Jiwa Kepemimpinan dari yang Muda

APMCHUD ke-4 Amman - Yordania

11

DAK 2013 bidang Cipta Karya Hampir Rp 1,2 Triliun

23

Edisi 12/Tahun X/Desember 2012

Forum Pelanggan Atasi Masalah Pelanggan PDAM

29

kementerian pekerjaan umum

Karya Cipta Infrastruktur Permukiman

Menggali Potensi

Jiwa Kepemimpinan dari yang “Muda” Melalui Satgas Tanggap Darurat Bencana Direktorat Jenderal Cipta Karya

RESENSI • Konferensi Habitat II PLUS! lensa ck • Kegiatan Hari Bhakti Kementerian Pekerjaan Umum ke 67

• Ekspo PNPM PISEW 2012 (Pembangunan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah)

daftar isi

Edisi 124Tahun X4Desember 2012

Berita Utama Potensi 4 Menggali Jiwa Kepemimpinan dari

yang “Muda” Melalui Satgas Tanggap Darurat Bencana Direktorat Jenderal Cipta Karya

liputan khusus

4 18

ke-4 11 APMCHUD Amman - Yordania

Siapkan Generasi Muda Peduli Perkotaan

info baru Karya Menatap Pelaksanaan 15 Cipta SPAM 2013

18

PKPD-PU untuk Daerah Berprestasi

2013 bidang Cipta Karya 21 DAK Capai Rp 1,2 Triliun

15

KSK PISEW 2012: 23 Ekspo Kreatifitas Daerah

25

Kunci Sukses Pengembangan KSK

Dasawarsa UUBG 25 Satu Cipta Karya Berikan Penghargaan

Pamsimas 2012 27 Rakornas Perlu Dibentuk Asosiasi SPAM Perdesaan

23

Pelanggan 29 Forum Atasi Masalah Pelanggan PDAM

27 2

editorial Pelindung Pelindung Budi Yuwono P Budi Yuwono P Penanggung Jawab Penanggung Jawab Antonius Budiono Antonius Budiono Dewan Redaksi Dewan Redaksi Susmono, Danny Sutjiono, Dadan Krisnandar, Danny Sutjiono, M. Sjukrul M. Sjukrul Amin, Amwazi Idrus, Amin, Amwazi Idrus, Guratno Hartono, Guratno Hartono, Tamin MZ. Tamin MZ. Amin, Nugroho TriAmin, Utomo Nugroho Tri Utomo Pemimpin Redaksi Pemimpin Redaksi Sri Murni Edi K, Sudarwanto Dian Irawati, Sudarwanto Penyunting dan Penyelaras Naskah Penyunting dan Penyelaras Naskah T.M. Hasan, Bukhori T.M. Hasan, Bukhori Bagian Produksi BagianA.Produksi Erwin Setyadhi, Djoko Karsono, Erwin A. Setyadhi, Djoko Karsono, Diana Kusumastuti, Bernardi Heryawan, Diana Kusumastuti, Bernardi Heryawan, M. Sundoro, Chandra RP. Situmorang, M. Sundoro, Chandra RP. Situmorang, Fajar Santoso, Ilham Muhargiady, Dian Irawati, Fajar Santoso, IlhamSuryaningrum, Muhargiady, R. Julianto, Desrah, Wardhiana Bhima Dhananjaya, Djati Waluyo Widodo, Sri Murni Edi K, Desrah, Indah Raftiarty, Danang Pidekso Wardhiana Suryaningrum, R. Julianto, Bhima Dhananjaya, Waluyo Widodo, Bagian AdministrasiDjati & Distribusi Indah Raftiarty, Danang Pidekso Luargo, Joni Santoso, Nurfathiah Bagian Administrasi & Distribusi Kontributor Luargo, A. Joni Santoso,Hadi Nurfathiah Dwityo Soeranto, Sucahyono, Nieke Nindyaputri, R. Mulana MP. Sibuea, Kontributor Adjar Prajudi, Rina Farida, Didiet A. Akhdiat, Dwityo A. Soeranto, Hadi Sucahyono, RG. Eko Djuli S, Dedy Nieke Nindyaputri, R. Permadi, Mulana MP. Sibuea, Th Srimulyatini Respati, Joerni Makmoerniati, Adjar Prajudi, Rina Farida, Didiet A. Akhdiat, Syamsul Hadi, Hendarko Rudi S, Iwan Dharma S, RG. Eko Djuli S, Dedy Permadi, Th Srimulyatini Rina Agustin, Handy B. Legowo, Respati, Joerni Makmoerniati, Syamsul Hadi, Dodi Krispatmadi, Rudi A. Arifin, Hendarko Rudi S, Iwan Dharma S, Rina Agustin, Endang Setyaningrum, Alex A. Chalik, HandyMursito, B. Legowo, Dodi Krispatmadi, Djoko N. Sardjiono, Rudi A.M. Arifin, Endang Setyaningrum, Oloan Simatupang, Hilwan, Kun Hidayat S, Alex A. Sumantri, Chalik, Djoko Mursito, N. Sardjiono, Deddy Halasan Sitompul, Oloan M. Simatupang, Hilwan, Kun Hidayat S, Sitti Bellafolijani, M. Aulawi Dzin Nun, Deddy Sumantri, Halasan Sitompul, Ade Syaiful Rahman, Aryananda Sihombing, Sitti Bellafolijani, M. Anggraini, Aulawi Dzin Nun, Agus Achyar, Ratria Dian Suci Hastuti, Emah Sudjimah, Ade Syaiful Rahman, Aryananda Sihombing, Susi Simanjuntak, Didik S.Dian Fuadi, AgusMDS Achyar, Ratria Anggraini, Suci Hastuti, Kusumawardhani, Airyn Saputri, Emah Sudjimah, Susi MDS Simanjuntak, Budi Aswin G. Sukahar,Airyn Saputri, DidikPrastowo, S. Fuadi, Kusumawardhani, Wahyu K. Susanto, Putri Suri, Budi Prastowo, Aswin G.Intan Sukahar, Siti Aliyah Junaedi Putri Intan Suri, Wahyu K. Susanto, Siti Aliyah Junaedi Alamat Redaksi Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110 Alamat Redaksi Telp/Fax. 021-72796578 Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110 Email Telp/Fax. 021-72796578 [email protected] Email [email protected] website http://ciptakarya.pu.go.id twitter @ditjenck Cover : Dirjen Cipta Karya Kemen PU, Budi Yuwono dan Kepala Pusdikpassus, I Nyoman Cantiasa (Foto: Wicak.HP)

Jiwa Sapta Taruna di Dada Satgas Darurat Cipta Karya Setiap bencana memang tidak bisa diprediksikan kapan terjadi, skala besar kecilnya, jenisnya, maupun besar kecilnya imbas yang diderita masyarakat. Namun langkah antisipasi, kewaspadaan, dan kesiagaan tetap diperlukan mengingat beragamnya jenis bencana alam yang terjadi di Indonesia. Penyebabnya bisa oleh kondisi geografis Indonesia yang dikelilingi cincin api, buruknya kondisi bangunan dan lokasinya yang tak tepat, maupun karena kondisi infrastruktur dasar seperti saluran yang tersumbat dan menyebabkan banjir. Direktorat Jenderal Cipta Karya pernah dibuat gelisah dengan kenyataan penangangan tanggap darurat saat tsunami di Aceh dan Nias. Alih-alih secara cepat memberikan bantuan pertama untuk para korban, pemerintah sering kecolongan dengan tim relawan luar negeri yang datang lebih awal. Kejadian berulang saat gempa dahsyat melanda Padang - Sumatera Barat. Pengalaman tersebut menjadi tamparan keras, dan pada bencana selanjutnya kemampuan maksimal dikerahkan pemerintah, misalnya pada banjir bandang Wasior, tsunami Mentawai, dan erupsi Merapi. Direktorat Jenderal Cipta Karya (DJCK) Kementerian Pekerjaan Umum sudah lama berkiprah dalam tanggap darurat bencana alam. Bantuan untuk para korban dalam bentuk penyediaan air minum, sanitasi darurat, serta permukiman darurat. Logistik di tiga bidang tersebut cukup lengkap dimiliki DJCK, namun selain itu dituntut mobilisasi personil yang cakap mengoperasikan peralatan dan bahan. Kegelisahan seorang Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono yang sering melihat keterlambatan pemberian bantuan dalam tanggap darurat mendorongnya mencetuskan ide pembentukan Satuan Tugas Tanggap Darurat Bencana Alam yang dapat diandalkan, dengan bekal teknis, fisik maupun mental. Untuk mendapatkan personil yang terampil dan sigap dalam mengemban tugas mulia ini, maka DJCK bekerjasama dengan Pusat Pendidikan Kopassus (Pusdikpassus) memberikan pembekalan yang memadai melalui Pendidikan dan Pelatihan. Satgas menuai puji dan decak kagum usai defile yang dilakukan setelah upacara bendera dalam rangka Hari Bakti Pekerjaan Umum. Bahkan pada malam anugerah Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah bidang Pekerjaan Umum (PKPD-PU), Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto secara lisan mengapresiasi pembentukan Satgas Darurat bencana DJCK. “Saya tidak mewajibkan kepada semua satuan kerja administrasi pangkal (Satminkal) membentuk Satgas yang serupa, tapi terobosan yang dilakukan Ditjen Cipta Karya patut dipertimbangkan,” kata Menteri PU di hadapan seluruh pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan undangan yang hadir. Bagi warga Pekerjaan Umum, terobosan-terobosan yang penuh tantangan bukanlah hal yang aneh. Jiwa yang telah tertanam untuk bekerja keras, bergerak cepat dan bertindak tepat adalah semboyan yang benar-benar telah terpatri sebagai pewaris jiwa Sapta Taruna. (bcr) Selamat membaca dan berkarya!

Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email [email protected] atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id

Edisi 12 4Tahun X4Desember 2012

3

Foto : Buchori

berita utama

Menggali Potensi

Jiwa Kepemimpinan dari yang “Muda” Melalui Satgas Tanggap Darurat Bencana Direktorat Jenderal Cipta Karya Sudarwanto *)

Anggota Satgas Tanggap Darurat Bencana Ditjen Cipta Karya dalam defile usai upacara Hari Bhakti Pekerjaan Umum ke-67

Satuan Tugas yang diharapkan sebagai garda terdepan Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam setiap bencana. Mereka dididik dan dilatih bukan sebagai atau untuk menjadi militer, namun dengan pendidikan dan pelatihan di lingkungan militer menjadikan mereka memiliki disiplin yang tinggi, berani mengambil keputusan, memiliki keterampilan, jiwa pemberani dan selalu siap dalam membela negara, meskipun bukan dengan senjata.

berita utama

H

Foto : Wicak HP

ari Bakti Pekerjaan Umum yang diperingati setiap tanggal 3 Desember bukan penetapan yang hampa makna. Sedikit kilas balik, 67 tahun lalu putera-putera terbaik bangsa yang merupakan karyawan Departemen Pekerjaan Umum saat itu menggoreskan tinta emas karena mempertaruhkan nyawanya mempertahankan Gedung Sate dari tentara penjajah, 3 Desember 1945. Perjuangan para karyawan tersebut bukanlah dari personil militer atau yang memiliki dasar kemiliteran. Mereka hanya berbekal keberanian, jiwa kebangsaan, serta “cinta terhadap korsa”, telah ditunjukkan secara gagah berani melawan Tentara Penjajah yang bukan tandingannya. Mereka berjuang dengan hati tulus dan tanpa pamrih, meski jiwa dan raga yang harus dikorbankan. Pada peristiwa heroik itu, sebanyak tujuh karyawan gugur. Selanjutnya mereka dijuluki Sapta Taruna. Ulasan di atas mencerminkan betapa berharga dan terhormatnya ketulusan dan rasa mempertahankan kebesaran korsa yang tidak dapat diukur secara material. Pengorbanan mereka menjadi catatan tersediri, hingga Keluarga Besar Pekerjaan Umum sebagai penerusnya bukan hanya memperingati tanggal 3 Desember sebagai hari gugurnya Sapta Taruna tersebut. Keluarga besar Pekerjaan Umum, sampai kapanpun, setidaknya dapat mewarisi dan terus mengobarkan jiwa perjuangan dan pengorbanan secara tulus untuk kejayaan bangsa dengan mengesampingkan kepentingan pribadi.

Bencana dan Kegundahan Cipta Karya Letak geografis Indonesia, eksplorasi kekayaan alam yang berlebih, serta kondisi iklim global yang anomali, mendorong rentannya wilayah Indonesia untuk diterpa berbagai bencana. Masih hangat dalam ingatan kita, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir berbagai bentuk bencana menerpa berbagai wilayah Indonesia, dampak yang menimpa sebagian besar masyarakat pun beragam, dari mulai yang ringan, sedang, bahkan yang berat. Direktorat Jenderal Cipta Karya (DJCK) sebagai salah satu unit kerja Kementerian Pekerjaan Umum memiliki tugas dan fungsi yang melekat dengan dampak bencana. DJCK memberikan bantuan sarana dan infrastruktur. serta infrastruktur permukiman bagi masyarakat pengungsi korban bencana, antara lain penyediaan air minum, penyediaan tempat permukiman/hunian darurat, serta penyediaan/penyelenggaraan sanitasi darurat. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, telah diinisiasi oleh Pemerintah untuk lebih cepat dalam memberikan respon dan bantuan bagi para korban bencana secara cepat dan tepat di bawah koordinasi Lembaga yang bernama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), namun kenyataan memberikan catatan lain. Salah satu cerita konkrit pada saat terjadi Bencana Tsunami yang melanda sebagian Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan sebagian wilayah Provinsi Sumatera Utara (tahun 2004), Tim Pemberi Bantuan yang hadir lebih cepat adalah berasal dari pihak Luar Negeri. Demikian pula saat terjadi bencana gempa

Suasana latihan anggota Satgas di Pusdikpassus, Bandung.


5

Suasana latihan anggota Satgas di Pusdikpassus, Bandung.

Foto : Wicak HP

berita utama

wilayah Daerah Istimewa bumi dahsyat yang melanda Yogyakarta serta sebagian Padang-Sumatera Barat, Untuk memiliki personil yang berbekal wilayah Provinsi Jawa Tengah. kembali Tim Relawan luar Antisipasi di daerah maupun negeri mendarat lebih cepat. kemampuan tertentu memerlukan upaya di pusat mulai dipersiapkan Fakta tersebut tersendiri, dengan cara menggali ‘Potensi Jiwa langsung di bawah komando menggelitik seorang Budi seorang Direktur Jenderal. Yuwono yang pada saat itu Kepemimpinan Personil Muda” yang memiliki Bencana Erupsi Merapi sudah menjabat sebagai karakter dan talenta sebagai orang muda yang memang akhirnya benarDirektur Jenderal Cipta Karya. berani mengisi kepeloporan dan siap menerima benar terjadi. Kesiapan yang Mengapa hal ini terjadi di direncanakan, meskipun negara kita? Meski masih estafet kepemimpinan yang dapat dibanggakan. telah yang terjadi melebihi yang diselimuti rasa gundah untuk diperkirakan, menciptakan membenahi tata kerja Tim koordinasi yang lebih baik. Penanggulangan Darurat Apa hendak dikata? Bencana (secara internal Tuhan berkehendak lain untuk di bawah komandonya yaitu Direktorat Jenderal Cipta Karya), mulailah digagas untuk menguji umat-Nya, secara bersamaan terjadi bencana di daerah mewujudkan obsesinya dengan membentuk “Pasukan Kecil” Cipta lain yaitu Banjir Bandang di Wasior-Papua Barat, serta Tsunami Karya yang mempunyai kemampuan, keberanian, kepeloporan, yang melanda Kepulauan Mentawai di Sumatera Barat. Hampir ketulusan serta profesionalisme, yang siap setiap saat dapat 75% personil DJCK baik di Daerah maupun dari Pusat dikerahkan diterjunkan secara cepat pada daerah-daerah yang mengalami secara bergantian. bencana. Belum juga obsesi itu terwujud, di akhir 2009 diindikasikan Satgas Darurat Cipta Karya akan meletusnya Gunung Merapi, yang diprediksi akan melanda Memang semua telah berlalu dan teratasi sesuai kemampuan

6

berita utama secara maksimal, namun bukan berarti jauh ke depan peristiwa sejenis tidak akan terulang. Keniscayaan itu yang mendorong DJCK untuk merealisasikan obsesi yang pernah terlontar dalam membentuk Satuan Tugas. Untuk memiliki personil yang berbekal kemampuan tertentu memerlukan upaya tersendiri, dengan cara menggali ‘Potensi Jiwa Kepemimpinan Personil Muda” yang memiliki karakter dan talenta sebagai orang muda yang berani mengisi kepeloporan dan siap menerima estafet kepemimpinan yang dapat dibanggakan. Akhirnya, melalui Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 45/KPTS/DC/2011 tanggal 26 September 2011, tekad untuk membentuk “pasukan kecil” yang diimpikan mulai bergulir. Melalui keputusan tersebut di atas terbentuklah “Satuan Tugas Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana Direktorat Jenderal Cipta Karya”. Untuk melahirkan “si (tim) kecil” ini, Pimpinan Direktorat Jenderal Cipta Karya mencanangkan terobosan kebijakan yang pelaksanaannya secara tahun jamak. Pertama, dengan membangun Depo Logistik Regional, yang diawali di Medan (2012), Surabaya dan Makassar serta meningkatkan Depo Logistik yang telah ada di Bekasi. Ini bertujuan untuk penyimpanan Barang/Peralatan yang diperlukan pada saat terjadi bencana di daerah, sehingga mampu membantu pendistribusian bantuan secara lebih cepat.

Sedangkan terobosan kedua, memberikan pembekalan kemampuan dan peningkatan keterampilan Personil melalui Pendidikan dan Pelatihan. Pembekalan personil Satuan Tugas dengan muatan aspek teknis/substantif yang dirancang dengan pendekatan penularan pengalaman dan keterampilan melalui bimbingan dari para pendahulu secara internal, sedangkan untuk pembekalan kemampuan secara mental dan fisik agar setiap personil memiliki bekal keberanian, kepeloporan, kemampuan bertahan hidup serta keterampilan fisik yang memadai. Untuk tujuan itu, maka Direktorat Jenderal Cipta Karya menjalin kerjasama dengan Pusat Pendidikan Pasukan Khusus (PUSDIKPASSUS) Komando Pasukan Khusus (KOPASSUS) di Batujajar – Bandung. Mengutip apa yang pernah dilontarkan Richard Bach : “sooner or later those who win are those who think they can”, yang apabila diterjemahkan secara harfiah mengandung arti “cepat atau lambat siapa yang menang (berhasil) adalah mereka yang berfikir bahwa mereka (akan) mampu”. Secara singkat mengandung arti bahwa sepanjang kita memiliki keyakinan dan keteguhan hati pasti bisa berhasil. Penggalan kalimat di atas menambah motivasi mengapa perlu pembekalan personil Satuan Tugas melalui penggemblengan di PUSDIKPASSUS? Tiada lain harapannya adalah untuk membantu menggali keberanian, kepercayaan diri, serta jiwa pantang menyerah dari generasi muda, agar dengan keberanian dan

Foto : Buchori

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto didampingi Panitia Peringatan Harbak PU (Hediyanto Hussaini), Sekjen PU Agoes Widjanarko, dan Wamen PU Hermanto Dardak menerima seragam Satgas dari perwakilan anggota Satgas (Radit)


7

berita utama setelah mereka kembali dari Pendidikan dan Pelatihan di Bekasi dan Batujajar. Mereka menganggap bahwa Personil Satuan Tugas telah mengalami perubahan sikap, perilaku, serta kinerja yang lebih baik dibanding sebelum mereka menempuh Pendidikan dan Pelatihan. Peringatan Hari Bakti Pekerjaan Umum ke 67 (3 Desember 2012), adalah momentum yang tepat untuk menambahkan satu agenda “Gelar Keterampilan Dan Kesiapsiagaan Satuan Tugas Tanggap Darurat”. Di samping ujicoba kesiapsiagaan yang berbekal keterampilan tertentu, juga menunjukkan perubahan

Adakah manfaat penggemblengan di PUSDIKPASSUS? Rekruitmen personil Satuan Tugas yang dimulai dari beberapa Satuan Kerja Provinsi dengan kategori “provinsi rawan bencana” serta sebagian dari Unit Kerja Eselon II Pusat, secara membanggakan mendapat perhatian dari Para Kepala Satuan Kerja Daerah maupun Pimpinan Kementerian Pekerjaan Umum

Foto Atas : Penulis Foto Bawahi : Aksi para Satgas mengkonstruksi Hidran Umum (HU), tenda knockdown, dan WC darurat di hadapan Menteri PU dan para pejabat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.

Foto : Buchori

percaya diri mereka akan mampu mewujudkan yang dicitacitakan. Pembekalan awal personil Satuan Tugas telah dimulai tahun 2012, tepatnya tanggal 13 – 16 September 2012 diberikan pembekalan teknis/substansi di Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi Direktorat Jenderal Cipta Karya di Bekasi. Dilanjutkan dengan pembekalan Mental serta Fisik di PUSDIKPASSUS Batujajar pada tanggal 17 – 28 September 2012, bagi 58 personil dari 300 orang personil yang direncanakan hingga Tahun 2014. Mereka akan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, melalui Satuan KerjaSatuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya.

8

Foto : Buchori

berita utama

Foto : Istimewa

Foto Atas

positif atas disiplin, sikap, perilaku, dan jiwa kepeloporan mereka, termasuk untuk mengevaluasi terhadap layak tidaknya program pembekalan personil, dan dapatkah dilanjutkan hingga mencapai 300 orang atau malah lebih?. Memang disadari bahwa upaya ini harus dilakukan dengan kesungguhan dan berkesenimbungan. Seperti pernyataan Komandan PUSDIKPASSUS Kolonel (Inf ) I Nyoman Cantiasa, “Kalau kita bekerja dengan biasa-biasa, maka akan menghasilkan yang biasa-biasa saja, namun untuk menghasilkan yang luar biasa kita harus bekerja secara Radikal”. Terlepas bahwa pembekalan bagi personil tersebut yang

: Para Satgas mengkonstruksi Hidran Umum (HU), tenda knockdown, dan WC darurat di hadapan Menteri PU dan para pejabat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Foto Bawah : Ketua Satgas Tanggap Darurat Bencana, Sudarwanto (kiri), saat memberikan bantuan untuk korban bencana Situ Gintung, Ciputat.

mungkin saja dapat menimbulkan pro dan kontra, namun penggemblengan melalui PUSDIKPASSUS harus diakui menunjukkan nilai tambah, baik secara individu maupun sebagai Tim Satuan Tugas. Mereka dididik dan dilatih bukan sebagai atau untuk menjadi militer, namun dengan pendidikan dan pelatihan di lingkungan militer menjadikan mereka memiliki disiplin yang tinggi, berani mengambil keputusan, memiliki keterampilan, jiwa pemberani dan selalu siap dalam membela negara, meskipun bukan dengan senjata. Jauh lebih penting dari semua itu, bahwa budaya dalam lingkungan militer, yaitu disiplin, satu komando, loyalitas, serta


9

berita utama hormat terhadap senior dan sejawat menjadi keseharian yang melekat baik di lingkungan kerja maupun dalam kehidupan di masyarakat. Dengan memberikan pembekalan kepada Personil Satuan Tugas di dalam suasana lingkungan militer, berarti penyemaian karakter kepada yang muda telah dimulai. Pemeliharaan dan menjaga kesinambungan pembekalan perlu diteruskan, karena tak dapat diremehkan bahwa mereka adalah individu dan Satuan Tugas yang diharapkan sebagai garda terdepan Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam setiap bencana. Mereka akan langsung terpanggil jiwanya apabila terjadi pada lingkup provinsi di wilayah tugasnya (bencana lokal). Mereka juga siap dikerahkan untuk membantu provinsi lain di sekitarnya (regional) yang mengalami bencana. Bahkan mereka juga akan dimobilisasi secara lintas provinsi (seluruh wilayah Indonesia) dengan satu komando, apabila terjadi bencana dimanapun yang bersifat nasional. Generasi muda yang dipersiapkan dalam Satuan Tugas memang masih memiliki pengalaman yang terbatas, namun dedikasi dan loyalitasnya mulai dipupuk, karena merupakan asset sekaligus sebagai penerus pendahulu-pendahulunya. Bahkan tidak dapat dipungkiri, bisa saja di antara mereka adalah para penerus pemimpin-pemimpin Kementerian PU yang kita cintai ini. Kemampuan dan pengalaman mereka harus terus dipupuk, nyali mereka harus terus diasah, agar kelak membuahkan individuindividu Satuan Tugas yang dapat dibanggakan baik untuk lingkup terbatas maupun kepentingan yang lebih luas. Mereka tidak terhenti mendapatkan pembekalan selama lebih kurang 3 (tiga) minggu saja, namun mereka akan terus dilatih dan dibimbing dalam bentuk latihan bersama (latihan simulasi tanggap darurat bencana di daerah-daerah tertentu yang rawan bencana) dengan

tetap mendapat bimbingan yang melibatkan pelatih-pelatih profesional dari KOPASSUS. Bagi warga Pekerjaan Umum, terobosan-terobosan yang penuh tantangan bukanlah hal yang aneh. Jiwa yang telah tertanam untuk bekerja keras, bergerak cepat dan bertindak tepat adalah semboyan yang benar-benar telah terpatri sebagai pewaris jiwa “SAPTA TARUNA”. Masih perlu waktu panjang untuk menjadikan mereka sebagai warga muda Pekerjaan Umum yang kelak dapat dibanggakan. Mereka dapat tumbuh sendiri menghadapi jamannya, namun warisan pengalaman, pengetahuan dan keterampilan yang menjadikan mereka sebagai “Warga Pekerjaan Umum Sejati” masih harus dialirkan ke dalam hati sanubari mereka agar mereka mempunyai jiwa kepemimpinan yang tangguh dan tetap dapat mempertahankan “kebesaran korsa” Pekerjaan Umum. Apabila kita berpikir bahwa mereka bisa (mampu), maka mereka pasti berhasil. Untuk itu perlu diberikan kesempatan membuktikan kemampuannya. Apabila kita ingin menjadikan mereka sebagai hasil pembentukan yang luar biasa, maka bentuklah mereka secara radikal, bukan asal-asalan atau biasabiasa saja. Keberhasilan yang dilandasi kemampuan, dan hasil yang luar biasa karena penanganan yang radikal, tidak tertutup kemungkinan akan melahirkan “Sapta Taruna-Sapta Taruna” baru yang tangguh dan memiliki jiwa kepeloporan (leadership) yang dapat dibanggakan untuk berbagai bidang, tidak hanya terbatas untuk Tanggap Darurat Bencana. *) Ketua Satuan Tugas Tanggap Darurat Bencana Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Foto : Wicak HP

Pelatih memberikan arahan kepada anggota Satgas sebelum sesi survival

10

Foto : Airyn Saputri H

liputan khusus

APMCHUD ke-4 Amman - Yordania

Siapkan Generasi Muda Peduli Perkotaan

Airyn Saputri Harahap *)

Peran aktif generasi muda sedang dinantikan untuk membentuk masa depan tempat tinggal kita, perumahan dan perkotaan. Peran itu akan diwujudkan dalam aksi nyata di komunitas kita, dan pada akhirnya memenuhi kebutuhan dari lingkungan kita. Mereka juga yang pada akhirnya akan memperjuangkan itu semua dalam kebijakan dan rencana pembangunan demi mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa. Acara pembukaan APMCHUD ke 4 (kanan-kiri : Sunu M. Soemarno Duta Besar / Wakil Tetap Republik Indonesia untuk UN-Habitat, oleh Joan Closs, Direktur Eksekutif UN-Habitat, Perdana Menteri Yordania, Dr. Abdullah Ensour, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan, Yordania, Yahya Kisbi dan Ketua Koordinator APMCHUDSusheel Kumar

I

tu adalah alasan Raja Abdullah II, Raja Yordania melalui pidato pembukaan Asia Pacific Ministerial Conference on Housing and Urban Development (APMCHUD) yang dibacakan oleh Perdana Menteri Yordania, Dr. Abdullah Ensour. Pesan itu juga menjadi dasar tema pertemuan dua tahunan, APMCHUD ke 4, yaitu “Youth and IT in Sustainable Urban Development”. APMCHUD adalah forum komunikasi 69 negara di kawasan Asia Pasifik yang didukung oleh UN- Habitat. APMCHUD sebagai bentuk usaha bersama dari negara Asia Pasific dan ajang bertukar pikiran dalam menghadapi dan mencari solusi permasalahan perumahan dan perkotaan. Pertemuan yang diselenggarakan selama tiga hari, 10-12 Desember 2012, menghasilkan “Deklarasi Amman dan Rencana Tindak Amman”. Pertemuan ini dibuka secara resmi oleh Perdana Menteri Yordania, Dr. Abdullah Ensour dengan didampingi oleh Eksekutif Direktur UN-Habitat, Dr. Joan Clos; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan, Yordania, Yahya Kisbi serta Ketua Biro 3 APMCHUD, Menteri Pekerjaan Umum, Republik Indonesia yang diwakili oleh Duta Besar/Wakil Tetap Republic Indonesia untuk UN-Habitat, Sunu M. Soemarno, dan Ketua Koordinator APMCHUD, Susheel Kumar.


11


liputan khusus

Suasana kelompok kerja (Working Group) dalam rangkaian konferensi APMCHUD ke-4 di Amman yang membahas kekumuhan.

pemuda dalam pengembangan Abdullah Mansour perkotaan. menyampaikan, generasi Konferensi yang dihadiri muda sudah seharusnya APMCHUD adalah forum komunikasi 69 negara enam Menteri yang membida dilibatkan secara aktif dalam ngi Perumahan Permukiman program dan kegiatan yang di kawasan Asia Pasifik yang didukung oleh dan delegasi dari 16 negara membentuk masa depan UN- Habitat. APMCHUD sebagai bentuk usaha Asia Pasific ini membahas mereka dan keterlibatan sejumlah isu. Diantaranya ini diharapkan dapat bersama dari negara Asia Pasific dan ajang Youth and IT in Urban Planning membentuk kepedulian bertukar pikiran dalam menghadapi dan mencari and Management, Livelihood yang akhirnya membawa solusi permasalahan perumahan dan perkotaan. Opportunities for Youth, perubahan ke arah yang lebih Youth and MDGs for Water baik, sedangkan teknologi and Sanitation, Opportunities informasi adalah bagian for Financing Youth-led yang tidak dapat terpisahkan (Sustainable) Development, dalam kehidupan kita sekarang, sehingga sudah selayaknya dua aspek ini memiliki peran Youth as City Changers for Prosperous Cities. Selain itu dilakukan aktif dalam menciptakan sektor perumahan dan pembangunan pula evaluasi kegiatan organisasi dalam periode ini dan juga dibahas tentang rencana masa depan organisasi. perkotaan yang berkelanjutan di masa mendatang. Pandangan Perdana Menteri tersebut didukung oleh Joan Ini adalah pertemuan keempat setelah pertemuan pertama Closs, Direktur Eksekutif UN-Habitat yang mengatakan bahwa yang diselenggarakan di New Delhi - India tahun 2006, Teheran pemuda dengan keahlian dan pengetahuan dalam informasi Iran pada tahun 2008, dan di Solo - Indonesia pada tahun 2010. teknologi merupakan aset potensial bagi bangsa dan negara. Dipimpin oleh Duta Besar / Wakil Tetap Republik Indonesia Terlebih lagi pada saat ini jumlah generasi muda (12-24 tahun) untuk UN-Habitat : Sunu M. Soemarno, Indonesia turut menempati proporsi terbesar dari jumlah penduduk seluruh berpartisipsi dalam acara ini dengan mengirimkan delegasinya. dunia (1,2 milyar penduduk). Karena itu negara-negara anggota Wakil-wakil Indonesia terdiri dari perwakilan Kementerian APMCHUD harus menciptakan program-program yang melibatkan Pekerjaan Umum, yaitu Ismanto (Staf Ahli Menteri PU), Danang

12

liputan khusus Parikesit (Staf Khusus Menteri PU), Dadan Krisnandar (Sekretaris Ditjen Cipta Karya), Amwazi Idrus (Direktur Pengembangan Permukiman), Anita Firmanti (Kepala Puskim/Direktur RCCEHUD), Hadi Sucahyono (DJCK), Joerni Makmoerniati (DJCK), Sitti Bellafolijani A. (DJCK), Sri Murni Edi K. (DJCK), Mieke Kencanawulan (DJCK), Airyn Saputri H. (DJCK), Firman Mulia Hutapea (DJPR), Arvi Argyantoro (Puskim), Raden Johny Fajar SS (Puskim). Anggota lain yaitu Sri Hartoyo (Deputi Bidang Pembiayaan Kemenpera), Deddy Koespramomoedyo (Bappenas), Zainal Nampira (Kemenkes), Nyoman Shuida (Kemenkokesra), Alfredo (Kemenkokesra), dan Devi Purwanti (Kemenlu), Riando Sembiring (Kedubes RI untuk Kenya) turut serta dalam delegasi adalah Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) KBRI Jordania, Arief Hidayat. Serah Terima Ketua Biro APMCHUD Dalam pembukaan, Indonesia sebagai Ketua Biro ke-3 APMCHUD yang diwakili oleh Duta Besar Indonesia untuk Nairobi Sunu M. Soemarno (mewakili Menteri Pekerjaan Umum-red) menyerahkan kepemimpinan Biro APMCHUD selanjutnya kepada Yordania. Dalam pidatonya beliau menyampaikan bahwa perlu komitmen kuat untuk mengatasi isu perumahan dan pembangunan perkotaan di Asia Pasifik, dan diperlukan usaha kita bersama untuk : Delegasi Indonesia dalam Ministerial Meeting (ka-ki : Ir Ismanto (Staf Ahli Menteri PU), Prof. Danang Parikesit (Staf Khusus Menteri PU), Sunu M. Soemarno Duta Besar / Wakil Tetap Republik Indonesia untuk UN-Habitat,) Foto Bawah : Seorang pengunjung stand pameran yang ditampilkan delegasi Indonesia, salah satunya ditampilkan Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum.

Foto : Sri Murni EK

Foto Atas

menyelesaikannya. Disampaikan juga hal-hal yang telah dilakukan oleh Indonesia selama menjabat sebagai Ketua Biro dan dalam mengimplementasikan hasil Konferensi APMCHUD Solo tahun 2010 yang bertema “Empowering Communities for Sustainable Urbanization”. Salah satunya adalah dengan pendirian “Regional Center for Community Empowerment on Housing and Urban Development (RC-CEHUD)” yang berada di PuslitbangkimBalitbang. RC-CHUD merupakan pusat pemberdayaan masyarakat yang diharapkan menjadi pusat pembelajaran. RC-CHUD telah melaksanakan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan berbagai pemerintah daerah dan lembaga internasional. Dalam pidatonya, Sunu juga menyampaikan berbagai best practices yang dilaksanakan Indonesia, seperti Rekompak, Pamsimas, Sanimas, PPIP dan P2KP. Indonesia juga sangat mendukung tema konferensi APMCHUD tahun ini dan Indonesia telah memulai melaksanakan melalui program-program yang melibatkan aktif generasi muda dan wanita, seperti halnya pemilihan Duta Sanitasi yang diselenggarakan oleh Ditjen Cipta Karya setiap tahunnya. Beri Kontribusi Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antar pemerintah, pertukaran informasi serta berbagi pengalaman terkait penanganan permasalahan perumahan dan pembangunan perkotaan. Diharapkan, ini tidak hanya menghasilkan deklarasi bersama, namun harus ada komitmen dan bukti dari masingmasing negara untuk terus memperjuangkan keberlanjutan pembangunan. Hal ini sangat penting mengingat populasi penduduk Asia Pasific adalah terbesar di dunia, sehingga peran Asia Pasific sangat besar dalam mewujudkan keberlanjutan perumahan dan pembangunan perkotaan. Berdasarkan laporan UNDP (Juli 2012), 50% dari 20 kota besar duni berada di Asia, dengan jumlah penduduk lebih dari 10 juta. Karena itu, kita harus berkontribusi aktif dalam menghadapi tantangan ini dan memecahkan masalah agar dapat membawa pertumbuhan yang seimbang di kawasan ini. Termotivasi atas dasar kesamaan kepentingan dan komitmen untuk menghadapi tantangan perkotaan yang berkelanjutan ini, maka fokus pembahasan pencarian solusi dibagi menjadi lima hal utama (yang kemudian diwujudkan dalam pembentukan kelompok kerja). Pokja 1 membahas Perencanaan dan Manajemen Perkotaan dan Perdesaan, Pokja 2; Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dan Informal, Pokja 3; Pencapaian MDG dalam Bidang Air Bersih dan Sanitasi, Pokja 4; menangani Pembiayaan Perumahan yang Berkelanjutan, dan Pokja 5 berurusan dengan Pembangunan Perkotaan dengan Fokus Bencana Alam. Dalam diskusi pada tiap pokja-pokja tersebut, delegasi Indonesia membawakan berbagai contoh “best practice” dalam mengembangkan perumahan dan perkotaan. Pada Pokja 1 diketengahkan keberhasilan penanganan pedagang kaki lima di Kota Solo, program “Clean and Green” Kota Surabaya dan manajemen persampahan dengan pemberdayaan masyarakat di Kota Denpasar. Dalam Pokja 2 dipaparkan tentang keberhasilan penanganan permukiman kumuh di Boezem Morokrembangan Kota Surabaya dan Tamansari Kota Bandung. Sedangkan di Pokja 3 dibawakan tentang Pamsimas dan Sanimas. Dua pokja lainnya, yaitu Pokja 4 memaparkan tentang pembiayaan sektor informal


13


liputan khusus

Kota Baru Raja Abdullah Bin Abdul Aziz di Kota Zarqa

Kota Palembang dan mekanisme jaminan perumahan, serta Pokja 5 memaparkan tentang Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) dan Rekompak. Hasil-hasil best practice tersebut juga ikut dipamerkan dalam APMCHUD ke-4 ini. Berbagai bentuk kerjasama juga terjalin dari pertemuan ini. Salah satunya adalah diperolehnya hasil kesepakatan dalam bidang peningkatan kualitas permukiman kumuh, yaitu dengan diadakannya joint survey dan pembuatan database indikator permukiman kumuh yang hingga kini masih menjadi masalah bersama di beberapa negara. Indonesia, Iran dan Jordania bersepakat untuk melaksanakan kegiatan bersama ini. Kunjungan lapangan Para peserta APMCHUD ke-4 berkesempatan mengunjungi Kota Baru Raja Abdullah bin Abdul Aziz di Kota Zarqa, kota ini adalah salah satu ‘Inisiatif Kerajaan Yordania’ di bidang perumahan dan permukiman. Inisiatif ini muncul didasarkan atas rencana pembangunan kota, yang memperkirakan akan terjadi peningkatan permintaan perumahan yang tinggi di Yordania. Diperkirakan, di Amman sebanyak 1,3 juta unit rumah baru akan dibutuhkan pada tahun 2025. Raja Abdullah II meluncurkan program ini pada 26 Februari 2008, dengan nama “Perumahan yang Layak untuk Kehidupan yang Layak (Decent Housing for Decent Living)”. Program ini sebagai usaha mulia dan bertujuan memperkuat keamanan sosial dan

14

ekonomi dengan menyediakan berbagai perumahan yang tepat untuk warga negara di seluruh wilayah administratif kerajaan. Pembangunan apartemen sejumlah 100.000, yang memiliki ukuran bervariasi antara 80-140 m2 ini dimulai pada 2008 dengan pembangunan 20.500 apartemen. Apartemen ditujukan bagi ribuan warga dari kelompok berpendapatan rendah-menengah, masyarakat-sektor karyawan, angkatan bersenjata dan pensiunan personil militer dan warga sipil dengan penghasilan antara US $ 450 dan US $ 1.400 (Dh1, 600 sampai DH5, 100) per bulan. Mereka yang memenuhi syarat untuk membeli apartemen bersubsidi ini dapat membeli unit yang bila dipasaran seharga $ 50.000 dengan hanya $ 33.000, dengan tingkat bunga rendah dan tanpa diperlukan deposit. Pemerintah juga akan menanggung lima persen dari tingkat bunga. Hal ini sangat membantu masyarakat Yordania, di mana 14,7 persen hidup di bawah garis kemiskinan dengan pendapatan kurang dari $ 800 per tahun. Walaupun berbagai kemudahan sudah ditawarkan, namun layaknya masyarakat dengan perspektif budaya Asia masih banyak orang miskin yang tinggal di luar Amman yang masih konservatif dan lebih memilih untuk memiliki rumah sendiri karena berbagai alasan, mulai dari alasan ukuran apartemen yang dianggap terlalu kecil hingga perasaan yang tidak merasa nyaman tinggal di sebuah bangunan dengan tetangga begitu dekat. *) Kasi Wilayah II B, Direktorat Pengembangan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum

info baru

Cipta Karya Menatap Pelaksanaan

SPAM 2013 Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum tidak bosan mendorong Pemerintah Daerah agar menindaklanjuti setiap perannya dalam Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

R

umusnya, Ditjen Cipta Karya membangun infrastruktur hulu, seperti air baku, instalasi pengolahan air (IPA), jaringan distribusi utama, dan lainnya. Sedangkan Pemda diminta memanfaatkan air yang diolah tersebut dengan menyambungnya ke area pelayanan (Sambungan Rumah). Harapan tersebut tidak berlebihan mengingat pemerintah dengan APBN yang terbatas tidak sanggup menjangkau pelayanan hingga hilir. Ditjen Cipta Karya lebih mengutamakan penyediaan

Foto-foto : Buchori

IPA SPAM IKK Takalar


15

info baru air minum untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di perkotaan dan perdesaan, masyarakat yang bertempat tinggal di daerah rawan air, pulau terluar, dan kawasan pesisir, serta kawasan khusus. Tidak mau mengulang yang sebelumnya, Ditjen Cipta Karya melakukan pemantapan pelaksanaan SPAM untuk tahun 2013. Dana yang cukup besar harus diemban untuk bidang air minum pada tahun itu sebesar Rp 5,5 triliun. Tahun depan memang bidang air minum mendapatkan perhatian serius Presiden SBY. Hal ini ditandai dengan penambahan pagu direktif presiden bidang air minum sebesar Rp 1,7 triliun. Pagu tersebut untuk optimalisasi SPAM MBR di perkotaan, SPAM Perdesaan, dan SPAM Kawasan Khusus. Arahan direktif Presiden untuk mempercepat pelaksanaan prioritas pembangunan nasional, termasuk pencapaian target Millennium Development Goals (MDGs) dimana sektor air minum dan sanitasi masih dianggap tertinggal dibanding target MDGs lainnya. Adanya penambahan dana ini harus disikapi dengan sebuah perencanaan dan pemrograman yang baik. “Untuk menghadapi 2013, tak bosan-bosannya kami mengingatkan kepada Pemda yang belum menyusun Rencana Induk SPAM (RISPAM), bagi yang sudah ada harus ditingkatkan kualitasnya agar menjadi acuan dalam Rencana Program dan Investasi Jangka Menengah (RPIJM),”

kata Dirjen Cipta Karya, Budi Yuwono, saat membuka Rapat Pemantapan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan SPAM TA 2013 wilayah timur di Manado (9/12). Komponen pembiayaan utama dalam pembangunan SPAM mengacu pada UU 32/2004 dan UU 33/2004 berupa Dana Daerah untuk Urusan Bersama (DDUB). Pemeritah daerah yang mendapatkan kucuran APBN bidang air minum, pada tahun yang sama juga harus mengalokasikan APBDnya. Dengan penambahan pagu tersebut, Ditjen Cipta Karya memantapkan program-program air minum antara lain; pertama untuk SPAM Kawasan Khusus di perbatasan dan dukungan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kedua, SPAM Perdesaan yang menyasar masyarakat yang bertempat tinggal di daerah rawan air, pulau terluar, dan kawasan pesisir. Ketiga, optimalisasi SPAM untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kawasan perkotaan. Direktur Bina Program Antonius Budiono menambahkan, arahan direktif presiden untuk bidang air minum mentargetkan proporsi penduduk terhadap sumber air minum terlindungi pada 2025 secara nasional sebesar 100%. Sedangkan pada 2015, pemerintah harus mengejar target MDGs untuk air minum sebesar 68,87% dengan target Sambungan Rumah sebanya 8,8 juta unit. “Untuk menambahkan 1% pencapaian bidang air minum dibutuhkan dana sekitar Rp 3,5 Triliun,” jelas Antonius.

IPA SPAM IKK Takalar

16

info baru

: Dirjen Cipta Karya (tengah) Budi Yuwono didampingi Direktur Pengembangan Air Minum Danny Sutjiono (kiri) dan Direktur Bina Program Antonius Budiono (kanan) saat memberikan arahan kepada peserta sosialisasi pemantapan SPAM 2013 di Medan Foto Bawah : Pipa transmisi SPAM Pemalang, Jawa Tengah

Foto: Dok. Dit. PAM

Foto Atas

Pemerintah melalui APBN 2010-2015 hanya mampu mendanai Rp 28,3 Triliun, sisanya diharapkan berasal dari APBD, water hibah, dan CSR sebesar Rp 9,6 Triliun, perbankan dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebesar Rp 8,3 Triliun, dan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) sebesar Rp 6 Triliun. Siap Mengawal Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum

bertekad mengawal anggaran direktif presiden untuk air minum di tahun 2013 sebesar Rp 1,7 triliun. Mengingat tahun 2013 dianggap tahun politik, ia menghimbau jajarannya di daerah untuk mengawasi dengan ketat penyaluran pagu tersebut. “Anggaran direktif presiden langsung diserahkan ke Pemda tanpa intervensi DPR. Karena itu dikelola melalui kementerian teknis (PU, red) agar tidak dimainkan ke arah politis,” tegasnya. “Mari kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Minimal bisa memperpendek jarak dari capaian saat ini 55% terhadap target 68,87% di tahun 2015. Sekitar 13% lagi yang sama dengan melayani 8,8 juta sambungan rumah,” terang Budi. Budi mengakui, sasaran lokasi tersebut berpotensi terkendala dengan sumber air bakunya. Namun bukannya tidak bisa dicarikan jalan keluarnya. Hal ini disebutnya sebagai tantangan bagi Pemda. Kesiapan Pemda akan menentukan besaran alokasinya. “Pagu ini tetap kami anggap sebagai stimulan. Pemda harus mengusulkannya melalui RPIJM dan harus pula memiliki Rencana Induk SPAM agar ada kepastian air baku dan keberlanjutan programnya,” sambung Budi. Lebih lanjut dikatakan, setelah melalui empat sosialisasi yang berakhir di Balikpapan akhir desember ini, akan dilanjutkan dengan turunnya SKPA yang selanjutnya bisa diproses pelelangannya. (bcr)


17

info baru

PKPD-PU

Selasa malam di Gedung Serba Guna Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum terjadi peristiwa yang cukup menyita banyak perhatian. Saat itu berkumpul belasan kepala daerah, baik Gubernur maupun wakilnya, walikota dan bupati maupun wakilnya. Mungkin bagi warga Kementerian PU tidak terlalu mengagetkan karena menjadi pemandangan yang biasa di setiap tanggal 3 Desember, dimana menjadi ajang penyerahan penghargaan melalui ajang Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah (PKPD) bidang Pekerjaan Umum.

S

ebagai tuan rumah, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto malam itu tak kuasa menyembunyikan kebanggannya. Betapa tidak, malam PKPD-PU yang biasanya terlihat biasa-biasa saja karena yang hadir bisa ditebak merupakan langganan nominator tiap tahunnya. Namun kala itu, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi turut menyematkan penghargaan kepada para pemenang. Selain itu, mereka berdua turut memberikan arahan dan sambutan. Dalam arahannya, Agung Laksono mengingatkan Pemda untuk membangun gedung dengan benar, mengikuti kaidah teknis dan adminsitratif. “Hari ini adalah hari penyandang difabilitas. Saya berpesan agar tiap gedung dibangun dengan memfasilitasi para difabel,” katanya. Ia juga mengingatkan target Millennium Development Goals (MDGs) yang pencapaiannya masih terbelakang, yaitu pengurangan kematian ibu dan anak, penyediaan air minum, dan sanitasi. Target pertama menurutnya sangat terkait dengan penyediaan air bersih dan sanitasi. Pemberian penghargaan yang telah memasuki tahun ke-8 ini dibagi kedalam tiga bidang yakni bidang penataan ruang, bidang pekerjaan umum (sub bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya), bidang pembinaan jasa konstruksi serta penghargaan khusus.

18

Foto-foto : Buchori

untuk Daerah Berprestasi

Foto Atas

: Para Kepala Daerah penerima pengharagaan PKPD-PU 2012 berfoto bersama Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi Foto Bawah : Menteri Dalam negeri Gamawan Fauzi menyerahkan tropi PKPD-PU kepada salah satu Kepala Daerah (Walikota Pekalongan).

Menurut Menteri PU Djoko Kirmanto mengatakan, pemberian penghargaan PKPD-PU merupakan bagian dari pembinaan yang dilakukan Kementerian PU kepada pemerintah daerah. Penghargaan disamping sebagai bentuk apresiasi kepada pemda yang memiliki kinerja baik dalam pelayanan infrastruktur PU, juga bertujuan mendorong dan memotivasi pemda meningkatkan kualitas pelayanannya sekaligus mendapatkan gambaran mengenai kondisi pembangunan infrastruktur oleh pemda sehingga memudahkan Pemerintah melakukan koordinasi dan pembinaan. Pemenang penghargaan PKPD-PU Bidang penataan ruang di tingkat provinsi adalah Provinsi Jawa Barat (Terbaik I), Jawa Tengah (Terbaik II) dan Nusa Tenggara Barat (Terbaik III). Di tingkat Kabupaten, Kabupaten Sidoarjo (Terbaik I), Lampung Barat (Terbaik II), dan Sukoharjo (Terbaik III). Di Tingkat Kota, Kota Pekalongan (Terbaik I), Salatiga (Terbaik II), dan Bandung (Terbaik III).

info baru Pemenang penghargaan PKPD-PU Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air tingkat provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah (Terbaik I), Sulawesi Selatan (Terbaik II) dan D.I. Yogyakarta (Terbaik III). Di tingkat kabupaten, Kabupaten Banyumas (Terbaik I), Lombok Barat (Terbaik II) dan Malang (Terbaik III). Pemenang penghargaan PKPD-PU Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Bina Marga tingkat provinsi adalah Provinsi D.I. Yogyakarta (Terbaik I), Jawa Barat (Terbaik II) dan Sulawesi Selatan (Terbaik III). Di tingkat kabupaten, Kabupaten Sleman (Terbaik I), Bogor (Terbaik II) dan Gowa (Terbaik III). Di tingkat kota, Kota Yogyakarta (Terbaik I), Pekanbaru (Terbaik II) dan Padang (Terbaik III). Pemenang penghargaan PKPD-PU Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Cipta karya tingkat Kota Metropolitan adalah Kota

Malang (Terbaik I), Banjarmasin (Terbaik II) dan Balikpapan (Terbaik III). Di tingkat Kota Sedang/Kecil yakni Kota Probolinggo (Terbaik I), Payakumbuh (Terbaik II) dan Pekalongan (Terbaik III). Di tingkat Kabupaten, Kabupaten Karanganyar (Terbaik I), Tabanan (Terbaik II) dan Sukoharjo (Terbaik III). Pemenang penghargaan PKPD-PU Bidang Pembinaan Jasa Konstruksi di tingkat provinsi adalah Provinsi D.I. Yogyakarta (Terbaik I) dan Jawa Tengah (Terbaik II). Di tingkat Kabupaten/Kota, Kabupaten Ponorogo (Terbaik I), Kabupaten Kulon Progo (Terbaik II) dan Kabupaten Banjar (Terbaik III). Sementara itu pemenang Penghargaan Khusus PKPD-PU Bidang Bina Marga adalah Kabupaten Badung dan Penghargaan Khusus untuk Bidang Pembinaan Jasa Konstruksi adalah Kabupaten Gresik. (bcr/gt)

Menko Kesra Agung Laksono menyerahkan tropi PKPD-PU 2012.


19

info baru

Raker Cipta Karya:

Hampir Semua Target 2012 Tercapai Sebagian besar target pembangunan Ditjen Cipta karya tahun 2012 ini sesuai dengan yang diharapkan. Dari berbagai sektor di Cipta Karya, baik itu bidang air minum, penataan bangunan dan lingkungan, penyehatan lingkungan dan juga pengembangan permukiman semuanya hampir mencapai 100%. Hal tersebut terlihat dalam paparan Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono pada Rapat Kerja Evaluasi Akhir Tahun Ditjen Cipta Karya di Bogor, Jumat (21/12) Suasana Rapat Kerja Evaluasi Tahun 2012 dan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2013 Direktorat Jenderal Cipta Karya di Bogor.

B

eberapa hal yang telah mencapai target misalnya, bidang rusunawa dari target 48 TB, terealisasi 48 TB (100%). Bidang PPIP (PPIP + RIS PNPM), dari target 3.000 desa dapat tercapai 5.000 desa (166,67%), karena ada penambahan target capaian pada APBN-P. Bidang Sarana dan Prasarana Lingkungan, target 143 kawasan, tercapai 114 kawasan (79,72%). Untuk program P2KP/ PNPM, target 10.948 kelurahan, tercapai 10.930 kelurahan ( 99,83%) karena adanya penggabungan kelurahan, adanya kelurahan yang tidak terdata lagi pada sistem administrasi pemerintah daerah akibat bencana alam. Di bidang Infrastruktur Air Limbah, target 51 kab/kota, pencapaiannya terdiri dari infrastruktur air limbah skala komunal dan setempat sebanyak 94 kawasan dan infrastruktur air limbah skala kota sebanyak 8 kab/kota. Pembangunan Drainase Perkotaan, target 34 kab/kota, tercapai 45 kab/kota (132,35%). Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah, target 70 kab/kota tercapai 73 kab/kota (104,29%). Untuk sektor air minum, SPAM IKK target 124 IKK, tercapai 196 IKK (158,06%), karena penambahan lokasi untuk pencapaian MDG’s. SPAM Perdesaan target 894 desa, tercapai 2.314 desa (258,84%), terdiri dari SPAM Perdesaan Rawan Air/Terpencil,

20

Pamsimas, PDT dan ESDM, karena adanya kebijakan New Initiative (MP3EI) dan Pro Rakyat (PDT dan ESDM). Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono dalam arahannya mengatakan, meskipun telah mencapai target yang diinginkan, masih terdapat beberapa permasalahan selama tahun 2012. Diantaranya, menurunnya usulan RPIJM yang terakomodasi oleh APBN, kurang telitinya penyusunan DED dan adanya proses revisi DIPA yang mengakibatkan kegiatan menjadi terlambat. “Untuk itu perlu adanya review RPIJM secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh stakeholder untuk mengakomodasikan arahan pengembangan di setiap sektor,” kata Budi. Untuk tahun 2013, Budi mengingatkan, terdapat beberapa program atau sasaran output prioritas. Selain rencana kerja pemerintah yang telah ada, terdapat pemanfaatan cadangan infrastruktur sebesar Rp 750 milyar untuk program pemberdayaan, air minum dan permukiman. Selain itu, terdapat Program Direktif Presiden sebesar Rp 3 triliun untuk pulau terluar, perbatasan serta terpencil. “Untuk kesiapan pelaksanaan 2013, seluruh DIPA DJCK saat ini telah disetujui dan diterbikan oleh Kemenkeu. Selain itu, sebanyak 829 paket telah ditenderkan. Saya harap pelaksanaan tahun 2013 nanti lebih baik dari sekarang,” tambah Budi. Terkait penyerapan Ditjen Cipta Karya, sampai dengan 20 Desember, progress keuangan telah terserap 90,82 % dari total pagu DJCK saat ini sebesar Rp 13, 825 triliun. Untuk tahun 2013 nanti, anggaran Dirjen Cipta Karya mengalami kenaikan sebesar 25% menjadi Rp 17,219 triliun. (dvt)

info baru

DAK 2013 bidang Cipta Karya

Capai Rp 1,2 Triliun Dana Alokasi Khusus (DAK) infrastruktur sub bidang air minum dan sanitasi pada tahun 2013 mendapatkan tambahan alokasi untuk 183 kabupaten/kota tertinggal. Untuk daerah tertinggal ini, pemerintah pusat melalui APBN mengalokasikan masing-masing Rp 49 miliar untuk kedua sub bidang tersebut.

D

AK yang disebut dengan Affirmative Policy (DAK AP) ini menggunakan mekanisme pengalokasian dan penyediaan dana pendampingan yang sama dengan DAK reguler. Demikian paparan Direktur Bina Program Ditjen Cipta Karya, Antonius Budiono, saat membuka Pra Konsultasi Program Penggunaan DAK Sub Bidang Air Minum dan Sanitasi Tahun 2013 untuk wilayah tengah di Jakarta (21/11). Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Satker PKP Air Minum dan Satker PLP serta Satker/PPK Perencanaan dan Pengendalian di provinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta. Dengan demikian, jika digabung dengan DAK reguler bidang Cipta Karya, dana bantuan khusus APBN tahun 2013 sebanyak Rp 1,179 triliun. Pada sub bidang air minum Rp 609,9 miliar untuk 440 kabupaten/kota dan sanitasi Rp 569,4 miliar untuk 447 kabupaten/ kota. “Dalam RPJMN 2010-2014, ada kebijakan untuk meningkatkan secara bertahap pagu nasional DAK untuk meningkatkan efektivitasnya dalam mendukung pencapaian sasarana prioritas nasional. Namun ini harus disertai dengan penajaman


21

Foto : Teguh Budiono

info baru

Penyediaan Keran Umum untuk wilayah kering dan rawan air di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur.

Daerah tersebut memiliki akses perencanaan, koordinasi “Dalam RPJMN 2010-2014, ada kebijakan air minum layak di bawah ratapengelolaan, sinkronisasi, untuk meningkatkan secara bertahap pagu rata akses nasional (kurang dari dan pengawasannya,” tegas Antonius. nasional DAK untuk meningkatkan efektivitasnya 53%) dan tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional (12,5%). Dia menambahkan, dalam mendukung pencapaian sasarana “Tahun ini, melalui DAK kita dalam penyelenggaraan DAK mentargetkan penambahan sebelumnya didapati kendala prioritas nasional. Namun ini harus disertai unit Sambungan Rumah (SR) berupa antara lain masih dengan penajaman perencanaan, koordinasi sebanyak 128.690 unit, dan kurangnya integrasi DAK ke dalam siklus dan mekanisme pengelolaan, sinkronisasi, dan pengawasannya,” SR berbasis master meter 648 unit, serta pembangunan SPAM perencanaan pembangunan sederhana di 864 desa,” kata nasional dan daerah, Antonius Budiono Danny. rendahnya akurasi data teknis Sementara itu di sub untuk perencanaan, kecilnya bidang sanitasi, Direktur pagu versus kebutuhan nyata, Pengembangan PLP, Sjukrul dan pengawasan yang lemah. Pemda juga dianggap masih belum patuh dalam penyampaian Amin, menyampaikan sasaran kabupaten/kota yang sudah laporannya ke pusat, dan belum efektifinya koordinasi di semua menyusun Strategi Sanitasi Kota (SSK). Outputnya sebanyak 1.380 unit sarana sanitasi komunal atau Sanitasi Berbasis Masyarakat level. Pada kesempatan yang sama, Direktur Pengembangan (SANIMAS) dan 3R (reduce, reuse, dan recycle). Sedangkan jumlah Air Minum, Danny Sutjiono, menyampaikan kriteria eligibilitas jiwa yang terlayani dengan terbangunnya sarana tersebut kabupaten/kota yang layak menerima DAK sub bidang air minum. sebanyak 375 ribu jiwa. (bcr)

22

info baru

Ekspo KSK PISEW 2012:

Foto: Dok. PISEW

Kreatifitas Daerah Kunci Sukses Pengembangan KSK

Pelaksanaan PISEW di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.

Konsep program pemberdayaan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) adalah memberdayakan sumber daya lokal untuk memberikan nilai tambah pada masyarakat lokal yang dapat mendorong perekonomian lokal. Untuk lebih melipatgandakan perekonomian lokal tersebut, kreatifitas daerah merupakan kunci suksesnya.

D

emikian kesimpulan diskusi nasional tentang pengembangan Kasawasan Strategis Kabupaten (KSK) PNPM PISEW yang diselenggarakan Ditjen Cipta Karya di Jakarta pertengahan bulan ini. Berbagai memberikan bantuan sarana dan infrastruktur yang dibangun dalam program ini seperti, jalan usaha tani, drainase, jembatan, tempat penampungan hasil perkebunan maupun pertanian, sarana air minum dan sanitasi maupun sarana pendidikan maupun kesehatan, tidak akan berfungsi maksimal jika tidak ada kreatifitas dari pemerintah daerah. Kreatifitas daerah tersebut bisa berupa fasilitasi peningkatan kualitas produk, diversifikasi produk, bantuan permodalan dan pemasaran dari kabupaten maupun provinsi, chaneling dengan program-program lain, kemitraan dan tentunya komitmen dari pimpinan daerah setempat. Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Budi Yuwono mengatakan, program PISEW ini hanya pemicu untuk mengangkat momentum suatu daerah saja, selanjutnya adalah


23

Foto : Danang Pidekso

info baru

Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono mengunjungi salah satu booth pameran PISEW Ekspo di Pendopo Kementerian Pekerjaan Umum

konsistensi dari daerah tersebut untuk maju. “Kreatifitas daerah sangat dibutuhkan disini. Setelah infrastruktur terbangun, lanjut ke peningkatan produk, kualitas, jaringan pemasaran dan juga dengan kemitraan,” ujar Budi Yuwono. Beberapa komoditas seperti padi, sawit, karet, kopi, kubis, jeruk, kentang, lada, rumput laut maupun nilam merupakan beberapa produk unggulan program PISEW yang tersebar di seluruh Indonesia. Dodo Yuliman, fasilitator PISEW sekaligus pengusaha kopi menuturkan, masih banyak potensi untuk memaksimalkan komoditas yang dihasilkan. Kopi misalnya, kalau bisa mensortir biji kopi yang berukuran sama akan mendapat nilai lebih, dari yang biasanya harga Rp 60.000 per kg bisa menjadi Rp 300.000 per kg. Menurut Dodo, biji kopi dengan ukuran sejenis saat ini banyak dicari, hal ini dikarenakan keberadaan mesin pembuat kopi untuk rumahan hanya bisa dipakai dengan biji kopi yang disortir. Selain biji kopi sejenis, biji kopi masih bisa disortir untuk yang jenis jantan atau betina dimana nilai tambah menjadi lebih besar. “Ini lah beberapa peluang yang bisa dikembangkan. Biji kopi itu ada yang jenis jantan dan betina, untuk yang betina harganya bisa lebih mahal,” kata dodo. Selain itu, inovasi bisa juga dilakukan dengan membuka banyak kedai kopi dalam suatu kawasan. Sehingga petani kopi tidak hanya menjual dalam bentuk biji kopi saja tapi juga bisa membuat kedai-kedai kopi untuk lebih memaksimalkan potensi yang ada. Tidak hanya di hulu namun di hilir bisa juga ikut terlibat. Namun hal ini harus didukung komitmen dari pemerintah daerha setempat. Dari data yang ada, Indonesia baru bisa memanfaatkan sepertiga dari nilai tambah kopi. Hal ini karena budaya kopi kurang dikembangkan di Indonesia. Dimana, Indonesia hanya memasok biji kopi saja. “Saat ini dari total sekitar 90 miliar bisnis kopi di Indonesia, sebanyak 70 miliar masih menjadi keuntungan negara luar seperti Jepang, Amerika dan Eropa. Saya melihat potensi dari pengembangan kawasan ini cukup besar. Misalnya saja dengan wisata agro maupun kuliner,” kata Dodo.

24

Best Practice PISEW Kabupaten Belitung salah satu kabupaten yang berhasil mengaplikasikan program PISEW secara terintegrasi. Negeri Laskar Pelangi ini merupakan daerah yang potensial untuk pengembagan wisata bahari dan pantai. Pantai-pantai di wilayah ini dikenal berparonama indah dengan hamparan pasir putih dan berbagai formasi batuan beraneka ragam di sepanjang pesisir pantainya. Obyek wisata lain yang tidak kalah menariknya adalah gedung bersejarah, museum geologi, serta beragam atraksi seni dan budaya yang mencerminkan ciri khas daerah kabupaten Belitung. Oleh karena itu, Kabupaten Belitung memprioritaskan kawasannya menjadi kawasan pariwisata. Bupati Belitung Darmansyah Husein mengatakan, KSK di Kabupaten Belitung ini terdiri dari Kecamatan Mebalong, Sijuk dan Badau dengan komoditas unggulan rumput laut dan lada. Menurut Darmasnyah, semua tempat wisata telah memiliki akses jalan yang baik. Melalui program PISEW, masyarakat setempat juga berinovasi untuk mendukung sektor pariwisata melalui komoditas yang ada. “Seperti ikan teri, kita tidak hanya menjual teris asin saja tapi kita bikin teri crispy dengan berbagai varian rasa, seperti itulah,” kata Darmansyah. Ia juga mengklaim pemkab telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung kawasan tersebut. Diantaranya, pembuatan jalan-jalan yang mendukung tempat wisata, pemasaran produk hasil perkebunan, mengadakan pelatihan-pelatihan dan melengkapi sarana dan prasarana di tempat wisata untuk menarik wisatawan. “Program PISEW ini sangat membantu sekali dalam pengembangan kawasan. Konsep pemberdayaan yang ditawarkan membantu kita dalam membangun masyarakat,” kata Darmansyah. Kosep KSK PNPM-PISEW mengaplikasikan pengembangan kawasan yang dinilai mempunyai potensi dan prospek yang dapat membangkitkan dan atau meningkatkan akselerasi kegiatan ekonomi suatu kabupaten. Kawasan ini dalam program PNPM PISEW disebut Kawasan Strategis Kabupaten (KSK). Pengembangan KSK dimaksudkan sebagai pengejawantahan dari kebijakan-kebijakan dan strategi pemerintah daerah kabupaten, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten tersebut. Pengembangan KSK merupakan salah satu ujung tombak Kabupaten untuk mempercepat Pertumbuhan dan Pengembang an Ekonomi Lokal (PEL), melalui pendekatan kewilayahan yang berbasis pada Pengembangan Usaha Komoditas Unggulan di KSK. Untuk itu, KSK diarahkan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi lokal, berbasis komoditas yang menjadi mata pencaharian masyarakat. Untuk mengembangkan usaha komoditas unggulan KSK setidaknya ada lima aspek pengembangan yang terkait, yaitu pengembangan komoditas unggulannya, termasuk pemasarannya; aspek pemberdayaan pelaku usaha komoditas tersebut; aspek infrastruktur atau sarana dan prasarana; aspek permodalan serta; aspek penguatan kelembagaan di KSK. Penetapan dan delineasi KSK berbasis komoditas unggulan telah ditetapkannya Tim Pengelola KSK yang akan melaksanakan Pengembangan Usaha Komoditas Unggulan KSK (UKUK) perlu ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatannya terkait dengan pengembangan usaha/bisnis komoditas unggulan tersebut. (dvt)

info baru

Satu Dasawarsa UUBG

Cipta Karya Berikan Penghargaan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah atau pemda yang berhasil mengimplementasikan UndangUndang Bangunan Gedung No 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung menjadi Perda Bagunan Gedung. Penghargaan diberikan oleh Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono dalam Malam Penghargaan Implementasi UUBG di Jakarta awal Desember lalu.

U

ntuk kategori kota besar penghargaan diberikan kepada Kota Bogor, kategori kota sedang untuk Kota Probolinggo dan untuk kategori kabupaten diberikan kepada Kabupaten Sukoharjo. Selain itu penghargaan juga diberikan kepada Kota Surabaya yang dalam 10 tahun terakhir menunjukkan prestasi luar biasa di bidang penyelenggaraan BG dengan tiga kali berturut-turut mendapat penghargaan PKPD PU. Apresiasi juga diberikan kepada Gubernur DIY dimana seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut telah memiliki Peraturan Daerah Tentang Bangunan Gedung. Terkahir, 106 pemda yang telah mengimplementasikan UUBG juga mendapat penghargaan yang diwakili oleh Kota Semarang dan DIY. Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono secara singkat mengucapkan terima kasih kepada pemda yang telah mengimplementasikan UUBG. Menurut Budi, pemda menjadi garda terdepan dalam pembangunan Cipta Karya. Hal ini dikarenakan tugas-tugas keciptakaryaan sangat tergantung komitmen pemda, pusat

hanya berfungsi sebagai pengatur, pembinaan dan pengawasan. “Tidak ada kata lain untuk mengimplementasikan UUBG ini selain mempercepatnya. Pemerintah tidak akan lelah untuk terus mensosialisasikan dan melakukan fasilitasi,” kata Budi. Dalam kesempatan yang sama, Praktisi Arsitektur Gunawan Tjahjono mengatakan, keterlambatan implementasi UUBG ini dikarenakan masih lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah. Selain itu, kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan laut juga merupakan kendala implementasi ini. “Namun pemda tidak boleh menyerah dan terus komitmen untuk perda BG ini. Saya harap implementasi Perda BG di daerah dapat mengikuti nafas perkembangan zaman yang terus berubah dan mengadopsi kearifal lokal,” kata Gunawan. Dalam malam penghargaan UUBG diserahkan pula hadiah dan juga sertifikat untuk lomba karya tulis, lomba menggambar poster, lomba foto jurnalis dan rally foto. Acara tersebut dimeriahkan oleh penyanyi Frans Sisir, Terry, Citra, Saung Angklung Mang Udjo, Babenjo dan dipandu oleh presenter Nico Siahaan dan Sophia Novita. Baru 21% Pemda Sejak diundangkannya Bangunan Gedung 10 tahun lalu, baru 106 kabupaten/kota atau 21% pemda dari 498 kabupaten di Indonesia


25

info baru

yang menindaklanjutinya menjadi Peraturan Daerah (Perda). Hal tersebut sangat mengkhawatirkan, mengingat Perda tersebut penting fungsinya untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, efisien dan tertib penyelenggaraan. “Kalau ada bencana alam atau kerusakan baru kerasa,” kata Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Ditjen Cipta Karya Guratno Hartono. Guratno menambahkan, lambatnya penyusunan perda itu dikarenakan pemda masih menganggap hal tersebut belum menjadi prioritas. Padahal, saat ini Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Layak Fungsi (SLF) yang merupakan beberapa implementasi Perda BG semakin penting fungsinya. “IMB dan SLF saat ini menjadi syarat bagi perbankan untuk mendapatkan dana. Selain itu perusahaan asuaransi juga tidak mau menjamin apabila suatu bangunan belum ada SLF nya,” tambah Guratno. Untuk mempercepat tersusunnya Perda BG ini, Ditjen Cipta Karya jemput bola dengan melakukan pendampingan penyusunan kepada pemda. Pendampingan dilakukan dengan membuat model rancangan perda untuk kemudian dinilai kelayakannya kepada pemda setempat. Selain pendampingan, sosialisasi melalui seminar, kampanye dan juga pelatihan terus dilakukan Ditjen Cipta Karya untuk mempercepat terbitnya Perda

26

BG. “Dengan berbagai upaya percepatan tersebut, saya harapkan target 50% di tahun 2014 serta 100% pada tahun 2020 nanti bisa tercapai,” tambah Guratno. Dalam peringatan Satu Dasawarsa Implementasi Bangunan Gedung tersebut, Ditjen Cipta Karya mengadakan seminar nasional dengan mengangkat tema seputar Bangunan Gedung dengan mengundang narasumber dari kalangan praktisi dan akademisi. Beberapa narasumber yang diundang antara lain; Ridwan Kamil, Danang Priatmodjo, Drajat Hudayanto, Suprapto, Hari Nugraha Nurjaman, Jimmy Siswanto dan Oktosa Harahap dengan dipandu oleh presenter cantik Olga Lydia. Ketua panitia yang juga Kasudit Pengaturan dan Pembinaan Kelembagaan Dian Irawati mengatakan, topik yang diangkat pada seminar ini merupakan topik-topik pokok yang penting untuk diulas dan disampaikan seperti, Perencanaan Untuk Kota Berkelanjutan, Keandalan Bangunan Gedung dan Pemeliharaan Gedung Menuju Bangunan Gedung. “Keandalan bangunan gedung merupakan elemen pembentuk kota yang merupakan saksi sejarah perkembangan zaman. Melalui seminar ini semoga dapat dipetik manfaat, masukan dan rekomendasi untuk penataan bangunan di masa mendatang,” kata Dian Irawati. (dvt)

info baru

Rakornas Pamsimas 2012

Perlu Dibentuk Asosiasi SPAM Perdesaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Program Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) 2012 telah diselenggarakan awal Desember lalu.

Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono didampingi Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas Dedy Supriadi saat melihat stand Pameran Pamsimas usai membuka Rakornas Pamsimas 2012 di Ancol Jakarta.

S

elain keberlanjutan program tersebut sampai tahun 2016, ada hal menarik yang diwacanakan dalam rapat tersebut, yaitu terbentuknya asosiasi pengelola SPAM program PAMSIMAS. Dengan jumlah desa sasaran mencapai 10 ribu lebih, keberadaan asosiasi ini perlu segera diiwujudkan untuk memaksimalkan program PAMSIMAS. Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono mengatakan, saat ini sudah terdapat Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BPSPAMS) di setiap desa Pamsimas. Untuk kemudahan dalam pembinaan kepada BPSPAMS, ia berharap segera terbentuk asosiasi SPAMS perdesaan untuk terjadinya proses pembelajaran bagi sesama BPSPAMS. “Ide ini meniru Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi), dengan harapan Persatuan BPSPAMS yang dibentuk dapat mengelola aset desa paling berharga berupa Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi(SPAMS),” kata Budi Yuwono. Ia menambahkan, asosiasi SPAMS perdesaan perlu dibentuk pula ditingkat provinsi guna fasilitasi dukungan pembinaan oleh Pemerintah Provinsi. Pemerintah akan sangat mendukung keberadaan asosiasi ini dibentuk ditingkat nasional sehingga akan terdapat dua jalur pembinaan untuk pengembangan air minum, yaitu PERPAMSI sebagai organisasi PDAM se-Indonesia yang menangani air minum di perkotaan dan Asosiasi SPAMS Perdesaan yang akan menangani air minum di perdesaan. Hal senada juga dikemukakan oleh Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas Dedy Supriadi. Menurutnya, keberhasilan program PAMSIMAS ini perlu ditindaklanjuti dengan dibentuknya asosiasi pengelola SPAM desa PAMSIMAS. Asosiasi ini penting untuk mendorong seluruh desa di Indonesia dalam kegiatan ini. Asosiasi ini juga berfungsi sebagai wadah untuk saling tukar ilmu dan informasi terkait program yang dijalankan.

BPSPAMS

Jumlah desa Pamsimas yang telah berfungsi hingga saat ini adalah sebanyak 5.351 desa, tetapi terdapat 408 desa yang sarana air minumnya tidak dimanfaatkan sehubungan dengan kurangnya biaya operasional dan pemeliharaan dari penerimaan iuran air minum. Disini peran BPSPAM sangat dibutuhkan. BPSPAMS merupakan persyaratan dalam menjamin keberlanjutan prasarana dan sarana terbangun, oleh karena itu


27

info baru lebih lanjut prasarana dan sarana yang ada secara mandiri. Pengembangan dukungan keberlanjutan program untuk BPSPAMS juga perlu diarahkan dalam bentuk organisasinya sebagai salah satu badan usaha/bumdes/koperasi, sehingga dimungkinkan untuk mendapat akses perbankan selain juga perlu memanfaatkan peluang CSR dari perusahan-perusahaan di wilayahnya masing-masing. Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan dapat berperan aktif pembinaan kepada BPSPAMS melalui POKJA AMPL yang sekaligus dapat berperan sebagai Tim Pengarah bagi Asosiasi SPAMS Perdesaan. Dukungan regulasi terhadap penguatan kapasitas BPSPAMS ini sangat diperlukan. Oleh karena itu, diharapkan Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pemerintahan Masyarakat dan Desa dapat menyiapkan regulasi penguatan BPSPAMS ditingkat desa. Keberlanjutan program ini sudah tentu akan mendukung program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan capaian akses sanitasi yang layak dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Kelembagaan

Menara air minum hasi program PAMSIMAS di Desa Degayu Pekalongan Jawa Tengah. Keberhasilan BKM Amanah dalam keberlanjutan infrastruktur PAMSIMAS secara operasional dan kelembagaan patut dicontoh di desa sasaran lainnya.

maka Peranan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pemantauan dan pembinaan kinerja BPSPAMS menjadi sangat penting. Dari hasil pelaksanaan PAMSIMAS Tahap I, hingga saat ini sudah terbentuk 5.368 BPSPAMS yang tersebar di Sumater Barat (621), Riau (331), Sumatera Selatan (378), Banten (106), Jawa Barat (269), Jawa Tengah (1.582), Kalimantan Selatan (418). Sementara itu di Sulawesi Tengah (355), Sulawesi Selatan (339), Sulawesi Barat (125), NTT (538), Gorontalo (151), Maluku (52), Maluku Utara (71), dan Papua Barat (50). “Kinerja BPSPAMS yang baik tidak hanya mampu memelihara prasarana dan sarana yang ada, namun diharapkan mampu mengembangkan prasarana tersebut secara mandiri,” kata Budi Yuwono. Dukungan Pemerintah melalui program Hibah Insentif Desa (HID) dan Hibah Insentif Kabupaten (HIK) diharapkan mampu meningkatkan kapasitas BPSPAMS untuk mengembangkan

28

Dalam Rakornas 2012 tersebut juga disinggung masalah kelembagaan. Kelembagaan yang baik dalam Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) di setiap desa sasaran Pamsimas sangat penting. Kelembagaan yang baik akan menjadi tulang punggung keberlanjutan program tersebut. “Pembinaan pemerintah bisa masuk dan dilakukan jika kelembagaan juga bagus,” ujar Budi Yuwono. Budi melihat masih ada infrastruktur di berbagai desa hasil pembangunan Pamsimas yang tidak berlanjut. Hal ini dikarenakan kelembagaan setempat tidak bagus, sehingga pembiayaan dan iuran masyarakat sebagai keberlanjutan program tidak berjalan. “Kalau masyarakat sudah iuran tidak cukup harus ada subsidi. Pembinaan harus terus dilakukan dan hal ini merupakan tanggungjawab kabupaten atau kota setempat untuk membinanya,” kata Budi. Namun secara umum, Budi Yuwono mengapresiasi kinerja PAMSIMAS tahap I. Program ini berhasil menambah pelayanan akes air minum sebanyak 4,24 juta jiwa, dengan jumlah desa sasaran dari tahun 2008-2012 adalah sebanyak 6855 desa di 110 kab/kota pada 15 provinsi. Selain itu, hasil audit BPKP untuk pelaksanaan program ini juga cukup bagus. Temuan hasil audit BPKP untuk pelaksanaan Pamsimas tahun 2008, 2009, 2010 dan 2011 sebanyak 796 temuan, senilai Rp 11.939.624.620,- dan yang sudah ditindaklanjuti adalah sebanyak 554 temuan senilai Rp 10.951.586.379,-. Diharapkan sisa temuan sebanyak 242 dengan nilai Rp 988.038.241,- dapat diselesaikan pada tahun 2013. Nilai temuan itu sekitar 1 % dari total anggaran PAMSIMAS yang ada. “Untuk tahun 2013 nanti terdapat 5000 desa sasaran, jika peminatnya besar kita buka kran lagi untuk terus tambah,” kata Budi Yuwono. Secara umum, agenda Rakornas ini adalah untuk mengevaluasi kegiatan PAMSIMAS tahap I yang berakhir 2012 ini. PAMSIMAS tahap II akan dimulai 2013 nanti dengan konsep yang sedikit berbeda, dimana anggaran setiap desa tidak akan sama seperti sebelumnya tapi disesuaikan dengan kebutuhan masingmasing desa. Kabupaten/kota nantinya yang akan memetakan dan mengkoordinir kebutuhan yang telah ditargetkan oleh Pemerintah Pusat. (dvt)

info baru

Forum Pelanggan Atasi Masalah Pelanggan PDAM Anton, warga Kelurahan Cibadak Bogor mengeluh dengan kondisi air di rumahnya. Tatkala musim hujan, air yang biasanya jernih berubah menjadi keruh. Sebagai pelanggan setia PDAM, ia pun berinisiatif untuk melaporkan permasalahannya ke PDAM Kota Bogor. Seminggu setelah melapor, tidak ada respon maupun tindakan dari PDAM setempat.

A

nton tidak menyerah, ia pun mencoba mencari informasi untuk mengatasi permasalahan air di rumahnya. Kemudian, ia mendengar ada forum komunikasi pelanggan yang bisa memediasi permasalahan pelanggan kepada PDAM. Tak lama, ia pun langsung mendatangai tempat tersebut untuk menyampaiakan keluh kesahnya. Dalam waktu kurang dari seminggu, datang petugas PDAM yang menyambangi rumah Anton untuk memperbaiki saluran air di rumahnya. Pada hari itu juga, permasalahan air keruh di rumah Anton teratasi. Beruntung Kota Bogor memiliki Forum Pelanggan PDAM yang bisa memediasi permasalahan antara pelanggan dan PDAM. Asal tahu saja, tidak semua PDAM di seluruh Indonesia memiliki forum seperti ini. Fungsi forum pelanggan saat ini semakin strategi sebagai tempat untuk menampung aspirasi sekaligus menjembatani antara pelanggan dan PDAM sehingga permasalahan yang terjadi dapat terselesaikan dengan baik. Namun keberadaannya kurang diketahui oleh masyarakat luas dan tidak semua PDAM memilikinya. Untuk kembali menggairahkan keberadaan forum tersebut, akhir November lalu, Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) Kementerian Pekerjaan Umum mengadakan workshop untuk mendorong setiap PDAM di daerah untuk memfasilitasi pembentukan Forum Komunikasi Pelanggan. Workshop ini mengundang 29 PDAM dan 18 Forum Pelanggan dengan narasumber dari PERPAMSI, BPPSPAM, FORPAMNAS dan PDAM Surabaya. Sekretaris BPPSPAM Tamin M Zakaria Amien mengatakan, saat ini hak dan kewajiban pelanggan terkait pelayanan air minum kurang seimbang. Ketika pelanggan telat membayar iuran, mereka

wajib membayar denda administrasi. Namun, disisi lain, ketika air macet atau keruh mereka tidak bisa mendapatkan haknya. Permasalahan-permasalahan seperti itulah yang mendasari pembentukan forum komunikasi pelanggan ini disetiap daerah.


29

info baru “Dengan forum ini saya harap dapat menjembatani hak dan kewajiban baik pelanggan maupun PDAM,” kata Tamin. Pada tanggal 22 September 2011 lalu, BPPSPAM telah memfasilitasi terbentuknya Forum Komunikasi Pelanggan Air Minum Nasional (FORPAMNAS). Forum ini berfungsi sebagai wadah yang dapat membangun komunikasi timbal balik secara efektif antar forum pelanggan air minum daerah dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah terkait dengan pelayanan air minum. Selain itu, forum ini juga merupakan tempat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan SPAM yang dilaksanakan oleh PDAM sehingga dapat menjadi rekomendasi BPPSPAM kepada Pemerintah. Ketua FORPAMNAS Tun Tedja Irawadi mengatakan, saat ini pihaknya terus mensosialisasikan terbentuknya forum komunikasi pelanggan kepada seluruh PDAM. Rencananya, forum ini akan dibagi secara regional, yaitu wilayah Timur, Tengah dan Barat, diamana di setiap regional itu nantinya akan ada ketua koordinatornya. “Kami telah menyurati seluruh PDAM agar segera membentuk forum pelanggan. Kami juga meminta bantuan BPPSPAM dan juga PERPAMSI untuk membantu mensosialisasikannya,” kata Tun Tedja. Menurut Tun Tedja forum ini memang terbukti efektif dalam menyelesaikan masalah pelanggan. Ia mencontohkan, masalah air keruh yang menimpa salah satu pelanggan PDAM di Bogor. Ketika itu, pelanggan tersebut menyampaikan keluhannya ke forum melalui sms. “Dalam forum tersebut kita langsung menelepon direktur teknik PDAM Bogor dan kemudian pada saat itu juga langsung ditindaklanjuti. Forum ini memang memiliki akses langsung kepada para Direksi PDAM sehingga efektif menyelesaikan masalah,” tambah Tedja. Berbagai jenis kegiatan forum pelanggan diantaranya, survey potensial pelanggan, sosialisasi keputusan PDAM, akomodasi

30

aspirasi pelanggan, mediasi pelanggan, promosi tentang PDAM serta menerima keluhan PDAM. Forum Komunikasi Pelanggan Kota Bogor Forum Komunikasi Pelanggan (FKP) Kota Bogor dibentuk oleh PDAM Tirta Pakuan yang terdiri dari unsur pelanggan. Sumber pembiayaan forum ini berasal dari PDAM bersangkutan. Meskipun pembiayaan dari PDAM, forum ini bukan kaki tangan PDAM tapi berfungsi sebagai mediator. FKP memiliki program kerja sendiri, dimana program kerja disepakati dan dikritisi oleh Dirut. Susunan organisasi FKP terdiri dari Ketua, Sekretaris, anggota terdiri dari tiga serta masyarakat. Ketua FKP Bogor sekaligus Ketua FORPAMNAS Tun Tedja Irawadi mengatakan, visi dari forum ini adalah menjadi forum handal dan efektif antara PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor dengan pelanggan. Sementara misinya adalah membantu menyampaikan kebijakan dan program PDAM kepada pelanggan, memberi masukan bagi perbaikan layanan kepada pelanggan dan menampung aspirasi pelanggan untuk ditindak lanjuti dengan seksama. “Kita memiliki program per semester dan juga rancangan program yang disesuaikan dengan jadwal rancangan PDAM.,” kata Tun. Beberapa program nya antara lain, sosialisasi penyesuaian tarif di media cetak, radio dan tatap muka di beberapa kecamatan. Selain itu juga ada kunjungan ke intake, WTP (Water Treatment Plant), pengontrolan di Dekeng serta mengetahui sistem pelayanan di PDAM dan berbagai kegiatan yang dilakukan PDAM. Menurut Tun Tedja, pihaknya akan menampung semua keluhan pelanggan untuk kemudian menyampaikannya kepada PDAM. FKP ini juga berfungsi untuk memberikan pertimbangan dan saran atas masukan dari pelanggan serta menyelesaikan sengketa yang terjadi antara pelanggan dan PDAM. (dvt)

resensi

Konferensi Habitat II Kata “Habitat” digunakan untuk beberapa pengertian yang berbeda tetapi berkaitan erat satu sama lain. Pertama, habitat digunakan untuk nama konferensi permukiman yang diselenggarakan oleh perserikatan bangsa-bangsa (PBB), yang disebut United Nations Conference on Human Settlements (UNCHS). Sampai saat ini konferensi Habitat baru diselenggarakan dua kali dengan selang waktu 20 tahun. Konferensi pertama disebut Habitat 1 diselenggarakan di Vancouver, Canada pada tahun 1976, sedangkan konferensi kedua, yang disebut Habitat II, diselenggarakan di Instanbul, Turki pada tahun 1996. Kedua, Habitat digunakan untuk nama Komisi dalam Sistem PBB, yang disebut United Nations Commission on Human Settlements (UNCHS) yang selanjutnya akan disebut Commission. Dalam bahasa Indonesia dapat disebut Komisi Permukiman Perserikatan Bangsa Bangsa (KPPBB), yang selanjutnya akan disebut Komisi. Ketiga, Habitat digunakan untuk nama Sekretariat Komisim, yang disebut United Nations Centre for Human Settlements (UNHCS) yang selanjutnya akan disebut Centre, yang berkedudukan di Nairobi-Kenya. Pembentukan Habitat punya akar dalam upaya PBB melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi paska Perang Dunia II. Sepanjang tahun enam puluhan, pertumbuhan perkotaan dan penduduk yang tidak diantisipasi dan tidak pernah terjadi sebelumnya mulai mengubah secara radikal struktur kependudukan dan penyebaran permukiman di negara-negara berkembang, suatu proses yang terus berlanjut. Akibat sosial, ekonomi dan lingkungan dari perubahan tersebut untuk pertama kalinya diangkat pada Konferensi Lingkungan Manusia (Human Environment) PBB tahun 1972 di Stockholm. Konferensi merekomendasikan agar PBB menyelenggarakan konferensi untuk memusatkan perhatian masyarakat dunia pada penurunan yang tajam kondisi kehidupan, khususnya di negaranegara berkembang.

B u k u s e t e b a l 147 halaman ini disusun berdasarkan p e n g a l a m a n penulis yaitu Ir. H. Suyono, MSc pada saat mengikuti Konferensi Habitat II tahun 1996, sejak awal persiapannya sampai selesai konferensi, laporan yang diterbitkan Sekretariat Konferensi, serta Delegasi Republik Indonesia menghadiri Konferensi Habitat II. Buku ini dibagi dalam tiga bagian; bagian I tentang persiapan Konferensi Habitat II; Bagian 2 tentang Konferensi Habitat II; Bagian 3 tentang saran tindak lanjut Konferensi Habitat II. Isi bagian 2 diantaranya bersumber dari laporan delegasi Republik Indonesia menghadiri Konferensi Habitat II. Untuk persiapan konferensi Habitat II, yang dilakukan oleh Panitia Persiapan (Prepatory Committee) dalam tiga kali sidang dan untuk penyelenggaraan Konferensi diuraikan antara lain: tempat penyelenggaraan sidang Komite dan Konferensi, para pesertanya, Delegasi Republik Indonesia, organisasi sidang Komite dan Konferensi, jalannya sidang Komite dan Konferensi, serta hasil sedang Komite dan Konferensi, termasuk acara pararel dengan Konferensi yang terdiri dari berbagai forum, dialog tematik dan pameran. Diharapkan para pembaca, khususnya para generasi muda dapat memperoleh informasi yang berkaitan dengan Konferensi Habita II, agar tidak terlibat dalam persiapan penyelenggaraan Konferensi Habitat di masa mendatang dapat mempersiapkan diri dengan baik, sehingga dapat memberikan dan memperoleh manfaat yang optimal. (dvt)


31

lensa ck

Kegiatan Hari Bhakti Kementerian Pekerjaan Umum ke 67

32

lensa ck

Ekspo PNPM PISEW 2012

(Pembangunan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah)

Foto-foto oleh: Buchori & Danang Pidekso


33

seputar kita

Malam Kilas Balik Hari Bakti PU ke 67 Sebagai upaya untuk mengenang jasa para pahlawan karyawan PU yang gugur memperjuangkan gedung sate yang saat itu kantor Departemen Perhubungan dan Pekerjaan Umum pada tahun 1945. Semangat tersebut senantiasa menginspirasi semangat bangsa khususnya insan PU untuk tidak menyerah dalam situasi apapun demi kejayaan bangsa dan negara. Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan hal tersebut dalam acara Malam Kilas Balik Kementerian PU dalam rangka memperingati Hari Bakti PU yang ke 67 di Jakarta, Minggu (2/12). Acara tersebut turut dihadiri oleh Wakil Menteri PU Hermanto Dardak, pejabat eselon I dan II di lingkungan Kementerian PU, dan para senior Kementerian PU antara lain Rahmadi BS.

Pegawai PU Berikan Santunan Anak Yatim Sejumlah pegawai Kementerian Pekerjaan Umum melakukan aksi Bakti Sosial di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Senin (24/12). Bakti Sosial berupa pemberian santunan untuk 50 anak yatim, antara lain uang santunan, bingkisan, dan peralatan sekolah. Bakti Sosial ini diselenggarakan oleh Yayasan Al-Istiqomah, Perumnas II Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Hadir dalam Baksos tersebut antara lain Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan, Ditjen Cipta Karya, Guratno Hartono beserta istri, dan Kabag TU Kemen PU Joko Karsono beserta istri, dan yang lainnya. Baksos juga diisi dengan kunjungan ke Musium Transportasi, Nonton bareng di Teater Keong Mas , dan sebagai puncak acara di Anjungan Sulawesi Selatan. (agus w)

Kemen PU Peringati Hari Ibu ke-84 Sudah 84 tahun rakyat Indonesia memperingati Hari Ibu yang menyeru kepada semua pihak berkepentingan untuk tetap menjaga semangat dan roh perjuangan perempuan Indonesia. Bersama dengan mitranya, kaum laki-laki, perempuan dapat hidup sebagai “agent of change” dan mitra strategis laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan. Demikian salah satu pesan pokoka pidato tertulis Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Linda Amalia Sari Gumelar, yang dibacakan oleh Direktur Jenderal Bina Marga, Djoko Murjanto sebagai Inspektur Upacara pada peringatan Hari Ibu ke-84 di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, Jumat (21/12). “Tema Peringatan Hari Ibu adalah “Peran Perempuan dan Laki-Laki dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan menuju Kesejahteraan Bangsa,” ucapnya.

34

Citizen Journalism Cipta K arya Cerita adalah semangat. Mak a perlu sebuah rumah untuk menampungnya. Tulislah kisah perjalanan yang sudah membuka mata Anda, berbagilah dengan yang lain untuk memperkaya makna. Jurnalisme Warga Cipta Karya siap menampung kisah Anda lewat katakata dan karya foto. http://ciptakarya.pu.go.id/jurnalisme

Segenap Pimpinan dan Staf Direktorat Jenderal Cipta Karya Mengucapkan

selamat hari r aya natal 2012 & tahun baru 2013

Jiwa Kepemimpinan dari yang Muda

Recommend Documents