INDIKATOR KEBERHASILAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

INDIKATOR KEBERHASILAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN OLEH DIDI RUKMANA

1. PENDAHULUAN Apa yang lazim disebut sebagai ilmu ekonomi tradisional (traditional economics) memusatkan perhatiannya pada alokasi paling efisien atas segenap sumber daya yang langka, serta upaya memanfaatkan sumber daya secara optimal agar dapat menghasilkan sebanyak mungkin barang dan jasa. Ilmu ekonomi neoklasik tradisional menitikberatkan pembahasannya pada aspek-aspek ekonomi dunia kapitalis, yakni mulai dari pasar sempurna, kedaulatan konsumen, penyesuaian harga secara otomatis, perumusan keputusan yang didasarkan pada kalkulasi marjinal, laba, dan kepuasan, serta pentingnya keseimbangan atau ekuilibrium atas segenap pasar output (penawaran dan permintaan barang dan jasa) dan pasar input (penawaran dan permintaan sumber-sumber daya atau faktor-faktor produksi, yakni tenaga kerja, modal, dan teknologi). Aliran ini mengasumsikan adanya rasionalitas ekonomi di kalangan pelaku ekonomi. Artinya, mereka akan senantiasa mendasarkan tindakan dan pilihannya pada perhitungan untungrugi. Mereka juga diasumsikan memiliki atau menganut orientasi materialistis dan mengutamakan kebutuhan atau kepentingannya sendiri dalam setiap proses pembuatan keputusan ekonomi. Ilmu ekonomi pembangunan (development economics) mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dari ilmu ekonomi tradisional. Selain mengupas cara-cara alokasi sumber daya seefisien mungkin serta kesinambungan pertumbuhannya dari waktu ke waktu, ilmu ekonomi pembangunan juga memberi perhatian pada mekanisme-mekanisme ekonomi, sosial, politik, dan kelembagaan,

baik

yang

terkandung

dalam sektor

swasta

maupun

pemerintah. Jangkauan atau cakupan ilmu ekonomi pembangunan itu lebih luas dari ilmu ekonomi neoklasik tradisional atau bahkan ilmu ekonomi politik. Logika yang utama adalah, karena ilmu ekonomi pembangunan tersebut langsung berkaitan dengan keseluruhan proses politik dan ekonomi yang diperlukan untuk mempengaruhi transformasi struktural dan kelembagaan

2 dari seluruh masyarakat demi menghasilkan kemajuan ekonomi yang benarbenar bermanfaat dan melalui proses yang efisien. Bertolak dari kenyataan tersebut, maka tidak seperti ilmu ekonomi pada umumnya, ilmu ekonomi pembangunan menganggap penting serta mengakui manfaat peranan pemerintah yang lebih besar dalam berbagai tingkatan perumusan dan perencanaan ekonomi serta pelaksanaannya secara terkoordinasi demi mengarah pada transformasi ekonomi yang diinginkan. Keberhasilan transformasi itu sendiri diakui sebagai elemen penting dalam keseluruhan proses dan studi pembangunan ekonomi. Siapa saja yang berkeinginan mempelajari atau mempraktekkan ilmu ekonomi

pembangunan

perlu

menyadari

keunikan

dan

keragaman

masyarakat di NSB (Negara Sedang Berkembang). Kita juga harus memaklumi betapa sedikitnya prinsip-prinsip “universal” atau hukum ekonomi murni, itu pun seandainya apa yang disebut hukum ekonomi itu memang ada, yang benar-benar berlaku dimana saja dan kapan saja. Dalam konteks ekonomi pembangunan yang ada hanyalah “kecenderungan”. Contohnya, meningkatnya permintaan konsumen cenderung memperbesar tingkat penawaran. Dikatakan demikian karena, sebagaimana akan kita saksikan bersama, ada kondisi-kondisi tertentu di banyak NSB yang membuat hubungan positif antara permintaan dan penawaran (misalnya kenaikan permintaan pasti diikuti dengan kenaikan penawaran) tidak terjadi. Bertolak

dari

heterogenitas

NSB

yang

begitu

besar,

maka

kemungkinan besar kita akan memerlukan lebih dari satu “ilmu ekonomi pembangunan”, karena tidak ada satupun “ilmu ekonomi pembangunan” yang dapat berlaku universal untuk semua NSB. Oleh karena itu, ilmu ekonomi pembangunan harus bersifat eklektis, yakni mengkombinasikan berbagai konsep dan teori dari analisis ilmu eokonomi tradisional dengan model-model baru dan pendekatan yang lebih multidisipliner dan tajam dari kajian-kajian sejarah dan pengalaman pembangunan kontemporer di Asia, Afrika, dan Amerika Latin.

2. ARTI PENTING NILAI-NILAI DALAM ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN Pada dasarnya, ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan sosial. Ilmu ini menyoroti manusia, serta sistem-sistem sosial yang mengorganisasikan Indikator Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Oleh Didi Rukmana

2

3 aktivitas-aktivitas

yang

dilakukan

manusia

dalam

rangka

memenuhi

kebutuhannya yang mendasar (yaitu pangan, papan, dan sandang) dan untuk memenuhi

keinginan-keinginannya

yang

bersifat

nonmaterial

(seperti

pendidikan, pengetahuan, dan pemuasan spiritual). Berbeda dengan ilmuilmu eksakta, ilmu ekonomi sebagai ilmu sosial tidak dapat menyatakan hukum-hukum keilmuan, kebenaran yang menyeluruh, atau prinsip-prinsip yang bersifat mutlak. Banyak sekali model dan kaidah umum ilmu ekonomi yang semata-mata didasarkan pada sekumpulan asumsi mengenai perilaku manusia yang ternyata sama sekali tidak ada kaitannya dengan kenyataankenyataan di NSB. Selain itu, sifat umum serta objektivitas model atau kaidah dalam studi pembangunan lebih banyak bertumpu pada asumsi-asumsi tertentu yang kebenarannya sering sulit dibuktikan, bukannya pada fakta-fakta aktual yang memang sulit dikuantifikasikan. Oleh karena itu, setiap upaya penelitian maupun analisis ekonomi tidak dapat dipisahkan dari konteks-konteks institusional, sosial, dan juga politik, terutama apabila kita berhadapan dengan masalah-masalah kelaparan, kemiskinan, dan buruknya kondisi kesehatan manusia. Bertolak dari kenyataan diatas, kita perlu memahami pemikiranpemikiran dasar (premis-premis) yang bersifat etis dan normatif tentang apa yang diinginkan maupun hal-hal tidak diinginkan yang menjadi pilar utama ilmu ekonomi pada umumnya dan ilmu ekonomi pembangunan pada khususnya. Konsep-konsep pembangunan ekonomi dan modernisasi, baik secara implisit maupun eksplisit, senantiasa mengandung

nilai-nilai (nilai

adalah : sesuatu yang menjadi pijakan kita untuk menentukan hal-hal yang baik dan yang buruk) tentang tujuan-tujuan yang diinginkan untuk mencapai sesuatu yang oleh Mahatma Gandhi disebut realisasi potensi manusiawi. Ada beberapa masalah pokok yang dibahas dalam ilmu ekonomi pembangunan

yaitu

kemiskinan,

ketidakmerataan,

lonjakan

tingkat

pengangguran, pertumbuhan penduduk yang terlampau cepat, kemandekan pembangunan di pedesaan, dan kerusakan lingkungan. Identifikasi topik-topik tersebut sebagai masalah-masalah yang paling menonjol itu pun sebenarnya menunjukkan pertimbangan nilai-nilai tertentu, yakni bahwasanya perbaikan atau pemberantasan hal-hal tersebut lebih diinginkan. Indikator Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Oleh Didi Rukmana

3

4 Ilmu ekonomi tidak dapat bebas dari tata nilai seperti ilmu fisika atau kimia. Dengan demikian, kesahihan suatu analisis ekonomi dan kebenaran rumus-rumus ekonomi harus senantiasa dinilai dari asumsi-asumsi yang mendasarinya dan/atau premis-premis tata nilainya. Begitu suatu negara atau masyarakat, atau paling tidak pembuat kebijakan, telah menyepakati serangkaian nilai tertentu, maka tujuan-tujuan pembangunan yang spesifik (misalnya upaya meningkatkan pemerataan distribusi pendapatan) dan kebijakan pemerintah yang sejalan dengan itu (misalnya pengenaan pajak progresif), selain akan didasarkan pada analisis-analisis teoritis dan kuantitatif yang objektif, tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai yang telah disepakati tadi.

Meskipun

demikian,

apabila

terjadi

konflik

tata

nilai

dan

ketidaksepakatan di antara para perumus kebijakan, maka kemungkinan untuk mencapai konsensus mengenai tujuan yang hendak dicapai atau perangkat kebijakan yang paling sesuai, dengan sendirinya akan hilang. Oleh karena itu, kedudukan dan arti penting nilai-nilai harus senantiasa diperhatikan, khususnya dalam konteks ilmu ekonomi pembangunan. 3. TIGA NILAI INTI PEMBANGUNAN Dapatkah kita mendefinisikan istilah pembangunan secara luas sebagai suatu proses perbaikan yang berkesinambungan atas suatu masyarakat atau suatu sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih manusiawi? Bentuk nyata atau unsur-unsur dari kehidupan yang serba lebih baik itu sendiri masih menjadi pertanyaan besar. Perdebatan mengenai soal tersebut bahkan sudah sama tuanya dengan ilmu filsafat dan peradaban manusia. Profesor Goulet dan tokoh-tokoh lainnya menyebutkan bahwa paling tidak ada tiga komponen dasar atau nilai inti yang harus dijadikan basis konseptual dan pedoman praktis untuk memahami pembangunan yang paling hakiki. Ketiga komponen dasar tersebut adalah : 1. Kecukupan (sustenance) : Kemampuan untuk memenuhi kebutuhankebutuhan dasar 2. Jati diri (self-esteem) : Menjadi manusia seutuhnya 3. Kebebasan (freedom) dari sikap menghamba: Kemampuan untuk memilih

Indikator Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Oleh Didi Rukmana

4

5 4. APA YANG SEBENARNYA DIMAKSUD DENGAN “PEMBANGUNAN” Setiap orang bisa saja mengartikan istilah pembangunan secara berbeda sesuai dengan seleranya sendiri sehingga pada akhirnya definisi tentang pembangunan pun sedemikian banyak dan berbeda satu sama lain. Menurut pengertian akademis ilmu ekonomi yang ketat, istilah pembangunan (development) secara tradisional diartikan sebagai kapasitas dari sebuah perekonomian nasional, yang kondisi ekonomi awalnya kurang lebih bersifat statis

dalam

kurun

waktu

cukup

lama,

untuk

menciptakan

dan

memperthanakan kenaikan tahunan atas pendapatan nasional bruto atau GNP. Pembangunan ekonomi pada masa lampau juga sering diukur berdasarkan tingkat kemajuan struktur produksi dan penyerapan sumber daya (employment) yang diupayakan secara terencana. Biasanya dalam proses tersebut peran sektor pertanian akan semakin menurun untuk memberi kesempatan bagi tampilnya sektor-sektor manufaktur dan jasa-jasa yang secara sengaja senantiasa diupayakan untuk terus berkembang. Oleh karena itu, strategi pembangunan umumnya berfokus pada industrialisasi secara besar-besaran dan tak jarang mengorbankan kepentingan sektor lain. Secara umum pada tahun 1970-an pembangunan dianggap sebagai fenomena ekonomi saja. Tinggi rendahnya tingkat pembangunan hanya diukur dengan tingkat pertumbuhan GNP saja, baik secara keseluruhan maupun per kapita. Hal tersebut diyakini akan menetes dengan sendirinya sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan beberapa peluang ekonomi yang pada akhirnya akan menumbuhkan kondisi-kondisi yang diperlukan demi terciptanya distribusi hasil-hasil perrtumbuhan ekonomi dan sosial secara lebih merata. Itulah yang secara luas dikenal dikenal sebagai prinsip “efek penetesan ke bawah” atau trickle down effect. Dengan demikian, tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan unsur yang paling diutamakan sehingga masalah-masalah lain seperti kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan distribusi pendapatan seringkali dinomorduakan.


5

6 5. TIGA TUJUAN INTI PEMBANGUNAN Dapat

kita

simpulkan

bahwa

pembangunan

merupakan

suatu

kenyataan fisik sekaligus tekad suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi dan institusional demi mencapai kehidupan yang serba lebih baik. Apa pun komponen spesifik atas “kehidupan yang serba lebih baik” itu, bertolak dari tiga nilai pokok di atas, proses pembangunan di semua masyarakat paling tidak harus memiliki tiga tujuan inti sebagai berikut : 1. Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok. 2. Peningkatan standar hidup. 3. Perluasan pilihan-pilihan ekonomi 6. INDIKATOR PEMBANGUNAN 6.A. INDIKATOR MONETER 6.A.1. PENDAPATAN PER KAPITA Pendapatan per kapita selain digunakan untuk membedakan tingkat kemajuan ekonomi antara negara-negara maju dengan NSB digunakan pula sebagai indikator pembangunan. Dengan kata lain, pendapatan per kapita selain bisa memberikan gambaran tentang laju pertumbuhan kesejahteraan masyarakat di berbagai negara juga dapat menggambarkan perubahan corak perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat yang sudah terjadi di antara berbagai negara. Namun demikian, kita harus hati-hati dalam menggunakan pendapatan per kapita itu sebagai salah satu indikator pembangunan. Hal ini disebabkan oleh adanya pendapat yang mengatakan pembangunan itu bukan hanya sekedar meningkatkan pendapatan riil saja, tetapi kenaikan tersebut harus berkesinambungan dan mantap serta harus disertai pula oleh perubahan-perubahan sikap-sikap dan kebiasaan-kebiasaan sosial yang sebelumnya menghambat kemajuan-kemajuan ekonomi. Tetapi apapun kelemahan pendapatan per kapita sebagai indikator pembangunan, pendekatan ini masih sangan cocok untuk digunakan dan mudah untuk dipahami, dan mungkin pendapatan per kapita adalah indikator pembangunan satu-satunya yang “terbaik” yang ada saat ini. Pendekatan ini juga mempunyai suatu kelebihan, dimana memfokuskan pada raison d’etre Indikator Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Oleh Didi Rukmana

6

7 dari pembangunan, yaitu kenaikan tingkat hidup dan menghilangkan kemiskinan. Dengan kata lain, pendapatan per kapita bukanlah suatu proxy yang buruk dari struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Jadi pendapatan per kapita masih tetap bisa digunakan sebagai suatu titik awal untuk pengklasifikasian tingkat-tingkat pembangunan, dan sudah tentu pula dapat digunakan untuk identifikasi kebutuhan pembangunan.

Metoda Perhitungan Pendapatan Nasional Pendapatan Nasional merupakan nilai produksi barang-barang dan jasa yang dihasilkan suatu perekonomian (negara) dalam kurun waktu satu tahun. Ada 3 metoda perhitungannya, yaitu metoda produksi, metoda pendapatan, dan metoda pengeluaran. Menurut metoda produksi, pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan nilai produksi barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh setiap sektor produktif dalam suatu negara dalam kurun waktu satu tahun. Di Indonesia, periode waktu tersebut adalah satu tahun kalender dan sektor

produktif dibagi menjadi 11 sektor, yaitu pertanian, industri

pengolahan, pertambangan dan galian, listrik, air dan gas, bangunan, pengangkutan dan komunikasi, perdagangan, bank dan lembaga keuangan, sewa rumah, pertahanan, dan jasa-jasa lainnya. Jumlah nilai produksi barang-barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan sektor-sektor tersebut selama satu tahun fiskal disebut Gross Domestic Product (GDP) atau Gross National Product (GNP) yang dalam bahasa Indonesianya disebut sebagai Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Nasional Bruto (PNB). GDP dapat lebih besar atau lebih kecil daripada GNP. Jika GDP suatu negara lebih besar daripada GNP-nya (biasanya NSB, temasuk Indonesia), maka penanaman modal asing (PMA atau investasi asing) di negara itu lebih besar daripada penanaman modal negara itu di luar negeri. Selisih jumlah antara GDP dengan GNP disebut Net factor payment atau Net factor income. GDP – GNP = Net factor payment NNP

= GNP – penyusutan

Dimana NNP = Net National Product


7

8 Teknis perhitungan pendapatan nasional dengan metoda produksi adalah dengan cara menjumlahkan nilai tambah (value added) yang diciptakan. Cara ini dilakukan untuk menghindari double counting atau perhitungan ganda. Oleh karena itu metoda produksi ini dikenal juga dengan sebutan metode nilai tambah. Metode yang kedua yaitu metoda pendapatan. Menurut metoda ini pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan pendapatan faktorfaktor peroduksi yang digunakan dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Faktor produksi

tanah, modal, tenaga kerja, dan wiraswasta

(entrepreneur) yang digunakan tersebut diberi balas jasa berupa sewa, bunga, upah dan gaji, dan laba. Karena faktor produksi tersebut dimiliki oleh seorang atau sekelompok orang dalam masyarakat, maka balas jasanya kembali pada masyarakat sebagai pendapatan nasional. Pendapatan nasional yang dihitung dengan metoda ini dikenal dengan sebutan Gross National Income (GNI). GNI – penyusutan = NNI

Dimana NNI = Net National Income

Metoda terakhir yaitu metoda pengeluaran. Perhitungan pendapatan nasional dengan cara ini yaitu dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran dari lapisan masyarakat. Pendapatan yang diterima oleh semua lapisan masyarakat akan dibelanjakan pada berbagai barang dan jasa atau ditabung. Dengan metoda ini, pendapatan nasional dirumuskan dengan: Y = C + I + G +X – M Dimana : Y = Pendapatan Nasional C = Pengeluaran konsumsi perorangan dan rumah tangga I

= Investasi

G = Pengeluaran konsumsi pemerintah X = Ekspor M = Impor


8

9 Kelemahan Umum Pendekatan Pendapatan Per Kapita Salah satu kelemahan penting dari tingkat pendapatan per kapita sebagai indikator pembangunan (indeks kesejahteraan) bersumber pada anggapan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat ditentukan oleh besarnya pendapatan per kapita masyarakat tersebut. Kalau kita memperbandingkan kehidupan masyarakat antar negara, maka akan tampak faktor-faktor lain diluar tingkat pendapatan yang

sangat berpengaruh kepada tingkat

kesejahteraan mereka. Faktor-faktor non-ekonomi seperti adat istiadat, iklim dan alam sekitar, dan ada/tidaknya kebebasan mengeluarkan pendapat dan bertindak merupakan beberapa contoh yang akan menimbulkan perbedaan tingkat kesejahteraan di negara-negara yang mempunyai pendapatan per kapita yang tidak banyak berbeda. Disamping hal-hal yang dikemukakan di atas, perlu diingat bahwa pembangunan

ekonomi

akan

merubah

kebiasaan-kebiasaan

dalam

kehidupan masyarakat tradisional, seperti misalnya masyarakat menjadi bersifat lebih individualistis, hubungan antara anggota masyarakat menjadi lebih formal, dan sebagainya. Dengan demikian bertambah tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat biasanya diikuti pula oleh pengorbanan moril dan usaha yang lebih banyak oleh masyarakat tersebut. Di satu pihak pembangunan ekonomi akan mempertinggi kesejahteraan, tetapi di lain pihak tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi ini harus dicapai dengan beberapa pengorbanan dalam perilaku hidup masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Arthur Lewis:”...like everything else, economic growth has its costs” yang berarti bahwa pembangunan ekonomi di samping memberi manfaat kepada masyarakat, juga membutuhkan pengorbanan-pengorbanan. Kelemahan Metodologis Pendapatan Per Kapita Secara lebih khusus, nilai pendapatan per kapita sebagai indeks untuk menunjukkan perbandingan tingkat kesejahteraan dan jurang (gap) tingkat kesejahteraan antar masyarakat mempunyai kelemahan. Kelemahan itu timbul karena perbandingan dengan cara demikian mengabaikan adanya perbedaan-perbedaan antara negara dalam hal-hal sebagai berikut: 1. Struktur umur penduduk 2. Distribusi pendapatan masyarakat nasional Indikator Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Oleh Didi Rukmana

9

10 3. Metoda perhitungan pendapatan nasional 4. Perbedaan nilai mata uang domestik (kurs) dengan mata uang dolar Amerika Serikat.

6.A.2. INDIKATOR KESEJAHTERAAN EKONOMI BERSIH William Nordhaus dan James Tobin (1972) menyempurnakan nilai-nilai GNP dalam upaya memperoleh indikator ekonomi yang lebih baik dengan mengenalkan konsep Net Economic Welfare (NEW). Penyempurnaan nilainilai GNP itu dilakukan dengan dua cara yaitu koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi positif mengharuskan kita memperhatikan waktu senggang (leisure) dan perkembangan sektor informal. Waktu senggang berkaitan dengan jumlah jam kerja seminggu. Misalnya kita menjadi lebih kaya, mungkin kita akan memutuskan untuk bekerja lebih singkat seminggu, dengan harapan akan memperoleh kepuasan batin dari adanya tambahan waktu senggang untuk berekreasi. Sementara itu, koreksi negatif adalah berkaitan dengan masalah kerusakan lingkungan. Lebih rendahnya GNP dari yang sebenarnya, bukanlah hal yang sulit dimengerti. Yang sulit dimengerti adalah hal-hal yang menyebabkan GNP dinilai terlalu tinggi dari pada yang sebenarnya. Bersamaan dengan produk yang bermanfaat (misalnya berupa bangunan perumahan yang nyaman), dalam GNP terkadang mencakup juga “hasil” yang merugikan, (berupa kerusakan tanah galian batu kali, polusi air dan udara yang ditimbulkan oleh pabrik semen, yang kesemuanya itu digunakan untuk membangun perumahan yang nyaman tadi). Dari uraian di atas maka jelas bagi kita bahwa “biaya” yang sangat merugikan itu belum tergambar dalam hasil produk dan harga pasar. Oleh karena itu biaya-biaya ekonomi tersebut harus dikurangkan dari nilai GNP. 6.B. INDIKATOR NON-MONETER 6.B.1. Indikator Sosial Beckerman membedakan berbagai penelitian tentang cara-cara untuk membandingkan tingkat kesejahteraan ke dalam 3 kelompok yaitu:


10

11 1. usaha untuk membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat di dua atau beberapa negara dengan memperbaiki cara-cara yang dilakukan dalam perhitungan pendapatan nasional. 2. usaha untuk membuat penyesuaian dalam pendapatan masyarakat yaitu dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat harga di setiap negara. Namun cara-cara pertama dan kedua memerlukan data yang lengkap untuk memungkinkan dilakukannya perhitungan kembali pendapatan nasional. Data yang diperlukan tersebut sayangnya tidak tersedia di NSB. Oleh

karena

itu

Beckerman

mengemukakan

cara

lain

dalam

membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat di beberapa negara dengan menggunakan cara yang ketiga 3. usaha untuk membuat perbandingan tingkat kesejahteraan dari setiap negara berdasarkan pada data yang bersifat tidak moneter (non-monetary indicators) seperti jumlah kendaraan bermotor, konsumsi minyak, jumlah penduduk yang bersekolah, dan sebagainya.

Usaha

lain

dalam

menentukan

dan

membandingkan

tingkat

kesejahteraan antar negara dilakukan oleh United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD). Dalam penelitian tersebut yang dilakukan adalah menciptakan indeks taraf pembangunan dari negara-negara maju dan NSB berdasarkan sifat dari 18 jenis data berikut di tiap-tiap negara : 1. Tingkat harapan hidup 2. Konsumsi protein hewani per kapita 3. Persentase anak-anak yang belajar di sekolah dasar dan menengah 4. Persentase anak-anak yang berlajar di sekolah kejuruan 5. Jumlah surat kabar 6. Jumlah telepon 7. Jumlah radio 8. Jumlah penduduk di kota-kota yang mempunyai 20.000 penduduk atau lebih 9. Persentase laki-laki dewasa di sektor pertanian 10. Persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor listrik, gas, air, kesehatan, pengangkutan, pergudangan, dan komunikasi 11. Persentase tenaga kerja yang memperoleh gaji Indikator Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Oleh Didi Rukmana

11

12 12. Persentase PDB yang berasal dari industri-industri pengolahan (manufacturing) 13. Konsumsi energi per kapita 14. Konsumsi listrik per kapita 15. Konsumsi baja per kapita 16. Nilai per kapita perdaganan luar negeri 17. Produk pertanian rata-rata dari pekerja laki-laki di sektor pertanian 18. Pendapatan per kapita Produk Nasional Bruto 19. Jika indeks pembangunan yang diusulkan UNRISD tersebut digunakan sebagai indikator kesejahteraan dan pembangunan maka perbedaan tingkat pembangunan antara negara-negara maju dan NSB tidaklah terlampau besar seperti yang digambarkan oleh tingkat pendapatan per kapita mereka masing-masing. 6.B.2. Indeks Kualitas Hidup dan Indeks Pembangunan Manusia Untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, Morris D.Morris mengenalkan Physical Quality of Life Index (PQLI) atau Indeks Mutu Hidup (IMH). PQLI merupakan indeks komposit (gabungan) dari 3 indikator, yaitu : harapan hidup pada usia 1 tahun, angka kematian, dan tingkat melek huruf. Untuk masing-masing indikator, kinerja ekonomi suatu negara dinyatakan dalam skala 1 hingga 100, dimana 1 merupakan kinerja terjelek, sedangkan 100 adalah kinerja terbaik. Begitu kinerja ekonomi suatu negara dinyatakan dalam skala 1 hingga 100 untuk masing-masing indikator tersebut, maka indeks kompositnya dapat dihitung dari rata-rata penilaian atas ketiga indikator, dengan memberikan bobot yang sama untuk masing-masing indikator. PQLI di Indonesia meningkat dari 45 pada tahun 1971, menjadi 57 pada tahun 1980, dan naik menjadi 73 pada tahun 1990. Kendati demikian, di antara negara-negara ASEAN, PQLI Indonesia termasuk yang paling rendah. Seperti halnya PQLI, HDI mencoba meranking semua negara dalam skala 0 (sebagai tingkatan pembangunan manusia yang terendah) hingga 1 (tingkat pembangunan manusia tertinggi) berdasarkan atas 3 tujuan atau produk pembangunan yaitu: usia panjang yang diukur dengan tingkat harapan hidup, pengetahuan yang diukur dengan rata-rata tertimbang dari jumlah orang dewasa yang dapat membaca (diberi bobot dua pertiga) dan rata-rata Indikator Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Oleh Didi Rukmana

12

13 tahun sekolah (diberi bobot sepertiga), dan penghasilan yang diukur dengan pendapatan per kapita riil yang telah disesuaikan menurut daya beli mata uang asing masing-masing negara dan asumsi menurunnya utilitas marjinal penghasilan dengan cepat. Dengan 3 ukuran pembangunan ini dan menerapkan suatu formula yang kompleks terhadap 160 negara pada tahun 1990, ranking HDI semua negara dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu: (1) negara dengan pembangunan manusia yang rendah (low human development) bila nilai HDI berkisar antara 0,0 hingga 0,50; (2) negara dengan pembangunan manusia yang menengah (medium human development) bila nilai HDI berkisar antara 0,51 hingga 0,79; dan (3) negara dengan pembangunan manusia yang tinggi (high human development) bila nilai HDI berkisar antara 0,80 hingga 1,0. Negara dengan nilai HDI di bawah 0,5 berarti tidak memperhatikan pembangunan manusianya; negara dengan nilai HDI 0,51 hingga 0,79 berarti mulai memperhatikan pembangunan manusianya; negara dengan nilai HDI lebih dari 0,8 berarti amat memperhatikan pembangunan manusianya. Perlu dicatat bahwa HDI mengukur tingkat pembangunan manusia secara relatif, bukan absolut. Selain itu, HDI memfokuskan pada tujuan akhir pembangunan (usia panjang, pengetahuan, dan pilihan material) dan tidak sekedar alat pembangunan (hanya GNP per kapita). Pertumbuhan ekonomi memang penting untuk mempertahankan kesejahteraan rakyat, namun pertumbuhan bukan merupakan akhir dari pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi hanyalah suatu alat yang penting. Akan tetapi yang lebih penting adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi digunakan untuk memperbaiki kapabilitas manusianya, dan pada gilirannya bagaimana rakyat menggunakan kapabilitasnya. Kendati HDI memberikan wawasan yang lebih luas mengenai pembangunan, Todaro memberikan beberapa catatan berikut : Pertama, pembentukan HDI sebagian didorong oleh strategi politik yang didesain untuk memfokuskan

perhatian

pada

aspek

pembangunan

kesehatan

dan

pendidikan. Kedua, ketiga indikator tersebut merupakan indikator yang bagus namun bukan ideal (misalnya, tim PBB ingin menggunakan status nutrisi bagi anak berusia di bawah 5 tahun sebagai indikator kesehatan yan ideal, tetapi datanya tidak tersedia). Ketiga, nilai HDI suatu negara mungkin membawa Indikator Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Oleh Didi Rukmana

13

14 dampak yang kurang menguntungkan karena mengalihkan fokus dari masalah ketidakmerataan dalam negara tersebut. Keempat, alternatif pendekatan yang memandang ranking GNP per kapita, dan kemudian melengkapinya dengan indikator sosial lain masih dihargai. Kelima, kita harus selalu ingat bahwa indeks ini merupakan indikator pembangunan yang relatif, bukan absolut, sehingga bila semua negara mengalami peningkatan pada tingkat tertimbang yang sama, maka negara miskin tidak akan memperoleh penghargaan atas kemajuannya. 6.B.3. Millenium Development Goals Pada Millenium Summit bulan September 2000, pernyataan PBB menegaskan kembali komitmen mereka untuk menciptakan dunia dengan pembangunan yang berkelanjutan dan menghilangkan kemiskinan sebagai prioritas tertinggi. Millenium Development Goals (MDG) berkembang dari persetujuan dan resolusi konferensi tingkat dunia yang diselenggarakan oleh PBB sepuluh tahun silam. Tujuan-tujuan tersebut telah diterima secara umum sebagai kerangka pengukuran kemajuan pembangunan. Tujuan-tujuan tersebut menitikberatkan pada usaha dari masyarakat dunia dalam mencapai kemajuan-kemajuan signifikan yang dapat diukur dalam kehidupan mereka. Mereka menciptakan suatu ukuran untuk mengukur hasil-hasil, tidak hanya untuk negara sedang berkembang tetapi juga untuk negara-negara

kaya

yang

membantu

mendanai

program-program

pembangunan dan untuk institusi-institusi multilateral yang membantu negara-negara menerapkan program-program tersebut. Tujuh tujuan pertama dari MDG diterapkan dan ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dalam segala bentuknya. Sedangkan tujuan terakhir MDG merupakan alat untuk mencapai tujuh tujuan yang pertama. Banyak tambahan

diantara

negara-negara

pendampingan

dan

harus

termiskin

akan

mencari

negara

membutuhkan kaya

untuk

menyediakan pendampingan. Negara-negara yang miskin dan mempunyai beban hutang yang berat akan membutuhkan lebih banyak bantuan dalam rangka mengurangi beban hutang mereka. Dan semua negara akan diuntungkan

jika

hambatan-hambatan

dalam

perdagangan

dikurangi,

sehingga memungkinkan pertukaran barang dan jasa yang lebih bebas. Indikator Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Oleh Didi Rukmana

14

15 Untuk negara-negara termiskin, beberapa tujuan dalam MDG mungkin sulit tercapai. Bahkan di negara-negara yang kaya sekalipun mungkin terdapat wilayah

atau

kelompok

yang

tertinggal.

Jadi

negara-negara

harus

menentukan tujuan mereka sendiri dan bekerja untuk meyakinkan bahwa masyarakat miskin termasuk dalam kelompok yang diuntungkan oleh adanya pembangunan.


15

16 Millenium Development Goals (MDG) Tujuan-tujuan dan target-target Indikator-indikator Tujuan Membasmi kemiskinan dan kelaparan 1 Dalam kurun waktu 1990  Proporsi penduduk berpenghasilan – 2015 proporsi penduduk kurang dari $1 per hari yang berpenghasilan  Rasio kesenjangan kemiskinan (poverty kurang dari $1 sehari gap ratio) berkurang setengah  Share seperempat penduduk termiskin dalam konsumsi nasional Dalam kurun waktu 1990  Mencegah kekurangan berat badan pada – 2015 proporsi penduduk anak berusia dibawah lima tahun yang menderita kelaparan  Proporsi penduduk dibawah batas berkurang setengah minimum konsumsi makanan berenergi Tujuan Mencapai pendidikan dasar 2 Pada tahun 2015, anak Rasio keikutsertaan (enrollment ratio) di anak baik laki-laki maupun pendidikan dasar perempuan mampu  Proporsi murid yang memulai studi di menyelesaikan pelajaran kelas 1 dan mencapai kelas 5 di pendidikan dasar  Tingkat melek huruf untuk usia 15 – 24 tahun Tujuan Memajukan kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan 3 Menghilangkan disparitas  Rasio anak perempuan terhadap laki-laki jender dalam pendidikan di pendidikan dasar, menengah, dan dasar dan menengah atas paling tidak pada tahun  Rasio perempuan melek huruf terhadap 2005, dan dalam semua laki-laki melek huruf pada usia 15 – 24 tingkatan pendidikan pada tahun tahun 2015  Share perempuan dalam pekerja sektor non pertanian  Proporsi perempuan yang duduk di parlemen Tujuan Mengurangi angka kematian anak 4 Dalam kurun waktu 1990  Tingkat kematian anak berusia dibawah – 2015, angka kematian lima tahun anak turun dua pertiga  Angka kematian bayi  Proporsi anak usia 1 tahun yang mendapat imunisasi campak Tujuan Meningkatkan kesehatan ibu 5 Dalam kurun waktu 1991  Ratio kematian ibu melahirkan – 2015, angka kematian  Proporsi kelahiran yang ditangani oleh ibu melahirkan turun tiga tenaga kesehatan terlatih perempat Tujuan Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya 6 Menghentikan  Mencegah HIV pada wanita hamil Indikator Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Oleh Didi Rukmana

16

17 penyebaran HIV/AIDS pada tahun 2015 Menghentikan penyebaran penyakit malaria dan penyakit lainnya pada tahun 2015

      

Menggabungkan prinsipprinsip pembangunan yang berkelanjutan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program dan memperbaiki kerusakan lingkungan Sampai dengan tahun 2015 jumlah penduduk yang hidup tanpa air bersih berkurang setengah Pada tahun 2020, paling tidak 100 juta penghuni permukiman kumuh telah mengalami perbaikan hidup Tujuan 8

   

berusia 15 – 24 tahun Tingkat penggunaan kontrasepsi Jumlah anak yatim akibat HIV/AIDS Mencegahan dan tingkat kematian akibat malaria Proporsi penduduk yang berada dalam daerah rawan malaria yang menggunakan pencegah malaria Ukuran pencegahan dan pengobatan malaria Pencegahan dan tingkat kematian akibat Tuberculosis Proporsi kasus tuberculosis yang terdeteksi dan disembuhkan dengan DOTS Perubahan lahan hutan Perlindungan lahan untuk menjaga keragaman hayati GDP per penggunaan energi Emisi karbondioksida per kapita

 Proporsi penduduk dengan akses yang berkelanjutan terhadap sumber air yang sehat  Proporsi penduduk dengan akses sanitasi yang baik  Proporsi penduduk dengan akses terhadap kedudukan yang tetap (tenure)

Mengembangkan kerjasama global untuk pembangunan Mengembangkan Beberapa dari indikator-indikator yang perdagangan dan sistem disebutkan berikut ini akan diawasi secara keuangan yang terbuka, terpisah untuk negara-negara terbelakang berdasar aturan, dapat (least developed countries), Afrika, negaradiprediksi, dan tidak negara-negara tanpa garis pantai diskriminatif (termasuk (landlocked countries), dan negara-negara komitmen terhadap good kepulauan kecil (small island developing governance, states). pembangunan, dan pengurangan kemiskinan, baik nasional maupun internasional) Official Development Assistance (ODA) Memusatkan perhatian  Net ODA dalam persentase Pendapatan pada kebutuhan Nasional negara donor DAC


17

18 kebutuhan khusus untuk negara-negara yang belum maju (termasuk akses terhadap kebebasan tarif dan kuota untuk program penguatan ekspor dalam rangka meringankan hutang HIPC dan pembatalan hutang bilateral, dan lebih banyak lagi bantuan ODA ditujukan untuk pengurangan kemiskinan) Akses pasar Memusatkan perhatian pada kebutuhankebutuhan khusus dari negara-negara yang tidak mempunyai garispantai (landlocked countries) dan negara-negara kepulauan kecil (small island developing states) (melalui Barbados Programme and 22nd General Assembly provision)

 Proporsi ODA untuk jasa-jasa sosial dasar (pendidikan dasar, pemeliharaan kesehatan dasar, nutrisi, air bersih,dan sanitasi)  Proporsi ODA yang tidak mengikat  Proporsi ODA untuk lingkungan di negara-negara kepulauan kecil (small island developing countries)  Proporsi ODA untuk sektor transportasi di negara-negara yang tidak mempunyai garispantai (landlocked countries).

 Proporsi ekspor (berdasarkan nilai, tidak termasuk pertahanan) yang bebas tarif dan kuota  Rata-rata tarif dan kuota dalam produk  pertanian, tekstil dan pakaian  Subsidi pertanian domestik dan ekspor produk pertanian di negara anggota OECD  Proporsi ODA yang disediakan untuk membantu membangun kapasitas perdagangan


18

19 Debt sustainability Secara komprehensif mengangani masalah hutang dari negara-negara terbelakang (least developed countries) melalui tindakan-tindakan yang bersifat nasional maupun internasional agar hutang dapat dikelola dalam jangka panjang

 Proporsi hutang bilateral pemerintah HIPC yang dibatalkan  Debt service sebagai persentase dari ekspor barang dan jasa  Proporsi ODA yang disediakan untuk pengurangan hutang  Jumlah negara dalam kelompok HIPC yang dapat menyelesaikan hutangnya

Lainnya Dalam kerjasama dengan  Tingkat pengangguran dari negara sedang berkembang, penduduk berusia 15 – 24 tahun pengembangan dan  Proporsi penduduk dengan akses pengimplementasian strategiterhadap obat-obat yang strategi pekerjaan yang layak diperbolehkan dan penting dan produktif untuk kaum muda.  Jumlah sambungan telepon per Dalam kerjasama dengan 1000 orang perusahaan farmasi,  Jumlah komputer per 1000 orang menyediakan akses untuk mendapatkan obat-obatan yang diperbolehkan dan penting (essential) di negara sedang berkembang. Dalam kerjasama dengan sektor swasta, memungkinkan diperolehnya manfaat dari teknologi baru, terutama informasi dan komunikasi Sumber : http://www.developmentgoals.org/About_the_goals.htm


19

20 DAFTAR PUSTAKA Arsyad, Lincolin. (1999). Ekonomi Pembangunan, Edisi 4.Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Boediono. (1994). Ekonomi Makro, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No.2, edisi empat. BPFE. Yogyakarta. Grauwe, Paul De. (1985). Macroeconomic Theory for The Open Economy. Gower. Great Britain Hill, Hal. (1996). Transformasi Ekonomi Indonesia Sejak 1996, Sebuah Studi Kritis dan Komprehensif. PAU UGM dan Tiara Wacana. Yogyakarta Kuncoro, Mudrajat. (1997). Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan. UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. Mankiw, N. Gregory. (1997). Macroeconomics, 3rd Edition. Worth Publishers. New York Parkin, Michael. (1998). Economics, 4th edition. Addison-Wesley. New York Rosen, Harvey S. (1995). Public Finance. McGraw-Hill. New York. Reksoprayitno, Soediyono. (1992). Ekonomi Makro: Pengantar Analisis Pendapatan Nasional, edisi kelima. Liberty. Yogyakarta. Sukirno, Sadono. (1998). Pengantar Teori Makroekonomi, edisi kedua. Raja Grafindo Persada. Jakarta Todaro, Michael P. (1998). Economic Development. Addison Wesley. London and New York.


20

INDIKATOR KEBERHASILAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Recommend Documents