Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
10 Pages
ISSN 2302-0164 pp. 76- 84
PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN, SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH 1)
Muhammad Ichlas, 2) Dr. Hasan Basri. M.Com, Ak, 3) Dr. Muhammad Arfan. SE, M.Si, Ak, CA 1) Magister Akuntansi Pascasarjana Universyitas Syiah Kuala Banda Aceh 2,3) Staff Pengajar Magister Akuntansi Pascasarjana Universyitas Syiah Kuala Banda Aceh Abstract: This study aims to; (1) examine the effect of the implementation of the Government Accounting Standards, Government Internal Control System, and the accessibility of the financial statements together towards financial accountability Government of Banda Aceh. (2) examine the implementation of Governmental Accounting Standards for financial accountability of the Government of Banda Aceh. (3) examine the application of the Internal Control System of financial accountability of the government to the Government of Banda Aceh. (4) examine the accessibility of the financial statements for the financial accountability of the Government of Banda Aceh. The object of this research is all the institutions / agencies in the Government of Banda Aceh. Source of data used in this study include primary data and secondary data. While research data collection techniques done with documentation techniques. The analytical method used is Multiple Linear Regression Analysis. The results showed that; (1) the application of the Government Accounting Standards, Internal Control System of the Government, and financial accessibility jointly influence the financial accountability of the Government of Banda Aceh. (2) the implementation of Governmental Accounting Standards influence the financial accountability of the Government of Banda Aceh. (3) the application of the Internal Control System Government influence on the Government's financial accountability of Banda Aceh. (4) accessibility of financial statements affect the financial accountability of the Government of Banda Aceh. Keyword: Government Accounting Standards, Government Internal Control System, Accessibility of Financial Statements, Financial Accountability Government. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk; (1) menguji pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan aksesibilitas laporan keuangan secara bersama-sama terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh. (2) menguji penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh. (3) menguji penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh. (4) menguji aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh. Objek penelitian ini adalah seluruh instansi/lembaga di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan teknik dokumentasi. Metode analisis yang digunakan yaitu Analisis Regresi Linear Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan aksesibilitas keuangan secara bersama-sama berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh. (2) penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh. (3) penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh. (4) Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh. Kata kunci: Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Akuntabilitas Keuangan Pemerintah.
Volume 3, No. 4, November 2014
- 76
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala penyimpangan dana dan anggaran yang tidak
PENDAHULUAN Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus menetapkan pemberian dana otonomi khusus bagi daerah hanya sampai 20 tahun (2008-2027). Namun tujuan utama dari otonomi daerah belum terpenuhi secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Hal tersebut ditandai dengan munculnya berbagai
fenomena
dalam
perkembangan
pemerintahan di Indonesia dengan menguatnya tuntutan
akuntabilitas
keuangan
terhadap
pemerintah. Oleh karena itu Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan informasi sebagai hal
tersebut,
Berdasarkan
permasalahan
yang
telah
disebutkan sebelumnya, maka dapat dinilai bahwa Pemko
Banda
Aceh
belum
sepenuhnya
menerapkan prinsip akuntabilitas keuangan. Untuk mengukur akuntabilitas keuangan suatu daerah dapat dilihat dari beberapa faktor, diantaranya penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan aksesibilitas laporan keuangan. Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan aksesibilitas
bentuk pemenuhan hak-hak publik. Berdasarkan
dipertanggungjawabkan Pemko Banda Aceh.
Pemerintah
Indonesia merespon tuntutan akuntabilitas dengan ditetapkannya Undang Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan payung hukum tersebut, mulai tahun 2005 pemerintah menyusun laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas kepada rakyat terhadap pengelolaan
laporan keuangan secara bersama-sama terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh. Menguji penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh. Menguji penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh. Menguji aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh.
keuangan negara khususnya atas hak dan kewajiban negara/daerah yang dapat dinilai dengan uang. Fenomena yang terjadi saat ini mengenai akuntabilitas
keuangan
ketidakpatuhan
terhadap
yaitu
temuan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan yang berdampak finansial yang mengakibatkan kerugian pada laporan keuangan pemerintah Kota Banda Aceh, potensi kerugian keuangan Negara yang terjadi di Aceh yang disebabkan oleh tindak korupsi, serta 77 -
Volume 3, No. 4, November 2014
KAJIAN KEPUSTAKAAN Akuntabilitas Akuntabilitas bermakna pemberian informasi dan pengungkapan (disclosure) atas aktivitas dan kinerja
finansial
kepada
pihak-pihak
yang
berkepentingan (Schiavo-Campo dan Tomasi, 1999). Selain itu, akuntabilitas juga bermakna sebagai
bentuk
kewajiban
mempertanggung
jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran
pelaksanaan dari Undang-Undang nomor 17 Tahun
yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu
2003 tentang Keuangan Negara pasal 32 ayat (2)
media pertanggungjawaban yang dilaksanakan
menyatakan “SAP disusun oleh suatu komite
secara periodik (Stanbury, 2003:12).
standar yang independen dan ditetapkan dengan
Mardiasmo
(2004:26)
mendefinisikan
Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu
akuntabilitas sebagai “kewajiban pihak pemegang
mendapat pertimbangan dari badan Pemeriksa
amanah
Keuangan (BPK)”.
(agen)
untuk
memberikan
pertanggungjawaban, dan mengungkapkan segala
SAP merupakan landasan hukum bagi
aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung
aparatur Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam
jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal)
mengelola penerimaan dan penggunaan dana secara
yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta
transparan,
pertanggungjawaban tersebut”..
dipertanggungjawabkan sehingga tujuan utnuk
efisien,
dan
dapat
mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dapat tercapai.
Akuntabilitas Keuangan Daerah Menurut
LAN
(2000:43)
“akuntabilitas
Sesuai
dengan
amanat
Undang-Undang
keuangan daerah merupakan pertanggungjawaban
Keuangan Negara tersebut, Pemerintah telah
mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan
menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP
Sasarannya
adalah
mencakup
penerimaan,
keuangan
yang
tersebut menggunakan basis kas untuk pengakuan
penyimpanan
dan
transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan
pengeluaran keuangan instansi pemerintah daerah”.
basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan
Berdasarkan
laporan
penjelasan
atas
Peraturan
ekuitas dana.
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan
Keuangan
dan
Kinerja
Instansi
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Pemerintah bagian pertama (umum) menyebutkan
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
“dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi
Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
dilingkungan pemerintah mengharuskan setiap
telah mendefinisikan sistem pengendalian intern
pengelola keuangan Negara untuk menyampaikan
selanjutnya disingkat SPI sebagai: “Proses yang
laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan
integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan
dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu”.
secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan
Standar Akuntansi Pemerintahan Standar
Akuntansi
Pemerintahan
yang
yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan
selanjutnya disingkat SAP merupakan wujud
keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan Volume 3, No. 4, November 2014
- 78
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala terhadap peraturan perundang-undangan”.
pertanggungjawaban publik (Mardiasmo, 2006).
Lebih lanjut yang dimaksud dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya
METODE PENELITIAN
disingkat SPIP adalah SPI yang diselenggarakan
Penelitian ini mempunyai tujuan studi untuk
secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat
mengetahui sifat dan hubungan antara variabel
maupun pemerintah daerah. Penyelenggaraan SPIP
dalam suatu pengujian hipotesa, yaitu untuk
bertujuan untuk memberikan keyakinan yang
mengetahui pengaruh variabel independen terhadap
memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi
variabel dependen. Unit analisis penelitian ini
pencapaian tujuan organisasi.
adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD)
pada
seluruh
instansi/lembaga
di
lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
Aksesibilitas Laporan Keuangan Pengertian aksesibilitas dalam kamus besar
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
bahasa Indonesia adalah hal yang dapat dijadikan
institusi/lembaga yang meliputi kantor, dinas dan
akses atau hal dapat dikaitkan. Pentingnya
badan pada Pemerintah Kota Banda Aceh. Sumber
penerapan akuntansi keuangan yang baik dan
data penelitian diperoleh dari data primer dan data
mudahnya masyarakat mendapatkan informasi
sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data
tersebut sangat menentukan tingkat transparansi dan
dilakukan dengan teknik dokumentasi.
akuntabilitas
keuangan
daerah.
Aksesibilitas
merupakan keadaan atau ketersediaan hubungan
Operasionalisasi Variabel
dari suatu tempat ke tempat lainnya atau
Akuntabilitas Keuangan Daerah (X1)
kemudahan seseorang atau kendaraan untuk
Menurut
LAN
(2000:43),
akuntabilitas
bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan
keuangan daerah “merupakan pertanggungjawaban
aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar
mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan
(Rohman, 2009)
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.
Aksesibilitas
keuangan
merupakan
Indikator akuntabilitas keuangan berdasarkan
kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh
Shende dan Bennet (2004) dalam Mulyana (2006)
informasi mengenai laporan keuangan (Mulyana,
adalah anggaran pemerintah daerah, data yang
2006). Laporan keuangan harus dapat dimengerti
secara periodik dipublikasikan, laporan tahunan dan
dan tersedia bagi mereka yang tertarik dan mau
hasil investigasi, serta laporan umum lainnya yang
berusaha untuk memahaminya (Henly et al, 1992).
disiapkan oleh agent yang independen.
Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep 79 -
Volume 3, No. 4, November 2014
Standar Akuntansi Pemerintahan (X2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 pada BAB I Ketentuan Umum, yang dimaksud
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala SAP “adalah prinsip-prinsip akuntansi yang
dikuantitatifkan
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan
menghasilkan keluaran-keluaran berupa angka yang
laporan keuangan pemerintah”.
selanjutnya dianalisis melalui program SPSS
Indikator SAP berdasarkan PP Nomor 71
terlebih
dahulu
sehingga
(Statistical Package for Social Science).
tahun 2010 yaitu kerangka konseptual, komponen
Untuk menganalisis data dilakukan pengujian
dan unsur laporan keuangan, pemahaman terhadap
data dan pengujian hipotesis. Setelah kuesioner
pengakuan unsur-unsur dalam laporan keuangan,
terkumpul untuk melakukan analisis data perlu
dan pengukuran unsur laporan keuangan.
dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas.
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X3) Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas Berdasarkan
output
komputer
setelah
yaitu “suatu sistem yang diselenggarakan secara
dilakukan
menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat
pernyataan yang diajukan pada kuisioner telah
maupun pemerintah daerah”.
valid (27 item pernyataan) dan memenuhi
Indikator SPIP berdasarkan PP Nomor 60
pengujian
persyaratan
untuk
validitas
melakukan
seluruh
pengujian
Tahun 2008 yaitu lingkungan pengendalian,
selanjutnya, dimana nilai koefisien korelasinya
penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi
sudah lebih dari 0.388 (nilai kritis korelasi r
dan komunikasi, dan pemantauan.
product-moment untuk n = 27). Selanjutnya berdasarkan hasil pengujian
Aksesibilitas Laporan Keuangan (X4) Menurut
Mulyana
(2006)
reliabilitas terhadap variabel dalam penelitian aksesibilitas
ini menunjukkan bahwa pengukuran keandalan
keuangan merupakan “kemudahan bagi seseorang
untuk masing-masing variabel
untuk memperoleh informasi mengenai laporan
variabel terikat memenuhi persyaratan α > 0.50.
bebas dan
keuangan”. Indikator
aksesibilitas
berdasarkan
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yaitu keterbukaan, kemudahan, aksesibilitas.
HASIL PENELITIAN Unit Analisis dan Lokasi Penelitian Unit analisis penelitian ini adalah seluruh instansi/lembaga di lingkungan Pemerintah
Metode Analisis
Kota Banda Aceh. Responden penelitian yaitu
Untuk menganalisis data digunakan metode
Pejabat
Penatausahaan
Keuangan
Daerah
kuantitatif. Pada metode kuantitatif, semua data
(PPKD). Jumlah responden dalam menjawab
yang
kualitatif
kuesioner penelitian ini sebanyak 26 responden,
berdasarkan pendapat para ahli sebagai landasan
dan yang kembali juga 26 kuesioner. Artinya
teori. Kuesioner yang telah diisi oleh responden
kuesioner dari responden penelitian kembali
terkumpul
dianalisis
secara
Volume 3, No. 4, November 2014
- 78
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 100%.
Lokasi
penelitian
dilakukan
pada
lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan aksesibilitas
hasil
program
secara
parsial
berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan.
Hasil Pengujian Hipotesis Melalui
keuangan
SPSS
maka
diperoleh persamaan regresi linier berganda
Pembahasan
sebagai berikut:
Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Aksesibilitas Keuangan terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh
Y = 0,171 + 0,105 X1 + 0,480 X2 + 0,405 X3 + e
Dimana nilai koefisien regresi (β) masingmasing variabel adalah, 0,105 untuk variabel Standar Akuntansi Pemerintahan (β1), 0,480
Hasil
penelitian
menunjukkan
bahwa
untuk variabel Sistem Pengendalian Intern
terdapat pengaruh penerapan Standar Akuntansi
Pemerintah (β2) dan 0,405 untuk variabel
Pemerintahan,
aksesibilitas laporan keuangan (β3). Nilai
Pemerintah, dan aksesibilitas keuangan secara
Sistem
Pengendalian
Intern
2
bersama-sama terhadap akuntabilitas keuangan.
Hasil pengujian bersama dari regresi linear
Pengaruh tersebut juga dapat dilihat dari nilai
Koefisien Determinasi (R ) sebesar 0,566.
berganda menunjukkan nilai koefisien regresi (β) masing-masing variabel adalah, 0,105 untuk
Koefisien Determinasi (R2) sebesar 0,566. Nilai
tersebut
bermakna
bahwa
variabel Standar Akuntansi Pemerintahan (β1),
akuntabilitas
0,480 untuk variabel Sistem Pengendalian
Standar
Intern Pemerintah (β2), dan 0,405 untuk
Pengendalian
variabel aksesibilitas laporan keuangan (β3).
aksesibilitas laporan keuangan sebesar 56,6%,
Penentuan hipotesis menyebutkan jika paling
sedangkan sebesar 43,4% dipengaruhi oleh
sedikit ada satu βi ≠ 0 (i=1,2,3) : Ha diterima,
variabel lain yang tidak dimasukkan dalam
artinya
penelitian ini.
Standar
Akuntansi
Pemerintahan,
keuangan
Akuntansi
dipengaruhi
Pemerintahan,
Intern
Pemerintah,
oleh Sistem dan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan aksesibilitas laporan keuangan secara bersamaakuntabilitas
Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh
Hasil pengujian terpisah regresi linear
Penerapan SAP mewajibkan setiap entitas
berganda menunjukkan bahwa nilai koefisien
pelaporan, yang dalam hal ini termasuk
regresi β1 = 0,105, β2 = 0,480, dan β3 = 0,405.
Pemerintah
Penentuan hipotesis menyebutkan jika βi
melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan
(i=1,2,3) ≠ 0 : Ha2, Ha3, Ha4 diterima. Artinya
serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan
sama
berpengaruh
terhadap
keuangan.
79 -
Volume 3, No. 4, November 2014
Kota
Banda
Aceh
untuk
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada
intern di lingkungan pemerintahan secara
suatu periode pelaporan untuk kepentingan
menyeluruh,
akuntabilitas,
transparansi, dan akuntabilitas.
manajemen,
transparansi,
untuk
meningkatkan
kinerja,
keseimbangan antara generasi dan evaluasi kinerja. Melalui disusun
penerapan
laporan
SAP
keuangan
akan yang
dapat useful.
Kegunaan laporan keuangan ditentukan oleh isi informasi
yang
disajikan
dalam
laporan
keuangan tersebut. Agar laporan keuangan berisi informasi yang bermakna maka laporan keuangan harus disusun berpedoman pada SAP (Adhi dan Suhardjo, 2013).
Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh Akuntabilitas kepada
akses
yang publik
efektif
tergantung
terhadap
laporan
pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami. Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, website (internet), dan forum yang memberikan perhatian langsung atau
Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh Penerapan SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh telah dijalankan sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2008. Berdasarkan PP tersebut, terdapat 5 komponen utama yang terkait
dengan
pengendalian;
SPIP, penilaian
yaitu risiko;
lingkungan kegiatan
pengendalian; informasi dan komunikasi; dan pemantauan pengendalian intern. Pada dasarnya, usaha untuk meningkatkan dan membangun sistem pengendalian intern, merupakan salah satu upaya dalam mencegah terjadinya kecurangan atau korupsi. Oleh
peranan
yang
mendorong
akuntabilitas
pemerintah terhadap masyarakat (Shende dan Bennet dalam Mulyana, 2006). Di
Pemerintah
Kota
Banda
Aceh,
aksesibilitas informasi telah dilakukan dengan baik. Salah satu bukti Pemko ikut menerapkan prinsip akuntabilitas publik dengan adanya website
Pemko
Banda
www.bandaacehkota.go.id. tersebut
publik
dapat
Aceh Pada
mengakses
yaitu website banyak
informasi seperti profil kepemrintahan dan organisasi, pendidikan dan pariwisata, layanan ekonomi dan kesehatan, laporan keuangan daerah, serta qanun.
karena itu, UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dalam Pasal 58, dengan sangat tepat mengamanatkan kepada Presiden RI selaku Kepala Pemerintahan, agar mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian
KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan yang dapat diambil setelah dilakukan pengujian dan analisis data dalam penelitian
ini
adalah,
Penerapan
Standar
Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Volume 3, No. 4, November 2014
- 78
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Intern Pemerintah, dan aksesibilitas keuangan
(teoretis), bagi peneliti selanjutnya disarankan
secara bersama-sama berpengaruh terhadap
untuk menambahkan variabel lain yang diduga
akuntabilitas keuangan Pemerintah Kota Banda
memiliki
Aceh.
Penerapan
pengaruh
terhadap
akuntabilitas
Standar
Akuntansi
keuangan, seperti penyajian laporan keuangan
berpengaruh
terhadap
daerah, kualitas aparatur pemerintah daerah,
akuntabilitas keuangan Pemerintah Kota Banda
maupun kualitas laporan keuangan pemerintah
Aceh. Penerapan Sistem Pengendalian Intern
daerah. Penambahan objek penelitian juga
Pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas
dirasa perlu, tidak hanya dari satu wilayah
keuangan
Aceh.
SKPD saja, namun lebih luas baik jenis SKPD-
Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh
nya maupun wilayahnya sehingga jumlah
terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah
responden penelitian dapat lebih banyak dan
Kota Banda Aceh.
dapat dibandingkan antar daerah. Disarankan
Pemerintahan
Pemerintah
Kota
Banda
Saran yang dapat diberikan dari penelitian
juga untuk mempertimbangkan metode dalam
ini dapat disimpulkan dalam beberapa hal.
pengambilan data, yaitu tidak hanya dengan
Pertama,
menggunakan
berdasarkan
saran
praktis
kuesioner akan
tetapi juga
(operasional), bagi Pemerintah Kota Banda
menggunakan metode wawancara sehingga data
Aceh disarankan agar menyajikan dengan
yang diperoleh bisa lebih akurat.
lengkap laporan keuangan daerah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Kota Banda
Aceh
pengkajian
juga ulang
sebaiknya mengenai
Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah. Dalam hal aksesibilitas laporan keuangan, Pemerintah Kota Banda Aceh diharapkan untuk lebih mempertanggung
jawabkan
penyampaian
laporan keuangan pemerintah daerah sebagai informasi
penting yang
berhak
diperoleh
publik. Bagi SKPD terkait, diharapkan untuk terus menerapkan prinsip akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan maupun informasi kinerja SKPD lainnya. Kepada perangkat daerah lainnya, disarankan untuk melengkapi regulasi yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas publik. Kedua, saran akademis 79 -
DAFTAR KEPUSTAKAAN
melakukan
Volume 3, No. 4, November 2014
Adhi, Daniel Kartika danYohanes Suhardjo. 2013. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Jurnal STIE Semarang. Vol 5. No 3:93-111. Committee of Sponsoring of the Treadway Commission (COSO). 1992. Internal Control Integrated Framework. New York: AIGPA’s Publications Division. Henley, D. A, Likierman. J. Perrin, M. Svans, I. Lapsley, & J. Whiteoak. 1992. Public Sector Accounting and Financial Control Fourth Edition. London: Chapman & Hall. LAN, BPKP. 2000. Pengukuran kinerja instansi pemerintah, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Pemerintah (AKIP). Jakarta: Lembaga Administrasi Negara. Mardiasmo. 2006. Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintahan. Vol. 2, No. 1: 1–17. Mulyana, Budi. 2006. Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Akuntansi Pemerintahan Vol. 2 No. 1:1-13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan --------. 2011. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan --------. 2008. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Artikel Online. Diakses pada tanggal 25 Agustus 2014 melalui ejournal.unp.ac.id. Schiavo-Campo, S., dan D. Tomasi. 1999. Managing Government Expenditure. Asia Development Bank. Manila. Steccolini, Ileana. 2002. Local Government Annual Report: an Accountability Medium. EIASM Conference on Accounting and Auditing in Public Sector Reforms, Dublin. Stanbury, W.T. 2003. Accountability to Citizens in the Westminster Model of Government: More Myth Than Reality. Canada Fraser Institute Digital Publications. Shende, Suresh dan Tony Bennett. 2004. Concept Paper 2: Transparancy and Accountability in Public Financial Administration. UN DESA. http://www.unpan.org. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
--------. 2006. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah --------. 2006. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Rohman, Abdul. 2009. Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi dan Bisnis. Vol. 9, No. 1:21-32. Sande, Peggy. 2013. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Volume 3, No. 4, November 2014
- 78
