Kantor Wilayah Alamat:

Kantor Wilayah Alamat:

KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TERDIRI DARI 12 KABUPATEN/KOTA 1. KOTA PEKANBARU DENGAN IBU KOTA PEKANBARU 2. KOTA DUMAI DENGAN IBU KOTA DUMAI 3. KABUPATEN BENGKALIS DENGAN IBU KOTA BENGKALIS 4. KABUPATEN KAMPAR DENGAN IBU KOTA BANGKINANG 5. KABUPATEN ROKAN HULU DENGAN IBU KOTA PASIR PENGARAYAN 6. KABUPATEN ROKAN HILIR DENGAN IBU KOTA BAGAN SIAPI-API 7. KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DENGAN IBU KOTA TEMBILAHAN 8. KABUPATEN INDRAGIRI HULU DENGAN IBU KOTA RENGAT 9. KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DENGAN IBU KOTA TALUK KUANTAN 10. KABUPATEN SIAK DENGAN IBUKOTA SIAK SRI INDRAPURA 11. KABUPATEN PELALAWAN DENGAN IBU KOTA PANGKALAN KERINCI 12. KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DENGAN IBU KOTA SELAT PANJANG

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RIAU

Kanim Bagan siapi-api Cabrut Bagan siapi-api

8. PETA PROVINSI RIAU

Kanim Dumai Rutan Dumai

Lapas Pasir Pangaraian Kanim Siak Rutan Siak

Kanim Selat Panjang Cabrut Selat Panjang

Kantor Wilayah

Lapas Bangkinang Rupbasan Bangkinang

Kanim Pekanbaru Lapas Dewasa Pekanbaru Lapas Anak Pekanbaru Rudenim Pekanbaru Rupbasan pekanbaru Rutan Pekanbaru Bapas Pekanbaru Kanim Tembilahan Lapas Tembilahan

Cabrut Teluk Kuantan

Rutan Rengat Rupbasan Rengat


PROFIL KANTOR WILAYAH SEJARAH KANTOR WILAYAH Departemen Kehakiman RI terbentuk bersamaan dengan berdirinya Republik Indonesia. Tugas pokok dan fungsi Departemen Kehakiman di daerah provinsi dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Departemen Kehakiman. Berdirinya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau pada awalnya bernama Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi (Kanwil DIM), perubahan nama ini tidak terlepas dari perubahan bentuk Departemen Kehakiman dari “ Holding Company ” yang berubah menjadi “ Integrated Type “. Sejalan dengan konsepsi terpadu tersebut dilakukan pembenahan dan pemantapan struktur organisasi Departemen Kehakiman dengan membentuk Kantor Wilayah Departemen Kehakiman yang merupakan instansi vertikal dan wadah perpanjangan tunggal tangan Menteri dalam menjalankan tugas dan fungsi Departemen Kehakiman di daerah berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No: M.04.PN.07.10 Tahun 1982 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman. Seiring dengan perkembangan ketatanegaraan dan terjadinya perubahan nomenklatur (nama) Departemen maka Kantor Wilayah juga mengalami perubahan nomenklatur.


5

Lanjutan SEJARAH KANTOR WILAYAH Dalam perkembangannya Kantor Wilayah Kehakiman Riau berubah nama sesuai dengan perubahan nama Departemen induknya yaitu pada masa reformasi pemerintahan KH.Abdurachman Wahid tahun 1999 Departemen kehakiman RI berubah nama menjadi Departemen Hukum dan Perundangundangan dengan Menteri Prof. Dr.Yusril Ihza Mahendra, SH, konsekuensinya Kantor Wilayah di daerah berubah nomenklatur dan wilayah Riau menjadi Kantor Wilayah Departmen Hukum dan Perundang-undangan Riau sesuai dengan Surat Edaran Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor: M12.PR.07.10 Tahun 1999. Pada Tahun 2000 pada pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, terjadi perubahan kembali Departemen Hukum dan Perundang-undangan menjadi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. Akibatnya Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Perundang-undangan Riau berubah nama menjadi Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM Riau sesuai dengan Surat Edaran Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor : M.07.PR.07.02 tahun 2000 tanggal 26 Oktober 2000.


6

Lanjutan SEJARAH KANTOR WILAYAH Pada Tahun 2004 pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, terjadi perubahan kembali menjadi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Seiring lembaga peradilan tidak lagi melekat pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tetapi melekat pada jajaran Mahkamah Agung RI Pada Masa Kabinet Indonesia Bersatu I jabatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dijabat oleh Dr. Hamid Awaludin, SH digantikan oleh M. Andi Matalatta, SH., MH. Periode selanjutnya kabinet Indonesia Bersatu II jabatan Menteri dijabat yakni Patrialis Akbar, SH dan saat ini dipimpin oleh Menteri Hukum dan HAM RI yakni AMIR SYAMSUDDIN. Pada Tahun 2009 Departemen Hukum dan dan Hak Asasi Manusia RI berubah nomenklatur menjadi KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 sehingga Kantor Wilayah Riau berubah nama menjadi KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RIAU sesuai dengan Surat Edaran Menteri Hukumdan HAM RI Nomor : SEK.OT.01.01.23 tahun 2009. KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RIAU

7

LANJUTAN SEJARAH KANTOR WILAYAH Secara singkat , Perubahan Nomenkelatur Kantor Wilayah (Kanwil) tersebut adalah : 1. Kanwil Departemen Kehakiman (1982) 2. Kanwil Departemen Hukum dan Perundang-undangan (1999) 3. Kanwil Departemen Kehakiman dan HAM (2000) 4. Kanwil Departemen Hukum dan HAM (2004 - 2009) 5. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (2010) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau, pada awalnya mempunyai wilayah yang meliputi Riau Daratan dan Riau Kepulauan, namun sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.02.PR.07.10 Tahun 2005 tanggal 20 Oktober 2005 tentang Pembentukan Kanwil Departemen Hukum dan HAM di Propinsi Irian Jaya Barat, Kepulauan Riau dan Sulawesi Barat, maka secara otomatis Kepulauan Riau sudah tidak termasuk lagi dalam wilayah tugas Kanwil Departemen Hukum dan HAM Riau dan secara resmi ditandai dengan adanya serah terima tugas dan tanggung jawab antara Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau dengan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau yang dilakukan pada tanggal 13 April 2006 di Pekanbaru. KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RIAU

8

NAMA-NAMA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU : 1. R.A SATARI TAHUN 1982-1986 2. Drs. MOCH ARIF TAHUN 1986-1989 3. R. SOEBAGIO TAHUN 1989-1990 4. MARSONGKO TAHUN 1990-1990 5. Drs. ILDREM PULUNGAN TAHUN 1990-1992 6. Drs. ZAIMAN NURMATIAS TAHUN 1992-1996 7. Drs. FUAD DJAFAR TAHUN 1996-1998 8. M.IMAM SANTOSO TAHUN 1998-1999 9. Drs. HAMSUK S. WIDJAYA TAHUN 1999-2000 10. IBNU SUUD, SH TAHUN 2000-2002 11. SYAIFUL RACHMAN,SH., MH TAHUN 2002-2006 12. RUSTAM EFFENDI TAHUN 2006-2008 13. Drs. HAMSUK S WIDJAYA TAHUN 2008-2009 14. BAMBANG IRAWAN, SE TAHUN 2009-2011 15. DJONI MUHAMMAD, SH TAHUN 2011-2012 16. Drs. MIRZA ISKANDAR TAHUN 2012-2013 17. BAMBANG WIDODO TAHUN 2013-2014 18. Drs. FRANS RICHARD SUGIYANTO,MM TAHUN 2014-SEKARANG KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RIAU

9

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau sebagai pengemban visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam penyelenggaraan penegakan Hukum dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia di Provinsi Riau, dalam pelaksanaannya tetap mengacu dan berpedoman pada prinsip Good Governance yang merupakan prasyarat utama, untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Oleh karena itu, untuk merealisasikan diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang akuntabel sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna


10

LANJUTAN PROFIL KANTOR WILAYAH Namun untuk tercapainya tujuan tersebut, diperlukan adanya strategi melalui kerja sama dan koordinasi yang mantap antar instansi terkait dengan menggunakan strategi yang relevan yaitu kemitraan dengan semua pelaku di dalam sistem yang sinerjik baik internal maupun eksternal mencakup dimensi pemantapan peningkatan dan penyempurnaan terhadap fungsi-fungsi sebagai berikut : 1. Pembinaan hukum nasional. 2. Pembentukan hukum. 3. Penegakan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia. 4. Pelayanan hukum 5. Penyuluhan hukum dan konsultasi hukum 6. Sumber daya manusia, sarana dan prasarana hukum


11

TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.


12

Dalam pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01.PR.07.10 Tahun 2005 disebutkan bahwa Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI menyelenggarakan fungsi : 1. Pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian program dan pengawasan 2. Pembinaan di bidang hukum dan hak asasi manusia 3. Penegakan hukum di bidang pemasyarakatan, keimigrasian, 4. administrasi hukum umum dan hak kekayaan intelektual 5. Perlindungan, pemajuan, pemenuhan, penegakan dan penghormatan hak asasi manusia 6. Pelayanan hukum 7. Pengembangan budaya hukum dan pemberian informasi hukum, penyuluhan hukum dan diseminasi hak asasi manusia 8. Pelaksanaan kebijakan dan Pembinaan tekhnis di bidang administrasi di lingkungan Kantor Wilayah. KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RIAU

13

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Wilayah yang menduduki jabatan eselon II A yang bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM RI dan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Kepala Divisi serta pejabat struktural dibawahnya. Kepala Divisi yang dalam melaksanakan tugasnya membantu Kepala Kantor Wilayah sesuai dengan tugas pokoknya yang terdiri dari : 1. Divisi Administrasi 2. Divisi Pemasyarakatan 3. Divisi Keimigrasian 4. Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia


14

DASAR HUKUM ORGANISASI : 1. PERATURAN PRESIDEN NO.10 TAHUN 2000 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I KEMENTERIAN NEGARA RI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PRESIDEN NO.15 TAHUN 2005 2. PERATURAN PRESIDEN NO.9 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN,TUGAS,FUNGSI,SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN NEGARA RI. 3. PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M01.PR.07.10 TAHUN 2005 TENTANG ORGANISASI DAN TAT KERJA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI. SUBTANSI : 1. UNDANG-UNDANG NO.42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA 2. UNDANG-UNDANG NO.39 TAHUN 1999 TENTANG HAM 3. UNDANG-UNDANG NO.30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG 4. UNDANG-UNDANG NO.31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI 5. UNDANG –UNDANG NO.32 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU 6. UNDANG-UNDANG NO.14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN 7. UNDANG-UNDANG NO.15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK 8. UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA 9. UNDANG-UNDANG NO.4 TAHUN 2004 TENTANG KEHAKIMAN 10. UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 2005 TENTANG PEMASYARAKATAN 11. UNDANG-UNDANG NO.6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN 12. UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN


15

VISI Masyarakat memperoleh kepastian hukum MISI Melindungi Hak Asasi Manusia NILAI KIRAP Kepentingan Masyarakat Integritas Responsif Akuntabel Profesional KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RIAU

16

STRUKTUR ORGANISASI

UNIT PELAKSANA TEKNIS SE RIAU Untuk daerah Kabupaten/Kota, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau membawahi 26 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keimigrasian dan Pemasyarakatan yakni : UPT Keimigrasian 1. Kanim Kelas I Pekanbaru. 2. Kanim Kelas II Dumai. 3. Kanim Klas II Tembilahan. 4. Kanim Klas II Bengkalis. 5. Kanim Kelas II Siak. 6. Kanim Kelas II Bagan Siapi-api. 7. Kanim Kelas II Selat Panjang. 8. Rudenim Pekanbaru.


22

UPT Pemasyarakatan 1. LP Klas II A Pekanbaru 2. LP Klas II A Bengkalis 3. LP Klas II A Tembilahan 4. LP Klas II B Pasir Pangarayan 5. LP Klas II B Bangkinang 6. LP Anak Klas II B Pekanbaru 7. Rutan Siak 8. Rutan Rengat 9. Rutan Dumai 10. Cab Rutan Teluk Kuantan 11. Cab Rutan Bagan Siapi-api 12. Cab Rutan Selat Panjang 13. Bapas Pekanbaru 14. Rupbasan Pekanbaru 15. Rupbasan Bengkalis 16. Rupbasan Rengat 17. Rupbasan Bangkinang 18. Rutan Klas II B Pekanbaru KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RIAU

23

KANTOR WILAYAH TERDIRI DARI 27 SATKER KANWIL : 1 SATKER LAPAS : 6 SATKER RUTAN : 4 SATKER CABRUT : 3 SATKER BAPAS : 1 SATKER KANIM : 7 SATKER RUPBASAN : 4 SATKER RUDENIM : 1 SATKER

JUMLAH PEGAWAI : 1021 ORANG PRIA : 751 Org WANITA : 270 Org JUMLAH : 1021 PEJABAT ESELON : II = 5 Org III = 23 Org IV = 83 Org V = 102 Org Staf = 807 Org

APBN 2014 Rp. 109.350.738.000 PNBP 2014 Rp. 176.025.595

AKUNTABILITAS KEUANGAN (PENYERAPAN ANGGARAN)


2 5

Komposisi Pagu Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau JENIS SUMBER DANA

Jumlah Satker

APBN

26

Rp 109,350,738,000

Jumlah

ABT

Rp

-

Rp 109,350,738,000

Realisasi Pagu APBN TA 2014 (Periode 30 September 2014) Belanja

Pagu

Realisasi

% Realisasi

Belanja Pegawai

Rp

50,761,437,000

Rp 37,325,069,450

73.53%

Belanja Barang

Rp

47,850,038,000

Rp 35,840,260,653

74.90%

Belanja Modal

Rp

10,739,263,000

Rp

6,767,483,724

63.02%

Rp 79,932,813,827

73.10%

Jumlah

Rp 109,350,738,000


2 6

Realisasi Anggaran Belanja Satuan Kerja di Kantor Wialayah Kementerian Hukum dan HAM Riau Periode 30 September 2014 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

UPT

Pagu

Kanwil R iau Rp R ut an klas IIB Pekanb arR up R up b asan Pekanb ar u Rp C ab r ut T aluk Kuant an R p R ud enim Pekanb ar u Rp Kanim B ag an Siap i- ap i R p Lap as B eng kalis Rp Lap as Klas IIA Pasir P. R p C ab r ut B ag an siap i- ap i R p R up b asan B eng kalis Rp R up b asan B ang kinang R p C ab r ut Selat Panjang Rp B ap as Pekanb ar u Rp

18 ,519 ,3 56 ,0 0 0 3 ,73 1,6 0 6 ,0 0 0 1,3 0 1,58 4 ,0 0 0 1,8 9 7,111,0 0 0 2 ,0 6 3 ,571,0 0 0 2 ,170 ,0 11,0 0 0 5,12 1,70 9 ,0 0 0 3 ,9 3 2 ,0 4 9 ,0 0 0 3 ,6 6 6 ,759 ,0 0 0 4 8 7,78 1,0 0 0 50 5,74 7,0 0 0 1,576 ,3 56 ,6 6 6 1,719 ,6 78 ,0 0 0

Total Realisasi

%

R p 15,6 6 2 ,13 7,4 0 5 R p 3 ,3 4 6 ,9 8 2 ,9 3 8 R p 1,0 6 6 ,74 2 ,3 6 4 R p 1,50 0 ,9 4 0 ,3 2 4 Rp 1,6 17,53 1,0 77 Rp 1,6 9 9 ,8 57,4 2 1 R p 4 ,0 0 1,3 55,3 3 4 R p 3 ,0 8 1,58 5,2 2 9 Rp 2 ,8 3 5,19 1,13 6 Rp 3 77,14 6 ,0 9 1 Rp 3 8 6 ,8 59 ,153 R p 1,2 0 7,8 6 0 ,9 6 9 Rp 1,3 0 0 ,74 5,0 4 1


8 4 .57% 8 9 .6 9 % 8 1.9 6 % 79 .12 % 78 .3 9 % 78 .3 3 % 78 .13 % 78 .3 7% 77.3 2 % 77.3 2 % 76 .4 9 % 76 .6 2 % 75.6 4 %

27

LANJUTAN NO 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

UPT R ut an D umai Rp Lap as Klas IIB B ang kinang Rp Kanim Siak Rp

Pagu 3 ,74 5,74 7,0 0 0 4 ,56 7,519 ,0 0 0 2 ,4 58 ,78 8 ,0 0 0

Kanim B eng kalis Rp 2 ,8 3 8 ,3 79 ,6 6 6 Lap as Klas IIB A nak Pekanb R p ar4u ,4 4 8 ,4 74 ,0 0 0 R ut an R eng at Rp 2 ,2 4 2 ,4 3 3 ,0 0 0 Kanim D umai Rp 5,8 6 6 ,13 6 ,0 0 0 R up b asan R eng at Rp 6 2 4 ,16 4 ,0 0 0 Lap as D ewasa Pekanb arR up 10 ,0 78 ,2 13 ,0 0 0 Lap as Klas IIA T emb ilahan Rp 4 ,8 3 9 ,14 2 ,0 0 0 Kanim T emb ilahan Rp 2 ,510 ,6 0 3 ,0 0 0 R ut an Siak Rp 3 ,0 3 1,6 2 2 ,0 0 0 Kanim Pekanb ar u R p 13 ,2 2 2 ,74 5,0 0 0 Kanim Selat Panjang Rp 2 ,18 3 ,4 55,0 0 0 T o t al R p 10 9 ,3 50 ,73 8 ,0 0 0

Total Realisasi Rp Rp Rp

%

2 ,718 ,9 3 7,0 2 6 3 ,3 0 9 ,570 ,6 72 1,74 6 ,2 9 5,9 8 0

72 .59 % 72 .4 6 % 71.0 2 %

Rp 1,9 8 4 ,3 6 6 ,2 71 Rp 3 ,0 74 ,3 50 ,76 4 Rp 1,52 7,52 4 ,6 75 R p 4 ,0 0 2 ,8 8 3 ,6 3 3 Rp 4 16 ,8 74 ,8 4 0 Rp 6 ,6 6 1,2 74 ,9 6 0 Rp 3 ,156 ,0 2 8 ,3 55 Rp 1,6 71,716 ,9 9 9 Rp 1,8 77,9 8 1,54 2 R p 8 ,3 8 3 ,73 8 ,8 2 0 Rp 1,4 2 3 ,0 55,0 0 8 R p 8 0 ,0 3 9 ,53 4 ,0 2 7

6 9 .9 1% 6 9 .11% 6 8 .12 % 6 8 .2 4 % 6 6 .79 % 6 6 .10 % 6 5.2 2 % 6 6 .59 % 6 1.9 5% 6 3 .4 0 % 6 5.17% 73 .2 0 %

Realisasi Sumber Dana PNBP pada Kantor Imigrasi Sewilayah Riau Per 30 September 2014

No 1 2 3 4 5 6 7 8

U PT

R ealisasi

Pag u

Kanim Kelas I Pekanb ar u. R p 9 ,4 2 6 ,74 7,0 0 0 Kant o r Imig r asi Selat Panjang Rp 1,18 1,3 6 3 ,0 0 0 Kanim Klas II T emb ilahanR p 1,2 3 7,58 3 ,0 0 0 Kanim Klas II B eng kalis R p 1,13 2 ,0 2 5,0 0 0 Kanim Kelas II Siak Rp 1,16 7,76 2 ,0 0 0 Kanim Kelas II B ag an Siap R pi- ap i 78 3 ,2 13 ,0 0 0 R ud enim Pekanb ar u Rp Kanim Klas II D umai R p 3 ,6 13 ,3 6 4 ,0 0 0

Keuang an Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

3 ,6 0 1,8 51,3 6 7 70 6 ,157,8 4 8 714 ,0 70 ,4 50 8 71,0 14 ,0 74 6 53 ,4 8 0 ,6 0 0 6 4 4 ,3 4 0 ,9 2 5 6 53 ,4 8 0 ,6 0 0

% 3 8 .2 1% 59 .77% 57.70 % 76 .9 4 % 55.9 6 % 8 2 .2 7% 0 .0 0 % 18 .0 9 %

Komposisi Anggaran PNBP di Lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Riau TA. 2014 No

U PT

PN B P

1

Kanw i l R i au

Rp

1, 4 6 6 , 3 78

2

Kani m Kel as I Pekanb ar u.

Rp

1, 3 6 2 , 9 0 2

3

Kant o r I mi g r asi Sel at Panj ang R p

1, 0 9 3 , 50 0

4

Kani m Kl as I I T emb i l ahan

Rp

1, 0 57, 2 2 1

5

Kani m Kl as I I B eng kal i s

Rp

2 0 , 72 4 , 2 4 6

6

Kani m Kel as I I Si ak

Rp

9 3 0 ,4 2 0

7

Kani m Kel as I I B ag an Si ap i - ap iR p

9 3 , 3 9 2 , 9 55

8

R ud eni m Pekanb ar u

Rp

16 7, 6 14

9

Kani m Kl as I I D umai

Rp

3 8 , 4 4 1, 6 70

LANJUTAN No

UPT

PNBP

10

LP Klas II A Pekanbaru

Rp

3,385,020

11

LP Klas II A Bengkalis

Rp

2,531,221

12

LP Klas II A Tembilahan

Rp

2,265,308

13

LP Klas II B Pasir Pangarayan

Rp

903,642

14

LP Klas II B Bangkinang

Rp

484,621

15

LP Anak Klas II B Pekanbaru

Rp

354,480

16

Rutan Siak

Rp

1,010,320

17

Rutan Dumai

Rp

785,579


31

LANJUTAN No

UPT

PNBP

18

Cabang Rutan Taluk Kuantan

Rp

790,090

19

Cabang Rutan Bagan Siapi-api

Rp

1,559,422

20

Cabang Rutan Selat Panjang

Rp

868,404

21

Bapas Pekanbaru

Rp

767,570

22

Rupbasan Bengkalis

Rp

-

23

Rupbasan Rengat

Rp

-

24

Rupbasan Bangkinang

Rp

-

25

Rupbasan Pekanbaru

Rp

167,614

26

Rutan Rengat

Rp

939,661

27

Rutan Pekanbaru

Rp

575,737

Rp

176,025,595

TOTAL

Komposisi Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan Ham Riau TA. 2014 R ealisasi Keuang an

U PT

Est imasi Pend ap at an

Kanim Klas I Pekanb ar u

R p 13 ,2 4 5,750 ,0 0 0

Rp

6 9 ,56 4 ,6 3 7

0 .53 %

Kanim D umai

Rp

Rp

4 0 7,74 6 ,2 0 5

8 .0 %

TOTAL

R p 18 ,3 3 9 ,3 0 0 ,0 0 0

R p 1,6 6 2 ,4 74 ,4 78

9 .1%

5,0 9 3 ,550 ,0 0 0

%

NO

REKAP PEGAWAI DIJAJARAN KANWIL RIAU BERDASARKAN JENIS KELAMIN UPT SATKER

Jenis Kelamin

Pria

Wanita

Jumlah

1.

Kanwil Riau

52

59

111

2.

Kanim Klas I Pekanbaru

53

22

75

3.

Kanim Kelas II Dumai

24

14

38

4.

Kanim Kelas II Bengkalis

17

8

25

5.

Kanim Kelas II Bagan Siapi-api

10

8

18

6.

Kanim Kelas II Selat Panjang

11

3

14

7.

Kanim Kelas II Tembilahan

14

6

20

8

Kanim Kelas II Siak

14

7

21

9.

Rudenim Pekanbaru

21

13

34

10.

Lapas Kelas II A Pekanbaru

74

23

97

11

Lapas Kelas IIA Bengkalis

47

3

50

12.

Lapas Kelas IIA Tembilahan

46

7

53

13.

Lapas Kelas IIB Anak Pekanbaru

35

25

60

14.

Lapas Kelas IIB Bangkinang

47

6

53

Lanjutan… NO

UPT SATKER

Jenis Kelamin Pria

Wanita

Jumlah

15

Lapas Kelas IIB Pasir Pengarayan

39

6

45

16

Rutan Dumai

32

7

39

17

Rutan Siak

27

3

30

18

Rutan Rengat

19

3

22

19

Rutan Kelas IIB Pekanbaru

40

11

51

20

Bapas Pekanbaru

18

12

30

21

Cab Rutan Taluk Kuantan

21

3

24

22

Cab Rutan Bagan Siapi-api

34

5

39

23

Cab Rutan Selat Panjang

18

0

18

24

Rupbasan Pekanbaru

18

9

27

25

Rupbasan Benglkalis

6

3

9

26

Rupbasan Bangkinang

7

2

9

27

Rupbasan Rengat

7

2

9

751

270

1021

Total

REKAP PEGAWAI DIJAJARAN KANWIL RIAU BERDASARKAN GOLONGAN NO

NAMA UPT

GOLONGAN

II

III

IV

JUMLAH

1

Kantor Wilayah

31

66

14

111

2


54

41

2

97

3

Lapas Kelas II B Anak Pekanbaru

32

27

1

60

4

Lapas Kelas II B Bangkinang

40

12

1

53

5

Lapas Kelas II Pasir Pangarayan

29

15

1

45

6

Lapas Kelas II A Tembilahan

33

19

1

53

7

Lapas Kelas II A Bengkalis

37

12

1

50

8

Rutan Kelas II B Dumai

25

14

-

39

9

Rutan Kelas II B Rengat

16

6

-

22

10

Rutan Kelas II B Siak Sri Indrapura

25

4

1

30

11

Rutan Pekanbaru

42

9

-

51

12


15

9

-

24

Lanjutan… NO

NAMA UPT

GOLONGAN II

III

IV

JUMLAH

13


15

3

-

18

14

Cabang Rutan Bagan Siapi-Api

30

9

-

39

15

Bapas Pekanbaru

12

18

-

30

16

Rupbasan Kelas I Pekanbaru

21

6

-

27

17

Rupbasan Kelas II Bangkinang

6

3

-

9

18

Rupbasan Kelas II Rengat

5

4

-

9

19

Rupbasan Kelas II Bengkalis

5

4

-

9

20

Kanim Kelas I Pekanbaru

27

47

1

75

21


13

24

1

38

22

Kanim Kelas II Siak

7

14

-

21

23

Kanim Kelas II Bagansiapiapi

6

11

1

18

24


9

15

1

25

25

Kanim Kelas II Selatpanjang

3

10

1

14

26


5

14

1

20

REKAP PEGAWAI DIJAJARAN KANWIL RIAU BERDASARKAN ESELON NO

NAMA UPT

ESELON II

III

IV

V

STAF

JUMLAH

1

Kantor Wilayah

5

9

17

-

80

111

2


-

1

5

8

83

97

3


-

1

4

7

48

60

4


-

1

4

7

40

53

5


-

1

3

7

33

45

6

Lapas Kelasas II A Tembilahan

-

1

4

8

40

53

7


-

1

3

7

39

50

8


-

-

1

2

36

39

9


-

-

1

1

20

22

10

Rutan Kelas II B Siak Sri

-

-

1

3

26

30

11

Rutan Pekanbaru

-

-

1

3

47

51

12


-

-

1

1

23

24

13


-

-

1

1

16

18

Lanjutan… NO

NAMA UPT

ESELON II

III

IV

V

STAF

JUMLAH

14


-

-

1

1

38

39

15

Bapas Pekanbaru

-

-

1

3

26

30

16


-

-

1

2

24

27

17


-

-

1

2

6

9

18


-

-

1

1

7

9

19


-

-

1

1

7

9

20


-

1

5

10

59

75

21


-

1

4

5

28

38

22

Kanim Kelas II Siak

-

1

4

3

13

21

23


-

1

3

3

10

18

24


-

1

4

3

17

25

25


-

1

3

3

7

14

26


-

1

4

4

11

20

27

Rudenim Pekanbaru

-

1

4

6

23

34

REKAP PEGAWAI DIJAJARAN KANWIL RIAU BERDASARKAN PENDIDIKAN NO

NAMA UPT

1

Kantor Wilayah

2


3

SD 1

PENDIDIKAN SMP SLTA D3

JUMLAH

S1

S2 9

111

-

34

6

61

1

2

65

10

17

2

97


-

-

34

8

15

3

60

4


-

-

41

4

6

2

53

5


1

-

33

2

6

3

45

6

Lapas Kelas II A Tembilahan

-

-

46

1

5

1

53

7


-

-

39

-

11

-

50

8


-

-

30

3

6

-

39

9


-

1

14

3

4

-

22

10

Rutan Kelas II B Siak Sri Indarapura

-

1

25

1

2

1

30

11

Rutan Pekanbaru

-

-

37

7

7

-

51

12


-

1

19

2

1

1

24

13


-

1

14

1

2

-

18

14


-

-

32

2

4

1

39

Lanjutan… NO

NAMA UPT

PENDIDIKAN SD

SMP

SLTA

D3

S1

S2

JUMLAH

15

Bapas Pekanbaru

-

1

22

1

6

-

30

16


-

-

24

-

2

1

27

17


-

-

7

-

2

-

9

18


-

-

6

-

3

-

9

19


-

-

7

-

2

-

9

20


-

-

33

9

28

5

75

21


1

2

18

5

11

1

38

22

Kanim Kelas II Siak

-

-

8

5

6

2

21

23


-

1

9

2

5

1

18

24


-

-

12

2

9

2

25

25


-

-

5

1

7

1

14

26


-

-

4

5

10

1

20

27

Rudenim Pekanbaru

-

-

21

4

8

1

34

JUMLAH

4

10

639

84

246

38

1021

KENAIKAN PANGKAT TAHUN 2013-2014 GOLONGAN II III IV

JUMLAH

APRIL

OKTOBER

2013

2014

2013

2014

78 10 0 88

93 61 0 154

13 53 0 66

0 0 0 0

JUMLAH 184 124 0 308


42

PERBANDINGAN ANTARA JUMLAH NAPI DAN TAHANAN DENGAN PETUGAS PENGAMANAN NO

UPT

JLH PEGA WAI

JLH PETUGAS PENGA MANAN

KAPASI TAS

PENGHUNI Tahanan

Napi

Jumlah

Over Kapasitas %

1


97

52

361

6

1294

1300

260

2

Lapas Kelas IIA Bengkalis

48

26

174

236

689

925

432

3

Lapas Kelas IIA Tembilahan

54

33

360

108

414

522

45

4

Lapas Kelas IIB Anak Pekanbaru

61

29

194

27

195

222

14

5

Lapas Kelas IIB Bangkinang

53

25

164

177

379

556

239

6

Lapas Kelas IIB Pasir Pengarayan

44

23

175

165

374

539

208

7

Rutan Dumai

40

28

165

233

359

592

259

8

Rutan Siak

30

19

128

142

262

404

216

9

Rutan Rengat

23

13

175

82

165

247

41

10

Cab Rutan Taluk Kuantan

25

12

48

93

127

220

358

11

Cab Rutan Bagan Siapi-api

40

21

98

260

399

659

572

12

Cab Rutan Selat Panjang

19

11

95

49

100

149

57

13

Rutan Kelas IIB Pekanbaru

49

29

650

702

150

852

31

583

321

2787

2280

4907

7187

258

Total

PEMBERIAN HAK WBP TAHUN 2013-2014 NO

BULAN

PEMBERIAN HAK WBP 2013 PB

CB

CMB

TOTAL

PEMBERIAN HAK WBP 2014 PB

CB

CMB

TOTAL

1

Januari

85

58

2

145

85

113

4

202

2

Februari

74

38

8

120

342

164

1

507

3

Maret

92

79

3

174

114

97

2

213

4

April

75

76

1

152

160

102

3

265

5

Mei

132

113

1

246

74

108

3

185

6

Juni

264

62

1

327

215

136

0

351

7

Juli

205

153

4

362

0

109

1

110

8

Agustus

17

15

0

32

65

89

1

155

9

September

152

110

3

265

316

114

2

432

10

Oktober

87

107

4

198

0

0

0

0

11

November

133

87

3

223

0

0

0

0

12

Desember

141

73

11

225

0

0

0

0

Penegakan Hukum Keimigrasian TINDAKAN TERHADAP WNI/WNA Pelanggaran Pemalsuan Dokumen; Pelanggaran terhadap tanggung jawab sponsor; Pelanggaran Kepemilikan Paspor; Pelanggaran Hukum Keimigrasian terhadap UU No 6/2011.

PELAYANAN PEMBERIAN DOKUMEN KEIMIGRASIAN

No.

Kegiatan

Tahun 2014

SPRI 1.

- 24 Hal

1.563 79.704

2.

- 48 Hal PERP-ITK

76

ITAS

3.

- BARU

819

- PERP.

950

- BARU

9

- PERP.

-

ITAP 4.

KONVERSI 5.

- ITK-ITAS - ITAS-ITAP

119 9

DASHUSKIM 6. 7. 8.

- BARU

560

- PERP.

-

SKIM

-

AVIDAFIT

-


46

PENERIMAAN PNBP DAN VOA TA. 2013-2014 NO.

UPT

VOA

PNBP

KEDATANGAN KEBERANG

2013

2014

2013

2014

2013

1

Kantor Imigrasi Pekanbaru

8,598,151,940

4,196,675,000

2,411

761

2,122

2

Kantor Imigrasi Bengkalis

1,862,271,432

553,944,564

-

-

-

3

Kantor Imigrasi Dumai

4,187,577,950

1,393,283,430

964

406

5,241

4

Kantor Imigrasi Bagan Siapi api

905,765,418

285,911,820

-

-

-

5

Kantor Imigrasi Tembilahan

1,657,298,367

514,973,884

-

-

-

6

Kantor Imigrasi Selat Panjang

1,736,731,000

551,460,000

-

-

-

7

Kantor Imigrasi Siak Sri Indrapura

1,437,310,235

489,955,000

-

-

-

20,385,106,342

7,986,203,698

3,375

1,167

7,363

TOTAL


47

JUMLAH ORANG ASING TAHUN 2013-2014 NO. 1 2 3 4 5 6 7

ITK 2013 2014 Kantor Imigrasi Pekanbaru 619 218 Kantor Imigrasi Bengkalis Kantor Imigrasi Dumai 43 16 Kantor Imigrasi Bagan Siapi api Kantor Imigrasi Tembilahan 5 6 Kantor Imigrasi Selat Panjang 8 5 Kantor Imigrasi Siak Sri Indrapura 83 39 TOTAL 758 284 UPT

ITAS ITAP DAHSUSKIM 2013 2014 2013 2014 2013 2014 450 181 2 5 2 348 152 8 2 88 25 6 4 483 132 1,388 498 2 -


48

• Notaris sewilayah Riau sebanyak 384 orang • PPNS sewilayah Riau sebanyak 121 orang

Kinerja Kanwil Kemenkumham Riau 1. Penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Tahap II (9 Januari 2012) Kementerian Hukum dan HAM kepada Kanim Pekanbaru, Kanim Bengkalis, Kanim Dumai, Kanim Bagan Siapi-api, Kanim Selat Panjang dan Kanim Siak oleh Menteri Hukum dan HAM; 2. Capaian Program Aksi Tahun 2013 sebesar 100% (44 target akhir tercapai) dan T14-B03 (36 target antara tercapai), verifikasi UKP4; 3. Penyerapan Anggaran Tahun 2013 sebesar 94,39% dengan realisasi Rp120.187.149.922,- dari Pagu Rp127.333.187.000,- (Kanwil Riau sebesar 96,81% dengan realisasi Rp21.903.791.224,- dari Pagu Rp22.624.537.000,-); 4. Penghargaan Menteri Hukum dan HAM kepada Rutan Kelas IIB Pekanbaru sebagai salah satu UPT Pemasyarakatan Terbaik Tahun 2014; 5. Kepatuhan Pelaporan LHKPN 66,67% s.d bulan April 2013 (belum menyampaikan LHKPN-B); 6. Progres Pembangunan Lanjutan Lapas Terbuka Rumbai dengan kapasitas 200orang (Rp5.224.698.000,-) diperkirakan siap beroperasi akhir tahun 2014; 7. Penyelenggaraan Bantuan Hukum Tahun 2013 sebanyak 49 Kasus dengan dana Rp162.806.700,-. Tunggakan (Utang ke OBH) Tahun 2013 sebanyak 22 Kasus dengan dana Rp56.826.700.

Lanjutan… 8. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau meraih penghargaan

sebagai Peringkat III dalam Rekonsiliasi dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2013 dan Semester I Tahun 2014 Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau. {29 September 2014 di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau.}

Kantor Wilayah Alamat:

Recommend Documents