KATA PENGANTAR. Terimakasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja ini

Rencana Kerja ( RENJA ) Tahun 2014 KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah AWT atas rahmat dan

hidayah-Nya, kami telah menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014.

Tujuan Rencana Kerja ini dibuat sebagai arah dan pedoman perencanaan

pembangunan tahunan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang Tahun

Anggaran 2014 yang terurai secara tepat dan terarah pada tingkat kebijakan, program dan kegiatan serta rencana anggaran yang berbasis regulasi, tupoksi dan evaluasi.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten

Pandeglang ini secara umum belum mampu memberikan atau menyajikan bentuk terbaik,

namun kami telah berupaya semaksimal mungkin menyusun laporan ini sehingga dapat memberikan gambaran rencana kegiatan Tahun Anggaran 2014 Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang.

Badan Pelayanan

Terimakasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam

penyusunan Rencana Kerja ini.

Pandeglang,

Mei 2013

Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang

Firman Abdul Kadir, SE Pembina Utama Madya – IV/c Nip. 19580925 199003 1 003

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ( BPPT ) Kab. Pandeglang

i

Rencana Kerja ( RENJA ) Tahun 2014 DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ......................................................................................................................................... DAFTAR ISI ......................................................................................................................................................... BAB I

PENDAHULUAN .......................................................................................................................... 1.1.

Latar Belakang .............................................................................................................

1.3.

Tujuan dan Sasaran ....................................................................................................

1.2.

BAB II

1.4.

2.1.

Evaluasi Pelaksanan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian

2.2.

Analisis Kinerja Pelayanan .....................................................................................

2.4. 2.5.

ii 1 1 2 3 4 5

Renstra SKPD ................................................................................................................

5

Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ..............................

14

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ............................

16

Review Terhadap Rencana Awal RKPD ............................................................

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ........................................................... 3.1.

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ...........................................................

3.3.

Program dan Kegiatan ..............................................................................................

3.2. BAB IV

Sistematika Penulisan ...............................................................................................

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU .............................................

2.3.

BAB III

Landasan Hukum ........................................................................................................

i

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ..........................................................................

PENUTUP .......................................................................................................................................

LAMPIRAN

9

15 18 18 19 20 25

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2014 dan Perkiraan Maju Tahun 2015


i

Rencana Kerja ( RENJA ) Tahun 2014


i

Rencana Kerja ( RENJA) Tahun 2014 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Perubahan paradigma pembangunan telah melahirkan sebuah konsep perencanaan pembangunan yang sistematis dan komprehensif. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang pada intinya adalah merupakan sebuah upaya untuk menata kembali perencanaan pembangunan yang terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pengawasan. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan adanya penyempurnaan system perencanaan dan penganggaran pembangunan, baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan musyawarah perencanan di tingkat Pusat maupun ditingkat Daerah. Sehubungan hal tersebut perlu disusun agenda dan langkah-langkah penyempurnaan yang bertahap dan terfokus termasuk penyusunan Rencana Kerja SKPD. Sebagai wujud implementasi kebijakan dan kebutuhan pembangunan khususnya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu maka diperlukan Rencana Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan langkah awal proses pembangunan tahunan Kabupaten Pandeglang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 dan berpedoman pada Renstra SKPD. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, beberapa istilah / pengertian dalam system pembangunan yaitu : a. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. b. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. c.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka


1

Rencana Kerja ( RENJA) Tahun 2014 menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. d. Rencana Pembangunan Jangka Panjang ( RPJP ) adalah Dokumen perencanaan untuk periode 20 ( dua puluh ) tahun. e.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) adalah

dokumen perencanaan untuk

periode 5 ( lima ) tahun. f.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis ( Renstra – SKPD ) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

g. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja ( RENJA) adalah rencana pembangunan tahunan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Pandeglang yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra BPPT dan RPJMD Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016, yang memuat Kebijakan, Program dan Kegiatan. h. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan; i.

Misi adalah

rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk

mewujudkan Visi. j.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.

k. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan. l.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah.

m. Kegiatan adalah pelaksanaan program secara rinci sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah. 1.2. Landasan Hukum Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renja-SKPD ) Tahun 2014 mengacu pada peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai rujukan antara lain : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;


2

Rencana Kerja ( RENJA) Tahun 2014 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah dtetapkan dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang

Pelaporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun

2008 tentang Pembentukan

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun 2011 tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 - 2016; 12. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ( BPPT ) Kabupaten Pandeglang. 1.3. Tujuan dan Sasaran 1.3.1. Tujuan Tujuan disusunnya Renja-SKPD adalah untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan setiap SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan prioritas agar terarah dan terpadu sesuai dengan tugas dan fungsi serta isu permasalahan yang perlu segera ditangani. 1.3.2. Sasaran a. Terwujudnya Visi, Misi Kabupaten Pandeglang

dan

Visi, Misi

Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Pandeglang.


3

Rencana Kerja ( RENJA) Tahun 2014 b. Tersusunnya Rencana Kegiatan SKPD Tahun Anggaran 2014 yang tersusun secara tepat dan terarah pada tingkat kebijakan, program dan kegiatan serta rencana anggaran yang berbasis regulasi, tupoksi dan evaluasi. 1.4. Sistematika Penulisan Bab I

Pendahuluan 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II

Evaluasi Pelaksanaan Renja BPPT Tahun Lalu 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPPT Tahun Lalu dan Capaian Renstra BPPT 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan 2.3. Isu – isu Penting Pelayanan Penyelanggaraan Tugas dan Fungsi BPPT 2.4. Review Rancangan Awal RKPD 2.5. Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BPPT 3.3. Program dan Kegiatan Bab IV

Penutup

Lampiran Renja


4

Rencana Kerja ( RENJA) Tahun 2014 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Pengelolaan Belanja Daerah pada tahun anggaran 2012 difokuskan untuk belanja gaji pegawai dan kegiatan yang sifatnya rutin untuk mendukung pelayanan perizinan. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun Anggaran 2012 memperoleh pagu anggaran untuk belanja langsung sebesar Rp. Rp. 1.466.227.200,- dan untuk belanja tidak langsung (gaji dan tunjangan pegawai) sebesar Rp. 1.413.188.680,12 tahun 2012 memiliki pagu anggaran diatas tahun 2011 maka dengan dengan adanya penambahan pagu akan menambah tingkat capaian kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

untuk melaksanakan program dan kegiatan di luar kegiatan rutin sehingga kebijakan

pengelolaan belanja pada tahun anggaran 2012 difokuskan untuk kegiatan yang sifatnya pemenuhan pelayanan kepada masyarakat. Realisasi Belanja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang pada TA 2012 sebesar Rp. 2.661.872.950,-. Realisasi belanja tersebut terdiri dari Belanja Tidak Langsung untuk keperluan gaji / tunjangan pegawai sebesar Rp. 1.271.549.836,- dan Belanja Langsung sebesar Rp.1.466.227.200,-. Realisasi Belanja Langsung digunakan untuk Belanja Pegawai sebesar Rp. 282.286.250,- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 605.653.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 578.287.950,-. Komposisi Belanja Langsung secara visual dapat dilihat dalam grafik berikut : Komposisi Belanja Langsung Badan Pelayanan Perizinan Terpadu TA 2012

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal

Belanja Pegawai

Grafik Komposisi Belanja Langsung Badan Pelayanan Perizinan Terpadu TA 2012 Pagu anggaran yang diberikan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu TA 2012 lebih besar bila dibandingkan dengan pagu belanja TA 2011 yaitu sebesar Rp. 2.879.415.880,12. Peningkatan pagu anggaran tersebut difokuskan untuk menunjang pelaksanaan program dan


5

Rencana Kerja ( RENJA) Tahun 2014 kegiatan Badan pelayanan Perizinan Terpadu Tahun Anggaran 2012. Sehingga pencapaian target Pendapatan Asli Daerah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu TA 2012 sebesar Rp. 1. 597.065.049,dari Target yang dibebankan sebesar Rp. 1.580.000.000,- atau over target sebesar 101.08%. Realisasi anggaran Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 2.725.996.291,- atau sekitar 94,67 %. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut : a. Realisasi

program/kegiatan

yang

tidak

memenuhi

target

kinerja

hasil/keluaran

yang

direncanakan. Dalam hal ini Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang masih ada program/kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun 2012. b.

Realisasi

program/kegiatan

yang

telah memenuhi

target

kinerja

hasil/keluaran

yang

direncanakan. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang pada tahun 2012 Realisasi program/kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Adapun realisasi dimaksud adalah : No

Kegiatan / Program

Jumlah Anggaran (Rp)

Realisasi

%

Program Pelayanan Administrasi Kantor 1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.500.000

1.500.000

100

2

Penyediaan jasa komunikasi SDA dan Listrik

39.708.000

35.586.355

89,62

3

Penyediaan Jasa kebersihan kantor

16.200.000

16.200.000

100

4

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

39.547.000

39.547.000

100

5

Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan Lingkungan Kantor

7.000.000

7.000.000

100

6

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

97.184.750

79.631.750

81,93


6

Rencana Kerja ( RENJA) Tahun 2014 7

Penyediaan Makan dan Minum

37.248.000

37.248.000

100

8

Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

50.000.000

50.000.000

100

9

Penyediaan jasa keamanan kantor

6.000.000

6.000.000

100

10

Peningkatan Kelengkapan Administrasi Ketatausahaan, Kepegawaian dan Kearsipan

12.000.000

12.000.000

100

11

Pengadaan Kelengkapan dan Alat Kebersihan

9.800.00

9.800.000

100

12

Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja

39.355.250

39.143.500

99,46

474.414.200

473.700.950

99,84

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

2

Pemeliharaa rutin/Gedung Kantor

35.000.000

34.437.000

98,39

3

Pemeliharaa rutin /berkala kendaraan dinas/operasional

47.746.000

45.500.700

95,29

4

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

21.000.000

21.000.000

100

5

Pemagaran Gedung kantor

100.000.000

99.708.000

99,70

18.875.500

18.513.000

98,07

20.000.000

20.000.000

100

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan 1

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

5.000.000

5.000.000

100

2

Penyusunan laporan dan rekonsiliasi keuangan

7.000.000

7.000.000

100


7


Pengelolaan aset SKPD

6.000.000

6.000.000

100

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 1

Penyusunan dokumen perencanaan SKPD

7.000.000

7.000.000

100

2

Penyusunan dokumen pelaporan dan evaluasi

7.000.000

7.000.000

100

Program Optimalisasi Peningkatan PAD 1

Pendataan Objek Perizinan

40.000.000

40.000.000

100

2

Sosialisasi Perizinan dan Pelayanan Ditempat

70.000.000

69.992.200

99,98

15.000.000

15.000.000

100

5.000.000

5.000.000

100

79.787.000

79.697.000

99,88

52.602.000

52.602.000

100

99.260.000

97.655.000

98,38

Program Peningkatan Informasi Perizinan 1

Pembuatan Billboard Perizinan

2

Pembuatan Eskalasi Brosur Perizinan

3

Penyusunan Sistem Informasi Perizinan Berbasis Intranet Sistem

Program Pengendalian dan Pengawasan 1

Pengendalian dan Pengawasan

Program Penyelenggaraan Perizinan 1

Operasional Pelayanan Perizinan

c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Badan

Pelayanan

Perizinan

Terpadu

Kabupaten

Pandeglang

tidak

ada

Realisasi

program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan. Faktor-faktor

penyebab

terpenuhinya

target

kinerja

program/kegiatan

adalah

adanya

perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal ini koordinasi dan pemahaman


8

Rencana Kerja ( RENJA) Tahun 2014 tugas sangat perlu guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia. e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra SKPD Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang sehingga implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. 2.2.

Analisis Kinerja Pelayanan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintah, antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 pasal 7 ayat 1 dijelaskan bahwa urusan wajib adalah urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Arti dari pelayanan Dasar itu sendiri adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 100/1023/SJ, tanggal 26 maret 2012 tentang percepatan pelaksanaan penerapan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah ada 15 item SPM yang diterapkan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dari 15 item SPM yang diterapkan tersebut, salah satunya adalah SPM bidang urusan Penanaman Modal yang mengacu

pada Peraturan Kepala BKPM nomor 14 Tahun 2011 tanggal 28 desember 2011

tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Penanaman Modal Propinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam Perka tersebut terdapat tujuh (7) pelayanan Dasar yang harus dilaksanakan yaitu : 1. Kebijakan Penanaman Modal 2. Kerjasama Penanaman Modal 3. Promosi Penanaman Modal 4. Pelayanan Penanaman Modal 5. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 6. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal 7. Penyebarluasan Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal.


9

Rencana Kerja ( RENJA) Tahun 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu memiliki Tugas

melaksanakan koordinasi dan

menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, Sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan Kepastian. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam melaksanakan

urusan wajib dalam bidang Pelayanan Penanaman

Modal yaitu dalam pelaksanaan pelayanan izin Usaha mengacu kepada Peraturan daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang. Dalam

pelaksanaannya Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang dibantu oleh tiga bidang yaitu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Bidang Pembangunan dan Bidang Perekonomian. Rincian Tugas, Fungsi dan tata Kerja Badan pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang dari masingmasing bidang tersebut berdasarkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 16 Tahun 2008 yaitu sebagai berikut : a. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat bertugas: 1. Menyusun rencana kerja pelayanan perizinan bidang pemerintahan dan kesra. 2. Menyusun konsep kebijakan teknis dalam penyelenggaraan perizinan 3. Menyelenggarakan koordinasi dengan pihak lain dalam rangka pelaksanaan pengendalian dan pengawasan. 4. Melaksanakan pemrosesan perizinan antara lain: Izin Lokasi, Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT), izin Reklamasi Pantai/Sungai/Danau dan lain-lain, izin Pemanfaatan Sumber Air Bawah tanah, Izin layak Huni, Izin Usaha Kepariwisataan, Izin Usaha jasa Boga, Izin Penyelenggaraan Kursus dan Kelembagaan, Rekomendasi Paspor/Bidan/Perawat dan izin Pendirian Farmasi. b. Bidang Pembangunan 1.

Menyusun rencana kerja pelayanan perizinan bidang pembangunan;

2.

Menyusun konsep kebijakan teknis dalam penyelenggaraan perizinan;

3.

Melaksanakan koordinasi dengan pihak lain dalam upaya pengembangan pembangunan;

4.

Melaksanakan pemrosesan perizinan antara lain: Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Merobohkan Bangunan (IHB), Izin gangguan (HO), Izin Usaha Rumah potong Hewan, Izin tempat docking (bengkel kapal Laut), izin gudang dan Bahan Peledak, Izin Pertambangan umum, izin Ketenagalistrikan.

c. Bidang Perekonomian 1.

Menyusun rencana kerja bidang perekonomian;


10

Rencana Kerja ( RENJA) Tahun 2014 2.

Menyusun konsep kebijakan teknis dalam penyelenggaraan perizinan;

3.

Melaksanakan koordinasi dengan pihak lain dalam upaya pengembangan pembangunan;

4.

Melaksanakan pemrosesan perizinan antara lain: Izin Tempat usaha (SITU), Izin Usaha Perdagangan(SIUP), Izin Usaha Industri (IUI), Izin usaha jasa Konstruksi (IUJK), Izin reklame, izin Galian C, Izin Usaha Pertanian, Izin Usaha Peternakan, Izin Perikanan dan pengolahan Hasil Laut, Izin Usaha Gergaji Rantai, Izin Usaha Pengolahan kayu, izin makanan dan Minuman, Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Dari kriteria pelayanan dasar dalam Standar Minimal Pelayanan, badan Pelayanan

Perizinan Terpadu melaksanakan dua pelayanan dasar yaitu pelayanan Penanaman Modal dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Pelayanan penanaman Modal dapat diketahui dengan mengukur tingkat capaian izin Usaha yang masuk dan terdaftar di BPPT berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan untuk Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal belum berjalan karena terbentur dengan kelembagaan yang masih terpisah sehingga tidak memungkinkan dilaksanakan. Adapun profil Pelayanan Dasar berdasarkan peraturan Kepala BKPM Nomor 14 tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut : No

Jenis Pelayanan

Indikator

Nilai

Keterangan

Dasar 1.

Kebijakan

Tersedianya Informasi

1

Penanaman Modal

peluang

sektor/bidang

usaha unggulan adalah

usaha/tahun

usaha

usaha

sektor/bidang

(satu)

unggulan

Usaha

sektor/bidang yang

memiliki

unggulan komparatif di daerahnya.

2.

Kerjasama

Terselenggaranya

Penanaman Modal

fasilitasi

1 (satu) kali/tahun

-

1 (satu) kali/tahun

Kegiatan

pemerintah

daerah dalam rangka kerjasama kemitraan 3.

Promosi Penanaman

Terselenggaranya

Modal

promosi

peluang

penanaman

modal

Kabupaten/Kota


peluang modal

promosi penanaman kabupaten/kota

dapat dilakukan sendiri

11

Rencana Kerja ( RENJA) Tahun 2014 atau

bersama-sama

dengan kabupaten/kota lain atau provinsi 4.

Pelayanan

Terselenggaranya

Penanaman Modal

pelayanan

perizinan

dan non perizinan yang

dan

perizinan

dapat

non

100%

bidang

penanaman

modal

melalui

Pelayanan

Jumlah jenis perizinan dilayani

PTSP

PDPPM dibagi 5 (lima) dikalikan 100%

Terpadu

Satu Pintu (PTSP) di bidang

penanaman

modal. Angka 5 (Lima) pada penyebut adalah jumlah perizinan

dan

non

perizinan

yang

wajib

dilayani

oleh

PTSP

PDPPM

yaitu

pendaftaran penanaman modal dalam negeri, Izin prinsip

penanaman

modal dalam Negeri, izin Usaha Modal

Penanaman Dalam

Perpanjangan

negeri, RPTKA,

dan perpanjangan IMTA yang bekerja di lebih dari

1

(satu)

Kabupaten/Kota dengan

sesuai

kewenangan

pemerintah Provinsi. Pendaftaran Penanaman Dalam

Negeri,

Jumlah jenis perizinan Modal Izin


dan non perizinan yang dapat

dilayanai

PTSP

12

Rencana Kerja ( RENJA) Tahun 2014 prinsip

Penanaman

PDPKM dibagi 6 (enam)

Modal dalam Negeri,

dikalikan 100%.

Izin Usaha Penanaman Modal

dlam

Negeri,

Tanda

daftar

Perusahaan

(TDP),

Surat

Izin

Usaha

Perdagangan

(SIUP),

Perpanjangan

Izin

Mempekerjakan tenaga

Kerja

Asing

(IMTA) yang bekerja di lebih

dari

1

(satu)

kabupaten/kota sesuai kewenangan pemerintah kabupaten/kota 5.

Pengendalian

Terselenggaranya

Pelaksanaan

bimbingan

Penanaman Modal

pelaksanaan Kegiatan Penanaman kepada

1 (satu) kali/tahun

-

100%

Jumlah jenis pelayanan

modal masyarakat

dunia usaha 6.

Pengelolaan data dan

Terimplementasikanny

Sistem

a

Informasi

Penanaman Modal

Sistem

Pelayanan

Informasi

dan

Perizinan

Investasi

secara

Elektronik

yang

dilayani

menggunakan

SPIPISE

dibagi

(empat)

4

dikalikan 100%.

(SPIPISE) Angka 4 (empat) pada penyebut adalah jumlah jenis pelayanan SPIPISE yang telah dibangun dan siap


diimplementasikan

13

Rencana Kerja ( RENJA) Tahun 2014 oleh PDPPM dan PDPKM yaitu : 1. Pendaftaran Penanaman Modal 2. Izin

prinsip

Penanaman

Modal

Dalam Negeri. 3. Izin

Usaha

Penanaman

Modal

dalam Negeri 4. Laporan Penanaman

Kegiatan Modal

(LKPM)

2.3.

Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh karena itu dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang good governance salah satu upayanya adalah dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang populer disebut e-Government. Pelaksanaan e-Government yang telah diimplementasikan harus dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari internal pemerintahan, masyarakat dan pihak swasta. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu berpedoman kepada peraturan Bupati Nomor 16 tahun 2008 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Perangkat Daerah. Terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, maka Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan arah dan tujuan dari penyelenggaraan pelayanan perizinan satu pintu. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pelaksanaan tugas yaitu diantaranya : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan informasi perizinan, mempermudah dan mempercepat proses/arus pelayanan perizinan serta tersedianya dan terpublikasinya data atau informasi perizinan dengan diterbitkannya SOP dan Brosur perizinan.


14

Rencana Kerja ( RENJA) Tahun 2014 2. Terciptanya kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait serta pemerataan dan pemahaman informasi perizinan. 3. Terlaksananya penyusunan informasi perizinan dalam rangka pengembangan dan penertiban di Kabupaten Pandeglang. 4. Meningkatnya pelayanan informasi perizinan kepada masyarakat. Isyu penting yang menjadi kendala bagi Badan Pelayanan Perizinan terpadu dalam pelaksanaan kinerja pelayanan diantaranya adalah:  Masih belum optimalnya pelaksanaan sistem teknologi informasi sehingga menyulitkan para pelaku usaha untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci mengenai penyelenggaraan pelayanan di Kabupaten Pandeglang. Disamping itu kualitas sumber daya manusia yang belum memadai dalam hal spesifikasi terhadap disiplin keilmuan sehingga diperlukan SDM yang memiliki kompetensi yang handal dalam melaksanakan tugas di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.  Belum optimalnya kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bidang Penanaman Modal. 2.4.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Dari rancangan awal RKPD yang telah disusun Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Badan. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang.


15

Rencana Kerja ( RENJA) Tahun 2014 2.5.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang dalam mendukung arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah menetapkan rencana program utama. Adapun rencana program dimaksud diantaranya : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Program Pemerintahan Penyelenggaraan Umum 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan 6. Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan 7. Program Optimalisasi Peningkatan PAD 8. Program Peningkatan Informasi Perizinan 9. Program Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Kegiatan merupakan pelaksanaan dari program yang telah ditetapkan dalam unit kerja, dalam hal ini Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang mempunyai beberapa kegiatan yang dilakukan untuk menunjang program yang telah ditetapkan yaitu: 1. Kegiatan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor : 2. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah 3. Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran 4. Kegiatan pembayaran honorarium Tenaga Kontrak Kerja 5. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 6. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 7. Kegiatan pemeliharaan rutin/bekala kendaraan dinas/operasional. 8. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 9. Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 10. Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal 11. Kegiatan penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan 12. Kegiatan pengelolaan asset SKPD 13. Kegiatan penyusunan Dokumen perencanaan SKPD 14. Kegiatan penyusunan Dokumen Evaluasi dan pelaporan SKPD 15. Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Pembangunan


16

Rencana Kerja ( RENJA) Tahun 2014 16. Kegiatan pendataan, Intensifikasi dan Ekstensifikasi objek perizinan 17. Kegiatan sosialisasi perizinan dan pelayanan ditempat 18. Kegiatan Penyusunan Revisi Regulasi Perizinan 19. Kegiatan pembuatan brosur/Liflet perizinan 20. Kegiatan penyusunan system informasi perizinan bebasis intranet system 21. Kegiatan Penyiaran Informasi Perizinan melalui media Televisi/Radio 22. Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Perizinan 23. Kegiatan operasional pelayanan perizinan. 24. Kegiatan Penyusunan Dokumen Ploting kawasan Perizinan


17

Rencana Kerja ( RENJA) Tahun 2014 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1.

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Di Indonesia kelembagaan, keamanan, ekonomi lokal, ketenaga kerjaan dan infrastruktur menjadi faktor – faktor yang memberatkan dunia usaha dalam hal peningkatan investasi. Salah satu faktor yang memberatkan dunia usaha untuk mengembangkan usahanya yaitu Kelembagaan yang termasuk didalamnya lembaga yang melaksanakan tugas pelayanan perizinan. Salah satu langkah nyata reformasi di sektor perizinan adalah dengan melakukan pembenahan pada institusi – institusi yang sebelumnya memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan perizinan. Pertama kali sebagai Bentuk nyata dari terobosan baru dalam memperbaharui kelembagaan adalah dengan diperkenalkannya system pelayanan satu atap sebagai jawaban atas kelambanan prosedur selama ini akibat terlampau banyaknya meja birokrasi yang harus dilalui ketika mengurus sebuah perizinan. Tetapi ternyata kebijakan tersebut tidak memberikan efek yang efisien, yang dapat memberikan kenyamanan kepada dunia usaha. Sehingga pada akhirnya pemerintah mengelarkan kebijakan baru yaitu dengan dibentuknya Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pembentukan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai sebuah institusi pelayanan satu pintu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang meliputi semua jenis perizinan akan menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terutama pemerintah di Kabupaten Pandeglang, bahkan akan memberikan rasa bangga terhadap pemerintahnya sendiri dan secara tidak langsung akan berdampak positif terhadap pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) . Berdasarkan gambaran riil saat ini yang merupakan potensi dan modal dasar bagi badan Pelayanan Perizinan Terpadu /Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja perangkat Daerah Kabupaten pandeglang. Dan Peraturan Bupati nomor 504/Kep.25-Huk/2009 Tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang, dimana badan pelayanan perizinan terpadu merupakan salah satu


18

Rencana Kerja ( RENJA) Tahun 2014 organisasi

perangkat

Daerah

yang

diberikan

kewenangan

didalam

merumuskan

dan

melaksanakan kebijakan administrasi di bidang pelayanan perizinan. Dalam rangka penilaian kelembagaan pelayanan publik, Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pandeglang melakukan penilaian pelayanan publik yang merujuk kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 7 tahun 2010 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik. Berdasarkan pengukuran tersebut, sasaran yang diharapkan adalah

meningkatnya kinerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

Kabupaten Pandeglang dalam mengelola pelayanan publik dibidang perijinan. Upaya untuk peningkatan kinerja BPPT Kabupaten Pandeglang akan sangat tergantung pada faktor yang ada di dalam ( internal ) maupun faktor di luar ( eksternal ). Dalam mencermati potensi, aspek tinjauan yang perlu dilakukan adalah berbagai faktor kekuatan yang nampak dan yang tidak nampak tapi memungkinkan untuk didayagunakan menjadi faktor yang nyata (visible) melalui berbagai upaya. Pencermatan terhadap lingkungan internal organisasi menjadi fokus tinjauan, baik aspek legal keberadaan BPPT, kelembagaan/organisasi, tatalaksana, maupun sumber daya manusia (SDM) pegawainya. Upaya untuk peningkatan kinerja BPPT Kabupaten Pandeglang dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor kekuatan dan kelemahan BPPT dalam rangka mengemban misi untuk mewujudkan visi di masa depan. 3.2.

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (Lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis.

Tujuan mengarahkan

perumusan strategis, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) telah menetapkan tujuan yaitu: 1. Mewujudkan pelayanan perizinan yang prima 2. Meningkatkan citra aparatur pemerintah dengan memberikan pelayanan yang mudah, cepat, aman, transparan, nyama, ramah dan pasti. 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pelayanan perizinan 4. Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas sumberdaya manusia (SDM) di bidang pelayanan perizinan.


19

Rencana Kerja ( RENJA) Tahun 2014 5. Mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif di Kabupaten Pandeglang. Sasaran merupakan penjabaran dari sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh badan pelayanan perizinan terpadu kabupaten pandeglang dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran

memberikan fokus pada

penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci dapat dicapai dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran yang ingin dicapai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu kabupaten pandeglang adalah :

3.3.

1.

Meningkatnya Investasi dan kegiatan penanaman modal

2.

Meningkatnya kualitas layanan Perizinan dan Penanaman modal

3.

Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan izin usaha.

Program dan Kegiatan 3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor



Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah



Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran



Kegiatan Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Pengadaan kendaraan dinas/operasional



Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor



Pemerliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional




Program Peningkatan Disiplin Aparatur 

3.3.4.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

3.3.5.

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pendidikan dan Pelatihan Formal

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 

Penyusunan Laporan Rekonsiliasi keuangan





20

Rencana Kerja ( RENJA) Tahun 2014 3.3.6.

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi

3.3.7.



Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD



Penyusunan DokumenEvaluasi dan Pelaporan SKPD

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 

3.3.8.

Penyelenggaraan Pameran Pembangunan

Program Optimalisasi Peningkatan PAD

3.3.9.



Pendataan, intensifikasi, dan ekstensifikasi objek perizinan



Sosialisasi perizinan dan Pelayanan ditempat



Penyusunan Revisi Regulasi Perizinan

Program Peningkatan Informasi Perizinan

3.3.10.



Penyusunan Brosur Perizinan



Penyusunan Sistem Informasi Perizinan berbasis Intranet System

Program Pengendalian dan Pengawasan Perizinan, Retribusi

dan Pajak

Daerah 

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perizinan



Penyiaran Informasi Perizinan melalui Media Televisi/Radio






Penyusunan Dokumen Ploting Kawasan Perizinan

Dari uraian tersebut diatas secara rinci Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah tahun 2014 pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang dapat diuraikan sebagai berikut : No 1 I 1

2

Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2014 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Hasil Program Tolak Ukur 3

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 4

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Tolak Ukur 5

6 450.234.000

Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi k luar daerah

Tersedianya Peralatan dan perlengkapan Kebersihan Fasilitas rapat koordinasi luar daerah


Tercapainya lingkungan kantor yang bersih dan tertata Terkoordinasinya dan lancarnya perjalanan

175.211.500

132.000.000

21


Layanan Administrasi Kantor

Terlaksananya Penyelenggaraan Layanan Administrasi Perkantoran

Tersedianya jasa Layanan Administrasi Perkantoran

Tercapainya efektifitas dan efisiensi kerja

4

Pembayaran honorarium tenaga kontrak kerja

Terpenuhinya honorarium tenaga kontrak kerja

Terselenggarany a pembayaran tenaga kontrak kerja

Terbayarnya honorarium tenaga kerja

II

Program Peningkatan Sarana dan Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

1

101.223.000

41.800.000

179.700.000 Terlaksananya pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

50.000.000

2

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terselenggaranya pemeliharaan rutin berkala gedung/kantor

Terpeliharanya pemeliharaan gedung kantor

Meningkatnya pemeliharaan gedung kantor

45.000.000

3

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terselenggaranya pemeliharaan rutin kendaraan dinas

Terpeliharanya kendaraan opersional kantor

Lancarnya operasional kantor

53.900.000

4


Terselenggaranya pemeliharaan peralatan kantor

Terpeliharanya peralatan kantor

Meningkatnya kinerja pegawai

30.800.000

III

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya

1

IV

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

1

Penyelenggaraan Pameran Pembangunan

V

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

1

18.489.750 Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur

Tersedianya Pakaian Dinas

Meningkatnya Kinerja Pegawai

18.489.750

15.000.000

Terselenggaranya Pameran Pembangunan

Tersedianya fasilitas Pameran Pembangunan

Meningkatnya Promosi Investasi di Bidang Perizinan

16.500.000

29.400.000

Terlaksananya Administrasi

Tersedianya Fasilitas


Meningkatnya Kompetensi

29.400.000

22

Rencana Kerja ( RENJA) Tahun 2014 Program Perizinan VI

1

Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan pelaporan Rekonsiliasi Keuangan

2


VII

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

1

2

Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

VIII

Program Optimalisasi Peningkatan PAD Pendataan, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Objek Perizinan

1

Pendidikan

Pegawai 25.000.000

Tercapainya Sistem Pelaporan Keuangan yang Efektif

Tersusunnya Laporan Keuangan

Tertib Administrasi Keuangan

15.000.000

Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Tersusunnya inventaris Aset, RKBU, KIR dan laporan keadaan aset

Tertibnya administrasi aset SKPD

10.000.000

20.000.000,-

Tersusunnya dan tersedianya dokumen pelaporan dan evaluasi

Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD

Tersedianya dokumen perencanaan SKPD

10.000.000

Tersusunnya laporan dan evaluasi SKPD yang efektif

Tersusunnya pelaporan evaluasi SKPD

Tersedianya dokumen evaluasi dan pelaporan SKPD

10.000.000

200.000.000 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Tersusunnya data perizinan dan potensinya

Tersedianya data perizinan dan meningkatnya PAD

70.000.000

2

Sosialisasi Perizinan dan Pelayanan Ditempat

Terselenggaranya sosialisasi perizinan dan Pelayanan Ditempat

Terlaksananya sosialisasi dan tersedianya pelayanan ditempat

Meningkatnya pendapatan asli daerah

70.000.000

3

Penyusunan Revisi Regulasi Perijinan

Terlaksananya penyusunan regulasi Perizinan

Tersusunnya dokumen regulasi Perijinan


60.000.000

Tersedianya

Meningkatnya Akses

IX 1

Program Peningkatan Informasi Perizinan Penyusunan Sistem

Terselenggaranya


150.000.000 49.500.000

23

Rencana Kerja ( RENJA) Tahun 2014 Informasi Perizinan berbasis Intranet System

Layanan System Informasi Perizinan

System Layanan Informasi Perizinan

Informasi Perizinan

3

Pembuatan Brosur/Liflet Perizinan

Terlaksananya Pembuatan brosur Perizinan

Tersedianya Brosur Perizinan

Meningkatnya informasi Perizinan

X

Program Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Perizinan

1

11.000.000

395.500.000

Terlaksananya pengendalian dan pengawasan perizinan

Terkendali dan terawasinya perizinan

Meningkatnya pendapatan asli daerah

45.000.000

2

Penyiaran Informasi Perizinan melalui Media Televisi/Radio

Terlaksananya Informasi Perizinan melalui media Elektronik

Tersedianya informasi perizinan melalui media elektronik


3


Terlaksananya administrasi perizinan

Optimalnya pelayanan perizinan

Meningkatnya pelayanan perizinan dan PAD

165.000.000

4


Terlaksananya Penyusunan Dokumen Ploting Kawasan Perizinan

Tersedianya Dokumen Ploting Kawasan Perizinan

Tertibnya Perizinan dan meningkatnya PAD

160.000.000


27.500.000

24

Rencana Kerja ( RENJA) Tahun 2014 BAB IV PENUTUP Rencana Kerja ( Renja ) Badan Pelayanan Prizinan Terpadu ( BPPT )

disusun berdasarkan

hasil rumusan dan penyusunan prioritas kegiatan Tahun 2014 setelah memperhatikan dokumen dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 dan tugas pokok dan fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Rencana Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang memuat 10 program dan 24 kegiatan bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan prioritas agar terarah dan terpadu sesuai dengan tugas dan fungsi serta isu permasalahan yang perlu segera ditangani. Dengan tersusunnya Rencana Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun 2014 diharapkan dapat terwujud visi, misi Kabupaten Pandeglang

dan

visi, misi

Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Pandeglang. Keberhasilan dalam melaksanakan rencana kerja

yang memuat kebijakan, program dan

kegiatan dalam mewujudkan visi, misi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sangat tergantung pada sikap mental, motivasi, keuletan dan disiplin dari aparat yang terkait di dalamnya. Selain itu perlu adanya koordinasi dan kerjasama dari stakeholder yang ada pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN PANDEGLANG

Firman Abdul Kadir, SE Pembina Utama Madya – IV/c NIP. 19580925 199003 1 003


25

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014 (RENJA AKHIR)

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Rencana Tahun 2014 Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Kinerja dan Program/Kegiatan Program/Kegiatan 3

Target Capaian Kinerja

Lokasi 4

Rencana Tahun 2015

5

Catatan Penting

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 6

7

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Target Capaian Kinerja

1

2

8

1

WAJIB

1.397.324.250

1.467.190.463

1.00

NON URUSAN

722.824.250

758.965.463

1.00.1.20.10.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

450.234.500

472.746.225

1.00.1.20.10.01.003

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

175.211.500

9

183.972.075

Jumlah Alat Tulis BPPT Kantor

26 Item

28.211.700

30 Item

29.622.285

Jumlah alat-alat dan instalasi listrik

15 Item

16.500.000

15 Item

17.325.000

Jumlah benda pos BPPT

140 buah

1.650.000

140 buah

1.732.500

Jumlah peralatan kebersihan dan BPPT bahan pembersih

25 Item

10.780.000

25 Item

11.319.000

Jumlah Spanduk

BPPT

5 buah

3.300.000

5 buah

3.465.000

Jumlah Kelengkapan Komputer

BPPT

5 Item

7.700.000

5 Item

8.085.000

Jumlah barang cetakan

BPPT

40 Item

41.800.000

40 Item

43.890.000

Jumlah Fotokopi

BPPT

25000 lembar 5.569.800

25000 lembar

5.848.290

Jumlah Penjilidan BPPT

200 Jilid

660.000

200 Jilid

693.000

Jumlah peralatan BPPT

15 Item

59.040.000

15 Item

61.992.000

BPPT

kantor 1.00.1.20.10.01.007

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

132.000.000 Jumlah Perjalanan Dinas BPPT dalam Daerah

24 kali

38.500.000

24 kali

40.425.000

Jumlah Makan Minum Rapat

BPPT

1000 Dus

27.500.000

1000 Dus

28.875.000

Jumlah Rapat

BPPT

10 kali

27.500.000

10 kali

28.875.000

5 kali

38.500.000

5 kali

40.425.000

Jumlah perjalanan BPPT dinas luar daerah 1.00.1.20.10.01.024 Layanan administrasi kantor

1.00.1.20.10.01.031 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak

138.600.000

101.223.000

106.284.150

Jumlah petugas Operator Komputer

BPPT

7 OB

13.860.000

9 OB

14.553.000

Jumlah Tenaga Arsip

BPPT

4 OB

7.200.000

4 OB

7.560.000

Jumlah Petugas Kebersihan

BPPT

9 OB

17.820.000

9 OB

18.711.000

Jumlah Petugas Keamanan

BPPT

2 OB

6.600.000

2 OB

6.930.000

Jumlah Surat Kabar

BPPT

240 eksemplar 7.700.000

240 eksemplar 8.085.000

Jumlah Pemakaian Telepon

BPPT

12 bulan

5.368.000

12 bulan

5.636.400

Belanja Jasa Rekening Air

BPPT

12 bulan

3.675.000

12 bulan

3.858.750

Jumlah BPPT Pemakaian Listrik

12 bulan

18.000.000

12 bulan

18.900.000

Belanja Langganan Internet

BPPT

12 bulan

11.000.000

12 bulan

11.550.000

Belanja Jasa layanan VPN IP SIPKD

BPPT

12 bulan

10.000.000

12 bulan

10.500.000

41.800.000

43.890.000

Kerja Kabupaten Pandeglang Honorarium Tenaga Kontrak Kerja (TKK) 1.00.1.20.10.02

BPPT

14 OB

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

2 Unit

1.00.1.20.10.02.016 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BPPT

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

45.000.000

52.500.000 47.250.000

1 45000000

47.250.000 56.595.000

Jumlah kendaraan BPPT layak pakai

12 Unit

35.000.000

12 Unit

36.750.000

Jumlah Perijinan Kendaraan Operasional

12 Unit

18.900.000

12 Unit

19.845.000

BPPT


1.00.1.20.10.03.002

2 50000000

53.900.000

30.800.000 Jumlah Peralatan dan Perlengkapan BPPT Kantor

55 Item

30.800.000

32.340.000 55 Item

18.489.750

BPPT

56 stell

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

18.489.750

19.414.238 58 18600000

29.400.000

1.00.1.20.10.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal BPPT

40 Orang

29.400.000

19.414.238 30.870.000

29.400.000 Jumlah Pegawai yang diikutsertakan dalam pelatihan

32.340.000 19.414.238

18.489.750 Jumlah Pakaian Dinas

1.00.1.20.10.05

1 Unit

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Program peningkatan disiplin aparatur

52.500.000

45.000.000 Jumlah Gedung kantor

1.00.1.20.10.03

50.000.000

43.890.000 188.685.000

50.000.000 Jumlah Kendaraan Dinas BPPT Roda Dua

1.00.1.20.10.02.024

14 OB

179.700.000

1.00.1.20.10.02.005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.00.1.20.10.02.018

41.800.000

30.870.000 40 30000000

30.870.000

1.00.1.20.10.06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.00.1.20.10.06.006

Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan

25.000.000 15.000.000 Jumlah Laporan Rekonsiliasi Keuangan

BPPT

15 Dokumen

1.00.1.20.10.06.007 Pengelolaan Aset SKPD BPPT

3 Dokumen

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi

15 15000000

10.000.000

3 10000000

9 Dokumen

Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

10.000.000

10.500.000 9 12000000

10.000.000 Jumlah Dokumen Evaluasi dan BPPT Pelaporan SKPD

15 Dokumen

10.000.000

10.500.000 21.000.000

10.000.000 Jumlah Dokumen Perencanaan BPPT SKPD

15.750.000 10.500.000

20.000.000

1.00.1.20.10.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

1.00.1.20.10.08.002

15.000.000

15.750.000

10.000.000 Jumlah Laporan Asset SKPD

1.00.1.20.10.08

26.250.000

10.500.000 10.500.000

15 10000000

10.500.000

1.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

674.500.000

708.225.000

1.20.1.20.10.30

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

16.500.000

17.325.000

1.20.1.20.10.30.035 Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten

16.500.000 Jumlah Materi Pameran

1.20.1.20.10.47

Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah

1.20.1.20.10.47.001

Pendataan,Intensifikasi dan Ekstensfikasi Perizinan

Kabupaten

5 Item

16.500.000

17.325.000 7 17000000

200.000.000

210.000.000

70.000.000 jumlah objek

Kabupaten

2 Objek

70.000.000

17.325.000

73.500.000 2 75000000

73.500.000

perizinan 1.20.1.20.10.47.002

Sosialisasi Perizinan dan Pelayanan di Tempat

70.000.000 Kec. Labuan, Jumlah Frekuensi Cibaliung, Sosialisasi dan Panimbang, Saketi, Pelayanan Bojong Picung

6 Kecamatan

70.000.000

Jumlah Perda

2 Perda

60.000.000

1.20.1.20.10.47.013 Penyusunan Revisi Regulasi Perizinan

1.20.1.20.10.48

Program Peningkatan Informasi Perizinan Retribusi dan Pajak Daerah

1.20.1.20.10.48.011

Penyusunan Sistem Informasi Perizinan berbasis Intranet Sistem

Kabupaten

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Perizinan

BPPT

1 Aplikasi

BPPT

49.500.000

1000 Lembar 11.000.000

63.525.000 51.975.000 1 111000000

BPPT

2 Kegiatan

Penyiaran Informasi Perizinan Melalui Media Televisi / Radio

45.000.000

1000 11550000 11.550.000 417.375.000 47.250.000 2 47250000

27.500.000 Kabupaten

3 Media

27.500.000

240 kali


165.000.000

3 29400000

4 Dokumen

160.000.000 1.397.324.250

28.875.000 173.250.000

240 kali

160.000.000 Jumlah Dokumen BPPT

47.250.000 28.875.000

165.000.000 Jumlah Frekuensi BPPT Pelayanan

51.975.000 11.550.000

45.000.000

1.20.1.20.10.49.005 Operasional Pelayanan Perizinan

JUMLAH

63.000.000

397.500.000

Jumlah Media

1.20.1.20.10.49.006

63.000.000

11.000.000

Jumlah Kegiatan Evaluasi 1.20.1.20.10.49.003

2 65000000

49.500.000

Jumlah Brosur Perizinan

1.20.1.20.10.49.001

73.500.000

60.500.000

1.20.1.20.10.48.012 Pembuatan brosur perizinan

Program Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Retribusi dan Pajak Daerah

6 85000000

60.000.000

Jumlah Aplikasi Perizinan

1.20.1.20.10.49

73.500.000

173.250.000 168.000.000

2 80000000

168.000.000 1.467.190.463

Pandeglang, 03 Juni 2013 Mengetahui KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN PANDEGLANG,

FIRMAN ABDUL KADIR, SE NIP. 195809251990031003

LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN NAMA SKPD PROGRAM KEGIATAN No

: Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Pandeglang : Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah : Pendataan Obyek Perizinan, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Perizinan

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Alat/Cara/Sumber/ Pembuktian/Penjelasan

Asumsi Asumsi Pokok

Hasil (Outcome) 1.

Meningkatnya fiskal Daerah

kapasitas Prosentase kenaikan PAD dan Alokasi anggaran untuk pembangunan Pandeglang sbb : Target : 66,67 %

Tersedianya 24 Buku Dokumen data Realisasi dan Potensi Obyek Perizinan pada 9 Kecamatan strategis di wilayah Kabupaten Pandeglang


Laporan akhir Kegiatan Pendataan Obyek Perizinan Tahun 2013 untuk capaian program Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pamerintah ( LAKIP ) SKPD BPPT Kabupaten Pandeglang

Tersusunnya data Realisasi dan Potensi Perizinan di wilayah Kabupaten Pandeglang guna peningkatan Pelayananan Perizinan dan Peningkatan PAD Kabupaten Pandeglang pada sektor Perizinan.  Tersedianya data Perizinan yang Up to date  Tersedianya data potensi Perizinan yang Up to date  Tersedianya PAD dari sektor Perizinan yang Up to date  Opyimalisasi penerimaan PAD dari sektor Perizinan

Keluaran (Output) Tersusunnya daata objek perizinan dan terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi perizinan ( target : 2 objek Perizinan )

Jumlah PAD 54,67 5 1. Buku Data Izin Mendirikan Bangunan 2. Buku Data Izin Gangguan / Ho

Data tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembalian keputusan terutama dalam perencanaan maupun bahan evaluasi penerimaan pendapatan asli daerah ( PAD ) dari sektor perizinan. Dengan data yang valid diharapkan dapat ditentukan prediksi penerimaan retribusi daerah perjenis perizinan sehingga sangant membantu dalam penyusunan APBD

1. 2. 3.

Dana APBD

Masukan (input) 1. 2. 3.

Dana APBD SDM Peralatan

APBD : Rp. 70.000.000 20 Orang 3 Unit Mobil

Mengetahui Kasubag Evaluasi dan Perencanaan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Pandeglang

Eric Widaswara, ST Nip. 19810908 200604 1 009

Kepala Bidangg Pembangunan

Dra. Rita Risnawati NIP. 19580412 198103 1020

KERANGKA LOGIS KEGIATAN Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Pandeglang Program: Pengendalian dan Pengawasan Perizinan ( 1.20.1.20.10.49 ) Kegiatan : Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Perizinan (1.20.1.20.10.49.01) NO 1

SASARAN STRATEGIS Terwujudnya Good Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif

ALAT/CARA/SUMBER/ PEMBUKTIAN/PENJELASAN

INDIKATOR KINERJA

Hasil (Outcome): - Laporan Evaluasi LAKIP Terlaksananya untuk pencapaian Indikator Pengendalian dan SPM ( Standar Pelayanan pengawasan perizinan, Minimal) BPPT Retribusi dan pajak Daerah (66,67%) - Meningkatnya pendapatan asli daerah dari sektor perizinan, retribusi, pajak daerah dan sumber lainnya (2 kegiatan) Keluaran (Output): Terlaksananya evaluasi dan pengawasan perizinan (2 kegiatan)

Meningkatnya Pendapatan Daerah

KET

Asli

- Laporan Hasil Evaluasi - Tidak terjadinya Kegiatan Pengendalian dan pelanggaran perizinan Pengawasan dalam skala yang besar - Dokumentasi kegiatan yang telah ditetapkan - Daftar hadir kegiatan dalam RENSTRA BPPT

-

-

Masukan (Input): 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan

ASUMSI – ASUMSI POKOK

Adanya dokumen - Terlaksananya rancangan awal, monitoring dan rancangan pelaksanaan, evaluasi Pelaksanaan dan rancangan akhir pengendalian dan Rencana Kerja pengawasan di Tingkat Pengendalian dan Kabupaten dan Pengawasan di BPPT Kab. Kecamatan Pandeglang. terselenggara dengan Rekapitulasi hasil kegiatan tepat dan baik pengendalian pengawasan - Ditetapkan melalui Adanya Dokumentasi pelimpahan sebagian pelaksanaan rencana kewenangan ke kerja, sosialisasi, berita Kecamatan. acara.

APBD (Rp. 40.000.000) 8 Orang 1 unit kendaraan

Pandeglang, Kasubag Evaluasi dan Perencanaan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Pandeglang

Kepala Bidang Pemkesra Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang


Asep Herdiansyah Nip. 19570824 199003 1 002

LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD PROGRAM KEGIATAN

: BPPT KAB.PANDEGLANG : OPTIMALISASI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH : SOSIALISASI PERIZINAN DAN PELAYANAN DITEMPAT

NO

SASARAN STRATEGIS

1

Meningkatnya Kapasitas Daerah

INDIKATOR KINERJA

Hasil (Outcome): Prosentase Kenaikan PAD dan Alokasi Anggaran untuk Pembangunan, Target : 66,67 %

ALAT/CARA/SUMBER/PEM BUKTIAN/PENJELASAN

ASUMSI-ASUMSI POKOK

- Masyarakat menjadi sadar akan Fiskal pentingnya perizinan - masyarakat menjadi mudah untuk Meningkatnya Pendapatan laporan capaian target mendapatkan Asli Daerah (66,67%) pada sektor perizinan. pelayanan perizinan. Dokumentasi Daftar hadir

Keluaran (Output): Terlaksananya Sosialisasi - Dokumentasi dan Pelayanan ditempat (6 - Daftar hadir Kecamatan) - Publikasi

Masukan (Input) : 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan

Pelaksanaan sosialisasi dan Pelayanan perizinan agar lebih di kedepankan untuk waktu pelaksanaannya.

APBD : Rp. 70.000.000,10 orang 2 unit mobil

Dana APBD

Pandeglang, Kasubag Evaluasi dan Perencanaan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Pandeglang

Kepala Bidang Perekonomian Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang


Dede Mulyadi, SH Nip. 19640112 198603 1 016

LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Pandeglang Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran (1.00.1.20.10.01 ) Kegiatan : Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (1.00.1.20.10 01.003) NO 1.


INDIKATOR KINERJA

ALAT/CARA/SUMBER/PEMBUKTIA N/PENJELASAN

ASUMSI - ASUMSI POKOK

Terpenuhinya Peralatan dan Hasil (outcome) Prosentase Tingkat Kualitas pelayanan publik dan Kepuasan perlengkapan kantor untuk mencapai efektitas kerja masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah Target : 66,67 %

Terjaganya stabilitas moneter

tidak terjadinya bencana dengan skala besar Kondisi Keamanan, sosial dan Politik Kondusif Hasil (outcome) Terciptanya administrasi perkantoran yang efektif dan efisien, Target : 12 - Terselenggaranya Rutin Kantor , Target : 12

Peralatan dan Perlengkapan Kantor mendukung efektifitas kerja

Keluaran : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor , Target : 12

Alat Tulis Kantor,alat-alat listrik,alat, kebersihan,perlengkapan komputer,spanduk, cetakan, fotocopy dan penjilidan

Menciptakan kondisi kerja yang kondusif

Masukan (Input ) : 1. Dana APBD APBD : Rp.175.211.500 2. Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah Alat Tulis Kantor 26 Item - Jumlah alat-alat dan Insanstalasi listrik15 Item - Jumlah Benda Pos 140 Buah - Jumlah Peralatan Kebersihan dan 25 Item Bahan pembersih - Jumlah Spanduk 5 Buah - Jumlah Kelengkapan Komputer 5 Item - Jumlah Barang Cetakan 40 Item - Jumlah fotocopy 25000 Lembar - Jumlah Penjilidan 200 Jilid - Jumlah Peralatan Kantor 15 Item Pandeglang,

Dana APBD

Mei 2013

PEJABAT ES. IV PERENCANAAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU KABUPATEN PANDEGLANG

PEJABAT ES. IV KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU KABUPATEN PANDEGLANG

ERIK WIDASWARA, ST NIP. 19810908 200604 1 009

Hj. ATI SUTIHAT, SE NIP. 19711231 199303 2 014

LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Pandeglang Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran (1.00.1.20.10.01 ) Kegiatan : Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (1.00.1.20.10.01.007) NO 1.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

ALAT/CARA/SUMBER/PEMB UKTIAN/PENJELASAN

Terwujudnya Good Governance Hasil (outcome) Prosentase Tingkat Kualitas dalam rangka menciptakan iklim pelayanan publik dan Kepuasan masyarakat investasi yang kondusif umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah Target : 66,67 %


tidak terjadinya bencana dengan skala besar Kondisi Keamanan, sosial dan Politik Kondusif

Hasil (outcome) Terciptanya administrasi perkantoran yang efektif dan efisien, Target : 12 - Terkoordinasinya pelaksanaan rapat-rapat dan lancarnya perjalanan , Target : 12 Keluaran : Terfasilitasinya Rapat-rapat dan Konsultasi Luar Daerah , Target : 12 Masukan (Input ) 1. Dana APBD 2. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi luar daerah - Jumlah Perjalanan Dinas dalam daerah - Jumlah Makan Minum Rapat - Jumlah Rapat - Jumlah perjalanan dinas luar daerah


Terfasilitasinya rapat-rapat dan konsultasi luar daerah. Sppd, laporan perjalanan, dan rapat-rapat

1. APBD : Rp.132.000.000 24 Kali 1000 Dus 10 Kali 5 Kali

Dana APBD

Pandeglang,

Mei 2013






Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Pandeglang Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran (1.00.1.20.10.01 ) Kegiatan : Layanan Administrasi kantor (1.00.1.20. 10.01.024) NO 1.


INDIKATOR KINERJA

ALAT/CARA/SUMBER/PEMBUKTIAN /PENJELASAN

Hasil (outcome) Prosentase Tingkat Kualitas pelayanan publik dan Kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah Target : 66,67 %



Hasil (outcome) Terciptanya administrasi perkantoran yang efektif dan efisien, Target : 12 Hasil (outcome) Terciptanya yang efektiftivitas dan efisien Kerja, Target : 12 Keluaran : Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran , Target : 5

Masukan (Input ) 1. Dana APBD 2. Layanan Administrasi Perkantoran - Jumlah Petugas Operator Komputer - Jumlah Tenaga Arsip - Jumlah Petugas Kebersihan - Jumlah Petugas Keamanan - Jumlah Surat Kabar - Jumlah Pemakaian Telepon - Jumlah Pemakaian Air - Jumlah Pemakaian Listrik - Jumlah Pemakaian Internet - Jumlah Jasa Layanan Vpn IP SKPD


Administrasi Perkantoran Tersusun rapih Petugas operator komputer, Tenaga Arsip, Petgas Kebersihan,Petugas Keamanan, Surat Kabar, Pemian Telepo, listrik, air Internet

APBD : Rp.101.223.000 7 OB 4 OB 9 OB 2 OB 240 Eksemplar 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

Dana APBD

Pandeglang,

Mei 2013






Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Pandeglang Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran (1.00.1.20.10.01 ) Kegiatan : Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kab.Pandeglang (1.00.1.20.10.01.031) NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

1.

Terwujudnya Good Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif


ALAT/CARA/SUMBER/PEMBUKTIAN ASUMSI - ASUMSI POKOK /PENJELASAN Terjaganya stabilitas moneter

tidak terjadinya bencana dengan skala besar Kondisi Keamanan, sosial dan Politik Kondusif Hasil (outcome) Terciptanya administrasi perkantoran yang efektif dan efisien, Target : 12 - Terbayarnya Tenaga Kontrak Kerja , Target : 5

Pembayaran honor dengan tepat waktu

Keluaran : Terlaksananya Pembayaran Tenaga Kontrak Kerja , Target : 5

Honorarium Tenaga Kontrak Kerja

Masukan (Input ) 1. Dana APBD 2. Honorarium Tenaga Kontrak Kerja

Mendukung PNS dalam mengerjakan tugas rutin kantor

1. APBD : Rp. 41.800.000,Dana APBD

2. 1 Tahun

Pandeglang,

Mei 2013






Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Pandeglang Program : Program Pengendalian dan pengawasan Perizinan,Retribusi dan Pajak Daerah (1.20.1.20.10.49. ) Kegiatan : Kegiatan Penyiaran Informasi Perizinan Melalui Media Televisi/Radio (1.20.1.20.10.49.003) NO 1.


INDIKATOR KINERJA



ASUMSI - ASUMSI POKOK Terjaganya stabilitas moneter


- Terlaksananya pengendalian dan Pengawasan perizinan, retribusi dan pajak daerah , Target : 66,67 - Meningkatnya pendapatan asli daerah dari sektor perizinan, retribusi dan sumber lainnya , Target : 12 Keluaran : Terlaksananya informasi media elektronik , Target : 3 media

Masukan (Input ): 1. Dana APBD 2. Jumlah Media

Akses Informasi Perizinan Tersebar Luas Pada Masyarakat Jumlah Media

1. APBD : Rp.27.500.000,2. 3 Media Pandeglang,

Dana APBD

Mei 2013






Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Pandeglang Program : Program penendalian dan Pengawasan Perizinan,Retribusi dan Pajak Daerah (1.20.1.20.10.49. ) Kegiatan : Kegiatan Operasional Pelayanan Perizinan (1.20.1.20.10.49.005) NO 1.


INDIKATOR KINERJA




tidak terjadinya bencana dengan skala besar Kondisi Keamanan, sosial dan Politik Kondusif - Terlaksananya pengendalian dan Pengawasan perizinan, retribusi dan pajak daerah , Target : 66,67 - Terciptanya Pelayanan Perizinan Pelayanan perizinan secara yang prima , Target : 12 menyeluruh Keluaran : Terlaksananya pelayanan Jumlah Frekuensi Pelayanan perizinan , Target : 12

Kepuasan masyarakat Pelayanan Prima Meningkat

Masukan (Input ) 1. Dana APBD APBD : Rp.165.000.000,2. Jumlah Frekuensi pelayanan perizinan 240 kali Pandeglang,

Dana APBD

Mei 2013






Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Pandeglang Program : Program peningkatan disiplin aparatur (1.00.1.20.10.03 ) Kegiatan : Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya (1.00.1.20.10.03.002) NO 1.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA


Terwujudnya Good Governance Hasil (outcome) Prosentase dalam rangka menciptakan iklim Tingkat Kualitas pelayanan investasi yang kondusif publik dan Kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah Target : 66,67 %


tidak terjadinya bencana dengan skala besar Kondisi Keamanan, sosial dan Politik Kondusif Hasil (outcome) Terciptanya administrasi perkantoran yang efektif dan efisien, Target : 12 Meningkatnya kinerja pegawai

Kesejahtraan Pagawai terpenuhi

Keluaran : Tersedianya Pakaian Jumlah Pakaian dinas Dinas , Target : 12 Masukan (Input ) 1. Dana APBD 2. Peralatan

1. APBD : Rp.18.489.750,2. 56 stell Pandeglang,

Dana APBD

Mei 2013






Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Pandeglang Program : Program Peningkatan Informasi Perizinan,perizinan dan Pajak Daerah(1.20.1.20.10.48. ) Kegiatan : Kegiatan Pembuatan Brosur Informasi (1.20.1.20.10.48.012) NO 1.


INDIKATOR KINERJA





- Terselenggaranya peningkatan informasi perizinan dan pajak daerah : 66,67 - Prosentase cakupan informasi perizinan dan pajak daerah , Penyebaran brosur perizinan Target : 90 Keluaran : Tersedianya Brosur Jumlah Brosur Perizinan Perizinan, Target : 90 Masukan (Input ) 1. Dana APBD 2. Peralatan

Meningkatnya PAD Akses Informasi tersebar

1. APBD : Rp.11.000.000,2. 1000 eksemplar Brosur Pandeglang,

Dana APBD

Mei 2013






Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Pandeglang Program : Program peningkatan Sumber Daya aparatur (1.00.1.20.10.05 ) Kegiatan : Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal (1.00.1.20.10.03.001) NO

1.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA


Terwujudnya Good Governance Hasil (outcome) Prosentase dalam rangka menciptakan iklim Tingkat Kualitas pelayanan investasi yang kondusif publik dan Kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah Target : 66,67 %

Meningkatnya Kompetensi Pegawai melaui Diklat baik di Daerah mupun di pusat



Hasil (outcome) Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal;Target : 30 - Meningkatnya Kompetensi Pegawai Target : 30

Terfasilitasi Pegawai dalam meningkatkan kemampuan kerja

Keluaran : Tersedianya Fasiliatsi Pendidikan, Target : 30

Jumlah Pegawai yang diikutsertakan dalam pelatihan

Masukan (Input ) 1. Dana APBD 2. SDM


Wawasan Pegawai menjadi bertambah

1. APBD : Rp.29.400.000,2. 40 Orang Pandeglang,

Dana APBD

Mei 2013






Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Pandeglang Program : Program peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (1.00.1.20.10.06 ) Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan Aset (1.00.1.20.10.06.07) NO 1.


INDIKATOR KINERJA

ALAT/CARA/SUMBER/PEMBUKTIAN ASUMSI - ASUMSI POKOK /PENJELASAN



tidak terjadinya bencana dengan skala besar Kondisi Keamanan, sosial dan Politik Kondusif Hasil (outcome) Terciptanya administrasi perkantoran yang efektif dan efisien, Target : 12 - Tersedianya Laporan Aset SKPD , Target : 12

Laporan Keadaaan Aset, Laporan Semesteran

Keluaran : Tersedianya Laporan aset Adanya RKBU,KIR, Inventaris Aset SKPD , Target : 12 dan Keadaan Aset


Tertibnya pengelolaan Aset SKPD Pelaksanaan Laporan Keuangan yang Tepat Waktu

Dana APBD

1. APBD : Rp.15.000.000,2. 15 Dokumen Pandeglang,

Mei 2013






Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Pandeglang Program : Program peningkataN Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (1.00.1.20.10.06 ) Kegiatan : Kegiatan Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi (1.00.1.20.10.06.06) NO 1.


INDIKATOR KINERJA

ALAT/CARA/SUMBER/PEMBUKTIAN ASUMSI - ASUMSI POKOK /PENJELASAN



tidak terjadinya bencana dengan skala besar Kondisi Keamanan, sosial dan Politik Kondusif Hasil (outcome) Terciptanya administrasi perkantoran yang efektif dan efisien, Target : 12 - Tersedianya Administrasi Keuangan , Target : 12 Keluaran : Tersusunnya laporan keuangan , Target : 12


Laporan Ralisasi Keuangan dan Dokumen Lainnya untuk Mendukung Kinerja SKPD Adanya Dokumen Berita Acara Rekonsiliasi, Laporan Akhir Tahun dan semesteran

Tidak terjadinya laporan keuangan yang tidak akuntabel Pelaksanaan Laporan Keuangan yang Tepat Waktu dan akuntabel

Dana APBD

1. APBD : Rp.15.000.000,2. 15 Dokumen Pandeglang,

Mei 2013


PEJABAT ES. IV KASUBAG KEUANGAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU KABUPATEN PANDEGLANG


HJ. ILA NURLAILA, S.IP NIP. 19690312 199803 2 003


Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Pandeglang Program : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (1.20.1.20.10.30 ) Kegiatan : Kegiatan Pameran Pembangunan(1.20.1.20.10.03.035 ) NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

1.



ALAT/CARA/SUMBER/PEMBUKTIAN/ ASUMSI - ASUMSI POKOK PENJELASAN Terjaganya stabilitas moneter


Hasil (outcome) Terlaksananya Fungsi-Fungsi Pemerintahan, Target 66,67 - Terselenggaranya kegiatan PHBN/PHBI/Hari Jadi Kabupaten Pandeglang, Target : 21 Keluaran : Terlaksananya Pameran Pmbangunan , Target : 21

Masukan (Input ) 1. Dana APBD 2. Peralatan

Peningkatan informasi PAD bertambah Jumlah Materi Pameran

1. APBD : Rp.16.500.000,2. 5 Item Pandeglang,

Dana APBD

Mei 2013






Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Pandeglang Program : Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur (1.00.1.20.10.02 ) Kegiatan : Kegiatan Pengadaan Kendaraan dinas/operasional (1.00.1.20.10.02.005) NO 1.


INDIKATOR KINERJA



Hasil (outcome) Meningkatnya Sarana dan Prasarana dalam rangka mempercepat pelayanan dan memberikan kenyamanan kepada Konsumen/masyarakat Target :6



Adanya Dokumen Kontrak

- Hasil (outcome) Tersedianya kendaraan operasiaonal yang memadai, Target : 6

- Meningkatnya Pelayanan Perizinan

Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2 Keluaran : Tersedianya Pelayanan di pelosok daerah , Target : 6

Masukan (Input ) 1. Dana APBD 2. Peralatan

1. APBD : Rp.50.000.000,2. 2 Unit Motor Pandeglang,

Dana APBD

Mei 2013






Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Pandeglang Program : Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur (1.00.1.20.10.02 ) Kegiatan : Kegiatan Pemeliharaan/Rutin berkala gedung kantor (1.00.1.20.10.01.016) NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

1.

Terwujudnya Good Governance Hasil (outcome) Prosentase dalam rangka menciptakan iklim Tingkat Kualitas pelayanan publik investasi yang kondusif dan Kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah Target : 66,67 %

ALAT/CARA/SUMBER/PEMBUKTIAN/ ASUMSI - ASUMSI POKOK PENJELASAN Terjaganya stabilitas moneter

tidak terjadinya bencana dengan skala besar Kondisi Keamanan, sosial dan Politik Kondusif - Tersedianya gedung kantor yang representatif, Target : 51 Keluaran : Terpelihara gedung kantor, Target : 1 Masukan (Input ) 1. Dana APBD 2. Gedung

Kenyamanan dalam bekerja Jumlah Gedung Kanntor

Dana APBD

1. APBD : Rp.45.000.000 2. 1 Unit Gedung Pandeglang,

Mei 2013






Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Pandeglang Program : Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur (1.00.1.20.10.02 ) Kegiatan : Kegiatan Pemeliharaan/Rutin berkala kendaraan dinas/operrasional (1.00.1.20.10.01.018) NO 1.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA



ALAT/CARA/SUMBER/PEMBUKTIAN/ PENJELASAN



Hasil (outcome) Meningkatnya Sarana dan Prasrana dalam rangka mempercepat pelayanan dan memberikan kenyamanan kepada Konsumen/masyarakat Target :5 - Lancarnya Opererasional Kantor , Target : 5 Jumlah Kendaraan Layak Pakai, Keluaran : Terpeliharanya Kendaraan Jumlah Perizinan Kendaraan Operasional kantor, Target : 5 Operasional Masukan (Input ) 1. Dana APBD 2. Peralatan

Tersedianya Kendraan dinas yang memadai

Dana APBD

1. APBD : Rp.53.000.000 2. 12 unit Kendaraan Pandeglang,

Mei 2013






Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Pandeglang Program : Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur (1.00.1.20.10.02 ) Kegiatan : Kegiatan Pemeliharaan/Rutin berkala peralatan kantor (1.00.1.20.10.01.024) NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

1.



ALAT/CARA/SUMBER/PEMBUKTIAN ASUMSI - ASUMSI POKOK /PENJELASAN Terjaganya stabilitas moneter


Hasil (outcome) Meningkatnya Sarana dan Prasrana dalam rangka mempercepat pelayanan dan memberikan kenyamanan kepada Konsumen/masyarakat Target : 45 - Tesedianya Peralatan kantor yang memadai , Target : 45 Keluaran : Terpeliharanya peralatan kantor, Target : 45

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Peralatan dan perlengkapan Kantor menjadi terpelihara

Masukan (Input ) 1. Dana APBD 1. APBD : Rp.30.800.000 2. Jumlah Peralatan dan perlengkapan 2. 55 Item Pandeglang,

Dana APBD Mei 2013






: BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU : Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (1.001.1.20.10.08) : Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (1.00.1.20.10.08.001)

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

1.


Persentase Tingkat kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah (66,67%) a. Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD (65,63%)

Keluaran: Tersusunya Dokumen Perencanaan SKPD (80%)

Alat/cara/sumber/pembuktian Asumsi – asumsi /penjelasan Pokok a. Dokumen Perencanaan a. Terjaganya SKPD. stabilitas moneter. b. Laporan Capaian Hasil b. Tidak terjadinya Kinerja. bencana dengan skala besar. c. Kondisi keamanan, sosial dan politik yang kondusif.

Adanya Dokumen Perencanaan SKPD

Sumber Dana:

Pandeglang, Kasubag Perencaan, Evaluasi dan Pelaporan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Pandeglang

Kasubag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang


Asep Rahadiansyah Nip. 19570824 199003 1 002


: BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU : Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (1.001.1.20.10.08) : Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Pelaporan SKPD (1.00.1.20.10.08.001)

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

1.


Persentase Tingkat kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah (66,67%) a. Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD (65,63%) b. Tersusunnya Dokumen Evaluasi dan Pelaporan SKPD (65,63%)

Alat/cara/sumber/pembuktian Asumsi – asumsi /penjelasan Pokok a. Laporan hasil evaluasi a. Terjaganya Lakip untuk pencapaian stabilitas moneter. makro dan SPM terkait. b. Tidak terjadinya b. Laporan Capaian Hasil bencana dengan Kinerja. skala besar. c. Kondisi keamanan, sosial dan politik yang kondusif.






: BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU : Program Peningkatan Informasi Perizinan Retribusi dan Pajak daerah (1.20.1.20.10.48) : Penyusunan Sistem Informasi Perizinan berbasis Intranet System (1.20.1.20.10.48.11)

NO

SASARAN STRATEGIS

1.


INDIKATOR KINERJA Jumlah realisasi investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Pandeglang (66,67%) - Terselenggaranya peningkatan informasi perizinan, retribusi dan pajak daerah (65,63%)

Alat/cara/sumber/pembuktian/ Asumsi – asumsi penjelasan Pokok Laporan hasil evaluasi Lakip untuk a. Terjaganya stabilitas pencapaian SOP dan SPM. moneter. Laporan Capaian Hasil Kinerja. b. Tidak terjadinya bencana dengan skala besar. c. Kondisi keamanan, sosial dan politik yang kondusif.

Keluaran (Output) Penyusunan Sistem informasi Perizinan Berbasis Intranet System (1 Aplikasi)

Adanya Dokumen SIM PADU tahap awal, tersedianya fasilitas internet dan jaringan

Tersedianya database

Tersusunnya System Informasi berbasis Intranet System

Dokumentasi pelaksanaan pelatihan System, paparan penyusunan system.

Pembuatan system Aplikasi

Keluaran (Output) Pembuatan Brosur Perizinan (1000 lembar)

Dokumen SOP dan SPM

Tersusunnya Brosur Perizinan

Dokumen SOP dan SPM






: BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU : Program Peningkatan Informasi Perizinan Retribusi dan Pajak daerah (1.20.1.20.10.48) : Penyusunan Brosur Perizinan SKPD (1.00.1.20.10.08.001)

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

1.


Persentase Tingkat kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah (66,67%) a. Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD (65,63%) b. Tersusunnya Dokumen Evaluasi dan Pelaporan SKPD (65,63%)

Alat/cara/sumber/pembuktian/ Asumsi – asumsi penjelasan Pokok Laporan hasil evaluasi Lakip d. Terjaganya untuk pencapaian SOP dan stabilitas moneter. SPM. e. Tidak terjadinya Laporan Capaian Hasil Kinerja. bencana dengan skala besar. f. Kondisi keamanan, sosial dan politik yang kondusif.





KATA PENGANTAR. Terimakasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja ini

Recommend Documents