INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN KLUNGKUNG

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN KLUNGKUNG 2015

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jln. Untung Surapati Nomor 2 Klungkung, Telp. 0366-21382

2015

KATA PENGANTAR Om Swastyastu Pujapangastuti angayubagia kami haturkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan tuntunan-Nya maka penyusunan buku Indikator Kinerja Pembangunan Klungkung Tahun 2015 ini dapat terselesaikan sesuai rencana. Informasi yang disajikan meliputi informasi terkait indikator-indikator pembangunan di Kabupaten Klungkung yang disusun berdasarkan tiga aspek pembangunan yaitu kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan publik/umum, serta peningkatan daya saing daerah. Berbagai data statistik yang tersaji dalam buku ini diharapkan dapat digunakan untuk : 1. Mengambil langkah-langkah kebijakan dalam meningkatkan kinerja pembangunan daerah 2. Sebagai alat ukur untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai 3. Sebagai bahan informasi dalam membuat dan menyusun suatu perencanaan pembangunan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Buku ini tersusun tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak terutama Badan Pusat Statistik Kabupaten Klungkung yang telah banyak memberikan asistensi dan arahan dari perencanaan, pengumpulan data, pengolahan serta penyajian data dan informasi dalam buku ini. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah terlibat. Meskipun penyusunan buku Indikator Kinerja Pembangunan Klungkung ini telah disiapkan dengan sebaik-baiknya, sangat disadari masih banyak kekurangan didalamnya, oleh karenanya saran dan kritik untuk perbaikan selanjutnya sangat kami hargai. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi perkembangan Kabupaten Klungkung di masa yang akan datang. Om Shanti Shanti Shanti Om Semarapura, Desember 2015 Kepala Bappeda Kabupaten Klungkung

I Wayan Wasta,SE,M.Si Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19601231 198603 1 345

DAFTAR ISI KATA SAMBUTAN KATA PENGANTAR DAFTAR ISI 1.

1.

PENDAHULUAN

1

1.1. Latar Belakang

1

1.2. Maksud dan Tujuan

2

1.3. Sumber Data

2

1.4. Sistematika Penulisan

2

1.5. Referensi Hukum

3

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

4

1.6. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

4

.6.35. Pertumbuhan PDRB

4

.6.36. Laju Inflasi

5

.6.37. PDRB Per Kapita

5

.6.38. Indeks Gini

6

.6.39. Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia

6

.6.40. Indeks Ketimpangan Williamson ( Indeks Ketimpangan Regional)

7

1.7. Fokus Kesejahteraan Sosial

8

.7.35. Angka Melek Huruf

8

.7.36. Angka Rata–Rata Lama Sekolah

9

.7.37. Angka Partisipasi Murni

10

.7.38. Angka Partisipasi Kasar

11

.7.39. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan

12

.7.40. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

13

.7.41. Angka Usia Harapan Hidup

14

.7.42. Persentase Balita Gizi Buruk

15

.7.43. Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan

17

.7.44. Persentase Jumlah Penduduk Yang Memiliki Lahan

18

.7.45. Rasio Penduduk Yang Bekerja

18

.7.46. Angka Kriminalitas Yang Tertangani

20

1.

1.8. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

21

.8.35. Jumlah Grup Kesenian

21

.8.36. Jumlah Gedung Kesenian

22

.8.37. Jumlah Klub Olahraga

22

.8.38. Jumlah Gedung Olahraga

23

ASPEK PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK/UMUM

25

1.9. Fokus Pelayanan Dasar

25

.9.35. Pendidikan Dasar

25

.9.35.1. Angka Partisipasi Sekolah

25

.9.35.2. Rasio Ketersediaan Sekolah

26

.9.35.3. Rasio Guru Terhadap Murid

27

.9.35.4. Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata–Rata

28

.9.36. Pendidikan Menengah

28

.9.36.1. Angka Partisipasi Sekolah

29

.9.36.2. Rasio Ketersediaan Sekolah

29

.9.36.3. Rasio Guru Terhadap Murid

30

.9.37. Rasio Posyandu Per Satuan Balita

31

.9.38. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk

33

.9.39. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

33

.9.40. Rasio Dokter Per Jumlah Penduduk

34

.9.41. Rasio Tenaga Medis Per Jumlah Penduduk

35

.9.42. Persentase Penanganan Sampah

36

.9.43. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

37

.9.44. Persentase Luas Permukiman Yang Tertata

38

.9.45. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

39

.9.46. Rasio Jaringan Irigasi

40

.9.47. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk

41

.9.48. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

42

.9.49. Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk

42

.9.50. Rasio Tempat Pembuangan Sampah Per Satuan Penduduk

43

.9.51. Rasio Rumah Layak Huni

43

.9.52. Rasio Permukiman Layak Huni

43

.9.53. Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Penduduk

44

.9.54. Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan

44

.9.55. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

45

.9.56. Rasio Ijin Trayek

46

.9.57. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

47

.9.58. Jumlah Terminal Bis dan Penyeberangan Laut

48

1.10. Fokus Pelayanan Penunjang

49

.10.35. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

49

.10.36. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN / PMA)

50

.10.37. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

51

.10.38. Persentase Koperasi Aktif

51

.10.39. Jumlah UKM Non BPR/LKM/UKM

52

.10.40. Jumlah BPR/LKM

53

.10.41. Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk

54

.10.42. Rasio Bayi Berakte Kelahiran

55

.10.43. Rasio Pasangan Berakte Nikah

55

.10.44. Angka Partisipasi Angkatan Kerja

56

.10.45. Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Per Tahun

57

.10.46. Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah

57

.10.47. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

58

.10.48. Rasio KDRT

59

.10.49. Persentase Jumlah Tenaga Kerja Dibawah Umur

60

.10.50. Rata – Rata Jumlah Anak Per Keluarga

60

.10.51. Rasio Akseptor KB

61

.10.52. Jumlah Jaringan Komunikasi

61

.10.53. Rasio Wartel/Warnet Terhadap Penduduk

62

.10.54. Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal

62

.10.55. Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal

63

.10.56. Persentase Luas Lahan Bersertifikat

64

.10.57. Rata Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

65

.10.58. Rata–Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

66

.10.59. Jumlah LSM

67

1.

.10.60. Jumlah Perpustakaan

68

.10.61. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

69

.10.62. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk

69

.10.63. Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk

71

.10.64. Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Desa/Kelurahan

71

.10.65. Jumlah Organisasi Pemuda

72

.10.66. Jumlah Organisasi Olahraga

73

.10.67. Jumlah Kegiatan Kepemudaan

74

.10.68. Jumlah Kegiatan Olahraga

75

ASPEK PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH

77

1.11. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

77

.11.35. Angka Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

77

.11.36. Persentase Konsumsi RT Untuk Non Pangan

78

1.12. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

78

.12.35. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

78

.12.36. Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum

79

.12.37. Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal

79

.12.38. Realisasi Peruntukan RTRW

79

.12.39. Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang–Cabangnya

80

.12.40. Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi

80

.12.41. Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih

81

.12.42. Rasio Ketersediaan Daya Listrik

82

.12.43. Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik

82

.12.44. Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon

83

.12.45. Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran

83

.12.46. Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan Hotel

84

1.13. Iklim Berinvenstasi

85

.13.35. Angka Kriminalitas

85

.13.36. Jumlah Demo

86

.13.37. Lama Proses Perijinan

87

.13.38. Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

87

.13.39. Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha

88

.13.40. Persentase Desa/Kelurahan Berstatus Swasembada 1.14. Fokus Sumberdaya Manusia

89 91

.14.35. Rasio Lulusan S1/S2/S3

92

.14.36. Rasio Ketergantungan

93

DAFTAR TABEL Tabel 1

PDRB Per Kapita Kabupaten Klungkung, 2012-2014

6

Tabel 2

Gini Ratio Kabupaten Klungkung, 2012-2014

6

Tabel 3

Distribusi Pendapatan Kabupaten Klungkung, 2012-2014

7

Tabel 4

Angka Partisipasi Murni Kabupaten Klungkung, Tahun 2014

10

Tabel 5

Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Klungkung Tahun 2014

11

Tabel 6

Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi Yang Ditamatkan di Kabupaten Klungkung, 2012-2014

Tabel 7

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Kab. Klungkung, 2010-2014

Tabel 8

12 14

Persentase Balita Gizi Kurang di Kabupaten Klungkung Tahun 2014

16

Tabel 9

Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan, 2011 – 2014

18

Tabel 10

Rasio Penduduk Yang Bekerja di Kabupaten Klungkung Tahun 2014

Tabel 11

20

Angka Kriminalitas Yang Tertangani di Kabupaten Klungkung, 2010-2014

21

Tabel 12

Grup Kesenian Per 10.000 Penduduk di Kab. Klungkung, 2014

22

Tabel 13

Klub Olahraga Per 10.000 Penduduk di Kab. Klungkung, 2014

23

Tabel 14

Gedung Olahraga Per 10.000 Penduduk di Kab. Klungkung, 2014

Tabel 15

Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar Kab. Klungkung, 2014

Tabel 16

28

Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Menengah Kab. Klungkung, Tahun 2014

Tabel 19

27

Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Dasar di Kab. Klungkung, Tahun 2014/2015

Tabel 18

26

Rasio Ketersediaan Sekolah Pendidikan Dasar Kab. Klungkung, 2014

Tabel 17

24

29

Rasio Ketersediaan Sekolah Pendidikan Menengah Kab. Klungkung, 2014

30

Tabel 20

Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah Kab. Klungkung Tahun 2014/2015

Tabel 21

Rasio Posyandu Per Balita di Kabupaten Klungkung, 2014-Juni 2015

Tabel 22

30 32

Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk di Kab. Klungkung, 2014

34

Tabel 23

Rasio Dokter Per Jumlah Penduduk di Kab. Klungkung, 2014

34

Tabel 24

Rasio Tenaga Medis Per Jumlah Penduduk di Kabupaten Klungkung Tahun 2014

Tabel 25

35

Persentase Penanganan Sampah di Kabupaten Klungkung Tahun 2014

36

Tabel 26

Persentase Penduduk Berakses Air Minum Tahun 2014

38

Tabel 27

Panjang Jalan di Kabupaten Klungkung (Km) Tahun 2014

40

Tabel 28

Rasio Tempat Ibadah Per 1000 Penduduk Kabupaten Klungkung Tahun 2014

Tabel 29

Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kabupaten Klungkung, 2012-2014

Tabel 30

41 42

Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk Tahun 2014

43

Tabel 31

Jumlah Penumpang Angkutan Umum (Orang), 2014-Juni 2015

45

Tabel 32

Jumlah Ijin Trayek Yang Dikeluarkan di Kab. Klungkung, 2014-Juni 2015

Tabel 33

Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Yang Dikeluarkan di Kab. Klungkung, 2014-Juni 2015

Tabel 34

46 47

Jumlah Terminal Bis dan Penyeberangan Laut di Kab. Klungkung, 2014-Juni 2015

48

Tabel 35

Jumlah Investor Berskala Nasional (PMA/PMDN) Tahun 2014

49

Tabel 36

Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional-PMA/PMDN (Rp) Juni 2015

50

Tabel 37

Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Klungkung Tahun 2014

52

Tabel 38

Jumlah UKM Non BPR/LKM Per Jenis Kerajinan (Unit)

Tabel 39

Tahun 2014

53

Jumlah BPR/LKM di Kabupaten Klungkung (unit) Tahun 2014

54

Tabel 40

Rasio Penduduk Ber-KTP di Kabupaten Klungkung Tahun 2014

Tabel 41

Rasio Pasangan Nikah Berakte Nikah di Kab. Klungkung Tahun 2014

Tabel 42

55 56

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Klungkung Tahun 2014

57

Tabel 43

Persentase Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2014

58

Tabel 44

Persentase Perempuan di Lembaga Swasta Tahun 2014

58

Tabel 45

Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga Tahun 2014

60

Tabel 46

Rasio Akseptor KB Tahun 2014

61

Tabel 47

Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Yang Masuk Ke Daerah 2012-2014

63

Tabel 48

Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal, 2012-2014

64

Tabel 49

Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Klungkung, 2014-Juni 2015

68

Tabel 50

Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Klungkung Tahun 2014

Tabel 51

69

Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk Tahun 2014

70

Tabel 52

Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Tahun 2014

71

Tabel 53

Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Desa/Kelurahan Tahun 2014

72

Tabel 54

Jumlah Organisasi Pemuda di Kabupaten Klungkung, 2014-Juni 2015

Tabel 55

73

Jumlah Organisasi Olahraga di Kabupaten Klungkung, 2014-Juni 2015

74

Tabel 56

Jumlah Kegiatan Kepemudaan di Kab. Klungkung, 2014-Juni 2015

75

Tabel 57

Jumlah Kegiatan Olahraga di Kabupaten Klungkung, 2014-Juni 2015

Tabel 58

76

Persentase Konsumsi RT Untuk Non Pangan di Kab. Klungkung 2012-2014

78

Tabel 59

Jumlah Penumpang Angkutan Umum (Orang), 2014-Juni 2015

79

Tabel 60

Jumlah Bank Perkreditan Rakyat di Kab. Klungkung, 2014-Juni 2015

80

Tabel 61

Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Bersih di Kabupaten Klungkung, 2012-2014

Tabel 62

Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik,

82

2012-2014

83

Tabel 63

Jumlah Penginapan/Hotel di Kabupaten Klungkung Tahun 2014

85

Tabel 64

Angka Kriminalitas di Kabupaten Klungkung, 2012-2014

86

Tabel 65

Perda Yang Diterbitkan Pemerintah Kab. Klungkung, 2010-2014

88

Tabel 66

Rasio Lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Klungkung Tahun 2014

92

Tabel 67

Rasio Ketergantungan Kabupaten Klungkung Tahun 2014

94

DAFTAR GRAFIK Grafik 1

Laju Pertumbuhan PDRB Kab. Klungkung Tahun 2011-2014

5

Grafik 2

Angka Melek Huruf Kabupaten Klungkung, 2012-2014

8

Grafik 3

Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Klungkung (Tahun), 2012-2014

9

Grafik 4

Angka Harapan Hidup Kabupaten Klungkung, 2012-2014

15

Grafik 5

Klub Olahraga di Kabupaten Klungkung (Klub), 2014-Juni 2015

23

Grafik 6

Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Klungkung 2012-2014

Grafik 7

67

Jumlah Desa dan Kelurahan di Kabupaten Klungkung Pada Tahun 2014

91

BAB I PENDAHULUAN

1.15. Latar Belakang Pembangunan merupakan sebuah proses yang di dalamnya terjadi perubahan menuju ke arah yang lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan itu sendiri. Pembangunan daerah sebagai cerminan dari kegiatan pengembangan kemampuan suatu daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya merupakan hal yang sangat penting dilakukan karena dalam konteks otonomi daerah, tiap daerah mempunyai tanggungjawab dan berperan sentral dalam menentukan nasib daerahnya sendiri.

Kondisi tersebut

membutuhkan sebuah upaya inventarisasi demi terciptanya sebuah daerah yang memiliki data-base yang komprehensif untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan,

termasuk

didalamnya

untuk

dasar

penyusunan

rencana

pembangunan daerah maupun evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Evaluasi rencana pembangunan daerah ditujukan untuk memastikan program–program yang telah dilaksanakan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seluruh lapisan masyarakat Klungkung memperoleh pelayanan umum yang baik, dan adanya peningkatan daya saing daerah sebagai tujuan otonomi daerah. 1.16. Maksud dan Tujuan a.

Maksud Maksud

diadakannya

penyusunan

buku

Indikator

Kinerja

Pembangunan Klungkung adalah untuk menyediakan data indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai upaya penyediaan data dan informasi yang dapat digunakan dalam kegiatan perencanaan maupun evaluasi rencana pembangunan daerah.

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN KLUNGKUNG

1

b.

Tujuan Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menyediakan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas tiga (3) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah di Kabupaten Kungkung yang meliputi Sembilan (9) fokus yaitu : Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Kesejahteraan Masyarakat, Seni Budaya dan Olahraga, Layanan Urusan Wajib, Layanan Urusan Pilihan, Kemampuan Ekonomi Daerah, Fasilitas Wilayah/Infrastruktur, Iklim Berinvestasi, dan Sumber Daya Manusia.

1.17. Sumber Data Data–data yang dipergunakan merupakan data yang dikumpulkan dari SKPD pelaksana urusan terkait. Selain data yang berasal dari SKPD data-data juga dikumpulkan dari publikasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Klungkung. 1.18. Sistematika Penulisan Buku

ini

disusun

berdasarkan

kebutuhan

data

perencanaan

pembangunan daerah yang dilandasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam penyajiannya disusun berdasarkan tiga aspek kewenangan pemerintah yaitu kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan publik/umum, serta peningkatan daya saing daerah, secara garis besar sebagai berikut : a. Pendahuluan b. Aspek Kesejahteraan Masyarakat a)

Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

b)

Fokus Kesejahteraan Sosial

c)

Fokus Seni Budaya dan Olahraga


2

c. Aspek Peningkatan Pelayanan Publik/Umum a)

Fokus Pelayanan Dasar

b)

Fokus Pelayanan Penunjang

d. Aspek Peningkatan Daya Saing Daerah a)

Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

b)

Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

c)

Fokus Iklim Berinvestasi

d)

Fokus Sumber Daya Manusia

1.19. Referensi Hukum a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,

Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian,

Dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah


3

BAB II ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 2.1.1.

Pertumbuhan PDRB Di bidang pembangunan ekonomi, salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) jenis penilaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Penyajian PDRB atas dasar harga konstan mengalami perubahan mendasar sebagai konsekuensi logis berubahnya tahun dasar yang digunakan. Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Adapun beberapa kegunaan angka PDRB ini antara lain : 1.

Untuk

mengetahui

tingkat

pertumbuhan

ekonomi

dan

pertumbuhan setiap sektor ekonomi, mencakup sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas, dan air bersih; konstruksi; perdagangan, restoran dan hotel; pengangkutan dan komunikasi; lembaga keuangan; dan jasa-jasa lainnya; 2.

Untuk mengetahui struktur perekonomian;

3.

Untuk mengetahui besarnya PDRB perkapita penduduk sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran/kesejahteraan;

4.

Untuk

mengetahui

tingkat

inflasi/deflasi,

berdasarkan

pertumbuhan/perubahan harga produsen.


4

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Klungkung, selanjutnya disajikan dalam Grafik 1 sebagai berikut: Grafik 1 Laju Pertumbuhan PDRB Kab. Klungkung Tahun 2011 – 2014 6,25

6,11 6,05 5,98

2011

2012

2013

2014

Sumber : BPS Kab. Klungkung

Pertumbuhan

PDRB

Kabupaten

Klungkung

pada

tahun

2014

mengalami pelambatan dibandingkan tahun 2013, dimana perekonomian Kabupaten Klungkung tumbuh hanya sebesar 5,98% pada Tahun 2014 dan sebesar 6,05% pada tahun 2013. 2.1.2. Laju Inflasi Laju

inflasi

merupakan

ukuran

yang

dapat

menggambarkan

kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Inflasi didasarkan pada indeks harga konsumen (IHK) yang dihitung secara sampel di 82 (delapan puluh dua) kota di Indonesia yang mencakup 225-462 komoditas dan dihitung berdasarkan pola konsumsi hasil survei biaya hidup (SBH). Kondisi sebaliknya, dimana harga-harga pada umumnya turun, disebut deflasi. Data inflasi level Kabupaten Klungkung tidak tersedia. 2.1.3. PDRB Per Kapita PDRB per kapita atas harga berlaku berguna untuk menunjukkan nilai PDRB perkepala atau satu orang penduduk. Sedangkan PDRB per kapita atas harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi


5

perkapita penduduk suatu daerah. Data mengenai PDRB Kabupaten Klungkung disajikan pada Tabel 1. Tabel 1 PDRB Per Kapita Kabupaten Klungkung, 2012-2014 No

Uraian

2012

2013

2014

1.

PDRB/Kapita ADHB (Juta Rp)

25,44

28,18

32,47

2.

PDRB/Kapita ADHK (Juta Rp)

23,35

24,61

25,95


2.1.4. Indeks Gini Tingkat pemerataan distribusi pendapatan sering diukur dengan koefisien gini. Caranya adalah dengan membagi penduduk menjadi beberapa kelompok sesuai dengan tingkat pendapatannya. Kemudian menetapkan proporsi yang diterima oleh masing-masing kelompok pendapatan. Koefisien gini adalah ukuran ketidakseimbangan atau ketimpangan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Data mengenai gini ratio Kabupaten Klungkung disajikan pada Tabel 2. Tabel 2 Gini Ratio Kabupaten Klungkung, 2012-2014 No 1.

Uraian Gini Ratio

2012

2013

2014

0,347

0,360

0,354

Sumber: BPS Kab. Klungkung

2.1.5. Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia Pemerataan pendapatan ini diperhitungkan berdasarkan pendekatan yang dilakukan oleh Bank Dunia, yaitu dengan mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok berdasarkan besarnya pendapatan. 40% penduduk berpendapatan rendah; 40% penduduk berpendapatan menengah, dan 20% berpendapatan

tinggi.

Ketimpangan

pendapatan

diukur

dengan

menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang


6

berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk. Kategori ketimpangan ditentukan sebagai berikut: a. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi. b.

Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 1217 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang/menengah.

c. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan rendah. Data mengenai distribusi pendapatan Kabupaten Klungkung pada tahun 2012-2014 disajikan pada Tabel 3. Tabel 3 Distribusi Pendapatan Kabupaten Klungkung, 2012-2014 No

Uraian

2012

2013

2014

1.

40% rendah

19,07

18,84

19,98

2.

40% sedang

37,49

35,26

35,51

3.

40% tinggi

43,44

45,90

44,51

Sumber: BPS Kab. Klungkung

Distribusi pendapatan Kabupaten Klungkung pada tahun 2012 hingga tahun 2014 berada pada kategori ketimpangan rendah, karena proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17%.

2.1.6. Indeks Ketimpangan Williamson ( Indeks Ketimpangan Regional) Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional), adalah

indeks

untuk

mengukur

ketimpangan

pembangunan

antar

kecamatan di suatu kabupaten/kota atau antar kabupaten/kota di suatu provinsi dalam waktu tertentu. Angka Indeks Ketimpangan Williamson tidak tersedia pada level Kabupaten/Kota.


7

2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial 2.2.1.

Angka Melek Huruf Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. AMH dapat digunakan untuk: a.

Mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan di Indonesia dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD.

b.

Menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media.

c.

Menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Sehingga angka melek huruf dapat mencerminkan potensi perkembangan

intelektual

sekaligus

kontribusi

terhadap

pembangunan daerah. Angka melek huruf didapat dengan membagi jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas kemudian hasilnya dikalikan dengan seratus. Angka melek huruf untuk Kabupaten Klungkung disajikan pada Grafik 2. Grafik 2 Angka Melek Huruf Kabupaten Klungkung, 2012-2014

86,04

84,15

2012

84,47

2013

2014


Angka Melek Huruf Kabupaten Klungkung terus mengalami peningkatan, pada tahun 2012 angka melek huruf Kabupaten


8

Klungkung sebesar 84,15 dan terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2014 sebesar 86,04. 2.2.2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah Lamanya Sekolah atau years of schooling adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan Tingkat Pendidikan Terakhir (TPT). Pada prinsipnya angka ini merupakan transformasi dari bentuk kategori TPT menjadi bentuk numerik. Angka Rata-Rata Lama Sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Lamanya bersekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Setiap tahun

tambahan

meningkatkan

pendapatan

sekolah

diharapkan akan membantu

individu

tersebut.

Rata-rata

lama

bersekolah dapat dijadikan ukuran akumulasi modal manusia suatu daerah. Ukuran ini mengatasi masalah kekurangan estimasi dari TPT yang tidak mengakomodir kelas tertinggi yang pernah dicapai individu. Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Klungkung disajikan pada Grafik 3. Grafik 3 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kab. Klungkung (Tahun), 2012-2014 6,88

6,9

6,81

2012

2013

2014


Rata-rata lama sekolah Kabupaten Klungkung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun walaupun masih tergolong rendah (tamat SD). Rata-rata lama sekolah yang sebelumnya selama 6,81 tahun


9

pada tahun 2012, meningkat menjadi 6,88 tahun pada tahun 2013, dan meningkat lagi menjadi 6,9 tahun pada tahun 2014.

2.2.3. Angka Partisipasi Murni Angka partisipasi murni adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama . APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan dengan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut. Data Angka Partisipasi Murni Kabupaten Klungkung disajikan pada Tabel 4. Tabel 4 Angka Partisipasi Murni Kabupaten Klungkung, Tahun 2014 Kelompok Umur

Laki – Laki Perempuan

Jumlah

(Tahun) 7 – 12

95,82

100

97,66

13 – 15

80,63

77,81

79,01

16 – 18

79,97

88,02

83,56

19 – 24

6,24

8,95

7,38


Tabel 4 menyajikan data mengenai Angka Partisipasi Murni Penduduk Kabupaten Klungkung pada usia tertentu per jenis kelamin. Dari tabel


10

4 dapat diketahui Angka Partisipasi Murni penduduk perempuan lebih tinggi daripada penduduk laki-laki khususnya pada kelompok umur 712 tahun, 16-18 tahun, dan kelompok umur 19-24 tahun, sedangkan pada kelompok umur 16-18 tahun Angka Partisipasi Murni laki-laki lebih tinggi dari perempuan. 2.2.4.

Angka Partisipasi Kasar APK

adalah

perbandingan

jumlah

siswa

pada

tingkat

pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. APK didapat dengan membagi jumlah penduduk yang sedang bersekolah (atau jumlah siswa), tanpa memperhitungkan umur, pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut.

Data Angka Partisipasi Kasar Kabupaten

Klungkung disajikan pada Tabel 5. Tabel 5 Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Klungkung Tahun 2014 Kelompok Umur (Tahun)

Laki – Laki

Perempuan

Jumlah

7-12

104,28

111,74

107,57

13-15

104,31

81,04

90,91

16-18

103,79

130,45

115,67

19-24

9,82

14,55

11,81


Angka Partisipasi Sekolah penduduk Kabupaten Klungkung pada usia 7-12 tahun, 13-15 tahun, 16-18 tahun menunjukkan partisipasi sekolah


11

penduduk sangat baik, hanya saja pada kelompok usia 19-24 tahun partisipasi sekolah penduduk masih rendah, hal ini menandakan masih sedikit penduduk yang mampu menyekolahkan anak-anak sampai pada

jenjang pendidikan tinggi. Hal ini juga merupakan fokus

pembangunan di bidang pendidikan bagi Pemerintah Kabupaten Klungkung.

2.2.5. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan APT adalah menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah di sekolah negeri maupun swasta dengan

mendapatkan

bermanfaat

untuk

surat

tanda

menunjukkan

tamat

belajar/ijazah.

pencapaian

APT

pembangunan

pendidikan di suatu daerah, juga berguna untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama untuk melihat kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu wilayah. APT merupakan persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan. Data mengenai penduduk Kabupaten Klungkung menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan disajikan pada Tabel 6. Tabel 6 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi Yang Ditamatkan di Kabupaten Klungkung, 2012 - 2014 No

Uraian

2012

2013

2014

1.

Tidak Punya/Tidak Sekolah

15,98

16,06

31,50

2.

SD Sederajat

27,22

25,88

22,52

3.

SMP Sederajat

20,25

20,95

16,61

4.

SMA Sederajat

27,06

29,32

22,06

5.

DI/DII/DIII

2,60

2,76

2,81

6.

DIV/S1/S2/S3

6,90

5,03

4,51



12

Berdasarkan Tabel 6, penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak punya ijazah terus mengalami peningkatan, dimana penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak mempunyai ijazah sebanyak 15,98% pada tahun 2012 meningkat menjadi 16,06% pada tahun 2013, dan pada tahun 2014 penduduk usia 15 tahun keatas yang tidak mempunyai ijazah meningkat menjadi 31,50%. 2.2.6. Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen. Kematian bayi endogen atau yang umum disebut dengan kematian neo-natal adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktorfaktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan. Kematian bayi eksogen atau kematian post neo-natal, adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar. Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angka kematian itu dihitung. Kegunaan AKB untuk pengembangan perencanaan berbeda antara kematian neo-natal dan kematian bayi yang lain. Karena kematian

neo-natal

disebabkan

oleh

faktor

endogen

yang

berhubungan dengan kehamilan maka program-program untuk mengurangi angka kematian neo-natal adalah yang bersangkutan dengan program pelayanan kesehatan ibu hamil, misalnya program pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus.

Sedangkan angka

kematian Post-Neo Natal dan angka kematian anak serta kematian balita dapat berguna untuk mengembangkan program imunisasi, serta program-program pencegahan penyakit menular terutama pada anak-


13

anak, program penerangan tentang gizi dan pemberian makanan sehat untuk anak dibawah usia 5 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi = (1000-angka kematian bayi). AKB dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Angka Kelangsungan Hidup Bayi untuk Kabupaten Klungkung disajikan pada Tabel 7. Tabel 7. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Kab. Klungkung,2010-2014 Uraian

2010

2011

2012

2013

2014

Sumber data

Angka Kematian

5,95

9,2

6,8

8,89

7,91

Dinkes Klk

Bayi (per 1000 KH) Angka

994

991

Kelangsungan

993

991

992

Data diolah

Hidup Bayi (1000AKB) Tabel 7 menyajikan data angka kematian bayi di Kabupaten Klungkung dari tahun 2010 – 2014 yang mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Naik turunnya angka kematian bayi diikuti oleh naik turunnya angka kelangsungan hidup bayi. 2.2.7.

Angka Usia Harapan Hidup Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka harapan hidup pada suatu umur x adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka harapan hidup saat lahir adalah rata-rata tahun hidup yang akan


14

dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Idealnya angka

harapan hidup dihitung berdasarkan angka kematian menurut umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Tetapi karena sistem registrasi penduduk di Indonesia belum berjalan dengan baik maka untuk menghitung angka harapan hidup digunakan dengan mengutip angka yang diterbitkan BPS. Data angka harapan hidup penduduk Kabupaten Klungkung disajiikan pada Grafik 4. Grafik 4 Angka Harapan Hidup Kabupaten Klungkung, 2012-2014

69,84

69,91

69,66

2012

2013

2014


Angka harapan hidup penduduk Kabupaten Klungkung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dimana sebelumnya pada tahun 2012 angka harapan hidup penduduk di Kabupaten Klungkung adalah 69,66 tahun meningkat menjadi 69,91 tahun di tahun 2014.

2.2.8. Persentase Balita Gizi Buruk Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Klasifikasi status gizi dibuat


15

berdasarkan standar WHO. WHO (1999) mengelompokkan wilayah yaitu kecamatan untuk kabupaten/kota dan kabupaten/kota untuk provinsi berdasarkan prevalensi gizi kurang ke dalam 4 kelompok dari seluruh jumlah balita, yaitu : a. rendah

= di bawah 10 %

b. sedang

= 10-19 %

c. tinggi

= 20-29 %

d. sangat tinggi

= 30 %

Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Apabila berat badan menurut umur sesuai dengan standar anak disebut gizi baik. Kalau sedikit di bawah standar disebut gizi kurang. Apabila jauh di bawah standar dikatakan gizi buruk. Untuk menghitung persentase balita gizi buruk dapat digunakan rumus sebagai berikut :

Data mengenai balita gizi kurang di Kabupaten Klungkung disajikan pada Tabel 8. Tabel 8 Persentase Balita Gizi Kurang di Kabupaten Klungkung Tahun 2014 Kecamatan

Uraian Balita

Gizi

Kurang(Anak) Anak

Balita

Kab

Banjarangkan

Dawan

Klungkung

N.P

69

34

66

93

262

2.501

2.796

3.860

2.981

12.138

2,76

1,22

1,71

3,12

2,16

(Anak) Persentase Balita Kurang Gizi (%) Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Klungkung


16

Tabel 8 menyajikan data balita yang memiliki masalah gizi, termasuk didalamnya gizi buruk maupun gizi kurang. Permasalahan balita dengan masalah gizi merupakan salah satu indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang harus mendapat perhatian serius. Dari data di atas dapat diketahui, permasalahan gizi kurang paling banyak terdapat di Kecamatan Nusa Penida, dimana persentase balita gizi kurang yang ditemukan sebanyak 3,12% dari keseluruhan jumlah balita. Permasalahan gizi kurang paling sedikit terdapat di Kecamatan Dawan dimana persentase balita gizi kurang ditemukan sebanyak 1,22% dari keseluruhan jumlah balita. 2.2.9. Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan Persentase penduduk di atas garis kemiskinan dihitung dengan menggunakan formula (100-angka kemiskinan). Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhankebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.

Data kemiskinan yang baik dapat

digunakan untuk: a.

Mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan;

b.

Membandingkan kemiskinan antar waktu, antar daerah;

c.

Menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk

memperbaiki posisi mereka. Data mengenai persentase penduduk di atas garis kemiskinan disajikan pada Tabel 9.


17

Tabel 9 Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan, 2011-2014 No 1.

Uraian Persentase

2011

2012

2013

2014

Penduduk

6,10

5,37

7,01

7,01

Penduduk

93,90

94,63

92,99

92,99

Miskin 2.

Persentase

diatas Garis Kemiskinan Sumber : BPS Kab. Klungkung

Persentase penduduk miskin pada tahun 2013 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dimana persentase penduduk miskin pada tahun 2012 sebanyak 5,37% sedangkan pada tahun 2013 naik menjadi 7,01%, hal ini secara langsung mempengaruhi persentase penduduk diatas garis kemiskinan menjadi turun pada tahun 2013. Kemudian pada tahun 2014, persentase penduduk miskin masih sama dengan tahun 2013 yaitu sebesar 7,01%.

2.2.10. Persentase Jumlah Penduduk Yang Memiliki Lahan Persentase jumlah penduduk yang memiliki lahan adalah perbandingan jumlah penduduk yang memiliki lahan terhadap jumlah penduduk dikali 100. Untuk menghitung persentase jumlah penduduk yang memiliki lahan dapat digunakan rumus sebagai berikut :

Data mengenai jumlah penduduk yang memiliki lahan di Kabupaten Klungkung tidak tersedia. 2.2.11. Rasio Penduduk Yang Bekerja Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan


18

kesempatan kerja. Dengan demikian, dapat menyerap pertambahan angkatan kerja. Dalam ilmu ekonomi, kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Kesempatan Kerja (demand for labour) adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja). Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja. Sementara itu, angkatan kerja (labour force) menurut Soemitro Djojohadikusumo didefinisikan sebagai bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif. Bisa juga disebut sumber daya manusia. Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Jika yang tersedia adalah angka pengangguran, maka angka yang digunakan adalah = (1-angka pengangguran). Untuk menghitung rasio penduduk yang bekerja dapat digunakan rumus sebagai berikut :

Rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Klungkung pada Tahun 2014 disajikan pada Tabel 10.


19

Tabel 10 Rasio Penduduk Yang Bekerja di Kabupaten Klungkung Tahun 2014 No. 1.

Uraian Penduduk Yang

2012

2013

2014

96.527

99.416

100.803

Bekerja 2.

Angkatan Kerja

98.586

101.530

102.801

3.

Rasio Penduduk

0,9791

0,9792

0,9806

Yang Bekerja Sumber : BPS Kab. Klungkung

Dari tabel 10 diketahui rasio penduduk yang bekerja mengalami peningkatan, dari sebelumnya sebesar 0,9791 pada tahun 2012, naik menjadi 0,9792 di tahun 2013 dan naik lagi menjadi 0,9806 di tahun 2014. 2.2.12. Angka Kriminalitas Yang Tertangani Keamanan, merupakan

salah

ketertiban satu

dan

prioritas

penanggulangan untuk

kriminalitas

mewujudkan

stabilitas

penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir. Angka kriminalitas yang tertangani adalah penanganan kriminal oleh aparat penegak hukum (polisi/kejaksaan). Angka kriminalitas yang ditangani merupakan jumlah tindak kriminal yang ditangani selama 1 tahun

terhadap

10.000

penduduk.

Untuk

menghitung

angka

kriminalitas yang tertangani dapat digunakan rumus sebagai berikut :

Data mengenai jumlah tindak kriminal yang tertangani di Kabupaten Klungkung disajikan pada Tabel 11.


20

Tabel 11 Angka Kriminalitas Yang Tertangani di Kabupaten Klungkung, 2010-2014 No

Uraian

2010

2011

2012

2013

2014

Sumber Data

1.

Tindak

Kriminal

Yang

65

69

78

67

60

Tertangani (Kasus) 2.

Polres KLK

Penduduk (jiwa) Angka Kriminalitas

171.200

172.100

172.900

173.900

174.800

3,80

4,01

4,51

3,85

3,43

BPS KLK Data Diolah

Angka kriminalitas di Kabupaten Klungkung mengalami peningkatan dari tahun 2010 sebesar 3,80 menjadi 4,01 di tahun 2011, namun pada tahun 2012 hingga tahun 2014, angka kriminalitas di Kabupaten Klungkung mengalami penurunan. 2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Pencapaian pembangunan seni, budaya dan olahraga dapat dilihat berdasarkan indikator sebagai berikut: 2.3.1.

Jumlah Grup Kesenian Jumlah grup kesenian adalah jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk. Untuk menghitung jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk dapat digunakan rumus sebagai berikut: Jumlah Grup Kesenian Jumlah Penduduk

X 10.000

Data jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk di Kabupaten Klungkung disajikan pada Tabel 12.


21

Tabel 12 Grup Kesenian Per 10.000 penduduk di Kab. Klungkung, 2014 No

Uraian

1.

Grup Kesenian (grup)

2.

Penduduk (jiwa)

3.

Grup Kesenian Per 10.000

2014

Sumber Data

140

Disbudpar Klk

174.800 8,01

BPS Klk Data Diolah

penduduk

Tabel 12 menunjukkan jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk di Kabupaten Klungkung pada Tahun 2014 adalah sebannyak 8,01.

2.3.2.

Jumlah Gedung Kesenian Jumlah gedung kesenian adalah jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk. Berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Klungkung, tercatat bahwa Kabupaten Klungkung tidak memiliki gedung kesenian.

2.3.3.

Jumlah Klub Olahraga Jumlah klub olahraga adalah jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk. Untuk menghitung jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk dapat digunakan rumus sebagai berikut : Jumlah Klub Olahraga Jumlah Penduduk

X 10.000

Klub olahraga di Kabupaten Klungkung tersebar di empat kecamatan sebagaimana ditampilkan Grafik 5.


22

Grafik 5. Klub Olahraga di Kabupaten Klungkung (Klub), 2014-Juni 2015 2014

s.d Juni 2015

150 97

100 50 7

25

7

25

39

39

26

97

26

0

Banjarangkan

Dawan

Klungkung

Nusa Penida

Kabupaten

Sumber : Disdikpora Kab. Klungkung

Jumlah klub olahraga di Kabupaten Klungkung pada Tahun 2014 dan Juni 2015 tidak mengalami perubahan. Klub Olahraga terbanyak terdapat di Kabupaten Klungkung dan paling sedikit terdapat di Kecamatan Banjarangkan. Data jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk di Kabupaten Klungkung disajikan pada Tabel 13.

Tabel 13 Klub Olahraga Per 10.000 penduduk di Kab. Klungkung, 2014 No

Uraian

1.

Klub Olahraga (Klub)

2.

Penduduk (jiwa)

3.

Klub Olahraga Per 10.000

2014

Sumber Data

97

Disdikpora Klk

174.800 5,55

BPS Klk Data Diolah

penduduk

Tabel 13 menunjukkan jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk di Kabupaten Klungkung pada Tahun 2014 adalah sebannyak 5,55.

2.3.4.

Jumlah Gedung Olahraga Jumlah gedung olahraga adalah jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk. Untuk menghitung jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk dapat digunakan rumus sebagai berikut :


23

Jumlah Gedung Olahraga X 10.000 Jumlah Penduduk

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klungkung, di Kabupaten Klungkung pada tahun 2014 terdapat dua gedung olahraga yang berlokasi di Kecamatan Klungkung dan Kecamatan Nusa Penida. Data mengenai gedung olahraga per 10.000 penduduk di Kabupaten Klungkung disajikan pada Tabel 14. Tabel 14 Gedung Olahraga Per 10.000 penduduk di Kab. Klungkung, 2014 No

Uraian

1.

Gedung Olahraga

2.

Penduduk (jiwa)

3.

Gedung Olahraga Per 10.000

2014

Sumber Data

2

Disdikpora Klk

174.800 0,11

BPS Klk Data Diolah

penduduk Ketersediaan gedung olahraga di Kabupaten Klungkung masih terdapat kekurangan dimana dua kecamatan belum memiliki gedung olahraga tersendiri. Hal ini dapat menurunkan minat berolahraga dari masyarakat di kedua kecamatan mengingat kurangnya akses untuk fasilitas olahraga.


24

BAB III ASPEK PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

3.1. Fokus Pelayanan Dasar Fokus pelayanan dasar merupakan fokus pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. 3.1.1. Pendidikan Dasar Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan awal selama 9 (sembilan) tahun pertama masa sekolah anak-anak. Pendidikan dasar menjadi dasar bagi jenjang pendidikan menengah. 3.1.2.1.

Angka Partisipasi Sekolah APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap

penduduk

usia

sekolah.

Angka

tersebut

memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.

APS adalah jumlah murid kelompok usia

pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia


25

pendidikan dasar. Untuk menghitung APS dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

Angka Partisipasi Sekolah untuk pendidikan dasar di Kabupaten Klungkung disajikan pada Tabel 15. Tabel 15 Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar Kab. Klungkung, 2014 No

Kelompok Umur

Laki – Laki

Perempuan

Jumlah

1.

7-12

99,46

100,00

99,70

2.

13-15

100,00

100,00

100,00


Dari tabel di atas dapat diketahui angka partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun yang berjenis kelamin perempuan lebih tinggi daripada penduduk berjenis kelamin laki-laki pada kelompok umur yang sama. 3.1.2.2. Rasio Ketersediaan Sekolah Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Untuk menghitung rasio ketersediaan sekolah dapat menggunakan rumus sebagai berikut:


26

Tabel 16 Rasio Ketersediaan Sekolah Pendidikan Dasar Kab. Klungkung, 2014 No

Uraian

Nilai

1.

Sekolah SD/MI

139

2.

Sekolah SMP/MTs

24

3.

Sekolah (pend dasar)

163

4.

Penduduk 7-12 tahun

18.826

5.

Penduduk 13-15 tahun

8.830

6.

Penduduk Usia Pendidikan Dasar

27.656

7.

Rasio Ketersediaan Sekolah

58,94

Sumber : Disdikpora Klungkung

Dari Tabel 16 dapat diketahui bahwa rasio ketersediaan sekolah pendidikan dasar di Kabupaten Klungkung pada tahun 2014 adalah sebesar 58,95.

3.1.2.3.

Rasio Guru Terhadap Murid Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Data mengenai rasio guru terhadap murid di Kabupaten Klungkung disajikan pada Tabel 17.


27

Tabel 17 Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Dasar di Kab. Klungkung, Tahun 2014/2015 No

Uraian

Nilai

1

Guru SD/MI

1.551

2

Guru SMP/MTs

3

Guru (pendidikan dasar)

2.269

4

Murid SD/MI

18.206

5

Murid SMP/MTs

9.517

6

Murid Pendidikan Dasar

7

Rasio Guru Terhadap Murid

718

27.732 81,81


Dari Tabel 17 dapat diketahui bahwa rasio guru terhadap murid pendidikan dasar di Kabupaten Klungkung pada tahun 2014 adalah sebesar 81,81. 3.1.2.4.

Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata – Rata Rasio guru terhadap murid per kelas rata – rata dapat dihitung menggunakan rumus :

3.1.2.

Pendidikan Menengah Pendidikan menengah (sebelumnya dikenal dengan sebutan sekolah lanjutan tingkat atas atau SLTA) adalah jenjang pendidikan lanjutan

pendidikan

dasar.

Pendidikan

menengah

umum

diselenggarakan oleh sekolah menengah atas (SMA) (sempat dikenal dengan "sekolah menengah umum" atau SMU) atau madrasah aliyah (MA). Pendidikan menengah umum dikelompokkan dalam program studi sesuai dengan kebutuhan untuk belajar lebih lanjut di perguruan tinggi dan hidup di dalam masyarakat. Pendidikan menengah umum terdiri atas 3 (tiga) tingkat. Selain pendidikan menengah umum terdapat pula pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah kejuruan diselenggarakan oleh sekolah menengah kejuruan (SMK)


28

atau madrasah aliyah kejuruan (MAK). Pendidikan menengah kejuruan dikelompokkan

dalam

bidang

kejuruan

didasarkan

pada

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dunia industri/dunia usaha, ketenagakerjaan baik secara nasional, regional maupun global, kecuali untuk program kejuruan yang terkait dengan upaya-upaya pelestarian warisan budaya. 3.1.2.1.

Angka Partisipasi Sekolah APS adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan menengah (16-19 tahun) yang masih menempuh pendidikan menengah per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah. Data Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Klungkung disajikan pada Tabel 18. Tabel 18 Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Menengah Kab. Klungkung, Tahun 2014 Kelompok Umur

Laki-Laki

Perempuan

Jumlah

91,48

98,24

94,49

Pendidikan

Menengah

16-18


Angka

Partisipasi

Sekolah

Kabupaten Klungkung Tahun 2014 untuk penduduk usia 16-18 tahun perempuan lebih tinggi dari laki-laki, dimana Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Menengah laki-laki sebesar 91,48 sedangkan perempuan sebesar 98,24 3.1.2.2.

Rasio Ketersediaan Sekolah Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan menengah per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan menengah.


29

Tabel 19 Rasio Ketersediaan Sekolah Pendidikan Menengah Kab. Klungkung, 2014 No

Uraian

Nilai

1

Sekolah SMA/SMK

18

2

Penduduk 16 - 18 tahun

7.770

3

Rasio Ketersediaan Sekolah

23,16


Rasio

ketersediaan

sekolah

untuk

pendidikan

menengah di Kabupaten Klungkung pada tahun 2014 sebesar 23,16. Hal ini berarti dari 10.000 penduduk usia pendidikan menengah

terdapat

23

sekolah

yang

tersedia

untuk

menampung seluruh penduduk usia pendidikan menengah tersebut.

3.1.2.3.

Rasio Guru Terhadap Murid Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan menengah per 1.000 jumlah murid pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Data mengenai rasio guru terhadap murid pendidikan menengah di Kabupaten Klungkung disajikan pada Tabel 20. Tabel 20 Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah Kab. Klungkung Tahun 2014/2015 No

Uraian

1

Guru SMA/SMK

2

Murid SMA/SMK

3

Rasio Guru Terhadap Murid

Nilai 895 8.914 100,40



30

Dari Tabel 20 dapat diketahui bahwa rasio guru terhadap murid pendidikan menengah di Kabupaten Klungkung pada tahun 2014/2015 adalah sebesar 81,81.

3.1.3.

Rasio Posyandu Per Satuan Balita Pengertian Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dari Keluarga Berencana dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini.

Tujuan

penyelenggaraan Posyandu: a. Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu ( ibu Hamil, melahirkan dan nifas). b. Membudayakan NKKBS. c. Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera. d. Berfungsi sebagai Wahana Gerakan Reproduksi Keluarga Sejahtera, Gerakan Ketahanan Keluarga dan Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera. Pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak-anak sejak usia dini, merupakan suatu strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar yang meliputi peningkatan derajat kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang sehat dan aman, pengembangan psikososial/emosi, kemampuan berbahasa dan pengembangan kemampuan kognitif (daya pikir dan daya cipta) serta perlindungan anak. Pengalaman empirik di beberapa tempat menunjukan, bahwa strategi pelayanan kesehatan dasar masyarakat dengan fokus pada ibu dan anak seperti itu, dapat dilakukan pada Posyandu. Karena Posyandu

merupakan

wadah

peran

serta

masyarakat

untuk


31

menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya, maka diharapkan pula strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini dapat dilakukan di setiap posyandu. Terkait dengan hal tersebut di atas perlu dilakukan analisis rasio posyandu terhadap jumlah balita dalam upaya peningkatan fasilitasi pelayanan pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan dan agar status gizi maupun derajat kesehatan ibu dan anak dapat dipertahankan dan atau ditingkatkan. Pembentukan Posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan Puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai dan idealnya satu Posyandu melayani 100 balita. Oleh karena itu perlu dihitung rasio ketersediaan posyandu per balita. Kegunaannya untuk mengetahui berapa selayaknya jumlah posyandu yang efektif tersedia sesuai dengan tingkat penyebarannya serta sebagai dasar untuk merevitalisasi fungsi dan peranannya dalam pembangunan daerah. Tabel 21 menyajikan data rasio ketersediaan posyandu per balita di Kabupaten Klungkung. Tabel 21 Rasio Posyandu Per Balita di Kabupaten Klungkung, 2014-Juni 2015 No

Uraian

1.

Posyandu

2. 3.

2014

s.d Juni 2015

294

294

Balita

12.138

11.993

Rasio Posyandu Per Balita

24,22

24,51

Sumber : Dinkes Klungkung

Tabel 21 menyajikan rasio posyandu perbalita di Kabupaten Klungkung pada tahun 2014 dan sampai dengan kondisi Juni 2015. Jika dilakukan perhitungan sebaliknya jumlah balita yang dilayani posyandu pada tahun 2014 adalah 41,29 bayi dan kondisi sampai dengan juni 2015 adalah 40,79 bayi. Artinya setiap


32

posyandu melayani 41,29 bayi pada tahun 2014 dan setiap posyandu melayani 40,79 bayi pada juni 2015. 3.1.4.

Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk adalah jumlah puskesmas, poliklinik, pustu per 1.000 penduduk. Untuk menghitung rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk dapat digunakan rumus sebagai berikut : Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu Jumlah Penduduk

3.1.5.

X 10.000

Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit per 10.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk. Untuk menghitung rasio rumah sakit per 10.000 penduduk dapat digunakan rumus sebagai berikut: Jumlah Rumah Sakit Jumlah Penduduk

X 10.000

Data mengenai rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kabupaten Klungkung disajikan pada Tabel 22.


33

Tabel 22 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk di Kab. Klungkung, 2014 No

Uraian

1

Rumah Sakit

2

Penduduk Rasio

Rumah

2014

Sakit

Per

Sumber Data

3

BPS KLK

174.800

BPS KLK

0,172

Data Diolah

10.000 penduduk Dari data jumlah rumah sakit di Kabupaten Klungkung dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Klungkung, pada Tahun 2014 rasio rumah sakit per 10.000 penduduk Kabupaten Klungkung adalah 0,172. 3.1.6.

Rasio Dokter Per Jumlah Penduduk Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Jumlah dokter dan dokter spesialis di Indonesia belum memenuhi kebutuhan sesuai rasio jumlah penduduk Indonesia. Selain itu distribusi dokter dan dokter spesialis tidak merata serta kualitasnya masih perlu ditingkatkan. Tabel 23 Rasio Dokter Per Jumlah Penduduk di Kab. Klungkung, 2014 No

Uraian

Kabupaten

Sumber Data

1

Dokter Umum

75

Dinkes KLK

2

Dokter Spesialis

27

Dinkes KLK

3

Dokter Gigi

18

Dinkes KLK

4

Dokter

120

Data diolah

5

Penduduk Rasio Dokter Per 1000

174.800 0,686

BPS KLK Data Diolah

Penduduk


34

Tabel 23 menyajikan rasio dokter per 1000 penduduk, dengan angka rasio dokter per 1000 penduduk pada tahun 2014 adalah sebesar 0.686. Jika dilakukan perhitungan sebaliknya jumlah penduduk di bagi jumlah dokter akan diperoleh angka sebesar 1.456,67 atau jika dibulatkan menjadi 1.457 , artinya setiap dokter melayani 1.457 penduduk Kabupaten Klungkung. 3.1.7.

Rasio Tenaga Medis Per Jumlah Penduduk Rasio tenaga medis per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk. Data mengenai rasio tenaga medis per jumlah penduduk di Kabupaten Klungkung disajikan pada Tabel 24. Tabel 24 Rasio Tenaga Medis Per Jumlah Penduduk di Kabupaten Klungkung Tahun 2014 No

Uraian

2014

1

Rasio Bidan/100.000 penduduk

462

2

Rasio Perawat/100.000 penduduk

575

3

Rasio Ahli Gizi/100.000 penduduk

51

4

Rasio Ahli Sanitasi/100.000 penduduk

40

5

Rasio Ahli Kesehatan Masyarakat/100.000 penduduk

18

Sumber : Dinkes Klungkung

Rasio bidan per 100.000 penduduk di Kabupaten Klungkung pada tahun 2014 sebesar 462, artinya setiap 100.000 penduduk Kabupaten Klungkung dilayani oleh 462 orang bidan. Rasio perawat per 100.000 penduduk di Kabupaten Klungkung pada tahun 2014 sebesar 575, artinya setiap 100.000 penduduk Kabupaten Klungkung dilayani oleh 575 orang perawat. Rasio ahli gizi per 100.000 penduduk di Kabupaten Klungkung pada tahun 2014 sebesar 51, artinya setiap 100.000 penduduk Kabupaten Klungkung dilayani oleh 51 orang ahli gizi. Rasio ahli sanitasi per 100.000 penduduk di Kabupaten Klungkung pada tahun 2014 sebesar 40, artinya setiap 100.000 penduduk


35

Kabupaten Klungkung dilayani oleh 40 orang ahli sanitasi. Rasio ahli kesehatan masyarakat per 100.000 penduduk di Kabupaten Klungkung pada tahun 2014 sebesar 18, artinya setiap 100.000 penduduk Kabupaten Klungkung dilayani oleh 18 orang ahli kesehatan masyarakat. 3.1.8.

Persentase Penanganan Sampah Persentase penanganan sampah addalah jumlah produksi sampah dibandingkan dengan sampah yang ditangani dalam satu tahun. Data mengenai persentase penanganan sampah di Kabupaten Klungkung disajikan pada Tabel 25. Tabel 25 Persentase Penanganan Sampah di Kabupaten Klungkung Tahun 2014 Kecamatan

Uraian

Kab

Banjarangkan

Dawan

Klungkung

N.P

48.468

42.845

65.067

63.053

219.433

-

23.071

41.629

24.400

89.100

0

53,85

63,98

38,70

40,60

Produksi Sampah (ton) Sampah Yang Ditangani (Ton) Persentase Penanganan Sampah Sumber : DKP Kab. Klungkung

Tabel 25 menyajikan data persentase penanganan sampah di Kabupaten Klungkung. Secara total produksi sampah di Kabupaten Klungkung selama tahun 2014 adalah 219.433 ton dengan persentase yang ditangani adalah sebesar 40,60 persen saja atau sebanyak 89.100 ton. Sementara jika dilihat per kecamatan penanganan sampah di Banjarangkan sama sekali belum tergarap dan disusul di Kecamatan


36

Nusa Penida sebesar 38,70%. Program penanganan sampah masih terfokus di Kecamatan Klungkung, padahal jika diamati, produksi sampah di Nusa Penida hampir mendekati produksi sampah di Kecamatan Klungkung. 3.1.9.

Persentase Penduduk Berakses Air Minum Syarat-syarat air minum menurut Kementerian Kesehatan adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung logam berat. Walaupun air dari sumber alam dapat diminum oleh manusia, terdapat resiko bahwa air ini telah tercemar oleh bakteri (misalnya Escherichia coli) atau zat-zat berbahaya. Walaupun bakteri dapat dibunuh dengan memasak air hingga 100 °C, banyak zat berbahaya, terutama logam, tidak dapat dihilangkan dengan cara ini. Persentase penduduk berakses air bersih adalah proporsi jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan. Yang dimaksud akses air bersih meliputi air minum yang berasal dari air mineral, air leding/PAM, pompa air, sumur, atau mata air yang terlindung dalam jumlah yang cukup sesuai standar kebutuhan minimal, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Data mengenai penduduk berakses air minum di Kabupaten Klungkung pada Tahun 2014 disajikan pada Tabel 26.


37

Tabel 26 Persentase Penduduk Berakses Air Minum Tahun 2014 Kecamatan

Uraian

Br angkan

Dawan

Klungkung

N.P

Kab

Penduduk Berakses Air

Sumber Data Dinkes

38.348

33.799

56.727

36.791

165.665

KLK

38.390

34.030

57.000

45.380

174.800

BPS KLK

99,89

99,32

99,52

81,07

94,77

Minum Jumlah Penduduk Persentase Penduduk

Data Diolah

Berakses Air Minum

Tabel 26 menyajikan data mengenai persentase penduduk berakses air minum di Kabupaten Klungkung pada Tahun 2014, dimana persentase penduduk berakses air minum terendah ada di Kecamatan Nusa Penida yaitu sebanyak 81,07%.

3.1.10. Persentase Luas Permukiman Yang Tertata Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan

hunian

dan

tempat

kegiatan

yang

mendukung

perikehidupan dan penghidupan. Persentase Luas Permukiman yang Tertata adalah proporsi luas area permukiman yang sesuai dengan peruntukan berdasarkan rencana tata ruang satuan permukiman terhadap luas area permukiman keseluruhan, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :


38

3.1.11. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik Kinerja jaringan berdasarkan kondisi dengan terminologi baik, sedang, sedang rusak, rusak dan rusak berat. Terminologi ini didasarkan pada besarnya persentase tingkat kerusakan dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kondisi Baik (B) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan ≤ 6%), sehingga arus lalu-lintas dapat berjalan lancar sesuai dengan kecepatan disain dan tidak ada hambatan yang disebabkan oleh kondisi jalan. b. Kondisi Sedang (S) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi sedang menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan 6 s/d 10 %). Kerusakan yang ada belum (atau sedikit saja) menimbulkan gangguan terhadap kelancaran arus pergerakan lalu-lintas. c. Kondisi Sedang Rusak (SR) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi sedang menuju rusak menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan 10 s/d 16 %). Kerusakan yang ada mulai menimbulkan gangguan terhadap kelancaran arus pergerakan lalu-lintas, sehingga kendaraan harus mengurangi kecepatannya. d. Kondisi Rusak (R) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi rusak menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan 16 s/d 20 %). Kerusakan yang ada sudah sangat menghambat kelancaran arus pergerakan lalu-lintas, sehingga kendaraan harus berjalan secara perlahanlahan, mengurangi kecepatannya, kadangkala harus berhenti akibat adanya kerusakan atau hambatan pada permukaan perkerasan. e. Kondisi Rusak Berat (RB) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi rusak berat menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan > 20 %). Kerusakan yang ada sudah sangat parah dan nyaris tidak


39

dapat lagi dilewati oleh kendaraan roda 4, atau hanya dapat dilewati dengan kecepatan sangat rendah. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota). Data Jalan di Kabupaten Klungkung disajikan pada Tabel 27. Tabel 27 Panjang Jalan di Kabupaten Klungkung (Km) Tahun 2014 No

Uraian

Panjang Jalan

1.

Jalan Nasional

17,40

2.

Jalan Provinsi

19,19

3.

Jalan Kabupaten

492,92

4.

Jalan Desa

303,69

Total

833,20

Sumber : Dinas PU Kab. Klungkung

Panjang jalan di Kabupaten Klungkung pada Tahun 2014 sepanjang 833,20 kilometer, yang terdiri atas jalan nasional sepanjang 17,40 kilometer, jalan provinsi sepanjang 19,19 km, jalan kabupaten sepanjang 492,92 kilometer, dan jalan desa sepanjang 303,69 kilometer.

3.1.12. Rasio Jaringan Irigasi Pengertian jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Selanjutnya secara operasional dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier.

Dari ketiga kelompok jaringan tersebut, yang langsung

berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi ke dalam petakan sawah adalah jaringan irigasi tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkapnya. Rasio Jaringan Irigasi adalah perbandingan


40

panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya. Panjang jaringan irigasi

meliputi

mengindikasikan

jaringan

primer,

ketersediaan

sekunder,

saluran

irigasi

tersier.

Hal

ini

untuk kebutuhan

budidaya pertanian, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

3.1.13. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk Tempat ibadah merupakan tempat suci bagi masing-masing umat beragama untuk menjalankan kewajibannya terhadap Tuhan. Keberadaan tempat ibadah dapat dijadikan salah satu indikator pembangunan manusia terutama pembangunan mental spiritual penduduk. Tabel 28 menyajikan data mengenai rasio tempat ibadah per 1000 penduduk Kabupaten Klungkung. Tabel 28 Rasio Tempat Ibadah Per 1000 penduduk Kabupaten Klungkung Tahun 2014 No

Uraian

Jumlah

Sumber Data

1

Masjid

6

Kemenag KLK

2

Gereja Kristen

1

Kemenag KLK

3

Gereja Katolik

1

Kemenag KLK

4

Pura

646

Kemenag KLK

5

Vihara

1

Kemenag KLK

6

Mushalla

9

Kemenag KLK

7

Cetya

18

Kemenag KLK

8

Jumlah Tempat Ibadah

682

Kemenag KLK

9

Jumlah Penduduk

174.800

BPS KLK

10

Rasio Tempat Ibadah Per 1000

3,90

Data Diolah

Penduduk Rasio tempat ibadah per 1000 penduduk Kabupaten Klungkung sebesar 3,90 dengan proporsi tempat ibadah terbanyak adalah pura.


41

3.1.14. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, sebagai berikut: a. Fasilitas Air bersih b. Pembuangan Tinja c. Pembuangan air limbah (air bekas) d. Pembuangan sampah Tabel 29 menyajikan data mengenai persentase rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Klungkung pada tahun 2012-2014. Tabel 29 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kabupaten Klungkung, 2012-2014 No

Uraian

2012

2013

2014

1.

Layak

81,76

82,87

83,37

2.

Tidak Layak

18,24

17,13

16,63

Sumber : BPS Kabupaten Klungkung

Berdasarkan data pada Tabel 29, persentase rumah tinggal bersanitasi yang layak di Kabupaten Klungkung mencapai 81,76 persen pada tahun 2012, dan meningkat menjadi 82,87 persen pada tahun 2013, kemudian meningkat lagi menjadi 83,37 persen pada tahun 2014.

3.1.15. Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk Tempat Pemakaman Umum (TPU) adalah areal tempat pemakaman milik/dikuasai pemerintah daerah yang disediakan untuk umum yang berada di bawah pengawasan, pengurusan dan pengelolaan pemerintah daerah. Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman

mayat

yang

pengelolaannya

dilakukan

oleh

yayasan/badan sosial/badan keagamaan. Tempat Pemakaman Khusus (TPK) adalah areal tanah yang digunakan untuk pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.


42

3.1.16. Rasio Tempat Pembuangan Sampah Per Satuan Penduduk Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk adalah jumlah daya tampung tempat pembuangan sampah per 1.000 jumlah penduduk, data mengenai rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk disajikan pada Tabel 30. Tabel 30 Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk Tahun 2014 No

Uraian

1

Daya Tampung TPS (Ton)

2

Jumlah Penduduk Rasio TPS Per 1000 Penduduk

2014

Sumber Data

91

DKP KLK

174.800

BPS KLK

0,521

Data Diolah

Rasio Tempat Pembuangan Sampah per 1000 penduduk di Kabupaten Klungkung sebesar 0,521 pada tahun 2014. 3.1.17. Rasio Rumah Layak Huni Rasio rumah layak huni adalah perbandingan jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

3.1.18. Rasio Permukiman Layak Huni Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan

hunian

dan

tempat

kegiatan

yang

mendukung

perikehidupan dan penghidupan. Rasio permukiman layak huni adalah perbandingan luas permukiman layak huni dengan luas wilayah permukiman secara keseluruhan. Indikator ini mengukur proporsi luas


43

pemukiman yang layak huni terhadap keseluruhan luas pemukiman, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

3.1.19. Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Penduduk Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau kota merupakan kawasan perlindungan, yang ditetapkan dengan kriteria: a. Lahan dengan luas paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi; b. berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur; dan c. didominasi komunitas tumbuhan. Agar kegiatan budidaya tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, pengembangan ruang terbuka hijau dari luas kawasan perkotaan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi 3.1.20. Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan Izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung

untuk

membangun

baru,

mengubah,

memperluas,

mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi


44

sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan adalah perbandingan jumlah bangunan ber-IMB terhadap jumlah seluruh bangunan yang ada. 3.1.21. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Jumlah arus penumpang angkutan umum merupakan jumlah penumpang angkutan umum yang terdapat di sebuah kabupaten misalnya penumpang bis, penumpang kereta api, penumpang kapal laut, dan penumpang pesawat udara. Di Kabupaten Klungkung, moda transportasi angkutan umum yang tersedia hanya bis. Data mengenai jumlah penumpang angkutan umum di Kabupaten Klungkung disajikan pada Tabel 31. Tabel 31 Jumlah Penumpang Angkutan Umum (Orang), 2014-Juni 2015 No

Uraian

2014

s.d Juni 2015

4.680

733

168.600

101.998

1.

Bis

2.

Angkutan Penyeberangan

3.

Kereta Api

-

-

4.

Kapal Laut

-

-

5.

Pesawat Udara

-

-

173.280

102.731

Jumlah Penumpang Angkutan Umum Sumber : Dishubkominfo Klungkung

Jumlah penumpang angkutan umum di Kabupaten Klungkung pada tahun 2014 sebanyak 173.280 orang yang terdiri dari penumpang bis sebanyak 4.680 orang, dan penumpang angkutan penyeberangan sejumlah 168.600 orang. Pada Juni 2015, jumlah penumpang angkutan umum mencapai 102.731 orang yang terdiri dari penumpang bis sebanyak 733 orang dan penumpang angkutan penyeberangan sebanyak 101.998 orang.


45

3.1.22. Rasio Ijin Trayek Izin trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/ atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Jaringan trayek terdiri atas: a.

jaringan trayek lintas batas negara;

b.

jaringan trayek antarkota antarprovinsi;

c.

jaringan trayek antarkota dalam provinsi;

d.

jaringan trayek perkotaan; dan

e.

jaringan trayek perdesaan. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa

angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap,lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang. Data mengenai ijin trayek di Kabupaten Klungkung disajikan pada Tabel 32. Tabel 32 Jumlah Ijin Trayek Yang Dikeluarkan di Kab. Klungkung, 2014-Juni 2015 No 1

Uraian Ijin Trayek Antar Kota Antar

2014

s.d Juni 2015

-

-

Propinsi 2

Ijin Trayek Perkotaan

-

-

3

Ijin Trayek Pedesaan

147

147

Jumlah Ijin Trayek Yang Dikeluarkan

147

147

Sumber : Dishubkominfo Klungkung

Dari tabel 32 diketahui ijin trayek yang dikeluarkan di Kabupaten Klungkung pada tahun 2014 sebanyak 147 ijin yang keseluruhannya merupakan ijin trayek pedesaan. Pada Juni 2015 ijin trayek yang dikeluarkan tidak ada perubahan dari tahun 2014.


46

3.1.23. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian dimaksud meliputi: a.

uji tipe yaitu pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap dan penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor yang dilakukan terhadap rumahrumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi tipenya.

b.

uji berkala yaitu diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan, meliputi pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan pengesahan hasil uji.

Data mengenai uji KIR angkutan umum yang dikeluarkan di Kabupaten Klungkung disajikan pada Tabel 33.

Tabel 33 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Yang Dikeluarkan di Kab. Klungkung, 2014-Juni 2015 No

Uraian

2014

s.d Juni 2015

1

Mobil Penumpang Umum

672

318

2

Mobil Bus

112

47

3

Mobil Barang

5.004

2.225

5.788

2.590

Jumlah Uji KIR Yang Dikeluarkan Sumber : Dishubkominfo Klungkung

Jumlah Uji KIR yang dikeluarkan di Kabupaten Klungkung pada Tahun 2014 didominasi oleh Uji KIR untuk mobil barang dan uji KIR yang paling sedikit dikeluarkan adalah Uji KIR untuk Mobil Bus. Sementara Kondisi pada Juni 2015 tetap sama dimana mobil barang masih mendominasi Uji KIR yang dikeluarkan.


47

3.1.24. Jumlah Terminal Bis dan Penyeberangan Laut Pelabuhan laut diartikan sebagai sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai, danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun

penumpang

ke

dalamnya. Pelabuhan

Udara/bandara bisa diartikan sebagai sebuah fasilitas untuk menerima pesawat dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Terminal bus dapat diartikan sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Data mengenai jumlah terminal bis dan penyeberangan laut di Kabupaten Klungkung disajikan pada Tabel 34. Tabel 34 Jumlah Terminal Bis dan Penyeberangan Laut di Kab. Klungkung, 2014-Juni 2015 No

Uraian

2014

s.d Juni 2015

1

Terminal Kelas A

-

-

2

Terminal Kelas B

1

1

3

Terminal Kelas C

-

-

4

Penyeberangan Laut

12

12

Sumber : Dishubkominfo Klungkung

Pada Tahun 2014, di Kabupaten Klungkung terdapat 12 penyeberangan laut dan satu terminal kelas B. Dibandingkan tahun 2014, pada Juni 2015 tidak terdapat perubahan jumlah penyeberangan laut maupun terminal di Kabupaten Klungkung.


48

3.2. Fokus Pelayanan Penunjang 3.2.1 Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah penggunaan modal

dalam

negeri

bagi

usaha-usaha

yang

mendorong

pembangunan ekonomi pada umumnya. Penanaman modal asing (PMA) merupakan penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang - undang di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut. Jumlah investor PMDN/PMA dihitung dengan menjumlahkan banyaknya investor PMDN berskala nasional dengan banyaknya investor PMA berskala nasional yang aktif berinvestasi di daerah dan pada suatu periode tahun pengamatan. Semakin banyak jumlah investor maka akan semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimililiki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah. Data Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Klungkung disajikan pada Tabel 35. Tabel 35 Jumlah Investor Berskala Nasional (PMA/PMDN) Tahun 2014 No

Uraian

Jumlah

PMA 1

BUMN Asing

-

2

Swasta Asing

41

PMDN 1

BUMD

-

2

BUMN

-

3

Swasta

44

4

Campuran

-

Sumber : KPM Kab. Klungkung

Pada Tahun 2014, investor berskala nasional yang berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) berjumlah 41 investor, dan yang berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri sejumlah 44 investor.


49

3.2.2 Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN / PMA) Jumlah nilai investasi investor PMDN/PMA dihitung dengan menjumlahkan jumlah realisasi nilai proyek investasi berupa PMDN dan nilai proyek investasi PMA yang telah disetujui oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal

(BKPM). Banyaknya investasi PMDN berskala

nasional dengan banyaknya investasi PMA berskala nasional dihitung dari total nilai proyek yang telah terealisasi pada suatu periode tahun pengamatan. Semakin banyak nilai realisasi investasi maka akan semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimililiki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah. Semakin banyak realisasi proyek maka akan menggambarkan

keberhasilan daerah dalam memberi fasilitas

penunjang pada investor untuk merealisasikan investasi yang telah direncanakan. Data mengenai jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Klungkung disajikan pada Tabel 36. Tabel 36 Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional - PMA /PMDN (Rp), Juni 2015 No 1

Uraian Pertanian,

PMA Peternakan,

PMDN -

1.010.000.000

Kehutanan dan Perikanan 2

Pertambangan dan Penggalian

-

1.700.000.000

3

Industri Pengolahan (Migas dan

23.110.106.904

6.650.500.000

-

941.000.000

402.000.000

4.230.000.000

dan

58.558.026.228

585.579.849.523

7

Pengangkutan dan Komunikasi

-

925.336.997

8

Jasa - Jasa

4.920.000.000

64.541.479.250

Jumlah

86.990.133.132

665.578.165.770

Non Migas) 4

Listrik, Gas, dan Air Bersih

5

Bangunan

6

Perdagangan,

Hotel,

Restoran



50

Tabel 36 menyajikan data jumlah nilai investasi berskala nasional untuk Penanaman Modal Asing di Kabupaten Klungkung pada bulan Juni 2015, dimana investasi tertinggi ada pada sektor perdagangan, hotel, restoran yaitu sebesar 87,98% atau Rp. 58.558.026.228,00. Begitu juga investasi berskala nasional Penanaman Modal Dalam Negeri di Kabupaten Klungkung pada Juni 2015 didominasi oleh sektor perdagangan, hotel, restoran yaitu sebesar 67,32% atau Rp. 585.579.849.523,00. 3.2.3

Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Rasio daya serap tenaga kerja adalah perbandingan antara jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dengan jumlah seluruh PMA/PMDN. Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dihitung dari banyaknya tenaga kerja yang bekerja pada investasi PMA/PMDN yang terealisasi pada suatu tahun. Jumlah seluruh PMA/PMDN dihitung dari banyaknya proyek investasi yang terealisasi di daerah pada suatu tahun berdasarkan data BKPM. Menghitung Rasio daya serap tenaga kerja digunakan rumus sebagai berikut:

Semakin besar rasio daya serap tenaga kerja pada PMA dan PMDN akan mencerminkan besarnya daya tampung proyek investasi PMA/PMDN untuk menyerap tenaga kerja di suatu daerah. 3.2.4 Persentase Koperasi Aktif Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha.


51

Menghitung persentase koperasi aktif

digunakan rumus sebagai

berikut:

Semakin besar jumlah persentase ini maka akan semakin besar pelayanan penunjang yang dimiliki daerah dalam menggerakkan perekonomian melalui koperasi. Data kondisi koperasi di Kabupaten Klungkung disajikan pada Tabel 37. Tabel 37 Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Klungkung Tahun 2014 No

Uraian

Jumlah

1.

Jumlah Koperasi Aktif (unit)

99

2.

Jumlah Seluruh Koperasi (unit)

129

Persentase Koperasi Aktif (%)

76,74

Sumber : Diskoperindag Kab. Klungkung

Persentase koperasi aktif di Kabupaten Klungkung pada Tahun 2014 sebesar 76,74%. 3.2.5 Jumlah UKM Non BPR/LKM/UKM Usaha kecil adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Semakin banyak jumlah UKM non BPR/LKM akan menunjukkan semakin besar kapasitas pelayanan pendukung yang dimiliki daerah dalam meningkatkan ekonomi daerah


52

melalui UKM. Data mengenai Usaha Kecil di Kabupaten Klungkung disajikan pada Tabel 38. Tabel 38 Jumlah UKM Non BPR/LKM Per Jenis Kerajinan (Unit) Tahun 2014 No

Uraian

Jumlah

1

Kayu

28

2

Logam/Logam Mulia

431

3

Anyaman/Gerabah/Keramik

133

4

Dari Kain Tenun

61

5

Industri Makanan/Minuman

162

6

Pakaian Jadi

18

7

Penerbitan, Percetakan, dan Reproduksi Media

14

Rekaman 8

Rokok

1

Jumlah UKM Non BPR/LKM

848

Sumber : Diskoperindag Kab. Klungkung

Jumlah usaha kecil mikro di Kabupaten Klungkung pada tahun 2014 sebanyak 848 unit, dengan jenis usaha terbanyak adalah kerajinan logam/logam mulia sebanyak 431 unit.

3.2.6

Jumlah BPR/LKM BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Lembaga keuangan mikro (LKM) adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (deposits), kredit (loan), pembayaran sebagai transaksi jasa (payment service)

serta money transfer yang

ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. LKM memiliki fungsi sebagai lembaga yang memberikan berbagai jasa keuangan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. Semakin banyak jumlah BPR/LKM akan menunjukkan semakin besar kapasitas pelayanan


53

pendukung yang dimiliki daerah dalam mendukung pendanaan UKM melalui BPR/LKM. Data mengenai jumlah BPR/LKM di Kabupaten Klungkung disajikan pada Tabel 39. Tabel 39 Jumlah BPR/LKM di Kabupaten Klungkung (unit) Tahun 2014 No

Kecamatan

Jumlah

1

Banjarangkan

2

2

Dawan

1

3

Klungkung

7

4

Nusa Penida

-

Jumlah BPR/LKM

10


Tabel 39 menyajikan data mengenai jumlah BPR/LKM di Kabupaten Klungkung pada tahun 2014, dimana BPR/LKM terbanyak terdapat di Kecamatan Klungkung, sedangkan di Nusa Penida tidak terdapat BPR/LKM. 3.2.7

Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk Rasio

penduduk

ber-KTP

adalah

perbandingan

jumlah

penduduk usia 17 tahun ke atas yang ber-KTP terhadap jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau telah menikah. Untuk menghitung rasio penduduk ber KTP dapat digunakan rumus sebagai berikut :

Jml Penduduk Usia >17 yang Ber KTP

X 1.000

Jml Penduduk Usia >17 atau telah menikah

Data mengenai Rasio Penduduk Ber KTP di Kabupaten Klungkung disajikan pada Tabel 40.


54

Tabel 40 Rasio Penduduk Ber-KTP di Kabupaten Klungkung Tahun 2014 No

Uraian

Jumlah

1

Jumlah Penduduk Usia>17 Ber KTP (Orang)

113.321

2

Jumlah Penduduk Usia >17 atau telah

117.384

menikah (orang) Rasio Penduduk Ber KTP

965,38

Sumber : Disdukcapil Klungkung

Pelayanan di bidang administrasi kependudukan semakin ditingkatkan di Kabupaten Klungkung, hal ini dibuktikan dengan Rasio penduduk ber KTP di Kabupaten Klungkung pada Tahun 2014 adalah sebesar 965,38. 3.2.8 Rasio Bayi Berakte Kelahiran Rasio bayi berakte kelahiran adalah perbandingan jumlah bayi lahir dalam 1 tahun yang berakte kelahiran terhadap jumlah bayi lahir pada tahun yang sama.

3.2.9 Rasio Pasangan Berakte Nikah Rasio pasangan berakte nikah adalah perbandingan jumlah pasangan nikah berakte nikah terhadap jumlah keseluruhan pasangan yang telah menikah. Untuk menghitung rasio pasangan nikah berakte nikah dapat digunakan rumus sebagai berikut :

Pasangan Nikah Berakte Nikah

X 1.000

Keseluruhan Pasangan Yang Telah Menikah

Data mengenai Rasio Pasangan Berakte Nikah di Kabupaten Klungkung disajikan pada Tabel 41.


55

Tabel 41 Rasio Pasangan Nikah Berakte Nikah di Kab. Klungkung Tahun 2014 No

Uraian

1

Pasangan Nikah Berakte Nikah

2

Keseluruhan Pasangan Yang Telah

Jumlah 6.104 117.384

Menikah Rasio Pasangan Nikah Berakte Nikah

52,00

Sumber : Disdukcapil Klungkung

Rasio Pasangan Nikah Berakte Nikah di Kabupaten Klungkung Pada Tahun 2014 sebesar 52,00 menunjukkan masih kurangnya kesadaran pasangan nikah di Kabupaten Klungkung untuk melengkapi administrasi kependudukan mereka.

3.2.10 Angka Partisipasi Angkatan Kerja Berdasarkan publikasi ILO (International Labour Organization), penduduk dapat dikelompokkan menjadi tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja dikatakan juga sebagai penduduk usia kerja, yaitu penduduk usia 15 tahun atau lebih, seiring dengan program wajib belajar 9 tahun. Selanjutnya, tenaga kerja dibedakan menjadi: angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (penduduk yang sebagian besar kegiatannya adalah bersekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya selain bekerja). Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan merupakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja. Sedangkan, bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja ataupun mencari kerja. Angka yang sering digunakan untuk menyatakan jumlah angkatan kerja adalah TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja), yang merupakan rasio antara angkatan kerja dan tenaga kerja.


56

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Klungkung disajikan pada Tabel 42. Tabel 42 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Klungkung Tahun 2014 No

Uraian

Laki – Laki

Perempuan

Jumlah

1

Angkatan Kerja

53.854

48.947

102.801

2

Penduduk Usia Kerja

64.537

67.811

132.348

83,45

72,18

77,67

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Sumber : BPS Kab. Klungkung

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Klungkung pada Tahun 2014 sebesar 77,67. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja laki – laki di Kabupaten Klungkung pada Tahun 2014 lebih tinggi daripada perempuan, dimana Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja penduduk laki – laki sebesar 83,45 dan perempuan sebesar 72,18.

3.2.11 Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Per Tahun Berdasarkan data dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab. Klungkung selama tahun 2014 tidak ada kasus sengketa pengusaha pekerja. 3.2.12 Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :


57

Data mengenai persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Kabupaten Klungkung disajikan pada Tabel 43. Tabel 43 Persentase Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2014 No

Uraian

Jumlah

1.

Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah

2.093

2.

Pekerja Perempuan

51.040

Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga

4,10

Pemerintah Sumber : BPMPKBPD Klungkung

Pekerja perempuan di lembaga pemerintah Kabupaten Klungkung pada Tahun 2014 mencapai 4,10% dari seluruh pekerja perempuan di Kabupaten Klungkung. 3.2.13 Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga swasta terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Data mengenai persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta Kabupaten Klungkung disajikan pada Tabel 44. Tabel 44 Persentase Perempuan di Lembaga Swasta Tahun 2014 No

Uraian

Jumlah

1.

Pekerja Perempuan di Lembaga Swasta

48.947

2.

Pekerja Perempuan

51.040

Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga

95,90

Swasta Sumber : BPMPKBPD Klungkung


58

Pekerja perempuan di lembaga swasta Kabupaten Klungkung pada Tahun 2014 mencapai 95,90% dari seluruh pekerja perempuan di Kabupaten Klungkung.

3.2.14 Rasio KDRT Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Jenis kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, meliputi: a. Kekerasan fisik; adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat b. Kekerasan

psikis

adalah

perbuatan

yang

mengakibatkan

ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. c. Kekerasan seksual meliputi : (I) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; (II) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. d. Penelantaran rumah tangga dimana setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang


59

layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Rasio KDRT adalah jumlah KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 rumah tangga, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

3.2.15 Persentase Jumlah Tenaga Kerja Dibawah Umur Persentase tenaga kerja di bawah umur adalah proporsi pekerja anak usia 5-14 tahun terhadap jumlah pekerja usia 5 tahun ke atas. Hal ini mengindikasikan masih belum ada perlindungan anak. Anak dianggap masih memiliki nilai ekonomi dan seringkali anak dieksploitasi.

3.2.16 Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga Salah satu indikator keberhasilan keluarga berencana adalah penurunan rata-rata jumlah anak per keluarga. Rata-rata jumlah anak per keluarga adalah jumlah anak dibagi dengan jumlah keluarga.

Data mengenai jumlah anak dan jumlah keluarga di Kabupaten Klungkung disajikan pada Tabel 45. Tabel 45 Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga Tahun 2014 No

Uraian

Jumlah

Sumber Data

1.

Anak (balita)

12.138

Dinkes Klk

2.

Keluarga

55.155

BPMPKBPD Klk

0,22

Data Diolah

Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga Sumber : BPMPKBPD Klungkung


60

Rata-rata jumlah anak per keluarga di Kabupaten Klungkung pada tahun 2014 adalah sebesar 0,22.

3.2.17 Rasio Akseptor KB Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Untuk menghitung rasio akseptor KB dapat digunakan rumus sebagai berikut : Jumlah Akseptor KB Jumlah Pasangan Usia Subur

X 1.000

Data mengenai rasio akseptor KB di Kabupaten Klungkung disajikan pada Tabel 46. Tabel 46 Rasio Akseptor KB Tahun 2014 No

Uraian

1

Jumlah Akseptor KB (orang)

2

Jumlah Pasangan Usia Subur (pasangan)

Rasio Akseptor KB

Jumlah 1.214 33.775 35,94

Sumber : BPMPKBPD Klungkung

Rasio akseptor KB di Kabupaten Klungkung pada Tahun 2014 adalah sebesar 35,94.

3.2.18 Jumlah Jaringan Komunikasi Jumlah jaringan komunikasi adalah banyaknya jaringan komunikasi baik telepon genggam maupun stasioner. Jaringan komunikasi dihitung dari banyaknya jaringan komunikasi yang berada dalam wilayah suatu pemerintah daerah. Sebuah operator jasa telekomunikasi dapat memiliki satu (1) jaringan dan sebaliknya,


61

beberapa operator dapat menggunakan hanya satu (1) jaringan telekomunikasi di wilayah pemerintah daerah. Semakin banyak jumlah jaringan

komunikasi

ketersediaan

fasilitas

maka

menggambarkan

jaringan

komunikasi

semakin

sebagai

besar

pelayanan

penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. 3.2.19 Rasio Wartel/Warnet Terhadap Penduduk Rasio wartel/warnet atau rasio ketersediaan wartel/warnet adalah jumlah wartel/warnet per 1.000 penduduk. Wartel atau warung telekomunikasi adalah tempat usaha komersial yang dimiliki oleh perorangan atau badan hukum yang memberikan jasa sambungan telekomunikasi kepada masyarakat dan akan menerima pembayaran dari konsumen secara langsung setelah jasa diberikan. Warnet atau warung internet adalah tempat usaha komersial yang dimiliki oleh perorangan atau badan hukum yang memberikan jasa sambungan internet kepada masyarakat dan akan menerima pembayaran dari konsumen secara langsung setelah

jasa diberikan.

Menghitung

ketersediaan wartel/warnet per 1.000 penduduk digunakan rumus sebagai berikut:

Semakin besar rasio wartel/warnet per 1000 penduduk akan menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan internet dan fasilitas jaringan komunikasi data sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. 3.2.20 Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Surat kabar merupakan komunikasi massa yang diterbitkan secara berkala dan bersenyawa dengan kemajuan teknologi pada masanya dalam menyajikan tulisan berupa berita, feature, pendapat, cerita rekaan (fiksi), dan bentuk karangan yang lain. Jumlah surat kabar nasional/lokal adalah banyaknya jenis surat kabar terbitan nasional atau terbitan lokal yang masuk ke daerah. Semakin banyak jumlah jenis


62

surat kabar terbitan nasional/lokal di daerah maka menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi massa berupa media cetak sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan

daerah.

Data

mengenai

jumlah

surat

kabar

nasional/local yang diakses di Kabupaten Klungkung disajikan pada Tabel 47. Tabel 47 Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Yang Masuk Ke Daerah, 2012-2014 No

Uraian

2012

2013

2014

1.

Lokal

10

12

15

2.

Nasional

2

2

2

3.

Internasional

-

-

-

Jumlah

12

14

17

Sumber : Bagian Humas & Protokol Setda Kab. Klungkung

Surat kabar yang masuk ke Kabupaten Klungkung pada Tahun 2012 sebanyak 12 buah yang terdiri dari 10 surat kabar lokal dan 2 surat kabar nasional. Pada tahun 2013 dan 2014 jumlah surat kabar yang masuk ke Kabupaten Klungkung mengalami peningkatan, dimana pada Tahun 2014 jumlah surat kabar lokal yang masuk ke Kabupaten Klungkung sebanyak 15 buah dan surat kabar nasional sebanyak 2 buah, sehingga total surat kabar yang masuk ke Kabupaten Klungkung pada tahun 2014 sebanyak 17 buah. 3.2.21 Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal Jumlah penyiaran radio/TV lokal adalah banyaknya penyiaran radio/TV nasional maupun radio/TV lokal yang masuk daerah. Semakin banyak jumlah penyiaran radio/TV baik di daerah maupun nasional di daerah maka menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi massa berupa media elektronik sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Data mengenai jumlah penyiaran radio/TV lokal yang diakses di Kabupaten Klungkung disajikan pada Tabel 48.


63

Tabel 48 Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal, 2012-2014 No

Uraian

2012

2013

2014

1

TV Lokal

3

3

4

2

Radio Lokal

1

1

1

Jumlah

4

4

5

Sumber : Bagian Humas & Protokol Setda Kab. Klungkung

Pada tahun 2014 di Kabupaten Klungkung terdapat 4 penyiaran TV lokal dan 1 Radio lokal. 3.2.22 Persentase Luas Lahan Bersertifikat Prosentase luas lahan bersertifikat adalah proporsi jumlah luas lahan bersertifikat (HGB, HGU, HM, HPL) terhadap luas wilayah daratan. Indikator

pertanahan

ini

bertujuan

untuk

mengetahui

tertib

administrasi sebagai kepastian dalam kepemilikan. Hak Milik (HM) merupakan hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Sifat-sifat hak milik yang membedakannya dengan hak- hak lainnya adalah hak yang “terkuat dan terpenuh”, maksudnya untuk menunjukkan bahwa diantara hak-hak atas tanah yang dipunyai orang, hak miliklah yang paling kuat dan penuh. Hak Guna Usaha (HGU) adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu paling lama 25 tahun. Hak Guna Usaha merupakan hak khusus untuk mengusahakan tanah yang bukan miliknya sendiri guna perusahaan, pertanian, perikanan dan peternakan. Hak Guna Bangunan (HGB) adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan- bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Tidak mengenai tanah pertanian, oleh karena itu dapat diberikan atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara maupun tanah milik seseorang. Hak Pengelolaan Lahan (HPL) adalah hak untuk mengelola lahan yang hanya diberikan atas tanah negara yang dikuasai oleh Badan Pemerintah, BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan Badan INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN KLUNGKUNG

64

Usaha Milik Daerah (BUMD) .Menghitung prosentase luas lahan bersertifikat digunakan rumus sebagai berikut:

Prosentase luas lahan bersertifikat menggambarkan tingkat ketertiban administrasi kepemilikan tanah di daerah. Semakin besar prosentase luas lahan bersertifikat menggambarkan semakin besar tingkat ketertiban administrasi kepemilikan lahan di suatu daerah. 3.2.23 Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa atau Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan. Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM adalah banyaknya kelompok binaan LPM dalam 1 (satu) tahun dibagi dengan jumlah LPM. Menghitung rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) digunakan rumus sebagai berikut:

Kelompok binaan LPM adalah kelompok masyarakat yang dibina oleh LPM sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam mewujudkan

aspirasi

dan

kebutuhan

masyarakat

di

bidang

pembangunan. Semakin besar rata-rata jumlah kelompok binaan LPM maka menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui LPM. Besarnya rata-rata jumlah kelompok binaan LPM juga menunjukkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah dalam pemberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui pembentukan LPM.


65

3.2.24 Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya di singkat PKK, adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaanya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK adalah banyaknya kelompok binaan PKK dalam 1 (satu) tahun dibagi dengan jumlah PKK. Menghitung rata-rata jumlah kelompok binaan PKK digunakan rumus sebagai berikut:

Kelompok binaan PKK adalah kelompok-kelompok masyarakat yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan, yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan seperti kelompok dasawisma dan kelompok sejenis. Tim Penggerak PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing

jenjang untuk terlaksananya

program PKK. Untuk menghitung Jumlah PKK maka dihitung dari jumlah tim penggerak PKK dalam lingkup wilayah pemerintah daerah. Tim penggerak PKK beranggotakan warga masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, perorangan, bersifat sukarela, tidak mewakili organisasi, golongan partai politik, lembaga atau instansi, dan berfungsi sebagai perencana, pelaksana pengendali Gerakan PKK. Semakin besar rata-rata jumlah kelompok binaan PKK maka menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui PKK. Besarnya rata-rata jumlah kelompok binaan PKK juga menunjukkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah dalam pemberdayakan

masyarakat

untuk

berperan

aktif

dalam

pembangunan daerah melalui PKK.


66

3.2.25 Jumlah LSM Lembaga

Swadaya

Masyarakat

(LSM)

adalah

Organisasi/Lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya. Jumlah LSM dihitung berdasarkan jumlah LSM aktif dalam satu (1) tahun. Besarnya jumlah LSM aktif akan menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah

untuk

mewujudkan

partisipasi

masyarakat

dalam

pembangunan daerah sebagai upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat daerah. Besarnya jumlah LSM aktif juga menunjukkan ketersediaan

fasilitas

penunjang penyelenggaraan

pemerintahan daerah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pembangunan daerah. Data mengenai jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Klungkung disajikan pada Grafik 6. Grafik 6 Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat di Kab. Klungkung, 2012-2014 6 4 3

2012

2013

2014

Sumber : BKBPPM Klungkung

Jumlah LSM di Kabupaten Klungkung meningkat dari tahun 2012 sebanyak 3 LSM meningkat menjadi 4 LSM pada tahun 2013 dan menjadi 6 LSM pada tahun 2014


67

3.2.26 Jumlah Perpustakaan Perpustakaan adalah suatu wadah atau tempat di mana didalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistem tertentu, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai

penunjang kelangsungan

pendidikan. Jumlah

perpustakaan

dihitung

berdasarkan

jumlah

perpustakaan umum yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat Perpustakaan

yang

beroperasi

umum

di

merupakan

wilayah

pemerintah

perpustakaan

daerah.

yang

bertugas

mengumpulkan, menyimpan, mengatur dan menyajikan bahan pustakanya untuk masyarakat umum. Banyaknya jumlah perpustakaan akan menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam memberikan bahan pustaka kepada masyarakat pengguna perpustakan. Besarnya jumlah

perpustakaan

penunjang

juga

menunjukkan

penyelenggaraan

ketersediaan

pemerintahan

fasilitas

daerah

untuk

meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pelayanan pendidikan.

Data mengenai jumlah

perpustakaan di Kabupaten Klungkung disajikan pada Tabel 49.

Tabel 49 Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Klungkung, 2014-Juni 2015 No

Uraian

2014

s.d Juni 2015

1

Banjarangkan

44

44

2

Dawan

49

49

3

Klungkung

35

35

4

Nusa Penida

71

71

5

Kabupaten

1

1

200

200

Jumlah Sumber : Kapusipdok Klungkung


68

Jumlah perpustakaan di Kabupaten Klungkung pada Tahun 2014 sebanyak 200 perpustakaan, perpustakaan tersebut dikelola oleh kabupaten Klungkung termasuk perpustakaan yang terdapat di desadesa serta sekolah.

3.2.27 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun Pengunjung perpustakaan adalah pemakai perpustakaan yang berkunjung ke perpustakaan untuk mencari bahan pustaka dalam satu (1) tahun. Pengunjung perpustakaan dihitung berdasar pengunjung yang mengisi daftar kehadiran atau berdasar data yang diperoleh melalui sistem pendataan pengunjung. Banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan menggambarkan tingginya budaya baca di daerah. Dengan jumlah pengunjung perpustakaan yang tinggi merupakan indikator efektifitas penyediaan pelayanan perpustakaan di daerah. Tabel 50 Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Klungkung Tahun 2014 No

Uraian

Jumlah

1

Banjarangkan

22.307

2

Dawan

17.675

3

Klungkung

76.254

4

Nusa Penida

25.078

5

Kabupaten

5.280

Jumlah

146.594

Sumber : Kapusipdok Klungkung

Jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Klungkung pada Tahun 2014 sebanyak 146.594 orang. 3.2.28 Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan

tugas

Kepala

Daerah

dalam

memelihara

dan

menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan


69

Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Jumlah polisi

pamong praja dihitung dari jumlah aparatur pada satuan polisi pamong praja yang ditetapkan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan

perundang-undangan.

Satuan

polisi

pamong

praja

merupakan perangkat daerah yang dapat berbentuk dinas daerah atau lembaga teknis daerah. Menghitung rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk digunakan rumus sebagai berikut:

Rasio jumlah polisi pamong praja menggambarkan kapasitas pemda dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Semakin besar rasio jumlah polisi pamong praja maka akan semakin besar ketersediaan polisi pamong praja yang dimiliki pemerintah

daerah

dalam

memberikan

pelayanan

penunjang

penyelenggaraan pemerintahan daerah . Data mengenai jumlah polisi pamong praja di Kabupaten Klungkung disajikan pada Tabel 51. Tabel 51 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 penduduk Tahun 2014 No 1

Uraian Jumlah Polisi Pamong

Jumlah

Sumber Data

95

SatPol PP

Praja 2

KLK

Jumlah Penduduk Rasio Pol PP Per 10.000

174.800

BPS KLK

5,43

Data Diolah

penduduk

Tabel 51 menyajikan rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk Kabupaten Klungkung pada tahun 2014, dimana jumlah polisi pamong praja pada tahun 2014 adalah sebanyak 95 orang dengan rasio Polisi Pamong Praja Per 10.000 penduduk adalah sebesar 5,43.


70

3.2.29 Rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satuan ini memiliki peran penting dalam ketertiban masyarakat secara luas. Menghitung rasio linmas per 10.000 penduduk digunakan rumus sebagai berikut:

Rasio jumlah linmas menggambarkan kapasitas pemda untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah upaya mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratif sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif . Semakin besar rasio jumlah linmas maka akan semakin besar ketersediaan linmas yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Data mengenai jumlah linmas di Kabupaten Klungkung disajikan pada Tabel 52. Tabel 52 Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 penduduk Tahun 2014 No

Uraian

Jumlah

Sumber Data

1.839

BKBPPM KLK

1

Jumlah Linmas

2

Jumlah Penduduk

174.800

BPS KLK

Rasio Linmas Per 10.000 penduduk

105,20

Data Diolah

Pada tahun 2014, jumlah linmas di Kabupaten Klungkung sebanyak 1.839 orang dengan rasio linmas per 10.000 penduduk sebesar 105,20.

3.2.30 Rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan Rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan adalah perbandingan jumlah pos siskamling selama 1 (satu) tahun dengan


71

jumlah desa/kelurahan. Rasio ini bertujuan untuk menggambarkan ketersediaan pos siskamling di setiap desa/kelurahan. Menghitung rasio pos siskamling per jumlah desa/keluarahan digunakan rumus sebagai berikut: Rasio jumlah pos siskamling menggambarkan ketersediaan pos siskamling di setiap desa/kelurahan. Semakin besar rasio jumlah pos siskamling akan semakin besar ketersediaan kapasitas pemda dalam memberdayakan masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta keamanan lingkungan. Data mengenai rasio jumlah pos siskamling per jumlah desa/kelurahan disajikan pada Tabel 53. Tabel 53 Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Desa/Kelurahan Tahun 2014 No

Uraian

Jumlah

Sumber Data

1

Jumlah Pos Siskamling

177

BKBPPM KLK

2

Jumlah Desa/Kelurahan

59

BPMPKBPD KLK

Rasio Pos Siskamling Per Jumlah

3

Data Diolah

Desa/Kelurahan Kabupaten Klungkung terdiri atas 53 desa dan 6 kelurahan dengan jumlah pos siskamling sebanyak 177 pos, sehingga rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan pada tahun 2014 sebesar 3.

3.2.31 Jumlah Organisasi Pemuda Organisasi pemuda adalah

sekelompok pemuda yang

berkerjasama dengan suatu perencanaan kerja dan peraturanperaturan, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jumlah organisasi pemuda dihitung dari jumlah organisasi pemuda yang aktif sampai dengan tahun pengukuran. Banyaknya jumlah organisasi pemuda menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan


72

Pancasila. Semakin banyak jumlah organisasi pemuda menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai untuk memberdayakan pemuda dalam pembangunan daerah. Data mengenai organisasi pemuda di Kabupaten Klungkung disajikan pada Tabel 54. Tabel 54 Jumlah Organisasi Pemuda di Kabupaten Klungkung, 2014-Juni 2015 No

Kecamatan

2014

s.d Juni 2015

1

Banjarangkan

17

17

2

Dawan

12

12

3

Klungkung

25

25

4

Nusa Penida

18

18

Jumlah

72

72


Jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Klungkung pada tahun 2014 sebanyak 72 kelompok dengan proporsi kelompok organisasi pemuda terbanyak ada di Kecamatan Klungkung. 3.2.32 Jumlah Organisasi Olahraga Organisasi olahraga adalah organisasi formal yang dibentuk oleh sekelompok masyarakat olahraga yang bekerjasama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan, untuk mencapai suatu tujuan pembangunan dunia olahraga. Jumlah organisasi olahraga dihitung dari jumlah organisasi olahraga yang aktif sampai dengan tahun pengukuran. Banyaknya jumlah organisasi olahraga menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan

masyarakat

untuk

berperan

serta

dalam

pembangunan daerah khususnya dalam menciptakan pelayanan penunjang di bidang olahraga.


73

Tabel 55 Jumlah Organisasi Olahraga di Kabupaten Klungkung, 2014-Juni 2015 No

Kecamatan

2014

s.d Juni 2015

1

Banjarangkan

5

5

2

Dawan

4

4

3

Klungkung

11

11

4

Nusa Penida

6

6

Jumlah

26

26


Jumlah organisasi olahraga di Kabupaten Klungkung pada tahun 2014 sebanyak 26 kelompok dengan proporsi kelompok organisasi olahraga terbanyak ada di Kecamatan Klungkung dan paling sedikit di Kecamatan Dawan. 3.2.33 Jumlah Kegiatan Kepemudaan Kegiatan

kepemudaan

adalah

kegiatan

atau

“event”

kepemudaan yang diselenggarakan dalam bentuk pertandingan, perlombaan dan upacara serta kejadian atau peristiwa sejenis. Kepemudaan sendiri bermakna segala hal tentang pemuda. Jumlah kegiatan kepemudaan dihitung dari jumlah kegiatan kepemudaan dalam periode 1 (satu) tahun. Banyaknya jumlah kegiatan kepemudaan menggambarkan tingginya antusiasme pemuda untuk berperan serta dalam pembangunan daerah. Dengan jumlah kegiatan kepemudaan yang tinggi merupakan indikator efektivitas keberadaan organisasi pemuda

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah.

Data

mengenai kegiatan kepemudaan di Kabupaten Klungkung disajikan pada Tabel 56.


74

Tabel 56 Jumlah Kegiatan Kepemudaan di Kab. Klungkung, 2014-Juni 2015 No

Kecamatan

2014

s.d Juni 2015

1.

Banjarangkan

7

7

2.

Dawan

25

25

3.

Klungkung

39

39

4.

Nusa Penida

26

26

Jumlah

97

97


Jumlah kegiatan kepemudaan di Kabupaten Klungkung pada tahun 2014 sebanyak 97 kegiatan dengan kegiatan kepemudaan terbanyak ada di Kecamatan Klungkung dan paling sedikit di Kecamatan Banjarangkan.

3.2.34 Jumlah Kegiatan Olahraga Kegiatan olahraga adalah kegiatan atau “event” olahraga yang diselenggarakan baik oleh pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. Kegiatan olahraga dapat diselenggarakan dalam bentuk pertandingan dan perlombaan serta kejadian atau peristiwa sejenis. Jumlah kegiatan olahraga dihitung dari jumlah kegiatan atau “ event” olahraga dalam periode 1 (satu) tahun. Banyaknya jumlah kegiatan olahraga menggambarkan tingginya antusiasme organisasi olahraga di daerah untuk berperan serta dalam pembangunan daerah. Dengan jumlah kegiatan olah raga yang tinggi merupakan indikator efektivitas keberadaan

organisasi

olahraga

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan daerah. Data mengenai kegiatan olahraga di Kabupaten Klungkung disajikan pada Tabel 57.


75

Tabel 57 Jumlah Kegiatan Olahraga di Kabupaten Klungkung, 2014-Juni 2015 No

Kecamatan

2014

s.d Juni 2015

1.

Banjarangkan

-

-

2.

Dawan

-

-

3.

Klungkung

5

5

4.

Nusa Penida

-

-

Jumlah

5

5


Jumlah kegiatan olahraga di Kabupaten Klungkung pada tahun 2014 sebanyak 5 kegiatan yang terselenggara di Kecamatan Klungkung.


76

BAB IV ASPEK PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing

(competitiveness)

merupakan

salah

satu

faktor

kunci

keberhasilan

pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (attractiveness) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan multiflier effect bagi peningkatan daya saing daerah. Kemampuan ekonomi daerah memicu daya saing daerah dalam beberapa tolok ukur, sebagai berikut: 4.1.1.

Angka Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan


77

sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya. 4.1.2. Persentase Konsumsi RT Untuk Non Pangan Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita dibuat untuk mengetahui pola konsumsi rumah tangga di luar pangan. Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita dapat dicari dengan menghitung persentase konsumsi RT untuk non pangan, yaitu proporsi total pengeluaran rumah tangga untuk non pangan terhadap total pengeluaran. Rasio dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Data mengenai persentase konsumsi RT untuk non pangan di Kabupaten Klungkung disajikan pada Tabel 58. Tabel 58 Persentase Konsumsi RT Untuk Non Pangan di Kab. Klungkung,2012-2014 No 1.

Uraian Persentase Konsumsi

2012

2013

2014

50,11

50,11

47,62

RT Untuk Non Pangan Sumber : BPS Kabupaten Klungkung

Persentase konsumsi rumah tangga untuk kebutuhan non pangan di Kabupaten Klungkung pada tahun 2014 mencapai 47,62 persen.

4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur 4.2.1. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan.


78

4.2.2. Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum dalam periode 1 (satu) tahun. Data untuk jumlah orang yang terangkut angkutan umum merupakan data jumlah penumpang moda angkutan umum seperti : bus, kereta api, kapal laut, dan pesawat udara. Untuk Kabupaten Klungkung, data jumlah orang yang terangkut angkutan umum hanya terdapat data jumlah penumpang bus, karena di Kabupaten Klungkung tidak tersedia moda angkutan kereta api, kapal laut, maupun pesawat udara. Data jumlah penumpang umum di Kabupaten Klungkung disajikan pada Tabel 59. Tabel 59 Jumlah Penumpang Angkutan Umum (orang), 2014-Juni 2015 No

Uraian

1

Bus

2

2014

s.d Juni 2015

4.680

733

Kereta Api

-

-

3

Kapal Laut

-

-

4

Pesawat Udara

-

-

4.680

733

Jumlah

Penumpang

Angkutan Umum Sumber : Dishubkominfo Klungkung

4.2.3. Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal dalam periode 1 (satu) tahun. 4.2.4. Realisasi Peruntukan RTRW Ketaatan terhadap RTRW merupakan kesesuaian implementasi tata ruang hasil perencanaan tata ruang berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional dengan peruntukan yang direncanakan sesuai dengan RTRW. Rasio ketaatan dihitung dengan rumus sebagai berikut:


79

4.2.5. Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang-Cabangnya Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut fungsinya, bank dibagi menjadi bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Data mengenai jumlah bank yang beroperasi di Kabupaten Klungkung disajikan pada Tabel 60. Tabel 60 Jumlah Bank Perkreditan Rakyat di Kab. Klungkung, 2014-Juni 2015 No

Uraian

2014

s.d Juni 2015

1

Banjarangkan

2

2

2

Dawan

1

1

3

Klungkung

7

7

4

Nusa Penida

-

-

Jumlah BPR di Kab. Klungkung

10

10

Sumber : Kantor Penanaman Modal Kab. Klungkung

Jumlah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Klungkung pada tahun 2014 sebanyak 10 unit dan pada Juni 2015 tidak terdapat perubahan dari tahun 2014. 4.2.6. Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi Asuransi merupakan alat untuk menanggulangi risiko (nasabah) dengan cara menanggung bersama kerugian yang mungkin terjadi dengan


80

pihak lain (perusahaan asuransi).Perusahaan asuransi adalah jenis perusahaan yang menjalankan usaha asuransi, meliputi asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Usaha asuransi adalah usaha jasa keuangan yang menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi guna memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti terhadap hidup atau meninggalnya seseorang. Penyelenggaraan asuransi dipisahkan menjadi dua yaitu perusahaan asuransi yang beroperasi secara konvensional dan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah. 4.2.7. Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih Air Bersih (Clean Water) adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak. Air Minum (drinking water) adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002). Sumber air bersih dapat dibedakan atas: a. Air Hujan b. Air Sungai dan Danau c. Mata Air d. Air Sumur Dangkal e.

Air Sumur Dalam

Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih di Kabupaten Klungkung disajikan pada Tabel 61.


81

Tabel 61 Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Bersih di Kabupaten Klungkung, 2012-2014 No

Uraian

2012

2013

2014

1.

Persentase Rumah Tangga

70,14

78,92

77,73

Yang Menggunakan Air Bersih Sumber : BPS Kabupaten Klungkung

Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih di Kabupaten Klungkung pada tahun 2014 mencapai 77,73 persen, sedangkan pada tahun sebelumnya, persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih di Kabupaten Klungkung adalah 70,14 persen pada tahun 2012 dan 78,92 persen pada tahun 2013.

4.2.8. Rasio Ketersediaan Daya Listrik Rasio ketersediaan daya listrik adalah perbandingan daya listrik terpasang terhadap jumlah kebutuhan, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Data mengenai rasio ketersediaan listrik belum dapat dipenuhi, mengingat data mengenai jumlah kebutuhan listrik belum tersedia. 4.2.9. Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Bila tenaga listrik telah dicapai pada suatu daerah atau wilayah maka kegiatan ekonomi dan kesejateraan pada daerah tersebut dapat meningkat. Untuk mewujudkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melistriki masyarakat tidak mampu dan daerah terpencil. Indikator yang digunakan untuk melihat pencapaian sasaran pemerintah daerah tersebut adalah persentase rumah tangga yang menggunakan listrik. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik merupakan proporsi jumlah


82

rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai daya penerangan terhadap jumlah rumah tangga, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Data mengenai jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik dan jumlah rumah tangga di Kabupaten Klungkung disajikan pada Tabel 62. Tabel 62 Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik, 2012-2014 Uraian

2012

2013

2014

Persentase Rumah Tangga

98,92

99,73

99,07

Yang Menggunakan Listrik Sumber : BPS Kabupaten Klungkung

Rumah tangga yang menggunakan listrik di Kabupaten Klungkung pada Tahun 2014 mencapai 99,07 persen dari keseluruhan rumah tangga. 4.2.10. Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon Peningkatan

daya

saing

daerah

dapat

dilihat

dari

perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang terjadi pada suatu daerah. Salah satu indikator dalam melihat perkembangan teknologi komunikasi adalah dengan melihat seberapa banyak penduduk suatu daerah telah memiliki perangkat komunikasi berupa hand-phone (HP) dan telepon rumah biasa. Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon adalah proporsi jumlah penduduk menggunakan telepon/HP terhadap jumlah penduduk, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

4.2.11. Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran Ketersediaan restoran pada suatu daerah menunjukan tingkat daya tarik investasi suatu daerah. Banyaknya restoran dan rumah makan


83

menunjukan perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya. Pengertian restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jenis tataboga atau catering. Sedangkan pengusahaan usaha restoran dan rumah makan adalah penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman kepada tamu sebagai usaha pokok. 4.2.12. Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan Hotel Ketersediaan penginapan/hotel merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah. Semakin berkembangnya investasi ekonomi daerah akan meningkatkan daya tarik kunjungan ke daerah tersebut. Dengan semakin banyaknya jumlah kunjungan orang dan wisatawan ke suatu daerah perlu didukung oleh ketersediaan

penginapan/hotel.

Jenis

penginapan/hotel

dapat

dibedakan menjadi: a.

Hotel Berbintang Hotel berbintang adalah suatu usaha jasa yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, di

mana

setiap

orang

dapat

menginap,

makan,

memperoleh pelayanan, dan menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran, dan telah memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang seperti yang telah ditentukan. Ciri khusus dari hotel berbintang adalah mempunyai restoran yang dikelola langsung di bawah manajemen hotel tersebut. Untuk Hotel Berbintang, kriteria penggolongannya didasarkan pada persyaratan dasar dan penilaian teknis operasional. Persyaratan Dasar : Perijinan (persetujuan Prinsip, Ijin Usaha). Persyaratan Teknis : Unsur Fisik, Unsur Pengelolaan, Unsur Pelayanan. Penetapan penilaian golongan kelas hotel bintang dilakukan dengan penggabungan dari nilai persyaratan dasar dan


84

persyaratan

teknis.

Penilaian

penggolongan

Hotel

Bintang

dilaksanakan oleh PHRI. b.

Hotel Melati Hotel Melati adalah suatu usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, di mana setiap orang dapat menginap, makan, memperoleh pelayanan dan menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran, dan belum memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang.

Data mengenai jumlah penginapan/hotel di Kabupaten Klungkung disajikan pada Tabel 63. Tabel 63 Jumlah Penginapan/Hotel di Kabupaten Klungkung Tahun 2014 No

Uraian

Jumlah

1

Banjarangkan

-

2

Dawan

1

3

Klungkung

2

4

Nusa Penida

81

Jumlah Penginapan/ Hotel di Kab. Klungkung

84

Sumber : Disbudpar Klungkung

Jumlah penginapan/hotel di Kabupaten Klungkung pada tahun 2014 mencapai 84 unit yang tersebar di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Dawan,

Kecamatan

Klungkung,

dan

Kecamatan

Nusa

Penida.

Penginapan/Hotel terbanyak terdapat di Kecamatan Nusa Penida sebanyak 84 unit. 4.3. Iklim Berinvenstasi 4.3.1. Angka Kriminalitas Angka Kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak kriminalitas untuk berbagai kategori seperti curanmor, pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat


85

kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Angka kriminalitas dihitung berdasarkan delik aduan dari penduduk korban kejahatan dalam periode 1 (satu) tahun, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Data mengenai angka kriminalitas di Kabupaten Klungkung pada Tahun 2014 disajikan pada Tabel 64. Tabel 64 Angka Kriminalitas di Kabupaten Klungkung, 2012-2014 No

Uraian

2012

2013

2014

Sumber Data

1.

Jumlah Tindak Kriminal

139

148

138

Polres

Tahun 2014 (kasus) 2.

KLK

Jumlah Penduduk Tahun

172.900

173.900

174.800

BPS KLK

8,04

8,51

7,89

Data

2014 3.

Angka Kriminalitas/10.000

Diolah

penduduk

Dari data diatas dapat diketahui bahwa angka kriminalitas di Kabupaten Klungkung pada Tahun 2014 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Tahun 2013 angka kriminalitas sebesar 8,51 sedangkan pada Tahun 2014 angka kriminalitas menurun menjadi 7,89. 4.3.2. Jumlah Demo Jumlah demonstrasi adalah jumlah demonstrasi yang terjadi dalam periode 1 (satu) tahun. Unjuk rasa atau demonstrasi ("demo") adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat

kelompok

tersebut

atau

penentang

kebijakan

yang

dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah


86

upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Berdasarkan data dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Linmas Kabupaten Klungkung, pada tahun 2014 terjadi 2 (dua) kali unjuk rasa di Kabupaten Klungkung. 4.3.3. Lama Proses Perijinan Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Daya saing investasi suatu daerah tidak terjadi dengan serta merta. Pembentukan daya saing investasi, berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kemudahan perijinan. Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Lama proses perijinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perijinan (dalam hari). Jenis perijinan yang dianalisis antara lain: a. SIUP

: Surat Izin Usaha Perdagangan

b. TDP

: Tanda Daftar Perusahaan

c. IUI

: Izin Usaha Industri

d. TDI

: Tanda Daftar Industri

e. IMB

: Izin Mendirikan Bangunan

f.

: Izin Gangguan

HO

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Klungkung, rata – rata waktu yang diperlukan untuk memperoleh ijin di Kabupaten Klungkung adalah 14 (empat belas ) hari yang merupakan hari kerja. 4.3.4. Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah Jumlah dan macam pajak daerah dan retribusi daerah diukur dengan jumlah dan macam insentif pajak dan retribusi daerah yang mendukung iklim investasi. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundang-


87

undangan

yang

berlaku,

yang

digunakan

untuk

membiayai

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku). Contoh pajak daerah yaitu: pajak penerangan jalan, pajak reklame, dan pajak restoran/hotel.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

dan/atau

diberikan

oleh

pemerintah

daerah

untuk

kepentingan orang pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan). Contoh retribusi daerah yaitu: retribusi sewa tempat di pasar milik pemda, retribusi kebersihan di pasar milik pemda, retribusi parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh pemda, dan retribusi sejenis lainnya. 4.3.5. Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha Perda merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui perda inilah dapat diindikasikan adanya insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Perda yang mendukung iklim usaha dibatasi yaitu perda terkait dengan perizinan, perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa, serta perda terkait dengan ketenagakerjaan.

Tabel 64 menampilkan

jumlah perda yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Klungkung dari Tahun 2010 – 2014. Tabel 65 Perda Yang Diterbitkan Pemerintah Kab. Klungkung, 2010-2014 No 1.

Uraian Perda Yang

2010

2011

2012

2013

2014

16

10

23

18

9

2

2

2

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Diterbitkan 2.

Perda Terkait Perijinan

3.

Perda Terkait Lalu Lintas Barang dan Jasa

4.

Perda Terkait Ketenagakerjaan

Sumber : Bagian H2O Setda Kab. Klungkung


88

Dari tabel 65 dapat diketahui bahwa jumlah perda yang dikeluarkan setiap tahunnya berfluktuasi. Pada tahun 2010, Pemerintah Kabupaten Klungkung menerbitkan 16 perda, tahun 2011 sebanyak 10 perda, tahun 2012 sebanyak 23 perda, tahun 2013 sebanyak 18 perda dan pada tahun 2014 sebanyak 9 perda. Dari total 76 Perda yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Klungkung, ada 2 perda yang terkait perijinan dan belum ada perda yang terkait lalu lintas barang dan jasa serta perda yang terkait ketenagakerjaan. 4.3.6. Persentase Desa/Kelurahan Berstatus Swasembada Pembangunan desa dalam jangka panjang ditujukan untuk memperkuat dasar-dasar sosial ekonomi pedesaan yang memiliki hubungan fungsional yang kuat dan mendasar dengan kotakota dan wilayah di sekitarnya. Pembangunan desa dan pembangunan sektor yang lain di setiap pedesaan akan mempercepat pertumbuhan desa menjadi desa swasembada yang memiliki ketahanan di segala bidang dan dengan demikian dapat mendukung pemantapan ketahanan nasional. Dalam rangka mencapai tujuan itu pembangunan desa diarahkan untuk mengembangkan sumber daya manusianya yang merupakan bagian terbesar penduduk Indonesia, dengan meningkatkan kualitas hidup, kemampuan, keterampilan dan prakarsanya, dalam memanfaatkan berbagai potensi desa maupun peluang yang ada untuk berkembang. Berdasarkan kriteria status, desa/kelurahan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yakni desa swadaya (tradisional); desa swakarya (transisional); dan desa swasembada (berkembang). Pengertian masing-masing klasifikasi desa tersebut adalah sebagai berikut: a. Desa Terbelakang atau Desa Swadaya Desa terbelakang adalah desa yang kekurangan sumber daya manusia atau tenaga kerja dan juga kekurangan dana sehingga tidak mampu memanfaatkan potensi yang ada di desanya. Biasanya desa terbelakang berada di wilayah yang terpencil jauh dari kota, taraf berkehidupan miskin dan tradisional serta tidak memiliki sarana dan prasaranan penunjang yang mencukupi.


89

b. Desa Sedang Berkembang atau Desa Swakarsa Desa sedang berkembang adalah desa yang mulai menggunakan dan memanfaatkan potensi fisik dan nonfisik yang dimilikinya tetapi masih kekurangan sumber keuangan atau dana. Desa swakarsa belum banyak memiliki sarana dan prasarana desa yang biasanya terletak di daerah peralihan desa terpencil dan kota. Masyarakat pedesaan swakarsa masih sedikit yang berpendidikan tinggi dan tidak bermata pencaharian utama sebagai petani di pertanian saja serta banyak mengerjakan sesuatu secara gotong royong. c. Desa Maju atau Desa Swasembada Desa maju adalah desa yang berkecukupan dalam hal sumber daya manusia dan juga dalam hal dana modal sehingga sudah dapat memanfaatkan dan menggunakan segala potensi fisik dan non fisik desa secara maksimal. Kehidupan desa swasembada sudah mirip kota yang modern dengan pekerjaan mata pencarian yang beraneka ragam serta sarana dan prasarana yang cukup lengkap untuk menunjang kehidupan masyarakat pedesaan maju. Dalam upaya peningkatan daya saing daerah salah satu potensi yang perlu dikembangkan adalah melalui peningkatan dan percepatan pertumbuhan status desa menjadi desa swasembada. Indikator peningkatan daya saing terkait pertumbuhan desa swasembada dapat dilihat dari persentase desa/kelurahan berstatus swasembada terhadap total desa/kelurahan. Persentase desa/kelurahan berstatus swasembada terhadap total desa/kelurahan adalah proporsi jumlah desa/kelurahan berswasembada terhadap jumlah desa/ kelurahan, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Kabupaten Klungkung terbagi menjadi empat kecamatan, 53 desa dan 6 kelurahan. Data jumlah desa di Kabupaten Klungkung disajikan pada Grafik 7.


90

Grafik 7 Jumlah Desa dan Kelurahan di Kabupaten Klungkung Pada Tahun 2014

16

Nusa Penida

18

Klungkung

12

Dawan

13

Banjarangkan

Grafik di atas memberikan gambaran mengenai jumlah Desa dan Kelurahan yang ada di Kabupaten Klungkung, dimana Kecamatan Nusa Penida memiliki 16 Desa, Kecamatan Banjarangkan memiliki 13 Desa, Kecamatan Dawan memiliki 12 Desa, dan Kecamatan Klungkung memiliki 12 Desa dan 6 Kelurahan. Sesuai data dari Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, KB, dan Pemerintahan Desa Kabupaten Klungkung, belum ada Desa/Kelurahan di Kabupaten Klungkung yang berstatus Desa Swasembada. 4.4. Fokus Sumberdaya Manusia Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional. Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya


91

saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauh mana beban ketergantungan penduduk. 4.4.1.

Rasio Lulusan S1/S2/S3 Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3. Rasio lulusan S1/S2/S3 adalah jumlah lulusan S1/S2/S3 per 10.000 penduduk, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Perhitungan rasio lulusan S1/S2/S3 untuk Kabupaten Klungkung disajikan pada Tabel 66. Tabel 66 Rasio Lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Klungkung Tahun 2014 No

Uraian

Jumlah

Sumber Data

1.

Penduduk lulus S1/sederajat (orang)

7.602

Disdukcapil KLK

2.


459

Disdukcapil KLK

3.


26

Disdukcapil KLK

4.

Penduduk lulus S1/S2/S3 (orang)

8.087

Disdukcapil KLK

5.

Penduduk (orang)

174.800 BPS KLK

6.

Rasio Lulusan S1/S2/S3

462,64

Data Diolah

Dari tabel 66 diketahui jumlah penduduk Kabupaten Klungkung yang lulus S1/sederajat pada tahun 2014 sejumlah 7.602 orang, sedangkan


92

penduduk yang lulus S2/sederajat pada tahun yang sama sejumlah 459 orang dan yang lulus S3/sederajat sejumlah 26 orang. Data mengenai jumlah penduduk sesuai tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan ini berasal dari catatan kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Klungkung. Sementara jumlah penduduk secara keseluruhan merupakan data jumlah penduduk Tahun 2014 yang dikeluarkan

oleh

Badan

Pusat

Statistik

Kabupaten

Klungkung.

Perhitungan rasio lulusan S1/S2/S33 penduduk Kabupaten Klungkung pada Tahun 2014 adalah sebesar 462,64. Hal tersebut berarti dari 10.000 penduduk Kabupaten Klungkung, yang lulus S1/S2/S3 pada tahun 2014 hanya sejumlah 462,64 orang.

4.4.2.

Rasio Ketergantungan Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi. Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan


93

tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan adalah perbandingan jumlah penduduk usia <15 tahun dan >64 tahun terhadap jumlah penduduk usia 15-64 tahun, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Perhitungan

Rasio

Ketergantungan

untuk

Penduduk

Kabupaten

Klungkung disajikan dalam Tabel 67. Tabel 67 Rasio Ketergantungan Kabupaten Klungkung Tahun 2014 No

Uraian

Jumlah

1.

Penduduk Usia <15 Tahun

42.600 jiwa

2.

Penduduk Usia > 64 Tahun

17.700 jiwa

3.

Jumlah Penduduk Usia <15 Tahun + > 64

60.300 jiwa

Tahun 4.

Penduduk Usia 15 – 64 Tahun

114.500 jiwa

5.

Rasio Ketergantungan

52,66

Sumber : BPS Kabupaten Klungkung Dari tabel 67 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Klungkung adalah 114.500 jiwa dan jumlah penduduk usia tidak produktif adalah 60.300 jiwa. Dari data tersebut diperoleh perhitungan rasio ketergantungan (dependency ratio) untuk Kabupaten Klungkung pada Tahun 2014 adalah 52,66.


94

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN KLUNGKUNG

Recommend Documents