KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II AMBON

Profil Kantor Kesehatan Pelabuhan Ambon Tahun 2015

RENCANA AKSI KEGIATAN 2015-2019 KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II AMBON

2015

KEMENTERIAN KESEHATAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II AMBON

RENCANA AKSI KEGIATAN 2015-2019 KKP KELAS II AMBON

KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatNYA sehingga tersusunnya RAK KKP Kelas II Ambon Sebagai tindak lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019, maka masing masing Unit Utama Eselon I telah menjabarkan ke dalam dokumen perencanaan jangka menengah yang disebut Rencana Aksi Program (RAP), dan selanjutnya masing masing eselon II dan III menguraikan lebih lanjut menjadi dokumen perencanaan jangka menengah untuk eselon II dan III yang disebut sebagai Rencana Aksi Kegiatan (RAK). RAK ini merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang menguraikan kegiatan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Ambon dalam kurun waktu 20152019. Untuk memudahkan penjabaran di dalam dokumen RAK ini maka uraian rencana kegiatannya disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Seksi dan Sub, Bag.TU. yang ada di KKP Kelas II Ambon. RAK ini juga dilengkapi dengan uraian kegiatan, indikator-indikator yang merupakan pejabaran lebih rinci dari indikator Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, khususnya di wilayah KKP Kelas II Ambon, serta perkiraan anggaran yang dibutuhkan. Dalam upaya mencapai indikator KKP kelas II Ambon juga melibatkan lintas sektor dan wilayah kerja seprovinsi Maluku. Semua itu dimaksudkan dalam upaya ikut berkontribusi dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna mewujudkan Visi Kementerian Kesehatan “MASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN”. Dalam penyusunan RAK ini masih belum sempurna, untuk itu kritik dan saran kami harapkan demi perbaikan. Semoga upaya kita semua mendapat rahmat, hidayah dan ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Ambon, Maret 2015 Kepala Kantor

Hal | 2


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................. i DAFTAR ISI ............................................................................................... iii BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang .............................................................................. 1 B. Dasar Hukum ................................................................................ 6 C. Kondisi Umum ............................................................................... 8 D. Struktur Organisasi ....................................................................... 10 E. Ruang Lingkup Tugas Pokok dan Fungsi ...................................... 12 BAB II POTENSI DAN PERMASALAHAN 1. Potensi .......................................................................................... 14 2. Permasalahan ............................................................................... 18 BAB III VISI, MISI, TUJUAN, NILAI DAN SASARAN 1. Visi ................................................................................................ 22 2. Misi ................................................................................................ 22 3. Tujuan ............................................................................................ 23 4. Nilai-nilai ........................................................................................ 24 5. Sasaran ......................................................................................... 26 BAB IV ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 1.1 Arah Kebijakan ................................................................................ 27 1.2 Strategi ............................................................................................ 29 BAB V PENUTUP ..................................................................................... 36 LAMPIRAN MATRIKS KINERJA MATRIKS ANGGARAN DAFTAR SINGKATAN

Hal | 3


BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh

semua

komponen

Bangsa

Indonesia

yang

bertujuan

untuk

meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya.Untuk mendukung terwujudnya upaya yang berkesinambungan tersebut harus mengacu pada Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional di bidang kesehatan tersebut, Kementerian Kesehatan RI telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun

2015-2019 berdasarkan arah

kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019.

Renstra Kementerian Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh stakeholders jajaran Kementerian Kesehatan baik di pusat maupun di daerah, yang dilaksanakan dalam kurun waktu 2015-2019, maka dalam pelaksanaanya perlu dijabarkan kedalam suatu Rencana Aksi Program (RAP) untuk unit organisasi eselon I dan Hal | 4


rencana Aksi kegiatan pada unit organisasi setingkat eselon II dan III sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sebagai Unit Pelaksanan Teknis Kementerian Kesehatan, maka Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Ambon berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2348/MENKES/PER/XI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 356/Menkes/Per/Iv/2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan tersebut, tugas Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Ambon adalah pencegahan masuk dan keluarnya penyakit potensial wabah,

surveilans

epidemiologi,

kekrantinaan,

pengendalian

dampak

kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterosrisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja pelabuhan, bandara dan lintas batas Negara.

Sebagaimana diketahui bahwa Pelabuhan, Bandara dan Pos Lintas Batas Darat (PLBD)

merupakan pintu gerbang negara yang berperan sebagai

kontak pertama dengan dunia luar dan merupakan etalase dari suatu wilayah negara. Pelabuhan, Bandara dan PLBD tidak hanya berfungsi sebagai pintu keluar masuknya barang, alat angkut, jasa dan manusia tetapi sudah berkembang menjadi sentra-sentra industri yang menyerap banyak tenaga kerja, pusat perdagangan, tempat wisata dan tempat umum lainnya. Beragam permasalahan yang timbul sebagai dampak dari peran pelabuhan, bandara dan PLBD yang

demikian penting dalam tatanan ekonomi dan

peradaban manusia. Dengan banyaknya orang yang terlibat didalam aktivitas di Pelabuhan, Bandara dan PLBD, maka merupakan risiko mudah terjadinya Hal | 5


penyebaran penyakit menular dari satu orang kepada orang lain dan/atau dari suatu daerah ke daerah lainnya, bahkan antar negara.

Oleh karena itu peran Kantor Kesehatan Pelabuhan sangat penting dalam melakukan

cegah

tangkal

penyakit.

Sebagai

garda

terdepan

dari

Kementerian Kesehatan untuk menangkal masuknya penyakit dari luar negeri dan mencegah keluarnya penyakit ke negara lain sebagai suatu kewajiban dalam mengamankan jalannya lalu lintas internasional. Di samping melakukan

cegah

tangkal

penyakit

KKP

juga

berkewajiban

untuk

mengendalikan/menghilangkan faktor risiko kesehatan yang muncul sebagai dampak dari pengembangan fungsi pelabuhan, bandara dan PLBD.

Seiring dengan Revisi International Health Regulation (IHR) tahun 2005 yang diberlakukan 15 Juni Tahun 2007 dengan perhatian kepada Public Health Emergency

Of

International

Concern

/PHIEC

(masalah

kedaruratan

kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian global) memberikan perhatian khusus untuk wilayah pelabuhan dengan menetapkan Persyaratan kapasitas inti bagi bandara, pelabuhan dan perlintasan darat agar setiap saat(a) menyediakan akses pada (i) pelayanan kesehatan yang memadai termasuk fasilitas diagnostic dilokasi yang dekat sehingga memungkinkan penilaian cepat dan perawatan bagi pelaku perjalanan yang sakit dan (ii) staf, peralatan dan lingkungan kerja yang memadai; (b) menyediakan akses terhadap peralatan dan personel untuk pengiriman pelaku perjalanan yang sakit ke fasilitas kesehatan yang memadai; (c) menyediakan personel yang terlatih untuk pemeriksaan alat angkut; (d) menjamin lingkungan yang aman bagi para pelaku perjalanan yang menggunakan fasilitas yang ada di pintu masuk, termasuk pengadaan air minum, tempat makanan, fasilitas catering pesawat udara, Toilet umum, fasilitas pembuangan sampah cair dan padat yang Hal | 6


memadai, dan area berpotensi risiko lainnya, dengan melaksanakan pemeriksaan secara berkala; dan (e) sejauh dapat dilakukan menyediakan personel terlatih dan program pengendalian vektor dan reservoir didalam dan disekitar pintu masuk. Selanjutnya IHR juga mempersyaratkan agar pelabuhan, bandara dan perlintasan darat dapat merespons kejadian yang dapat menimbulkan PHEICdengan kapasitasnya: (a) menyediakan respon emergensi kesehatan masyarakat yang memadai dengan menetapkan dan memantapkan rencana kontingensi

emergensi

kesehatan

masyarakat,

termasuk

penunjukan

koordinator dan contact-point yang berhubungan dengan pintu masuk, layanan kesehatan masyarakat dan layanan agen lainnya; (b) melakukan penilaian dan perawatan bagi pelaku perjalanan atau hewan yang terjangkit oleh pengaturan yang tepat pada fasilitas medis dan kesehatan hewan setempat dalam pengisolasian, pengobatan dan layanan pendukung lainnya yang diperlukan; (c) menyediakan ruangan yang memadai, dan dipisahkan dari pelaku perjalanan lain, untuk mewawancarai orang yang terjangkit atau tersangka; (d) menyediakan sarana diagnosis dan, bila perlu, karantina terhadap pelaku perjalanan yang diduga, lebih baik bila di sarana kesehatan yang

jauh

dari

pintu

masuk;

(e)

menerapkan

tindakan

yang

direkomendasikan bila perlu untuk hapus serangga, hapus tikus, hapus hama, dekontaminasi atau penanganan bagasi, kargo, peti kemas, alat angkut,barang dan paket pos, di lokasi khusus yang ditunjuk dan dilengkapi untuk keperluan ini. (f) menerapkan pengawasan masuk dan keluarnya pelaku perjalanan; dan (g) menyediakan akses berupa peralatan yang dirancang khusus dan personel terlatih dengan alat pelindung diri yang memadai,

dalam

merujuk

pelaku

perjalanan

yang

membawa

atau

terkontaminasi penyakit menular. 6

Hal | 7


Pada saat ini pelabuhan tidak hanya berfungsi sebagai pintu keluar masuknya barang, jasa dan manusia, akan tetapi sudah berkembang lebih jauh menjadi sentra-sentra industri yang menyerap banyak tenaga kerja, pusat perdagangan, tempat wisata yang mampu mendatangkan turis baik domestik maupun luar negeri. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kleas II Ambon dengan 10 (sepuluh) wilayah kerja memilki aktivitas yang tinggi akan pergerakkan alat angkut, muatan maupun orang. Tingginya mobilitas ini, dapat menyebabkan kemungkinan penyebaran penyakit antar satu daerah ke daerah yang lain juga semakin meningkat. Seiring ditetapkan dan diterbitkan Renstra Kementerian Kesehatan 2015 – 2019, Permenkes Nomor 2348 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan serta tetap sejalan dengan International Health Regulation (IHR) Tahun 2005, maka dalam penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Tahun 2015-2019 mengacu pada satu satu arah kebijakan rencana strategi Kementerian Kesehatan yakniPeningkatan peran daerah khususnya kabupaten/kota yang menjadi daerah pintu masuk negara dalam mendukung implementasi pelaksanaan International Health Regulation (IHR) untuk upaya cegah tangkal terhadap masuk dan keluarnya penyakit yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) tahun 2015 - 2019 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Ambon ini diharapkan dapat tercapai upaya kesehatan

yang

berkesinambungan

dalam

hal

pelaksanaan

upaya

pengendalian faktor resiko seluruh kondisi potensial untuk dapat melakukan cegah tangkal penyakit di wilayah Provinsi Maluku pada khususnya dan ke wilayah Indonesia pada umumnya.. Disamping itu juga, diharapkan penyusunan

dan

pelaksanaan

kegiatan/anggaran

Kantor

Kesehatan

Pelabuhan Kelas II Ambon dapat dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan

perundangan,

efisien,

ekonomis,

efektif,

transparan

dan Hal | 8


bertanggungjawab serta dapat meningkatkan profesionalisme seluruh staf jajaran dalam mencapai program / sasaran pembangunan upaya kesehatan promotif dan preventif guna mewujudkan visi Kementerian Kesehatan “Mewujudkan Masyarakat Sehat Mandiri dan Berkeadilan.

B. DASAR HUKUM 1.

UU No 1 Tahun 1962tentang Karantina Laut;

2.

UU No. 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara;

3.

UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;

4.

UU No.13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;

5.

UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

6.

UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

7.

PP No.40 Tahun 1991 tentang

Penanggulangan Wabah Penyakit

Menular; 8. Inpres No. 4 Tahun 1985 tentang Kebijaksanaan Kelancaran Arus Barang untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi; 9. Permenkes Nomor 2348/Menkes/Per/XI/2011 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No.356/MENKES/PER/IV/2008; tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan; 10. Permenkes No. 560 Tahun 1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah; 11. Kepmenkes No.1144 tahun 2010 tentang

Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Kesehatan; 12. Keputusan Menkes No.1314/MENKES/SK/IX/2010 tentang Pedoman Standarisasi SDM, Sarana dan Prasarana di Lingkungan KKP; 13. Keputusan

Menkes

Penyelenggaraan

No.612/MENKES/SK/V/2010 Karantina

Kesehatan

pada

tentang

Pedoman

Penanggulangan

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia; 14. Kepmenkes No.949 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa; 15. Kepmenkes No.1116 Tahun 2003 tentang Pedoman penyelenggaraan Sistem Survailans Epidemiologi Kesehatan;

Hal | 9


16. Kepmenkes No.1479 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Survailans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu; 17. Kepmenkes No. : 340 Tahun 1985 tentang

Pembantuan Taktis

Operasional Satuan Organisasi Ditjen PPM & PLP Dalam Lingkungan Kerja Pelabuhan Laut Utama Keppel ADPEL; 18. Keputusan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor

HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019. 19. Kep. Dirjen PPM & PLP 351 Tahun 1995 tentang

Pencatatan dan

Laporan Kantor Kesehatan Pelabuhan; 20. Keputusan Dirjen PPM & PL No. 451 Tahun 1991 tentang Pedoman Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa; 21. Standar Operasional Prosedur Nasional Kegiatan KKP di Pintu Masuk Negara;

22. International Health Regulation (IHR) 2005.

Hal | 10


C. KONDISI UMUM

Beberapa hasil kegiatan yang telah dicapai KKP Kelas II Ambonpada tahun 20014 adalah peningkatan status dari KKP Kelas III Menjadi KKP Kelas II yang terbentuk pada tahun 2014.jumlah alat angkut yang dilakukan clearance sebanyak 3.481 kapal;jumlah kapal yang diperiksa sanitasinya sebanyak 1.136 kapal dan yang memenuhi syarat 1.129 kapal. pemberian vaksinasi bagi yang melaksanakan perjalanan internasional sebanyak 446 orang; dan pemberian ICV sebanyak 446 orang, hal ini disebabkan karena KKP Kelas II Ambon mempunyai stock vaksin serta cold chain, sehingga pemberian vaksin bagi umroh dan untuk calon jamaah haji telah dilaksanakan di KKP Kelas II Ambon. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 718.208.000,- (Tujuhratus Delapan Belas

Dua ratus Delapan ribu

rupiah); dan peningkatan jumlah pegawai meningkat dari 50 orang pada tahun 2013 menjadi 53 orang pada tahun 2014. Analisa terhadap kondisi lingkungan yang ada saat ini, dapat teridentifikasi berbagai peluang dan ancaman yang mempengaruhi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerja KKP Kelas II Ambon . Beberapa peluang antara lain meliputi era globalisasi ekonomi, perdagangan internasional, hukum dan politik yang semakin kondusif, kemitraan dengan stakeholder dan masyarakat, berlakunya Internasional Health Regulation (IHR) revisi 2005

dan terbitnya

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. : 356/MENKES/PER/IV/2008; tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan. Beberapa hal yang mendukung antara lain penerapan penganggaran berbasis kinerja dan progres pembinaan dari Ditjen PP-PL dan Kementerian Kesehatan mulai meningkat. Sebagai unit Pelaksana Teknis (UPT) pusat, KKP tidak menjadi urusan pemerintah daerah sehingga

tidak

berpengaruh

terhadap

gejolak

politik

di

daerah.Kedudukan dan perannya di daerah adalah sebagai institusi perwakilan Kementerian Kesehatan yang melaksanakan tugas pokok Hal | 11


dan fungsinya dengan prinsip-prinsip kesetaraan, koordinasi horizontal dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan standar. Adapun ancaman yang dihadapi adalah era globalisasi yang menyebabkan lalulintas barang, jasa dan manusia semakin sulit untuk diawasi.Desentralisasi pemerintah menyebabkan terjadinya egoisme kedaerahan di wilayah kabupaten/kota, kondisi rawan kesehatan dalam negeri dan luar negeri yang berpotensi menimbulkan masalah kesehatan. Tuntutan dari pengguna jasa akan percepatan dan mutu pelayanan yang sangat tinggi sehingga menyebabkan tidak optimalnya proses pengawasan yang dikhawatirkan akan menyebabkan tidak terdeteksinya penyakit karantina dan penyakit menular lainnya. Setiap daerah/pelabuhan diberi kesempatan seluas-luasnya untuk membuka akses sebagai pelabuhan internasional.Kondisi ini berdampak pada banyaknya daerah yang tidak memiliki infrastruktur yang memadai termasuk

fasilitas

dan

sumber

daya

di

bidang

karantina

kesehatan.Jejaring kerja dengan pemerintah daerah juga belum optimal sehingga berpengaruh terhadap lemahnya sistim deteksi, respon

dan

pelaporan

terhadap

masalah-masalah

kedaruratan

kesehatan yang terjadi di wilayah kabupaten/kota yang secara epidemiologis

masalah

tersebut

berpotensi

meresahkan

dunia

internasional. Berdasarkan gambaran tersebut di atas, maka diperlukan rencana aksi kegiatan KKP Kelas II Ambon, sebagai penjabaran dari rencana aksi program PP-PL yang diharapkan dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan pelayanan kesehatan pelabuhan di wilayah kerjanya. Disamping itu juga, diharapkan penyusunan dan pelaksanaan

kegiatan/anggaran

KKP

Kelas

II

Ambon

dapat

dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab serta dapat meningkatkan propesionalisme seluruh staf dan jajaran da;lam mencapai program dan sasaran pembangunan upaya kesehatan

Hal | 12


promotip

dan

preventif

guna

mewujudkan

Visi

Kementerian

Kesehatan” Mewujudkan Masyarakat Sehat Mandiri dan Berkeadilan “.

D. STRUKTUR ORGANISASI Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Ambonmerupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan yang berada dibawah

dan

bertanggung

jawab

kepada

Direktur

Jenderal

Pengendalian Penyakitdan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan,sesuai

Peraturan

Menteri

Kesehatan

RI

No.

:

2348/MENKES/PER/IV/2011; tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, maka KKP Kelas II Ambon terdiri dari Sub Bagian tata Usaha, Seksi Pengendalian Karantina dan SE , Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan. dan Seksi Upaya Kesehatn Lintas Wilayah, Wilayah Kerja, Kelompok Fungsional dan Instalasi. Struktur organisasi KKP Kelas II Ambon sebagaimana tergambar di bawah ini.

Hal | 13


STRUKTUR ORGANISASI KKP KELAS II AMBON PERMENKES RI NOMOR : 2348/MENKES/PER/XI/2011 Visi Misi

: Prima & Tangguh Dalam Menangkal Penyakit : 1. Melaksanakan Standar Prosedur Kekarantinaan dan Surveilans Epidemiologi. 2. Meningkatkan Lingkungan Sehat di Pelabuhan. 3. Melaksanakan Standar Prosedur Pelayanan Kesehatan di Pelabuhan. KEPALA KANTOR NEHEMIA SALAMAHU S.Sos,MKes

Ka Sub Bagian TU Ratna Sari Dewi,ST.,M.Kes Kepala Seksi PK& SE Agung Ardyanto,SKM.,M.PH

Kepala Seksi PRL drg. Andi Jumiati, M.Kes

Kepala Seksi UK & LW Syamsudin Kamarudin, S.Sos

INSTALASI

Laboratorium

Poliklinik

Klinik Sanitasi

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

WILAYAH KERJA Pelabuhan Laut Ambon Bandara Patimura Pelabuhan Laut Tual Pelabuhan Laut Dobo Pelabuhan Laut Saumlaki Pelabuhan Laut Banda Neira Pelabuhan Laut Namlea Pelabuhan Laut Piru Pelabuhan Laut Tulehu Pelabuhan Laut Wonreli

Hal | 14


E. RUANG LINGKUP TUGAS POKOK DAN FUNGSI Ruang Lingkup Kesehatan Pelabuhan (KKP) Ambon mempunyai ruang lingkup kerja, yaitu cegah tangkal penyakit dan masalah kesehatan, pengelolaan kesehatan di lingkungan bandara/pelabuhan, serta membantu Dinas Kesehatan setempat dalam menangani masalah pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan yang ada. cegah tangkal penyakit dan masalah kesehatan meliputi penerapan International Health Regulation (IHR) 2005 serta kepemilikan nomor kode internasional pada setiap KKP. Dalam pengelolaan kesehatan di lingkungan bandara/pelabuhan, dikemukakan 2 hal yaitu penjagaan sanitasi dan kebersihan lingkungan dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan masalah kesehatan, termasuk pelayanan HIV / AIDS di pelabuhan. Tugas Pokok KKP Berdasarkan

Permenkes

No.2348/Menkes/Per/XI/2011

Tentang

Perubahan atas Permenkes No. 356/Menkes/Per/VI/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, mengenai tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehatan, maka KKP kelas II Ambon mempunyai tugas melaksanakan : 

Pencegahan masuk dan keluarnya penyakit , penyakit potensial wabah,



Surveilans epidemiologi, kekarantinaan,



Pengendalian dampak kesehatan lingkungan,



Pelayanan kesehatan,



Pengawasan OMKABA serta Pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara

Fungsi KKP Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Permenkes 2348/ Tahun 2011, KKP menyelenggarakan fungsi : 

Pelaksanaan kekarantinaan; Hal | 15




Pelaksanaan pelayanan kesehatan;



Pelaksanaan

pengendalian

risiko

lingkungan

di

bandara,

pelabuhan, dan lintas batas darat negara; 

Pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali;



Pelaksanaan pengamanan radiasi pengion dan non pengion, biologi, dan kimia



Pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalulintas nasional, regional dan internasional;



pelaksanaan,

fasilitasi

dan

advokasi

kesiapsiagaan

dan

penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan matra termasuk penyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahan penduduk; 

pelaksanaan, fasilitasi dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan Pelabuhan/Bandara dan Lintas Batas Darat;



pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan Obat, Makanan, Kosmetika dan Alat Kesehatan (OMKA) ekspor dan mengawasi persyaratan dokumen kesehatan OMKA impor;



pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya;



pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan terbatas di wilayah kerja Pelabuhan/Bandara dan Lintas Batas Darat;



pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan Pelabuhan/Bandara dan Lintas Batas Darat;



Pelaksanaan kajian kekarantinaan, pengendalian risiko lingkungan, dan surveilans kesehatan pelabuhan



Pelaksanaan

pelatihan

teknis

bidang

kesehatan

Pelabuhan/Bandara dan Lintas Batas Darat; 

Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KKP.

BAB II POTENSI DAN PERMASALAHAN Hal | 16


1. POTENSI a. Letak Geografis KKP Kelas II Ambon KKP

Kelas

II

Ambon

mempunyai

wilayah

kerja

yang

besar,demikian juga pintu masuk kapal pelayaran international (kapal eksport) mengingat banyak pelabuhan-pelabuhan khusus eksport pertambangan dan perikanan yang tersebar di propinsi Maluku . Demikian juga kapal-kapal yang melakukan pelayaran dari barat menuju dan/atau dari Indonesia Timur sebagian besar singgah di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon . Dengan letak geografis yang strategis tersebut, maka KKP Kelas II Ambon sangat

potensial

untuk

dikembangkan

dalam

memberikan

pelayanan kepada masyarakat, maskapai penerbangan, agen pelayaran maupun pengembangan dalam upaya pengendalian faktor risiko di wilayah kerjanya.

b. Sumber Daya Manusia Maju mundurnya suatu organisasi sangat ditentukan oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). SDM yang berkualitas akan menghasilkan kinerja yang baik bagi organisasi dan lebih mudah dalam penyesuaian terhadap setiap perkembangan yang terjadi disekelilingnya. Upaya pengembangan SDM di KKP Kelas II Ambon dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada setiap pegawai untuk mengikuti jenjang pendidikan lebih tinggi sesuai bidang tugasnya masing-masing. Upaya ini memacu pegawai dalam meningkatkan pengetahuan serta memberikan iklim yang cukup kondusif bagi kemajuan organisasi. Jumlah SDM KKP Kelas IIAmbon

saat ini tercatat memiliki 65 orang pegawai dengan

komposisi dan jenis ketenagaan sebagai berikut : 1. Master (Strata 2) Kesehatan

: 5 Orang

2. Dokter Umum

: 3 Orang

3. Dokter Gigi

: 1 Orang

4. Strata 1 Kesehatan

: 7 Orang Hal | 17


5. Strata 1 Non Kesehatan

: 5 Orang

6. Diploma III Kesling

: 18 Orang

7. DIII Keperawatan

: 14 Orang

8. DIII Kompuiter

: 1 Orang

9. Diploma I

: 3 Orang

10. SPK/ SPR

: 2 Orang

11. SMA/STM/SKKP

: 7 Orang

(Data pada tanggal 01 September 2015)

c. Sarana dan Prasarana Kelengkapan sarana dan prasarana merupakan penunjang utama bagi

keberhasilan

pelaksanaan

kegiatan

organisasi.

Guna

menjamin keberhasilan kegiatan tersebut KKP Kelas II Ambon tercatat memiliki 2 (dua) buah gedung, yang berdiri pada tahun 1982 seluas 70 M2 dan tahun 2001 seluas 696 M2 yang berdiri diatas tanah milik PT. Pelindo IV cabang Ambon.

Sarana

lainnya

untuk

mendukung

kegiatan

operasional

di

lapangan, KKP Kelas II Ambon dilengkapi dengan kendaraan roda 4 (empat) sebanyak 11 ( sebelas), dimana 3 (Tiga) unit merupakan droping dari pusat, dan 1 ( satu ) unit diusulkan untuk dihapus sedangkan roda 2 (dua) sebanyak 16 ( enam belas ) unit, dimana kendaraan tersebut tersebar di wilayah kerja sebanyak 3 ( Tiga ) unitmasing-masing Wilker Saumlaki, Wilker Tulehu, Wilker Bandara Pattimura dan di KKP induk 11 (Sebelas ) Unit.Permasalahan utama dari sarana dan prasarana yang dimiliki adalah masih kurangnya jumlah sarana untuk keperluan rutin, keperluan teknis dan juga sarana penunjang kegiatan lainnya.

d. Anggaran

Hal | 18


Anggaran sangat dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Anggaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Ambon tahun 2015 sebesar Rp..7.610.919.000,-. Dari anggaran tersebut sebesarRp.396.300.000,- bersumber dari PNBP KKP Kelas II Ambon. Tahun anggaran 2015, sesudah efisiensi KKP Kelas II Ambon mendapatkan anggaran sebesar Rp.6.942.950.000,- yang akan digunakan mendukung kegiatan di 3(tiga )seksi, yaituseksi PRL, Seksi PKSW, dan Seksi UKLW serta Sub bagian Tata Usaha.

e. Norma, Standar, Pedoman, Kriteria (NSPK) Dalam melaksankan tugas pokok dan fungsinya Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Ambon berdasrkan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NPSK) yang telah ditentukan baik oleh tingkat nasional maupun internasional. NPSK secara internasional antara lain IHR 2005, IMO, ICAO, sedangkan secara nasional karena KKP merupakan UPT Direktorat Jenderal PP dan PL Kementerian Kesehatan RI, maka NPSK mengacu pada NPSK yang dikeluarkan oleh Ditjen PP dan PL, antara lain sebagai berikut :  Pedoman Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan.  Pedoman Teknis Pengendalian Risiko LIngkungan di Pelabuhan / Bandara / Pos Lintas Batas Dalam Rangka Karantina Kesehatan.  Pedoman UPaya Kesehatan Pelabuhan Dalam Rangka Karantina Kesehatan.  Pedoman Standarisasi Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana di Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan.  Standard,

OPerasional

dan

Prosedur

(SOP)

Kantor

Kesehatan Pelabuhan.

Hal | 19


f. Kemitraan dan Jejaring Kerja Penanganan masalah kesehatan di wilayah pelabuhan/bandara harus

melibatkan

instansi-instansi

yang

berkepentingan

(stakeholders) yang berada di pelabuhan/bandara dalam suatu jaringan kerja. Secara de facto, jejaring kerja sudah dilaksanakan antar instansi terkait di dalam pelabuhan, namun secara yuridis formal belum semuanya dibakukan dalam bentuk kesepakatan bersama. Akibatnya, pada tataran pelaksanaan kegiatan masih ditemukan kesulitan, terutama dalam hal koordinasi. Kesulitan koordinasi terjadi karena masih adanya perbedaan persepsi dan kepentingan yang cukup besar, terutama dalam menyikapi suatu permasalahan yang sedang berkembang dan perlu penanganan segera. Selain itu, sosialisasi program kesehatan pada instansi terkait masih dirasakan kurang. Dilain pihak, sebenarnya lintas sektor yang berada di lingkungan pelabuhan/bandara sangat membutuhkan kiprah dari KKP Kelas II Ambon . Oleh karenanya, sangat potensial untuk dilibatkan dalam membentuk jejaring kerja dalam mengatasi masalah kesehatan, khususnya di lingkungan pelabuhan/bandara. Pembentukan jejaring kerja tidak terbatas hanya di lingkungan pelabuhan/bandara saja, tetapi juga bisa mencakup antar KKP maupun dengan instansi lainnya. Misalnya, dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji.

Kegiatan kemitraan dan jejaring kerja antara lain, meliputi Pertemuan Jejaring dalam Rangka Kekarantinaan termasuk dalam mengatasi penyakit yang baru muncul maupun penyakit lama yang muncul kembali; Pertemuan Jejaring dalam Rangka Surveilans Epidemiologi; Pertemuan Jejaring dalam Rangka Pengendalian Vektor; dan Pertemuan Jejaring dalam Rangka Pengendalian Risiko Lingkungan.

Hal | 20


g. Komitmen Global Implementasi

International

Health

Regulation

(IHR)

2005

merupakan kesepakatan bersama antara bangsa-bangsa anggota WHO, termasuk Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyebaran penyakit/masalah kesehatan yang sering disebut sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC). IHR tahun 2005 mengamanatkan dalam melakukan deteksi masalah PHEIC harus dilaksanakan lebih optimal, namun tidak menghambat arus lalulintas barang/tidak menghambat arus perekonomian atau perdagangan.

Terjadinya perubahan iklim global yang secara langsung atau tidak akan berpengaruh terhadap muncul penyakit baru (emerging diseases) dan/atau penyakit yang selama ini sudah bukan masalahkesehatan (re-emerging diseases), serta kondisi rawan dalam negeri dan luar negeri akan berpotensi menimbulkan masalah kesehatan. Disamping hal tersebut, muncul pula tuntutan dari pengguna jasa akan percepatan dan mutu pelayanan yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan tidak optimalnya proses pengawasan

yang

dikhawatirkan

akan

menyebabkan

tidak

terdeteksinya penyakit karantina dan penyakit menular berpotensi wabah lainnya.

2. PERMASALAHAN

a. KLB / Bencana Penyuluhan

kesehatan

yang

masih

minim

menyebabkan

kemampuan interaksi masyarakat untuk menunjang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) belum dipraktekkan oleh masyarakat khususnya di lingkungan Pelabuhan / bandara. Misalnya, masih banyaknya anggota masyarakat yang mengkonsumsi makanan yang tidak sehat/ lingkungan sanitasinya buruk. Kondisi ini berdampak pada peningkatan angka kejadian penyakit menular. Hal | 21


Keadaan ini perlu diwaspadai mengingat banyaknya Tenaga Bongkar Muat (TKBM), penjamah makanan yang ada di pelabuhan rata-rata pendidikannya rendah. Disamping itu, para TKBM ini dalam bekerja kurang memperhatikan aspek kesehatan kerja, sehingga rawan menimbulkan terjadinya penyakit akibat kerja dan terjadinya KLB yang disebabkan karena konsumsi makanan yang kurang hygiene dan saniter.

Disamping itu, dengan mudahnya tranportasi saat ini yang memungkinkan

seseorang

melakukan

perjalanan

antar

daerah/antar negara yang waktunya jauh lebih pendek dari masa inkubasi penyakit penyakit menular yang potensial wabah. Oleh karena

itu,

merupakan

kejadian ancaman

KLB/bencana di

setiap

di

pintu

suatu masuk

negara/daerah negara

lain.

Diantaranya, KLB Influenza A H1N1, H5N1, Flu Burung, SARS, Ebola, Cholera di Afrika, Antraks dan lain-lain. Selain potensi penyakit menular yang terus ada penyakit tidak menular

juga

cendrung

meningkat

dan

telah

mengancam

masyarakat usia muda, sehingga terjadi transisi epidemiologi yang signifikan penyakit tidak menular menjadi beban utama. Oleh karena itu deteksi dini harus dilakukan secara proaktif pada semua sasaran.

b. Profesionalisme Petugas dan Kesiapan Prosedur Profesional Sebagian SDM di KKP Kelas II Ambon belum terampil untuk melaksanakan tugas tugas pokok dan fungsi maupun untuk mengatasi/menghadapi kejadian-kejadian PHEIC. Demikian juga pemahaman terhadap peraturan,prosedur pelayanan/kegiatan yang belum seluruh petugas memahaminya.

c. Lemahnya Koordinasi Berbedahnya berbagai kebijakan dan aturan yang ada antar instansi yang melakukan layanan di pelabuhan memungkinkan Hal | 22


pelaksanaan koordinasi mesti dilakukan secara baik agar berbagai kegiatan pada objek yang sama bisa terlasana,.Sebagai contoh adalah kurangnya koordinasi antara KKP dengan Bea Cukai terkait dengan pengawasan lalulintas komoditi OMKABA di pelabuhan. Demikian juga koordinasi dengan para penyedia jasa pelayaran, penerbangan, dll. d. Munculnya Penyakit Baru maupun Penyakit Lama (New Emerging Diseases & Re-emerging Diseases) Meningkatnya

teknologi

transportasi

mengakibatkan

makin

cepatnya arus perjalanan orang, barang dan alat angkut, sehingga penjalanan dan penularan penyakit antar negara semakin cepat, terutama masalah yang berkaitan dengan kesehatan manusia, seperti New Emerging Disease, seperti Avian Influenza, SARS, Legionnaires Disease, Nipah Virus, dan Paragoniasis Pulmonallis. Emerging Disease antara lain HIV/AIDS, dan penyakit menular lainnya,

seperti

Dengue

Haemorragic

Fever,

Chikungunya,

Cholera, Salmonellosis, dan Filariasis. Emerging Disease yang berpotensi masuk ke Indonesia antara lain HIV/AIDS sedangkan Re-emerging disease antara lain : Pes, TBC, Scrub thypus, Malaria, Anthrax, dan Rabies.

Pemanasan global dapat menyebabkan kenaikan permukaan air laut akibat pencairan di kutub, perubahan pola angin, perubahan pola hujan dan siklus hidrologi. Disamping itu, pemanasan global dapat menyebabkan musim menjadi tidak stabil. Ketidakstabilan musim ini berdampak pada peningkatan populasi dan jenis organisme penyebab penyakit yang berdampak pada kesehatan manusia. Ancaman global kian mengancam. Pemberantasan penyakit menular menjadi lebih sulit akibat perubahan iklim ini karena transmisi beberapa penyakit menular sangat dipengaruhi oleh faktor iklim khususnya suhu dan kelembaban udara. Penyakit-penyakit tropis yang ditularkan melalui Hal | 23


vektor, seperti Malaria, Demam Berdarah dan Fillariasis akan makin meningkat bukan hanya di negara yang beriklim tropis tetapi juga di negara-negara sub tropis bahkan di negara yang bermusim dingin. Di Indonesia penyakit-penyakit tersebut semula terjadi di dataran rendah, mungkin pada waktu akan datang akan menyebar ke daerah pegunungan yang berhawa dingin, karena pemanasan global tempat yang berhawa dingin pun juga akan menjadi bersuhu panas.

BAB III Hal | 24


VISI, MISI, TUJUAN, NILAI DAN SASARAN 1. VISI Visi Kementerian Kesehatan adalah : “Masyarakat Sehat YangMandiri dan Berkeadilan”. KKPKelas II Ambon sebagai salah satu UPT Kementerian Kesehatan, berkewajiban untuk ikut mewujudkan visi Kementerian Kesehatan tersebut di atas dengan menuangkan ke dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK). RAK KKP Kelas II Ambon merupakan penjabaran rinci di bidang kesehatan pelabuhan dari program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, yang juga mengacu pada Rentsra Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019.

2. MISI Dalam

mencapai

“Masyarakat

Sehat

Yang

Mandiri

dan

Berkeadilan”Kementerian Kesehatan melakukan misi sebagai berikut : Tangguh dan prima dalam cegah tangkal faktor resiko untuk mewujudkan masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan di pintu gerbang negara. Untuk mendukung misi Kementerian Kesehatan, maka KKP kelas II Ambon melaksanakan misi sebagai berikut : 1.

Melindungi Kesehatan masyarakat di Wilayah Kerja Pelabuhan dan Bandara melalui pelaksanaan cegah tangkal penyakit karantina, penyakit menular dan PHEIC.

2.

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Wilayah Kerja Pelabuhan dan Bandara melalui pemberdayaan masyarakat termasuk swasta dan masyarakat madani.

3.

Mencegah

timbulnya

penyakit

melalui

penyelenggaraan

pengendalian risiko lingkungan.

Hal | 25


4.

Menciptakan

tatakelola

kepemerintahan

yang

baik

dalam

pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan di wilayah kerja KKP (Pelabuhan dan Bandara). 5.

Penguatan sistem cegah tangkal penyakit menular dan penyakit potensial wabah serta pelaksanaan Pengendalian Kekarantinaan dan SE, Pengendalian Risiko Lingkungan, Pelaksanan Upaya Kesehatan Lintas Wilayah Pelabuhan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur

6.

Peningkatan surveilans penyakit dan faktor risiko, serta Sistem Kewaspadaan Dini (SKD).

7.

Pengendalian faktor risiko dan dampak kesehatan lingkungan.

8.

Pembinaan jejaring kerja dan kemitraan.

9.

Memperluas akses informasi / Promosi dan diseminasi informasi.

3. TUJUAN a. Tujuan Umum Mewujudkan

pelabuhan

dan

bandara

sehat

melalui

upaya

pencegahan masuk dan keluarnya penyakit potensial wabah, pengendalian faktor risiko penyakitdan pelayanan kesehatan.

b. Tujuan Khusus 1)

Mencegah masuk dan keluarnya penyakit potensial wabah;

2)

Meningkatkan sistem kewaspadaan dini (KLB) penyakit menular & penyakit menular potensial wabah;

3)

Mengendalikan faktor risiko penyakit dari angkutan beserta muatannya;

4)

Mengendalikan faktor risiko lingkungan pelabuhan dan bandara;

5) Memberdayakan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. 4. NILAI- NILAI Hal | 26


Nilai nilai yang dianut oleh Kementerian Kesehatan yang nantinya diharapkan sesuai dengan nilai nilai dasar pada prinsip Nawacita yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar" dengan wajib belajar 12 Tahun bebas pungutan; peningkatan layanan kesehatan masyarakat dengan menginisiasi kartu "Indonesia Sehat"; Serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 Juta Hektar; program rumah kampung deret atan rumah susun murah yang disubsidi serta Jaminan Sosial untuk seluruh rakyat di tahun 2019, dengan memprioritaskan nilai – nilai sebagai baerikut :

a. Pro Rakyat Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, Kementerian Kesehatan selalu mendahulukan kepentingan rakyat dan haruslah menghasilkan yang terbaik untuk rakyat. Diperolehnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi setiap orang adalah salah satu hak asasi manusia tanpa membedakan suku, golongan, agama, dan status sosial ekonomi. b. Inklusif Semua program pembangunan kesehatan harus melibatkan semua pihak, karena pembangunan kesehatan tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan saja. Dengan demikian, seluruh komponen masyarakat harus berpartisipasi aktif, yang meliputi lintas sektor, organisasi profesi, organisasi masyarakat pengusaha, masyarakat madani dan masyarakat akar rumput.

c. Responsif Program kesehatan haruslah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan rakyat, serta tanggap dalam mengatasi permasalahan di daerah, situasi kondisi setempat, sosial budaya dan kondisi Hal | 27


geografis. Faktor-faktor ini menjadi dasar dalam mengatasi permasalahan kesehatan yang berbeda-beda, sehingga diperlukan penanganan yang berbeda pula. d. Efektif Program kesehatan harus mencapai hasil yang signifikan sesuai target yang telah ditetapkan, dan bersifat efisien

e. Bersih Penyelenggaraan pembangunan kesehatan harus bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), transparan, dan akuntabel. KKP Kelas II Ambon

menjunjung tinggi nilainilai yang dianut

oleh Kementerian Kesehatan tersebut di atas. Nilai nilai tersebut menjadi

penyemangat/spirit

KKP

Kelas

II

Ambon

dalam

menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu KKP Kelas II Ambon juga menjunjung tinggi nilainilai lokal yang bijak dari masyarakat Maluku, yang mewujudkan rasa kebersamaan, saling menghormati dan kasih sayang.

5. SASARAN Sasaran strategis dalam penyelenggaraan kesehatan pelabuhan oleh Kantor Kesehatan pelabuhan Kelas II Ambon 2015-2019 adalah : SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA Hal | 28


Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular serta meningkatnya kualitas lingkungan di POE

1. Persentase Pelabuhan dan bandara yang melakukan deteksi dini dan respon faktor risiko PHEIC 2. Persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar kekarantinaan. 3. Persentase sarana air bersih yang diperiksa dan memenuhi syarat kesehatan di POE. 4. Persentase cakupan tempat-tempat umum di POE yang diperiksa dan memenuhi syarat kesehatan 2. Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan di POE 3. Persentase wilayah bebas vektor penyakit pada wilayah perindukan, buffer di POE 4. Persentase pelabuhan dan bandara yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat 5. Persentase pelabuhan dan bandara yang melakukan deteksi dini Risiko Penyakit AIDS, TB & Malaria (ATM) 6. Persentase pelabuhan dan bandara yang melaksanakan kawasan tanpa rokok 7. Persentase pelabuhan dan bandara yang melaksanakan monitoring faktor risiko PTM 8. Persentase pelabuhan dan bandara yang melaksanakan penanggulangan dan layanan kesehatan pada situasi matra. 9. Persentase pelabuhan dan bandara yang melaksanakan monitoring factor risiko PTM 10. Persentase pelabuhan dan bandara yang melaksanakan monitoring factor risiko PTM 11. Persentase pelabuhan dan bandara yang melaksanakan penaggulangan dan layanan kesehatan pada situasi matra

BAB IV ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. ARAH KEBIJAKAN

Hal | 29


Sejak berlakunya Permenkes RI No. 2348/Menkes/PER/IV/2011 tentang Struktur Organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), maka KKP Kelas IIIAmbon berubah status menjadi KKP Kelas II Ambon Akibat peningkatan status dari KKP Kelas III menjadi KKP Kelas II, maka organisasi ini membuka peluang bagi eksistensi KKP Kelas II Ambon

dimasa yang akan datang. karena terkendala struktur

organisasi, diharapkan dapat dilaksanakan. Sebab tugas dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Ambon memungkinkan

untuk

melaksanakan

tugas

diperluas dan

tersebut.

Namun

demikian hal ini juga mempunyai resiko apabila tidak ditangani dengan baik, terencana dan terarah. Terkait dengan hal diatas maka perlu ada penyesuaian-penyesuaian tentang

arah

kebijakan

organisasi

yang

akan

dilaksanakan,

mengingat beban kerja dan tanggung jawab KKP Kelas II Ambon menjadi lebih besar dan permasalahan yang timbul juga semakin berkembang dan kompleks. Sejalan dengan berlakunya IHR 2005 yang mulai berlaku sejak tahun 2007 maka perlu pemahaman yang memadai bagi semua stakeholder terkait di lingkungan wilayah kerja KKP Kelas II Ambon . Pemberlakuan IHR 2005 ini punya konsekuensi yang sangat kompleks mengingat adanya perbedaan prinsip yang mendasar dengan IHR 1969 sebelumnya. Semula dengan IHR 1969 hanya diarahkan pada penyakit karantina yang tertuang dalam UU Karantina yaitu kolera, pes dan yellow fever. Sedangkan IHR 2005 sasarannya jauh lebih besar yaitu penyakit yang bias menyebabkan Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) atau kedaruratan kesehatan yang meresahkan dunia. Penyakit yang dimaksud adalah penyakit menular yang sudah ada, baru dan yang muncul kembali serta penyakit tidak menular, contohnya bahan radio-nuklir dan bahan kimia. IHR 2005 mengamanatkan bahwa KKP Hal | 30


harus memiliki core capacity (kemampuan inti) yang mampu melakukan koordinasi, mengatasi cegah tangkal penyakit serta mampu mengatasi PHEIC dengan tidak menghambat perjalanan seseorang. Direktorat Jenderal P2-PL, Kementerian Kesehatan RI senantiasa mendukung kebijakan tersebut dengan menyiapkan peralatan kemampuan deteksi seperti peralatan thermal scanner, vektor control, mikroskop, food poisoningdetection kit, dll. KKP Kelas III Ambon diharapkan dapat mengoptimalkan semua kapasitas deteksi tersebut dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, membuat standar operasional kerja dan meningkatkan jejaring .. Berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka arah kebijakan yang ditempuh KKP Kelas II Ambon adalah: 1. Peningkatan kemampuan kapasitas inti melalui usulan tambahan tenaga maupun diklat teknis petugas; 2. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan pelabuhan dan bandara; 3. Pengembangan

kualitas

perencanaan,

penganggaran

dan

pelaksanaan pembangunan di bidang kesehatan pelabuhan dan bandara; 4. Penguatan sistem informasi kesehatan pelabuhan dan bandara; 5. Pengembangan kemampuan wilayah kerja; 6. Peningkatan menjalankan

kemampuan fungsi

institusi

pendidikan

dan

dan

instalasi

pelatihan

di

untuk bidang

kesehatan pelabuhan di wilayah timur Indonesia; 7. Penegakan

peraturan/perundangan

di

bidang

kesehatan

pelabuhan dan bandara; 8. Pelaksanaankajian kajian yang mendukung pelaksanaan tugas pelayanan di bidang kesehatan pelabuhan dan bandara; 9. Penegakan

kedisiplinan

karyawan

menuju

pelaksanaan

reformasi birokrasi; Hal | 31


10. Perluasan jejaring kerja, kemitraan dengan lintas sektor, perguruan

tinggi

dan

pemberdayaan

masyarakat

dalam

pengembangan kesehatan pelabuhan dan bandara.

B. STRATEGI Untuk mempermudah pencapaian visi dan misi Kementerian Kesehatan, maka perlu dirumuskan

strategis bagi KKP Kelas II

Ambon, dengan mengacu kepada kebijakan yang telah dirumuskan tersebut di atas. Strategi ini juga berguna untuk mengoptimalkan pelaksanaan peran dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Ambon dalam memberikan pelayanan.ditempuh dengan cara : a. Meningkatkan Jejaring Kerja dan Kemitraan dengan stakeholder; b.Meningkatkan Kerja sama Lintas Program dan sector; c. Meningkatkan

Komunikasi

dan

advokasi;

d.

meningkatkan

profesionalisme SDM. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalitas pegawai agar mampu menjawab tantangan dan permasalahan yang dihadapi di lapangan dengan cepat dan tepat. Di samping

itu

juga

perlu

dilakukan

pembinaan

secara

berkesinambungan dan berjenjang dari masing masing pejabat di lingkungan KKP Kelas II Ambon.

1. Melengkapi sarana dan prasarana Guna menjamin keberhasilan dan kelancaran dalam operasional kegiatan, langkah yang akan dilaksanakan oleh KKP Kelas III Ambo antara lain melengkapi sarana untuk keperluan rutin, keperluan teknis dan sarana penunjang berupa komputer, radio komunikasi (marine radio), menambah kendaraan operasional baik roda 2 (motor), maupun roda 4 (mobil)dan mengoptimalkan anggaran sesuai dengan usulan kegiatan. Serta peralatan lain pendukung kegiatan. Setiap wilker diusulkan secara bertahap agar memiliki bangunan perkantoran dan peralatan pendukung yang memadai. Hal | 32


2. Memperbaiki Manajemen Program Manajemen program merupakan alat penting dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen program akan berjalan baik bila disusun secara terencana sesuai dengan kebutuhan.

Langkah

yang

dilakukan

dalam

perbaikan

manajemen program ini meliputi penyusunan rencana secara sistematis dan berkelanjutan yang dibagi berdasarkan skala waktu (jangka pendek, menegah dan panjang) dan bersifat button up. Selanjutnya untuk mengetahui dan menilai hasil kegiatan akan diadakan monitoring dan evaluasi secara berkala. Disamping itu untuk keseragaman dalam operasional kegiatan akan disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) setiap kegiatan secara tertulis yang dapat diketahui dan dijadikan acuan dalam melaksanakan kegiatan. Sehingga mutu pelayanan dapat ditingkatkan. 3. Mengefektifkan Surveilans Epidemiologi Dalam rangka mencegah masuk dan keluarnya penyakit karantina dan penyakit menular berpotensi wabah melalui pelabuhan, maka penerapan surveilans epidemiologi yang efektif perlu dilakukan. Penerapan system surveilans epidemiologi yang efektif akan sangat bermanfaat dalam melaksanakan system kewaspadaan dini dan upaya cegah tangkal terhadap penyakit karantina dan penyakit menular berpotensi wabah. Hal ini dimungkinkan

bila

dilakukan

olehtenaga

yang

terampildibidangnya dan didukung fasilitas yang memadai. Langkah yang akan dilakukan dalam mengefektifkan kegiatan surveilans epidemiologi adalah dengan melakukan pengamatan dan pengawasan, mengumpulkan data secara kontinyuserta melakukan analisa dari data yang dikumpulkan. Selanjutnya hasil analisa data tersebut dijadikan sebagai bahan rekomendasi dalam mengambil suatu kebijakan dan tindakan lanjutan yang Hal | 33


akan dilakukan terhadap objek yang berpotensi sebagai media transmisi penyakit. 4. Meningkatkan Upaya Kesehatan Lintas Wilayah Pelabuhan Peningkatan mutu pelayanan kesehatan perlu dilakukan guna menjaga eksistensi KKP dimasa yang akan datang, agar persepsi masyarakat tetap positif terhadap keberadaan KKP. Langkah yang akan dilakukan adalah a. Melaksanakan pengujian kesehatan dengan sasaran utama pada anak buah kapal dan nakhoda; b. Melaksanakan kier kesehatan terhadap TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) dan penjamah makanan, mengingat golongan ini sangat rentan terhadap penularan penyakit; c. Menjamin ketersediaan vaksin terutama vaksin yellow fever karena vaksin ini sangat dibutuhkan oleh ABK, sementara pengadaannya masih sangat tergantung dengan luar negeri; d. Melengkapi

sarana

pengangkutan

orang

sakit/jenazah

dengan menyediakan ambulans yang sesuai dengan standar internasional; 5. Meningkatkan Upaya Kekarantinaan Upaya kekarantinaan merupakan langkah terdepan dalam melaksanakan cegah tangkal terhadap penyakit karantina dan penyakit

menular

tertentu

lainnya.

Lemahnya

upaya

kekarantinaan ini akan berdampak luas pada upaya kesehatan yang

lain.

Dengan

keluarnya

Permenkes

RI

No.

356/Menkes/PER/IV/2008 tentang Struktur Organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) telah memberi peluang yang lebih besar terhadap upaya kekarantinaan. Konsisten denganhal ini upaya kekarantinaan KKP Kelas II Ambon dilaksanakan dengan meningkatkan pengawasan terhadap kapal, alat angkut beserta muatannya.

Upaya

pengawasan

dilaksanakan

melalui

pengetatan prosedur kekarantinaan dan prosedur penerbitan dokumen kesehatan tetapi tidak mengurangi aspek kelancaran, Hal | 34


meningkatkan kemampuan tenaga pemeriksa lapangan serta menegakan hukum terhadap pelanggaran UU Karantina. 6. Meningkatkan Upaya Pengendalian Risiko Lingkungan Upaya pengendalian resiko lingkungan menjadi perhatian utama KKP Kelas II Ambon mengingat angka kesakitan tertinggi di wilayah Kerja Tual disebabkan oleh penyakit yang berbasis lingkungan. Upaya-upaya ini meliputi : a. Pemberantasan Tikus DiDarat dan Di Kapal Upaya pemberantasan tikus di kapal dilaksanakan dengan mencegah naiknya tikus darat ke kapal melalui pemasangan rat guard kapal dan menaikkan tangga kapal pada malam hari, memberikan penyuluhan tentang kesehatan pada ABK, serta

melaksanakanpemberantasan

tikus

di

kapal.

Sedangkan pemberantasan tikus didarat dilakukan dengan mengaktifkan pemasangan perangkap tikus pada tempattempatyang potensial terdapat tanda-tanda kehidupan tikus. b. Pemberantasan Serangga Tujuan

pemberantasan

serangga

dimaksudkan

untuk

menekan laju populasi nyamuk Aides aegypti terutama didaerah perimeter dan buffer area. Di daerah perimeter angka indek harus 0 % sedangkan didaerah buffer tidak lebih dari 1 %. Pemberantasan ini sebagai tindak lanjut dari IHR 2005 (pasal 20). Langkah yang akan dilaksanakan oleh KKP

Kelas

II

Ambon

mendorong

masyarakat

untuk

berpartisipasi aktif melakukan kegiatan PSN di wilayah pelabuhan

secara

teratur,

sehingga

akhirnya

akan

mencegah dan memberantas penyakit yellow fever dan DBD. Disamping itu KKP akanproaktif dan bekerjasama dengan

masyarakat

pelabuhan

melaksanakan

pemberantasan vektor dengan caramechanical control, environmental control, biological dan chemical control. Hal | 35


c. Pengawasan Air Bersih Air untuk keperluan manusia harus bebas dari organisme dan bahan-bahan kimia dalam konsentrasi yang dapat menganggu kesehatan. Selain itu air harus jernih tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa. Salah satu upaya KKP

dalam

pengendalian

risiko

lingkungan

adalah

mengawasi kualitas air tersebut, mulai dari sumber hingga pada si pemakai (komsumen). Langkah pengawasan akan dilakukan melalui pemeriksaan kualitas air di darat dan dikapal.

Pemeriksaan

air

didarat

dilakukan

dengan

pemeriksaan rutin setiap tiga bulan sekali.

d. Pengawasan Makanan & Minuman Makanan yang tidak bersih dan tidak saniter merupakan wahana yang potensi bagi penularan penyakit. Penyakit yang disebabkan oleh makanan yang tidak memenuhi syarat kesehatan sangat beragam jenisnya : thypus, diare, hepatitis dll. Untuk mencegah dan

menjaga agar makanan tidak

menjadi sumber penularan penyakit yang pada akhirnya dapat menimbulkan KLB, langkah yang akan dilakukan oleh KKP Kelas II Ambon

adalah meningkatkan pengawasan

makanan didarat dan dikapal penumpang. Pengawasan makanan

di

darat

dilakukan

dengan

melaksanakan

pemeriksaan kesehatan terhadap para penjamah makanan, keadaan sanitasi rumah makan dan kualitas makanan yang dihidangkan. Selanjutnya pengawasan makanan dikapal penumpang dilaksanakan dengan memperketat prosedur pemeriksaan persediaan bahan makanan yang akan dibawa kapal. Bahwa makanan yang tidak memenuhi standar kesehatan tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh ABK dan penumpang kapal. Selanjutnya direkomendasi kepada pemilik kapal penumpang untuk menganti supplier bahan makanan kapal bila dalam 1 tahun melakukan kesalahan Hal | 36


mengirim bahan makanan yang tidak berkualitas dan tidak memenuhi standar kesehatan sebanyak 3 kali. 7. Melaksanakan Promosi Kesehatan Untuk bisa dikenal dengan baik oleh masyarakat, maka KKP perlu melakukan promosi kesehatan. Promosi ini dilaksanakan melalui pembuatan brosur dan leaflet, mengadakan penyuluhan tentang kesehatan, pembuatan buletin yang berisi tentang masalah kesehatan dan perkembangan KKP. 8. Melaksanakan Kajian Dalam

rangka

meningkatkan

kapasitas

mendeteksi

dan

merespon faktor risiko, penelitian kaji tindak akan dilaksanakan sejalan dengan peningkatan kelembagaan menjadi KKP Kelas II Ambon. 9. Penerapan Prosedur Kerja Sesuai SOP Pegawai KKP kelas II Ambon dalam bekerja senantiasa dituntut melaksanakan

tugas

dengan

mengacu

pada

Standar

Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. 10. Kemitraan Dengan Lintas Sektor, Maupun Perguruan Tinggi Tidak dapat dipungkiri bahwa pelayanan KKP Kelas II Ambon diarahkan

sebesar-besarnya

untuk

melindungi

dan

meningkatkan kesehatan masyarakat Propinsi Maluku melalui upaya cegah tangkal penyakit sesuai tupoksinya. Dengan demikian kemitraan dengan pemerintah daerah senantiasa dijalin dan ditingkatkan guna memperkuat sinergi dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Dalam banyak hal, peran dan dukungan pemerintah daerah sangat diperlukan guna eksistensi dalam pelaksanaan tugas.

11. Bekerjasama Dengan Instansi Lain Dalam rangka optimalisasi tugas pokok dan fungsi organisasi, diperlukan adanya kerjasama lintas sektor dan lintas program Hal | 37


terkait. Misalnya dalam hal rujukan kasus/pasien dengan rumah sakit rujukan. Kerjasama/kemitraan dengan instansi terkait dalam pendayagunaan peralatan deteksi dan respon yang tidak dapat dioptimalkan oleh KKP Kelas II Ambon.

Hal | 38


BAB V PENUTUP

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Pengendalian penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Ambon Periode 2015-2019 disusun untuk menjawab dan memfokuskan upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan kantor kesehatan pelabuhan kelas II Ambon dalam menghadapi tantangan strategis di masa depan dan merupakan acuan dalam penyusunan perencanaan, Pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan penilaian dalam kurun waktu 5 tahun. Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Ambon Tahun 2015 -2019 ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi semua seksi dan sub bagian di Lingkungan KKP Kelas II Ambon dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kinerja dalam kurun waktu lima tahun (2015 – 2019). Penyusunan RAK ini dilakukan sedemikian rupa, sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tahunan KKP Kelas II Ambon.Laporan kinerja ini selanjutnya menjadi bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk digunakan sebagai bahan perencanaan berikutnya. RAK ini juga mengamanatkan perlunya dilakukan evaluasi tengah periode (midterm review). Kepada semua seksi dan bagian yang terlibat dalam penyusunan RAK KKP Kelas II Ambon ini, disampaikan

terimakasih dan penghargaan yang

setinggi-tingginya. RAK KKP Kelas II Ambon

dapat mewujudkan visi, misi,

strategi dan kegiatan yang telah ditentukan, apabila dilakukan dengan penuh dedikasi, koordinasi, bekerjasama yang keras dari segenap staf KKP Kelas II Ambon serta kerjasama lintas program dan lintas sektor dengan instansi lainnya baik dilingkungan pelabuhan/bandara maupun di luar pelabuhan/bandara. Dalam rangka penyempurnaan, tidak tertutup kemungkinan untuk dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap substansi dari RAK KKP Kelas II Ambon

ini

sesuai

dengan

perkembangan,

perubahan

dan

dinamika

perkembangan pembangunan kesehatan. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Ambon

Hal | 39


Matriks Output Indikator Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Ambon Periode 2015-2019 SASARAN STRATEGIS

TARGET INDIKATOR KINERJA

Terkendalinya 1. Jumlah Pelabuhan dan bandara yang melakukan deteksi dini dan penyakit menular dan respon faktor risiko PHEIC tidak menular serta 2. Presentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar kekarantinaan. meningkatnya kualitas 3. Presentase sarana air bersih yang diperiksa dan memenuhi syarat lingkungan di POE kesehatan di POE. 4. Presentase cakupan tempat-tempat umum di POE yang diperiksa dan memenuhi syarat kesehatan 5. Presentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan di POE 6. Presentase wilayah bebas vektor penyakit pada wilayah perimeter dan buffer di POE 7. Jumlah pelabuhan dan bandara yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat 8. Presentase pelabuhan dan bandara yang melakukan deteksi dini Risiko Penyakit AIDS, TB & Malaria (ATM) 9. Presentase pelabuhan dan bandara yang melaksanakan sosilaisasi kawasan tanpa rokok 10. Presentase pelabuhan dan bandara yang melaksanakan monitoring faktor risiko PTM 11. Presentase pelabuhan dan bandara yang melaksanakan penanggulangan dan layanan kesehatan pada situasi matra

2015

2016

2017 2018 2019

1

2

3

4

5

80

90

90

100

100

60

70

80

90

100

60

70

80

90

100

60

65

80

90

100

80

85

90

90

100

1

2

3

4

5

48

70

90

100

100

28

65

70

100

100

70

90

100

100

100

80

90

100

100

100

Hal | 40


INDIKATOR KINERJA BERDASARKAN ANGGARAN KKP KELAS II AMBON

N O 1

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

2015

2016

2017

2018

2019

Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina

Dokumen Certivicate Of Pratique

57,240,000

62,964,000

69,260,400

dan Kesehatan Matra

Dokumen SSCC

11,325,000

12,457,500

13,703,250

15,073,575

16,580,933

Dokumen SSCEC

81,006,000

89,106,600

98,017,260

107,818,986

118,600,885

Dokumen Rujukan Orang Sakit

19,110,000

21,021,000

23,123,100

25,435,410

27,978,951

83,805,084

5,760,000

6,336,000

6,969,600

7,666,560

8,433,216

Pelayanan Kesehatan Haji Embarkasi Dalam Kota

23,100,000

25,410,000

27,951,000

30,746,100

33,820,710

Pelayanan Kesehatan Haji Debarkasi Dalam Kota

16,350,000

17,985,000

19,783,500

21,761,850

23,938,035

119,840,000

131,824,000

145,006,400

159,507,040

175,457,744

61,075,000

67,182,500

73,900,750

81,290,825

89,419,908

129,653,000

142,618,300

156,880,130

172,568,143

189,824,957

221,449,000

243,593,900

267,953,290

294,748,619

324,223,481

303,023,000

333,325,300

366,657,830

403,323,613

443,655,974

78,331,000

86,164,100

94,780,510

104,258,561

114,684,417

195,421,000

214,963,100

236,459,410

260,105,351

286,115,886

Wilayah Bebas Vektor Pes

58,180,000

63,998,000

70,397,800

77,437,580

85,181,338

Wilayah Bebas Vektor DBD

19,960,000

21,956,000

24,151,600

26,566,760

29,223,436

Wilayah Bebas Vektor Malaria

15,580,000

17,138,000

18,851,800

20,736,980

22,810,678

Masyarakat di Wilayah Pelabuhan Penanganan Kesehatan pada situasi matra Provinsi yang melakukan Penguatan Kewaspadaan Dini KLB Penyakit Lokasi yang melaksanakan Pengendalian Faktor Risiko Pada Kondisi Matra Pelabuhan/Bandar Udara/PLBDN yang dilakukan pengawasan alat angkut sesuai standar kekarantinaan kesehatan Bahan Kesehatan dalam rangka pengawasan dan penerbitan dokumen kesehatan Lingkungan Pelabuhan/Bandar Udara/PLBDN yang dilakukan pengawasan terhadap faktor risiko KKM Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang

76,186,440

Dokumen Sistem Kewaspadaan dini di Fasyankes

Rencana Kontijensi Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan

2

TARGET PER TAHUN (%)

Hal | 41


Wilayah Bebas Vektor Diare

3

Pengendalian Penyakit Menular Langsung

7,180,000

7,898,000

8,687,800

9,556,580

10,512,238

Pengamatan Faktor Risiko dan Sumber Penular DBD

108,040,000

118,844,000

130,728,400

143,801,240

158,181,364

Pengamatan Vektor dan Binatang Pengganggu

217,444,000

239,188,400

263,107,240

289,417,964

318,359,760

Pengendalian Penderita Pneumonia Balita

20,361,000

22,397,100

24,636,810

27,100,491

29,810,540

Pelayanan HIV AIDS

37,030,000

40,733,000

44,806,300

49,286,930

54,215,623

Pelayanan IMS pada populasi berisiko

50,759,000

55,834,900

61,418,390

67,560,229

74,316,252

18,310,000

20,141,000

22,155,100

24,370,610

26,807,671

110,480,000

121,528,000

133,680,800

147,048,880

161,753,768

Kab/Kota yang melakukan sosialisasi atau advokasi tentang Tifoid pada kelompok berisiko

4

Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Kab/Kota yang melaksanakan monitoring faktor risiko PTM melalui kegiatan Posbindu PTM pada kelompok masyarakat khusus Penduduk usia >15 th yang melakukan pemeriksaan gula darah

5

6

Penyehatan Lingkungan

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

161,880,000

178,068,000

195,874,800

215,462,280

237,008,508

Jumlah Penduduk yang berusia >15 tahun yang dilakukan pemeriksaan gula darah

33,500,000

36,850,000

40,535,000

44,588,500

49,047,350

Kualitas air minum

14,700,000

16,170,000

17,787,000

19,565,700

21,522,270

Rencana kerja di bidang kawasan sehat

77,810,000

85,591,000

94,150,100

103,565,110

113,921,621

Rencana kerja dibidang penyehatan pemukiman

18,693,000

20,562,300

22,618,530

24,880,383

27,368,421

Rencana Kerja dibidang penyehatan TTU

62,550,000

68,805,000

75,685,500

83,254,050

91,579,455

Tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat kes

14,700,000

16,170,000

17,787,000

19,565,700

21,522,270

Tenaga Terlatih bidang Penyehatan TPM

40,582,000

44,640,200

49,104,220

54,014,642

59,416,106

110,706,000

121,776,600

133,954,260

147,349,686

162,084,655

Dokumen evaluasi dan pelaporan

74,924,000

82,416,400

90,658,040

99,723,844

109,696,228

Laporan Keuangan

41,698,000

45,867,800

50,454,580

55,500,038

61,050,042

Target dan Pagu PNBP

48,550,000

53,405,000

58,745,500

64,620,050

71,082,055

Laporan Aset Negara BMN

39,364,000

43,300,400

47,630,440

52,393,484

57,632,832

Layanan administrasi kepegawaian

56,700,000

62,370,000

68,607,000

75,467,700

83,014,470

Dokumen perencanaan dan anggaran

Hal | 42


Jumlah SDM yang dibina Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

31,012,000

34,113,200

37,524,520

41,276,972

45,404,669

22,844,000

25,128,400

27,641,240

30,405,364

33,445,900

Administrasi Ketatausahaan dan Pimpinan

154,920,000

170,412,000

187,453,200

206,198,520

226,818,372

Layanan Perkantoran

3,922,017,00 0

4,314,218,70 0

4,745,640,57 0

5,220,204,62 7

5,742,225,09 0

26,767,000

29,443,700

32,388,070

35,626,877

39,189,565

2,976,000

3,273,600

3,600,960

3,961,056

4,357,162

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Ambon

Hal | 43


DAFTAR SINGKATAN

1. UU

:

Undang – Undang

2. RPJMN

:

Rencana Pembangunan Jangka Menengah

3. Renstra

:

Rencana Strategis

4. RAP

:

Rencana Aksi Program

5. RAK

:

Rencana Aksi Kegiatan

6. MENKES

:

Menteri Kesehatan

7. PLBDN

:

Pos Lintas Batas Darat Negara

8. OMKABA

:

Obat, Makanan, Kosmetik, Alat Kesehatan serta Bahan Adiktif

9. IHR

:

International Health Regulation

10. PHEIC

:

Public Health Emergency of International Concern

11. KKP

:

Kantor Kesehatan Pelabuhan

12. KEPMENKES :

Keputusan Menteri Kesehatan

13. DITJEN

:

Direktorat Jenderal

14. PPPL

:

Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

15. UPT

:

Unit Pelaksana Teknis

16. SDM

:

Sumber Daya Manusia

17. WILKER

:

Wilayah Kerja

18. SOP

:

Standar Operasional Prosedur

19. KLB

:

Kejadian Luar Biasa

20. HIV

:

Human Imunodeficiency Virus

21. AIDS

:

Acquarid Imunodeficiency Syndrom

22. TBC

:

Tuberculossies

23. SKD

:

Sistem Kewaspadaan Dini

24. TKBM

:

Tenaga Kerja Bongkar Muat

25. ABK

:

Anak Buah Kapal

26. TTU

:

Tempat Tempat Umum

27. TPM

:

Tempat Pengolahan Makanan

28. POE

:

Point Of Entry

29. PTM

:

Penyakit Tidak Menular

30. ATM

:

AIDS, TB, Malaria

Hal | i


Hal | ii

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II AMBON

Recommend Documents