persen. Secara keseluruhan penduduk di Kota Makassar yang berperan sebagai kepala rumahtangga yaitu sekitar 23,65 persen dan anak sekitar 44,61 persen. Hal ini menunjukkan bahwa dari setiap kepala rumahtangga menanggung sekitar 2 anak. Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar 2015

20

Peningkatan proporsi laki-laki sebagai kepala rumahtangga merupakan indikasi semakin banyaknya keluarga baru yang terbentuk selama kurun waktu 2013-2014. Sedangkan peningkatan proporsi perempuan sebagai kepala rumahtangga diduga bertalian erat dengan meningkatnya status cerai penduduk perempuan. Dari komposisi penduduk menurut hubungan dengan kepala rumahtangga, nampak bahwa masyarakat Kota Makassar masih banyak yang menganut sistim keluarga luar (extended family). Artinya rumahtangga yang dibangun memiliki lebih dari satu keluarga inti, atau terdiri 2 sampai 3

ht

tp

:// m ak

as

sa

rk

ot

a .b

ps .g

o. id

keluarga dalam satu rumahtangga.


21

BAB. III FERTILITAS DAN KELUARGA BERENCANA Salah satu langkah yang dapat diambil untuk menanggulangi masalah tingginya tingkat pertumbuhan penduduk adalah dengan cara menekan tingkat fertilitas, yaitu melalui pembatasan dan penjarangan kelahiran. Proses ini dilaksanakan dengan cara mengajak masyarakat, khususnya pasangan usia subur untuk ikut berperan aktif dalam gerakan keluarga berencana. Gerakan ini bukan sekedar untuk menekan laju pertumbuhan penduduk tetapi lebih dari itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Himbauan untuk menunda usia perkawinan pertama dan membatasi jumlah kelahiran merupakan usaha nyata dalam merealisasikan tujuan tersebut.

o. id

3.1 Usia Perkawinan Pertama

ps .g

Usia perkawinan pertama merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tingkat fertilitas, karena semakin tinggi umur perkawinan, khususnya wanita menyebabkan masa

a .b

reproduksinya lebih pendek. Hal ini berarti pula bahwa penundaan perkawinan mengakibatkan

ot

berkurangnya peluang wanita untuk melahirkan anak lebih banyak.

rk

Perkawinan yang dilakukan pada usia matang (lebih dari 20 tahun) bagi perempuan akan

sa

membantu mereka menjadi lebih siap untuk menjadi ibu dan mengurangi resiko persalinan.

as

Sementara persalinan yang dilakukan pada ibu usia kurang dari 20 tahun, lebih dari 35 tahun,

:// m ak

pernah hamil empat kali/lebih, atau jarak waktu kelahiran terakhir kurang dari dua tahun akan

ht

tp

semakin memperbesar resiko persalinan.


22

Tabel 3.1 Jumlah dan Persentase Wanita Usia 10 Tahun Ke Atas yang Pernah Kawin Menurut Umur Saat Perkawinan Pertama Kota Makassar Tahun 2014

Umur Perkawinan Pertama Tahun

(1)

<= 15 tahun (%)

16-18 tahun(%)

19-24 tahun (%)

25 + tahun

(2)

(3)

(4)

(5)

2013

6,40

20,54

49,35

23,70

2014

9,62

21,77

43,73

24,88

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2013 - 2014

id

Tabel 3.1 memperlihatkan bahwa sebagian besar wanita usia 10 tahun ke atas yang

o.

pernah kawin menikah pertama di usia antara 19-24 tahun yaitu sebesar 43 ,73 persen, kemudian

ps .g

sebesar 24,88 persen menikah pada usia 25 tahun ke atas. Di Kota Makassar masih ada wanita

a.b

yang menikah di usia 15 tahun ke bawah, yaitu sebesar 9,62 persen, angka ini mengalami peningkatan sebesar 3,22 persen dari tahun sebelumnya.

rk

ot

Fenomena patut menjadi perhatian yang serius mengingat masih banyaknya masyarakat

sa

yang menikahkan anak gadisnya dibawah 17 tahun. Faktor budaya yang tercermin dari sikap

as

sebahagian orangtua yang merasa takut anaknya menjadi perawan tua, pemahaman yang masih

:// m ak

rendah tentang lembaga perkawinan, juga adanya globalisasi yang menyebabkan akses dunia hiburan yang tak terkontrol dan faktor pergaulan yang bebas merupakan faktor penyebab masih banyaknya penduduk yang menikah pada usia dini.

ht

tp

3.2 Jumlah Anak Yang Dilahirkan Hidup Fertilitas merupakan komponen demografi yang bersifat menambah jumlah penduduk secara alami. Karena berhubungan langsung dengan kemampuan sesorang melahirkan anak. Jika tingkat


23

fertilitas tidak bisa dikendalikan maka ledakan jumlah penduduk akan terjadi yang pada gilirannya hal ini akan menimbulkan berbagai masalah kependudukan. Tingkat fertilitas ditunjukkan oleh data jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh wanita pernah kawin. Tabel 3.2 Persentase Wanita Usia 10 tahun Keatas yang Pernah Kawin Menurut Jumlah Anak Lahir Hidup di Kota Makassar 2013 - 2014

2013 Persen (2)

2014 Persen (5)

0

7,52

7,48

1

15,67

18,70

2

27,37

24,46

3

16,67

4

14,86

5+

17,91

ps .g o.

id

Jumlah Anak Lahir Hidup (1)

19,43

16,26

rk

ot

a.b

13,68

sa


as

Jika dilihat dari jumlah anak yang dilahirkan oleh wanita pernah kawin, Nampak bahwa jumlah

:// m ak

anak yang dilahirkan sebagian besar wanita pernah kawin di tahun 2014 adalah 2 orang anak dengan persentase sebesar 24,46 persen. Jumlah anak 5 atau lebih yang dilahirkan oleh wanita pernah kawin pada tahun 2014 ini masih cukup tinggi, yaitu sebesar 16,26 persen.

ht

tp

3.3 Pemakain Alat/Cara KB

Selain melalui penundaan usia perkawinan pertama, partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah menangani masalah kependudukan adalah berupa kesadaran masyarakat untuk


24

mensukseskan Keluarga Berencana. Salah satu tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera melalui pembatasan dan pengaturan jarak kelahiran. Hal ini bisa ditempuh antara lain dengan cara pemakaian alat/cara kontrasepsi KB. Indikasi makin meningkatnya partisipasi masyarakat pada gerakan keluarga berencana untuk membatasi atau menjarangkan kelahiran salah satunya dengan program KB yang bertujuan selain menurunkan tingkat fertilitas, juga untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rumahtangga. Tabel 3.3 menyajikan keikutsertaan wanita usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. Selama kurun waktu 2013-2014, persentase penduduk yang sedang ikut menggunakan alat/cara KB mengalami kenaikan sekitar 4,27 persen yakni dari 46,27 persen di tahun 2013 menjadi 50,51 persen di tahun 2014.

as

50,51

sa

46,27

2013

rk ot

a .b ps .g o. id

Tabel 3.3 Jumlah dan Persentase Wanita Berumur 15- 49 Tahun yang Menikah Menurut Penggunaan Kontrasepsi di Kota Makassar, 2013 - 2014 Pengguna/Memakai alat/Cara KB Tahun Tidak Pernah Tidak Menggunakan Sedang Menggunakan Lagi Menggunakan (1) (2) (3) (4)

30,98

15,27

34,23

:// m ak

2014

22,75

tp


ht

Tabel 3.4 menyajikan persentase wanita umur 15-49 tahun yang bestatus kawin menurut jenis alat/cara KB yang sedang digunakan. Pemakaian jenis kontrasepsi seperti MOW/MOP, AKDR/IUD, suntik KB, susuk KB, dan alat kontrasepsi lainnya terlihat mengalami peningkatan pemakaian


25

alat/cara KB tahun 2014, sedangkan penggunaan jenis kontrasepsi yang mengalami penurunan adalah Pil KB sebesar 3,54 persen. Namun penggunaan alat kontrasepsi yang paling digemari oleh sebagian besar wanita yang berstatus kawin adalah KB suntik mencapai 68,89 persen, diikuti oleh KB Pil sebesar 13,40 persen, dan KB AKDR/IUD sebesar 10,07 persen. Banyaknya akseptor yang menggunakan suntikan KB bisa disebabkan karena alat/cara ini relatif lebih praktis dan mudah dilakukan begitu juga dalam hal pemberhentian bisa dilakukan pada saat yang dikehendaki oleh akseptor. Sedangkan untuk penggunaan pil KB, hal ini sejalan dengan pemahaman masyarakat bahwa jenis kontrasepsi Pil KB pada dasarnya memiliki tingkat efektifitas tinggi untuk mencegah kehamilan, akan tetapi dalam pemakaiannya karena faktor kesalahan manusia yang sering terjadi lupa minum pil KB.

2013 (%)

(1)

(5)

2014 (%)

(3)

0,74

1,17

AKDR/IUD

10,03

10,07

66,57

68,89

3,87

4,04

16,94 1,85

13,40 2,43

rk

MOW/MOP

ot

a.b

Jenis Kontrasepsi

ps .g

o.

id

Tabel 3.4 Persentase Wanita Berumur 15-49 tahun yang Kawin Menurut Jenis Alat kontrasepsi yang digunakan Di Kota Makassar 2013 - 2014

sa

Suntikan

Lainnya

:// m ak

Pil

as

Susuk

ht

tp

Sumber : BPS Kota Makassar ,Susenas 2013-2014


26

BAB IV KESEHATAN Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata, dengan harapan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Upaya perbaikan taraf kesehatan masyarakat dapat ditempuh melalui penyediaan fasilitas kesehatan yang berkesinambungan baik dari segi mutu maupun jumlahnya, seperti rumah sakit, puskesmas, dokter dan tenaga medis lainnya. Pelayanan kesehatan diharapkan semakin baik dengan fasilitas kesehatan yang semakin dekat dengan masyarakat. Sehingga semua lapisan masyarakat mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan dengan mudah, murah dan merata. Menurut perencanaan program dan dampaknya, indikator kesehatan terdiri dari indikator

o. id

upaya perbaikan kesehatan dan status kesehatan, serta indikator penunjang. Indikator kesehatan

ps .g

tersebut yang dapat diturunkan dari data Susenas diantaranya adalah persentase persalinan ditolong tenaga medis, persentase bayi/balita diberi ASI, persentase keluhan kesehatan, dan jumlah

a .b

hari sakit.

rk

ot

4.1 Status Kesehatan Masyarakat

as

sa

Status kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh pola hidup masyarakat terutama dalam

:// m ak

upaya preventatif. Pola hidup tersebut juga sangat tergantung pada perilaku dan pendapatan masyarakat. Pola hidup mengalami perubahan jika pendapatan cenderung tetap atau mengalami penurunan, di sisi lain pemenuhan kebutuhan semakin sulit dengan kenaikan harga secara terus

tp

menerus. Sulitnya memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat menyebabkan terjadinya pergeseran pola

ht

makan yang secara tidak langsung dapat berpengaruh terhadap kesehatan.


27

4.2 Keluhan Kesehatan Keluhan kesehatan adalah keadaan dimana seseorang merasa terganggu oleh kondisi kesehatan, kejiwaan, kecelakaan dan hal lain, termasuk juga mereka yang menderita penyakit kronis dan belum sembuh. Tabel 4.1 dari data Hasil Susenas 2014 menunjukkan bahwa penduduk yang mengalami keluhan kesehatan hanya sebesar 13,93 persen, dan mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2013 yang mengalami keluhan kesehatan mencapai 18,24 persen, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar akan pentingnya kesehatan.

Tabel 4.1 Persentase Penduduk Kota Makassar yang Mengalami Keluhan Kesehatan 2013 - 2014

(1) 2013

Laki-laki (%) (2)

Perempuan (%) (3)

Laki-laki + Perempuan (%) (4)

18,79

17,72

18,24

14,03

13,93

.b ps .g o. id

Tahun

13,82

ot a

2014

sa

rk


as

4.2 Lama Hari Sakit

:// m ak

Lama hari sakit dihitung menurut lama mengalami keluhan kesehatan yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Sedangkan Jumlah hari sakit menggambarkan tingkat intesitas

tp

penyakit yang dialami penduduk. Selain itu juga mencerminkan besarnya kerugian yang dialami

ht

penduduk karena penyakit yang diderita. Jumlah hari sakit menggambarkan tingkat intensitas penyakit yang dialami penduduk. Selain itu juga mencerminkan besarnya kerugian yang dialami penduduk karena penyakit yang diderita


28

semakin banyak jumlah hari sakit semakin tinggi tingkat intensitas penyakit yang diderita penduduk dan semakin besar kerugian yang dialami. Hasil Susenas 2014 di Kota Makassar menunjukkan bahwa dari semua penduduk yang mengalami keluhan kesehatan yang paling banyak adalah mereka yang mengalami keluhan kurang dari 4 hari yaitu sekitar 58,16 persen. Jumlah hari sakit 4-7 hari sekitar 34,80 persen, 8-14 hari sekitar 1,70 persen, 15-21 hari sakit sebesar 0,92 persen, sedangkan yang mengalami keluhan kesehatan lebih setengah bulan sekitar 4,42 persen. Jumlah ini meningkat 0,6 persen dibanding tahun 2013 (Lihat tabel 4.2).

Tabel 4.2 Persentase Penduduk Penderita Sakit menurut Jumlah Hari Sakit Kota Makassar, 2013 – 2014

2014

L (5)

P (6)

L+ P (7)

<4

71,56

62,29

67,06

62,93

53,92

58,16

4–7

22,35

31,66

33,08

36,34

34,80

8 - 14

2,41

0,88

1,67

0,83

2,74

1,70

15 – 21

0,00

1,19

0,58

0,00

1,74

0,92

3,68

3,98

3,82

3,17

5,52

4,42

a.b

26,87

rk

sa

:// m ak

22 - 30

ps .g

(1)

P (3)

ot

L+ P (4)

L (2)

as

Jumlah Hari Sakit

o. id

2013

ht

tp



29

4.3 Penolong Persalinan Penolong persalinan berpengaruh terhadap keselamatan dan kesehatan bayi dan ibu pada saat proses persalinan. Pemilihan penolong persalinan yang berkualitas tentunya lebih memungkinkan terwujudnya keselamatan/kesehatan bayi dan ibu pada saat persalinan. Tenaga medis sebagai penolong persalinan diyakini lebih baik dibandingkan tenaga non medis. Penolong persalinan dapat dijadikan indikator bidang kesehatan terutama dalam kaitannya dengan kesehatan ibu dan anak serta mutu pelayanan kesehatan secara umum. Tempat persalinan yang khusus disertai dengan peralatan yang baik dan ditolong oleh petugas yang terampil, diperkirakan akan lebih baik bila dibandingkan dengan tempat bersalin di rumah, dengan peralatan sederhana dan ditolong oleh tenaga non medis.

Penolong persalinan Terakhir

Tahun

Paramedis (4)

Dukun (2)

a.b

Bidan (3)

40,04

54,99

2014

47,98

47,71

Keluarga (3)

Lainnya (4)

0,46

3,69

0,83

0,00

0,54

2,88

0,28

0,61

:// m ak

as

sa

2013

ot

Dokter (2)

rk

(1)

ps .g

o.

id

Tabel 4.3 Jumlah Balita Penolong Persalinan Terakhir Menurut Jenis Profesi Kota Makassar 2013 - 2014

tp


ht

Penolong persalinan di Kota Makassar selama kurun waktu 2013 - 2014 dengan pemanfaatan tenaga dokter sebagai penolong persalinan mengalami peningkatan menjadi 47,98 persen pada tahun 2014 dibanding tahun 2013, sedangkan pemanfaatan tenaga bidan mengalami penurunan


30

dari 54,99 persen menjadi 47,71 persen. Dari Tabel 4.3 juga terlihat bahwa masih ada masyarakat yang memanfaatkan dukun sebagai penolong kelahiran. Hal ini perlu dikaji lebih dalam guna mendapat faktor-faktor penyebabnya, apakah karena akses ke tenaga medis masih sulit atau faktor biaya persalinan yang mahal.

4.4 Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Sekarang ini pemerintah senatiasa mengaktualisasikan dan mensosialisasikan peningkatan pemanfaatan air susu ibu (ASI) bagi balita. Hal ini karena dalam pertumbuhan dan perkembangan balita sangat memerlukan air susu ibu (ASI), karena ASI merupakan zat makanan yang paling ideal untuk pertumbuhan bayi sebab selain bergizi juga mengandung zat pembentuk kekebalan tubuh.

o. id

Pemberian ASI kepada bayi akan memenuhi kebutuhan gizi dan memberikan kekebalan terhadap

ps .g

beberapa penyakit.

Pemberian ASI merupakan indikator yang dapat menggambarkan tingkat kesadaran ibu

ot

disusui menurut lamanya disusui di Kota Makassar.

a .b

terhadap kesehatan anak. Tabel 4.4 memperlihatkan persentase anak usia 2-4 tahun yang pernah

rk

Jika dilihat dari lamanya disusui pada balita (Tabel 4.4), nampak selama kurun 2013 – 2014

as

sa

persentase anak Usia 2- 4 tahun yang pernah disusui masih cukup tinggi yaitu sebesar 89,27

:// m ak

persen. Ini berarti menunjukkan adanya kesadaran penduduk akan pentingnya ASI bagi bayi. Di Kota Makassar tahun 2014, persentase anak usia 2-4 tahun yang pernah disusui menurut lama disusui antara umur 1-5 bulan yaitu sekitar 16,17 persen, kemudian lamanya disusui umur 6-

tp

11 bulan sekitar 16,91 persen, lama disusui 12-17 bulan sekitar 30,80 persen, lama disusui 18-23

ht

bulan sekitar 7,80 persen dan lamanya disusui 2 tahun lebih terdapat sekitar 17,59 persen balita. Ini berarti bahwa kesadaran ibu akan arti pentingnya ASI bagi bayi sudah relative baik, karena pemberian ASI kepada bayi lebih efisien jika dilihat dari segi ekonomi, sebab ASI jauh lebih murah Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar 2015

31

jika dibandingkan dengan susu formula. Akan tetapi, bagi ibu yang tetap memberikan ASI pada bayinya, mungkin hal ini menjadi salah satu pertimbangan bagi ibu untuk memberikan ASI kepada bayinya. Tabel 4.4 Persentase Anak Usia 2- 4 tahun yang pernah Disusui Menurut Lama Disusui Kota Makassar 2013 - 2014

12.09 5.87 43.44 8.93 29.67

2013 P (%) (3)

L (%) (2) 12,11 10,97 15,56 34,52 7,67 19,17

L+ P (%) (4)

9.45 15.67 25.75 16.67 32.46

10.72 10.96 34.25 12.95 31.12

ot

a.b

4.5 Sarana Kesehatan

L+ P (%) (4) 10,73 16,17 16,91 30,80 7,80 17,59

ps .g


2014 P (%) (3) 9,32 21,50 18,30 26,98 7,94 15,97

id

(1) 0 1-5 6-11 12-17 18-23 24+

L (%) (2)

o.

Lama Disusui (Bulan)

rk

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat adalah

sa

penyediaan sarana kesehatan yang memadai. Dengan semakin meningkatnya sarana tersebut maka

as

setiap warga masyarakat mempunyai kesempatan yang lebih luas untuk mendapat pelayanan

:// m ak

kesehatan yang sebaik-baiknya. Puskesmas adalah satu unit pelayanan fungsional yang fungsi utamanya adalah pelayanan kesehatan tingkat pertama. Wilayah kerjanya meliputi satu kecamatan

tp

atau sebagian dari kecamatan atau sebagian dari kecamatan yang biasanya dibangun dengan melihat

ht

kepadatan penduduk, luas daerah, keadaan geografi dan infrastruktur lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya tidak semua puskesmas dapat menjangkau semua penduduk yang dibebankan dalam wilayanya, oleh sebab itu harus ditunjang dengan fasilitas layanan kesehatan lainnya. Fasilitas layanan


32

kesehatan lainnya yang dimaksud adalah Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Posyandu. Keberadaan kedua fasilits ini sangat membantu puskesmas dalam rangka memberikan pelayanan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Selain pengadaan fasilitas kesehatan, juga perlu ditunjang dengan kualitas pelayanan. Untuk itu keberadaan tenaga kesehatan yang berkualitas sangat diperlukan. Kualitas tenaga kesehatan sangat ditentukan oleh spesifikasi pendidikan yang dimiliki yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang akan diberikan pada masyarakat. Tabel 4.5 Banyaknya Sarana Kesehatan menurut Jenisnya di Kota Makassar 2013 - 2014

2013 (2) 20

2. RS. Bersalin/RSIA

17

3. Puskesmas

43

4. Puskesmas Pembantu Jumlah

40

2014 (3)

ps .g

o.

id

Sarana Kesehatan (1) 1. Rumah Sakit

a.b

Sumber : Dinkes Kota Makassar (Makassar Dalam Angka 2014)

sa

rk

ot

Grafik 4. Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Jenisnya di Kota Makassar Tahun 2012 - 2013

ht

0

:// m ak

20

Rumah Sakit

RS Bersalin

Puskesmas

tp

40

as

60

Pustu

2012

2013


33

BAB V PENDIDIKAN Sumber daya manusia sangat penting peranannya dalam proses pembangunan. Untuk itu, pembangunan yang dilakukan bermuara pada pembangunan manusia. Salah satu komponen dalam pembangunan manusia adalah peningkatan di bidang pendidikan, karena merupakan suatu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, semakin baik kualitas sumber dayanya. Program pendidikan mempunyai andil yang sangat besar terhadap kemajuan sosial ekonomi bangsa. Pembangunan pendidikan pada dasarnya dilakukan dalam empat strategi pokok yaitu pemerataan kesempatan, relevansi pendidikan dengan pembangunan, kualitas pendidikan dan efisiensi pengelolaan. Pemerataan kesempatan pendidikan diupayakan melalui penyediaan sarana dan prasarana

o. id

belajar seperti gedung sekolah, penambahan tenaga pengajar. Relevansi pendidikan melalui

ps .g

konsep “link and match”, yaitu relevansi strategi sistem pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja. Pendidikan hendaknya menghasilkan manusia terdidik yang bermutu dan handal sesuai

a .b

tuntutan zaman. Dan efisiensi pengelolaan pendidikan dimaksudkan supaya pendidikan

ot

diselenggarakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

rk

Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan keadaan bidang

as

sa

pendidikan secara umum di Kota Makassar diantaranya adalah kemampuan membaca dan menulis,

5.1 Sarana Pendidikan

:// m ak

partisipasi sekolah, pendidikan yang ditamatkan, dan ketersediaan sarana pendidikan.

tp

Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan penting untuk terus diupayakan sebagai

ht

konsekuensi dari meningkatnya jumlah penduduk dan diberlakukannya program wajib belajar 9 tahun. Upaya ini ditujukan agar pelayanan pendidikan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dan menuju standar yang diharapkan. Ketersediaan sarana pendidikan yang paling Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar 2015

34

dasar dapat ditunjukkan melalui indikator rasio murid-guru dan rasio murid-sekolah. Meski memiliki kelemahan, yakni indikator bersifat kuantitatif bukan kualitatif, perubahan yang terjadi dalam indikator ini diharapkan dapat memberikan gambaran kemajuan pembangunan sarana pendidikan. 5.2 Rasio Murid Guru Rasio murid Guru (RMG) merupakan perbandingan jumlah murid dengan jumlah guru pada suatu jenjang pendidikan tertentu. Rasio murid guru menggambarkan rata-rata banyaknya murid yang diajar oleh seorang guru. Kelihatannya ada kecenderungan makin sedikit murid yang ditangani seorang guru semakin baik proses belajar mengajar. Hal ini karena guru dengan mudah memantau murid yang diajar dalam kelas, juga mudah mengukur prestasi belajar setiap siswa. Meskipun demikian, belum ada patokan tentang rasio murid guru yang ideal dalam proses belajar mengajar.

o. id

Tabel 5.1 Rasio Murid Guru di Kota Makassar Tahun Ajaran 2011/2012, 2012/2013 dan 2013/2014

S M A/Sederajat

11

ps .g

15

.b

S M P/ ederajat

Rasio Murid- Guru 2012/2013 (3) 22

sa

rk

(1) S D/Sederajat

2011/2012 (2) 23

ot a

Jenjang Pendidikan

2013/2014 (4) 22

15

16

9

11

:// m ak

as

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Makassar (Makassar dalam Angka 2013) Tabel 5.1 secara umum RMG menunjukkan bahwa pada jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah atas sudah semakin baik. Rasio murid guru pada jenjang pendidikan

ht

tp

SD/sederajat pada tahun ajaran 2013/2014 yaitu 22 yang menunjukkan bahwa setiap guru mengajar sekitar 22 murid. Selanjutnya RMG pada jenjang pendidikan SMP /sederajat sekitar 16 atau terdapat sekitar 16 murid diajar oleh seorang guru. Sementara itu, RMG pada jenjang pendidikan SMA/sederajat sekitar 11 atau terdapat sekitar 11 murid diajar oleh seorang guru. Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar 2015

35

5.3 Rasio Murid Sekolah Rasio murid sekolah (RMS) pada setiap jenjang pendidikan diperoleh dengan membandingkan jumlah murid dengan jumlah sekolah. Rasio murid sekolah menggambarkan rata-rata banyaknya murid pada setiap sekolah dalam setiap jenjang pendidikan. Rasio ini diperlukan untuk mengetahui kepadatan murid pada setiap sekolah yang salah satu kegunaannya adalah untuk melihat layak tidaknya menambah gedung sekolah di suatu wilayah. Rasio murid sekolah (RMS) untuk semua jenjang pendidikan sekolah di Kota Makassar pada tahun ajaran 2013/2014 menunjukkan angka yang tinggi dibanding tahun ajaran sebelumnya. Pada tahun ajaran 2013/2014 RMS pada jenjang SD/sederajat sebanyak 305 murid per sekolah kemudian untuk jenjang SMP/sederajat sebanyak 327 murid per sekolah dan untuk rasio murid sekolah pada jenjang pendidikan sekolah lanjutan tingkat SMA/sederajat sebanyak 467 murid/siswa

.b ps .g o.

id

setiap sekolah.

Besarnya rasio murid sekolah pada setiap jenjang pendidikan sekolah menunjukkan adanya indikasi semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya. Hal ini

ot a

tentunya sangat beralasan sekali karena hampir seluruh aspek kehidupan memerlukan penddikan

rk

yang memadai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel 5.2 berikut ini.

(1)

:// m ak

Jenjang Pendidikan

as

sa

Tabel 5.2 Rasio Murid Sekolah di Kota Makassar Tahun Ajaran 2011/2012, 2012/2013 dan 2013/2014

2011/2012 (2)

Rasio Murid- Sekolah 2012/2013 (3)

2013/2014 (4)

329

319

305

S M P/Sederajat

350

325

327

S M A/Sederajat

445

446

467

ht tp

S D/Sederajat

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Makassar (Makassar Dalam Angka 2013) Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar 2015

36

Telaah lebih lanjut di tingkat kecamatan, nampak adanya variasi yang relatif besar pada rasio murid sekolah. Rentang rasio murid sekolah tingkat SD berada pada kisaran terendah 257 di Kecamatan Wajo dan Bontoala hingga tertinggi 377 di kecamatan Biringkanaya. Sedangkan pada tingkat SMP, rasio murid sekolah terendah 145 di kecamatan Wajo dan tertinggi 537 di kecamatan Tamalate. Pada tingkat SMA, rasio murid sekolah terendah 270 di kecamatan Bontoala dan tertinggi 621 di kecamatan Biringkanaya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel 5.3 dan 5.4

Tabel 5.3 Rasio Murid Sekolah dan Rasio Murid Guru Menurut Kecamatan di Kota Makassar 2013/2014

Rasio Murid Sekolah

Rasio Murid Guru

(1) 01. Mariso 02. Mamajang 03. Tamalate 04. Rappocini 05. Makassar 06. Ujung Pandang 07. Wajo 08. Bontoala 09. Ujung Tanah 10. Tallo 11. Panakkukang 12. Manggala 13. Biringkaya 14. Tamalanrea Jumlah

(2)

(3)

ot

21 25 21 19 23 22 21 20 27 26 18 23 24 26 22

rk sa as

:// m ak tp

ht

Rasio Murid Sekolah (4) 462 436 537 260 154 411 145 167 268 342 281 335 486 286 327

Rasio Murid Guru (5)

a .b ps .g o. id

Kecamatan

258 346 269 300 307 344 257 257 286 306 274 318 377 315 305

SMA

SMP

SD

28 17 17 11 11 27 8 17 15 14 17 15 15 16 16

Rasio Murid Sekolah (6) 524 454 571 388 331 591 317 270 432 351 498 489 621 551 467

Rasio Murid Guru (7) 12 16 9 7 12 15 9 5 25 8 12 20 10 13 11

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Makassar (Makassar Dalam Angka 2013) Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar 2015

37

Tabel 5.4 Jumlah Murid, Guru dan Sekolah Menurut Kecamatan di Kota Makassar 2013

(4) 264 391 592 793 516 491 188 305 248 572 761 512 746 411 6790

(5) 7 10 13 8 17 17 8 11 11 13 16 17 18 16 192

Murid

(6) 3231 4364 6982 4683 2610 6987 1161 1833 2944 4447 4491 5690 8753 4582 62758

Guru

(7) 114 253 419 414 241 258 138 105 199 319 269 380 595 280 3984

o. id

(3) 22 5667 28 9701 47 12645 49 14712 38 11648 31 10679 15 3855 24 6162 23 6587 48 14690 50 13704 37 11758 47 17739 34 10708 493 150255

ot a

(2)

Sekolah

Sekolah

Murid

Guru

(8)

(9) 2621 4992 5712 5043 3308 5320 1587 1618 2158 1404 5482 5381 5589 4410 54625

(10) 214 320 626 681 270 346 185 327 85 179 457 269 536 342 4837

5 11 10 13 10 9 5 6 5 4 11 11 9 8 117

rk

(1) 01. Mariso 02. Mamajang 03. Tamalate 04. Rappocini 05. Makassar 06. Ujung Pandang 07. Wajo 08. Bontoala 09. Ujung Tanah 10. Tallo 11. Panakkukang 12. Manggala 13. Biringkaya 14. Tamalanrea Jumlah

Guru

Murid

.b ps .g

Sekolah

SMA

SMP

SD

Kecamatan

as

sa

Sumber, Dinas Pendidikan Kota Makassar (Makassar Dalam Angka 2013)

:// m ak

Tingginya rasio murid sekolah, seyogyanya dapat diantisipasi dengan memperbanyak sarana dan fasilitas ruang kelas di masing-masing sekolah. Demikian juga dengan ketersediaan

tp

tenaga pengajar di tingkat SD utamanya daerah-daerah terpencil dan daerah sulit, sangat perlu

ht

dilakukan penambahan dan redistribusi sehingga diperoleh keseimbangan rasio murid guru. Namun untuk tingkat SMP dan SMA rasio murid guru sudah baik. Dengan demikian harapan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dapat dicapai. Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar 2015

38

5.4 Angka Partisipasi Sekolah Angka partisipasi sekolah (APS) merupakan proporsi penduduk kelompok usia tertentu yang masih duduk di bangku sekolah. Indikator ini menunjukkan keadaan proses pendidikan yang diimplentasikan di masyarakat. Angka partisipasi sekolah yang disajikan dalam bab ini menunjukkan perbandingan antara banyaknya murid pada suatu jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut.

Tabel 5.5 Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 7-12Tahun, 13-15 Tahun dan 16-18 Tahun Kota Makassar 2013 – 2014

2014

2013

Jenis Kelamin

13-15 (3)

16-18 (4)

96,26

68,76

98,92

97,28

73,49

98,57

96,78

71,08

13-15 (3)

16-18 (4)

7-12 (2)

Laki-Laki

97,08

95,51

67,99

98,25

Perempuan

97,77

96,65

64,79

Laki-laki + Perempuan

97,41

96,15

66,44

ps .g o.

a.b

rk ot

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2013 – 2014

id

7-12 (2)

(1)

Tabel 5.5 memperlihatkan angka partisipasi sekolah penduduk usia 7-18 tahun di Kota

sa

Makassar. Tampak pola partisipasi sekolah penduduk Kota Makassar yang menunjukkan semakin

:// m ak

as

tinggi tingkat pendidikan semakin kecil partisipasi sekolahnya. Keadaan ini terjadi baik pada penduduk laki-laki maupun perempuan. Namun ada pergeseran yang cukup menggembirakan

sekolah.

tp

bahwa selama kurun 2013 – 2014 terjadi peningkatan pertisipasi sekolah pada semua jenjang usia

ht

Partisipasi sekolah dari penduduk usia 7-12 tahun di tahun 2014 mencapai 98,57 persen, ini dapat diartikan dari 100 penduduk usia 7-12 tahun ada sekitar 98 penduduk yang masih aktif


39

bersekolah. Untuk penduduk usia ini, partisipasi sekolah penduduk perempuan lebih besar dari pada laki-laki yaitu sekitar 98,25 persen dan perempuan sekitar 98,92 persen. Pada kelompok umur 13-15 tahun, partisipasi sekolahnya lebih rendah dari partisipasi sekolah pada kelompok usia 7-12 tahun. Partisipasi sekolah pada kelompok ini mencapai sekitar 96,78 persen. Jika dilihat menurut jenis kelamin, ada perbedaan yang cukup dimana partisipasi penduduk perempuan lebih tinggi dari laki-laki, yaitu 97,28 persen untuk perempuan dan 96,26 persen untuk laki-laki. Pada kelompok umur 16-18 tahun, partisipasi sekolahnya juga nampak lebih rendah dibandingkan pada kelompok umur 13-15 tahun. Partisipasi sekolah pada kelompok ini mencapai 71,08 persen. Perbedaan yang cukup juga terjadi pada partisipasi penduduk perempuan yang lebih tinggi dari pada partisipasi penduduk laki-laki. Partisipasi penduduk laki-laki sebesar 68,76 persen,

o. id

sedangkan partisipasi penduduk perempuan sebesar 73,49 persen. Adanya program pendidikan gratis di Kota Makassar untuk sekolah SD dan SMP telah

ps .g

meningkatkan angka partisipasi sekolah di kota ini. Kemudian jika masih ada penduduk usia

a .b

sekolah 7-18 tahun yang tidak dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah, sangat perlu ditelusuri lebih lanjut. Kemudian perlu pembuktian lebih dalam dugaan bahwa penduduk usia

rk

ot

sekolah 7-18 tahun di Kota Makassar banyak diantaranya yang putus sekolah karena kondisi sosial

sa

ekonomi rumahtangga dan mereka lebih memilih masuk dalam angkatan kerja (bekerja) membantu

:// m ak

as

kegiatan ekonomi orang tua.

5.5 Kemampuan Membaca dan Menulis (Tingkat Buta Huruf) Kemampuan membaca dan menulis atau tingkat buta huruf terutama untuk penduduk yang

tp

berumur 10 tahun ke atas merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan program

ht

pembangunan di bidang pendidikan. Sebab kalau di suatu wilayah masih cukup banyak penduduk yang buta huruf, jelas merupakan indikator ketertinggalan, sebab seseorang yang buta huruf relatif akan lebih sulit untuk menerima informasi dan pengetahuan baru. Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar 2015

40

Kemampuan membaca dan menulis merupakan kebutuhan mendasar, tanpa kepandaian tersebut sulit rasanya untuk mengikuti perkembangan informasi sosial ekonomi global. Ukuran ini merupakan indikator dasar mutu sumber daya manusia yang di ukur dalam aspek pendidikan. Semakin tinggi nilai indikator ini semakin tinggi sumber daya manusia suatu masyarakat.

Melek huruf yang dimaksud adalah jika seseorang yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Yang dimaksud huruf lainnya misalnya huruf Arab, Bugis/Makasar, Jawa, Cina dan sebagainya. Sedangkan seseorang yang hanya dapat membaca atau menulis saja belum dianggap sebagai melek huruf.

Tabel 5.5 menunjukkan tingkat kemampuan baca dan tulis penduduk berumur 10 tahun ke

o. id

atas. Secara umum, selama kurun 2013 – 2014 kemampuan dapat membaca dan menulis penduduk meningkat. Hal itu ditandai dengan meningkatnya persentase penduduk yang dapat

ps .g

membaca dan menulis baik huruf latin maupun huruf lainnya serta menurunnya angka buta huruf.

a .b

Tahun 2014 sekitar 98,36 persen penduduk usia 10 tahun ke atas yang dapat membaca dan

ot

menulis, atau turun sekitar 0,53 persen dari keadaan tahun 2013 yang mencapai 97,83 persen.

rk

Telaah lebih lanjut menurut jenis kelamin, nampak bahwa kemampuan membaca dan

as

sa

menulis penduduk perempuan lebih rendah dari laki-laki. Penduduk perempuan yang bisa membaca

:// m ak

dan menulis sekitar 97,62 persen tahun 2014 dan penduduk laki-laki yang dapat membaca dan menulis sekitar 99,13 persen. Masih adanya penduduk yang buta huruf sebesar 1,64 persen, hal ini seringkali disebabkan angka buta huruf terjadi pada usia lanjut yang sudah enggan untuk belajar

tp

membaca dan menulis huruf latin maupun huruf lainnya.. Namun demikian keadaan ini cukup

ht

menggembirakan karena telah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 2,17 persen meski memang harus terus dilakukan peningkatan kinerja program pendidikan, sehingga semakin meminimalkan penduduk yang buta huruf. Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar 2015

41

Tabel 5.6 Kemampuan Baca Tulis Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas Kota Makassar 2013 – 2014

2014

2013

Dapat Membaca dan Menulis (2) 98,55

Jenis Kelamin

(1) Laki-Laki

Tidak Dapat

(3) 1,45

Dapat Membaca dan Menulis (3) 99,13

Tidak Dapat

(4)

0,87

Perempuan

97,14

2,86

97,62

2,38

Laki-laki + Perempuan

97,83

2,17

98,36

1,64


o. id

5.6 Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan/Dimiliki

.b ps .g

Tingkat pendidikan yang ditamatkan merupakan salah satu ukuran kualitas sumber daya manusia. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan, semakin baik kualitas sumber daya

ot a

manusianya. Sehingga potensi sumber daya manusia di suatu wilayah dapat dilihat dari jenjang

rk

pendidikan yang ditamatkan.

sa

Tabel 5.7 memperlihatkan penduduk Kota Makassar usia 10 tahun ke atas menurut pendidikan

as

tertinggi yang ditamatkan tahun 2013-2014. Bahwa sebagai ibukota propinsi pusat

kegiatan

:// m ak

ekonomi dengan fasilitas pendidikan yang lengkap, memungkinkan penduduknya untuk memperoleh pendidikan yang tinggi dengan lebih mudah. Pada tahun 2014 sebagian besar

ht tp

penduduk yang berusia 10 tahun keatas berijazah SMA umum sebesar 28,65 persen. Angka ini mengalami penurunan dari tahun 2013 yang mencapai 34,58 persen. Penduduk yang berijazah DIV/S1/S2/S3 juga mengalami sedikit kenaikan dari 14,11 persen pada tahun 2013 menjadi 14,96 persen pada tahun 2014. Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar 2015

42

Tabel 5.7 Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Yang Ditamatkan di Kota Makassar 2013 – 2014

Pendidikan Yang Ditamatkan

(1) Tidak punya Ijazah SD SLTP SMU SMA Kejuruan D I/II D III D IV/SI/S2/S3

2013 P (3) 8,14 21,32 17,74 32,38 3,63 0,97 3,37 12,44

L (2) 5,61 17,01 16,42 36,89 5,48 0,03 2,69 15,87

L+P (4) 6,91 19,22 17,10 34,58 4,53 0,51 3,04 14,11

L+P (4) 13,23 20,71 16,,56 28,65 3,37 0,46 2,06 14,96

ps .g o. id


L (2) 13,51 18,55 16,25 29,16 4,35 0,40 1,45 16,33

2014 P (3) 12,96 22,79 16,86 28,15 2,42 0,52 2,65 13,65

.b

Grafik 6. Persentase Penduuduk Usia 10 Tahun Keatas menurut Pendidikan Yang Ditamatkan Tahun 2014

ot a

30

rk

25

as

sa

20

:// m ak

15 10

0

tp

5

ht

Tidak punya

SD

SLTP LAKI-LAKI

SMU

SMK

DIPLOMASARJANA

PEREMPUAN


43

BAB VI KETENAGAKERJAAN Berbicara mengenai pembangunan tentu tercakup didalamnya tentang tenaga kerja. Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu 44able44 penting bagi pembangunan ekonomi, khususnya dalam upaya pemerintah untuk mengurangi penduduk miskin. Masalah yang timbul dalam ketenaga kerjaan baik ditingkat nasional maupun regional adalah ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan kesempatan kerja. Pertumbuhan angkatan kerja dari waktu ke waktu masih cukup tinggi, sementara pertumbuhan kesempatan kerja cukup rendah, akibatnya menimbulkan pengangguran, dan arus urbanisasi ke kota besar yang jelas-jelas tidak dinginkan oleh berbagai pihak. Dengan

demikian

pemerintah

perlu

strategi

pembangunan

yang

berorientasi

pada

perluasan/pembukaan kesempatan kerja. Kemudian sejauh mana pemerintah mengambil strategi

o. id

seperti itu dan menjalankannya seefektif mungkin, telah dianggap sebagai salah satu langkah yang

ps .g

penting artinya bagi keberhasilan pembangunan.

Secara internasional berdasarkan konsep dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, penduduk usia 15-

a .b

64 tahun dikelompokkan sebagai tenaga kerja (Man Power), sedangkan di Indonesia menggolongkan

ot

penduduk usia 15 tahun keatas sebagai tenaga kerja. Batasan ini didasarkan pada kenyataan terdapat

rk

banyak penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja.

as

sa

Melalui konsep Labour Force Approach dari bagian penduduk, tenaga kerja dapat dogolongkan

:// m ak

mereka yang termasuk angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Yang termasuk angkatan kerja adalah mereka yang bekerja (untuk meghasilkan barang dan jasa) maupun yang belum (sedang mencari pekerjaan). Tenaga kerja yang tidak termasuk angkatan kerja yaitu mencakup mereka yang

tp

sedang bersekolah, memgurus rumahtangga, tidak mampu melakukan kegiatan dan lainnya.

ht

Informasi ketenagakerjaan sangat penting terutama untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan. Pembangunan ketenagakerjaan diharapkan tidak hanya mengatasi masalah


44

pengangguran tetapi juga sekaligus meningkatkan taraf kesejahteraan para tenaga kerja dan peningkatan produktifitas secara makro. Dalam ketenagakerjaan dikenal bernagai indikator seperti tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), Tingkat pengangguran (TP), distribusi pekerja menurut sektor usaha. 6.1. Penduduk Menurut Jenis Kegiatan Tabel 6.1 menyajikan persentase penduduk usia 15 tahun keatas menurut kegiatan utama selama seminggu yang lalu di Kota Makassar tahun 2014. Tabel ini menunjukkan bahwa dari seluruh penduduk angkatan kerja sekitar 50,65 persen penduduk usia 15 tahun keatas tergolong bekerja dan sekitar 6,22 persen yang sedang mencari pekerjaan.

52,18

2014

50,65

5,78

ot

a.b

Bukan Angkatan Kerja Mengurus Lainnya Sekolah Rumahtangga (4) (5) (6)

15,43

20,91

5,70

20,16

20,02

2,96

:// m ak

as

2012

rk

(1)

Angkatan Kerja Mencari Bekerja Kerja (2) (3)

sa

Tahun

ps .g

o.

id

Tabel 6.1 Penduduk usia 15 tahun keatas menurut Kegiatan Utama Slama Seminggu Yang Lalu Di Kota Makassar, 2012 dan 2014

tp

6,22

ht

Sumber : BPS Kota Makassar, Sakernas 2012 dan 2014


45

6.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu ukuran yang dapat menggambarkan partisipasi penduduk usia kerja dalam kegiatan ekonomi. TPAK merupakan perbandingan jumlah angkatan kerja yaitu jumlah penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan terhadap jumlah seluruh penduduk usia kerja (15 tahun keatas).

Tabel 6.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Usia 15 tahun Keatas Di Kota Makassar 2012 dan 2014

(1)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) L P (4) (5)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) L P (2) (3)

73,22

43,56

2014

72,18

42,25

9,92

10,03

8,06

15,63

a.b

2012

ps .g o. id

Tahun

ot

Sumber : BPS Kota Makassar, Sakernas 2012 dan 2014

sa

rk

Dari tabel 6.2 disajikan indikator ketenagakerjaan pada tahun 2012 dan 2014. Pada rentang

as

waktu tersebut menunjukkan trend penurunan TPAK baik untuk laki-laki maupun perempuan. Pada

:// m ak

tahun 2014 TPAK penduduk laki-laki Kota Makassar sekitar 72,18 yang berarti dari 100 orang yang usia kerja sebanyak 72 orang penduduk laki-laki yang masuk sebagai angkatan kerja sedangkan sisanya sebagai penduduk bukan angkatan kerja. Sedangkan TPAK perempuan hanya sebesar 42,25.

ht tp

Seperti di negara-negara berkembang pada, pengangguran masih menjadi persoalan ekonomi di Indonesia. Hal ini diakibatkan oleh tidak terserapnya sebagian angkatan kerja dalam sektor kegiatan ekonomi (lapangan pekerjaan). Dengan kata lain pertumbuhan angkatan kerja lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan lapangan kerja baru. Sehingga sangat diperlukan data mengenai pencari Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar 2015

46

pekerjaan sebagai bahan untuk pertimbangan mengenai masalah ketenagakerjaan. Selanjutnya bagian dari angkatan kerja yang saat ini tidak bekerja tetapi sedang aktif mencari pekerjaan, dapat diartikan pula sebagai tingkat pengangguran terbuka (TPT). Tingkat pengangguran pada tahun 2012-2014 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014 TPT laki-laki mengalami penurunan sebesar 1,86 persen dibanding tahun 2013, sementara TPT perempuan justru mengalami peningkatan sebesar 5,6 persen. Kondisi perekonomian yang tidak stabil saat ini turut mempengaruhi angka TPAK dan TPT di Kota Makassar, sehingga masalah pengangguran tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama. 6.3 Lapangan Pekerjaan dan Jenis Pekerjaan Aktifitas ekonomi suatu wilayah dapat ditunjukkan melalui distribusi penduduk yang bekerja 6.3 memperlihatkan bahwa aktifitas ekonomi penduduk Kota

o. id

menurut lapangan usaha. Tabel

ps .g

Makassar terkonsentrasi pada sektor perdagangan dan jasa. Pada tahun 2012, sektor perdagangan

a .b

menyerap 31,96 persen pekerja di kota Makassar dan sektor jasa sebesar 36,96 persen.

ot

Pada table 6.3 , selama tahun 2012 alokasi lapangan usaha sebagai tanda

rk

aktifitas ekonomi di Kota Makassar nampak terjadi pergeseran, meski sektor perdagangan dan jasa

sa

masih mendominasi. Pada sektor perdagangan terjadi penurunan daya serap, dari 36,18 persen di

as

tahun 2011, turun menjadi 31,96 persen pada tahun 2012. Namun sektor jasa kemasyarakatan di

:// m ak

tahun 2011 dari 33,36 persen, naik menjadi 36,96 persen pada tahun 2012. Dan sektor industri menurun sekitar 0,07 poin dari 5,64 persen menjadi 5,57 persen tahun 2012. Sektor Lainnya

tp

(Bangunan, angkutan, pergudangan dan komunikasi, keuangan, asuransi, usaha persewaan

ht

bangunan, Tanah dan jasa perusahaan) selama tahun 2011-2012 mengalami kenaikan sekitar 0,89 poin, dari 24,16 persen menjadi 25,05 persen


47

Tabel 6.3 Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu menurut Lapangan Pekerjaan Utama Kota Makassar, 2011 – 2012

2012

2011

Lapangan Pekerjaan Utama

P (3) (0,00)

L+P (4) 3.613 (1,06)

L (2) 2.336 (0,76)

P (3) 0 (0,00)

L+P (4) 2.336 (0,47)

17.477 (5,14)

13.065 (6,49)

30.542 (5,64)

12.082 (3,92)

15.884 (8,17)

27.966 (5,57)

Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, Hotel

104.223 (30,69)

91.502 (45,42)

195.725 (36,18)

88.464 (28,73)

72.092 (37,09)

160.556 (31,96)

Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan

98.375 (28,97)

82.109 (40,76)

180.484 (33,36)

101.155 (32,85)

84.525 (43,48)

185.680 (36,96)

115.902 (34,13)

14.784 (7,34)

130.686 (24,16)

21.890 (11,26)

125.770 (25,05)

o.

ps .g

Lainnya *)

a.b

Industri Pengolahan

id

L (2) 3.613 (1,06)

(1) Pertanian, Kehutanan, Perburuan perikanan

103.880 (33,74)

as

sa

rk

ot

Sumber : BPS Kota Makassar, Sakernas 2011-2012 Catatan: Lainnya*) Pertambangan dan Penggalian, Bangunan, Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi, Keuangan, Asuransi, Usaha persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan

:// m ak

Selaras dengan dominannya sektor perdagangan dalam menyerap tenaga kerja, jenis pekerjaan pada kelompok tenaga usaha penjualan nampak dominan pula. Pada tabel 6.4 penduduk

tp

usia 15 tahun keatas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut jenis pekerjaan tenaga usaha

ht

penjualan terlihat turun 18,78 poin dari 42,59 persen tahun 2011 turun mencapai 23,81 persen tahun 2012, kemudian diurutan kedua ditempati oleh kelompok tenaga produksi, operator alat-alat dan pekerja kasar yang mencapai 29,53 persen tahun 2011. Turun menjadi 26,78 persen tahun 2012 atau


48

turun sekitar 2,75 persen Jika dilihat menurut jenis kelamin pada tabel 6.4, pekerja laki-laki lebih cenderung pada kelompok tenaga produksi, operator alat-alat dan pekerja kasar. Sedangkan pekerja perempuan lebih dominan pada tenaga usaha penjualan.Untuk jelasnya dalat dilihat table berikut ini.

Tabel 6.4 Distribusi Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu menurut Jenis Pekerjaan Kota Makassar, 2011-2012

Jenis Pekerjaan

2011 P (3)

L (2)

2012 P (3)

L+P (4)

39.611 (10.59)

41.693 (14.26)

81.304 (11.96)

47.014 (15,26)

34.419 (17.71)

81.433 (16.21)

Tenaga Kepemimpinan dan Ketatalaksanaan

13.197 (4.15)

2.576 (1.36)

15.765 (3.11)

11.176 (3,62)

750 (0.39)

11.936 (2.38)

Tenaga Usaha Penjualan

36.043 (32.82)

43.249 (58.94)

79.296 (42.59)

58,612 (19,03)

10.527 (5.41)

119.621 (23.81)

103.453 (11.10)

90.777 (11.80)

194.216 (11.36)

65.668 (21.32)

70.403 (36.21)

136.071 (27.09)

a.b

ot

361 (0.19)

7.340 (1.45)

659 (0.21)

(0.00)

659 (0.13)

124.335

25.483

149.740

106700

27.810

134.510

(39.14)

(13.45)

(29.53)

(34.65)

(14.31)

(26.78)

ht

tp

Tenaga Produksi, Operator alat Alat angkutan dan Pekerja Kasar

rk

sa

6.984 (2.20)

:// m ak

Tenaga Usaha Pertanian

as

Tenaga Usaha Jasa

ps .g

Tenaga Profesional

o. id

(1)

L (2)

L+P (4)

Sumber : BPS Kota Makassar, Sakernas 2011-2012


49

6.4. Status Pekerjaan

Indikator ketenagakerjaan lainnya menunjukkan tingkat kesejahteraan adalah status pekerjaan penduduk,yakni kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha. Status pekerjaan dibedakan menjadi tujuh kategori, yakni berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, berusaha dibantu buruh tetap, buruh/karyawan, pekerja bebas pertanian, pekerja bebas non pertanian dan pekerja keluarga. Status pekerjaan ini dapat dijadikan petunjuk untuk mengetahui status pekerjaan formal dan informal. Indikasi berkembangnya sektor informal dapat dilihat melalui peningkatan jumlah pekerja dengan status berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain, berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap, pekerja tidak dibayar atau pekerja keluarga dan pekerja bebas. Status pekerjaan ini juga dapat dijadikan petunjuk untuk mengetahui status pekerjaan formal dan

o. id

informal.

ps .g

Pada Tabel 6.5 berikut ini, memperlihatkan bahwa selama kurun waktu 2012, pekerja formal di Kota Makassar kebanyakan berstatus buruh/karyawan, dengan persentase mencapai 65,31 persen.

a .b

Sementara pada sektor informal tahun 2012 ditunjukkan melalui persentase penduduk yang bekerja

ot

dengan status berusaha sendiri sebesar 14,89 persen, yakni 14,41 persen pekerja laki-laki dan 15,63

rk

persen, sementara yang bekerja dengan status pekerja bebas di non pertanian seperti (buruh

sa

bangunan, pemulung, tukang cuci, tukang parkir) sekitar 7,02 persen yakni pekerja perempuan

as

mencapai 3,55 persen, berusaha dibantu buruh tidak tetap mencapai sekitar 4,44 persen dan yang

ht

tp

:// m ak

bekerja sebagai pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar sekitar 3,99 persen.


50

Tabel 6.5 Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Kota Makassar, 2012

2012 Perempuan (4)

(1)

Laki-laki (2)

Berusaha sendiri

44.384

14.41

30.385

15.63

74.769

Berusaha dibantu buruh tidak tetap

11.676

3.79

10.606

5.46

22.282

4.44

Berusaha dibantu buruh tetap

16.291

5.29

5.555

2.86

2.184

201.288

65.37

126.793

65.22

328.081

0.43 65.3 1

28.377

9.22

6.896

3.55

35.273

7.02

5.901

1.92

307.917

100

ps .g o. id

Status Pekerjaan Utama

20.057 502.308

3.99 100

Buruh/karyawan

Pekerja bebas di non pertanian

Pekerja keluarga Jumlah

% (3)

14.156

7.28

194.391

100

L+P (6)

% (7) 14.8 9

rk

ot

a.b

Sumber : BPS Kota Makassar, Hasil Sakernas 2012

% (5)

sa

6.5. Lama Jam Bekerja

as

Salah satu ukuran untuk menentukan bagaimana produktifitas pekerja dan ukuran

:// m ak

setengah pengangguran dan tenaga kerja penuh adalah jumlah jam bekerja yang digunakan pekerja untuk bekerja dalam seminggu. Batasan yang biasanya dipakai untuk mengukur jam kerja

ht tp

adalah lebih 35 jam/minggu, artinya jika yang bekerja kurang dari jam kerja normal dikatakan sebagai pekerja penganggur/setengah bekerja. Pada tabel 6.6 tampak bahwa 87,79 persen penduduk Kota Makassar yang bekerja selama 35 jam keatas dalam seminggu yakni 90.71 persen laki-laki dan 83.18 persen perempuan pada tahun 2012.


51

Tabel 6.6 Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Jumlah Jam Kerja Seluruhnya di Kota Makassar, 2012

2012

Laki-laki

(%)

Perempuan

(%)

L+P

(%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

0

2.570

0.83

1.868

0.96

4.438

0,88

1 – 14

4.167

1.35

7.049

3.63

11.216

2,23

15 – 34

21.878

7.11

23.788

12.24

45.666

9,09

35 +

279.302

90.71

161.686

83.18

440.988

87,79

Jumlah

307.917

100

194.391

100

502.308

100

ht

tp

:// m ak as

sa

rk

ot a

Sumber : BPS Kota Makassar, Hasil Sakernas 2012

.b ps .g o. id

Jumlah Jam Kerja Seluruhnya


52

BAB VII PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP Perumahan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia disamping sandang dan pangan. Rumah selain berfungsi sebagai tempat istirahat atau berlindung dari hujan dan panasnya matahari, juga berfungsi sebagai tempat untuk membina kehidupan rumah tangga dan bersosialisasi antar individu dalam rumah dan mengembangkan diri. Pemerintah telah berupaya untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan rumah melalui berbagai program diantaranya menyediakan fasilitas kredit kepemilikan rumah (KPR). Rumah dapat dijadikan sebagai indikator untuk mengukur tingkat sosial masyarakat dan keberhasilan pembangunan di bidang perumahan. Keberadaan rumah yang dimaksud tidak saja menyangkut kuantitas tetapi juga mengenai kualitas rumah. Kondisi fisik bangunan menunjukkan

o. id

kualitas dan kuantitas tempat tinggal yang dikuasai. Fisik bangunan yang kuat dan terbuat dari

ps .g

bahan yang tidak membahayakan menjamin keamanan penghuni tidak saja dari ancaman tindak kriminal, tetapi juga dari kerentanan bangunan itu sendiri dan kemungkinan terserang penyakit. Fisik

a .b

bangunan yang kuat ditentukan oleh pemilihan bahan komponen bangunan yaitu lantai, dinding,

ot

dan atap. Fasilitas rumah yang tidak memadai dan kondisi lingkungan yang tidak sehat juga akan

as

7.1 Status Penguasaan Rumah

sa

rk

berpengaruh terhadap kesehatan.

:// m ak

Indikator ini memperlihatkan status penguasaan rumah yang dibedakan atas milik sendiri, kontrak, sewa, rumah dinas, bebas sewa dan lainnya. Pada umumnya rumahtangga yang memiliki

tp

tempat tinggal sendiri, diperkirakan tingkat kesejahteraannya lebih baik, dibanding mereka yang

ht

masih kontrak, sewa atau lainnya. Semakin tinggi persentase rumahtangga yang menempati tempat tinggal sendiri disuatu daerah, akan semakin baik tingkat kesejahteraan daerah tersebut.


53

Tabel 7.1 memperlihatkan status penguasaan bangunan tempat tinggal oleh rumahtangga di Kota Makassar pada tahun 2013 dan 2014. Selama kurun waktu 2013-2014, nampak terjadi peningkatan pada penguasaan bangunan tempat tinggal dengan status milik sendiri. Pada tahun 2013, bangunan tempat tinggal yang ditempati oleh pemiliknya sendiri mencapai 55,69 persen, kemudian naik menjadi 59,45 persen di tahun 2014. Kondisi ini menunjukkan bahwa sekitar 40,55 persen rumah tangga belum mempunyai rumah milik sendiri. Penguasaan tempat tinggal bukan milik sendiri oleh rumahtangga dipengaruhi beberapa faktor antara lain; keadaan ekonomi

dan sosial masyarakat yaitu rendahnya pendapatan, alasan

pendidikan, lokasi tempat kerja dan memilih tinggal bersama keluarga/sanak saudara

(4) 200.786

(5) 59,45

17,29

44.345

13,13

7.47

19.454

5,76

2.81

10.808

3,20

43.301

13.83

51.573

15,27

9.268

2,86

10.369

3,07

122

0,04

405

0,12

54.928

Sewa

23.386

Bebas Sewa milik

sa as

8.810

:// m ak

Dinas

rk

Kontrak

ht

tp

Milik orang tua/sanak/ saudara

Lainnya

(3) 55,69

a.b

(2) 178.573

Milik Sendiri

o.

(%)

ot

(1)

2014

(%)

2013

ps .g

Status Penguasaan

id

Tabel 7.1 Rumahtangga menurut Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal Kota Makassar, 2013– 2014

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2013– 2014


54

7.2 Kondisi Fisik Bangunan Tempat Tinggal Kenyamanan tempat tinggal tidak bisa dipisahkan dari luas lantai dan jenis bahan bangunan, makin luas lantai hunian diimbangi dengan kualitas bahan bangunan yang digunakan makin baik pula kesejahteraan penghuninya. Luas lantai dan jenis bahan bangunannya, merupakan unsur penting dalam menciptakan kondisi kenyamanan dan kesehatan bagi penghuninya. Diperkirakan semakin luas lantai hunian dan semakin baik kualitas bahan bangunan yang digunakan akan menciptakan kondisi, yang semakin nyaman dan sehat bagi penghuninya. Rata- rata luas lantai per anggota rumahtangga akan memberikan gambaran tentang tingkat kenyamanan suatu rumah bagi penghuninya. Jika rata-rata anggota rumahtangga di Kota Makassar berkisar antara 4 sampai 5 orang, dan standar normatif luas lantai perkapita seluas 8 m² maka luas lantai hunian yang diharapkan setiap rumahtangga adalah berkisar antara 32 – 40 m².

o. id

Keadaan rumahtangga menurut luas lantai bangunan tempat tinggal selama tahun 2014 menunjukkan bahwa rumahtangga yang menempati rumah dengan luas lantai kurang dari 20 meter

ps .g

persegi sekitar 12,81 persen. Selanjutnya rumah tangga yang menempati rumah dengan luas lantai

a .b

20-49 m2 sekitar 25,39 persen. Sementara itu, rumahtangga paling banyak menempati rumah

rk

terluas 100 m2 keatas mencapai 14,29 persen.

ot

dengan luas lantai 50-99 m2, yakni mencapai 47,51 persen, sedangkan rumahtangga dengan lantai

sa

Dengan melihat kondisi luas lantai bangunan tempat tinggal di kota Makassar, tampaknya

as

masih perlu perhatian dari pihak terkait yang ditujukan terutama bagi rumahtangga yang menempati

:// m ak

bangunan luas lantai yang relatif sempit.

Tabel 7.2 memperlihatkan kondisi fisik bangunan yang ditempati oleh rumahtangga di Kota Makassar. Secara umum dalam kurun 2013-2014 distribusi rumahtangga menurut kondisi fisik

ht

tp

bangunan tempat tinggal di Kota Makassar tidak mengalami perubahan yang berarti.


55

Tabel 7.2 Persentase Rumahtangga menurut Luas Lantai di Kota Makassar

Tahun 2013 dan 2014

% (5)

2013 (2)

% (3)

2014 (4)

- < 20

41.268

12.87

43.264

12,81

- 20 – 49

86.025

31,27

85.752

25,39

- 50 – 99

Luas Lantai (1)

104.306

35,49

160.460

47,51

- 100 – 149

37.504

10,03

48.263

14,29

- 150 +

33.179

10,34

-

-

id

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2013 dan 2014

a .b

ps .g

o.

Grafik 7 Persentase Rumahtangga Menurut Luas Lantai Kota Makassar Tahun 2014

ot

150+

sa

rk

100-149

:// m ak

as

50-99 20-49

0

ht

tp

<20

10

20


30

40

56

Tabel 7.3 Persentase Rumahtangga Menurut Jenis Dinding Terluas di Kota Makassar

Tahun 2013 dan 2014

Jenis Dinding

2013

%

2014

%

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

250.657

78,17

271.204

80,30

44.956

14,02

49.749

14,73

- Bambu

481

0,15

912

0,27

- Lainnya

24.562

7,66

15.874

4,70

- Tembok

- Kayu

ps .g o. id


a.b

Grafik 8.Persentase Rumahtangga Menurut Jenis Dinding Terluas Di Kota Makassar, 2013

Bambu

rk

ot

Lainnya

Tembok

ht tp

:// m ak

as

sa

Kayu


57

Keadaan rumahtangga menurut dinding terluas tahun 2013 dan 2014 disajikan pada tabel 7.3. Pada tabel ini jenis dinding terluas dibagi dalam empat kelompok, yaitu jenis dinding tembok, kayu, bambu dan lainnya. Tabel 7.3 menunjukkan sebagian besar jenis dinding terluas yang dihuni oleh rumah tangga sudah berupa tembok, yaitu sebesar 80,30 persen, berupa kayu sebesar 14,73 persen, berupa bambu 0,27 persen dan jenis dinding lainnya sebesar 4,70 persen. Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa sebagian besar dinding terluas di setiap rumahtangga di Kota Makassar sudah merupakan dinding yang permanen karena berupa tembok. Atap adalah penutup bagian atas suatu bangunan sehingga seseorang yang mendiami terlindung dari terik sinar matahari, hujan dan sebagainya. Untuk jenis bangunan bertingkat, yang dimaksud atap disini adalah bagian yang paling atas dari bangunan tersebut.

a .b ps .g

atap seng sebagai atap terluas, yakni mencapai 85,59 persen.

o. id

Pada tahun 2014 sebagian besar rumahtangga sudah menempati bangunan tempat tinggal dengan

Tabel 7.4 Persentase Rumahtangga Menurut Jenis Atap Terluas di Kota Makassar

- Asbes - Lainnya

sa

2014

%

(4) 2.769 35.125

705

0,22

1.182

0,35

285.095

88,91

289.071

85,59

7.183 1.283

2, 24 0,40

7.971 1.621

2,36 0,48

as

(3) 1,10 7,13

:// m ak tp

- Seng

(2) 3.527 22.863

ht

- Sirap

%

2013

Jenis Atap

(1) - Beton - Genteng

rk ot

Tahun 2013 - 2014

(5)

0,82 10,40



58

Grafik 9. Persentase Rumahtangga Menurut Jenis Atap Terluas di Kota Makassar Tahun 2013 dan 2014

Asbes Sirap Beton 0

20

40

60

80

100

o. id

Persyaratan lain dari rumah sehat, oleh Depkes adalah lantai rumah harus kering / tidak lembab. Oleh karena itu bahan penutup lantai harus terbuat dari teraso, ubin/tegel, batu bata, atau

a.b ps .g

plur/semen (untuk rumah bukan panggung/tingkat) dan terbuat dari kayu atau bambu (untuk rumah panggung).

ot

7.3 Fasilitas Tempat Tinggal

rk

7.3.1 Sumber Air Minum

sa

Kenyamanan tempat tinggal juga tidak bisa dipisahkan dari kelengkapan, kelayakan dan

as

penggunaan fasilitas tempat tinggal. Air merupakan kebutuhan yang vital, dibutuhkan oleh setiap

ht tp :// m ak

orang. Air digunakan untuk minum, mandi dan mencuci. Sehat atau bersih tidaknya air yang digunakan akan bergantung pada sumbernya. Penggunaan air bersih dan pemilikan fasilitas air minum dapat dijadikan indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan. Semakin

banyak

rumahtangga yang memanfaatkan air bersih, menunjukkan semakin baiknya kondisi kesehatan rumahtangga. Demikian halnya dengan semakin banyaknya rumahtangga yang memiliki fasilitas air minum sendiri cenderung semakin baik tingkat kesejahteraannya. Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar 2015

Air minum yang dianggap 59

memenuhi syarat kesehatan adalah yang bersumber dari ledeng. Karena sebelum air di distrtibusikan ke rumah penduduk terlebih dahulu dilakukan proses penjernihan. Selain itu yang termasuk kategori air bersih adalah air yang bersumber dari pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung. Kebutuhan akan air bersih, terutama untuk bahan baku air yang berkualitas, bila ditinjau dari segi kesehatan dirasakan semakin hari semakin penting. Ini mengingat semakin tingginya permintaan akan air bersih oleh rumahtangga, yang tidak dapat diimbangi penyediaannya oleh alam secara memadai, mengingat daya dukung sumber daya yang terbatas. Salah satu indikator yang dapat digunakan umtuk melihat sumber air minum yang dikonsumsi rumahtangga adalah dengan melihat sumber air minum yang

digunakan oleh rumahtangga

tersebut. Rumah tangga di Kota Makassar tahun 2014 yang menggunakan air dalam kemasan/air

a .b ps .g o. id

isi ulang dan Air Ledeng (PDAM) sebagai sumber air minum utama menempati urutan pertama dan kedua sebagai sumber air minum yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dengan masingmasing persentasenya sebesar 61,59 persen dan 34,43 persen. Sedangkan yang menggunakan air sumur bor/pompa sebagai sumber air minum yaitu sekitar 2,75 persen, air sumur terlindung sekitar 1,09 persen dan sumur tak terlindung sekitar 0,14 persen.

:// m ak

Sumber Air Minum

as

sa

rk ot

Tabel 7.5 Persentase Rumah tangga Menurut Sumber Air Minum di Kota Makassar Tahun 2013-2014

(3)

ht

tp

(1) - Air dalam kemasan/Isi Ulang - Ledeng - Sumur bor/pompa - Sumur terlindung - Sumur tak terlindung

2014

2013

(5)

55,15 39,53 2,30 1,98 1,05

61,59 34,43 2,75 1,09 0,14

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2013-2014 Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar 2015

60

Grafik 10. Persentase Rumah tangga Menurut Sumber Air Minum di Kota Makassar Tahun 2013 dan 2014

Air Kemasan/Isi Ulang Ledeng Sumur Bor/Pompa

2014

2013

Sumur Terlindung Sumur Tak Terlindung 20

40

60

80

ps .g

o.

id

0

7.3.2 Fasilitas Buang Air Besar

a .b

Fasilitas buang air besar merupakan salah satu fasilitas tempat tinggal yang sangat penting,

rk ot

karena berhubungan erat dengan sanitasi lingkungan tempat tinggal, terutama berupa penggunaan kloset dan tempat penampungan akhir kotoran/tinja. Fasilitas buang air besar yang dianggap

sa

memenuhi syarat kesehatan adalah kakus yang menggunakan kloset leher angsa atau plengsengan

as

dengan penampungan akhir berupa tangki septik. Tangki septik dapat mencegah limbah untuk tidak

:// m ak

mencemari lingkungan terutama air sumur yang dibuat/berada di sekitar tempat tersebut.

tp

Dari table 7.6 dapat dilihat bahwa persentase rumahtangga dalam menggunakan tempat

ht

buang air besar dengan fasilitas tempat buang air besar digunakan oleh rumahtangga itu sendiri tahun 2013 sebesar 73,26 persen dan 82,06 persen tahun 2014, sedangkan untuk fasilitas tempat buang air besar rumahtangga yang digunakan bersama pada tahun 2013 sebesar 23,17 persen dan Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar 2015

61

13,92 persen tahun 2014. Selebihnya untuk fasilitas tempat buang air besar yang digunakan oleh rumanhtangga yaitu fasilitas buang air besar ditempat umum sebesar 4,02 persen. Tabel 7.6 Jumlah dan Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Tempat Buang Air dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja Di Kota Makassar Tahun 2013 dan 2014

Fasilitas Tempat Tinggal

(1) Fasilitas Tempat BAB

- Sendiri

2013

%

2014

%

(2)

(3)

(4)

(5)

73,26

277.149

82,06

74.296

23,17

47.013

13,92

- Umum

5.098

1,59

13.577

4,02

- Tidak ada

6.349

1,59

-

-

97,05

329.329

97,51

0,23

270

0,08

Tempat Pembuangan Akhir Tinja

- Tangki

311.197

- Kolam/Sawah

ot a

737

.b ps .g o.

- Bersama

id

234.913

6.926

2,16

6.181

1,83

- Lobang Tanah

1.315

0,41

1.520

0,45

0

0,00

-

-

481

0,15

439

0,13

rk

- Sungai/Danau/Laut

as

sa

- Pantai/Tanah Lapang/Kebun

:// m ak

- Lainnya

tp


ht

7.3.3 Fasilitas Penerangan

Fasilitas listrik juga banyak memberikan efisiensi dan produktivitas pada pemakaian sebagai sumber penerangan. Pada tabel 7.7 untuk sumber penerangan sebagian besar Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar 2015

62

rumahtangga sudah menggunakan listrik tanpa melihat apakah bersumber dari PLN maupun non PLN. Untuk tahun 2014 yaitu sekitar 99,32 persen sudah menggunakan sumber penerangan listrik dari PLN dan rumahtangga yang menggunakan sumber penerangan listrik non PLN (Genset) utamanya masyarakat atau rumahtangga yang bertempat tinggal di daerah Pulau yaitu sekitar 0,68 persen. Tabel 7.7 Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Penerangan Di Kota Makassar Tahun 2013 dan 2014

Fasilitas Penerangan

2013

%

2014

%

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

- Listrik PLN

- Listrik non PLN

318.123

99,21

335.442

99,32

0,79

2.297

0,68

0

0,00

0

0

- Pelita/Lainnya

0

0,00

0

0

ps .g

o. id

2.533

- Petromaks

a.b


Listrik PLN

Listrik Non PLN

0

ht

tp

50

:// m ak

100

as

sa

rk

ot

Grafik 11. Persentase Rumah tangga Menurut Sumber Penerangan di Kota Makassar Tahun 2013 dan 2014

2013

2014


63

BAB VIII INDIKATOR LAINNYA Pengeluaran rumahtangga dapat dibedakan menurut pengeluaran makanan dan bukan makanan, dimana menggambarkan bagaimana penduduk Kota Makassar mengalokasikan kebutuhan rumahtangganya. Walaupun harga antar daerah berbeda, nilai pengeluaran rumahtangga masih dapat menunjukkan perbedaan tingkat kesejahteraan penduduk, khususnya dilihat dari segi ekonomi.

8.1 Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Perkapita Pengeluaran untuk konsumsi makanan dan bukan makanan berkaitan erat dengan tingkat

o. id

pendapatan masyarakat. Bagi ruhulukan dibanding dengan pemenuhan kebutuhan non makanan. Sebaliknya rumahtangga yang berpenghasilan tinggi atau relatif lebih besar, pengeluarannya

ps .g

cenderung lebih banyak digunakan untuk kebutuhan non makanan. Kondisi ini mencerminkan bahwa semakin tinggi pendapatan rumahtangga, maka pola konsumsi lebih besar untuk keperluan

a .b

konsumsi non makanan.

rk

ot

Pergeseran pola pengeluaran untuk konsumsi rumahtangga dari makanan ke non makanan

sa

dapat dijadikan indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan dikatakan

as

membaik, jika perbandingan pengeluaran rumahtangga untuk konsumsi makanan semakin menurun

:// m ak

dan diiringi peningkatan kebutuhan untuk bukan makanan. Pengeluaran perkapita menurut golongan pengeluaran perkapita makanan dan non makanan

ht

tp

dapat dilihat pada tabel 8.1 berikut ini.


64

Tabel 8.1 Jumlah Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Perkapita Per Bulan Kota Makassar Tahun 2014

Golongan

Non Makanan

%

Makanan

%

3.144

0,22

34.302

2,40

100.000 – 149.999

37.303

2,61

212.242

14,85

150.000 – 199.999

92.615

6,48

108.765

7,61

200.000 – 299.999

291.994

20,43

207.097

14,49

300.000 – 499.9999

489.230

34,23

281.704

19,71

500.000 – 749.999

341.017

23,81

242.542

16,97

750.000 – 999.999

113.911

7,97

7,69

>= 1.000.000

60.028

4,20

232.681

16,28

a.b

ps .g

109.909

1.429.242

1.429.242

ot

Jumlah

id

< 100.000

o.

pengeluaran

as

sa

rk

Sumber : BPS Kota Makassar, Hasil Susenas 2014

:// m ak

Berdasarkan tabel diatas dapat dilhat bahwa kelompok pengeluaran perkapita makanan pada tahun 2014 lebih dominan pada kelompok Rp 300.000 – 499.999, kemudian disusul level Rp Rp. 500.000 – 749.000 dan 200.000 – 299.999 dan. Sedangkan pada kelompok penegeluaran non

ht

level <100.000.

tp

makanan, hampir tidak ada perbedaan yang signifikan disemua golongan pengeluaran kecuali pada


65

Pengeluaran perkapita sebulan di Kota Makassar dapat dilihat pada tabel 8.2. Dari tabel tersebut terlihat bahwa pengeluaran rata-rata sebulan penduduk Kota Makassar menurut pengeluaran makanan sebesar Rp 467.109,- dan non makanan sebesar Rp 583.616,- tahun 2014. Tabel 8.2 Pengeluaran perkapita sebulan dan pola konsumsi di Kota Makassar 2013-2014

Pola konsumsi penduduk (%)

Pengeluaran perkapita sebulan (Rp)

Non Makanan

Makanan

Non Makanan

Makanan

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

416.152

467.109

576.653

583.616

41,92

44,46

58,08

55,54

id

Sumber : BPS Kota Makassar, Hasil Susenas 2013-2014

ps .g

o.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2014 pola konsumsi penduduk untuk non makanan pada tahun 2013 mengalami penurunan sekitar 2,54 poin, yakni 58,08 persen tahun 2013 menjadi

a.b

55,54 persen tahun 2014 sedangkan untuk konsumsi makanan tahun 2014 sekitar 44,46 persen

ot

dibanding tahun 2013 yang hanya 41,92 persen atau naik sekitar 2,54 persen.

rk

Jika melihat besarnya peneluaran perkapita untuk konsumsi makanan dibandingkan non makanan

sa

maka dapat dilihat bahwa pengeluaran perkapita penduduk kota Makassar utuk non makanan lebih

as

besar dibandingkan dengan pengeluaran konsumsi makanan. Hal ini juga memberikaan gambaran

tp

Miskin

adalah

ht

8.2 Kemiskinan

:// m ak

bahwa kondisi kesejahteraan masyarakat relative lebih baik.

kondisi

kehidupan

yang

serba

kekurangan

yang

dialami

seseorang/rumahtangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan yang layak bagi kehidupan. Penduduk atau rumahtangga miskin yang mengalami masalah/hambatan untuk dapat hidup secara Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar 2015

66

layak, secara konseptual disebut sebagai fakir miskin dan digolongkan sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) . Sesuai dengan defenisi yang disepakati fakir miskin adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena sebab-sebab tertentu tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum, baik berupa kebutuhan jasmani, rohani maupun sosial. BPS mendefiniskan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untukl memenuhi standar tertentu dari kebutuhan dasar, baik makanan maupun bukan makanan. Standar ini disebut garis kemiskinan yaitu nilai pengeluaran konsumsi kebutuhan dasar makanan setara dengan 2100 kalori energi perkapita perhari, ditambah nilai pengeluaran untuk kebutuhan dasar bukan makanan yang paling pokok. Penduduk dengan pengeluaran perkapita di bawah garis kemiskinan diklasifikasikan

o. id

dsebagai penduduk miskin demikian pula penghitungan untuk penduduk fakir miskin. Pemanfaatan data kemiskinan yang dihasilkan oleh BPS biasanya digunakan Pemerintah untuk perencanaan

ps .g

makro, khususnya untuk menentukan alokasi dan besaran dana untuk membantu penduduk miskin

a .b

dan fakir miskin, baik untuk tingkat nasional maupun tingkat wilayah.

Kemiskinan secara asal penyebabnya terbagi menjadi 2 macam. Pertama adalah

rk

ot

kemiskinan kultutral, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor adat atau budaya

sa

suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu

as

sehingga membuatnya tetap melekat dengan kemiskinan. Kemiskinan seperti ini bisa dihilangkan

:// m ak

atau sedikitnya bisa dikurangi dengan mengabaikan faktor-faktor yang menghalanginya untuk melakukan perubahan ke arah tingkat kehidupan yang lebih baik. Kedua adalah kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang terjadi sebagai akibat ketidakberdayaan seseorang atau

ht

tp

sekolompok masyarakat tertentu terhadap sistem atau tatanan sosial yang tidak adil, karenanya mereka berada pada posisi tawar yang sangat lemah dan tidak memiliki akses untuk


67

mengembangkan dan membebankan diri mereka sendiri dari perangkap kemiskinan atau dengan perkataan lain “ seseorang atau sekelompok masyarakat menjadi miskin karena mereka miskin”. Kemiskinan secara konseptual dibedakan menurut kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut, dimana perbedaannya terletak pada standar penilaiannya. Standar penilaian kemiskinan relatif merupakan standar kehidupan yang ditentukan dan ditetapkan secara subyektif oleh masyarakat setempat dan bersifat lokal serta mereka yang berada dibawah standar penilaian tersebut dikategorikan sebagai miskin secara relatif. Sedangkan standar penilaian kemiskinan secara absolut merupakan standar kehidupan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan, baik makanan maupun non makanan. Standar kehidupan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar ini disebut sebagai garis kemiskinan. BPS mendefinisikan garis kemiskinan sebagai nilai rupiah yang harus dikeluarkan seseorang dalam

ps .g o. id

sebulan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar asupan kalori sebesar 2.100 kkal/hari per kapita (garis kemiskinan makanan) ditambah kebutuhan minimum non makanan yang merupakan kebutuhan dasar seseorang, yaitu papan, sandang, sekolah dan transportasi serta kebutuhan

a.b

individu dan rumahtangga dasar lainnya (garis kemiskinan non makanan).

Garis kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM)

rk

ot

dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per

sa

kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

2008

ht

tp

Uraian Jumlah Pend.Miskin (000) Persentase pend.Miskin (%) Garis Kemiskinan

:// m ak

as

Tabel 8.3 Jumlah Penduduk Miskin, Persentase, dan Garis Kemiskinan di Kota Makassar Tahun 2008 – 2013

2009

2010

2011

2012

2013

66,9

69,7

78,7

71,7

69,2

66,4

5,36

5,52

5,86

5,29

5,02

4,70

177.064

209.582

233.815

242.034

250.542

273.231


68

(Rp/Kapita/Bulan) Sumber : BPS Kota Makassar, Hasil Susenas 2008-2013 Grafik 12. Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Kota Makassar Tahun 2008-2013

Penduduk Miskin

80000 75000 70000

id

65000

2010

2011

2012

2013

as

sa

rk ot

a .b

2009

ps .g

2008

o.

60000

:// m ak

Jumlah penduduk miskin pada tahun 2013 mengalami penurunan jika dibanding dengan tahun 2012. Secara absolut jumlah penurunan penduduk miskin pada periode 2013 sebesar 3,5

ht

tp

ribu jiwa, yaitu 69,9 ribu jiwa pada tahun 2012 menjadi 66,4 ribu jiwa pada tahun 2013.

Perubahan tingkat kemiskinan selama setahun terakhir ini dapat dilihat melalaui analisis tren tingkat kemiskinan antara kondisi tahun 2012 dan tahun 2013. Analisis ini mencakup jumlah


69

penduduk miskin, persentase penduduk miskin dan mencakup garis kemiskinan, kemiskinan. Lebih jelasnya dapat dilihat tabel lampiran 3.

8.2.1 Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan menurut Kabupaten/Kota, khusus di Kota Makassar pada tahun 2012 – 2013 mengalami peningkatan sebesar Rp.16.454,- perkapita per bulan, yaitu dari Rp. 256.777,pada tahun 2012 menjadi Rp.273.231 tahun 2013,-. (Tabel lampiran 3)

8.2.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Jumlah penduduk miskin di Kota Makassar tahun 2013 sebesar 66,4 ribu jiwa, angka ini

o. id

mengalami penurunan sebanyak 3,5 ribu jiwa dari tahun 2012, dimana jumlah penduduk miskin

ps .g

pada tahun 2012 sebesar 69,9 ribu jiwa. Jika dibandingkaan dengan jumlah penduduk miskin provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2013 yang mencapai angka 863,2 ribu jiwa, kota Makassar

a .b

merupakan Kabupaten/Kota yang menduduki peringkat kedua jumlah terbanyak penduduk

ot

miskinnya setelah kabupaten Bone. Jumlah penduduk miskin Kota Makassar mencapai 7,70 persen

rk

dari total penduduk miskin yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Jumlah ini cenderung menurun

as

ht

tp

:// m ak

persen. (Tabel lampiran 3).

sa

jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin tahun 2012 lalu yang mencapaai angka 8,61


70

Lampiran Tabel 1 Jumlah Penduduk Pertengahan Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2011-2013

Sulawesi Selatan

(5) 127,220 404,896 181,006 351,111 280,590 696,096 234,886 331,796 317,110 169,302 734,119 225,512 390,603 283,307 361,293 196,394 343,793 226,212 297,313 263,012 222,393 1,408,072 135,192 160,819

8,115,638

a .b

rk ot

sa

8,190,222

Pertumbuhan 2012-2013 (%) (7) 2.14 0.97 0.84 0.85 2.02 3.82 0.98 1.97 1.77 0.75 0.74 -0.31 0.27 2.11 1.18 1.40 1.53 0.75 1.55 4.95 0.95 2.81 2.38 5.31

0.92

1.82

id

(4) 124,553 400,990 179,505 348,138 275,034 670,465 232,612 325,401 311,604 168,034 728,737 226,202 389,552 277,451 357,095 193,683 338,609 224,523 292,765 250,608 220,304 1,369,606 132,048 152,703

Pertumbuhan 2011-2012 (%) (6) 1.03 0.62 0.58 0.57 1.00 1.66 0.62 0.99 0.90 0.23 0.53 0.05 0.15 1.02 0.69 0.79 0.83 0.54 0.83 2.07 0.62 1.29 1.14 2.20

o.

2013

ps .g

2012

as

(3) 123,283 398,531 178,477 346,149 272,316 659,512 231,182 322,212 308,814 167,653 724,905 226,079 388,985 274,648 354,652 192,163 335,828 223,306 290,365 245,515 218,943 1,352,136 130,563 149,421

:// m ak

(2) Selayar Bulukumba Bantaeng Jeneponto Takalar Gowa Sinjai Maros Pangkep Barru Bone Soppeng Wajo Sidrap Pinrang Enrekang Luwu Tana Toraja Luwu Utara Luwu Timur Toraja Utara Makassar Pare-Pare Palopo

2011

ht

(1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 22 25 26 71 72 73

Kab/Kota

tp

Kode

8,342,047

Sumber : BPS, diolah dari data Susenas Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar 2015

71

Lampiran Tabel 2 Jumlah Angka Partisipasi Sekolah 7-12 Tahun Menurut Jenis Kelamin Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 APS 7-12 Tahun

sekolah Mean 98,82 97,58 98,96 99,56 100,00 100,00 98,64 99,14 99,14 100,00 99,29 100,00 100,00 100,00 100,00 99,30 99,35 97,96 98,80 99,37 100,00 98,92 100,00 100,00 99,31

rk

sa

as

:// m ak

tp

ht

Provinsi

ps .g

o. id

sekolah Mean 98,30 97,37 97,44 96,32 98,58 98,47 98,83 98,56 99,33 100,00 97,62 99,30 98,28 98,51 99,40 100,00 98,59 99,39 99,33 100,00 98,89 98,25 98,10 100,00 98,54

a.b

7301. Kepulauan Selayar 7302. Bulukumba 7303. Bantaeng 7304. Jeneponto 7305. Takalar 7306. Gowa 7307. Sinjai 7308. Maros 7309. Pangkejene Kepulauan 7310. Barru 7311. Bone 7312. Soppeng 7313. Wajo 7314. Sidenreng Rappang 7315. Pinrang 7316. Enrekang 7317. Luwu 7318. Tana Toraja 7322. Luwu Utara 7325. Luwu Timur 7326. Toraja Utara 7371. Makassar 7372. Pare Pare 7373. Palopo Sulawesi Selatan

Perempuan

ot

Kabupaten/kota

Laki-laki

Laki-laki dan Perempuan Sekolah Mean 98,55 97,47 98,15 97,84 99,36 99,26 98,74 98,81 99,23 100,00 98,41 99,62 99,05 99,20 99,69 99,64 98,92 98,66 99,06 99,68 99,41 98,57 98,93 100,00 98,91

Sumber : BPS, diolah dari data Susenas Juli 2014


72


ps .g

a.b


Provinsi

ht

tp

:// m ak

as

sa

rk

ot

Kabupaten/kota

sekolah Mean 83,83 86,86 75,06 87,00 88,30 88,02 89,02 92,89 90,08 98,58 89,35 89,56 92,44 88,70 90,26 93,94 92,99 94,80 91,19 90,55 92,63 96,26 98,52 98,45 91,21

Perempuan

sekolah Mean 95,40 96,44 85,52 90,02 96,65 92,25 94,78 88,46 90,77 93,44 89,59 93,25 91,02 96,63 95,08 98,13 95,13 95,76 90,67 98,06 99,07 97,28 96,47 92,50 93,90

o. id

Laki-laki




73


ps .g

a.b


Provinsi

ht

tp

:// m ak

as

sa

rk

ot

Kabupaten/kota

sekolah Mean 69,16 70,27 46,21 71,63 75,67 68,88 68,69 52,84 61,71 75,22 63,55 79,37 57,59 54,88 65,89 70,74 71,01 77,80 68,42 62,19 79,00 68,76 74,87 79,76 67,46

Perempuan

sekolah Mean 70,51 81,09 61,36 54,69 66,59 70,96 71,73 61,20 79,42 77,68 51,66 75,36 72,79 70,90 73,97 92,72 83,54 82,90 71,48 68,22 75,64 73,49 78,32 85,85 71,40

o. id

Laki-laki




74


ps .g

a.b


Provinsi

ht

tp

:// m ak

as

sa

rk

ot

Kabupaten/kota

sekolah Mean 23,72 19,02 18,84 17,40 25,68 21,85 25,85 20,80 28,00 27,93 30,47 18,66 26,17 30,39 22,35 26,70 26,61 36,21 19,28 26,81 29,43 41,47 34,64 29,60 29,21

Perempuan

sekolah Mean 21,67 23,76 23,35 13,29 24,25 25,09 19,99 20,12 21,25 30,06 31,38 20,58 22,85 34,44 35,07 25,56 27,90 43,40 20,46 21,59 37,29 42,85 38,90 52,39 31,20

o. id

Laki-laki




75

Lampiran Tabel 6 Penduduk Laki-Laki Usia 15+ menurut Kegiatan Utama Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012

(1)

(2)

Bekerja

tp

87 1.852 2.915 3.198 3.657 5.112 954 4.574 5.154 1.593 6.170 2.068 2.385 3.245 3.341 751 6.307 2.769 2.389 3.853 2.313 33.925 1.331 3.235 103.178

a.b ot rk

as

sa

32.759 113.374 47.694 99.805 74.510 179.230 63.691 82.855 75.939 41.310 200.562 62.890 112.924 72.669 83.240 53.869 76.861 61.221 78.927 67.986 52.158 307.917 30.649 33.631 2.106.671

:// m ak

Kab. Selayar Kab. Bulukumba Kab. Bantaeng Kab. Jeneponto Kab. Takalar Kab. Gowa Kab. Sinjai Kab. Maros Kab.Pangkep Kab. Barru Kab. Bone Kab. Soppeng Kab. Wajo Kab. Sidrap Kab. Pinrang Kab. Enrekang Kab. Luwu Kab. Tator Kab. Luwu Utara Kab. Luwu Timur Kab. Toraja Utara Kota Makassar Kota Pare-Pare Kota Palopo Sulawesi Selatan

4.179 5.909 1.828 1.612 7.892 11.367 387 10.099 8.818 864 6.984 1.216 676 8.299 2.004 .282 9.607 5.682 74 304 7.584 73.690 1.203 3.621 174.181

ps .g

(3)

ht

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 22 25 26 71 72 73

Kegiatan Utama Mengurus Pengangguran Sekolah RT (4) (5) (6)

id

Kab/Kota

o.

Kode

375 1.736 0 0 1.178 1.572 550 980 604 2.028 2.325 602 718 131 1.588 424 3.014 320 2.168 1.326 458 16.706 2.087 5.637 46.527

Lainnya

Total

(7)

(8)

2.477 6.712 7.435 11.219 3.796 23.199 9.136 8.038 10.059 9.169 21.056 9.881 17.723 8.725 24.856 6.894 11.472 3.361 13.777 11.151 6.898 34.645 7.726 2.887 272.292

Sumber : BPS, diolah dari data Sakernas Agustus 2012


76

39.877 129.583 59.872 115.834 91.033 220.480 74.718 106.546 100.574 54.964 237.097 76.657 134.426 93.069 115.029 62.220 107.261 73.335 97.335 84.620 69.411 466.883 42.996 49.011 2.702.849

Lampiran Tabel 7 Penduduk Perempuan Usia 15+ menurut Kegiatan Utama Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012

(4)

Kegiatan Utama Mengurus Sekolah RT (5) (6) 4.462 18.442 9.527 59.810 2.588 19.252 345 58.417 9.991 45.258 12.344 111.815 648 28.611 11.187 44.975 8.376 55.918 1.957 32.740 12.438 113.996 1.116 42.364 890 83.260 8.068 54.783 2.136 71.751 340 20.151 12.364 47.165 7.908 14.536 46.270 .757 36.304 8.435 18.095 74.905 184.753 1.144 19.305 5.475 22.094 197.401 1.250.065

ot a

.b ps .g o. id

1.663 3.389 3.486 3.924 3.878 6.305 2.331 4.652 4.764 1.616 5.545 4.355 3.062 4.628 3.818 2.106 7.682 2.372 4.051 5.137 2.504 21.671 945 1.921 105.805

rk

(3) 19.305 74.881 37.133 56.796 39.272 93.981 48.802 51.489 37.717 22.673 121.526 35.063 55.531 32.041 43.484 36.851 41.806 44.708 42.657 33.783 37.835 194.391 21.170 22.342 1.245.237

tp :// m ak

(2) Kab. Selayar Kab. Bulukumba Kab. Bantaeng Kab. Jeneponto Kab. Takalar Kab. Gowa Kab. Sinjai Kab. Maros Kab.Pangkep Kab. Barru Kab. Bone Kab. Soppeng Kab. Wajo Kab. Sidrap Kab. Pinrang Kab. Enrekang Kab. Luwu Kab. Tator Kab. Luwu Utara Kab. Luwu Timur Kab. Toraja Utara Kota Makassar Kota Pare-Pare Kota Palopo Sulawesi Selatan

Pengangguran

sa

Bekerja

ht

(1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 22 25 26 71 72 73

Kab/Kota

as

Kode

Lainnya

Total

(7) 2.056 5.607 4.030 9.114 5.219 13.535 3.359 4.144 7.304 4.443 24.243 8.650 13.039 4.269 7.402 3.934 6.046 2.786 4.745 3.920 2.559 20.264 4.040 1.650 166.628



77

(8) 45.928 153.214 66.489 128.596 103.618 237.980 83.751 116.717 114.079 63.429 277.748 91.548 155.782 103.789 128.591 63.382 115.063 72.310 97.723 79.901 69.428 495.984 46.604 53.482 2.965136

Lampiran Tabel 8 Penduduk Usia 15+ menurut Kegiatan Utama Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Laki-Laki + Perempuan

(3) 52,064 188,255 84,827 156,601 113,782 273,211 112,493 134,344 113,656 63,983 322,088 97,953 168,455 104,710 126,724 90,720 118,667 105,929 121,584 101,769 89,993 502,308 51,819 55,973 3,351,908

(4)

as

sa

rk

ot a

1,750 5,241 6,401 7,122 7,535 11,417 3,285 9,226 9,918 3,209 11,715 6,423 5,447 7,873 7,159 2,857 13,989 5,141 6,440 8,990 4,817 55,596 2,276 5,156 208,983

o. id

Pengangguran

Kegiatan Utama Mengurus Sekolah RT (5) (6) 8,641 18,817 15,436 61,546 4,416 19.252 1,957 58.417 17,883 46,436 23,711 113,387 1,035 29,161 21,286 45,955 17,194 56,522 2,821 34,768 19,422 116,321 2,332 42,966 1,566 83,978 16,367 54,914 4,140 73,339 622 20,575 21,971 50,179 13,590 14,856 48,438 1,061 37,630 16,019 18,553 148,595 201,459 2,347 21,392 9,096 27,731 371,582 1,296,592

.b ps .g

Bekerja

tp

(2) Kab. Selayar Kab. Bulukumba Kab. Bantaeng Kab. Jeneponto Kab. Takalar Kab. Gowa Kab. Sinjai Kab. Maros Kab.Pangkep Kab. Barru Kab. Bone Kab. Soppeng Kab. Wajo Kab. Sidrap Kab. Pinrang Kab. Enrekang Kab. Luwu Kab. Tator Kab. Luwu Utara Kab. Luwu Timur Kab. Toraja Utara Kota Makassar Kota Pare-Pare Kota Palopo Sulawesi Selatan

ht

(1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 22 25 26 71 72 73

Kab/Kota

:// m ak

Kode

Lainnya

Total

(7) 4,533 12,319 11,465 20,333 9,015 36,734 12,495 12,452 17,363 13,612 45,299 18,531 30,762 12,994 32,258 10,828 17,518 6,147 18,522 15,071 9,457 54,909 11,766 4,537 438,920

(8) 85,805 282,797 126,361 244,430 194,651 458,460 158,469 223,263 214,653 118,393 514,845 168,205 290,208 196,858 243,620 125,602 222,324 145,663 195,058 164,521 138,839 962,867 89,600 102,493 5,667,985



78

Lampiran Tabel 9

(4)

3.25 2.71 7.02 4.35 6.21 4.01 2.84 6.43 8.03 4.78 3.51 6.15 3.13 6.99 5.35 3.05 10.55 4.63 5.03 8.12 5.08 9.97 4.21 8.43

o. id

(3)

as

sa

rk

ot

a.b

ps .g

(2)

Kab. Selayar Kab. Bulukumba Kab. Bantaeng Kab. Jeneponto Kab. Takalar Kab. Gowa Kab. Sinjai Kab. Maros Kab.Pangkep Kab. Barru Kab. Bone Kab. Soppeng Kab. Wajo Kab. Sidrap Kab. Pinrang Kab. Enrekang Kab. Luwu Kab. Tator Kab. Luwu Utara Kab. Luwu Timur Kab. Toraja Utara Kota Makassar Kota Pare-Pare Kota Palopo

ht

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 22 25 26 71 72 73

:// m ak

(1)

tp

Kode

Penduduk Usia 15+ menurut Indikator Angkatan Kerja Provinsi Sulawesi Selatan Menurut TPT dan TPAK Tahun 2012 Indikator AK (%) Kab/Kota TPT TPAK

Sulawesi Selatan

3.25

57.57 56.75 64.84 62.05 59.92 57.19 54.96 74.50 59.67 76.25 65.63 67.32 68.29 57.94 60.37 59.64 57.57 56.75 64.84 62.05 59.92 57.19 54.96 74.50

62.82



79

Lampiran Tabel 10 Jumlah, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Menurut Kab/Kota Di Sulawesi Selatan Tahun 2012-2013

66.4

5.02

Kota Pare-Pare 7.4 Kota Palopo 14.8 Sulawesi Selatan 805,9 Sumber : BPS, diolah dari data Susenas

8.6 15.5 863,2

5.58 9.46 9,82

6.38 9.57 10,32

Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) 2012 2013

(7) 247,483 243,437 195,810 256,214 246,782 272,310 202,565 254,121 222,310 232,085 229,128 196,508 226,640 213,350 208,563 221,101 217,802 208,436 224,241 218,148 330,106

(8) 261,261 249,131 200,302 265,921 253,415 278,068 215,481 278,520 235,875 246,303 233,943 202,666 238,194 235,406 221,717 235,269 229,799 217,981 240,721 231,447 334,931

250,542

273,231

234,029 225,306 195,627

248,270 224,562 217,547

ht

tp

:// m ak

69.2

72 73

(6) 14.23 9.04 10.45 16.52 10.42 8.73 10.32 12.94 17.75 10.32 11.92 9.43 8.17 6.30 8.86 15.11 15.10 13.81 15.52 8.38 16.53 4.70

id

(5) 12.87 7.82 8.89 16.58 9.59 8.05 9.28 12.55 16.62 9.28 12.25 9.12 7.83 6,00 7.82 14.44 13.33 12.72 14.02 7.71 16.27

o.

Kota Makassar

(4) 18.2 36.7 18.9 58.1 29.3 61.0 24.3 43.1 56.4 17.5 87.7 21.3 31.9 17.9 32.1 29.7 52.0 31.3 46.2 22.2 36.8

ps .g

71

(3) 16.1 31.3 15.9 57.5 26.4 54.6 21.5 40.9 51.8 15.5 88.8 20.4 30.3 16.7 27.9 28.2 45.2 28.6 41.1 19.7 36.1

a .b

(2) Kab. Selayar Kab. Bulukumba Kab. Bantaeng Kab. Jeneponto Kab. Takalar Kab. Gowa Kab. Sinjai Kab. Maros Kab.Pangkep Kab. Barru Kab. Bone Kab. Soppeng Kab. Wajo Kab. Sidrap Kab. Pinrang Kab. Enrekang Kab. Luwu Kab. Tana Toraja Kab. Luwu Utara Kab. Luwu Timur Kab. Toraja Utara

rk ot

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 22 25 26

Persentase Pend.Miskin (%) 2012 2013

sa

(1)

Jumlah Pend.Miskin (000) 2012 2013

Kab/Kota

as

Kode


80

DAFTAR PUSTAKA BPS, Provinsi Sulawesi Selatan, (2014), Statistik Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2014, Sul Sel BPS, Provinsi Sulawesi Selatan, (2014), Statistik Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013, Sul Sel BPS , Provinsi Sulawesi Selatan, (2014), Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2014, Sul Sel BPS, Provinsi Sulawesi Selatan, (2014), Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2014, Sul Sel

o. id

BPS, Provinsi Sulawesi Selatan, (2014), Hasil Sensus Penduduk 2010 Provinsi Sulawesi

ps .g

Selatan tahun 2010, Sul-Sel

Selatan tahun 2011-2013, Sul Sel

a .b

BPS, Provinsi Sulawesi Selatan, (2013), Indikator Kemiskinan Kab/Kota Provinsi Sulawesi

ot

BPS, Provinsi Sulawesi Selatan, (2014), Percepatan penyediaan Data Statistik dalam rangka

sa

rk

Alokasi Dana Perimbangan Daerah, Penduduk Pertengahan tahun 2010-2014

as

Provinsi Sulawesi Selatan, 2014

:// m ak

BPS, Kota Makassar, Makassar Dalam Angka Kota Makassar, 2011-2014, Makassar

ht

tp

BPS, Kota Makassar, Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar, 2011-2014, Makassar


81

Katalog BPS : BADAN PUSAT STATISTIK KOTA MAKASSAR

Recommend Documents