Implementasi Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia pada Proses Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2013

1

Implementasi Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia pada Proses Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2013 Muhammad Fathir Sidiq1, Amy Yayuk Sri Rahayu2 1. 2.

Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

Email : [email protected]

Abstrak Kebutuhan akan PNS yang berkompeten semakin meningkat demi terlaksananya tugas dan tercapainya tujuan pemerintahan secara efektif dan efisien. Salah satu cara untuk memperoleh PNS yang berkompeten adalah dengan melaksanakan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Proses pengadaan CPNS merupakan salah satu ruang lingkup pelayanan publik yang menjadi objek pengawasan Ombudsman. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pengawasan Ombudsman pada proses pengadaan CPNS tahun 2013 beserta kendala yang dihadapi saat Ombudsman mengimplementasikan fungsi pengawasannya tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pengawasan Ombudsman pada proses pengadaan CPNS tahun 2013 berjalan dengan baik. Ombudsman telah mengimplementasikan fungsi pengawasannya sesuai ketentuan yang berlaku. Ombudsman menghadapi sejumlah kendala saat mengimplementasikan fungsi pengawasannya, baik yang berasal dari diri Ombudsman sendiri maupun dari pihak luar seperti panitia penyelenggara, pihak terlapor dan pelapor. Kata kunci : Pengawasan; Ombudsman; Pengadaan CPNS

Implementation of Control Function of Ombudsman of Indonesia in the Public Servants Procurement Process in 2013 Abstract Competent Public Servants is needed to implement tasks and achieve the government objectives in effective and efficient way. One way to obtain the competent Public Servants is implementing the Public Servants Procurement. The public servants procurement process is one of the scope of public service which is the monitoring object of Ombudsman. This research aims to analyze the implementation of control function of Ombudsman of Indonesia in the Public Servants Procurement Process in 2013 along with the obstacles encountered. This research was conducted by using a qualitative approach through primary and secondary data collection. The results of this research indicate that the implementation of control function of Ombudsman of Indonesia in the Public Servants Procurement Process in 2013 has been done well. The Ombudsman has implemented its control function according to applicable regulations. Ombudsman faces many obstacles when implementing its control function, both derived from the Ombudsman itself as well as from the outside such as the organizers of public servants procurement process, the defendants and the complainants. Keywords : Control Function; Ombudsman; Public Servants Procurement

Pendahuluan

Universitas Indonesia

Implementasi pengawasan ombudsman..., Muhammad Fathir Sidiq, FISIP UI, 2014

2

Sistem pengawasan terhadap pemerintah merupakan elemen penting dalam konteks good governance. Pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif (Wibawa, 2010 : 42). Untuk menciptakan sistem pengawasan yang efektif di suatu negara, dibutuhkan upaya nyata dalam memperkuat dan melembagakan partisipasi masyarakat dalam mengontrol pemerintahan agar lebih transparan, akuntabel dan partisipatif (Masduki, 2003 : 4). Untuk itulah di berbagai negara dibentuk suatu lembaga di luar eksekutif dan legislatif untuk melindungi warga negaranya dari tindakan-tindakan yang tidak adil dari pemerintah (Wieslander, 1999 : 3). Penamaan untuk lembaga semacam ini disebut secara berbeda-beda di berbagai negara. Di Swedia, lembaga ini disebut dengan istilah Ombudsman Yustisi (Justitie Ombudsman). Di Perancis lembaga ini disebut Komisioner Tinggi Pertahanan (Haut Commissionaire Defenseur) (Duchacek, 1973 : 158). Keberadaan Ombudsman di suatu negara sangat penting karena pengawasan yang dilakukan Ombudsman merupakan salah elemen penting dalam mewujudkan akuntabilitas birokrasi (bureaucratic accountability) (Hague and Harrop, 2001 : 262). Keberadaan Ombudsman juga penting karena merupakan salah satu pilar dalam menciptakan integritas nasional di suatu negara (Pope, 2008 : 10). Ombudsman merupakan lembaga independen yang menerima dan menyelidiki keluhan-keluhan masyarakat yang menjadi korban kesalahan administrasi (maladministration) publik yang meliputi keputusan-keputusan atau tindakan pejabat publik yang ganjil (inappropriate), menyimpang (deviate), sewenang-wenang (arbitrary), melanggar ketentuan (irregular/illegitimate), penyalahgunaan kekuasaan (abuses of power) atau keterlambatan yang tidak perlu (undue delay) atau pelanggaran kepatutan (equity) (Masduki, 2003 : 2-3). Di Indonesia, Ombudsman dibentuk di awal masa reformasi. Presiden Abdurahman Wahid membentuk Komisi Ombudsman Nasional melalui Keputusan Pesiden Nomor 44 Tahun 2000. Alasan dibentuknya Komisi Ombudsman Nasional antara lain karena kurang efektifnya sistem pengawasan yang ada di Indonesia, baik itu pengawasan internal maupun pengawasan eksternal (Muchsan, 2000 : 42). Pembentukan Komisi Ombudsman Nasional juga didasari oleh kurang efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (Sujata, 2002 : 71-72). Secara garis besar, berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, Ombudsman mempunyai tugas menerima, memeriksa dan menindaklanjuti laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Ruang lingkup pelayanan publik Universitas Indonesia


3

yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 merupakan pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan, usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. Dengan demikian, Ombudsman berwenang mengawasi berbagai penyelenggaraan pelayanan publik yang termasuk ke dalam ruang lingkup pelayanan publik berdasarkan peraturan perundang-undangan. Proses pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pekerjaan karena berkaitan dengan adanya bentuk pelayanan berupa penyediaan pekerjaan bagi setiap Warga Negara. Hal ini dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. Dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 disebutkan bahwa kegiatan pengadaan Pegawai Negeri Sipil merupakan kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong, dan dalam pasal 3 disebutkan bahwa setiap Warga Negara Republik Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa proses pengadaan CPNS merupakan salah satu ruang lingkup pelayanan publik yang menjadi objek pengawasan Ombudsman. Fungsi pengawasan Ombudsman seharusnya dapat mengakomodasi partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses pengadaan CPNS. Pada kenyataannya selama ini pelaksanaan pengadaan CPNS tidak berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian dari Setyowati (2014: 244) pelaksanaan proses pengadaan CPNS pada tahun 2010 masih terdapat beberapa penyimpangan, seperti pengajuan formasi yang tidak didasarkan pada kebutuhan birokrasi, adanya indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme, serta pelamar yang lulus tes tidak didasarkan pada passing grade. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (Maki), Boyamin Saiman, juga menyampaikan fakta, bahwa pelaksanaan pengadaan CPNS tahun 2011 berlangsung kurang baik dan tidak transparan mulai dari penentuan jumlah kursi pegawai yang dibutuhkan hingga penyediaan materi soal (http://www.rmol.co, 2013). Pada pengadaan CPNS Tahun 2012, ICW menerima 60 laporan pengaduan berasal yang dari peserta, yang menyangkut kriteria calon yang tidak jelas, manipulasi pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS, hingga ditemukannya kasus suap. (http://www.surabayapagi.com, 2012) Maraknya berbagai kasus penyimpangan pada pengadaan CPNS tersebut menjadi dasar perlunya pelibatan Ombudsman secara langsung dalam mengawasi proses pengadaan CPNS tahun 2013. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Universitas Indonesia


4

Reformasi Birokrasi Nomor 216 Tahun 2013, Ombudsman merupakan Anggota Tim Pengawas Pengadaan CPNS Tahun 2013. Sebagai anggota Tim Pengawas, Ombudsman memiliki tugas melakukan pengawasan pelaksanaan pengadaan CPNS dari tenaga honorer kategori II dan pelamar umum mulai dari proses pengumuman, pelamaran, pelaksanaan tes, pengolahan LJK, penetapan pengumuman hasil tes, proses penetapan NIP dan penempatan pegawai; menjamin pelaksanaan pengawasan pengadaan CPNS dari tenaga honorer kategori II dan pelamar umum berlangsung secara obyektif, transparan dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan tidak dipungut biaya; dan melaporkan hasil pengawasan pelaksanaan pengadaan CPNS dari tenaga honorer kategori II dan pelamar umum kepada tim pengarah. Pelibatan Ombudsman sebagai anggota tim pengawas bukan hanya pada konteks Ombudsman pusat saja, melainkan juga melibatkan 32 Ombudsman Perwakilan. Pelibatan Ombudsman secara langsung sebagai Anggota Tim Pengawas ini merupakan inovasi baru dalam sistem pengadaan CPNS. Pada proses pengadaan CPNS sebelumnya, Ombudsman hanya mengawasi secara eksternal dan tidak menjadi bagian dari Tim Pengawas Pengadaan CPNS. Inovasi ini diharapkan mampu menciptakan pelaksanaan pengadaan CPNS yang bersih, adil, transparan dan akuntabel. Inovasi ini juga diharapkan dapat memulihkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah, khususnya generasi muda bahwa untuk menjadi PNS hanya ditentukan oleh kualitas dan kemampuan sendiri (Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan, 2013). Pelibatan Ombudsman secara langsung dalam Tim Pengawas Pengadaan CPNS Tahun 2013 ternyata tidak sepenuhnya mampu mengurangi praktik-praktik penyimpangan. Selama kegiatan pengadaan CPNS 2013 berlangsung, masih banyak ditemukan masalah-masalah terkait dengan penyimpangan yang dilakukan oleh petugas. Berdasarkan penyelidikan Koalisi LSM Pemantau CPNS (KLPC), setidaknya terdapat 154 kasus penyimpangan yang dilakukan dalam penyelenggaraan kegiatan pengadaan CPNS 2013 hingga 6 Januari 2014. Dari 154 kasus tersebut, sebesar 59 kasus menyangkut jalur honorer kategori II dan 95 kasus menyangkut jalur umum (KLPC, 2014 : 3). Hal ini membuat fungsi pengawasan Ombudsman pada proses pengadaan CPNS 2013 perlu untuk dikaji lebih dalam. Melihat berbagai permasalahan tersebut, maka pertanyaan yang diangkat dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana implementasi pengawasan Ombudsman pada proses pengadaan CPNS tahun 2013 ? 2. Apa saja kendala yang dihadapi Ombudsman dalam mengimplementasikan fungsi pengawasannya pada proses pengadaan CPNS tahun 2013 ?



5

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah ingin menganalisis tentang : 1. Implementasi pengawasan Ombudsman pada proses pengadaan CPNS tahun 2013. 2. Kendala

yang

dihadapi

Ombudsman

dalam

mengimplementasikan

fungsi

pengawasannya pada proses pengadaan CPNS tahun 2013. Tinjauan Teoritis Konsep Good Governance Adanya berbagai jenis kegiatan pembangunan di lingkungan pemerintahan menuntut penanganan yang lebih serius agar tidak terjadi pemborosan dan penyelewengan yang dapat mengakibatkan kerugian pada Negara dan rakyat. Untuk menghindari hal tersebut maka diperlukan suatu tata kelola pemerintahan yang baik yang melibatkan seluruh stakeholder (good governance). Ismanto (2005 : 3) mendefinisikan good governance sebagai kultur dan struktur pemerintahan yang menjalankan kekuasaan dalam suatu negara, tidak hanya menyangkut lembaga eksekutif, namun seluruh negara yang menyangkut penyelenggaraan kehidupan bernegara Lembaga Administrasi Negara (2000 : 6) mendefinisikan good governance sebagai penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, efisien dan efektif dengan menjaga “kesinergisan” interaksi yang konstruktif antara negara, sektor swasta dan masyarakat. Selain dituntut adanya keterkaitan peran yang berkesinambungan antara pemerintah, swasta dan masyarakat, good governance dapat terwujud jika prinsip-prinsip good governance telah dijalankan dengan baik. World Bank memberikan 19 (sembilan belas) indikator prinsip good governance, namun para akademisi tidak menggunakan semua indikator itu untuk mengukur good governance, cukup dengan 9 (sembilan) indikator, yakni accountability, transparency, participation, responsiveness, equity, rule of law,consensus orientations, effectiveness and efficiency, strategic vision (Supriadi, Zulkarnaen dan Rusdiono, 2012 : 3). Diantara semua prinsip good governance, Asian Development Bank (1999 : 3) menegaskan adanya konsensus umum bahwa good governance dilandasi oleh 4 (empat) pilar, yaitu : (1) accountability, (2) transparency, (3) participation, (4) effectiveness and efficiency. Konsep Pengawasan Sistem pengawasan terhadap merupakan elemen penting dalam konteks good governance. (Wibawa, 2010 : 42). Pengawasan adalah kegiatan untuk menilai apakah



6

kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan sebelumnya (dalam hal ini terujud suatu rencana/plan) (Fachruddin, 2004 : 88). Menurut Schermerhorn, pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut (Schermerhorn, 2002 : 35). Demi mendorong terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dalam suatu negara, salah satu dari sekian aspek yang perlu mendapat perhatian dalam penguatan kinerja aparatur ini adalah dengan mengembangkan sistem kontrol masyarakat yang kuat. Hal ini menjadi penting sebab masyarakatlah yang selama ini menanggung kerugian akibat kinerja aparatur yang tidak memadai (Rusli, 2006 : 4). Adapun prinsip-prinsip dari sudut pandang organisasi pemerintah dalam konteks pengawasan masyarakat menurut Rusli adalah Keterbukaan; Responsif; Penilaian yang adil/proporsional; Kepatuhan pada perundangan yang berlaku; dan Timbal balik informasi. Di sisi lain, prinsip-prinsip dari sudut pandang masyarakat dalam penyampaian informasi/laporan/temuan adalah Kejujuran; Obyektivitas; dan Tanggung jawab (Rusli, 2006 : 7) Konsep Ombudsman Pengawasan masyarakat terhadap pemerintah dapat maksimal apabila ada media yang memadai dan mampu mengakomodasi partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan itu sendiri. Partisipasi masyarakat dalam mengawasi kegiatan pemerintahan akan meningkat apabila kesempatan untuk berpartisipasi terjamin dan terlindungi (Reif, 1999 : 97). Istilah Ombudsman pertama kali dikenalkan di negara Swedia. Ombudsman dapat diartikan sebagai seorang yang bertugas mengurusi kepentingan orang lain (Safrizal, 2004 : 31). Menurut Rosenbloom dan Kravcuk, Ombudsman adalah lembaga bentukan legislatif yang bersifat independen, yang diberikan wewenang untuk menyelidiki keluhan-keluhan yang bersifat khusus dari individu warga masyarakat berkenaan dengan tindak maladministrasi yang dilakukan pemerintah (Rosenbloom dan Kravcuk, 2002: 496-497). Sebuah ombudsman berfungsi untuk menerima pengaduan dan melakukan investigasi, baik itu berdasarkan pengaduan ataupun berdasarkan inisiatif sendiri. Menurut Gottehrer dan Hostina (1998 : 5-8), dalam melaksanakan fungsi pengawasannya ini, Ombudsman harus melaksanakan

asas-asas

universal,

yaitu

:

Independen

(independence);

Ketidakberpihakkan/imparsial dan keadilan (impartiality and fairness); Kredibilitas dalam proses pemeriksaan (credibility of review process); dan Kerahasiaan (confidentiality). Setiap menjalankan fungsi pengawasannya, Ombudsman harus memiliki independensi institusional



7

dengan lembaga yang menunjuk dan mengangkat mereka, baik itu legislatif maupun eksekutif. Hal ini bertujuan agar Ombudsman mampu menjalankan perannya secara maksimal. Adapun peran-peran Ombudsman di suatu negara dalam konteks pengawasan menurut Lauri Lehtimaja antara lain As a supervisor, As a protector, As a teacher dan As a assessor (Lehtimaja, 2000 : 21). Metode Penelitian Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu dalam bentuk studi lapangan (field research) dengan menggunakan instrumen penelitian, yaitu pedoman wawancara serta studi literatur. Penelitian ini menggunakan analisis data Miles dan Huberman terdiri atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi (Miles dan Huberman, 2007 : 16). Peneliti menggunakan tiga jenis coding dalam menganalisis data yang diperoleh yaitu open coding, axial coding dan selective coding (Neuman, 2011 : 559). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan strategi analisis data kualitatif yaitu metode ilustratif. Peneliti menggunakan konsep good governance, pengawasan dan ombudsman. Konsep tersebut kemudian menyediakan kotak kosong yang di isi dengan bukti empris yang terjadi di lapangan terkait dengan implementasi pengawasan Ombudsman Republik Indonesia pada proses pengadaan CPNS tahun 2013 dan kendala yang dihadapi Ombudsman dalam mengimplementasikan fungsi pengawasannya pada proses pengadaan CPNS tahun 2013. Hasil dan Pembahasan Implementasi pengawasan Ombudsman pada proses pengadaan CPNS 2013 diwujudkan dalam bentuk implementasi pengawasan aktif dan pasif. Pengawasan aktif diimplementasikan oleh Ombudsman dengan cara memantau langsung lokasi pengadaan CPNS Tahun 2013. Selama melakukan pemantauan, Ombudsman berpedoman pada SOP Tim Pengawas Pengadaan CPNS Tahun 2013. Pemantauan aktif dengan mendatangi setiap lokasi pengadaan CPNS Tahun 2013 dilakukan oleh Ombudsman Pusat dan Ombudsman Perwakilan yang tersebar di 32 Provinsi di Indonesia. Dilakukannya pemantauan langsung ke lokasi pengadaan CPNS tahun 2013 menunjukkan Ombudsman telah menjalankan perannya sebagai supervisor. Menurut Lehtimaja (2000 : 21), As a supervisor, Ombudsman dapat berperan sebagai pengawas eksekutif dalam menjalankan kegiatan pemerintahan. Peran ini



8

berkaitan dengan kewenangan Ombudsman yang berhak melakukan penyelidikan atas inisiatifnya sendiri (own motion) dan melakukan inspeksi secara mendadak. Ombudsman pusat menugaskan asisten Ombudsman untuk memantau setiap proses pengadaan CPNS tahun 2013. Asisten Ombudsman yang ditugaskan adalah asisten yang berada dalam Tim Kepegawaian. Tim Kepegawaian merupakan tim yang menangani secara khusus kasus-kasus yang substansinya berkaitan dengan masalah kepegawaian. Tim kepegawaian terdiri dari 5 orang asisten Ombudsman. Kelima orang asisten tersebut antara lain Habibi sebagai Koordinator Tim Kepegawaian serta Nadia Anggi, Agus, Ketut Dedi dan Muchson A.J. sebagai Anggota Tim Kepegawaian. Untuk Ombudsman perwakilan, baik anggota maupun asisten Ombudsman semuanya ikut turun memantau langsung. Setiap Ombudsman perwakilan rata-rata terdiri dari 4 orang, yakni 1 orang anggota Ombudsman sebagai Kepala Perwakilan yang dibantu 3 orang asisten Ombudsman. Selama melakukan pemantauan langsung, Ombudsman mengawasi apakah semua panitia pelaksana sudah melaksanakan kegiatan pengadaan CPNS sesuai dengan antara SOP di setiap tahapannya. Hal ini menunjukkan Ombudsman menjalankan perannya sebagai assessor. Menurut Lehtimaja (2000 : 21), As a assessor, Obudsman berperan sebagai penyelidik dan penilai tindakan pemerintah. Ombudsman dapat menentukan kepatutan atau kepantasan tindakan pemerintah berdasarkan peraturan yang ada, baik itu yang diatur dalam Undang-Undang hingga ke tingkatan peraturan di bawahnya. Pemantauan langsung dilakukan Ombudsman di setiap lokasi pengadaan CPNS tahun 2013 mulai dari tahap Pendaftaran Peserta Ujian hingga Pemberkasan dan Penetapan NIP. Untuk lebih jelasnya, berikut penjelasan implementasi pengawasan aktif Ombudsman di setiap tahap tersebut. 1) Pendaftaran Peserta Ujian Pemantauan langsung ke lokasi pendaftaran baru dilakukan Ombudsman pada saat pengajuan dan verifikasi berkas. Ombudsman bekerjasama dengan panitia penyelenggara dalam mengawasi apakah berkas yang diajukan sesuai keabsahannya dengan berkas yang telah dikirimkan sebelumnya. Ombudsman juga memantau langsung saat tahap input namanama peserta yang lolos seleksi administrasi agar peserta yang lolos nantinya merupakan peserta yang memang layak untuk lolos. Selama memantau langsung tahap pendaftaran, Ombudsman mengawasi apakah panitia penyelenggara sudah bekerja sesuai dengan SOP Tim Pelaksana atau tidak. Adapun beberapa temuan Ombudsman selama memantau langsung tahap pendaftaran di lokasi-lokasi pengadaan CPNS tahun 2013 antara lain registrasi online di situs www.sscn.bkn.go.id tidak terdapat pilihan Instansi yang dituju, kendala saat mendaftar



9

via sscn.bkn.go.id, website instansi tidak dapat di akses karena hang, terdapat pelamar yang dinyatakan lulus pada 2 (dua) unit kerja berbeda dalam satu instansi yang sama, pembatasan kuota maksimal pelamar per posisi dan terdapat peserta yang tidak tercantum dalam daftar pengumuman hasil seleksi administrasi (Laporan Hasil Pemantauan Langsung Pengadaan CPNS Tahun 2013 Ombudsman, 2014) 2) Penyusunan, Pengamanan, Penggandaan dan Penyimpanan Naskah Soal di Tingkat Panselnas Ombudsman berkoordinasi dengan Tim Konsorsium untuk mencegah keterlambatan selama penyusunan naskah soal. Ombudsman memastikan tempat (gedung) pembuat naskah soal bukan merupakan akses publik, diisolasi dan terjaga keamanannya. Ombudsman juga melakukan evaluasi atas perkembangan pembuatan naskah soal secara mingguan dan melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada Tim Pengarah. Ombudsman memastikan rekanan perusahaan yang menggandakan soal adalah perusahaan yang terpilih yang sebelumnya telah memenangkan tender dan mengikuti tahapan e-procurement. Ombudsman memastikan setiap petugas percetakan tidak diijinkan membawa kamera/handphone/alat perekam lainnya untuk menghindari kebocoran soal. Ombudsman memastikan ruangan yang akan digunakan untuk menyimpan naskah soal dan LJK memadai, memiliki kapasitas yang cukup, aman dari resiko kebakaran, banjir, hujan dan gangguan binatang, memiliki suhu dan penerangan yang cukup, serta tersedianya CCTV dan Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR) di setiap ruangan. Ombudsman berkoordinasi dengan penjaga harian ruang penyimpanan untuk memastikan ruang penyimpanan naskah soal dan LJK disegel yang ditandatangani oleh penanggungjawab ruangan dan pemegang kunci. Ombudsman juga meminta daftar petugas harian yang menjaga ruangan penyimpanan 3) Distribusi

dan

Penyimpanan

Soal

Ujian

dan

LJK

di

Lokasi

Kementerian/Lembaga/Pemda Pada tahap ini, Ombudsman pusat memantau langsung proses distribusi naskah soal dan LJK yang tertuju ke lokasi Kementerian/Lembaga yang berdomisili di sekitar Jabodetabek. Sementara itu, Ombudsman perwakilan mulai ikut memantau langsung setiap proses distribusi yang tertuju ke lokasi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai domisilinya masing-masing. Ombudsman memastikan petugas pengepakan bekerja sesuai prosedur pengepakan. Ombudsman memastikan tidak ada box/amplop bahan ujian yang rusak/terbuka. Ombudsman memastikan ruangan yang akan digunakan untuk menyimpan



10

naskah soal dan LJK memadai, yakni lokasi penyimpanan aman dari gangguan dan kecurian, suhu udara tidak lembab dan penerangan cukup, kondisi ruangan dalam keadaan baik dan bersih, aman dari kebocoran dan rembesan air, serta tersedia CCTV dan alat pemadam kebakaran. Ombudsman juga berkoordinasi dengan petugas penjaga ruang penyimpanan seperti saat mengawasi penyimpanan naskah soal dan LJK di tingkat Panselnas 4) Pelaksanaan Ujian TKD Pengawasan tahap ujian dilakukan Ombudsman dengan mendatangi lokasi ujian di tingkat Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Seperti saat memantau tahap penyimpanan naskah soal dan LJK, penentuan lokasi yang akan didatangi oleh Ombudsman ditentukan dengan berkoordinasi dengan BPKP dan didasari prinsip investigasi atas inisiatif sendiri (own motion). Ombudsman memantau langsung penyelenggaraan ujian sejak persiapan sampai dengan ujian berakhir, baik yang menggunakan LJK maupun CAT. Adapun Beberapa temuan Ombudsman selama memantau langsung tahap seleksi CAT di beberapa lokasi antara lain terdapat komputer yang masih memiliki program excel dan kalkulator, terdapat peserta yang secara fisik berbeda dengan foto yang terdapat pada kartu ujian dan Kartu Identitas Penduduk, terdapat server cadangan yang dibawa pulang panitia, ruang ujian tidak dilengkapi CCTV, tidak terdapat TV display yang menampilkan hasil ujian secara real time, tidak terdapat ruangan khusus bagi panitia/pengawas untuk memantau pelaksanaan ujian di dalam ruang ujian, server tidak disegel dengan segel BKN dan tidak berada di tempat khusus (Laporan Hasil Pemantauan Langsung Pengadaan CPNS Tahun 2013 Ombudsman, 2014) Ombudsman juga menemukan beberapa hal yang menyimpang dari SOP pelaksanaan ujian dengan media LJK. Adapun beberapa temuan Ombudsman selama memantau langsung tahap ujian LJK di beberapa lokasi antara lain dalam persiapan ujian dengan LJK terdapat plat master soal yang tidak dibungkus rapi, terdapat peserta yang tidak ditertibkan meskipun menggunakan alat komunikasi, ketidaktahuan panitia tidak mengetahui bahwa LJK sisa dikembalikan kepada Panselnas, pembagian soal ujian tidak dilakukan secara urut, soal yang dibagikan kepada peserta terdapat yang hasil cetakannya memudar/tidak jelas, dan adanya joki yang menggantikan peserta mengerjakan ujian. (Laporan Hasil Pemantauan Langsung Pengadaan CPNS Tahun 2013 Ombudsman, 2014). Setelah ujian TKD selesai dilaksanakan, naskah soal ujian dimusnahkan dengan cara dibakar. Ombudsman memastikan tidak ada satu pun naskah soal yang luput dari pemusnahan. Ombudsman mendokumentasikan proses pemusnahan tersebut baik dalam bentuk foto maupun video.



11

5) Pengumpulan, Penyimpanan, Pengiriman, Pengolahan dan Pengesahan Hasil Ujian Ombudsman mengawasi tahap penyimpanan dan pengiriman LJK sejak panitia pengumpul LJK menerima LJK hasil ujian dari panitia pelaksana ujian sampai dengan LJK hasil ujian dikirimkan kepada Pokja Pengolahan LJK/Tim Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri. Ombudsman berkoordinasi dengan panitia pelaksana ujian agar LJK peserta tersegel dengan baik. Ombudsman memastikan segel tersebut tetap terjaga hingga tiba di lokasi pengolahan nilai. Ombudsman memantau langsung proses scanning LJK dan berkoordinasi dengan Pokja Pengolahan LJK yang terdiri dari beberapa perwakilan Tim Konsorsium PTN dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk memastikan pengolahan soal tepat waktu dan dilakukan oleh petugas yang berwenang. Ombudsman melihat kembali apakah daftar nilai yang telah disahkan sama dengan daftar nilai yang disampaikan oleh konsorsium PTN/pokja pengolahan LJK. 6) Pengumuman Kelulusan CPNS Ombudsman mengawasi tahap pengumuman kelulusan mulai dari mengawal proses serah terima nilai hasil ujian hingga mendatangi lokasi pengumuman kelulusan dan dengan memantau secara berkala setiap website/portal setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Adapun beberapa kasus temuan yang dicatat oleh Ombudsman selama memantau langsung tahap pengumuman di beberapa lokasi antara lain pengumuman memuat nama peserta yang dinyatakan tidak lulus, bukan nama peserta yang lulus, terdapat beberapa nama peserta ujian yang tidak dapat mengetahui nilai hasil ujian TKD website Portal sscn.bkn.go.id, tidak serentaknya pengumuman hasil ujian pada satu instansi yang sama, terdapat nama-nama yang dinyatakan lulus namun tidak terdapat hasil nilai TKD pada portal sscn.bkn.go.id, tidak diumumkannya hasil ujian TKB (Laporan Hasil Pemantauan Langsung Pengadaan CPNS Tahun 2013 Ombudsman, 2014) 7) Pemberkasan dan Penetapan NIP Ombudsman mendatangi lokasi pemberkasan dan berkoordinasi dengan panitia pemberkasan dan penetapan NIP. Ombudsman dapat melakukan intervensi pada tahap pemberkasan dan penetapan NIP jika terbukti ada petugas yang menyalahgunakan wewenangnya atau jika ada peserta yang melakukan tindakan kecurangan seperti pemalsuan dokumen. Ombudsman dapat berinisiatif untuk melakukan investigasi atas prakarsa sendiri (own motion) untuk meminta dokumen asli peserta kepada instansi terkait. Setelah terbukti Universitas Indonesia


12

ada tindakan pemalsuan yang dilakukan oleh peserta atau petugas pemberkasan, Ombudsman langsung berkoordinasi dengan BKN atai KemenPAN-RB untuk membatalkan NIP peserta tersebut. Selama mengawasi pengadaan CPNS tahun 2013 secara aktif, Ombudsman menemui beberapa kendala baik yang bersumber dari diri Ombudsman sendiri maupun dari luar Ombudsman. Adapun kendala yang berasal dari diri Ombudsman sendiri antara lain keterbatasan SDM dan anggaran selama melakukan pemantauan langsung ke setiap lokasi pengadaan CPNS tahun 2013. a. Keterbatasan SDM Pemantauan langsung setiap tahapan pengadaan CPNS tahun 2013 dilakukan oleh Tim Kepegawaian Ombudsman Pusat yang terdiri dari terdiri dari 5 orang asisten Ombudsman. Setiap Ombudsman perwakilan rata-rata terdiri dari 4 orang, yakni 1 orang anggota Ombudsman sebagai Kepala Perwakilan yang dibantu 3 orang asisten Ombudsman. Jumlah tersebut tidak sebanding dengan jumlah lokasi pengadaan CPNS tahun 2013 yang berjumlah 329 instansi yang terdiri dari 69 Kementerian/Lembaga, 23 Pemerintah Provinsi dan 237 Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersebar di seluruh Indonesia. Ombudsman harus memantau langsung 803 lokasi tes TKD yang menggunakan LJK secara serentak pada tanggal 3 dan 4 November 2013. Selain itu, Ombudsman juga harus memantau langsung pelaksanaan tes TKD dengan menggunakan sistem CAT yang tersebar di 200 lokasi tes. Keterbatasan SDM membuat Ombudsman tidak mampu mengawasi semua instansi secara bergilir. Hal ini disebabkan banyaknya laporan/pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik yang harus ditangani oleh Ombudsman di tahun 2013 mencapai 5.173 laporan (Laporan Tahunan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2013 : 1). Mengingat banyaknya laporan yang harus ditangani tersebut, Ombudsman tidak bisa sepenuhnya fokus untuk melakukan kegiatan pemantauan langsung ke setiap lokasi pengadaan CPNS tahun 2013. Ombudsman khawatir semua laporan tersebut akan terbengkalai jika tidak saling bantu dalam penanganannya dan terlalu fokus untuk memantau langsung setiap lokasi pengadaan CPNS tahun 2013. b. Keterbatasan Anggaran Selain keterbatasan Sumber Daya Manusia, Ombudsman juga merasakan adanya kendala lain dari sisi anggaran. Ombudsman tidak mendapatkan alokasi anggaran khusus sebagai anggota Tim Pengawas dari KemenPAN-RB dan BKN selama mengawasi kegiatan pengadaan CPNS tahun 2013. Ombudsman merasa anggaran yang didapat di tahun 2013 tidak cukup jika dialokasikan untuk memantau semua lokasi pengadaan CPNS tahun 2013. Saat Universitas Indonesia


13

perencanaan anggaran tahun 2013 dilakukan, Ombudsman tidak merencanakan adanya alokasi anggaran khusus untuk memantau langsung kegiatan pengadaan CPNS tahun 2013. Hal ini disebabkan karena Ombudsman, BPKP dan anggota tim pengawas lain baru ditunjuk sebagai bagian dari Panselnas di bulan Agustus tahun 2013. Padahal menurut Gottehrer dan Hostina (1998 : 3), Ombudsman harus memiliki anggaran yang cukup untuk menjalankan kegiatannya sehingga dapat mencapai tujuannya yang tercantum pada konstitusi/peraturan perundang-undangan. Anggaran yang minim dan tidak memadai akan mengakibatkan Ombudsman tidak dapat menjalankan fungsi yang diamanatkan pada peraturan perundangundangan dan dapat menjadikan Ombudsman kehilangan independensinya. Anggaran yang digunakan untuk memantau langsung kegiatan pengadaan CPNS tahun 2013 diambil dari anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pengawasan pelayanan publik. Anggaran yang digunakan selama memantau langsung kegiatan pengadaan CPNS tahun 2013 baru dirancang by activities disesuaikan dengan Standar Biaya Umum dari Kemenkeu sebelum berangkat menuju lokasi yang akan dipantau. Guna mengatasi terbatasnya SDM dan anggaran yang dimiliki oleh Ombudsman, Ombudsman dan BPKP saling berkoordinasi dalam menentukan lokasi yang akan dipantau secara langsung. Hal ini juga bertujuan agar tidak terjadi penumpukan Tim Pengawas di satu lokasi dan semua lokasi bisa dijangkau oleh Tim Pengawas. Sementara itu, penentuan lokasi yang akan dipantau langsung oleh Ombudsman juga didasari prinsip investigasi atas inisiatif sendiri (own motion). Menurut Hartono et.al. (2003 : 35), investigasi atas inisiatif sendiri dapat dilakukan dengan mengacu pada hasil monitoring pemberitaan media massa selama kurun waktu tertentu terhadap satu permasalahan tertentu. Dalam hal ini, asumsi yang coba dibangun adalah bahwa apabila terdapat permasalahan dan keluhan masyarakat yang memiliiki karakterisitik sama, maka kemungkinan didalamnya terkandung permasalahan sistemik. c. Resistensi Panitia Instansi terhadap Kehadiran Ombudsman Selain kendala yang bersumber dari diri Ombudsman sendiri, Ombudsman juga menghadapi kendala yang muncul dari panitia instansi yang lokasinya didatangi langsung oleh Ombudsman untuk diawasi. Ada beberapa panitia instansi yang resisten dengan kehadiran Ombudsman saat memantau langsung kegiatan pengadaan CPNS tahun 2013. Resistensi terhadap kehadiran Ombudsman tersebut disebabkan karena beberapa panitia instansi tidak tahu bahwa Ombudsman merupakan anggota Tim Pengawas Pengadaan CPNS Tahun 2013 yang resmi dan telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 216 Tahun 2013. Hal ini membuat Universitas Indonesia


14

Ombudsman harus memperlihatkan SK MenPAN-RB tersebut setiap kali bertemu panitia instansi agar dapat mencegah munculnya sikap resisten serta agar panitia instansi dapat diajak bekerjasama. Namun walaupun sudah diperlihatkan SK MenPAN-RB tersebut, masih ada panitia instansi yang tidak bisa diajak bekerjasama dan membatasi pengawasan yang dilakukan Ombudsman di beberapa tahapan. Selain melakukan pengawasan secara aktif, Ombudsman juga melakukan pengawasan secara pasif. Pengawasan pasif Ombudsman diimplementasikan dengan menerima dan menangani laporan masyarakat terkait dugaan maladministrasi selama proses pengadaan CPNS tahun 2013 berlangsung. Hal ini menunjukkan Ombudsman tetap mampu menjalankan perannya sebagai pelindung kepentingan masyarakat dengan independen. Menurut Lehtimaja (2000 : 21), As a protector, Ombudsman memberikan perlindungan kepada masyarakat atas tindakan pemerintah yang melanggar ketentuan hukum yang telah diatur sebelumnya. Sebagai sebuah organisasi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, laporan masyarakat merupakan input utama bagi Ombudsman. Ketentuan terkait penanganan laporan masyarakat diatur pasal 23-41 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan. Untuk lebih jelasnya, berikut peneliti jelaskan implementasi penerimaan dan penanganan laporan masyarakat oleh Ombudsman terkait dugaan tindakan maladministrasi selama proses pengadaan CPNS tahun 2013 ke dalam beberapa tahap, mulai dari penerimaan dan seleksi laporan hingga pemberian saran. 1) Penerimaan dan Seleksi Laporan Masyarakat melaporkan dugaan tindakan maladministrasi dalam pengadaan CPNS tahun 2013 melalui surat pos atau jasa pengiriman paket, telepon atau faksimili, surat elektronik dan website atau dengan mendatangi langsung kantor Ombudsman pusat dan perwakilan atau posko yang dibuka oleh Ombudsman perwakilan. Setiap laporan masyarakat yang diterima oleh Ombudsman diregistrasi terlebih dahulu oleh asisten Ombudsman bagian administrasi penerimaan keluhan. Proses registrasi meliputi syarat administratif dan substantif. Adapun identitas pelapor yang diperlukan antara lain nama pelapor, bukti fotokopi diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Ijin Mengemudi (SIM) atau Paspor, alamat pelapor, nomor telepon pelapor dan fotokopi Kartu Peserta Ujian CPNS. Ombudsman menghadapi sejumlah kendala karena banyak laporan masyarakat yang masuk tidak dilengkapi dengan identitas pelapor yang jelas. Berdasarkan data pengaduan



15

Ombudsman, dari 243 laporan yang masuk terkait dugaan tindakan maladministrasi selama pengadaan CPNS tahun 2013, terdapat 25 laporan yang tidak ditindaklanjuti karena tidak didukung identitas yang lengkap dari pelapor (Data Pengaduan Pengadaan CPNS Tahun 2013 Ombudsman Republik Indonesia, 2014). Beberapa pelapor juga terlalu subjektif dalam menyampaikan laporannya yang tidak didasari bukti pendukung yang kuat. Berdasarkan data pengaduan Ombudsman, dari 243 laporan yang masuk terkait dugaan tindakan maladministrasi selama pengadaan CPNS tahun 2013, terdapat 14 laporan yang tidak ditindaklanjuti karena tidak didukung bukti, informasi dan data yang cukup dari pelapor (Data Pengaduan Pengadaan CPNS Tahun 2013 Ombudsman Republik Indonesia, 2014). Permasalahan lain muncul saat Ombudsman melakukan verifikasi bukti kepada instansi terlapor. Karena keterbatasan waktu dan SDM, tidak semua bukti yang dilampirkan pelapor dapat diverifikasi. Untuk mengatasi hal tersebut, Ombudsman meneruskan bukti tersebut kepada instansi terlapor agar instansi terlapor yang memverifikasi bukti pelapor tersebut. Banyak juga laporan masyarakat yang tidak sesuai substansi karena kasus yang dilaporkan terkait dugaan pemalsuan berkas dan SK Honorer ditujukan kepada peserta lain, bukan ditujukan pada instansi penyelenggara. Menurut Hartono, et.al. (20013 : 13), Ombudsman tidak boleh menangani laporan masyarakat yang materi laporannya menyangkut tentang kewenangan teknis yustisial hakim dalam persidangan dan bukan pokok perkara yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Hal tersebut membuat substansi laporan terkait dugaan pemalsuan yang ditujukan kepada peserta lain tidak termasuk kewenangan Ombudsman karena merupakan dugaan tindak pidana yang dilakukan peserta lain. 2) Penyusunan Resume dan Permintaan Klarifikasi Kepada Terlapor Setelah melalui proses registrasi, laporan masyarakat kemudian diteliti dan dianalisis lebih dalam mengenai substansi masalah yang menjadi pokok dugaan tindakan maladministrasi. Setelah pengklasifikasian laporan masyarakat, asisten Ombudsman menguraikan pokok permasalahan beserta kronologi, fakta-fakta hukum dan prosedur atau aturan yang dilanggar yang dituangkan dalam bentuk resume. Pada praktiknya, tidak semua asisten Ombudsman membuat resume terutama untuk kasus-kasus yang bersifat sederhana dan umum. Permintaan klarifikasi dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang disampaikan secara lisan kepada instansi terlapor saat Ombudsman melakukan kegiatan pemantauan langsung ke lokasi-lokasi pengadaan CPNS tahun 2013, ada yang disampaikan melalui telepon, surat, hingga permintaan klarifikasi di kantor Ombudsman melalui pemanggilan kepada perwakilan



16

instansi terlapor. Permintaan klarifikasi melalui telepon umumnya dilakukan oleh asisten Ombudsman saat meminta keterangan terlapor terkait kasus yang bersifat teknis, seperti kendala sistem portal saat tahap pendaftaran. Asisten Ombudsman meminta klarifikasi melalui telepon dengan menghubungi Kepala Kepegawaian atau SDM instansi terlapor untuk meminta penjelasan sekaligus menyarankan untuk sesegera mungkin dilakukan perbaikan. Permintaan klarifikasi melalui surat umumnya dilakukan untuk laporan yang kasusnya bersifat non teknis seperti adanya pelapor yang merasa dirugikan karena keputusan panitia yang bertentangan dengan prosedur. Selama meminta klarifikasi kepada terlapor melalui surat, Ombudsman menghadapi sejumlah kendala, baik yang berasal dari diri Ombudsman sendiri terkait keterbatasan anggaran dan SDM maupun yang berasal dari instansi terlapor yang kurang kooperatif dalam menjawab surat permintaan klarifikasi. Permintaan klarifikasi kepada terlapor juga dilakukan dengan memanggil terlapor untuk datang memberikan penjelasan di kantor Ombudsman. Setelah perwakilan instansi terlapor hadir, Ombudsman meminta penjelasan terkait dugaan tindakan maladministrasi yang dilaporkan oleh pelapor. Proses permintaan klarifikasi tersebut berbentuk seperti wawancara antara asisten Ombudsman dengan perwakilan instansi terlapor. 3) Investigasi Lapangan Sejumlah kasus yang kompleks dan berdimensi publik dapat ditindaklanjuti dengan investigasi lapangan. Investigasi lapangan dilakukan jika terlapor tidak kooperatif dalam menanggapi surat permintaan klarifikasi. Namun, tidak semua laporan masyarakat terkait dugaan maladministrasi selama proses pengadaan CPNS tahun 2013 dapat dilanjutkan penanganannya hingga tahap investigasi lapangan. Berdasarkan data pengaduan Ombudsman, dari 204 laporan terkait dugaan tindakan maladministrasi selama proses pengadaan CPNS tahun 2013 berlangsung, hanya 7 laporan yang ditangani hingga ke tahap investigasi lapangan. Selama investigasi lapangan berlangsung, banyak ditemukan kendala yang dihadapi asisten Ombudsman dan Tim Pemeriksa. Sejumlah hal yang menjadi kendala yaitu adanya resistensi dari instansi terlapor dalam memberikan jawaban ketika diwawancarai oleh asisten Ombudsman dan Tim Pemeriksa. Ombudsman juga seringkali tidak bisa menemui pimpinan instansi terlapor dan hanya dihadapkan dengan staf yang tidak tahu substansi permasalahan yang ditanyakan. Hal ini membuat Ombudsman tidak memperoleh solusi penyelesaian dari pertanyaan yang diajukan tersebut. Resistensi terlapor juga dapat dilihat dari banyaknya alasan yang diberikan oleh instansi terlapor ketika Ombudsman meminta dokumen yang diperlukan untuk menguji validitas bukti yang diberikan oleh pelapor. Berbagai kendala



17

tersebut membuat Ombudsman kesulitan dalam menguji validitas informasi dan bukti baik itu dengan indikator subjektif maupun indikator objektif. 4) Mediasi Ombudsman dapat menyelesaikan laporan melalui cara mediasi, konsiliasi atau ajudikasi bila dianggap perlu. Dalam praktiknya, tidak semua laporan masyarakat diselesaikan melalui mediasi dan konsoliasi. Dari 204 laporan yang ditangani, hanya 3 laporan yang dilakukan mediasi. Tidak ada satu pun laporan yang diselesaikan melalui konsoliasi. Selama melakukan mediasi, Ombudsman tidak menemui kendala yang cukup berarti. Hal ini disebabkan karena masing-masing pihak baik itu pelapor dan terlapor mau dipertemukan dan ditengahi oleh Ombudsman. Adapun kendala dalam melakukan mediasi hanya muncul saat menentukan jadwal pertemuan kedua belah pihak. Ombudsman harus mampu menentukan jadwal mediasi yang disepakati kedua belah pihak. 5) Saran dan Rekomendasi Akhir dari proses penanganan laporan masyarakat adalah saran atau rekomendasi. Saran diberikan setelah penanganan laporan dinyatakan selesai pada tahap klarifikasi. Tidak semua instansi terlapor diberikan surat yang berisi saran perbaikan. Ombudsman tidak menyampaikan saran perbaikan kepada terlapor yang menyampaikan klarifikasinya melalui proses pemanggilan. Penyampaian saran kepada instansi terlapor dilakukan Ombudsman dengan tujuan agar kasus terkait dugaan maladministrasi selama proses pengadaan CPNS tahun 2013 tidak terulang lagi pada pengadaan CPNS tahun-tahun berikutnya. Selain memberikan saran kepada instansi terlapor, Ombudsman juga menyampaikan saran perbaikan secara umum kepada KemenPAN-RB selaku Ketua Tim Pengarah dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), yakni : 1. Kebijakan nasional mengenai pelaksanaan CPNS perlu dilakukan evaluasi secara komprehensif untuk penyempurnaan ke depan. 2. Kebijakan umum dan kebijakan teknis (SOP) tentang penyelenggaraan CPNS perlu disosialisasikan secara efektif kepada seluruh stake holder. 3. Terhadap laporan pengaduan yang sifatnya kasuistik, perlu dijadikan sebagai bahan evaluasi sekaligus ditindaklanjuti penyelesaiannya. 4. Sarana teknologi pendukung pelaksanaan seleksi CPNS perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan sesuai dengan standar internasional ISO 9126. 5. Menyediakan sarana dan prasarana khusus untuk peserta ujian berkebutuhan khusus.



18

Pada

praktiknya,

tidak

ada

laporan

masyarakat

terkait

dugaan

tindakan

maladministrasi selama proses pengadaan CPNS tahun 2013 yang diakhiri dengan pemberian rekomendasi. Hal ini disebabkan karena Ombudsman bisa mengupayakan penyelesaian permasalahan saat klarifikasi dan investigasi lapangan. Selain itu, Ombudsman juga tidak fokus menangani suatu laporan yang ditujukan kepada satu Kementerian/Lembaga dan Pemerintah/Provinsi/Kabupaten/Kota. Pemberian rekomendasi biasanya dilakukan hanya untuk laporan yang bersifat kasuistik. Ombudsman juga menganggap pengadaan CPNS dilakukan setiap tahun, sehingga laporan terkait dengan dugaan tindakan maladministrasi selama proses pengadaan CPNS tersebut berlangsung bukan merupakan laporan yang bersifat kasuistik. Kesimpulan 1. Implementasi pengawasan Ombudsman pada proses pengadaan CPNS tahun 2013 berjalan dengan baik. Ombudsman dapat memaksimalkan fungsi pengawasannya ditengah keterbatasan yang dihadapi. 2. Selama mengimplementasikan fungsi pengawasannya pada proses pengadaan CPNS tahun 2013, Ombudsman menemui beberapa kendala, antara lain keterbatasan Sumber Daya Manusia dan anggaran, panitia instansi yang resisten dengan kehadiran Ombudsman saat memantau langsung kegiatan pengadaan CPNS tahun 2013, tidak lengkapnya identitas dan bukti pendukung pelapor, pelapor yang subjektif dan melaporkan kasus yang bukan kewenangan Ombudsman, kurang kooperatifnya instansi terlapor dalam menjawab surat permintaan klarifikasi dan adanya resistensi dari instansi terlapor dalam memberikan data, informasi dan dokumen yang dibutuhkan Ombudsman selama melakukan investigasi lapangan. Saran 1. Pembentukan panitia nasional pengadaan CPNS ke depannya sebaiknya direncanakan dan dilakukan sejak awal tahun. 2. Sosialisasi mengenai fungsi, tugas dan wewenang serta mekanisme penerimaan dan penanganan laporan Ombudsman RI kepada masyarakat, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat serta media massa perlu dilakukan secara lebih massive melalui iklan layanan masyarakat, diskusi, seminar, talk show, dialog interaktif dan kuliah umum.



19

3. Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia di setiap kantor Ombudsman Pusat dan Perwakilan. 4. Ombudsman perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk kegiatan pengawasan aktif agar kegiatan pengawasan aktif dan pasif mendapat anggaran yang seimbang. 5. Ombudsman perlu membentuk sistem informasi penanganan keluhan. 6. Ombudsman harus lebih tegas dan konsisten dalam mengimplementasikan prosedur/aturan penanganan laporan masyarakat. 7. Ombudsman perlu melakukan pemantauan khusus ke instansi terlapor saat pengadaan CPNS tahun 2014 berlangsung. 8. Kerjasama dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam rangka pengawasan proses pengadaan CPNS atau kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik lainnya perlu dilakukan. Daftar Referensi Books : Duchacek, Ivo D. (1973). Power Maps: Comparative Politics of Constitutions. Santa Barbara, California: American Bibliographical Center. Fachruddin, Irfan. (2004). Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah. Bandung : Alumini Gottehrer, Dean. (1998). Ombudsman Legislative Resource Document. Edmonton: The International Ombudsman Institute Hague, Rod and Harrop, Martin. (2001). Comparative Government and Politics: An Introduction. New York : Palgrave Ismanto, Gandung. (2005). Membangun Good Governance dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Daerah. Banten : FISIP Untirta Lehtimaja, Lauri. (2000). Parliamentary Ombudsman of Finland 80 Years. Helsinki : Parliamentary Ombudsman of Finland Miles, Matthew B dan A Michael Huberman. (2007). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. Thousand Oaks, CA : Sage Muchsan. (2000). Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Yogyakarta : Liberty. Neuman, W Laurence. (2011). Social Research Methods:Qualitative and Quatitaive Approaches, 7th edition. Boston: Pearson Inc. Pope, Jeremy. (2008). Strategi Memberantas Korupsi (Edisi Ringkas). Jakarta : Transparency International Indonesia Putra, Muslimin B, Nursahid Fajar dan Zen Patra M. (2006). Menuju reformasi birokrasi: pentingnya profesionalisme dan partisipasi masyarakat dalam pengadaan pegawai negeri sipil ( PNS ). Jakarta : Piramedia Reif, Linda C. (1999). The International Ombudsman Anthology. Kluwer Law International : The Hague Rosenbloom, David H., dan Robert S. Kravchuk. (2002). Public Administration: Understanding Management, Politics, and Law in the Public Sector. New York: McGraw-Hill. Rusli, Budiman. (2006). Mekanisme Kontrol Masyarakat Terhadap Kinerja Aparatur Negara. Bandung : Universitas Padjadjaran Schemerhorn, John R. (2002). Management. New York : Wiley Sujata, Antonius. et. al. (2002). Ombudsman Indonesia : Masa Lalu, Sekarang dan Masa Mendatang. Jakarta : Komisi Ombudsman Nasional. Wieslander, Bengt. (1999). The Parliamentary Ombudsman in Sweden. Stokholm: The Bank of Sweden Tercentenary Foundation. World Bank. (1997). World Development Report. New York : Washington DC Press



20 Online Journal : Gottehrer, Dean M dan Michael dan Hostina. (1998). Essential Characteristics of a Classical Ombudsman. International Journal of Ombudsman’s Characteristics. Accessed on October, 10, 2014 from http://www.usombudsman.org/documents/PDF/References/Essential.PDF Journal Article : Supriadi, Zulkarnaen dan Rusdiono. (2012). Prinsip-prinsip good governance dalam Kegiatan Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya. Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN-2012 Theses : Safrizal, Arifin. (2004). Peranan dan Prospek Komisi Ombudsman Nasional dalam Rangka Mewujudkan Good Governance. Tesis Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Wibawa, Herry. (2010). Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggara Negara dan Pemerintahan (Studi Perbandingan Dengan Pengawasan Peratun). Tesis Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Research Report : Setyowati, Endah. (2014). Analisis Merit System dalam Proses Rekrutmen dan Seleksi CPNS di Kota Malang (Pelaksanaan Rekrutmen dan Seleksi CPNS Tahun 2010). Depok : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Online Newsgroup : Admin. (2013, January 29). Rekrutmen CPNS 2013 Berbau Aroma Politis. Available Redaksi Surabaya Pagi. (2012, December 14). Tes Seleksi CPNS Masih Banyak Masalah. Available at

at

Online Document : Asian Development Bank. (1999). Governance : Sound Development Management, Public Administration in the 21-st Century”. Accessed on October, 10, 2014 from National Document : Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2013. Kebijakan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2013. Lembaga Administrasi Negara. 2000. Akuntabilitas dan Good governance, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta : AKIP. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2013. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 216 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 110 Tahun 2013 Tentang Panitia Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Nasional dari Tenaga Honorer Kategori II dan Pelamar Umum Tahun 2013. KLPC (Koalisi LSM Pemantauan CPNS). 2014. Tabulasi Pemantauan Seleksi CPNS 2013. Masduki, Teten. 2003. Ombudsman Daerah dan Pemberdayaannya. Disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya tentang Pembentukan Lembaga Ombudsman Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia bekerja sama dengan Partnership for Governance Reform in Indonesia di Yogyakarta, 23 Oktober 2003 Ombudsman Republik Indonesia. 2013. Laporan Tahunan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2013. Ombudsman Republik Indonesia. 2014. Laporan Hasil Pengawasan Pengadaan CPNS Tahun 2013. Ombudsman Republik Indonesia. 2014. Laporan Pengaduan Pengadaan CPNS Tahun 2013.



Implementasi Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia pada Proses Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2013

Recommend Documents