FUNGSI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL YANG DI ATUR OLEH UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 DALAM MEMBERIKAN JAMINAN KESEHATAN SERTA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KETENAGKERJAAN Suharsin /D 101 09 780 Pembimbing : I. Dr. H. Ahmad HB, S.H.,M.H. II. Dr. Surahman, S.H., M.H.
ABSTRAK Judul dari penelitian ini adalah ” Fungsi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial yang di Atur Oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dalam Memberikan Jaminan Kesehatan serta Perlindungan Hukum Terhadap Ketenagkerjaan ". Sedangkan yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Pelaksanaan Pemberian Jaminan Kesehatan Terhadap tenaga kerja di Indonesia setelah lahirnya BPJS Ketenagakerjaan yang diatur dalam UndangUndang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan. (2) Bagaimana Fungsi BPJS Ketenaga kerjaan dalam mengatur pemberian jaminan kesehatan dan Perlindungan Hukum terhadap Ketenagakerjaan di Indonesia. Pada Tahun 2011, ditetapkanlah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Pada tahun 2014 pemerintah menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai program jaminan sosial bagi masyarakat sesuai Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011, Pemerintah mengganti nama Askes yang dikelola PT. Askes Indonesia (Persero) menjadi BPJS Kesehatan dan mengubah Jamsostek yang dikelola PT. Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan.Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Terhadap Tenaga Kerja setelah adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan dilaksanakan setelah melalui dua tahap yaitu Tahap pertama adalah masa peralihan PT JAMSOSTEK (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan berlangsung selama 2 tahun, mulai 25 November 2011 sampai dengan 31 Desember 2013. Tahap kedua, adalah tahap penyiapan operasionalisasi BPJS Ketenagakerjaan untuk penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan UU SJSN. Fungsi BPJS Ketenagakerjaan dalam pemberian jaminan sosial dan perlindungan hukum tenaga kerja yaitu berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan hari tua (JHT), jaminan pensiun (JP), dan jaminan kematian (JKM) bagi para pekerja. Kata Kunci : BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan Jaminan Sosial
1
Di Indonesia, falsafah dan dasar
I. PENDAHULUAN
negara Pancasila terutama sila ke-5 juga
A. Latar Belakang Hak tingkat hidup yang memadai untuk
kesehatan
dan
mengakui
hak
asasi
warga
atas
kesejahteraan
kesehatan. Hak ini juga termaktub dalam
dirinya dan keluarganya merupakan hak
UUD 45 pasal 28H dan pasal 34, dan
asasi manusia, setiap orang berhak atas
diatur dalam Undang-Undang Nomor 23
derajat hidup yang memadai untuk
Tahun 1992 yang kemudian diganti
kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan
dengan
keluarganya termasuk hak atas pangan,
Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam
pakaian,
Undang-Undang
perumahan
dan
perawatan
Undang-Undang
36
36
Tahun
2009
setiap
orang
kesehatan serta pelayanan sosial yang
ditegaskan
diperlukan dan berhak atas jaminan pada
mempunyai hak yang sama dalam
saat menganggur, menderita sakit, cacat,
memperoleh akses atas sumber daya di
menjadi
bidang
lanjut
janda/duda, atau
keadaan
mencapai
usia
lainnya
yang
bahwa
Nomor
kesehatan
pelayanan
dan
kesehatan
memperoleh yang
aman,
mengakibatkan kekurangan nafkah, yang
bermutu, dan terjangkau. Sebaliknya,
berada di luar kekuasaannya.
setiap orang juga mempunyai kewajiban
oleh
karena
itu,
negara
mengembangkan sistem jaminan sosial
turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial. 2
bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat
tidak
Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
mampu sesuai martabat kemanusian
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
berupa sistem jaminan sosial nasional
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
yang
ini
salah
yang
satu
lemah
dan
Tahun 2004 dikeluarkan Undang-
tujuannya
adalah
mengamanatkan
bahwa
jaminan
memberikan perlindungan kepada tenaga
sosial wajib bagi seluruh penduduk
kerja.1
termasuk Jaminan Kesehatan Nasional
1
Chazali H. Situmorang. Reformasi Jaminan Sosial Di Indonesia Transformasi BPJS : ”Indahnya Harapan Pahitnya Kegagalan”. Cinta Indonesia. Depok. 2013. Hal 7
2
Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
2
(JKN)
melalui
suatu
Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
ini dinilai paling baik dan efektif untuk membiayai jaminan sosial.
Penyelenggaraan program jaminan sosial
Tahun
2011,
ditetapkanlah
merupakan salah satu tanggung jawab
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011
dan kewajiban negara untuk memberikan
tentang Badan Penyelenggara Jaminan
perlindungan social ekonomi kepada
Sosial. Sesuai dengan amanat undang-
masyarakat.
Umumnya,
negara
undang, tanggal 1 Januri 2014 PT
berkembang
membangun
program
Jamsostek akan berubah menjadi Badan
jaminan sosial berdasarkan funded social
Hukum Publik. PT Jamsostek tetap
security, yaitu jaminan sosial yang
dipercaya
didanai oleh peserta dan masih terbatas
program jaminan sosial tenaga kerja,
pada masyarakat
yang meliputi Jaminan Kesehatan Kerja,
pekerja
di sektor
formal. 3
untuk
menyelenggarakan
Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua
Undang-Undang Sistem Jaminan
dengan penambahan Jaminan Pensiun
Sosial Nasional menjelaskan bahwa pilar
mulai 1 Juli 2015. Pada tahun 2014
jaminan sosial terdiri dari bantuan sosial,
pemerintah menyelenggarakan program
tabungan wajib dan asuransi sosial.
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Bantuan sosial adalah suatu sistem untuk
sebagai program jaminan sosial bagi
reduksi kemiskinan yang didanai dari
masyarakat
pajak (yang dimasukan dalam APBN
Nomor 24 Tahun 2011, Pemerintah
dan
Penerima
mengganti nama Askes yang dikelola
sedangkan
PT. Askes Indonesia (Persero) menjadi
dikeluarkan
Bantuan tabungan
Iuran
sebagai (PBI)),
fund)
BPJS
tabungan
untuk
Jamsostek yang dikelola PT. Jamsostek
dirinya sendiri seperti wajib
yang
skema
didanai dengan iuran peserta atau pihak
Kesehatan
Undang-undang
(provident
merupakan
wajib
sesuai
(Persero)
penduduk miskin. Model asuransi sosial 3
Agusmidah. Dinamika dan Kajian Teori Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Ghalia Idonesia. Bogor. 2010. Hlm. 127.
menjadi
Ketenagakerjaan.
lain dan atau oleh pemerintah bagi
BPJS sebelumnya
dan
mengubah
BPJS
4
Ketenagakerjaan bernama
Jamsostek
4
http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/pa ge/profil/Sejarah.html. Diunduh Tanggal 02 Desember 2015
2
(jaminan sosial tenaga kerja), yang
Ketenagakerjaan
dikelola oleh PT. Jamsostek (Persero),
dalam Undang-Undang Nomor
namun sesuai Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2011 Tentang Badan
24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT.
Penyelenggara
Jamsostek
Kesehatan?
berubah
Ketenagakerjaan Januari2014,
sejak
BPJS
tanggal
sedangkan
Kesehatandahulu bersama
menjadi
bernama
BPJS
1
2. Bagaimana
yang
diatur
Jaminan
Fungsi
Badan
BPJS
Penyelenggara Jaminan Sosial
Askes
Ketenagakerjaan dalam mengatur
Ketenagakerjaan
pemberian
jaminan
kesehatan
Perlindungan
Hukum
merupakan program pemerintah dalam
dan
kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional
terhadap
(JKN) yang diresmikan pada tanggal 31
Indonesia ?
Ketenagakerjaan
di
Desember2013. BPJS Kesehatan mulai beroperasi
sejak
1
Januari
2014,
II.
PEMBAHASAN
sedangkan BPJS Ketenagakerjaan yang mulai berlaku 1 Januari 2014, dan mulai
A. Pelaksanaan Jaminan Kesehatan
beroperasi paling lambat 1 Januari 2015
Terhadap
menyelenggarakan
Berdasarkan
program
jaminan
Tenaga
Kerja
Undang-Undang
kecelakaan kerja, program jaminan hari
Nomor 24 Tahun 2011 Tentang
tua, program jaminan pensiun, dan
Badan
program jaminan kematian bagi peserta.
5
Pelaksanaan
Jaminan
Kesehatan
BPJS
B. Rmusan Masalah 1. Bagaimana
Penyelenggara
merupakan
Ketenagakerjaan pengganti
PT.
Pemberian Jaminan Kesehatan
JAMSOSTEK. BPJS adalah program
Terhadap
Sistem Jaminan Sosial Nasional yang
tenaga
kerja
di
Indonesia setelah lahirnya Badan
dikhususkan
untuk
pelayanan
bagi
Penyelenggara Jaminan Sosial
tenaga kerja atau karyawan dalam bentuk jaminan asuransi hari tua. Jadi
5
Asri Wijayanti. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi. Sinar Grafika. Jakarta. 2013. Hlm. 123.
intinya BPJS Ketenagakerjaan fokus
3
untuk jaminan pensiunan bagi para pekerja
atau
karyawan.
1) Tahap
pertama
adalah
BPJS
peralihan
Ketenagakerjaan adalah program khusus
(Persero)
untuk tenaga kerja atau pegawai,baik
Ketenagakerjaan berlangsung selama
pegawai negeri maupun swasta.
2 tahun, mulai 25 November 2011
Dengan pengertian diatas dapat disimpulkan
bahwa
BPJS
PT
masa
JAMSOSTEK
menjadi
sampai dengan 31 Desember 2013. Tahap
pertama
diakhiri
Ketenagakerjaan bisa dibilang asuransi
pendirian
hari tua bagi pekerja atau pegawai negeri
pada 1 Januari 2014.
maupun swasta atau pemegang kartu
BPJS
BPJS
dengan
Ketenagakerjaan
2) Tahap kedua, adalah tahap penyiapan
jamsostek yang lama. Asuransi ialah
operasionalisasi
BPJS
suatu
Ketenagakerjaan
untuk
kemauan
untuk
menetapkan
kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang
penyelenggaraan program jaminan
sudah
kecelakaan kerja, jaminan hari tua,
pasti
(substitusi)
sebagai
pengganti
kerugian-kerugian
besar
jaminan
pensiun
dan
jaminan
yang belum pasti. 6 Sedangkan menurut
kematian sesuai dengan ketentuan
Wirjono Soekamto definisi asuransi
Undang-Undang
adalah suatu perjanjian dimana pihak
tahap kedua berlangsung selambat-
yang menjamin berjanji kepada pihak
lambatnya hingga 30 Juni 2015 dan
uang dijamin, untuk menerima sejumlah
diakhiri dengan beroperasinya BPJS
uang premi sebagai pengganti kerugian
Ketenagakerjaan
yang mungkin akan diderita oleh yang
penyelenggaraan keempat program
dijamin, karena suatu akibat dari suatu
tersebut sesuai dengan ketentuan
peristiwa yang belum jelas.
Undang-Undang SJSN selambatnya
Berbeda dengan transformasi PT ASKES
(Persero),
transformasi
SJSN.
Persiapan
untuk
pada 1 Juli 2015.
PT
Selama masa persiapan, Dewan
Jamsostek dilakukan dalam dua tahap,
Komisaris dan Direksi PT Jamsostek
yaitu sebagai berikut :
(Persero) ditugasi untuk menyiapkan:
6
A. Abbas Salim. Dasar-dasar Asuransi (Principles of Insurance). Rajawali Pers. Jakarta. 1991. Hlm. 1.
4
1) Pengalihan
program
jaminan
kesehatan Jamsostek kepada BPJS
3. Laporan posisi keuangan pembukaan dana jaminan kesehatan.
Kesehatan
Pada 1
2) Pengalihan asset dan liabilitas, serta
Jamsostek
Januari 2014
(Persero)
dinyatakan
hak dan kewajiban program jaminan
bubar
pemeliharaan
Jamsostek (Persero) berubah menjadi
Jamsostek
kesehatan (Persero)
PT
ke
BPJS
Kesehatan. 3) Penyiapan
tanpa
PT
BPJS
likuidasi
Ketenagakerjaan.
dan
PT
Peraturan
Pemerintah No. 36 Tahun 1995 beroperasinya
BPJS
Ketenagakerjaan
berupa
tentang
Penetapan
Penyelenggara
Badan
Program
Jaminan
pembangunan sistem dan prosedur
Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK)
bagi
program
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
jaminan kecelakaan kerja, jaminan
lagi. Semua aset dan liabilitas serta
hari
hak
penyelenggaraan
tua,
jaminan
pensiun
dan
dan kewajiban
hukum
PT
jaminan kematian, serta sosialisasi
Jamsostek (Persero) menjadi asset
program kepada publik.
dan liabilitas serta hak dan kewajiban
4) Pengalihan
asset
dan
liabilitas,
hukum
BPJS
pegawai serta hak dan kewajiban PT
Ketenagakerjaan.Semua pegawai PT
Jamsostek
Jamsostek
(Persero)
ke
BPJS
Ketenagakerjaan.
pegawai
Penyiapan pengalihan asset dan liabilitas,
pegawai
serta
BPJS
saat
menjadi
Ketenagakerjaan.
pembubaran,
Menteri
dan
BUMN selaku RUPS mengesahkan
kewajiban PT Jamsostek (Persero) ke
laporan posisi keuangan penutup PT
BPJS
Jamsostek
Ketenagakerjaan
hak
Pada
(Persero)
mencakup
(Persero)
setelah
penunjukan kantor akuntan publik untuk
dilakukan audit oleh kantor akuntan
melakukan audit atas:
publik.
1. Laporan
keuangan
penutup
PT
Askes(Persero); 2. Laporan posisi keuangan pembukaan
Menteri
mengesahkan keuangan
posissi pembukaan
Keuangan laporan BPJS
Ketenagakerjaan dan laporan posisi
BPJS Kes;
5
keuangan pembukaan dana jaminan
Hukum
ketenagakerjaan.
Ketenagakerjaan
Terhadap
Sejak 1 Januari 2014 hingga selambat-lambatnya 30 Juni 2015,
Secara fungsi dan manfaatnya,
BPJS Ketenagakerjaan melanjutkan
Jamsostek
penyelenggaraan tiga program yang
bergantinya
selama ini diselenggarakan oleh PT
Ketenagakerjaan,
Jamsostek (Persero), yaitu program
tetap merupakan program publik yang
jaminan kecelakaan kerja, jaminan
memberikan perlindungan bagi tenaga
hari tua dan jaminan kematian,
kerja untuk mengatasi risiko sosial
termasuk menerima peserta baru.
ekonomi
Penyelenggaraan
ketiga
penyelenggaraannya
BPJS
mekanisme
programtersebut
oleh
tidak
berubah
nama
dengan
menjadi
BPJS karena
tertentu
dan menggunakan
asuransi sosial.
Sebagai
Ketenagakerjaan masih berpedoman
Lembaga Negara yang bergerak dalam
pada ketentuan Pasal 8 sampai
bidang
dengan Pasal 15 UU No. 3 Tahun
Ketenagakerjaan yang dahulu bernama
1992 tentang Jamsostek. Tanggal 1
PT.
Juli 2015 merupakan waktu yang
pelaksana
ditunggu-tunggu oleh 118, 2 juta
sosial tenaga
jiwa
di
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011
Indonesia. Pasalnya, pada tanggal
Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat
tersebut BPJS Ketenagakerjaan akan
(2) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
resmi menyelenggarakan program
Ketenagakerjaan
JKK, JHT, JP, dan JKM bagi para
Ketenagakerjaan) adalah badan hukum
pekerja.
publik yang bertanggungjawab kepada
orang
yang
bekerja
Jamsostek
Presiden B. Fungsi
BPJS
Dalam Kesehatan
Ketenagakerjaan
sosial
Persero,
BPJS
merupakan
undang-undang jaminan kerja.
Berdasarkan
(BPJS
dan
menyelenggarakan
program
berfungsi jaminan
Jaminan
kecelakaan kerja, jaminan hari tua,
Perlindungan
jaminan pensiun dan jaminan kematian,
Pemberian Dan
asuransi
yang diuraikan sebagai berikut:
6
1. Program Jaminan kecelakaan kerja (JKK)
kecelakaan berhubungan
Manfaat kesehatan
JKK
dan
berupa
kompensasi
kerja,
yang
terjadi
dengan
hubungan
termasuk
timbul karena
penyakit
yang
hubungan kerja,
penghasilan sesuai besaran iuran
demikian pula kecelakaan yang
peserta.
jaminan
terjadi dalam perjalanan berangkat
kecelakaan kerja selama ini telah
dari rumah menuju tempat kerja,
berjalan bagi peserta jamsostek,
dan pulang kerumah melalui jalan
yaitu tenaga kerja swasta dan
yang biasa atau wajar dilalui.
Program
bagian BUMN yang mengikuti
Undang-undang Nomor 40
program jamsostek. PNS/TNI/Polri
Tahun 2004 Tentang
dan masyarakat lainnya, belum
Jaminan Sosial Nasional Pasal 31
tercakup program JKK. 7
Ayat (1), (2) dan (3) menjelaskan
Jaminan kecelakaan kerja adalah
santunan
sebagai
berupa
pengganti
Sistem
bahwa Peserta yang mengalami
uang
kecelakaan
kerja
berhak
biaya
mendapatkan
manfaat
berupa
pengangkutan, biaya pemeriksaan,
pelayanan kesehatan sesuai dengan
biaya
kebutuhan
pengobatan
dan/atau
medisnya
dan
perawatan, biaya rehabilitasi serta
mendapatkan manfaat berupa uang
santunan sementara tidak mampu
tunai apabila terjadi cacat total
bekerja, santunan cacat sebagian
tetap
untuk selama-lamanya atau cacat
Manfaat jaminan kecelakaan kerja
total selama-lamanya baik, fisik
yang berupa uang tunai diberikan
maupun mental, santunan kematian
sekaligus kepada ahli waris pekerja
sebagai akibat peristiwa berupa
yang meninggal dunia atau pekerja
kecelakaan kerja berhak menerima
yang cacat sesuai dengan tingkat
jaminan kecelakaan kerja ( JKK ).
kecacatan. Dan Untuk jenis-jenis
Kecelakaan
pelayanan tertentu atau kecelakaan
kerja
adalah
atau
meninggal
dunia.
tertentu, pemberi kerja dikenakan 7
Sulastomo, Sistem Jaminan Sosial Nasional. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2008. Hlm. 50.
urun biaya.
7
Program kecelakaan
kecelakaan tahap 1 dan
kerja
memberikan
mengirimkan
atas
risiko-risiko
BPJS
perlindungan kecelakaan
jaminan
yang
hubungan
terjadi
kerja,
kecelakaan
yang
perjalanan
dari
dalam
rumah
ketenagakerjaan
tidak lebih dari 2 x 24
termasuk
terjadi
kepada
jam
dalam
terhitung
sejak
terjadinya kecelakaan.
menuju
(2) Setelah
tenagakerja
tempat kerja atau sebaliknya dan
dinyatakan sembuh atau
penyakit yang berkaitan dengan
meninggal
pekerjaannya:8
dokter
dunia
yang
oleh
merawat,
1. Biaya transport
pengusaha wajib mengisi
2. Biaya rehabilitas
from 3a laporan tahap II
a. Rehabilitas
medis
Rp
dan dikirim kepada BPJS
2.000.000 ( maksimum )
Ketenagakerjaan
b. Penggantian pembelian alat
lebih dari 2 x 24 jam
bantu atau alat pengganti
sejak
maksimal 40 % dari patokan
dinyatakan sembuh atau
harga yang ditetapkan oleh
meninggal.
pusat
BPJS
rehabilitas
RSU
pemerintah. 3. Tata
cara
akan pengajuan
(1) Apabila kecelakaan
ganti
kerja
Selanjutnya
Ketenagakerjaan menghitung
dan
rugi
kecelakaan
terjadi
kerja yang menjadi hak
kerja
tenaga kerja atau ahli
pengusaha wajib mengisi from
tenaga
membayar santunan dan
jaminan
waris.
BPJS
Ketenagakerjaan laporan
Manfaat lain dari program JKK yang
8
tidak
R.Nuruli. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Transmedia pustaka. Jakarta 2014.halm6-11
diberikan
oleh
BPJS
Ketenagakerjaan saat ini adalah dengan memperluas
jaringan
pelayanan
8
kesehatan dengan membentuk jejaring
jika peserta memenuhi
Trauma Center ( TC ) dengan beberapa
persyaratan berikut :
rumah sakit dan klinik. Selain itu tujuan
1. Mencapai
umur
salah satu
55
tahun
atau
dibentuknya Trauma Center ( TC )
meninggal dunia atau cacat total
adalah agar peserta dapat lebih mudah
tetap
menjangkau
rumah
sakit/klinik
dan
2. Mengalami PHK setelah menjadi
mempermudah administrasi pada saat
peserta
terjadi
sehingga
tahun dengan masa tunggu satu bulan
penanganan kasus kecelakaan kerja dan
3. Menjadi warga negara asing dengan
penyakit akibat kerja ditangani secara
pergi keluar negeri dan tidak kembali
cepat.
atau menjadi Pegawai Negeri Sipil (
kecelakaan
kerja,
2. Program Jaminan Hari Tua (JHT)
1
Angka
1
Peraturan
lima
PNS )/TNI/POLRI
Pasal
sekurang-kurangnya
Tata cara pengajuan jaminan 1. Setiap
permintaan
JHT,
Pemerintah Republik Indonesia Nomor
tenaga kerja harus mengisi
46
dan menyampaikan formulir
Tahun
2015
Tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Hari
5
Tua menjelaskan bahwa Jaminan Hari
kepada
Tua yang selanjutnya disingkat
JHT
Ketenagakerjaan
program
yang
dengan melampirkan :
penghimpunan
dana
ditunjukan sebagai simpanan yang dapat
BPJS
Ketenagakerjaan kantor
BPJS setempat
a. Kartu peserta jamsostek
digunakan oleh peserta, terutama jika
atau
penghasilan yang bersangkutan terhenti
ketenagakerjaan asli.
karena berbagai sebab, seperti meninggal
b. kartu
BPJS
identitas
dunia, cacat total tetap atau telah
KTP/SIM
mencapai usia pensiun.
dan asli )
Manfaat jaminan hari tua akan
c. surat
(
diri
fotokopi
keterangan
dibayarkan kepada peserta berdasarkan
pemberhentian
akumulasi dan hasail pengembangannya,
dari
perusahan
kerja atau
9
Penetapan
Pengadilan
b. Fotokopi
Hubungan Industrial
kartu
keluarga
d. kartu keluarga
5. Permintaan
pembayaran
e. fotokopi buku tabungan
JHT bagi tenaga kerja
f. formulir JHT yang telah
yang berhenti bekerja dari
di isi
perusahaan sebelum usia
2. permintaan
pembayaran
55 tahun telah memenuhi
JHT bagi tenaga kerja yang
masa
mengalami dilampiri
kepesertaan
lima
cacat
total
tahun telah melewati masa
dengan
surat
tunggu 1 ( satu ) bulan
keterangan dokter 3. permintaan
terhitung
pembayaran
sejak
kerja
tenaga
bersangkutan
JHT bagi tenaga kerja yang
berhenti bekerja, selambat-
meninggal
wilayah
lambatnya 30 hari setelah
Indonesia
pengajuan tersebut BPJS
Republik dilampiri dengan : a. Pernyataan bekerja
Ketenagakerjaan tidak
lagi
melakukan
di
JHT.
indonesia
.
b. Fotokopi paspor
3. Program Jaminan Pensiun (JP)
c. Fotokopi VISA 4. Permintaan
pembayaran
Manfaat JP adalah mengganti
pembayaran
gaji, yang diberikan setiap bulan
JHT bagi tenaga kerja
dengan prinsip manfaat pasti,
yang
dunia
sebesar persentasi tertentu gaji
sebelum usia 55 tahun
yang diterima bulan terakhir.
dilampiri
Penyelenggaraan
meninggal
a. Surat
program
keterangan
jaminan pensiun diselenggarakan
kematian dari rumah
secara bertahap. Selain itu, juga
sakit/kepolisian/kelura
tidak diperkenalkan kewajiban
han
untuk
membayar
PSL
(Past
10
Service Liability) dana yang
kerja
terutang sebelum diberikannya
mendaftarkan
program jaminan pensiun.
Pekerja
Peserta
Program
Jaminan
nyata-nyata
lalai
Pekerjanya,
dapat
mendaftarkan
tidak
langsung
dirinya
kepada
Pensiun adalah pekerja yang
BPJS Ketenagakerjaan.Dalam hal
terdaftar dan telah membayar
peserta pindah tempat
iuran. Peserta merupakan pekerja
Peserta wajib memberitahukan
yang bekerja pada pemberi kerja
kepesertaannya kepada Pemberi
selain
negara,
Kerja tempat kerja baru dengan
yaitu peserta penerima upah yang
menunjukkan kartu peserta BPJS
terdiri dari:
Ketenagakerjaan.
1. Pekerja pada perusahaan
Pemberi Kerja tempat kerja baru
2. Pekerja
meneruskan kepesertaan pekerja.
penyelenggara
pada
orang
kerja,
Selanjutnya
perseorangan
Iuran Program Jaminan Pensiun
Selain itu, pemberi kerja juga
dijelaskan sebagai berikut:
dapat
mengikuti
Program
1.
Iuran
program
jaminan
Jaminan Pensiun sesuai dengan
pensiun dihitung sebesar 3%,
penahapan kepesertaan. Pekerja
yang terdiri atas 2% iuran
yang didaftarkan oleh pemberi
pemberi kerja dan 1% iuran
kerja mempunyai usia paling
pekerja.
banyak 1 (satu) bulan sebelum
2.
Upah
setiap
bulan
yang
memasuki usia pensiun. Usia
dijadikan dasar perhitungan
pensiun
kali
iuran terdiri atas upah pokok
ditetapkan 56 tahun dan mulai 1
dan tunjangan tetap. Untuk
Januari
tahun
untuk
2019,
pertama
usia
pensiun
2015
batas
paling
menjadi 57 tahun dan selanjutnya
tinggi upah yang digunakan
bertambah 1 (satu) tahun untuk
sebagai
setiap 3 (tiga) tahun berikutnya
ditetapkan sebesar Rp 7 Juta
sampai mencapai Usia Pensiun
(tujuh juta rupiah). BPJS
65 tahun. Dalam hal pemberi
Ketenagakerjaan
dasar
perhitungan
11
menyesuaikan besaran upah
diselenggarakan secara nasional
dengan menggunakan faktor
berdasarkan
pengali
(satu)
social dan Jaminan kematian
tingkat
diselenggarakan dengan tujuan
sebesar
1
ditambah
pertumbuhan tahunan produk
untuk
domestik
kematian
bruto
tahun
sebelumnya. 3.
pembayaran
mengikuti
program
paket. 4.
kerja
membayar
yang
iuran
tanggal
15
dibayarkan
meninggal dunia. Berikut dijelaskan Iuran Jaminan
1. bagi peserta penerima gaji
paling
atau upah sebesar 0,30% (nol
bulan
koma tiga puluh persen) dari gaji atau upah sebulan.
Pemberi kerja yang tidak memenuhi
ketentuan
2. Iuran
JKM
bagi
peserta
bukan penerima upah sebesar
pembayaran iuran dikenakan
Rp
denda
delapan ratus Rupiah) setiap
sebesar
2%
setiap
bulan keterlambatan. 4. Program
Jaminan
6.800,00
(enam
ribu
bulan
Kematian
(JKM)
Dalam jaminan
JKM diberikan ketika peserta
menyelenggarakan kesehatan
tentu
dibutuhkan perlindungan hokum
meninggal dunia kepada ahli
terhadap
warisnya sesuai besaran iuran.9
terciptanya jaminan kesehatan
Undang-undang
40
yang baik. Perlindungan hukum
Sistem
dapat dilakukan dengan cara
Jaminan Sosial Nasional Pasal 43
memakai fasilitas perlindungan
Ayat (1) dan (2) dijelaskan
hukum yang disediakan oleh
bahwa
kaidah hukum seperti peraturan
Nomor
Tahun 2004 Tentang
Jaminan
kematian
pekerja
perundang-undangan 9
santunan
wajib
berikutnya. 5.
memberikan
Kematian, yaitu sebagai berikut:
Pemberi
lambat
asuransi
kepada ahli waris peserta yang
Mekanisme iuran
prinsip
demi
yang
Sulastomo. Opcit. hlm. 53.
12
berkaitan
dengan
Tahap
kedua,
adalah
tahap
ketenagakerjaan, Jaminan Sosial,
penyiapan operasionalisasi BPJS
Jaminan
Nasional.
Ketenagakerjaan
untuk
Dan pemerintah telah berusaha
penyelenggaraan
program
memberikan
perlindungan
jaminan
hukum terhadap tenaga kerja
jaminan
Indonesia
memberikan
pensiun dan jaminan kematian
Perlindungan jaminan sosial dan
sesuai dengan ketentuan UU
kesehatan dengan mengeluarkan
SJSN.
peraturan
perundang-undangan
Tahap pertama diakhiri dengan
yaitu Undang-undang Nomor 24
pendirian BPJS Ketenagakerjaan
Tahun
pada
Kesehatan
yaitu
2011
tentan
Badan
kecelakaan hari
1
tua,
Januari
kerja, jaminan
2014
tahap
dan
Penyelenggara Jaminan Sosial
Persiapan
kedua
(BPJS).
berlangsung selambat-lambatnya hingga 30 Juni 2015 selanjutnya
III.
pada
PENUTUP
Tanggal
merupakan
A. Kesimpulan 1. Pelaksanaan Jaminan Kesehatan
1
Juli
peresmian
2015 Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial
Terhadap Tenaga Kerja setelah
(BPJS)
adanya Undang-Undang Nomor
menyelenggarakan
24 Tahun 2011 Tentang Badan
jaminan kecelakaan kerja (JKK),
Penyelenggara
jaminan hari tua (JHT), jaminan
Jaminan
Kesehatan dilaksanakan setelah
pensiun
melalui dua tahap yaitu Tahap
kematian
pertama adalah masa peralihan
pekerja.
PT
JAMSOSTEK
(Persero)
2. BPJS
Ketenagakerjaan
(JP),
program
dan
(JKM)
jaminan
bagi
para
Ketenegakerjaan
menjadi BPJS Ketenagakerjaan
merupakan program publik yang
berlangsung selama 2 tahun,
memberikan perlindungan bagi
mulai 25 November 2011 sampai
tenaga kerja untuk mengatasi
dengan
risiko sosial ekonomi tertentu
31
Desember
2013.
13
dan
penyelenggaraannya
menggunakan
Ketenagakerjaan kepada masyarakat
mekanisme
karena sebagian masyarakat masih
asuransi sosial. Fungsi BPJS
bingung antara BPJS Kesehatan dan
Ketenagakerjaan
BPJS Ketenagakerjaan.
dalam
pemberian jaminan sosial dan
2. Pemerintah
diharapkan
untuk
perlindungan hukum tenaga kerja
membuat peraturan-peraturan yang
yaitu
tegas
berfungsi
menyelenggarakan
program
dalam
pelaksanaan
merealisasikan
jaminan
kesehatan
jaminan kecelakaan kerja (JKK),
terhadap tenaga kerja sesuai dengan
jaminan hari tua (JHT), jaminan
program BPJS Ketenagakerjaan.
pensiun
(JP),
kematian
dan
(JKM)
jaminan
bagi
para
3. Dan diharapkan kepada masyarakat untuk
membantu
pekerja. Dengan adanya Undang-
mensukseskan
undang Nomor 24 Tahun 2011
Ketenagakerjaan
tentan
Kesehatan.
Badan
Penyelenggara
pemerintah
program dan
BPJS BPJS
Jaminan Sosial (BPJS) dapat memberikan perlindungan bagi tenaga kerja di Indonesia untuk memperoleh jaminan kesehatan.
B. Saran Berdasarkan
Pembahasan
sebelumnya dan kesimpulan yang telah dibuat, maka peneliti dapat memberikan saran-saran
yang
sekiranya
bisa
dipertimbangkan oleh Pemerintah dalam rangka mengoptimalkan program BPJS Ketenagakerjaan yaitu antara lain: 1. Diharapkan kepada pemerintah untuk lebih
mensosialisasikan
BPJS
14
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-buku Abbas Salim. Dasar-dasar Asuransi (Principles of Insurance). Rajawali Pers. Jakarta. 1991. Agusmidah. Dinamika dan Kajian Teori Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Ghalia Indonesia. Bogor. 2010. Asri Wijayanti. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi. Sinar Grafika. jakarta 2013 Chazali H. Situmorang. Reformasi Jaminan Sosial Di Indonesia Transformasi BPJS : ”Indahnya Harapan Pahitnya Kegagalan”. Cinta Indonesia. Depok. 2013 R.Nuruli. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Transmedia pustaka. Jakarta 2014 Sulastomo. Sistem Jaminan Sosial Nasional. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2008.
B. PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
C. WEBSITE http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/profil/Sejarah.html. Diunduh Tanggal 02 Desember 2015
15
BIODATA PENULIS
Nama
: Suharsin
Tempat Tanggal Lahir
: Ulunambo 19 November
Alamat Rumah
: Tondo jln.pendidikan
Alamat E-mail
:
Nomor Telp/HP
: 085397302311
16
