JURNAL. Oleh: WIJI LESTARI Dibimbing oleh : 1. FAISOL, S.Pd.,M.M. 2. ERNA PUSPITA, M.Ak

JURNAL

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN FISKUS DAN KETEGASAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TULUNGAGUNG

Oleh: WIJI LESTARI 12.1.02.01.0206

Dibimbing oleh : 1. FAISOL, S.Pd.,M.M. 2. ERNA PUSPITA, M.Ak

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI TAHUN 2017

Artikel Skripsi Universitas Nusantara PGRI Kediri

SURAT PERNYATAAN ARTIKEL SKRIPSI TAHUN 2017 Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Lengkap

: WIJI LESTARI

NPM

: 12.1.02.01.0206

Telepun/HP

: 085708678622

Alamat Surel (Email)

: [email protected]

Judul Artikel

: Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Ketegasan Sanksi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung

Fakultas – Program Studi

: Fakultas Ekonomi-Akuntansi

Nama Perguruan Tinggi

: UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Alamat Perguruan Tinggi

: Jl. K.H. Ahmad Dahlan No.76, Mojoroto, Kediri.

Dengan ini menyatakan bahwa : a. artikel yang saya tulis merupakan karya saya pribadi (bersama tim penulis) dan bebas plagiarisme; b. artikel telah diteliti dan disetujui untuk diterbitkan oleh Dosen Pembimbing I dan II.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data dengan pernyataan ini dan atau ada tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggungjawab dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui

Kediri, 30 Januari 2017

Pembimbing I

Pembimbing II

Penulis,

Faisol, S.Pd., M.M. NIDN. 0712046903

Erna Puspita, S.E., M.Ak. NIDN. 711128803

Wiji Lestari NPM. 12.1.02.01.0206

Wiji Lestari | NPM.12.1.02.01.0206 FE - Akuntansi

simki.unpkediri.ac.id || 1||


PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN FISKUS, DAN KETEGASAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBEYAR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TULUNGAGUNG Wiji Lestari 12.1.02.01.0206 Fakultas Ekonomi - Akuntansi [email protected] Faisol, S.Pd., M.M. dan Erna Puspita, S.E., M.Ak. UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Riset ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung. Populasi dalam penelitian ini adalah 1290 wajib pajak PPN yang efektif terdaftar di KPP Pratama Tulungagung tahun 2015. Sampel dalam penelitian ini adalah 93 wajib pajak PPN di KPP Pratama Tulungagung dengan metode pengambilan sampel menggunakan metode propotional sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, kuesioner, dan observasi. Teknik analisis data yang dipakai dalam riset ini adalah regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis maka dapat diketahui bahwa kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Pratama Tulungagung.

Kata Kunci : Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Ketegasan Sanksi Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak.



I.

kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan

LATAR BELAKANG Pajak merupakan salah satu

wajib

pajak

dapat

didefinisikan

sumber penerimaan yang besar bagi

sebagai suatu sikap atau perilaku

negara dan juga sumber dana yang

seorang

penting bagi pembiayaan nasional.

melaksanakan

Menurut Ketentuan Umum dan Tata

perpajakannya dan menikmati semua

Cara

Undang-Undang

hak perpajakannya sesuai dengan

2009,

ketentuan

Perpajakan

No.16

Tahun

dalam

Mardiasmo (2013:23) menjelaskan :Pajak

adalah

kontribusi

wajib

kepada negara yang terutang oleh orang

memaksa

Undang-Undang,

imbalan

secara

langsung

digunakan

untuk

dan

keperluan

negara

bagi

sebesar-

peraturan

kewajiban

perundang-

Realisasi (%) 2014-2015

tidak

mendapatkan

semua

yang

Grafik 1. Realisasi Penerimaan PPN APBN (%) 2014-2015

berdasarkan dengan

pajak

undangan yang berlaku.

pribadi atau badan yang

bersifat

wajib

100 50

0 -50

besarnya kemakmuran rakyat. Sumber

dana

Realisasi (%) 2014-2015

pembangunan

kesejahteraan rakyat yang bersumber

Sumber: Dashboard Penerimaan Pajak, Direktorat Jenderal Pajak yang telah diolah,(2016).

dari pajak, salah satu diantaranya adalah Pajak Pertambahan Nilai. Menurut Waluyo (2013:9) Pajak

Perkembangan

Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam daerah pabean) baik konsumsi barang

maupun

konsumsi

jasa.

Begitu besarnya penerimaan pajak dalam

pembiayaan

pembangunan

Pertambahan

Nilai

di

Direktorat Jenderal Pajak Indonesia dari tahun 2014 hingga tahun 2015 mengalami penurunan. hal itu dilihat dari grafik 1 realisasi penerimaan PPN di atas. Hal itu mungkin terjadi karena tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah. Inilah bukti yang

nasional. Salah satu kendala yang dapat menghambat pengumpulan

Pajak

penerimaan

keefektifan pajak

adalah

menyatakan kepatuhan

bahwa wajib

tergolong rendah.

pajak

tingkat masih


Tingkat Kepatuhan 2015

Kalau dilihat dari fenomena di atas

ada

beberapa

mempengaruhi

100 80

kepatuhan

60

faktor

rendahnya

wajib

tingkat

pajak pajak,

yaitu

40

kesadaran

20

pelayanan fiskus, dan ketegasan

0

wajib

yang

kualitas

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli

sanksi perpajakan. Untuk

Tingkat…

mendukung

tingkat

kepatuhan wajib pajak maka perlu

Sumber: Data KPP Pratama

adanya kesadaran dari wajib pajak.

Tulungagung yang telah

Kesadaran wajib pajak atas fungsi

diolah,(2016).

perpajakan sangat diperlukan untuk Dapat dilihat bahwa selama 7

meningkatkan

kepatuhan

wajib

bulan terhitung dari bulan Januari

pajak. Menurut Suandy (2011:95),

sampai Juli 2015, Wajib Pajak yang

“kesadaran wajib pajak artinya wajib

melaporkan PPN masih dikatakan

pajak

kurang, jika kita lihat dari jumlah

melakukan kewajiban perpajakannya

WP PPN yang terdaftar di KPP

seperti

Pratama Tulungagung tahun 2015

menghitung,

sebanyak 1.290 PKP. Terlebih kita

melaporkan

lihat pada bulan Januari tingkat

terutang”.

kepatuhan WP PPN yang melapor hanya

0.08%

dari

jumlah

WP

mau

dengan

sendirinya

mendaftarkan

diri,

membayar, jumlah

pajak

dan yang

Peningkatan kepatuhan wajib pajak juga harus di dukung dengan

terdaftar. Pada bulan Juli tingkat

peningkatan

kepatuhan WP PPN yang melapor

fiskus. Menurut Rahayu (2010:149),

yaitu 65.12%, hal itu menunjukkan

“Pelayanan fiskus adalah pemberian

tingkat kepatuhan WP menggalami

layanan (melayani) keperluan orang

penurunan kembali jika dilihat dari

atau masyarakat yang mempunyai

bulan

kepentingan

sebelumnya

setelah

bulan

kualitas

pada

pelayanan

organisasi

itu

januari. Sehingga dari hasil laporan

sesuai dengan aturan pokok dan tata

tabel di atas, dapat dikatakan bahwa

cara yang telah ditetapkan”.

Tingkat Kepatuhan WP PPN di KPP Pratama Tulungagung belum efektif. Wiji Lestari | NPM.12.1.02.01.0206 FE - Akuntansi

Untuk mendukung sistem selfassesment

dalam

meningkatkan



kepatuhan

wajib

pajak

dalam

Sanksi Perpajakan dan Keadilan

membayar pajak, diperlukan adanya

Perpajakan

Terhadap

tindakan penegakan hukum yang

Wajib

memadai.

Menurut

Mardiasmo

Semarang”. Hasil dari penelitian ini

(2013:59),

sanksi

perpajakan

adalah

Pajak

Kepatuhan

UMKM

secara

di

simultan

Kota

variabel

dijelaskan sebagai berikut : Sanksi

pengetahuan, ketegasan sanksi dan

perpajakan

jaminan

keadilan

perpajakan

peraturan

terhadap

kepatuhan

bahwa

merupakan ketentuan

perundang-undangan (norma

perpajakan

perpajakan)

akan

berpengaruh wajib

pajak

UMKM. Penelitian Ardyanto (2014), dengan

judul

“Pengaruh

Sanksi

dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa

Pajak dan Pelayanan Aparat Pajak

dengan kata lain sanksi perpajakan

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

merupakan alat pencegah (preventif)

dengan Preferensi Risiko Sebagai

agar wajib pajak tidak melanggar

Variabel Moderasi”. Hasil penelitian

norma perpajakan.

ini

Penelitian ini juga didukung dari

penelitian

terdahulu

yaitu

menunjukkan

bahwa

Sanksi

pajak, pelayanan aparat pajak secara positif dan signifikan berpengaruh

penelitian Susilawati dan Budiartha

terhadap

(2013), dengan judul “Pengaruh

(WPOP),

preferensi

Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan

berpengaruh

secara

Pajak,

dan

signifikan terhadap kepatuhan wajib

Akuntabilitas Pelayanan Publik pada

pajak (WPOP), preferensi risiko

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan

tidak berpengaruh secara signifikan

Bermotor”.

pada hubungan antara sanksi pajak

Sanksi

Perpajakan

Hasil

penelitian

ini

kepatuhan

menunjukkan bahwa kesadaran wajib

terhadap

pajak, pengetahuan pajak, sanksi

(WPOP)

perpajakan

berpengaruh

dan

akuntabilitas

kepatuhan ,

wajib

risiko

negatif

wajib

preferensi secara

pajak

dan

pajak risiko

negatifdan

pelayanan publik berpengaruh positif

signifikan pada hubungan pelayanan

pada kepatuhan wajib pajak dalam

aparat pajak terhadap kepatuhan

membayar

Pajak

Kendaraan

wajib pajak (WPOP).

Bermotor.

Penelitian

Susmiatun

Murti, dkk. dengan judul “Pelayanan

(2014), dengan judul “Pengaruh

Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak


Penelitian



Orang Pribadi di Kota Manado”.

bertujuan untuk menguji apakah

Hasil dari penelitian ini adalah

kesadaran

pelayanan fiskus dan pengetahuan


perpajakan

sanksi perpajakan dapat berperan

berpengaruh

terhadap

kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

dalam

Penelitian

wajib pajak.

Pratiwi

dan

Supadmi

wajib

pajak,

meningkatkan

kualitas

kepatuhan

dengan judul “Pengaruh Modernisasi Sistem

Administrasi

dan

Sanksi

Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak”. Hasil dari penelitian ini adalah

modernisasi

sistem

administrasi dan sanksi perpajakan berpengaruh

positif

terhadap

kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Denpasar Timur. Berdasarkan kajian yang telah dikemukakan, maka penelitian ini




Kesadaran wajib pajak (X1) Indikator: a. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan b. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara c. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara d. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengaan ketentuan yang berlaku e. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela (Muliari dan Setiawan, 2010:16)

Kualitas pelayanan fiskus (X2) Indikator: a. b. c. d. e.

Berwujud (Tangible) Keandalan (Reabilty) Ketanggapan (Responsivenes) Asuransi (Assurance) Empati (Empathy) (Adiputra, 2014:38)

Ketegasan sanksi perpajakan (X3) Indikator: a. b. c. d. e.

Kedisiplinan sanksi pajak Ketegasan sanksi pajak Implementasi sanksi Kesesuaian sanksi dengan undang-undang Pelaporan pajak tepat waktu merupakan bentuk kepatuhan terhadap sanksi (Ardyanto, 2014:224)

Kepatuhan wajib Pajak (Y) Indikator: a. Mempunyai NPWP b. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar c. Melakukan pelaporan SPT ke kantor pajak tepat waktu d. Melakukan pembayaran pajak sesuai dengan besaran pajak yang terutang dan tepat waktu (Simanjuntak dan Muklis, 2012:103)

Gambar 1 Kerangka Konsep Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus,dan Ketegasn Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PPN



Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Tulungagung Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Maka

dari

itu

antusias

kesadaran dari diri wajib pajak sangatlah

dibutuhkan

dan

harus

ditumbuhkan secara terus menerus. Terlebih masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara

yang

selalu

menjunjung

tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai

dasar

hukum

penyelenggaraan negara. Susilawati dan

Budiartha

mengemukakan

(2013:349),

bahwa

semakin

tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga

dapat

meningkatkan

kepatuhan. Kesadaran wajib pajak atas

fungsi

perpajakan

sebagai

negara

sangat

pembiayaan diperlukan

untuk

meningkatkan

kepatuhan Waji Pajak. Oleh karena itu, kesadaran Wajib Pajak diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan

Wajib

Pajak

dalam

H1 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap wajib

pada KPP Pratama Tulungagung. Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Tulungagung Peningkatan kepatuhan wajib pajak juga harus didukung dengan peningkatan fiskus.

kualitas

Ardyanto

pelayanan (2014:222),

menjelaskan pelayanan fiskus yang berkualitas

dapat

memberikan

kepuasan kepada Wajib Pajak, maka persepsi pajak terhadap fiskus akan baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Oleh karena itu, kualitas pelayanan fiskus juga dapat berperan sebagai

faktor

mempengaruhi pajak.

yang

dapat

kepatuhan

Adiputra

wajib

(2014:39),

menjelaskan semakin baik kualitas pelayanan fiskus yang diberikan oleh aparat pajak, maka Wajib Pajak akan memiliki sikap yang positif terhadap proses

perpajakan

atau

semakin

tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Demikian sebaliknya, jika pelayanan fiskus tidak baik, hal itu akan membuat wajib pajak enggan untuk membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

membayar pajak.

kepatuhan

membayar pajak pertambahan nilai

pajak

dalam

Oleh sebab itu, kualitas pelayanan fiskus

diduga

akan

berpengaruh

terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.


H2 : Kualitas pelayanan fiskus

H3

:

Ketegasan

berpengaruh secara parsial

perpajakan

terhadap kepatuhan wajib

parsial terhadap kepatuhan wajib

pajak

dalam

pajak

pajak

pertambahan

pada

membayar

KPP

nilai

dalam

sanksi

perpajakan

pajak

METODE Populasi

(2013:59),

membayar

Tulungagung. II.

Pengaruh Ketegasan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Tulungagung Menurut Mardiasmo

secara

pertambahan nilai pada KPP Pratama

Pratama

Tulungagung.

berpengaruh

sanksi

yang

digunakan

dalam penelitian ini adalah 1290 Wajib Pajak PPN

yang efektif

terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tulungagung tahun 2015.

Sedangkan

teknik

merupakan jaminan bahwa ketentuan

pengambilan sampel yang digunakan

peraturan

dalam penelitian ini adalah metode

perundang-undangan

perpajakan (norma perpajakan) akan

propotional

dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa

pengambilan

dengan kata lain sanksi perpajakan

menghasilkan 93 Wajib Pajak PPN


di KPP Pratama Tulungagung .

agar wajib pajak tidak melanggar

Teknik pengambilan data dalam

norma

penelitian

perpajakan.

mendukung sistem dalam

Untuk

self-assesment

meningkatkan

sampling.

ini

sampel

adalah

Teknik ini

kuesioner

dimana kuesioner dibagikan kepada

kepatuhan

Wajib Pajak PPN. Metode analisis

wajib pajak dalam membayar pajak,

data menggunakan analisis regresi

maka

adanya

linier berganda. Pengolahan data

tindakan penegakan hukum yang

menggunakan IBM SPSS Statistic 21.

sangat

memadai.

diperlukan

Ardyanto

(2014:222),

menjelaskan semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan

wajib

pajak.

Sanksi

perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Wiji Lestari | NPM.12.1.02.01.0206 FE - Akuntansi

Variabel Penelitian Variabel penelitain dalam penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yaitu variabel terikat (dependent dan diberi simbol Y) dan variabel bebas (independent dan diberi simbol X). simki.unpkediri.ac.id || 1||


Identifikasi variabel dalam penelitian

ini sebagai berikut:

Tabel .1 : Definisi Operasional Masing-Masing Variabel Variabel Definisi Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Kualitas Pelayanan Fiskus (X2)

Ketegasan Sanksi Perpajakan (X3)

III.

Secara sederhana, kepatuhan pajak adalah sekedar menyangkut sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan pengertian kepatuhan yang lebih komprehensif adalah bagaimana sikap pembayar pajak yang memiliki rasa tanggung jawab sebagai warga negara bukan hanya sekedar takut akan sanksi dari hukum pajak yang berlaku.

3. 4.

Indikator

Mempunyai NPWP Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar Melakukan pelaporan SPT ke kantor pajak tepat waktu Melakukan pembayaran pajak sesuai dengan besaran pajak yang terutang dan tepat waktu

(Simanjuntak dan Muklis, 2012:99) (Simanjuntak dan Muklis, 2012:103) Kesadaran wajib pajak artinya wajib pajak 1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan mau dengan sendirinya melakukan perpajakan kewajiban perpajakannya seperti 2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara mendaftarkan diri, menghitung, membayar, 3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara 5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela (Suandy, 2011:95) Pelayanan fiskus adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

(Muliari dan Setiawan, 2010:16) 1. Berwujud (tangible) 2. Keandalan (realibilty) 3. Ketanggapan (responsiveness) 4. Asuransi (assurance) 5. Empati(empathy)

(Rahayu, 2010:149) Ketegasan sanksi perpajakan adalah ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi.

(Adiputra, 2014:38) 1. Kedisiplinan sanksi pajak 2. Ketegasan sanksi pajak 3. Implementasi sanksi 4. Kesesuaian sanksi dengan undang-undang 5. Pelaporan pajak tepat waktu merupakan bentuk kepatuhan terhadap sanksi

(Mardiasmo, 2013:59)

(Ardyanto, 2014:224)

HASIL DAN KESIMPULAN

nilai

Pengujian

validitas

dalam

penelitian ini dengan melakukan korelasi bivariance antara masingmasing skor indikator dengan total konstruk

membandingkan

signifikansi

0,05.

Setelah

dilakukan pengujian ini didapatkan

Uji Validitas dan Reliabilitas

skor

1. 2.

atau

dengan

nilai

person

hasil

bahwa

dinyatakan

semua valid.

pertanyaan Sedangkan

pengujian reliabilitas menggunkan nilai cronbach Alpha > 0,6, sehingga semua

variabel

dapat

dikatakan

reliabel.

correlation dengan uji 2 sisi dengan Wiji Lestari | NPM.12.1.02.01.0206 FE - Akuntansi



secara acak serta tersebar baik di atas

Uji Asumsi Klasik Hasil uji Kolmogorov Smirnov

maupun di bawah angka 0 pada

untuk normalitas menunjukan nilai

sumbu Y. Dan ini menunjukkan

sebesar

dapat

bahwa model regresi ini tidak terjadi

disimpulkan bahwa data berdistribusi

heteroskedastisitas. Hal ini berarti

normal karena > 0,05. Hasil uji

dalam model regresi tidak terjadi

multikolinieritas dapat dilihat bahwa

ketidaksamaan variance dari residual

variabel

kesadaran

pajak,

satu pengamatan ke pengamatan

kualitas

pelayanan

dan

yang lain. Pada analisis regresi linier

0,822.

ketegasan

Maka

wajib fiskus,

sanksi

perpajakan

berganda

diperoleh

persamaan

memiliki nilai Tolerance sebesar

sebagai berikut : Y = 4,564 +0,314

0,571 ; 0,482 ; 0,672>0,10 dan VIF

X1 +0,280 X2+0,257 X3 +

sebesar 1,750; 2,073 ; 1,489< 10,

Uji t

dengan demikian dalam model ini

Tabel 2 : Uji t

tidak ada masalah multikolinieritas, hal

ini

berarti

antar

Coefficients

variabel

independen tidak terjadi korelasi.

a

Model

T

Sig.

Sedangkan hasil uji Autokorelasi

(Constant)

4,055

,000

menunjukkan nilai DW hitung lebih

Kesadaran Wajib Pajak

4,732

,000

besar dari (du) = 1,753 dan kurang

1 Kualitas Pelayanan Fiskus

3,775

,000

5,282

,000

dari 4 – 1,753 (4-du) = 2,247 atau

Ketegasan Sanksi Perpajakan

dapat dilihat pada Tabel 4.13 yang

Sumber:Output SPSS dari data

menunjukkan du < d < 4 – du atau

primer yang telah diolah

1,753<1,780< 2,247, sehingga model

Berdasarkan tabel 2 diperoleh

regresi tersebut sudah bebas dari

hasil bahwa variabel X1, X2, X3,

masalah autokorelasi. Hal ini berarti

secara

ada

variabel Y karena nilai sig < 0,05.

korelasi

antara

kasalahan

parsial

mempengaruhi

penganggu pada periode t dengan

Berdasarkan

kesalahan pengganggu pada periode

hipotesis 1, hipotesis 2, dan hipotesis

t-1 (sebelumnya). Dan dari hasil uji

3, diterima yang bermakna bahwa

Hesteroskedestisitas

kesadaran

menunjukkan

grafik

juga scatterplot

terlihat bahwa titik-titik menyebar Wiji Lestari | NPM.12.1.02.01.0206 FE - Akuntansi

analisis

wajib

pajak,

data

ini

kualitas

pelayanan fiskus, dan ketegasan sanksi

perpajakan secara parsial simki.unpkediri.ac.id || 1||


berpengaruh

terhadap

tingkat

28,9% dijelaskan oleh sebab-sebab

kepatuhan wajib pajak PPN.

yang lain diluar model. PEMBAHASAN

Uji F

HASIL

PENGUJIAN HIPOTESIS

Tabel 3. Uji F a

ANOVA Model

Sum of Squares

Df

404,137

3

1 Residual

156,766

89

Total

560,903

92

Regression

Sumber:Output

SPSS

dari

data

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa nilai F hitung 76,480 dengan probabilitas 0,00. Karena nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat untuk

memprediksi

kepatuhan Wajib Pajak PPN. Hal tersebut berarti bahwa H4 diterima, yang mengandung makna bahwa kesadaran

wajib

1,761

kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak

primer yang telah diolah

digunakan

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Mean Square F Sig. Pratama Tulungagung b 134,712 76,480 ,000 Hipotesis 1 yang menyatakan

pajak,

kualitas


bersama-sama

berpengaruh

terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak PPN. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Susilawati dan

Budiartha

(2013),

yang

memperoleh hasil bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan

wajib

membayar

pajak

pajak

dalam

kendaraan

bermotor. Kesadaran berpengaruh Kepatuhan

PPN.

dengan

koefisien

kenyataan

kesadaran wajib pajak berpengaruh

terhadap kepatuhan Wajib Pajak Sedangkan

tetapi

hipotesis 1 diterima yang berarti

sanksi perpajakan secara simultan atau

PPN,

Wajib

Pajak

signifikan Wajib

semakin

terhadap

Pajak

karena

baik

tingkat

determinasi dari penelitian ini adalah

kesadaran wajib pajak, maka wajib

0,711 yang berarti bahwa 71,1%

pajak

variansi kepatuhan Wajib Pajak PPN

peraturan

dapat

dijelaskan

wajib

pajak,

fiskus,

dan

perpajakan

akan

semakin

yang

mematuhi

berlaku.

oleh

kesadaran

(2015:5)

kualitas

pelayanan

wajib pajak adalah suatu kondisi

ketegasan sedangkan


mengatakan,

Mory

“kesadaran

sanksi

dimana wajib pajak mengetahui, dan

sisannya

melaksanakan ketentuan perpajakan simki.unpkediri.ac.id || 2||


dengan benar dan sukarela”, oleh

penelitian Murti, dkk. (2014), yang

karena itu jika wajib pajak semakin

menemukan bahwa pelayanan pajak

memiliki

berpengaruh

kesadaran

dari

dalam

secara

positif

dan

dirinya maka secara tidak langsung

signifikan terhadap kepatuhan wajib

juga akan meningkatkan kepatuhan

pajak orang pribadi di Kota Manado.

wajib

pajak.

Budiartha

Susilawati (2013:349),

mengemukakan

bahwa

dan juga

semakin

Kualitas berpengaruh Kepatuhan

Pelayanan signifikan

Wajib

terhadap

Pajak

dengan

maka pemahaman dan pelaksanaan

optimal maka akan memberikan

kewajiban perpajakan semakin baik

dampak pada wajib pajak yaitu

sehingga

kepuasan,

meningkatkan

hal

pelayanan

karena

tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak,

dapat

kualitas

Fiskus

ini

juga

yang

akan

kepatuhan. Kesadaran wajib pajak

berdampak pada timbulnya persepsi

atas

fungsi

perpajakan

sebagai

wajib pajak terhadap fiskus akan

negara

sangat

semakin baik, dan tentu saja akan

pembiayaan diperlukan

untuk

meningkatkan

mempengaruhikepatuhan

kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena

pajak.

itu,

menunjukkan

kesadaran

berpengaruh kepatuhan

Wajib

terhadap Wajib

Pajak

Pajak tingkat dalam

Hasil

wajib

penelitian bahwa

ini

peningkatan

kepatuhan wajib pajak juga harus didukung

dengan

membayar pajak.

kualitas

Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Tulungagung Hipotesis 2 yang menyatakan

karena itu, kualitas pelayanan fiskus

kualitas

pelayanan

berpengaruh

terhadap

fiskus tingkat

kepatuhan Wajib Pajak PPN, tetapi kenyataan hipotesis 2 diterima yang berarti kualitas pelayanan fiskus berpengaruh

terhadap

tingkat

kepatuhan Wajib Pajak PPN. Hasil penelitian

ini

sejalan


dengan

pelayanan

peningkatan fiskus.

Oleh

juga dapat berperan sebagai faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hasil ini juga dapat berarti jika pelayanan fiskus tidak baik, hal itu akan membuat wajib pajak enggan untuk membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh sebab itu, kualitas pelayanan fiskus berpengaruh kepatuhan

terhadap Wajib

Pajak

tingkat dalam

membayar pajak. simki.unpkediri.ac.id || 3||


Pengaruh Ketegasan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Tulungagung Hipotesis 3 yang menyatakan ketegasan

sanksi

berpengaruh

perpajakan

terhadap

tingkat

kepatuhan Wajib Pajak PPN, tetapi kenyataan hipotesis 3 diterima yang berarti ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh

terhadap

tingkat

kepatuhan Wajib Pajak PPN. Hasil penelitian penelitian

ini

sejalan

Pratiwi

dan

dengan Supadmi

(2016), juga memiliki hasil yang sama dengan penelitian ini, yang menemukan bahwa ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan

wajib

pajak

dalam

membayar pajak di KPP Pratama Denpasar Timur.

Kepatuhan

signifikan Wajib

terhadap

Pajak

karena

semakin tegas sanksi perpajakan maka tingkat kepatuhan pajak juga akan

ikut

meningkat.

Menurut

Mardiasmo

(2013:59),

sanksi

perpajakan bahwa

merupakan

jaminan

ketentuan

perundang-undangan (norma

agar wajib pajak tidak melanggar norma

perpajakan.

mendukung sistem dalam

peraturan perpajakan

perpajakan)

akan

dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan Wiji Lestari | NPM.12.1.02.01.0206 FE - Akuntansi

Untuk

self-assesment

meningkatkan

kepatuhan

wajib pajak dalam membayar pajak, maka

sangat

diperlukan

adanya

tindakan penegakan hukum yang memadai. Oleh karena itu ketegasan sanksi

perpajakan

mempengaruhi

mampu

kepatuhan

wajib

pajak. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Ketegasan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Tulungagung Hipotesis 4 yang menyatakan kesadaran

wajib

pajak,

kualitas


Ketegasan Sanksi Perpajakan berpengaruh


perpajakan

berpengaruh

secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak PPN, tetapi kenyataan hipotesis 4 diterima yang berarti kesadaran

wajib

pajak,

kualitas


perpajakan

berpengaruh

secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak PPN. Hasil

penelitian

ini

menunjukkan bahwa secara simultan Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Ketegasan Sanksi

Perpajakan

berpengaruh



signifikan terhadap Kepatuhan Wajib

untuk memenuhi segala kewajiban

Pajak. Hasil ini dapat di lihat dari

perpajakannya dengan baik. Artinya

hasil uji F yang menunjukkan bahwa

peningkatan

tingkat signifikansi sebesar 0,000.

ditentukan oleh tingkat kepatuhan

Dari hasil uji koefisien determinasi

wajib pajak sebagai warga negara

di dapatkan hasil 0,711. Dengan nilai

yang baik.” Hasil penelitian ini dapat

koefisien determinasi

menambah

(R Square)

yang berarti bahwa Kepatuhan Wajib

pengetahuan

Pajak

kepatuhan

dapat

dijelaskan

oleh

perimaan

negara

wawasan

dan

mengenai

tingkat

wajib

pajak

dalam

Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas

membayar pajak. Selain itu, dapat

Pelayanan Fiskus dan Ketegasan

juga

Sanksi Perpajakan variabel sebesar

reformasi bagi peneliti selanjutnya.

71,1%.

Implikasi Praktis

digunakan

sebagai

bahan

Berdasarkan hasil penelitian SIMPULAN Simpulan dari penelitian ini adalah

kesadaran

kualitas

pelayanan

wajib

pajak,

fiskus,

dan

ketegasan sanksi perpajakan baik secara

parsial

berpengaruh

ataupun

simultan

signifikan

terhadap

tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Pertambahan Nilai

dapat diketahui bahwa kesadaran wajib fiskus,

pajak, dan

perpajakan

kualitas

pelayanan

ketegasan dalam

sanksi

meningkatkan

tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak khususnya Pajak Pertambahan Nilai. Berkaitan hal tersebut

diharapkan

bagi

pihak

instansi khususnya Kantor Pelayanan

di KPP Pratama Tulungagung.

Pajak Pratama Tulungagung untuk IMPLIKASI

dapat lebih meningkatkan kesadaran

Implikasi Teoritis

wajib

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan faktor dalam penerimaan pajak. Dalam Teori Sari, (2013:7), peningkatan

“untuk

mendongkrak

penerimaan

negara

melalui sektor pajak, dibutuhkan

fiskus,

pajak, dan

kualitas

pelayanan

ketegasan

sanksi

perpajakan, karena hal tersebut dapat meningkatkan

tingkat

kepatuhan

wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga pelaporan wajib pajak akan efektif

dan

pendapatan

pajak

partisipasi aktif dari wajib pajak Wiji Lestari | NPM.12.1.02.01.0206 FE - Akuntansi



khususnya PPN akan meningkat dan

hukum sesuai dengan undang-

dapat memenuhi target.

undang perpajakan. Selain itu,

SARAN

juga bisa dilakukan Kelas Pajak.

Saran penulis dalam penelitian ini

Dimana bagi

antara lain:

setelah mendaftarkan diri bisa

1. Perlu disosialisasikan kesadaran

dilakukan

membayar

pajak

kepada

para WP baru

kelas

perpajakan,di

sana WP diberikan pengarahan-

masyarakat. Sosialisasi ini dapat

pengarahan

melalui

tanggungjawab dan kewajiban apa

iklan,

melalui

media

televisi, radio maupun surat kabar,

mengenai

saja yang harus dilakukan.

serta media lainnya. Bila perlu

4. Bagi peneliti selanjutnya yang

secara berkala Direktorat Jenderal

tertarik

Pajak mengadakan acara yang

variabel-variabel

mendidik

menghibur

digunakan dalam penelitian ini,

memiliki

hal ini dapat dilakukan karena

serta

masyarakat

agar

kesadaran perpajakan. 2. Memberikan

nilai

pelatihan

fiskus.

dapat

koefisiensi

menggunakan yang

tidak

determinasi

dalam penelitian ini masih dapat

Fiskus juga diseleksi dengan ketat

ditingkatkan

sesuai dengan bidang keahlian

penambahan variabel bebas. Dan

yang

fiskus

diharapkan menggunakan metode

dalam

wawancara agar bisa memperoleh

melakukan tugasnya. Sebaiknya

jawaban yang mendalam dan

setiap fiskus itu melayani 1 atau 2

masukan-masukan

jenis

responden.

dibutuhkan

benar-benar

pajak

agar

cakap

yang

benar-benar

dengan

adanya

dari

dikuasai oleh fiskus. 3. Ketegasan

sanksi

perpajakan

harus di optimalisasikan bagi instansi pajak. Setiap instansi pajak bisa mempunyai ketegasan sanksi tersendiri yang dapat di gunakan

untuk

meningkatkan

kepatuhan WP, yang tentunya sanksi itu juga harus berkekuatan Wiji Lestari | NPM.12.1.02.01.0206 FE - Akuntansi

IV.

DAFTAR PUSTAKA Adiputra, Hermawan. 2014. Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pph Pasal 25 Badan(Studi Pada Kpp Makassar Selatan). Skripsi : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar. simki.unpkediri.ac.id || 6||


Ardyanto, Arif Angga. 2014. Pengaruh Sanksi Pajak dan Pelayanan Aparat Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi.Accounting Analysis Journal, Skripsi : Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia. Http://sumber:dashboard penerimaan pajak,Direktorat Jenderal Pajak.com Mardiasmo. 2013. Perpajakan.Yogyakarta.: ANDI. Muliari, Ni Ketut. dan Setiawan, Putu Ery. 2010. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Skripsi: Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Mory, Septia. 2015. Pengaruh Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di KPP Pratama Tanjung Balai Karimun). Skripsi: Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang. Murti, dkk. 2014. Pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. E-Jurnal Akuntansi, Wiji Lestari | NPM.12.1.02.01.0206 FE - Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado. Pratiwi dan Supadmi. 2016. pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak. E-Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana. Rahayu, Siti Kurnia. 2010. Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek formal. Yogyakarta: Graha Ilmu. Suandy, Erly. 2011. Hukum Pajak (edisi 5). Jakarta: Salemba Empat. Sari, Diana. 2013. Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: PT Refika Adimata. Susilawati, Ketut Evi dan Budiartha, Ketut. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia. Susmiatun. 2014. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang. Accounting Analysis Journal, Skripsi: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. simki.unpkediri.ac.id || 7||


Simanjuntak, Timbul Hamonangan dan Mukhlis, Imam. 2012. Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Group).


Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.


JURNAL. Oleh: WIJI LESTARI Dibimbing oleh : 1. FAISOL, S.Pd.,M.M. 2. ERNA PUSPITA, M.Ak

Recommend Documents