KALTIM HIJAU TAHUN 2013
Dewan Kehutanan Daerah Kalimantan Timur Januari 2010
KALTIM HIJAU TAHUN 2013 Sumbangan Pemikiran dari Dewan Kehutanan Daerah Kalimantan Timur 1. Pengantar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki visi “Terwujudnya Masyarakat yang Adil dan Sejahtera melalui Pembangunan Berkelanjutan” telah mendeklarasikan untuk terwujudnya “Kaltim Hijau 2013”, memiliki wilayah daratan 19.695.875 ha dengan wilayah pengelolaan laut seluas 2.102.721ha, serta penduduk berjumlah pada tahun 2008 sebanyak 3.094.700 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,73 %, serta kepadatan penduduk rata-rata 15,20 orang/km2 (2008). PDRB Provinsi Kalimantan Timur atas dasar harga berlaku tahun 2008 sebesar Rp. 315,22 trilyun. Distribusi PDRB Kalimantan Timur tahun 2008 masih didominasi oleh sektor pertambangan, dan industri pengolahan. Mewujudkan Kaltim Hijau tahun 2013, merupakan sebuah gerakan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, serta mempercepat tercapainya kesejahteraan rakyat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan hidup. Sektor kehutanan merupakan salah satu bagian terpenting dalam mewujudkan Kaltim Hijau tahun 2013. Namun, Kaltim Hijau tahun 2013 tidak terlepas dari sektor-sektor pembangunan lainnya agar tercipta pengelolaan pembangunan berperspektif lingkungan hidup secara lebih komprehensif. Hutan bagi masyarakat Kaltim telah menjadi penopang kehidupan. Kelompokkelompok masyarakat lokal/adat memiliki interaksi yang kuat terhadap hutan sebagai sumber kehidupan dan lahan berkehidupan. Setelah mulai dibukanya kesempatan usaha di sektor kehutanan, Kaltim merupakan provinsi yang menjadi pusat industri perkayuan di Indonesia. Gagasan Kaltim Hijau tahun 2013 merupakan semangat baru untuk mewujudkan keseimbangan antara ekologi, ekonomi dan sosial-budaya dalam prosesproses pembangunan di Kaltim. 2. DASAR PEMIKIRAN 2.1. Pola Pengelolaan SDA Sebagaimana daerah lainnya di Indonesia, pembangunan yang dilaksanakan di Bumi Etam Kalimantan Timur masih berbasis pada pemanfaatan sumberdaya alam (SDA) yang tersedia, baik yang “renewable” maupun yang “non-renewable”. Berdasarkan data dari BPS-Kalimantan Timur (2006), kontribusi sektor pertambangan dan pengolahan masih mendominasi komposisi PDRB Kalimantan Timur. Sebagai konsekuensi untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kalimantan Timur (2013), yaitu: “Sebagai pusat agroindustri dan sumber energi terkemuka bagi kesejahteraan masyarakat, pemanfaatan sumberdaya lahan dan pertambangan menempati prioritas utama dalam pemanfaatan SDA di Kalimantan Timur”. Sehingga pada saat yang bersamaan kecenderungan tersebut mengakibatkan adanya 2
tuntutan yang secara sistematik mendorong proses perubahan fungsi-alih fungsi kawasan hutan untuk mengakomodasikan “program pembangunan daerah” tersebut. Masalahnya kemudian adalah sejauh mana Pemerintah Daerah (Pemda) mengatur dan mengawasi kegiatan pemanfaatan kawasan hutan oleh sektor pembangunan non-kehutanan (utamanya perkebunan dan pertambangan) tersebut tetap menerapkan prinsip atau kaidah “ramah lingkungan”. Sebagai contoh, di bidang Perkebunan, belum banyak peraturan daerah yang mengatur dan menyebutkan bahwa usaha perkebunan mempunyai fungsi ekonomi, sosial budaya dan ekologi, yakni peningkatan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedian oksigen, dan penyangga kawasan Lindung, sehingga dapat bersinergi dengan pemanfataan sumberdaya alam lainnya. Berdasarkan usulan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Luas Peruntukan Lahan berdasarkan RTRW Kaltim Kalimantan Timur Tahun 2008-2027 33.91% seluas 19.550.550,99 ha, dan seluas 39.81% 33.91% 39.81% 12.920.647,89 ha atau 66 % terbagi menjadi kawasan hutan yang 26.28% 0.13% 0.30% berfungsi lindung seluas 2.13% 17.50% 6.21% 5.136.913,99 ha (26,27 % dari luas daratan Kaltim); kawasan hutan berfungsi budidaya seluas 7.783.733,90 ha (39,56 % dari luas Kawasan Budiday a Kehutanan (KBK) Cagar Alam (CA) daratan Kaltim), serta Kawasan Taman Nasional (TN) Budidaya Non Kehutanan (KBNK) Hutan Lindung (HL) Taman Hutan Ray a (TAHURA) seluas 6.629.903,10 ha. Hutan Penelitian & Pendidikan (HPP) Luas areal perkebunan Kaltim mencapai 427.850,50 hektar (2007) dengan pertumbuhan rata-rata dari 2003-2007 sebesar 5,99% dan tenaga kerja sebesar 263.943 KK. Luas lahan kawasan budidaya non kehutanan (KBNK) di Kalimantan Timur adalah 6,31 juta ha dan yang mendapat ijin lokasi pencadangan lahan untuk perkebunan seluas 1,62 juta ha bagi 179 perkebunan besar swasta (PBS). Lahan yang telah memperoleh sertifikat hak guna usaha (HGU) adalah 373,19 ribu ha. Sampai saat ini, lahan yang telah dimanfaatkan untuk pengembangan perkebunan adalah seluas 381,21 ribu ha, termasuk 201,09 ribu ha untuk perkebunan kelapa sawit. Ijin lokasi perkebunan telah Penggunaan Lahan di Kaltim (hektar) dikeluarkan untuk lahan seluas 3,15 juta 202,370.00 2,290,000.00 ha bagi 188 perusahaan dan hanya 42 perusahaan yang aktif. 7,119,503.00 3,112,690.38
IUPHHK-HA PKP2B Saw ah
Pemanfaatan hutan alam sampai tahun 2007 terdapat 92 unit pemegang Izin 1,300,000.00 1,099,618.00 1,620,000.00 Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA) dengan luas konsesi 7.119.503 ha. Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HT) sampai tahun 2007 terdapat 21 Unit pemegang IUPHHK-HT dengan luas konsesi IUPHHK-HT Perkebunan KP Pertanian non-saw ah 1.099.618 ha.
3
Perusahaan pertambangan batubara PKP2B berjumlah 33 perusahaan dengan luas 1,3 juta hektar dan produksi 97,3 juta ton (2007), serta ijin Kuasa Pertambangan berjumlah 1.180 ijin dengan luas 3.112.690,38 ha. Pertambangan emas dan perak hanya dilakukan oleh PT. Kelian Equatorial Mining (KEM) yang telah memasuki fase penutupan tambang. Sementara produksi migas dengan hasil cadangan minyak bumi terbukti sebanyak 729,48 MMSTB, serta cadangan gas bumi yang di usahakan oleh perusahaan yang sama cadangan terbukti 27.809,00 BSCF dan hasil potensial 20.088,03 BSCF. Provinsi Kalimantan Timur memiliki potensi lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura seluas 2,49 juta ha, terdiri dari lahan sawah seluas 202,37 ribu ha (8,13%) dan lahan bukan sawah 2,29 juta ha (91,87%). Dari luas lahan sawah tersebut, lahan yang ditanami padi setahun dua kali seluas 35.892 ha, dan ditanami padi setahun satu kali seluas 44,94 ribu ha. Sebagaimana bagi pedesaan lainnya di wilayah Kalimantan, hutan tidak saja menghasilkan berbagai produk atau hasil hutan (kayu dan non-kayu) tetapi juga memberikan manfaat besar ditinjau dari jasa lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada masyarakat lokal di Kalimantan Timur, seperti pengaturan tata air, penahan erosi dan bahkan keseimbangan iklim mikro. Meskipun hingga kini masih menjadi bahan perdebatan, tetapi beberapa penelitian sudah menunjukkan bahwa nilai hutan kayu masih sangat kecil bila dibandingkan dengan hasil hutan nir- (atau non-) kayu, yaitu hanya sekitar 5 – 7% dari total nilai. Meskipun demikian untuk masyarakat lokal, terutama masyarakat tradisional yang bermukim di dalam dan sekitar hutan di Kalimantan Timur, hutan sudah menjadi ruang hidup sejak beratus dan bahkan beribu tahun yang lalu, sehingga fungsinya dalam pemenuhan kebutuhan keseharian tidaklah disangsikan. Peraturan Daerah yang ada sekarang lebih berfokus pada aspek prosedural tentang tata cara perizinan, dan tidak memuat ketentuan mengenai fungsi Perkebunan sebagai pendukung keberlangsungan lingkungan hidup. Demikian juga halnya dengan usaha pertambangan (batu bara utamanya) yang sebagian besar masih belum menerapkan prinsip – kaidah kelestarian lingkungan dalam kegiatan operasional di lapangan. Sehingga sering menimbulkan dampak negatif bagi lingkungannya, antara lain berupa banjir dan tanah longsor. Dengan demikian secara umum dapat dinyatakan bahwa pola pemanfaatan SDA, baik yang renewable maupun yang non-renewable sebagai basis pembangunan di Bumi Etam Kalimantan Timur, masih harus “dikawal – diawasi dan dikendalikan” untuk mewujudkan “pemanfaatan yang ramah lingungan dan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat”. Dalam hal ini peran dan intervensi Pemerintah Daerah (PEMDA) sebagai “regulator – fasilitator dan innovator” pembangunan sangat diperlukan, sehingga Pembangunan yang multisektor berkelanjutan dapat diwujudkan-direalisasikan. 2.2. Degradasi SDA Sebagaimana dikemukakan di atas, dalam perjalanan pembangunan Kalimantan Timur untuk mengejar ketertinggalannya, eksploitasi SDA telah dilakukan dengan akselerasi yang sangat tinggi terutama sektor kehutanan dan pertambangan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan tidak dapat dihindari. Bahkan saat ini sudah pada 4
taraf mengkhawatirkan karena kencenderungannya yang terus meningkat. Masalah deforestasi dan degradasi sumberdaya hutan (dengan laju percepatan sebesar ±350.000 ha per tahun) mengemuka sebagai fenomena dalam pembangunan yaitu berkaitan dengan meningkatnya permintaan investasi di bidang perkebunan. Khususnya perkebunan sawit yang terus berkembang dalam 10 tahun terakhir, sebagai upaya mewujudkan Visi Pembangunan Kalimantan Timur. Hingga tahun 2007, luasan lahan kritis di Kaltim mencapai 6.402.472 ha yang terdiri dalam kawasan hutan seluas 4.202.472 ha dan di luar kawasan hutan seluas 2.200.000 ha. yang diakibatkan oleh kebakaran hutan, pembalakan haram, serta pembukaan lahan untuk pemukiman dan kepentingan sektor lainnya. Hutan mangrove di Kalimantan Timur memiliki luas 883.379 ha, yang mengalami rusak berat 329.579 ha, rusak ringan 328.695 ha, sedangkan yang kondisinya baik hanya tersisa 225.105 ha (25,48%). Kondisi kemerosotan fisik lahan sebagai resultante dari proses deforestasi dan degradasi tersebut, lebih lanjut dapat di-indikasikan pula oleh semakin merosotnya kondisi fisik Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kalimantan Timur. Dari 30 DAS dan Sub-DAS di Kalimantan Timur yang mencakup kawasan hutan seluas 19.555.929 ha, 32,4% diantaranya (6.341.055 ha) dalam kondisi yang kritis. Sebagai akibat lanjutnya adalah timbulnya bencana ekologis, seperti banjir, tanah longsor dan kekeringan semakin kerap terjadi di berbagai kawasan di Kaltim. Bencana alam yang terjadi pada tahun 2007 meliputi bencana banjir dengan frekuensi kejadian 20 kali dan jumlah korban sebanyak 80.170 KK atau 275.833 jiwa, tanah longsor 6 kali dengan korban sebanyak 2.195 KK atau 7.647 jiwa, serta angin ribut 1 kali dengan korban sebanyak 110 KK. Sementara itu untuk tahun 2008 banjir terjadi 4 kali dengan jumlah korban sebanyak 2.232 KK atau 7.799 jiwa, tanah longsor 8 kali dengan korban sebanyak 30 KK atau 111 jiwa. 2.3. Kesejahteraan Masyarakat Pembangunan dilaksanakan dengan pemanfaatan SDA yang tersedia, sebagaimana dikemukakan di atas, pada dasarmya adalah untuk sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang berkeadilan. Melalui pemanfaatan ketersediaan SDA yang ada, berdasarkan data statistik (BPS-Provinsi), PDRB Kalimantan Timur meningkat sangat tajam, yaitu sebesar 93 trilliun pada tahun 2002 menjadi 175 trilliun pada tahun 2005 dan diprediksi bisa mencapai 300 trilliun pada tahun 2010. Sehingga Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu kontributor terbesar bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Data statistik BPS menyatakan bahwa Kalimantan Timur selama kurun waktu 2000-2005 memiliki PDRB terbesar diantara seluruh provinsi di Indonesia. Namun demikian seberapa besar “prestasi di tingkat nasional” tersebut sudah dinikmati oleh masyarakat Kalimantan Timur sendiri. Faktanya adalah pelaksanaan pembangunan yang multi-sektoral dan multidimensi berbasis pemanfaatan SDA di Bumi Etam Kalimantan Timur masih belum mampu mensejahterakan masyarakatnya. Salah satu indikatornya adalah angka jumlah penduduk miskin di propvinsi ini dan jumlah pengangguran.
5
Krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997 telah berdampak negatif pada seluruh tatanan ekonomi dan sosial di Indonesia. Pada tahun 1996 jumlah penduduk miskin sebanyak 224.561 jiwa melonjak menjadi 392.137 jiwa pada tahun 2001. Bahkan pada tahun 1999 dan 2000 jumlah penduduk miskin lebih tinggi dibanding tahun 2001 yaitu 401.760 jiwa dan 532 751 jiwa. Sedangkan pada tahun 2002 turun menjadi 313.040 jiwa, tahun 2003 sebanyak 328.600 jiwa dan tahun 2004 turun lagi menjadi 318.200 jiwa atau sebesar 11,57%, sedangka angka nasionalnya adalah sebesar 16,6%. Sedangkan prosentase pengangguran di Kaltim meningkat dari 2003 sebesar ±10% menjadi ±12% pada tahun 2006 diatas angka nasional sebesar10,45% Tingkat pembangunan ekonomi di Kalimantan Timur, berdasarkan Hasil Evaluasi Pembangunan Kaltim tahun 2009 menunjukan Tingkat kesejahteraan ekonomi adalah 17,28% berbanding dengan kecenderungan tingkat kenaikan kesejahteraan nasional sekitar 3,58%, angka tersebut lebih baik dari pada yang dicantumkan dalam MDG Indonesia tahun 2007 mencatat bahwa tingkat kedalaman kemiskinan propinsi Kalimantan Timur sekitar 2,89%. Disisi lain, pembangunan ekonomi dan sosial kemasyarakatan di kawasan perbatasan belum optimal, masih bersifat lokal dan tradisional, belum berorientasi keluar dengan kendala insfrastruktur, kelembagaan dan terbatas permodalan dan teknologi. Hal ini terutama di kawasan kawasan yang memiliki SDA tinggi. Kalau dilihat dari strukturnya, PDRB Kalimantan Timur sebenarnya dalam jangka panjang memiliki kelemahan, bahkan “kerawanan – karapuhan”. Hal ini disebabkan karena sebagian besar (hampir 40%) PDRB tersebut barasal dari sektor pertambangan (SDA yang tidak renewabe), sedangkan industri pengolahan pada posisi kedua masih belum mapan dan peran sektor pertanian dalam arti luas baru akan digerakkan secara maksimal melalui program “agribisnis dan agroindustri”. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan SDA dalam pelaksanaan pembangunan di Bumi Etam, Kalimantan Timur telah menempatkan provinsi ini sebagai “jawara” dalam memberikan kontribusi pendanaan pembangunan nasional. Namun dalam saat yang bersamaan, Pemerintah Daerah beserta masyarakat Kalimantan Timur belum sepenuhnya menikmati keberhasilan tersebut. Lebih jauh ke depan, akselerasi pemanfaatan SDA dalam pembangunan dalam dasawarsa terakhir, memberikan isyarat perlu adanya “kehatian-hatian” dan “bijak” Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan pemanfaatan SDA dalam perespektif jangka panjang bagi terwujudnya masyarakat Kalimantan Timur yang sejahtera sebagaimana masyarakat di tempat lain. 2.4. Keberlanjutan (Sustainability) Pembangunan pada dasarnya adalah proses pembelajaran, suatu kelompok masyarakat tidak dapat membangun yang lainnya, oleh kerenanya pembangunan hanya dapat dan harus dilakukan oleh yang berkepentingan (Ackoff, 1990). Tujuan utama dari kelestarian bagi masyarakat adalah dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka secara berkelanjutan untuk masa depan. Sustainability (keberlanjutan-kelestarian) harus dipandang sebagai tanggung jawab 6
untuk mewujudkan jalan menuju keberlajutan kehidupan bagi anak cucu dan bahkan cicit dimana mereka dapat hidup didunia dalam kondisi yang bersahabat, bersih dan sehat, dimana masyarakatnya (parapihak) harus: (a) mengambil tanggung jawab untuk mewujudkan kehidupan bersama dengan memperhatikan berbagai aspirasi; (b) menghargai hak-hak individual dan tanggung jawab anggota masyarakat; (c) menerapkan prinsip interdependensi aspek-aspek: sosial, lingkungan, ekonomi dan sistem politik yang berlaku; (d) dalam setiap keputusan memberikan bobot yang seimbang antara “cost-risk dan benefits” untuk kepentingan generasi yang akan datang; (e) meyakini bahwa sumberdaya adalah terbatas dengan pertumbuhan yang terbatas pula; (f) menyadari bahwa kemampuan kita untuk melihat – memprediksi masa depan sangat terbatas, dan setiap upaya untuk menentukan – menetapkan kelestarian harus tetap bersifat terbuka dan fleksibel mungkin. Dari pengertian dan terminologi keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) pada dasarnya adalah merupakan proses keputusan yang menerapkan prinsip interdependensi aspek-aspek: sosial, ekonomi, lingkungan dan sistem politik dengan mempertimbangkan aspirasi dan peran para pihak dan kesimbangan antara ”cost dan benefit” bagi kepentingan generasi yang akan datang. Selanjutnya Soemarwoto (2000), menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang dilaksanakan berbasis pada pemanfaatan sumberdaya alam (SDA), pada dasarnya adalah merupakan proses perubahan ekosistem dan menghasilkan ekosistem baru yang lebih baik, yang lebih berkualitas bagi hidup dan kehidupan ke depan. Demikian pula halnya dengan praktik pembangunan yang diterapkan di Bumi Etam Kalimantan Timur yang dilaksanakan dengan berasaskan “keadilan” dan “pemerataan” melalui pemanfaatan SDA (baik yang renewable maupun yang non-renewable) yang tersedia. Namun disisi lain melahirkan tuntutan paradigma pembangunan yang baru yakni pembangunan yang adil dan proporsional. Dimana, masyarakat lokal dan daerah memperoleh distribusi manfaat terbesar dari pengelolaan sumberdaya alam yang artinya perhatian terhadap aspirasi lokal yang berkeadilan (seharusnya) menjadi dasar pijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di dalam melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan yang ”proporsional” dan ”partisipatif”. Sebagaimana dikemukakan bahwa dalam pemanfaatan SDA bagi pelaksanaan pembangunan, harus mempertimbangkan aspek-aspek ”cost-risk dan benefit”, artinya bahwa keberlanjutan pembangunan akan sangat ditentukan oleh sejauh mana kebijakan pembangunan memberikan perhatian dan menjaga agar SDA dapat tetap mampu mendukung kepentingan pembangunan jangka panjang. Tepatnya perlu adanya kebijakan yang mengatur ”investasi” dan ”re-investasi” terhadap SDA dalam pemanfaatannya sebagai ”mesin pembangunan”. Sehingga tidak hanya mengejar ”benefit” dari pemnafaatan SDA tetapi lebih dari itu ”re-investasi” terhadap keberadaan SDA perlu mendapat perhatian mendasar bagi keberlanjutan pembangunan, terutama SDA yang renewable (sumberdaya: hutan, lahan, air dan perairan). 3. Landasan Yuridis a. UU No. 5 tahun 1960 tentang Agraria b. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah c. UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat – Daerah 7
d. e. f. g. h. i. j.
UU No. 25 tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo UU No. 19 tahun 2004 UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumberdaya Air UU No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Definisi dan Tujuan Kaltim Hijau adalah kondisi Kalimantan Timur yang memiliki perangkat kebijakan, tata kelola pemerintahan serta program-program pembangunan yang memberikan perlindungan sosial dan ekologis terhadap masyarakat Kalimantan Timur, serta memberikan jaminan jangka panjang terhadap keselamatan dan kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan hidup. Dengan demikian yang dimaksud Kaltim Hijau tahun 2013 adalah dimulainya suatu proses pelaksanaan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan (Green Development) dengan basis tata kelola pemerintahan yang berwawasan lingkungan (Green Governance). Tujuan Kaltim Hijau adalah: 1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kalimantan Timur secara menyeluruh dan seimbang, baik secara ekonomi, sosial, budaya dan kualitas lingkungan hidupnya. 2. Mengurangi ancaman bencana ekologi, seperti banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah Kalimantan Timur. 3. Mengurangi terjadinya pencemaran dan pengrusakan kualitas ekosistem darat, air dan udara di Kalimantan Timur 4. Meningkatkan pengetahuan dan melembagakan kesadaran di seluruh kalangan lembaga dan masyarakat Kalimantan Timur akan kepentingan pelestarian sumberdaya alam terbaharui serta pemanfaatan secara bijak sumberdaya alam tidak terbaharui
8
5. Program Kaltim Hijau No. Tujuan dan Keluaran Program Strategis s/d Tahun 2013 I Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kalimantan Timur 01 Terbangunnya perekonomian a. Pembangunan/pengembangan masyarakat yang berkeadilan kegiatan usaha kehutanan dan berkelanjutan masyarakat/kemitraan di dalam dan di luar kawasan hutan b. Pembimbingan teknis usaha-usaha dan fasilitasi pemasaran produk masyarakat berbasis hutan dan kayu c. Pengembangan sistem-sistem pemanfaatan lahan dan industri sumberdaya alam yang ramah lingkungan d. Pengawasan/pengendalian kegiatan perekomian berbasis sumberdaya alam/hutan yang berpotensi merubah lingkungan e. Pengembangan insentif/disinsentif bagi kegiatan-kegiatan perekonomian berpotensi dampak lingkungan 02 Terciptanya kehidupan a. Pendokumentasian dan masyarakat yang berbasis pemanfaatan kearifan lokal (termasuk pada kearifan lingkungan pengetahuan tradisional) dalam pemanfaatan sumberdaya alam/hutan b. Pemfasilitasian pembuatan peraturan desa/kampung/kelurahan tentang kebersihan dan pelestarian lingkungan
Program Sistematis / Jangka Panjang Pemberlak uan sertifikasi lingkungan atas setiap usaha kehutanan/perkayuan/sumberdaya alam (skala besar dan kecil) b. Peningkata n penegakan hukum bagi kegiatankegiatan perekonomian yang merusak lingkungan c. Penyediaan bahan baku kayu lokal untuk perumahan dan pembangunan fisik lainnya yang berasal dari perdagangan dan industri legal a.
a. Peningkatan peran serta aktif (mobilisasi
diri) masyarakat madani di tingkat lokal dalam upaya-upaya pelestarian lingkungan b. Pengembangan sistem kontrol sosial (a.l. peringatan dini) di tingkat masyarakat, desa/kampung/kelurahan atau lapangan
9
No.
03
II 01
Tujuan dan Keluaran
Program Strategis s/d Tahun 2013 Program Sistematis / Jangka Panjang c. Pembentukan dan pembinaan kelompok-kelompok pelestarian lingkungan di pedesaan/kelurahan d. Pemberian penghargaan/pelaksanaan lomba kesadaran lingkungan desa/kampung/kelurahan pada tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi Tersedianya lingkungan a. Penyusunan Kajian Lingkungan a. Perlindungan Kawasan masyarakat yang kondusif Hidup Strategis (KLHS) yang partisipatif Ekosistem Penting (kawasan konservasi bagi kelanjutan pembangunan b. Peningkatan kualitas dokumen dan kawasan lindung) daratan dan analisis dampak lingkungan unit usaha perairan kehutanan, industri perkayuan (serta b. Penyusunan Peraturan Daerah usaha sumberdaya alam lainnya) pengelolaan/ pengusahaan c. Pengembangan prosedur kerja standard pemanfaatan sumberdaya alam dan usaha masyarakat(skala kecil) berbasis lingkungan hutan SDA lain d. Pengalokasian/dukungan anggaran belanja daerah bagi inisiatifinisiatif konkrit masyarakat di bidang pembangunan lingkungan Mengurangi ancaman dan risiko ekologis di Kalimantan Timur Tercapainya pengurangan a. Rehabilitasia. Pemanfaatan RTRWP/K sebagai frekuensi dan luasan dampak Reboisasi/reklamasi/penghijauan lahandasar pembangunan fisik/infrastruktur kejadian bencana alam lahan kritis dan kawasan hutan tidak dan penanaman modal/investasi produktif b. Koordinasi pembangunan b. Peninjauan ulang (seluruh) wilayah hulu dan hilir daerah aliran perizinan pengusahaan sungai (DAS) dan antar daerah yang kehutanan/sumberdaya alam yang bertangga berpotensi menimbulkan persoalan
10
No.
02
III 01
Tujuan dan Keluaran
Program Strategis s/d Tahun 2013 Program Sistematis / Jangka Panjang lingkungan c. Pengetatan/pencermatan pengeluaran izin-izin pengusahaan hutan/sumberdaya alam lainnya Tertatanya ruang hidup dan a. Peningkatan kepedulian a. Pembentukan Perda yang mengatur terwujudnya kehidupan lingkungan warga masyarakat akan tentang pembuangan sampah dan masyarakat yang ramah kepentingan ruang keindahan dan limbah di lingkungan pemukiman dan lingkungan kesehatan lingkungan perkantoran b. Perluasan areal/ruang terbuka b. Pembenahan tata kota dan hijau di wilayah pemukiman/perkotaan pembangunan kota-kota mandiri, c. Pengembangan sistem kompleks pemukiman, perkantoran dan pembayaran jasa lingkungan (PES) infrastruktur lainnya yang ramah d. Percepatan bagi terwujudnya lingkungan pembangunan hutan berbasis c. Pengembangan sistem penyusunan masyarakat melalui skema-skema yang Rencana Tata Ruang Wilayah berbasis telah ada, misalnya : HTR – HKM dslb pada penataan ruang di tingkat desa/kampung, d. Fasilitasi proses penyusunan RPJMDes dan akomodasi hasil-hasil forum Musbangdes Mengurangi ancaman pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan hidup Kalimantan Timur Terkendalinya intensitas dan a. Pemetaan kawasan yang rentan a. Pengambangan data base luasan wilayah pencemaran terhadap pencemaran lingkungan di dan sistem pemantauan dan perusakan lingkungan kawasan perkotaan – kawasan industri pencemaran/perusakan lingkungan hidup masyarakat sebagai penyebab pencemaran berbasis IT untuk seluruh wilayah lingkungan (jenis kegiatan) Kabupaten/Kota b. Pengendalian sumber-sumber/aktivitas b. Pengembangan sistem penyebab pencemaran tanah, air dan transportasi hijau (termasuk darat dan udara (termasuk transportasi di air) perkotaan) c. Penyusunan dan
11
No.
Tujuan dan Keluaran c.
d.
e. f. 02
Tertanggulanginya dampak a. dari kejadian pencemaran lingkungan hidup masyarakat b. c. d.
03
Tercegahnya kejadian
a.
Program Strategis s/d Tahun 2013 Penegakan sangsi hukum bagi kegiatankegiatan pertambangan/perkayuan illegal/liar dan/atau yang melanggar ketentuan Penataan ulang sistem/prosedur perizinan, perdagangan B3, pengawasan kegiatan (khususnya berpotensi pencemaran) Penegakan sangsi hukum lingkungan dan pidana (KUHP) bagi para pencemar/perusak lingkungan Pengembangan penggunaan energi alternatif terbaharukan Pengembangan unit kelola darurat bencana alam/lingkungan dan pencemaran Pengembangan pusat penelitian dan pengembangan sistem penanggulangan pencemaran dan perusakan lingkungan Perluasan pelaksanaan sertifikasi pengelolaan lestari dan verifikasi kegiatan industri sumberdaya alam Peningkatan pengawasan dan pembinaan kegiatan kelola dan pemantauan lingkungan unit manajemen perkebunan/kehutanan/ pertambangan/perikanan
Pelaksanaan
sosialisasi
Program Sistematis / Jangka Panjang pemberlakuan peraturan `pencemar/perusak membayar`, baik bagi kegiatan skala besar maupun kecil d. Mendorong bagi terbentuknya kelembagaan independenmultipihak yang berfungsi dalam pengawasan-pengendalian kegiatankegiatan pembangunan yang berpotensi mengakibatkan pencemaran lingkungan
a.
Menerapkan model-model daerah penyangga di sekitar kawasankawasan konservasi dan lindung di seluruh daerah b. Penyebarluasan dan pelembagaan pembuatan biopori di seluruh kawasan pemukiman/ perumahan penduduk (khususnya di perkotaan) c. Membangun dan mengambangkan sistem Monev – Sertifikasi pemanfaatan SDA secara independent dalam perspektif pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan
dan a.
Meletakkan aspek lingkungan
12
No.
IV 01
02
Tujuan dan Keluaran pencemaran dan perusakan lingkungan hidup masyarakat
Program Strategis s/d Tahun 2013 Program Sistematis / Jangka Panjang kampanye bahan beracun berbahaya dalam setiap perumusan kebijakan (B3) dan energi fosil, serta dampak pembangunan melalui pemanfaatan lingkungan yang ditimbulkan SDA b. Peningkatan pengawasan perdagangan, peredaran dan penggunaan bahan beracun berbahaya (B3) bagi kegiatan industri c. Pengawasan dan perdagangan kayu dan hasil hutan lainnya d. Pembukaan (lebih luas) ruang bagi gugatan perwakilan masyarakat bagi lembaga independen, organisasi nonpemerintah dan lembaga lain di tingkat petani/akar rumpur dalam kasus pencemaran dan perusakan lingkungan Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran lingkungan masyarakat Kalimantan Timur Tersosialisasinya a. Pelatihan/peningkatan kapasitas a. Persyaratan administratif/ pengetahuan lingkung an pengetahuan lingkungan aparat sertifikasi lingkungan para pejabat hidup di kalangan aparat dan Pemda/Dosen/Guru publik di lingkungan Pemda masyarakat b. Pembinaan dan Penyuluhan kesehatan dan lingkungan di kalangan masyarakat c. Memasukan aspek lingkungan dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan Terbangunnya kesadaran a. Pembangunan lingkungan a. Penilaian kinerja lingkungan pelestarian lingkungan hidup perkantoran, kompleks perumahan (dinas) dinas/instansi Pemda (dengan di kalangan aparat dan yang ramah lingkungan menggunakan standar Internasional) masyarakat b. Mendorong pembangunan TAHURA, museum lingkungan dan
13
No.
Tujuan dan Keluaran
Program Strategis s/d Tahun 2013 budaya di daerah-daerah
Program Sistematis / Jangka Panjang
14
7. Penutup Kaltim Hijau membutuhkan gerakan yang harus dibangun dan dilaksanakan secara bersama-sama oleh seluruh komponen yang ada, baik pemerintah, masyarakat, maupun swasta. Kaltim Hijau juga tidak dapat melepaskan kesamaan gerak dan langkah antar sektor pembangunan. Keberhasilan Kaltim Hijau menuntut komitmen tinggi dan konsistensi konkrit dari seluruh pemangku kepentingan tersebut. Masyarakat dan para pihak di luar pemerintah memiliki peranan yang besar untuk mendukung pelaksanaan Kaltim Hijau, termasuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaannya. Dewan Kehutanan Daerah Kalimantan Timur juga berharap agar program Kaltim Hijau dapat terintegrasi di dalam setiap pelaksana program pembangunan, dalam hal ini setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta didukung dengan pendanaan yang memadai di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, juga diharapkan adanya sinergitas antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengimplementasikan Kaltim Hijau tahun 2013. Dewan Kehutanan Daerah Kalimantan Timur menyadari bahwa yang telah dipaparkan di atas bukanlah sebuah hal yang sempurna, sehingga masih diperlukan masukan pemikiran dari banyak pihak untuk pencapaian Kaltim Hijau tahun 2013. [selesai]
15
Lampiran. DEWAN KEHUTANAN DAERAH (DKD) KALIMANTAN TIMUR PERIODE 2009 – 2014 A. I.
Keanggotaan Presidium Anggota Utusan Kamar (AUK)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. II.
Akademisi Akademisi Akademisi Masyarakat Masyarakat Masyarakat Birokrat Birokrat Birokrat Bisnis Bisnis Bisnis Ornop Ornop Ornop
Ketua Presidium
Anggota Berbasis Kompetensi (ABK) 1. 2. 3. 4. 5.
B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Mustofa Agung Sardjono Dadang Imam Ghozali Setiawati Ledjie Taq Sumaryadi Nur Alim Wahyu Widhi Heranata Budi Pranowo Arie Mulyadie Alfonso Purba Rifky Bachtiar Saiful Fahmi Rahmina Jufriansyah Eri Panca Setiawan Soeyitno Soedirman Panthom Sidi Priyandoko Tunggul Butar-Butar Santo Prabowo Anita Eva Jabatan dalam Organisasi Mustofa Agung Sardjono Rifqi Bachtiar Soeyitno Soedirman Panthom Sidi Priyandoko Dadang Imam Ghozali Ledjie Taq Budi Pranowo Rifqi Bachtiar Eri Panca Setiawan
Ketua Harian
: : : : : : : : :
Ketua Presidium Wakil Ketua Presidium Ketua Harian Wakil Ketua Harian Ketua Kamar Akademisi Ketua Kamar Masyarakat Ketua Kamar Birokrat Ketua Kamar Pengusaha Ketua Kamar Ornop
C. Komisi-Komisi Komisi : Tata Pemerintahan dan Kelembagaan Kehutanan Ketua : Wahyu Widhi Heranata (Kamar Birokrat) Anggota : Mustofa Agung Sardjono (Kamar Akademisi) : Ledjie Taq (Kamar Masyarakat) : Saiful Fahmi (Kamar Pengusaha) : Eri Panca Setiawan (Kamar Ornop) : Soeyitno Soedirman (Contact Person) 16
Komisi Ketua Anggota
Komisi Ketua Anggota
Komisi Ketua Anggota
Komisi Ketua Anggota
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Sumaryadi (Kamar Masyarakat) Setiawati (Kamar Akademisi) Arie Mulyadi (Kamar Birokrat) Rifqi Bachtiar (Kamar Bisnis) Jufriansyah (Kamar Ornop) Panthom Sidi Priyandoko (Contact Person) Ekonomi/Usaha Kehutanan Alfonso Purba (Kamar Bisnis) Dadang Iman Ghozali (Kamar Akademisi) Nur Alim (Kamar Masyarakat) Budi Pranowo (Kamar Birokrat) Jufriansyah (Kamar Ornop) Santo Prabowo (Contact Person) Lingkungan dan Konservasi Hutan Rahmina (Kamar Ornop) Dadang Iman Ghozali (Kamar Akademisi) Ledjie Taq (Kamar Masyarakat) Wahyu Widhi Heranata (Kamar Birokrat) Alfonso Purba (Kamar Bisnis) Tunggul Butar-Butar (Contact Person) Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Setiawati (Kamar Akademisi) Sumaryadi (Kamar Masyarakat) Ari Mulyadi (Kamar Birokrat) Saiful Fahmi (Kamar Bisnis) Rahmina (Kamar Ornop) Anita Eva (Contact Person)
Sekretariat Dewan Kehutanan Daerah Kalimantan Timur d/a Kantor Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Jl. Kesuma Bangsa Samarinda – Kalimantan Timur Email:
[email protected] Web: http://dkd-kaltim.net
17
