Implementasi kebijakan Farmasi dalam konteks Sistem Kesehatan Ascobat Gani PTS/AIPHSS
Australia Indonesia Partnership for Health Systems Strengthening (AIPHSS)
www.aiphss.org Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Pricing policy Impact of free trade Reliable manufacturing practice Procurement, supply, storage, distribution system Rational use; preventing resistance
Equitable access to: * Essential medical products, * Vaccines * Technology With ensuring: • Quality • Safety • Efficacy • Cost effective • Rational use
Quality and safety control Emerging issues
• NCDs • Impact of free trade • Corruption in pharmacy
Tergantung pada efektivitas fungsi Sistem Kesehatan 10 – 12% biaya obat $ 190 milyar (WHO, 2014)
Jiwa ISPA
Ca
DIARE VitA
EPI
TBC VitA
KB
HIV
KL S’baya-Kupang
Full AC
RPJMN Renstra RPJMD Renstra
Vertical vs System Approach
Ascobat Gani/PTS-AIPHSS
SISTEM KESEHATAN NASIONAL (Perpres 72, 2012) 1 REGULASI, MANAJEMEN, INFORMASI KESEHATAN
7 fungsi (komponen) SKN Masing-2 fungsi t.d subfungsi
2 SDM KESEHATAN 3 FARMASI, ALKES, MAKANAN
7 UPAYA KESEHATAN
4 LITBANGKES
UKM
5 PEMBERDAYAAN MASY
UKP
6 PEMBIAYAAN KESEHATAN
DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT SETINGGI-2NYA
Penguatan. Pengelolaan Pengendalian Sistem Kesehatan
SISTEM KESEHATAN NASIONAL (Perpres 72, 2012) MANAJEMEN, REGULASI INFORMASI KESEHATAN
SDM KESEHATAN FARMASI, ALKES, MAKANAN
* SOTK Dinkes GF jadi unit fungsionial *Desentralisasi BPOM
• Puskesm • RS UPAYA KESEHATAN
LITBANGKES
DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT SETINGGI-2NYA
PEMBERDAYAAN MASY
PEMBIAYAAN KESEHATAN • • •
Kontrak harga dg supplier Resep rasional Biaya dtsirbusi pusat sp kab
(feed back)
WORK HEALTH FORCE the prime mover of the health system (WHO/2014)
PMK-75/2014: Ketenagaan Puskesmas
Apoteker utk Pusk. Perawatan Ass-Apoteker utk Pusk Non-perawatan
Australia Indonesia Partnership for Health Systems Strengthening (AIPHSS)
www.aiphss.org Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Situasi Ketengaan Puskesmas Sumba Timur (2011) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Puskesmas
Dokter
Dokter Gigi
Waingapu Kambaniru Kawangu Kataka Melolo Tanaraing Mangili Baing Tanarana Kananggar Nggongi Lailunggi Malahar Kombapari Nggoa Lewa Rambangaru Ngadu Ngala Kambata M Mahu Kabupaten
3 2 1 1 3 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1
1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
SKM
Perawat
Bidan PKM
Bidan di Perawat Apoteker Desa Gigi
16 12 12 11 13 11 12 14 9 11 12 8 16 7 13 15 10 3 7 3
14 12 15 5 13 6 8 6 2 5 3 5 6 6 5 9 13 1 3 4
2 1 3 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tenaga Teknis Farmasi 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Tenaga Gizi
Sanitaria Promkes n
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sumber: ____________________________________
Nasional: 10% Puskesmasyang punya tenaga farmasi Ascobat Gani/AIPHSS/22 02 13
1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Rekam Medis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analis Kesehata n 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakes Lain
Adm/ Perkarya
PMK-889/2011 Tenaga Kefarmasian: 1. Apoteker disumpah 2. Tenaga Teknis Kefarmasian
Komite Farmasi Nasional (KFN) Registrasi 48.000 tenaga apoteker
1 : 5000 penduduk
Negara maju: 1 : 5000
Jumlah sudah ideal Masalah: distribusi Dampak desentralisasi Apakah perlu resentralisasi tenaga untuk daerah dengan kapasitas fiskal rendah, terpencil
Kesimpulan Eksekusi kebijakan, rencana, peraturan, pedoman, NSPK dibidang kefarmasian tergantung pada penyiapan tenaga kefarmasian: 1. Jumlah 2. Kompetensi 3. Etos kerja 4. Pendayagunaan 5. Distribusi Australia Indonesia Partnership for Health Systems Strengthening (AIPHSS)
www.aiphss.org Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Pusk Pucang Sewu Pooled purchasing • NCD prolanis (prog obat peny khronisLT) Tak perlu BLUD • Pocurement ole Dinkes (collective procurement) + / Flotim Revisi PP-41: SOTK • 20 Pusks di pulau2 berda, distribusi sulit Dinas Kes • UPT Gd Farmasi eselon Iva, tunjangan 500rb, apoteker tidak mau jadi kepala UPT krn tunjangan funsionalnya lebih tinggi • Apakah UPT dijadikan non-struktural, jabatan fungsional tingkat madya • Item (DOEN, Fornas) jumlah (kebuthan 1 thn yll + buffer stock 2 bulan) biaya (APBD2 PBND) Pengdaan (lelang umum, biayalangsung e-Cataog) back to start • Distriutr rugi krn pddk flotim kecil dan ongkos mahal, suppluy tidak mau (10 – 20 juta supliertidakmau) • Belaja lansung terikat perraturan kaau BLUD belum boleh, oleh Dinas ? • Vaksin: Gfpropinsi sukakurang stok, gagg kesinambungan pengobatan • Dana distribsi pusat Cuma sampe propinsi, tidak ke langsung ke kabuoate • Turn over staff tinggi, perlu dilati yang baru • Promkes onat kemasy • Kemasan obat PKD kurang menarik • Toko obat bejamuranm balai POM tidak sanggp desentralisasii fungsi BPOM • Izin musahm pengawassan tersbtas • (a) kepala UPT GF nn eselaon (b) regulasi khusus obat life dsacing, © desentraiasi Penagswasan obat san makaann iperluas
• • • • • • • • • • • •
RSUD Ahmad Muhtar Btinggi Obat Ca 19jta, tarif INA CBG Cuma 1,2 juta Alkes pen tarifnya rendah Obat chenmo diuluasr IANCBGsbisa di kalim terpisah ke BPJS Semu r inap adda ass apoteker BLUD: AD banu investasi dan gjai biaya operasionak semua dari pendpatan perasional 112 M tahun 2014, outsanring BPJS 12 M Obat 23,3M 2014, dan 32M 205 E-Catalok baru 775 item, belum semua yang diperlukan Supplier belm sanggup atau tidak mau krn harga naik E-purcashing sering down Obat jangan di beri label obat JKN
Australia Indonesia Partnership for Health Systems Strengthening (AIPHSS)
www.aiphss.org Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
• RSZA: 511 TT • 800 pasien per hari JATIM • Dana kapitasi untuk UKM ?? Di kot surabaya • Dna kapitasi utuk beli obat
Australia Indonesia Partnership for Health Systems Strengthening (AIPHSS)
www.aiphss.org Kementerian Kesehatan Republik Indonesia