Imagining e-indonesia: Local Wisdom in the Midst of Media Technology and Communication Policy

Imagining e-Indonesia: Local Wisdom in the Midst of Media Technology and Communication Policy

Diterbitkan oleh: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta @2015

PROCEEDING CONFERENCE ON COMMUNICATIONS, MEDIA AND SOCIOLOGY 2015 “Imagining e-Indonesia: Local Wisdom in the Midst of Media Technology and Communication Policy” Yogyakarta, 26 – 27 November 2015

Editor: Josep J. Darmawan, MA Ranggabumi Nuswantoro, MA Lukas Deni Setiawan, MA Pupung Arifin, M.Si

Lay Out & Cover: A. Beny Pramudyanto, M.Si

© 2015 Conference on Communications, Media and Sociology 2015 diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta Alamat: Gedung Bunda Teresa FISIP Universitas Atma Jaya Yogyakarta Jl. Babarsari No 6, Yogyakarta 55281 Phone: (0274) 487711, Fax. (0274) 487748

ISBN 978-602-99069-4-3

Daftar Isi Kata Pengantar

vii

Propaganda Politik Melalui Media Film Animasi Edoardo Irfan

1

Komunikasi Pembangunan di Indonesia: Telaah Pemikiran Alwi Dahlan dan Santoso Hamidjojo Sri Handayani, Nisa Alfira, Lailiya Nur Rokhman, Elyvia Inayah

11

Siasat Radio Komunitas Menyikapi Aturan Pemerintah yang Memberatkannya Agar Menjadi Media Alternatif yang Ideal Aryo Subarkah Eddyono, Mirana Hanathasia

27

Observing the Indonesia Newly Regulated Villages from the Participatory Development Communication Perspective: A Study of the Contribution of the Indonesia National Program for Community Empowerment (PNPM) for Urban Self-Reliance in Transforming Villagers from Community Driven Development to Village Driven Development at Wonokerso and Sutojayan Village, Pakisaji Sub-District Malang Regency East Java Province Indonesia Rochmad Effendy

47

Tarik Ulur Kebijakan Perfilman Jawa Timur Ellen Meianzi Yazak

59

ISIS, Komunikasi Politik, dan Kejahatan Pascamodern Triyono Lukmantoro

69

TVRI dan Ruang Publik: Antara Harapan dan Kenyataan Teguh Ratmanto

85

Fungsi Kawasan Pedagang Kaki Lima sebagai Media Komunikasi yang Teknokratif, Informatif, Marketable, dan Edukatif di Kawasan Perkotaan Rosmawaty Hilderiah Pandjaitan

97

Pemahaman Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronika dan Realitas Cyberculture Pada Generasi Muda di Surabaya Fitria Widiyani Roosinda

113

Analisis Resepsi Komunikasi Politik di Instagram @ridwankamil Citra Melati, Arief Prima Prasetya, Martriana PS

115

Aktivitas Komunikasi Perempuan Pebisnis Online Anne Maryani

131

Personal Touch in Visual Political Messages on Instagram Dyan Rahmiati

141

Pola Komunikasi Komunitas #IndonesiaTanpaJIL Chapter Bogor dalam Fitur Grup Aplikasi WhatsApp Anniesha Hannief, Iqlima Winata, Martriana PS

149

Online Media : Merebut Ruang Publik Menyuarakan Hak Atas Tubuh Perempuan Tri Hastuti Nur Rochimah

161

iii

Proceeding | Comicos2015

Instagram as Self-Presentation Platform a Digital Ethnography Studies Isma Adila, Shinta Swastikawara, Yulian Eka Herawati

175

Gen Y, Media Sosial dan Aktualisasi Diri Lenny Setyowati B

181

Efek Contagion Sosial Media Pada Perilaku AIDS Skeptisex Gay Chicken Hawk Agus Naryoso

193

The Power to Change: A Lesson Learned from Comparative Research of Japan and Indonesian Youth Civic Participation in the Online Sphere Desideria Cempaka Wijaya Murti

195

Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilukada Kota Semarang 2015 Melalui Penggunaan Media Sosial Joyo Nur Suryanto Gono

203

Peran Media Massa dalam Mengubah Penampilan Remaja di Aceh Ade Irma

213

Perilaku Plagiasi Siswa SMA Terkait Perkembangan Media Baru: Survei di SMA Tarakanita Magelang, SMA Van Lith Muntilan, dan SMK Pius Magelang Setio Budi HH & Bonaventura Satya Bharata

229

Trend Media Sosial di Kalangan Remaja dalam Perspektif Budaya Populer Arif Budi Prasetya

231

Strategi Komunikasi Kesehatan Menghadapi Kampanye Hitam dan Mitos Vaksinasi Davis Roganda Parlindungan

243

Merumuskan Strategi Public Relations untuk Menghadapi Opini Publik dan Pertukaran Informasi yang tidak terkendali dalam Media Sosial Rofiq Anwar

253

Strategy Between State-Owned Enterprises, Private Corporates, And The Governments In Reputation Conflict Maintenance Of Corporate Social Reponsibility (CSR) Programmes Nurrahmawati

263

How’s an Ad Goes Viral? The Strategy of Celebgram Endorsement Nurul Latifatun Nisa

277

Analisis Publisitas Media Kampanye Politik Para Calon Legislatif di Aceh dalam Menghadapi Pemilu 2014 Nur Anisah, Rahmat Saleh

285

Pemanfaatan Website sebagai Media Branding Universitas: Studi terhadap Website resmi Universitas Islam Indonesia (www.uii.ac.id) Mutia Dewi & Narayana Mahendra Prastya

297

Pemetaan Pesan Kehumasan pada Media Website Korporasi Bidang Jasa Rumah Sakit dan Perhotelan di Jakarta Irmulan Sati Tomohardjo & Vita Sari Dewi

309

Indonesia dalam Pandangan Voice of America Kiki Zakiah, Chairiawaty, Askurifai

321

iv

Communication of Ritual In Local Wisdom Preservation Traditional Irrigation System (Subak) In Bali I Dewa Ayu Hendrawathy Putri

335

Justifikasi Indonesia sebagai Bangsa Pembantu pada Iklan iRobot Malaysia Mutia Rahmi Pratiwi, Amida Yusriana

353

Harmoni Sosial dalam Kearifan Lokal Turnomo Rahardjo

369

Religious Authority and New Imagined Communities in Indonesia Taufiqur Rahman

381

Konflik Suporter Sepakbola dalam Wacana Media: Wacana Koran-koran Lokal Yogyakarta dalam Kerusuhan Suporter PSIM Yogyakarta Tanggal 13 Maret 2015 Fajar Junaedi

383

Watching the Watch Dog, a Backbone of Media Literacy Hernani Sirikit

397

Jurnalisme Warga, Etika dan Media Kritik: Analisis Deskriptif Kualitatif pada media Kompasiana.com, PasangMata.com, Rubik.Okezone.com, Indonesiana.com Agus Triyono

401

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Anak dalam Restrictive Mediation Tandiyo Pradekso

411

Media as Guardians of the Indonesia Cultural Heritage Rahmawati Zulfiningrum, Lisa Mardiana

427

Literasi Media Remaja SMP terhadap Iklan Rokok Purwanti Hadisiwi

437

Benturan Etika dan Hukum Media di Era Konvergensi Multimedia Supadiyanto

445

Pers Indonesia: Public Interest di antara Kapitalisme dan Profesionalisme Heroe Poerwadi

459

Generasi Muda, Etika dan Media Digital Baru Ami Saptiyono

473

v


vi

Kata Pengantar Abad modern ditandai dengan adanya globalisasi, sinergi dan konvergensi. Sayangnya, dalam wacana keseharian, kita kerap mendengar beberapa orang beranggapan bahwa teori selalu bertentangan dengan praktik, Bahwa apa yang diajarkan di sekolah-sekolah tidak pernah sama dengan yang terjadi di dunia nyata. Argumen-argumen tersebut muncul karena adanya stigma dan pengkotakkotakan di masyarakat bahwa akademisi dan praktisi berada dalam sebuah oposisi biner yang seolah-olah tidak akan pernah bertemu. Padahal, akademisi dan praktisi sebenarnya bisa bekerja sama dan saling melengkapi satu sama lain dalam bidangbidang yang mereka tekuni. Bahkan, mereka bisa juga saling belajar untuk memperkaya ilmu pengetahuan. Karena itu, sinergi menjadi kunci penting, apalagi dalam dunia yang makin sarat koneksi dan konvergensi seperti sekarang ini. Dengan adanya sinergi, setiap orang bisa saling bekerja sama untuk memajukan ilmu pengetahuan yang dimiliki dan memperluas pemikiran dan gagasan sehingga tidak terjebak pada fanatisme sempit atau anggapan bahwa ilmunya lebih baik dari ilmu yang lain. Di COMICOS, kami percaya bahwa berdiskusi dan bertukar pikiran adalah kunci kekayaan wawasan dan ilmu pengetahun. Kita tidak akan berkembang dan mencapai apapun jika hanya sibuk dengan dunia sendiri tanpa bersinergi, berkoneksi dan berjejaring dengan orang-orang di sekitar kita. Forum seperti COMICOS ini hadir untuk menjadi wadah bagi para peminat kajian media, ilmu komunikasi dan sosiologi untuk saling bertukar pikiran, berbagi pengetahuan serta gagasan dan tentu saja bersinergi demi kemajuan bidang yang diminati. Sehingga, tercipta kesempatan bagi siapa saja yang ingin belajar dan berbagi pengetahuan khususnya di bidang media, ilmu komunikasi dan sosiologi, karena kami percaya, ilmu dan pengetahuan akan bermanfaat lebih banyak apabila dibagi dan dikembangkan bersama orang lain.

Yogyakarta, 4 November 2015 Ranggabumi Nuswantoro, MA Koordinator COMICOS 2015

vii


viii

Propaganda Politik Melalui Media Film Animasi Edoardo Irfan Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia Jakarta Email: [email protected] Pendahuluan Berbicara film, pastilah tidak lepas dari agenda dan pesan yang terkandung di dalamnya. Terlepas dari tujuan khalayak menonton film, yang sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan menonton televisi, yakni keinginan untuk mendapatkan hiburan, film juga memiliki unsur informatif dan edukatif, semisal berupa pesan moral, komersial, maupun bersifat Public Announcement. Selain itu juga ada fungsi persuasif, yakni berupa bujukan, dan ajakan. Fungsi persuasif ini lah yang selalu menjadi daya tarik bagi Penulis, setiap kali menonton film. “Film adalah alat untuk menyampaikan berbagai pesan kepada khalayak melalui sebuah media cerita. Film juga merupakan medium ekspresi artistik sebagai suatu alat bagi para seniman dan insan perfilman dalam rangka mengutarakan gagasan-gagasan dan ide cerita. Secara esensial dan substansial film memiliki power yang akan berimplikasi terhadap komunikan masyarakat” (Wibowo, dkk, 2011:196). Harus kita akui bahwa hubungan antara film dan masyarakat memiliki sejarah yang panjang dalam kajian para ahli komunikasi. Kekuatan dan kemampuan film menjangkau banyak segmen sosial, lantas membuat para ahli berpikir bahwa film memiliki potensi untuk mempengaruhi khalayaknya (Sobur, 2009:126). Sejak itu, maka merebaklah berbagai penelitian yang hendak melihat dampak film terhadap masyarakat (misalnya dengan mengangkat berbagai topik seperti; pengaruh film terhadap anak, film dan agresivitas, film dan politik, dst) (Sobur, 2009:127). Maka dari penjelasan tentang kemampuan itu lah, Penulis berasumsi bahwa film bisa digunakan sebagai alat komunikasi politik. “yang perlu dicermati adalah bahwa budaya media mampu menunjukkan siapa yang memiliki kekuasaan dan siapa yang tidak berkuasa” (Kellner, 1995:2) Film adalah salah satu bentuk budaya media, maka dari film yang ditayangkan, dapat menunjukkan siapa yang memiliki kekuasaan di baliknya. Adorno dan Horkheimer juga berpendapat bahwa film menahan dan membatasi imajinasi yang seharusnya bisa distimulasi oleh seni (Tester, 2009:50). Artinya bahwa film memiliki kekuatan untuk menanamkan suatu ide atau pesan sekaligus membatasi pola pikir dan imajinasi audiens terhadap isu yang disodorkan di dalam film. Menurut Penulis, hal itu berpotensi memaksimalkan kedalaman suatu ide yang ditanamkan di benak khalayak (indoktrinasi). Sebagai contoh nyata di Indonesia, film "Pengkhianatan G30 S/PKI", karya Arifin C. Noer, menunjukkan siapa yang memegang kekuasaan di balik film tersebut. Film ini mulai tayang pada rentang waktu 1984 hingga 1997. TVRI menjadi stasiun televisi yang rutin menayangkan film yang dijuluki sebagai propaganda orde baru. Pemerintah Orde Baru memproduksi film G 30s/PKI sebagai propaganda. Anak sekolah terutama siswa SD diwajibkan untuk menonton film ini. Tak bisa dibayangkan berapa anak sekolah yang sudah nonton film ini selama bertahun-tahun lamanya. Penulis buku 'Film, Ideologi, dan Militer: Hegemoni Militer dalam Sinema Indonesia', Budi Irawanto mengatakan, penggarapan film digarap dengan serius dengan sumber manusia terbaik di

1


zamannya dan dengan dukungan media, bentuk-bentuk visual yang detail dan penjelasan guru-guru di sekolah kepada siswa. Irawanto menambahkan dalam film Pengkhianatan G 30 S/PKI, Arifin mungkin di bawah tekanan. Dia memprediksi film itu hanya mementingkan unsur sinematografis. Meski sudah zaman reformasi, banyak kalangan yang masih menilai film itu bagus secara sinematografis, terlepas dari isi yang bertolak belakang dengan sejarah (Budi Irawanto, Merdeka.com, 2012). Oleh karena itu, terlepas dari segi kontroversi dalam film ini, isu propaganda terasa sangat kental di dalamnya, dan bahwa film memang sudah dijadikan media propaganda oleh pemerintah secara terang-terangan. Komunikasi politik, menurut Dahlan (1999) ialah suatu bidang atau disiplin yang menelaah perilaku dan kegiatan komunikasi yang bersifat politik, mempunyai akibat politik, atau berpengaruh terhadap perilaku politik (dalam Cangara, 2011:29). Menurut penulis, politik bisa diasumsikan sebagai seni mempengaruhi, membujuk, mengajak, atau bahkan mengajukan penolakan dengan didasari suatu agenda tertentu. Politik ini berkembang dalam konteks komunikasi, sehingga lahir lah konsep Komunikasi Politik. Seperti halnya dengan disiplin komunikasi lainnya, maka komunikasi politik pastilah memiliki sumber (komunikator), pesan, media atau saluran, penerima dan efek. Asumsi tersebut menjadi bagian dari praduga awal penulis bahwa kemungkinan adanya unsur politis jika sebuah film (sebagai salah satu media komunikasi) diluncurkan oleh badan pemerintahan (komunikator) yang ditujukan untuk masyarakat Indonesia (penerima pesan). Dalam komunikasi politik, kita mengenal istilah ‘propaganda’. Propaganda adalah suatu kegiatan komunikasi yang erat hubungannya dengan persuasi. Propaganda diartikan sebagai proses diseminasi informasi untuk memengaruhi sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok masyarakat dengan motif indoktrinasi ideologi (Cangara, 2011:270). Pada tahun 2013, dibuat lah sebuah film bergenre petualangan yang menggunakan teknologi animasi 3D, berjudul “Pulau Bintang”. Film ini secara langsung dicetuskan oleh salah satu badan pemerintahan Republik Indonesia, yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), bekerja sama dengan salah satu Badan Usaha Milik Negara, Perusahaan Gas Negara (PGN). Film ini mengangkat isu Ketahanan Energi Nasional, sebuah konsep yang telah disosialisasikan selama masa pemerintahan Menteri Jero Wacik dan Wakil Menteri Susilo Siswoutomo, yakni sebuah usaha mencapai keseimbangan penyediaan energi sehingga mencukupi kebutuhan masyarakat Indonesia. Alasan utama di balik dilakukannya penelitian ini adalah ketertarikan penulis ketika memandang film sebagai media persuasi yang sangat potensial untuk digunakan sebagai sarana penyaluran pesan propaganda dari pihak berkuasa (pemerintah) pada khalayak (masyarakat). Pesanpesan propaganda yang terkandung dalam film ini menarik untuk diteliti. Selain itu, dari segi teknis, film ini merupakan film dengan isu propaganda pertama yang menggunakan teknik animasi 3D. Dalam kasus ini, Penulis hendak meneliti dengan seksama perihal film ini sebagai media persuasi/propaganda, terutama oleh kementerian ESDM sebagai pencetusnya. Film secara harfiah adalah gambar bergerak, di dalamnya terdapat banyak simbol-simbol dan tanda-tanda visual. Semiotika sebagai alat analisis digunakan untuk menggali makna/pesan di balik simbol dan tanda dalam film ini. Menurut Preminger (2011), semiotik menganggap bahwa fenomena sosial atau masyarakat dan kebudayaan itu merupakan tanda-tanda. Semiotik mempelajari sistem-sistem, aturan-aturan, konvensi-konvensi yang memungkinkan tanda-tanda

2

tersebut mempunyai arti (Kriyantono, 2009:263). Jika dikaitkan dengan definisi tersebut, karena film merupakan bagian dari konstruksi sosial dan budaya, maka dapat diyakini bahwa film Pulau Bintang ini juga dapat ditelaah dengan menggunakan semiotika. Metode Penelitian ini mencoba mendeskripsikan tentang bagaimana propaganda politik yang dilakukan oleh Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam diskursus Ketahanan Energi Nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengobservasi, menganalisa, dan menginterpretasi simbol-simbol yang muncul dalam film ‘Pulau Bintang’. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan melalui analisis isi/teks (semiotika) dengan pendekatan interpretif komunikasi visual pada unit-unit analisis (sekuen, adegan dan shot) penelitian, yang mana dalam kasus ini adalah film animasi 3D yang berjudul Pulau Bintang. Sebagai data sekunder (film), penulis juga melakukan wawancara dengan sutradara film Pulau Bintang, Ray Nayoan untuk menganalisa konteks makronya. Hasil Penelitian Salah satu indikator penelitian yang digunakan penulis adalah analisis isi yang menjadi data primer dalam penelitian ini, yakni mengubah konten audiovisual film Pulau Bintang menjadi teks, yang lalu menginterpretasikan simbol-simbol yang ada dengan pisau semiotika, guna mendapat esensi dan pesan-pesan propaganda yang terkandung dalam film ini. Adapun sebagai data sekunder, Penulis juga melakukan mengolah hasil wawancara dengan Sutradara. Setelah menganalisis data tersebut, penulis menyadari ada beberapa adegan kunci yang digunakan sebagai penanda pesan yang ditransmisikan, sementara adegan-adegan lainnya hanya sebagai pelengkap, atau penjabaran panjang dari adegan kunci tersebut. Pesan-pesan yang dimaksud kemudian dikelompokkan ke dalam 9 adegan, lalu dianalisa dengan model semiotika Rolland Barthes. Gambar 1 Kaia membangunkan Ciro

Denotasi: Tokoh Pendukung Utama, Kaia, sedang membangunkan adiknya, Ciro, Tokoh Utama yang masih tertidur karena terlalu asyik bermain game console semalaman. Ciro tertidur dengan kondisi TV dan game console-nya masih menyala, sehingga Kaia lah yang sadar untuk mencabut steker listrik dari colokan. Kaia dengan kesal terus mencoba membangunkan Ciro. Konotasi: Pesan propaganda yang disampaikan dengan gambaran visual tentang kelalaian dalam mengkonsumsi energi listrik dalam penggunaan alat elektronik yang timbul karena adanya kebiasaan kurang bertanggung jawab. Meninggalkan alat-alat elektronik dalam keadaan menyala dapat

3


mengakibatkan pembengkakan tagihan listrik, kemungkinan terjadinya arus pendek listrik yang menyebabkan konslet pada sambungan colokan listrik. Gambar 2 Kaia menunjukkan kondisi ibukota

Denotasi: Kaia berdiri di samping Ciro, memakai masker pelindung pernapasan, lalu membuka jendela kamar. Terlihat akan pemandangan ibukota yang bising, panas, dan penuh sesak kendaraan, terutama di area SPBU. Kaia menutup jendela, Ciro terbatuk-batuk karena udara yang sudah terkotori polusi sisa pembakaran BBM. Konotasi: Gambaran ibukota yang dipenuhi polusi udara merupakan salah satu akibat pengotoran udara akibat sisa pembakaran bahan bakar kendaraan bermotor yang mengandung karbon monoksida. Hal ini merupakan akibat dari penggunaan bahan bakar untuk kendaraan yang terlalu banyak, terutama di area perkotaan. Antrian kendaraan di SPBU juga merupakan salah satu gambaran akan terbatasnya cadangan sumber energi minyak di Indonesia. Hal itu adalah salah satu prediksi yang ditakutkan akan terjadi jika konsumsi sumber daya minyak terus dikonsumsi tanpa mampu dibendung. Gambar 3 Transisi senja di Pulau Bintang

Denotasi: Matahari baru saja terbenam, dari salah satu bukit di Pulau Bintang tampak pemandangan lampulampu rumah di pulau itu tampak menyala, seperti bintang yang bersinar di malam hari. Sedangkan pada saat siang hari di pulau ini tidak ada lampu yang menyala sama sekali. Maka itulah pulau ini disebut Pulau Bintang. Konotasi: Kondisi yang tergambar pada scene ini bisa terjadi jika konsumsi energi hanya dilakukan pada malam hari. Scene ini menggambarkan salah satu cita-cita dari Kementerian ESDM agar seluruh daerah di Indonesia dapat menikmati energi listrik secara mandiri dan merata, khususnya untuk daerahdaerah yang pembangunannya masih belum sebaik ibukota.

4

Gambar 4 Penjelasan visual energi alternatif di Pulau Bintang

Denotasi: Gambaran pada scene ini menerangkan akan pengolahan energi alternatif yang bersumber dari alam. Panel surya untuk menangkap panas matahari yang akan diproses menjadi listrik bagi alat-alat elektronik di satu area tertentu. Kincir angin dan air juga dijelaskan proses pemanfaatannya, selain untuk pembangkit listrik, juga bisa dimanfaatkan sebagai pengairan/irigasi dan pengatur suhu udara alami. Konotasi: Sutradara Ray Nayoan menyisipkan ilmu pengetahuan tentang diversifikasi energi dan cara mengolah sumber energi potensial selain minyak dan gas. Gambar 5 Penjelasan visual energi alternatif di laut

Denotasi: Sumber energi potensial yang sudah diterapkan oleh pengguna alat transportasi air, seperti nelayan, salah satunya adalah energi kinetis dari angin dan air. Di tengah laut, nelayan selalu mematikan mesinnya, guna menghemat bahan bakar dan mengembangkan layar sebagai pengarah gerakan perahu dengan bantuan angin. Angin juga dibantu oleh gerakan/arus air untuk menggerakkan perahu.

5


Konotasi: Pesan propaganda dalam scene ini adalah memberikan edukasi dan persuasi dalam pemanfaatan energi secara bijak. Bahwa untuk ikut serta menghemat konsumsi energi dimulai dari kebiasaan sehari-hari. Contohnya nelayan yang membiasakan mematikan mesin dan memanfaatkan angin dengan layar perahu. Hal itu bisa dilakukan karena dibiasakan. Gambar 6 Kaia mencari steker untuk men-charge smartphone-nya

Denotasi: Dalam scene ini, Kaia sibuk mencari-cari lubang steker untuk me-recharge baterai smartphone-nya. Suasana menjadi gaduh diakibatkan peristiwa tersebut dikarenakan tidak adanya satu pun lubang steker yang bisa digunakan (tidak mengandung listrik). Konotasi: Satir akan realita di kalangan masyarakat masa kini yang sangat bergantung pada gadget-nya. Sebagai akibat, individu tersebut akan sibuk mencari-cari sumber listrik demi menjaga agar smartphone-nya tetap menyala. Akibatnya, konsumsi listrik makin membengkak. Baterai smartphone juga akan cepat rusak jika terlalu sering di-charge, apalagi dalam keadaan menyala dan digunakan. Gambar 7 Penjelasan energi alternatif bersumber dari ternak

Denotasi: Pemanfaatan kotoran ternak, terutama sapi, sebagai bahan bakar pengganti energi gas (elpiji). Banyak yang memulai pemanfaatan sederhana ini dalam kehidupan sehari-hari. Untuk bahan bakar kompor misalnya. Konotasi: Gas elpiji yang harganya sering meningkat membuat Kementerian ESDM memutar otak untuk mencari bahan bakar alternatif. Kebetulan belum lama ini telah ditemukan cara mengolah kotoran hewan menjadi bahan bakar (karena mengandung gas). Dalam scene ini disampaikan edukasi

6

tentang pemanfaatan hewan ternak sebagai sumber energi juga, bukan hanya komoditi peternakan dan pangan. Gambar 8 Ciro mencoba sepeda pembangkit listrik

Denotasi: Ciro merakit pembangkit tenaga listrik tenaga listrik dengan energi kinetik menggunakan sepedanya. Dia termotivasi setelah kunjungannya ke Pulau Bintang berakhir. Dia ingin ikut berpartisipasi dalam penemuan sumber energi dan pengolahan energi alternatif. Konotasi: Persuasi yang disisipkan sebagai ajakan bagi masyarakat luas, khususnya penonton untuk ikut berpartisipasi bersama pemerintah dan ilmuwan untuk berinovasi dalam penemuan dan pengolahan energi baru. Penggunaan sosok anak-anak menjadi motivasi bagi penonton berusia muda untuk mengikuti Ciro, dan bagi orang dewasa, tidak ingin kalah dengan anak-anak untuk belajar peduli tentang energi. Gambar 9 Kaia mensosialisasikan tips hemat energi

Denotasi: Kaia ikut serta mensosialisasikan tips-tips yang dipahami olehnya setelah kunjungannya ke Pulau Bintang lewat social media yang dimilikinya. Dia tidak ingin kalah dengan Ciro yang begitu semangat berinovasi, maka Kaia juga ikut berpartisipasi dengan cara menyebarluaskan informasi dan edukasi yang berhubungan dengan penghematan energi. Konotasi: Tanpa merubah kebiasaan seseorang yang bergantung pada gadget, film ini memberi persuasi unik di mana konten-konten perihal kepedulian terhadap energi di Indonesia dengan cara ikut menyebarluaskan informasi, edukasi, dan ajakan lewat tips-tips sederhana dengan menggunakan social media yang dimiliki.

7


Dari hasil wawancara dengan Ray Nayoan, yang akrab disapa Bung Ray, beberapa poin telah diperoleh dan bisa disusun sebagai suatu narasi yang membahas detail film ini dari sudut pandangnya sebagai sang sutradara film Pulau Bintang. Bung Ray menitikberatkan sebuah judul film sebagai pemberi gambaran akan konteks cerita yang menjadi konten sebuah film, sehingga penonton bisa memiliki ekspektasi tertentu pada saat akan menonton filmnya. Dari judul “Pulau Bintang” dapat diindikasikan sebagai film yang berisi petualangan, imajinasi, dan cita-cita, yang mana bisa diketahui bahwa film ini dikhususkan untuk anak-anak, namun secara umum dapat dinikmati semua umur dan kalangan. Adapun konteks film Pulau Bintang adalah edukasi mengenai energi untuk masyarakat, khususnya anak-anak Indonesia. Isu yang diangkat tidak lain mengenai sumber daya energi yang menurut Bung Ray, memang seharusnya disampaikan lewat berbagai macam media agar bisa jelas penyampaiannya, salah satunya dengan adanya film Pulau Bintang ini. Isu ketahanan energi nasional sudah sangat mendesak untuk dipaparkan karena pentingnya masa depan keberlangsungan distribusi energi Indonesia. Bagi masyarakat Indonesia, kebanyakan masih belum dapat menyadari bahwa Indonesia sangat bergantung pada kesadaran masyarakatnya untuk bisa berdaulat secara energi. Jumlah konsumsi energi kita lebih besar daripada produksinya, padahal sumber dayanya secara global sudah mau habis. Solusi seperti penghematan dan penemuan energi alternatif adalah salah satu yang mulai ramai dibicarakan, namun masih kurang sosialisasi. Film Pulau Bintang ini dicetuskan Kementerian Energi & Sumber Daya Mineral serta Perusahaan Gas Negara. Jika mempertanyakan agenda dibaliknya, kalau menyangkut persoalan energi, otomatis pasti akan bersifat politis karena berhubungan dengan kepentingan orang banyak dan bersinggungan dengan sumber ekonomi yang besar. Tapi kalau masyarakat Indonesia mau melihat secara obyektif, ESDM dan PGN memang sudah kehabisan pilihan lain. Mereka harus bergerak langsung menyadarkan orang-orang bahwa mereka tidak bisa menyediakan energi yang diminta oleh rakyat Indonesia. Terutama jika permintaannya melebihi kemampuan mereka. Apalagi dengan kondisi energi nasional dan internasional yang masih bergantung pada sumber energi yang tidak terbarukan seperti saat ini, dikhawatirkan sumber energi akan habis. Adapun Bung Ray juga menyisipkan pesan propaganda lewat satir yang menggambarkan realita di masa kini, di mana anak-anak kecil sudah sangat tergantung dengan gadget, seperti game console, TV, smartphone, dan internet. Film ini melibatkan banyak pihak selain ESDM dan PGN. Para aktor dan aktris yang ikut serta dalam penggarapan film ini pun juga merasa terpanggil untuk ikut andil dalam sosialisasi isu ketahanan energi nasional ini. Alasan dibalik persetujuan Bung Ray menangani film ini adalah kepeduliannya terhadap bumi dan concern-nya akan sifat rakus manusia. Penggunaan persediaan energi di Indonesia, menurutnya, tergolong rakus. Menurutnya, seringkali kita tidak sadar bahwa apa yang biasa kita lakukan itu merusak. Maka, lewat film ini diharapkan adanya kesadaran dari masyarakat pada umumnya, dan diri Bung Ray sendiri, untuk lebih cermat dalam penggunaan energi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau masyarakat mau tahu lebih jauh soal detail ilmu energi malah bisa menjadi nilai plus. Film ini adalah proyek pertama Bung Ray yang menggunakan teknologi full animation 3D. Menurutnya, teknis ini adalah teknik yang paling umum dan bisa diterima oleh kebanyakan orang di

8

Indonseia. Bisa terlihat dari ramainya film-film animasi yang beredar di Indonesia, baik di layar lebar, maupun layar kaca. Bagi Bung Ray, setiap film memiliki perbedaan pendekatan, termasuk terhadap film animasi 3D Pulau Bintang. Hal yang menarik dalam penggarapan film ini adalah upayanya sebagai sutradara untuk mengkomunikasikan masalah energi yang pandangan umumnya adalah membosankan menjadi sebuah kemasan yang dapat diterima masyarakat, terutama anak-anak, yang secara teknis menuntut penyederhanaan bahasa sains, visualisasi yang ramah, dan cerita yang menginspirasi. Menurut Bung Ray, pemilihan setting tempat, sequence, karakter, dan dialog juga merupakan gabungan antara interaksi antar orang sehari-hari yang real dengan imajinasinya. Menurutnya, solusi perubahan untuk masa depan energi negara ini adalah imajinasi, di mana diharapkan untuk generasi berikut untuk bisa berimajinasi/bercita-cita menciptakan energi terbarukan yang bersih dan mewujudkan imajinasi itu menjadi kenyataan. Kesimpulan Setelah melakukan penelitian ini, kesimpulan yang di dapat dari pertanyaan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut: 1. Propaganda yang dilakukan oleh Kementerian ESDM merupakan propaganda dengan tipologi propaganda putih, karena sumber dari isu Ketahanan Energi Nasional yang dikemukakan oleh pemerintah Republik Indonesia, yakni Kementerian Energi & Sumber Daya Mineral dapat dibuktikan. Propaganda dalam film Pulau Bintang mengandung nilai sosial dan politis, karena tujuan yang diharapkan adalah menanamkan pada masyarakat tentang nilai hemat dalam penggunaan sumber energi yang diharapkan menjadi budaya yang bisa dipertahankan dan diteruskan oleh generasi penerus, serta tujuan pemerintah untuk menjaga stabilitas kecukupan pasokan energi di Indonesia yang pastinya akan berpengaruh pada bidang sosial, ekonomi, serta politik itu sendiri. Sifat propaganda yang tersisip dalam film Pulau Bintang adalah terbuka, karena juga disertakan dengan data-data yang dapat diakses secara bebas, dan disosialisasikan secara terbuka untuk umum. Metode propaganda yang digunakan dalam film Pulau Bintang adalah metode persuasif, karena pesan propaganda digambarkan lewat anjuran-anjuran dan pesan yang mengingatkan para penontonnya untuk sadar akan butuhnya perubahan sikap dalam mengelola dan mengkonsumsi energi dalam kehidupan sehari-hari. Teknik propaganda yang digunakan dalam film Pulau Bintang adalah Glittering Generalities, di mana ide yang diangkat, yakni rasa peduli, keinginan untuk melakukan perubahan, serta pentingnya membentuk kesadaran diri, diasosiasikan sebagai awal yang baik untuk mencapai dampak yang disebut kedaulatan/kemandirian/ketahanan energi nasional. 2. Pesan-pesan propaganda yang terdapat dalam film ini mencerminkan metode dan strategi yang dianjurkan oleh pemerintah, yakni Kementerian Energi & Sumber Daya Mineral dalam mencapai Ketahanan Energi Nasional, seperti diversifikasi energi dari bahan bakar minyak, listrik, dan gas elpiji menjadi beberapa pilihan energi alternatif, penghematan penggunaan listrik dan bahan bakar kendaraan. Semua itu menjadi bagian dari langkah menuju Ketahanan Energi Nasional.

Daftar Pustaka Almond, Gabriel. (1960).The Politics of the Development Areas.N. J. Eds: Princeton University Press.

9


Ardianto, Elvinaro & Lukiati Komala Erdinaya. (2004). Komunikasi Massa Suatu Pengantar. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Ardianto, Elvinaro. (2007). Komunikasi Massa Suatu Pengantar. Edisi Revisi. Bandung: Simbiosa Rekatama Media. Barthes, Roland. (1972). Mythologies. New York: Hill and Wang. Bogdan, Robert & Steven J. Taylor. (1998). Introduction to Qualitative Research Methods. New York: WileyInterscience Bungin, Burhan. (2008). Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana Prenada Media Cangara, Hafied. (2011). Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi. Jakarta: Rajawali. Cobley, Paul & Litza Jansz. (2004). Introducing Semiotics. New York: Icon Books-Totem Books. Combs, James E. & Nimmo, Dan. (1993). The New Propaganda: The Dictatorship of Palaver in Contemporary Politics. N.Y. Longman: White Plains. Cunningham, Stanley, B. (2002). The Idea of Propaganda: A Reconstruction. Westport, Conn: Praeger Effendy, Onong Uchjana. (2000). Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi. Bandung: PT. Rosdakarya Fernandez, Ibis. (2001). Macromedia Flash Animation and Cartooning: A Creative Guide. California: McGrawHill Companies Hallas, John & Roger Manvell. (1973). The Technique of Film Animation. California: Focal Press. Karlinah, dkk. (1999). Komunikasi Massa. Jakarta: Universitas Terbuka. Kellner, Douglas. (1995). Media Culture: Cultural Studies, Identity and Politics between the Modern and the Post-modern. Routledge: Taylor & Francis Kriyantono, Rachmat. (2009). Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Prenada Media Group Laybourne, Kit. (1978). The Animation Book: A Complete Guide to Animated Filmmaking – From Flip-Books to Sound Cartoons to 3-D Animation. Three Rivers Press. Liliweri, Alo. (1991). Memahami Peran Komunikasi Massa Dalam Masyarakat, Bandung. P.T. Citra Aditya Bakti. Littlejohn, Stephen W. (1999). Theories of human communication. Belmont: Wadsworth Publication. McQuail, Denis. (2009). Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga. Moleong, Lexy J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosdakarya. Mulyana, Deddy.(2002). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja. Rosdakarya. Neuman, W. Lawrence. (2003). Social Research Methods. USA: Pearson Education Inc. Nurudin. (2007). Pengantar Komunikasi Massa. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. Pateda, Mansoer. (2001). Semantik Leksikal. Jakarta: Rineka Cipta. Pawito. (2007). Penelitian Komunikasi Kualitatif. Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara Yogyakarta. Rakhmat, Jalaluddin. (1999). Psikologi Komunikasi, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Sobur, Alex. (2006). Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Analisis Framing. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Sobur, Alex. (2009). Semiotika Komunikasi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Stokes, Jane. (2006). How to Do Media and Cultural Studies: Panduan untuk Melaksanakan Penelitian dalam Kajian Media dan Budaya. Yogyakarta: Bentang Subana. (2005). Statistika Penelitian. Bandung: Pustaka Setia Wibowo, Indiwan S. Wahyu. (2011). Semiotika Komunikasi. Jakarta: PT. Mitra Wacana Media http://www.21cineplex.com/slowmotion/berkampanye-gerakan-sadar-energi-lewat-film-pulaubintang,4905.htm http://www.filmindonesia.or.id/article/sejarah-dan-perkembangan-teknologi-3d http://esdm.go.id/berita/55-siaran-pers/1687-membangun-ketahanan-energi-nasional.html http://www.sadarenergi.com Liputan 6, Rabu, 4 Juni 2014. http://showbiz.liputan6.com/read/2058329/belajar-mengelola-energi-di-pulau-bintang Merdeka, Sabtu, 29 September 2012. http://www.merdeka.com/peristiwa/kisah-soeharto-marah-saat-pembuatan-film-g-30-spki.html Republika, Selasa, 3 Juni 2014. http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/06/04/n6lp4x-jero-wacik-luncurkan-film-tentangenergi

10

Komunikasi Pembangunan Di Indonesia: Telaah Pemikiran M. Alwi Dahlan & Santoso S. Hamijoyo Sri Handayani, Nisa Alfira, Lailiya Nur Rokhman, Elyvia Inayah Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP, Universitas Brawijaya Jalan Veteran, Malang 65145 E-mail: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]

Abstrak Komunikasi pembangunan menjadi salah satu bidang kajian yang belum cukup berkembang di Indonesia. Dari penelusuran yang dilakukan, terdapat dua pakar Ilmu Komunikasi yang memfokuskan perhatiannya pada kajian tersebut yaitu Prof M. Alwi Dahlan dan Prof. Santoso Hamijoyo. Penelitian ini mengkaji pemikiran kedua tokoh tersebut dengan metode studi dokumentasi karya kedua tokoh untuk kemudian memetakan hasil pemikirannya. Hasil penelitian ini menunjukkan pemikiran Santoso Hamijoyo mengenai komunikasi pembangunan cenderung pada globalisasi, komunikasi, pembangunan masyarakat, TIK, dan komunikasi pembangunan untuk perubahan sikap. Sedangkan M. Alwi Dahlan berfokus pada pemerataan akses informasi, kualitas SDM, dan regulasi informasi. Pemikiran Prof Alwi dapat dikategorikan dalam pemikiran yang menitikberatkan aspek pemerataan dan pemberdayaan masyarakat (empowerment). Pemikiran Santoso Hamijoyo dapat dikategorikan dalam kategori pemikiran modernis-partisipatoris karena menitikberatkan pada aspek manusia dan keterlibatannya dalam pembangunan. Kata kunci: komunikasi pembangunan, M.Alwi Dahlan, Santoso Hamijoyo, studi pemikiran Abstract In Indonesia development communication is not a field that grows rapidly yet. There are so few literatures that have been written by its scientists. We recognize two leading scientists that wrote couples of literatures about development communication in Indonesia. They were Prof M. Alwi Dahlan (AD) and Prof Santoso S. Hamijoyo (SSH). This research was conducted by studying their works to map the Indonesians’ ideas about the field of development communication. This research showed that Santoso Hamijoyo tended to give attention to several issues such as (i) globalization and its relationship with communication and society development; (ii) information and communication technology; and (iii) development communication that is beneficial to change society’s attitudes. Meanwhile, Alwi Dahlan ideas were focused around three important issues: (i) the equality of access to information, (ii) human resources development and (iii) regulation of information. Alwi’s ideas can be categorized as empowerment idea, while Santoso Hamijoyo ideas can be categorized in the spectrum of participatory-modernist ideas because he focused his attentions to human participation in the process of development. Keywords: development of communication, M.Alwi Dahlan, Santoso S. Hamijoyo, metaresearch

Komunikasi Pembangunan dan Studi Pemikiran Komunikasi pembangunan memiliki arti penting dalam proses perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) karena berperan dalam menjembatani interaksi antara pamong atau pemangku wewenang dalam struktur pemerintahan dengan warga masyarakat serta pihak lain yang berkepentingan. Komunikasi yang efektif antara pihak tersebut sangat penting untuk memastikan program atau kebijakan pemerintah dapat terlaksana dengan baik. Problem utama dalam berbagai wilayah dalam pelaksanaan proses pembangunan adalah terhambatnya proses komunikasi yang terjalin antara pemerintah dengan warga. Dalam beberapa fenomena, muncul ketegangan antara keduanya dimana warga merasa tidak ikut dilibatkan dalam berbagai program

11


pembangunan. Mereka merasa hanya dijadikan sebagai “objek” tanpa diberi kesempatan yang signifikan untuk berpartisipasi atau berpendapat. Di Indonesia, kajian komunikasi pembangunan relatif berbeda dengan kajian lain dibawah bidang Ilmu Komunikasi. Kajian ini relatif sepi peminat, dan masih menghasilkan sedikit literatur dan pakar di bidangnya. Penelitian ini mengkaji pemikiran dua tokoh kajian komunikasi pembangunan yaitu Prof M. Alwi Dahlan (AD) dan Prof Santoso S. Hamijoyo (SSH) untuk menemukan pola pemikiran mereka dalam kajiankomunikasi pembangunan. Kedua tokoh tersebut dipilih karena keduanya menghasilkan banyak karya dalam kajian tersebut secara konsisten. Keduanya juga terlibat langsung dalam salah satu fase pembangunan di Indonesia khususnya pada masa Orde Baru. Metode Penelitian Penelitian ini dilakukan dengan metode dokumentasi. Dokumen-dokumen yang menjadi sumber data penelitian ini antara lain: 1. Buku “75 Tahun M. Alwi Dahlan: Manusia Komunikasi, Komunikasi Manusia”. Editor: Wisaksono Noeradi, diterbitkan Kompas Jakarta Tahun 2008 2. “Transformasi Sosial Abad XXI: Tantangan Teknologi, Komunikasi dan Informasi” (Bahan Diskusi Panel IX Sarasehan Pembekalan Calon Anggota DPR RI 1997-2002, Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) Pusat) 3. “Pemerataan Informasi, Komunikasi dan Pembangunan” (Pidato Pengukuhan Upacara Penerimaan Jabatan sebagai Guru Besar Tetap Ilmu Komunikasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia 5 Juli 1997) 4. Artikel M. Alwi Dahlan berjudul “Kependudukan: Melangkah ke luar Jumlah” (Harian Kompas edisi 11 Juli 1991, h. 4. Diakses dari www.pik.kompas.com pada 22 Maret 2015) 5. Buku Prof Santoso S. Hamijoyo, M.Sc., Ph.D, editor Asep S. Muhtadi (2005), diterbitkan oleh Humaniora Bandung berjudul “Komunikasi Partisipatoris: Pemikiran dan Implementasi Komunikasi dalam Pengembangan Masyarakat” 6. Muhtadi, A. S. (2003). Guruku: Kharismatik dan Komunikatif, Kenangan dan Pengabdian 76 Tahun Santoso S. Hamijoyo. Bandung. Sekilas Prof. M. Alwi Dahlan, Ph.D Muhammad Alwi Dahlan, itulah nama lengkap tokoh pelopor komunikasi pembangunan Indonesia ini. Pria kelahiran Padang, 15 Mei 1933 ini merupakan guru besar pada Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Indonesia (UI). Sarwono, dkk (2008, h. xv) mengatakan bahwa Alwi Dahlan (selanjutnya disingkat AD) adalah seorang tokoh komunikasi yang bergerak di banyak bidang komunikasi baik akademi dan praktisi, bermula dari reporter, penulis buku cerita anak-anak, sastrawan, penulis cerita/skenario dan lirik film, akademisi, usahawan, pejabat pemerintahan, hingga anggota kabinet. Kepakarannya di bidang komunikasi dan pembangunan tampak pada riwayat pekerjaan, jabatan yang pernah diamanahkan kepadanya, karya penelitian dan karya tulis yang dihasilkan, pengalaman professional, serta penghargaan yang pernah diraihnya. Guru Besar Emeritus Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia ini memperoleh gelar Ph.D. Communication di University of Illinois Champaign Urbana, Illinois, AS. Peraih gelar Ph.D di bidang komunikasi pertama di Indonesia ini memperoleh gelar MA (Mass Communication) di Stanford

12

University dan BA (journalism) di American University. AD juga sempat mengenyam pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia sebelumnya. Sebelum menjadi tenaga pengajar tetap di FISIP UI, AD merupakan Tenaga Pengajar Luar Biasa Jurusan Publisistik Fakultas IPK yang kemudian berganti menjadi Jurusan Komunikasi FISIP UI. AD juga sempat menjadi Lektor Kepala. Selain di dunia akademisi, AD juga menjabat sebagai Asisten Menteri Negara Pengawasan Pembangunan Dan Lingkungan Hidup (PPLH) Bidang Pengawasan (Asmen III PPLH), kemudian Asisten Menteri Negara KLH Bidang Keserasian Penduduk Dan Lingkungan (Asmen III KLH), kemudian Asisten Menteri Negara KLH Bidang Kependudukan (Asmen I KLH), kemudian Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, kemudian Wakil Kepala BP-7 Pusat, kemudian Anggota Komisi Ad Hoc I MPR (GBHN), serta menjadi Kepala BP-7 Pusat di pemerintahan. Saat ini Prof. Alwi merupakan Guru Besar Emeritus Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia. Berbagai penghargaan disandangkan, di antaranya1: a) Penghargaan Khusus B, Kantor Urusan Demobilisan Pelajar (KUDP). 1950 b) Bintang “Satyalanca Dwidyasistha” dari Menteri Hankam. 1986 c) Satyalanca Dwidyasistha dari Kepala Staf Angkatan Laut RI. 1988 d) Bintang Jasa Utama Republik Indonesia dari Presiden RI. 1994 e) Penghargan Ilmu Komunikasi dari ISKI “Lifetime Achievement Award” dari Perhumas. 1996 f) Satyalanca Satya Karya XXX tahun. 2005 g) Anugerah Sewaka Winarayoha dari Direktorat Jendral Dirjen Pendidikan Tinggi. 2007 Kepakaran AD di bidang komunikasi pembangunan, khususnya komunikasi dan informasi dalam pembangunan ditampakkan pada berbagai tulisan serta penelitian yang dihasilkan, di antaranya, karya disertasinya yang berjudul “Anonymous Disclosure of Goverment Information as a Form of Political Communication”. Disertasi ini ia tulis saat menyelesaikan studinya di University of Illinois, 1967. Berbagai karya tulis di bidang yang sama juga dipublikasikan dalam harian Kompas2, di antaranya: - Kependudukan: Melangkah Ke Luar Jumlah. 11 Juli 1991, h. 4 - Kita Coba Penataran Kontekstual. 27 Desember 1996, h. 24 - Tak Seorang Pun Setuju Pembredelan. 16 Maret 1998, h. 3 - Tantangan Bangsa Mendatang, Menyiapkan SDM Berkualitas. 16 Sep 1997, h. 14 - Kesenjangan Informasi. 06 Jul 1997, h. 11 - Ideologi Harus Bisa Jaga Keseimbangan. 1 September 1997, h. 15 - Yang Harus Kita Usahakan adalah Menemukan Titik-Titik Temu. 04 Mei 1998, h. 4 - Faktor Komunikasi (Calon) Presiden. 20 Oktober 1999, h. 4 - Implikasi Pembubaran Departemen (Penerangan). 01 November 1999, h. 4 - (Sistem) Penyiaran Sentralisasi, Otonomi, atau Pemerataan?.12 Feb 2001, h. 4 - Mencont(R)eng Wajah Demokrasi. 08 Juli 2009, h. 7 - Spektrum Frekuensi Milik Siapa? 10 Mei 2012, h. 6 Selain itu, tidak sedikit penelitian dan artikel jurnal yang AD hasilkan di antaranya: - Sikap terhadap kemantapan sosial. Departemen Perdagangan RI. 1968

1

Data diperoleh dari buku Manusia Komunikasi Komunikasi Manusia. Data diperoleh dari website arsip Kompas, www.pik.kompas.com. Data pada arsip ini hanya terbatas pada tulisan dari tahun 1991 hingga 2014. 2

13


- Jaringan komunikasi sosial yang memadai: studi eksplorasi tiga desa di Sumatera Barat. Departemen Penerangan. 1970 - Sikap Pejabat terhadap Kritik. LP3ES. 1971 - Pengaruh siaran pendidikan du daerah Semarang dan Yogyakarta. UNESCO. 1973 - Jaringan komunikasi sosial di tiga desa di Jawa Tengah. 1974 - Pola interaksi pers dengan pejabat pengambil keputusan. Departemen Penerangan. 1976 - Film dalam Spektrum Tanggung Jawab Komunikasi Massa. Jurnal Penelitian Pembangunan. 1981 - Social Communication Network in Rural Indonesia: Some Implication for Satellite Television.Paper of East-West Communication Institute. 1982 - Communication and Change in Indonesia : an Overview. AMIC-Ministry of Information and Broadcasting (Pakistan) Regional Seminar on Mass Media, Tradition and Change. 1983 - The Palapa Project and Rural Development in Indonesia. AMIC-CSD-WACC Seminar on the Communication Revolution in Asia. 1986 - The Environmental Orientation : An Alternative Approach in Mass Media Coverage. AMICNCDC-BHU Seminar on Media and the Environment.1989 - Perkembangan Komunikasi Politik Sebagai Bidang Kajian.Jurnal Ilmu Politik. 1990 - Pengembangan indikator kualitas non-fisik manusia. 1991 - Pengembangan indikator kualitas penduduk dan lingkungan hidup.1992 - Expanding the Role of Media in Environmental Protection. AMIC Conference on Communication, Convergence and Development in Bangkok. 1994 - Interrelationships between Population and The Environment: Towards An Operational Framework. 1994 - Bridging The Socio-Economic Gap Through New Information Technology. AMIC FES ABU Conference on The Impact of New Information Technology on Broadcasting, National Economies and Social Structures. 1995 - Information, Technology and Society. AMIC Conference on Communication, Culture and Development. 1995 - Tolak ukur keberhasilan pembudayaan P-4. 1995 - Perilaku komunikasi ilmiah di perguruan tinggi: penelitian tenaga pengajar senior. 1997 - Radio sebagai Media Pendidikan dan Komunikasi Politik. 1999 - Reformasi and The Changing Mediascape: Implications of Media Liberalisation. AMIC-SCSSOAS Conference on Asian Media and Practice : Rethinking Communication and Media Research in Asia. 1999 - Teknologi Informasi dan Demokrasi. Jurnal Ikatan Sarjana Komunikasi. 1999 - Tantangan Komunikasi Masyarakat Multikultural Indonesia.Jurnal Ilmu Komunikasi. 2004 - The New Media and Islam: Communication Characteristics and Dynamics. Journal Communication Spectrum. 2012 Pembahasan mengenai komunikasi pembangunan tidak lepas dari pengalaman profesionalnya sebagai pejabat pemerintahan serta sebagai anggota kabinet. Menurut Salim (2008, h. 515), rekan kerja AD saat menjadi Asisten III Menteri Negara PPLH, di bidang peningkatan kesadaran lingkungan hidup, AD bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menyelenggarakan komunikasi

14

lingkungan. Komunikasi yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai lingkungan hidup dan meningkatkan kesadaran masyarakat.

Sekilas Mengenai Prof. Santoso S. Hamijoyo, Ph.D Santoso Sastro Hamijoyo, yang lebih familiar dengan panggilan Prof. Santoso (selanjutnya disingkat SSH), merupakan satu di antara sedikit pakar yang berkonsentrasi pada bidang kajian komunikasi pembangunan. Hal ini tampak pada riwayat pendidikan, keterlibatannya dalam proyekproyek pembangunan, karya-karya penelitian dan penulisan yang dihasilkan, serta jabatan-jabatan yang diamanahkan yang relevan dengan bidang komunikasi dan pembangunan. Guru besar Sosiologi Pendidikan dan Pembangunan Masyarakat ini menyelesaikan program master di bidang Educational Communication Media, Sociology of Education pada Syracuse University, New York, USA. Sementara gelar Ph.D. diperoleh dari Indiana University, Bloomington, Indiana, USA di bidang Social Psychology of Communication.Selain itu, pada tahun 1958, Santoso Hamijoyo sempat mengikuti pendidikan di bidang Fundamental Education and Community Development di University of London, United Kingdom. Pada masa mudanya Santoso aktif sebagai tenaga pendidik pada IKIP Bandung dengan jabatan terakhir sebagai Guru Besar bidang Sosiologi Pendidikan dan Pembangunan Masyarakat. Muhtadi (2005) menuturkan bahwa Pria kelahiran Semarang, 29 November 1927 ini hingga hampir memasuki usia 80 tahun masih aktif memberikan kuliah dan membimbing mahasiswa program magister dan program doktor di bidang komunikasi dan pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Universitas Hasanuddin, IKIP Bandung, Yogyakarta, Ujung Pandang, serta Universitas Dr. Soetomo, Surabaya. Selain pengabdikan diri di bidang pendidikan, Santoso Hamijoyo juga mendedikasikan dirinya di bidang pembangunan.Hal ini tampak pada pengalaman professional berikut.1 (1) Deputi Kepada BKKBN (1984 – 1987); (2) Penasihat Menteri Kependudukan/Kepala BKKBN (1987 – 2001); (3) Koordinator International Training Program, BKKBN (1987 – 2001); (4) Dirinya bertanggung jawab sebagai pelatih pejabat petugas dan ahli keluarga berencana di negara-negara berkembang dari Afrika, Asia, Timur Tengah; dan (5) Berperan juga sebagai konsultan jangka pendek dalam bidang kependudukan, komunikasi, keluarga berencana, antara lain di Pakistas, India, Bangladesh, Vietnam, Tanzania, dan Ethiopia. Kegiatan Khusus hingga tahun 19742(Muhtadi, 2003) - Research Fellow Action Research on Community Development di naini Agricultural Institute, Allahabad, India (1953) - Ketua Delegasi Indonesia pada Souuth-East Asian Seminar on Audio Visual Education, di Lucknow, India (1955) - Wakil IKIP pada Seminar tentang Perubahan Sosial yang disponsori oleh UNESCO (1957) - Ketua Community Development Group pada Seminar on South-East Asian Studies yang diselenggarakan IKIP Bandung dan Washington University, St. Louis, Missouri (1969) 1A.

S. Muhtadi dalam buku Guruku: Kharismatik dan Komunikatif, Kenangan dan Pengabdian 76 Tahun Santoso S. Hamijoyo. 2003. 2A. S. Muhtadi dalam buku Guruku: Kharismatik dan Komunikatif, Kenangan dan Pengabdian 76 Tahun Santoso S. Hamijoyo. 2003.

15


Pertemuan Internasional yang dihadiri dalam kapasitasnya sebagai ahli atau konsultan, di antaranya:1 - Educational Planning for Development (Bangkok) - Programmed Instruction dan Educational Research Development (Tokyo) - Educational Innovation for Develompment (Bangkok) - Alternative in Education (Singapore) - Educational and Human Resource Development (Chiang Mai, Thailand) - Post-War Development and Reconstruction of Indo-Chinese Countries (Saigon) - Community Development (Seoul) - Production and Training for Adult Education Television (Singapore) - Asian Program of Educational Innovation for Development (Bangkok) Kepakarannya di bidang komunikasi dan pembangunan juga tampak pada berbagai Karya Tulis dan Penelitian:2 - Pendidikan Masyarakat (1955) - Pembangunan Masyarakat Desa (1963) - Rekomendasi Da’wah dalam Pembangunan Masyarakat Pedesaan (1968) - Penelitian Kasus tentang Pengaruh Proyek Jatiluhur pada Perkembangan Pendidikan di Daerah Pedesaan (1969) - Penerapan Model Komunikasi pada Perubahan Sikap dalam Penelitian Pembangunan Masyarakat (1969), sebuah penafsiran kembali data empiris. - Institutional Credibility and Emotional of Appeals as Determinants of Attitude (1969, Thesis) - Studi Kasus Pendahuluan tentang Sebab-Sebab Drop-out di Daerah Pedesaan Propinsi Jawa Barat - Introductory Notes on Community Development Programs in Indonesia (1997) - Studi tentang Pendapat, Sikap, dan Aspirasi Masyarakat Pedesaan terhadapnya (1978) - Beberapa Pemikiran tentang Kebijaksaan dan Strategi Pendidikan dalam Menunjang Pembangunan (1978) - Prospek Pemanfaatan Ilmu dan Teknologi bagi Pembangunan Masyarakat Pedesaan (1978) - Education Innovation in Indonesia (co-author) - Education, Manpower Development and Employment in Indonesia (co-author, 1973) - Some Notes on Community Development in Indonesia (A Country Report, 1973) Pemetaan Pemikiran Santoso S. Hamijoyo Melalui data yang diperoleh dari tulisan Santoso S. Hamijoyo (SSH), peneliti menemukan 5 pokok pemikirannya dalam kajian komunikasi pembangunan, antara lain: 1. Globalisasi, Komunikasi, & Pembangunan Masyarakat Prof. Santoso S. Hamijoyo, Ph.D (SSH) meyakini bahwa dalam era globalisasi ini terjadi pergeseran dan juga persaingan antar nilai dan norma dalam masyarakat. “Globalisasi menimbulkan heterogenitas dalam masyarakat di mana nilai dan norma selain bergeser juga saling bersaing. Kita sering mendengar dan berseminar tentang perbedaan

1Ibid 2Ibid

16

pandang, sikap, dan aspirasi antargenerasi, bahkan antarkategori sosial dalam masyarakat suatu bangsa, juga dalam kelompok inti seperti keluarga.” (SSH/KP/GPM/h. 70) Dalam kondisi heterogenitas ini komunikasi memiliki peranan penting. Hal ini mengingat, jika kembali ke prinsip dasar, komunikasi bertujuan untuk menciptakan makna bersama atau kebersamaan dalam makna. “. . . , komunikasi memang bisa berperan sangat penting dan diharapkan dapat mencegah meruncingnya perbedaan atau persaingan kurang sehat atau konflik. Komunikasi manusia perlu kembali ke prinsip dasarnya, yaitu penciptaan kebersamaan dalam makna (creation of commonness in meaning). Kata kuncinya adalah makna yang dirasakan bersama” (SSH/KP/GPM/h. 70) “Tujuan komunikasi sosial bukan sekedar agar komunikan tahu dan setuju dengan komunikator, melainkan agar saling mengerti antara keduannya bahkan antara semua fihak karena terciptanya kebersamaan dalam makna itu tadi.” (SSH/KP/GPM/h. 70) SSH memandang bahwa komunikasi terjadi di segala aspek kehidupan, termasuk dalam pergaulan antar bangsa yang kemudian menjadi semakin menguat sejalan dengan globalisasi. SSH menganalogikan komunikasi seperti halnya suatu produk, dimana mutu produk tidak akan lebih tinggi dari mutu produsennya, demikian pula dengan komunikasi, “mutu komunikasi tidak akan lebih baik dari mutu komunikatornya” (SSH/KP/TGPIK/h. 74). SSH memandang bahwa mutu komunikasi di Indonesia mencerminkan tahap perkembangan masyarakatnya. Sebagian masyarakat Indonesia masih berada pada tahap masyarakat agraris yang ditandai dengan dominasi media cetak, dan sebagian lainnya mulai berada pada tahap masyarakat industri yang ditandai dengan konsumsi terhadap media elektronik (SSH/KP/TGPIK/h. 73). Kondisi masyarakat informasi yang ditandai dengan tingginya aktivitas masyarakat dalam pengelolaan informasi belum tampak kuat. SSH juga mengamati bahwa terdapat kondisi yang kurang memuaskan yang terjadi, dimana secara teoritis telah dikembangkan paradigma baru seperti komunikasi konvergen atau komunikasi sirkuler, tetapi dalam realitasnya, yang terjadi adalah komunikasi linier dimana para pemimpin dianggap sebagai komunikator sehingga bisa mendominasi pergaulan (SSH/KP/TGPIK/h. 70-71). Dengan kondisi demikian, SSH memandang bahwa komunikasi akan lebih baju bila didukung oleh peralatan yang lebih modern, modal intelektual yang memadai yang diperoleh dari pendidikan profesional dan ilmiah agar kita menjadi bangsa yang mampu secara aktif bersaing dalam era globalisasi (SSH/KP/TGPIK/h. 74-75). 2. Sistem Inovasi & Komunikasi Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, beragam inovasi muncul memasuki setiap relung kehidupan, Santoso mengungkapkan, “Terutama dalam era Industri dan Informasi, banyak gagasan baru termasuk inovasi datang bertubi-tubi dan berlangsung sangat super cepat. Banyak lembaga atau perusahaan yang peduli pada kemajuan dan survivalnya, selalu berusaha menggalakkan secara gigih perencanaan dan manajemen riset dan inovasi.” (SSH/KP/SIK/h.43 – 44) Hasil riset atau inovasi tersebut kemudian dipublikasikan kepada khalayak luas. Namun, hal hal tersebut tidak selalu mendatangkan respon yang positif. Ada saja sebagian kalangan di masyarakat yang tidak percaya dengan persoalan kebijakan tentang riset dan inovasi.

17


Ketidakpercayaan masyarakat dalam hal ini diperlihatkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan mengenai riset dan inovasi tersebut, seperti berikut (SSH/KP/SIK/h. 46): - Apakah Riset-Inovasi benar-benar menjadi prioritas nasional; - Apakah para pengelola dan pelaku riset-inovasi benar-benar serius dan berkomitmen langsung pada kejayaan ekonomi, industri, sosial; - Apakah riset-inovasi benar-benar peduli pada pengembangan UKM supaya unggul dan mandiri; - Apakah dana dan sarana sudah dipakai secara efisien dan bebas KKN; - Seberapa jauh produk-produk riset-inovasi kita sudah menaikkan daya saing kita di pasar internasional yang sangat kompetitif; - Apakah sudah ada visi, misi, strategi riset dan inovasi yang dianggap feasible dan akseptable [SIC!] bagi kalangan pakar iptek, ekonomi, sosial-budaya, industri; - Apakah sudah ada suatu platform nasional terkonsolidasi tentang riset dan inovasi yang disosialisasikan melalui komunikasi intensif agar dapat dukungan sosial-politis secara mantap. Pertanyaan-pertanyaan tersebut muncul dikarenakan ketidakpercayaan khalayak atas karya riset-inovasi.Ketidakpercayaan berimplikasi pada komunikasi atas hasil riset-inovasi tersebut yang tidak efektif dan tidak menciptakan makna bersama. “Agar bisa efektif dan menghasilkan kebersamaan dalam makna, maka komunikasi harus memenuhi beberapa persyarakatan, terutama adanya ‘trust’ atau ‘sikap percaya’ dari khalayak. Para komunikatornya pun harus “melek-huruf secara sosial psikologis-kultural” (socially, psychologically and culturally literate). (SSH/KP/SIK/h. 46) “Menyiarkan hasil-hasil riset atau inovasi kepada publik mungkin tidak ada masalah. Namun ‘mengkomunikasikan’ memang berbeda dari sekedar ‘menyiarkan’ atau ‘memberitahukan’. . . . secara lebih multiple komunikasi bisa diartikan sebagai “Penciptaan Kebersamaan dalam Makna . . ..” (SSH/KP/SIK/h. 45) SSH berpendapat perlunya dialog secara subtantif untuk dapat menumbukan komunikasi interaktif serta menentukan derajat kemapanan sistem riset-inovasi dalam persepsi, sikap, dan penilaian masyarakat. Pesan dan sumber dalam diolog tersebut harus pesan yang efektif dan sumber yang memiliki kredibilitas. “Perlulah dijalin hubungan yang fungsional dan erat [edt: antara lembaga, pengelola, dan pelaku riset-inovasi] dengan lembaga dan pemeran info-komunikasi. Pesan-pesan risetinovasi haruslah merupakan pesan-pesan yang dipersepsikan sebagai pesan dan sumber yang berwibawa, yang jujur tepercaya, dan bermutu serta terbukti relevan (perlu dan penting) untuk pemberdayaan segmen-segmen konsumen yang khusus . . ..” (SSH/KP/SIK/h. 48) Guru besar Sosiologi Pendidikan dan Pembangunan Masyarakat ini meyakini bahwa pesanpesan yang efektif hanya dapat diciptakan oleh lembaga dan pemeran yang memancarkan kewibawaan yang tinggi. “Riset nasional dan inovasi harus dapat membuktikan visi, misi, tujuan, dan strategi yang jelas dan meyakinkan bagi masyarakat luas, yang mutu dan relevansinya teruji oleh waktu (time-tested) dan oleh berbagai goncangan krisis, dan oleh karenanya memang pantas dikumandangkan kepada masyarakat.” (SSH/KP/SIK/h. 49)

18

Oleh sebab itu, menurutnya lembaga dan pemeran riset-inovasi harus mengupayakan beberapa hal berikut. (SSH/KP/SIK/h. 49 – 50) a. Menjadi salah satu pranata sosial yang memiliki kewibawaan nasional yang sama wibawanya dengan pranata sosial yang lain. b. Meraih posisi sebagai prioritas nasional dengan fokus kegiatan yang strategis yang spesifik (tegas) dengan menerapkan kriteria keberhasilan secara konsekuen. c. Menemukan dan memelopori terobosan-terobosan baru iptek-inovasi dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan industri nasional dengan tujuan meningkatkan pangsa pasar dan menguasainya. d. Secara jujur dan berani mengevaluasi diri menemukan landasan untuk mengadakan reformasi manajemen untuk mengantisipasi tugas-tugas denngan persyaratan baru yang diperkirakan. e. Serius dalam efisiensi penggunaan sumber-sumber yang terbatas, konsekuen, dan berani memberantas KKN; mengikis habis para makelar atau ‘konsultan gelap’ yang profesinya memotong dana proyek riset yang mana praktik ini sudan terintegrasi dan membudaya secara mapan dalam birokrasi kita. f. Mencegah “genetical inbreeding” yang mematikan keberanian berinovasi, dengan cara mengganti para pengelola dan pelaku riset yang sudah lama “mangkal” dalam bidang-bidang riset yang sama. g. Membangun kemitraan antarlembaga riset-inovasi untuk bersinergi menghimpun modal intelektual, mencegah keberulangan riset-inovasi yang sudah pernah dilakukan, dan mempercepat transformasi industri, teknologi, perdagangan, dan sector-sektor lain. h. Memiliki pemimpin yang kuat berwibawa dan imajinatif serta memiliki semangat wirausaha. Hal ini bertolak pada sejarah dan tradisi riset tentang komunikasi dan difusi inovasi mengajarkan kepada kita bahwa inovasi dan penemuan besar hanya dapat menyebar dan diserap lingkungannya karena dorongan motivasi dari pemimpin yang kuat, berkomitmen tinggi, dan pantang menyerah. Lembaga dan pemeran riset-inovasi yang berwibawa saja tidaklah cukup menurut Prof. Santoso, karena perlu didukung oleh lembaga atau pemeran informasi dan komunikasi yang bertugas untuk: “(1) membantu memberi solusi atas masalah-masalah jaringan kerja, baik antarlembaga riset-inovasi maupun antara lembaga riset-inovasi dan lembaga yang lain; (2) meningkatkan efektivitas dalam menyebaran atau mengkomunikasikan hasil riset-inovasi melalui pendekatan ‘konvergensi’; (3) membantu untuk menjamin linkage dan kelancaran retrieval; (4) membantu membangun opini publik yang positif atas hasil riset-inovasi; (5) membantu menumbuhkan sikap dan tindakan yang positif di kalangan legislatif dan eksekutif; dll. . .” (SSH/KP/SIK/h. 51) Dari hasil pengamatannya tentang sistem inovasi komunikasi, disimpulkan bahwa hasil-hasil riset dan pengembangan inovasi kebanyakan belum berdampak nyata bagi perkembangan dan keuntungan khalayak dikarenakan beberapa sebab, yaitu: (SSH/KP/SIK/h. 52 – 54) a. Riset-inovasi yang kurang relevan dan kompatibel (secara ekonomi, industri, kultural) bagi masyarakat.

19


b.

Masyarakat belum siap menerima hasil riset-inovasi karena SDM yang lemah dalam pengetahuan, pengalaman, kemampuan, dan sikap kritis. c. Belum terbangunnya saluran atau jaringan komunikasi antarlembaga riset-inovasi, antara lembaga riset-inovasi dan lembaga yang lain, dan antara lembaga riset-inovasi dan masyarakatnya. Oleh karena itu, menurutnya perlu ada satu upaya serius dan kooperatif untuk menggabungkan ketiga pemeran (pemeran ristek-inovasi, masyarakat atau konsumen hasil ristekinovasi, dan pemeran informasi-komunikasi atau difusi inovasi). Penggabungan ini merupakan upaya untuk membangun sinergi yang kuat dan produktif serta dapat membawa dampak ekonomis, teknologi yang luas dan bermanfaat bagi bangsa. “Mungkin suatu “Platform Nasional (atau apapun namanya) tentang Pengembangan Komunikasi Interaksi Inovasi” perlu sekelasnya dirumuskan bersama, sebagai langkah awal yang baik, meskipun untuk sementara tidak dapat dihindari flat formal dari pemerintah. Penyusunan dan pelaksanaan platform termaksud perlu melibatkan secara konsepsional dan operasional ketiga unsure utama, yaitu; pelaku produksi inovasi 3. Model Komunikasi Pembangunan untuk Perubahan Sikap Sebelum pada pembahasan tentang model komunikasi untuk perubahan sikap, perlu dipaparkan persoalan tentang pembangunan masyarakat. Hal mendasar yang perlu dipahami dalam pembahasan pembangunan masyarakat (pedesaan) di antaranya: (1) tujuan universal pembangunan masyarakat pedesaan, hakikat dan (2) hakikat (hot wozon) pekerjaan membangun masyarakat pedesaan. “Tujuan universal pembangunan masyarakat pedesaan (di seluruh dunia) adalah kemajuan ekonomi dan sosial bagi semua anggota masyarakat.Sedangkan hakikat (hot wozon) pekerjaan membangun masyarakat pedesaan adalah menciptakan kondisi2 (terutama kondisi2 yang favorable) bagi kemajuan ekonomi dan sosial”. (SSH/KP/AMKPS/h. 94) Bertolak pada tujuan dan hakikat pembangunan masyarakat tersebut, Hamijoyo menyimpulkan bahwa ada tiga azas pokok pembangunan masyarakat pedesaan yang meliputi dinamisasi, modernisasi, demokrasisasi. “… tiga azas pokok universal pembangunan masyarakat pedesaan, di manapun di seluruh dunia, yaitu: pertama, dinamisasi (membangkitkan partisipasi aktif masyarakat); kedua, modernisasi (kemajuan ekonomi dan sosial); ketiga, demokratisasi (melimpahkan kepercayaan sepenuh mungkin pada masyarakat untuk memegang inisiatif)”. (SSH/KP/AMKPS/h. 94 ) Dalam paradigm modernisasi, pembangunan di antaranya bertujuan untuk mewujudkan perubahan sikap dan perilaku.Prof. Santoso mengungkapkan model dasar perubahan sikap dalam perspektif ilmu komunikasi sebagai berikut. (SSH/KP/AMKPS/h. 97 – 98) a. Stimuli komunikasi adalah penanaman umum bagi semua kekuatan yang dipergunakan untuk membina manusia dengan tujuan mengubah sikapnya. Kekuatan-kekuatan ini umumnya dikelompokkan menjadi empat, yaitu; (1) komunikator, (2) inovasi, (3) media, dan (4) konteks sosial. Stimuli komunikasi dapat diobservasi dan ia merupakan variable independen.

20

b.

Sikap, merupakan variabel intervening yang beroperasi di antara stimusi dan respon. Variabel ini tidak seperti stimuli, ia tidak dapat diobservasi. c. Respon komunikasi, yaitu penanaman umum bagi respon subjek yang dimunculkan oleh stimuli komunikasi. respon komunikasi bertindak sebagai variabel dependen. Variabel ini dapat diobservasi dan dapat diukur tentunya. Model komunikasi untuk perubahan sikap digambarkan oleh Santoso seperti berikut. (SSH/KP/AMKPS/h. 99) Variabel Independen

Variabel Pencampur

Komunikator Inovasi Media Konteks Sosial

Variabel Dependen Kesadaran

Sikap Kognitif Afektif Laku

Perhatian Pertimbangan Percobaan Adopsi

SSH menjelaskan variabel independen dengan rincian di bawah ini. (SSH/KP/AMKPS/h. 99 110) 1. Komunikator Dengan mengutip pemikiran Hovland (1953), ia menjelaskan bahwa komunikasi akan efektif jika dipancarkan oleh seorang komunikator yang berwibawa (kredibel). Kredibilitas tersebut dicirikan oleh dua kualitas, yaitu kejujuran dan keahlian. 2. Inovasi SSH mendefinisikan inovasi sebagai idea, apa saja yang datang dari komunikator yang dianggap baru oleh masyarakat. Inovasi bisa berupa barang, norma, dan nilai. Menurutnya, kegagalan pembangunan masyarakat bisa disebabkan oleh sifat inovasi yang tidak akseptabel. (SSH/KP/AMKPS/h.102). 3. Media Media yang digunakan untuk penyebaran inovasi di antaranya media massa dan komunikasi tatap muka melalui opinion leader. (SSH/KP/AMKPS/h.105 – 106) 4. Konteks sosial “Situasi keguyupan (community organization) merupakan faktor yang mempengaruhi efek komunikasi.” (SSH/KP/AMKPS/h.107). Namun demikian, menurutnya banyaknya kelompok-kelompok dengan kepentingan masing-masing mengakibatkan persengketaan yang berimplikasi pada kegagalan program-program pembangunan masyarakat.Hal ini didasarkan pada hasil penafsiran kembali hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh Sjamsu (1962) dan Alimusa (1963). Dalam kaitannya dengan variabel ‘kontek sosial’, SSH menyimpulkan, “Faktor-faktor yang mempengaruhi variabel konteks sosial ialah: (a) over orgazation, (b) tabiat konformitas dan individualitas, (c) nilai-nilai yang diemban oleh

21


opinion leaders, dan (d) sikap negatif terhadap pengumpulan capital (pengeluaranpengeluaran konsumtif yang irrasional).” (SSH/KP/AMKPS/h.110) Pemikiran Prof. Alwi Dahlan dalam Komunikasi Pembangunan Berikut diuraikan tiga pokok pemikiran Prof Alwi Dahlan (AD) dalam kajian komunikasi pembangunan: 1. Pemerataan Akses Informasi Menurut Dahlan (1997)1, komunikasi pembangunan juga tidak lepas dari peranan informasi. Hal ini dikarenakan informasi diperlukan dalam semua kegiatan pembangunan. Informasi yang merupakan inti dari proses komunikasi menjadi unsur pokok yang secara implisit melekat dalam konsep pembangunan yang terencana. Pemerataan pembangunan dapat terlaksana apabila dilakukan sejalan dengan pemerataan informasi dan komunikasi. Tidak hanya sebatas pada upaya khusus pemerataan atau pengentasan kemiskinan, pemerataan informasi di bidang manapun juga diperlukan agar tidak terjadi kesenjangan hasil pembangunan.Pemerataan informasi inilah yang nantinya menjadi unsur penentu terwujudnya Trilogi Pembangunan secara utuh. (AD/PIKP/h. 2 – 6) Indonesia sebagai negara berkembang masih mengalami adanya kesenjangan informasi.Upaya pemerataan informasi terencana dalam transformasi global dilakukan dengan maksud meningkatkan pemerataan pembangunan nasional.Tidak hanya di Indonesia, upaya pemerataan untuk mengubah kesenjangan informasi ini juga dialami oleh negara maju.Di negara maju, kesenjangan terjadi antara lapisan yang telah memasuki era masyarakat informasi dan lapisan masyarakat yang masih hidup dalam zaman industri. Sementara di negara berkembang, kesenjangan terjadi antara empat kelompok masyarakat, yakni mereka yang telah berada di Gelombang III (masyarakat informasi), yang baru memasuki Gelombang II (masyarakat industri), yang masih berada di Gelombang I (masyarakat pertanian), dan yang sama-sekali belum mengalami "gelombang perubahan". (AD/PIKP/h. 7 – 8) AD dalam pidatonya juga telah memprediksi bahwa nantinya peranan informasi akan dirasa penting apabila masyarakat informasi telah terwujud pada abad XXI. Masyarakat informasi yang dimaksudkan adalah masyarakat informasi menurut konsep ilmu komunikasi pada saat itu yang menggambarkan suatu masyarakat baru dengan perubahan yang sangat luas dan bersifat global yang mencakup perekonomian informasi dengan struktur ekonomi yang dimotori oleh sektor informasi dan ditunjang oleh persebaran informasi serta didukung oleh perkembangan teknologi.Mengutip pernyataan Daniel Bell, AD mengungkapkan bahwa informasi merupakan komoditi, dan komoditi yang paling penting dalam masyarakat pasca industri adalah pengetahuan (AD/PIKP/h. 7).Sehingga ilmuwan dan peneliti adalah kaum super elit dalam masyarakat pasca industri.Sedangkan Toffler (AD/PIKP/h. 7) menuturkan bahwa informasi menjadi pembeda antara masyarakat informasi dengan masyarakat sebelumnya.Kedua pendapat ini tidak sepenuhnya benar. Menurut Dahlan, informasi selalu menjadi faktor kekuasaan dan kesejahteraan pada masyarakat manapun juga. Hal ini didukung pula dengan perkembangan teknologi yang mendorong produksi informasi hingga berlipat ganda. 1

Dalam Pidato Pengukuhan Upacara Penerimaan Jabatan sebagai Guru Besar Tetap Ilmu Komunikasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia yang berjudul “Pemerataan Informasi, Komunikasi dan Pembangunan”, 5 Juli 1997

22

Implementasi teknologi di Indonesia juga harus dilihat secara lebih teliti.Hal ini dikarenakan perkembangan sosial masyarakat Indonesia berada pada situasi yang beragam, tidak hanya tipe masyarakat tradisional, industri, namun juga ada masyarakat informasi.Ketimpangan pembangunan ekonomilah yang kemudian menyebabkan ketimpangan perkembangan teknologi yang tidak merata.Perkembangan teknologi saat ini yang umumnya disebut media baru memiliki peranan penting dalam transformasi masyarakat.Perhatian dan pendalaman perkembangan teknologi di Indonesia ini kemudian diperlukan untuk membuat pembangunan dan pemerataan informasi di Indonesia tercapai sehingga Indonesia bisa semakin bergerak maju dan tidak tertinggal. Salah satu ciri khas pemikiran AD adalah tentang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan pemerataan akses bagi masyarakat untuk bisa mengaksesnya. Dalam jurnal berjudul “Bridging the socio-economic gap through new information technology” (1995), AD menyebutkan definisi tentang kesenjangan dan kesenjangan sosio-ekonomi sebagai berikut: “What is called a gap may be created in fact through social perception, e.g., when the members of a social group (tribe, clan, clique, organization, interest group, etc.) think or agree that their conditions are far worse compared to other groups in the society - regardless of the real situation” (AD/BSEG/h. 3) “In the context of economic development, socio-economic gap generally characterizes the disparity brought by development in a society, particularly between the high income and lower income groups. Actually, the disparity here is not purely based on income; those with high socio-economic status always have higher income than the low SES in any society. The gap is, rather, on access to the opportunities created by economic development and consequently also on the sharing of the fruits of economic growth” (AD/BSEG/h. 4) Upaya pemerataan nasional untuk mengubah kesenjangan informasi dipetakan AD menjadi empat tahap: (1) pemerataan akses; (2) pemerataan teknologi; (3) pemerataan prasarana komunikasi dan informasi; dan (4) pemerataan kesempatan berkomunikasi. (AD/PIKP/h. 17-18) 2. Kualitas SDM Menurut Dahlan (1991), untuk mencapai pemerataan pembangunan, penduduk harus diletakkan pada proporsi yang seimbang. Di dalam bahasa GBHN, penduduk perlu dilihat secara utuh, jika kita ingin melangkah melampaui jumlah. Dalam hal ini, ada dimensi lain dari kependudukan. Penduduk sebenarnya harus pula dilihat dalam kedudukannya sebagai (1) perorangan atau individu, (2) keluarga atau anggota keluarga, (3) kelompok dalam masyarakat, dan (4) warga negara. Pendekatan dimensi ini perlu dikembangkan sebagai instrumen untuk kebijaksanaan kependudukan dan pembangunan. Menurut AD, terdapat kesan bahwa dalam mempersiapkan SDM, negara terkesan hanya menyiapkan kemampuan SDM warganya dengan “berorientasi ke bidang kerja masa lalu. Padahal di masa depan banyak sekali bidang-bidang baru akan terbuka, dan hal itu membutuhkan persiapan yang harus dimulai dari sekarang”. Namun demikian, menurut AD bahwa upaya negara mempersiapkan kualitas SDM harus didukung dengan sistem politik yang baik. Upaya mempersiapkan kualitas SDM akan sia-sia bila tidak didukung dengan siste politik yang baik, dimana sistem politik yang baik itu dibutuhkan dari kerja sama militer dan sipil. Peran militer penting untuk menjaga stabilitas, sedangkan sipil berorientasi pada pertumbuhan. Selain itu, negara juga membutuhkan sosok pemimpin yang didukung oleh semua pihak, baik itu sipil maupun militer, terlepas dari latar belakang calon pemimpin tersebut.

23


3. Regulasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Regulasi mengenai teknologi informasi dan komunikasi sangat diperlukan sebuah negara untuk mengatur persebaran dan pemerataan informasi. Dalam hal ini peran pemerintah sangat penting. Begitupun di Indonesia, peran pemerintah atas pemerataan pembangunan sangat mempengaruhi pembangunan. Selain sebagai akademisi, AD pernah berkiprah dalam pemerintahan Orde Baru, salah satunya sebagai Menteri Penerangan. Melalui Departemen Penerangan sebagai departemen, berfungsi untuk menyadarkan, mendidik dan memberdayakan masyarakat dalam pembangunan di segala bidang kehidupan (Subrata, 2008, h.658). Perkembangan TIK menurut AD sangatlah cepat dan negara terkesan kurang siap dalam menghadapinya. Hal inilah yang menurut AD perlu mendapat perhatian. Pemerintah dengan semua elemennya harus mampu membaca fenomena perkembangan TIK dan mampu menyiapkan regulasi yang memadai. Subrata (2008, h. 658) juga menyebutkan bahwa, “Ada lima tahap yang diperlukan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu: (1) social understanding; (2) social confidence; (3) social responsibility; (4) social control; dan (5) social participation.” “... dalam hal departemen penerangan, keberadaannya pada saat itu adalah untuk melaksanakan sebagian tugas pokok pemerintah di bidang penerangan. Adapun cakupan tugasnya antara lain, penerangan umum, pengelolaan televisi, radio, maupun film serta pembinaan di bidang pers dan grafika.” Refleksi dan Referensi untuk Masa Depan: Penutup Pemikiran Alwi Dahlan dan Santoso Hamijoyo memiliki arti penting baik bagi kajian komunikasi pembangunan baik dalam ranah teoritis maupun praktis. Dalam ranah teoritis, pemikiran keduanya menjadi pemikiran yang fundamental pada masanya dan pada masa depan sebagai titik tolak untuk memikirkan kembali kajian ini dan melahirkan teori-teori baru yang relevan dengan konteks sosialbudaya masyarakat Indonesia. Pemikiran Prof Alwi dapat dikategorikan dalam pemikiran yang menitikberatkan aspek pemerataan dan pemberdayaan masyarakat (empowerment). Pemikiran Santoso Hamijoyo dapat dikategorikan dalam kategori pemikiran modernis-partisipatoris karena menitikberatkan pada aspek manusia dan keterlibatannya dalam pembangunan. Untuk keperluan praktik komunikasi pembangunan,poin-poin pokok pemikiran keduanya masih sangat relevan untuk diaplikasikan meskipun rentang waktu penulisan karya-karya yang telah diteliti tersebut sudah cukup lama yaitu pada periode 1980-1990an. Misalnya ketika Alwi Dahlan mengemukakan pemikirannya bahwa upaya negara mempersiapkan kualitas SDM masih terkesan identik dengan memberikan keterampilan untuk bidang keahlian di masa lalu, pentingnya kesigapan negara untuk mempersiapkan regulasi TIK. Demikian juga dengan pemikiran Santoso Hamijoyo bahwa teknologi komunikasi harus dimanfaatkan untuk dunia pendidikan dan bahwa Indonesia harus memiliki lembaga riset-inovasi dan peran itu diharapkan ada pada universitas riset (research university) dalam rangka menyongsong era masyarakat informasi. Meskipun tulisan-tulisan keduanya lahir dalam konteks waktu Orde Baru, pemikiran keduanya masih sangat relevan sebagai refleksi dan referensi pemikiran untuk dikembangkan maupun diterapkan karena pada realitasnya, saat ini kita sebagai bangsa pun masih tertatih-tatih menyongsong era masyarakat informasi. Referensi

24

Dahlan, A. (1991, 11 Juli). Kependudukan: Melangkah ke luar jumlah. Harian Kompas, h. 4. Diakses dari www.pik.kompas.com pada 22 Maret 2015 Dahlan, A. (1997). Pemerataan informasi, komunikasi, dan pembangunan. Pidato disampaikan pada Pengukuhan Upacara Penerimaan Jabatan sebagai Guru Besar Tetap Ilmu Komunikasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia 5 Juli 1997. Jakarta: Universitas Indonesia Dahlan, M. A. (1995). Bridging the socio-economic gap through new information technology. In AMIC FES ABU Conference on The Impact of New Information Technology on Broadcasting, National Economies and Social Structures, Kuala Lumpur, Feb 22-24, 1995. Singapore: Asian Media Information and Communication Centre Effendy, O. U. (2005). Ilmu komunikasi: Teori dan praktek. Bandung: Rosda. Hamijoyo, S. S. (2005). Komunikasi partisipatoris: Pemikiran dan implementasi komunikasi dalam pengembangan masyarakat. Bandung: Humaniora. Hanum, S. A. (2008). Penggagas komunikasi lingkungan hidup. Manusia komunikasi komunikasi manusia, Hal 497-500. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara. Harun, R. & Ardianto, E. (2012). Komunikasi Pembangunan & Perubahan Sosial. Jakarta: Rajawali Press. Js, H. H. (2008). Ekosistem: Landasan pengelolaan wilayah. Manusia komunikasi komunikasi manusia, Hal 488496. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara. Liliweri, A. (2010). Strategi Komunikasi Masyarakat. Yogyakarta: LKiS. Muhtadi, A. S. (2003). Guruku: Kharismatik dan Komunikatif, Kenangan dan Pengabdian 76 Tahun Santoso S. Hamijoyo. Bandung . Nasution, Z. (2004). Komunikasi pembangunan: pengenalan dan penerapannya. Jakarta: Raja Grasindo Persada. Noeradi, W (ed). (2008). 75 tahun M. Alwi Dahlan: Manusia komunikasi, komunikasi manusia. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara. Salim, E. (2008). Berlayar sambil membangun kapal. Manusia komunikasi komunikasi manusia, Hal 477-487. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara. Salim, S. (2008). Membangkitkan kesadaran lingkungan hidup. Manusia komunikasi komunikasi manusia, Hal 512-534. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara. Sarwono, B.K., dkk. (2008). Sekapur sirih. Dalam Noeradi, Wisaksono. (Ed.). 75 Tahun M. Alwi Dahlan: Manusia Komunikasi, Komunikasi Manusi, Hal xiii-xv. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara. Subrata. (2008). Tatanan Informasi dan Komunikasi Reformasi. Dalam Noeradi, Wisaksono. (Ed.). 75 Tahun M. Alwi Dahlan: Manusia Komunikasi, Komunikasi Manusia, Hal 657. Jakarta: Kompas.

25


26

Siasat Radio Komunitas Menyikapi Aturan Pemerintah yang Memberatkannya Agar Menjadi Media Alternatif yang Ideal Aryo Subarkah Eddyono dan Mirana Hanathasia Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Bakrie GOR Soemantri Brodjonegoro, JL. HR Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta Selatan Email: [email protected], [email protected]

Abstrak Kondisi radio komunitas di Indonesia kian terpuruk. Di satu sisi diakui oleh undang-undang, disisi lain “dikebiri” oleh aturan pemerintah di bawah undang-undang. Belum lagi dihadang oleh persoalan internal yang salah satunya terkait minimnya partisipasi warga. Tak sedikit radio komunitas mati alias tak beroperasi. Namun ternyata masih ada radio komunitas yang bertahan hingga kini. Peneliti akan menjawab pertanyaan: bagaimana siasat radio yang bertahan tersebut menyikapi aturan pemerintah yang memberatkannya sehingga masih bisa bertahan hingga kini. Pengumpulan data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan pengamatan langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Radio BBM dan Widjaya adalah dua radio komunitas di Jogjakarta yang masih mengudara di tengah keterbatasannya. Keduanya mampu bersiasat baik dalam hal beriklan untuk mendapatkan pemasukan, bersiaran di kanal yang terbatas, dan tanpa mengantongi izin dari pemerintah. Kata Kunci: Radio Komunitas, Partisipasi Warga, Radio Balai Budaya Minomartani, Radio Widjaya FM, Abstract The number of community radio stations in Indonesia is declining significantly. On one side, the existence of the community radio stations is acknowledged by Indonesian statute, however on the other side the existence of community radio station is complicated by regulation under Indonesian statute. In addition, the internal problems which one of them is the low level of citizen participation is continuing to increase. Consequently, there are many community radio stations are closed. However, some of them are still existed. The question of this research is: how the strategy of the existing community radio station to face the regulation that severed. The primary data collection is gathered by depth-interview and observation. The result showed Radio BBM and Radio Widjaya are two community radio stations in Yogyakarta which still airs in the middle of limitations. Both are capable of maneuvering in advertising to get revenue, broadcasting in limited frequency, and without permission from the government. Keywords: Community Radio Station, Citizen Participation, Radio Balai Budaya Minomartani, Radio Widjaya FM

Latar Belakang Bicara radio komunitas berarti bicara sesuatu yang ironi. Radio komunitas, menurut UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran pada Pasal 21 Ayat 1, adalah lembaga penyiaran komunitas (selain TV komunitas) yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya. Radio komunitas merupakan salah satu bagian media penyiaran yang memiliki strategi untuk menyajikan apa yang tidak bisa ditawarkan oleh radio stasiun lainnya, meminjam bahasa Louie Tabing, muatan lokal dengan rasa lokal (Fraser dan Estrada, 

Tulisan ini merupakan hasil riset yang masih kasar dan belum dianalisis secera mendalam. Penulis mengikutsertakannya dalam Prosiding Comicos 2015 di Universitas Atmajaya Jogjakarta bertujuan mendapat masukan berarti agar hasil penelitian ini bisa lebih baik lagi dan lebih layak tayang. Penelitian ini didanai oleh Kemenristek Dikti dalam skema Penelitian Dosen Pemula 2015

27


2001:5; Tabing, 2000). Fraser dan Estrada (2001:16) menekankan, agar benar-benar diterima sebagai radio komunitas, kebijakan stasiun, manajemen, dan pemrograman harus merupakan tanggung jawab dari komunitas tersebut. Bahkan, pendanaan terhadap radio komunitas tersebut juga harus merupakan tanggung jawab komunitas. Keunikan yang melekat pada radio komunitas ini memposisikan dirinya sebagai media alternatif. Bahkan, jika mengaitkan dengan demokrasi, maka keberadaan radio komunitas akan memperkuat demokrasi itu sendiri. Demokrasi menuntut diakuinya hak berpendapat bagi siapapun secara bebas. Tapi pada kenyataannya kondisi radio komunitas terpuruk. Di satu sisi diakui oleh undangundang, disisi lain “dikebiri” oleh aturan pemerintah di bawah undang-undang. Belum lagi dihadang oleh persoalan internal terkait partisipasi warga. Ada beberapa studi soal ini. Salah satunya adalah tentang Radio Komunitas pada Radio Panagati di Jogjakarta di tahun 2004, dengan temuan yang menggambarkan bahwa radio ini belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan warga setempat terhadap informasi dan hiburan Keberadaannnya belum mampu mengadopsi konsep dari, oleh, dan untuk masyarakat, meskipun dalam pembentukannya keterlibatan sejumlah warga sudah terpenuhi (Eddyono, 2008: 283-301). Ketika radio komunitas belum mampu menjawab kebutuhan warganya, maka akan sulit bagi radio komunitas mengakomodasi kebutuhan komunitasnya. Pada kondisi tersebut, partisipasi warga dianggap lemah. Perlu dipahami, partisipasi warga yang kuat akan mendukung keberadaan radio komunitas. Tabel 1 Inventarisir Masalah Radio Komunitas ala JRKI Internal Kelembagaan Tak sedikit rakom yang berdiri tidak berasal dari kebutuhan mendasar komunitasnya. Sehingga dari sisi kelembagaan tidak mencerminkan Radio Komunitas.

Eksternal Keterbatasan Kanal UU No 32 Tahun 2002 tentang penyiaran komunitas ditafsirkan secara sepihak oleh pemerintah yang kemudian hanya membatai 3 kanal untuk Radio Komunitas. Padahal kanal ini berdekatan dengan frekwensi penerbangan. Perizinan Banyak radio komunitas yang mengajukan permohonan ijin tidak memperoleh kepastian dari Kemenkominfo. Pengabaian perizinan radio komunitas oleh pemerintah membuat radio komunitas rentan di-sweeping oleh balai monitoring. Larangan Memperoleh Iklan Larangan beriklan membatasi daya hidup radio komunitas karena banyak radio komunitas yang menghadapi persoalan pendanaan. Daya Pancar Radio Komunitas hanya boleh memancar dalam daya 50 watt. Kondisi ini tidak berarti apa-apa bagi wilayah yang ada di luar jawa.

Program Siaran Banyak radio komunitas yang belum mampu menyiapkan program dengan baik sesuai kebutuhan komunitas.

Pendanaan Masih sedikit radio komunitas yang berhasil mencari sumber dana secara kreatif Kaderisasi Kaderisasi sangat di butuhkan untuk memastikan agar radio tetap ada yang mengelola, tapi di sejumlah radio komunitas proses ini masih rendah. Termasuk teknisi perangkat siar Sumber daya Manusia (SDM) SDM sejumlah radio komunitas masih rendah dan berdampak pada pengelolaan stasiun radio. Sumber: Eddyono, 2012

Pada penelitian Eddyono berikutnya di tahun 2011, menunjukkan Radio Panagati dan Radio Angkringan di Jogjakarta, yang sebelumnya masih harus berjuang keras mendapatkan pendengarnya, sudah tak bersiaran (Eddyono, 2011). Radio Panagati dan Radio Angkringan tak pernah mencapai bentuknya sebagai radio komunitas sesungguhnya. Penyebab ketidakaktifan kedua radio diakibatkan dua faktor, yakni: internal dan eksternal. Istilah internal dan eksternal hanya

28

sebagai alat bantu saja untuk memetakan atau mengkategorikan permasalahan radio komunitas yang ditemukan saat penelitian berlangsung. Permasalahan internal berarti permasalahan yang muncul dari dalam radio komunitas. Sementara permasalahan eksternal adalah permasalahan yang berasal dari luar radio komunitas. Tabel 2 Pemetaan Permasalahan Radio Komunitas Nama Radio Radio Panagati (lahir bersamaan/sesaat setelah paguyuban PINTER ada)

1. 2. 3.

4. 5. Radio Angkringan (diawali semangat sekelompok pemuda yang ingin membuat media pemantau. Paguyuban warga -- FOKOWATI – lahir belakangan setelah radio mengudara) Sumber: Eddyono (2011: 94)

1. 2. 3.

4. 5.

Internal Keterbatatasan kru/personel Partisipasi masyarakat rendah Dana terbatas (didominasi bantuan lembaga/perorangan di luar komunitas) Pemancar rusak (yang dipakai adalah pinjaman dari CRI) Komputer ketinggalan zaman Keterbatasan kru/personel Partisipasi masyarakat rendah Dana relatif terbatas (didominasi bantuan lembaga/perorangan di luar komunitas) Semua alat rusak disambar petir. Pemancar rubuh ditiup angin kencang

1. 2.

3. 4.

1. 2. 3.

Eksternal Alokasi frekuensi (pendengar sulit menjangkau) Siaran tumpang tindih dengan radio lain. Penerimaan tidak bersih Pembatasan pencarian dana Persyaratan sertifikasi alat

Alokasi frekuensi (pendengar sulit menjangkau) Pencarian dana dibatasi Persyaratan sertifikasi alat

Faktor internal meliputi keterbatasan kru dan dana, lemahnya partisipasi warga, dan peralatan yang tidak memadai. Faktor eksternal, meliputi adanya aturan yang dikeluarkan negara untuk membatasi gerak-gerik radio komunitas. Aturan itu menyoal pembatasan perolehan dana bagi radio komunitas, pembatasan izin frekuensi, serta pengurusan izin yang rumit dan tidak sedikit menghabiskan dana bagi radio sekelas radio komunitas. Faktor yang paling berperan dalam mendukung ketidakaktifan radio komunitas adalah faktor eksternal yang bersinggungan dengan pemerintah. Sejumlah aturan yang dikeluarkan pemerintah turut menghalangi radio komunitas dalam mengatasi persoalan internal yang sudah sejak lama ada. Bagaimana dengan radio komunitas lainnya? Apakah mengalami hal yang sama? Meski mengalami kondisi eksternal dan internal yang relatif sama, namun ternyata masih ada sejumlah radio komunitas yang bertahan hingga kini, diantaranya adalah: Radio Widjaya dan Radio Balai Budaya Minomartani di Jogjakarta. Mengapa keduanya bisa bertahan, sementara radio lainnya berhenti beroperasi? Inilah yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini. Peneliti akan menjawab pertanyaan: bagaimana siasat Radio Widjaya dan Radio Balai Budaya Minomartani menyikapi aturan pemerintah yang memberatkannya sehingga masih bisa bertahan hingga kini? Tinjauan Pustaka Radio Komunitas dan Partisipasi Warga Di atas, sedikit banyak, telah disampaikan soal defenisi radio komunitas. Di bagian ini akan sedikit diulang dan dikaitkan dengan partisipasi warga. Mengapa konsep radio komunitas menarik diperbincangkan? Ini tak terlepas dari perannya terhadap komunitas. Menurut Tabing (dalam Pandjaitan, 1996:48), stasiun radio komunitas (bagi Tabing disebut sebagai radio swadaya

29


masyarakat) adalah suatu stasiun radio yang dioperasikan di suatu lingkungan atau wilayah atau daerah tertentu, diperuntukkan khusus bagi warga setempat, yang berisikan acara dengan ciri utama informasi daerah (local content) setempat dan diolah dan dikelola oleh warga setempat. Radio komunitas disebut pula sebagai media counter hegemony. Tayangannya dianggap mampu menandingi tayangan media arus utama yang identik dengan hegemoni dominan, yakni: pasar dan kekuasaan negara. Eni Maryani, yang pernah meneliti soal ini di Radio Angkringan Jogjakarta, menyimpulkan bahwa radio komunitas dianggap sebagai media perlawanan (Maryani, 2011). Radio komunitas, selain menayangkan tayangan-tayangan tandingan yang tidak mampu ditawarkan media arus utama, mampu mencerahkan cara pandang masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah lokal setempat. Masyarakat menjadi lebih kritis dan aktif. Sempat disinggung, agar benar-benar diterima sebagai radio komunitas, kebijakan stasiun, manajemen, dan pemrograman harus merupakan tanggung jawab dari komunitas tersebut. Bahkan pendanaan terhadap radio komunitas tersebut juga harus merupakan tanggung jawab komunitas. Selian itu, radio komunitas juga harus memasukkan prinsip-prinsip akses dan partisipasi. Akses mengandung arti layanan siaran tersedia untuk seluruh masyarakat. Partisipasi berarti masyarakat/publik secara aktif teribat dalam perencanaan dan manajemen, dan juga menyediakan pembuat program dan penampil. Fraser dan Estrada (2001) mengemukakan bahwa dalam radio komunitas konsep-konsep tadi (akses dan partisipasi) mengandung makna:  Suatu siaran radio komunitas memiliki pola yang menjangkau seluruh anggota komunitas yang ingin dilayani.  Komunitas berpartisipasi dalam merumuskan rencana dan kebijakan untuk pelayanan radio tersebut dan dalam menentukan tujuannya, juga dalam dasar-dasar manajemen dan pembuatan programnya.  Komunitas berpartisipasi dalam mengambil keputusan untuk menentukan materi program, lama waktu siar dan jadwalnya. Masyarakat memilih jenis-jenis program yang mereka inginkan, ketimbang hanya menerima apa yang telah ditentukan oleh para pembuat program.  Komunitas bebas memberikan komentar ataupun kritik.  Ada interaksi yang terus-menerus antara pembuat program dan pihak yang menerima pesan. Radio ini sendiri bertindak sebagai saluran pertama yang mewadahi interaksi tadi, tetapi terdapat juga suatu mekanisme yang memungkinkan kontak yang mudah antara para pembuat program dan pihak manajeman dari stasiun radio.  Ada kesempatan yang tidak dibatasi bagi anggota komunitas, baik sebagai pribadi maupun kelompok, untuk membuat program-program, dan akan dibantu oleh staf stasiun radio dengan menggunakan fasilitas teknis produksi yang tersedia.  Komunitas berpartisipasi dalam pembangunan, manajemen, administrasi dan pendanaan stasiun radio tersebut. Banyak kepentingan dalam sebuah komunitas, oleh karenanya radio komunitas haruslah mampu melihat community need (bukan want) yang berkembang dan dituangkan dalam programprogram acaranya. Keterwakilan kelompok-kelompok dan kepentingan yang berbeda dalam komunitas tersebut harus diakomodir. Radio komunitas harus berpihak pada kelompok-kelompok minoritas dan marjinal (tidak hanya kepentingan komunitas mayoritas saja).

30

Belenggu Kebijakan bagi Radio Komunitas Eddyono (2011), seperti yang telah dikemukakan di latar belakang, mengemukakan bahwa kebijakan pemerintah yang menjadi penyebab utama kematian sejumlah radio komunitas di Indonesia (Radio Panagati dan Radio Angkringan). Apa saja kebijakan tersebut? Yang pertama, pembatasan dana yang bisa diperoleh radio komunitas tercantum dalam UU No. 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran Pasal 23 Ayat 2, disebutkan bahwa Lembaga Penyiaran Komunitas (termasuk radio komunitas) dilarang melakukan siaran iklan dan/ atau siaran komersil lainnya, kecuali iklan layanan masyarakat. Pegiat radio komunitas diwajibkan mematuhi aturan ini dan dana yang diperolah berasal dari sumbangan, hibah dan sponsor lembaga di dalam dan di luar komunitas. Padahal dengan dana yang cukup, maka upaya untuk memanjakan pendengar agar berpartisipasi secara aktif menjadi lebih mudah (Eddyono, 2011:111-112).1 Yang kedua, peraturan yang mengatur mengenai frekuensi adalah Kepmen 15 tahun 2003 dan Keputusan Dirjen Postel No. 15A tahun 2004. Dalam peraturan tersebut pemerintah hanya menyediakan tiga kanal frekuensi untuk radio komunitas (202, 203, 204), yakni 107,7; 107,8; dan 107,9 MHz. Dari total frekuensi, yang diberikan kepada radio komunitas hanyalah 1,5 persen. Selebihnya diberikan kepada radio swasta dan publik. Kondisi ini berdampak pada kualitas tangkapan radio komunitas di telinga pendengar sehingga siaran yang terdengar menjadi tumpang tindih.2 Dengan kondisi carut marut ini akan sulit bagi radio komunitas mendapat respon positif dari pendengarnya. Dan akhirnya, radio komunitas tidak didengar alias ditinggalkan oleh pendengar. Hal ini kemudian berdampak pada tingkat partisipasi warga yang terus menurun (Eddyono, 2012:76). 3 Terakhir, yang ketiga, aturan pengurusan izin yang rumit, yang tidak sedikit menghabiskan dana, tertuang dalam PP No. 51 tahun 2005 pasal 4 ayat 2 (Eddyono, 2011:106).4 Tak hanya itu, di pasal lain juga diatur tata cara dan persyaratan perizinan, yakni di pasal 8 sampai pasal 11. Syaratsyarat yang dilampirkan dalam pengajuan izin, diantaranya: radio komunitas yang mengajukan izin harus melengkapi syarat administrasi (menyiapkan akta pendirian beserta pengesahan badan hukum, studi kelayakan dan rencana kerja, serta hal-hal administratif lainnya); program siaran; dan data teknik siaran. Pihak yang mengklarifikasi syarat administrasi dan teknik siaran bisa dilakukan oleh jajaran Kemenkominfo di daerah, sementara KPI (melalui KPID) hanya mengklarifikasi data 1

Bagi peneliti, sebenarnya tidak masalah bagi radio komunitas untuk menerima iklan komersil. Jika pun diperbolehkan, pembatasan seberapa besar porsi untuk menerima iklan komersil ditentukan oleh komunitas bersangkutan dengan acuan: bagaimana caranya iklan yang diterima harus membebaskan radio komunitas dari kepentingan-kepentingan dan pengaruh komersil dan tetap semaksimal mungkin mengedepankan kepentingan komunitasnya. Sikap hati-hati harus diperlihatkan untuk jenis iklan yang dapat diterima, yang sesuai dengan karakter radio komunitas. Perlu diingat juga, iklan adalah salah satu pemasukan dana bagi radio komunitas, bukan pemasukan utama. Dana amatlah penting bagi keberlangsungan hidup radio komunitas. dengan adanya dana yang cukup dapat memberikan insentif kepada pegiat radio komunitas. Sehingga radio komunitas akan terhindar dari bayang-bayang rasa takut jika pegiatnya harus beralih mengurusi ekonomi keluarga. (Eddyono, 2011: 104). 2 Alhasil, dari total frekuensi, yang diberikan kepada radio komunitas hanyalah 1,5 persen. Radio swasta memperoleh 78,5 persen, sedangkan radio publik memperoleh 20 persen. Tiga frekuensi tersebut diperebutkan oleh sedikitnya 52 radio komunitas di seluruh Jogjakarta dengan radius siaran 2,5 km dan daya pemancar 50 Watt (Eddyono, 2011:102). 3 Dalam penelitian tersebut dipaparkan bahwa, para pegiat radio komunitas tak berhenti saling berebut di frekuensi yang sama. Radio Panagati mengalaminya. Di radius 2,5 km, Radio Panagati bersiaran tumpang tindih dengan Radio Cemara, Suara Muslim, dan sejumlah radio kampus. Meski sempat ada upaya pembagian jadwal siaran, tetap saja tak dipatuhi. Semua radio komunitas berlomba-lomba untuk siaran panjang atau siaran pada waktu bersamaan. Dampak berikutnya adalah siaran tak terdengar dengan jelas. Dalam kondisi tersebut, pendengar tak akan nyaman mendengarkan radio. Akhirnya, radio ditinggalkan. 4 Pada pasal 4 ayat 2 PP No. 51 tahun 2005 disebutkan: Lembaga Penyiaran Komunitas didirikan dengan persetujuan tertulis dari paling sedikit 51 % (lima puluh satu perseratus) dari jumlah penduduk dewasa atau paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) orang dewasa dan dikuatkan dengan persetujuan tertulis aparat pemerintah setingkat kepala desa/lurah setempat.

31


program siaran. Jika persyaratan lengkap, maka radio komunitas harus mampu menjawab pertanyaan klarifikasi dalam Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) yang dilakukan oleh KPI (di daerah melalui KPID). Dalam jangka waktu paling lama 15 hari kerja terhitung setelah selesai EDP, KPI akan mengeluarkan surat rekomendasi kelayakan untuk menyelenggarakan penyiaran dan mengusulkan alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio kepada menteri. Meski sudah menyiapkan persyaratan tersebut sejak lama, Radio Panagati dan Angkringan masih tak kunjung mendapat izin. Forum Rapat Bersama (FRB), sebagai pertemuan lanjutan antara menteri dan KPI untuk finalisasi izin juga tak pernah diagendakan (Eddyono, 2011:107). Dan ketika suatu saat nanti jika undangan FRB akhirnya dilayangkan ke masing-masing radio, maka pengurus radio komunitas harus menyiapkan duit untuk berkunjung ke Jakarta. Atau jika FRB dilakukan di daerah, maka lagi-lagi uang harus disiapkan kembali untuk menyambut tamu dari Jakarta untuk melakukan verifikasi. Belum lagi jika radio komunitas tidak berhasil menunjukkan kepada tim sertifikasi Kemenkominfo bahwa pemancar yang digunakan tidak bersertifikat.1 Aturan yang tidak memihak kepada radio komunitas inilah yang menjadi penyebab utama Radio Angkringan dan Panagati gagal menjalankan perannya sebagai media perlawanan, yakni memberikan informasi tandingan yang tak pernah diangkat di ranah media arus utama (Eddyono, 2012:109). Lalu, bagaimana strategi Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI) dalam menyelamatkan eksistensi radio komunitas? Efektifkah strategi yang dilakukan? Logika bagi orang awam cukup sederhana. Jika efektif, maka saat ini radio komunitas sudah “melenggang” tenang. Namun bukan demikian adanya. JRKI masih terus berupaya dan menerapkan strategi yang cenderung lemah (Eddyono, 2012). Tabel 3 Analisa Strategi Gerakan Radio Komunitas Target Eksternal: Terkait aturan-aturan yang dikeluarkan pemerintah (meliputi: izin dipermudah, alokasi frekuensi diperbanyak, sumber dana diperlonggar, daya pancar di wilayah jarang penduduk diperluas). Target terdekat adalah mempengaruhi RUU Penyiaran. Target Internal: Terkait persoalan internal radio komunitas itu sendiri (meliputi: penguatan SDM dan kelembagaan, dengan tujuan akhir: partisipasi komunitas menguat) Kehendak Kolektif Perang Posisi Intelektual Organik Aparatus (Jaringan Pendukung) Radio komunitas penting dan Advokasi perizinan, rencana Terutama mengandalkan Advokasi: keberadaanya harus In-House Mentoring (IHM) orang-orang di balik KIDP (Komite Indenpenden diakomodir sepenuh hati dan modul “sekolah rakom”, jaringan pendukung. untuk Demokratisasi oleh negara/pemerintah. menggiring opini/lobby Beberapa nama, seperti: Penyiaran), TIFA, Combine legislator dan pemerintah Paulus Widianto (Mantan dan Ford Fondation. melalui pemberian masukan Ketua Pansus Penyiaran dari hasil pertemuan dengan 2002) dan Amir Efendi Penguatan radio komunitas: jaringan dan intelektual Siregar (KIDP -- Komite Combine, VHR, Internews, organik pendukung, dan Indenpenden untuk AMARC, dan Yayasan Air membuat draft RUU Demokratisasi Penyiaran). Putih Penyiaran versi publik Analisis: Analisis: Analisis: Analisis: Meski kehendak kolektif Masih tergantung atas Untuk memberikan Beberapa lembaga

1

Biaya yang dikeluarkan untuk sertifikasi pemancar sekitar 12 juta rupiah dan itu harus dilakukan di Jakarta (Eddyono, 2012:107). Pada dasarnya, pembuatan izin ini dibuat untuk mengatur keberadaan radio komunitas agar tidak saling berebut siaran dan benar-benar beroperasi untuk komunitasnya. Namun, nyatanya aturan ini tidak berjalan semestinya.

32

diamini bersama, namun dinamika masih ada. Perpecahan di tubuh beberapa radio komunitas dan JRK-wilayah tak bisa terelakkan. Selain itu, masih banyak radio komunitas yang belum menjadi anggota JRKI.

dukungan jaringan pendukung. Advokasi perizinan masih sebatas penyampaian protes ke regulator. Kegiatan masih didominasi rencana dan sedikit yang sudah dijalankan.

penyadaran secara internal cukup kuat. Namun secara eksternal, hanya segelintir yang namanya dikenal publik dan punya peran penting dalam gerakan, terutama yang paham sesungguhnya kondisi radio komunitas.

pendukung bekerja berdasarkan dana bantuan yang ada. Kesinambungan sulit terjaga. Pemberitaan soal isu-isu radio komunitas lemah (tidak sekuat soal isu pengakuan terhadap radio komunitas sebelum UU Penyiaran No. 32 tahun 2002 diberlakukan)

Sumber: diolah dari data hasil penelitian

Gerakan radio komunitas, dari hasil analisis riset tersebut, tidak lagi sekuat pada saat pengakuan keberadaan radio komunitas di awal-awal pengesahan UU Penyiaran No. 32 tahun 2002 (Eddyono, 2011:53 – 62). Dulu, masih merujuk Eddyono, semua elemen radio komunitas mengambil perannya untuk satu tujuan, yakni: pengakuan bahwa radio komunitas ada dan harus diakomodir dalam UU Penyiaran. Hanya dengan cara begitu, radio ini akan terbebas dari klaim sebagai radio pemecah persatuan, radio gelap, radio bawah tanah, radio perusak-pengganggu sehingga harus disweeping. Adu konsep soal radio komunitas yang ideal juga tak terhindarkan. Eksekutif dan legislatif terus dibombardir oleh wacana bahwa radio komunitas adalah media alternatif yang tidak perlu ditakuti. Tak hanya pegiat radio komunitas, pegiat demokrasi dan akademisi pun ikut urun saran memperkuat argumen tersebut. Apa yang terlihat saat ini amat berbeda. Padahal sumber masalah terbesar, kebijakan pemerintah yang membatasi gerak radio komunitas, masih menghadang dan untuk ini butuh strategi jitu -- tanpa akhir -- untuk mengubahnya. Sekali lagi, aturan yang membatasi tersebut adalah: UU No. 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran Pasal 23 Ayat 2, Kepmen 15 tahun 2003 dan Keputusan Dirjen Postel No. 15A tahun 2004, serta PP No. 51 tahun 2005 pasal 4 ayat 2. Metodologi Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus deskriptif-eksploratif yang bertujuan menyelusuri, menyingkap, dan berusaha menggambarkan secara rinci dan detail bagaimana upaya radio komunitas menyikapi aturan pemerintah yang memberatkannya. Menurut Yin (2003:1-21), studi kasus adalah inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas; dan dimana multi sumber bukti dimanfaatkan. Data dikategorikan menjadi dua jenis, yakni: data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan pengamatan langsung (observasi non partisipant). Sedangkan pengumpulan data sekunder meliputi telaah kepustakaan dan dokumen tertulis. Wawancara mendalam dilakukan terhadap informan yang terkait dengan tujuan penelitian. Pengamatan langsung dilakukan oleh peneliti sendiri untuk mengamati kondisi ril di lapangan sehingga bisa memperkuat temuan data. Dua jenis data (primer dan sekunder) ini akan saling menguatkan satu sama lain dan pengumpulannya akan diarahkan untuk memperoleh informasi mengenai visi dan misi radio komunitas yang bersangkutan, latar belakang/sejarah pendiriannya, manajemen siaran, respon komunitas, dan lain-lain sehingga dapat ditemukan/diidentifikasikan alasan pendirian dan eksistensi hingga kini, serta upaya yang dilakukan untuk menyiasati kebijkan pemerintah.

33


Pemilihan informan ditetapkan secara sengaja oleh peneliti berdasarkan kreteria atau pertimbangan tertentu (Faisal, 1995:78-79), yakni didasarkan atas tingkat pengetahuannya terhadap isu dan informasi secara komprehensif untuk mendukung perolehan dan pengembangan data. Jumlah informan tidak dipastikan secara mutlak (tidak dilakukan penetapan kuantifikasi informan) sehingga bisa saja dalam setiap kategori informan di atas jumlahnya lebih dari satu atau bahkan mungkin hanya satu saja sesuai dengan kebutuhan penelitian. Mereka adalah pengelola dari masingmasing radio komunitas untuk mengetahui sejarah berdirinya radio komunitas yang mereka kelola, manajemen radio yang mereka terapkan, strategi merangkul warga, hingga upaya yang mereka lakukan dalam menyiasati aturan pemerintah. Analisa terhadap data yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda dilakukan dengan mengelompokkan data (kategorisasi data), membandingkan data hasil temuan sehingga dapat dilakukan penarikan kesimpulan. Inilah yang disebut sebagai triangulasi (Irwanto, 2006:11). Triangulasi data mengharuskan peneliti melakukan pemeriksaan silang antara data hasil observasi dengan data dari hasil wawancara dan data dari hasil analisa dokumen. Diharapkan dengan metode ini keabsahan data bisa dipertanggungjawabkan. Temuan dan Pembahasan Radio Balai Budaya Minomartani Sejarah dan Dinamika Radio Balai Budaya Minomartani Radio Balai Budaya Minomartani muncul setelah melewati serangkaian proses. Keberadaannya tak terlepas dari keberadaan Balai Budaya Minomartani yang berdiri pada 14 Agustus 1990. Balai Budaya Minomartani merupakan pusat aktivitas budaya di wilayah Minomartani, Sleman, Jogjakarta yang dikelola oleh paguyuban. Paguyuban ini bernama Paguyuban Balai Budaya Minomartani (BBM). Beragam kegiatan budaya dan kesenian Jawa, seperti wayang, karawitan, macapat, ketoprak, dan tari-tarian, dipentaskan disini. Tak hanya pementasan, BBM juga menjadi tempat berbagi ilmu berbagai kesenian tersebut. Sri Kuncoro, pemimpin Radio BBM, menyatakan bahwa antusias masyarakat kala itu sangat tinggi dalam menyaksikan pementasan. “Ketika ada pertunjukan di sini, saat itu warga ingin datang ke sini ataupun mendengarkan, itu kita direkam. saat itu zaman tahun-tahun 90-an itu direkam di kaset kemudian diputarkan di Radio Republik Indonesia (RRI) dan juga di (radio) Retjobuntung. Tapi harus pakai kurir, karena waktu itu teknologi belum seperti sekarang. Jadi pakai kaset, jadi direkam di tempat. Kalau pakai kurir dibawa ke RRI harus ada delay satu jam-an gitu. Ya, bolak-balik, jadi ketika di sini sudah play, di radio baru play begitu.” (Wawancara Sri Kuncoro, 29 April 2015) Merasa perlu menyosialisasikan aktivitasnya secara lebih efektif, maka wacana mendirikan media komunitas muncul. Dikutip dari Proposal Perizinan Radio BBM (2009), sebelum mendirikan radio komunitas, Paguyuban BBM sempat membuat koran yang diberi nama KOBAR kependekan dari Koran Selembar. Media ini “mekar” pada periode 1990 hingga 1997. Ternyata kebutuhan warga atas informasi semakin tumbuh, sementara keberadaan KOBAR, terutama tampilannya, stagnan. Lalu, pewarta komunitas BBM berinisatif membuat sebuah radio. Pada masa itu, belum ada pengakuan negara terhadap radio komunitas, sehingga radio masih dianggap radio gelap atau sebutan lainnya radio bawah tanah yang siarannya sembunyi-sembunyi agar tidak di-sweeping aparat negara.

34

“Ada beberapa orang yang punya kemampuan elektronika (merakit radio), kebetulan saat itu juga ada (mahasiswa) KKN (Kuliah Kerja Nyata) UGM juga, (mahasiswa) Komunikasi UGM, kemudian Masadi, (lalu) ada warga sini, Pak Parno tadi itu, mereka mencoba bikin radio FM saat itu. Karena yang lebih mudah kan FM kalo saat itu. Kemudian jadi gak perlu harus bawa, kalau kegiatan pentas atau kegiatan wayang. Kalau (sebelumnya) di RRI harus bawa. Mending disiarkan sendiri di acara kita.” (Wawancara Sri kuncoro, 29 April 2015) Awalnya, radio dinamai Suket Teki. Suket Teki berasal dari bahasa Jawa yang artinya rerumputan kecil. Warga menganggap radio yang mereka dirikan adalah radio akar rumput yang mengakomodir kebutuhan informasi dan hiburan warga sekitar di wilayah yang kecil. Lalu di tahun 2000 radio berubah nama menjadi Radio Balai Budaya Minomartani (BBM) yang langsung berintegrasi dengan Balai Budaya. “Kenapa kami memilih radio komunitas, dari awal ruhnya sudah untuk komunitas, kami melayani komunitas kami menjadi tempat bertemu dan memertermukan semua warga, utamanya yang konsen ke budaya. Kenapa budaya? Karena ketika di masyarakat itu satu hal yang menjadi perekat, karena di sini kan (masyakaratnya) campur (berasal dari latar belakang yang berbeda).” (Wawancara Sri Kuncoro, 29 April 2015) Senada dengan pernyataan Sri Kuncoro, masih menurut Proposal Perizinan Radio BBM (2009), Radio BBM bertujuan memajukan kualitas hidup warga yang ditandai dengan mutu hubungan satu sama lain yang dilandasi persaudaraan, gotong-royong, tolong-menolong, dan kesetiakawanan. Nilai tersebut sebisa mungkin diwujudkan dari waktu ke waktu melalui program yang disiarkan (on-air) maupun (off-air). Visi Radio BBM adalah turut mewujudkan masyarakat yang berdaya dan berkembang melalui kebebasan informasi, komunikasi, dan menyatakan pendapat sehingga mampu berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Para pendiri radio ini menganggap kualitas hidup (spriritualitas) harus ada untuk mengimbangi pembangunan fisik. Spiritualitas yang dimaksud adalah menjiwai nilai-nilai budaya lokal dan seni tradisional yang mulai pudar karena dampak pembangunan wilayah yang memicu pendatang dari berbagai wilayah sehingga individualitas menggeser kebersamaan. Partisipasi warga sangat diharapkan, baik menjadi kunci pembuka awal proses, sekaligus dampak dari proses interaksi melalui radio komunitas. Partisipasi ini akan muncul jika warga merasakan proses komunikasi yang setara. Oleh karenanya radio BBM terus berupaya meningkatkan partisipasi warganya. Salah satunya adalah menghadirkan musik-musik yang “dekat” dengan warga komunitas. Melalui cara ini, perlahan informasi disisipkan di antara musik. “Penyiar di sela-sela (musik) menyampaikan, oh ini ada kejadian anu ya di perumahan Minomartani, atau di Layur, atau di Gang Mujair. Ada peristiwa apa disampaikan. Ada pertunjukkan wayang di Kampung Laseman. Nah itu di sela-sela.” (Wawancara Sri Kuncoro, 29 April 2015) Dengan cara ini, warga tidak merasa dipaksa mendengar. Selain itu, siaran selalu menggunakan bahasa yang sederhana sehingga mudah dicerna warga setempat. Ditambah pula integritas pegiat radio komunitas yang dianggap baik sehingga warga terajak untuk tahu berbagai kegiatan radio. Alhasil, setelah beberapa lama berdiri, keberadaan radio BBM mampu mendongkrak partisipasi warga untuk kembali bergiat di Balai Budaya Minomartani. Berbagai kegiatan kesenian

35


yang sempat “menurun”, lambat laun kembali ramai. Tak hanya warga setempat, warga di luar Minomartani juga turut ikut serta meramaikan kegiatan seni dan budaya di tempat ini. “Gaung gamelan sekarang tidak hanya sebatas lingkungan Minomartani akan tetapi terpancar seiiring dengan jangkauan pancar gelombang (coverage area) Radio BBM FM” (Proposal Perizinan Radio BBM, 2009) “Karena saat itu di Balai Budaya biasanya cuma latihan kemudian pentas, ketika tidak ada latihan dan tidak ada pentas, otomatis sepi. Tetapi ketika ada radio, kondisinya lain, kemudian di sini, kebetulan hari latihan, orang berkumpul disini, orang mendengarkan radio.” (Wawancara Sri Kuncoro, 29 April 2015) Radio BBM awalnya bersiaran di frekuensi 92.5 FM. Lalu berlanjut di 95.3 FM, dan kini bersiaran di 107,9 FM. Pendengarnya mulai dari anak-anak (10 persen), remaja (10 persen), muda (15 persen) hingga dewasa (65 persen). Kelas strata sosial terdiri dari menengah atas (45 persen) dan bawah (55 persen). Musik yang dihadirkan pun beraneka irama, barat (6 persen), Indonesia (14 persen), daerah (40 persen), dangdut (10 persen), dan etnik (10 persen). Ada sebanyak 13 orang pegiat yang mengelola Radio BBM. Selain 13 pegiat ini, radio BBM juga membuka kesempatan bagi mahasiswa magang untuk siaran. Strategi ini diambil mengantisipasi warga yang sibuk sehingga tak bisa bersiaran. Namun bukannya tanpa masalah, keberadaan penyiar yang bukan dari komunitas menunjukkan bahwa partisipasi warga relatif lemah dalam bersiaran. Selain itu, penyiar mahasiswa belum terbiasa dengan budaya siaran radio ini. “Teman-teman mahasiswa kadang lupa segmen kita masyarakat umum dan bawah. Nah, kadang bahasa dibumikan (disederhanakan) harusnya. Tapi itu pelan-pelan sambil jalan, learning by doing lah.” (Wawancara Sri Kuncoro, 29 April 2015) Bentuk partisipasi warga lainnya terlihat dalam keikutsertaan menelpon ke studio untuk berkaraoke dan meminta lagu. Namun, ketika line telepon tersambar petir dan juga mengenai mixer, partisipasi warga dalam berinteraksi via telepon menurun. Hal ini juga mempengaruhi semangat warga yang bersiaran karena sepinya interaksi. Meskipun pernah mengakalinya dengan membongkar alat, stabilitas interaksi warga kerap terganggu. ”Kami gak punya hybrid phone kayak di swasta. Kami sempat nyari. Itu biayanya 1,1 juta, mahal ya ternyata. Jadi diakali pakai handsfree, bongkar headset-nya, sambungin ke salah satu channel di mixer. Ternyata itu jalan, tapi kami beberapa kami ganti headset.” (Wawancara Sri Kuncoro, 29 April 2015) Saat peneliti masih mewawancarai Sri Kuncoro, malam menghampiri. Harusnya radio mulai mengudara. Tak ada penyiar yang terlihat untuk memulai siaran. Sri Kuncoro bergegas menyalakan pemancar dan me-list lagu-lagu yang akan diputar. Siasat terhadap Aturan Beriklan Sumber dana operasional Radio BBM adalah donasi dari warga. Selain itu adapula iuran pengurus yang tidak ditentukan jumlahnya alias seikhlasnya. Adanya gedung pementasan yang merupakan bagian dari Paguyuban Balai Budaya Minomartani menjadi keuntungan sendiri bagi Radio BBM. Radio BBM mendapat cipratan dana dari sewa-menyewa gedung. “Tempat di bawah itu (gedung pementasan) dipakai mantenan (acara pernikahan) warga, kemudian workshop atau apa itu, mereka ngasih kas. Tapi kami tidak patok (harga) karena memang konsepnya bukan swasta. Kalo swasta kan matok tiap waktu itu dihargai. Kalo kita masuknya kerja sama, nggak jual waktu jual tempat. Artinya dari tempat itu bisa dipake.

36

Gamelan itu juga bisa dipake, kemudian ada sound system walaupun sederhana, bisa disewa juga. Ya itu salah satu yang bisa buat kami survive.” (Wawancara Sri Kuncoro, 29 April 2015) Pendapatan yang diperoleh bisa dikata cukup. Setiap bulan, radio ini membutuhkan dana sekitar 400 ribu rupiah untuk biaya operasional. Jangan bicara gaji pegiat, karena pegiat radio komunitas bekerja secara sukarela. Selain itu ada pula kerjasama dengan sejumlah lembaga dalam memutarkan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) pada periode tertentu. Lembaga yang saat itu tengah bekerjasama adalah Badan Koordinasi Keluarga Berancana nasional (BKKBN). ”Kami putar Mars KB dan ILM, terus ada talkshow. Kami dapat nominalnya. Sama seperti kemarin, waktu Pilpres dan Pileg, dapat karena konsep kami kan saat itu ada caleg yang ingin ngiklan mereka ngasih-nya gini, ini ada spot kami bikinkan asal bukan hanya dari satu partai tapi beberapa dan mereka ngasih cost biaya produksi dan cost diputarkan. Kami dapatkan dana dari itu, dan kerja sama dengan lembaga-lembaga lainnya.” (Wawancara Sri Kuncoro, 29 April 2015) Meski masih belum menerima sepenuhnya aturan beriklan bagi radio komunitas yang cenderung lebih berpihak pada radio swasta, Radio BBM mencoba mematuhinya sekaligus menyiasatinya. Siasat yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan sarana yang dimiliki, seperti yang dijelaskan di atas. Tak jarang, jika ada pementasan, berbagai pihak diajak untuk berpartisipasi memberikan dana. Bukan menjual slot iklan, melainkan mendukung acara. “Misalkan siaran wayang, bahasanya bukan disponsori, tapi didukung oleh. Siaran wayang kan semalam suntuk. Nah, di sela-sela itu nyebutin siaran ini bekerja sama dengan, didukung oleh (toko) las pak siapa misalkan.” (Wawancara Sri Kuncoro, 29 April 2015) Bentuk lainnya adalah promosi acara pernikahan. Mulai dari pasang dekorasi acara pernikahan hingga menjelang pernikahan, radio BBM diminta secara khusus untuk menyiarkan lakon wayang sambil menginformasikan kapan dan dimana acara pernikahan diselenggarakan. Oleh keluarga yang memiliki hajatan, radio BBM dikirimi tape dan penganan lainnya. Bagi radio BBM, ini sangat menguntungkan. Setidaknya, pengeluaran penganan, gula, kopi, dan teh untuk beberapa hari bisa dihemat. Siasat terhadap Aturan Kanal Siaran yang Terbatas Radio BBM pernah di-sweeping oleh Balai Monitoring beberapa lama setelah mengudara dengan alasan mengganggu pengguna frekuensi lainnya. Karena keberadaan radio komunitas tidak diakui oleh pemerintah alias ilegal, Radio BBM terpaksa memilih frekuensi-frekuensi kosong diselasela frekuensi yang sudah eksis sebelumnya. Akhirnya, Radio BBM berhenti mengudara dan kebetulan saat itu berbarengan pula dengan krisis moneter. Turunnya Soeharto sebagai presiden, berdampak semakin menjamurnya radio komunitas. Sejumlah pihak lalu berupaya mengadvokasi radio komunitas agar diakui oleh UU. Alhasil, keberadaan radio komunitas diakui dalam UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Tapi persoalan lain muncul, yakni pembatasan kanal siaran bagi radio komunitas, yakni 202, 203, dan 204. “Kami ikuti aturan. Kami juga berpindah frekuensi karena akhirnya yang diberikan cuma tiga saat itu. Padahal sebetulnya, ini realitasnya ya Mas, bahwa sebetulnya yang lebih bisa menjangkau luas (frekuensi lama) itu, dikarenakan kan level bawah saat itu, itu kami bisa sangat jauh, sampai Prambanan, sampai jauh sekali saat itu, 2000-an itu, sebelum berpindah ke 107.7, 107.8, atau 107.9.” (Wawancara Sri Kuncoro, 29 April 2015)

37


Berpindah frekuensi bukan berarti bebas dari masalah. Radio BBM tetap saja harus bekerja keras memantau siarannya agar tidak tumpang tindih dengan siaran radio swasta yang kebetulan memiliki frekuensi yang dekat dengan frekuensi yang disediakan untuk radio komunitas. Bahkan juga harus saling berebut frekuensi dengan radio komunitas lainnya. “Kalau masih ingat kenapa milihnya di atas jadinya (107,9 FM), saat itu ada (radio swasta) Global FM yang siarannya menutupi 107.7. Otomatis Yogya saat itu, praktis yang bisa (siaran) cuma dua kanal di atas, dan ini gak realistis saat itu, dan kami berjuang lama, baru akhirnya dua-tiga tahun yang lalu Global pindah, bergeser.” (Wawancara Sri Kuncoro, 29 April 2015) Dengan berjejaring, di bawah naungan Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta (JRKY), permasalahan tumpang-tindih frekuensi ternyata bisa diselesaikan dengan baik. “Kami kadang menyampaikan itu di pertemuan jaringan radio komunitas. Kita pernah melakukan itu beberapa kali (mendatangi radio-radio bermasalah). Dulu dengan Radio UPN misalnya, zaman dulu, kalo sekarang kan udah anggota JRKY. Kalo sekarang udah di jaringan kan enak komunikasinya. Sebetulnya gini, teman-teman di luar ini kan bergabung di jaringan bisa komunikasi lebih enak, gak harus datang dengan saling curiga, datang dengan memandang. Ini kan kita bareng-bareng di udara milik rakyat apa yang kita pake.” (Wawancara Sri Kuncoro, 29 April 2015) Siasat terhadap Aturan Perizinan yang Memberatkan dan Tak Kunjung Turun Hingga kini, izin Radio BBM belum turun. Padahal, pegiat mengikuti terus proses untuk mendapatkan izin siaran dari 2005 hingga 2009. Tak sedikit pula biaya yang harus dikeluarkan, mulai dari mengurus akta notaris hingga konsumsi mengundang Komisioner KPID Yogyakarta dalam Evaluasi Dengar Pendapat (EDP). “Kalau gak salah (mengajukan izin) barengan 27 radio komunitas. Dapat Rekomendasi Kelayakan barengan. Padahal start kami lebih lama dari teman-teman (radio komunitas lainnya). Ada teman-teman yang masa itu misalnya baru setahun atau bahkan beberapa bulan sudah langsung EDP. Kami dari 2005 loh, Mas. 2005 proses, masuk berkas kemudian bolak-balik revisi sampai akhirnya EDP tahun 2009.” (Wawancara Sri Kuncoro, 29 April 2015) Meski statusnya belum berizin, tetap saja Radio BBM bersiaran. Agar tidak di-sweeping Balai Monitoring, Radio BBM memegang Rekomendasi Kelayakan dari KPID DIY. Syukurnya, balai Monitoring juga telah memverifikasi peralatan. “Kalo sekarang sudah tenang karena kami secara jaringan, JRKY sudah audiensi ke Balmon (Balai Monitoring). Kebetulan saya (menjabat) Koordinator Divisi Advokasi dan Perizinan untuk JRKY. Nah, kami (selalu) mengagendakan untuk bertemu menjalin kemitraan dengan Balmon dan KPID.” (Wawancara Sri Kuncoro, 29 April 2015) Sebelum proses pengajuan izin, Radio BBM sempat didatangi Sri Sultan Hamengku Buwono X. Datangnya Sultan untuk memberikan melihat sekaligus memberikan dukungan terhadap keberadaan Radio BBM. Sultan diminta mengisi suara berisi pesan untuk mendukung keberadaan radio BBM yang hingga kini selalu diputar pada awal siaran sesudah pemutaran lagu Indonesia Raya. Klaim Sri Kuncoro, pemutaran rekaman sultan adalah salah satu strategi untuk menunjukkan kepada parapihak bahwa Raja Yogyakarta pernah hadir dan mendukung keberadaan radio ini sebagai radio pelestari budaya.

38

Radio Widjaya Profil dan Dinamika Radio Widjaya Radio Komunitas Widjaya Karang Taruna Parikesit Desa Wedomartani-Widjaya atau dikenal dengan sebutan di udara yaitu Widjaya FM frekuensi 107 MHz, berdiri pada 20 Juni 2008, hadir untuk memberikan penyiaran informasi, pendidikan, serta hiburan bagi masyarakat Wideomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta dan sekitarnya dengan wilayah jangkauan siaran sejauh 5-6 kilometer. Namun, dikarenakan Desa Wedomartani mendapat gelar Desa Budaya dari pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka isi penyiaran Radio Widjaya lebih banyak menyiarkan seputar kegiatan seni dan budaya yang ada di Desa Wedomartani dan daerah sekitarnya dalam radius jangkauan siaran radio komunitas ini. Radio Komunitas Widjaya FM diinisiasi oleh Karang Taruna Parikesit Desa Wedomartani, Sleman, Yogyakarta. Karang Taruna Perikesit merupakan induk Karang Taruna di wilayah Desa Wedomartani Ngemplak, Sleman, Yogyakarta yang didukung oleh 50 anggota Karang Taruna sub unit di wilayah tersebut yang awalnya hanya untuk penyaluran hobi saja. “Iya kita sebenarnya hanya hobi, hobi trus utak-utik utak-utik dari alat komunikasi jarak jauh, ya freak-freak-an lah seperti itu, trus kenapa tidak kita kembangkan saja, karena kita punya anggota, punya jaringan temen-temen di tiap dusun, kita kumpulkan untuk legalitasnya.Dan Alhamdulillah legalitas juga kita lancar karena untuk syarat 250 KTP kita cepet sekali karena memang komunitas kita sudah terbentuk lebih dulu. Nah itu kita proses gitu” (Wawancara Choiriyanto, 28 April 2015) Awalnya, tidak ada program pendirian radio komunitas dalam Program Kerja Karang Taruna Parikesit Desa Wedomartani kala itu. Tetapi seiring dengan perkembangan organisasi kepemudaan tersebut maka kebutuhan akan media untuk dapat bersosialisasi diantara seluruh anggota Karang Taruna dalam aspek ekonomi, sosial, pendidikan dan rekreatif tidaklah lagi dapat dihindarkan. Pada awal berdirinya, fasilitas radio masih sangat terbatas. Dengan bergotong royong pengurus dan anggota rela meminjamkan aset pribadi yang dimiliki untuk menjalankan Radio Widjaya FM. Selain peralatan milik Pimpinan Penanggung Jawab Radio Komunitas, pengurus juga menggunakan aset yang ada di Karang Taruna dan juga pinjaman dari anggota-anggota lain. Selama masa uji coba siaran, radio komunitas ini hanya menggunakan tiang antena dari bambu dan didukung oleh peratan sebagai berikut: Pada saat pengajuan izin, Widjaya FM memiliki anggota sebanyak 70 orang yang terdiri dari 31 orang pengurus tetap dan 39 orang adalah tenaga sukarelawan. Ketujupuluh anggota tersebut tersebar ke enam bagian kerja di Widjaya FM, yaitu di bagian Siaran, Pemberitaan, Pemasaran, Teknik, Keuangan, dan Tata usaha/Umum.Bagian Siaran dan Pemberitaan merupakan bagian yang memiliki anggota pengurus tetap dan relawan terbanyak yaitu masing-masing berjumlah 37 orang dan 19 orang. Kehadiran radio Widjaya FM diharapkan mampu untuk mengurangi pengangguran di Desa Wedomartini, menciptakan sarana layanan sosial jasa penyiaran untuk masyarakat, sarana mendapatkan informasi dan hiburan dengan biaya yang sangat terjangkau untuk masyarakat pada umumnya, dan sebagai penyedia sarana kreativitas bagi pemuda dan masyarakat. Sesuai dengan tujuan diririkannya Radio komunitas Widjaya FM ini untuk kepentingan masyarakat, utamanya adalah pemuda, maka target utama pendengar radio ini adalah masyarakat usia 20-24 tahun. Sementara target keduanya adalah mereka yang berusia 15-19 tahun dan 25-39 tahun.

39


Namun demikian, masyarakat usia di bawah 15 tahun dan di atas 40 tahun pun masih masuk ke dalam target sasaran pendengar tier 3. Secara demografis, penduduk Desa Wedomartini lebih didominasi oleh pria 60%.Status Ekonomi Sosial (SES) masyarakatnya lebih didominasi oleh oleh mereka yang memiliki SES C sebanyak 35%.Sisanya masyarakat yang memiliki SES A, B, D, dan E masing-masing sebesar 15%.Sebagian besar penduduk desa Wedomartini adalah lulusan SLTA 30% dan lulusan akademi 25%. Lulusan SLTP mencapai 20%, tamat SD mencapai 10%, dan tamat Perguruan Tinggi mencapai 15%. Meskipun mayoritas penduduk bekerja sebagai pegawai swasta 20% dan di sektor wiraswasta, pelajar dan mahasiswa sebanyak masing-masing 15% namun pengangguran mencapai angka yang cukup besar yaitu 15%. Sementara penduduk lainnya masingmasing sebanyak 5% bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri, pensiunan, ibu rumah tangga, dan pekerjaan lainnya. Dalam setahun rata-rata Radio Widjaya FM mengeluarkan dana operasional sebesar Rp13.000.000,-. Pemasukan dana didapat dari iuran sukarela pengurus dan anggota, bantuan dari pemerintah dan karang taruna, donatur tetap. Radio ini juga mendapatkan dana dari kegiatan siaran langsung dan siaran khusus dimana warga dapat mempromosikan kegiatan atau usahanya. Perolehan terbanyak didapat dari siaran khusus yang bisa mencapai sepertiga dari pendapatan.Setiap harinya Widjaya FM mengudara pada pukul 15.00 – 24.00 WIB pada hari kerja dan pukul 08.00 – 24.00 WIB pada hari libur. Bentuk siaran yang dilakukan adalah siaran langsung, siaran interaktif, dan siaran relay. Mayoritas isi, sementara 10% sisanya merupakan konten asing.Terdapat delapan penggolongan acara di Widjaya FM yaitu terdiri dari Berita, Penerangan/Informasi, Pendidikan dan Kebudayaan, Agama, Olahraga, Hiburan dan Musik, Iklan, dan Acara Penunjang/Layanan Masyarakat. Porsi siaran terbanyak didominasi oleh acara pendidikan dan kebudayaan yang mencapai 30% dari total porsi siaran acara per harinya di Widjaya FM. Acara Hiburan dan Musik dan acara Penerangan/Informasi menempati posisi kedua dengan porsi siaran 20% dari alokasi waktu yang tersedia dalam satu hari siaran. Dari alokasi waktu siaran 20% acara Musik, pemutaran musik di Widjaya FM menghadirkan musik dari berbagai genre seperti pop, dangdut, tradisional, dan keroncong, dengan komposisi konten 95% adalah konten musik dalam negeri dan 5% konten musik luar negeri. Prosentase terbesar genre musik yang disiarkan di radio komunitas ini adalah dangdut yang mencapai 30%, sementara lagu pop Indonesia dan tradisional mencapai 20%, dan sisanya musik keroncong, barat, dan musik untuk anak-anak dan religi masing-masing mencapai 10%, 5%, dan 15%. Pengurus radio mendapatkan materi siaran tidak hanya dari kegiatan kepemudaan yang diadakan oleh Karang Taruna Desa Wedomartani saja. Pengurus secara aktif juga mendapat materi siaran dari pemerintah daerah, kegiatan masyarakat, buku atau media massa lain, dan sumber informasi lainnya. Siasat terhadap Aturan Beriklan Radio Widjaya sepaham dengan aturan pemenerintah yang tidak mengizinkan radio komunitas untuk menyiarkan iklan komersil. Pemerintah melalui UU No. 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran Pasal 23 Ayat 2 secara tegas melarang Lembaga Penyiaran Komunitas (termasuk radio komunitas) untuk melakukan siaran iklan dan/ atau siaran komersil kecuali iklan layanan masyarakat. “Sangat sepakat. Bukan tidak boleh iklan ya, tidak boleh komersil. Itu yang saya sepakat karena itu akan lari dari komunitas. Tapi kalo strategi iklan, jangan iklanlah karena iklan itu terlalu perspektif kita kalo memahami iklan itu. Tapi sebenarnya iklan itu kan luas. Iklan

40

layanan masyarakatlah, iklan apalah, dan iklan itu kan tidak mesti berbayar. Kita bisa beriklan gratis di radio. Kita boleh saja mengiklankan apapun, tapi nggak usah bayar. Berarti permasalahannya itu bukan iklan sih, tidak boleh komersil, iklan komersil, itu kan beda.” (Wawancara Jumadi, 28 April 2008) Namun, pada saat radio komunitas ini berhadapaan dengan pendanaan agar radio komunitas dapat bertahan, maka aturan pemerintah terkait larangan beriklan pun diterjemahkan ke dalam perspektif para pengurus radio komunitas. “Iya makanya di sini kita menerjemahkan aturan pemerintah ini dengan versi yang entah benar entah salah tapi kita anggap benar.Walaupun iklan, tapi kalo itu hanya untuk komunitasnya, untuk dan dari komunitasnya, itu kita anggap tidak menyalahi aturan. Misalkan di sini katakanlah yang jual gorengan ini nggak mungkin toh dia iklan di televisi, Indosiar, atau mungkin, tidak menyebut mereklah ya, gak mungkin iklan di radio swasta. Ya mana jangkauannya bukan DIY, di sini, di Kulon Progo udah gak enak.Nah dengan batasanbatasan seperti ini, saya tidak mengatakan radio komunitas itu menjadi sebuah iklan komersial, walaupun beriklan. Itu bukan suatu iklan yang menyalahi aturan pemerintah.” (Wawancara Jumadi, 28 April 2015) Dengan adanya terjemahan tersendiri tentang larangan beriklan, Radio Widjaya selama ini menyiarkan iklan usaha masyarakat sekitar. Contohnya apabila ada masyarakat yang miliki usaha penyewaan tenda maka Radio Widjaya memberikan slot iklan. Bisa juga iklan untuk menginformasikan mengenai hajatan warga. Biaya iklan tersebut tidak dipatok besarannya, hanya seikhlasnya saja (wawancara Choiriyanto pada 28 April 2015). Iklan yang disiarkan haruslah iklan dengan konten yang dianggap tidak membodohi masyarakat. “Cara beriklan itu juga ada cara pembelajaran mas, misalkan “sekali bilas langsung bersih,” nah itu pembodohan masyarakat, Mas. Enggak ada itu, wong hujan diturunkan ada mendung ada itu, ada proses, semuanya kan pake proses. Itu iklan-iklan pembodohan, kita tidak akan menganjurkan seperti itu.” (Wawancara Jumadi, 28 April 2015) Perspektif sendiri atas larangan beriklan tersebut didasari oleh inkonsitensi larangan beriklan yang diatur pemerintah dalam UU No. 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran Pasal 23 Ayat 2. Di satu sisi aturan tersebut melarang radio komunitas menyiarkan iklan namun di sisi lain aturan tersebut mengizinkan radio komunitas untuk menerima sponsor. “…..karena kita kan dibangun untuk pemberdayaan, dan caranya kita memberdayakan ya seperti itu. Jadi kalo di sini ada iklan ya memang iklan yang dibutuhkan masyarakat. Jadi tidak ada masalah walaupun di sana kan kalo sponsor boleh. Dalam aturan itu, dalam undang-undang kan boleh kalo sponsor. Dan mereka mensponsori sebuah aktivitas dari kita. Itu juga, sebetulnya aturan itu gak jelas sih mas.” (Wawancara Jumadi, 28 April 2015) Sudah tiga tahun ini Radio Widjaya menyiarkan radio Iklan Layanan Masyarakat (ILM) dari BKKBN dengan biaya iklan sebesar 50 ribu rupiah per tayang. Harga yang sama juga dibebankan kepada pengiklan masyarakat sekitar. “Ya 50, ada 100, tergantung nanti budget acara itu besar kecilnya atau usahanya itu loh. Kita kan live juga melalui streaming, dari sana ke sini itu nerima gitu loh’ (Wawancara Iqbal, 28 April 2015)

41


Siasat terhadap Aturan Kanal Siaran yang Terbatas Peraturan yang mengatur mengenai frekuensi adalah Kepmen 15 tahun 2003 dan Keputusan Dirjen Postel No. 15A tahun 2004. Dalam peraturan tersebut pemerintah hanya menyediakan tiga kanal frekuensi untuk radio komunitas (202, 203, 204), yakni 107,7; 107,8; dan 107,9 MHz. Dari total frekuensi, yang diberikan kepada radio komunitas hanyalah 1,5 persen. Selebihnya diberikan kepada radio swasta dan publik (Eddyono, 2012:76). Kondisi ini berdampak pada kualitas tangkapan radio komunitas di telinga pendengar sehingga siaran yang terdengar menjadi tumpang tindih. Dengan kondisi carut marut ini akan sulit bagi radio komunitas mendapat respon positif dari pendengarnya(Eddyono, 2012:76). Untuk menyiasati hal ini agar Radio Widjaya tetap eksis dan tidak ditinggalkan pendengarnya, setidaknya ada beberapa hal yang dilakukan: a. Koordinasi dengan radio lain yang memiliki frekuensi berdekatan Radio Widjaya berharap pemerintah mau melebarkan frekuensi siar radio komunitas dari yang sudah ada saat ini. Tujuannya agar frekuensi tidak tabrakan dengan frekuensi radio komunitas lain (Iqbal, wawancara pada 28 April 2015). Hal ini dirasakan tidak adil oleh radio komunitas karena dengan kanal yang terbatas tapi persyaratan standar diberlakukan sama antara radio komunitas dengan radio komersil lain (Wawancara Choiriyanto pada 28 April 2015). Hal yang paling mungkin dilakukan oleh Radio Widjaya untuk mengatasi tabrakan frekuensi adalah dengan berkordinasi dengan radio komunitas lain dengan cara rajin mengecek gangguan siaran di Radio Widjaya maupun di radio jaringan tempat lain. Dampaknya apabila ada gangguan yang diakibatkan benturan frekuensi hal tersebut cepat diketahui dan dapat cepat diatasi. Masalah muncul ketika frekuensi radio komunitas bertabrakan dengan radio lain yang tidak ikut jaringan. Namun sayangnya hal ini tidak mendapatkan dukungan penyelesaian dari Balai Monitoring (Balmon) “Iya sudah tahu semuanya. Dari JRKY kita itu sudah pernah mendata mas, dari GPS dan semuanya. Hampir seluruh radio yang ada di DIY kita itu melakukan pendataan di luar radio swasta. Mungkin ada sekitar 60-an radio, kita itu sudah pernah dengan GPS, daya pancarnya berapa, tingginya berapa, kita sudah punya lengkap datanya, orisinil dan kredibel. Itu sudah kita serahkan ke balmon.Mungkin balmon itu terlalu banyak urusannya ya, itu kita sudah membuat seperti itu.”(Wawancara Jumadi, 28 April 2015). b. Streaming melalui internet Kegiatan streaming belum banyak dilakukan. Dengan kapasitas streaming Radio Widjaya yang untuk 25 pendengar, sampai saat ini pendengar streaming Radio Widjaya hanya 2-4 orang saja (meski keberadaan Radio Widjaya di Jogjakarta, namun di Jakarta, saat penulis mendengarkan siaran streaming Radio Wijaya, terdengar jernih). c. Memupuk sense of belonging komunitas terhadap radio komunitasnya dengan berbagai kegiatan off air Tidak dipungkiri bahwa radio komunitas menjadi besar karena partisipasi komunitasnya itu sendiri. Cikal bakal Radio Widjaya berdiri adalah atas prakarsa anak muda atau karang taruna. Ikatan, keakraban, persaudaraan antara satu anggota

42

dengan anggota lainnya terus dipupuk. Hal inilah yang menjadikan Radio Widjaya tetap eksis dan Radio Widajaya pun menyiapkan regenerasi pengelola radio komunitas tersebut. “Beda, karena banyak radio yang lain itu komunitasnya yang single fighter-nya sangat terlihat. Nah kalo di sini juga kadang-kadang ada single fighter-nya berganti-ganti orang, seperti Mas Yudi biarpun tidak aktif di kelompok tapi single fighter di sini. Kalo misalkan saya nggak ke sini satu minggu, terus apa gitu, mungkin Mas Yudi yang melakukan kebijakan di sini, nah itu seperti itu jadi di sini single fighter-nya tidak terus menerus.” (Wawancara Jumadi, 28 April 2015) Kegiatan off air dilakukan untuk melekatkan hubungan kekeluargaan diantara anggota dan pendengar radio. Salah satu kegiatan off air yang dilakukan adalah pelatihan memperkenalkan internet kepada audiens. Pelatihan ini juga bertujuan agar masyarakat pendengar Radio Widjaya dapat memanfaatkan teknologi streaming untuk mendengar radio. Siasat terhadap Aturan Perizinan yang Memberatkan dan Tak Kunjung Turun Sampai saat ini tidak satupun radio komunitas di Jogjakarta yang telah mengantongi izin siaran tetap dari Kementerian Komunikasi dan Informasi RI (wawancara Jumadi pada 28 April 2015). Radio Widjaya sendiri hanya memiliki izin siar dari pemerintah Jogjakarta dan saat ini masih menunggu proses izin dari Kominfo. Hal ini pun tidak diambil pusing oleh Radio Widjaya. Bagi Radio Widajaya urusan perizinan mendirikan radio komunitas berbeda dengan urusan mengudara. Itu merupakan dua hal yang terpisah. “Widjaya tetap mengudara dengan segala kondisi yang ada dan tidak akan menunggu untuk jadinya izin akan mengudara karena izin itu hanya sebuah sarana kelengkapan, tetapi mengudara, melakukan sesuatu untuk pembangunan masyarakat yang lebih baik, dengan kita sudah bersepakat dengan media penyiaran, ya itu tetap kita lakukan. Masalah perizinan dan lain-lain itu bukan sesuatu yang harus, kelengkapan saja.” (Wawancara Jumadi, 28 April 2015) Radio Widjaya berharap aturan terkait perizinan direvisi mengingat aturan yang ada sekarang ini mengharuskan syarat untuk mendapatkan izin adalah radio komunitas harus memiliki peralatan yang berstandar. Ironinya, radio komunitas sulit untuk memiliki peralatan yang berstandar karena masalah finansial. Audiensi dengan regulatorpun dilakukan agar peraturan dapat dipermudah bagi radio komunitas. Kesimpulan dan Saran Radio BBM dan Widjaya adalah dua radio komunitas di Jogjakarta yang masih mengudara di tengah keterbatasannya. Sementara, sejumlah radio komunitas lainnya “jatuh” alias tak bisa beroperasi. Keduanya mampu bersiasat baik dalam hal beriklan untuk mendapatkan pemasukan, bersiaran di kanal yang terbatas, dan meskipun tanpa mengantongi izin dari Kemkominfo RI tetap berani mengudara. Dalam hal bersiasat beriklan telah secara tegas diatur dalam UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002 bahwa radio komunitas dilarang beriklan, Radio BBM tak terlalu ambil pusing. Melalui paguyubannya, radio BBM memanfaatkan sarana yang mereka miliki untuk disewakan, seperti sound system, gedung pementasan, dan ruangan untuk kepentingan warga baik di dalam maupun di luar

43


komunitas. Selain itu, Radio BBM menerima ILM untuk ditayangkan dan tentunya akan mendapatkan imbalan dari penayangan tersebut. Embel-embelnya adalah kerjasama. Begitu pula jika ada yang hendak beriklan akan diarahkan pada mendukung acara tertentu atau menjadi sponsor. Radio Widjaya juga tak jauh berbeda. Radio Widjaya malah sadar bahwa aturan beriklan masuk dalam ranah “abu-abu”, terutama dalam hal memperbolehkan radio komunitas menerima sponsor. Iklan (komersial) berbasis komunitas, namun jauh dari unsur pembodohan, juga masih bisa ditolerir. Bersiaran di frekuensi yang terbatas memang membuat repot kedua radio komunitas. Tapi, mau tidak mau keduanya mengikuti regulasi yang ada. Tumpang tindih siaran terjadi tak hanya karena radio swasta yang tega, tetapi juga antar sesama radio komunitas. Dampaknya adalah siaran tak bisa ditangkap dengan baik. Untuk mengatasinya adalah kedua radio mencoba berjejaring dengan sejumlah radio komunitas lainnya di bawah naungan JRKY. Dengan berjejaring, permasalahan tumpang tindih frekuensi bisa diatasi bersama hanya dengan saling mengingatkan, termasuk memberikan masukan kepada Balai Monitoring yang mengawasi praktek penggunaan frekuensi dan KPID. Bahkan, Radio Widjaya mencoba mengakali siaran via streaming internet. Dalam hal izin yang tak kunjung turun, Radio BBM dan Widjaya berpedoman pada Rekomendasi Kelayakan Siaran yang dikeluarkan KPID DIY tatkala keduanya menjalani EDP. Rekomendasi ini menjadi senjata apabila Balai Monitoring mencoba bertindak tegas karena kedua radio belum berizin. JRKY, dimana kedua radio berjejaring turut mengadvokasi. Bahkan JRKY menjalin komunikasi dengan Balai Monitoring. Radio BBM punya cara yang unik untuk dianggap penting, yakni dengan memutarkan rekaman suara Sultan HB X yang mendukung keberadaan Radio BBM setiap memulai siaran. Sementara Radio Widjaya bersikap bahwa izin hanyalah sarana pelengkap, yang utama adalah mengudara demi kepentingan masyarakat banyak. Saran dari hasil penelitian ini adalah sudah semestinya regulasi yang memberatkan radio komunitas diubah. Mumpung UU Penyiaran masuk dalam Prolegnas 2015, maka aktivis radio komunitas harus bergerak bersama mengawal agar radio komunitas agar tetap dianggap penting. Lalu, harus ada upaya untuk memikirkan keberlanjutan radio komunitas di tengah perkembangan teknologi komunikasi yang sangat pesat dengan tetap mengedepankan prinsip dari, oleh, dan untuk komunitas alias partisipasi komunitas. Daftar Pustaka Eddyono, Aryo Subarkah. (2005). Makna di Balik Eksistensi Radio Komunitas (Studi Kasus pada Radio Panagati). Skripsi S1. Jogjakarta: Universitas Gadjah Mada Eddyono, Aryo Subarkah. (Oktober 2008). Sosiologi Media: Studi Kasus terhadap Eksistensi Sebuah Radio Komunitas di Jogjakarta, Jurnal Madani – UMSU. h. 283 – 302. Eddyono, Aryo Subarkah. (2011). Kegagalan Radio Komunitas sebagai Wahana Counter Hegemony. Tesis S2. Jakarta: Universitas Paramadina Eddyono, Aryo Subarkah. (Februari 2012). Radio Komunitas dan Kegagalannya sebagai Media Counter Hegemony, Journal Communication Spectrum- Universitas Bakrie. h. 13 – 28. (dapat diakses pada: http://jurnal.bakrie.ac.id) Eddyono, Aryo Subarkah (Mei 2012). Analisis Strategi Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI) dalam Menyelamatkan Eksistensi Radio Komunitas, Jurnal Komunikator – UMY. h.1-18. Faisal, Sanapiah. 1995. Format-format Penelitian Sosial. Jakarta: Rajawali Press Fraser, Colin dan Estrada, Sonia Estrepo. (2001). Buku Panduan Radio Komunitas. Jakarta: UNESCO Jakarta Office. Irwanto. (2006). Focused Group Discussion, Jakarta: YOI

44

Maryani, Eni. (2011). Media dan Perubahan Sosial: Suara Perlawanan Melalui Radio Komunitas, Bandung: Rosda. Pandjaitan, Hinca, dkk. (1996). Radio Pagar Hidup Otonomi Daerah, Jakarta: Internews. Proposal Perizinan Radio BBM FM. (2009). Balai Budaya Minomartani, Jogjakarta Tabing , Louie. (2000). Siaran Radio di Kampung:Panduan Produksi Siaran Radio Komunitas. Jakarta: LSPPUNESCO-Kedutaan Besar Denmark. Tabing, Louie. (1998). Programming for a Community Radio Stations, Manila: UNESCO-DANIDA Tambuli Project. Yin, Robert K. 2006. Studi Kasus: Desain dan Praktek. Jakarta: Rajawali Press

45


46

Observing the Indonesia Newly Regulated Villages from the Participatory Development Communication Perspective: A Study of the Contribution of the Indonesia National Program for Community Empowerment (PNPM) for Urban SelfReliance in Transforming Villagers from Community Driven Development to Village Driven Development at Wonokerso and Sutojayan Village, Pakisaji Sub-District Malang Regency East Java Province Indonesia Rochmad Effendy Communication Department, Social and Political Sciences, Malang Merdeka University, East Java Province, Indonesia Email: [email protected]

Abstrak Pemberlakuan UU Desa No 6 Tahun 2014 menandai babak baru sejarah dalam tata kelola pemerintahan desa. Prinsip rekognisi dan subsidaritas yang diterapkan dalam UU tersebut telah menjadikan desa masyarakat berpemerintah dan pemerintahan lokal sekaligus. Desa, makanya, memiliki kewenangan penuh untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan norma budaya yang telah ada. Ini termasuk mengelola anggaran belanja dan pendapatan yang ditambah dengan sumber pendanaan pembangunan berupa Dana Desadari APBN dan APBD. Kemampuan, ketrampilan dalam mengelola urusan pemerintah, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh pemerintahan desa, masyarakat dan pemegang kepentingan yang lain. Program Nasional Masyarakat Mandiri (PNPM) Perkotaan yang menerapkan prinsip pembangunan berbasis masyarakat telah memberikan kemampuan dalam memberdayakan masyarakat desa. Artikel penelitian kualitatif di Desa Wonokerso dan Sutojayan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang ini menemukan bahwa Program tersebut telah memampukan masyarakat dalam mengorganisir diri mereka lewat serangkaian kegiatan siklus program pemberdayaan masyarakat yang diterapkan PNPM. Kemampuan tersebut terlihat mulai dari identifikasi masalah kemiskinan, menyusun rencana, melaksanakan kegiatan hingga mengevaluasi kegiatan pembangunan yang didasarkan pada nilai demokrasi, transparansi, akuntabilitas, serta kolektivitas. Kemampuan seperti ini akan mempermudah proses transisi dari pembangunan berbasis masyarakat kepada pembangunan berbasis desa yang merupakan amanat UU Desa. Dari perspektif komunikasi pembangunan partisipatif (Communication for Participatory Development), proses pembangunan berbasis desa yang secara teori meletakkan Badan Permusyaratan Desa (BPD) dan organisasi sipil desa sebagai pelaku utama telah memperlihatkan adanya dialog lintas pemegang kepentingan. Proses yang sedang berjalan ini akan bermuara pada konsensus untuk secara bersama-sama memajukan kesejahteraan warga. Kata kunci :Pembangunan Berbasis Masyarakat, Pembangunan Berbasis Desa, Komunikasi Pembangunan Partisipatoris. Abstract The enactment of Village Law No 6 Year 2014 has marked historic moment for almost 60 percent of Indonesia population living in rural areas. Village government which were previously mere an extension of the higher government with littleroom to run its own affairs are now empowered to exercise its full authority to undertake its own businesses on the basis of its own unique custom and cultural tradition to guarantee villager’s wellbeing. It is also fully authorized to manage its own ‘household’ matters with no intervention from higher government. To achieve the goal, it has power to administer its own budget from village asset and other economic resources to finance its development program as well as to obtain the Village Fund coming from State Budget and local government budget. This necessitates the capacity to build villagers’ social capital and organizational skills from the entire stakeholders. The National Community Empowerment Program for Urban Self Reliance has supplied with those capacities and skills. This community based development program which has been implemented in WonokersodanSutojayan Village since 2008 has empowered community members in

47


both villages. Their empowerment capacities was best illustrated in ability starting from poverty and its root cause identification, social mapping, development plan proposal (mid-term poverty eradication plan), Community board of trustee based organization establishment (LKM), development plan implementation by community executing committee (KSM), to development activities evaluation. This PNPM community empowerment cycle is accomplished in compliance with the principles of transparency, accountability, democracy and collectivity. Of course, this capacity will pave the way for transforming development model from community driven development to village driven development. From the Communication for Participatory Development perspective, the village driven development transition process which ideally places Village Consultative Body (BPD) and other village civil organization has found that multi stakeholder dialogue has taken place. This which in practice is still underway will bring about agreed upon consensus for collective action to the whole villagers’ betterment. Keywords: Community Driven Development,Village Driven Development, Communication for Participatory Development.

Introduction Village government governance has been a target political plot from the Jakarta central government during the course Indonesia national history. A diverse village government model across the nation which came into existence prior to national independence was legally recognized under the Dutch colonialism. This situation lasted during the Old Order Regime despite few efforts being prepared to regulate village governance but unfortunately failed due to internal political turmoil. It was then diametrically changed with the New Order Regime come into power in 1965 through the passage of Local Government Law No 5 Year 1975 and Village Government Law No 5 Year 1979. Compared to the previous law which gave respective unique village along with own customary traditions to come into being, the new centralized principle law robbed village unique cultural identity. It homogenized a distinctive village government fashion across the nation to that of Java village governance model. It was then altered to local state government which made it as a mere an extension central government with no local autonomy at all (AyipMuflih: 2007: 36-45). However, the village political has become better with emergence the Reformation Era which espouses freedom of expression with regional autonomy political demand especially with the enactment Law Number 32 Year 2004 on Regional Autonomy. The condition has turned to be much better with the newly enacted Village Law No 6 Year 2014. It is a milestone in the village-state relation national history in which the state budget has allocated money directly to more than 74 thousand villages across the nation. As such, the government will allocate Rp20.7 trillion in funds this year to offer a direct boost to rural economic growth, including support to small businesses in the villages. According to Village Law No. 6 of 2014, every village will receive 10 percent of the total funds transferred by the central government from the state budget, plus 10 percent from the regional government budget. There are 74,094 villages across the country, 39,086 villages fall under the backward category and 17,268 belong to the very backward category usually at remote, and frontier that share their border with other country. Briefly speaking, the village law implementation according the special committee members on village bill before the House of Representatives plenary session is ideally aimed at achieving the four objectives, popularly known as CaturSakti(EkoSutoro: 2014: v). This means that the ultimate goal of village development is to have village that is socially energized (bertenagasecarasosial), politically sovereign (berdaulatsecarapolitik), economically powerful, (berdayasecaraekonomi), and culturally dignified (bermartabatsecarabudaya). To put in another

48

way, the Indonesia village is envisioned to be self- governing community which is completely equipped with social harmony, political sovereignty, economic supremacy and cultural nobility. Compared to the previous village law, the currently implemented law has exceptionally transformed the village to just like ‘miniature Indonesia Republic’ with extraordinary power to operate its own household affairs based on its unique and exclusive customary norms and cultural traits. Since Indonesia has numerous special regions with distinctive characteristics, it acknowledges the presence of ‘traditional villages’ which are based on cultural ties rather than administrative and geographical boundaries to be revitalized. This also include a different definition of villages had previously used. With the recognition principle, the law acknowledges that the previous distinct customary and culturally governed village to be revitalized. Under the subsidiary tenet, the law specifies that village be given a full authority to operate its own businesses of community empowerment and village development plan with adequate financial provision from either its own budget as well as form both state and regional government budget. Rather than being local and central government subordinate, it is powerful government model which give no room from higher governments to interfere its own affairs. They should instead fully support and consolidate the village government in managing the development project. It is the subject of its own development rather than being the object or passive recipient of its government development project. All village development plans are driven from within villagers rather than money driven development. Lastly, the law has shifted the development model from community based to that of village driven development fashion (EkoSutoro; 2014: 12-15). The comparison between the new village and the old one can be best demonstrated in the following table. Matter Legal basis Main Principle

Position and role of Regency/Mayoralty Government Program and Authority Delivery Locus of politics

Table 1 Comparasion between Old and New Village Model Old Village Model New Village Model Law Number 32 Year 2004 on Regional Law Number 6 Year 2014 on Village Autonomy Decentralization , subordination Recognition, Subsidiarity (residual authority from higher government) Regency/Mayoralty Government has Regency/Mayoralty Government has limited greater authority to direct and control authoritywith no room to interfere unless it is able to village do so. It plays strategic role in supporting village affairs which central government does otherwise As Program target As Mandate Location : village as project location from higher government

Development Role Development Model

Object of Development Government/Community driven development Approach and Treatment Subordination and Imposition from by higher government higher government Source: EkoSutoro (2014: 11)

Arena : village as an arena for villagers to run their own distinct government , to carry out development program, and to empower their social, and economic capacities Subject of development Village driven development Facilitation, emancipation and consolidation

To achieve that objective and to ascertain that the village government can run its governmental affairs and enhancing community welfare, the political institutional arrangement has been also prepared. It places village consultative body as the central local political player. It is authorized to organize village head election, to carry out the annual village deliberation which is

49


attended byMember of Village Consultative body, village government personnel, and community representatives to discuss strategic matter which covers such thing as management; village structural management, village development plan, inter village joint partnership, the upcoming village investment plan, village owned enterprise establishment, the addition and abolishment of village assets, and extraordinary occurrences. To have a clear understanding of the BPD, here is a itssuccinct account. It is an organization that operates as government function whose members are democratically elected and who are representing their geographical villager constituents. It elaborates in chapter 55 that BPD function; (1) to make a joint effort with village head to deliberate and agree upon village regulation; (2) to accommodate and channel villagers’ aspirations; (3) to supervise the performance of village head. On the rights on BPD (chapter 61) , it stipulates that it is; (1) to oversee, question village head on the village government implementation; (2) give formal opinion on the village government operation, development program activities, improvement of villagers’ social wellbeing, and villagers empowerment endeavors; (3) to obtain operational costs form village budget. While on the duties of BPD members consist of even figures with at least five persons or nine persons maximum whose office term is 6 years and can re-elected for three office period consecutively or with break taking into account the representation geographical area, women, total population and village budget capacity (chapter 63), the law specifies that it is ; (a) to uphold and practice the Five Foundation of the Indonesia Nation Character building popularly known as the Pancasila, the National Constitution UUD 45, and maintain the nation’s unity and defend the national mantra of unity in diversity (Bhinneka Tunggal Ika); (b) to put into practice gender equity based democratic values in running the government affairs; (c) to contain, collect and follow up people’s aspiration and suggestion; (d) to put general public interest at the top of priority before individual or group interests; (e) to respect the villagers’ social norms and customs; (f) to preserve norms and ethics while carrying out the prescribed job with other village social institution. In term of political check and balances mechanism between Village Head and its legislative council name Village Consultative Body (BPD), and village community EkoSutoro (2014: 156) maintained that the law has adopted a hybrid democracy; combined traditions between liberal, radical and communitarian. Interestingly, on the position BPD, Sutoro asserts (2014:166-167) that the law excludes this village legislative council from government agency. As such, it has less power on legislative affairs. Instead, it empowers its political functions such as representation, oversight and deliberation. This political arrangement is to guarantee the harmonious political relations between the two important village political actors. It is thus minimize the frequent conflict between the executive and legislative political branch within village government. The brief account on the comparison of the standing of village consultative body between the Regional Law and Village Law can be illustrated in the following table. Table 2 Comparison on Village Consultative Council between Regional Autonomy Law and Village Law Component Regional Autonomy Law Village Law Definition Village democratic organization in charge of Organization which carries out the function of running village government and becomes a government agency whose members are legislative part of village government representative of village population based on geographical area and are democratically elected Standing As component of village government agency As village organization carries out the possessing authority to control and run village government function but does not have affairs authority to control and run village affairs

50

Legal Function

Political function

Powerful legislative function ; authorized to conduct joint effort with village head to finalize village regulations As medium to channel people’s aspiration and oversee the implementation of village regulations and village head decree

Legislative function limited to holding cooperation with Village Head to deliberate and come to agreement on village bill To accommodate and channel people aspirations; control the village head performance; carry out village deliberation/consultation event

Source :EkoSutoro (2014 : 168)

With regard to information freedom to ensure public control and government accountability by public, community participation in matters affecting their lives is widely open. The law stipulates at chapter 82 that community member has rights to obtain information the development plans along with their implementation; to monitor on the village development realization; to report their monitoring results and complain on the village development weaknesses to the village head and village consultative body; to participate in the village consultation and express their opinion on the village development report by village head. In return for this, the village government is obliged to inform the development plan along with accomplishment to the entire village community members using appropriate information media and present their report before village deliberation forum. From the above description, it is clear that the development model has been shifted from the previous government/community based to village driven development (VDD). The villagers have a full authority to self-determine their own development plans without due intervention from local government. The villages are now becoming the key development player to devise theirown destiny. This development model (SutoroEko: 2014: 45-46) is characterized by such thing as; 1. Village is a combined collective entity e between village government and its community. 2. All interests and development activities within village government are collectively deliberated among the whole village stakeholders and then institutionalized within internal political village institution 3. Village autonomy is legally backed-up by the provision of authority, discretion and local capacity. 4. Village Head acts independently on behalf of his own community not as representative of his higher government agency. 5. The village government’s authority and accountability has strong community’s legitimacy basis 6. Village has its own unique and powerful government governance. It is therefore able to mobilize and actualize its local potentials as well as to provide protection for its village community especially the marginalized and disadvantaged women. 7. Village democratization process encompasses ; (1) the institutionalization of values such as transparency, accountability, inclusiveness, participation, gender equality; (2) space for representation and deliberation; (3) engagement among village stakeholders. 8. The whole village local potential is collectively deliberated among the entire stakeholder within an inclusive and participatory planning and budgeting. It is one village, one plan, and one budget. 9. Locally customary asset based development. 10. Village Allocation Fund is an economic redistribution from the state to guarantee the village economic equity.

51


11. Village is culturally powerful entity possesses its distinctive cultural identity with strong social customary norms along with its local wisdom. This social capital will be of vital importance in managing local resources to improve community’s well-being 12. Critical, well-educated group of villagers can organize themselves around common interest to take an active role in supporting village government affairs and development program. Unlike VDD, in Community driven Development (CDD) people are granted a full authority to undertake the whole ranges of development activities which starts from planning, implementing and evaluating their development projects. Rather than being the passive recipient of development activities, they are the subject and active player of development project. Dongier at al. (2001: 304305) defines CDD as giving control of decisions and resources to community groups. These groups often work in partnership with demand-responsive support organizations and service providers, including elected local governments, the private sector, NGOs, and central government agencies. CDD is a way to provide social and infrastructure services, organize economic activity and resource management, empower poor people, improve governance, and enhance security of the poorest. To smoothen this, some supports are required which covers such as ; (a) strengthening and financing accountable and inclusive community groups or community based organizations (CBO) ; (b) facilitating community access to information through a variety of media, and increasingly through information technology; (c) Forging functional links between CBOs and formal institutions and creating an enabling environment through appropriate policy and institutional reform, often including decentralization reform, promotion of a conducive legal and regulatory framework, development of sound sector policies, and fostering of responsive sector institutions and private service providers. It is therefore cost effective development model since community members actively participate in the development project involving also their available social and economic resources to succeed to the proposed project. The Indonesia National Program for Community Empowerment (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat / PNPM) has adopted the CDD principle since its luncheon in 2007. It is the flagship poverty reduction program which is the largest community based poverty reduction program in the world. As of 2014, it succeeded in building various rural infrastructures and social facilities with 26.7 Million beneficiaries with 73 percent of them are poor while 53 percent are women ( NirubanBalachandran and Narae Choi ; 2015; 7) PNPM development paradigm has placed people as the key player for their own development endeavors starting from identifying the pressing social, economic problems, proposing action plan to resolve the problems, then executing them, to monitoring and evaluating them. To achieve this, PNPM intervene community development actions through three core tenets namely development from within, volunteerism, and organic development. Since it is development from, by, and for the community, they should be encouraged with the facilitator’s guided-mentor learning process to adopt the view that the prevalent community poverty is due to their selfish, indifferent behavior. This collective critical consciousness on the agreement of the root of poverty calls for fully communal commitment to join and organize their respective resources to resolve the problem. The social and economic obstacles confront the community is due to their own unethical behavior. As such it is their duty to reconcile them together based on their own resources. They can do so by relying on their self-reliance, self-supporting spirit, and employing sustainable development paradigm. Added to that, they also should adopt justice, integrity, sincerity in behaving toward

52

others particularly the poor group to ascertain that their basic needs are fully met. Lastly, they should revive and marshal their available huge social resources such as helpfulness, altruism, solidarity and cooperativeness. This collective critical consciousness is called development from within. This necessitates the presence of a number of volunteers who sincerely devote their time, thought, labor, and commitment for community betterment without expecting something in return. Those forerunners must be virtuous person and selfless man whose endless dedication for others enhancement is like the driving machine which will move the whole PNPM community development procedures and operations. To have this effective, PNPM introduced a community empowerment cycle which is exclusively designed in such way to encourage those self-sacrificing person to come into show in order for helping accomplish community development phases. To assist them comprehend what and how PNPM essentials and then able work effectively, they will were coached by the facilitatorby means training, mentoring, facilitation, on the field practice. Those volunteers are the ones who took an active role in a series of PNPM community empowerment phases. This includes Community’s reflection on poverty cause, Community based Mapping, Community based Board of Trustee organization establishment (Lembaga Keswadayaan Masyarakat /LKM), Mid-Term Poverty Alleviation Plan, Selh Help Group Formation (KelompokSwadayaMasyarakat/KSM) In addition, any person who become who occupies within organizational chart at PNPM managed community based organization such as Community Leadership (Lembaga Keswadayaan Masyarakat/LKM), and Self-Supporting Group. To put it succinctly, PNPM has been able to empower community through the Cycle of Community Empowerment which begins from problem identification, planning, implementation to evaluation phase. These phases can graphically demonstrated in the following figure (RochmadEffendy: 2014: 9-12). Figure 1 PNPM Community Cycle of Empowerment

Source :PedomanPelaksanaan PNPM MandiriPerkotaan (2009 : 45)

53


From the above description, it can be said that practically PNPM has practiced effectively participatory development communication. Guy Bessette (2004: 9) defines it as a planned activity, based on the one hand on participatory processes, and on the other hand on media and interpersonal communication, which facilitates a dialogue among different stakeholders, around a common development problem or goal, with the objective of developing and implementing a set of activities to contribute to its solution, or its realization and which supports and accompanies this initiative. Jean Servaes(1999: 87-88) maintains that the notion of participatory communication stresses the importance of cultural identity of local communities, and of democratization and participation at all levels - international, national, local and individual. It points to a strategy, not merely inclusive of, but largely emanating fromthe traditional 'receivers'. This model stresses reciprocal collaboration throughout all levels of participation. Listening to what the others say, respecting the counterpart's attitude, and having mutual trust are needed. Participation supporters do not underestimate the ability of the masses to develop themselves and their environment. Development efforts should be anchored on faith in the people's capacity to discern what is best to be done as they seek their liberation, and how to participate actively in the task of transforming society. Kincaid and Figueroa (2009: 509-513) highlights that the model emphasizes the importance of dialogue rather than monologue; horizontal rather than vertical information sharing, social rather than individual change, equitable participation, local ownership and empowerment. With this focus, they add that communication may lead to convergence as well as divergence. When convergence takes place, it may bring about community dialogue and collective action. Research Method This qualitative research attempts to explore on how PNPM Urban for Self Reliance which was implemented in SutojayandanWonokerso Village since 2008 has contributed to community empowerment. It also tries to describe in what way this community driven development program has equipped the villages the social skill and organizational capacities. These skills which are necessary to prepare themselves to implement the new development model; the village driven development fashion. Lastly, it makes effort to discuss the transition period from participatory development communication perspective. To have the required primary data collected, the observation and an in-depth interview with key informant from both SutojayanLKM(Subur, Mas Toyib, Mukti and Palil and Wonekerso LKM (BambangWiyono, Sukoco, Mulyono). Added to that, it also interviewed SolikinSecretaryJatisari Village. The secondary data such as PNPM Procedures and Guide book as well as other LKM development project were also collected. Research findings and Discussion The research findings along with their discussions are the following. First, PNPM in both villages has succeeded in bringing about the community empowerment. This was well done because their compliance to the PNPM regulation and procedures in carrying out the development project and in implementing the PNPM cycle of community empowerment.Since its introduction in 2008 in both villages, PNPM for Urban Self Reliance which is substantially poverty eradication project has been empowered the community of the respective village. It was accomplished by means of PNPM community empowerment cycle implementation. This started from Poverty Reflective Group Discussion, Community Self Mapping,Community Board of Trustee based

54

Organization Establishment, Community Self-Supporting Group/KSM, Middle Term Poverty Eradication Plan Document, Program Implementation and Monitoring, and lastly Program Evaluation. Under close facilitator’s supervision, this cycle should be undertaken by community member as necessary requirement for obtaining community block grant. To put it in another way, PNPM is aimed at assisting a community with an intensive mentor from facilitator to organize their resources by identifying their core problems and pressing needs, devising action plans, and establishing long-term programs to solve the problems. In addition, it helps them to carry out, monitor the progress of the programs implementation. Eventually, it trains them on how to conduct a comprehensive evaluation on the program implementation. The evaluative phase is necessary to see what went wrong and right against the prescribed PNPM procedures.This collective learning process is solely aimed at transforming their behavior and attitudes by enhancing their knowledge, skills to pave the way for community poverty eradication predicament. The process will eventually bring about community collective resources mobilization based on their own resources and creative potentials to seek way out to poverty problem. This communal guided learning process is taken into operation through certain cycle activity phases under close facilitator’s supervision. By observing this empowerment cycle activities, community will be accustomed to implement their development agenda persistently without being dependent on outside party especially after the program being halted (MarniaNes, 2008: 1). Second, among the competence they earned was their capacity to identify the main root cause of poverty. The primary cause of their poverty was their selfishness and greed for material wealth. It was not due to lack of economic capital. They resolved that being noble and care for other affairs, and social solidarity was a way-out to community poverty. This social learning taught them to make use of their social capital for their own betterment. The reflective discussion which involves almost the entire villagers was well documented and was kept as important document. Third, the PNPM implementation has fostered volunteerism and nurtured social solidarity among community members. These social capitals then help improve sustainable infrastructure project and other social enhancement projects. Both villages have community based water enterprises which run with social principles in which their net profits were then dedicated for other social purposes and building infrastructures. For LKM Wonokerso which operates two drilled water has donated around net profit of Rp47 million for villagers social and physical infrastructure project in 2013. Likewise, LKM Sutojayan has contributed around Rp15 million net profits for social purposes and other physical infrastructure project. Fourth, the PNPM cycle of community empowerment has taught them on values which of paramount importance in running village development. Those values include democracy, transparency, accountability, responsibility, volunteerism and respect for others in dealing with social matters. It was best demonstrated in the villager annual community meeting (RembugWargaDesa) during which LKM financial community block grant which amounts to Rp300 million were presented and consulted before the villagers. The participants have right to express their opinion on the LKM development project reports and articulate their evaluation on the LKM performance. Fifth, they also gained necessary organizational skills such as holding community meeting to consult community members on the problems affecting their lives. This consultation aims to seek a

55


solution normally reached upon collective agreement. Added to that, they learnt to restructure organizational arrangement for achieving social welfare. Based on the above account, it can be said that PNPM has consistently implemented community driven development. It was best demonstrated in the community active participation in the entire development initiatives starting from problem identification, then devising development plan, to development implementation and its evaluation. This project management project cycle was the required procedures at PNPM. Sixth, the information on Village Law implementation was still limited to certain village elites. Due to their limited access to information on the matter, for street people village law did not affect much. Although the government has been transferred village fund which amounts to Rp750 million this year, much of the villagers knew little of this village fund transfer. They did not know even for what social and physical projects those funds were utilized. Transparency and accountability mechanism on the fund utilization were unknown for them. This was similar to the previous Village allocation fund whose finance allocations were centralized around village elites. Seventh, capacity building training especially for community members in preparation for village law implementation was absent. The same case also applied for employment of the professional village facilitators as well as for village institutional arrangement which included the election of Village Consultative Body as the key player within the newly implemented village law. Eight, The PNPM community based development has turned to money driven development model. It was shown in the termination of PNPM community block. All the ideally PNPM Community empowerment cycle was also then halted. It was unfortunate thing to happen because PNPM required that community should sustain this empowerment cycle despite the absence of PNPM and its hired facilitator. Concluding Remarks Against the above backdrop account, it can be drawn the following conclusions. First,that PNPM community based development model has laid down the foundational capacities as well as taught them on universal values such as honesty, transparency, and accountability. The PNPM community driven development has proven to be an effective tool for transforming the community to be empowered ones. This was well done because the community consistent observance to implement the community empowerment cycle. Second, the cycle of PNPM community empowerment should be consistently continued despite the fact that PNPM and its accompanying facilitators have been terminated. After seven years PNPM implementation, they have learnt much on values and capacities required for the transition period to the new village driven development fashion. Third, seeing from participatory development communication PNPM has accomplished the participatory communication model. Community dialogue which was then led to collective community action was the main tenet to be adopted within PNPM procedures and regulation. Fourth, keeping this in mind, the transformation to the village driven development model will be hindered due to inactive LKM PNPM organizational function. This Community Board of Trustee will become the civil society organization which will play an important role in exercising an effective to the village government. Based on this, the research proposes some recommendations to be followed by the respective party. First, that the villagers should be reinforced that they have insistently revitalize the

56

PNPM community empowerment cycle as political capital to face the village-driven development. The higher learning institution can join amicable partnership with the local government and nongovernmental organization to achieve the objective. Second, that the central government and local administration are urgently required to accelerate the employment of professional facilitator in a bid to help village government and villagers. Their presence will assist village government in running the development activities. It will also help villagers understand the essence of village law for their own betterment. Third, the central and local government should assist village to prepare the institutional arrangement in a bid to celebrate the full implementation of village law. References Balachandran, Niruban and Choi, Narae, 2015, 2014 PSF (PNPM Support Facility) Progress Report, PSF Office Jakarta, accessed at http://psflibrary.org/catalog/repository/2014%20PSF%20Progress%20Report.pdf Bessette, G. (2004) Involving the Community A Guide To Participatory Development Communication. Malaysia: Southbound Penang. Dongier, Philip, Julie Van Domelen, Elinor Ostrom, Andrea Ryan, Wendy Wakeman, Anthony Bebbington, Sabina Alkire, Talib Esmail, and Margatet Polski. 2001. "Community Driven Development." In World Bank, Poverty Reduction Strategy Paper Sourcebook.Vol. 1. Washington, D.C. Retrivedat http://siteresources.worldbank.org/INTPRS1/Resources/383606-1205334112622/5805_chap9.pdf. Effendy, Rochmad, 2014, The Moral Values as the Foundation for Sustainable Community Development: A Review of the Indonesia Government-Sponsored National Program for Community Empowerment Urban Self Reliance Project (PNPM MP), Journal of Economics and Sustainable Development, accessed at http://iiste.org/Journals/index.php/JEDS/article/view/21460 Eko, Sutoro, Khasanah, TitikIstiyawaun, et.al, 2014, DesaMembangun Indonesia, Forum PengembanganPembaharuanDesa (FPPD), Yogyakarta Kincaid, D.L., & Figueroa, M.E. (2009) Chapter 21 Communication for Participatory Development: Dialogue, Action, and Change. In Frey, L. & Kenneth Cissna, K.N (eds.) Handbook of Applied Communication Research. Routledge Muflich, Ayip, 2007, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Desa, Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri, Jakarta Nes, Marnia, (no year), Proses Pembelajaran Penyadaran Kritis, dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan, (No Year), Modul Dasar 02 Komunitas: Konsep PNPM Mandiri Perkotaan, Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan, Jakarta Nes, Marnia, (2008), Seri Siklus PNPM- Mandiri Perkotaan Buku 1: Siklus PNPM Mandiri Perkotaan, Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan, (2009), Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta Servaes, Jan ,Participatory Communication (Research) from a Freirean Perspective, accessed at http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.505.5555&rep=rep1&type=pdf. Servaes, Jan, 1999, Communication for Development: One World, Multiple Cultures, Hampton Press INC, New Jersey

57


58

Tarik Ulur Kebijakan Perfilman Jawa Timur Ellen Meianzi Yasak Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang Jl. Telaga Warna Blok C Tlogomas Malang Email: [email protected]

Abstrak Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Perfilman Jawa Timur, telah disahkan pada 19 Agustus 2014 lalu. Namun masih banyak persoalan pasca disahkannya Perda tersebut. Hal mendasar yang melatar belakangi terbitnya Perda ini adalah lokasi wisata di Jawa Timur banyak dijadikan background cerita film oleh sineas dari luar daerah. Sayangnya, lahirnya Perda ini tidak disambut baik oleh sebagian kalangan. Pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, merasa Perda ini cacat hukum karena tidak sesuai dengan UU No. 32/ 2004. Sementara pihak DPRD Provinsi, terus berupaya menjalankan Perda ini. Metode yang digunakan dalam paper ini adalah Studi Literatur dan Observasi Partisipatif dengan promotor, praktisi, dan pemerhati film. Hasil dari observasi ini diantaranya pengusulan perbaikan Perda No. 8/ 2014, meningkatkan peran Dewan Kesenian Jawa Timur (DKJT), memanfaatkan Information and Communication Technology (ICT) sebagai forum diskusi antar sineas, dan memaksimalkan pemberdayaan masyarakat film Jawa Timur. Kata kunci: film, kebijakan, negara, pasar, dan publik Abstract Local regulation Number 8/2014 about Development and Empowerment Film in East Java, was approved on Augus19th 2014. But there are still many problems after the enactment of the regulation. The basic point underlying this legislation is a tourist location in East Java, many used as background story movies by filmmakers from outside the area. Unfortunately, this regulation is not welcomed by some circles. East Java Provincial Government feel, this law legally flawed because its des not comply with the act number 32/ 2004 about Local Government . While the Provincial Parliement, continue to implement this law. The method used in this paper is Literature Study and Participant Observation with film promoters, practicioners, and observer of the film. Result of this observation is proposing fixes Local Regulation number 8 /2014, enhance the role of the Art Council of East Java (DKJT), utilizing Information and Communication Technology (ICT) as A forum for discussion among filmmakers, and maximize the film community development in East Java. Keywords: film, policy, state, market, and public

Film adalah media massa yang sifatnya sangat kompleks; film bisa menjadi sebuah karya estetis sekaligus sebagai alat informasi yang terkadang bisa menjadi alat penghibur, alat propaganda, bahkan alat politik, (Kurnia, 2006:271). Begitu kompleksnya peran film dalam masyarakat, membuat beberapa pihak mencari celah kekuasaan dari kebijakan di bidang perfilman. Industri perfilman tidak lagi menjadi aspek yang terpisah dengan kondisi di sekitarnya. Kini industri perfilman tumbuh selayaknya institusi ekonomi, yang menjual komoditi. Tidak bisa dipisahkan antara kepentingan ekonomi, politik, dan publik dalam konteks ini. Dedi Nur Hidayat (dalam Wijayani, 2007) berpendapat bahwa media merupakan salah satu elemen dari konfigurasi yang besar. Media ada dalam triangulasi hubungan antara negara, pasar, dan publik. Artinya media menjadi komponen yang menjembatani hubungan segitiga itu, tapi harus dilihat juga wujud kepentingan media itu sendiri. Dulu hubungan triangulasi ini sangat didominasi oleh negara, sekarang pasar yang lebih dominan. Publik saat ini, sekalipun sudah menonjol

59


perannya, tapi masih belum “cukup dewasa”, masih banyak diintervensi dan dapat dengan mudah dimanfaatkan. Kebijakan perfilman di Indonesia belum mendapat perhatian serius. Salah satu buktinya, tidak ada bahasan tentang industri perfilman dalam Badan Ekonomi Kreatif yang disahkan 20 Januari 2015 lalu. Lalu dimana kebijakan tentang industri perfilman diatur?. Jawabannya hanya di Undangundang (UU) No. 33/ 2009 tentang Perfilman, yang Peraturan Pemerintah-nya (PP) hingga saat ini belum juga keluar. Lemah dan lambannya kebijakan yang mengatur perfilman di Indonesia, berdampak pada minimnya kualitas dan kuantitas produksi film dalam negeri. Masyarakat kita, cenderung lebih memilih film produksi luar negeri. Dari Amerika misalnya, lebih diminati karena kualitas gambar, tata artistik, tata suara, serta segala aspek yang lebih berkualitas secara keseluruhan dibandingkan film produksi dalam negeri. Publik kita hingga saat ini belum sepenuhnya mampu mengapresiasi film dalam negeri yang berkualitas. Ini dibuktikan dengan data jumlah penonton film pertahunnya. Misalnya di tahun 2015 ini, jumlah penonton film Komedi Moderen Gokil berjumlah 296.232, sedangkan Toba Dreams 255.933, dan Filosofi Kopi the Movie hanya 229.680. Di tahun 2013 jumlah penonton film Cowboy Junior the Movie berjumlah 683.604, mengalahkan Laskar Pelangi 2: Edensor yang hanya meraih 390.810 penonton. Kondisi tiga tahun terakhir ini masih cukup baik dibandingkan dengan tahun 2011, film Arwah Goyang Karawang yang ber-genre horror seksualitas, memperoleh 727.540 penonton, sedangkan film Tendangan dari Langit hanya memperoleh 491.077 penonton, (data diambil dari http://filmindonesia.or.id/). Posisi film sebagai media yang banyak dinikmati oleh publik, belum bisa mendorong pemerintah untuk serius menggarap peluang ini. Provinsi Jawa Timur pada 19 Agustus 2014 lalu sesungguhnya sudah mencoba terobosan baru, dengan pengesahan Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Perfilman Jawa Timur. Namun implementasi kebijakan tersebut belum terlihat serius hingga saat ini. Pada 26 – 28 Juli 2015 lalu Dewan Kesenian Jawa Timur (DKJT) telah menyelenggarakan Workshop Film & Video di Gedung Cak Durasim Surabaya. Ini merupakan ajang mengumpulkan sineas muda di Jawa Timur (Jatim). Dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan Perfilman di Jawa Timur, pada 10 – 12 September 2015 lalu. Hasil dari usulan Rakor tersebut hingga saat ini, belum juga direalisasikan. Terdapat beberapa persoalan terkait dengan lahirnya Perda Perfilman Jatim ini. Pertama konten Perda tidak sesuai dengan Undang-undang (UU) No. 32/ 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33/2009 tentang Perfilman. Kedua, rujukan Peraturan Pemerintah (PP) yang digunakan, masih PP No. 6/1994 tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman. Hal mendasar yang melatar belakangi disahkannya Perda ini adalah, lokasi wisata di Jatim banyak dijadikan background cerita film oleh sineas dari luar daerah. Ini membuat sineas Jatim ingin mengembangkan dan memajukan pariwisata daerah melalui film. Selain itu juga upaya untuk membentuk sistem mulai dari produksi, distribusi, hingga eksibisi. Hingga saat ini Dewan Kesenian Jawa Timur (DKJT) sebagai pihak yang “ditunjuk” menjalankan kebijakan, belum memiliki pola atau sistem untuk memajukan perfilman Jatim. Persoalan lain yang muncul adalah, lahirnya Perda ini tidak disambut baik oleh sebagian kalangan. Pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, merasa Perda ini cacat hukum karena tidak sesuai dengan UU No. 32/ 2004 tentang Pemerintah Daerah. Sementara pihak DPRD Provinsi, terus berupaya menjalankan Perda ini melalui DKJT. Berbagai konflik yang muncul terkait

60

disahkannya Perda Pembangunan dan Pemberdayaan Perfilman Jatim ini, membuat produk kebijakan ini belum dapat diimplementasikan dengan maksimal. Berbagai kepentingan yang melatar belakangi disahkannya Perda, hingga penolakan sekelompok pihak dengan adanya Perda ini membuat hal ini menarik untuk dibahas sebagai kajian kebijakan komunikasi di Jatim. Metode yang digunakan dalam paper ini adalah Studi Literatur dan Observasi Partisipatif dengan promotor film, praktisi film, dan pemerhati film. Hasil analisis dalam paper ini diantaranya pengusulan perbaikan Perda No. 8/ 2014, meningkatkan peran DKJT, memanfaatkan Information and Communication Technology (ICT) sebagai forum diskusi antar sineas, dan memaksimalkan pemberdayaan masyarakat film Jawa Timur. Persoalan Produksi, Distribusi, dan Eksibisi Sejak kebangkitan film nasional di tahun 2000 hingga tahun 2015 ini, tidak ada film yang diproduksi oleh produser dan tim produksi dari Jatim. Sulit mendapatkan data apakah ada produser, tim produksi, dan investor dari Jawa Timur yang telah memproduksi film layar lebar untuk bioskop. Banyak kendala bagi filmmaker di Jatim untuk memproduksi film layar lebar. Selain karena sumber daya manusia dan dana, di Jatim tidak ada perusahaan film atau Production House yang memproduksi film layar lebar. Production House di Jatim kebanyakan hanya produksi untuk iklan TV, company profile, program TV, FTV, Dokumenter, dan dokumentasi event/ wedding. Jatim membutuhkan produser yang tidak hanya mengerti tentang produksi film tapi juga pemasaran, promosi, dan bisnis. Lebih dari itu bersedia memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk perkembangan film di Jatim khususnya produksi layar lebar. Persoalan produksi, distribusi, dan eksibisi ini berkaitan erat dengan bagaimana cara meyakinkan investor untuk mau menginvestasikan uangnya untuk produksi film. Dibawah ini merupakan bagan resiko produksi film:

Sumber: Nelmes, 2012

Para investor, mencoba mengurangi resiko kerugian mereka dalam produksi film yaitu dengan terlibat pada keputusan-keputusan penting. Mereka akan mempertimbangkan apakah film tersebut termasuk yang digemari penonton, berapa dana yang dibutuhkan untuk produksi, apakan menguntungkan, dan apakah penonton akan menilai film tersebut menarik. Setidaknya dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut investor akan mempertimbangkan mau atau tidak berinvestasi dalam produksi film. Tidak mudah meyakinkan investor untuk ikut memproduksi film. Bagaimana jika film yang telah diproduksi tidak dapat mendatangkan penonton? Tentu saja modal tidak dapat dikembalikan, rugi. Apa sesudah itu investor percaya lagi? Perlu strategi dalam menyiapkan produksi film agar dapat menarik minat penonton untuk membeli karcis. Mulai dari menentukan genre film, tema

61


cerita, pemilihan aktor/ aktris, desain promosi, penciptaan isu, dan lain-lain, (Aryadien, 2015). Membuat film dari novel bestseller, dapat menjadi formula produser untuk mendapatkan investor film. Investor film akan tertarik dengan isi proposal yang memperhitungkan keuntungan jika film diproduksi. Membuat film dari cerita novel bisa menjadi strategi produser agar filmnya berhasil mendatangkan penonton. Pendapatan film tidak hanya dari karcis bioskop tapi juga dari jual putus di TV dan penjualan DVD. Banyak strategi yang dapat direncanakan oleh produser, agar film yang diproduksi mampu menarik minat orang untuk menonton film yang berkualitas. Produksi film tidak bisa dilepaskan dari produser – investor – bioskop. Lulu Ratna seorang Promotor Film Pendek mengatakan, “persoalan film ini masih menjadi persoalan “kelas 2” bagi Pemerintah. Industri perfilman belum digarap maksimal, dan selama ini belum ada kebijakan yang mengatur tentang produksi hingga distribusi film di Indonesia”. (Wawancara tanggal 27 Mei 2015). Perlu sebuah gerakan atau tekad untuk bersama mewujudkan film yang diproduksi dari Jawa Timur. Hal ini tidak hanya ditekankan untuk tim produksi tapi juga produser harus lebih banyak presentasi pada calon investor. Akan lebih baik jika pemangku kebijakan dapat memfasilitasi pertemuan antara Produser, calon investor, dan pihak bioskop. Skema distribusi film di Jawa Timur juga belum terbentuk, mengingat produksi film di Provinsi ini juga masih sangat minim. Fase distribusi dalam industri film merupakan kompetisi bisnis paling tinggi terutama pada saat launching dan mempertahankan film dalam marketplace-nya, (Parks, 2012). Satu hal yang harus diingat adalah industri perfilman adalah bisnis, dan film diproduksi untuk dijual. Setiap film harus memiliki rencana distribusinya masing-masing, untuk memastikan bahwa film tersebut didistribusikan pada audiens yang tepat.

sumber: www.launchingfilms.com

Pemanfaatan internet untuk promosi dan distribusi film seperti yang dilakukan Inggris dengan www. launchingfilms.com, bisa diadopsi. Promosi dan distribusi dengan cara ini cukup efektif, mengingat masyarakat saat ini sudah mengakses segala informasi melalui internet. Selain itu, distribusi menggunakan platform website juga low cost. Rilis film di bioskop, menandai tahap akhir dari salah satu bagian perjalanan film dari ide untuk penonton, (Hark, 2002). Setelah film rilis di bioskop,baru akan siap untuk dieksibisikan dalam berbagai format. Setiap eksibisi yang ditawarkan sebuah film, akan membuka peluang keuntungan yang lebih besar.

62

Regulasi “Setengah Hati” Regulasi Tata Niaga Tata niaga film khususnya perlakuan terhadap film impor selalu berubah. Baik secara kuota maupun kutipan biaya. Film yang dulunya di bawah Departemen Penerangan RI, aturan kuota impor berubah sesuai situasi dan kondisi serta pergantian menteri. Periode Judul/ Tahun 1961 – 1971 BM Diah Bebas 1968 – 1973 Budiharjo 225 1973 – 1978 Mashuri 200 1978 – 1983 Ali Murtopo 200 1983 – 1997 Harmoko 180/160 1997 – 1998 Hartono 160 1998 – 1999 Alwi Dahlan 160 1999 Yunus Yosfiah Bebas Hingga saat ini kuota impor tetap bebas secara judul dan copy per judulnya. Sumber: Sugandhi, 2015

Jumlah Copy/ Judul 2 4 6 6 8, 8-10 8 – 10 8 – 10 Bebas

Untuk setiap fim yang diimpor, disamping dikenakan pajak impor juga dikenakan saham produksi atau sertifikat produksi yang jumlahnya selalu berubah. Pada jaman menteri Harmoko setiap copy tambahan juga dikenakan biaya. Sejak jama menteri Yunus Yosfiah segala pungutan itu ditiadakan. Kutipan biaya tersebut dimanfaatkan untuk pembinaan film dan dana taktis lainnya. Dalam rangka mendorong film nasional mampu bersaing dengan film impor di Indonesia, pemerintah banyak mengeluarkan aturan dan regulasi yang dikaitkan dengan tata niaga impor.  Kewajiban memproduksi satu film nasional setiap mengimpor beberapa film. Importer yang merangkap produser film melakukannya dengan perhitungan siap rugi. Maka muncul tren film asal jadi yang berbiaya rendah.  SK Mendagri no.46/ 1983 membagi bioskop menjadi empat kelas. Pada saat itu sudah muncul era Cineplek. Film Indonesia hanya bisa diputar di satu jalur eksibisi saja.  SKB tiga Menteri yang mewajibkan pemutaran film nasional dengan ketentuan jumlah minimal hari pemutaran (screen time quota). (Sumber: Sugandhi, 2015) Bergantinya Orde membawa perubahan yang signifikan, namun tetap saja unsur demokrasi belum begitu terasa. Era Marie Elka Pangestu yang menggaungkan Ekonomi Kreatif menjadi harapan pada saat itu. Namun perubahan mendasar kembali ketika film yang berada pada Kementrian Kebudayaan, dikembalikan ke ranah Pendidikan. Film akhirnya memiliki dua induk. Film cerita berinduk pada Departemen Pariwisata/ PAREKRAF, sementara film dokumenter berada di Departemen Pendidikan. Ada dua festival yang diselenggarakan. Era pemerintahan Jokowi-JK kembali melakukan perubahan mendasar. Ekonomi Kreatif hanya berupa badan. Film masih terombang ambing menginduk kemana.

63


Hirarki Regulasi Perda No. 8 tahun 2014 Timpang UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah

Perda No. 8/ 2014 tentang Pembangunannya dan Pemberdayaan Perfilman Jatim

UU No. 33/2009 tentang Perfilman

PP No. 6/ 1994 tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman

Perda No. 8/ 2014 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Perfilman Jawa Timur, tidak sesuai dengan hirarki perundang-undangan di atasnya dan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang film. Produk kebijakan yang tidak sesuai dengan hirarki kebijakan diatasnya, tergolong pada produk kebijakan yang cacat hukum. Dengan kata lain produk kebijakan tersebut tidak bisa dijadikan acuan sah, karena isinya tidak mencerminkan turunan dari kebijakan diatasnya. Pertama, pihak Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, menganggap Perda ini cacat hukum dan tidak layak dijadikan landasan untuk memajukan perfilman daerah. Hal ini mengacu pada hirarki Perda yang tidak sesuai dengan Undang-undang No. 32/ 2004 tentang Pemerintah Daerah. Misalnya pada Bagian Ketiga pasal 8 (1) tentang Pengedaran Film menyatakan “Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/ Kota, perseorangan atau organisasi kemasyarakatan dalam mengedarkan film sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 (3)”. Kuasa Pemerintah Provinsi sebagai fasilitator, tidak sesuai dengan UU No. 32/ 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa posisi Pemerintah Provinsi sebagai koordinator pengembangan wilayah. Kedua, Peraturan Pemerintah (PP) dari UU Perfilman No. 33/ 2009, masih menggunakan PP No. 6/ 1994 tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman. PP yang keluar dari UU No. 33/ 2009, masih PP No. 18/ 2014 tentang Lembaga Sensor Film (LSF), belum ada perbaikan PP yang mengatur tentang usaha perfilman. Secara keseluruhan, isi dari Perda ini cukup bagus secara teori, namun sulit dilaksanakan di tingkat operasional. Pertanyaan mendasar, siapa yang akan menjaga Perda itu agar bisa dilaksanakan? Perangkat teknis operasional seperti apa yang harus mengiringi aplikasi Perda tersebut? Dari paparan diatas, diketahui bahwa misalnya persoalan eksibisi baik film komersial maupun film independen tidak memiliki ruang eksibisi. Pasal 10 dari Perda ini menyebutkan: 1. Pemerintah Provinsi mendukung pelaksanaan kegiatan pertunjukan film non komersial sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 3 dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana pertunjukan film di setiap Kabupaten/ Kota. 2. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa gedung atau lahan terbuka untuk pertunjukan film. Sosialisasi yang harus dilakukan untuk memajukan perfilman Jatim, tidak hanya dari isi Perda namun

64

juga perangkat teknis operasional dan koordinatif. Film Tidak Diatur dalam Perpres No. 6/ 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif Badan Ekonomi Kreatif sebagai lembaga pemerintah nonkementerian perlu mempertegas sikapnya terhadap perfilman nasional. Penegasan sikap ini penting karena perpindahan Badan Ekonomi Kreatif (BEK) dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus melahirkan perubahan yang mendasar di dunia perfilman nasional, (Kurniawan, 2015). Setelah pemindahan itu, industri perfilman hingga saat ini belum terpetakan dalam BEK. Bahkan, Perpres No. 7/ 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif hanya mengatur tentang organisasi, tugas dan fungsi BEK saja. Tidak ada penjabaran tentang industri perfilman dalam Perpres ini. Ari Ibnu Hajar, seorang sutradara film nasional mengatakan, “saya nggak pernah peduli regulasi akan seperti apa, yang penting produksi. Mau untung atau rugi, yang penting bisa bikin film bagus”. Statement Ari ini, menunjukkan sikap tidak peduli dengan kebijakan perfilman. Asalkan memiliki idealisme untuk membuat film bagus sudah cukup. Namun, produksi film yang bagus harusnya sudah memikirkan strategi mulai dari produksi hingga eksibisi film. Memaksimalkan Peran DKJT Peran Dewan Kesenian Jawa Timur (DKJT) selama ini belum maksimal di bidang perfilman. Konten Perda No. 8/ 2014, sebetulnya adalah upaya mendorong Pemprov dan para sineas di Jawa Timur untuk saling berintegrasi membangun iklim perfilman di provinsi ini. Namun hal itu masih jauh dari harapan, karena pihak yang akhirnya ditunjuk untuk menjalankan Perda tersebut adalah DKJT. Pada Rakor Pengembangan Perfilman di Jawa timur 10 – 12 September 2015 lalu, diantara rekomendasi yang diberikan adalah perbaikan Perda dan membuat sistem baru untuk industri perfilman Jatim. Namun rekomendasi tersebut ditolak pihak Pemprov, karena Output dari Rakor tersebut, memaksimalkan tugas dan fungsi DKJT. Dibawah ini adalah struktur organisasi DKJT. Jika ditelaah lebih dalam, dengan struktur yang demikian sederhana DKJT tidak akan mampu membuat sistem mulai dari produksi, distribusi, dan eksibisi film di Jatim.

(dkjatim.com) Dalam struktur tersebut, Komite Film hanya beranggotakan dua orang. Sementara sistem perfilman di Jatim sangatlah kompleks. Seperti bagan yang dikembangkan penulis di bawah ini, yang juga merupakan breakdown dari isi Perda.

65


Keterangan: 1. Advokasi film merupakan sebuah badan yang sama sekali lain dari regulasi pengembangan film di Jatim. Advokasi film adalah badan independen yang sepenuhnya otonom dan gerakannya hanya besifat advokasi. 2. Regulasi Perda 3. Distribusi film, adalah sebuah badan organisasi yang hanya menitikberatkan pada persoalan distribusi. 4. Eksibisi film, adalah lembag atau sebuah badan organisasi yang tugasnya mempromosikan dan mengedarkan film. 5. Badan Pengawas Reguator merupakan badan independen yang bertugas mengawasi implementasi Perda Perfilman di Jatim. Kesimpulan 1. Jawa Timur belum siap membuat sistem perfilmannya sendiri. 2. Peran DKJT terlalu kompleks, jika implementasi Perda No. 8/ 2014 juga menjadi tanggung jawab DKJT. 3. Kepentingan pihak DPRD untuk menghabiskan anggaran, yang akhirnya melahirkan Perda ini. 4. Kepentingan sekelompok pihak untuk memonopoli seluruh produksi film di Jawa Timur. 5. Kepentingan Pemprov, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Provinsi diabaikan. Referensi Aryadien, Don. 2015. Krisis Lahirnya Film Nasional dari Jawa Timur. Disampaikan pada Rakor Pengembangan Perfilman di Jawa timur 10 – 12 September 2015 Data Penonton. (2015). ------------------. (2013). ------------------. (2011). Hark, Ina Rae. 2002. Exhibition the Film Reader. London: Routledge Kurnia, Novi. 2006. Lambannya Pertumbuhan Industri Perfilman. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 9 No. 3 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Kurniawan, Aloysius Budi. 2015. Sikap Badan Ekonomi Kreatif terhadap Perfilman Nasional Perlu Diperjelas. http://print.kompas.com/baca/2015/04/17/Sikap Badan-Ekonomi-Kreatif-terhadap-Perfilman-Nas Nelmes, Jill. 2012. Introduction to Film Studies. New York: Routledge

66

Parks, Stacey. 2012. The Insider’s Guide to Independent Film Distribution Second Edition. Oxford: Focal Press Peraturan Daerah Provinsi JawaTimur No. 8 Tahun 2004 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Perfilman Jawa timur Sugandhi, Aman. 2015. Aplikasi Perda Perfilman di Jawa Timur. Disampaikan pada Rakor Pengembangan Perfilman di Jawa timur 10 – 12 September 2015 Undang-undang No. 32/ 2004 tentang Pemerintah Daerah Undang-undang No. 33/ 2009 tentang Perfilman Wijayani, Isna, Prof. Dr. 2007. Peran Media dalam Hubungan Negara, Pasar, dan Civil Society. Disampaikan pada Proses Pembelajaran Sekolah Demokrasi Banyuasin di Palembang, 11 November 2007. www.launchingfilms.com http://www.dkjatim.com/struktur

67


68

ISIS, Komunikasi Politik, dan Kejahatan Pascamodern Triyono Lukmantoro Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Diponegoro Semarang Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang Email: [email protected]

Abstrak Sejak berkuasa pada 19 Juni 2014, Islamic State in Iraq and Syria (ISIS) telah populer sebagai organisasi teroris yang melakukan kebrutalan. ISIS sengaja mempublikasikan berbagai siksaan yang kejam terhadap para sanderanya untuk membuktikan kepada dunia bahwa mereka layak diperhitungkan oleh musuh-musuhnya. Jika teror bermula dari distorsi komunikasi, maka bagi ISIS teror adalah komunikasi itu sendiri. Teror itu digunakan pula oleh ISIS untuk menjalankan komunikasi politik dengan cara-cara memamerkan kebiadaban di luar batas kemanusiaan untuk mendapatkan pemberitaan dari media. Kebrutalan yang dilakukan ISIS sengaja disebarkan secara viral melalui internet untuk menghasilkan ketakjuban. Akhirnya, teror-teror yang dijalankan ISIS adalah sejenis kejahatan pascamodern karena ISIS menggunakan media online untuk memanggungkan kebrutalan-kebrutalan itu untuk menghasilkan keterpesonaan. Kata kunci: ISIS, komunikasi politik, kejahatan pascamodern Abstract Since ruling on 19 June 2014, Islamic State in Iraq and Syria (ISIS) has become popular as a terrorist organization that acts brutalities. ISIS intentionally publicize various cruel tortures on its hostages to prove for the world that ISIS as organization appropriate is calculated by its enemies. If terror begins from distorted communication, in the case ISIS thinks that terror is communication itself. The terror used by ISIS to operate political communication by means of exhibiting barbarities out of humanities to catch news media attention. The brutalities that are done by ISIS purposeful spread virally via the internet to convey amazement for the public. Finally, the ISIS’ terrors are a kind of postmodern crime because of ISIS uses online media to stage the brutalities for producing fascination. Keywords: ISIS, political communication, postmodern crime

Kebrutalan-kebrutalan Itu Sejak menancapkan kekuasaannya pada 19 Juni 2014, Islamic State in Iraq and Syria (ISIS) telah mengisi berbagai pemberitaan media dengan kekejian-kekejiannya. Bahkan, ketika media memberitakan ISIS pasti yang disoroti adalah aksi-aksi terornya yang kejam dan brutal. Sekian banyak orang, terutama mereka yang berasal dari kaum minoritas, telah menjadi sasaran kebrutalan ISIS. Sehingga, setelah Al Qaeda, muncul organisasi teroris baru yang dianggap lebih brutal dan biadab. Itulah ISIS. Berbagai aksi teror di luar batas kemanusiaan itu, tentu saja, bukanlah sekadar dimaksudkan untuk memamerkan kekuasaan mereka. Itulah teknik ISIS untuk merebut panggung media dengan menggunakan berbagai teknik penyiksaan terhadap korbannya dengan sengaja dipertontonkan. Tontonan berdarah-darah itu menjadi penanda khas yang hanya dimiliki oleh ISIS. Semakin kejam, semakin bagus. Semakin berdarah-darah, semakin banyak media yang bakal memberikan perhatian. Contoh konkretnya dialami Muath al-Kasaesbeh, seorang pilot dari Yordania yang pesawatnya jatuh di wilayah ISIS. Hukuman mati yang dikenakan kepadanya adalah membakarnya hidup-hidup. Caranya ialah menempatkan al-Kasaesbeh dalam kerangkeng besi. Setelah itu, seorang anggota ISIS yang bertopeng menyalakan api yang menjalar ke arah al-Kasaesbeh. Adegan brutal itu sengaja direkam dengan empat kamera dan disunting secara baik. ISIS mengklaim diri sebagai anti-

69


Barat. Tapi, pada kenyataannya, ISIS di medianya, justru mempraktikkan manajemen, pengarahan, dan koreografi yang dapat dipelajari dari pembuat film Barat. Ada yang berkomentar bahwa hukuman mati itu adalah hal paling sadistis dan menjijikkan dari yang pernah dilihatnya (Koran Tempo edisi Sabtu, 7 Februari 2015). Justru kesadisan, dan hal yang paling memuakkan, itulah yang sengaja direkam oleh ISIS. Tujuannya bukan sekadar sensasi di dunia terorisme, melainkan publisitas di berbagai media yang semakin luas. Nasib pedih yang menimpa al-Kasaesbeh adalah secuil cerita dari kekejian ISIS. Tentang kebrutalan-kebrutalan yang pernah dilakukan ISIS, pasti, pernah direkam di aneka pemberitaan media. Contoh-contoh teramat kecil bisa disajikan, seperti ini: seorang remaja perempuan Yazidi mengaku telah menjadi budak nafsu para tentara ISIS. Remaja ini bersama adiknya hampir diperkosa setiap hari setelah mereka dijual dalam sebuah lelang keperawanan. Ia hamil tanpa diketahui siapa ayahnya. “Setiap hari rasanya memilih antara kematian dan kematian,” ungkap gadis berusia 17 tahun ini. Gadis ini kerap diperkosa beramai-ramai. Jika menolak, maka pahanya disiram air panas. Selain dipaksa melakukan hubungan seks, gadis ini dan para perempuan lain yang ditahan ISIS, dipaksa menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, seperti memasak atau membersihkan rumah. Bahkan, mereka harus menari dan menyanyi untuk para tentara ISIS (Tempo.co edisi Sabtu, 30 Mei 2015, 08:45 WIB). Dalam cengkeraman ISIS, kaum perempuan hanya menjadi budak yang harus menghibur. Kekerasan terhadap perempuan juga dijalankan ISIS dengan cara memenggal kepala mereka karena tidak sudi dinikahi secara jihad oleh milisi-milisi teroris itu. Sedikitnya, 150 perempuan mengalami hukuman keji itu, dan beberapa di antara mereka dalam keadaan hamil. Sebelum pembantaian terhadap kaum perempuan itu, 50 anak dan perempuan dieksekusi juga oleh milisi ISIS. Mereka diperintahkan berdiri berjejer. Milisi-milisi itu menembak mereka di hadapan orang banyak. Eksekusi massal juga menjadi karakteristik khas yang dijalankan organisasi teroris ini. Peristiwa penting lain adalah ditemukannya pamflet yang berisi panduan bagaimana menangkap dan menjalankan kejahatan seksual dengan menjadikan kalangan perempuan sebagai budak seks (Tempo.co edisi Jumat, 19 Desember 2014, 09:48). Kejahatan ISIS lainnya di bidang hak asasi manusia adalah menculik puluhan keluarga Kristen di Suriah. Alasan yang dikemukakan ISIS adalah orang-orang itu kafir (Tempo.co edisi Jumat, 7 Agustus 2015, 18:35 WIB). Hal yang paling menggemparkan adalah ISIS merekam dalam format video eksekusi terhadap beberapa orang yang disanderanya dan mengedarkannya di internet. Adalah Muhammad Musallam, seorang Arab-Israel, yang dituding ISIS sebagai pihak yang bekerja untuk dinas intelijen Israel. Setelah membuat pengakuan, lelaki yang berusia 19 tahun dan mengenakan setelan kodok (jumpsuit) oranye itu berlutut. Di dekatnya telah berdiri bocah berusia 10 tahun yang dalam hitungan menit kemudian menembak dahi Musallam (Tempo.co edisi Sabtu, 14 Maret 2015, 11:50 WIB). Tentu saja, bocah yang menjadi mesin pembunuh dan direkam video itu hanya sekeping kebiadaban ISIS. Pemenggalan terhadap wartawan Jepang, Kenji Goto, direkam ISIS dan diedarkan di internet. Si algojo ISIS berbicara dalam dialek Inggris: “Kau adalah sekutu bodoh dari perkumpulan setan. Seluruh pasukan kami haus akan darah kalian.” Dalam peristiwa ini, ISIS meminta tebusan 200 juta dollar Amerika Serikat kepada pemerintah Jepang. Tentu saja, pemerintah Jepang tidak mematuhi pemerasan yang dilakukan ISIS ini (Tempo.co edisi Minggu, 1 Februari 2015, 09:44 WIB). Terlalu banyak kebrutalan-kebrutalan ISIS yang dapat dicatat. Tidak hanya itu, ISIS pun terlibat dalam kejahatan perang dengan menggunakan senjata kimia terhadap pasukan Kurdi

70

(Tempo.co edisi Jumat, 14 Agustus 2015, 15:58 WIB). Anak-anak dilibatkan sebagai pasukan oleh ISIS dan menembak mati 25 tentara Suriah (Tempo.co edisi Senin, 6 Juli 2015, 16:56 WIB). ISIS melakukan tindakan vandalisme, dan bahkan perusakan terhadap makam keluarga Nabi Muhammad (Tempo.co edisi Kamis, 25 Juni 2015, 20:03 WIB). Berbagai kebrutalan yang dilakukan ISIS itu sekadar semakin meyakinkan masyarakat dunia bahwa ISIS tidak membawa keselamatan. Apa yang dilakukan ISIS adalah menciptakan ketakutan, kengerian, dan kebrutalan yang berada di luar imajinasi manusia waras. Tidaklah keliru, dan memang sangat tepat, apabila Koran Tempo (edisi Kamis, 2 Juli 2015) menamai ISIS sebagai “Kekhalifahan Teror”. Hanya dalam setahun kekuasaannya, kekhalifahan ISIS telah menimbulkan bencana kemanusiaan dan peradaban yang luar biasa. Penanda itu dimulai ketika pada 19 Agustus 2014, James Foley, jurnalis Amerika Serikat, digorok dan direkam dalam video. Dan, hanya dalam rentang waktu setahun, tiga ribu orang, 74 di antaranya adalah anak-anak, telah dieksekusi oleh bala pasukan maupun milisi ISIS. Ketika setahun telah berlalu dan ISIS masih berkuasa sampai tidak diketahui batas waktunya, berapa banyak lagi korban-korban yang akan berjatuhan akibat kebrutalan-kebrutalan ISIS itu. Teror adalah Komunikasi Berbagai teror brutal yang dijalankan ISIS memberikan renungan tersendiri betapa komunikasi tidak memiliki arti lagi. Dalam jalinan relasi kekuasaan yang telah ditandai oleh dominasi, maka hubungan asimetris, yang tidak berimbang, itu mendapat jawaban dalam aneka rupa teror. Tidak perlu lagi berbagai pihak mengirimkan tanda-tanda kebahasaan untuk menyampaikan arti. Tidak pula diperlukan aneka media yang berfungsi untuk menjembatani di antara mereka yang diposisikan sebagai kalangan partisipan komunikasi. Dan, pada akhirnya, tidak perlu ada makna bersama yang harus dimengerti untuk menyelesaikan persoalan. Teror bukan sarana lagi untuk menjalankan komunikasi. Teror adalah komunikasi itu sendiri. Ini semua berawal dari perasaan dan pandangan yang saling mencurigai. Ketika berbagai negosiasi tidak mampu dijalankan lagi, maka teror menjadi komunikasi yang harus dianggap pula punya makna spesifik. Tentu saja, teror adalah komunikasi sebagaimana yang ditunjukkan oleh kaum penganut kekerasan sejati seperti ISIS akan mendapatkan tampikan keras dari filosof agung Habermas. Bagi Habermas, komunikasi adalah segalanya. Komunikasi bukanlah kekerasan. Bahkan, lebih dari itu, ketidakjujuran dalam berkomunikasi itu sendiri dianggap Habermas sebagai bukan komunikasi. Dalam hubungan dengan aksi-aksi terorisme yang semakin marak itu, Habermas dalam wawancaranya dengan Borradori (2003: 35) menyatakan secara eksplisit bahwa sejak peristiwa teror 11 September 2001, “tindakan komunikatif” yang dikemukakannya tidak dipercayai lagi. Ketidakadilan sosial tidak disadari lagi. Padahal hal itu menciptakan diskriminasi, pemiskinan, dan marginalisasi. Spiral kekerasan dimulai ketika spiral komunikasi yang terdistorsi mengarah kepada spiral ketidakpercayaan yang tidak terkontrol. Hal itulah yang mengarah pada kehancuran komunikasi. Habermas memberikan penegasan bahwa ketika kekerasan dimulai dari distorsi dalam komunikasi, memunculkan sebuah gangguan serius untuk mengetahui apa yang keliru dan apa yang perlu diperbaiki. Komunikasi, dalam konteks itu, adalah segala-galanya. Komunikasi menjadi sejenis “berhala” yang harus disembah, dipatuhi, dan dijalankan oleh siapa saja. Teror, demikian Habermas memberikan hikmat, terjadi karena komunikasi telah mengalami aneka penyimpangan. Teror yang berwujud dalam kekerasan yang demikian kolosal, seperti yang ditunjukkan gerombolan-

71


gerombolan tentara ISIS yang merayakannya sebagai kegembiraan, jelas sebentuk kerusakan dan kehancuran dalam komunikasi. Tapi, jika teror dimaknai sebagai komunikasi itu sendiri, maka masih adakah tindakan komunikatif itu berguna? Komunikasi yang terjadi selama ini tidak lebih sebagai muslihat yang terus-menerus mengelabui. ISIS memahami komunikasi yang menggunakan bahasa manusia tidak lebih sebagai propaganda belaka. Semuanya adalah muslihat untuk mengalahkan dan menundukkan. Di situlah ISIS membuat formulanya tersendiri untuk menyelubungi kejahanamannya: teror adalah komunikasi! Formula teror adalah komunikasi seperti yang dipraktikkan secara sistematis oleh ISIS pasti ditolak mentah-mentah Habermas. Sebab, tindakan komunikatif, sebagaimana dijelaskan oleh Edgar (2006: 21-23), adalah interaksi yang bermakna di antara orang-orang. Tindakan komunikatif inilah yang menetapkan dan menjaga hubungan-hubungan sosial dua atau lebih orang-orang. Problem lain yang harus dicatat pula adalah tindakan komunikatif bukanlah sekadar mengomunikasikan informasi. Terdapat tiga fungsi yang dapat dihadirkan dari tindakan komunikatif. Pertama, tentu saja, menyampaikan informasi. Kedua, semakin memantapkan relasi-relasi sosial dengan pihak lain. Dan, akhirnya, ketiga, mampu mengekspresikan pendapat dan perasaan seseorang. Tindakan komunikatif yang secara berulang-ulang ditegaskan Habermas memiliki dua dimensi sekaligus. Pertama, “tindakan kesepakatan”, yakni asumsi-asumsi bersama dengan sendirinya dapat diwujudkan. Dan, kedua, “tindakan yang berorientasi pada pencapaian sebuah pengertian” dapat pula diraih. ISIS yang begitu terobsesi dan tergila-gila dengan teror pasti menolak segala tindakan komunikatif yang dikemukakan Habermas. Bagi kawanan prajurit ISIS, teror adalah komunikasi itu sendiri telah juga mampu memberikan kemanfaatan bagi mereka. Teror, yang pasti melibatkan kekerasan berskala massal itu, menyampaikan informasi tentang identitas dan tuntutan mereka. Teror itu semakin pula memantapkan hubungan-hubungan mereka dengan pihak lain. ISIS menyadari benar bahwa berbaik hati dan berprasangka baik dengan orang lain, siapa pun mereka itu, tidaklah ada faedahnya sama sekali. Sehingga, relasi-relasi sosial yang dimengerti ISIS adalah bagaimana mendominasi pihak lain dan juga memberikan balasan jika pihak lain tidak sudi mengikuti tuntutan mereka. Teror yang digulirkan secara meraksasa oleh ISIS juga dipandang mampu mengekspresikan aspek-aspek perasaan dan gagasan mereka. Hanya ada satu bahasa yang telah mapan dalam kesadaran gerombolan-gerombolan ISIS: teror. Tidak ada tindakan yang lebih mulia dan pantas dihormat kecuali teror itu sendiri. Teror itu digunakan untuk mendapatkan kesepakatan dengan pihak lain. Teror itu pula yang akan mengarah pada pencapaian pengertian. Itulah bahasa komunikatif ISIS. Keyakinan ISIS yang terlalu jemawa bahwa teror adalah komunikasi pasti akan menjadikan Habermas tidak habis pikir. Habermas memberikan penjelasan bahwa tindakan komunikatif harus dibedakan dengan tindakan instrumental atau pun strategis. Tindakan komunikatif harus diisolasikan dari tindakan instrumental/strategis itu. Hanya dengan cara itu, sebagaimana dijelaskan oleh Thomassen (2010: 71), dapat memberikan kemungkinan terkuaknya manipulasi dan kekerasan, sehingga keduanya bisa diberikan kritik. Adalah mutlak untuk membebaskan diri dari manipulasi dan kekerasan (itulah yang disebut sebagai tindakan komunikatif dan nalar), supaya tidak sekadar manipulasi dan kekerasan itu dimain-mainkan. Apabila semua hal direduksi pada kekuasaan, maka kritik kepada kekuasaan hanya bisa dijalankan dengan teknik mengerahkan kekuasaan yang lain. Itulah jalan buntu yang terus-menerus menipu.

72

Bagi ISIS, tindakan komunikatif dan akal waras yang berada dalam cakupannya itu tidak lagi berguna. ISIS berdiri dan berkuasa untuk menegakkan kekuasaan yang dianggap mewakili kehendak Tuhan. Kekuasaan itu telah dimengerti dan secara terlalu eksesif digunakan untuk mendominasi pihak lain. Semuanya adalah kekuasaan serta tidak ada hal lain selain kekuasaan. Karena semua nalar yang berada dalam kesadaran ISIS adalah kekuasaan, maka apa pun dibenarkan untuk meraih dan semakin menambah kekuasaan itu menjadi berlipat ganda. Teror yang secara terus-menerus dioperasikan oleh ISIS adalah cerminan dari kekuasaan yang sedang dipegangnya sekaligus teknik terbaik untuk mempertahankannya. Tidak perlu dibedakan lagi antara tindakan yang memiliki dimensi komunikatif dengan nalar instrumental yang berwatak dominatif. Bagi ISIS, sekali lagi, keduanya bisa dikompromikan dan dipadukan menjadi kekuatan yang mengagumkan, yakni teror adalah bentuk terbaik dan sempurna dari komunikasi. Karena semua hal diarahkan pada akumulasi kekuasaan dan ISIS meyakini bahwa teror adalah komunikasi itu sendiri, maka teror tidak hanya menjadi sarana untuk mendapatkan kekuasaan, melainkan tujuan dari kekuasaan itu sendiri. Membunuh pihak lain dan kemudian menyebarkan gambar-gambarnya melalui video melalui jalur viral internet bukanlah menjadi tujuan akhir ISIS. Bagi ISIS, tidak ada sarana dan tujuan dalam tindakan teror mereka. Apa yang ada ialah bagaimana semakin menjadikan ISIS sebagai kekuatan yang menyerupai monster, dan bahkan monster itu sendiri. ISIS, dengan sudut pandang ini, memahami benar bahwa mereka lahir dan dibesarkan untuk menjadi monster. Keberhasilannya didapatkan dari ukuran sejauhmana pihak lain berhasil ditaklukkan dengan kekuatannya yang mengerikan itu. Dan, keberhasilan itu diukur pula dari sejauhmana para pengagum monster itu menjadi pengikutnya. Dalam domain teror adalah komunikasi, tidak ada manfaatnya lagi membahas tentang persoalan etis di dalamnya. Etika yang disepakati dan pasti dijalankan ISIS adalah bagaimana menambah kekuatan teror untuk semakin menebarkan rasa kengerian pada seru sekalian alam. Etika, dan juga moralitas tentunya, berbicara tentang baik dan buruk dalam komunikasi. Apa yang baik bagi ISIS adalah memperbesar wilayah kuasa dan kengeriannya. Sementara itu apa yang buruk bagi ISIS adalah betapa kekuasaan mereka semakin mengalami penyempitan dan teror mereka tidak dianggap lagi mampu menimbulkan efek ketakutan yang demikian mencekam. ISIS memiliki paham etika bertujuan, sebuah dorongan teleologis, untuk mendapatkan efek kengerian dari kuasa yang berhasil diraihnya. ISIS juga mempunyai etika kewajiban untuk selalu melahirkan teror, teror, dan teror. Dan, pada akhirnya, siapa ISIS itu dapat diketahui dari nilai-nilai keutamaan yang ditunjukkanya, yakni menjadi pelaku teror yang paling ditakuti. Bagi orang-orang yang mengikuti prinsip tindakan komunikatif yang diajukan ole Habermas, pastilah mematuhi standar-standar etis dalam berkomunikasi. Verdeber, Verdeber, dan BerrymanFink (2008: 17-19) mengemukakan lima standar etika yang mempengaruhi komunikasi dan memberikan panduan bagi perilaku, yakni: Pertama, ketulusan dan kejujuran yang berarti bahwa menghentikan kebohongan, kecurangan, kelancungan, dan penipuan. Kedua, integritas yang bermakna sebagai menjaga sebuah konsistensi keyakinan dengan tindakan. Ketiga, keadilan yang merujuk pada meraih tindakan yang seimbang dengan tidak memfavoritkan pihak yang disukainya. Keempat, hormat yang bermakna bahwa selalu memberikan penghormatan kepada pihak lain dengan berbagai pikiran mereka sekalipun terdapat ketidaksepakatan. Dan, kelima, pertanggungjawaban yang berarti mampu memberikan akuntabilitas pada apa yang diucapkan maupun apa pun yang telah dijalankan.

73


Tentu saja, standar-standar etis dalam komunikasi itu bagi ISIS sama sekali menjadi hal yang tidak berharga dan menjelma sebagai gombal belaka. Tidak perlu ada ketulusan dan kejujuran karena manipulasi merupakan bahasa kebenaran itu sendiri. Integritas, satunya kata, keyakinan, dan perbuatan hanya dapat dibuktikan melalui aksi-aksi kekejian yang berjalan secara sistematis. Keadilan hanya terjadi apabila dorongan untuk mendominasi mampu direalisasikan dengan lempang. Tidak ada kehormatan bagi pihak lain karena mengakui hal ini sama saja sebagai tindakan kepengecutan. Hormat bagi pihak lain adalah dengan cara memaksa, memperkosa, dan membunuh. Dan, tidak pula memberikan pertanggungjawaban kepada sesama manusia. Sebab, tanggung jawab itu mendapat selubung pembenaran ideologis dengan mengatasnamakan Tuhan. Siasat Politik Tanda Dalam perspektif tindakan komunikatif yang dikemukakan oleh Habermas telah jelas bahwa teror yang dijalankan ISIS itu justru bertentangan dan mengkhianati makna luhur komunikasi. Hanya saja, dari sudut pandang komunikasi politik, aneka teror itu justru dapat dimengerti alasanalasannya. Teror, dengan demikian, adalah siasat politik tanda. Siasat mengandaikan berbagai teknik apa pun yang layak dijalankan guna meraih tujuan yang telah ditetapkan. Siasat itu dalam komunikasi politik boleh dalam bentuk apa pun, dari menjual kesengsaraan rakyat sampai memamerkan kekejaman di luar tapal batas kewarasan manusia. Siasat itu memang bisa saja jujur. Namun, dalam politik, apa yang disebut sebagai kejujuran adalah kelangkaan yang teramat mahal. Jadi, siasat itu adalah manipulasi dalam wujud apa pun. Dalam kasus ISIS, siasat itu adalah permainan tanda yang dikerahkan dengan mengatasnamakan Tuhan dan kebenaran. Teror sendiri dalam kajian komunikasi politik diakui keberadaannya dan bahkan masuk dalam lema (entry) ensiklopedia. Terorisme lantas dimaknai sebagai pemaksaan isu-isu ke dalam agenda politik dan pemberitaan dengan menciptakan sebuah iklim ketakutan. Contoh yang terlalu klise adalah pemboman 11 September 2001 terhadap menara kembar World Trade Center. Itu adalah bentuk paling kuat dan berpengaruh komunikasi politik dengan mengerahkan teror. Kelompok-kelompok teroris itu sengaja memamerkan kebrutalan karena mereka tidak memiliki akses pada agenda pemberitaan di bawah keadaan-keadaan normal. Kelompok-kelompok teroris itu, dengan demikian, termarginalisasikan dari ruang publik. Sehingga, taktik-taktik yang mengejutkan terus dikerahkan untuk menyergap perhatian media dan agenda tentang mereka pun diolah sebagai berita (Lilleker, 2006: 199-201). Serangkaian taktik yang mengejutkan itu dijalankan dengan perhitungan yang matang, yakni bagaimana siasat politik tanda wajib dimainkan secara sempurna kebrutalannya. Semakin brutal, semakin bagus jadi berita. ISIS paham benar dan terlalu pintar untuk menjalankan komunikasi sebagai manipulasi untuk mengoperasikan siasat politik tanda itu. Laswell, sebagaimana diuraikan Baran dan Davis (2012: 186), mengemukakan prinsip bahwa komunikasi adalah proses who says what to whom through what medium with what effect. Dalam konteks penerapan komunikasi ala Laswellian itu, ISIS sadar bahwa mereka adalah siapa yang sedang menyatakan sesuatu kepada pihak tertentu melalui medium yang telah ditentukan untuk menggapai efek yang telah diperkirakan. ISIS menempatkan diri dalam komunikasi yang berjalan linear itu sebagai kekuatan determinan yang menempatkan para sandera, kaum minoritas, dan siapa pun yang berposisi sebagai obyek siksaan sebagai pesan. Medium yang digunakan ISIS untuk mempropagandakan terornya mengikuti kecenderungan yang lazim, yakni internet.

74

Kepada pihak mana ISIS berbicara ditentukan oleh siapa sandera yang telah dijadikan target politik. Negara-negara Barat, atau pihak mana pun yang dianggap sebagai lawan, pasti menjadi sasaran. Di luar itu, semua khalayak yang mengonsumsi teror-teror ISIS juga diposisikan sebagai penerima pesan. Entah mereka yang secara tegas memusuhi atau mengagumi ISIS pasti memberikan reaksi sebagai efek yang telah diperkirakan. Pihak yang bertentangan dengan ISIS merasa mual dan marah dengan perilaku durjana itu. Sebaliknya, pihak-pihak yang mengagumi dan bersimpati kepada ISIS pasti akan bersorak dan bersuka cita dengan berpikir bahwa inilah bala tentara Tuhan yang membawa keadilan nantinya. Justru, melalui teror-teror yang begitu durhaka kepada kemanusiaan itu, ISIS tidak hanya mendapatkan para pendukung yang setia, melainkan juga calon-calon milisia yang siap mati kapan saja. Siasat politik tanda yang digulirkan oleh ISIS bisa menyihir dan menimbulkan pesona bagi para awak media. Bahkan, media mengalami histeria ketika mengetahui ISIS selalu menampilkan siasat politik tanda itu. Sebab, apa yang dijalankan ISIS adalah sebentuk permainan tanda-tanda dengan menggunakan tubuh manusia secara langsung. Manusia-manusia yang dijadikan sandera oleh ISIS tidak hanya diposisikan sebagai obyek penderita, melainkan juga sebagai medium yang harus bisa berbicara demi kepentingan ISIS. Itulah yang menjadi media tergeragap dan lekas-lekas membuat pemberitaan tentang ISIS. Apa yang dijalankan ISIS dengan segenap terornya itu adalah realisasi dari bagaimana menjalankan muslihat untuk melakukan permainan terhadap tubuh-tubuh sebagai politik tanda. Tubuh-tubuh sandera itu dikenal publik media karena rasnnya, agamanya, jenis kelaminnya, atau status minoritasnya. Media gampang terhenyak dan terbelalak dengan sesuatu yang dianggap di luar batas kewajaran manusia. Aneka jenis siksaan, eksekusi, kekerasan, atau pemerkosaan yang ditujukan ISIS kepada korban-korbannya itu lebih dari cukup untuk menjadikan media memberitakannya. Semakin berdarah-darah, semakin bagus. Itu tidak cuma telah berlaku dalam tabloidisasi media dengan berita-berita sensasionalnya. Prinsip tersebut juga diadopsi dan dilakukan penuh kesengajaan oleh media dalam memberitakan teror-teror yang dijalankan ISIS. Terlebih lagi ketika ISIS memperkenalkan teknik-teknik baru dalam menjalankan eksekusi kepada para korbannya, dari ditembak di bagian kepala sampai dibakar dalam kerangkeng, maka media semakin kehilangan kendali untuk meliputnya. Segala jenis teror yang dilakukan oleh ISIS itu jelas-jelas memenuhi nilainilai berita (news values). Jika dalam memberitakan suatu peristiwa, media menerapkan prinsip berita berasal dari fakta, namun tidak setiap fakta layak diberitakan; maka, teror-teror yang dijalankan ISIS pasti memenuhi kelayakan syarat diberitakan. Bahkan, nama agung ISIS sebagai monster teror pasti layak menjadi berita besar. Benarlah jika dikatakan bahwa terorisme itu demikian tergantung pada jaringan-jaringan media global. Terorisme modern secara fundamental bersifat komunikasional. Tanpa adanya jaringan kanal-kanal komunikasional itu, organisasi-organisasi terorisme tidak dapat hidup. Sementara itu pada sisi lain yang juga layak dicatat adalah sebagai sebuah bentuk budaya, terorisme adalah sebuah kekerasan yang memiliki akar-akar semiotika dalam kultur media modern. Kekerasan pada umumnya, dan kekerasan politik pada khususnya, adalah kekuatan yang menghasilkan uang bagi industri-industri media. Kekerasan, melalui berbagai permutasinya, merupakan bagian dari dasar-dasar fiskal dan semiotika media modern. Khalayak media, entah komunitas atau pun publik, terkena implikasi dari kekerasan yang ditampilkan media ini (Lewis, 2005: 28). Jadi, disadari maupun tidak, terdapat simbiosis mutualisme antara organisasi-organisasi teroris dengan media. Teroris

75


memerlukan media untuk menyaringkan gegap-gempita propaganda mereka. Pada sisi sebaliknya, media juga begitu ketagihan dengan perilaku kekerasan yang dijalankan secara brutal oleh kalangan teroris itu. Jalinan simbiosis mutualistik itu disatukan oleh jejaring semiotika kekerasan yang dioperasikan secara terencana dan matang oleh para pelaku terorisme. Semiotika adalah ilmu atau kajian tentang tanda. Dalam kekerasan yang dilakukan gerombolan teroris seperti ISIS misalnya, semiotika itu adalah sebentuk akrobat dari siasat politik tanda. Apabila Al Qaeda melancarkan teror dalam skala yang kolosal dan sedemikian gigantisik, seperti menghancurkan menara kembar World Trade Center, menyasar Pentagon, dan gedung-gedung lain, maka itulah wujud permainan dari kesempurnaan kekerasan sebagai politik tanda. Sarana yang digunakan adalah pesawat-pesawat penumpang sipil yang dibajak untuk menabrak dan menghancurleburkan tanda-tanda yang bermuatan mitos tentang kejayaan kapitalisme, keangkuhan militer Amerika Serikat sebagai negara adidaya, atau apa pun yang selama ini menjadi simbol tentang kehebatan dan sekularisme modernitas. Sehingga, apa yang dilakukan Al Qaeda adalah serangan di pagi hari ketika orang mulai siap bekerja dan masih mampu membelalakkan mata untuk menyaksikan itu semua. Pada momentum itulah berbagai kamera televisi bekerja memperluas cakupan pandangan para saksi mata. Apa yang dijalankan ISIS adalah perbedaan sama sekali. Karena ISIS tidak mampu menembus barikade-barikade pengamanan Amerika Serikat dan sekutunya, maka yang dijalankan adalah kekerasan dalam skala yang jauh lebih kecil. Bukan pesawat terbang berpenumpang ratusan orang yang digunakan untuk menciptakan semiotika yang berlumur kekerasan, melainkan sebilah belati penggorok leher, atau pistol yang diarahkan ke kepala korban, atau kandang yang sengaja dipakai untuk mengerangkeng korban yang dibakar, atau aneka teknik lain yang langsung bersentuhan dengan tubuh korban. Melalui tubuh itulah semiotika, sebuah permainan siasat politik tanda, sengaja digelontorkan. Ketika media televisi atau visual tidak mampu memberi sajian adegan-adegan kekerasan itu dan disensor atas nama kemanusiaan, maka ISIS menyusup dalam jejaring internet layaknya virus influenza yang lekas menyebar. Di situlah siasat politik tanda tentang kekejaman dan kebrutalan tidak mampu dihentikan. Pada momenetum demikian, media arus utama sebenarnya mengalami suasana kebimbangan. Sebab, bagaimanapun, terorisme tidak lain adalah penggunaan kekerasan untuk mempromosikan dalih-dalih politik. Ketika media memberitakan aksi-aksi teror itu, maka ruang dan waktu publisitas pun telah dimenangkan para teroris itu. Media, pada konteks demikian, memang harus menyeimbangkan peranannya sebagai penyaji informasi dengan penyeleksi (gatekeeper) bagi masyarakat sipil dan tatanan sosial (Oates dalam Kaid dan Holtz-Bacha, eds., 2008: 783-787). ISIS tidak kalah pintar dengan kalkulasi dan dilema yang dihadapi media semacam itu. Sehingga, berbagai cara untuk menembus publisitas media tetap akan dijalankan. Kalau memang tidak mampu menyerbu sasaran secara meraksasa dan terkesan kolosal, maka terorisme itu digulirkan dalam wujud gerilya. Publisitas yang muncul memang sebagaimana aksi-aksi gerilya, namun tetap mampu menarik perhatian media dan khalayaknya. Sampai pada titik demikian, segala teror yang dijalankan oleh ISIS membuka problem tentang komunikasi politik itu sendiri. Komunikasi politik, seperti dikatakan McNair (2011) adalah “komunikasi yang bertujuan tentang politik”. Dalam wilayah itu, McNair melanjutkan uraiannya, organisasi-organisasi teroris merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan pula. Proses-proses

76

politik yang dilakukan para pelaku terorisme ini memang tidak konstitusional, sehingga apa yang dijalankan tidaklah sah. Selain itu, mereka juga memakai kekerasan untuk melakukan “persuasi”. Hal lain yang layak disoroti adalah organisasi-organisasi ini juga memakai public relations dan teknikteknik manajemen media sebagaimana aktor-aktor politik utama, misalnya saja adalah konferensi pers, press release, dan seterusnya. Melalui penjelasan ini dapat diketahui mengapa ISIS begitu lihai dalam melakukan operasi-operasi terornya. Selain didukung oleh kekuatan senjata dan paksa fisik yang luar biasa, ISIS juga mampu berperang dalam wacana politik yang digelar media. ISIS tidak hanya mengerahkan pasukan di medan tempur dengan menjalankan kekerasan dan menindas minoritas. Dalam aneka media yang dijadikan sebagai medan peperangan, entah media arus utama maupun media baru, ISIS berupaya memenangkannya. Kekerasan itulah senjata “persuasinya”. Dan, melalui cara demikian, siasat politik tanda ISIS terus dikeraskan gaungnya. Tontonan yang Menakjubkan Penggunaan kekerasan dan kebrutalan yang sengaja dijalankan ISIS secara bombastis itu hadir dan membesar dalam masyarakat yang tergila-gila dengan berbagai tontonan. Dalam masyarakat semacam ini, apa pun yang menyenangkan, memberikan rasa kegembiraan, menyedihkan, menjijikkan, dan campur aduk di antara kesemuanya itu bisa dikemas sebagai tontonan. Hal yang dituntut dalam masyarakat semacam ini adalah tontonan itu harus menakjubkan. Kriteria ini, jelas sekali, sudah bisa dipenuhi ISIS dengan baik. Benarlah bahwa tontonan-tontonan yang ditampilkan itu memang menimbulkan rasa marah dan sekaligus mual. Tapi, kekejaman yang dioperasikan di sana justru karena melampaui batas, maka ketakjuban itu mampu meredam segala rasa murka dan kemuakan khalayak yang terus hadir. Ketakjuban massa itulah yang menjadi sasaran ISIS untuk menunjukkan eksistensinya. Sekalipun semua itu diraih dengan kebrutalan yang mendurhakai kemanusiaan. Fenomena tontonan yang memberikan ketakjuban semacam itu dinamakan oleh Debord (2005) sebagai “masyarakat tontonan”, society of the spectacle. Tontonan itu hadir secara serentak sebagaimana masyarakat itu sendiri. Keunggulan dari tontonan tersebut adalah sebagai perangkat yang bisa mempersatukan. Debord juga menegaskan bahwa tontonan itu bukanlah kumpulan citraan-citraan, melainkan sebuah relasi sosial di antara orang-orang yang dimediasikan oleh citraancitraan. Tontonan itu, demikian Debord menjelaskan, tidak hanya bisa dimengerti sebagai sematamata penipuan visual yang diproduksi teknologi-teknologi media massa. Tontonan itu merupakan sebuah pandangan dunia yang secara aktual telah dimaterialisasikan, sebuah pandangan dunia yang telah menjadi obyektif. Melalui aneka pernyataan yang dikemukakan Debord itu, tontonan tidak bisa lepas dari berbagai manusia yang memang sudah mengalami ketergila-gilaan dengan tontonan. Apa pun yang sekiranya layak diposisikan sebagai tontonan pasti akan disantap secara lahap. Sosok yang bernama ISIS telah menjadi kekuatan ikonik yang tidak perlu diberikan bantahan dalam masyarakat tontonan. Semua kebrutalan yang dijalankan ISIS telah menjadi tontonan. Bahkan, apa pun yang berkenaan dengan ISIS pasti telah menjadi tontonan itu sendiri. Anak-anak belum akil baliq yang rela berjihad ke medan peperangan itu adalah aktor-aktor sosial yang takluk oleh pesona sihir yang ditiupkan ISIS. Beberapa orang dewasa yang mengorbankan pertemanan dan kekeluargaannya untuk terlibat dalam pertempuran dan menjadi milisia ISIS pastilah berada dalam cengkeraman hegemonik ISIS. Polisi, pejabat perusahaan negara, atau siapa pun yang secara sekilas bersuka rela mendatangi wilayah laga atas nama perang suci itu sudah bisa dipastikan akibat tergoda

77


bujuk rayu yang digelontorkan ISIS. Tentu saja, Tuhan dan kebenaran agama, terus dimainkan di sana. Namun, fenomena yang memberikan keyakinan adalah tontonan yang direproduksi ISIS, dan secara sadar atau tidak diperluas oleh media yang menjadi simpatisan atau anti terhadapnya, telah begitu menguasai kesadaran masyarakat. Itulah kesadaran yang dikobarkan oleh tontonan. Keterkaitan antara aksi teror dengan tontonan yang disajikan media pernah pula dikemukakan Castells (2010: 138-139). Pada kasus teror yang dijalankan oleh jaringan Al Qaeda, demikian Castells memberikan penegasan, terdapat dua taktik yang sengaja dikerahkan. Pertama, adalah teror, yakni menciptakan kehancuran atau kerusakan di mana saja, serta kapan saja yang menjadikan Amerika Serikat dan negara-negara yang mendukungnya, hidup dalam ketakutan. Teror harus direntangkan jangkauannya seluas mungkin, juga didiversifikasikan, yang merujuk pada peluang-peluang yang ada serta kemampuan dari anggota-anggota jaringan teroris tersebut. Kedua, taktik yang diambil adalah dengan menggunakan media. Teror itu harus terarah kepada pemikiran manusia juga, mentransformasikannya dalam kesadaran. Media, baik yang berjangkauan lokal maupun global, merupakan perkakas komunikasi yang menjadikan pemikiran publik mampu dibentuk. Dengan demikian, karena aksi-aksi teror itu diorientasikan kepada media, maka dibuatlah teror yang spektakuler, menyajikan gambar-gambar yang dapat direkam dengan baik, sehingga semuanya itu bisa ditonton. Itu sebagaimana layaknya film-film Holywood yang melatih kesadaran manusia pada saat ini. Apa yang dikemukakan Castells menunjukkan betapa hasrat yang dioperasikan para teroris, terlebih lagi ISIS, bukan sekadar menjalankan perjuangan atas nama Tuhan dan agama, melainkan juga ambisi untuk ditonton. ISIS menjalankan dua taktik itu dengan baik untuk ukuran kekejaman dan kebrutalan yang telah diciptakannya itu. Taktik pertama ialah dengan mengoperasikan kekerasan dan kekejian secara maksimal. Siapa pun yang dianggap melawan dan memusuhi ISIS harus mendapatkan hukuman yang berat. Pembunuhan terhadap musuh-musuh ISIS memang sengaja dilakukan sekejam mungkin. Belum cukup dengan itu, ISIS melancarkan taktik yang kedua, yakni pelibatan media untuk membentuk kesadaran bagi khalayak yang telah mengonsumsi tontonan-tontonan keji itu. Sehingga, aksi-aksi teror yang begitu brutal itu sengaja dipertontonkan untuk memberikan dampak yang mendalam pada pemikiran manusia. Para teroris, terlebih lagi ISIS, begitu paham tentang bagaimana media bekerja. Tidak hanya itu. Karena saat ini adalah era budaya media, sebagaimana dikemukakan Kellner (2003a), maka apa pun yang berkaitan dengan tampilan manusia, tidak akan mampu terlepas dari media itu sendiri. Budaya media, merujuk pada pendapat Kellner tersebut, adalah budaya industrial, yang terorganisasi pada model produksi massal dan diproduksi bagi khalayak massal menurut tipe-tipe atau genre-genre tertentu, mengikuti formula-formula, kode-kode, dan aturan-aturan yang berlaku konvensional. Dengan sudut pandang itu, budaya media merupakan bentuk budaya komersial dan produk-produknya adalah komoditas-komoditas yang menarik profit bagi korporasi-korporasi raksasa yang berkepentingan dengan akumulasi kapital. Apa yang dijelaskan Kellner menunjukkan bahwa budaya media memang diproduksi secara kolosial untuk menampilkan tontonan yang juga kolosal. Sudah pasti ISIS paham mengenai hal semacam itu. Budaya media, yang juga dapat disebut sebagai bukti dari ketergila-gilaan masyarakat terhadap tontonan, telah dimasukkan dalam perhitungan ISIS untuk melancarkan aneka terornya. Namun, ISIS juga paham bahwa saat ini budaya media tidak hanya berkenaan dengan media arus utama, seperti televisi, film, radio, atau surat

78

kabar. Sekarang ini, masyarakat memasuki era budaya media baru yang melibatkan kekuatan internet untuk menampilkan berbagai tontonan dan aneka informasi yang memuat pengetahuan atau kebusukan. Budaya media baru ini tetap saja dikendalikan oleh kawanan media yang berasal dari korporasi-korporasi besar. Hanya saja, dalam internet ini terdapat ruang-ruang dan waktuwaktu bagi ISIS untuk terlibat dalam menggemakan aksi-aksi terornya yang keji tersebut. Pada budaya media baru itulah, ISIS mampu menjalankan interaksi dengan para pengikutnya atau pun mendistribusikan pesan-pesan teroristiknya secara lebih leluasa. Semua pihak, baik yang menyembah maupun yang berserapah, terhada ISIS pasti akan mengakses media mereka. Videovideo yang memuat teror keji itu pun dipasok ISIS untuk mampu mendatangkan reaksi, baik senang maupun geram. Publisitas ISIS telah berhasil. Dalam pengertian yang lain, dalam budaya media lama maupun budaya media baru, kelompok teroris mampu beradaptasi dengan baik. ISIS pun juga menjalankan aneka taktik yang sama. Teror dipadukan dengan kerja media untuk makin mengundang berbagai pihak memberikan respon yang telah direncanakan. Dalam budaya media baru yang disertai dengan kemampuan interaktivitas, ISIS justru mampu menerobos aneka akun yang dimiliki oleh kaum perempuan, anakanak, dan para lelaki yang bersimpati terhadapnya. Di situlah menjadi dapat dimengreti kenapa sekalipun banyak perempuan yang telah diperkosa dan dianiaya oleh ISIS justru membuka peluangpeluang bagi kaum perempuan lain untuk menunjukkan “pengabdian” kepada ISIS. Bocah-bocah tidak berdosa mampu didatangkan dan dirangsang untuk menjadi mesin perang yang secara kejam membantai manusia seperti membunuh nyawa serangga belaka. Semua itu, sekali lagi, akibat pesona citraan dalam masyarakat yang memang sudah memberhalakan tontonan. Kellner (2003b) mengemukakan tontonan tidak hanya menghadirkan citraan, melainkan sebentuk tontonan besar, megaspectacle, yang secara tepat mampu mendefinisikan fenomena dan kejadian-kejadian pada eranya. Tontonan besar itu tidak lain merupakan budaya media yang mendramatisasikan kontroversi-kontroversi dan perjuangan. Tanpa bisa dihindarkan lagi, melanjutkan penjelasan dari Kellner tersebut, sensasionalisme itu pun menjadi citraan yang dianggap wajar. Aksi-aksi teror ISIS berubah sekadar menjadi kekejaman yang banal, biasa belaka, karena telah berulang kali ditayangkan dalam aneka jenis media. Kekejaman yang dijalankan ISIS itu, pada akhirnya, menjadi kekuatan simbolik bagi ISIS untuk diakui dan sengaja ditahbiskan sebagai mesin-mesin teror yang begitu keji dan ditakuti. Begitulah, sehingga bukan pula mengherankan, demikian Kellner (2003c: 52-57) menegaskan, bahwa terorisme bekerja dengan menggunakan tontonan media yang memiliki nilainilai dramatis untuk menangkap perhatian. Hal semacam itu diharapkan untuk memperluas rasa takut dan kecemasan. Tontonan teror 11 September sengaja dirancang oleh kalangan pembuatnya untuk menyerupai film-film Hollywood yang mempunyai kekuatan ekstravaganza, seperti Independence Day (1996). Apa yang terjadi pada teror 11 September merupakan resonansi dari The Towering Inferno (1975) yang menggambarkan bangunan tinggi terlalap api, terbakar, dan akhirnya hancur, atau bahkan seperti halnya Earthquake (1975) yang melukiskan tentang kehancuran seluruh lingkungan perkotaan. Dari penjelasan ini, teror sebagai tontonan seperti layaknya film-film kolosal yang menggunakan efek khusus untuk melahirkan keterpukauan khalayak. Teror-teror yang dijalankan ISIS, bahkan dengan sengaja dipertontonkan melalui penyebaran video secara viral, jelas tidak sekolosal dan “semegah” yang telah diperlihatkan Al Qaeda pada 11 September itu. Penyiksaan-penyiksaan yang dijalankan ISIS terhadap kelompok minoritas

79


membuatnya menjadikan teror itu tersaji dalam wilayah-wilayah tontonan berskala mikrofisika dan bukan makrofisika. Artinya adalah apa yang menjadi target ISIS adalah tubuh, darah dan daging, para korbannya. Bukan berarti adegan-adegan ini sama sekali tidak menampilkan ketakjuban. Pada peristiwa 11 September, ketakjuban itu dihadirkan melalui serangan besar yang menghancurkan gedung-gaedung pencakar langit sebagai simbol kapitalisme dan militerisme Amerika Serikat. Itulah teror dalam skala makrofisika. Sementara itu, ISIS sengaja mengambil aksi-aksi teror dan aneka kekejaman itu dalam skala mikrofisika. Tubuh yang disiksa sampai hancur dan mengalami kematian pelan-pelan mudah mengingatkan khalayak pada Braveheart (1995) yang dibintangi oleh Mel Gibson. Melalui adegan orang-orang cebol yang membuka perut dengan senjata tajam itu lantas terburailah usus sang korban melahirkan impresi betapa kejam mereka yang menjalankan siksaan itu. Betapa kejam pula teror yang telah dilakukan ISIS ketika beberapa orang digorok dengan belati. Dan, semua itu direkam dan disebarkan secara viral melalui internet. Semua teror ISIS berada di luar batas-batas kemausiaan yang wajar sebagai tontonan yang menakjubkan. Menakjubkan karena kengerian itu sengaja direkam dan disebarkan untuk diposisikan sekadar sebagai tontonan. Menakjubkan pula karena hanya sang manusia yang tidak menyadari kemanusiaannya yang sanggup melakukan kekejian itu. Inilah Kejahatan Pascamodern Satu hal substansial yang harus dikemukakan terhadap berbagai aksi teror yang dilakukan ISIS adalah kejahatan. Memang benar bahwa definisi tentang teroris tidak mudah dilakukan. Teroris adalah terminologi yang dikuyupi dengan kepentingan. Pihak mana pun yang sedang berkuasa dan hendak mempertahankan kekuasaannya dari aneka rongrongan pasti menuduh pihak lain sebagai ekstremis atau teroris. Sementara itu, teroris sendiri secara otomatis tidak pernah menamakan tindakan-tindakannya tersebut sebagai perilaku untuk menyemburkan ketakutan. Para teroris bakal mengklaim bahwa mereka adalah pejuang kemerdekaan atau pelaku jihad, dalam dalih keyakinan apa pun. Tindakan-tindakan teror itu adalah realisasi dari dorongan untuk menjalankan perang suci. Tapi, bisakah menggapai hal yang baik dengan cara-cara yang jahat? Itulah satu pertanyaan yang dianggap tidak relevan lagi bagi para teroris. Hanya saja pada kasus ISIS, aneka teror yang dijalankan itu ialah kejahatan, bahkan kejahatan terhadap kemanusiaan. Apa pun motivasi ISIS, kejahatan itu tidak bisa disangkal lagi. Terorisme yang dijalankan ISIS adalah pengerahan berbagai jenis kekerasan untuk menguasai dan mendominasi pihak lain. Tidak hanya itu, ISIS pun dengan begitu sengaja memamerkan kebrutalannya tersebut. Dalam konteks demikian, benarlah apa yang pernah dikemukakan Baudrillard (1983: 114) bahwa terorisme bukan kekerasan itu sendiri. Terorisme adalah tontonan untuk melepaskan kekerasan yang sebenarnya. Terorisme adalah panggung kekejaman. Itulah tontonan dan tantangan yang menggapai titik tertingginya. Mengikuti gagasan Baudrillard itu, jika terorisme adalah realisasi dari teater kekejian, maka ISIS dengan begitu paripurna telah mementaskannya. Sebuah panggung adalah tempat yang sengaja dibikin lebih tinggi, sehingga semakin banyak orang yang mampu menyaksikan apa pun yang dipentaskan di sana. Pentas yang disajikan ISIS adalah kekejian dengan menggunakan panggung-panggung virtual yang terdapat dalam internet maupun media arus utama. Tidak perlu mendongakkan kepala untuk menyaksikan kekejian itu. Kalau dalam kondisi normal penonton adalah pihak yang akan mendatangi panggung untuk melihat adegan-adegan yang sedang dipentaskan, maka ISIS dengan lihai

80

mendekatkan panggung-panggung pembantaian itu ke hadapan penonton. Itulah kejahatan pascamodern yang dijalankan ISIS. Di situlah kekejian dihadirkan sebagai tontonan yang banal, yang biasa saja, tanpa harus ditakui lagi kecuali dikagumi. Tontonan kebrutalan yang dijalankan ISIS itu mampu menyihir khalayak. Bahkan, karena ISIS sudah identik dengan teater kekejian itu sendiri, terdapat daya simbolik yang melekat pada ISIS: kawanan jagal! Ketika ISIS diserbu oleh pihak mana saja, entah pemerintahan resmi di Suriah, entah pula Amerika Serikat, entah juga Rusia, atau kepentingan apa pun yang berambisi memerangi terorisme sebagai dalih, maka yang hadir tidak lain adalah teror melawan teror. Itulah cara pandang yang dikemukakan Baudrillard (2003: 9-10) mengenai teror yang terjadi pada abad ini. Teror melawan teror, dan tidak ada lagi ideologi yang berada di belakangnya. Saat ini kita jauh dari ideologi dan politik. Tidak ada ideologi, tidak ada pula sebab-musabab, bahkan yang mengklaim Islam itu sendiri. Sebab, apa yang terjadi di sana bukan untuk mentransformasikan dunia, melainkan meradikalkan dunia dengan cara mengorbankan. Tujuan dari sistem tersebut adalah merealisasikannya dengan kekerasan. Itulah pendapat Baudrillard mengenai teror. Berbagai wujud teror yang dijalankan ISIS, dengan cara pandang demikian, tidak lain adalah luapan dan perayaan kekerasan. Tuhan dan kebenaran agama hanya dijadikan sebagai orgi kekerasan yang sengaja diolah dengan teknik-teknik spektakuler untuk mendatangkan kekaguman. Perempuan-perempuan yang diperkosa dan dijadikan budak seks tidak lebih diposisikan ISIS sebagai dekorasi kekerasan. Para tawanan yang digorok dan direkam merupakan realisasi dari naluri kebiadaban yang memang diarahkan untuk memancing kemarahan dan melipatgandakan suasana yang sedemikian mencekam. Kaum minoritas etnis, ras, atau agama yang diusir, dianiaya, dan dibantai ISIS tidak lagi dipandang ISIS sebagai bagian dari kemanusiaan yang harus dimuliakan, melainkan sebagai obyek-obyek yang layak dihinakan dan ditumpas habis. Itulah genosida ISIS bertopeng kejayaan agama. Dan, warisan-warisan budaya yang menjadi sasaran kemurkaan ISIS merupakan saksi-saksi bisu tentang hancurnya peradaban masa lalu sekaligus kemanusiaan masa depan. Selubung keagamaan yang digunakan ISIS telah meyakinkan banyak pihak untuk mengikuti jejak organisasi ini. Boleh dikatakan ISIS adalah terorisme baru yang memiliki tiga karakteristik, sebagaimana dikemukakan Weinber dan Eubank (2006: 80-81), yaitu: Pertama, sebagian besar para pelaku terorisme dimotivasi oleh nilai-nilai agama. Dalam beberapa kasus, para pelaku teroris ini mengklaim sebagai kelompok “Islamis” yang akan menggantikan pemerintahan-pemerintahan yang tidak Islami dengan cara-cara kekerasan. Kedua, tidak sebagaimana halnya teroris sekuler yang muncul di era 1960-an dan 1970-an, yang menghendaki “banyak orang menyaksikan, tidak banyak orang yang tewas”, para teroris model baru ini menginginkan banyak korban terutama bagi mereka yang dianggap sebagai musuh. Kehendak Tuhan dilibatkan dalam pembunuhan massal ini. Dan, ketiga, terorisme baru ini berbeda dengan terorisme lama dari penggunaan para pembom bunuh diri secara ekstensif. Selama dekade 1960-an dan 1970-an, para teroris menghendaki bisa hidup untuk melakukan perlawanan lagi. Tentu saja, ISIS termasuk dalam kategori terorisme baru. Pertama, penggunaan dalih-dalih agama adalah klaim yang paling dapat dibaca dari organisasi ini. Bahkan, nama ISIS sendiri memberikan kekuatan tentang garis keagamaan yang telah dianutnya. Melalui nama yang memiliki kekuatan semiotik itulah ISIS mampu menarik kalangan pengikutnya dari berbagai negara, tanpa kecuali atau terlebih lagi Indonesia, untuk terlibat dalam pertempuran membela organisasi yang

81


populer dengan bendera hitamnya itu. Kedua, ISIS mempunyai ambisi yang begitu radikal dalam menjalankan berbagai terornya, yakni “Banyak korban yang tewas dan terluka, dan dengan demikian, makin banyak orang yang menyaksikannya”. Apa yang diperhitungkan ISIS adalah jumlah: baik korban maupun orang-orang yang menyaksikan. Korban yang banyak memberi bukti bahwa ISIS memiliki kekuatan berperang dalam skala kekejian yang luar biasa. Penonton yang berlimpah memberikan indikasi keberhasilan bahwa arena pertunjukan yang berisi penyiksaan, pemerkosaan, dan pembunuhan yang dilakukan ISIS memang benar-benar berskala massal. Ketiga, ISIS juga memiliki “relawan” yang setiap waktu bersedia untuk melakukan pemboman bunuh diri. Bukan hanya keberanian untuk melakukan pertempuran ini yang mengagumkan. Tindakan-tindakan pembom bunuh diri itu menimbulkan banyak pihak mengalami keheranan. Tapi, bagi ISIS apa yang dilakukan para jihadis itu adalah kehormatan untuk masuk surga. Teror apa pun yang dilakukan ISIS, dengan dalih religiositas, dengan dalih mendapatkan peluang untuk ditonton semakin banyak orang, atau dengan dalih tewas sebagai martir yang berhak atas surga yang begitu indah, tetap saja adalah sebentuk kriminalitas. Secara mudah kriminalitas, atau kejahatan, adalah tindakan penyimpangan sosial yang merugikan orang lain. Dalam kasus terorisme sebagai kejahatan, apa yang bisa dilihat adalah keterkaitan antara aksi-aksi terorisme dengan kejahatan yang bersifat terorganisasi (O’Brien dan Yar, 2008: 170-173). ISIS merupakan sebuah organisasi yang telah mempunyai nama besar dalam bidang teror. Bukan saja para anggotanya yang juga memiliki popularitas dalam kejahatan terorisme, melainkan bahwa ISIS memiliki pesona untuk menyerukan kepada banyak orang untuk terlibat di dalamnya. Anak-anak, pelajar, mahasiswa, lelaki dewasa, dan bahkan perempuan ingin terlibat dalam peperangan di bawah panji-panji ISIS. Pesona melawan keserakahan Barat dan janji masuk surga adalah pertimbangan utamanya. Teror-teror yang dijalankan ISIS di era pascamodern yang lebih memberikan pertimbangan pada tampilan dan kemenangan tontonan semakin meyakinkan bahwa kejahatan itu tidak lagi mempertimbangkan aspek-aspek kehidupan korban-korbannya. Hal yang paling dipentingkan adalah teror, teror, dan teror untuk meraih publisitas, popularitas, dan personalitas. Sehingga, benar apabila dikatakan bahwa teror adalah sintesis perang dan teater, sebuah mekanisme dramatisasi kekerasan yang diarahkan kepada korban-korban yang tidak berdosa. Teror itu memang sengaja dihadirkan di depan khalayak untuk menimbulkan suasana ketakutan dengan tujuan-tujuan politik. Di sisi lain yang harus diketahui mengenai terorisme adalah para korbannya. Mereka ini lebih merasa tidak berpengharapan dibandingkan para korban kejahatan jalanan. Sebab, kalangan korban teror kurang bisa mengontrol nasibnya sendiri (Brown, Esbensen, dan Geis, 2010: 403-404). Dalam kasus ISIS, apa yang disebut sebagai Tuhan, agama, atau pun politik itu tidak lain adalah omong besar belaka. Tidak ada Tuhan, agama, maupun agenda politik yang berada dalam genggaman ISIS. Hal yang ada ialah kenikmatan sensasional untuk menjadikan orang lain mengalami ketakutan, terluka, dan kematian. ISIS sendiri merasakan kenikmatan. Itulah sadisme ala ISIS. Pada akhirnya, karena ISIS juga sudah menyelusup dan berselancar dalam area internet, maka berbagai aksi teror brutal yang dilakukannya termasuk dalam kategori kekerasan di dunia siber (cyber). Kekerasan dalam konteks ini bukan sekadar untuk menyampaikan tontonan, melainkan juga untuk berkampanye, berpropaganda. Hal lain lagi yang digunakan kalangan pelaku terorisme dalam menggunakan internet adalah melancarkan peperangan psikologis, publisitas dan propaganda, penambangan data, pengumpulan dana, perekrutan dan mobilisasi, perluasan jaringan, berbagi

82

informasi, dan perencanaan serta pengorganisasian (Marsh dan Melville, 2009: 168-171). Tentu saja, ISIS telah melakukan itu semua. Hanya saja hal paling fenomenal yang begitu lihai dijalankannya adalah menempatkan korban-korbannya sebagai tameng untuk menjalankan berbagai peperangan psikologis, meraih publisitas seluas mungkin, dan berpropaganda dengan memamerkan korbankorban yang sama sekali tidak berdaya. ISIS tetap saja adalah penanda utama tentang kejahatan pascamodern pada saat ini. Namun, sebenarnya, apa yang dijalankan ISIS yang menimbulkan kemencekaman sekaligus keterpesonaan itu telah dilahirkan lebih dulu melalui berbagai produksi aneka citraan tanpa batas tentang perang terhadap teror yang dijalankan Hollywood. Dan, film-film Hollywood yang bertutur tentang kegagahan tentara-tentara dan mesin-mesin perang Amerika Serikat yang membasmi para teroris itu dapat dikonsumsi kapan saja. Namun, Al Qaeda telah membalikkan keadaan melalui serangan 11 September ketika rakyat di sana menyaksikan program-program di saat sarapan pagi. Ketika serangan teroris itu bisa ditayangkan secara langsung di layar-layar televisi, maka benar-benar menjadi tontonan pascamodern (Jewkes, 2004: 27). Tentu saja, tidak hanya tontonan pascamodern, namun juga kejahatan pascamodern. Hal yang tersembul ketika ISIS hadir kemudian adalah batas-batas antara fakta dan fiksi tentang kekejaman dan gelora kebrutalan itu tidak ada perbedaannya. Mungkin saja ISIS sekadar menyalin dan melakukan pengembangan sendiri secara kreatif. ISIS, atau siapa saja yang berasosiasi dengannya, yang mungkin dalam film-film Hollywood itu dapat ditumpas begitu gampang, ternyata sekarang menyeruak sebagai musuh besar yang tidak mudah ditumbangkan. Bahkan, atas nama kemanusiaan sekalipun, ISIS tidak lekas juga tersingkir dan minggir. ISIS mampu melahirkan spiral kekerasan yang makin panjang rangkaiannya. Terlebih ketika mesin-mesin pencitraan telah digunakannya sebagai kekuatan-kekuatan propaganda yang siap menembus ke mana-mana. Konklusi Apabila terorisme dimengerti sebagai akibat dari komunikasi yang terdistorsi, dalam kasus ISIS, terorisme adalah komunikasi itu sendiri. Kekejaman dan kebrutalan ISIS telah menjadi lebih dari cukup bukti bahwa organisasi teroris ini memang menggunakan aksi-aksi teror untuk berkomunikasi. Kebermakanaan bagi ISIS adalah bagaimana menciptakan ketakutan yang berlipat ganda bagi pihak lain. Dan, dengan demikian, memposisikan pihak lain—terlebih lagi mereka yang didudukkan sebagai minoritas—untuk dijadikan sarana dalam meraih sadisme. Dalam domain ini, memang kekejian yang dijalankan ISIS adalah sebagai teknik untuk mengoperasikan siasat politik tanda. Inilah taktik-taktik komunikasi politik yang dilakukan ISIS. Melalui tampilan barbarianisme itu, ISIS bermaksud menaklukkan dunia dan siapa saja yang dianggapnya sebagai musuh. Komunikasi politik dalam wilayah demikian adalah arena adu kekejaman. Dan, ISIS merupakan pemenangnya. Untuk dapat meraih publisitas, organisasi-organisasi teroris harus menjalankan berbagai aksi yang mampu memikat media untuk memberitakannya. Untuk urusan ini, ISIS telah secara sempurna dan paripurna menjalankannya. Hal itu dapat dilihat ketika ISIS menciptakan nilai-nilai spektakuler dengan cara menganiaya, memperkosa, dan mengeksekusi kalangan korbannya. Video yang merekam berbagi kekejian itu sengaja diciptakan dan disebarkan dalam dunia maya untuk semakin membesarkan nama ISIS. Bagaimanapun harus diberikan penegasan bahwa teror-teror yang dijalankan ISIS adalah kejahatan. Tetapi, di zaman pascamodern ini, kejahatan yang secara sistematis dilakukan ISIS itu justru sengaja dipertontonkan dan dipamer-pamerkan. Itulah sebuah teater

83


kekejian yang justru bisa mengundang decak kekaguman sekalgus kemuakan yang luar biasa. Semua itu hanya bisa terjadi karena ISIS, kemungkinan saja, sekadar melakukan peniruan dari film-film Hollywood yang telah menjadi budaya massa. Jadi, batas fakta dengan fiksi telah menjadi lebur adanya. Sehingga, apa yang ditampilkan ISIS bergulir bagaikan pertunjukan film yang menyajikan kisah-kisah rekaan, padahal semua teror dan kebrutalan yang terdapat di sana ialah kebiadaban yang sungguh nyata. Daftar Pustaka Baran, Stanley J. dan Dennis K. Davis (2012). Mass Communication Theory: Foundations, Ferment, and Future 6th Edition. Boston, MA: Wadsworth. Baudrillard, Jean (2003). The Spirit of Terrorism, terj. Chris Turner. London: Verso. _____________ (1983). In the Shadow of Silent Majorities, terj. Paul Foss, Paul Patton dan John Johnston. New York: Semiotext(e). Borradori, Giovanna (2003). Philosophy in a Time of Terror: Dialogues with Jurgen Habermas and Jacques Derrida. Chicago dan London: The University of Chicago Press. Brown, Stephen E., Finn-Aage Esbensen, dan Gilbert Geis (2010). Criminology: Explaining Crime and Its Context: 7th Edition. New Providence, NJ: Matthew Bender & Company. Castells, Manuel (2010). The Power of Identity 2nd Edition. Malden, MA: Blacwell Publisihing. Debord, Guy (2005). Society of the Spectacle, terj. Ken Knabb. London: Rebel Press. Edgar, Andrew (2006). Habermas: The Key Concepts. London dan New York: Routledge. Jewkes, Yvonne (2004). Media and Crime. London: Sage Publications. Kellner, Douglas (2003a). Media Culture: Cultural Studies, Identity and Politics between the Modern and the Postmodern. London dan New York: Routledge. _______________ (2003b). Media Spectacle. London dan New York: Routledge. _______________ (2003c). From 9/11 to Terror War: The Dangers of the Bush Legacy. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, Inc. Koran Tempo (2015). “Setahun ‘Kekhalifahan Teror’”, edisi Kamis, 2 Juli. _________________. “Al-Kasaesbeh Mati pada Januari’, edisi Sabtu, 7 Februari. Lewis, Jeff (2005). Language Wars: The Role of Media and Culture in Global Terrorand Political Violence. London: Pluto Press. Lilleker, Darren G. (2006). Key Concepts in Political Communication. London: Sage Publications. Marsh, Ian dan Gaynor Melville (2009). Crime, Justice and the Media. London dan New York: Routledge. McNair, Brian (2011). An Introduction to Political Communication 5th Edition. London dan New York: Routledge. O’Brien, Martin dan Majid Yar (2008). Criminology: The Key Concepts. London dan New York: Routledge. Oates, Sarah (2008). Terrorism and Media. Dalam Lynda Kee Kaid dan Christina Holtz-Bacha, eds., Encyclopedia of Political Communication Volume 1 & 2. Thousand Oaks, California: Sage Publications, hal. 783-787. Tempo.co (2015). “Menumpas Kurdi, ISIS Gunakan Senjata Kimia”, edisi Jumat, 14 Agustus, 15:58 WIB. _____________. “Dianggap Kafir, ISIS Culik Puluhan Keluarga Kristen Suriah”, edisi Jumat, 7 Agustus, 18:35 WIB. _____________. “Pasukan Anak-Anak ISIS Tembak Mati 25 Tentara Suriah”, edisi Senin, 6 Juli, 16:56 WIB. _____________. “ISIS Hancurkan Makam Keluarga Nabi Muhammad di Suriah”, edisi Kamis, 25 Juni, 20:03 WIB. _____________. “Keperawanan Gadis Ini Dilelang di Sarang ISIS”, edisi Sabtu, 30 Mei, 08:45 WIB. _____________. “Mengapa Sandera ISIS Tampak Tenag Sebelum Dieksekusi”, edisi Sabtu, 14 Maret, 11:50 WIB. _____________. “ISIS Unggah Video Pemenggalan Jurnalis Jepang”, edisi Minggu, 1 Februari, 09:44 WIB. ________ (2014). “Tolak Dinikahi, ISIS Penggal Kepala 150 Wanita”, edisi Jumat, 19 Desember, 09:48 WIB. Thomassen, Lasse (2010). Habermas: A Guide for the Perplexed. London dan New York: Continuum. Verderber, Rudolph F., Kathleen S. Verderber, dan Cynthia Berryman-Fink (2008). Communicate! 12th Edition. Belmont, CA: Thomson Wadsworth. Weinberg, Leonard dan William E. Eubank (2006). What Is Terrorism?. New York: Infobase Publishing.

84

TVRI dan Ruang Publik: Antara Harapan dan Kenyataan Teguh Ratmanto Fikom Universitas Islam Bandung Jln. Tamansari No. 1 Bandung Email: [email protected] Abstrak Undang-undang No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah No.13 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik TVRI menjadi landasan bagi TVRI untuk mengemban tugasnya sebagai Lembaga Penyiaran Publik TVRI. Status baru TVRI ini mengamanatkan kepada TVRI untuk menjadi Lembaga Penyiaran Publik yang independen, mandiri, imparsial, dan kredibel. Sebagai Lembaga Penyiaran Publik, TVRI mempunyai 3 karakteristik yaitu: 1.) Punya visi untuk memperbaiki kualitas kehidupan publik, bangsa, dan hubungan antar bangsa; 2.) Punya visi untuk menjadi forum diskusi, artikulasi, dan pelayanan kebutuhan publik; dan 3.) Ada pengakuan signifikan terhadap pengawasan dan evaluasi oleh publik sebagai khalayak dan partisipan aktif. Tetapi dalam perjalanannya hingga saat ini, TVRI belum bisa menjalankan fungsi ideal tersebut. TVRI sering dilanda konflik-konflik internal yang menghabiskan energi, disamping itu TVRI juga tidak jarang mengalami intervensi dari pihak-pihak di luar TVRI yang memanfaatkannya, baik untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dan teori yang digunakan sebagai guidance adalah teori Strukturasi dari Anthony Giddens. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa, TVRI belum dapat berfungsi sebagai Ruang Publik karena faktor legal, teknologi, dan konstelasi politik yang berkembang pada era Reformasi. Pembentukan LPP TVRI yang ditandai dengan adanya perubahan iklim politik yang telah menggeser pendulum kekuasaan politik dari eksekutif ke legilatif. Agen yang teridentifikasi adalah Anggota Komisi I DPR RI, Pemerintah, KPI, Manajemen TVRI yang terdiri dari Dewas dan Direksi, dan masyarakat yang diwakili oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), interaksi yang terjadi antara agent dan structure berlangsung dinamis tetapi interaksi antar agent terjadi lebih dinamis lagi karena perebutan pengaruh itu berlangsung tidak seimbang karena adanya perbedaan status politik. Kata kunci: Lembaga Penyiaran Publik, Kepentingan Politik, RuangPublik, agen, struktur Abstract Undang-undang No. 32/2002 on Broadcasting and Peraturan Pemerintah No.13/2005 on TVRI as Public Broadcasting Institution are the basis for TVRI to carry out his duties as Public Broadcasting Institution. This new status has mandated TVRI to be independent, impartial, and credible Public Broadcasting Institution. As Public Broadcasting Institution, TVRI has three characteristics are: 1.) Having a vision to improve the quality of public life, the nation, and relations among nations; 2.) Having a vision to become a forum for discussion, articulation, and public service needs; and 3.) There is a significant recognition of the monitoring and evaluation by the public as an audience and an active participant. However on the way to the present, TVRI has not been able to perform the function of the ideal. TVRI often disturbed by internal conflicts and also that TVRI experienced interference from outside parties, either for personal or group interests. The approach used in this study is a case study and theory used as guidance is Structuration theory of Anthony Giddens. The findings of this study indicated that TVRI had not functioned as public sphere caused by legal factors, technology, and political constellation that developed in a era of Reformation. The establishing of LPP TVRI was characterized by a change in the political climate which has shifted the pendulum of political power from the executive to legislative. The identified agent are member of Commission I of the House of Representatives, the Government, KPI, Management TVRI consisting of Dewas and Direksi, NGO, and the people. The interaction that occurs between the agent and the structure were dynamic, but the interaction among the agent occurs more dynamic because of the ongoing struggle for influence was not balanced because of differences in political status. Keywords: Public Broadcasting Institution, Political Interests, Public Sphere, agent, structure

Runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 telah menandai munculnya Orde Reformasi yang ditandai dengan adanya keterbukaan informasi. Media massa pada masa Reformasi telah

85


memasuki iklim kebebasan dan tidak lagi dikekang oleh kekuasaan. Iklim kebebasan pada Orde Reformasi ditandai dengan munculnya Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers yang telah menghapuskan ketentuan pembredelan terhadap media cetak yang selama ini telah menghantui media cetak. Seiring dengan runtuhnya rezim Orde Baru, Indonesia memasuki babak baru dalam kehidupan bernegara, yaitu munculnya era Reformasi dimana pada era Reformasi ini terbitlah Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2000 yang menetapkan status TVRI berubah menjadi Perusahaan Jawatan di bawah pembinaan Departemen Keuangan. Dua tahun kemudian melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2002 status TVRI diubah lagi menjadi menjadi PT. TVRI (Persero) di bawah pembinaan Kantor Menteri Negara BUMN. Terakhir, melalui UndangUndang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, TVRI ditetapkan sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Negara. Berdasarkan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, TVRI ditetapkan sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Negara dan diresmikan pada 24 Agustus 2006. Semangat yang mendasari lahirnya TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik adalah untuk melayani informasi untuk kepentingan publik, bersifat netral, mandiri dan tidak komersial. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2005 menetapkan bahwa tugas TVRI adalah memberikan pelayanan informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran televisi yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah Era Reformasi ini ternyata TVRI belum dapat menjalankan fungsinya sebagai Lembaga Penyiaran Publik. Stasiun TVRI mengudara dengan tujuan memberikan tontonan yang dapat memberikan informasi bermanfaat dan mendidik bagi seluruh lapisan masyarakat khususnya di Indonesia. Konten program yang dimiliki TVRI adalah informasi, edukasi, dan hiburan. Konten tersebut disesuaikan lagi dengan target audience yang dituju, yaitu anak-anak, remaja, dan dewasa, serta program unggulan yang bernilai kepublikan, mendidik, mencerahkan, membangun citra bangsa, dan memperkuat ketahanan NKRI. Untuk mewujudkan hal tersebut maka TVRI memiliki misi sebagai berikut: 1. Menyelenggarakan siaran yang menghibur, mendidik, informatif secara netral, berimbang, sehat, dan beretika untuk membangun budaya bangsa dan mengembangkan persamaan dalam keberagaman. 2. Menyelenggarakan layanan siaran multiplatfrom yang berkualitas dan berdaya saing. 3. Menyelenggarakan tata kelola lembaga yang modern, transparan dan akuntabel. 4. Menyelenggarakan pengembangan dan usaha yang sejalan dengan tugas pelayanan publik. 5. Menyelenggarakan pengelolaan sumber daya proaktif dan andal guna meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan pegawai (Yayat Ruchiyat, Selamatkan TVRI, Pikiran Rakyat, Edisi Ahad 4 Agustus 2002) Dalam kaitannya dengan TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik, Rachmiatie (2006:87) menyebutkan ada 3 karakteristik Lembaga Penyiaran Publik, yaitu: 1. Punya visi untuk memperbaiki kualitas kehidupan publik, bangsa, dan hubungan antar bangsa. 2. Punya visi untuk menjadi forum diskusi, artikulasi, dan pelayanan kebutuhan publik

86

3. Ada pengakuan signifikan terhadap pengawasan dan evaluasi oleh publik sebagai khalayak dan partisipan aktif. Salah satu perubahan mendasar dalam dunia pertelevisian Indonesia, menurut Undangundang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, terdapat pada bagian ketiga, pasal 13 ayat 2 butir a yang menyebutkan adanya Lembaga Penyiaran Publik yang kemudian dijelaskan lebih lanjut pada bagian keempat pasal 14 dan 15. Hal ini penting, karena, menurut Sendjaja (2006:42): 1. dalam konteks demokrasi kehidupan berbangsa dan penguatan civil society maka sejatinya publik berhak mendapatkan siaran yang lebih mencerdaskan, lebih mengisi kepala dengan sesuatu yang lebih bermakna daripada sekedar menjual kepala kepada pemasang iklan melalui logika rating. 2. dalam konteks tersebut maka kebutuhan akan siaran yang tersedia secara geografis merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi. 3. penyiaran publik merupakan entitas penyiaran yang memiliki concern lebih terhadap identitas dan kultur nasional. 4. demokratisasi media meniscayakan adanya suatu lembaga penyiaran yang bersifat independen, baik dari kepentingan Negara maupun kepentingan komersial. Frekuensi adalah milik publik sehingga harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan publik. Televisi adalah media penyiaran yang menggunakan frekuensi, oleh karena itu, merupakan suatu hal yang sangat wajar bahwa televisi harus memperhatikan kepentingan publik. Tetapi pada kenyataannya TVRI masih belum dapat mengemban tugas tersebut, masih sering terjadi dinamika politik dalam pengelolaan TVRI. Metode Penelitian Untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini maka Metode Studi kasus dianggap sebagai metode yang paling tepat. Menurut Robert K Yin, “Studi kasus adalah suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas, dan dimana; multisumber dimanfaatkan“ (Yin, 2009:18), Yin kemudian menambahkan bahwa, “studi kasus lebih dikehendaki untuk melacak peristiwa-peristiwa kontemporer, bila peristiwa-peristiwa yang bersangkutan tak dapat dimanipulasi (Yin, 2009:12). Meskipun, ada beberapa kritikan terhadap studi kasus ini, ada beberapa kelebihan studi kasus yang perlu dicatat, yaitu, There are some strengths of case study. For example, it enables the researcher to gain a holistic view of a certain phenomenon or series of events and can provide a round picture since many sources of evidence were used. Another advantage is that case study can be useful in capturing the emergent and immanent properties of life in organizations and the ebb and flow of organizational activity (Noor, 2008) Studi kasus merupakan bentuk penelitian empiris yang meneliti fenomena aktual terutama ketika batas-batas antara fenomena dan konteks menjadi tidak jelas. Studi kasus berfokus pada menampilkan realitas dengan mengetahui keragaman dan kekhususan obyeknya. Hasil akhir yang ingin diperoleh dari suatu studi kasus adalah menjelaskan keunikan kasus yang dikaji yang berkaitan dengan hakikat kasus, latar belakang historis, konteks kasus dan permasalahan lain di sekitar kasus yang dikaji. Disain yang digunakan studi kasus yang digunakan adalah single case multi analysis. Data

87


diperoleh dengan melakukan wawancara kepada direktur TVRI, KPI, tokoh masyarakat, wakil media, dan analisis berita tentang TVRI. Temuan Penelitian Aspek Legal TVRI Pada tanggal 28 Desember 2002 dengan melalui Undang-undang (UU) nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran status TVRI berubah menjadi Lembaga Penyiaran Publik (LPP), seperti yang tercantum pada pasal 13 ayat (2) huruf a. Status LPP ini diperkuat lagi dengan muncul Peraturan Pemerintah (PP) nomor 13 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia. Pada tanggal 24 Agustus 2006 ketika TVRI berulang tahun yang ke-44 TVRI dinyatakan secara resmi menjadi Lembaga Penyiaran Publik. Yang dimaksudkan dengan Lembaga Penyiaran Publik menurut Undang-undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran pasal 14 ayat (1) adalah Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf a adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Untuk menjelaskan mengenai Lembaga Penyiaran Publik ini pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 13 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik TVRI yang pada pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa, Dengan Peraturan Pemerintah ini PT TVRI (Persero) yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2002 dialihkan bentuknya menjadi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, selanjutnya disebut TVRI, dan merupakan badan hukum yang didirikan oleh negara. Status badan hukum yang didirikan oleh negara yang disandang oleh LPP TVRI ini yang merujuk pada Undang-undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 13 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia ternyata menyimpan potensi permasalahan. Menurut Undang-undang (UU) nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pasal 9 menyebutkan bahwa BUMN hanya terdiri dari Persero dan Perum. Penjelasan pasal 9 pada angka VII menyebutkan. memperhatikan sifat usaha BUMN yaitu untuk menumpuk keuntungan dan melaksanakan kemanfaatan umum, dalam undang-undang ini BUMN disederhanakan menjadi dua bentuk yaitu Perusahaan Perseroan (Persero) yang bertujuan memupuk keuntungan dan sepenuhnya tunduk pada ketentuan UU nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan terbatas, serta Perusahaan umum (Perum) yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan usaha sebagai implementasi kewajiban pemerintah guna menyediakan barang dan jasa tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk bentuk usaha perum, walaupun keberadaannya untuk melaksanakan kemafaatan umum, namun demikian sebagai badan usaha diupayakan untuk tetap mandiri dan untuk itu Perum harus diupayakan juga untuk mendapat laba agar bisa hidup berkelanjutan. LPP TVRI jelas tidak dapat dikategorikan sebagai Badan Usaha Milik Negara baik Perjan maupun Persero karena sesuai dengan Undang-undang nomor 32 tahun 2002, pasal 14 ayat (1), LPP TVRI bersifat tidak komersil. Ketidakjelasan Badan Hukum ini menjadikan nasib anggaran LPP TVRI juga

88

menjadi tidak jelas karena di dalam struktur APBN nomenklatur Lembaga Penyiaran Publik tidak ada sehingga anggaran LPP TVRI mengambil dari alokasi anggaran yang lain. Dalam kaitan dengan status hukum LPP TVRI yang tidak jelas, hal ini berimbas pada kinerja yang tidak maksimal. Pembentukan badan hukum LPP untuk TVRI dan RRI yang didirikan oleh negara menjadi tidak jelas keberadaannya dan status badan hukumnya. Hal ini yang kemudian menyebabkan TVRI dan RRI banyak menghadapi kendala dalam mengoptimalkan kinerjanya, terutama terkait dengan ketersediaan anggaran, eksistensi dan kompetensi SDM, pengelolaan dan pemeliharaan alat peralatan siaran dan pemancar serta asset yang dimiliki lainnya, dan yang lebih penting adalah antisipasi pemidahan teknologi digitalisasi pada penyiaran publik.(Budiman, 2013:18) Aspek Infrastruktur dan Teknologi Penyiaran Pada awal pendiriannya TVRI didukung dengan dua pemancar dengan daya 100 watt dan 10 kv dengan tower setinggi 80 meter. Pada tahun 1963 mulailah dirintis stasiun penyiaran daerah dimulai dengan stasiun Yogyakarta yang memulai siarannya pada akhir tahun 1964. Berikutnya didirikanlah secara berturut-turut stasiun TVRI daerah Medan, Surabaya, Makasar, Manado, Denpasar yang berfungsi sebagai stasiun penyiaran. Mulai tahun 1977, mulailah dibentuk Stasiun Produksi Keliling (SPK) di setiap ibukota propinsi yang berfungsi yang berfungsi sebagai perwakilan di daerah dan bertugas untuk memproduksi dan merekam paket acara untuk dikirim dan disiarkan melalui TVRI stasiun pusat Jakarta. Saat ini LPP TVRI memiliki 27 stasiun penyiaran yang terdiri dari 11 (sebelas) stasiun penyiaran kelas A, 13 (tiga belas) stasiun penyiaran kelas B, dan 3 (tiga) stasiun penyiaran kelas C. TVRI pusat didukung oleh 376 satuan transmisi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Stasiun Daerah tersebut berada di Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa barat dan Banten, Jawa Tengah, Jogjakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Sumatera Barat, Jambi, Riau dan Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Papua, Bengkulu, Lampung, Maluku dan Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Kriteria klasifikasi stasiun penyiaran dalam buku cetak biru Kebijaksanaan Umum, Kebijaksanaan Penyiaran, Kebijaksanaan Kelembagaan dan Sumber Daya Televisi Republik Indonesia (TVRI) tahun 2006 – 2011 yang ditetapkan Dewas LPP TVRI tanggal 15 Januari 2007 dengan Peraturan Dewas No. 01/PRTR/DEWAS-TVRI/2007, disebutkan bahwa klasifikasi TVRI Stasiun Daerah didasarkan kepada pertimbangan : 1. Faktor lokasi (ibukota provinsi, dan atau perbatasan langsung dengan negara tetangga), 2. Luas jangkauan siaran, 3. Jumlah jam siaran, 4. Persentase mata acara yang diproduksi sendiri, 5. Aset yang dikelola, 6. Sumber daya manusia, dan 7. Faktor penentu lainnya dari masing-masing stasiun penyiaran. Dalam hal jangkauan siaran dan stasiun penyiaran TVRI kondisinya sekarang ini cukup memprihatinkan keterbatasan dan kesulitan keuangan yang dialami oleh manajemen TVRI. Kendala terkait dengan pemancarluasan isi saran di antaranya sarana dan prasarana penyiaran khususnya untuk stasiun penyiaran di daerah baik jumlah maupun usianya sudah

89


tua dengan kemampuan yang sangat terbatas. Kondisi pemancar juga sudah sangat tua dan mengalami penurunan kemampuan untuk memancarkan isi siaran.(Budiman, 2013:18) Kondisi infrastruktur dan teknologi penyiaran sekarang ini jauh dari ideal. Penutupan Departemen Penerangan, yang menjadi induk TVRI, pada tahun 2000 oleh presiden Abdurrahman Wahid telah membawa dampak tidak menguntungkan bagi perkembangan TVRI. Luas cakupan (coverage) TVRI yang pada era sebelumnya mencapai lebih dari 80% wilayah Indonesia kini turun menjadi sekitar 43% dari seluruh wilayah Indonesia. Jadi kita sebenarnya terjadi penurunan itu, dari 82% menjadi 34%, karena tidak ada pembangunan pemancar dari tahun 2000, semenjak Deppen dibubarkan, tidak ada lagi pembangunan pemancar, yang ada hanya operasional dan operasional, sementara untuk biaya pemeliharaannya juga tidak ada, itulah akibatnya turun, sehingga jangkauan siaran turun dari 82% menjadi 34,17%, ini kondisi real sampai tahun 2007, 2006 (Penjelasan Farhat Syukri, Dirut LPP TVRI periode 2012-2017 pada RDP dengan Komisi I DPR RI tanggal 1 Juli 2013). Kondisi jangkauan siaran TVRI ini terus berlanjut seperti itu karena tidak ada anggaran untuk belanja modal dan investasi. Perubahan status hukum TVRI menjadi Perjan lalu Persero tidak membawa perubahan yang berarti bagi perkembangan infrastruktur TVRI, bahkan pada awal status hukumnya berubah dari Persero menjadi LPP TVRI kondisi infrastruktur penyiarannya tetap tidak berubah. Nah ketika TVRI berubah statusnya menjadi TV Publik berdasarkan Undang-undang nomor 32 tahun 2002, TVRI mendapat mata anggaran 99. Mata anggaran tersebut tidak dipergunakan untuk belanja modal, investasi. Dampaknya berpengaruh kepada pengadaan peralatan produksi dan penyiaran, dampaknya itu Pak. Kenapa di daerah-daerah tidak dapat menikmati siaran TVRI atau tadi Bapak sampaikan, mati listrik, karena dieselnya juga sudah off (ibid) Disamping itu, TVRI juga sedang mempersiapkan pembentukan perwakilan luar negeri. Dalam hal penguatan infrastruktur dan teknologi penyiaran, TVRI melalui Kebijakan LPP TVRI tahun 2011-2016 telah menyiapkan hal-hal sebagai berikut: 1. Menyusun road map pengembangan infrastuktur dan teknologi penyiaran yang mengacu pada road map infrastruktur Televisi Digital nasional. 2. Merancang dan menyelenggarakan penyiaran multicasting dengan sarana multi platform (terrestrial, kabel, satelit, dan internet) serta melakukan diversifikasi pelayanan berbasis nilai tambah di bidang penyiaran televisi digital. 3. Merancang, mengadakan, dan mengelola infrastruktur produksi dengan menerapkan Media Asset Management, termasuk di dalamnya sistem kearsipan audiovisual (archiving system) secara sistematis dan integral untuk mendukung fungsi layanan interaktif. 4. Mempersiapkan infrastruktur penyiaran, jaringan, dan pengembangan sistem teknologi, organisasi, dan tata kerja sistem on-line khususnya untuk wilayah pemekaran provinsi dan pembentukan perwakilan luar negeri secara bertahap. 5. Merancang, mengimplementasikan, dan mengembangkan sistem teknologi informasi penyiaran (broadcasting) dan fungsi pendukung (back office support) yang terintegrasi untuk mendukung terselenggaranya sistem penyiaran yang modern dan efisien.

90

6. Merancang dan membangun sistem teknologi penunjang pengembang organisasi yang kompetitif dan adaptif terhadap tuntutan perubahan serta tetap menjaga kelestarian lingkunan (green broadcasting, green office, green building dan green ICT) Gagasan untuk mengadopsi dan mengimplementasikan siaran digital di Indonesia telah mulai sejak tahun 2000, tetapi mulai serius digarap pada tahun 2007 dengan munculnya Peraturan Menteri (Permen) Kominfo nomor 07 /PER/M.KOMINFO/3/2007 dan diharapkan pada tahun 2018 seluruh siaran televisi di Indonesia telah berformat digital. Manfaat format digital menurut Weber dan Tom (dalam Yusuf, 2012:180) bagi konsumen/khalayak: 1. Peningkatan kualitas video (termasuk reproduksi warna yang lebih baik, resolusi pixel yang lebih tinggi, frame gambar yang progresif. 2. Pilihan audio yang banyak. 3. Tersedianya Random Access Storage yang memungkinkan akses lebih cepat. 4. Time shifting (pelanggan dapat mengintervensi siaran, misalnya dapat membertikan respon secara langsung) Hubungan Struktur dan Agen Struktur sosial terbentuk dari tindakan-tindakan agen-agen individual yang berulang-ulang (repetition). Tindakan sehari-hari yang dilakukan oleh agen, yaitu anggota DPR, khususnya anggota komisi I DPR RI, Pemerintah, Dewas dan Direksi TVRI, dan LSM, akan memperkuat dan mereproduksi seperangkat ekspektasi yang dalam bahasa para sosiolog disebut sebagai “struktur sosial” yaitu Undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik TVRI. Realitas sosial tercipta karena adanya interaksi antara struktur dan agen, dimana tidak ada yang dominan diantara keduanya. Pada model penelitian ini ternyata status agen tidak lah sama tetapi bersifat hirarkis. Berdasarkan struktur yaitu UU nomor 32 tahun 2002 dan PP nomor 13 tahun 2005. Direksi TVRI dipilih oleh Dewan Pengawas, sedangkan dewan Pengawas ditetapkan melalu SK Presiden berdasarkan usulan dari DPR RI, khususnya Komisi I. Sebaliknya pemberhentian Dewas juga diajukan oleh DPR RI dan akan resmi secara yuridis bila sudah keluar SK Presiden. Kekuasaan Komisi I DPR RI sangat besar terhadap Dewan Pengawas sehingga Dewas lebih sering berhubungan dengan Komisi I ketimbang dengan Pemerintah. Sementara itu di sisi lain, LSM yang mewakili kepentingan-kepentingan masyarakat hanya mampu memberikan masukan atau kritik terhadap wacana yang sedang hangat. Konsep strukturasi kemudian dikembangkan lagi oleh Mosco dengan memasukkan aspek kekuasaan, dimana disini tampak, bahwa DPR dan Pemerintah, meskipun ia sebagai agen, ia memiliki kekuatan lebih, yang pada tataran tertentu dapat mengubah struktur yang ada. Pemerintah dan DPR sama-sama punya hak untuk mengajukan Rencana undang-undang, Pemerintah juga dapat mengajukan Perppu dan Peraturan Pemerintah. Di sini hubungan struktur dan agen tidaklah bersifat alamiah, tetapi ditandai dengan adanya hubungan sub-ordinasi antara agen, bahkan sampai level tertentu sudah meluas dari konsep awal Giddens, dimana agen menjadi lebih dominan dibandingkan struktur. Pemerintah dan DPR RI tampak lebih dominan dibandingkan dengan Dewas dan Direksi Memang banyak hal yang telah dilakukan oleh TVRI, tetapi tetap harus diingat bahwa masih banyak hal yang harus dilakukan TVRI. Satu hal penting yang kerap disampaikan publik adalah adanya kesediaan TVRI untuk berubah lebih profesional, bersih, transparan, berkualitas. Harus ada niat bersama dari seluruh stake holder untuk menjadikan TVRI sebagai lembaga penyiaran publik (LPP) yang kredibel dan dicintai publik. Seluruh jajaran TVRI harus melakukan reformasi kultural

91


untuk mengubah mindset atau pola pikir ke arah public oriented bukan government oriented. Setelah itu selesai barulah isu penguatan kelembagaan TVRI perlu mendapatkan perhatian lebih karena tanpa dukungan kelembagaan yang kuat, mandiri, dan dilindungi Undang-undang maka bukan tidak mungkin TVRI akan tetap menjadi arena pertarungan kepentingan-kepentingan politik. Yang TVRI harus lakukan adalah berusaha sebisa mungkin untuk menjaga jarak dengan semua pihak dan berusaha sebisa mungkin untuk menjalankan prinsip-prinsip penyiaran publik, karena meskipun TVRI sudah melakukan hal itu, belum tentu TVRI akan dipersepsikan begitu karena banyaknya kepentingan yang bermain. Diskusi Aspek Legal Untuk menjelaskan mengenai Lembaga Penyiaran Publik ini pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 13 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik TVRI yang pada pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa, Dengan Peraturan Pemerintah ini PT TVRI (Persero) yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2002 dialihkan bentuknya menjadi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, selanjutnya disebut TVRI, dan merupakan badan hukum yang didirikan oleh negara. Status badan hukum yang didirikan oleh negara yang disandang oleh LPP TVRI ini yang merujuk pada Undang-undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 13 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia ternyata menyimpan potensi permasalahan. Menurut Undang-undang (UU) nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pasal 9 menyebutkan bahwa BUMN hanya terdiri dari Persero dan Perum. Penjelasan pasal 9 pada angka VII menyebutkan. memperhatikan sifat usaha BUMN yaitu untuk menumpuk keuntungan dan melaksanakan kemanfaatan umum, dalam undang-undang ini BUMN disederhanakan menjadi dua bentuk yaitu Perusahaan Perseroan (Persero) yang bertujuan memupuk keuntungan dan sepenuhnya tunduk pada ketentuan UU nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan terbatas, serta Perusahaan umum (Perum) yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan usaha sebagai implementasi kewajiban pemerintah guna menyediakan barang dan jasa tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk bentuk usaha perum, walaupun keberadaannya untuk melaksanakan kemafaatan umum, namun demikian sebagai badan usaha diupayakan untuk tetap mandiri dan untuk itu Perum harus diupayakan juga untuk mendapat laba agar bisa hidup berkelanjutan. LPP TVRI jelas tidak dapat dikategorikan sebagai Badan Usaha Milik Negara baik Perjan maupun Persero karena sesuai dengan Undang-undang nomor 32 tahun 2002, pasal 14 ayat (1), LPP TVRI bersifat tidak komersil. Ketidakjelasan Badan Hukum ini menjadikan nasib anggaran LPP TVRI juga menjadi tidak jelas karena di dalam struktur APBN nomenklatur Lembaga Penyiaran Publik tidak ada sehingga anggaran LPP TVRI mengambil dari alokasi anggaran yang lain. Dalam kaitan dengan status hukum LPP TVRI yang tidak jelas, hal ini berimbas pada kinerja yang tidak maksimal. Pembentukan badan hukum LPP untuk TVRI dan RRI yang didirikan oleh negara menjadi tidak jelas keberadaannya dan status badan hukumnya. Hal ini yang kemudian menyebabkan TVRI dan RRI banyak menghadapi kendala dalam mengoptimalkan kinerjanya,

92

terutama terkait dengan ketersediaan anggaran, eksistensi dan kompetensi SDM, pengelolaan dan pemeliharaan alat peralatan siaran dan pemancar serta asset yang dimiliki lainnya, dan yang lebih penting adalah antisipasi pemidahan teknologi digitalisasi pada penyiaran publik.(Budiman, 2013:18) Senada dengan Budiman, anggota Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari fraksi Golkar, Tantowi Yahya berpendapat bahwa, di dalam perjalanannya muncul gagasan untuk merevisi Undang-undang nomor 32 tahun 2002 ini, tetapi setelah sekitar kurang lebih 12 tahun wacana yang semakin menguat adalah adanya upaya untuk mengabungkan dua Lembaga Penyiaran Publik yaitu TVRI dan RRI ke dalam satu wadah besar yang lebih kuat. Gagasan itu muncul dalam bentuk Rencana Undangundang Radio dan Televisi Republik Indonesia (RUU RTRI) yang sudah memasuki tahap pembahasan di Komisi I DPR RI. Tantowi Yahya, anggota Komisi I DPR RI dari fraksi Partai Golkar menegaskan bahwa, Nanti RRI dan TVRI akan mendapat anggaran. Sumber anggaran RTRI berasal dari APBN, uang jasa layanan berbayar, iklan layanan masyarakat, dan atau sumber-sumber lain yang sah (Tantowi Yahya http://www.dpr.go.id/id/berita/baleg/2014/jun/05/8127/lembagapenyiaran-publikbutuh-kreatif-muda diakses tanggal 14 Agustus 2014) Aspek Infrastruktur dan Teknologi Penyiaran Kondisi ini mulai berubah dengan turunnya bantuan dari Depkominfo untuk pembangunan pemancar ITTS pada UHF sebanyak 30 unit pada tahun 2011. Tambahan 30 unit pemancar baru ini seolah menjadi darah segar bagi kekuatan daya pancar siaran LPP TVRI. Wilayah Republik Indonesia yang dapat dijangkau oleh LPP TVRI dari data statistik yang ada pada direktorat Teknik, dari seluruh Indonesia ini meningkat menjadi 43%. Ini berdasarkan data Pak, wilayah area itu 43%, 43% yang sudah bisa dijangkau siaran TVRI. Ini kondisi real saat ini dan memang harus kita tingkatkan dari 43% setidaknya menjadi 80% minimal dalam Renstra yang dibuat oleh TVRI (Penjelasan Farhat Syukri, Dirut LPP TVRI periode 2012-2017 pada RDP dengan Komisi I DPR RI tanggal 1 Juli 2013) Saat ini LPP TVRI memiliki stasiun transmisi di 33 provinsi dan berada di 402 lokasi yang terdiri atas 389 satuan transmisi dan 17 lokasi studio untuk transmitter atau STL Microwave link. Tetapi tidak semua Microwave link ini beroperasi dengan kondisi 100%. Microwave link yang ada di 5 lokasi kondisinya tidak maksimal, hanya beroperasi dengan kondisi 40%-60%, sedangkan Microwave link di 2 lokasi kondisinya rusak sehingga tidak dapat beroperasi. LPP TVRI saat ini bekerja dengan dua jenis frekuensi yaitu VHF (very high frequency) dan UHF (ultra high frequency). Jumlah pemancar VHF ada 332 unit, UHF baru 37 unit yang pengadaannya merupakan proyek ITTS I dari Kemenkominfo yang ditempatkan di sekitar 30 sampai 40 lokasi dari Kominfo. Pemancar VHF LPP TVRI ada di 332 lokasi ini, tetapi ironisnya sekarang ini hampir tidak ada lagi masyarakat memiliki antene VHF. Hal inilah yang menyebabkan orang susah menonton TVRI, karena ketika masyarakat sudah beralih ke antene UHF, LPP TVRI sendiri masih menggunakan teknologi lama. Nah, kondisi pemancar saat ini, 129 lokasi beroperasi dengan daya pancar kurang dari 50%. Nah ini sangat, orang menonton ini sudah VHF dan daya pancarnya juga di bawah 50%. Mungkin boleh dibilang hanya untuk daerah sekitar pemancar itu saja, tidak bisa tembus dari 2 kilo. 144 lokasi beroperasi dengan daya pancar lebih dari 50% karena apa? Karena ada 57 unit UHF, inilah yang ditonton orang saat ini. VHF sangat jarang sekali, ada juga yang

93


menonton, tetapi tidak sebanyak UHF ini, karena rata-rata semua UHF. 116 lokasi tidak beroperasi dengan kondisi daya 0%, ada 116. Jadi 116 ditambah 129 yang kurang dari 50%, itulah kondisi yang harus dibenahi, sementara yang 144 lokasi ini perlu dilakukan pemeliharaan atau peningkatan daya pancar, yang belum UHF dari 144 ini diharapkan sekali bisa ke UHF (Farhat Sukri, Opcit) Tabel Jangkauan TV swasta dan TVRI LPS Jangkauan Provinsi Kota Relai Indosiar 22 176 28 RCTI 33 360 47 SCTV 25 260 31 ANTV 17 126 10 TransTV 16 141 6 MNC 19 138 15 Metro 24 279 17 Global 18 148 5 Trans7 15 97 6 TVOne 9 84 6 TVRI *) 33 381 389 Sumber: Tempo 3-9 Juli 2012 dan RDP (*) dengan Komisi I DPR RI tanggal 1 Juli 2013

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari segi jangkauan ternyata TVRI jauh lebih unggul dibandingkan dengan TV swasta lainnya. TVRI hadir di 33 propinsi dan 370 kota. Hal ini dapat dilakukan oleh TVRI karena ia memiliki 376 stasiun transmisi yang dapat menjangkau sebagian besar wilayah tanah air. Data diatas menunjukkan bahwa TVRI memiliki potensi yang sangat besar untuk menjangkau seluruh wilayah tanah air. Hal ini sesuai dengan motto TVRI yaitu “menjalin persatuan dan kesatuan.” Tetapi potensi itu tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh TVRI karena keterbatasan anggaran. Hal ini menjadikan stasiun-stasiun transmisi tersebut tidak dapat bekerja secara optimal sehingga menyebabkan kemampuan daya pancarnya tidak maksimal. Kondisi ini diperparah dengan terbatasnya alokasi belanja modal yang dikeluarkan TVRI. Untuk meningkatkan luas cakupan (coverage) siaran LPP TVRI dan persiapan migrasi dari sistem analog ke digital Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI akan membangun 60 unit menara siar untuk LPP TVRI di seluruh Indonesia hingga tahun 2015. Aspek Hubungan Agen dan Struktur Kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dalam berbagai praktik sosial kehidupan seharihari merupakan relasi saling timbal-balik antara struktur dan pelaku (agensi) dalam fakta sosial yang objektif. Tampaknya kehidupan sosial masyarakat itu selalu berusaha untuk mencapai satu keseimbangan sosial tertentu secara dinamis dan harmonis melalui hubungan agen struktur dan struktur dalam setting yang alamiah. Ketika kepentingan-kepentingan politik maupun ekonomi mulai terlibat maka setting sosial itu tidak lagi bersifat alamiah, tetapi lebih cenderung dominatif. Gagasan strukturasi dapat dipahami secara konkret dalam bentuk relasi antara agensi dan struktur yang perwujudannya berupa praktik sosial (social practices) yang dapat dilihat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Pada hakikatnya praktis sosial itu adalah wujud nyata kehidupan sosial manusia dalam masyarakat atau yang termanifestasikan dalam kehidupan kolektif manusia, yang menggambarkan hubungan saling timbal-balik (dualitas) antara struktur dan agensi.

94

Akan tetapi dinamika hubungan structure dan agent di dalam praktek sosial yang meskipun disadari bahwa praktek sosial itu terjadi di dalam suatu konteks dan setting sosial tertentu, dimana salah satu yang menonjol adalah aspek kekuasan (power). Oleh karena itu, dalam perspektif ekonomi politik, Mosco menambahkan aspek power tersebut dalam analisisnya. Mengenai hal ini Mosco berargumen: A major problem with Giddens’ structuration theory is that it tends to accentuate individual agency leaving us with a conception of structure limited to a set of operating rules and a store of resources which indivual agents use to meet their needs. Giddens’ conception of structuration is not always consistent, but the primary problem with it from a political economy perspective is that it is disconnected from an understanding of power and more generally from a critical approach to society. (Mosco, 2009:187) AS Hikam (1999:201) menyebutkan bahwa ruang publik sebagai wilayah publik (public sphere) yang bisa diartikan wilayah dimana masyarakat sebagai warga negara memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik. Warga negara berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul, serta menyiarkan penerbitan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Apabila Habermas mencontohkan kafe, salon dan tempat umum sebagai contoh, maka diabad millenium saat ini pengertian ruang publik semakin luas, tidak hanya ’ruang’ dalam arti fisik yang dapat berinteraksi secara langsung. Merambah juga ruang non- fisik, seperti media massa; televisi, radio dan koran, bahkan internet dan handphone telah masuk kedalam pengertian yang baru. Televisi, khususnya TVRI, secara khusus mengemban amanat sebagai TV publik yang tentu saja secara implisit harus berfungsi sebagai penyedia ruang publik. Tetapi pada kenyataannya ketiga faktor yang didiskusikan di atas yaitu, aspek legal, aspek teknologi, dan hubungan agen dan struktur telah menyumbang secara signifikan terhadap tidak berfungsinya LPP TVRI sebagai ruang publik. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan tentang TVRI dan ruang publik ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Ditinjau dari aspek legal terlihat bahwa Pemerintah dan DPR belum menemukan format yang jelas mengenai LPP TVRI. Hal ini terlihat dari berbagai perubahan bentuk kelembagaan yang disandang TVRI sebelum menjadi Lembaga Penyiaran Publik. LPP pun pada dasarnya masih belum jelas karena pendefinisian yang tidak tegas menjadikan LPP diinterpretasikan dengan berbagai makna sesuai dengan kepentingan masing-masing. TVRI telah berulang kali berubah lembaga menjadi yayasan, Persero, Perjan dan Lembaga Penyiaran Publik, tetapi secara cultural mindset yang ada tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil. 2. Ditinjau dari aspek infrastruktur dan teknologi penyiaran di era Reformasi ini TVRI mengalami kemunduran dari segi jangkauan dan kecanggihan teknologi sehinggal ini membatasi kemampuan TVRI dalam menjangkau seluruh wilayah tanah air. 3. Agen yang cukup dominan dan berpengaruh pada dinamika politik di TVRI ini adalah Anggota Komisi I DPR RI, Pemerintah, Manajemen TVRI yang terdiri dari Dewas dan Direksi, dan masyarakat yang diwakili oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dimana DPR memiliki pengaruh terbesar di susul oleh Pemerintah, manajemen TVRI, dan terakhir masyarakat. Interaksi

95


yang antara agent dan structure berlangsung dinamis. Tetapi interaksi antar agent terjadi lebih dinamis lagi karena perebutan pengaruh itu berlangsung tidak seimbang karena adanya perbedaan status politik yang berbeda. DPR dan manajemen TVRI bukanlah merupakan satu entitas yang solid karena diantara mereka sering terjadi perbedaan pendapat bahkan cenderung lebih mirip konflik. Tetapi hal ini tidak terjadi (atau tidak kentara) baik pada pemerintah maupun masyarakat. 4. Gabungan ketiga hal di atas menjadikan TVRI belum mampu berfungsi maksimal dalam menyediakan ruang publik bagi masyarakat. Kepentingan-kepentingan penguasa tampak lebih menonjol dibandingkan dengan kepentingan publik. Daftar Pustaka Budiman, Ahmad. 2013. Revitalisasi RRI dan TVRI Menghadapi Pemilu 2014, InfoSingkat, Vol.V, No.04/II/P3DI/Februari/2013, http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%20SingkatV-4-II-P3DI-Februari-2013-20.pdf diakses tanggal 23 Juli 2014. Hikam, Muhammad AS (1999) Demokrasi dan Civil Society, LP3ES, Jakarta Mosco, Vincent 2009, The Political Economy of Communication: Rethinking and Renewal, Sage, London Noor, Khaerul Baharein Mohd, 2008, ‘Case Study: A Strategic Research Methodology’, American Journal of Applied Sciences 5 (11), Science Publications. Rachmiati, Atie, 2006, ‘Konsistensi Penyelenggaraan RRI dan TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik’, Mediator, Vol. 7., No. 2., 2006. Ruchiyat ,Yayat, Selamatkan TVRI, Pikiran Rakyat, Edisi Ahad 4 Agustus 2002. Sendjaja, Sasa Djuarsa, 2006, ‘Badan Hukum TVRI dan RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik’, Perspektif, Jurnal Bisnis dan Birokrasi, No. 02/Vol. XIV/Mei/2006 Yin, Robert, K, 2009, Studi Kasus: Desain dan Metode, Jakarta: Rajawali Press. Yusuf, Iwan Awaluddin. 2012. Problematika Infrastruktur dan Teknologi dalam Transisi dari Sistem Penyiaran Analog Menuju Digital, Jurnal IPTEK-KOM, Vol. 14, Nomor 2 Desember 2012 (ISSN:1410-3346)

Undang-undang dan Peraturan Pemerintah UU Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran UU nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PP Nomor 13 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik TVRI

96

Fungsi Kawasan Pedagang Kaki Lima sebagai Media Komunikasi yang Technocratif, Informatif, Marketable, dan Edukatif di Kawasan Perkotaan Rosmawaty Hilderiah Pandjaitan Dosen Program Studi Magister Komunikasi Universitas Mercu Buana, Jl. Menteng Raya, Jakarta Email: [email protected]

Abstrak Penelitian ini menggunakan paradigma Konstruktivis Egon Guba dan Yvonna Lincoln, dengan perspektif Teori Konstruksi Sosial Atas Realitas Mazhab Berger dan Luckmann, yang mengungkap proses dialektika pembentukan makna atau pemahaman terhadap suatu realitas melalui tiga tahap yaitu, eksternalisasi, obyektifikasi, dan internalisasi, yang dikenal sebagai, Teori Tiga Tahap Momentum Pembentukan Masyarakat. Jadi penelitian ini bersifat subjektif dan idealis, serta merupakan hasil kreasi atau rekonstruksi tentang fungsi kawasan Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai media komunikasi yang technocratif, informatif, marketable, dan edukatif (TIME) di kawasan perkotaan. Bersifat ‘Technocratif’ yaitu, digunakannya technologi kreatif dengan prinsip kinetic board, LCD (Liquid Crystal Display), LED (Light Emitting Diode), maupun Screen (yang biasa disebut videotron ataupun megatron) yang bisa ditampilkan di kawasan tempat PKL berdagang, termasuk di meja–meja tempat PKL menjual makanan dan minuman, maupun di dinding–dinding tempat PKL berdagang, baik sebagai media publikasi maupun advertaising. Hal ini dimaksudkan, agar ada berbagai pesan bisnis berbeda yang mampu ditampilkan secara bergantian dan tetap terkontrol. Bersifat ‘Informatif’ yaitu, idealnya kawasan PKL juga harus dapat berfungsi sebagai media komunikasi massa yang mampu menginformasikan berbagai informasi yang benar, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan, apalagi keberadaan PKL ada di kawasan umum. Bersifat ‘Marketable’ yaitu, idealnya semua informasi yang dipublikasikan dan diiklankan di kawasan tempat PKL berdagang, sebaiknya harus dapat dibaca dan dipahami oleh semua masyarakat Indonesia, termasuk oleh turis mancanegara, salah satunya yaitu, dengan digunakannya minimal dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bersifat ‘Edukatif’ yaitu, idealnya semua informasi yang dipublikasikan dan diiklankan di kawasan tempat PKL berdagang, sebaiknya juga harus bersifat mendidik dan memperhatikan nilai-nilai Pancasila, sehingga PKL juga harus berfungsi sebagai media komunikasi yang edukatif, dan Pancasilais. Pada akhirnya, sebagai hasil penelitian diperoleh pemahaman tentang : (1). Konstruk dan konstruktor fungsi kawasan PKL sebagai media komunikasi yang TIME di Kawasan Perkotaan.; dan (2). Proses atau tahapan fungsi kawasan PKL sebagai media komunikasi yang TIME di Kawasan Perkotaan. Kata kunci: Pedagang Kaki Lima, Media, Komunikasi, Technocratif, Marketable

Pendahuluan Pedagang Kaki Lima (PKL)1, dalam bahasa inggris bisa disebut street hawker, street trader, sidewalk vendors, street vendors, maupun pitchman. Namun dalam paper ini, saya lebih memilih

1

Menurut berbagai literatur, istilah PKL ini sudah ada sejak masa penjajahan kolonial Belanda. Pada masa itu, pemerintahan kolonial Belanda menetapkan peraturan bahwa, setiap jalan raya yang dibangun pada waktu itu, haruslah menyediakan sarana untuk para pejalan kaki (yang sekarang ini disebut dengan trotoar). Adapun lebar ruas trotoar atau sarana pejalan kaki tersebut yaitu 5 kaki atau 5 feet (feet = satuan panjang yang umum digunakan di Britania Raya dan Amerika Serikat. Untuk 1 kaki = ± 1/3 meter atau tepatnya 0,3048 meter. Maka 5 feet atau 5 kaki adalah sekitar 1 ½ meter). Selain itu, pada waktu itu juga dihimbau, agar sebelah luar dari trotoar diberi ruang yang agak lebar atau agak jauh dari pemukiman penduduk, untuk dijadikan taman sebagai penghijauan dan resapan air. Namun seiring berkembangnya jaman, situasi dan kondisi, akhirnya tempat atau ruang yang agak lebar tersebut juga banyak dimanfaatkan oleh para pedagang untuk berjualan dengan menggunakan gerobak. Ternyata, banyak pejalan kaki yang tertarik untuk membeli, bahkan berhenti untuk makan atau minum, termasuk beristirahat. Akhirnya, oleh Pemerintahan Kolonial Belanda, semua pedagang yang berdagang atau berjualan di ruas jalan trotoar untuk para pejalan kaki tersebut disebut sebagai Pedagang Lima Kaki. Istilah ini muncul sebagai buah pikir yang lahir dari hasil melihat lokasi atau tempat mereka berjualan yang lebarnya yaitu 5 kaki. Jadi sesungguhnya, istilah PKL berawal dari Pemerintahan Kolonial Belanda.

97


untuk menyebut PKL dengan istilah sidewalk vendors. Dalam perkembangannya, keberadaan PKL di hampir semua kawasan perkotaan Indonesia sering menimbulkan banyak masalah. Mulai dari penyebab masalah munculnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, munculnya lingkungan yang kumuh dan tidak bersih, rusaknya keindahan suatu lokasi di kawasan perkotaan, sampai penyebab terjadinya kemacetan lalu lintas, dan bahkan akhirnya mengakibatkan munculnya kawasan pemukiman liar. Tidak heran bila PKL, yang merupakan unit usaha kecil, berskala mikro, dan masuk dalam sektor informal, sebagai bibit entrepreneur, lebih sering diberi label sebagai penyebab masalah (trouble maker), ataupun sebagai bagian dari penyebab masalah (as a part of problem). Sering kita lihat, Pemerintah kota berulangkali menertibkan PKL, meski banyak perlawanan secara fisik yang sering dilakukan oleh para PKL, termasuk upaya unjuk rasa misalnya. Memang sudah ada upaya yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Misalnya melalui Program Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dengan memberikan fasilitas bantuan fasilitas berupa perkuatan sarana usaha sebagai stimulator dan katalisator bagi Pemerintah Kabupaten/Kota. Bahkan program Koperasi ini juga sudah berjalan sejak tahun 2005. Dalam program ini, Kementerian Negara Koperasi dan UKM bersinergi dengan Pemerintah Propinsi atau Kabupaten/Kota. Semua dilakukan dengan harapan agar PKL dapat dijadikan sebagai salah satu unit usaha baru yang berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja, meskipun sampai saat ini, masih sangat sulit untuk menemukan Koperasi PKL yang mampu memenuhi kriteria kelembagaan, sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan Kementerian Koperasi dan UKM1. Menurut surat kabar Harian Bernas (4 November 1999, hal.3), upaya pemberdayaan PKL di Yogyakarta juga sudah dilakukan. Sebagai contoh, dalam upaya pemberdayaan PKL yang di Malioboro, Pemerintah Daerah Kotamadya Yogyakarta telah menyerahkan sepenuhnya pengelolaan PKL yang di Malioboro kepada PKL itu sendiri. Konsep ini diberi nama “dari PKL, oleh PKL, dan untuk PKL”, yang juga dikenal bersifat bottom up.2 Di Makassar juga sudah ada upaya pemberdayaan PKL, dengan menggunakan konsep kemitraan. Melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota/Propinsi, pihak BUMN, BUMD, maupun unit usaha besar, dan UKM. Dalam konsep kemitraan ini, Pemerintah Pusat membantu akses pendanaan para PKL, baik melalui APBN maupun sistim pengkreditan yang didesain untuk usaha mikro ataupun sektor informal. Selain itu juga dalam penetapan lokasi, meregistrasi, mengawasi, mengendalikan, dan juga mempromosikan lokasi dan produk dari para PKL tersebut. Sebagai contoh yaitu, PKL yang berada di kawasan tepi pantai Kota Makassar.3 Sebenarnya payung hukum untuk konsep kemitraan publik dan swasta ini juga sudah ada, yaitu UU No.9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil4. 1

Pedagang Kaki Lima : Entrepreneur Yang Terabaikan. Tamba, Halomoan dan Sijabat, Saudin., Infokop Nomor 29 Tahun XXII, (2006:101–102) 2 Idem, hal. 103 3 Idem, hal. 105 4 Dalam UU. Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, dijelaskan bahwa, yang dimaksudkan dengan usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan. Adapun usaha kecil tersebut meliputi : usaha kecil formal, usaha kecil/informal dan usaha kecil tradisional. Usaha kecil formal adalah usaha yang telah terdaftar, tercatat dan telah berbadan hukum, sementara usaha kecil informal adalah usaha yang belum terdaftar, belum tercatat dan belum berbadan hukum, antara lain petani penggarap, industri rumah tangga, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima dan pemulung. Sedangkan usaha kecil tradisional adalah usaha yang menggunakan alat produksi sederhana yang telah digunakan secara turun temurun dan/atau berkaitan dengan seni dan budaya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Usaha Kaki Lima adalah bagian dari Kelompok Usaha Kecil yang bergerak di sektor informal, yang oleh istilah dalam UU. No. 9 Tahun 1995 dikenal dengan istilah “Pedagang Kaki Lima” (PKL).

98

Berbeda halnya dengan di DKI Jakarta, khususnya untuk para PKL di kawasan Blok S. Pada awal mulanya, Pemerintah DKI Jakarta berupaya memodernisasi lokasi kawasan Blok S, dan sarana usaha PKL yang ada di sana, sekaligus mempromosikannya sebagai sentra PKL yang lebih elite. Untuk kawasan ini digunakan konsep “Lokasi Binaan” (konsep Lokbin), dimana Pemerintah DKI Jakarta berupaya menghimpun PKL dalam suatu lokasi tertentu, agar para PKL tersebut memiliki kepastian lokasi dagang atau usaha.1 Beranjak dari fenomena ini, muncul pertanyaan dalam benak saya. Mengapa PKL dan kawasannya, tidak difungsikan saja secara maksimal, baik untuk pembangunan ekonomi maupun untuk pembangunan SDM bangsa ini ? Apalagi fenomena PKL tersebut merupakan bagian dari fenomena sektor informal yang juga mempengaruhi rencana tata ruang kota. Berikut asumsi saya yang juga menjadi latarbelakang dilakukannya penelitian terhadap kawasan PKL di kawasan perkotaan, yaitu sebagai berikut : Satu, dikarenakan PKL dapat berfungsi sebagai salah satu sektor usaha yang dapat membantu dalam mengatasi permasalahan tingginya angka pengangguran, sebab PKL dapat menyerap tenaga kerja secara mandiri (self employed), termasuk pencegahan tindak kriminal, premanisme, maupun maraknya fenomena pengemis di kawasan perkotaan, sekalipun dengan modal yang relatif kecil, bahkan mayoritas dengan modal hutang2, maka idealnya ada kawasan khusus yang diperuntukkan bagi PKL untuk berdagang. Dua, idealnya PKL bukan hanya dapat berfungsi sebagai salah satu obyek wisata kuliner nusantara maupun mancanegara3, tetapi juga dapat berfungsi sebagai salah satu media interaksi dan transaksi antar berbagai lapisan masyarakat dari semua golongan masyarakat sosial, maupun dari berbagai latar belakang profesi, dan budaya yang berbeda. Itulah sebabnya, sebaiknya pihak pemerintah juga harus dapat mengontrol dan menjaga kawasan tempat PKL berdagang, agar tidak terjadi berbagai tindak kriminal, pemerasan, dan perkelahian antar pihak-pihak tertentu. Tiga, tidak ada interaksi dan transaksi dilakukan tanpa proses komunikasi. Jadi, fungsi PKL dan kawasannya juga sebenarnya dapat direkonstruksi sebagai salah satu media komunikasi (as a part of media of communication), baik sebagai media komunikasi bisnis, media komunikasi politik, media komunikasi organisasi, sampai media komunikasi kesehatan, maupun media komunikasi pembangunan. Empat, agar kawasan PKL dapat direkonstruksi sebagai salah satu media komunikasi (as a part of media of communication) yang dapat dikontrol dan dikendalikan, tentunya dibutuhkan peran serta dari semua pihak, baik dari pihak pemerintah, maupun pihak sponsor, yang berkenan memasang iklan dan melakukan publikasi di kawasan tempat PKL berdagang. Tidak tertutup kemungkinan tentunya juga dari pihak partai politik maupun para agensi iklan yang membuat iklan di kawasan tempat PKL berdagang. Lima, idelanya, agar semua pesan bisnis yang akan diiklankan dan dipublikasi di kawasan tempat PKL berdagang dapat menarik dan mudah dipahami oleh semua pihak, serta dapat 1

Idem, hal. 103 Biasanya PKL mendapat dana pinjaman dari lembaga yang cenderung tidak resmi, bahkan dari perseorangan, seperti dari para supplier yang memasok barang dagangan. Hal ini dapat dijadikan sebagai salah satu pemahaman bahwa ternyata tidak sedikit PKL yang memulai usaha dengan modal hutang. 3 Menurut Fauzi Bowo (Gunawan, 1997:113), proses urbanisasi wisata (tourism urbanisation) ini menempatkan kota-kota sebagai tempat konsumsi bagi kebutuhan sekunder atau tersier, serta juga sebagai kebutuhan psikososial atau bagian dari gaya hidup (life style) masyarakat yang sedang tumbuh menjadi kelas menengah. 2

99


ditampilkan secara bergantian dan tetap terkontrol, tentunya dibutuhkan technologi yang kreatif, seperti dengan prinsip kinetic board, LCD (Liquid Crystal Display), LED (Light Emitting Diode), maupun Screen (yang biasa disebut videotron ataupun megatron), yang bisa menampilkan berbagai pesan yang berbeda secara bergantian. Enam, dikarenakan kawasan PKL itu bersifat terbuka dan bisa dijangkau oleh semua pihak, maka sebaiknya pemerintah juga memfungsikan kawasan PKL sebagai media edukatif untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila, mengingat derasnya arus budaya asing yang masuk seringkali bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Demikian enam asumsi saya yang juga menjadi latarbelakang penelitian ini dilakukan. Berdasarkan enam asumsi tersebut, dapat saya tegaskan bahwa judul paper ini yaitu : Fungsi Kawasan Pedagang Kaki Lima sebagai media komunikasi yang technocratif, informatif, marketable, dan edukatif (TIME) di kawasan perkotaan. Landasan Teoritis Perspektif Konstruksi Sosial Atas Realitas Mazhab Berger dan Luckmann Penelitian ini menggunakan perspektif teori Konstruksi Sosial Atas Realitas (The Social Construction of Reality) (1966), yang dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, yang mempertanyakan tentang “bagaimanakah proses realitas dikonstruksikan secara sosial ?” (Riyanto, 2002:37). Jadi dapat dipahami bahwa, asumsi utama Berger adalah : “bahwa realitas dan pengetahuan adalah hasil dari konstruksi sosial”. Selain itu, menurut Teori Konstruksi Sosial, upaya memahami suatu realitas merupakan kegiatan individu yang terkoordinasi dan mengikuti proses pertukaran yang menjadi karakteristik setiap interaksi manusia, maka yang diproduksi dan diterima pelaku sosial merupakan bentuk pemahaman dirinya terhadap suatu realitas. Namun, suatu realitas tidak dapat diterima begitu saja oleh setiap pelaku sosial, tetapi realitas itu hanya bisa diterima setelah melalui proses dialektika, timbal balik dan berulang diantara para pelaku sosial. Dengan kata lain, makna suatu realitas merupakan produk pertukaran yang terjadi secara historis diantara para pelaku sosial yang menjadi bagian dari sistem sosial dan membawa subjektifitas masing-masing. Jadi, menurut Teori Konstruksi Sosial, makna dapat dikonstruksi atau dibangun secara sosial. Inilah sebagian dari asumsi penting dalam sosiologi pengetahuan yang dikembangkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Lukman, yang juga menjadi salah satu alasan utama bagi saya ketika memutuskan menggunakan teori ini untuk merekonstruksi secara sistematis dan empiris sejumlah realitas gejala sosial lapangan, yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian dan pertanyaan penelitian seperti tampak pada pendahuluan. Teori Tiga Tahap Momentum Pembentukan Masyarakat Berger dan Luckmann Menurut Berger dan Lukman (1990:xix-xx), dialektika di antara manusia dan masyarakat terjadi melalui tiga proses yaitu : eksternalisasi, obyektifikasi, dan internalisasi. Adapun ketiga proses ini menjadi siklus yang dialektis dalam hubungan antara manusia dan masyarakat. Manusia membentuk masyarakat, namun kemudian manusia balik dibentuk oleh masyarakat. Berikut tiga proses dialektika dengan masyarakat, yaitu sebagai berikut : Pertama, tentang proses eksternalisasi : merupakan proses di mana sekelompok manusia melakukan tindakan yang berulang-ulang, sampai dengan pada suatu titik, terjadi obyektifikasi, pola tindakan tersebut menjadi sesuatu yang baku dalam kesadaran manusia. Menurut Riyanto (2009:111-113), Tahap Eksternalisasi dianggap sebagai tahap penyesuaian

100

diri dengan dunia sosial kultural sebagai produk manusia, dimana pelaku sosial menunjukan gagasan dan pikiran yang dimilikinya ketika berinteraksi dengan pelaku sosial lain. Kedua, tentang proses obyektifikasi : menandai munculnya struktur sebagai sesuatu yang obyektif, sebagai standar untuk bertindak, sekaligus sebagai sesuatu yang subyektif pada waktu yang sama. Jadi, dalam proses obyektifikasi, terjadi reproduksi dan transformasi struktur pada waktu yang sama, karena obyetifikasi adalah proses pembentukan struktur. Menurut Riyanto (hal.112), salah satu bentuk obyektifikasi adalah signifikasi yakni pembuatan tanda-tanda oleh pelaku sosial yang digunakan sebagai isyarat atau indeks bagi makna-makna subjektif. Disini simbolisme dan bahasa simbolik merupakan unsur-unsur penting dalam pembentukan realitas obyektif. Setiap individu akan memproduksi dan menerima suatu makna sebagai realitasnya sendiri dan makna bersama dapat terjadi setelah melalui proses saling pengaruh mempengaruhi di antara sistem kode dan persfektif individu satu dengan individu lainnya. Ketiga, tentang proses internalisasi : realitas sosial menjadi sesuatu yang diterima tanpa dipersoalkan (taken for granted) bagi manusia, terjadi melalui mekanisme sosialisasi1 dan melalui proses internalisasi. Menurut Riyanto (hal.113), tahap internalisasi merupakan tahap mengidentifikasikan diri dengan lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial tempat individu menjadi anggotanya. Pada tahap inilah makna suatu realitas bisa diterima, meskipun dalam tahap internalisasi tidak semua realitas obyektif dapat diterima atau diserap sepenuhnya oleh kesadaran subjektif setiap pelaku social, sehingga realitas itu maknanya memiliki banyak kemungkinan (polisemi), dan di samping banyak kemungkinan sekaligus juga majemuk (multisemi). Jadi, penerima makna atau penolakan suatu makna pada akhirnya merupakan hasil negosiasi makna subjektif diantara pelaku social Demikian penjelasan tentang teori “Tiga Tahap Momentum Pembentukan Masyarakat” milik Teori Konstruksi Sosial Atas Realitas Mazhab Peter L. Berger dan Thomas Luckmann (The Sosial Construction of Reality) (1966) yang merupakan alat bantu untuk mendapatkan pemahaman empiris, sehingga dapat membantu dalam menjelaskan, merekonstruksi, dan mendeskripsikan secara sistematis dan empiris sejumlah realitas gejala sosial lapangan, yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian dan pertanyaan penelitian. Metode Penelitian Dikarenakan penelitian ini menggunakan paradigma Konstruktivis Egon Guba dan Yvonna Lincoln, dengan perspektif Teori Konstruksi Sosial Atas Realitas Mazhab Berger dan Lukman (1990:xix-xx), yang mengungkap tentang proses dialektika pembentukan makna atau pemahaman terhadap suatu realitas dari tiga tahap yaitu : tahap eksternalisasi, tahap obyektifikasi, dan tahap internalisasi2, maka yang menjadi pertanyaan penelitian dan sebagai batasan pembahasan dalam penelitian yaitu sebagai berikut : Satu, Bagaimana proses eksternalisasi fungsi kawasan PKL sebagai media komunikasi yang technocratif, informatif, marketable, dan edukatif di kawasan perkotaan ?.; 1

Berger mengikuti aliran Mead dari Interaksionisme Simbolik, bahwa perilaku manusia di tengah konteks sosialnya selalu bersifat simbolik, merujuk kepada sebuah pesan atau makna (Riyanto, 2009:112) 2 Peter L. Berger, The Sacred Canopy : Elements of a Sociological Theory of Religion (New York : Doubleday, 1967:4). Terminologi eksternalisasi dan obyektifikasi berasal dari Hegel , namun di sini Berger memahaminya berdasarkan terminologi yang sudah diadaptasi oleh Marx ke dalam filsafat materialisnya yang humanis. Sementara istilah internalisasi merupakan istilah yang dipinjamnya dari Mead

101


Dua, Bagaimana proses obyektifikasi fungsi kawasan PKL sebagai media komunikasi yang technocratif, informatif, marketable, dan edukatif di kawasan perkotaan ?.; Tiga, Bagaimana proses internalisasi fungsi kawasan PKL sebagai media komunikasi yang technocratif, informatif, marketable, dan edukatif di kawasan perkotaan ?. Adapun tiga pertanyaan penelitian tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk menjawab fokus penelitian dalam paper ini, yaitu : bagaimana fungsi kawasan pedagang kaki lima sebagai media komunikasi yang technocratif, informatif, marketable, dan edukatif (TIME) di kawasan perkotaan, dari perspektif konstruktivis ? Untuk menentukan informan, digunakan teknik purposive (Patton,1990), teknik keseimbangan dan kekayaan informasi (Cooper dan Emory, 1992), serta teknik variasi maksimum (Patton, 1990). Pada penelitian ini, sebagai informan sekaligus subyek penelitian, saya pilih para PKL yang telah berdagang lebih dari satu tahun dalam satu kawasan yang sama di kawasan perkotaan, seperti di Jakarta, Bogor, Bekasi, Bandung, dan Yogyakarta, yang menjadi kawasan penelitian ini. Selain itu juga saya pilih masyarakat perkotaan pada umumnya, yang saya jumpai sedang berbelanja atau mengkonsumsi barang dagangan dari PKL di kawasan tempat penelitian ini dilakukan. Namun saya juga memilih beberapa orang yang bukan PKL, tetapi juga melakukan aktivitas rutin di sekitar lokasi PKL yang menjadi kawasan penelitian, seperti tukang parkir misalnya. Selain itu, tidak lupa saya gunakan juga pendapat dari para akademisi, pengamat, dan pemerhati tentang PKL di kawasan perkotaan. Mengenai obyek penelitian, saya bagi menjadi obyek fisik, obyek sosial, dan obyek abstrak, seperti sebagai berikut : 1. Sebagai obyek fisik, antara lain yaitu sebagai berikut : kawasan tempat PKL berdagang, produk-produk dagangan yang umumnya dijual oleh para PKL, jenis produk yang umumnya dibeli dari para PKL, bentuk gerobak PKL, maupun segala bentuk benda kefisikan yang secara nyata memiliki hubungan dengan usaha PKL, serta dapat disurvei dan diamati secara langsung. Adapun obyek fisik lainnya yaitu, penampilan dan kondisi fisik dari para PKL saat berdagang. 2. Sebagai obyek sosial, antara lain yaitu sebagai berikut : seperti tentang identitas personal PKL, termasuk latar belakang budaya dan pendidikan mereka, juga tentang pendapatan/keuntungan dagang mereka, termasuk lingkungan sosial mereka, maupun kebutuhan sosial mereka, khususnya sebagai salah seorang PKL di kawasan perkotaan. 3. Sebagai obyek abstrak, antara lain yaitu sebagai berikut : seperti latarbelakang ataupun alasan PKL berdagang, cara komunikasi dan promosi mereka, cara PKL berinteraksi dengan sesama PKL maupun dengan konsumen dan juga dengan petugas keamanan tempat PKL berdagang, tentang ide-ide maupun kritik dan saran mengenai keberadaan PKL, sampai tentang berbagai pengalaman maupun kendala yang pernah mereka hadapi sebagai salah seorang PKL di kawasan perkotaan. Selain itu juga tentang latarbelakang/alasan konsumen mau membeli atau berbelanja di PKL, juga berbagai ide, kritik, dan saran, serta pengalaman, kendala, maupun harapan–harapan selaku konsumen PKL di kawasan perkotaan. Adapun metode menghimpun data digunakan wawancara tidak terstruktur dan mendalam, survey, observasi, catatan dokumen, maupun studi pustaka. Sebagai sumber data primer dan sekunder, seperti tampak dalam Tabel 1. sebagai berikut :

102

NO 1.

2.

3.

Tabel 1 Matriks Sumber Data Penelitian SUMBER DATA PRIMER SUMBER DATA SEKUNDER Dari para PKL yang telah berdagang lebih dari satu tahun dalam Berbagai hasil penelitian sejenis dan satu kawasan yang sama di kawasan perkotaan, seperti di Jakarta, catatan dokumentasi, serta data statistik Bogor, Bekasi, Bandung, atau Yogyakarta, yang menjadi kawasan untuk mendukung data penelitian tertentu penelitian. saja. Dari masyarakat perkotaan pada umumnya yang diketahui dan dijumpai oleh peneliti sedang berbelanja atau mengkonsumsi barang dagangan dari PKL, ataupun sedang berada di lokasi tempat PKL berdagang Dari para akademisi, pengamat, dan pemerhati tentang PKL di kawasan perkotaan.

Sebagai metode analisis data, guna keabsahan data, digunakan teknik analisis data triangulasi (Denzin, 1978), yang terdiri dari teknik triangulasi dengan sumber lain, metode penyidik lain, dan teknik penafsiran data dengan model interaktif (Miles dan Huberman). Adapun untuk teknik keakuratan data digunakan derajat kepercayaan atau kredibilitas (Credibility) dengan teknik pengecekan sejawat, dan teknik kecukupan referensial. Demikian tentang metode penelitian. Hasil Penelitian dan Pembahasan Proses Eksternalisasi Fungsi Kawasan PKL sebagai Media Komunikasi yang TIME Di Kawasan Perkotaan Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh pemahaman bahwa, agar proses eksternalisasi fungsi kawasan PKL sebagai media komunikasi yang TIME di kawasan perkotaan, maka ada beberapa hal yang secara teoritis maupun teknis harus direncanakan, dikontrol, dan dikendalikan secara benar dan tegas. Antara lain yaitu seperti tampak dalam Tabel 2. sebagai berikut :

No 1.

Tabel 2 Matriks Proses Eksternalisasi Fungsi Kawasan PKL Sebagai Media Komunikasi Yang TIME Di Kawasan Perkotaan Secara Teoritis Secara Praktis Sebaiknya harus direncanakan, dikontrol, dan Sebaiknya dibawah kontrol dan kendali pihak dikendalikan, pada saat PKL melakukan tahap pemerintah, maka perlu adanya suatu tim/pihak yang penyesuaian diri terhadap hal-hal sebagai berikut : secara khusus ditugaskan untuk memberikan pelatihan  Terhadap kebijakan maupun aturan yang berlaku, kepada para PKL tentang hal-hal sebagai berikut : serta kondisi lingkungan, lokasi dagang, serta  Tentang konsep diri dan harga diri untuk mengenal sarana dan prasarana dagang yang tersedia, kemampuan diri sendiri termasuk perilaku konsumen dan orang-orang  Tentang komunikasi pemasaran, termasuk cara–cara yang berinteraksi dengan diri PKL, seperti para berkomunikasi agar jelas, sopan dan santun, juga petugas keamanan di lokasi tempat PKL ramah, maupun tentang pemakaian bahasa berdagang. Indonesia ataupun bahasa daerah, termasuk bahasa  Terhadap sarana dan prasarana yang tersedia di asing seperti bahasa Inggris misalnya. Jadi, PKL juga kawasan PKL yang mendukung fungsi kawasan PKL harus diberi pelajaran tentang bahasa Indonesia, sebagai media komunikasi yang TIME di kawasan bahasa Inggris, maupun bahasa daerah setempat di perkotaan. mana PKL tersebut berada.  Tentang cara menjaga kesehatan diri dan lingkungan, juga cara menjaga kebersihan dan kerapian serta keindahan termasuk keamanan kawasan PKL.  Tentang pemahaman nilai-nilai Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika (PKL juga harus diberi pelajaran tentang bela negara, karena PKL berada di ruang publik).  Tentang ITE.  Tentang bahaya narkoba  Tentang uang palsu dan peredarannya

103


 Tentang investasi dan asuransi  Tentang berbagai bentuk tindak kriminal yang tidak boleh dilakukan, seperti penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya bagi makanan. 2.

Sebaiknya harus direncanakan, dikontrol, dan dikendalikan, pada saat PKL melakukan tindakan sebagai berikut :  Pada saat PKL bertindak sesuai kebijakan ataupun aturan yang telah ditetapkan dan diberlakukan di kawasan tempat PKL berdagang,  Pada saat PKL melakukan upaya-upaya marketing mix (5P = product, price, place, promotion, power) untuk setiap produk yang mereka jual.  Pada saat PKL melakukan upaya-upaya communication mix (5P = product, price, place, promotion, power) di kawasan PKL untuk setiap produk yang mereka jual.  Pada saat PKL melakukan komunikasi baik secara verbal maupun non verbal, agar sopan, santun, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.  Pada saat PKL menggunakan pakaian, agar tampak sopan dan santun.  Pada saat PKL berupaya menata ataupun mendekorasi kawasan tempat PKL berdagang

3.

Sebaiknya harus direncanakan, dikontrol, dan dikendalikan, berbagai gagasan maupun ide yang akan dipublikasikan ataupun diiklankan di kawasan PKL, termasuk media komunikasinya.

4.

Sebaiknya ada sistem kontrol dan kendali yang bersifat terbuka dan nyaman bagi unsur 5P (Produsen, PKL, Pengelolah, Pembeli, maupun Pemerintah) di kawasan PKL.

Sebaiknya ada tim/pihak yang rutin melakukan hal–hal sebagai berikut :  Rutin memberikan penghargaan untuk PKL yang mampu bertindak sesuai dengan kebijakan ataupun aturan yang telah ditetapkan dan diberlakukan di kawasan tempat PKL berdagang.  Rutin mengontrol tentang kondisi produk maupun harga jual produk yang dijual oleh para PKL.  Rutin membantu dan mengawasi kegiatan komunikasi marketing (publikasi dan advertaising) di kawasan PKL.  Rutin membantu dan mengevaluasi penampilan fisik PKL, contohnya dalam hal berbusana, agar tampak bersih, sopan dan santun.  Rutin membantu dan mengevaluasi cara transaksi PKL  Rutin melakukan penataan kawasan tempat PKL berdagang, agar tampak rapi tertata, tidak semrawut, bersih, dan nyaman.  Rutin mengelolah sarana dan prasarana bisnis dan kebersihan di kawasan PKL, seperti kebersihan toilet, dan tempat sampah di kawasan PKL  Rutin memantau sarana dan prasarana bisnis di kawasan PKL, seperti listrik, kebersihan toilet, dan tempat sampah di kawasan PKL Sebaiknya ada tim/pihak yang khusus mengelolah ataupun mengkoordinir hal – hal sebagai berikut :  Semua bentuk publikasi dan advertaising yang akan dilakukan di kawasan PKL.  Semua media publikasi dan advertaising yang ada di kawasan PKL  Sebaiknya kegiatan kontrol dan kendali di kawasan PKL dilakukan oleh semua pihak (unsur 5P),  Sebaiknya ada kotak saran dan layanan customer service,  Sebaiknya ada unit business center di kawasan PKL  Sebaiknya ada posko keamanan terpadu  Sebaiknya ada unit tempat layanan kesehatan masyarakat  Sebaiknya ada tekhnologi CCTV di kawasan PKL  Sebaiknya ada unit kreativitas dan hiburan di kawasan PKL

Jadi, karena proses eksternalisasi merupakan proses atau tahap penyesuaian diri, maka agar fungsi kawasan PKL dapat berfungsi sebagai media komunikasi yang TIME di kawasan perkotaan, perlu adanya upaya–upaya penyesuaian diri oleh unsur 5P, melalui kegiatan bersama sebagai berikut: 1. Melalui proses pembelajaran, pendampingan, dan pengendalian secara rutin, terkendali, benar, dan tegas oleh sebuah pihak/tim manajemen yang secara khusus ditunjuk dan dikendalikan oleh pihak pemerintah setempat. 2. Melalui berbagai kegiatan pelatihan–pelatihan (training), dan pemberian penghargaan– penghargaan, maupun berbagai bentuk teguran–teguran tegas yang bersifat terbuka dan

104

membangun, khususnya bagi pihak–pihak sebagai berikut : Produsen, PKL, Pengelolah, Pembeli, maupun Pemerintah (Unsur 5P) 3. Melalui forum–forum komunikasi antar PKL dengan semua unsur 5P (Produsen, PKL, Pengelolah, Pembeli, maupun Pemerintah), termasuk media komunikasinya yang menjadi salah satu sarana dan parasana bisnis di kawasan PKL. Proses Obyektifikasi Fungsi Kawasan PKL sebagai Media Komunikasi yang TIME di Kawasan Perkotaan Menurut Blumer (1966:539) ada tiga sifat “obyek”, antara lain yaitu sebagai berikut : Satu, obyek yang bersifat fisik, seperti kursi atau kebendaan, termasuk khayalan,; Dua, obyek yang bersifat abstrak, seperti konsep kebebasan, dan hidup,; serta Ketiga, obyek yang bersifat pasti atau sosial, seperti manusia dan golongan darah. Blumer juga menjelaskan bahwa, inti hakikat obyek-obyek tidak ditentukan oleh ciri-ciri intrinsik obyek itu sendiri, melainkan oleh minat orang dan arti yang dikenakan kepada obyek-obyek itu sendiri. Mengutip pendapat Blumer tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa, agar proses obyektifikasi fungsi kawasan PKL sebagai media komunikasi yang TIME di kawasan perkotaan, maka ada beberapa obyek atau hal yang secara teoritis maupun teknis harus direncanakan, dikontrol, dan dikendalikan. Antara lain yaitu seperti tampak dalam Tabel 3. sebagai berikut :

No 1.

Tabel 3 Matriks Proses Obyektifikasi Fungsi Kawasan PKL sebagai Media Komunikasi yang TIME di Kawasan Perkotaan Secara Teoritis Secara Praktis Sebaiknya harus ada perencanaan, aturan yang tidak Harus ada aturan yang tidak rumit namun memiliki rumit, sistim kontrol dan kendali yang jelas, standarisasi yang jelas, tegas, sistematis, terkendali, dan terstruktur, dan melembaga, tentang obyek–obyek mempunyai kekuatan hukum, tentang hal-hal sebagai yang bersifat fisik sebagai berikut : berikut :  Tentang bentuk–bentuk kawasan yang dapat  Tentang batas wilayah kawasan PKL yang berfungsi dijadikan sebagai kawasan PKL yang berfungsi sebagai media komunikasi yang TIME sebagai media komunikasi yang TIME  Tentang bentuk–bentuk sarana dan prasarana bisnis  Tentang batas wilayah kawasan PKL yang di kawasan PKL, seperti fasilitas listrik, air bersih, berfungsi sebagai media komunikasi yang TIME toilet, maupun keberadaan mesin ATM di kawasan  Tentang bentuk–bentuk sistim kerjasama dan PKL (misalnya di kawasan jembatan penyeberangan) kendali yang ada di kawasan PKL yang berfungsi  Tentang bentuk–bentuk media marketing di kawasan sebagai media komunikasi yang TIME PKL yang menggunakan technologi kreatif, atau  Tentang bentuk–bentuk sarana dan prasarana bersifat technocratif seperti : kinetic board, LCD bisnis di kawasan PKL yang berfungsi sebagai (Liquid Crystal Display), maupun LED (Light Emitting media komunikasi yang TIME Diode) Screen (yang biasa disebut videotron ataupun  Tentang produk–produk yang boleh dijual ataupun megatron) diperdagangkan di kawasan PKL yang berfungsi  Tentang pihak–pihak yang boleh mengelolah, sebagai media komunikasi yang TIME mengontrol, dan mengendalikan kawasan PKL yang  Tentang waktu kerja pihak manajemen pengelolah berfungsi sebagai media komunikasi yang TIME kawasan PKL yang berfungsi sebagai media  Tentang pihak–pihak yang boleh berdagang dan komunikasi yang TIME datang ke kawasan PKL yang berfungsi sebagai media  Tentang bentuk–bentuk media marketing yang komunikasi yang TIME ada di kawasan PKL yang berfungsi sebagai media  Tentang jenis–jenis produk yang boleh dijual atau komunikasi yang TIME diperdagangkan di kawasan PKL yang berfungsi  Tentang media–media forum interaksi antar Unsur sebagai media komunikasi yang TIME, ataupun 5P (Produsen, PKL, Pengelolah, Pembeli, maupun tentang klasifikasi jenis produk yang dijual Pemerintah) di kawasan PKL yang berfungsi  Tentang keseragaman harga untuk produk serupa sebagai media komunikasi yang TIME ataupun sejenis  Tentang berbagai petunjuk, keterangan-  Tentang bentuk–bentuk jaminan dan keterangan, maupun peringatan–peringatan pertanggungjawaban hukum mengenai kualitas dan ataupun larangan yang dipublikasikan melalui kuantitas produk yang dijual di kawasan PKL yang

105


media publikasi dan promosi yang ada di kawasan PKL yang berfungsi sebagai media komunikasi yang TIME  Tentang mata uang yang digunakan sebagai alat transaksi, termasuk sistem pajak yang diberlakukan di kawasan PKL yang berfungsi sebagai media komunikasi yang TIME

2.

Sebaiknya harus ada perencanaan, aturan, sistim kontrol dan kendali yang jelas, terstruktur, dan melembaga, tentang obyek–obyek yang bersifat abstrak sebagai berikut :  Tentang konsep kawasan ruang terbuka milik umum yang dapat dijadikan sebagai kawasan PKL yang berfungsi sebagai media komunikasi yang TIME  Tentang konsep fungsi kawasan PKL yang berfungsi sebagai media komunikasi yang TIME  Tentang konsep–konsep larangan pungli di kawasan PKL yang berfungsi sebagai media komunikasi yang TIME  Tentang sistem perpajakan yang diberlakukan di kawasan PKL yang berfungsi sebagai media komunikasi yang TIME  Tentang berbagai bentuk peraturan mengenai sarana dan prasarana bisnis di kawasan PKL yang berfungsi sebagai media komunikasi yang TIME  Tentang konsep–konsep perjanjian hukum yang harus dijunjung tinggi oleh lima pihak sebagai berikut : Produsen, PKL, Pengelolah, Pembeli, maupun Pemerintah (Unsur 5P)  Tentang waktu berdagang di kawasan PKL yang berfungsi sebagai media komunikasi yang TIME  Tentang konsep fungsi media marketing yang ada di kawasan PKL yang berfungsi sebagai media komunikasi yang TIME  Tentang berbagai konsep bentuk kegiatan communication mix di kawasan PKL, termasuk pertanggungjawabannya ataupun perijinannya  Tentang konsep etika komunikasi di kawasan PKL yang berfungsi sebagai media komunikasi yang TIME  Tentang bahasa sebagai alat komunikasi, baik verbal maupun non verbal yang diperbolehkan di kawasan PKL yang berfungsi sebagai media komunikasi yang TIME  Tentang sanksi hukum untuk setiap pelanggaran hukum di kawasan PKL yang berfungsi sebagai media komunikasi yang TIME

106

berfungsi sebagai media komunikasi yang TIME, seperti tentang orisinalitasnya, kesehatannya, maupun komposisinya.  Tentang mata uang yang digunakan sebagai alat transaksi, termasuk sistem pajak yang diberlakukan di kawasan PKL yang berfungsi sebagai media komunikasi yang TIME  Tentang unit–unit layanan keamanan, bisnis, kesehatan, dan hiburan di kawasan PKL yang berfungsi sebagai media komunikasi yang TIME  Tentang isi publikasi dan iklan–iklan yang ditayangkan di kawasan PKL yang berfungsi sebagai media komunikasi yang TIME, termasuk batas waktu publikasi dan iklan tsb  Tentang berbagai petunjuk, keterangan-keterangan, maupun peringatan–peringatan ataupun larangan yang dipublikasikan melalui media publikasi dan promosi yang ada di kawasan PKL yang berfungsi sebagai media komunikasi yang TIME Harus ada kegiatan–kegiatan evaluasi secara rutin dan terbuka, tentang hal-hal sebagai berikut :  Tentang tempat–tempat ruang terbuka milik umum yang dapat dijadikan sebagai kawasan PKL yang berfungsi sebagai media komunikasi yang TIME  Tentang bentuk–bentuk sarana dan prasarana bisnis di kawasan PKL yang berfungsi sebagai media komunikasi yang TIME, seperti fasilitas listrik, air bersih, toilet, maupun keberadaan mesin ATM di kawasan PKL (misalnya di kawasan jembatan penyeberangan)  Tentang berbagai bentuk contoh pungli yang dilarang di kawasan PKL yang berfungsi sebagai media komunikasi yang TIME  Tentang sistem perpajakan yang diberlakukan di kawasan PKL yang difungsikan sebagai media komunikasi yang TIME  Tentang bentuk–bentuk media marketing di kawasan PKL yang berfungsi sebagai media komunikasi yang TIME  Tentang pihak–pihak yang boleh mengelolah, mengontrol, dan mengendalikan kawasan PKL yang berfungsi sebagai media komunikasi yang TIME  Tentang pihak–pihak yang boleh berdagang, berbelanja, dan menikmati kawasan PKL yang berfungsi sebagai media komunikasi yang TIME. Contoh, mereka–mereka yang kedapatan membawa senjata tajam dan dalam kondisi mabuk dilarang berbelanja di kawasan PKL yang berfungsi sebagai media komunikasi yang TIME  Tentang jenis–jenis produk yang boleh dijual atau diperdagangkan di kawasan PKL,  Tentang bentuk–bentuk jaminan dan pertanggungjawaban mengenai kualitas dan kuantitas produk yang dijual di kawasan PKL, seperti tentang orisinalitasnya, kesehatannya, maupun komposisinya.  Tentang mata uang yang digunakan sebagai alat transaksi, termasuk sistem pajak yang diberlakukan di kawasan PKL  Tentang unit–unit layanan keamanan, bisnis, kesehatan, dan hiburan di kawasan PKL

3.

 Tentang konsep undang–undang perlindungan konsumen di kawasan PKL yang berfungsi sebagai media komunikasi yang TIME  Tentang bentuk–bentuk jaminan dan pertanggungjawaban hukum mengenai kualitas dan kuantitas produk yang dijual di kawasan PKL yang berfungsi sebagai media komunikasi yang TIME, seperti tentang orisinalitasnya, kesehatannya, maupun komposisinya.  Tentang isi publikasi dan iklan–iklan yang ditayangkan di kawasan PKL yang berfungsi sebagai media komunikasi yang TIME, termasuk batas waktu publikasi dan iklan tsb Sebaiknya harus ada perencanaan, aturan yang tidak rumit, sistim kontrol dan kendali yang jelas, terstruktur, dan melembaga, tentang obyek–obyek yang bersifat pasti atau sosial, yaitu sebagai berikut :  Tentang pihak–pihak yang boleh mengelolah, mengontrol, dan mengendalikan kawasan PKL yang TIME  Tentang lembaga atau pihak manajemen dan tenaga kerja yang mengelolah dan mengembangkan konsep fungsi kawasan PKL agar TIME  Tentang lembaga hukum yang mengatur konsep– konsep perjanjian hukum sistim kerjasama dan kendali 3 aspek pada kawasan PKL  Tentang lembaga bantuan hukum yang ada di kawasan PKL dan para penegak hukumnya  Tentang unit–unit layanan bisnis dan kreativitas yang ada di kawasan PKL dan para tenaga kerjanya  Tentang pos–pos keamanan yang ada di kawasan PKL dan tenaga–tenaga keamanannya  Tentang unit–unit layanan costumer care yang ada di kawasan PKL dan para pekerjanya  Tentang unit–unit layanan kesehatan yang ada di kawasan PKL dan para tenaga medisnya  Tentang cara berbusana dari para PKL  Tentang para pemerintah yang terlibat dalam upaya pengelolaan kawasan PKL yang TIME  Tentang pihak-pihak yang boleh beriklan ataupun berpromosi di kawasan PKL yang TIME  Tentang pihak–pihak yang boleh berdagang dan datang ke kawasan PKL  Tentang koperasi simpan pinjam yang membantu para PKL

 Tentang isi publikasi dan iklan–iklan yang ditayangkan di kawasan PKL, termasuk batas waktu publikasi dan iklan tsb  Tentang berbagai petunjuk, keterangan-keterangan, maupun peringatan–peringatan ataupun larangan yang dipublikasikan melalui media publikasi dan promosi yang ada di kawasan PKL

 Harus ada aturan ataupun standarisasi yang jelas, tegas, sistematis, terkendali, dan mempunyai kekuatan hukum, dibawah kerjasama dan kendali pihak–pihak sebagai berikut :  Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)  Kementrian Agraria dan Tata Ruang  Kementrian Perdagangan  Kementrian Ketenagakerjaan  Kementrian Komunikasi dan Informatika  Pemerintah Propinsi atau Kabupaten/Kota.  Pihak Kepolisian setempat  Pihak swasta sebagai pihak pengelolah kawasan PKL yang ditunjuk oleh pemerintah melalui sistem lelang terbuka  Harus ada unit layanan kesehatan untuk PKL dan semua petugas yang bertugas menjaga kawasan tempat PKL berdagang.  Harus ada lembaga bantuan hukum untuk PKL dan semua petugas yang bertugas menjaga kawasan tempat PKL berdagang  Harus ada konsultan marketing and communication untuk PKL  Harus ada kegiatan olah raga dan kesenian bersama antar PKL dan semua petugas yang bertugas menjaga kawasan tempat PKL berdagang  Harus ada koperasi simpan pinjam untuk PKL dan semua petugas yang bertugas menjaga kawasan tempat PKL berdagang

Jadi, agar obyektifitas fungsi kawasan PKL sebagai media komunikasi yang TIME di kawasan perkotaan, maka perlu adanya hal–hal sebagai berikut : 1. Adanya ruang publik terbuka yang khusus diperuntukkan sebagai kawasan PKL yang khusus difungsikan sebagai media komunikasi yang TIME, seperti di kawasan–kawasan sebagai berikut : di tempat–tempat wisata/rekreasi, di tempat–tempat pusat perdagangan dan hiburan, di terminal–terminal angkutan umum (darat, laut, dan udara), di kawasan rumah sakit–rumah sakit, di tempat–tempat olah raga dan kebugaran serta kecantikan, di sekitar lingkungan pendidikan. Di komplek–komplek tempat tinggal atau kawasan pemukiman, di

107


kawasan–kawasan industri bisnis dan perdsgangan, di pusat–pusat kawasan perkantoran, di sekitar lingkungan perbankan, serta di jembatan–jembatan penyeberangan. 2. Adanya kesepakatan dan sistim koordinasi yang baik, serta dukungan dari pihak–pihak Unsur 5P tentang konsep dan fungsi kawasan PKL yang berfungsi sebagai media komunikasi yang TIME, 3. Adanya sistim perencanaan, sistim kontrol dan kendali yang kuat dan tegas tentang kawasan PKL, agar dapat berfungsi sebagai media komunikasi yang TIME di kawasan perkotaan. 4. Adanya aturan yang tidak rumit namun memiliki standarisasi yang jelas, tegas, sistematis, terkendali, dan mempunyai kekuatan hukum, tentang sistim manajemen pengelolahan kawasan PKL agar berfungsi sebagai kawasan yang TIME 5. Adanya pihak pengelolah yang secara khusus bertugas mengelolah dan bertanggungjawab atas kawasan PKL agar berfungsi sebagai media komunikasi yang TIME, yang ditunjuk oleh pihak pemerintah melalui sistem lelang terbuka 6. Adanya kerjasama dan kendali bersama tentang fungsi kawasan PKL agar berfungsi sebagai media komunikasi yang TIME, yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Kementrian Agraria dan Tata Ruang, Kementrian Perdagangan, Kementrian Ketenagakerjaan, Kementrian Komunikasi dan Informatika, dengan Pemerintah Propinsi atau Kabupaten/Kota, dan tentunya pihak Kepolisian setempat Proses Internalisasi Fungsi Kawasan PKL Sebagai Media Komunikasi Yang TIME Di Kawasan Perkotaan Menurut Peter L. Berger yang dikutip oleh Riyanto, (2009:112), adapun proses internalisasi terjadi melalui mekanisme sosialisasi dengan maksud agar sebuah realitas sosial menjadi sesuatu yang diterima tanpa dipersoalkan (taken for granted) bagi manusia. Jadi, agar suatu kawasan PKL dapat berfungsi dan diterima sebagai media komunikasi yang TIME di kawasan perkotaan, maka secara teoritis maupun teknis harus dilakukan mekanisme sosialisasi seperti tampak dalam Tabel 4. sebagai berikut :

No 1.

2.

Tabel 4 Matriks Proses Internalisasi Fungsi Kawasan PKL sebagai Media Komunikasi yang TIME di Kawasan Perkotaan Secara Teoritis Secara Praktis Harus ada keputusan yang memiliki kekuatan hukum, Melibatkan peran serta pihak–pihak sebagai berikut : tentang beberapa kawasan ruang publik terbuka yang  Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah khusus diperuntukkan sebagai kawasan PKL yang (UKM) difungsikan khusus sebagai media komunikasi yang  Kementrian Agraria dan Tata Ruang TIME. Antara lain seperti di kawasan–kawasan sebagai  Kementrian Perdagangan berikut : di tempat–tempat wisata/rekreasi, di  Kementrian Ketenagakerjaan tempat–tempat pusat perdagangan dan hiburan, di  Kementrian Komunikasi dan Informatika terminal–terminal angkutan umum (darat, laut, dan  Pemerintah Propinsi atau Kabupaten/Kota. udara), di kawasan rumah sakit–rumah sakit, di  Pihak Kepolisian setempat tempat–tempat olah raga dan kebugaran serta  Pihak swasta sebagai pihak pengelolah kawasan PKL kecantikan, di sekitar lingkungan pendidikan. Di yang ditunjuk oleh pemerintah melalui sistem lelang komplek–komplek tempat tinggal atau kawasan terbuka pemukiman, di kawasan–kawasan industri bisnis dan perdsgangan, di pusat–pusat kawasan perkantoran, di sekitar lingkungan perbankan, serta di jembatan– jembatan penyeberangan. Harus ada kesepakatan dan sistim koordinasi yang Adanya Keppres yang mengatur tentang fungsi kawasan baik dengan pihak–pihak Unsur 5P tentang konsep PKL yang TIME dan fungsi kawasan PKL agar berfungsi sebagai media komunikasi yang TIME

108

3.

4.

5.

Harus ada aturan ataupun standarisasi yang jelas, tegas, sistematis, terkendali, dan mempunyai kekuatan hukum, tentang sistim manajemen pengelolahan kawasan PKL agar berfungsi sebagai media komunikasi yang TIME Harus melibatkan kekuatan dan kerjasama pihak– pihak sebagai berikut :  Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)  Kementrian Agraria dan Tata Ruang  Kementrian Perdagangan  Kementrian Ketenagakerjaan  Kementrian Komunikasi dan Informatika  Pemerintah Propinsi atau Kabupaten/Kota.  Pihak Kepolisian setempat  Pihak swasta sebagai pihak pengelolah kawasan PKL yang ditunjuk oleh pemerintah melalui sistem lelang terbuka Adanya kawasan percontohan tentang konsep kawasan PKL yang mampu berfungsi sebagai media komunikasi yang TIME

6.

Adanya kegiatan publikasi dan promosi melalui berbagai media massa tentang konsep kawasan PKL yang berfungsi sebagai media komunikasi yang TIME

7.

Adanya berbagai upaya pembinaan, kontrol, evaluasi, dan kendali dari pemerintah dan pihak pengelolah kawasan PKL

Adanya aturan yang jelas yang mengatur hubungan antar unsur 5P dalam suatu kawasan PKL yang Time

Adanya Keppres yang mengatur kerjasama hubungan antar pihak–pihak sebagai berikut :  Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)  Kementrian Agraria dan Tata Ruang  Kementrian Perdagangan  Kementrian Ketenagakerjaan  Kementrian Komunikasi dan Informatika  Pemerintah Propinsi atau Kabupaten/Kota.  Pihak Kepolisian setempat Pihak swasta sebagai pihak pengelolah kawasan PKL yang ditunjuk oleh pemerintah melalui sistem lelang terbuka Pihak pemerintah bersama pihak swasta dan PKL, harus sepakat membuat sebuah kawasan percontohan tentang konsep kawasan PKL yang mampu berfungsi sebagai media komunikasi yang TIME Menggunakan technologi kreatif, atau bersifat technocratif seperti : kinetic board, LCD (Liquid Crystal Display), maupun LED (Light Emitting Diode) Screen (yang biasa disebut videotron ataupun megatron) Pemerintah harus memberikan kepercayaan kepada pihak swasta untuk mengelolah kawasan PKL agar mampu berfungsi sebagai media komunikasi yang TIME, melalui sistim lelang terbuka

Jadi, karena dalam tahap internalisasi tidak semua realitas obyektif dapat diterima atau diserap sepenuhnya oleh kesadaran subjektif setiap pelaku sosial, dan karena makna merupakan hasil negosiasi makna subjektif di antara pelaku sosial, sehingga makna juga bisa memiliki banyak kemungkinan (polisemi) dan bersifat majemuk (multisemi), maka agar makna fungsi kawasan PKL sebagai media komunikasi yang TIME di kawasan perkotaan, perlu adanya tindakan–tindakan sebagai berikut : 1. Perlu adanya upaya–upaya sosialisasi, publikasi, dan promosi melalui media massa, tentang bentuk–bentuk kawasan PKL yang dapat berfungsi sebagai media komunikasi yang TIME di kawasan perkotaan 2. Perlu adanya campur tangan dari pihak pemerintah, dalam hal ini kerjasama antar Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), dengan Kementrian Agraria dan Tata Ruang, dengan Kementrian Perdagangan, dengan Kementrian Ketenagakerjaan, dengan Kementrian Komunikasi dan Informatika, dengan pihak Pemerintah Propinsi atau Kabupaten/Kota, dan tentunya dengan pihak Kepolisian setempat 3. Perlu adanya sistem lelang terbuka untuk pihak swasta yang ingin mengelolah suatu kawasan PKL agar berfungsi sebagai media komunikasi yang TIME di kawasan perkotaan 4. Perlu adanya kawasan percontohan tentang konsep kawasan PKL yang mampu berfungsi sebagai media komunikasi yang TIME 5. Perlu adanya legalisasi yang kuat, jelas, dan tidak rumit tentang sistim lelang dan kelolah kawasan PKL agar berfungsi sebagai media komunikasi yang TIME di kawasan perkotaan

109


Fungsi Kawasan PKL Fungsi Kawasan PKL Sebagai Media Komunikasi Yang TIME Di Kawasan Perkotaan Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh pemahaman bahwa, fungsi kawasan PKL sebagai media komunikasi yang TIME di kawasan perkotaan yaitu, sebagai berikut : 1. Dimulai secara bertahap yaitu, dari tahapan proses eksternalisasi, obyektifikasi, hingga internalisasi 2. Melibatkan peranan konstruktor unsur 5P (Produsen, PKL, Pengelolah, Pembeli/Pengunjung, maupun Pemerintah ) seperti tampak dalam Gambar 1. 3. Bersifat holistik, satu kesatuan, dan harus diikat dengan aturan yang jelas, tegas, tidak rumit, sistematis, dan memiliki kekuatan hukum yang melembaga 4. Menggunakan model komunikasi interaksi, seperti tampak dalam Gambar 1. 5. Menggunakan prinsip subsidi silang dan kemitraan antar pihak–pihak konstruktor unsur 5P seperti tampak dalam Gambar 1.

Gambar 1 Model Komunikasi Interaksi Unsur 5P Konstruktor Fungsi PKL sebagai Media Komunikasi yang TIME di Kawasan Perkotaan Sumber : Hasil olah pikir Rosmawaty H.P. (2015)

Penutup Pada akhirnya, sebagai penutup, diperoleh simpulan tentang fungsi PKL sebagai media komunikasi yang TIME di kawasan perkotaan, yaitu sebagai berikut : 1) Melalui proses eksternalisasi, seperti proses belajar dan penyesuaian diri bersama oleh para konstruktor unsur 5P, melalui upaya–upaya pembelajaran, pendampingan, dan pengendalian secara rutin, terkendali, benar, dan tegas oleh pihak tim manajemen yang ditunjuk secara khusus oleh pihak pemerintah setempat, serta melalui sistem lelang terbuka, dan berbagai kegiatan pelatihan–pelatihan (training), maupun penghargaan–penghargaan yang melibatkan semua konstruktor unsur 5P. Itulah sebabnya, juga butuh forum–forum komunikasi untuk semua konstruktor unsur 5P. Adapun proses ini disebut sebagai proses eksternalisasi 2) Melalui proses obyektifikasi, seperti adanya kawasan PKL yang khusus difungsikan sebagai media komunikasi yang TIME di kawasan perkotaan, unsur 5P yang berfungsi sebagai konstruktor, berbagai bentuk kesepakatan bersama antar unsur 5P yang memiliki kekuatan hukum dan didukung oleh sistim koordinasi yang baik di antara para konstruktor unsur 5P, sistem perencanaan dan kontrol/kendali yang kuat dan tegas tentang fungsi kawasan PKL agar berfungsi sebagai media komunikasi yang TIME di kawasan perkotaan, dan sistem manajemen

110

3)

4)

profesional yang dijalankan langsung oleh pihak swasta yang ditunjuk pemerintah melalui sistem lelang terbuka. Adapun proses ini disebut sebagai proses obyektifikasi. Melalui proses internalisasi seperti, negosiasi, sosialisasi, publikasi, dan promosi, serta campur tangan dari pihak pemerintah (dalam hal ini kerjasama antar Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), dengan Kementrian Agraria dan Tata Ruang, dengan Kementrian Perdagangan, dengan Kementrian Ketenagakerjaan, dengan Kementrian Komunikasi dan Informatika, dengan pihak Pemerintah Propinsi atau Kabupaten/Kota, dan tentunya dengan pihak Kepolisian setempat), dan sistem lelang terbuka untuk pihak swasta yang ingin mengelolah secara profesional, dan penyediaan kawasan percontohan tentang konsep kawasan PKL yang mampu berfungsi sebagai media komunikasi yang TIME, dan juga legalitas yang jelas dan tidak rumit tentang sistim lelang dan kelolah kawasan PKL yang difungsikan sebagai media komunikasi yang TIME di kawasan perkotaan. Adapun proses ini disebut sebagai proses internalisasi. Fungsi kawasan PKL sebagai media komunikasi yang TIME di kawasan perkotaan dimulai secara bertahap, melibatkan peranan konstruktor unsur 5P (Produsen, PKL, Pengelolah, Pembeli/Pengunjung, maupun Pemerintah), bersifat holistik atau satu kesatuan, diikat aturan yang jelas, tegas, dan tidak rumit, serta memiliki kekuatan hukum yang melembaga, dengan menggunakan prinsip subsidi silang dan kemitraan antar pihak–pihak konstruktor unsur 5P.

Daftar Pustaka Berger, Peter L & Luckmann, Thomas. 1990. Tafsir Sosial Atas Kenyataan. Jakarta : LP3ES Denzin, Norman K. & Lincoln, Yvonna S (ed). Qualitative Research. Third Edition. United Stated of America : Sage Publication Gunawan, Myra P. 1997. Prosiding Pelatihan dan Lokakarya Perencanaan Pariwisata Berkelanjutan, Bandung : Penerbit ITB Mulyana, Deddy. 2008. Ilmu Komunikasi. Bandung : Remaja Rosdakarya Riyanto, Geger. 2009. Peter L. Berger, Perspektif Metateori Pemikiran, Jakarta : LP3ES Veeger, K.J. 1993. Realitas Sosial : Refleksi Filsafat Sosial Atas Hubungan Individu Masyarakat Dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi. Jakarta : Penerbit P.T Gramedia Pustaka Utama. West, Richard dan Turner, Lynn H. 2008. Introduction Communication Theory : Analysis and Application. Third Edition. Singapore : Mc Graw Hill Lain–Lain : Pedagang Kaki Lima : Entrepreneur Yang Terabaikan. Tamba, Halomoan dan Sijabat, Saudin., Infokop Nomor 29 Tahun XXII, (2006:101–102) Surat kabar Harian Bernas (4 November 1999, hal.3) UU. Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil

111


112

Pemahaman Undang-undang Informasi Transaksi Elektronika dan Realitas Cyberculture pada Generasi Muda di Surabaya Fitria Widiyani Roosinda Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Bhayangkara Surabaya Email: [email protected]

Abstrak Berkembangnya teknologi internet saat ini telah memicu perubahan yang besar terhadap pola perilaku dalam berkomunikasi terutama pada generasi muda. Budaya siber (cyberculture) akhir-akhir ini menjadi fenomena yang unik untuk dipelajari. Dangkalnya pengetahuan tentang apa itu cyberculture termasuk dampak negative yang akan ditimbulkan dari kurangnya pemahaman secara mendalam telah membuat generasi muda dihadapkan pada kasus hukum yang rumit. Generasi muda tidak menyadari atau bisa jadi tidak tahu bahwa ruang public yang mereka diami sehari-hari tersebut dapat menjadi ancaman bagi mereka dikemudian hari, tentunya jika mereka tidak berhatihati dalam menggunakan ruang publim tersebut. Hampir setiap hari mereka berinteraksi dengan menggunakan dunia maya. Cyberculture telah membuat pergeseran dalam pola komunikasi pada generasi muda. Beberapa diantara mereka bahkan tidak paham resiko yang akan dihadapi ketika mereka menggunakan internet. Komentar-komentar yang mereka lontarkan pada media social, status-status yang mereka buat, semuanya itu akan membahayakan bagi diri mereka sendiri jika mereka tidak menyadari ada ancaman UU Informasi Transaksi Elektronik yang sewaktu-waktu bisa menjerat mereka. Penelitian ini bermaksud ingin mengetahui seberapa jauh pemahaman generasi muda terhadap UU ITE tersebut dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Seluruh data akan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif sehingga tercapailah sebuah simpulan akhir yang diharapkan. Kata kunci: Budaya siber, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik

113


114

Analisis Resepsi Komunikasi Politik di Instagram @ridwankamil Citra Melati, Arief Prima Prasetya, Martriana PS.1 Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Pancasila Jl. Srengseng sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. DKI Jakarta Email: [email protected], [email protected], [email protected]

Abstrak Popularitas Ridwan Kamil di media sosial semakin menanjak dengan keaktifannya menggunakan media sosial instagram. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana resepsi pengguna instagram terhadap postingan akun @ridwankamil yang bercirikan komunikasi politik. Pemaknaan khalayak dianalisis menggunakan Teori Resepsi dari Stuart Hall, serta presentasi diri dan politik pencitraan sebagai unsur komunikasi politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan data melalui wawancara dan analisis data berdasarkan tiga pemaknaan khalayak Stuart Hall. Penelitian ini menemukan adanya beragam pemaknaan khalayak terhadap postingan Instagram @ridwankamil. Perbedaan latar-belakang informan sebagai Follower dan Non Follower terhadap akun Instagram@ridwankamil membawa pemaknaan berbeda akan unsur komunikasi politik yang ditampilkan. Hasil resepsi menjadi masukan bagi kandidat politik dalam melakukan komunikasi politik di media sosial. Kata Kunci : Reception, Komunikasi Politik, Instagram, Ridwan Kamil Abstract The popularity of Ridwan Kamil in social media arose using instagram. This research is aim to find reception of instagram users to account @ridwankamil which show elements of political communications. Audience’s intrepretation analyzed by Reception Theory from Stuart Hall, also concept of self presentation and political image as elements of political communication. This research used qualitative paradigm, data collected using interview and data analysis based on reception analysis Hall. This research found diversity of audience reception and decode to posting @ridwankamil. Differences between audiences as follower and non follower @ridwankamil, brought specific intepretation of political communications. Result of this receptions will acknowledge on how candidate using political communication in social media. Keywords: Reception, Political Communication, Instagram, Ridwan Kamil

Pendahuluan Ridwan Kamil sebagai walikota di Kota Bandung terlihat aktif menggunakam media sosial. Setelah aktif menggunakan facebook, twitter dan ask.fm, kini Ridwan Kamil pun mengikuti trend berbagi momen menarik di Instagram. Sama halnya dengan postingan di media sosial sebelumnya, postingan Ridwan Kamil di Instagram juga tidak lepas dari candaan yang mengundang tawa para followers yang saat ini sudah mencapai angka 1,4 juta. Kemudian yang membuat berbeda adalah beberapa postingan Ridwan Kamil jauh dari kesan kaku pemerintahan, padahal yang kita ketahui selama ini bahwa pejabat politik pada umumnya lebih formal dan terkesan serius. Walaupun sesekali 1

Citra Melati dan Arief Prima Prasetya adalah mahasiswa semester 7, peminatan Kajian Media, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. Latar belakang pengerjaan penelitian ini adalah peneliti aktif dalam berorganisasi baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus. Martriana PS, M.Si. merupakan dosen tetap Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila sejak 2007, dosen pengampu mata kuliah Proyek Kajian Media dan pembimbing penelitian ini. Menyelesaikan pendidikan sarjana di jurusan Ilmu Komunikasi, Fisipol, Universitas Gadjah Mada serta menempuh Pasca Sarjana di Magister Komunikasi, Universitas Indonesia. Pernah bekerja di divisi bisnis surat kabar The Jakarta Post. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait Komunikasi Politik dan Media Baru..

115


ada postingan yang berkaitan dengan pemerintah atau pekerjaan dan terlihat serius, namun selalu dikombinasikan dengan caption yang humor sehingga tetap terlihat jauh dari kesan kaku. Salah satu postingan yang memunculkan banyak makna yaitu ketika Ridwan Kamil mengikuti perlombaan balap karung pada saat perayaan 17 Agustus. Ridwan Kamil terlihat berbaur dengan warga, turut merayakan kemerdekaan dengan warga dan di tambah dengan caption yang humor. Jika ditelaah lebih dalam terkait makna yang muncul dibenak khalayak terhadap postingan akun @ridwankamil, tentu akan timbul beragam pemaknaan terutama bagi pengguna instagram lainnya. Mulai dari yang beranggapan postingan tersebut hanya bentuk dari presentasi diri, atau malah menganggap salah satu upaya politik pencitraan yang banyak dilabelkan pada tokoh-tokoh politik saat ini. Penerimaan dan pemaknaan seperti itu sangat wajar terjadi mengingat ranah politik tidak jauh dari stereotype pencitraan. Apalagi media sosial saat ini dijadikan tren baru dalam melakukan komunikasi politik kepada masyarakat bahkan dapat dikatakan menjadi media yang efektif dalam mendapatkan dukungan politik. Tidak heran jika pejabat-pejabat politik pun turut menampakkan eksistensinya di media sosial. Kesuksesan pejabat politik meraup dukungan dari media sosial dibuktikan oleh pasangan Jokowi dan Ahok pada Pilkada DKI Jakarta 2012 lalu. Penelitian yang dilakukan oleh (Utomo,2013) ini mengungkapkan bahwa penggunaan media sosial memunculkan marketing politik bauran (mix-mediated) baru di dunia politik. Media sosial tidak hanya berhasil menyampaikan pesan-pesan kampanye politik. Lebih dari itu, media sosial berhasil menyatukan anak-anak muda yang membentuk kantong-kantong komunitas untuk mendukung Jokowi dan Ahok. Hal semacam ini juga sudah lebih dulu terjadi di Amerika Serikat, ketika kemenangan yang fenomenal Presiden Barack Obama. Kecanggihan tim kampanye Obama dalam mengolah media sosial dan memadukannya dengan sosok Obama yang memiliki moto perubahan, menjadikan suasana kampanye semakin semarak. Obama sempat menjadi buah bibir seluruh dunia karena sekaligus mempopulerkan media sosial seperti facebook, twitter, blog bahkan blackberry. Kepopuleran Obama di dunia maya tersebut mengantarkan beliau duduk di kursi kekuasaan Amerika Serikat hingga saat ini (Tabroni, 2012). Semenjak kemenangan Obama dalam Pilpres 2008 dan kemenangan Jokowi-Ahok dalam Pilkada DKI, membuat banyak pejabat-pejabat politik mulai melirik atau bahkan semakin memanfaatkan media sosial. Entah itu digunakan untuk kepentingan politik, membentuk publisitas, ataupun sekedar bentuk presentasi diri di era serba teknologi ini. Vedel (2003) dalam artikelnya Political Communication in the Age of Internet, menyatakan bahwa ICT membangun cara baru dalam interaksi individual, dimana akan memproduksi dampak kualitatif dari aktivitas politik. Aktor politik merasakan keterlibatan yang lebih mendalam karena kontribusi ICT, dalam 2 hal yaitu khalayak akan memberikan kesan yang lebih banyak dibandingkan komunikasi tradisional serta memberikan pengaruh luas kepada lingkungan (pendukungnya). Hadirnya media sosial ditengah perkembangan teknologi telah memberi warna baru dalam sebuah proses komunikasi. Fungsi media sosial di antaranya adalah terhubung dengan banyak orang dari berbagai belahan dunia. Penggunaan media sosial yang intensif pun menimbulkan interaksi yang lebih luas dan beragam. Hal ini kemudian didukung dengan adanya perangkat pesan instan yang disediakan di beberapa media sosial. Dengan demikian tidak heran jika penggunaan media sosial menjadi rutinitas netizen saat ini tak terkecuali bagi pejabat politik (Sanjaya, 2010). Sebagai media komunikasi kontemporer, media sosial memiliki kekuatan yang sangat mempengaruhi opini publik dan pemaknaan masyarakat terkait isu yang sedang berkembang

116

(Ardianto,2011). Sebut saja kasus Florence Sihombing, mahasiswa UGM yang memposting keluh kesahnya terhadap kota Yogyakarta di salah satu akun media sosial. Kasus tersebut menjadi perbincangan hangat antar pengguna media sosial lainya hingga terjadi bullying terhadap Florence. Ini merupakan salah satu dari sekian banyak isu publik yang berkembang dan menjadi agenda penting di media sosial. Kejadian tersebut dapat membuktikan bahwa media sosial memiliki kekuatan yang mampu membentuk opini dan pemaknaan dalam masyarakat terutama sesama penggunanya (lipsus.kompas.com). Selain memiliki kekuatan komunikasi massa dan kekuatan sosial, media sosial pun dianggap sebagai alat yang efektif dalam membentuk publisitas dan pencitraan individu atau lembaga. Tidak sedikit orang yang tiba-tiba terkenal setelah mempresentasikan dirinya di media sosial. Begitu pula dengan upaya pejabat-pejabat politik yang membutuhkan sebuah pencitraan demi menaikkan opini positif dari masyarakat dan mendapatkan nama di hati masyrakat. Tentunya media sosial yang menjadi trend new media saat ini dapat dijadikan pilihan dalam membangun publisitas dan pencitraan. Dibandingkan harus mengeluarkan kocek puluhan hingga ratusan juga untuk beriklan di media massa, maka media sosial dapat dijadikan media alternatif saat ini. Tinggal memilih media sosial mana yang efektif dan popular di kalangan netizen (Luik dalam Ardianto,2011). Hal demikianlah yang saat ini mungkin dimanfaatkan oleh Ridwan Kamil sebagai bentuk komunikasinya dengan masyarakat. Secara tidak langsung Ridwan Kamil dinilai cerdas dalam melihat kebutuhan informasi dewasa ini. Setelah beberapa waktu lalu juga eksis di facebook, twitter,ask.fm dan kini Ridwan Kamil pun memanfaatkan instagram yang saat ini popular di kalangan netizen. Salah satu situs online resmi menyebutkan bahwa instagram sebagai salah satu situs jejaring sosial berbagi foto dan video kini diakses sebanyak 400 juta pengguna diseluruh negara terhitung per September 2015. Pencapaian pengguna instagram disinyalir melebihi twitter yang lebih dulu hadir di media sosial. Ridwan Kamil pun menjadi salah satu pengguna instagram yang dianggap popular dengan jumlah followers mencapai 1,6 juta pengguna (Tekno.kompas.com). Melihat eksistensi Ridwan Kamil dan jumlah followers yang tinggi tersebut tentu sudah dapat dikatakan bahwa beliau berhasil membentuk publisitasnya di media sosial terutama Instagram. Postingan yang cenderung humoris dan jauh dari kesan kaku pemerintahan, membuat pengguna lain semakin tertarik mengikuti segala aktivitas Ridwan Kamil di instagram. Namun jika berbicara sosok pejabat Negara tentu tidak dapat dilepaskan dari unsur politik yang mungkin ada atau tidak dalam tujuannya menggunakan media sosial. Muncul asumsi bahwa beberapa pihak tentu ada yang pro dan kontra, mulai dari yang setuju dan menganggap postingan Ridwan Kamil hanya guyonan belaka, atau malah ada yang beranggapan eksistensinya di instagram merupakan strategi pencitraan agar lebih dikenal baik dan mendapatkan dukungan untuk menjadi pejabat politik seterusnya. Penelitian mengenai pejabat politik dan instagram sebelumnya pernah dilakukan oleh Azehari & Wulan (2014). Penelitian tersebut melakukan analisis isi terhadap postingan-postingan Ibas Yudhoyono yang merupakan sekretaris jenderal Partai Demokrat sekaligus Putra dari Presiden ke enam Susilo Bambang Yudhoyono. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa, dari seluruh postingan Ibas di instagram di dominasi ole aktivitasnya bersama keluarga bahkan kegiatan politik hanya 22 foto dari total 320 posting. Maka penelitian ini menyimpulkan media sosial tidak dimanfaatkan Ibas sebagai media untuk melancarkan pesan-pesan politik maupun visinya sebagai tokoh politik.

117


Walaupun terbilang cukup aneh, di mana saat ini sedang maraknya politisi memanfaatkan media sosial untuk menarik simpati konstituen namun Ibas tidak mempedulikannya. Dari segi kuantitas dapat dikatakan benar bahwa media sosial tidak dijadikan Ibas sebagai ajang pencitraan yang selama ini banyak dilabelkan pada tokoh politik. Penelitian yang hampir sama akan dilakukan pada akun instagram Ridwan Kamil. Penelitian ini tidak menghitung secara kuantitatif namun lebih ke pemaknaan khalayak terutama pengguna instagram terhadap sejumlah postingan akun @ridwankamil yang cenderung memuat unsur humoris. Jika dikaitkan dengan sosok Ridwan Kamil sebagai pejabat politik maka tentunya akan beragam pemaknaan yang muncul terhadap postinganpostingannya di instagram. Apakah komunikasi politik yang dilakukannya dimaknai sebagai presentasi diri di era media sosial atau bahkan tak lain untuk pencitraan politik dan mencari publisitas. Dunn et.al (2014), menemukan bahwa individu yang melihat kandidat melalui laman facebook akan merasakan bahwa mereka memiliki keintiman interaksi dengan kandidat tersebut dibandingkan jika individu yang merasakan interaksi formal melalui webpage kandidat. Hal ini yang mendasari bagaimana akun instagram @ridwankamil dapat menciptakan penerimaan untuk kedekatan dengan pemilik akun, sehingga apakah ketika pesan komunikasi politik yang dikirimkan akan memiliki makna yang berbeda? Berangkat dari pemaparan serta argumen-argumen yang muncul, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerimaan serta pemaknaan sesama pengguna instagram terhadap postingan akun @ridwankamil yang berkaitan dengan aktivitas politik. Dalam memahami fenomena yang akan dibahas, maka penelitian ini menggunakan Teori Resepsi (reception theory) dan beberapa konsep yang terkait penelitian. Teori Resepsi dikemukakan oleh Stuart Hall (1973), di mana beliau mempunyai argumen bahwa faktor kontekstual mempengaruhi cara khalayak membaca media. Riset khalayak Hall yang dikutip Baran (2003 :269) yang mana menyatakan bahwa khalayak mempunyai perhatian langsung terhadap analisis dalam konteks sosial dan politik di mana isi media diproduksi (encoding) dan konsumsi isi media (decoding) dalam konteks kehidupan seharihari. Teori resepsi memfokuskan pada perhatian individu dalam proses komunikasi massa (decoding), yaitu pada proses pemaknaan dan pemahaman yang mendalam atas teks media, dan bagaimana individu menginterpretasikan isi media. Singkatnya, teori reception menempatkan penonton atau pembaca dalam konteks berbagai macam faktor yang turut mempengaruhi bagaimana menonton atau membaca serta menciptakan makna dari teks (Baran, 2003 : 269-270). Reception theory adalah suatu studi yang berfokus pada makna, produksi dan pengalaman khalayak dalam interaksi mereka dengan teks media. Fokus dalam resepsi ini adalah pada proses decoding, interpretasi, dan pembacaan. Griffin (2003) dalam bukunya mengutip penjabaran Hall mengenai tiga bentuk pemaknaan khalayak dalam membaca dan memaknai sebuah teks. Tiga bentuk pemaknaan tersebut adalah : 1. Dominant position/code Dalam hal ini khalayak memaknai pesan berdasarkan kode yang dominan, dengan kata lain pemaknaan dari khalayak sesuai dan sejalan dengan makna teks yang diberikan si pembuat teks. 2. Negotiated position/code

118

Pemaknaan ini menunjukkan bahwa khalayak dalam memaknai teks berdasarkan nilai yang dominan, dapat dikatakan sejalan dengan teks namun menolak penerapannya dalam kasus yang spesifik atau dalam batasan tertentu. 3. Oppositional position/code Bentuk pemaknaan ini bertolak belakang dari pemaknaan sebelumnya yang dapat menerima dan sejalan dengan teks yang disodorkan. Oppositional code lebih memaknai pesan secara kritis dan menemukan adanya bias dalam menyampaikan pesan dan berusaha tidak menerimanya mentah-mentah sehingga khalayak menentukan frame dan alternative sendiri dalam menginterpretasi pesan yang diterima. Ebren (2011) melakukan studi resepsi terhadap iklan televisi menemukan pemaknaan yang berbeda terhadap iklan berdasarkan perbedaan gender, perempuan dan laki-laki. Pemaknaan yang disampaikan oleh informan membuka informasi terhadap pemaknaan yang ditangkap oleh khalayak. Hal ini yang mendasari penelitian ini untuk melihat perbedaan yang terbentuk berdasarkan follower dan non follower akun @ridwankamil. Selain menggunakan teori resepsi atau teori pemaknaan khalayak, penelitian ini juga menggunakan beberapa konsep yang dijadikan landasan dalam memahami fenomena. a. Presentasi Diri Presentasi diri sendiri berangkat dari pemahaman erving goffman tahun (1959). Dalam karyanya yg berjudul The Presentation Of Self In Everyday Life menyatakan bahwa setiap individu merupakan aktor yang menampilkan dirinya baik secara verbal maupun non verbal ketika berinteraksi dengan orang lain. Presentasi diri juga sering disebut dengan manajemen impresi (impression management), di mana presentasi merupakan sebuah tindakan menampilkan diri yang dilakukan oleh setiap individu untuk memcapai citra yang diharapkan. Tidak hanya individu, presentasi diri pun dapat dilakukan oleh kelompok, tim, oraganisasi (Boyer dkk, 2006:4) Dalam konteks media sosial terkadang presentasi diri dianggap tidak maksimal karna menghilangkan elemen non verbal, namun hilangnya elemen non verbal tersebut dimanfaat kan setiap individu untuk lebih mengkreasikan ekspresi dan pengguna mendapatkan kesempatan untuk lebih inventif dalam melakukan presentasi diri. Dengan demikian media sosial dipandang sebagai perpanjangan diri pengguna (Papacharissi dalam Luik, 2010). Masih dalam Luik (2010), Presentasi diri dalam media sosial tidak harus dengan menampakkan diri secara fisik. Dengan menggunakan kata-kata bijak, menyampaikan kritik, mengkomunikasikam kondisi pribadi serta aktivitas lainnya, sudah termasuk ke dalam bentuk presentasi diri di media sosial. Kehadiran media sosial, membuat setiap orang menjadi produsen pesan dan konsumen pesan, selain itu media sosial memberikan ruang yang luas untuk seseorang melakukan presentasi diri. Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa presentasi diri terjadi dan dibutuhkan oleh setiap orang tak terkecuali tokoh politik. entah apapun tujuannya nanti, yang jelas tokoh politik sangat membutuhkan upaya menampilkan diri apalagi di era media sosial. Para tokoh politik tidak harus berkampanye di tengah lapangan, akan tetapi cukup mempresentasikan diri di media sosial, entah itu berupa postingan kalimat, foto, video dan hal lain untuk menyampaikan pesan politik. Misalnya pada Akun media sosial Instagram Ridwan Kamil yang menjadi bahasan penelitian ini. Dengan upaya memposting foto-foto, video, dan caption-caption menarik merupakan salah satu dari bentuk presentasi diri melalui media sosial. Namun permasalahannya timbul dari pandangan khalayak

119


terhadap upaya dari presentasi diri tersebut. Ditambah dengan jabatan politik yang dikenakan seakan dipandang sebagai bentuk politik pencitraan b. Politik Pencitraan Istilah politik pencitraan atau Imaging Political berkembang di Indonesia seiring dengan perkembangan demokrasi yang pada saat itu bertepatan menjelang pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden RI tahun 2004. Politik pencitraan berkaitan dengan pembuatan informasi atau pesan politik oleh komunikator politik, media politik, dan khalayak sebagai penerima pesan politik tersebut (Arifin, 2014). Komunikator Politik pada dasarnya adalah semua orang yang berkomunikasi tentang politik, mulai dari obrolan warung kopi hingga sidang parlemen untuk membahas konstitusi Negara. Sebut saja misalnya mahasiswa, dosen, tukang ojek, penjaga warung yang memungkinkan untuk terjebak dalam obrolan politik. Maka tak heran jika ada yang menjuluki komunikasi politik sebagai neologisme yakni ilmu yang sebenarnya tak lebih dari istilah belaka. Namun tetap yang menjadi komunikator utama adalah para pemimpin politik atau pejabat pemerintah karena merekalah yang aktif menciptakan pesan politik untuk kepentingan politik mereka (Iqbal, dalam Misliyah, 2010:27). Citra terbentuk berdasarkan informasi yang diterima oleh publik, baik secara langsung maupun melalui media massa termasuk di dalamnya media sosial. Para politikus, utamanya kandidat sangat berkepentingan dalam pembentukan citra. Citra yang baik, dengan sendirinya akan meningkatkan popularitas dan elektabilitas . Tidak heran jika banyak politisi-politisi yang melakukan pencitraan politik. semakin dapat seseorang atau tokoh politik menampilkan citra positif, maka peluang meraup dukungan pun pemilih semakin besar (Kamarudin,2009). Menurut Tabroni (2012) menyebutkan bahwa citra politik memiliki kekuatan untuk memotivasi aktor atau individuu agar melakukan Sesutu sesuai dengan kepentingan politik. Citra politik akan mampu memengaruhi opini publik sekaligus menyebarkan makna-makna tertentu. Jika dikaitkan dengan tokoh politik Ridwan Kamil, maka tidak heran jika ada yang beranggapan upaya presentasi diri Ridwan Kamil di Instagram adalah salah satu bentuk politik pencitraan demi meningkatkan popularitas dan elektabilitas di mata publik. Sehingga dengan mudah meraup dukungan masyarakat untuk tetap bertahan di dunia politik. hal semacam ini sangat wajar terjadi dalam pandangan masyarakat, apalagi mereka hanya melihat kegiatan Ridwan Kamil hanya sebatas media sosial tanpa mengetahui langsung atau bahkan merasakan impact dari Ridwan Kamil. c. Media Sosial Instagram Berbagai jenis media sosial atau yang sering disebut jejaring sosial muncul di tengah tingginya tingkat penggunaan media baru. Mulai dari facebook, twitter, blog, tumblr, path dan yang popular saat ini yaitu instagram. Media sosial instagram merupakan aplikasi berbagi foto menyenangkan yang memungkinkan pengguna mengambil gambar, foto dan video serta dapat menerapkan filter digital kemudian membagikannya ke berbagai layanan media sosial termasuk instagram sendiri (Instagram.com). Instagram resmi diluncurkan pada 20 September 2010 dan pada tahun 2012 resmi diakuisisi oleh media sosial Facebook dan saat ini menjadi salah satu media sosial popular di dunia (Tekno.kompas.com). Atmoko (2012:28) dalam bukunya yang berjudul Instagram Handbook menjelaskan bahwa aplikasi Instagram memiliki lima menu utama yang menjadi andalan Instagram. Menu utama yang ditawarkan di antaranya Home Page, Comments, Explore , Profile dan News Feed. Instagram juga dilengkapi dengan fitur Judul atau yang sering disebut caption, fitur Hashtag, dan juga fitur lokasi

120

sehingga. Meskipun instagram disebut layanan photo sharing, tetapi Instagram juga merupakan jejaring sosial. Tidak hanya berbagi photo atau video, Instagram juga menyediakan fitur yang dapat berinteraksi dengan sesama penggunanya seperti fitur follow, like, komentar dan fitur Mentions. Beragam dan menariknya fitur yang ditawarkan Instagram membuat banyak netizen menggunakan aplikasi tersebut bahkan mungkin ada yang beralih dari media sosial lain karena melihat instagram lebih menarik dan popular saat ini. Hingga September 2015 tercatat pengguna aktif instagram mencapai 400 juta pengguna diseluruh Negara. Angka inipun digadang-gadang mengalahkan jumlah pengguna twitter yang lebih dulu hadir dalam perkembangan media sosial. Tak heran jika banyak pengguna yang memanfaatkan kepopuleran instagram untuk tujuan-tujuan tertentu (Tekno.kompas.com). d. Potret Ridwan Kamil Di Instagram Sebagai orang nomor satu di Kota Bandung, Ridwan Kamil juga menampakkan eksistensinya dalam media sosial instagram. Akun yang diberi nama @ridwankamil ini banyak diikuti sesama pengguna instagram sehingga akun Ridwan Kamil tersebut mencapai angka 1,6 juta followers. Tidak hanya itu akun @ridwankamil juga mendapatkan kehormatan lencana biru dari instagram yang menandakan bahwa akun tersebut telah diverifikasi dan setiap postingan berasal dari pemiliknya sendiri (sumber: Akun Instagram @ridwankamil). Berdasarkan pemantauan postingan penulis terhadap postingan Ridwan Kamil dapat diketahui, bahwa Ridwan Kamil menggunakan instgram kurang lebih 3,5 tahun yang lalu atau pertengahan tahun 2012 dan dapat dikatakan belum menjabat sebagai Walikota Bandung. Di awal penggunaan Ridwan Kamil sering memposting gambar-gambar luar negeri serta lanskap hasil bidikannya sendiri. Hingga akhir tahun 2014 Ridwan Kamil mulai memposting momen-monen yang dilengkapi dengan caption yang humor. Semenjak itu setiap momen yang di posting oleh Ridwan Kamil selalu mengundang gelak dan tawa terutama bagi followersnya. Metode Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis dan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerimaan/pemaknaan akun instagram @ridwankamil terhadap postingan-postingannya yang berkaitan dengan aktivitas politik. Pengumpulan data melalui metode wawancara semi struktur. Adapun yang menjadi informan wawancara adalah pengguna instagram dan mengetahui akun Instagram @ridwankamil. Penentuan Informan berdasarkan teknik purposive sampling karena informan yang dijadikan sampel diambil dan ditentukan berdasarkan maksud dan tujuan peneliti (Pujileksono, 2015:116). Informan dikategorikan secara khusus berdasarkan pengguna instagram yang merupakan follower dan non follower akun @ridwankamil. Untuk postingan yang digunakan adalah beberapa foto yang diunggah dan berkaitan dengan aktivitas politik Ridwan Kamil. Postingan tersebut akan dianalisis berdasarkan tiga bentuk penerimaan dan pemaknaan khalayak terhadap teks media yang dikemukakan Stuart Hall dalam Griffin (2003) yakni dominant hegemonic/position, negotiated code/position, oopposition code/position. Setiap jawaban atas wawancara yang dilakukan dengan informan yang dipilih, akan dianalisis berdasarkan tiga bentuk pemaknaan khalayak di atas. Apakah cenderung ke pemaknaan dominan, pemaknaan yang dinegosiasikan, atau pemaknaan oposisi. Dari proses analisis tersebut akan

121


diketahui pula bagaimana penerimaan dan pemaknaan pengguna instagram terhadap postingan @ridwankamil yang berkaitan dengan aktivitas politik. Pembahasan Penelitian ini mengambil 5 (lima) orang informan sebagai narasumber dalam hal pemaknaan komunikasi politik di akun instagram @ridwankamil. Berikut Data informan penelitian : No.

Nama

Usia (thn) 27

Pekerjaan

Domisili

Kategori Informan

Akun Instagram

Bandung

Follower

@hendri_

1.

Hendri

2.

Nataniel Depo

28

Mahasiswa Pasca Sarjana Automotion Engineer

Tembagapura

Follower

@natanieldp

3.

Dea Putri N P.

21

Mahasiswi

Depok

Follower

Dea_NP

4.

Evi Mariani

39

Wartawan

Tangerang

Non-Follower

@evimariani

5.

Muhliha Sufiana

20

Mahasiswi

Bekasi

Non-Follower

@muflihasufiana

Terdapat 4 postingan yang menunjukkan elemen komunikasi politik di dalamnya yaitu: 1. Partisipasi Ridwan Kamil dalam perayaan Hari Kemerdekaan dengan mengikuti Lomba Balap Karung. 2. Kehangatan Ridwan Kamil bersama warga Bandung, yang disampaikan sebagai wargaku adalah keluargaku. 3. Sanksi jera kepada pengguna lalu lintas yang melawan arus kendaraan di jalan. 4. Makan malam bersama warga miskin di Bandung Berikut ini merupakan analisis hasil resepsi informan terhadap postingan @ridwankamil yang dikategori masing-masing postingan: Postingan 1 (Partisipasi Ridwan Kamil dalam perayaan Kemerdekaan )

Postingan yang menggambarkan partisipasi Ridwan Kamil dalam acara warga Bandung dimakanai positif oleh beberapa informan yang sekaligus terhitung sebagai followers akunnya di Instagram dan adapula beberapa Informan yang bukan follower memandang positif hal ini. Informan pertama yang menjadi follower menyatakan bahwa postingan foto ini diterima dan dimaknai dengan pandangan positif. Berdasarkan postingan tersebut Ridwan Kamil dimakanai sebagai sosok pemimpin yang mau berbaur dengan warga, terlihat akrab, bersosial dan tidak membuat jarak dengan warga. Hal yang sama juga dilontarkan oleh informan ke dua dan ke tiga yang notabennya juga salah satu follower @ridwankamil, dan informan ke empat yang bukan follower namun penerimaan dan pemaknaan yang muncul sedikit berbeda dari informan yang pertama.

122

Ke tiga informan tersebut menganggap Ridwan Kamil dalam postingan di atas melakukan hal yang positif. Informan ke dua memandang Ridwan kamil berupaya memperlihatkan kinerjanya di media sosial, karena mungkin tidak semua kegiatannya diliput oleh media. Jadi Ridwan Kamil mencoba memperlihatkan bahwa dia bekerja dan berbaur dengan masyarakat melalui media sosial. Begitu pula dengan informan ke tiga yang juga memandang bahwa hal tersebut adalah upaya Ridwan Kamil dalam mendekatkan diri dengan masyarakat, mau berbaur. Informan ke tiga juga beranggapan sama bahwa Ridwan Kamil tampak mudah didekati. Akan tetapi walaupun masih beranggapan positif, ke tiga Informan Ridwan Kamil ini memiliki pemaknaan sendiri berdasarkan kesan dan minat pribadi masing-masing. Seperti informan ke dua yang menganggap bahwa posrtingan tersebut salah satu typical pencitraan Ridwan Kamil namun ke aah positif. Informan ke tiga juga memiliki pendapat sendiri yakni menganggap bahwa postinganpostingan Ridwan Kamil merupakan salah satu dari komunikasi politiknya dan tentunya terdapat kepentingan politik. Informan ke empat yang bukan follower nya juga menilai upaya Ridwan kamil sebenarnya untuk citra dirinya di mata publik, namun masih dianggap bagus. sebagaimana yang dikutip dari pernyataan ke tiga informan ini adalah "Ini sih sebenarnya salah satu bentuk komunikasi politiknya Ridwan Kamil, dan pastinya ada kepentingan di dalamnya. Kalo yg gue liat kang emil sering ya melakukan komunikasi politik yg 'deket' sm rakyatnya. Gak lebay, tp touching (Informan follower tiga). "Postingan itu salah satu pencitraan Ridwan Kamil sih, tapi pencitraan kea rah politik, ya dia berupaya aja memperlihatkan kinerjanya di media sosial. Nggak masalah kalo pencitraan positif yang penting nyata (Informan follower dua). "Kegiatannya tampaknya bagus sih, mendekati warga, mau gabung, ,ya tetep aja ini untuk citra dirinya, tapi bagus kok positif lah kalo ditanya kesannya penerimaannya mah" (Informan tiga - Non follower ) Ketika informan- informan di atas beranggapan positif terhadap postingan Ridwan Kamil di atas, maka lain halnya dengan Informan ke lima yang bukan merupakan follower Ridwan Kamil di instagram. Informan non follower yang ke dua ini menganggap bahwa postingan tersebut hanyalah bentuk politik pencitraan. Walaupun terkesan pencitraan ke arah positif tapi bagi informan ini dimaknai secara negatif karena caption yang mungkin sengaja dibuat humor tapi menghilangkan esensi dari kegaiatan balap karung tersebut. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa informan ini memiliki pandangan yang berlawanan dengan informan-informan sebelumnya. Postingan ke 2 (Kehangatan Ridwan Kamil Bersama Warga Bandung)

Sama halnya dengan postingan yang pertama, postingan ini pun masih dinilai positif oleh beberapa Informan yang notabennya merupakan follower Ridwan Kamil, dan salah satu non follower

123


namun juga beranggapan positif. Informan pertama menyatakan bahwa dalam postingan tersebut Ridwan Kamil semakin meyakini bahwa beliau merupakan pejabat yang perhatian, ramah, dan merakyat. bahkan informan ini mendambakan pejabat kota lain seperti Ridwan Kamil. Sebagaimana pernyataan yang dikutip dari Informan pertama yaitu : "Seandainya banyak walikota seperti dia, mungkin kota-kota di Indonesia bisa indah seperti kota bandung. Pemaknaan serupa juga diungkapkan oleh informan ke dua dan ketiga dan salah satu informan non follower akun instagram @ridwankamil. Ke tiga informan ini memaknai postingan tersebut sebagai upaya Ridwan Kamil mendekatkan diri dengan masyarakat, Ridwan Kamil terlihat dekat dan merangkul masyarakat. Namun seperti postingan sebelumnya, informan memiliki pemaknaan lain yang sesuai dengan pendapatnya masing-masing. Seperti informan ke dua yang menganggap ini juga merupakan pencitraan Ridwan Kamil tetapi ke arah positif dan itu sah-sah saja. Informan ke tiga pun mengungkapkan pendapat pribadinya yang menyatakan bahwa postingan tersebut salah satu bentuk komunikasi politik Ridwan Kamil dengan cara dekat dengan warga. Begitu juga dnegan Informan ke empat yang walaupun non follower namun postingan ke dua tersebut masih dinilai positif, hanya saja infoman ke empat ini menganggap untuk citra diri Ridwan Kamil di mata publik. Bertolak belakang dengan pernyataan informan sebelumnya, informan ke lima yang juga bukan follower Ridwan Kamil kembali menyatakan ketidaksepahamannya dengan postingan tersebut. Postingan ini masih dianggap sebagai bentuk pencitraan demi menaikkan pamor dan citra positif dengan memanfaatkan masyarakat sekitar. Informan ini menganggap bahwa kegiatan ini positif tapi tetap saja merupakan salah satu pencitraan politik. Apa yang dilakukan Ridwan Kamil tidak relevan dengan tugas-tugasnya sebagai pemimpin, karena Ridwan kamil selalu berupaya memanfaatkan masyarakat sekitar untuk menaikkan pamor politiknya. Seperti kalimat yang dikutip dari hasil wawancara bersama informan ke lima ini adalah "Kalo kita kaitkan dengan tugas seorang pemimpin ya, tidak ada relevansinya antara foto dengan jabatan dia sebagai pemimpin yang banyak melakukan pencitraan dengan memanfaatkan masyarakat sekitar". Postingan ke 3 (Sanksi jera dari Ridwan Kamil terhadap pelanggar lalu lintas)

Tidak berbeda juga dengan postingan sebelumnya, postingan ke tiga inipun mendapat pandangan positif juga dari tiga infoman yang merupakan follower Ridwan Kamil. Informan satu, dua, dan tiga mendukung aksi memberi hukuman yang dilakukan oleh Ridwan Kami dalam foto tersebut kepada pelanggar lalu lintas. Postingan tersebut dimaknai Informan sebagai bentuk dari ketegasan seorang pemimpin dan memang perlu diposting agar mendapat gambaran dari masyarakat lainnya terutama para follower yang melihat postingan tersebut. Informan ke dua

124

mengungkapkan bahwa postingan tersebut semoga menjadi contoh bagi pengendara lainnya, apalagi untuk follower yang sepertinya didominasi warga bandung dapat menjadi gambaran untuk tidak melanggar lalu lintas. Informan pertama dan ketiga mengungkapkan apresiasinya terhadap Ridwan Kamil atas upayanya memberikan contoh yang baik dan tujuannya memposting agar pelanggar lalu lintas khususnya di bandung dapat diminimalisir. Seperti yang diungkapkan oleh informan pertama yakni ; " bagus sih ada hukuman kaya gitu, walaupun ringan tapi semoga aja bisa jadi jera, apresiate lah sama kang emil" (informan pertama) Jika sebelumnya Informan ke empat yang bukan follower namun berpandangam positif terhadap Postingan sesbelumnya, namun kali ini pemaknaan yang muncul sangat bertolak belakang dengan pandangan informan sebelumnya. Informan non follower pertama ini menganggap aksi Ridwan Kamil ini bentuk pencitraan politik Ridwan Kamil demi menaikkan citranya di mata publik. Dengan menghukum pelanggar lalu diupload di media sosial tidak akan mengubah keadaan, karena yang melanggar tidak hanya satu atau dua orang tapi ratusan bahka ribuan pengendara motor melawan arus lalu lintas. Informan ini juga mengomentari pakaian yang digunakan Ridwan Kamil saat itu dan aksi Ridwan Kamil yang dinilai tidah paham akan aturan lalu lintas. Sebagaimana pernyataan miris Ridwan Kamil berikut yang dimulai ketika mengomentari pakaian Ridwan Kamil dan kemudian dilanjutkan komentar aksi Ridwan kamil yakni : "Apa iya sehari hari dia berpakaian seperti itu, Atau hanya khusus untuk sesi foto ini". "Setahu saya yang berhak menghentikan pengendara karena pelanggaran hanyalah polisi lalu lintas. Selain polisi lalu lintas, termasuk petugas polisi yang bukan lalu lintas, Tindakan Ridwan Kamil ini sama saja dengan main hakim sendiri dan sifatnya abuse of power, preman lah. Ya ini salah satu pencitraannya sih" (Informan 4-Non Follower) Pemaknaan negatif yang sama juga lagi-lagi diungkapkan oleh informan lima yang sekaligus bukan follower Ridwan Kamil. setelah sebelumnya menganggap postingan Ridwan Kamil sebagai bentuk pencitraan, maka pada postingan ini pun Ridwan Kamil dianggap sangat jelas melakukan pencitraan untuk menaikkan pamor. Postingan tersebut terkesan penuh dengan settingan yang hanya menaikan citra belaka. Dengan pakaian khas sunda dan sepeda ontel yang seakan terlihat merakyat sudah merupakan pencitraan karena dipertontonkan ke media sosial, di tambah dengan aksinya yang menghukum pelanggar lalu lintas yang mungkin menimbulkan kesan bijak. Inilah yang meyakinkan Informan bahwa yang dilakukan Ridwan Kamil tidak lain hanyalah politik pencitraan. Seperti pernyataan yang dikutip dari informan ini yaitu "itu sama saja sebuah pencitraan yang cenderung memberikan gambaran sebuah punishment dan ketegasan seorang pemimpin kepada masyarakat. Namun sangat jelas settingannya dan terkesan mengada-mgada" (Informan Non Follower) Postingan ke 4 (Kunjungan makan malam Ridwan Kamil ke rumah keluarga miskin kota Bandung)

125


Postingan ke empat ini masih dinilai positif oleh informan ke pertama dan kedua yang juga sebagai follower Ridwan Kamil. Informan pertama secara penuh memaknai kegiatan Ridwan Kamil dalam postingan tersebut positif dan memang perlu dilakuakn semua pejabat daerah maupun kota. Ridwan Kamil dinilai sebagai pemimpin yang merakyat, ramah dan perhatian terhadap warganya. Informan ke dua juga menyatakan hal yang hampir sama namun seperti postingan yang ke dua dan ke tiga, Informan ke dua ini juga menganggap ini merupakan typical pencitraan Ridwan Kamil namun ke arah yang positif. Pencitraan positif yang dilakukannya sesuai dengan program kerjanya dan selama ihal tersebut teralisasi upaya ini dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dilakukan seorang walikota. Berbeda dengan Informan ke tiga yang juga merupakan follower Ridwan Kamil. Jika sebelumnya pandangan positif terhadap Ridwan Kamil walaupun terdapat pemaknaan yang berbeda, namun kali ini penilaian informan ke tiga berseberangan dengan pernilaian sebelumnya. Pada postingan ini informan ke tiga memaknai Ridwan Kamil melakukan pencitraan, di tambah dengan caption yang seakan-akan ingin menunjukkan bahwa dirinya peduli dengan warga miskin, salah satunya dengan turut makan bersama warga yang miskin tersebut. Ungkapan pencitraan juga dinyatakan oleh informan ke empat dan ke lima yang notabennya bukan merupakan follower Ridwan Kamil. ke dua informan ini memaknai bahwa yang dilakukan Ridwan Kamil sangat menunjukkan politik pencitraan, bahkan informan ke dua mengungkapkan bahwa postingan Ridwan Kamil tersebut berbanding terbalik dengan pernyataan Ridwan Kamil dalam sebuah spanduk di Bandung. Sebagaimana kutipan dari pernyataan informan empat adalah: " Ya kelihatan banget sih pencitraannya. Setahun lalu ke Bandung malah lihat spanduk dengan desain cakep banget isinya begini: (aslinya pakai bahasa Sunda) Kalau kerja keras, beras pasti kebeli. Maksudnya apa? Warga Bandung miskin karena ga kerja keras? Kok dia ga paham kalau masalah kemiskinan bukan soal mereka ga kerja keras, tapi karena sistem yang timpang, akses yang terbatas. Jadi makan bareng warga miskin itu buat apaan? Kan banyak orang akan tanya kelanjutannya". Pernyataan yang lebih miris juga timbul dari informan lima yang dari postingan pertama sudah menunjukkan ketidaksepahamannya dengan aktivitas Ridwan Kamil yang di eksplor ke media sosial. Informan lima menganggap kegiatan dengan mengunjungi rumah warga miskin lalu makan bersama dan diposting dan dilihat banyak publik sama dengan sebuah pencitraan, bahkan terlihat mengeeksploitasi warga miskin. Informan ini juga kembali mengungkapkan bahwa yang dilakukan

126

Ridwan Kamil jelas ada settingan belaka demi menaikkan citra positif dan pamornya di mata publik. Adapun kutipan miris yang diungkaokan oleh informan lima ini adalah "ini lebih jelas lagi pencitraan, apalagi dengan makan kerumah warga miskin, captionnya juga menambah arti kalo ini sama saja mengeksploitasi warga miskin di media sosial, padahal kan yang liat banyak" Telihat jelas bahwa teradapat beberapa penerimaan dan pemaknaan yang berbeda antara beberapa informan salah satunya disebabkan oleh follower dan non follower. Follower akun instagram @ridwankamil cenderung menilai dan memberi makna yang positif terhadap postinganpostingan Ridwan Kamil di atas. Mereka menganggap sosok Ridwan Kamil sebagai pejabat yang ramah, mau berbaur dan merakyat, meski adapula yang menganggap bahwa hal tersebut sebagai pencitraan positif dan bentuk komunikasi politik. Berbeda dengan informan non follower yang cenderung menilai ridwan kamil secara negatiF dan tak lain menganggap Ridwan Kamil pejabat yang penuh pencitraan politik. walaupun beberapa postingan dapat dinilai positif, namun postingan lain juga dinilai negatif, sehingga muncul pemakanaan yang tidak sepaham dengan maksud dari postingan Ridwan Kamil tersebut. Dalam memudahkan melihat kategorisasi pemaknaan yang muncul dalam setiap informan, maka akan disajikan dakam tabulasi sederhana. Kategori pemaknaan mengacu pada tiga jenis pemaknaan dari Stuart Hall yakni dominat position, ngotiated position, dan oppsition code. Pemaknaan dikategorisasi berdasarkan setiap postingan yang dimaknai oleh informan-informan. Adapun tabulasi data penyajiannya adalah : No 1

Kategori Informan Postingan 1 Informan Follower 1 Ridwan Kamil sosok pemimpin yang bersosial dengan warga

Postingan 2 Postingan 3 Postingan 4 Ridwan Kamil Apresiasi terhadap aksi Ridwan Kamil merakyat merupakan pejabat yang Ridwan Kamil yang tegas dan penuh perhatian ramah dengan mau dan bijak terhadap warga berbaur dengan warga Bandung terutama (Dominant Position) (Dominant Position) warga miskin (Dominant Position) (Dominant Position)

2.

Informan Follower 2 Salah satu Pencitraan Hal yang sama berupa Mendukung penuh aksi Typical yang sama yakni Ridwan Kamil namun pencitraan namun masih Ridwan Kamil karena pencitraan dalam artian ke arah positif positif dan lumrah dinilai tegas sebagai positif dilakukan pejabat pemimpin walaupun (Negortiated Position) daerah terkesan pencitraan (Negotiated Position) (Negotiated Position) (Negotiated Position)

3.

Informan Follower 3 Salah satu strategi komunikasi politik Ridwan Kamil

4

Informan 4 (Informan Non Follower 1)

Bentuk komunikasi Tokoh politik yang tegas politik yang "touching" dan tidak berlebihan (Dominant Position) (Negotiated Position) (Negotiated Position)

Positif walaupun terlihat untuk citra positif Ridwan Kamil

Ridwan Kamil berupaya mendekatkan diri dengan warga dan patut di apresiasi walaupun tetap untuk menaikkan citra positif

Pencitraan dan Ridwan Kamil tidak paham aturan lalu lintas sehingga sifatnya dianggap "abuse of power"

(Negotiated Position)

Caption yang merusak esensi foto sehingga timbul makna "Pencitraan" (Opposition Code) Pencitraan yang jelas, dan Ridwan Kamil seakan tidak paham penyebab permasalahan kemiskinan (Opposition Code)

( Negotiated Position) (Opposition Code)

127


5.

Informan 5 (Informan Non Follower 2)

Pencitraan karena Pencitraan karena tidak caption yang ada relevansi dengan menghilangkan esensi jabatannya perlombaaan balap karung (Opposition Code)

Pencitraan yang sangat jelas dengan menggunakan kostum dan sepeda ontel yang terkesan merakyat dan terlihat penuh settingan (Opposition Code)

Sangat pencitraan dan sama saja mengekploitasi rakyat miskin di media sosial (Opposition Code)

(Opposition Code)

Kesimpulan Berdasarkan penjabaran di atas terlihat bahwa khalayak memaknai pesan/kode yang hendak disampaikan oleh si pembuat pesan akan berbeda. Ada yang memang sejalan dengan makna yang disodorkan, ada yang sejalan namun dalam batasan , bahkan ada yang memang tidak sejalan sama sekali. Seperti yang juga dikutip dalam buku Baran (2003:269), bahwa teori reception menempatkan penonton atau pembaca dalam konteks berbagai macam faktor yang turut mempengaruhi bagaimana menonton atau membaca serta menciptakan makna dari teks. Bahwa faktor follower dan non follower mempengaruhi bagaimana khalayak memaknai setiap pesan dalam postingan Ridwan Kamil. Informan Follower cenderung memaknai pesan antara dominant position dan negotiated position, namun salah satu postingan di makanai informan follower sebagai opposition code atau pemaknnaan yang tidak sejalan. Sedangkan untuk informan yang notabennya bukan merupakan follower instagram Ridwan Kamil di dominasi oleh pemaknaan yang berlawanan atau opposition code. Di mana informan tersebut menganggap Ridwan Kamil melakukan politik pencitraan demi menaikkan pamor dan ambisi politik yang kuat. Beberapa foto dimaknai Informan non follower sebagai pesan yang bisa dinegosiasikan atau yang disebut pemaknaan negotiated position. Secara tidak langsung dalam sebuah media sosial, faktor follower dan non follower mempengaruhi bagaimana pemakanaan terhadap sosok yang menjadi perbincangan. Pemakanaan Informan yang juga sebagai follower Ridwan Kamil yang didominasi oleh pemakanaan yang sejalan (dominant position) dan juga pemakanaan yang sejalan namun dinegosiasikan (negotiated position), dapat dikategorikan ke dalam informan yang memaknai postingan Ridwan Kamil secara keseluruhan sebagai bentuk presentasi diri. Di mana presentasi diri merupakan sebuah tindakan menampilkan diri yang dilakukan oleh setiap individu untuk mencapai citra yang diharapkan. Begitu pula upaya yang dilakukan oleh Ridwan Kamil dengan memposting aktivitas politik maupun aktivitas lain di media sosial instagram. upaya semacam ini dimaknai khalayak khususnya pengguna instagram yang juga follower nya hanya sebagai bentuk presentasi diri. Berbeda dengan informan non follower Ridwan Kamil yang beranggapan berbanding terbalik dengan pemaknaan informan follower nya. Pemaknaan Informannya didominasi oleh opposition code atau pemaknaan yang tidak sejalan dengan kode/pesan yang disodorkan oleh si pembuat pesan. Hanya beberapa postingan yang masih bisa dinegosiasikan oleh Informan non follower Ridwan Kamil, namun selain itu didominasi dengan pemaknaan yang tidak sejalan dan cenderung berisi kritikan. Tidak jarang Informan-informan ini menyebut bahwa postingan Ridwan Kamil di instagram adalah upaya pencitraan semata demi meraup dukungan dari publik. Maka dari itu pemaknaannya dapat disimpulkan dalam kategori politik pencitraan. Di mana politik pencitraan

128

merupakan upaya pembentukan citra politik dengan segala aksi demi meingkatkan popularitas dan elektabilitas, sehingga memudahkan dalam meraup dukungan dari masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa pemaknaan pengguna instagram terhadap akun @ridwankamil adalah sebagai bentuk presentasi diri dan politik pencitraan. Hal ini disebabkan beberapa faktor komunikasi politik dan yang difokuskan pada faktor follower dan non follower akun instagram @ridwankamil. Daftar Rujukan Sumber Buku Ardianto, Elvinaro. (2011). Komunikasi 2.0 : Teorisasi dan Implikasi, Yogyakarta: ASPIKOM Arifin, Anwar (2014). Politik Pencitraan, Pencitraan Politik. Yogyakarta : Graha Ilmu Atmoko, Bambang Dwi. (2012). Instagram Handbook. Jakarta: Media Kita. Baran, Stanley J. (2003). Mass Communication Theory; Foundations, Ferment, and Future, 3rd edition. Belmon, CA, Thomson Boyer, dkk. (2006) Managing Impression in a Viertual Environment: is Ethnic Diversity a Self-Presentation Strategy For Colleges and Universities?. Journal Of Computer Mediated Communication. Goffman, Erving. (1995). The Presentation Of Self In Everyday Life. Garden City, N.Y.: Doubleday. Griffin, EM. (2003). A First Look at Communication Theory. Boston: McGraw-Hill Luik, Jandi E (2010). Blogging as Empowerment: Self Presentation of Bloggers in Surabaya, Indonesia. Proceeding 2 International Conference On New Media and Interactivity. Instanbul, Faculty Of Communications Marmara University. Pujileksono, Sugeng. (2015). Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif. Malang: Intrans Publishing. Sanjaya, Ridwan, dkk. (2010). Parenting untuk pornografi di Internet. Jakarta: Elex Media Komputindo. Tabroni, Roni. (2012). Komunikasi Politik Pada Era Multimedia. Bandung: Simbiosa Rekatama Media. Sumber Jurnal Azeharie, Suzi and Wulan Purnama Sari. (2014). Akun Instagram Ibas Yudhoyono Sebagai Bentuk Penyingkapan Diri. Jakarta: Universitas Tarumanegara. Prosiding. 303-313. Dunn, Stephanie G. Schartel and Gwendelyn S. Nisbett. (2014). Parasocial Interactions Online : Candidate Intimacy in Webpages and Facebook. The Journal of Social Media in Society 3 (2). The JSMS.org. Ebren, Figen and Yesim Celik. (2011). Television Advertisement : A Reception Study. Turkish Online Journal Qualitative Inquiry 2 (3). Utomo, Wisnu Prasetya. (2013). Menimbang Media Sosial dalam Marketing Politik di Indonesia: Belajar dari Jokowi-Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2012. Jurnal Ilmu sosial dan Politik. Sospol UGM. 17 (1). 67-84. Kamarudin, Hasan. (2009). Komunikasi Politik dan Pencitraan (Analisi Teoritis Pencitraan Politik Di Indonesia). Vol 2 (4) . 22-43. Artikel dalam buku kumpulan artikel Vedel, Thierry. 2003. Political Communication in The Age of Internet. Dalam Phillipe J. Marrek dan Gadi Walfifeld (ed.), Political Communication in the new era. (Hal. 41 – 59). London, Routledge. Skripsi Misliyah. Komunikasi Politik Melalui Media Massa Pasangan Mochtar Muhammad – Rahmat Effendi (Murah) Dalam Pilkada Walikota Bekasi Periode 2008-2013. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. Sumber Online Akun Instagram @ridwankamil https://instagram.com/about/faq/ diakses tanggal 23 Oktober 2015 pukul 11:00 http://lipsus.kompas.com/topikpilihanlist/3214/1/kisah.florence.dan.warga.yogya diakses tanggal 2 Oktober 2015 pukul 19:15 http://tekno.kompas.com/read/2015/09/24/09160067/Instagram.Diserbu.400.Juta.Pengguna.Termasuk.Indon esia diakses tanggal 2 Oktober pukul 19:30

129


130

Aktivitas Komunikasi Perempuan Pebisnis Online Anne Maryani1 Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung Jl.Tamansari No.1 Bandung Email: [email protected]

Abstrak Internet telah mengubah pola komunikasi dan interaksi manusia, menurut Mark Poster teknologi interaktif dan komunikasi jaringan, khususnya dunia maya akan mengubah masyarakat. Fenomena perempuan pebisnis online telah mengubah pandangan netizen untuk menggunakan internet lebih produktif. Penelitian ini melihat; (1) Saluran/aplikasi yang digunakan dalam aktivitas komunikasi perempuan pebisnis online (2) Kreativitas perempuan pebisnis online dalam mengemas pesan di internet(3) Upaya perempuan pebisnis online membangun kepercayaaan dari konsumen Metode yang digunakan studi kasus, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan penelusuran referensi dan dokumentasi. Informan adalah perempuan pebisnis online yang berdomisisli di Bandung, Jakarta, Depok, Bogor. Pemilihan informan menggunakan teknik pengambilan sampel purposive. Secara umum beberapa temuan penting dari penelitian ini adalah (1) Facebook merupakan saluran yang paling diminati perempuan pebisnis online karena lebih leluasa dalam promosi dan menjalankan aktivitas membangun relasi. (2) Pengemasan pesan dalam bentuk yang informatif, inspiratif, motivatif, dan menghibur. (3) Membangun reputasi melalui komunikasi yang positif sehingga mudah memperoleh perhatian dan kepercayaan dari konsumennya. Kata Kunci : Internet, Komunikasi, Bisnis online Abstract The Internet has changed the patterns of communication and human interaction, Mark Poster note the interactive technologies and communications networks through the virtual world will change society. The phenomenon of online business women have changed the perception of the netizens to use the Internet productively. The research to examine; (1) The channel / applications used in communications activities of women's online business (2) The creativity of women online businesses to package messages on the Internet (3) The efforts to build the trust of consumers The method used case studies, data collection techniques are observation, interviews and reference and documentation . Informants were women online businesses lived in Bandung, Jakarta, Depok, Bogor. Selection of informants using purposive sampling technique. In general some important findings of this study were (1) Facebook is the channel that is most desirable women online businesses for more flexibility in promoting and to build relationships. (2) The message package in the form of an informative, inspiring, motivating and entertaining. (3) Building a reputation through positive communication so easily gain the attention and trust of consumers. Keywords: Internet, Communication, Business Online

Konteks Penelitian Aktivitas bisnis melalui internet memiliki tantangan tersendiri, karakteristik yang dimilikinya menantang pebisnis untuk kreatif dalam memanfaatkan internet sebagai media bisnis. Komunikasi 1

Anne Maryani, lahir di Bandung 4 Maret 1962. Mulai mengajar tahun 1990 di Fakultas Ilmu Komunikasi Unisba. Pada tahun 2014 berhasil menyelesaikan studi doctoral komunikasi di Universitas Padjadjaran. Aktivitas yang dilakukan selain mengajar adalah penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan a.l , transformasi budaya bisnis perempuan pebisnis online diindonesia, Hubungan antara pelatihan model sintagmatik dengan sikap kepemimpinan mahasiswa. Kegiatan pelatihan yang dilakukan ialah pelatihan pemasaran online bagi UKM, pelatihan kepemimpinan bagi siswa SMA di Bandung dan melakukan berbagai kegiatan penelitian dan pelatihan komunikasi lainnya.

131


yang tidak dibatasi ruang dan waktu, anonimitas pengguna yang tinggi, sesungguhnya merupakan kondisi menguntungkan bagi pebisnis, namun sekaligus memberi resiko yang perlu diantisipasi agar tidak terjebak dalam resiko kerugian. Sejak tahun 1995-1999, kenyataannya sebanyak 95% pemilik situs web atau bisnis online murni hancur lebur atau muti suri, sementara yang bertahan dan terus hidup, kurang dari 5%. Sekarang, angka tersebut sudah di atas 5% pelaku bisnis online murni yang mampu hidup dan berkembang (Rakhmat,2009:68). Meskipun demikian disebagian perempuan, internet menjanjikan harapan baru untuk memberi keuntungan dalam bisnis yang dijalankan secara online. Seperti yang sudah dilakukan dua orang perempuan pebisnis online yang sudah berhasil menjalankan bisnisnya di internet, Muri (27) dan Dessy (31), yang berhasil memasarkan ribuan kerudung bagian dalam secara online”1 Internet sebagai media baru dapat memberikan implikasi positif maupun negatif pada penggunanya. Kajian komunikasi bermedia komputer menemukan beberapa implikasi sosial dari keberadaan internet sebagai media baru yang mulai banyak digunakan masyarakat untuk berkomunikasi. Berkomunikasi melalui media komputer (computer Mediated Communication) adalah transaksi komunikasi yang terjadi melalui dua atau lebih jaringan komputer. Fasilitas atau aplikasi yang dapat digunakan untuk berkomunikasi secara online melalui komputer yaitu instant message,e-mails,chat room,text messaging (Baldwin, 2004). Penelitian Computer Mediated Communication difokuskan secara luas pada efek sosial yang berbeda dari penggunaan komputer sebagai teknologi komunikasi baru. Berkomunikasi melalui komputer (Computer Mediated Communication) adalah pertukaran informasi melalui jaringan komputer atau internet yang dapat direpresentasikan melalui teks, gambar, audio maupun video dengan sistem yang berjalan secara langsung (Synchronous) dan tidak langsung (Asynchronous). Netizen pengguna berbagai aplikasi komunikasi online yang aktif berkomunikasi online merupakan potensi pasar yang menjanjikan pebisnis online. Kondisi ini di dukung oleh pernyataan Walther (dalam Griffin:2006) bahwa Hyperpersonal communication as online communication is more socially desirable and more intimate than FtF communication, dan karakteristik ini pula rupanya yang mengakibatkan meningkatnya penggunaan internet sebagai media komunikasi. Potensi ini dimanfaatkan perempuan pebisnis online untuk melakukan dan mengembangkan bisnisnya. Sehingga jangkauan pasar lebih luas dan perempuan pebisnis online dapat menjangkau mimpinya dengan lebih mudah. Namun demikian potensi ini belum sepenuhnya didukung pemerintah seperti djelalaskan berikut ini, …Yang harus dilakukan sekarang ini, lanjut Agung dosen ITB, segenap komponen termasuk pemerintah harus mendorong lebih agresif lagi terhadap bisnis online yang sekarang tumbuh di masayarakat.”Jadikan e-commerce sebagai salah satu fondasi sistem ekonomi kerakyatan,” ungkapnya. Karena, lanjutnya tidak semua yang memiliki bisnis online datang dari perusahaan besar, melainkan banyak pula yang dikelola oleh UKM, perorangan dengan modal yang pas-pasan. “Mestinya arah kebijakan itu memiliki visi yang revolusioner bahwa dengan bisnis online masyarakat Indonesia mampu memiliki kemandirian eknonomi. Sebagaimana yang dicetuskan oleh presiden terpilih kita, Bapak Joko Widodo,” ungkap Agung.2

1

http://female.kompas.com/read/2011/08/27/15265099/Sukses.Bisnis.Jilbab.Ninja.Lewat.Agen.Online Pengamat : Penerapan PPN untuk Bisnis Online, Hambat Pertumbuhan E-commerce, August 26, 2014 http://www.jagatreview.com/2014/08/pengamat-penerapan-ppn-untuk-bisnis-online-hambat2

132

Sistem dan teknis berkomunikasi di internet membangun sebuah kondisi yang memungkinkan pengguna internet dapat menggunakannya secara positif maupun negatif yang berimplikasi pada masalah sosial, ekonomi, budaya, agama dan sebagainya. Kajian Pustaka Interaksi perempuan pebisnis online dengan konsumen ataupun netizen umumnya memiliki simbol komunikasi yang sama di internet, mereka disatukan dalam proses interaksi yang dikerangka oleh aturan komunikasi virtual yang memiliki makna khusus yang agak berbeda dengan komunikasi langsung. Seperti panggilan sis untuk perempuan atau gan untuk pria. Teori interaksionisme simbolis merujuk pada karakter interaksi khusus yang berlangsung antar manusia. Aktor tidak semata-mata beraksi terhadap tindakan yang lain, tetapi dia menafsirkan dan mendefinisikan setiap tindakan orang lain (Soeprapto, 2002:121). Blumer (dalam Soeprapto, 2002:121) menyatakan, bahwa individu bukan dikelilingi oleh lingkungan obyek-obyek potensial yang mempermainkannya dan membentuk perilakunya. Gambaran yang benar ialah dia membentuk obyek-obyek itu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa manusia adalah mahluk yang aktif, sadar dan reflektif, yang menyatukan obyekobyek yang diketahuinya melalui apa yang diketahuinya melalui yang disebut Blumer sebagai selfindication yaitu proses komunikasi yang sedang berjalan dimana individu mengetahui sesuatu, menilainya, memberinya makna dan memutuskan untuk bertindak berdasarkan makna itu (Soeprapto,2002:122). Dalam perspektif interaksionisme simbolis, manusia adalah mahluk yang sadar, dan aktif dalam memaknai simbol-simbol yang diperolehnya melalui interaksi. Upaya kreatif untuk membangun makna yang sama mengenai simbol-simbol komunikasi virtual yang dilakukan perempuan pebisnis online karena para netizen memiliki kesadaran dan aktif dalam memberi makna terhadap simbol-simbol komunikasi yang digunakan dimedia virtual. Teknologi revolusioner seperti internet yang telah mengubah pola komunikasi konvensional tatap muka menjadi komunikasi yang tidak berbatas ruang dan waktu memilki implikasi positif dan negative dalam kehidupan netizen. Ellis (dalam Littlejohn, 2009:411) menyatakan, “Media yang terbesar pada suatu waktu akan membentuk perilaku dan pemikiran. Ketika media berubah, demikian juga dengan cara pikir kita, cara kita mengatur informasi, dan berhubungan dengan orang lain”. Internet sebagai media baru memiliki peran pula dalam mengubah karakter komunikasi penggunanya, Mc Luhan (dalam Littlejohn, 2009:413), menyebutnya dunia maya dan teknologi yang terkait dengan media komputer telah menciptakan realitas tambahan. Pergeseran ini mengacu pada apa yang saat ini dikenal dengan “media baru”. Lebih lanjut Mark Poster (dalam Littlejohn, 2009 : 413) dalam teori media baru menandai periode baru bahwa teknologi interaktif dan komunikasi jaringan, khususnya dunia maya akan mengubah masyarakat. Konsep tersebut menarik perhatian pada bentuk-bentuk penggunaan media yang baru yang dapat berkisar dari informasi individu dan kepemilikan pengetahuan hingga interaksi. Media baru lebih interaktif dan menciptakan sebuah pemahaman baru tentang komunikasi pribadi. Komunikasi bisnis perempuan pebisnis online memperluas dimensi komunikasi bisnis pada ruang yang lebih luas dengan memanfaatkan aplikasiaplikasi pendukung komunikasi online sehingga mampu membangun atmosfer relasi yang jauh melampaui relasi bisnis. Pendukung pandangan ini Pierre Levy (dalam Littlejohn,2009) memandang World Wide Web sebagai “Sebuah lingkungan informasi yang terbuka, fleksibel dan dinamis, yang memungkinkan manusia mengembangkan orientasi pengetahuan yang baru dan juga terlibat dalam dunia demokratis yang berorientasi pada masyarakat”. Dunia maya memberikan tempat pertemuan

133


semu yang memperluas dunia sosial, menciptakan peluang pengetahuan baru, dan menyediakan tempat untuk berbagi pandangan secara luas. Berbagai aplikasi komunikasi di internet memiliki dimensi yang berbeda dalam implikasinya. Sehingga perempuan pebisnis online memerlukan kreativitas dalam memilih pesan dan membangun interaksi dengan pelanggan ataupun netizen lainnya. Teori Hyperpersonal communication berasumsi bahwa komunikasi melalui media online memiliki efek yang agak berbeda dibanding Face to Face, seperti dinyatakan Walther’s (1996)1 kondisi pengguna internet yang anonim di internet telah menciptakan kesempatan bagi pengguna internet untuk lebih baik dan leluasa dalam memberikan kesan dan membangun keintiman yang lebih baik dibandingkan dengan situasi komunikasi tatap muka (Face to Face). Hal ini dapat dimengerti karena pengguna internet lebih nyaman dengan kondisi anonimnya sehingga bebas untuk mengekspresikan keinginan-keinginan dan perasaannya tanpa rasa malu. Walther mengklaim pengguna internet dapat menyusun terlebih dahulu pesannya sehingga dapat lebih menyeleksi pesan atau informasi yang dikirim agar memberi kesan positif pada penerima pesan. Tujuan Penelitian: (1) Saluran/aplikasi yang digunakan dalam aktivitas komunikasi perempuan pebisnis online. (2) Kreativitas perempuan pebisnis online dalam mengemas pesan di internet. (3)Upaya perempuan pebisnis online membangun kepercayaan dari konsumen. Metode penelitian Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus menurut Bungin (2003:19), dapat mengantarkan peneliti memasuki unit-unit sosial terkecil seperti perhimpunan, kelompok, keluarga, dan berbagai bentuk unit sosial lainnya. Studi kasus dikenal juga sebagai studi yang bersifat komprehensif, intens dan mendalam serta lebih diarahkan sebagai upaya menelaah masalah-masalah atau fenomena yang bersifat kontemporer, kekinian. Menurut Yin (1996) penelitian studi kasus lebih banyak berkutat pada atau berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan “how” (bagaimana), dan “why” (mengapa), serta pada tingkat tertentu juga menjawab pertanyaan “what” (apa/apakah), dalam kegiatan penelitian. Berdasarkan batasan tersebut dapat dipahami bahwa batasan studi kasus meliputi: (1) sasaran penelitiannya dapat berupa manusia, peristiwa, latar, dan dokumen; (2) sasaran-sasaran tersebut ditelaah secara mendalam sebagai suatu totalitas sesuai dengan latar atau konteksnya masing-masing dengan maksud untuk mernahami berbagai kaitan yang ada di antara variabelvariabelnya. Bahan diperoleh melalui wawancara, observasi, kepustakaan dan dokumentasi. Informan dipilih melalui sampling purposive dan diperoleh informan perempuan pebisnis online yang berdomisili di Bandung, Jakarta, Bogor, Depok. Informan adalah pebisnis online yang minimal sudah menjalankan bisnisnya selama satu tahun dengan penghasilan kotor kurang lebih 50 juta per bulan. Pebisnis tersebut bergerak dibidang produksi dan penjualan barang seperti hijab, tas, sajadah anak, taman hias mini dalam gentong, baju renang muslim, kosmetik, boneka anak.

1

Walther, J. B. (1996). Computer-mediated communication: Impersonal, interpersonal, and hyperpersonal interaction. Communication Research, 23, 3-43.

134

Pembahasan Saluran/aplikasi yang Digunakan dalam Aktivitas Komunikasi Perempuan Pebisnis online Perempuan pebisnis online melakukan interaksi melalui berbagai aplikasi komunikasi di internet seperti, facebook, Yahoo Messenger, website, blog, email dan aplikasi lainnya yang terintegrasi dalam smartphone seperti mobile phone, BBM, SMS. Diantara sekian banyak aplikasi yang dapat digunakan berkomunikasi, perempuan pebisnis online penulis mengamati aktivitas yang intens banyak digunakan di sosial media facebook. Interaksi dilakukan setiap hari karena perempuan pebisnis online perlu terus membangun relasinya dengan pengguna internet ataupun konsumennya secara langsung maupun tidak langsung. Mark Poster (dalam Littlejohn, 2009 : 413) dalam teori media baru menandai periode baru bahwa teknologi interaktif dan komunikasi jaringan, khususnya dunia maya akan mengubah masyarakat. Konsep tersebut menarik perhatian pada bentuk-bentuk penggunaan media baru yang dapat berkisar dari informasi individu dan kepemilikan pengetahuan hingga interaksi. Media baru lebih interaktif dan menciptakan sebuah pemahaman baru tentang komunikasi pribadi. Lebih lanjut Chase (2011:77) menyatakan, “Rata-rata pengguna facebook menggunakan facebook 55 menit setiap hari". Tentu saja ini merupakan pasar yang potensial bagi pebisnis untuk memperkenalkan atau mempromosikan produknya di facebook. Penelitian ini menegaskan alasan umumnya informan lebih menyukai menggunakan sosial media facebook karena melalui sosial media ini pengguna internet dapat meluangkan waktu cukup banyak setiap harinya. Selanjutnya (Jupiter dalam Song, 2009:86) merekomendasi tiga jenis alat komunikasi masyarakat yang paling efektif memaksimalkan interaksi sosial, yaitu chatting dan e-mail, home pages dan weblog, dan alat-alat organize seperti kalender pribadi". Selain sosial media informan juga menggunakan web/blog dan ruang ngobrol di facebook maupun di Yahoo Messenger. Informan umumnya paling sering menggunakan facebook, fasilitas komunikasi seperti blog, website, email, ruang ngobrol di internet, BBM, SMS, dan sebagainya juga dipergunakan untuk mendukung komunikasi di internet. Perempuan pebisnis online seringkali menggunakan sosial media facebook sebagai media komunikasi dan interaksinya dengan konsumen dan calon konsumennya. Pesan yang dikirim dapat berkaitan langsung dengan bisnis ataupun berkaitan dengah hal lain di luarurusan bisnis. Sebagai contoh Informan seringkali memposting kalimat humor dalam sosial medianya.Berkaitan dengan ini Chase (2011:80) menegaskan bahwa, “Kebanyakan pengguna facebook menggunakan facebook untuk bersenang-senang, mencari teman, mengamati satu sama lain, dan lain sebagainya”. Untuk itu pesan informan di facebooknya juga berisi kalimat sapaan informal,kalimat humor, untuk menunjukkan kepedulian pada pengguna internet juga pada lingkungannya. Bahkan sesungguhnya facebook diciptakan bukan untuk kepentingan bisnis, namun kreatifitas informan membuat facebook juga banyak memberi kontribusi bagi aktivitas bisnis informan. Pesan apapun yang disampaikan di fasilitas sosial media maupun aplikasi lainnya di internet, informan harus menyampaikan pesan dalam konteks positif, bila informan ingin membangun reputasinya di dunia maya. Kreatifitas dalam membuat pesan dan membangun relasi dengan pendekatan yang elegan merupakan aspek penting bagi informan untuk menjaga eksistensinya di dunia maya. Goffman (dalam Liliweri, 1997) menyebutnya sebagai upaya menjaga relationship dengan cara memberi kesan yang baik saat berkomunikasi. Perempuan pebisnis online lebih menyukai facebook karena memiliki fasilitas komunikasi yang sifatnya langsung melalui ruang “ngobrolnya” yang memungkinkan berkomunikasi langsung.

135


Selain itu mereka juga bisa memberi respons melalui komen-komen yang disampaikan anggota lainnya. Informan dapat mem -posting statusnya dan men-tag gambar produk maupun gambar lainnya. Ruang “ngobrol” (chat) nampaknya memiliki daya tarik tersendiri dikalangan perempuan pebisnis online untuk digunakan dalam berinteraksi online, sehingga mereka pun menggunakan BBM, WhatsApp dan sebagainya. Hal ini dimungkinkan karena ruang “ngobrol” memiliki intensitas komunikasi tinggi dalam feedback, fasilitas ini tepat terutama disaat pebisnis ingin menjelaskan sesuatu yang perlu diketahui konsumennya. Berbeda dengan e-mail, blog , maupun website, karena sifatnya asynchronous (tidak langsung), perempuan pebisnis online menggunakannya hanya untuk kepentingan antara lain display produk. 2. Menciptakan Kreativitas Pesan di Internet untuk Menjaga Relasi. Pesan yang disampaikan perempuan pebisnis online di sosial media tidak saja berkaitan dengan aktivitas bisnis, tetapi juga pesan yang dapat menginspirasi dan memotivasi pembacanya menjadi lebih positif. “Konsep awal internet adalah komunikasi publik dan prinsip saling berbagi. Hal ini juga yang membuat orang-orang tertarik untuk mengakses website yang kemudian dijadikan strategi” (Sulianta, 2009:35). Semangat berbagi informan sangat tinggi, melalui konten-konten informatif, inspiratif, dan motivatif. Informan senantiasa membagi pesannya baik pesan verbal maupun gambar. Melalui pesan-pesan positifnya, informan membangun reputasi diri dan bisnisnya dan ini menjadi strategi komunikasi bisnis yang potensial dalam membangun kepercayaan pengguna internet lainnya. Seperti "Tak selamanya ada bahu tuk bersandar, Tapi Selalu ada lantai untuk bersujud. Jadi, masihkan kita mengeluh pada manusia?" Informan juga menyampaikan pesan yang menunjukkan aktivitas nyata dalam berbagi, seperti Muri yang menyumbangkan hijab pada yang membutuhkan, memberi kursus bisnis online secara gratis, Rita banyak melakukan aktivitas sosial di tempat tinggalnya ia terlibat dalam bank sampah, sebagai ketua RT, dan aktivitas sosial lainnya. Nenden, pada saat saat tertentu misalnya saat hari ulang tahun konsumen atau pada hari raya iedul fitri memberi hadiah pada konsumennya. Intensitas komunikasi yang dibangun perempuan pebisnis online selaras dengan teori Hyperpersonal communication yang berasumsi bahwa komunikasi melalui media online memiliki efek yang agak berbeda dibanding Face to Face, seperti dinyatakan Walther’s (1996)1 kondisi pengguna internet yang anonim di internet telah menciptakan kesempatan bagi pengguna internet untuk lebih baik dan leluasa dalam memberikan kesan dan membangun keintiman yang lebih baik dibandingkan dengan situasi komunikasi tatap muka (Face to Face). Interaksi perempuan pebisnis online dengan konsumennya tidak hanya dibatasi oleh kepentingan bisnis, namun juga aktivitas sosial yang menunjukkan kepedulian perempuan pebisnis online terhadap lingkungannya. Rogers (dalam Littlejohn, 2009:311) menyebutkan hubungan tolong menolong (helping relationship) antara lain pelaku komunikasi saling merasa percaya dan dapat mengandalkan satu sama lain dan juga ditandai oleh empati, yang masing-masing mencoba untuk saling memahami perasaan masingmasing. Aktivitas komunikasi informan melalui komunikasi yang berorientasi sosial memberi nilai positif bagi aktivitas bisnis perempuan pebisnis online. Disadari maupun tidak disadari aktivitas tersebut dapat membangun kepercayaan konsumen untuk loyal pada produknya. Aktivitas ini

1

Walther, J. B. (1996). Computer-mediated communication: Impersonal, interpersonal, and hyperpersonal interaction. Communication Research, 23, 3-43.

136

menurut Toomey (dalam Littlejohn,2009:251) mengacu pada gambar diri seseorang dihadapan orang lain. Hal ini melibatkan rasa hormat, kehormatan, status, koneksi, kesetiaan, dan nilai-nilai lain yang serupa. Disisi lain konsumen perlu berhati-hati dalam berinteraksi dan berkomunikasi karena internet memiliki sifat anonimitas yang tinggi yang akibatnya informasi yang disebarkan sering kekurangan gatekeeper profesional untuk memeriksa konten, dengan demikian tidak memiliki beberapa penanda untuk menentukan kredibilitas sumber, konsumen menjadi lebih bertanggung jawab untuk membuat keputusan tentang kredibilitas informasi online. Oleh karena itu dalam lingkungan media baru gatekeeper (penjaga gawang) sekarang terletak tidak hanya dengan penyedia informasi, tetapi juga dengan konsumen informasi, yang dalam lingkungan media baru bertindak sebagai gatekeeper (penjaga gawang) mereka sendiri (Kovach & Rosenstiel, 1999). Kondisi ini tentu saja dapat menjadi tantangan tersendiri bagi perempuan pebisnis online Upaya Perempuan Pebisnis online dalam Membangun Kepercayaan Konsumen di Internet Perempuan pebisnis online dituntut untuk memiliki cita rasa komunikasi yang positif, sehingga dapat merepresentasikan dirinya sebagai pebisnis yang memiliki kredibilitas baik. Sehingga konsumen ataupun teman-teman yang ada di sosial medianya senang berinteraksi dengannya. Littlejohn (2009) menyatakan, “ Pendekatan ini menggambarkan media bukan dalam bentuk informasi, interaksi, atau penyebarannya, tetapi dalam bentuk ritual, atau bagaimana manusia menggunakan media sebagai cara menciptakan masyarakat. Perempuan pebisnis online harus pandai menyusun pesan dan merespons pesan yang ditujukan padanya. Internet disebut sebagai medium massa demokratis karena banyak orang dapat menciptakan isi internet sendiri-sendiri. Hampir semua orang bisa menempatkan situs di internet. Kelemahan dari begitu banyaknya input dari banyak orang ini adalah gatekeeper (penjaga gawang) media tradisional menjadi tidak bisa dihadirkan untuk menjamin akurasi. (Vivian, 2008: 277) Interaksi yang dilakukan pebisnis online banyak dilakukan di sosial media karena lebih interaktif. Di dalam media sosial pebisnis online dapat melakukan aktivitas ngobrol secara langsung realtime selain itu mereka dapat memposting pernyataan mereka sesuai dengan yang mereka ingin bagikan setiap saat mereka inginkan. Melalui sosial media tersebut, perempuan pebisnis online juga dapat mengirim gambar-gambar menarik mengenai produknya sebagai upaya menarik konsumen untuk memperhatikan produk yang dijualnya. “Faktor disain sangatlah penting dalam menentukan kredibilitas website. Website menjadi tempat display dan pengunjung umumnya membuat penilaian dari desain yang terlihat” (Sulianta,2009:34). Komunikasi yang dilakukan perempuan pebisnis online tidak selalu berkaitan dengan konten bisnis, namun mereka juga memberikan pernyataanpernyataan lainnya seperti memberikan kalimat-kalimat positif yang membangkitkan semangat pembaca pesannya di sosial media, memberikan ucapan-ucapan selamat untuk teman yang berulangtahun, maupun distributor atau agen yang memiliki prestasi baik dalam penjualan. Eksistensi pebisnis online antara lain didukung oleh kemampuannya dalam berinteraksi secara aktif dan intens dengan konsumen dan pengusaha lainnya. Salah satu kekuatan situs yang berkaitan dengan Isi menurut Vivian (2008:277) ialah inti dari pesan media massa adalah nilai dari isi (content). Untuk aspek ini, ukuran tradisional atas keunggulan suatu bentuk komunikasi bisa dipakai, seperti akurasi, kejelasan dan koherensi. Akurasi, kejelasan, koherensi atau dalam istilah perempuan pebisnis online sebagai kejujuran, ketulusan dalam penyampaian pesan di media online merupakan faktor penting untuk

137


membangun relasi sosial di internet. Kesan positif pebisnis online perlu dijaga dalam berbagai aspek terutama saat berinteraksi secara online. Upaya ini dilakukan untuk membangun kepercayaan konsumen. Internet telah memudahkan konsumen untuk mencari dan membeli produk yang diinginkannya dengan hanya duduk di depan komputer atau media baru lainnya dengan mudah. Namun banyaknya kompetitor bisnis di media online, membuat perempuan pebisnis online harus memiliki kepandaian untuk mengambil perhatian para konsumennya. “ Hebatnya dunia imajinasi ini mampu direpresentasikan dan dialami sungguh sebagai “dunia nyata”. Salah satu contoh yang sangat mengagumkan adalah dunia virtual reality, yaitu dunia imajinasi ciptaan teknologi yang mampu melibatkan seluruh kebertubuhan seseorang, bahkan emosi dan perasaannya “(Sutrisno,2005:310). Dengan membangun komunikasi yang positif secara intens, perempuan pebisnis online dapat lebih mendapat perhatian konsumen dan kepercayaan dari konsumennya sehingga mereka tertarik kemudian memutuskan untuk membeli produk yang ditawarkan melalui situsnya. Bila ingin mengembangkan bisnis yang berumur panjang, diperlukan hubungan yang baik dengan pelanggan terbaik mereka. Pebisnis ingin pelanggan puas dan kembali untuk membeli lagi dan lagi. Dengan internet, pelanggan dapat menghubungi perusahaan setiap saat. Melalui pesan-pesan yang disebarkan melalui facebook, blog, maupun website, perempuan pebisnis online mengekspresikan pikiran dan perasaannya melalui kata-kata, kalimat, dan simbol yang memiliki makna melalui gambar, warna dan rancangan gambar produk yang ditampilkan melalui media onlinenya. “Dalam bentuknya yang paling mendasar, sebuah tindak sosial melibatkan sebuah hubungan dari tiga bagian : gerak tubuh awal dari salah satu individu, respons dari orang lain terhadap gerak tubuh tersebut, dan sebuah hasil. Hasilnya adalah arti tindakan tersebut bagi pelaku komunikasi. Makna tidak semata-mata terletak dalam setiap hal ini, tetapi dalam hubungan ketiga hal tersebut” (Littlejohn, 2009:232). Dalam teori interaksi simbolis dijelaskan merujuk pada karakter interaksi khusus yang berlangsung antar manusia. Aktor tidak semata-mata beraksi terhadap tindakan yang lain, tetapi dia menafsirkan dan mendefinisikan setiap tindakan orang lain (Soeprapto, 2002:121). Selain pesan verbal yang disampaikan melalui berbagai media online perempuan pebisnis online dituntut kreativitasnya untuk menyajikan gambar-gambar yang menarik sehingga konsumen ataupun pengguna internet menyukai untuk membaca pesannya. Selanjutnya Mead (dalam Littlejohn,2009) menyebut gerak tubuh sebagai simbol signifikan. Disini, kata gerak tubuh (gesture) mengacu pada setiap tindakan yang dapat memiliki makna. Biasanya, hal ini bersifat verbal atau berhubungan dengan bahasa, tetapi dapat juga berupa gerak tubuh non verbal. Ketika ada makna yang dibagi, gerak tubuh menjadi nilai dari symbol yang signifikan. Masyarakat ada karena ada simbol-simbol yang signifikan. Secara harfiah, kita dapat mendengar diri kita sendiri dan meresponsnya seperti yang orang lain lakukan pada kita karena adanya kemampuan untuk menyuarakan simbol. “Perkembangan kecanggihan teknologi menjadi sesuatu yang bukan suferfisial. Komputer dan perangkat multimedia modern terbukti mampu menciptakan suatu “dunia”. Dunia yang bahkan belum pernah dialami, namun telah hadir lengkap dengan konsekuensi dan bahkan dengan “hukum alamnya” sendiri. Contoh yang paling jelas adalah apa yang kita namakan “virtual reality”. (Sutrisno, 2005:305) Perempuan pebisnis online perlu berhati-hati dalam menjalankan aktivitas bisnis onlinenya, karena “Media baru juga mengandung kekuasaan dan batasan, kerugian dan keuntungan, dan kebimbangan. Sebagai contoh, media baru mungkin memberikan penggunaan yang terbuka dan

138

fleksibel, tetapi dapat juga menyebabkan terjadinya kebingungan dan kekacauan.Media yang baru memang pilihan yang sangat luas, tetapi pilihan tidak selalu tepat ketika kita membutuhkan panduan dan susunan”. (littlejohnm, 2009:414). Struktur teknis dan fitur dalam teknologi internet menyebabkan adanya anonimitas dan kurangnya karakteristik kehadiran fisik membuat individu dan interaksi sosial rentan terhadap berbagai macam penyakit sosial, termasuk kurangnya kewajiban bersama, ketidaksopanan, penipuan, dan manipulasi (Chase, 2011:20). Satu hal yang harus diwaspadai para pebisnis online dalam berinteraksi dalam konteks non bisnis maupun bisnis adalah adanya anonimitas pengguna internet yang dapat merugikan aktivitas bisnisnya. Untuk itu perempuan pebisnis online perlu berhati-hati dalam berinteraksi dengan calon konsumennya. Kondisi anonimitas ini mengharuskan informan kreatif dalam membangun relasi bisnisnya. Kompetensi perempuan pebisnis online perlu terus digali untuk mengembangkan ketrampilannya dalam menjalankan bisnis online, sehingga tidak terjebak dalam masalah yang dapat merugikan dan menjatuhkan reputasinya di internet. Simpulan dan Saran Simpulan 1. Beberapa Aplikasi komunikasi online atau saluran komunikasi online digunakan perempuan pebisnis online untuk membangun dan menjalankan bisnisnya, facebook merupakan saluran yang paling diminati perempuan pebisnis online karena lebih leluasa dalam promosi dan menjalankan aktivitas membangun relasi. 2. Untuk menjaga relasi komunikasi dengan para konsumen dan netizen, perempuan pebisnis online membangun kreativitas dengan mengemas pesan sedemikian rupa dalam bentuk yang informatif, inspiratif, motivatif, dan menghibur. Kemasan pesan dibuat sebagai daya tarik untuk menjaga eksistensi relasi dengan konsumen dan netizen lainnya. 3. Berbagai upaya dilakukan perempuan pebisnis online untuk membangun kepercayaan baik secara offline dan online. Di media online perempuan pebisnis online membangun reputasi melalui komunikasi yang positif sehingga dapat lebih mendapat perhatian dan kepercayaan dari konsumennya. Saran 1. Aplikasi atau salauran komunikasi di internet memiliki potensi untuk digunakan sebagai saluran bisnis online, namun pengetahuan akan karakteristik saluran perlu dipahami agar hasilnya sesuai tujuan. 2. Penggunaan kalimat khusus yang hanya dipahami netizen perlu dipahami pebisnis online untuk mendekatkan diri dengan target pasar. Disisi lain netiquette penggunaan pesan verbal dan nonverbal secara online perlu dipahami untuk menghindari miskomunikasi. 3. Karakteristik anonimitas netizen perlu diwaspadai melalui pemahaman strategi komunikasi yang tepat dan pemahaman akan aturan legal positif berkaitan dengan aktivitas perempuan pebisnis di internet. Daftar Isi Baldwin,John R, Stephen D Perry, Marry Anne Moffit (2004). Communication Theories for Everyday Life, United States of America: Pearson Education,Inc. Chase, Landy and Kevin Knebl (2011). Social Media Sales Revolution, United States of America: Mc.Graw Hill

139


Griffin,EM,(2006). Communication Theory, Singapore: Mc.Graw Hill Kleindl and Burrow, (2005), E-Commerce Marketing, USA LittleJohn,Stephen dan Karen A.Foss,(2009). Teori Komunikasi. Jakarta:Salemba Komunika LIliweri, Alo,(1997). Komunikasi Antarpribadi. Bandung: Citra Aditya Bakti. Rakhmat, H.M, (2009). Cepat Kaya Berkat Internet, Jogjakarta: Garailmu. Soeprapto,Riyadi, (2002). Interaksionisme Simbolik Perspektif Sosiologi Modern, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Song, Felicia Wu.(2009). Virtual Communities, New York: Peter Lang Publishing. Sulianta, Feri.(2009). Web Marketing.Jakarta:P.T Gramedia Sutrisno, Mudji dan Hendar Putranto,(2005). Teori-Teori Kebudayaan. Yogjakarta: Kanisius. Vivian,John,(2008), Teori Komunikasi Massa,Jakarta: Kencana Prenada Media Group Yin, Robert K, (1996). Studi Kasus, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

140

Personal Touch in Visual Political Messages on Instagram Dyan Rahmiati Communication Science Department, University of Brawijaya - Malang [email protected] or [email protected]

Abstract Social media have strategic position and potential implicate for political campaign. In visual rhetoric, visual image is the central component of the messages. Instagram have a specific characteristic of sharing rapidity, interesting and fun through visual messages. The most important feature if photo sharing is that it’s fun (Safko, 2010). Sharing our world to others, in purpose represent self, who we are. Tracking our images at photo album on instagram, giving others a whole experience about us, but still based on our point of view. Napoleon Bonaparte caption that a picture is worth a thousand words, because capturing moment in time, which captures the emotions, memories and a recollection of that every moment we share. Impression management with using personal touch of political actors in visual messages bring-out an emotional effect. Attract others to involve in their daily live, political actors as human, interact with others and share their daily activity. The audiences become close friend, share personal information through visual messages. My research focus on how the follower interpret visual messages of political actors instagram account, using reception analysis research method. Negotiated reading occurs in reading the visual text presented by politicians in their instagramnya account. Follower motivation to following politicians instagram is became an affecting factors. Than knowledge gained from conventional media is the next factor. Build proximity and creating disclosure is the key in creating the loyalty of prospective voters Keywords: Visual Messages, Instagram, Personal Touch

Pendahuluan “The most important feature if photo sharing is that it’s fun” (Safko, 2010) Berbagi foto, mengunggah kegiatan yang kita lakukan dalam bentuk visual, menginformasikan pada orang lain prestasi yang diraih melalui foto adalah kegiatan yang menyenangkan. Terlebih kemudian dimanjakan dengan fasilitas editing dan manipulasi visual yang bisa membuat ‘yang tampak’ lebih dari ‘yang nyata’. Instagram merupakan sebuah media sosial online untuk membagikan foto, video dan servis jaringan sosial yang membiarkan para penggunanya memotret dan merekam, dan dibagikannya ke berbagai media sosial lainnya seperti facebook, twitter, tumblr dan Flickr (Frommer, 2010). Melalui jejaring sosial, bisa menjangkau wilayah yang tidak bisa terjangkau oleh media lain, dan menciptakan komunikasi personal dengan teks dan efek personalisasi. Digunakan oleh aktor politik untuk menyapa kelompok masyarakat yang bahkan tidak mungkin mencari atau tidak tertarik mendapatkan informasi mengenai politik maupun politisi. Hal itu terjadi karena dengan menggunakan media sosial akan tercipta komunikasi yang lebih spontan, bentuk teks yang digunakan juga berbeda dengan media konvensional. Communication in electronic space is informal and immediate, usually spontaneous, sometimes anonymous (Suminas, 2012) sehingga mampu meleburkan ‘jarak’ dan menciptakan relasi yang sejajar. Keunikan lainnya adalah sifatnya yang interaktif sehingga dapat menghilangkan jarak antara ‘elit politik’ dengan massanya yang ada bahkan diluar lingkaran institusi.

141


Tipe komunikasi personal di media sosial menciptakan aura kebebasan menyampaikan pendapat, bahkan mampu memposisikan hubungan simetris antar politisi dengan audiensnya, membentuk sebuah hubungan layaknya pertemanan. Instagram memiliki kesamaan dengan twitter yang memungkinkan pengguna untuk mem-follow pengguna lain. Bedanya kalau di twitter menyebutnya dengan pertemanan, di instagram menggunakan konsep followers yang sifatnya asymmetric yang menunjukkan siapa memfollow siapa, yang belum tentu follow back. Pengguna Walaupun bahwa potensi terciptanya hubungan asimetris pada Instagram bisa muncul dengan adanya fasilitas ‘follow’ karena tidak harus ‘follow back’. Tetap bisa mengatur privacy preferences, apakah foto yang diunggah bisa dilihat oleh pengguna yang lain. Interaksi like dan comment juga disediakan bahkan bisa tetap diakses dan digunakan kapanpun. Fungsi-fungsi tersebut menetapkan bahwa instagram seperti halnya media sosial lain seperti Facebook dan Twitter adalah social awereness stream (Naaman, Boase dan Lai 2010). Tidak seperti media konvensional jejaring sosial menggunakan pula interactive images untuk menciptakan isi pesan yang lebih informative dan representative (Gilbert, 2014). Isi pesan yang disampaikan dalam media sosial aktor politik bukan hanya melulu pesan politik, melainkan juga berbagi pencapaian personal, ekspresi-ekspresi lucu, kehidupan keseharian mereka, traveling, buku yang dibaca, film yang ditonton, bahkan pengalaman romantis dengan keluarga. Instagram memberikan gambaran nyata terhadap keseharian, ketertarikan dan juga pilihan filter dari foto yang diunggah (Frommer, D. 2010). Kondisi ini menciptakan suasana ketiadaan jarak diantara politisi dengan audiens yang bisa menciptakan perasaan mempercayai (Suminas, 2012). Postingan foto di akun instagram menjadi sebuah storytelling tentang politisi dari sudut pandang politisi itu sendiri. Foto ataupun representasi dari seorang kandidat serta kepribadiannya (wish image) merupakan faktor penting dalam membentuk perilaku pemilih, berargumentasi, dan hal itu diasumsikan masuk ke ranah political advertising (McNair, 2011). Membentuk sebuah personal track record politisi di masyarakat. Merupakan hal yang tidak dapat dikesampingkan, dari mulai situasi lingkungan internal keluarga, kedekatan hubungan dengan masyarakat, dan tokoh masyarakat untuk mengukur jumlah relasi kandidat (Hirzi, Aziz Taufik. 2012) Personal camera branding adalah bagaimana seseorang menampilkan dirinya dengan upaya mengolah bahasa dan tampilan diri agar muncul impresi atas tampilan tersebut (Kasali, 2013). Masih dalam buku yang sama, Rhenald Kasali menyatakan Keatraktifan yang bisa dimunculkan dari camera branding adalah camera genic dan aura genic. Bedanya camera genic adalah keatraktifan sebuah gambar atau mengedepankan tentang objek yang dapat menyebabkan seseorang ingin terus melihat sebuah sikap yang berkelanjutan. Aura genic adalah apa yang dirasakan public atau viewer sebagai sebuah objek. Keduanya harus dimainkan untuk mendapatkan impresi positif dari follower. “the crucial factor that makes communication ‘political’ is not the source of message, but its content and purpose” (Denton and Woodward in McNair, 2011). Keberadaan politisi yang memiliki akun instagram tidak bisa dilepaskan dari konteks pesan politik, apabila impresi positif yang didapatkan maka akan bisa menjadi aset politis yang bermanfaat bagi kepentingan politik di masa datang. Tujuan dari proses impression management adalah membentuk kesan akan seseorang, objek, peristiwa, atau ide. Newman (2009), impression management is an “act presenting a favorable public image of oneself so that others will form positive judgments” (p.184). Namun tidak akan ada efek tanpa pemaknaan ( Jensen, 1991; Rahmiati, 2008), dalam perspektif reception, audiens aktif

142

bukan pasif menerima begitu saja pesan yang disampaikan dan mengabaikan pengalaman masa lalu serta latar belakang audiens, seperti yang dikatakan Barbatsis (2005, h.271) : "Accordingly, a reception perspective conceptualizes audiences as active and texts as indeterminate, and meaning is viewed as belonging to neither a text nor a reader. The notion that meaning is something that is made—or constituted—in a text-reader (picture-viewer) interaction has important implications for how we conceptualize visuals and visual communication as well as how we study them.” Tujuan dari komunikasi adalah untuk mempersuasi. Dan target persuasi adalah audiens, yang merupakan elemen kunci kedua dalam proses komunikasi politik. Tanpa memikirkan apa yang diinginkan oleh audiens maka pesan-pesan politik yang disampaikan tidak akan relevan (McNair, 2011 h.10). Penelitian ini melihat bagaimana pemaknaan dari follower instagram politisi Indonesia terhadap pesan visual yang ditampilkan dalam akun instagram milik politisi Indonesia tersebut. Memposisikan tindakan follower sebagai cultural practice. Metode Penelitian Menggunakan metode Reception Analysis dalam mendapatkan jawaban permasalahan penelitian. Reception analysis adalah new audiens research, yang melihat audiens tidak pasif. Melalui beberapa tahapan, diantaranya : (1) menganalisis teks media dengan menggunakan analisis isi kualitatif untuk mendapatkan dominan reader; (2) mendapatkan pemaknaan followers tentang foto sebagai pesan visual politisi; (3) mengkaitkan pemaknaan followers dengan profil atau social position informan. Latar belakang (profil) yang diambil untuk dianalisis adalah usia, gender dan tingkat pendidikan. Selain profile diatas, peneliti juga melihat tingkat penggunaan instagram informan, untuk mengidentifikasi pemahaman dan pengetahuan terhadap fasilitas yang ada dan juga tingkat keaktifan menggunakan instagram. Pemilihan informan menggunakan purposive sampling dengan kriteria : memiliki akun instagram aktif, menjadi follower satu atau lebih politisi Indonesia, pernah mengirimkan comment terhadap foto yang diunggah, dan mengetahui atau sudah mendapat informasi tentang politisi pemilik akun sebelum mengikutinya. Hasil Penelitian Informan penelitian sebanyak 15 orang dengan komposisi, laki-laki 8 orang; perempuan 7 orang. Tingkat pendidikan S1 sebanyak 7 orang; D3 sebanyak 4 orang, lulusan SMA sebanyak 3 orang dan S2 sebanyak 1 orang. Semuanya telah pernah mengikuti Pemilihan Umum Presiden dan 54% diantaranya lebih dari sekali mengikuti pemilihan umum, artinya berusia diatas 27 tahun. Alasan memiliki akun instagram bagi informan diantaranya : (1) bisa posting gambar atau video; (2) mudah, hanya menggunakan smartphone, (3) menampilkan berbagai fasilitas manipulasi dalam menghasilkan image yang di produksi, secara cepat dibagikan pada user pada multiple platforms sekalipun. Hanya 1 orang yang tidak pernah menggunakan fasilitas hashtag (#), tag atau mention pengguna lain (@) sebelum posting gambar. Informan penelitian ini menyebutkan beberapa alamat akun politisi yang mereka mengaku mengikuti satu atau lebih diantaranya. Akun instagram politisi Indonesia yang paling sering di ikuti (follow) adalah @ridwankamil milik walikota Bandung Ridwan Kamil yang biasa dipanggil Kang Emil. Selanjutnya ada @aniyudhoyono, milik mantan ibu negara Indonesia, Ani Yudhoyono. Terbanyak

143


ketiga adalah akun milik Basuki Cahaya Purnama, Walikota Jakarta yang akunnya bernama @basukibtp. Kemudian berturut-turut @ganjarpranowo, @ibasyudhoyono, @hary.tanoesoedibjo dan @okkyasokawati NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tabel 1 Akun Instagram Politisi yang Diikuti INFORMAN FOLLOW AKUN INSTAGRAM POLITISI Informan 1 (DF) 3 Ridwan Kamil; Basuki Cahaya dan Hari Tanu S Informan 2 (PT) 1 Ridwan Kamil Informan 3 (CL) 2 Ani Yudhoyono; Adi Baskoro Yudhoyono Informan 4 (BK) 2 Ganjar Pranowo; Ridwan Kamil Infoman 5 (IP) 1 Basuki Cahaya Purnama Informan 6 (MQ) 3 Ani Yudhoyono; Ridwan Kamil Informan 7 (AB) 2 Okky Asokawati; Hary Tanoesoedibjo Informan 8 (TM) 2 Ridwan Kamil ; Basuki Cahaya Purnama Informan 9 (DP) 1 Adi Baskoro Yudhoyono Informan 10 (PU) 1 Ridwan Kamil Informan 11 (DT) 2 Ganjar Pranowo ; Adi Baskoro Yudhoyono Informan 12 (ZH) 1 Ani Yudhoyono; Informan 13 (GY) 1 Ridwan Kamil Informan 14 (IS) 2 Ani Yudhoyono; Informan 15 (AS) 1 Ridwan Kamil

Enam orang dari 15 informan mengatakan bahwa mereka menemukan adanya perbedaan konstruksi antara yang ditemukan di instagram politisi dan yang ada di media massa selama ini. Mengidentifikasi alasannya adalah sudut pandang dan value yang berbeda. Instagram dipercaya bisa menjadi media personal branding yang efektif dengan alasan yang bervariasi, diantaranya lebih persuasive dengan kemampuan visual teks-nya; menjadi kendaraan untuk menjangkau masyarakat khususnya kalangan muda; dan juga memberikan informasi tentang pribadi politisi yang mungkin selama ini tidak terekspose media. Dari hasil analisis isi peneliti membagi klasifikasi foto yang diunggah menjadi 2 jenis, yaitu kehidupan professional dan kehidupan pribadi. Kehidupan professional apabila foto yang diunggah bercerita ttg kegiatan profesi politisi.

posting kegiatan imbang antara profesional dan pribadi 40%

kehidupan profesional 33%

kehidupan pribadi 27% Bagan 1 Kecenderungan Jenis Postingan Kegiatan Politisi

144

setelah mengikuti akun instagram politisi, hanya 3 orang informan yang menyatakan tidak ada perbedaan persepsi terhadap politisi tersebut. Yang lainnya merasakan ada perbedaan persepsi setelah menjadi follower namun semuanya kearah yang positif, artinya persepsi informan terhadap sosok politisi yang diikuti akun instagramnya menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Seakan Kenal Dekat Kepiawaian politisi dalam mengkombinasikan peran dan identitasnya akan mampu menjadi bagian strategi rhetorika politik. Melalui instagram politisi berbagi informasi personal dengan followernya, menciptakan sebuah hubungan pertemanan dengan audiens. Menciptakan keterlibatan, tipe komunikasi personal yang khas muncul dari interaksi yang terjadi di jejaring sosial. “ saya jadi tahu kalau ternyata Ridwan Kamil adalah orang yang romantis, sayang sama keluarga” (PU, 02 November 2015) “ sebelumnya memang sudah nge-fans sama bang Ganjar, dan semakin kesini semakin suka karena dia punya senyum yang manis sekali” (BK, 4 November 2015) Padahal sebelumnya PU bersikap apatis terhadap semua urusan politik dan politisi, namun sejak melihat pemberitaan Ridwan Kamil di pemberitaan di televisi, ia mulai ingin tahu sosok politisi yang satu ini. Sedangkan BK memang masih melihat fisik sebagai poin penting yang harus dimiliki oleh politic public figure karena menurutnya akan ‘pantas’ mewakili negara Indonesia. Berbagi kejadian yang menarik, bahkan memalukan dalam kehidupan keseharian juga muncul di postingan instagram, membuat dimaknai seakan-akan tidak ada settingan dan editan. Ani Yudhoyono ingin selalu membagikan pengalamannya mengunjungi berbagai tempat di belahan dunia bersama suaminya, dan foto interaksinya bersama cucu-cucu nya menyadarkan bahwa mereka juga manusia biasa seperti kita, seperti yang disampaikan CL seorang pemuda yang sangat mengidolakan keluarga SusiloBambang Yudhoyono yang pada saat wawancara tampak sekali informan 3 ini mengikuti semua kegiatan yang diposting oleh Ani Yudhoyono dan Ibas. “Saya merasa beliau ini sosok seorang ibu seperti ibu saya sendiri,” tambahnya. Nuansa kedekatan makin terbangun saat menggunakan fasilitas hastag (#) dan mention (@) saat membalas komentar dari follower. Ibu Ani Yudhoyono sering menyempatkan untuk membalas komentar dari follower-nya. “… dan kalau pakai @ (mention) khan seakan-akan dia berbicara berdua dengan kita mbak …” ungkap IS, ibu rumah tangga yang cukup aktif menggunakan sosial media dan tidak jarang mengomentari postingan dari user yang dia ikuti di instagram. Membangun kedekatan semacam ini dapat menciptakan loyalitas. Merupakan aset tidak berwujud (Intangible asset), simpanan yang nantinya akan bermanfaat bahkan secara jangka panjang. Berguna sebagai ‘power’ dalam menghadapi ‘pertempuran’. Instagram sebagai media story telling yang dengan teks visualnya bisa menceritakan sekaligus membuktikan track record dari pemilik akun. Kumpulan foto mampu mengajak follower untuk berkelana dan memasuki dunia personal, mengikuti jejak langkah politisi. Kesan terbuka, ramah, mau berbagi, dan jujur akan dengan mudah melekat seiring dengan tersedianya medium yang membiarkan dan mempersilahkan semua orang untuk menelisik. Sementara selama ini politik dan semua yang berhubungan dengannya mudah sekali mendapatkan tatapan curiga akan maksud dibalik semua kegiatan yang dilakukan oleh partai atau aktor politik. Keterbukaan dan kemauan untuk berbagi informasi tentang ‘diri’, menyadari posisinya yang menuntut kepercayaan publik akan dirinya sebagai politisi, namun pada saat yang bersamaan mau

145


memposisikan sejajar dengan user yang lain adalah inti dari penggunaan instagram sebagai media self branding politisi. Pada saat kedekatan sudah terbangun, loyalitas sudah terbentuk, maka follower bisa menjadi ‘pembela’ atau berperan sebagai benteng apabila ada pihak lain atau user lain yang menyerang. “iya, saya paling tidak suka kalau ada orang yang jelek-jelekin pak Ahok, padahal dia sudah berusaha keras untuk masyarakatnya. Apa hanya karena dia Cina? Saya pernah balas komentar pedas dari user gara-gara itu..” ungkap TM yang mengaku paling tidak suka mereka yang melihat ras dan tampilan fisik sebagai dasar untuk menilai seseorang. Politisi Juga Bisa Fun Wacana psychoanalysis Freudian mengatakan bahwa menggunakan tehnologi freeway atau superhighway merasakan pengalaman yang hampir sama, yakni adanya : pleasure, exhiliration, joussance, control (or lack of), dan tentu saja a possible disembodiment … restless machines. Pesan visual lebih menggiring pada kebebasan menginterpretasi dan lebih menarik karena permainan komposisi dan menggelitik kemampuan abstraksi pemakna pesan. Politik selama ini seringkali dikaitkan dengan sesuatu yang serius dan formal, birokratis tidak menyenangkan. Namun ternyata dari akun instagram politisi bisa memperlihatkan sisi lainnya.

caption digunakan untuk menggiring pemaknaan audiens. Rata-rata informan menyenangi gaya bahasa yang ringan, sederhana dan diselingi humor. “beda antara tertawa bareng dengan menertawakan tho… dan melihat foto di instagram ditambah dengan giringan caption yang ditulis sendiri oleh pemilik akun jadinya saya tahu kalau emang dia pengen kita ketawa bareng sama dia …” ujar DF yang merupakan mahasiswa S2 yang sangat tertarik dengan dunia politik dan ingin suatu saat nanti terjun langsung kedalamnya dan cita-citanya adalah merubah pandangan buruk masyarakat tentang politisi dan politik. Memainkan unsur estetik dalam foto juga mampu digunakan untuk menarik minat followers untuk terus mengikuti kegiatan politisi. “Keindahan selalu menarik bagi banyak orang, itu sudah fitrahnya …” ungkap AB yang menjadi pengikut akun Okky Asokawati karena senang mengikuti fashion-nya. Tehnik pengambilan gambar banyak dimainkan untuk mendapatka gambar yang menarik. Namun tanpa itu pun, instagram menyediakan fasilitas edit gambar yang mampu membuat nilai estetik suatu objek lebih besar. Namun kemasan tidak akan menggantikan pentingnya ide dasar yang ingin disampaikan, seperti yang dikatakan Suminas (2012) “ It is important for the politicians to not only spread their beliefs and ideas as widely as possible but also to influence the potential electors for them to become loyal supporters” .

146

Komunikasi Visual melibatkan alat bantu visual, artinya dapat dilihat (Yusuf, 2010 h. 213). Dengan komunikasi visual lebih mudah bagi seseorang untuk menangkap pesan karena indra pengelihatan lebih mudah pesan ditangkap bahkan mempengaruhi penerimanya. Dalam komunikasi politik semua proses komunikasi dilakukan dengan sadar dan untuk tujuan mempersuasi. Di era media dan demokrasi saat ini, masyarakat akan sangat mudah mendapatkan informasi dari berbagai media. Komunikasi politik di Indonesia sangat penting karena agenda politik dan voters di Indonesia sangat dinamik dan beragam. Kampanye politik bukan sebuah tindakan dalam jangka waktu pendek dan tertentu, melainkan secara terus menerus dan untuk tujuan jangka panjang. Tujuannya adalah pembentukan Image politik (politisi maupun partai politik) menggunakan Impression Management strategy. Politisi yang melakukan personal branding senyatanya akan memposisikan hasilnya sebagai intangible asset untuk kedepannya. Simpati, perasaan dekat yang terbangun antara politisi dengan masyarakat dalam hal ini follower di akun instagram politisi tertentu akan membuahkan loyalitas. “Branding is essentially about creating value through the provision of a compelling and consistent offering and customer experience that will satisfy customer and keep them coming back” (Cleland. 2000, h.23) Terciptanya hubungan relasional antara politisi dengan pemilih namun yang ditemukan dalam penelitian ini adalah keinginan followers (diasumsikan sebagai pemilih) untuk tidak diposisikan sebagai objek namun juga tercipta kedekatan antara yang dipilih dan yang memilih. Efek dari komunikasi personal bisa dimediasi oleh media sosial karena audience being users dan bisa secara langsung mencoba berinteraksi dengan sosok yang apabila secara real world nyatanya akan sulit diajak berkomunikasi langsung maupun bertemu. Sosial media menciptakan kondisi kedekatan dan simetris relationship, walaupun pada instagram potensi asimetris relationship ada. Followers tidak terlalu mempermasalahkan hubungan asimetris tersebut, lebih karena sejak awal memposisikan diri sebagai pengikut. Alasan menjadi pengikut akun politisi adalah sebagai bentuk apresiasi dan afiliasi terhadap sosok tertentu. New Media masih menjadi media setelah konvensional media di Indonesia, setidaknya pada konteks politisi pengguna instagram, karena tahapan menjadi followers adalah setelah simpati maupun keingintahuan muncul dikarenakan pemberitaan yang ada di media konvensional. Kesimpulan Mengoptimalkan potensi media sosial untuk menciptakan keterlibatan masyarakat dan membangun kedekatan dengan politisi. Menempatkan pemilih bukan hanya sebagai objek, namun diposisikan sebagai aset yang perlu dijaga dan diketahui apa yang dibutuhkkan dan diinginkan dari seorang politisi. Terjadi negotiated reading dalam membaca teks visual yang disajikan politisi dalam akun instagramnya. Faktor yang mempengaruhi adalah motivasi awal menjadi follower dan pengetahuan yang didapatkan dari sumber yang lain, yaitu media konvensional. namun bisa dikondisikan sesuai dengan preferred reading jika sudah mendapatkan kepercayaan dari followernya. Instagram memiliki kekuatan dalam menyampaikan pesan secara visual. Pada penelitian ini ditemukan keinginan membina kedekatan relasional harus berasal dari kedua pihak, baik politisi maupun follower. Membangun kedekatan dengan calon pemilih bisa dengan permainan caption,

147


dengan bahasa yang sederhana, humor dan meningkatkan nilai estetik dari sebuah gambar. Potensi membangun kedekatan juga bisa dikembangkan melalui penggunaan mention (@) dan hastag (#). Calon pemilih menempatkan politisi sebagai sosok yang posisinya diatas (asimetris) dan tidak berkeberatan dengan itu. Loyalitas adalah tujuan dari kampanye politik yang bisa diciptakan dengan keterbukaan dan kejujuran politisi pada publiknya. Merupakan intangible assets yang mempunyai kekuatan dalam menghadapi terpaan konstruksi informasi yang sangat mungkin terjadi. Referensi : Ardianto, Elvinaro. 2012. National Conference on Communication Branding. Pemberitaan Media Massa Cetak sebagai Public Relations Politik dalam Membentuk Branding Image Presiden SBY. h. 311-337 Barbatsis, Grechen. Ken Smith. Sandra Moriarty. Keith Kenney 2005. Handbook of Visual Communication. Theory, Methods and Media. New Jersey : Lawrence Erlbaum Associates, Publisher Cleland, Robin T. 2000. Building Succesful Brands on the internet. Dissertation University of Cambridge Frommer, D (2010). Here’s How To Use Instagram. Bussines Insider Hirzi, Aziz Taufik. 2012. National Conference on Communication Branding. Branding dalam Kampanye Partai Politik. h. 235-252 Hu, Yuhen. Manikonda, Lydia. Dan Kambhampati,Subbarao. 2014. What We Instagram: A First Analysis of Instagram Photo Content and User Types Jensen,Klaus Bhurn and Nichlas W.Jankowki. (1991). A Handbook of qualitative methodologies for Mass Communication Research. London : Routledge McNair, B., 2011, An Introduction to Political Communication, 5th ed., London and New York: Routledge. Safko, Lon. 2010. The Social Media Bible: Tactics, Tools, and Strategies for Business Success. 2’nd edition. Suminas. Andrius 2012. Political Communication in Social Networking Websites, Vilnius University Yusuf, M.Pawit. 2010. Komunikasi Instruksional Teori dan Praktik. Jakarta : Bumi Aksara

148

Pola Komunikasi Komunitas #IndonesiaTanpaJIL Chapter Bogor dalam Fitur Grup Aplikasi WhatsApp Anniesha Hannief, Iqlima Winata, Martriana PS 1 Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Pancasila Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta 12640 Email : [email protected], [email protected], [email protected]

Abstrak Makalah ini bertujuan untuk menampilkan pola komunikasi dan interaksi simbolis di antara anggota komunitas Indonesia #TanpaJIL chapter Bogor, merupakan komunitas di bidang dakwah Islam yang menyerukan perlawanan terhadap pemikiran Islam Liberal. Bagaimanakah proses interaksi antar anggota kelompok di aplikasi grup WhatsApp dalam mengunakan simbol-simbol yang telah disepakati bersama. Kata kunci: aplikasi grup WhatsApp, pola komunikasi, komunitas, komunitas Indonesia #TanpaJIL. Abstract This paper is aim to show communication pattern and symbolic interactivity between member of Komunitas Indonesia #TanpaJIL chapter Bogor, this community for preaching Islam which againts toughts of Liberalism of Islam. Process of interaction between member in group application WhatsApp in use of symbols that have mutual understanding. Keywords: group application Whatsapp, communication pattern, community, Komunitas Indonesia #TanpaJIL.

Pendahuluan Indonesia Tanpa JIL (Jaringan Islam Liberal) bermula dari solidaritas generasi muda muslim seluruh Indonesia yang berbasis interaksi jejaring sosial, bertujuan mencegah penyebaran ideologi “Sepilis” (Sekularisme, Pluralisme, dan Liberalisme) yang gencar dilakukan oleh aktivis JIL (Jaringan Islam Liberal) melalui berbagai media. Mengutip isi website indonesiatanpajil.org dan pamflet yang dibuat oleh Komunitas Indonesia Tanpa JIL, menyajilkan pemahaman kelompok terhadap sekularisme khususnya sekularisme agama adalah paham yang memisahkan urusan dunia dari agama. Agama hanya digunakan untuk mengatur hubungan pribadi dengan Tuhan, sedangkan hubungan sesama manusia diatur hanya berdasarkan kesepakatan sosial. Ideologi ini meyakini bahwa peran agama harus terpisah dari kekuasaan negara dan pengelolaan agama tidak perlu diatur oleh negara. Dengan kata lain, sekularisme adalah proses membatasi peran agama di ranah sosial politik agar agama hanya menjadi ritual pribadi dan urusan masing-masing individu. Pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif, oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agama mereka saja yang benar sedangkan 1

Anniesha Hannief dan Iqlima Winata adalah mahasiswi jurusan Kajian Media Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. Latar belakang pengerjaan penelitian ini adalah, peneliti aktif dalam berorganisasi baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus. Hampir semua organisasi atau komunitas yang diikuti oleh peneliti telah memiliki sebuah grup diskusi khusus anggota di mana aplikasi pesan instan sebagai wadahnya. Oleh sebab itu, peneliti mengambil salah satu organisasi atau komunitas yang diikuti untuk meneliti pola komunikasi di dalamnya. Martriana PS, M.Si. merupakan dosen tetap Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila sejak 2007, dosen pengampu mata kuliah Proyek Kajian Media dan pembimbing penelitian ini. Menyelesaikan pendidikan sarjana di jurusan Ilmu Komunikasi, Fisipol, Universitas Gadjah Mada serta menempuh Pasca Sarjana di Magister Komunikasi, Universitas Indonesia. Pernah bekerja di divisi bisnis surat kabar The Jakarta Post. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait Komunikasi Politik dan Media Baru..

149


agama lain salah. Dalam prakteknya, pluralisme menjadi suatu ideologi lintas agama yang mencampur adukkan ajaran dari semua agama. Sedangkan liberalisme agama adalah memahami nash-nash (Al-Qur’an dan Hadist) dengan menggunakan akal pikiran yang bebas, serta hanya menerima doktrin-doktrin agama yang sesuai dengan akal pikiran semata. Gerakan Indonesia Tanpa JIL mulai beraktivitas resmi dengan penggunaan tanda pagar #IndonesiaTanpaJIL di jejaring sosial Twitter pada pertengahan Februari 2012. Sebagai pendukung, sebuah fanpage di Facebook juga dipublikasikan dengan nama #IndonesiaTanpaJIL. Dalam perkembangannya, dukungan yang mengalir terhadap gerakan ini ternyata amat pesat. Dalam kurun waktu tiga hari, 10.000 pengguna Facebook menyukai fanpage #IndonesiaTanpaJIL dan 5000 pengguna Twitter mengikuti akun @TanpaJIL sebagai akun resmi yang mengelola serta memantau tagar #Indonesia Tanpa JIL. Komunitas #IndonesiaTanpaJIL semakin berkembang. Pada akhir tahun 2014, jumlah chapter atau perwakilan daerah telah mencapai lebih dari 20 kota, salah satunya adalah #IndonesiaTanpaJIL Chapter Bogor (ITJ Bogor). Setiap chapter dipimpin oleh seorang Koordinator Chapter (Korchap) yang memimpin sejumlah anggota dengan sebutan Troops. Setiap chapter juga memiliki ciri khusus dan kebudayaan yang khas. ITJ Bogor sebagai chapter yang berdiri di daerah Jawa Barat, cenderung memadukan kebudayaan sunda di dalam berinteraksi dan menggelar berbagai kegiatan. Disamping itu, latar belakang troops yang berbeda-beda mulai dari akademisi, pengusaha, pedagang, sampai ibu rumah tangga juga semakin mewarnai proses komunikasi di dalam forum-forum komunikasi langsung maupun termediasi. Sebagai bagian dari komunitas, memaknai manusia adalah makhluk yang tidak lepas dari proses interaksi baik secara personal maupun sosial. Menurut Bungin (2006, h.25), manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa dengan struktur dan fungsi yang sempurna. Manusia juga disebut makhluk multidimensional yang memiliki akal pikiran serta kemampuan berinteraksi. Karena disebut makhluk sosial, maka manusia tidak dapat hidup sendiri baik secara fisik maupun secara sosial budaya, karena manusia membutuhkan manusia lain untuk saling berkolaborasi dalam memenuhi kebutuhan fungsi sosial satu sama lain. Proses interaksi manusia meliputi kontak sosial dan komunikasi. Bungin (2006, h.55) dalam bukunya yang berjudul Sosiologi Komunikasi, Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat, menjelaskan bahwa kontak sosial akan terjadi apabila ada hubungan fisik namun bukan semata-mata hubungan badaniah, karena hubungan sosial artinya hubungan antara dua orang atau lebih misalnya saat berbincang-bincang. Kontak sosial juga dapat terjadi melalui teknologi seperti telepon, radio, surat, dan lain-lain. Salah satu bentuk kontak sosial yang dapat terjadi adalah antara kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya dalam sebuah komunitas. Proses interaksi lainnya adalah komunikasi. Komunikasi adalah sebuah proses memaknai yang dilakukan oleh seseorang terhadap informasi, sikap, dan perilaku orang lain yang berbentuk pengetahuan, pembicaraan, dan gerak-gerik sehingga menimbulkan reaksi-reaksi terhadap informasi, sikap, dan perilaku tersebut berdasarkan pengalaman yang dia alami Bungin (2006, h.57). Proses interaksi memberi kesempatan masuknya unsur-unsur eksternal yang dapat memengaruhi terjadinya perubahan sosial, hal ini dijelaskan oleh Bungin (2006, h.91) bahwa perubahan sosial merupakan proses sosial yang dialami oleh anggota masyarakat serta semua unsur-unsur budaya dan sistem-sistem sosial, di mana semua tingkat kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh unsur-

150

unsur eksternal yang meninggalkan pola-pola kehidupan, budaya, dan sistem sosial lama menuju pola-pola kehidupan, budaya, dan sistem sosial yang baru. Pola kehidupan yang baru dan merupakan salah satu unsur eksternal, salah satunya dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Perubahan yang terjadi meliputi pola komunikasi interpersonal dan pola komunikasi intra-personal. Komunitas merupakan tempat dimana terjadinya interaksi, turut mengalami perubahan akibat dari perkembangan teknologi. Pada tahun 1990 muncul sebuah teknologi komunikasi bernama “Instant Messenger” yang kian lama semakin menggeser posisi SMS sebagai sistem pengiriman pesan singkat yang diminati. Sepanjang tahun 1990 sampai pada saat ini, terdapat berbagai macam instant messenger yang ada dalam kehidupan kita. Seperti yang dilansir oleh tekno.kompas.com,instant messenger yang sangat banyak diminati oleh masyarakat Indonesia adalah MSN, Yahoo Messenger, Skype, Mxit, Mig 33 Beta, Whatsapp, LINE, Viber, Kakao Talk, We Chat, dan Bee Talk. Salah satu aplikasi pesan instan yang bernama WhatsApp, memiliki fitur grup yang memudahkan pemakainya berinteraksi secara kelompok dengan kapasitas 100 pengguna dalam satu kelompok. Kemampuan atau fasilitas yang dimiliki oleh instant messenger saat ini tidaklah hanya sekedar mengirim pesan teks saja, namun mampu melakukan pengiriman pesan gambar, pesan suara, telepon, pesan gambar, video, dan lokasi. Dengan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki oleh instant messenger saat ini, banyak yang menjadikannya sarana atau tempat untuk berkomunikasi secara perorangan maupun kelompok. Seperti yang dijelaskan di atas, pola kehidupan yang baru dan merupakan salah satu unsur eksternal, salah satunya dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, begitu pula dengan kehidupan saat seseorang tergabung dalam sebuah kelompok atau komunitas. Pola komunikasipun berubah ketika teknologi telah berkembang sampai saat ini. Dalam sebuah komunitas terdapat interaksi antar anggota, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai sebuah komunitas, ITJ Bogor melakukan interaksi secara langsung dan tidak langsung. Interaksi secara langsung yang dilakukan adalah ‘kopi darat’ atau kopdar sedangkan komunikasi tidak langsung (termediasi) yang dilakukan adalah komunikasi dengan menggunakan aplikasi pesan instan Whatsapp. Makalah ini ingin mengetahui bagaimana pola komunikasi yang terbentuk dalam sebuah komunitas dengan peranan teknologi melalui aplikasi instant messenger yang berkembang dimasyarakat saat ini. Komunitas Virtual Dalam Aplikasi Pesan Instan Menurut Nasrullah (2015, h.108-109), komunitas virtual merupakan komunitas yang terbangun berdasarkan kumpulan pengguna yang memiliki kesamaan dan terbentuk melalui ruang siber serta relasi yang terjadi diantara mereka yang termediasi secara elektronik. Dalam komunitas virtual, pengguna secara sadar berbagi dan bertindak secara kolektif, berbagi ritual dan kebiasaan, dan mengikuti regulasi sosial yang ada di dunia virtual. Komunitas virtual tidak semata-mata terjadi begitu saja, melainkan terbentuk berdasarkan kesamaan tujuan dan pemikiran sebagai landasan dasar sebuah komunitas itu terbentuk. Dengan lahirnya sebuah teknologi komunikasi yang dapat memudahkan setiap orang dalam berkomunikasi, maka komunitas yang telah ada tersebut mendirian sebuah wadah komunitas berbasis teknologi komunikasi di mana setiap anggota dapat terhubung, Liliweri (2014, h.443-444). Komunitas yang dibangun tidak akan berkembang tanpa adanya komunikasi di dalamnya. Begitu pula dengan komunitas virtual yang saat ini dapat memudahkan komunikasi antarpribadi. Salah satu wadah komunitas virtual yang memudahkan berkomunikasi adalah instant messenger.

151


Instant messenger merupakan perangkat lunak yang memfasilitasi pengiriman pesan singkat (instant messaging). Layanan komunikasi tersebut memungkinkan seseorang untuk melakukan percakapan dengan orang lain secara langsung (real-time communication) melalui media internet maupun intranet. Pada umumnya, percakapan melalui aplikas instant messenger ini berupa pesan teks, gambar, video, dan pesan suara yang sering disebut dengan istilah “chatting” Sukarno (2011, h.102). Dalam penelitian Boneva (2006), diinvestigasi bahwa pesan instan memuaskan dua kebutuhan utama untuk kelompok remaja yaitu mempertahankan hubungan pertemanan dan menjadi bagian dari kelompok sesamanya (peer group), banyak digunakan karena meningkatkan identitas kelompok. Sehingga dalam makalah ini pun digunakan sebagai dasar dalam memahami proses terbentuknya pola komunikasi karena identitas kelompok yang mendasar, Menurut Agustin (2012, h.21), media sosial merupakan media online yang didesain untuk memudahkan interaksi sosial bersifat interaktif dengan berbasis teknologi internet yang mengubah pola penyebaran informasi. Jenis media sosial online di dunia virtual sangat beragam, antara lain jejaring sosial, microblogging platfrom, jejaring berbagi foto serta video, chat rooms, message board, forum, mailing list, dan lain-lain. Aplikasi instant messenger dan media sosial yang sering digunakan untuk berkomunikasi atauchatting, dan mencari informasi melalui dunia virtual diantaranya Facebook, twitter, Instagram, Yahoo Messenger, Blackberry Messenger, Whatasapp, GTalk,/Hangout, Line, Foursquare, WeChat, Kakaotalk, Path, Youtube, dll. Pola Komunikasi Menurut Pace dan Faules (2013, h.170-173) dalam organisasi, informasi menjadi salah satu bagian dalam proses komunikasi yang ada di dalam organisasi. Informasi tidaklah mengalir dengan sendirinya, proses penyampaian itulah yang menjadi cara informasi tersebut terdistribusi. Aliran informasi dalam suatu informasi dala sebuah organisasi, sebenarnya adalah suatu proses dinamik, dalam proses inilah pesan-pesan secara tetap dan berkesinambungan diciptakan, ditamilkan, dan diinterpretasikan. Katz dan Kahn (1966) dalam Pace dan Faules (2013, h.174-175) menunjukkan bahwa pola atau keadaan urusan yang teratur mensyaratkan bahwa komunikasi di antara para anggota sistem tersebut dibatasi. Ada dua jenis pola aliran informasi, yaitu Pola Roda dan Pola Lingkaran. Pola Roda adalah pola yang mengarahkan seluruh informasi kepada individu yang menduduki posisi sentral. Orang yang dalam posisi sentral menerima kontak dan informasi yang disediakan oleh anggota organisasi yang lainnya dan memecahkan masalah dengan saran dan persetujuan anggota lainnya. Sedangkan Pola Lingkaran memungkinkan semua anggota berkomunikasi satu dengan yang lainnya hanya melalui sejenis sistem pengulangan pesan. Tidak seorang anggotapun yang dapat berhubungan langsung dengan semua anggota lainnya, demikian pula tidak seorang anggota yang memiliki akses langsung terhadap seluruh informasi yang diperlukan untuk memecahkan persoalan. Pola komunikasi merupakan pola atau bentuk komunikasi yang dilakukan oleh masyarakat di lingkungannya. Dengan seiring berkembangnya teknologi dibidang komunikasi, masyarakat beralih menggunakan teknologi komunikasi tersebut. Pola yang ada pada teknologi komunikasi ini memiliki pola yang berbeda dengan pola komunikasi yang biasa digunakan di lingkungan sehari-hari. Seperti yang dikatakan oleh Jan Van Dijk (2006) dalam Nasrullah (2015, h.103-104), untuk memahami masyarakat berjejaring diperlukan pemahaman terhadap bagaimana intergrasi dari pola-pola arus informasi dalam jaringan tersebut dan hubungan antara media dengan khalayak. Penelitian ini

152

menggunakan pola arus informasi atau pola komunikasi yang dipaparkan oleh Van Dijk (2006). Ada empat pola arus informasi yang dimiliki oleh Van Dijk, yaitu: 1). Pola Allocution, pola ini merupakan pola dasar yang selama ini dipakai untuk melihat bagaimana arus informasi itu terjadi diantara media dan khalayak. Dalam pola ini, distribusi informasi berlangsung secara terus menerus kepada khalayak sebagai sebuah unit lokal (L) dari media sebagai pusat (C) yang merupakan sumber utama juga agensi dari informasi tersebut. Pola ini cendrung tidak terjadi di media baru. Kecuali adanya keinginan khalayak dan penyediaan informasi dari media seperti dalam menonton tayangan khusus dalam pay-per-view. 2). Pola Consultation, pola yang berlaku di media baru ini bisa dilihat sebagai pengembangan atau bentuk baru dari pola-pola yang ada di media lama. Pola ini memberikan kewenangan kepada khalayak untuk memilih informasi, baik materi, waktu, maupun kecepatan dalam mengakses media. 3). Pola Registration, pola ini menjelaskan bahwa sebuah informasi, baik materi, waktu, serta kecepatan (dalam mendistribusikan informasi), diperngaruhi oleh media yang berasal dari sumber, yakni khalayak itu sendiri. Terkadang khalayak juga melakukan inisiatif atau menempatkan dirinya sebagai pemesan (melalui transaksi) dari informasi tersebut. 4). Pola Conversation, pola ini menunjukkan adanya pertukaran informasi dari unit-unit lokal dengan menggunakan media sebagai pusat dan mendeterminasi konten, waktu, sampai pada kecepatan dari informasi dan komunikasi. Pola ini juga memberikan peluang kepada pengguna untuk mengombinasikan konten, misalnya pesan teks, suara, gambar, dan audio secara bersamaan dalam satu waktu. Interaksi Simbolis dan Makna yang Disepakati Interaksi simbolik merupakan hasil pemikiran George Herbert Mead. Interaksi simbolik adalah pendekatan dalam mempelajari interaksi sosial, pendekatan ini mengacu pada penggunaan simbol-simbol dalam interaksi sosial (Sunarto, 2004:35). Simbol-simbol yang dimaksud dalam interaksi simbolik adalah sesuatu yang maknanya diciptakan dan digunakan bersama. White (1968) dalam Sunarto (2004, h.35) mengatakan “a thing the value or meaning of which is bestawed upon by those who use it”. Menurut White, makna dan nilai tersebut tidak berasal dari atau ditentukan oleh sifat-sifat yang secara intrinsik terdapat dalam bentuk fisiknya. Interaksi simbolis ini terjadi ketika dalam berkomunikasi di lingkungan sosial di mana seseorang dapat mengerti simbol-simbol yang ada pada lingkungan masyarakat sehingga dapat dijadikan acuan bagi seseorang untuk berinteraksi satu sama lain. Mengacu pada interaksi simbolis yang dijelaskan di atas, Barbara Ballis Lal mengatakan dalam Littlejohn (2011, h.231), interaksi simbolis merupakan sebuah pergerakan sosiologi yang berfokus pada cara manusia dalam membentuk makna dan susunan dalam masyarakat melalui percakapan. Pergerakan yang dimaksud adalah sebagai berikut: a) Manusia membuat keputusan dan bertindak sesuai dengan pemahaman subjektif mereka menemukan diri mereka. b) Kehidupan sosial terdiri dari proses-proses interaksi daripada susunan, sehingga terus berubah. c) Manusia memahami pengalaman mereka melalui makna-makna yang ditemukan dalam simbolsimbol dari kelompok utama mereka dan bahasa merupakan bagian penting dalam kehidupan mereka. d) Dunia terbentuk dari objek-objek sosial yang memiliki nama dan makna yang ditentukan secara sosial.

153


e) Tindakan manusia didasarkan pada penafsiran mereka, di mana objek dan tindakan yang berhubungan dalam situasi yang dipertimbangkan dan diartikan, f) Diri seseorang merupakan sebuah objek yang signifikan dan layaknya semua objek sosial, dikenalkan melalui interaksi sosial dengan orang lain. Metode Penelitian Pada penelitian ini, paradigma yang digunakan adalah paradigma konstruktivis. Rizer (1992) dalam Bungin (2008, h.11) menjelaskan ide dasar semua teori dalam sebuah paradigma memilki definisi sosial yang sebenarnya berpandangan bahwa manusia adalah aktor yang kreatif dari sebuah realitas sosial. Dalam hal ini, peneliti berusaha melihat pola apa yang dibentuk oleh ITJ Bogor dalam berkomunikasi di dalam grup whatsapp. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif, nantinya hasil penelitian akan berupa narasi hasil analisis. Konsep yang digunakan akan dikembangkan dan disempurnakan setelah proses pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara semi terstruktur dan observasi partisipatif. Pada penelitian yang fokus terhadap sebuah komunitas ini, maka objek yang diwawancarai adalah Odan sebagai ketua komunitas disebut koordinator chapter. Selain wawancara semi terstruktur, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara observasi partisipan. Dimana peneliti menjadi bagian dari komunitas ini dan mengikuti pecakapan di dalam komunitas virtual ini. Menurut Guba dan Lincoln, dalam Moleong(2014,h.174-175) mengatakan bahwa observasi memungkinkan peneliti merasakan apa yang dirasakan dan dihayati oleh subjek sehingga memungkinkan peneliti jadi sumber data. Data yang dikumpulkan terkait percakapan mengenai isu Penolakan Walikota Bogor (Bima Arya) terhadap perayaan Hari Asyura di dalam grup Whatsapp komunitas ini yang dipantau selama bulan September 2015 dan percakapan yang telah difoto layar (capture screen) tersebut berupa foto sebagai dokumen penelitian ini. Isi pesan dalam percapakan tersebut untuk mendeskripsikan bagaimana pola komunikasi sebuah komunitas yang telah tergabung dalam grup Whatsapp. Pembahasan Komunitas ITJ sebagai Komunitas Virtual dalam Aplikasi Pesan Instan Whatsapp Komunitas Indonesia Tanpa JIL atau ITJ adalah komunitas yang awal terbentuknya berasal dari dunia maya (internet) melalui situs jejearing sosial twitter. Komunitas ini kian berkembang hingga saat ini telah memiliki lebih dari 20 chapter di Indonesia, salah satunya adalah ITJ Bogor. ITJ Bogor merupakan salah satu komunitas virtual yang bergerak di bidang dakwah Islam. setiap anggota terkoneksi dengan jaringan internet dan mengandalkan teknologi elektronik pesan instan whatsapp dalam berinteraksi dan berkoordinasi. Tidak hanya itu, setiap anggota dalam komunitas ini juga memiliki pemikiran yang seragam sebagai pondasi terbentuknya komunitas juga memiliki tujuan bersama. Fitur teks, pesan suara, gambar, dan video semakin mendukung proses interaksi, misalnya dalam membahas suatu isu atau permasalahan yang berkaitan dengan visi dan misi komunitas. Walaupun komunitas ini sering kali mengadakan ‘kopi darat’, akan tetapi interaksi yang terjadi dalam aplikasi pesan instan whatsapp berjalan dengan frekuensi yang lebih banyak dan membentuk pola komunikasi tertentu, sehingga komunitas ITJ Bogor ini dapat dikategorikan sebagai komunitas berbasis siber atau dengan kata lain adalah komunitas virtual.

154

Pola Komunikasi dan Interaksi yang Terbentuk Dalam suatu kelompok orang, atau dalam hal ini adalah komunitas tentu memiliki pola komunikasi atau komunikasi yang terbentuk dengan sendirinya ataupun telah ditentukan. Proses interaksi antar anggota komunitas ITJ Bogor atau antara anggota dengan ketua kelompoknya atau biasa komunitas ini sebut dengan kata koordinator chapter (koorchap) sedangkan anggota komunitas disebut dengan Troops. ITJ Bogor sebagai komunitas virtual yang memaanfaatkan fitur grup dalam aplikasi whatsapp membentuk pola komunikasi tertentu. Dalam fitur grup tersebut terjadi pertukaran informasi dari unit-unit lokal yang dalam hal ini adalah anggota. Selain itu mereka saling memberi peluang untuk mengombinasikan konten, hal ini uga terjadi dalam interaksi yang tercipta dalam grup ITJ Bogor yaitu pengiriman pesan teks, suara, gambar, dan video secara bersamaan dalam waktu tertentu. Percakapan terjadi ketika salah satu dari anggota mengirim sebuah isu berupa pesan teks, pesan suara, gambar, maupun video. Selanjutnya anggota lain muncul dengan memberikan komentar kemudian terjadilah diskusi. Dalam sebuah diskusi, penggunaan pesan teks lebih mendominasi, karena para anggota memberikan komentar berdasarkan rujukan-rujukan dari buku teks maupun internet yang notabenenya adalah teks. Dalam percakapan ini, peran seorang ketua tidak jauh berbeda dengan anggota lainnya yang memberikan pandangannya tentang isu yang sedang dibahas, hanya saja ia memiliki porsi yang lebih dalam hal pengawasan yang dalam hal ini adalah pengawasan terhadap pemikiran anggota yang berdiskusi. Berdasarkan pada percakapan yang terjadi pada komunitas ini, pola yang terbentuk dalam organisasi ini adalah Pola Roda. Dimana yang menjadi posisi sentral adalah Korchap. Namun dalam beberapa kasus percakapan yang terjadi dapat mengalir tanpa membutuhkan persetujuan Korchap, atau posisi sentral dapat diambil oleh anggota yang melemparkan issue kepada anggota lain sehingga menciptakan tanggapan-tanggapan. Issue yang belum lama ini dibicarakan adalah isu mengenai surat peringatan yang diluncurkan oleh Walikota Bogor, Bima Arya berisi penolakan terhadap kelompok syiah yang hendak melaksanakan perayaan Hari asyura. Konflik ini cukup mengundang perhatian masyarakat dan media termasuk kelompok JIL (Jaringan Islam Liberal) yang menjadi ‘musuh’ dari komunitas ITJ Bogor. Sebagai komunitas yang fokus pada pemikiran Islam, disamping menyoroti isu penolakan Bima Arya terhadap Asyura, mereka juga melihat sisi lain yaitu opini dan sudut pandang JIL dalam menyikapi fenomena menyangkut agama.

Gambar : Hasil Capture Screen Percakapakan Komunitas Indonesia Tanpa JIL

155


Dalam membahas masalah ini, salah satu troops mengirim pesan gambar berupa hasil screenshoot dari akun twitter milik Zuhairi Miswari (JIL) mengenai penolakan Bima Arya terhadap perayaan Asyura kelompok Syiah. Dalam gambar tersebut disebutkan bahwa Zuhairi Miswari mengatakan “Saya tidak habis pikir, sahabat saya Bima Arya, Walikota Depok menjadi pemimpin yang anti pluralisme dengan menolak perayaan Syiah @BimaAryaS”. Kemudian sejumlah troops lain menimpali dengan memberi opini atau pandangannya mengenai gambar tersebut. Awalnya mereka memastikan apakah hasil screenshoot tersebut asli tulisan Zuhairi atau bukan, proses ini disebut dengan proses Tabayyun atau mencari kejelasan dari sebuah kabar atau berita, selanjutnya hasil pencarian diposting kembali di dalam grup. Sejumlah troops menanggapinya dengan candaan, karena Zuhairi salah menyebut nama kota yang dipimpin oleh Bima Arya, sedangkan troops lain hanya diam. Untuk lebih mengenali bentuk percakapan yang terjadi, berikut contoh percakapan selanjutnya yang terjadi di antara anggota komunitas terkait isu yang sama : Alvin : “(gambar) LOL” Adi : “itu editan atau bukan O? Ente capture dari twitternya langsung?” Alvin : “Bukan, cek aja” Adi : “Cekin dong” Alvin : (gambar) “itu screenshoot ane” Aria : “Depok? (emotikon tertawa) Alvin : “Pluralisme, Bima Arya itu walkot Bogor atau Depok, semua bernar” Reza : “Ngaku-ngaku sahabat, emang Bima Arya Dahsyat, pake embel-embel sahabat segala :p” Almond : “wkwkwk udah ngaku-ngaku, salah lagi akuinnya. Lemah sekali makanya” Reza : “SKSD” Di atas merupakan salah satu penggalan percakapan ketika membahas tentang Twit yang diposting oleh tokoh JIL. Ia mengatakan bahwa Bima Arya yang sebenarnya merupakan Walikota Bogor tetapi ia menyebutkan kalau Bima Arya adalah Walikota Depok. Di mana ia mengatakan kalau Bima Arya adalah seorang pemimpin yang anti-pluralisme dengan melarang perayaan Syiah di Kota Bogor. Kata pluralisme menjadi fokus dalam pembicaraan, bahkan salah seorang troops menafsirkan bahwa pluralisme yang dimaksud oleh Zuhairi adalah Kota Bogor dan Depok sama saja, karena mereka telah mengetahui bahwa Zuhairi seringkali menyamakan beberapa agama yang berbeda dan kali ini menyamakan dua kota yang berbeda. Percakapan di atas merupakan salah satu diskusi yang tidak serius, karena hal ini terlihat dari gaya bahasa yang digunakan. Namun jika dilihat dari percakapan tersebut, dapat ditangkap adalah anggota yang menyampaikan issue tersebut, melakukan share posting dari media sosial, menjadi sumber (sentral) dari percakapan yang terjadi, ditanyakan lebih jauh apakah issue tersebut benar tau tidak. Keaktifan percakapan di kelompok menjadi lebih terbentuk, bagi yang tidak menyampaikan pendapatnya akan menyimak dalam diam. Makna-makna yang Disepakati Interaksi simbolik berkaitan dengan simbol-simbol yang disepakati bersama di dalam suatu kelompok tertentu kemudian simbol-simbol tersebut digunakan dalam berinteraksi. Salah satu makna yang telah disepakati oleh para anggota kelompok adalah jabatan ketua komunitas disebut

156

dengan Korchap. Korchap adalah kepanjangan dari koordinator chapter dimana komunitas ITJ dari berbagai chapter menyebut setiap ketuanya sebagai korchap, ketua pusat disebut dengan korpus atau koordinator pusat, sedangkan anggota dan pendukung komunitas dinamai dengan Troops. Jumlah anggota grup ITJ Bogor terdiri dari 85 pengguna whatsapp dengan satu orang korchap. Anggota ITJ Bogor terdiri dari orang-orang dengan perbedaan latar belakang diantaranya pelajar, mahasiswa, karyawan, ibu rumah tangga, pedagang, sampai pengusaha. Perbedaan latar belakang ini memengaruhi kapasitas dan kualitas komunikasi dalam hal menyampaikan pendapat maupun melempar sebuah isu. Anggota yang berlatar belakang akademisi seperti mahasiswa dan dosen lebih fokus pada permasalahan yang dibahas, sedangkan anggota yang lain hanya berkomentar berdasarkan opininya dan cenderung tidak serius terhadap isu yang sedang dibahas, namun mereka bersatu atas dasar pemikiran agama dan tujuan yang sama sehingga komunikasi yang terjadi berjalan dengan seragam, walaupun terdapat orang-orang yang sering mendominasi percakapan. Korchap seringkali memberi intruksi kepada troops untuk melakukan twitmob yaitu memosting tweet pada jejaring sosial Twitter milik pribadi anggota secara beramai-ramai, secara serentak, dalam waktu bersamaan, dengan tema serta materi tweet yang seragam, sedangkan korchap melakukan twitmob selain menggunakan akun pribadi juga menggunakan akun official milik komunitas dengan username @ITJBogor.

Gambar : Ajakan untuk melakukan twitmob dari korchap

Makna yang disepakati dalam komunitas adalah setiap intruksi yang diberikan oleh korchap dengan kata“troops”merupakan intruksi yang diberikan kepada seluruh anggota yang tergabung di dalam grup whatsapp tersebut. Salah satu intruksi yang sering dilakukan adalah twitmob. Twitmob digambarkan sebagai gerakan menyerang lewat dunia cyber karena dilakukan secara bersama-sama dengan materi yang sama, serta pada waktu yang sama. Bagi troops yang memahami intruksi tersebut, troops melakukan twitmob sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, meskipun di dalam grup whatsapp tersebut tidak ada yang menanggapi, tetapi sebagian dari mereka tetap melakukan

157


twitmob sesuai dengan intruksi yang diberikan, walaupun hanya me-retweet yang diposting oleh akun official. Dikenal pula istilah dan kegiatan dengan nama Saturday is market day, merupakan kesepakatan bagi anggota dimana setiap hari Sabtu adalah hari untuk berjualan di dalam grup. Bagi anggota yang berjualan di hari selain hari Sabtu, maka anggota tersebut mendapatkan sindiran. Sehingga pemahaman antara anggota komunitas menciptakan kesepakatan bersama untuk mematuhi aturan tersebut, sebagai konsekuensi dari anggota komunitas yang memiliki aturan main tersendiri, apabila ada yang melanggara akan mendapat sindiran dari anggota lainnya. Pola Komunikasi Komunitas ITJ Bogor Pola komunikasi merupakan saluran komunikasi yang terjadi di dalam sebuah kelompok. Komunitas ITJ Bogor sebagai komunitas virtual memainkan peran komunikasi di dalam aplikasi pesan instan. Komunikasi yang terjadi membentuk pola-pola tertentu sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di dalam forum yang dalam hal ini adalah fitur grup di dalam aplikasi whatsapp. Van Dijk menjelaskan bahwa komunikasi dalam sebuah organisasi akan membentuk pola-pola tertentu. Dalam penelitian ini, objek yang diteliti menerapkan pola komunikasi sebagai berikut: 1. Pola Conversation Secara sederhana dalam berkomunikasi, komunitaas ITJ Bogor tidak sengaja menerapkan pola komunikasi conversation. Pola ini menunjukkan adanya pertukaran informasi dari unit-unit lokal dengan menggunakan media sebagai pusat dan mendeterminasi konten, waktu, sampai pada kecepatan dari informasi dan komunikasi. Pola ini juga memberikan peluang kepada pengguna untuk mengombinasikan konten, misalnya pesan teks, suara, gambar, dan audio secara bersamaan dalam satu waktu. Dalam pembahasan sebelumnya, terdapat seorang troops yang melemparkan sebuah isu kemudian troops lain memberi komentar atas pesan tersebut. Proses ini menunjukkan adanya pertukaran informasi dan memberi peluang pada pengguna untuk mengombinasikan konten (gambar dan teks). 2. Pola Registration Pola ini menjelaskan bahwa sebuah informasi baik materi, waktu, serta kecepatan dalam mendistribusikan informasi dipengaruhi oleh media yang berasal dari sumber, yakni khalayak itu sendiri. Terkadang khalayak memerlukan inisiatif atau menempatkan dirinya sebagai pemesan dari informasi tersebut. Komunitas ITJ Bogor selalu mengadakan sebuah diskusi yang dilakukan di dalam aplikasi whatsapp. Pesan didistribusikan melalui whatsapp anggota ke dalam grup sehingga menjadi informasi bagi anggota yang lain. Dalam hal ini, pengirim pertama disebut sebagai sumber informasi dan selanjutnya juga dapat disebut sebagai khalayak. Berdasarkan teori pola komunikasi dari Katz, ITJ Bogor sebagai komunitas virtual membentuk pola komunikasi lingkaran. Dalam pola ini informasi yang disampaikan atau isu yang dilemparkan kemungkinan ditanggapi oleh orang lain, kemudian ditanggapi lagi oleh orang lain dan seterusnya sehingga membantuk sebuah lingkaran dimana setiap orang yang berbeda memberi tanggapan mengenai informasi yang disampaikan tadi. ITJ Bogor sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya seringkali mengadaan diskusi di dalam grup whatsapp. Awalnya informasi disampaikan oleh korchap maupun troops, kemudian anggota lain dalam grup tersebut menanggapinya dalam bentuk pernyataan maupun pertanyaan, kemudian pernyataan atau pertanyaan tersebut ditanggapi kembali oleh orang lain, dan seterusnya sehingga diskusi yang berlangsung tidak hanya dua arah antara penyampai atau sumber informasi dengan khalayak. Mengutip jawaban Kak Yordan (Korchap) : dimana kita ada diskusi, diskusi itu jalan sesuai

158

dengan pemikiran teman-teman, namun (tetap) ada yang mengarahkan dan menyimpulkan sosok ustadz Akmal dan ustadz Yasir berfungsi sebagai pengarah dan penyimpul (diskusi tersebut). Diskusikan dan dipahami akar permasalahannya, lalu dicarikan solusi gimana seharusnya. Harapan ada sesuatu hal yang berubah menuju kebaikan #twitmob. Kesimpulan Perkembangan teknologi komunikasi membawa pada perubahan sosial dimana terjadi perubahan interaksi di dalam sebuah komunitas komunitas virtual, yaitu kumpulan orang yang banyak tidak harus berkumpul dalam satu tempat yang sama dalam waktu yang sama secara langsung dan tatap muka. Teknologi bernama pesan instan berhasil menyatukan sejumlah orang dalam satu komunitas dengan minat yang sama dalam waktu yang sama pula meski mereka berada di lokasi yang berbeda, meskipun komunikasi yang terjadi termediasi sehingga pesan yang dikirimkan sangat tergantung pada jaringan teknologi komunikasi yang ada. Hal ini merupakan kelemahan dari komunitas virtual berbasis siber, dimana kemungkinan akan terjadi gangguan dari luar misalnya sinyal yang kurang baik, terlambatnya pesan sampai dan lainnya. Menjadi kekuatan komunitas siber adalah kemudahan bagi individu untuk bergabung dalam sebuah komunitas yang sesuai dengan dirinya, dan membagi issue-issue yang menjadi perhatian utama komunitas. Pergerakan massal pun bisa dirumuskan dan dikordinasi melalui komunitas siber ini, sehingga keterkaitan antar anggota komunitas semakin menguatkan posisi komunitas, melawan ketika issue tertentu yang berseberangan ataupun mendukung ketika issuenya sesuai dengan pandangan kelompok. Daftar Pustaka Buku Bungin, Burhan. (2006). Sosiologi Komunikasi. Jakarta: Kencana. --------------------, (2008). Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana. Kriyantono, Rachmat. (2010). Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Kencana. Liliweri, Alo. (2014). Sosiologi & Komunikasi Organisasi. Jakarta: Bumi Aksara. Littlejohn, Stephen W., Karen A. Foss. (2011). Teori Komunikasi. Jakarta: Salemba Humanika. Moleong, Lexy J. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. Nasrullah, Rulli. (2015). Media Sosial. Bandung: Simbiosa Rekatama Media. Pace, R. Wayne, Don F. Faules. (2011). Komunikasi Organisasi: Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan. Bandung: Remaja Rosdakarya. Sunarto, Kamanto. (2004). Pengantar Sosiologi. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI. Jurnal dan Skripsi Agustin, D.H. (2012). Pemanfaatan Blackberry Sebagai Sarana Komunikasi Dan Penjualan Batik Online Dengan Sistem Dropship Di Batik Solo 85. Indonesian Jurnal on Computer Science Speed FTI UNSA Vol 9 No 3. Hlm 21-22. Boneva, Bonka S, Amy Quinn, Robert E. Kraut, Sara Kiesler and Irina Shlovski. 2006. Teenage Communication in the Instant Messaging Era. Carnegie Mellon University. Sukarno. (2011) dalam Yohanes Andry Putranto. Kesinambungan Penggunaan Instant Messaging (IM) Untuk Knowledge Sharing (h.8). Universitas Gajah Mada. Website Website komunitas : indonesiatanpajil.org

159


160

Online Media: Merebut Ruang Publik Menyuarakan Hak Atas Tubuh Perempuan Tri Hastuti Nur R1 Email: [email protected] Abstrak Potret tentang kualitas kesehatan reproduksi di Indonesia sampai tahun 2015 ini menunjukkan wajah yang buruk. Beberapa indikatornya masih tingginya angka kematian ibu; semakin tingginya angka pernikahan dini, semakin meningkatnya ibu rumah tangga yang terinfeksi HIV/AIDS, dan masih rendahnya perhatian pemerintah atas screening kankers payudara dan kanker rahim. Isu kesehatan reproduksi masih merupakan isu marginal, tidak dianggap penting baik oleh masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, penyedia layanan, pemerintah di berbagai tingkatan maupun oleh media massa. Media massa konvensional baik surat kabar, televisi maupun radio jarang yang memberitakan berbagai masalah tersebut. Ruang-ruang publik kita masih hingar bingar dengan berbagai masalah yang seringkali bukan masalah publik; seperti pemberitaan tentang konflik dan hiruk pikuk politik maupun infotainment dan entertainment yang remeh temeh. Sementara satu persatu perempuan tumbang karena melahirkan, terkena kanker rahim dan kanker payudara maupun terinfeksi HIV/AIDS. Media massa kurang memiliki perhatian dengan tidak memberikan ruang-ruang yang cukup untuk memblow up berbagai kasus terkait kesehatan reproduksi perempuan. Berbagai peristiwa tersebut tidak dianggap penting sehingga tidak menjadi agenda media. Perkembangan media online saat ini merupakan tantangan dan kesempatan bagi gerakan perempuan untuk menyuarakan kepentingannya. Ruang-ruang publik harus direbut agar tidak penuh dengan pemberitaan yang tidak berpihak pada kepentingan perempuan dan hal-hal yang bersifat remeh temeh. Aisyiyah sebagai organisasi perempuan Muhammadiyah dengan visi gerakan Islam Berkemajuan, menyadari pentingnya perkembangan media online untuk mengkampanyekan kepedulian masyarakat luas, media massa dan pengambil kebijakan atas isu-isu kesehatan reproduksi perempuan yang selalu marginal. Paper ini menganalisis bagaimana ‘Aisyiyah menggunakan media online dalam mengkampanyekan isu-isu kesehatan reproduksi dengan pendekatan hak perempuan melalui media online; dengan pendekatan studi kasus. Bertumbuhnya media online saat ini dimanfaatkan oleh kader-kader Aisyiyah dari tingkat nasional sampai daerah untuk terus mengkampanyekan perlunya kepedulian terhadap hak kesehatan reproduksi perempuan. Berbagai media sosial digunakan seperti Facebook, tweeter; jurnalisme warga dengan mengirimkan berbagai best practice tentang kampanye dan advokasi hak-hak kesehatan reproduksi perempuan; dengan tujuan terbangunnya kesadaran masyarakat, media dan pengambil kebijakan atas isu-isu kesehatan reproduksi. Harapannya ruang-ruang publik kita tidak lagi berisi pemberitaan yang remeh temeh; dan isu kesehatan reproduksi bukan lagi isu yang marginal. Keywords : reproductive health rights issues, public sphere, online media

Pendahuluan Setiap orang berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan, tidak terkecuali bagi perempuan miskin dan keluarganya. Hak tersebut dijamin oleh Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 bahwa 1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. 2.) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. 3.) Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Kondisi tersebut termasuk layanan kesehatan reproduksi yang berkualitas. Namun dalam kenyataannya isu kesehatan reproduksi masih merupakan isu yang marginal, baik di pengambil kebijakan (pemerintah), legislatif, tokoh masyarakat dan tokoh agama bahkan di kelompok perempuan. Fungsi reproduksi yang 1

Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

161


melekat pada peran-peran perempuan berdampak pada stereotipe dan pemahaman bahwa urusan kesehatan reproduksi adalah problem perempuan. Fenomena tersebut ditunjukkan dengan berbagai macam data yaitu masih tingginya angka kematian ibu melahirkan (AKI) sebesar 359/100.000 kelahiran; yang artinya setiap hari ada 7-8 perempuan meninggal karena melahirkan. Demikian juga dengan dengan problem kanker serviks dan kanker payudara yang merupakan masalah sangat serius di Indonesia. Dari sekian banyak jenis kanker, kanker serviks dan payudara menempati urutan tertinggi di Indonesia. Data hasil olahan Riset Kesehatan Dasar (Riskesda) 2013, Badan Litbangkes dan Data Penduduk Sasaran, Pusdatin, Kementerian Kesehatan, menunjukkan terdapat 98.692 kasus. Kanker jenis ini juga merupakan salah satu penyebab kematian ibu di Indonesia. Berdasarkan data dari Globocan 2008, ditemukan 20 kasus kematian per hari akibat kanker serviks. Sejak tahun 2010 nampak terus terjadi peningkatan angka kematian ibu diakibatkan karena kanker serviks. Berbagai kondisi di atas menggambarkan bahwa akses perempuan dalam peningkatan kualitas kesehatan reproduksi masih sangat terbatas dan masalah-masalah kesehatan reproduksi belum menjadi isu yang penting; termasuk di media massa. Media massa, dengan kharakteristiknya yaitu memiliki kemampuan menyebarkan informasi secara meluas dan dalam jangka waktu yang cepat merupakan sumber informasi yang sangat penting dan terpercaya baik bagi masyarakat maupun pengembil kebijakan. Sebagai sebuah institusi penyedia informasi, media massa memiliki fungsi untuk menginformasikan, mengedukasi, fungsi menghibur maupun melakukan sosialisasi. Media massa memiliki peran yang sangat strategis dan memiliki kekuasaan dalam melakukan agenda setting atas sebuah isu; termasuk isu kesehatan reproduksi dengan pendekatan hak. Media massa memiliki peran untuk mempromosikan bagaimana negara harus hadir dan bertanggungjawab untuk menyejahterakan rakyatnya terkait dengan problem-problem kesehatan reproduksi. Namun dalam kenyataannya, pengabaian terhadap berbagai problem kesehatan reproduksi telah pada tahapan merenggut nyawa perempuan dalam berbagai kasus kematian perempuan akibat melahirkan, aborsi, kanker maupun, HIV AIDS namun secara mainstream, media massa masih memposisikan isu-isu perempuan dalam isu yang marginal di medianya. Meskipun media massa memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk mempromosikan hakhak kesehatan reproduksi dengan pendekatan hak yaitu negara hadir untuk memenuhi hak-hak perempuan terkait dengan hak reproduksinya namun ideologi patriarkal dan kepentingan ekonominya menyebabkan media massa memposisikan isu kesehatan reproduksi masih marginal. ‘Aisyiyah sebagai organisasi massa keagamaan yang memiliki kepedulian dan komitment atas berbagai permasalahan kesehatan reproduksi melakukan berbagai pendekatan dan program untuk mewacanakan pentingnya perhatian atas berbagai problem kesehatan reproduksi. Kemuliaan tubuh perempuan yang dikarenakan memiliki rahim dan payudara sebagai sumber kehidupan dan keberlangsungan peradaban dunia; haruslah memberikan pelayanan yang maksimal kepada perempuan untuk menjalankan peran-peran reproduksinya. Perempuan diedukasi melalui berbagai kegiatan di komunitas termasuk melalui berbagai media agar mendapatkan akses informasi kesehatan reproduksi. Isu-isu kesehatan reproduksi yang masih merupakan isu pinggiran, dan sering dianggap tidak penting harus menjadi wacana penting di ruang publik. Salah satu strateginya dengan merebut ruang-ruang publik ini melalui media online; baik secara internal (website, facebook), maupun media online eksternal.

162

Kerangka Teori New Media sebagai Media “Perlawanan” Telah terjadi perubahan yang sangat dramatis terkait dengan perkembangan media sejalan dengan perkembangan teknologi komunikasi. Perkembangan media baru menunjukkan kharakteristik, di mana masing-masing partisipan memiliki kontrol yang setara dan timbal balik atas isi yang disampaikan; dan bahkan isinya pun terkadang lebih bersifat individual sesuai dengan keunikan dan kebutuhan partisipan. Audiens menjadi kurang bisa diperdiksi, lebih terfragmentasi dan lebih banyak variabel yang harus diperhatikan ketika menggunakan media baru (website, media online) dalam mempromosikan ide-ide baru; termasuk sebagai salah atu cara untuk menggeser perempuan dari posisi obyek menuju subyek. Livingstone (1998:247) menegaskan bahwa sebagai sbuah media baru, perkembangannya tidak hanya pada aspek mesin (engineering) atau merupakan solusi sebuah problem teknis, namun merupakan sebuah fenomena sociotechnical. Media baru membawa dua hal secara bersamaan yaitu aspek teknis, nilai media dalam perubahan sosial, ekonomi, budaya dan kebijakan. Ideologi patriarkal telah menjadi ideologi dominan dalam media mainstream di Indonesia. Hal tersebut nampak dalam beberapa hal yaitu (1) minimnya pemberitaan tentang berbagai isu tentang hak-hak perempuan (2) media merepresentasikan perempuan tidak utuh sebagai manusia (3) media melakukan strereotipe pada perempuan; dan (4) media menempatkan perempuan sebagai komoditas dan obyek seks. Terkait arus utama ideologi patriarkal dalam media ini, maka pemanfaatan media sosial untuk mempromosikan ide-ide baru dalam rangka merebut wacana dominan yang patriarkal harus menjadi sebuah keharusan. Perkembangan media baru harus menjadi landasan bagi gerakan perempuan untuk mengubah strategi medianya; dan memanfaatkan setiap ruang publik yang ada termasuk melalui media baru dalam rangka menggeser posisi obyek pada posisi subyek perempuan. Wacana patriarkal dalam mainstream media telah menempatkan isu kesehatan reproduksi sebagai isu yang marginal. Oleh karena ini perkembangan media baru menjadi salah satu kekuatan yang harus dimanfaatkan oleh gerakan perempuan dalam merebut wacana pentingnya kesehatan reproduksi perempuan menjadi agenda yang penting bagi pemerintah, tokoh masyarakat dan tokoh agama; jika media terus menerus mewacanakan. Pengalaman menunjukkan bahwa media baru telah menjadi alat yang cukup ampuh dalam mengpromosikan ide-ide baru, menggalang kekuatan publik dan merebut wacana baru di tengah mainstream ideologi patriarkal. Media baru (2008:7) secara revolusioner berdampak pada struktur dan kultur dalam kehidupan sehari-hari; termasuk dalam hal ini bagaimana isu kesehatan reproduksi dengan perspektif gender (hak) menjadi wacana dalam wacana publik. Melawan Hegemoni Wacana Perempuan dalam Ruang Publik Berkaitan dengan tubuh perempuan ini, representasi perempuan lebih ditonjolkan sisi biologisnya. Perempuan jarang ditampilkan sebagai manusia secara utuh yang menekankan pada kecerdasan, peran-peran dan pengetahuan yang dimilikinya. Berkaitan dengan konstruksi sosial atas tubuh ini, Bourdieu (2010:30-32) menjelaskan bahwa seksualitas banyak dibebani oleh determinasideterminasi antropologis. Pembagian seksualitas didasarkan pada oposisi antara maskulin dan feminin. Definisi sosial tubuh dan organ-organ tubuh merupakan produk dari kerja sosial, di mana definisi antara tubuh maskulin dan feminin diterima dan dikonstruksi berdasarkan penilaian yang tidak secara.

163


Dalam masyarakat dengan ideologi dominannya adalah ideologi patriarkhi, rejim kuasa memberikan definisi atas tubuh perempuan; dan bukan perempuan sendiri yang memberikan definisi atas tubuhnya sendiri. Perempuan hanya menerima, menjalankan bahkan mereproduksinya di dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana yang diatributkan padanya. Simone de Beauvoir (1999 :376-380), seorang feminis eksistensialis, menegaskan bahwa segala sesuatu yang universal termasuk pemahaman tentang tubuh terjadi genderisasi. Berkaitan dengan genderisasi tubuh ini, Beauvoir mengajukan konsep penting yang menyingkapkan perbedaan antara tubuh alamiah dan tubuh sebagai konstruksi sejarah. Bagaimana ideologi patriarkal ini bekerja berkaitan dengan tubuh perempuan, dapat merujuk pada pertanyaan kritis tentang gendering tubuh perempuan yang diajukan oleh Luce Irigaray (2008: 296-297) yang mempertanyakan bahwa pemikiran arogan laki-laki yang menuntut perempuan tutup mulut karena mereka adalah perempuan. Lebih lanjut Irigaray menjelaskan bahwa kebudayaan Barat bersifat monoseksual, di mana laki-laki berwacana dengan sesama laki-laki dalam bahasa yang mereka ciptakan sendiri untuk memberikan makna pada dunia kehidupan ini, yang kemudian disebut wacana maskulinitas. Elizabeth Gross dalam Hidajadi (2000 :7-9) menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki harus dikenali perbedaannya dan masing-masing berhak dinilai khusus. Pengingkaran atas tubuh perempuan oleh masyarakat yang patriarkal disebabkan oleh adanya diskriminasi sosial melalui ajaran phallosentric, telah menganggap laki-lakilah sebagai center. Akibat dari pemikiran ini, maka perempuan diatur dengan menggunakan kekuasaan yang berpusat pada laki-laki dan berdasarkan pada cara pandang laki-laki. Padahal dalam budaya masyarakat yang patriarkal perempuan cenderung ditempatkan sebagai obyek untuk laki-laki dan bahkan perempuan tidak mempunyai ruang untuk menilai tubuhnya sendiri. Sistem dalam masyarakat kita, yang juga diadopsi oleh negara telah merasuk dalam semua sistem kehidupan dalam masyarakat. Kelompok aktivis perempuan dan akademisi melawan wacana dominan pengaturan tubuh perempuan dengan standard moralitas dalam phallocentric order ini, merujuk pada pertanyaan kritis tentang gendering tubuh perempuan ini diajukan oleh Luce Irigaray (2008: 296-297) yang mempertanyakan bahwa pemikiran arogan laki-laki yang menuntut perempuan tutup mulut karena mereka adalah perempuan. Phallocentric order tidak memberikan ruang pada perempuan untuk mengekspresikan dirinya karena laki-laki berwacana dengan sesama laki-laki dalam bahasa yang mereka ciptakan sendiri untuk memberikan makna pada dunia kehidupan ini, yang kemudian disebut wacana maskulinitas. Oleh karena itu para perempuan harus “merebut” ruang-ruang tersebut untuk mendekontruksi dan menjadikan dirinya sebagai subyek. Weeks (1985) dalam Woodward (1997:191-192) menjelaskan bahwa konstruksi sosial dalam masyarakat membedakan antara seksualitas laki-laki dan perempuan bahkan mempertentangkan. Laki-laki agresif dan powerful sementara perempuan pasif dan responsive. Opisisi biner ini baik secara praktek maupun teoritis menjadi sangat kompleks ketika diwujudkan dalam berbagai regulasi termasuk dalam praktek penguasaan atas tubuh perempuan. Tubuh perempuan menjadi salah satu arena bermainnya kekuasaan dari berbagai bidang dalam masyarakat. Bagi para feminis seksualitas berarti kekuasan laki-laki dan kontrol atas tubuh dan kesenangan perempuan. Perkembangan perjalanan pemikiran feminis menunjukkan berbagai analisis tentang penyelesaian atas opresi terhadap perempuan; yang berakar baik pada struktur politik maupun ekonomi masyarakat atau pada hubungan, peran dan praktik reproduksi dan seksual manusia

164

(2008:189-190). Berawal dari pemikiran feminis liberal yang menyatakan bahwa perubahan dari struktur hukum dan politik akan menghapuskan atau menekan ketidaksetaraan gender; dengan memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang sama dengan laki-laki. Selanjutnya feminis radikal yang menegaskan bahwa pentingnya menelaah hak dan tanggungjawab seksual serta reproduksi laki-laki dan perempuan untuk dapat memahami secara penuh keberadaan sistem yang mendukung dominasi laki-laki dan subordinasi perempuan. Perempuan dibebaskan dari beban reproduksi alamiah dan standar ganda seksual. Bahkan feminis radikal kultural menekankan bahwa perilaku seksual laki-laki tidak cukup berharga untuk dijadikan persaingan bagi perempuan, karena laki-laki seringkali mempergunakan hubungan seksual sebagai alat kendali dan dominasi daripada cinta dan keterikatan. Feminis psikoanalisis percaya bahwa penjelasan fundamental atas cara bertindak perempuan berakar dari psike perempuan, terutama dalam cara pikir perempuan. Mereka mengklaim bahwa ketidaksetaraan gender berakar dari rangkaian pengalaman pada masa kanakkanak, yang mengakibatkan tidak sajak cara laki-laki memandang dirinya sebagi feminine namun juga cara masyarakat menganggap maskulinatas adalah lebih baik dibandingkan dengan feminitas. Kemunculan wacana tentang tubuh sebagai hak indidu tidak terlepas dari perjuangan kaum feminis. Mereka berjuang menentang definisi laki-laki yang berpusat pada phallus atas tubuh perempuan. Mereka menolak legitimasi patriarkhi. Mereka menolak obyektifikasi, degradasi, peremehan, fragmentasi, diskriminasi, dehumanisasi dan prasangka terhadap perempuan. Mereka memprotes idealisasi, glamorisasi, romantisasi dan “pemujaan” perempuan. Dalam budaya patriarkhi, tubuh perempuan dikonsumsi dan dipersepsi sebagai obyek pandangan, obyek sentuhan, obyek seksual, sebagai hasrat laki-laki dan obyek ideologi (2007:96-97). Berkaitan dengan hal tersebut Simone de Beauvoir (2006:76-79) menyatakan bahwa manusia adalah mahluk seksualitas. Perempuan adalah individu yang lengkap, setara dengan laki-laki; hanya jika perempuan manusia dengan seksualitas. Menolak feminitas adalah menolak sebagian dari kemanusiaannya. Dalam hal ini tubuh perempuan bukanlah tubuh itu sendiri. Perempuan bukan sekedar tubuh namun tubuh perempuan adalah bagian penting dari diri perempuan. Perempuan menubuh dalam tubuh yang berpayudara, atau bahkan dalam tubuh yang harus kehilangan payudara. Tubuh perempuan sangat kreatif hingga ia dapat menghasilkan kehidupan lain dari dalam tubuhnya. Dan vagina bukan penis, tetapi bukan berarti dia nonpenis, karena penis hanya satu dari paling tidak tiga penanda tubuh berjenis kelamin Oleh karena itu para feminis meyakini bahwa tidak ada norma yang tunggal dan tidak ada obyektifitas. Obyektifitas itu terbentuk dari ideologi tertentu; dan dalam hal ini adalah ideologi patrirakhi. Daly seorang feminis radikal kultural menolak dikotomi tentang maskulinitas dan feminitas. Perempuan harus menolak menjadi liyan dengan menjadi Diri dengan kebutuhan, keinginan dan minta sendiri, perempuan akan mengakhiri permainan, yang menempatkan laki-laki sebagai tuan dan perempuan sebagai budak (2006:85). Pemikiran feminis postmodern seperti Helene Cixous, Luce Irigaray dan Julia Kristeva merupakan pemikir yang menekankan pentingnya perempuan untuk menuliskan seksualiatasnya sendiri; menuliskan tentang tubuhnya sendiri; dan membebaskan diri dari dikotomi feminine maskulin yang dikembangkan dengan menggunakan konsep phallogosentris. Bagi Helene Cixous, karena dia seorang penulis, dia menganggap bahwa tulisan maskulin berakar dari organ genital dan ekonomi libinal laki-laki; yang diberi emblem sebagai phallus; dan tulisan maskulin dianggap lebih bernilai daripada tulisan feminin. Oleh karena itu Cixous mengajak perempuan untuk menulis diri

165


keluar dari dunia yang dikonstruksi laki-laki untuk perempuan. Ia mendorong perempuan untuk memindahkan posisi dirinya yang tidak dapat dipikirkan menjadi terpikirkan. Seksualitas perempuan tidak membosankan karena hampir semuanya dapat ditulis oleh perempuan tentang seksualitasnya, yang kompleksitasnya tidak terbatas dan tidak ajeg, tentang erotisasinya, yang merupakan bagian dari area luas tubuh perempuan (2006:291-295). Metode Penelitian Paper ini menggunakan metode penelitian studi kasus yaitu one case on single analysis. Pendekatan penelitian studi kasus menekankan pada pertanyaan how adan why; dan tidak ada intervensi terhadap subyek penelitian; focus penelitiannya adalah peristiwa-peristiwa kontemporer di dalam kehidupan nyata. Penelitian ini ini dilakukan di ‘Aisyiyah, sebuah organisasi perempuan muslim terbesar di Indonesia yang memiliki consent terhadap isu-isu perempuan dan anak. Adapun teknik pengambilan data yang digunakan cukup beragam baik untuk mendapatkan data primer maupun data sekunder (Yin:2002:1-3). Selanjutnya Creswell mendefinisikan studi kasus di mana peneliti mengeksplorasi sebuah peristiwa aktivitas proses, individu atau kelompok secara mendalam (2003: 15). Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data dokumen, wawancara mendalam dan observasi. Data-data dokumen dikumpulkan dari website aisyiyah.or.id. Temuan dan Diskusi Mendasarkan pada berbagai permasalahan kesehatan reproduksi yang ada di Indonesia; di mana isu-isu kesehatan reproduksi masih dalam posisi marginal dalam wacana publik di Indonesia dan mendorong terpenuhinya akses layanan kesehatan reproduksi sebagai bagian dari pemenuhan hak; maka berbagai strategi dilakukan oleh ‘Aisyiyah baik edukasi di komunitas, advokasi dan penggunaan media baik media massa konvensional (surat kabar, televisi maupun radio); maupun media online profit (tempo.com, republika.com, detik.com, tribun.com dan lain-lain). Perkembangan teknologi komunikasi, mendorong perkembangan media online sebagai pengganti atau kelengkapan media massa konvensional baik digunakan untuk mewacanakan isu-isu kesehatan reproduksi; bahwa isu ini merupakan hak yang harus diperhatikan dan dipenuhi oleh pemerintah. Termasuk dalam hal ini membangun wacana bahwa kesehatan reproduksi bukan hanya masalah biologis semata; di mana perempuan direduksi hanya pada potongan-potongan tubuhnya. Tubuh perempuan lebih banyak menjadi obyek dan komoditas dikarenakan tubuhnya. Dalam mewacanakan pentingnya isu kesehatan reproduksi dengan pendekatan hak ini, ‘Aisyiyah mewacanakannya bahwa pelayanan kesehatan reproduksi merupakan hak setiap perempuan yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Wacana tersebut sekaligus, mendekonstruksi bahwa masalah kesehatan reproduksi bukanlah masalah biologis semata; namun terkait dengan hak atas tubuh perempuan; yang tidak bisa direduksi hanya sebagai obyek seks dan komoditi. Dan salah satu strategi yang dilakukan di tengah perkembangan new media adalah secara gencar mempromosikan hak-hak kesehatan reproduksi melalui media on line dan website ‘Aisyiyah. Berikut ini adalah beberapa berita tentang kesehatan reproduksi yang dimuat di media online per tanggal 1 Agustus sampai dengan 10 Oktober 2015.

166

Tabel 1 Daftar Tabel Pemberitaan Tentang Kesehatan Reproduksi di Media Online No

Judul Berita

Media

1

Kesehatan Reproduksi dan Kekerasan Isu Strategis Aisyiyah

2

Perangi Kanker Serviks, http://nasional.tempo.co/read/news/2015/08/02/058688431 Aisyiyah Kampanyekan Tes /perangi-kanker-serviks-aisyiyah-kampanyekan-tes-iva IVA

2 Agustus 2015

3

Isu Kesehatan Reproduksi http://health.liputan6.com/read/2284664/isu-kesehatandi Muktamar Aisyiah ke-47 reproduksi-di-muktamar-aisyiah-ke-47-makassar Makassar

3 Agustus 2015

4

Nasional : Kader Muda Asyiyah Giatkan Deteksi Dini Kanker di Pasar Beringharjo

http://www.beritadetik.com/index.php/2015/10/25/nasional- 25 Oktober 2015 kader-muda-asyiyah-giatkan-deteksi-dini-kanker-di-pasarberingharjo/

5

Deteksi Dini Kanker Serviks Perlu Masuk JKN

25 Agustsu 2015

6

Aisyiyah Desak Deteksi Dini Kanker Serviks Masuk JKN

7

Perangi Kanker Serviks http://nasional.tempo.co/read/news/2015/08/02/058688431 Aisyiyah Kampanyekan Tes /perangi-kanker-serviks-aisyiyah-kampanyekan-tes-iva IVA

2 Agustus 2015

8

Aisyiyah Minta BPJS Dilanjutkan

http://nasional.tempo.co/read/news/2015/08/05/078689297 /aisyiyah-minta-bpjs-dilanjutkan

5 Agustus 2015

9

Ribua Warga Bantaeng Kampanyekan Hari Kankers Payudara Sedunia

http://makassar.tribunnews.com/2015/10/24/ribuan-wargabantaeng-kampanye-hari-kanker-payudara-se-dunia

24 Otober 2015

10

Aisyiyah Cilacap Siap Perangi Kankers Serviks dan Payudara

http://www.rri.co.id/

24 Oktober 2015

11

Aisyiyah Lamongan Peringati Hari Kankers

http://surabaya.tribunnews.com/2015/10/25/aisyiyahlamongan-peringati-hari-kanker

25 Oktober 2015

12

Jalan Sehat Aisyiyah Peringati Hari Kanker Payudara Sedunia Diikuti Ribuan Peserta

http://www.aktualita.co/jalan-sehat-aisyiyah-peringati-harikanker-payudara-sedunia-diikuti-ribuan-peserta/6216/

25 Oktober 2015

13

Kader Muda Aisyiyah Giatkan Deteksi Dini Kanker di Pasar Beringharjo

http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/10/25 /nwrlue384-kader-muda-asyiyah-giatkan-deteksi-dini-kankerdi-pasar-beringharjo

25 Oktober 2015

14

Stikes Aisyiyah Periksa Kanker Buruh Gendong Berigharjo

http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/stikes-aisyiyahperiksa-kanker-buruh-gendong-beringharjo/

25 Oktober 2016

antaranews.com/berita/509975/kesehatan-reproduksi-dankekerasan-isu-strategis-aisyiyah

Tanggal 1 Agustus 2015

1 September 2015

Sumber : Data Aisyiyah, 2015

167


Kemunculan pemberitaan di atas baik di antaranews.com, nasional tempo.co republika.co.id, tribunnews.co berita detik.com, liputan6.com rri.co.id, maupun suaramerdeka.com merupakan strategi ‘Aisyiyah untuk mewacanakan isu kesehatan reproduksi sebagai isu penting yang harus menjadi perhatian dan tindakan bersama. Cara untuk merebut perhatian media on line atas isu kesehatan reproduksi ini antara lain dengan mengirimkan release kepada redaksi media online untuk dipublikasikan; jurnalis yang sudah mengenal ‘Aisyiyah melakukan wawancara kepada ‘Aisyiyah, menyelenggarakan press conference ataupun pengiriman berita sebagai kegiatan jurnalisme warga. Pengiriman berita kegiatan jurnalisme warga dilakukan dengan mengirimkan berita tentang sebuah aktivitas kampanye kesehatan reproduksi yang dilakukan; seperti dalam pemberitaan http://www.aktualita.co/jalan-sehat-aisyiyah-peringati-hari-kanker-payudara-sedunia-diikuti-ribuanpeserta/6216/; yang dikirimkan oleh pimpinan Aisyiyah kabupaten Pangkep. Selain berbagai peristiwa atau event yang diselenggarakan oleh Aisyiyah dan kemudian diliput oleh media, ‘Aisyiyah melakukan strategi dengan cara mengirimkan press release melalui berbagai media tentang berbagai isu kesehatan reproduksi yang merupakan hasil kajian atau hasil penelitian yang dilakukan yang ingin direkomendasikan kepada para pengambil kebijakan di berbagai level. Seperti disajikan dalam tabel di atas, Aisyiyah sedang mempromosikan pentingnya perhatian semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat terkait dengan screening test IVA untuk mencegah kanker serviks dikarenakan tingginya angka kematian akibat kanker serviks yaitu 40 per 100.000; dan masih minimnya layanan test IVA screening di pusat layanan kesehatan dan rendahnya kesadaran perempuan untuk melakukan IVA test. Kharakteristik media online; mendorong ‘Aisyiyah mempromosikan isu kesehatan reproduksi adalah kampanye melalui media online selain melakuka kampanye di komunitas. Salah satunya dikarenakan semakin banyaknya audiens yang mengandalkan saluran informasi melalui media online. Sebagai contoh misalnya pemberitaan yang yang dipublikasikan antaranews.com/berita/509975/kesehatan-reproduksi-dan-kekerasan-isu-strategis-aisyiyah; telah dibaca oleh 3.157 orang. Pemberitaan yang dipublikasikan di tempo.com; dengan judul Perangi Kanker Serviks, Aisyiyah Kampanyekan Tes IVA, dengan isi berita sebagai berikut : Indonesia saat ini sudah dalam kondisi darurat penyakit kanker serviks dan kanker payudara. Penyakit ini telah menjadi pembunuh nomor dua perempuan di Indonesia. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan Aisyiyah di sebelas kota/kabupaten di Indonesia, kasus kanker serviks dan kanker payudara masih sangat tinggi. "Tapi, anggaran penanganan penyakit ini masih di bawah 0,5 persen. Pemberitaan tersebut diikuti dengan ilustrasi gambar sebagai berikut : Gambar 1 Perangi Kanker Serviks, Aisyiyah Kampanyekan Tes IVA

168

Selain mengirimkan publikasi melalui media online, Aisyiyah juga mengup load pemberitaan tentang isu kesehatan reproduksi melalui website nya yaitu aisyiyah.co.id. Berikut ini daftar pemberitaan yang dipublikasikan melalui website Aisyiyah tentang kesehatan reproduksi periode AgustusOktober 2015 : Tabel 2 Berita Online Website ‘Aisyiyah tentang Kespro No

Judul

Tanggal

1

‘Aisyiyah Desak Deteksi Dini Kanker Serviks Masuk Layanan JKN

1 Agustus 2015

2

‘Aisyiyah Konsentrasi Pada Kesehatan Perempuan

2 Agustus 2015

3

‘Aisyiyah Ngawi Ajak Pelajar Sadar Kespro

3 Agustus 2015

4

‘Aisyiyah Ngawi Pantau Implementasi JKN untuk Penerima PBI

4 Agustus 2015

5

Bentuk GKP ASI, ‘Aisyiyah Ngawi Libatkan 6 Unsur Warga

10 Agustus 2015

6

Era JKN : Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Jadi Prioritas

25 Agustus 2015

7

Aisyiyah Pangkep Dorong Pelayanan IVa Reguler Di Puskesmas Minasatene

1 September 2015

8

‘Aisyiyah Ngawi Pantau Implementasi JKN untuk Penerima PBI,

8 September 2015

9

Peringati Hari Kanker Payudara, ‘Aisyiyah Pangkep Gelar Pemilihan Duta Kanker

24 Oktober 2015

10

Kampanyekan ASI, ‘Aisyiyah Lamongan Bentuk Kelompok Pendukung

25 Oktober 2015

11

Pencegahan Kanker, ‘Aisyiyah Bisa Pelopori Pertemuan dengan Pemda

1 September 2015

12

Peserta Tes : IVA Di Polindes Memudahkan

10 Septemebr 2015

13

Warga Pasar Beringharjo Antusias Sambut Kampanye Deteksi Dini Kanker

25 Oktober 2015

14

Ribuan Warga Bantaeng Kampanye Hari Kanker Payudara se-Dunia

25 Oktober 2015

15

Aisyiyah Cilacap Siap “Perangi” Kanker Serviks dan Payudara

24 Oktober 2015

16

Berita foto kampanye deteksi dini kanker 11 kabupaten

26 Oktober 2015

17

Jalan Sehat ‘Aisyiyah Peringati Hari Kanker Payudara Sedunia Diikuti Ribuan Peserta

25 Oktober 2015

18

Aisyiyah Lamongan Peringati Hari Kanker

20 Oktober 2015

19

Aisyiyah Ajak Warga Pasar Deteksi Dini Kanker Payudara dan Serviks

25 Oktober 2015

Sumber : Pemetaan di Website ‘Aisyiyah, 2015

Sejalan dengan pemberitaan di media online yang profit pada media online profit seperti di atas baik tempo, suara merdeka, republika, tribun, antara maupun RRI, topik-topik yang banyak dipublikasikan terkait dengan isu kesehatan reproduksi khususnya pencegahan kanker serviks dengan melalui test IVA maupun papsmear dan pencegahan kanker payudara melalui periksa payudara klinis (sadarnis). Wacana publik harus dibangun bahwa negara harus memberikan layanan yang terbaik bagi perempuan dalam menjalankan peran-peran reproduksinya. Melalui peran-peran reproduksinya,

169


perempuan adalah sumber kehidupan. Payudara dan vagina bukanlah potongan-potongan tubuh yang hanya direduksi untuk sebagai obyek seks dan komoditas ; namun memiliki fungsi dan peran yang sangat mulia sebagai penerus peradaban dunia. Selama ini media massa memposisikan berbagai organ reproduksi perempuan sangat direduksi bahkan direndahkan yaitu sebagai obyek seks dan komoditas untuk menjual produk. Oleh karena itu menjadi sebuah kepentingan untuk menggeser wacana tersebut dan menjadikan wacana organ reproduksi terkait dengan peran-peran perempuan sebagai penerus peradaban dunia; yang harus dimuliakan terkait dengan fungsi dan peran-peran reproduksinya. Berikut ini ilustrasi gambar yang ditampilkan di website ‘Aisyiyah dalam upaya-upaya untuk merebut dan menggeser ruang publik atas wacana kesehatan reproduksi. Ilustrasi foto berikut dalam pemberitaan website Aisyiyah yang berjudul ‘Aisyiyah Desak Deteksi Dini IVA Masuk Layanan JKN; dengan ilustrasi gambar layanan pemerikasaan di pusat layanan kesehatan. Gambar 2 ‘Aisyiyah Desak Deteksi Dini IVA MAsuk Layanan JKN

Ilustrasi foto berikutnya adalah ilustrasi foto dalam pemberitaan yang berjudul Aisyiyah Ajak Warga Pasar Deteksi Dini Kanker Payudara dan Serviks, yang dipublikasikan pada tanggal 26 Oktober 2015. Gambar 3 Aisyiyah Ajak Warga Pasar Deteksi Dini Kanker Payudara dan Serviks

Selain melalui pemberitaan atas berbagai event dalam mempromosikan hak-hak kesehatan reproduksi maupun hasil-hasil kajian yang direkomendasikan terkait dengan isu-isu kesehatan reproduksi, Aisyiyah mempromosikan hak-hak kesehatan reproduksi melalui tulisan yang berbentuk feature yang kemudian dipublikasikan melalui website Aisyiyah. Tulisan dengan gaya feature dipilih sebagai salah satu strategi untuk merebut ruang publik melalui publikasi onlline di tengah melubernya arus informasi melalui media online. Gaya feature dipilih juga untuk memberikan lebih menarik pembaca; dan sekaligus memberikan inspirasi atas berbagai kisah perjuangan, kisah sukses dalam mempromosikan hak-hak kesehatan reproduksi sebagai upaya untuk merebut ruang publik

170

atas tubuh perempuan. Berikut ini daftar publikasi online dengan gaya feature yang dipublikasikan periode Agustus sampai dengan Oktober 2015 : Tabel 3 Daftar Feature Best Practice Tentang Kesehatan Reproduksi di Website ‘Aisyiyah No

Judul

Pesan

1.

Dari Empati Menjadi Aksi

Suami mendukung istri menjalankan fungsi reproduksinya dengan nyaman dan aman

2.

Kisah Suami Yang Memilih Menggunakan Alkon

Suami yang menggunakan alat kontrasepsi

3.

Mendobrak Tabu Kesehatan Reproduksi di Forum Lelaki

Kader perempuan berbicara isu kespro dalam pertemuan bapak-bapak

4.

Mendekatkan Layanan Tes IVA Sampai ke Polindes

Bidan yang mendorong dan melayani test IVA di Polindes

6.

Menjajakan Perubahan dari Warung Sederhana

Mengedukasi tetangga untuk melakukan test IVA

7.

Ajakan Tes IVA Dari Gerobak Sayur Keliling

Penjaja sayur keliling aktif mengajak pelanggannya melakukan test IVA

8.

alarm dari sumac

Suami mendukung istri melakukan test IVA

9.

Tidak Sekedar Kerja Dari Balik Meja

Bidan yang rajin turun bertemu dengan komunitas

Sumber : Pemetaan Peneliti di Website Aisyiyah, 2015

Berbagai publikasi online dengan melalui gaya feature ini, sejalan dengan pemikiran para feminis post modern bahwa perempuan harus menulis. Perempuan harus menuliskan sejarahnya di tengah budaya patriarkal di dalam semua kultur masyarakat termasuk di media sebagai salah satu strategi untuk merebut wacana publik. Jika perempuan tidak menuliskan pengalamannya maka suara perempuan tidak pernah akan didengarkan; dan yang kedua perempuan akan direpresentasikan secara salah bahkan stereotype dan menindas. Oleh karena itu perjuangan untuk menuliskan melalui berbagai media yang ada menjadi sebuah garis perjuangan di tengah pertarungan wacana dalam memperebutkan wacana atas hak tubuhnya. Beberapa feature yang dipublikasikan secara online dalam website ‘Aisyiyah seperti yang telah ditulis dalam tabel di atas, antara lain yang berjudul Mendobrak Tabu Kesehatan Reproduksi di Forum Lelaki; dengan ilustrasi gambar sebagai berikut :

171


Ngatini merasakan pertemuan lebih semarak dan menarik ketika dia rajin mengangkat tema tersebut. Pertemuan lebih banyak diisi untuk tanya jawab seputar isu kesehatan reproduksi yang dilontarkan para bapak padanya. Dari hasil pengamatannya, Ngatini menemukan isu ASI Eksklusif, Pernikahan dini, dan HIV-AIDS menjadi isu yang paling banyak didiskusikan. Yang menjadi catatan menarik Ngatini selama melakukan sosialisasi di tengah forum lelaki adalah keterbukaan mereka mengenai isu kesehatan reproduksi. Ngatini menilai kelompok lelaki lebih terbuka dan tidak canggung saat membicarakan isu kesehatan reproduksi yang dianggap tabu. Hal ini kebalikan dari apa yang dirasakan Ngatini dalam forum perempuan termasuk di BSA. Ngatini menemukan perempuan cenderung canggung ketika membicarakan organ reproduksinya. Dalam satu forum, Ngatini bertemu dengan seorang bapak yang menanyakan perihal kesehatan reproduksi. Rupanya, si bapak sedang mencari tahu informasi tersebut untuk mendampingi istrinya. Bagi Ngatini, hal itu menjadi suntikan semangat baru untuk mendorong kelompok perempuan agar lebih terbuka. Sama seperti kelompok bapak yang ditemuinya Selain deksripsi feature di atas, contoh yang lain adalah sebuah kisah best practice yang menggambarkan kisah gigih seorang kader ‘Aisyiyah dengan topik Ajakan Tes IVA Dari Gerobak Sayur Keliling, dengan ilustrasi foto sebagai berikut :

Begitu pentingnya informasi kesehatan reproduksi bagi perempuan, sehingga Reni yang sehari-hari bekerja dari jam 1 pagi untuk kulakan sayur lalu dijualnya dengan cara berkeliling ini ingin ikut membagi pengetahuan yang didapatnya dari sekolah kesehatan, mulai dari ibu-ibu pelanggan yang sehari-hari ia temui, teman-teman di pasar saat ia kulakan, juga keluarganya. Namun terkait informasi deteksi dini kanker serviks, Reni baru berani mengajak jika ia sudah merasakan sendiri tes IVA. Reni masih ingat bagaimana rasanya ketika melakukan tes IVA di Polindes, “Saat periksa seperti diberi anyep-anyep (cairan yang rasanya dingin), pemeriksaannya sebentar tidak sampai 3 menit sudah selesai.” Reni lebih percaya diri mengajak langganannya ikut tes IVA, “Alhamdulilah mereka percaya dengan informasi saya walaupun saya bukan petugas kesehatan, karena saya mengajak mereka setelah saya melakukan. Reni kemudian memperagakan cara ia mengajak langganannya mengikuti tes IVA, “Eh wong ayok melok IVA, aku ki sekolah kesehatan nang masjid Jami’ ben ngerti kesehatane awake dewe, ga usah pakai crystal sing penting awake e dewe ndank IVA/Papsmear, ben ngerti kesehatan reproduksine ndue penyakit opo gag”e(eh ayo ikut tes IVA, aku ikut sekolah kesehatan di Masjid Jami’esupaya tahu kesehatan badan sendiri, tidak usah pakai crystal yang penting kita segera IVA/pap smear, supaya tahu punya penyakit atau tidak. Reni mengatakan, bahwa kebanyakan ibu di lingkungannya banyak yang memakai crystal berharga mahal untuk menjaga

172

kesehatannya. Mereka yang tertarik dengan ajakan Reni langsung bertanya di mana dapat periksa IVA, dan ketika sudah melakukan tes IVA IVA bertanya kembali kapan jangka waktu untuk periksa IVA lagi. Perubahan lain yang Reni rasakan sejak mengikuti sekolah kesehatan adalah keberaniannya untuk berkonsultasi dengan bidan yang notabene merupakan salah satu pelanggan setianya. Ia mengaku kadang mengalami keputihan banyak dan terkadang tidak, “karena saya sudah mengikuti sekolah jadi saya berani konsultasi ke bidan,” beber Reni. Meski sudah mengenal lama sang bidan apalagi rumahnya tidak jauh dari tempat tinggal Reni, tetapi sepengakuan Reni, ia baru berani berkonsultasi setelah ikut kegiatan BSA. Selain keinginan merebut wacana publik terkait dengan wacana kesehatan reproduksi melalui berbagai bentuk penulisan melalui media online; menyuarakan suara perempuan yang selama ini mereka ada namun tidak pernah diperdengarkan. ‘Aisyiyah mencoba membangun wacana baru terkait dengan representasi bahwa seringkali kelompok perempuan atau perempuan yang ditampilkan adalah perempuan kelas menengah. Oleh karena itu melalui publikasi online ini , ‘Aisyiyah ingin menampilkan bahwa setiap perempuan berhak untuk didengarkan suaranya dengan contoh kasus bahwa tokoh perempuan adalah seorang pedagang sayur dan seorang kader desa. Jika merujuk pada pemikiran Spivak, dalam proses representasi seringkali perempuan diabaikan; ketika banyak kelompok merepresentasikan perempuan kelas bawah sesungguhnya mereka lebih banyak merepresentasikan dirinya; bukan mewakili suara perempuan yang ingin direpresentasikan. Penutup Perkembangan media baru membawa dampak yang revolusioner dalam berbagai kehidupan termasuk dalam perebutan wacana atas sebuah isu. Wacana kesehatan reproduksi bukan hanya masalah biologis semata; di mana perempuan direduksi hanya pada potongan-potongan tubuhnya. Tubuh perempuan lebih banyak menjadi obyek dan komoditas dikarenakan tubuhnya. Dalam mewacanakan pentingnya isu kesehatan reproduksi dengan pendekatan hak ini, ‘Aisyiyah mewacanakannya bahwa pelayanan kesehatan reproduksi merupakan hak setiap perempuan yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Wacana tersebut sekaligus, mendekonstruksi bahwa masalah kesehatan reproduksi bukanlah masalah biologis semata; namun terkait dengan hak atas tubuh perempuan; yang tidak bisa direduksi hanya sebagai obyek seks dan komoditi. Dan salah satu strategi yang dilakukan di tengah perkembangan new media adalah secara gencar mempromosikan hak-hak kesehatan reproduksi melalui media on line dan website ‘Aisyiyah. Melalui media online in Aisyiyah menyuarakan suara perempuan yang selama ini mereka ada namun tidak pernah diperdengarkan. ‘Aisyiyah mencoba membangun wacana baru terkait dengan representasi bahwa seringkali kelompok perempuan atau perempuan yang ditampilkan adalah perempuan kelas menengah. Aisyiyah ingin menampilkan bahwa setiap perempuan berhak untuk didengarkan suaranya termasuk kelompok perempuan kelas bawah yang selama ini suaranya tenggelam dan tidak pernah ditampilkan oleh media mainstream. Daftar Pustaka Creswell, J. W. (1998). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Designs. Thousand Oaks, CA: Sage. K Yin, Robert (2002), Studi Kasus : Desain dan Metode, Rajawali Press, Jakarta

173


Lister, Martin dan Dovey, Jon (2008), New Media : A Critical Introduction, London, Roudlegde Arnez, M.; Dewojati, C. (2010). Sexuality, Morality and the Female Role: Observations on Recent Indonesian Women’s Literature. Asiatische Studien / Études Asiatiques, 64(1), hal :7-38 Brooks, Ann .(1997). Postfeminisms. New York : Routledge Bourdieu, Pierre, (2010) Dominasi Maskulin (terj), Jalasutra, Yogyakarta De Beauvoir, Simone (1999) Second Sex, Fakta dan Mitos, Pustaka Promethea, Jakarta Hall, Stuart (1997), Representation : Cultural Representations and Signifying Practices, Sage Publications, London Humm, Maggie (2007), Ensiklopedi Feminisme (terj) Fajar Pustaka Baru, Yogyakarta Prabasmoro, Aquarini Priyatna (2007), Kajian Budaya Feminis, Tubuh, Sastra dan Budaya Pop, Jalasutra, Yogyakarta Spivak, Gayatri, (2006) Can The Subaltern Speak, dalam Bill Ashcroft et all, The Post-Colonial Studie Reader, Routledge, London.

Biografi Singkat Tri Hastuti Nur Rochimah, menyelesaikan master pada program pasca sarjana Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia tahun 2002; dan program doktornya pada program pasca sarjana Sosiologi UGM tahun 2015 dengan kajian sosiologi media. Tri Hastuti Nur mengajar di program studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penulis merupakan sekretaris Pimpinan Pusat Aisyiyah dan koordinator jurnal KOMUNIKATOR di program studi Ilmu Komunikasi, UMY. Dia praktisi dan peneliti untuk isu-isu gender dan media, sosial dan political marketing dan media literasi.

174

Instagram as Self-Presentation Platform a Digital Ethnography Studies Isma Adila, Shinta Swastikawara, Yulian Eka Herawati 1 Departemen Ilmu Komunikasi, Universitas Brawijaya Email: [email protected]

Abstract Penelitian ini ingin membedah bagaimana individu mempresentasikan dirinya melalui foto makanan yang dibagikannya melalui akun Instagram pribadi. Karena sebagai sebuah platform yang berbasis foto dan video sharing, Instagram memugkinkan seorang individu untuk mempresentasikan dirinya secara online tidak hanya terbatas pada teks saja namun juga dalam sebuah foto. Manajemen impresi ini merupakan teknik presentasi diri yang digunakan individu untuk menciptakan kesan terhadap orang lain agar mereka dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Ervin Goffman dalam karyanya The Presentation of Self in Everyday Life mengungkapkan bahwa individu sebagai aktor, mempresentasikan dirinya secara verbal dan non verbal kepada orang lain yang berinteraksi dengannya. Salah satunya mereka mempresentasikan dirinya melalui foto makanan yang diunggah pada Instagram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap individu mempunyai motivasi dan cara yang berbeda-beda dalam mempresentasikan dirinya secara online melalui foto makanan yang mereka bagikan melalui Instagram. Sebagian besar informan berkeinginan menampilkan foto makanan sebaik dan semenarik mungkin agar orang lain menyukainya. Selain sebagai sebuah sarana presetasi diri, kegiatan berbagi foto makanan di Instagram dapat menghubungkan individu-individu yang memiliki ketertarikan terhadap dunia kuliner. Sehingga kegiatan berbagi foto makanan dapat dipandang sebagai bagian dari komunikasi sebagai ritual. Kata kunci: Presentasi Diri, Foto Makanan, Instagram, Etnografi Digital

Makanan tidak hanya sekedar menjadi kebutuhan dasar untuk memenuhi rasa lapar dan bertahan hidup, akan tetapi di dalamnya juga terdapat nilai-nilai yang dapat menandakan identitas sosial, kelas, kelompok dan lain-lain. Makanan adalah sebuah penanda dari identitas kolektif, tanda afiliasi dan ikatan, ikon kebudayaan dan pernyataan pribadi (Perianova, 2011, h. 249). Pernyataan dari Perianova di atas diperkuat oleh pendapat Anderson (2005, h.109) yang mengatakan bahwa nilai yang terkandung dalam makanan merupakan suatu tanda atau lambang atas etnis, agama, kelas dan kelompok sosial lain. Sehingga makanan dapat menjadi kunci bagaimana kita melihat diri sendiri dan orang lain seperti yang tergambar dalam ungkapan “you are what you eat”. Selain sebagai penanda atau pembentuk identitas, makanan juga memiliki peran dalam sebuah interaksi sosial. Peran makanan sebagai medium untuk bersosialisasi ini dapat dilihat dalam media sosial. Dimana pengolahan, penyajian, dan konsumsi makanan telah menjadi fokus utama dalam era digital (Ranteallo dan Sitowati, 2014, h. 486) menjadi pendorong lahirnya tren berbagi foto makanan di media sosial. Foto makanan telah menjadi salah satu cara bagi khalayak untuk berbicara, berbagi ide dan informasi tentang restoran baru, kuliner, bahkan teknik memasak di media sosial. Salah satu media sosial yang sering digunakan untuk berbagi foto makanan adalah Instagram. Makanan menjadi salah satu objek terfavorit yang diunggah para pengguna Instagram karena sebagai media

1

Isma Adila, M.A is a Lecturer at Communication Department, FISIP Brawiijaya University. She is also junior researcher for Pusat Studi Gender (PSG) - Brawijaya University. Her Research focuses on New Media Studies, Visual Communication, Political and Economy of Communication. She is now conducting Research on E-government and Social Media Using. Email : [email protected]

175


sosial yang berbasis photo dan video sharing, Instagram memungkinkan penggunanya memodifikasi warna, tampilan, dan cahaya dari foto asli makanan (Idaho, 2013). Dengan melihat bahwa makanan dapat mengkomunikasikan identitas individu serta melihat bahwa tren berbagi foto makanan di Instagram tengah terjadi di masyarakat, kemudian muncul pertanyaan bagaimana individu tersebut mempresentasikan dirinya melalui foto makanan yang dibagikan di Instagram. Sehingga penelitian mengenai foto makanan di Instagram menjadi penting untuk diteliti karena setiap individu memiliki cara masing-masing untuk mengungkapkan dirinya melalui foto makanan yang dibagikan dalam akun Instagram tersebut. Dalam hal ini Hancock & Toma, (2009) mengungkapkan bahwa presentasi diri secara online tidak hanya terbatas pada teks saja namun foto juga telah menjadi central component dalam online self-presentation. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep manajemen impresi yang berhubungan dengan cara individu mempresentasikan dirinya melalui foto makanan di Instagram. Manajemen impresi ini merupakan teknik-teknik presentasi diri yang digunakan individu untuk menciptakan kesan terhadap orang lain agar mereka dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Ervin Goffman dalam karyanya The Presentation of Self in Everyday Life mengungkapkan bahwa individu sebagai aktor, mempresentasikan dirinya secara verbal dan non verbal kepada orang lain yang berinteraksi dengannya. Salah satunya mereka mempresentasikan dirinya melalui foto makanan yang diunggah pada Instagram. Karena Sebelumnya konsep manajemen impresi banyak digunakan untuk kajian yang berfokus pada penampilan diri individu. Sehingga penelitian ini berusaha menyoroti presentasi diri individu melalui foto makanan di Instagram yang merupakan bentuk dari online selfpresentation di media baru dengan internet sebagai basis utamanya. Methods Metode etnografi digital memungkinkan untuk menggali data dan fakta serta fenomena komunikasi yang terjadi dalam ruang online yang tidak akan tergali apabila menggunakan metode etnografi pada umumnya. Secara tradisional, studi etnografi mempelajari tentang praktek kehidupan sehari-hari namun dalam penelitian ini peneliti ingin melihat praktik kehidupan masyarakat kontemporer terkait dengan makanan (food life practices) dalam sebuah virtual platform yakni Instagram. Seperti menurut Hine (dalam Brandhoj & Jorgensen, 2013, h. 4) bahwa metode ini menawarkan sebuah pendekatan yang dapat diaplikasikan untuk meneliti praktek kehidupan seharihari yang kontemporer, dalam hal ini termasuk online dan offline research sites. Fokus penelitian ini adalah pada bagaimana individu mempresentasikan diri melalui foto makanan yang dibagikan dalam akun Instagramnya. Sehingga untuk mengetahui bagaimana presentasi diri individu tersebut peneliti melihat dari latar belakang individu berbagi foto makanan di Instagram, kriteria foto makanan yang diunggah, serta pemaknaan individu terhadap makanan yang mereka tampilkan. Observasi partisipan secara online akan peneliti lakukan dengan menjadi followers dari informan dengan mengamati dan mencermati foto-foto makanan yang diunggah oleh informan di akun Instagram pribadi mereka beserta keseluruhan fitur Instagram yang dipakai seperti caption, hashtag, tagging location dan kolom komentar. Informan dalam penelitian ini adalah individu yang berbagi foto makanan di Instagram pribadi mereka.

176

Discussion Karakteristik Instagram yang dapat menghubungkan seorang individu dengan individu lain mendorong mereka untuk berusaha menampilkan diri sebaik mungkin melalui foto yang dibagikan salah satunya yakni dari foto makanan yang mereka unggah. Di sini Erving Goffman (1959, h. 1) mengasumsikan bahwa setiap individu ingin memberikan gambaran tentang dirinya saat berinteraksi dengan orang lain. Karena mereka menganggap makanan tidak hanya sekedar sebagai suatu kebutuhan dasar tapi terdapat sesuatu yang menarik yang dapat digali dan ditampilkan pada orang lain yang dapat mewakili sesuatu dalam diri mereka. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan dari Hancock & Toma (2009, h. 367) yang mengungkapkan bahwa presentasi diri secara online tidak terbatas pada deskripsi yang berbentuk teks saja, namun perkembangan dunia online menjadikan foto sebagai salah satu komponen yang penting dalam media sosial. Dalam hal ini foto makanan menjadi satu bagian dari presentasi diri online individu di Instagram. Mereka berusaha menampilkan foto makanan sebaik mungkin bagaimana pun caranya. Mereka memiliki kriteria-kriteria foto makanan seperti apa yang nantinya mereka bagikan di Instagram. Mereka juga mempunyai beragam strategi untuk membuat foto makanan mereka terlihat menarik. Hal ini mereka lakukan agar mereka mendapatkan perhatian followers melalui tanda likes hingga bisa menambah jumlah followers. Erving Goffman mengatakan bahwa kehidupan itu seperti sebuah panggung pertunjukkan dimana manusia bertindak sebagai aktornya (Goffman, 1959). Sehingga mereka pun melakukan berbagai tindakan tertentu baik secara verbal maupun non verbal untuk mengekspresikan identitasnya. Dalam hal ini Instagram menjadi sebuah panggung dimana individu memainkan perannya melalui foto-foto makanan yang dibagikan. Teori dramaturgi menganggap teman-teman atau followers dari pemilik akun di Instagram yang melihat dan berinteraksi bertindak sebagai penontonnya. Apabila dalam sebuah panggung pertunjukan penonton memberikan apresiasi melalui applause atau tepuk tangan, maka di Instagram apresiasi tersebut diberikan melalui tanda likes. Semakin banyak tanda likes yang didapatkan berarti pertunjukan yang ditampilkan bagus atau disenangi oleh orang lain. Studi tentang foto makanan, presentasi diri dan Instagram dapat menjadi pusat perhatian dalam perspektif komunikasi didasarkan pada dua aspek. Pertama, makanan adalah suatu bentuk komunikasi karena makanan terkait langsung dengan ritual dan budaya dimana manusia menggunakan makanan sebagai simbol (Kittler & Sucher, 2008, h.4). Kedua, makanan merupakan bagian dari komunikasi non verbal karena melalui makanan seseorang dapat berbagi makna dengan orang lain. Dalam hal ini Gerson (dalam Alper, 2013, h. 12) menambahkan bahwa Instagram sebagai salah satu bentuk new media memungkinkan seseorang atau kelompok saling berbagi makna tersebut melalui komunikasi yang termediasi. Result Individu dalam berbagi foto makanan di Instagram memiliki motivasi yang berbeda-beda. Sebagian individu berbagi foto makanan di Instagram sebagai bentuk food diary dan everyday journalism, sharing informasi, tempat menyalurkan hobi dan ketertarikan individu terhadap dunia kuliner, serta untuk membuat pembeda dari individu lain atau diferensiasi. Individu yang berbagi foto makanan di Instagram ini selalu berusaha menampilkan foto sebaik mungkin dengan menggunakan strategi masing-masing. Strategi tersebut meliputi penambahan properti, penataan, pengambilan gambar dan pencahayaan. Selain itu mereka juga mengontrol keindahan feed

177


Instagram mereka untuk hasil yang lebih maksimal. Foto yang mereka tampilkan sebagian besar adalah foto dengan kualitas yang baik untuk menampilkan kesan clean, modern, dan menggiurkan. Sehingga dalam hal ini individu tidak serta merta mengunggah foto semua makanan yang ia temui. Namun terdapat makanan-makanan tertentu yang sengaja mereka pilih yang sesuai dengan standar yang telah mereka tentukan untuk dibagikan di akun Instagram pribadi mereka. Karena sebagian besar informan dalam berbagi foto makanan di Instagram memiliki tujuan untuk menambah tanda likes dan followers.

Gambar 1 Kriteria foto makanan yang diunggah Sumber: Diolah dari data hasil penelitian 2015

Berdasar data hasil penelitian terdapat beberapa pola penggunaan Instagram yang peneliti temukan terkait dengan kegiatan berbagi foto makanan. Tipe-tipe pola penggunaan tersebut yakni the aspirator, the expert, normal user, dan the climber. Setiap tipe mempunyai pola masing-masing yang unik dalam mempresentasikan dirinya melalui foto makanan yang dibagikan di Instagram. Tabel 1 Tipe Kelompok Pengguna Instagram No.

Tipe Pengguna

Karakteristik

Pola Pengguna

1.

The Aspirator

(1) Sangat aktif mengunggah foto makanan. (2) Kontennya menginspirasi followers. (3) Menjadikan diri mereka sendiri sebagai iklan virtual. (4) Biasanya tipe blogger.

(1) Hunting foto makanan dengan memesan beberapa jenis makanan. (2) Mengambil foto dari beberapa angle berbeda. (3) Membuat stok foto. (4) Membuat timeline untuk mengunggah foto. (5) Membuat caption menarik, komersil. (6) Menyertakan hashtag

178

2.

The Expert

(1) Sebagian besar feed-nya berisi foto makanan. (2) Berkaitan dengan pekerjaan mereka. (3) Kualitas makanan dan foto yang baik serta konsisten. (4) Profesional.

(1) Secara spontan mengambil foto makanan. (2) Langsung mengunggah foto dengan memilih caption yang sederhana dan tidak terlalu banyak menggunakan hashtag.

3.

Normal User

(1) Instagram sebagai perpanjangan jaringan sosial serta untuk mencari informasi. (2) Memisahkan kegiatan online dan offline. (3) Foto makanan sebagai dokumentasi

(1) Mencari referensi makanan melalui akun the aspirator. (2) Mendatangi restoran yang dituju dan mengambil foto makanannya. (3) Membuat caption, cenderung pendapat/komentar.

4.

The Climber

(1) Kelompok pencari perhatian. (2) Mengandalkan ketrampilan dan kompetensi. (3) Ingin meningkatkan jumlah likes dan followers.

(1) Menata dan menambahkan properti sebelum memfoto makanan. (2) Mengatur pencahayaan serta kontras warna. (3) Mencoba mengambil gambar dari berbagai angle. (4) Memilih hasil terbaik. (5) Mengedit foto sedemikian rupa. (6) Mengunggah foto makanan dan memperhatikan jumlah likes yang didapat.

Sumber: Hasil olahan data pribadi penulis

References Anderson, E., N. (2005). Everyone eats: Understanding food and culture. USA: New York University Press. Chaney, D. (1996). Lifestyle sebuah pengantar komprehensif. Yogyakarta: Jalasutra. Creswell. (2009). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (3h ed.). Thousand Oaks: Sage Pub Creswell. (2012). Educational research: Planning, conducting, evaluating quantitative and qualitative research (4th ed.). Boston: Pearson Murthy, Dhiraj. (2011). Emergent digital ethnographic methods for social research. Dalam Sharlene Hesse-Biber, ed. Handbook of Emergent Technologies in Social Research. New York: Oxford University Press. Goffman, E. (1959). The presentation of self in everyday life. NY: Doubleday. Hine, Christine. (2000). Virtual ethnography. London: Sage Publication. Kittler, Pamela G., & Sucher, Kathryn P. (2008). Food and culture, (5th ed.). USA: Thomson Higher Education. Littlejohn. (2009). Teori komunikasi: Theories of human communication. Jakarta: Salemba Humanika. McQuail, Denis. (2011). Teori komunikasi massa McQuail buku 1 (6th ed.). (P. Iva Izzati, Terjemahan). Jakarta: Salemba Humanika. Mulyana, Deddy. (2007). Ilmu komunikasi suatu pengantar. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Mulyana, Deddy. (2010). Metode penelitian kualitatif: Paradigma baru ilmu komunikasi dan ilmu sosial lainnya. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Piliang, Yasraf Amir. (2004). Dunia yang dilipat. Yogyakarta: Jalasutra. 360i (Digital Advertising Agency). (2011). Online food photo sharing trends Diakses 19 April 2014 dari: http://www.360i.com/reports/online-food-photo-sharing-trends/ Alper, Meryl. (2013). War on instagram: Framing conflict photojournalism with mobile photography apps. New media & society. 1-16. DOI: 10.1177/1461444813504265. Bechmann, A., dan Lomborg, S. (2012). Mapping actor roles in social media: Different perspectives on value creation in theories of user participation. New Media & Society. 15(5), 765-781. DOI: 10.1177/1461444812462853 Bortree, Denise S. (2005). Presentation of self on the web: An etnographic study of teenage girls’ weblogs. Education, Communicationn & Information. Vol 5. No. 1, 25-39. DOI: 10.1080/14636310500061102. Boyd, D. (2008). Taken out of context: American teen sociality in networked public. Doctoral Thesis, University of California, Berkeley, CA. Diakses 10 September 2014 dari www.danah.org/papers/ Hallett, R. E., & Barber, Kristen. (2014). Ethnographic research in a cyber era. Journal of Contemporary Ethnography. Vol. 43(3) 306 –330. DOI: 10.1177/0891241613497749

179


Hancock, Jeffrey T., & Toma, Catalina L. (2009). Putting your best face forward: The accuracy of online dating photographs. Journal of Communication. 59. 367-386. Hartman Group. (2012). Click & craving: The impact of social technology on food culture. Research Report of Hartman Group and Publicis Consultants Syndicated Study. Diakses dari http://www.hartmangroup.com/downloads/clicks-and-cravings Hu, Yuang. Manikonda, L. & Kambhampati, S. (2014). What we instagram: A first analysis of instagram photo control and user types. Departement of Computer Science, Arizona State University. Diakses dari: http://www.public.asu.edu/~yuhenghu/paper/icwsm14.pdf Kaplan, A. M. & Haenlei, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media. Business Horizon. 53, 59-68. DOI: 10.1016/j.bushor.2009.09.003 Luik, Jandy E. (2010). Blogging as empowerment: Self-presentation of bloggers in Surabaya Indonesia. Departement of Communication, Petra Christian University. 121-131. Diakses dari: repository.petra.ac.id/15379/ Mangold, W. G. & Faulds. D. J. (2009). Social media: The new hybrid element of the promotion mix. Business Horizon. 52, 357-365. DOI: 10.1016/j.bushor.2009.03.002 Mashroofa. (2012). Requirements of net generation towards universities libraries in Sri Lanka. Journal of the University Librarians Association. 16(2), 101-116. Murthy, Dhiraj. (2008). Digital ethnography: An examination of the use of new technologies for social research. Sociology. Vol. 42(5): 837–855. DOI: 10.1177/0038038508094565 Oblinger, D., & Oblinger, J. (2005). Is it age or IT: First steps toward understanding the net generation. Dalam Oblinger, D., & Oblinger, J. (Ed). Educating the net generation (h. 2.7). Diakses dari www.educause.edu/educatingthenetgen/ Papacharissi, Z. (2002). The presentation of self in virtual life: Characteristic of personal home pages. Journalism and Mass Communication Quartery. 79(3). 643-661. Perianova, Irina. (2011). Interacting through food - food discourse as politeness. Journal of Media and Communication Studies, 3(8), 248-255. Pernisco, Nick. Vinnie, P. Ayuna, C. Isabella, G. Maya, C. Alyssa, B. et al. (2010). Student journal for media literacy education. Social Media Impact & Implications on Society. 1(1), 1-17. Ranteallo, I. C. & Sitowati, Inggit. (2014). Konsumsi, food blog dan digitalisasi makanan. Di Prosiding Konferensi Kajian Komunikasi, Budaya, dan Media (h. 486-493). Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. Weilenmann, A., Hillman, T. & Jungselius, B. (2013). Instagram at the museum: Communication the museum experience though social photo sharing. Article of Paris ACM Press. Diakses 13 Desember 2013 dari: http://dx.doi.org/10.1145/2470654.2466243

180

Gen Y, Media Sosial dan Aktualisasi Diri Bernadeta, Lenny Setyowati Universitas Diponegoro Semarang Email: [email protected]

Latar Belakang Saat ini, teknologi komunikasi dan informasi sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Pada berbagai kegiatan manusia, baik yang dilakukan secara pribadi maupun berkelompok hampir semuanya berhubungan dengan teknologi komunikasi dan informasi. Perkembangan media komunikasi dapat kita lihat dari semakin meningkatknya jumlah penggunaan alat – alat elektronik seperti Tablet PC, iPhone, iPad, dan Android, sehingga akses informasi lebih sering dilakukan melalui koneksi internet. Data jumlah pengguna telepon seluler (ponsel) yang dilaporkan oleh International Telecommunication Union (ITU) menyatakan bahwa saat ini, 86 dari 100 orang setidaknya memiliki satu buah telepon seluler (ponsel), tak terkecuali generasi muda ikut memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut, banyak dari mereka memanfaatkan media komunikasi melalui koneksi internet dengan menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari – hari mereka, hal tersebut dilakukan karena kebutuhan atau sekedar mengikuti perkembangan yang terjadi. Pemanfaatan teknologi informasi khususnya media sosial oleh generasi muda yang sering dikenal dengan sebutan Generasi Y, mendapat dukungan dengan hadirnya teknologi dan perkembangan teknologi informasi, hal tersebut seolah menjadi jawaban bagi Generasi Y. Pada saat orangtua mereka, atau generasi sebelum meraka yang sering disebut dengan Generasi X yaitu generasi yang dilahirkan pada tahun 1961 sampai dengan tahun 1980 dan Generasi Baby Boomers yaitu generasi yang dilahirkan sebelum tahun 1961 (Crampton & Hodge, 2009) dan sekolah kurang mampu memberi ruang pertumbuhan pribadi, maka dunia maya menjadi tempat yang luar biasa bagi Generasi Y ini. Generasi Y merasa mendapatkan tempat yang tepat untuk dapat memuaskan kebutuhan untuk menampilkan aktualisasi dirinya. Seperti yang disampaikan oleh Abraham Maslow, aktualisasi diri adalah daya yang mendorong pengembangan diri dan potensi individu, sifatnya bawaan dan sudah menjadi ciri seluruh manusia. Aktualisasi diri yang mendorong manusia sampai kepada pengembangan yang optimal dan menghasilkan ciri unik manusia seperti kreativitas, inovasi, dan lain-lain. Generasi Y kemudian menemukan media sosial sebagai tempat untuk mengekspresikan eksistensi dan pengakuan dirinya, sehingga interaksi sosial mereka akhirnya berpindah ke dunia maya, dengan ciri khas yang dilakukan oleh Generasi Y mengungah foto selfie, menampilkann foto profil, memposting foto kegiatan-kegiatan mereka dan saling memberikan komentar di media sosial. Interaksi sosial melalui dunia maya tentu memiliki kelebihan seperti dalam hal kecepatan dan tanpa batas (borderless). Kelebihan tersebut menjadikan dunia maya sebagai tempat yang ideal bagi Generasi Y untuk memuaskan kebutuhan aktualisasi dirinya. Eksistensi dan pengakuan, kreativitas dan inovasi, kebebasan dan otonomi, fleksibilitas semuanya dapat terakomodir di dunia maya.

181


Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyampaikan bahwa pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 63 juta orang, dari angka tersebut, 95 persennya menggunakan internet untuk mengakses jejaring sosial. Direktur Pelayanan Informasi Internasional Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Selamatta Sembiring mengatakan, situs jejaring sosial yang paling banyak diakses adalah Facebook dan Twitter. Data rsebut mengungkapkan bahwa mayoritas pengguna jejaring sosial adalah remaja. Pengguna Facebook di Indonesia didominasi oleh mereka yang berumur antara 18-24 tahun pada posisi pertama dan disusul oleh mereka yang berumur 25-34 tahun pada urutan kedua. Kajian Pustaka Generasi Y Generasi Y adalah generasi yang dilahirkan antara tahun 1981 – 2000. Generasi Y memiliki beberapa profil positif seperti yang disampaikan oleh Tulgan & Martin (2001), Bannon et.al (2011), Beekman (2011) dan Cekada (2011), profil positifnya antara lain: kepercayaan diri tinggi, self – esteem yang kuat, berpendidikan, generasi yang terdidik, terbuka dan toleran, kuat dalam social network; fleksibel, kreatif; multi tasking dan berdunia wireless. Sebaliknya, Don Tapscott (2009) menemukan sisi-sisi negatif Generasi Y, antara lain: kehilangan social skill (listening-communicationindependent thinking), jarang melakukan aktivitas olahraga dan aktivitas yang terkait dengan kesehatan, minim rasa malu, “terapung-apung” karena dimanja orang tuanya; suka membullying teman di media on line, narsistic; short attention span. Generasi Y merupakan generasi yang terhubung, yang berarti bahwa mereka dapat terhubung setiap saat dengan keluarga dan teman-teman secara langsung pada jarak yang luas (Cekada, 2012). Generasi sebelumnya, yaitu generasi X dan Baby Boomers mungkin melihat komunikasi ini sebagai pemborosan waktu, namun bagi Generasi Y, teknologi sangat mereka nikmati dan interaksi sosial yang mereka lakukan melalui kegiatan seperti instant messaging, blogging, SMS, dan e-mail" (Cekada 2012, p. 42) . Bannon, dkk. (2011) menyatakan, Generasi Y lebih terbuka dalam berbagi informasi pribadi secara online dan membangun hubungan nyaman secara online. Media Sosial dan Facebook Saat ini, dengan adanya perkembangan teknologi dan komunikasi, mengakibatkan munculnya media baru (new media). Media baru dipahami sebagai komunikasi dan informasi yang terhubung dengan internet. Istilah media baru merujuk pada digital devices yaitu alat komunikasi elektronik yg hanya butuh sentuhan jari. Menurut Bailey Socha dan Barbara Eber-Schmid, mengartikan media baru sebagai segala macam barang yang terkait dengan internet, teknologi, gambar dan suara, adapun contoh dari media yang sangat merepresentasikan dunia baru adalah internet. Menurut Denis McQuail dalam bukunya Teori Komunikasi Massa (2011:43) ciri utama media baru adalah adanya saling keterhubungan aksesnya terhadap khalayak individu sebagai penerima maupun pengirim pesan, interaktivitasnya, kegunaan yang beragam sebagai karakter yang terbuka, dan sifatnya yang ada di mana-mana. contohnya alat komunikasi jarak jauh, media online. Media baru, dalam hal ini internet, pada akhirnya berfungsi sebagai media sosial. Melalui media sosial, pola komunikasi masyarakat tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Marshall Mcluhan dengan teorinya medium as an extension of human faculties: media sebagai perpanjangan tubuh manusia. Melalui media sosial, pengguna dapat menjalin

182

persahabatan dan berbagi informasi dengan pengguna lainnya tanpa ada hambatan berupa jarak dan waktu. Media sosial menjadi media interaksi baru bagi Generasi Y untuk menampilkan aktualisasi dirinya, saling berbagi, bercerita dan menyalurkan ide-idenya. Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya (users) bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai"sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 , dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content". Gamble, Teri, dan Michael dalam Communication Works menyatakan bahwa media sosial mempunyai ciri - ciri sebagai berikut: 1. Pesan yang disampaikan tidak hanya untuk satu orang saja namun bisa ke berbagai banyak orang contohnya pesan melalui SMS ataupun internet. 2. Pesan yang di sampaikan bebas, tanpa harus melalui suatu Gatekeeper. 3. Pesan yang di sampaikan cenderung lebih cepat di banding media lainnya. 4. Penerima pesan yang menentukan waktu interaksi. Jenis – jenis jaring sosial menurut Nurudin (2012: 54-80) adalah sebagai berikut: 1. Facebook sebagai alat sosial yang membantu seseorang berkomunikasi lebih efisien dengan teman lama, keluarga, maupun orang-orang yang baru dikenal. Facebook menawarkan kemudahan navigasi bagi penggunanya 2. Twitter adalah situs web yang dioperasikan oleh Twitter Inc. yang menawakan jaringan sosial berupa mikroblog sehingga penggunanya dapat mengirim dan membaca pesan ayng disebut kicauan /tweets. 3. Blackberry Messanger adalah seperangkat selular yang memiliki kemampuan layanan laman, telepon, sms, menejelajah internet. 4. Instagram merupakan aplikasi berbagi foto yang memungkinkan pengguna mengambil foto, menerapkan filter digital dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial Salah satu situs jejaring sosial yang terkenal adalah facebook yang diluncurkan pertama kali pada 4 Februari 2004 oleh Mark Zuckerberg seorang mahasiswa Universitas Harvard. Situs jejaring sosial ini menawarkan kepada penggunanya kemampuan untuk menciptakan webpage pribadi, mengirimkan informasi yang berhubungan dengan diri pengguna, serta untuk berhubungan dan berinteraksi dengan orang-orang yang tidak mungkin disatukan dalam dunia nyata ke dalam satu media dengan bantuan sambungan internet. Hampir semua orang tampaknya telah, sedang, dan akan mengakrabi facebook (Hendroyono, 2009). Pada saat ini facebook adalah situs jejaring sosial yang paling banyak digemari oleh masyarakat. Facebook berhasil menggeser situs jejaring sosial lainnya dan berhasil menarik banyak pengguna dari beragam usia. Pengguna layanan situs jejaring sosial facebook lebih banyak anak muda dibandingkan dengan orang yang lebih tua, dimana 75% anak muda dengan rentang usia 18 hingga 24 tahun menggunakan layanan situs jejaring sosial tersebut (Lenhart, 2009). Rentang usia yang disebutkan di atas merupakan usia generasi Y, yaitu generasi yang dilahirkan antara tahun 1981 – 2000. Facebook mempunyai tampilan atau desain yang tergolong rapi dan nyaman dipandang mata. Para pengguna jejaring sosial facebook dimudahkan dengan teknologi yang memudahkan

183


dalam penggunaan facebook, pada penggunaan jejaring sosial facebook mudah untuk dimengerti dan dipelajari oleh banyak orang dalam waktu yang singkat. Facebook memberikan beberapa manfaat bagi para penggunanya antara lain,pengguna facebook dapat tetap berhubungan dengan teman dan keluarga, dapat bertemu dan berhubungan dengan teman lama, berkenalan dengan teman dari sahabat, serta berkenalan dengan orang yang belum pernah dikenal sebelumnya. Pengguna jejaring sosial ini memiliki kesempatan untuk berkomunikasi dan berbagi pengalaman, hobi, dan minat dengan orang-orang dengan latar belakang, budaya, dan negara yang berbeda. Situs jejaring sosial facebook juga dapat digunakan untuk membangun kepercayaan diri, media aktualisasi diri, dan promosi diri. (Ofcom, 2007). Aktualisasi Diri Aktualisasi diri merupakan dorongan untuk menjadi apa yang ia mampu menjadi, meliputi pertumbuhan, mencapai potensialnya dan pemenuhan diri. Dalam hierarki kebutuhan manusia menurut AH Maslow (Robbins, 2003 : 209), aktualisasi diri ditempatkan sebagai kebutuhan tingkat yang tertinggi. Kebutuhan tingkat tinggi dipenuhi secara internal, dalam arti dalam diri individu yang bersangkutan. Sedangkan kebutuhan tingkat rendah dipenuhi secara eksternal. Tingkatan kebutuhan menurut Maslow direpresentasikan dalam bentuk piramida dengan kebutuhan yang lebih mendasar ada pada bagian paling bawah. Menurut Maslow, manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut memiliki tingkatan atau hirarki, mulai dari yang paling rendah (bersifat dasar/fisiologis) sampai yang paling tinggi (aktualisasi diri). Adapun hirarki kebutuhan tersebut adalah sebagai berikut : 1. Kebutuhan fisiologis atau dasar merupakan kebutuhan yang bersifat primer dan vital, yang menyangkut fungsi-fungsi biologis dasar dari organism manusia seperti kebutuhan akan pangan, sandang dan papan, kesehatan fisik, kebutuhan seks dan sebagainya. 2. Kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan, seperti terjamin keamanannya, terlindung dari bahaya dan ancaman penyakit, perang, kemiskinan, kelaparan, perlakuan tidak adil dan sebagainya. 3. Kebutuhan untuk dicintai dan disayangi, diperhitungkan sebagai pribadi, diakui sebagai anggota kelompok, rasa setia kawan, kerja sama. 4. Kebutuhan akan penghargaan, termasuk kebutuhan dihargai karena prestasi, kemampuan, kedudukan atau status, pangkat dan sebagainya 5. Kebutuhan untuk aktualisasi diri, antara lain kebutuhan mempertinggi potensi-potensi yang dimiliki, pengembangan diri secara maksimum, kreativitas, dan ekspresi diri. Bila dirumuskan secara konseptual maka aktualisasi diri adalah dorongan untuk menjadi apa yang seseorang, dalam peneitian ini adalah generasi Y harap dan mampu wujudkan, termasuk pertumbuhan/perkembangan, pencapaian potensi, serta pemenuhan kebutuhan diri. Melalui media sosial jejaring layanan facebook generasi Y bisa tampil dan membangun kepercayaan dirinya, dengan cara memasang foto-foto diri yang sebagus dan seindah mungkin, menuliskan ungkapan isi hati ataupun kegiatan-kegiatan positif yang sedang dilakukan pada dinding (wall), memberikan komentar kepada akun teman di facebook dan lain-lain, karena di dalam akun facebook individu dapat menjelaskan dirinya melaui ekspresi pemikiran, foto diri dan rangkaian kegiatan dari bangun tidur hingga menjelang tidur (Bey, 2009).

184

Self Presentation Self presentation didefinisikan sebagai suatu proses pengemasan atau mengelola diri dalam rangka menciptakan kesan tertentu kepada audiens (Goffman,1982). Setiap individu memiliki cara yang berbeda-beda dalam menampilkan diri sesuai yang ia inginkan di hadapan orang lain. Self presentation yang ditampilkan seseorang di media sosial berupa foto profile, menuliskan status, mengunggah foto di jejaring sosial facebook merupakan contoh proses dimana seseorang tersebut mengelola pesan dan kesan dirinya untuk dapat dinilai orang lain. Setiap individu berlomba-lomba menampilkan dirinya sebaik mungkin, baik dari profil diri di facebook, foto profil yang ditampilkan, mengunggah foto diri terbaik maupun dalam melakukan update status dan menyampaikan komentar di dalam facebook. Semua aktivitas tersebut dilakukan oleh facebookers sebagai ajang penampilan dirinya di mata orang lain melalui jejaring sosial facebook, bagaimana Generasi Y mengelola pesan dan kesan dirinya untuk dinilai orang lain dalam menyampaikan aktualisasi dirinya. Self presentation yang ditampilkan oleh seseorang melalui profile picture, melakukan update status, memberikan komentar dalam akun facebook teman di jejaring sosial facebook merupakan salah satu proses dimana seseorang tersebut mengelola kesan dirinya untuk dapat dinilai orang lain. Self presentation ini dilakukan secara sadar maupun tidak sadar. Goffman (1982) terkenal dengan karyanya tentang self presentation. Dalam bukunya Goffman menyebutkan self presentation dengan istilah impression management. Dalam“penyajian diri dalam hidup sehari-hari”, Goffman mengungkapkan bahwa individuindividu menampilkan diri secara verbal dan non verbal. Baumesite rmenyatakan bahwa presentasi diri dapat bergerak sebagai sarana untuk membangun diri dengan cara yang menyenangkan penonton (Bortree, 2005). Manusia mencari tahu tentang siapa dirinya dan apa yang ia miliki didalam dirinya. Banyak orang yang memberikan perhatian terhadap image/citra yang mereka tampilkan kepada orang lain. Melalui cara yang sama, orang tersebut juga memperhatikan citra yang mereka tampilkan melalui perilaku kepada public (Jap, 2013). Generasi Y dalam hal ini menggunakan jejaring sosial facebook untuk menampilkan citra dirinya saat memenuhi kebutuhan aktualisasi dirinya. Goffman menggambarkan interaksi sosial sebagai suatu pertunjukan teater dimana masingmasing orang bertindak dalam “jalur” tertentu. “Jalur” itu adalah sejumlah tindakan verbal dan nonverbal yang dipilih secara hati-hati untuk mengekspresikan diri. Tentu saja “jalur” ini dapat berubah dan suatu situasi ke sitasi lain menurut derajat kepentingan yang dimliki individu. Menurut Goffman bahwa salah satu aturan dasar interaksi sosial adalah komitmen yang saling timbal-balik diantara individu-individu yang terlibat mengenai peran (role) yang harus dimainkannya. Satu pertanyaan yang cukup mendasar sehubungan dengan hal tersebut, adalah bagaimana individu dapat menciptakan suatu kesan yang baik? Pada penelitian ini, bagaimana Generasi Y menampilkan aktualisasi dirinya di dalam media sosial sebagai penciptaan kesan yang baik. Goffman mengajukan syarat-syarat yang perlu dipenuhi bila individu mengelola kesan secara baik, yaitu: 1. Penampilan muka (proper front) Penampilan muka adalah perilaku tertentu yang diekspresikan secara khusus agar orang lain mengetahui dengan jelas peran si pelaku (aktor). Front ini terdiri dan peralatan lengkap yang kita

185


gunakan untuk menampilkan diri. Front ini mencakup 3 aspek (unsur) setting (serangkaian peralatan ruang dan benda yang digunakan); appearance (penggunaan petunjuk artifaktual, misal pakaian, rencana, atribut-atribut dan lain-lain; manner (gaya bertingkah laku, misal cara berjalan duduk, berbicara, memandang, dan lain-lain). 2. Keterlibatan dalam perannya. Hal yang mutlak adalah aktor sepenuhnya terlibat dalam perannya. Dengan keterlibatannya secara penuh akan menolong dirinya untuk sungguh-sungguh meyakini perannya dan bisa menghayati peran yang dilakukannya secara total. 3. Mewujudkan idealiasasi harapan orang lain tentang perannya. Misalnya seorang dokter harus mengetahui tipe perilaku apa yang diharapkan dan orang-orang pada umumnya mengenai perannya, dan memanfaatkan pengetahuan ini untuk diperhitungkan dalam penampilannya. Kadang-kadang untuk memenuhi harapan orang pada umumnya, dia harus melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu. Misalnya, seorang dokter yang ahli dan sudah berpengalaman sebenarnya dia dapat mendiagnosa penyakit pasiennya hanya dengan menatap sekilas pada warna kulit atau pupil matanya. Jika dia melakukan hal ini sebelum menuliskan resep obat yang cocok, maka pasien mungkin merasa dibohongi. Untuk menghindari masalah ini, maka dokter itu akan melengkapi pemeriksaan dengan stethoscope, thermometer, dll. Meskipun hal tersebut sesungguhnya tak diperlukan untuk membuat diagnosa. 4. Mystification Akhirnya Goffman mencatat bahwa bagi kebanyakan peran performance yang baik menuntut pemeliharaan jarak sosial tertentu diantara aktor dan orang lain. Misalnya seorang dokter harus memelihara jarak yang sesuai dengan pasiennya, dia tak boleh terlalu kenal/akrab, supaya dia tetap menyadari perannya dan tidak hilang dalam proses tersebut. Teori Dramaturgi Menurut pendapat Leary, the process by which people convey to others that they are a certain kind of person or possess certain characteristic (Leary, 1996:17). Bahwa setiap orang selalu berusaha untuk mempresentasikan atau menyajikan diri dengan sebaik-baiknya di hadapan orang lain. Tentunya setiap orang ngin menujukkan sisi diri yang paling baik di depan orang lain, baik melalui komunikasi verbal maupun non-verbal, komunikasi langsung seperti tatap muka ataupun melalui dunia maya. Erving Goffman dalam bukunya “The Presentation of Self in Everyday Life”. Dramaturgi menjelaskan bahwa identitas manusia adalah tidak stabil dan merupakan bagian kejiwaan psikologi yang mandiri. Identitas manusia bisa saja berubah-ubah tergantung dari interaksi dengan orang lain. Disinilah dramaturgi masuk, bagaimana kita menguasai interaksi tersebut (Littlejohn, 1996:165). Dalam buku Metode Penelitian Komunikasi oleh Deddy Mulyana, Goffman (1982) menggunakan metaphor teater yaitu membagi kehidupan sosial dalam dua wilayah :  Wilayah depan (front region), yaitu tempat atau peristiwa sosial yang memungkinkan individu menampilkan peran iforman atau bergaya layaknya aktor yang berperan. Wilayah ini disebut juga panggung (front stage) yang ditonton khalayak. Front stage terdiri dari, Front Personal yaitu berbagai macam perlengkapan sebagai pembahasan perasaan dari sang aktor.  Wilayah belakang (back region) yaitu tempat untuk mempersiapkan perannya di wilayah depan, disebut juga panggung belakang (back stage) atau kamar rias tempat pemain sandiwara bersantai mempersiapkan diri atau berlatih untuk memainkan perannya dipanggung depan.

186

Pada wilayah depan para pemain memiliki kesempatan untuk menciptakan Image terhadap pertunjukkannya yang skenarionya sudah diatur sedemikian rupa dan berbeda jauh dengan apa yang ada di wilayah belakang. Pada bagian lain penampilan individu secara teratur berfungsi secara umum dan tetap untuk mendefinisikan situasi bagi mereka yang menyaksikan penampilan itu, dikenal juga setting dan personal front untuk kemudian dibagi lagi menjadi penampilan (appearance) dan gaya (manner) (Mulyana, 2008:39). Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Generasi Y menggunakan media sosial sebagai self presentation untuk memenuhi kebutuhan aktualisasi diri” Penelitian ini mempunyai tujuan untuk memperoleh deskripsi tentang Generasi Y yang berinteraksi dengan menggunakan media sosial jejaring sosial facebook pada khususnya sebagai self presentation untuk memenuhi kebutuhan aktualisasi dirinya. Penelitian tentang media sosial pada remaja memang sudah banyak dilakukan, tetapi tidak ada referensi yang utama bagaimana Generasi Y (generasi yang dilahirkan pada tahun 1981-2000) menggunakan media sosial untuk memenuhi kebutuhan aktutialisas diri mereka. Seteleh peneliti membaca, ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan mendukung penelitian ini diantaranya adalah: Pertama, Jurnal online Komunikasi Indryani Utari Siregar dan Oji Kurniadi yang berjudul Makna Foto Selfie sebagai Bentuk Ekspresi Diri Mahasiswa Fikom Universitas Islam Bandung. Persamaan penelitian Indryani Utari Siregar dan Oji Kurniadi dengan penelitian yang akan peneliti laksanakan adalah menggunakan media sosial jejaring facebook dan metode kualitatif. Perbedaan penelitian Indryani Utari Siregar dan Oji Kurniadi dengan penelitian yang akan peneliti laksanakan adalah peneliti sebelumnya hanya meneliti ekspresi diri dengan mengungah foto selfie, sedangkan yang akan peneliti laksanakankan menggunakan sudut pandang aktualisasi diri pada media sosial tidak hanya pada mengunggah foto selfie tetapi lebih kepada foto yang dipergunakan sebagai foto profil, foto yang diunggah dan dibagikan kepada teman, status yang ditulis dan komentar yang ditulis. Kedua, Jurnal Online Ruth N. Bolton dan A. Parasuraman yang berjudul Undertsanding Generation Y and the Use of Social Media: A Review and Research Agenda. Persamaan penelitian Ruth N. Bolton dan A. Parasuraman dengan penelitian yang akan peneliti laksanakan adalah menggunakan Generasi Y sebagai subyek penelitian dalam menggunakan media sosial. Perbedaan penelitian Ruth N. Bolton dan A. Parasuraman dengan penelitian yang akan peneliti laksanakan adalah peneliti sebelumnya menggunakan teori agenda setting dan subyek penelitian adalah Generasi Y di Negara Amerika Serikat, sedangkan yang akan peneliti laksanakankan menggunakan pendekatan self presentation dan teori dramaturgi, kemudian sebagai subyek penelitiannya adalah Generasi Y di Indonesia (mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata Semarang). Metode Penelitian Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, metode kulitatif didefinisikan oleh Bogdan dan Taylor sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2013:4). Dalam penelitian ini tidak mengutamakan besarnya populasi, sampling yang digunakan

187


sangat terbatas. Penelitin ini lebih menekankan pada persoalan kedalaman (kualitas) data bukan pada banyaknya (kuantitas) data (Kriyantono, 2007:48). Penelitian ini menggunakan analisis penelitian deskriptif, dengan analisis deskriptif penelitian ini mengamati adanya self presentation yang ditampilkan oleh Generasi Y dalam menunjukkan aktualisasi dirinya dalam menggunakan jejaring sosial facebook. Melalui penelitian deskriptif diperoleh informasi mendalam dari masing-masing informan. Subyek penelitiannya adalah generasi Y di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Peneliti mengambil 2 orang Generasi Y (1 orang mahasiswa dan 1 orang alumni Universitas Katolik Soegijapranata) yang sering menggunakan media sosial jejaring sosial facebook sebagai sarana aktualisasi diri mereka. Teknik pengumpulan data yang dilaksanakan peneliti dengan cara: (1) wawancara dengan kedua infroman yang ditunjuk peneliti sebagai generasi Y yang menggunakan media sosial sebagai sarana aktualisasi diri, (2) observasi yang dilakukan dengan terjun langsung melihat akun facebook informan, (3) dokumentasi berupa foto-foto yang bisa didapat peneliti pada saat melakukan observasi dan (4) melakukan studi pustaka melalui buku, jurnal yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Hasil Penelitian Media sosial online dalam hal ini jejaring sosial facebook, merupakan situs jejaring sosial dengan karakteristik unik yang dapat membuat penggunanya menggunakan motif khusus untuk menjalin hubungan pertemanan lama. Hal tersebut dinyatakankan juga oleh Boyd dan Ellison (2007) “Keunikan situs jejaring sosial adalah bukan karena sematamata media ini mampu membuat individu bertemu orang tak dikenal (strangers), namun lebih untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang memang telah menjadi bagian dari perpanjangan jejaring sosial mereka.” Florencia dan Melisa menggunakan jejaring sosial facebook mengunggah foto-foto kegiatan, mengganti foto profil dengan foto kegiatan-kegiatan positif yang mereka lakukan menyampaikan status positif sebagai self presentation untuk memenuhi kebutuhanakan aktualisasi diri mereka. Pada self presentation dengan konsep dramaturgi mengamati konteks perilaku individu dalam mencapai tujuan untuk dapat memerankan “peran” yang ia miliki. Permainan peran tentang bagaimana seorang individu berusaha menampilkan sisi terbaik dari dirinya yang nantinya dapat dilihat oleh orang lain. Individu ini kemudian menciptakan komunikasi dan kondisi dimana kemudian hal ini menimbulkan makna-makna yang mereka kelola. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada masing-masing informan menghasilkan berbagai macam bentuk dan cara yang dilakukan oleh individu-individu tersebut dalam menampilkan dirinya untuk melakukan aktualisasi diri di jejaring social facebook. Melalui pemaknaan dan kesadaran diri dalam mengelola kesan meraka di jejaring sosial facebook,terdapat cara yang mereka pilih dalam menampilkan sisi diri terbaik dan mengelolanya agar mendapatkan kesan yang mereka inginkan. Informan seringkali melakukan self presentation dengan para facebooker di media sosial online jejaring sosial facebook dengan memanfaatkan fitur wall dan notes. Adapun self presentation (proses pengemasan atau mengelola diri dalam rangka menciptakan kesan tertentu kepada audiens) yang dilakukan secara sadar atau tidak sadar. Aktifitas informan dalam menggunakan media sosial sebagai sarana aktualisasi diri, self presentation yang ditampilkan informan di media sosial berupa foto profil, menuliskan status,

188

mengunggah foto di jejaring sosial facebook. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan contoh proses dimana informan mengelola pesan dan kesan dirinya untuk dapat dinilai orang lain. Informan berlomba-lomba menampilkan dirinya sebaik mungkin, baik dari profil diri di facebook, foto profil yang ditampilkan dan mengunggah foto diri terbaik atau pun dalam melakukan update status dan menyampaikan komentar di dalam facebook. Semua aktivitas tersebut dilakukan oleh informan sebagai wujud ajang penampilan diri informan dalam melakukan aktualisasi dirinya di mata orang lain melalui jejaring sosial facebook. Perwujudan ajang penampilan diri informan sebagai pemenuhan akan kebutuhan untuk aktualisasi diri yaitu kebutuhan mempertinggi potensi-potensi yang dimiliki, pengembangan diri secara maksimum, kreativitas, dan ekspresi diri telah melalui proses seleksi pribadi dari individu tersebut supaya mendpatkan respon yang mereka inginkan. Informan pertama yaitu Melisa yang mengungah foto sertifikat penghargaan sebagai wisudawan terbaik yang diterimanya pada saat acara wisuda, sebagai bentuk untuk menampilkan peningkatan akan presentasi dirinya, bahwa statusnya yang telah berubah dari mahasiwa menjadi sarjana merupakan salah satu bentuk peningkatan presentasi diri. Informan tidak menampilkan foto pada saat dia diwisuda karena dia menganggap bahwa hal tersebut sudah biasa dilakukan oleh sesorang yang menyelesaikan studinya, informan lebih memilih menampilkan foto sertifikat penghargaan sebagai wisudwan terbaik karena informan ingin orang lebih terkesan. Dramaturgi melihat kehidupan sebagai layaknya pertunjukkan teater (Goffman, 1982). Penelitian ini melihat foto profil sebagai panggung depan atau front stage di jejaring sosial facebook, dimana setiap orang atau audiens dapat melihat front stage ini secara langsung dan jika mau juga langsung dapat memberikan penilaian kepada individu yang dituju setelah melihat foto profilnya. Melisa yang memilih untuk menampilkan bahwa dia telah menerima penghargaan sebagai wisudawan terbaik di program studinya pada saat wisuda telah memenuhi bagian dari front stage yang diungkapkan oleh teori Dramaturgi. Florencia sebagai informan kedua, dia sering menggunakan akun facebooknya sebagai front stage untuk memenuhi kebutuhan aktualisasi dirinya. Foto kegiatan-kegiatan yang telah dilakukannya dia unggah di akun facebook, sebagai contoh: pendampingan pembelajaran Bahasa Inggris, pelatihan komputer yang dia lakukan kepada masyarakat saat dia menjadi peserta kegiatan KKN, kegiatan sebagai co-trainer saat dia aktif dalam kegiatan pendampingan kepada mahasiswa baru peserta ATGW (Arrising the Greatful Winner) sebuah program non akademik di Universitas katolik Soegijapranata sebagai salah satu program peningkatan soft skills untuk mahasiswa baru, kegiatan yang dia lakukan sebagai bagian dari tim promosi kampus, kegiatannya sebagai asisten lab di program studi tempat dia menimba ilmu. Florencia sebagai generasi Y yang kebetulan berasal dari luar Jawa berusaha menampilkan pesan dan kesan kepada orang lain melalui jejaring sosial facebook perihal kegiatan-kegiatan yang telah dia lakukan sebagai bentuk aktualisasi dirinya. Konsep Goffman (1982) lainnya mengenai dramaturgi adalah bagaimana individu berusaha untuk menampilkan dirinya atau melakukan pertukaran informasi mengenai sisi terbaik dirinya, dalam hal ini bagaimana generasi Y menampilkan aktulaisasi dirinya dalam jejaring sosial facebook. Hal ini dapat ditunjukkan dengan bagaiman informan pertama yaitu Melisa sebagai anak bungsu dari tiga bersaudara yang pada saat kuliah walaupun tinggal dalam satu kota namun jarang bertemu secara fisik dengan kakak-kakaknya, sehingga baginya facebook dapat menjadi sarana untuk mengekspresikan aktulaisasi diri utamanya kepada pada kakak-kakaknya tentang kegiatan-kegiatan

189


positif yang dia lakukan saat kuliah, tidak hanya kegiatan akademik namun kegiatan non akademik juga. Melisa mengunggah foto kegiatan-kegiatannya di Mahupa (Mahasiswa Pecinta Alam) yaitu saat dia melakukan pendakian ke Gunung Lawu, Gunung Prau dan Gunung Andong. Melisa tak jarang menjadikan beberapa foto tersebut sebagai foto profil. Pesan dan kesan yang ditampilkan pada front page tentang aktulisasi diri Melisa dapat ditangkap oleh orang lain. Kedua informan, baik Florencia dan Melisa pada saat menampilkan kegiatan dalam memenuhi kebutuhan aktualisasi diri mereka mempunyai 2 pola yaitu: individu dan bersama komunitas. Florencia mengunggah foto kegiatan yang memang harus menampilkan dia pribadi namun sesekali dia juga menampilkan foto kegiatan bersama komunitasnya, dimana seperti disebutkan sebelumnya dia aktif di kegiatan ATGW, SGS dan asisten lab. Melisa lebih sering menampilkan foto kegiatannya bersama komunitasnya di MAHUPA (Mahasiswa Pecinta Alam) pada saat melakukan kegiatan pendakian gunung, hal ini Melisa lakukan karena dia ingin mendapat kesan positif dari orang lain bahwa dia sebagai seorang generasi Y yang kebetulan putri mempunyai kegiatan positif sebagai pecinta alam dan masih bis amenyeimbangkan dengan kegiatan akademiknya. Kesimpulan Generasi Y cenderung ingin menampilkan di jejaring sosial facebook perihal kegiatan mereka dalam melakukan aktualisasi diri. Mereka menampilkannya di akun jejaring sosial facebook mereka dengan tujuan orang lain akan melihat kesan baik dari presentasi diri Generasi Y. 1. Generasi Y dalam media sosial tidak hanya menampilkan foto-foto aktualisasi dirinya dalam foto profil, namun mereka juga mengunggah foto kegiatan mereka saat melakukan aktifitas untuk memenuhi kebutuhan aktualisasi diri generasi Y melalui jejaring sosial facebook dan menulis status yang meraka bagikan kepada teman-teman di akun pribadi facebook. 2. Generasi Y pada saat menampilkan aktualisasi dirinya di media sosial jejaring facebook memiliki pola dalam menampilkan dirinya, yaitu individu dan bersama komunitas. 3. Generasi Y mempunyai keinginan mendapatkan kesan positif dari orang lain dalam hal ini teman di jejaring sosial facebooknya pada saat menampilkan foto profil, menggunggah foto kegiatan dan menyampaikan status di facebook dalam beraktualisasi diri. Daftar Pustaka Buku: Abraham H. Maslow. (1986). Farther reaches of human nature. New York: Orbis Book. Hlm. 260-280, 299. Gamble, Teri K., & Gamble, Michael (2002). Communication works, 7th edition. Boston, Massachusets: McGraw-Hill College Goffman, E. (1982). The presentation of self in everyday life. London: Penguin. Hendroyono, T. (2009). Facebook Situs Social Networking Bernilai 15 Milliar Dolar. Yogyakarta: PT. Bentang Pustaka Kriyantono, Rachmat, 2007. Teknik Praktis Riset Komunikasi, Jakarta: Kencana. Leary, M. R. (1996). Self presentation – impression management and interpersonal behaviour. Boulder, CO: Westview. Littlejohn, Stephen W., Foss, Karen A. (2009) Encyclopedia of communication theory. California: SAGE Publications McQuail, Dennis. (2011). Teori Komunikasi Massa. Edisi 6 Buku 1. Jakarta: Salemba Humanika Moleong, Lexy J. (2013). Metodologi Penelitian. Bandung: Remaja Rosdakarya

190

Mulyana, D. (2008) Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya. Bandung: Remaja Rosdakarya Nurudin. (2012). Media Sosial Baru dan Munculnya Revolusi Baru Proses Komunikasi. Yogyakarta: Buku Litera, UMM DPPM DIKTI Robbins, Steven P., (2003). Organizational behavior. Upper Saddle River New Jersey: Prentice-Hall, Inc Tapscott, D. (2009). Grown up digital, how the net generation is changing your world. New York: McGraw-Hill Professional. Tulgan, B., & Martin, C. (2001). Managing generation Y: Global citizens born in the late seventies and early eighties. Amherst, Massachusetts: HRD Press, Inc. Tulgan, B. (2009). Not everyone gets a trophy: How to manage generation Y. San Francisco, California: JosseyBass. Artikel Jurnal : Bannon, S., Ford, K., & Meltzer, L. (2011). Understanding millennials in the workplace. CPA Journal, 81 (11), 6165. Bortree, D. (2005). Presentation of self on the web: ethnographic study of teenage girls’ weblogs. Education, Communication & Information, 5, 25 - 29 Cekada, T. L. (2012). Training a multigenerational workforce. Professional Safety, 57(3), 40-44. Crampton, S.M & Hodge, J. W. 2009. Generation Y: Unchartered territory. Journal of Bussiness and Economics Research.Vol. 7 (4). Kaplan, Andreas M. & Michael Haenlein. 2010. "Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media". Business Horizons 53(1): 59–68). Utari, S. I., & Kurniadi, O. (2015) Makna Foto Selfie sebagai Bentuk Ekspresi Mahasiswa Fikom Universitas Islam Bandung. Jurnal Komunikasi, 99 - 107 Ruth N. Bolton dan A. Parasuraman (2013) yang l Undertsanding Generation Y and the Use of Social Media: A Review and Research Agenda. Journal of Service Management Artikel dalam Internet : Barbara Eber-Schmid & Bailey Socha. (2012). Defining new media isn’t easy. http://www.newmedia.org/whatis-new-media.html Lenhart, A., (2009). Teens, smartphones and texting http://www.pewinternet.org/2012/03/19/teenssmartphones-texting/ Elizabeth, Anderson (2015) Teenagers spend 27 hours a week online: how internet use has ballooned in the last decade http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/mediatechnologyandtelecoms/digitalmedia/11597743/Teenagers-spend-27-hours-a-week-online-how-internet-use-has-ballooned-in-thelast-decade.html Cekada, T. L. (2012). Training a multigenerational workforce. Professional Safety, 57(3), 40-44. Website http://www.merdeka.com/teknologi/data-terkini-pengguna-facebook-di-indonesia diunduh pada 10 Oktober 2015, pukul 17.20 WIB http://tekno.tempo.co/read/news/2014/06/29/072588907/pengguna-facebook-di-indonesia-naik-6-persen diunduh pada 10 Oktober 2015, pukul 21.45 WIB

191


192

Efek Contagion Sosial Media pada Perilaku AIDS Skeptisex Gay Chicken Hawk Agus Naryoso Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UNDIP Email: [email protected]

Abstrak Sosial media memiliki arti penting dalam kehidupan manusia, sifat interactivity mampu mempengaruhi perilaku manusia. Gay adalah kelompok yang menjadi salah satu pengguna sosial media dengan intensitas yang tinggi, melalui sosial media Gay mengembangkan pertemanan dan pemenuhan kebutuhan seks. Sosial media memiliki efek contagion tinggi, bahwa kehadiran sosial media sering dimanfaatkan untuk mengisi kekosongan dan kesepian. Stigma yang diberikan masyarakat Indonesia terhadap gay menjadikan tidak semua memiliki keberanian secara terbuka menunjukkan preferensi seksual ke publik, sosial media menjadi media perantara gay pemenuhan kebutuhan biologis dan pertemanan. Hasil riset menunjukkan bahwa Gay adalah kelompok beresiko tinggi terhadap penularan HIV/AIDS, hal tersebut dipengaruhi oleh perilaku seks bebas dikalangan gay. Gay bisa dikelompokkan pada kategori Chicken Hawk (laki-laki gay penyuka gay muda), dan Chicken Queen (laki-laki gay penyuka gay dibawah umur), diantara gay ada yang berperilaku permisif terhadap seks bebas, banyak juga yang memiliki sikap skeptisex (memegang terus prinsip kehati-hatian dan tidak sembarang melakukan hubungan seks karena pertimbangan tertular HIV/AIDS). Penelitian ini bertujuan memahami pengalaman Efek Contagion Sosmed pada perilaku AIDS Skeptisex Chicken Hawk dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Kata kunci: efek contagion, sosial media, gay chicken hawk

193


194

The Power to Change: A Lesson Learned from Comparative Research of Japan and Indonesian Youth Civic Participation in the Online Sphere Desideria Cempaka Wijaya Murti Universitas Atma Jaya Yogyakarta Email: [email protected]

Introduction An interesting question appeared in a discussion of a group of students in the City of Yogyakarta, “Should we involve in politics? Do we really have power to change anything in the government for the better life of our society?” This question was addressed to me as a researcher who conduct series of FGD for young people, and as a lecturer in a based university. Surprisingly, the notion of power and change also appear in Japan, where I conduct the similar focus group discussion in universities around Kansai Area. “I don't think I have an important position in politics. Because there are so many steps before citizen's request comes true in politics.” The issues of owning power to change something in politics become prominent in the discussion within young people who actively join offline organization to discuss about their political online participation. A lesson I learned from this is they (young people) want to participate as long as they have the ability and chances to “change” something. The idea of participation especially in politics for young people creates many debates between scholars. Indeed, young people is the major demographic in online participation (Bennett and Segerberg, 2011), however they are also the most skeptical population about politics (Flanagin and Metzger, 2008). Politics is one of the most important elements of our civil society that will determine the destiny of a country. Therefore, many countries has many techniques to encourage their young generation to participate in politics for example in the general election and campaign time (Schelong, 2008). A reflective question to us, as the older generation to encourage our youth in politics is “What kind of democratic experiences would we choose for future generations?” (Bennett, 2008, p. 20) should be addressed through different circumstances. The theory-driven framework in the western countries offers a useful starting point in thinking about the scenario of the convergent technology and political practices to bring vibrant civic experiences to young people. As a researcher, I choose two countries to understand the model of online civic participation. Indonesia has 41 million Indonesian Facebook users or 16,68% of Indonesian population are on Facebook (Jakarta Globe 2010). The Jakarta Globe (2010) also mentions that Indonesian Twitter users are also in the biggest six in the world. Indonesian young people actively involved in the political discussion, express their opinion related to citizenship activity, and join the political or social movements via Social Networking Sites (SNS) for example: Facebook, Twitter, Kaskus (Kasak Kusuk), and also the online forum such as Jakarta Post Forum, Detik Forum, etc. Japan, in the other hand, will also bring different backdrop of research’s justifications. The government and political parties try to reach the young voters by following their civic and communication style. The population of young people in the online media has grown rapidly from 2.3 million users to 7.1 million users in two years (Kazuaki, 2008, p. 1). This growth, according to Schellong (2008), drives the government to go online through various tools in Japan such as Juki Net as the Basic Resident

195


Registers Network System, SNS, and other Government 2.0 platforms. Even political parties such as Liberal Democratic Party, New Party Nippon, and Social Democratic Party went online by uploading their own Youtube Channel (Kazuaki, 2008), websites, and interacted with citizens through discussion forum in Mixi (Alabaster, 2008), 2Chan (Matsumura, 2008), and Alexa (Farral, 2012). Both countries are relatively new in democracy, experiencing massive changes in the governments, political parties, penetration of technologies, and youth lifestyle. Both countries experience the similar struggles to understand the online civic participation among young people. Theoritical Framework Online Civic Practice as an Alternative for Urban Youth Indonesia and Japan has a long history of a dictatorship and centralistic government. In both countries, it was better to stay silent about government mistakes rather than to speak up and disappear. For example, Masayuki Deguchi (1999, p. 11) and also supported by Shinichi Yoshida (1999, p. 7), they both argue that in the past, Japan has the traditional concept of "deru ugi wa utareru" (The nails that sticks out, gets hammered or those who fight against the authority will be in danger), or "okami" (the people who are above to point at the government). However started from after the World War II, the civil movement begin to raise. For example, the movement by Anpo opposition movement in 1960 that protested during the Anpo Treaty. In the digital media era, especially after the earth quake in Fukushima, people in Japan start to have civil and political participation through blogs, Twitter, and Youtube Video to tell the world about the crisis (Guskin, 2011). Not to mention, on September 19, 2011, a demonstration was held in Tokyo, gathering of 60.000 people through social media engineering and people movement (Nikkei Business Publishing, 2011). The young people mobilized primarily by social media and also endorsed by celebrity like Oe Kenzaburo and Sakamoto Ryuichi (Arevamirapal, 2011). Similar stories raised from Indonesia, a country that started its’ youth sacred pledge in 1928. This young generation is called the generation of 28. Indonesian independency from Japan occupation in 1945 was also inspired and mobilized by Rengas Dengklok young people and “Bung Karno” ( Bung is a name called for young man). This was he generation who bring the darkness to light or famously called the age of motion from youn g people (Lee, 2011; Malik, 1968). In 1999, the new model of world citizen is awarded to youth civil movement to oppose the 32 years of dictatorship from Soeharto Presidential regime (Appadurai & Brckenridge, 1998 in Lee, 2011, p. 312). Recently, the democracy party for presidential election bring the high level of online civil participation for young people. Demonstrations, movements, public opinion were built mainly in online platform. The concept of engaging in social movement through online platform has been develop into level of competences. These competences involved the different commitment and level of participation in online media. The studies of youth civic participation in the field of communication requires some categories of political participation (Bennet, Wells, and Freelon, 2011, p. 839): 1. Knowledge to become effective citizen. The participation in knowledge aspect is related with the possession of information about history, constitution, the pioneers, war, the process of democratization and governance, candidate in the election, up to certain stance in specific political issues.

196

2. Skill for expression as a part of affective field e.g. discourse, cooperation, negotiation, persuasive ability, and the mastery of communication tools such as the ability to write articles as a form of expressing own self in the wider public context. 3. Join network and group skill as a part of psychomotor area i.e. how to organize political event, how to make a meeting, how to make consensus in a group, ability to lead, experience in community dynamics, and the comprehension about organization role. 4. Take action skill as a part of psychomotor area. In this phase, the organization/individual already reach the participation and engagement level e.g. voting, develop positive intention toward election, understand how to affiliate and support certain political party or social movement, know how to fund a campaign, and even become the one who is elected, join the protest in street, or make political graffiti. Civil Society as the End Result of Online Civic Practice The theoretical development of the political participation concept, especially in its relation with public participation in citizenship activity has changed historically: from the concept of civil society which is stated by Robert Putnam (1993), the social capital, until the construction of “democracy which works”, started from the civil environment and organization adapt with the communication media (p. 6). The theoretical explanation is divided into three parts: started with the theoretical study about the development of youth organization from its history until the current contemporary form; goes to the discussion about the participation relation of these youngsters with the online generation; ended by the discussion about the form of citizenship which is related with lifestyle and ways of communication which have been changed from time to time. This is the theoretical studies. Citizen participation concept is developed from the concept of civil society with its own definition and function. In his book, Making Democray Work, Civic Tradition in Modern Italy, Robert Putnam (1993) brings the discussion to the intellectuals by asking and criticizing this concept of civil society. Civil society itself is the cornerstone for the construction of democracy as a result of the network of active local citizens (Mouritsen, 2003, p. 650). The interaction of these active citizens could produce social capital, which would help the formation of civil community. The social capital is an important part in civil society as a result of the political participation, the quality of government administration, the development of economy, productivity of population, and the responsive character of the government and social community. This community could escalate the interpersonal communication and the connectivity area for the civil society. Putnam (1993) emphasizes that connectivity area is shaped in the recreational sphere (15). There are indeed many critics about how this kind of community has a tendency to focus on social activity, makes it not political enough. In the other side, there are also many experts and researchers who mention the informal groups who are able to build trust and community, until the formation of the norm and habit provide bigger possibility for the formation of local network and public sphere (Habermas in Calhoun, 1999, p. 4). The members of civil society who have included in civil organizations, whether they are recreational, non-formal, or have been developed into political organization, could develop better democracy. This civil society makes communities and public areas which consist of organization/institution models that support or even oppose the government (Mouritsen, 2003, p. 655). These local organizations could give contribution to society, or as stated by Putnam (in

197


Mouritsen, p. 654), liberta commune or “liberty as common good”. The contribution could increase the element of freedom in the democratization process. Besides, the civil organizations could also increase the interaction of society, which result to the escalation of political competence, egalitarian perspective, the ability to compromise, and concern to the political figures from each member of the organization. Methodology As a researcher, I used a qualitative approach through Focus Group Discussion. I conducted sets of discussion with youth organizations in Japan and Indonesia. FGD can bring up a collective data in terms of similarity or diversity of habits, opinion, and experiences. Indonesia The participant of the FGD research is varied from student debating organization, student legislative organization, alumni of exchange program, and nationwide political youth organization. The geographical location of the FGD is between Jakarta and Yogyakarta. The researcher conducted 4 sessions in the city of Yogyakarta with 25 participants. While in Jakarta, the FGD was attended by 14 participants divided into 3 sessions. In total the participants in Indonesia were 39 people, who actively involved in youth organizations. Japan The participant of the FGD research in Japan is varied from English Club Organization, foreign language teaching assistant, member of global exchange student organization, workers union within alumni of exchange students, civic youth campus organization, political study class, and sport members organization. The geographical location of the FGD in Japan is within Osaka, Kyoto, and Okayama. The researcher conducted 4 sessions in Osaka with 11 participants, 1 session in Kyoto with 5 participants, and 1 session in Okayama with 4 participants. In total, the participants in Japan were 20 people who actively involved in youth organization, within or outside campus. Result The Power to Change My main curiosity towards youth political participation is on the notion from Andrew Flanagin and Miriam Metzger who argue that ironically young people is the most skeptic demographic group on the issue of democracy include politics and civic participation (p. 17). In the same time, online media offers the opportunity for the youth to involve in politics as good citizens by following their novel civic style in the web sphere, developing new platform of communication style, and engaging in online community (Woolley, Limperos, and Oliver, 2010, p. 631). The main question is why they become skeptical and silent? Indonesian and Japanese young people answer it pretty similarly. They see that they can’t change anything. They also think that they have no power. As an example, in my research in Indonesia, the young people keep mentioning their inability to change or their low contribution even if they participation in politics via online media. They said: I think I don’t have any power to change anything in Indonesian political system. To comment about politics, I need to analyze the system or constitution. I feel that I don’t have that competence.” “I am usually silent in politics. However, I know what’s going on in the daily news about politics. I got the information from my friends posting on Facebook about politics. I thank them for that so I don’t need to read the news.”

198

“I am just so little in the world of politics. What can I change? I’m aware that by voting I can do something. But is it true by my one vote I can change anything?” “I can be optimistic about politic if the figure is promising. But if the figure in politics is dumb and try to deceive the society, I will be really skeptic about the future of Indonesian politics.

Indonesia

Japan

The young people in both countries still consider the reason of incapability to change anything in politic and their low understanding in political system makes them skeptical about politics. Japanese participant: “I think I am skeptic. Because Japanese politics are not clear to citizen. I do not know what they are doing with taxes we pay.” Indonesian participant: “I am just so little in the world of politics. What can I change? I’m aware that by voting I can do something. But is it true by my one vote I can change anything?” Other reason from Japanese is the boring politics makes them skeptical about politics “I wish politics can be as fun as music or fashion that popular among Japanese young people. I think I am skeptical about politics since it is not easy to understand Japanese politics and the situation is quite boring” While Indonesian participant is more on the figure, not the system “I can be optimistic about politic if the figure is promising. But if the figure in politics is dumb and try to deceive the society, I will be really skeptic about the future of Indonesian politics.” The young people who consider themselves as optimistic citizens in both countries cherish the democracy and freedom of expression as a capital for political participation. The pressure on the item in both democracy is varied between both countries. Indonesian participant: “I am happy with the democracy and freedom in my country. Especially with the technological development that allow me to spread political information and opinion. Indonesians are tolerance to understand the diversity in our political position.” Indonesian youth see technology and peaceful democracy as a capital of their optimistic state of mind. While Japanese participant appreciate more on the welfare or prosperity of Japan as the capital for good politics, “At least I appreciate how politicians still try to sustain the welfare of the people in Japan. Many people see the good side of politics when they have a proper life.” The young people in Indonesia have interest to participate in the Twitter media, Facebook, Youtube, and very low interest to check the government or political party website. In the other hand, the Japanese young people use government website as a source of information for their

199


political participation. Additionally, Japanese use Twitter, Facebook, and Mixi for their participation, and very low on Youtube. There are several level of a civic and communication for Indonesian young people. a. Cognitive: in the level of cognitive, Indonesian and Japanese young people tend to update information, searching candidate background, and sharing information. b. Affective: in the affective level, Indonesian and Japanese young people tend to liking or have preference to certain political figure and opinion, they also create or share fun image or political statement c. Psychomotor: in the level of psychomotor, Indonesian and Japanese young people admit that sometimes they join online voting, movement/petition, and political party/figure in online media Discussion Campus organization, community, and extracurricular /club activity may be a way to start the conversation. This group of people may also interact in the online media, where the social capital is growing in the current fashion. Through online interaction, the response to government policy or political issue can be gained easily and citizen has access to connect with their community. However, as young people understand the consequences of technology to politics they are also have similar skepticism to their power as individual to change the situation. Participants from Japan and Indonesia are skeptical in similar issue, which is the idea of power. As the social capital grows, the question of whether individual has power to change any regulation or policy is also growing. Therefore, it is important for any political party or public figure in both countries to bring the issues of “man power” and “change” to convince the young people that their political participation can change something and they have a great power in politics. The importance of strengthening the social capital as a tangible power is needed to increase the optimism of the young people in Japan and Indonesia. The result of the research also indicates cultural differences such as the different of how easy politics become a part of daily conversation in each country. Participants from Indonesia can easily posted political message on their Facebook page, or twitting about their condemnation of a bad political figure. Other than that, Indonesian young people are easy to search for information through viral conversation rather than obtain the information in the official website of the political figure or party or even the government. However, their counterpart in Japan simulates different culture. Japanese is not used to daily conversation about politics online. This condition strengthen the previous researcher discussion on the development of civic participation of "deru ugi wa utareru" (The nails that sticks out, gets hammered or those who fight against the authority will be in danger), or is still applicable in contemporary citizenship in the point of civic lifestyle is still not used to publish their political opinion in the daily online discussion (Degucci, 1999 and Yoshida, 1996). They also choose the formal and official media to search for information such as government website and political party’s website. This finding shows different culture and communication style. In term of social capital both cultural and communication styles will result to different quality of government, responsive character of citizen and government, and the shape of mobility for social community (Mouritsen, 2003). There will be a need for further quantitative research in both

200

countries to determine the influence of degree of citizen participation to the quality of democracy and government. The similarity on the participants’ critique to their countries’ politics regarding online political participation are the lack of information for politic, the low understanding of political logic for citizen, communication style, and political image by political figure. It is very important for Indonesian and Japanese government, political party, or figure to consider the public information to increase the well-informed citizen. Currently, both government in Japan and Indonesia are in in the right direction in “softening” and “lightening” the message and channel of political issue through Youtube channel, Social Media. On the other hand, the government in Japan and Indonesia need to maintain the development of technology and the progress of social welfare as both of these factors are part of the flourishing factor for youth online political participation. Acknowledgement Thank you for Sumitomo Foundation who funded this research in 2014-2015 Research Grant to compare the youth political participants in Japan and Indonesia. Thank you as well to lecturers and students in the universities around Kansai Area and Okayama to let the researcher discuss this data with their important informant. Thank you for Mr. Koichi Ishizuka for the full support for Sumitomo. Thank you to students and participants in Yogyakarta and Jakarta who are willing to discuss this issue in FGD. Finally, for research assistant: Bernadeta Agustina, Megya Rosetyana, Yohanita Rosdiana, big thanks to support this research. References Alabaster, J. (2008). Web society opts to stay anonymous. The Japan Times. October 2 2008. http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/nn20081002f3.html. Albrecht, S. (2006). “Whose Voice Is Heard in Online Deliberation?: A Study of Participation and Representation in Political Debates on the Internet.” Information, Communication & Society 9, 1: 62–82. doi:10.1080/13691180500519548. Bennett, L. (2008). Civic Life Online: Learning How Digital Media Can Engage Youth, Cambridge, MA: The MIT Press, 2008 Bennett, L. and Alexandra Segerberg. (2011). “Digital Media and the Personalization of Collective Action: Social Technology and the Organization of Protests Against the Global Economic Crisis.” Information, Communication & Society 14, 6: 770–799. doi:10.1080/1369118X.2011.579141. Bennett, L, Chris Wells, and Deen Freelon. (2011). “Communicating Civic Engagement: Contrasting Models of Citizenship in the Youth Web Sphere.” Journal of Communication 61,5: 835–56. doi:10.1111/j.14602466.2011.01588.x. Deguchi, M. (1999). “A Comparative View of Civil Society”, Washington-Japan Journal. Special Issue, Spring: 1120. Farrall, K. (2012). “Online Collectivism, Individualism and Anonymity in East Asia”. Surveillance & Society, 9, 4: 424-440. ISSN: 1477-7487. Flanagin, A. and Miriam Metzger. (2008). “Digital Media and Youth: Unparalleled Opportunity and Unprecedented Responsibility."Digital Media, Youth, and Credibility. Edited by Miriam Metzger and Andrew Flanagin. The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation Series on Digital Media and Learning. Cambridge, MA: The MIT Press: 5–28. doi: 10.1162/dmal.9780262562324.005. Habermas, J. (1999). Habermas and the Public Sphere: Studies in Contemporary German Social Thought. In Craig Calhoun (ed.). Cambridge, MA: The MIT Press,1999. Imata, K. (1999). “Civil Society in the U.S. and Japan: Polar Opposites”. Washington Japan Journal, Special Issue, Spring: 21-28.

201


Jakarta Globe. (2011). Facebook Has Lots of Users in Indonesia, Just Not A Lot of Usage. Jakarta Globe. May 28, 2011. http://thejakartaglobe.beritasatu.com/archive/facebook-has-lots-of-users-in-indonesia-just-nota-lot-of-usage/ Jakarta Globe. (2011). Indonesia now Home for 6th Twitter Users in The World. Jakarta Globe. January 10, 2010. http://www.thejakartaglobe.com/home/indonesia-now-home-to-6th-most-twitter-users-inworld/352871. Kazuaki, N. (2008). Can YouTube cure political apathy?. The Japan Times. September 12, 2008. http://www.japantimes.co.jp/news/2008/09/12/national/can-youtube-cure-politicalapathy/#.VcI8W7WluK1. Lee, D. (2011). Images of Youth: on the Iconography of History and Protest in Indonesia. History and Anthropology, 22(3), 307–336. doi:10.1080/02757206.2011.595003 Lim, M. (2012). “Life is Local in the Imagined Global Community: Islam and Politics in the Indonesian Blogosphere.”Journal of Media and Religion, 11:127–140. doi 10.1080/15348423.2012.706144. Malik, A. (1968). Promise in Indonesia. Foreign Affairs, 46(2), 292–303. Matsumura, N. (2008). “Analysis of Interaction Mechanism in Online Communities.” In Toyoaki Nishida (ed.). Engineering Approaches to Conversational Informatic. New Jersey: John Wiley & Sons, 2008. Mc Kenzie, B. (2007). “Reconsidering the Effects of Bonding Social Capital: A Closer Look at Black Civil Society Institutions in America.” Political Behavior 30,1: 25–45. doi:10.1007/s11109-007-9038-5. Mouffe, C. (1999). “Deliberative Democracy or Agonistic Pluralism?” Social Research: 745–58. Mouritsen, P. 2003. “What's the Civil in Civil Society? Robert Putnam, Italy and the Republican Tradition.” Political Studies, 51, 4: 650–668. doi 10.1111/j.0032-3217.2003.00451.x. Putnam, R. 1993. Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton: Princeton University Press. Schellong, A. 2008. “Government 2.0: An Exploratory Study of Social Networking Services in Japanese Local Government”, Transforming Government People Process and Policy, 2, 4: 225-242. doi: 10.1108/17506160810917936 Schwartz, F. 2002. “Civil Society in Japan Reconsidered”, Japanese Journal of Political Science, 3,2: 195-215. Situmorang, A.W. 2013. Gerakan Sosial: Teori & Praktik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Van Londen, M, Karen Phalet, and Louk Hagendoorn. 2007. “Civic Engagement and Voter Participation Among Turkish and Moroccan Minorities in Rotterdam.” Journal of Ethnic and Migration Studies 33,8: 1201–26. doi:10.1080/13691830701613991. Van Heelsum, A. 2007. “Political Participation and Civic Community of Ethnic Minorities in Four Cities in the Netherlands.” Politics 25,1 : 19–30. Van Wolferen, K. 1991. The Enigma of Japanese Power. New York: Vintage Books Publisher. Ward, J. 2011. “Reaching Citizens Online: How Youth Organizations Are Evolving Their Web Presence.” Information, Communication & Society 14,6: 917–36. doi:10.1080/1369118X.2011.572982. White, B. and Suzanne Naafs. 2011. “Generasi Antara: Refleksi Tentang Studi Pemuda Indonesia.” Jurnal Studi Pemuda, 1, 2: 89–106. Woolley, J., Anthony Limperos, and Mary Beth Oliver. 2010. “The 2008 Presidential Election, 2.0: A Content Analysis of User-Generated Political Facebook Groups.” Mass Communication and Society 13,5 : 631– 52. doi:10.1080/15205436.2010.516864. Yoshida, S. 1999. “Rethinking the Public Interest in Japan: Civil Society in the Making.” in Tadashi Yamamoto (ed.). Deciding the Public Good: Governance and Civil Society in Japan, Tokyo: Japan Center for International Exchange.

202

Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilukada Kota Semarang 2015 Melalui Penggunaan Media Sosial Joyo Nur Suryanto Gono Jurusan Ilmu Komunikasi Fisip Undip Semarang Email: [email protected]

Abstrak Pemilih pemula dalam setiap pemilu di Indonesia selalu menjadi obyek yang menarik untuk dibahas. Terlebih lagi kini pemilih pemula merupakan golongan muda yang memiliki akses media sosial yang sangat luas. Potensi keterlibatan mereka dalam berbagai aktifitas sehari-hari melalui penggunaan media sosial menunjukkan eskalasi peningkatan. Kegiatan komunikasi interaktif media sosial kini semakin berkembang karena aplikasi teknologi telpon genggam yang terkoneksi dengan layanan Internet (smartphone) seperti produk perangkat Blackberry. Selain itu aplikasi teknologi Internet lain untuk layanan interaktif seperti Line, WhatsApp. Berkenaan dengan partisipasi politik, secara ringkas Rodrick P.Hart (dalam Bennet dan Entman, 2001) mengemukakan bahwa, partisipasi politik merupakan keterlibatan orang dalam politik yang mencakup keikutsertaan dalam pemilu, memiliki banyak informasi mengenai pilihan-pilihan politik, menyatakan pendapat, beraktifitas untuk kampanye pemilu, sikap mempertahankan dan melanjutkan sistem. Sedangkan ahli lain menunjuk pada memberi donasi keuangan bagi kegiatan politik, merelakan waktu untuk politik, bergabung dengan kelompok-kelompok sosial. Dari perspektif yang lebih luas ditemukan yaitu kesukarelaan warga negara. Banyak ahli juga menemukan keterlibatan politik adalah suatu produk dan sesuatu yang diproduksi. Tingginya efikasi politik menentukan keterlibatan, misalnya membicarakan soal-soal publik dalam interaksi sosial tiap hari. Jadi partisipasi politik para pemilih meningkat karena kesadaran politik, biasanya berhubungan dengan saat-saat kampanye pemilu. Pemilukada Kota Semarang 2015 mengajukan 3 calon Walikota-Wakil Walikota, yaitu pasangan Marmo-Zuber; Hendy-Ita; Sigit-Agus. Kegiatan sosialisasi pencalonan sudah dilakukan dalam 2 bulan terakhir ini melalui berbagai media, termasuk Internet dan media sosial. Berkaitan dengan itu, masalah yang diajukan pada rancangan proposal ini adalah: Bagaimana Partisipassi Politik pemilih pemula pengguna media sosial pada Pemilukada kota Semarang 2015? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah pemilih pemula yaitu pemilih usia antara 17 – 20 tahun, yang belum pernah terlibat sebagai pemilih dalam pemilukada kota Semarang. Kata kunci : Pemilih Pemula, Partisipasi Politik, Pemilukada

Pendahuluan Sistem politik demokratis memerlukan partisipasi politik masyarakat secara luas, untuk menjaga stabilitas sistem. Dalam sistem ini tiap orang diberikan ruang melakukan kontrol dan memperoleh sumber daya seperti properti, teknologi, relasi sosial, pengetahuan, serta ketrampilan agar mampu berkomunikasi dan bekerjasama dalam sistem, membangun sikap kritis dan bertanggung jawab, sehingga memungkinkan mereka terlibat pengambilan keputusan secara kolektif. Partisipasi ini merupakan sistem yang memberdayakan, mengajak orang untuk berkontribusi dalam membuat keputusan, menggunakan kreatifitas intelegensi individual maupun kolektif, jadi keterbukaan dan kedewasaan berpikir secara individual, merupakan watak sistem ini. Pemilu, secara nasional maupun lokal, merupakan kegiatan politik penting untuk memilih calon-calon pemimpin yang dipilih secara terbuka oleh masyarakat, melibatkan partisipasi politik masyarakat, sehingga hasil pilihan itu akan dinilai memiliki legitimasi yang kuat. Pemilukada Kota

203


Semarang untuk memilih Walikota dan Wakilwalikota akan dilaksanakan bersamaan dengan Pemilukada Serentak secara Nasional tanggal 9 Desember 2015. KPU Kota Semarang telah menetapkan 3 pasangan calon tersebut yaitu: Nomor Urut 1.

Nama Pasangan Calon Drs.H. Soemarmo HS, Msi H. Zuber Zafawi, SHI 2. H. Hendrar Prihadi alias Hendi, SE,MM Ir. Hj. Hevearita Gunaryanti Rahayu 3. Sigit Ibnugroho Saraspono R. Agus Sutiyoso, Ir, Msi Data Resmi Sekretariat KPU Kota Semarang 2015

Keterangan Calon Walikota Calon Wakil Walikota Calon Walikota Calon Wakil Walikota Calon Walikota Calon Wakil Walikota

Partai pengusung pasangan calon nomer urut 1 (Soemarmo Zuber: Maju) adalah PKS dan PKB, nomor urut 2 (Hendrar dan Ita: Hebat) adalah PDIP, Nasdem, Hanura, PKPI sedangkan nomor urut 2 (Sigit dan Agus : Sibagus) adalah Gerindra, PAN, Golkar, PPP. Ketiga pasangan calon sudah sejak beberapa bulan terakhir ini memulai kegiatan pemasaran politik melalui media massa, billboard, spanduk, menghadiri berbagai kegiatan di masyarakat, hingga menggunakan media sosial berbasis internet: facebook, twitter, instagram, situs. Juga mengoptimalkan komunikasi interaktif berbasis “smartphone” melalui WA, Line, BBM. Ritual kegiatan komunikasi demikian selalu dilakukan oleh setiap calon pimpinan daerah saat menjelang pemilukada di berbagai daerah di Indonesia, demikian juga saat menjelang pemilu calon anggota legislatif, yaitu selalu mengedepankan image sosok dan kompetensi calon bagi program yang bisa dilaksanakan. Untuk media berbasis internet ketiga pasangan calon memanfaatkan beberapa media sosial yang telah didaftarkan secara resmi ke KPU Kota Semarang yaitu:  Pasangan nomor urut satu Marmo-Zuber mendaftarkan akun media sosial facebook ke KPU dengan judul: Fanpage Facebook dengan alamat: https://www.facebook.com/marmozuber  Pasangan nomor urut 2 Hendrar Priyadi-Hevearita jenis media sosial: Twitter @pilih_SMGhhebat @coblos_SMGhebat @vote_SMG hebat  Pasangan nomor urut 3 Sigit Ibnugroho – Agus Setyoso Website: www.sibagus.net Facebook: sibaguscenter Facebook: Sibagus For Semarang Bemartabat Facebook: Sibagus For Semarang Twitter: @SibagusWalikota Sumber: KPU Kota Semarang.

KPU Kota Semarang juga mencatat Daftar Calon Pemilih Sementara untuk Pilwakot 2015 yaitu laki-laki: 539.557 orang dan perempuan: 572.186, sehingga total: 1.111.743 orang. Menurut Republika Sabtu, 4 Muharram 1437 / 17 Oktober 2015, dari hasil rekapitulasi dengan mengundang seluruh pihak terkait, seperti Panitia Pengawas (Panwas), panitia pemilihan kecamatan (PPK), dan

204

tim pasangan calon ditetapkan DPT sebanyak 1.109.045 pemilih. "Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4/2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, rekapitulasi DPT pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan serentak pada Jumat, 2 Oktober 2015," dari DPT pilkada Kota Semarang 2015 sebanyak 1.109.045 pemilih, terbagi atas 538.268 pemilih laki-laki dan 570.777 pemilih perempuan, sementara untuk pemilih pemula tercatat sebanyak 21.090 orang. (http://www.republika.co.id/berita/nasional/pilkada/15/10/03/nvnjl8284-kpu-semarang-coret1184-pemilih-ganda). Meskipun komunikasi berbasis internet bukan satu-satunya media komunikasi yang digunakan oleh KPU, maupun para pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, pemanfaatannya untuk menyebarkan pesan-pesan politik diharapkan semakin menjangkau masyarakat. Utamanya bagi pemilih pemula, pemanfaatan media berbasis Internet kini berkembang sangat luas, dan aktifitas penggunaannya sangat intens. Pemilih pemula yaitu anggota masyarakat yang telah memiliki hak mengikuti pemilu tetapi belum pernah mengikuti kegiatan pemilu di Indonesia sebelumnya karena usia yang belum memenuhi syarat. Bila mengacu pada UU Pemilu, menurut pasal 1 ayat (22) UU No 10 tahun 2008, pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin, kemudian pasal 19 ayat (1 dan 2) UU No. 10 tahun 2008 menerangkan bahwa pemilih yang mempunyai hak memilih adalah warga negara Indonesia yang didaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih dan pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. Keberadaan pemilih pemula ini seringkali dianggap penting bagi para peserta pemilu sebagai sasaran kampanye, obyek kampanye. Pemilih pemula biasanya kurang memiliki sejumlah informasi politik mengenai bakal calon yang akan dipilih dalam pemilukada secara mendalam, mereka rentan Golput. Pemilih pemula biasanya tidak serta merta bisa menentukan sikap politik, untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemilu, masih memerlukan pendidikan politik yang memadai. Kondisi pemilih pemula demikian sering dimanfaatkan oleh pasangan calon, maupun partai politik, untuk membangun komunikasi dengan mereka secara intens. Konsep pasar dalam setiap kegiatan pemilu justru mengemuka melalui kegiatan menawarkan gagasan, visi dan misi, figure calon, program, yang di “branding” sedemikian rupa, untuk menarik perhatian pemilih pemula. Sangat dikhawatirkan cara pemberdayaan pemilih pemula melalui kampanye akan rentan terhadap politik uang. Penggunaan media sosial di masyarakat semakin membudaya. Pengertian media sosial sendiri menurut Nasrullah (2015: 11) adalah “medium di internet yang memungkinkan pengguna merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual”. Kehadiran situs media sosial seperti Facebook, Twitter, Skype, memungkinkan pengguna mempublikasikan profil diri, kegiatan harian, atau pendapat yang berhubungan dengan berbagai masalah sosial, politik, ekonomi. Media sosial ini menyediakan ruang untuk komunikasi dan berinteraksi dalam jejaring sosial. Aplikasi media sosial kini berkembang pada “smartphone”, media sosial seperti facebook, Twitter bisa diakses melalui telphone genggam. Harga smartphone kini semakin terjangkau bagi kalangan masyarakat secara luas, tidak hanya diperkotaan, didaerah pedesaan pun, jumlah pengguna smartphone golongan usia muda semakin banyak. Selain akses media sosial Facebook, Twitter, Instagram yang semakin luas, melalui smartphone aplikasi media sosial bertambah seperti program WA, Line, Path dan BBM. Konsep komunikasi bermedia mengalami perubahan, dari media massa kepada media komunikasi berbasis komputer. Sifat-sifat atau nilai yang terkandung dalam media baru ini antara lain interaktif,

205


asynchronous, individual fragmented. Komunikasi media massa seperti koran, TV, maupun radio, tidak melibatkan pengguna individual secara interaktif dengan pengguna lain. Media massa hanya sebagai media penyampai aspirasi yang diterima secara linear oleh audience yang memiliki kemungkinan interaktif sangat rendah. Misalnya, umpan balik tidak serta merta bisa dilakukan segera oleh audience kepada komunikator, kesempatan audience untuk terpublikasi di media massa juga relatif kecil. Secara politik, aspirasi ataupun sekedar pikiran-pikiran kecil tentang berbagai peristiwa politik negeri ini memerlukan waktu atau bahkan tidak ada peluang untuk disampaikan melalui saluran komunikasi seperti DPR (D), partai politik. Bagi pengguna, media sosial merupakan alternatif untuk melakukan komunikasi politik lebih intens, efisien, dan memberi kebebasan waktu pengguna berkomunikasi. Penggunaan media sosial oleh calon pemilih secara intens, bagi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Semarang 2015 berarti membuka akses yang luas untuk menyampaikan informasi yang berkaitan dengan visi misi maupun program kerja yang akan dikerjakannya. Pemilih pemula, di kota Semarang sebesar 21.090 orang, yaitu usia minimal 17 tahun. Bila dilihat dari usia, maka pemilih ini adalah usia yang menginjak pendidikan jenjang Sekolah Menengah Atas, diasumsikan mayoritas mereka secara aktif menggunakan media sosial. Walaupun intensitas penggunaan media sosial tinggi, akan tetapi kualitas pesan yang dipertukarkan atau dibahas tidak serta merta berkaitan dengan persoalan politik luas maupun khusus seperti Pemilukada. Kesadaran berpolitik pada usia pemilih pemula ini belum bisa dipastikan akan memantapkan sikap, dan identifikasi politik yang mapan terhadap obyek politik sesuai preferensinya. Pondasi mental yang belum mapan pula barangkali yang akan mempersulit pengambilan keputusan untuk memilih calon politik yang diinginkan. Walaupun aktifitas pemilih pemula menggunakan media sosial dilakukan secara mandiri, namun partisipasi politik mandiri (otonom, menurut Huntington), belum bisa dipastikan akan terwujud. Permasalahan penggunaan media sosial oleh pemilih pemula akan dilihat melalui penelitian menggunakan metode deskriptif untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana partisipasi politik pemilih pemula pengguna media sosial pada Pemilukada Kota Semarang 2015. Kerangka Teori Penelitian tentang penggunaan media sosial dan hubunganya dengan efek yang ditimbulkan dalam kaitannya dengan masalah politik sudah sering dilakukan oleh beberapa peneliti. Salah satunya sebagai state of the art dalam penelitian ini apa yang sudah dilakukan oleh Murwani (2014) berjudul: ”penggunaan media sosial kampanye calon presiden dan kesadaran politk pemilih pemula”. Penelitian ini dilatarbelakangi munculnya fenomena penggunaan media sosial sebagai sarana kampanye pada pemilihan presiden 2014. Dengan menggunakan metode survey penelitian ini berusaha menjawab apakah pemilih pemula tertarik untuk melihat akun-akun media sosial yang dimiliki oleh calon presiden maupun akun-akun yang dibuat para pendukungnya, apakah mereka aktif berkomunikasi melalui akun-akun media sosial yang dimiliki calon presiden maupun pendukungnya, serta dari sisi calon presiden pesan-pesan seperti apa yang dikumunikasikan melalui akun mereka sehingga bisa menarik minat pemilih pemula terlibat dalam akun mereka. Dalam kesimpulan penelitiannya disebutkan bahwa pemillih pemula sudah memiliki kesadaran akan isu-isu publik dalam kaitannya dengan calon presiden, yang tercermin dari ketertarikan responden melihat

206

akun-akun media sosial – twiter dan facebook- yang dimiliki capres Prabowo dan Jokowi serta akunalun yang dibuat oleh para pendukungnya. Pada kampanye Pilpres 2014, media sosial banyak digunakan oleh perancang kampanye maupun sukarelawan pendukung capres untuk menyampaikan isu-isu politiknya. Keterlibatan secara politik, pengguna media sosial, baik melalui aplikasi pada laptop, tablet, PC, juga smartphone cukup baik.Penelitian tentang media sosial dan partisipasi politik pada pemilih pemula Pilpres 2014 di kota Semarang menyimpulkan bahwa, sebagian besar responden melek media sosial. Mereka menggunakan media sosial sebagai media komunikasi dan sarana mendapatkan informasi. Tingkat partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan presiden 2014 di kota Semarang sangat tinggi, hal ini ditandai dengan sebagian besar pemilih pemula ikut berpartisipasi dengan menggunakan hak pilih. Ada pengaruh positif penggunaan media sosial dikalangan pemilih pemula pada Pemilihan Presiden 2014 di kota Semarang dengan partisipasi politik mereka dalam menentukan siapa yang akan dipilih menjadi presiden dan wakitl presiden periode 2014-2019. Partisipasi politik yang paling terpengaruh dengan adanya jejaring sosial media-media sosial adalah penggunaan hak pilih pada saat Pemilihan Presiden 2014 dilangsungkan (Joyo NS Gono, 2014). Pemberitaan tentang persoalan-persoalan politik awal tahun 2015 tentang Polri-KPK, menyentak jagad media kita. Berawal dari pengajuan BG, sebagai calon tunggal Kapolri, ternyata tidak berjalan lancar karena tidak perlu waktu lama, KPK mengumumkan BG sebagai tersangka kasus “Rekening Gendut”. Eskalasi situasi menghangat di media yang terus meningkat sudah barang tentu menumbuhkan ketegangan sosial. Semua media cetak nasional menempatkan berita tersebut sebagai berita utama, demikian juga TV menjadikan peristiwa itu sebagai topik yang harus di kupas tuntas, sehingga selain melakukan wawancara dengan sumber berita, TV juga melakukan wawancara secara intens dengan nara sumber yang dianggap ahli. Berbagai komentar dari para ahli justru nampaknya memanaskan situasi jagad media semakin meninggi. Setelah pada akhirnya eskalasi mengalami penurunan cukup tajam karena pernyataan sikap Presiden Jokowi atas kasus tersebut, dengan membatalkan pelantikan BG sebagai Kapolri, dan mencalonkan Komjend Badrodin Haiti sebagai Kapolri. Juga menonaktifkan 2 orang pimpinan KPK, AS dan BW dari jabatannya karena disangka melakukan pelanggaran hukum. Sementara itu Presiden juga melantik 3 orang pimpinan KPK baru yang bersifat semetara waktu.Peristiwa ini bahkan sempat menjadi “trending topic” hampir sebulan penuh di media sosial, dan menenggalamkan topik berita tentang kecelakaan pesawat “AirAsia” di Selat Karimata sebelumnya.Kehadiran banyak kalangan masyarakat di gedung KPK untuk menunjukkan dukungan publik kepada program pemberantasan korupsi nasional, dipicu juga oleh media sosial yang hampir tiap orang muda perkotaan memilikinya. Potensi keterlibatan masyarakat dalam berbagai aktifitas sehari-hari melalui penggunaan media sosial menunjukkan eskalasi peningkatan. Hal ini karena media sosial merupakan salah satu jenis media baru, yang menurut Nicholas Gane dan David Beer (2008) karakteristik media baru adalah network, interaktivity, information, interface, archive, dan simulation(yang dikutip oleh Rulli Nasrullah, 2014, hal. 14). Pengertian interaktif di era media baru ini, menunjukkan bahwa khalayak yang menggunakan media sosial misalnya, bisa melakukan komunikasi “talk back” secara langsung dengan intensitas penggunaan bahasa tulis (chatting) lebih tinggi, sekalipun tersedia juga layanan penggunaan webcam untuk bertatap muka melalui media baru itu.Rulli Nasrullah menuliskan bahwa, kehadiran situs jejaring sosial atau sering disebut dengan media sosial (social media) seperti

207


Facebook, Twitter, dan Skype, merupakan media yang digunakan untuk mempublikasikan konten seperti profil, aktifitas, atau bahkan pendapat pengguna juga sebagai media yang memberikan ruang bagi komunikasi dan interaksi dalam jejaring di ruang siber. Misalnya fasilitas Facebook, yakni “wall” (dinding) pengguna bisa mengungkapkan apa yang sedang disaksikan/dialami, keadaan di sekitar dirinya, hingga bagaimana tanggapannya terhadap situasi, misalnya, politik pada saat ini. Facebook juga menyediakan fasilitas group; fasilitas yang mengumpulkan pengguna facebook yang tertarik atau memiliki kesamaan terhadap suatu konten (Rulli Nasrullah, 2014). Kegiatan komunikasi interaktif media sosial kini semakin berkembang karena aplikasi teknologi telpon genggam yang terkoneksi dengan layanan Internet (smartphone) seperti produk perangkat Blackberry. Selain itu aplikasi teknologi Internet lain untuk layanan interaktif seperti Line, WhatsApp. Menurut catatan Rulli Nasrullah (2014) cara kerja dari aplikasi tersebut bisa digolongkan ke dalam kategori peer-to-peer atau chatroom yang dapat diakses melalui perangkat komputer tablet, dengan design aplikasi ini lebih banyak dimanfaatkan pada perangkat telpon genggam. Fasilitas lain yaitu pertukaran data dan informasi, melakukan penyebaran pesan, hingga pada interaksi yang melibatkan audio-video seperti live streaming (Rulli Nasrullah, 2014, hal. 32). Fuch mengemukakan bahwa ePartisipasi merupakan istilah yang mendeskripsikan informasi berbasis komputer dan teknologi informasi yang digunakan untuk memberdayakan kesadaran dan pengetahuan (kognisi), berkomunikasi, dan proses kerjasama (kooperasi) manusia sehingga mereka secara bersama-sama membangun sistem sosial yang partisipatori. Konsep demokrasi digital arus bawah, sama halnya dengan konsep ePartisipasi, menekankan komunikasi digital warga dengan warga dan proses komunikasi dalam kelompok-kelompok atau gerakan-gerakan protes masyarakat sipil non pemerintah. Mereka memiliki visi dan melalui proses komunikasi suatu masyarakat partisipatory alternatif, maka akan memunculkan kemampuan mengatur dan mengelola diri (Christian Fuchs, 2008). Ann Macintosh mengemukakan bahwa e-voting dan e-Partisipasi merupakan dua aspek demokrasi elektronik. Ada tiga dimensi partisipasi yaitu akses informasi elektronik yang memadai, keterlibatan warga negara secara online dalam konsultasi kebijakan, dan pemberdayaan secara online. Secara lebih luas, Hacker dan Van Dijk mendefinisikan tentang demokrasi digital yang merupakan kerangka bagi aktifitas ePolitik, bahwa politik online merupakan aktifitas yang memungkinkan dari orang-orang yang secara fisik terpisah satu sama lain dan mengesampingkan berbagai karakteristik praktek politik online kontemporer, contohnya adalah gerakan sosial. Demokrasi digital diartikan sebagai sekumpulan upaya praktek demokrasi , yang tidak terbatas waktu, ruang dan kondisi fisik lain, menggunakan ICT atau CMC, hal ini tidak berarti mengubah praktek politik analog tradisional (Hacker dan Van Dijk, dalam Christian Fuchs, 2008). Sekalipun demikian menurut Catinat dan Vedel (2008), demokrasi digital dapat mencakup semua penggunaan ICT yang akan mempengaruhi dan mengubah fungsi suatu demokrasi, yang secara lebih spesifik mempengaruhi dan mengubah cara mendasar menyatakan pendapat, berdebat, pemilihan umum, membuat keputusan (Christian Fuchs, 2008). Martin Hagen mengidentifikasi 3 konsep berbeda demokrasi digital yaitu:1) gagasan tentang teledemokrasi yang menekankan demokrasi langsung dalam bentuk elektronik voting, 2) pemikiran cyberdemokrasi yang berfokus pada demokrasi langsung dalam bentuk komunitas virtual, diskusi online, dan aktifitas online melawan kekuasaan negara terpusat, 3) konsep demokratisasi elektronik, demokrasi representatif yang meningkat karena ada jalur umpan balik langsung antara pemilih dan wakil rakyat dan sistem informasi politik

208

online yang menyediakan akses lebih banyak dan lebih bebas bagi informasi pemerintah yang sangat penting. Penggunaan jaringan komputer akan berfungsi penting bagi proses demokratik seperti proses informasi dan komunikasi, artikulasi dan agregasi kepentingan, dan pembuatan keputusan (untuk kepentingan kesejahteraan maupun pemilu) (Hagen, dalam Christian Fuchs, 2008). Secara tradisional, definisi demokrasi partisipasi, menurut Christian Fuchs, merupakan proses dinamis komunikasi dalam masyarakat sipil dan pengaturan administrasi publik yang saling mengisi satu sama lain untuk menjamin reproduksi sistem politik terus menerus. Dinamika dalam masyarakat sipil itu ditandai dengan meningkatnya relevansi NGO (LSM) dan gerakan protes dalam masyarakat. Hal itu menunjukkan masyarakat lebih partisipatif karena mereka bisa mempengaruhi keputusan, ikutserta dalam proses pembuatan keputusan. Dalam demokrasi partisipasi diperlukan dukungan teknologi, sumber daya,organisasi, ketrampilan orang-orang untuk merancang dan mengelola sistem sosial seluruh anggota masyarakatnya, kemampuan mengembangkan visi mereka untuk masa depan yang lebih baik, sehingga rancangan sistem sosial tersebut akan bermanfaat bagi peningkatan intelegensi mereka secara kolektif (Christian Fuchs, 2008). Menurut Jurgen Habermas, proses komunikasi politik dalam masyarakat sipil ini terjadi karena terbentuknya public sphere untuk wacana politik (political discourse). Public sphere merupakan ruang untuk memecahkan masalah menggunakan tindakan komunikatif. Hal ini memungkinkan bagi wacana yang bebas dari dominasi, yaitu, komunikasi yang lebih mengutamakan kebenaran sesuai fakta, terpercaya (kesesuaian antara apa yang dinyatakan dengan tujuannya), menyeluruh (Jurgen Habermas, 1968, dalam Christian Fuchs, 2008). Pendekatan Habermas menunjukkan bahwa komunikasi merupakan aspek penting dari partisipasi. Dalam sistem partisipasi, tindakan komunikatif merupakan proses yang memungkinkan masyarakat sipil membentuk public sphere yang diskursif, artinya kritik dan argumen publik mengenai opini yang berbeda diberikan tempat untuk mendapatkan perhatian publik. Public sphere bukanlah sistem tunggal tetapi bersifat menyeluruh yang membangun ruang komunikasi politik dalam kehidupan sehari-hari dimana orangorang terlibat dalam argumen dan kontroversi politik yang terbuka sehingga orang lain juga untuk ikut terlibat (Christian Fuchs,2008). Partisipasi ini dianggap penting karena: - Partisipasi merupakan hak azasi manusia - Sistem partisipasi dianggap lebih demokratis dan efektif - Partisipasi menumbuhkan sisi perjuangan dan kebahagiaan umat manusia. - Partisipasi merupakan prasyarat bagi konsensus - Partisipasi menciptakan suasana saling menghormati - Partisipasi dapat menjamin setiap orang mengambil bagian dalam sistem sosial lebih efektif dan menempatkan derajad komitmen yang lebih kuat - Partisipasi ber-sinergi dengan tumbuhnya kerjasama memproduksi pengetahuan. Dalam sistem ini tiap orang diberikan ruang melakukan kontrol dan memperoleh sumber daya seperti properti, teknologi, relasi sosial, pengetahuan, serta ketrampilan agar mampu berkomunikasi dan bekerjasama dalam sistem, membangun sikap kritis dan bertanggung jawab, sehingga memungkinkan mereka terlibat pengambilan keputusan secara kolektif. Partisipasi ini merupakan sistem yang memberdayakan, mengajak orang untuk berkontribusi dalam membuat keputusan, menggunakan kreatifitas intelegensi individual maupun kolektif, jadi keterbukaan dan kedewasaan berpikir secara individual,merupakan watak sistem ini.

209


Berkenaan dengan partisipasi politik, secara ringkas Rodrick P.Hart (dalam Bennet dan Entman, 2001) mengemukakan bahwa, partisipasi politik merupakan keterlibatan orang dalam politik yang mencakup keikutsertaan dalam pemilu, memiliki banyak informasi mengenai pilihanpilihan politik, menyatakan pendapat, beraktifitas untuk kampanye pemilu, sikap mempertahankan dan melanjutkan sistem. Sedangkan ahli lain menunjuk pada memberi donasi keuangan bagi kegiatan politik, merelakan waktu untuk politik, bergabung dengan kelompok-kelompok sosial. Dari perspektif yang lebih luas ditemukan yaitu kesukarelaan warga negara. Banyak ahli juga menemukan keterlibatan politik adalah suatu produk dan sesuatu yang diproduksi. Tingginya efikasi politik menentukan keterlibatan, misalnya membicarakan soal-soal publik dalam interaksi sosial tiap hari. Jadi partisipasi politik para pemilih meningkat karena kesadaran politik, biasanya berhubungan dengan saat-saat kampanye pemilu. Huntington and Nelson (1976: h.15), istilah partisipasi politik secara sederhana diartikaan sebagai aktifitas yang dilakukan warga negara secara pribadi yang diaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Aspek-aspek yang terkandung dalam definisi ini yaitu mencakup aktifitas, bukan sikap. Banyak ahli berbeda, mengartikan partisipasi politik mencakup orientasi warga negara terhadap politik, sama halnya perilaku politik aktual tersebut. Jadi komponen subyektif dikesampingkan. Pengetahuan tentang politik, perhatian terhadap politik, perasaan tentang kompetensi dan kesadaran politik, persepsi tentang hal yang berkaitan dengan politik, hal2 itu sering dikaitkan dengan aksi politik, tetapi kadang2 juga tidak dikaitkan. Sekalipun kita bisa bedakan istilah partisipasi otonom dan partisipasi yang dimobilisasi, tetapi persoalan yang rumit ada di persoalan motivasi untuk berpartisipasi, sangat kompleks dan kontroversial. Secara tegas, partisipasi yang seremonial atau yang memberi dukungan bagi warga negara untuk mengambil peran dengan mengekspresikan dukungan bagi pemerintah, melalui misalnya “marching band parade”, bekerja keras dalam proyek pembangunan, berpartisipasi dalam kelompok pemuda dalam pemerintahan, atau mengikuti pemilihan umum. Dalam keduaa kasus penulis membedakan partisipasi otonom atau demokratis dengan partisipasi yang dimobilisasi, disponsori pemerintah, dimanipulasi. Dalam sistem komunikasi politik demokratik saat ini dan masa depan, peran komunikasi massa, terutama TV, dan komunikasi menggunakan media baru berbasis teknologi komunikasi digital (Internet) sangat penting untuk pengerahan kekuatan dan distribusi nilai. Di masyarakat Indonesia sudah mulai menunjukkan peningkatan ePartisipasi, tetapi peningkatan sangat pesat secara nasional, terutama melalui media sosial, terjadi saat muncul kasus-kasus khusus, seperti Kampanye Pemilu Presiden 2014, KPK-Polri, kecelakaan pesawat AirAsia, koin pengembalian bantuan Tsunami Aceh untuk Australia berkenaan hukuman mati warga Australia karena kasus Narkoba. Secara ideal demokrasi berarti memberdayakan secara merata bagi semua orang. Akan tetapi tidak semua orang mengambil peran untuk terlibat mempengaruhi pengambilan keputusan, tidak semua orang terlibat secara berkualitas dalam demokrasi hal ini karena keterbatasan yang dimilikinya untuk bisa berpartisipasi atau berbagai sebab sehingga tidak semua orang dalam sistem ini memiliki kesempatan memperoleh informasi dan menyatakan keinginan secara efektif. Secara sosiologis terjadi kesenjangan teknologi digital dalam masyarakat, karena terdapat 4 bentuk hambatan untuk melakukan akses media baru yaitu: 1. Kurangnya “akses mental’yang mengacu pada kurangnya pengalaman masyarakat terhadap penguasaan teknologi digital paling dasar.

210

2. Kurangnya “akses material” yaitu berkaitan dengan kepemilikan komputer dan koneksi jaringan. 3. Kurangnya “akses ketrampilan” yaitu tidak memiliki keetrampilan menggunakan teknologi digital. 4. Kurangnya “akses penggunaan” artinya kekurangan memperoleh kesempatan menggunakan teknologi digital secara berarti (Hacker 2003). Metode Rancangan penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian deskriptif untuk memperoleh deskripsi tentang hal-hal yang berkaitan dengan partisipasi politik pemilih pemula yaitu: - Akses informasi politik mengenai pasangan calon walikota dan wakilwalikota Semarang 2015 dari media sosial dan dari berbagai sumber informasi lain - Keterlibatan dalam diskusi politik berkaitan dengan pemilukada Kota Semarang 2015 melalui media sosial. - Keterlibatan dalam kegiatan Pemilukada pada masa sosialisasi calon, kampanye, hingga saat pemilihan maupun sesudah pemilihan. Daftar Pustaka Bennet, Lance W. and M.Entman. (2001), Mediated Politics: Communication in the Future of Democracy, Cambridge University Press, USA. Endah Murwani, Penggunaan Media Sosial Kampanye Calon Presiden dan Kesadaran Politik Pemilih Pemula, dalam Irwansyah (ed) (2014), Transformasi Komunikasi Politik, kumpulan karangan, ISKI, Jakarta Fuchs, Christian. (2008) Internet and society : Social Theory in the Internet age, (Ebook) Routledge 270 Madison Ave, New York, NY 10016. Holmes, David. (2005), Communication Theory: Media, Technology, Society, Sage Publication, USA. Huntington, Samuel P and Joan M Nelson (1976), No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries, Harvard University Press, USA Rulli Nasrullah, Dr. M.Si. (2014), Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia), Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, Indonesia. ------------------------------ (2015), Media Sosial, Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi, Simbiose Rekatama Media, Bandung, Indonesia. Sen, Khrisna dan David T.Hill. (2001) ,Media, Budaya dan Politik Indonesia (terjemahan), Institut Studi Arus Informasi bekerjasama dengan PT Media Lintas Inti Nusantara, Jakarta, Indonesia.

211


212

Peran Media Massa dalam Mengubah Penampilan Remaja di Aceh Ade Irma1 Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Email: [email protected] Abstract Aceh has dressed code set out in a regulation (qanun). Qanun of dress code states that women must wear long dresses up to ankle, headscarf must cover the chest, socks and shoes without sound must be worn (Aceh Department of Islamic Law, 2002). However, adolescents hesitate to apply the regulations due to the role of mass media. Mass media according to the functions in providing information, promotions, and cultural transmissions (Nuruddin, 2007) offer variety of fashions. Aceh teenagers’ style and mass media roles were investigated through qualitative research by interviewing the late adolescents. The results show that the Aceh teenagers’ new appearance can be seen through the use of accessories, clothing, and lifestyle. The appearance change due to mass media as a source of information, promotion, and disseminator of culture which supply the latest style for the teenagers. Keywords: Late adolescent, mass media, appearance Abstrak Aceh memiliki peraturan berpenampilan. Aturan tertuang dalam qanun. Penampilan perspektif qanun adalah perempuan baligh memakai baju panjang. Kain dipakai sampai pergelangan kaki. Jilbab menutupi dada dan dianjurkan memakai kaus kaki dengan sepatu tidak berbunyi (Dinas Syariat Islam, 2002). Namun, remaja sulit menerapkannya disebabkan peran media massa. Media massa sesuai fungsinya memberi informasi, hiburan, dan penyebar budaya (Nuruddin, 2007) berperan menawarkan beragam penampilan. Bentuk penampilan diketahui melalui penelitian kualitatif dengan mewawancarai remaja. Perubahan penampilan terlihat dari pemakaian aksesoris, pakaian, dan gaya hidup. Sebagai wadah informasi, promosi, dan penyebar budaya, media massa menyuplai mode panampilan terkini. Kata kunci: Remaja, media massa, penampilan

Pendahuluan Aceh merupakan satu-satunya provinsi yang diberikan otonomi khusus untuk melaksanakan syariat Islam secara resmi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Syariat Islam sudah masuk 1

Ade Irma, B.H.Sc.,M.A. dosen prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di Pangkalan Susu Sumatera Utara, pendidikan menengah di Pesantren Bustanul ‘Ulum Langsa Aceh Timur, serta melanjutkan MAN 1 di Banda Aceh. Kemudian penulis meneruskan S1 Fakultas Komunikasi di Universitas Islam Antarbangsa Malaysia dan menyelesaikannya pada tahun 1998. Tahun 2003 penulis mendapat gelar M.A. dari UIN Sumatera Utara prodi Komunikasi Islam. Tahun 2005 diangkat menjadi Dosen di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry. Dan sekarang sedang melanjutkan Program Doktor Konsentrasi Komunikasi Islam di UIN Sumatera Utara. Penulis menulis publikasi ilmiah dalam bentuk jurnal berjudul: Peluang yang Setara bagi Laki-laki dan Perempuan untuk Menjadi Komunikator Handal (2012), Komunikasi Antarpribadi Pimpinan Terhadap Karyawan Berperspektif Gender (2012), Komunikasi Tradisional Efektif Ditinjau dari Aspek Komponen (2013), Urgensi Mempertahankan Warisan Budaya Aceh Melalui Pembelajaran Komunikasi Tradisional di Pendidikan Tinggi (2013), dan Komunikasi Antarbudaya Sebagai Kunci Sukses Dakwah (2015). Penelitian kolektif (partnership research) yang sudah diseminarkan berjudul: Optimizing the Function of Integrated Service Center for Women and Child Protection (P2TP2A) in Aceh (2012), Analisis Gender terhadap Pembangunan Pendidikan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) di Provinsi Aceh (2013), Identifikasi Persoalan Keluarga dalam Perspektif Kesetaraan Islam (2013), dan Profil Gender Perguruan Tinggi di Aceh (2013). Dan penulis melaksanakan penelitian mandiri berjudul: Optimalisasi Komunikasi Dosen dan Mahasiswa untuk Meningkatkan Kualitas Hubungan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry (2014), Persepsi Dosen dan Mahasiswa tentang Proses Siar RRI di Kota Banda Aceh (2014), Strategi Penyebaran Pesan (Studi Analisis Proses Komunikasi Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Terhadap Aktivitas Akademik) (2015).

213


menjadi sistem perundang-undangan dalam pemerintahan daerah. Aceh memiliki peraturan daerah yang disebut dengan qanun. Semua aspek yang ditetapkan di dalam qanun merujuk pada Alquran dan Hadis. Salah satu aspek yang paling banyak menyedot perhatian adalah tentang aturan berpenampilan. Setiap orang yang sudah baligh dituntut untuk berpenampilan sesuai dengan aturan yang berlaku. Aturan ini telah disebutkan dan ditetapkan secara tegas di dalam Qanun Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Aturan berpakaian dibahas di dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002. Qanun ini ditetapkan tanggal 14 Oktober 2002 yang ditandatangani oleh Abdullah Puteh sebagai Gubernur Aceh ketiga. Qanun ini membahas tentang pelaksanaan syariat Islam bidang aqidah, ibadah, dan syiar Islam. Aturan berpakaian terdapat pada pasal 13 dan 23. Pasal 13 berbunyi: (1) setiap orang Islam wajib berbusana Islami; (2) pimpinan instansi pemerintah, lembaga pendidikan, badan usaha dan atau institusi masyarakat wajib membudayakan busana islami di lingkungannya. Dan pasal 23 menjelaskan ketentuan uqubah (hukuman/sangsi). Pasal ini berbunyi: Barang siapa yang tidak berbusana islami sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 13 ayat (1) dipidana dengan hukuman ta’zir setelah melalui proses peringatan dan pembinaan oleh wilayatul hisbah (polisi syariat) (Dinas Syariat Islam, 2002). Berdasarkan ketentuan qanun pasal 13 dan 23, masyarakat Aceh terikat oleh aturan berpenampilan. Seorang perempuan yang sudah baligh harus memakai baju panjang dan longgar, lengan baju hingga pergelangan tangan, kain yang dipakai harus sampai ke pergelangan kaki, dan jilbab menutup dada serta tidak tipis. Perempuan di Aceh juga diharuskan memakai kaos kaki dan sepatu tinggi tidak berbunyi terbuat dari bahan karet (Dinas Syariat Islam, 2002). Gambaran penampilan ini menjadi standar pakaian yang harus dipakai oleh perempuan di Aceh. Selama ini cerminan penampilan berstandar qanun sudah disosialisasikan oleh Dinas Syariat Islam. Sosialisasi dilakukan secara meluas melalui media standing banner. Media publikasi ini disebarluaskan di ruang publik. Kawasan publik pilihan seperti pusat perbelanjaan, kantor-kantor, sekolah, dan juga lingkungan perguruan tinggi. Meskipun upaya penerapan cara berpenampilan yang sesuai dengan standar qanun sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, namun mayoritas masyarakat masih kesulitan dalam menjalankan qanun berpakaian ini, khususnya bagi remaja akhir. Remaja akhir atau late adolescence adalah suatu usia dimana individu menjadi terintegrasi ke dalam masyarakat dewasa. Mereka tidak lagi merasa bahwa dirinya berada di bawah tingkat yang lebih tua melainkan merasa sama atau sejajar. Masa remaja akhir berlangsung antara umur 17 sampai 21 tahun bagi perempuan dan umur 18 sampai 22 tahun bagi laki-laki (Asrori, 2006, h. 9). Usia remaja akhir adalah mereka yang sedang menimba ilmu tingkat perguruan tinggi. Mayoritas remaja yang menimba ilmu di perguruan tinggi cenderung berpeluang bebas dalam menampilkan dirinya di Aceh. Meskipun ada aturan dan ketentuan dalam berpakaian yang tertuang di dalam qanun, namun penerapan dan pelaksanaan penampilan sesuai qanun belum terealisasi dengan maksimal. Salah satu faktor pemicu munculnya keberagaman corak dalam berpenampilan remaja adalah media massa. Dewasa ini, media massa elektronik, cetak, dan online cukup berperan dan menentukan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Media massa tidak hanya sekedar menjadi saluran komunikasi (channel of communication) yang semata berfungsi sebagai pembawa pesan (message vehicles) kepada audien. Akan tetapi media massa juga berperan sebagai sumber pesan (message resources) yang pada dasarnya merupakan esensi isi atau kandungan pesan itu sendiri

214

(Perwiranegara, 1989, h. 35). Sebagai sumber pesan, media massa berperan menjadi wahana pengembangan kebudayaan, tata cara, mode, dan gaya hidup. Di samping itu media massa berperan menjadi lokasi untuk menampilkan peristiwa masyarakat dan juga menjadi pencipta lapangan kerja melalui promosi (McQuail, 2000). Sebagai penyalur dan sumber informasi yang cukup berperan maka media massa memiliki banyak fungsi yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara meluas. Black dan Whitney menyebutkan 4 (empat) fungsi media massa, yaitu memberikan informasi (to inform), memberikan hiburan (to entertain), membujuk/mengajak (to persuade), dan menyebarkan budaya (culture’s transmission). Kemudian Lasswell mengembangkan 3 (tiga) fungsi media massa, yaitu mengawasi lingkungan (surveillance of the environment), mengorelasi masyarakat dalam merespon lingkungan (correlation of the part of society in responding to the environments), dan mentransmisi pewarisan sosial (transmission of the social heritage from one generation to the next) (Nurudin, 2007, 64). Berdasarkan peran dan fungsi media massa sebagaimana tersebut di atas, sehingga media massa berpeluang dalam memengaruhi banyak aspek kehidupan seseorang. Salah satu aspek yang dapat dipengaruhi yaitu terjadinya perubahan gaya hidup. Sebuah kajian tentang kuatnya peran media massa dalam memengaruhi gaya hidup remaja pernah dilakukan oleh Olivia M. Kaparang (2013). Penelitiannya berjudul Analisa Gaya Hidup Remaja dalam Mengimitasi Budaya Pop Korea Melalui Televisi (Studi pada Siswa SMA Negeri 9, Manado). Hasil penelitiannya menemukan bahwa budaya pop Korea sangat mendominasi remaja SMA Negeri 9 Manado. Remaja Manado mulai meninggalkan budaya Indonesia sebagai pegangan hidup keseharian. Mereka bahkan rela menghabiskan banyak waktu untuk memperoleh informasi mengenai budaya orang lain dibandingkan budaya mereka sendiri. Temuan pada kajian ini memperkuat bahwa media massa dapat memengaruhi dan menggeser budaya lokal. Di samping itu, media massa sesuai peran dan fungsinya juga berkontribusi dalam mengubah penampilan seseorang. Penampilan merupakan sarana komunikasi yang terkait dengan tampilan luar yang mudah diamati dan dinilai oleh orang lain. Di antara bentuk penampilan itu seperti model dan warna baju, hijab, gaya rambut, parfum, aksesoris, polesan make up (tata rias wajah), sepatu, tas yang digunakan, gaya bicara, dan juga pilihan tempat bermain. Argyle membedakan penampilan menjadi dua aspek. Pertama, penampilan yang mudah dikontrol seperti rambut, pakaian, dan aksesoris. Kedua, penampilan yang sukar dikendalikan seperti tinggi badan dan berat badan (John, 2012, h. 112). Kedua aspek ini menjadi perhatian seseorang dalam menentukan dan memilih gaya tampilannya. Pilihan tampilan seseorang dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu faktor yang dapat membentuk cara berpenampilan adalah media massa. Penampilan yang diakses melalui media massa dapat memengaruhi cara dalam mempresentasikan dirinya. Bahkan untuk mempresentasikan perubahan ini, sekelompok orang menggalang sebuah komunitas. Salah satu penelitian tentang eksistensi komunitas yang fokus terhadap penampilan pernah diteliti oleh Mawaddah (2014). Kajian itu berjudul Motivasi Ibu-Ibu Muda Aceh Bergabung dalam Komunitas Hijabers. Adapun hasil temuannya tentang motivasi mayoritas ibu-ibu yang bergabung di dalam komunitas Hijabersmom di Aceh disebabkan tiga motif. Pertama, karena motif teologis yaitu mereka terdorong untuk mempelajari ilmu agama. Kedua, motif sosiogenetis yaitu dorongan yang terbentuk berdasarkan interaksi sosial dengan orang-orang atau hasil kebudayaan lingkungan sekitar. Dalam hal ini motivasi berkomunitas karena ingin menambah relasi, mengembangkan bakat berorganisasi, mengikuti tren busana, pengembangan diri, dan juga untuk bersosialisasi dengan

215


lingkungan. Dan motif ketiga adalah karena media massa. Media massa memberi wawasan tentang perkembangan komunitas hijabers yang ada di luar Aceh. Oleh karenanya, muncul keinginan untuk mengaktualisasikan diri ke dalam komunitas yang fokus pada penampilan muslimah. Penampilan muslimah terkini yang berkembang di Aceh masih dianggap jauh dari nilai-nilai syariat Islam. Siti Zahriyana (2014) telah mengkaji dengan judul penelitian Persepsi Masyarakat Tentang Identitas Muslimah (Studi Deskriptif Analitis Pada Penggunaan Busana Muslimah Kampung Jawa Lama Kota Lhokseumawe). Kajian ini merespon dari maraknya penggunaan busana muslimah di kalangan remaja pada kegiatan formal dan informal. Namun demikian busana yang dipakai dirasa jauh dari nilai-nilai syariat Islam. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa remaja perempuan enggan menggunakan busana muslimah sesuai dengan ketentuan syariat karena takut terkesan tua. Dan mereka juga menghindari perbuatan bully dari teman-temannya dengan mengejek sok alim ketika menggunakan busana muslimah yang syar’i. Dan pada temuannya juga dikatakan bahwa sebahagian besar remaja berpakaian muslimah ketika hendak bepergian jauh saja. Temuan yang serupa dilakukan oleh Rasyidah (2012). Di dalam kajiannya menyebutkan bahwa perempuan di Aceh Barat umumnya sekarang sudah berjilbab. Hal ini terlihat pada acaraacara resmi dan kenduri tidak ditemukan perempuan yang tidak memakai jilbab. Kemudian seluruh siswa muslim di sekolah, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi menggunakan jilbab. Dan seluruh pegawai muslim di kantor pemerintah, perusahaan, dan usaha menggunakan jilbab sebagai pakaian bekerja. Meskipun demikian, perubahan cara berpakaian perempuan di tempat-tempat umum tampak islami, namun tidak sama dengan penampilannya di tempat-tempat yang tidak ada razia. Masih terdapat kelompok kaum ibu dengan pakaian terbuka aurat, tidak berjilbab, dan bercelana ketat. Kajian di atas mempertegas bahwa penampilan perempuan di Aceh khususnya di Lhokseumawe dan Aceh Barat sudah mencoba menerapkan qanun nomor 11 tahun 2002 pasal 13 tentang penggunaan pakaian islami. Akan tetapi aturan itu belum terealisasi dengan sempurna. Begitu juga halnya yang terjadi di Banda Aceh, penampilan mayoritas remaja belum mengikuti standar qanun. Padahal Kota Banda Aceh merupakan pusat pemerintahan Aceh yang semestinya penerapan qanun pakaian mudah untuk diakses, diterapkan, dan dikontrol. Selama ini, banyak pihak yang menilai dan mengklaim bahwa penampilan remaja khususnya remaja perempuan kurang islami dan tidak sesuai dengan norma yang berlaku di Aceh. Mayoritas orang memberikan penilaian kurang baik pada penampilan remaja tanpa meninjau faktor penyebab remaja berpakaian tidak sesuai qanun. Salah satu faktor yang dapat memengaruhi penampilan remaja adalah media massa. Oleh sebab itu peninjauan terhadap peran media massa dalam mengubah penampilan remaja perlu dikaji. Merespon dari fenomena penampilan remaja yang muncul di Aceh, maka penelitian ini bertujuan untuk melihat 2 (dua) hal. Pertama, kajian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis gaya berpenampilan remaja di Aceh di tinjau dari perspektif qanun nomor 11 tahun 2002 pasal 13. Dan tujuan kedua dari kajian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran media massa dalam mengubah penampilan remaja laki-laki dan perempuan di Aceh. Metode Desain penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Neuman (2013, h. 188) pada penelitian kualitatif, peneliti lebih mengandalkan prinsip-prinsip ilmu sosial interpretif atau kritis. Dalam hal ini peneliti berbicara persoalan kasus dan konteks serta

216

makna budaya. Penekanannya adalah melakukan pemeriksaan terperinci dari berbagai kasus tertentu yang muncul secara alamiah dalam kehidupan sosial. Denzin (2009, h. 19) menegaskan bahwa penelitian kualitatif dapat memengaruhi kebijakan sosial cukup signifikan. Peneliti dapat berperan selaku perantara untuk menyuarakan pesan-pesan yang diperoleh dari subjek kajian. Berdasarkan rujukan di atas sehingga kajian tentang peran media massa dalam mengubah penampilan remaja di Aceh sesuai untuk digunakan. Apa lagi penelitian ini terkait dengan kebijakan yang tertuang di dalam qanun nomor 11 tahun 2002 pasal 13 dan 23. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari para narasumber melalui hasil wawancara mendalam dan observasi. Wawancara dilakukan kepada remaja perempuan dan laki-laki yang berusia 18 sampai 22 tahun yang sedang belajar di perguruan tinggi Kota Banda Aceh. Informasi yang digali berkisar tentang gaya penampilan yang dipakai oleh remaja laki-laki dan perempuan ditinjau dari perspektif qanun nomor 11 Tahun 2002 pasal 13. Dan juga penelusuran informasi tentang peran media massa dalam mengubah penampilan remaja di Aceh. Sedangkan observasi terfokus pada penampilan remaja dilihat dari pakaian yang dipakai, gaya hidup, aksesoris, dan benda yang digunakan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari media massa dan internet. Di samping itu juga diperoleh dari artikel penelitian atau dokumentasi berupa sumber tertulis, seperti buku, dan jurnal ilmiah. Tiga teknik pengumpulan data yang digunakan dalam kajian ini. Pertama, wawancara mendalam (indepth interview). Peneliti mewawancarai informan secara langsung guna mengumpulkan informasi dan jawaban sedalam-dalamnya terkait data yang dibutuhkan. Dan wawancara dilakukan secara semi terstruktur. Kedua, dokumentasi. Peneliti memperkaya data dengan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait, seperti mendapatkan data-data fisik tentang media-media komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam dalam menyosialisasikan penampilan perspektif qanun terhadap remaja di Kota Banda Aceh. Bentuk dokumentasinya berupa foto, gambar, dan standing banner. Ketiga, observasi. Observasi terfokus pada penampilan remaja di Kota Banda Aceh dan pengamatan terhadap penyaluran informasi tentang fashion di media massa lokal dan nasional. Analisis data dilakukan secara deskriptif (kualitatif). Dalam analisis data dilakukan pengorganisasian data, menguraikan data menjadi unit lebih kecil, melakukan sintesa di antara data, mencari pola-pola hubungan atau interaksi di antara data, menemukan mana-mana yang penting yang harus dialami, dan akhirnya menentukan apa saja yang perlu dilaporkan serta diinformasikan kepada masyarakat (Zamroni, 1992, h. 88). Berdasarkan rujukan dan berpedoman pada Huberman dan Milles (1992, h. 16) maka peneliti melakukan 5 (lima) tahapan menganalisa data. Kelima tahapan itu sebagaimana tertulis di bawah ini. Tahap pertama kategorisasi dan mereduksi data. Tahapan ini melakukan pengumpulan terhadap semua informasi penting yang terkait dengan permasalahan. Selanjutnya data itu dikelompokkan sesuai dengan topik permasalahan. Tahap kedua menarasikan terhadap data yang sudah dikelompokkan, sehingga data berbentuk rangkaian informasi yang bermakna sesuai dengan masalah penelitian. Tahap ketiga melakukan interpretasi data dari apa yang telah diberikan dan diinterpretasikan informan terhadap masalah yang diteliti. Tahap keempat pengambilan kesimpulan berdasarkan susunan narasi yang telah disusun pada tahap ketiga, sehingga dapat memberi jawaban atas masalah penelitian. Dan tahap kelima melakukan verifikasi hasil analisis data dengan informan, yang didasarkan pada simpulan tahap keempat. Tahap ini dimaksudkan untuk menghindari

217


kesalahan interpretasi dari hasil wawancara dengan sejumlah informan penelitian yang dapat mengaburkan makna persoalan sebenarnya dari fokus penelitian. Hasil Penelitian Gaya berpenampilan remaja di Aceh ditinjau dari perspektif qanun Setelah ditetapkan qanun nomor 11 tahun 2002 pasal 13 dan 23, perubahan penampilan remaja menjadi tampak jelas di Aceh. Penampilan remaja banyak mengalami perubahan. Perubahan penampilan terjadi pada remaja laki-laki dan perempuan. Saat ini, ramaja laki-laki dan perempuan sangat peduli terhadap penampilannya. Gaya berpakaian remaja laki-laki dan perempuan sudah semakin beragam di Aceh. Keberagaman ini terlihat dalam bentuk penampilan yang digunakan. Beberapa bentuk perubahan penampilan itu seperti cara berpakaian, gaya rambut, makananan yang dikonsumsi, pilihan barang bermerek (branded), pilihan tempat bermain, penggunaan benda mahal seperti smart phone, gadget, dan juga pilihan transportasi. Ragam bentuk penampilan ini terlihat tidak terkecuali kepada remaja perempuan saja yang notabene diidentikkan dengan kecantikan. Akan tetapi remaja laki-laki pun cukup peduli terhadap penampilannya. Mayoritas informan menilai bahwa dewasa ini penampilan remaja laki-laki di Aceh sudah lebih berani. Keberanian ini terlihat pada pakaian yang dipakai, pernak pernik yang digunakan, serta warna yang dipilih. Sebelum diberlakukan qanun pakaian, celana jeans, t shirt dan kemeja ketat jarang dipakai di area kampus. Akan tetapi sekarang ini remaja laki-laki sudah ramai yang memakai celana jeans, t shirt, dan kemeja ngepas ke kampus dan ke tempat-tempat kegiatan formal. Bahkan ada juga remaja yang memakai celana ketat beraksen robek pada paha dan lutut. Budaya berpakaian seperti ini, dulu sangat jarang dipakai di area publik. Di samping itu, remaja laki-laki sekarang ramai yang berani memakai beragam ornamen untuk menunjang penampilannya agar terlihat menarik. Pernak pernik yang dipakai seperti gelang, cincin, kalung, anting, behel, kaca mata gaya, dan tato. Kemudian, remaja laki-laki juga sudah ramai yang berpakaian berwarna merah muda (pink), dimana sebelumnya warna pink identik dengan warna perempuan. Perubahan penampilan remaja laki-laki telah mendorong mereka untuk fokus di dunia model dan mengikuti bermacam kompetisi. Remaja laki-laki di Aceh kini sudah ramai yang aktif di dunia model. Beberapa komunitas model yang dibentuk merupakan sebagai respon dalam memenuhi kebutuhan modeling sebagai sarana penunjang dan pengembangan penampilan. Di antara komunitas model yang muncul seperti Aceh Model Community (AMC), Colorful, Diva Modeling, SOne Atjeh, Zero V Management, Toby Management, dan Vatarana. Berbekal kemampuan modeling, kini remaja laki-laki sudah ramai yang mengikuti kegiatan fashion shows dan juga datang ke studio untuk pemotretan. Di samping itu, gencarnya perubahan penampilan ke arah moderen juga menunjang remaja untuk berkompetisi pada bermacam ajang berbakat di Aceh. Di antara ragam kompetisi itu seperti pemilihan Agam Inong Duta Wisata Aceh, Raja dan Ratu Baca Aceh, pemilihan Duta Kopi Aceh, Kontes Agam Inong Aceh, Duta Mahasiswa GenRe Aceh, dan juga mengikuti pemilihan Duta Lingkungan Aceh. Fenomena ini merupakan salah satu efek dari kepedulian remaja laki-laki terhadap penampilannya. Selain remaja laki-laki, remaja perempuan juga mengalami perubahan penampilan yang cukup signifikan di Aceh. Wujud perubahan terlihat dari gaya berpakaian (dress style) dan gaya hidup (life style). Kini, mayoritas remaja menyadari bahwa penampilan menjadi prioritas utama ketika berada di suatu tempat, khususnya pada saat mereka akan keluar rumah. Remaja perempuan

218

cenderung lebih memerhatikan fashion seperti artis, idola, dan public figure yang mereka sukai. Mulai dari pemilihan model, warna, brand, dan juga dalam memadu padankan (mix and match) penampilannya. Penampilan remaja perempuan dewasa ini cenderung menggunakan busana yang terkesan lebih moderen dengan beragam model yang tersedia. Pada saat ini masyarakat Aceh sedang menggandrungi model pakaian ala Timur Tengah, ala Turki, dan ala Korea. Mayoritas informan menilai bahwa remaja di Aceh cenderung berpenampilan seperti artis Korea. Hal ini karena menurut mereka penampilan remaja Korea dipandang lebih simpel dan meremaja dibandingkan dengan penampilan ala Turki dan Timur Tengah yang modenya banyak dipakai oleh kaum ibu. Wujud pakaian ala Korea yang banyak ditiru oleh remaja seperti memakai jeans, t-shirt, dan kemeja sebatas pinggul dengan bahan yang agak transparan. Penampilan ini dianggap lebih nyaman dan praktis untuk aktivitas sehari-hari. Meskipun pada kenyataannya gaya penampilan seperti ini mengundang pro dan kontra di tengah masyarakat. Ramai yang menilai jika penampilan remaja belum sesuai dengan qanun pakaian di Aceh khususnya pada penampilan yang cenderung ketat, transparan, dan gantung. Selain perubahan pada gaya pakaian, remaja perempuan di Aceh juga sudah mengalami perubahan gaya hidup (life style). Perubahan gaya hidup dapat dilihat pada tiga aspek. Pertama, banyak remaja yang sangat memilih tempat berkumpul. Beberapa tempat bermain dan belajar yang sekarang diminati oleh remaja adalah warung kopi, café, restoran cepat saji, dan pusat perbelanjaan. Sebelum budaya ini muncul, warung kopi menjadi tempat yang sangat jarang dikunjungi oleh perempuan. Bahkan mayoritas masyarakat menganggap tabu dan memandang negatif terhadap perempuan yang duduk untuk makan dan minum di warung kopi. Penilaian miring terhadap perempuan yang mengunjungi warung kopi karena mayoritas pengunjung adalah laki-laki. Di samping itu, masyarakat menilai bahwa perempuan sebaiknya duduk di rumah. Sehingga, perempuan tidak baik untuk berbaur di tengah kaum laki-laki. Selain warung kopi, café, restoran cepat saji, dan shopping center juga menjadi pilihan tempat remaja mangkal. Pilihan tempat ini memicu munculnya budaya konsumtif bagi remaja di Aceh. Aspek kedua, remaja perempuan kini sangat selektif cenderung branded oriented dalam memilih benda yang akan digunakan. Pilihan benda dilakukan mulai dari aksesoris, pakaian, telepon seluler, dan alat transportasi. Aksesoris yang dipakai sangat beragam, mulai dari pernak pernik hijab, bros, cincin, gelang, kalung, behel, dan tali pinggang. Pakaian juga sudah banyak macamnya. Mulai dari baju, jilbab, tas, sepatu, jam tangan, kaus kaki, dan manset. Kebanyakan remaja memilih aksesoris dan pakaian dari perancang ternama. Perubahan yang paling terlihat pada remaja perempuan adalah cara memakai kerudung dengan gaya hijab masa kini. Maraknya hijab style tidak hanya memengaruhi kalangan selebritis saja, namun perempuan Aceh di bumi Serambi Mekkah juga keciprat hijab style dengan berbagai mode. Di samping pakaian, sebahagian remaja perempuan juga cenderung memilih benda seperti handphone dan alat transportasi yang mahal dan bermerek. Aspek ketiga dari perubahan gaya hidup remaja adalah perubahan tampilan wajah. Remaja perempuan kini sudah ramai yang terbiasa memakai lipstik pada saat keluar rumah, mencukur alis, memakai eyeliner yang berwarna warni, dan juga memakai kutek. Sehingga salah seorang informan berkomentar jika penampilan remaja kini telah mengalami perubahan ke arah modis dan stylis. Modis dimaknai berpenampilan syar’i akan tetapi memilih dan melakukan kreasi yang menjurus ke seksi. Sedangkan stylis dimaknai berpenampilan yang enerjik dan didukung oleh pakaian serba

219


bermerek. Memahami komentar ini terkesan perubahan yang terjadi terhadap penampilan remaja perempuan cenderung negatif. Perubahan gaya berpenampilan remaja baik laki-laki dan perempuan memberi kesan positif dan negatif. Nilai positif pada perubahan penampilan itu apabila membawa kebaikan terhadap diri sendiri, orang lain, bangsa dan agama. Dari hasil kajian, ada 3 (tiga) anggapan positif terhadap perubahan penampilan remaja di Aceh. Pertama, perubahan menjadi positif apabila seorang remaja yang sadar terhadap fashion dapat menciptakan kreasi baru atau bahkan membawa jati dirinya sebagai remaja kreatif. Misal, karena kegemarannya dalam berpenampilan, dapat menggali bakatnya sebagai fashion designer. Kedua, penilaian positif bila perubahan penampilan memotivasi remaja untuk menggunakan hijab. Gaya penampilan busana muslimah sekarang dianggap lebih energik, lebih fresh, tidak monoton dan tidak terkesan kuno. Ketiga, efek positif terhadap perubahan penampilan remaja bila perubahan penampilan mampu membangkitkan semangat belajar dan kepercayaan diri remaja. Perubahan penampilan remaja laki-laki dan perempuan dinilai negatif apabila membawa kerugian bagi dirinya, orang lain, bangsa dan agama. Informan menyebutkan 3 (tiga) penilaian negatif terhadap perubahan penampilan remaja. Pertama, perubahan itu menjadi negatif apabila penampilan membentuk remaja laki-laki dan perempuan menjadi sangat konsumtif. Keinginan untuk terlihat trendy, elegan, anggun tanpa mempertimbangkan dan melihat esensi berpakaian tentu akan merugikan dirinya dan orang lain khususnya orang tua. Kedua, perubahan penampilan dinilai negatif apabila penampilan itu hanya mementingkan aspek model dan gaya saja tanpa memenuhi asas syariat Islam. Ketiga, penilaian negatif terhadap perubahan penampilan apabila melakukan hal-hal yang diharamkan agama sebagaimana yang dipahami oleh mayarakat Aceh seperti mencukur alis, memakai kutek, dan memasang tato dengan alasan mempercantik diri. Berdasarkan penilaian plus minus terhadap penampilan remaja, mayoritas informan merespon positif terhadap pemberlakuan qanun. Qanun menjadi langkah awal untuk mengajak masyarakat Aceh menerapkan perintah Allah sesuai dengan firmanNya. Namun ada beberapa faktor yang mendorong remaja laki-laki dan perempuan belum dapat bergaya sesuai dengan standar qanun. Alasan pertama karena mayoritas remaja menilai bahwa pihak pemerintah daerah khususnya Dinas Syariat Islam masih kurang dalam memberikan pembinaan untuk menggalakkan wajibnya berbusana muslim di Aceh. Dan informan juga menilai bahwa dewasa ini hanya sedikit remaja yang memahami berbusana muslim dengan benar. Alasan kedua, Dinas Syariat Islam masih kurang dalam menyosialisasikan qanun pakaian. Kampanye dan sangsi yang dilakukan tidak kontinyu. Kondisi ini menjadi salah satu faktor kuat yang menyebabkan remaja tidak berpakaian sesuai standar qanun. Remaja menilai justru kampanye tentang tren berpakaian yang melenceng dari qanun lebih gencar dibandingkan dengan kampanye penerapan qanun berpakaian itu sendiri. Di samping itu, sangsi yang diberikan terkesan berpihak kepada laki-laki. Salah seorang informan menilai bahwa pemberlakuan qanun lebih diperuntukkan kepada perempuan. Hal ini terlihat pada saat razia pakaian banyak perempuan yang ditangkap sementara laki-laki yang memakai celana dan baju ketat tidak mendapat sangsi. Alasan ketiga, qanun nomor 11 tahun 2012 pasal 13 berpeluang multi-tafsir. Busana islami yang dimaksudkan pada qanun pakaian pasal 13 belum ada ketegasan model pakaian seperti apa yang dimaksudkan islami. Mayoritas masyarakat masih mempertanyakan apakah tawaran gaya berpenampilan seperti yang tergambar pada media standing banner berdasarkan versi pemikiran

220

masyarakat menurut kultur/kebiasaannya atau versi pembuat qanun, dalam hal ini pemerintah daerah. Kontroversi penafsiran isi qanun pakaian pasal 13 berpeluang bagi remaja khususnya perempuan untuk berpenampilan sesuai dengan tren yang sedang berkembang saat ini. Alasan keempat, informan menilai kurangnya sosialisasi pemerintah dalam membangun kesadaran penerapan qanun sebagai tuntunan tanpa beban. Pemerintah perlu memberikan upaya penyadaran bahwa pemberlakuan qanun ini sebaiknya dilakukan tanpa beban. Karena pada prinsipnya mayoritas remaja meresponnya positif. Perlu upaya untuk menyosialisasikan agar seseorang menjalankan aturan yang ada di dalam qanun sebagai tuntunan. Upaya ini dimaksudkan agar gaya penampilan sesuai qanun dilakukan bukan sekedar untuk menghindari razia yang dilakukan oleh wilayatul hisbah (polisi syariat). Akan tetapi upaya diterapkan agar remaja merasa bahwa aturan di dalam qanun menjadi tuntunan. Sampai remaja merasa welcome dan legowo sehingga tidak terjadi kontroversi hati. Alasan kelima, mayoritas informan menilai bahwa pakaian yang digambarkan pada standing banner terkesan kuno. Remaja berpendapat bahwa pakaian yang ditawarkan tidak sesuai untuk usia remaja. Menurut mereka rancangan busana yang disosialisasikan lebih cocok dipakai oleh kaum ibu. Rujukan cara berpakaian yang dipublikasikan terabaikan karena dewasa ini remaja banyak mendapatkan referensi cara berpakaian remaja yang sedang tren. Mereka dengan sangat gampang dapat mengakses dunia fashion melalui media massa. Media massa menjadi salah satu tantangan terbesar bagi pemerintah Aceh untuk dapat menerapkan qanun nomor 11 tahun 2002 pasal 13. Dalam hal ini media massa bermain peran dalam mengubah penampilan remaja di Aceh. Peran media massa dalam mengubah penampilan remaja di Aceh Media massa cukup berperan dalam mengubah penampilan remaja. Sebagai penyalur pesan, ada 6 (enam) peluang dan ruang media massa dalam memberi perubahan gaya berpakaian remaja laki-laki dan perempuan di Aceh. Peluang pertama, media massa sesuai fungsinya sebagai wadah dalam memberikan informasi, telah banyak menyalurkan pemberitaan tentang mode. Informasi baru tentang penampilan diberitakan secara intens dan sangat cepat melalui media massa elektronik dan cetak. Banyak pemberitaan dan tontonan tentang gaya barpakaian yang sedang tren diinformasikan secara terus menerus di media massa cetak. Informasi tentang mode dapat dibaca di dalam Surat Kabar, Majalah dan Tabloid. Salah seorang informan justru menilai bahwa, dewasa ini media cetak remaja lebih banyak memberikan halaman untuk rubrik fashion daripada rubrik pengetahuan lainnya. Kemudian, informasi tentang penampilan juga dapat ditonton pada televisi lokal dan nasional. Tontonan ini dapat dilihat pada program khusus fashion, life style, atau bahkan dalam program pencarian bakat penyanyi juga memberikan wawasan tentang cara berpenampilan yang benar dan menarik. Dewasa ini, banyak program televisi yang menayangkan acara fashion, seminar, workshop tentang penampilan, dan juga penayangan sinetron-sinetron religi yang dapat mendorong penonton untuk memperbaiki penampilannya. Remaja melihat banyak artis yang muncul di televisi menggunakan hijab dengan bermacam gaya. Cara berhijab yang diperlihatkan sangat menarik. Daya tarik ini kemudian memotivasi remaja untuk mencontoh dari apa yang dilihatnya. Sehingga, saat ini sangat ramai remaja di Aceh yang mengikuti gaya artis idola mereka. Di antara artis yang menginspirasikan remaja dalam berpakaian seperti Alysa Soebandono, Laudya Cyntya Bella, Risty Tagor, Dewi Sandra, Zaskia Sungkar, Zaskia Adya Mecca, dan artis berjilbab lainnya. Dalam hal ini remaja meniru apa yang dilihat dan dibaca. Artinya dengan kemudahan dalam mengakses informasi

221


tentang tren baru secara langsung atau tidak langsung, baik disadari atau tidak disadari mampu mengubah penampilan mereka. Peluang kedua, media massa sebagai kontrol sosial juga berperan dalam mengubah penampilan remaja di Aceh. Melalui rubriknya, media massa mengarahkan cara berpenampilan terhadap sasarannya, dalam hal ini remaja. Salah satu media massa cetak Aceh yaitu Serambi Indonesia memberi peluang bagi remaja dalam memperbaharui penampilan. Koran Serambi Indonesia, di dalam rubrik Serambi Techno dan Serambi Selluler menyediakan pemberitaan khusus remaja. Di dalam rubrik ini, media cenderung memperlihatkan profil model yang menarik secara lahiriah. Mulai dari pilihan mode, pakaian yang dikenakan, sampai dengan dandanannya. Foto terlihat sangat menarik dan gaya berpakaian terkesan kekinian (up to date). Untuk kasus ini, pemberitaan yang disediakan oleh media massa menampilkan arah pakaian yang digandrungi remaja masa kini. Artinya, media massa berperan dan berkontribusi dalam mengubah penampilan remaja, khususnya di Aceh. Peluang ketiga, media massa sesuai perannya sebagai tempat untuk menampilkan peristiwa masyarakat (location to display community events) juga mampu memberikan perubahan penampilan remaja di Aceh. Banyak kegiatan seputar penampilan diekspos di media massa. Beberapa tayangan di televisi lokal dan nasional menayangkan kegiatan-kegiatan tentang fashion. Kegiatan terkadang disiarkan baik secara langsung maupun tidak langsung. Bentuk kegiatan yang sering diberitakan seperti fashion show, seminar, dan workshop. Program ini dikemas dengan sangat menarik, sehingga banyak penonton yang berfikir bahwa acara tersebut menjadi kebutuhannya. Program fashion biasa diminati oleh remaja dengan dua alasan. Pertama, biasanya kegiatan yang dipublikasikan pada media cetak dan elektronik menghadirkan narasumber yang kredibel, seperti menghadirkan designer ternama. Alasan kedua, biasanya kegiatan diisi dengan sesi tutorial hijab. Banyaknya tutorial hijab pada kegiatan yang diberitakan baik pada media massa cetak mau pun elektronik semakin memudahkan dara Aceh dalam mengakses mode-mode terbaru berhijab untuk mempercantik penampilan. Peluang keempat, media massa sebagai wadah dalam mempromosikan lapangan pekerjaan, barang, dan jasa berkontribusi dalam mengubah penampilan remaja. Dewasa ini, banyak designer muda yang menawarkan dan mempromosikan hasil rancangannya melalui media massa. Banyak program talkshow di televisi dan radio yang memperkenalkan pengusaha baru. Melalui program ini media menyosialisasikan karyanya. Hasil rancangan yang disosialisasikan dari media elektronik kemudian menjadi referensi bagi remaja dalam memperkaya penampilannya. Di samping itu, media massa elektronik dan cetak juga turut berperan dalam memublikasikan media online dimana designer muda itu dapat diakses. Sehingga tidak mengherankan jika dewasa ini remaja di Aceh sudah sangat mudah dapat melihat, memilih, dan memesan pakaian dari perancang maupun penjualnya secara online. Peluang kelima, media massa sebagai wahana pengembangan kebudayaan, tata cara, mode, dan gaya hidup berperan dalam mengubah penampilan. Budaya berpenampilan kekinian sering dipublikasikan melalui media massa, baik cetak maupun elektronik. Mode pakaian dan gaya hidup baru merupakan sebuah program dan pemberitaan yang menarik untuk ditonton maupun dibaca oleh remaja. Pemahaman terhadap apa yang dilihat dan dibaca terkait budaya baru menjadi rujukan bagi remaja untuk mengadopsinya. Salah satu contoh, banyaknya pemberitaan di media cetak Aceh tentang tempat berkumpulnya remaja, mendorong remaja lainnya untuk mencoba seperti yang

222

dilakukan oleh remaja atau orang dewasa. Begitu juga dengan penampilan, banyaknya dan seringnya penayangan yang memperlihatkan gaya berpakaian terbaru, mampu memotivasi remaja di Aceh untuk berpenampilan seperti apa yang dilihatnya. Oleh karena itu tidak heran jika melihat remaja Aceh berpenampilan seperti artis yang ada di televisi maupun majalah. Ini menunjukkan bahwa media massa memiliki andil dalam mengubah penampilan remaja di Aceh. Peluang keenam, media massa sebagai wadah dalam memopulerkan budaya baru juga mempunyai kontribusi untuk perubahan penampilan. Media massa melalui peranan orang-orang di dalamnya dapat dengan mudah membesarkan (booming) tren terbaru baik yang syar’i maupun tidak syar’i. Pakaian syar’i merupakan pakaian muslimah yang longgar dan ukuran jilbab lebih panjang menutupi dada. Beberapa tahun terakhir, pakaian syar’i belum begitu terangkat di media massa. Akan tetapi setelah pakaian syar’i diekspos dan sangat intens diberitakan di televisi, radio, majalah, dan surat kabar, sehingga sekarang ini pakaian dan jilbab syar’i sudah cukup dikenal di kalangan masyarakat Indonesia khususnya Aceh. Hampir seluruh pusat perbelanjaan pakaian perempuan menyuplai dan menyediakan pakaian syar’i. Sehingga, dewasa ini pakaian syar’i sudah banyak diminati khususnya untuk kalangan ibu-ibu. Keenam peran media massa cetak dan elektronik sebagaimana tertulis di atas telah memberi perubahan kepada masyarakat, khususnya remaja di Aceh. Media massa cetak dan elektronik baik lokal maupun nasional secara langsung dan tidak langsung turut berkontribusi dalam menentukan cara berpakaian remaja. Banyak tontonan, broadcast, dan pemberitaan mengenai mode yang dilihat, didengar, dan dibaca telah memengaruhi cara berpakaian remaja laki-laki dan perempuan di Aceh. Pembahasan Perubahan penampilan terjadi kepada remaja laki-laki dan perempuan di Aceh. Perubahan ini terlihat pada gaya penampilan remaja yang sudah jauh berbeda dengan budaya berpakaian sebelumnya. Gaya berpenampilan remaja saat ini sudah memiliki corak yang beragam. Keberagaman dapat dilihat mulai dari pakaian yang dipakai sampai dengan gaya hidup remaja. Akan tetapi gaya berpakaian dan pola hidup baru remaja tidak seluruhnya dapat diterima oleh masyakarat. Penampilan baru yang berkembang masih menjadi pro dan kontra di tengah publik. Ada masyarakat yang memandang baik dan wajar karena perubahan ini merupakan tuntutan zaman. Apa lagi bila perubahan penampilan itu dapat membentuk remaja menjadi lebih energik dan percaya diri. Namun demikian, ada juga masyarakat yang menilai perubahan gaya berpakaian saat ini cenderung negatif atau tidak baik. Penilaian baik dan tidak baik terhadap penampilan seseorang akan diukur berdasarkan qanun Aceh nomor 11 tahun 2002 pasal 13 dan 23. Qanun berpakaian yang tertuang di dalam pasal 13 merujuk pada Alquran surat Al-Nuur ayat 31 (Quran, 2007, h. 353) dan surat Al-Ahzaab ayat 59 (Quran, 2007, h. 426). Interpretasi ayat menurut Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh yaitu seorang perempuan yang sudah baligh harus memakai baju panjang dan longgar, lengan baju hingga ke pergelangan tangan, kain yang dipakai harus sampai ke pergelangan kaki, dan jilbab menutup dada serta tidak tipis. Perempuan di Aceh juga diharuskan memakai kaus kaki dan sepatu yang tidak berbunyi terbuat dari bahan karet. Gambaran pakaian ini sudah dipublikasikan kepada masyarakat melalui standing banner. Standing banner yang disosialisasikan pada tempat-tempat umum menjadi salah satu sarana dalam memublikasikan qanun nomor 11 tahun 2002 pasal 13. Mayoritas orang menjadikan standar

223


dan referensi cara berpakaian yang dibenarkan untuk dipakai seperti yang tergambar pada media ini. Sehingga penampilan yang digunakan oleh seseorang akan diukur sesuai dengan standar qanun. Artinya, bila cara berpakaian seseorang tidak sesuai gambar, maka orang yang bersangkutan dianggap tidak sopan dan kurang baik. Sayangnya, media komunikasi ini kurang responsif karena hanya menggambarkan pakaian perempuan dengan mengabaikan cara berpakaian laki-laki khususnya remaja. Padahal perubahan penampilan juga terjadi kepada remaja laki-laki. Apa lagi dewasa ini cara berpakaian remaja laki-laki sudah jauh berbeda dengan kebiasaan cara berpakaian masyarakat Aceh sebelumnya. Sejauh ini pakaian remaja laki-laki cenderung jauh dari penilaian pro dan kontra di tengahtengah masyarakat dibandingkan penampilan remaja perempuan. Meskipun pada kenyataannya penampilan remaja laki-laki mengalami perubahan penampilan yang signifikan. Beberapa penampilan remaja laki-laki yang dianggap baru di Aceh seperti memakai baju ketat dan celana jeans pada kegiatan formal, mengecat rambut, sepatu bermerek dan handphone mahal, menghabiskan waktu di warung, memakai aksesoris anting, gelang, cincin, kalung, tato, dan behel untuk menunjang penampilannya. Gaya berpakaian seperti ini tidak tergambar pada standing banner. Terkesan ada pembenaran pada gaya berpenampilan remaja laki-laki di Aceh. Sehingga ada ungkapan yang muncul di tengah-tengah masyarakat jika pemerintah Aceh jangan hanya mengajak perempuan saja ke syurga, tapi juga kepada kaum laki-laki. Penampilan remaja perempuan juga mengalami perubahan sebagaimana yang terjadi pada penampilan laki-laki. Perubahan gaya berpakaian perempuan dapat dilihat mulai dari kepala hingga telapak kaki. Pakaian ala Korea menjadi pilihan mayoritas remaja perempuan masa kini meskipun fashion ala Timur Tengah dan Turki sedang menjamur di Aceh. Remaja cenderung menghindar dari penampilan yang biasa dipakai oleh kaum ibu. Ibu-ibu di Aceh dewasa ini ramai yang berpenampilan ala Timur Tengah dan Turki. Oleh karenanya, mereka mencari penampilan yang tidak serupa dengan penampilan yang dipakai oleh kaum ibu. Pilihan ini merupakan salah satu upaya dari remaja untuk menghidari pembulian dari teman-temannya. Pernyataan “seperti ibu-ibu” untuk penampilannya mendorong remaja untuk berpakaian seperti kebanyakan remaja-remaja di luar Aceh. Namun demikian gaya berpakaian baru pilihan remaja tidak seutuhnya dapat diterima oleh masyarakat di Aceh. Berbeda halnya dengan penampilan laki-laki yang terkesan aman dari perubahan gaya berpakaian. Gaya berpakaian remaja perempuan banyak mendapat sorotan, baik penilaian positif maupun negatif. Sejauh ini memang masyarakat Aceh termasuk remaja sendiri menilai bahwa penampilan yang selama ini dipakai oleh remaja perempuan masih banyak yang belum sesuai dengan standar qanun. Berbedanya cara berpakaian antara yang dipakai dan yang tergambar pada standing banner berpeluang kepada banyak pihak untuk memberi penilaian negatif. Sehingga tidak heran jika seseorang yang memakai hijab pun masih dianggap kurang baik. Hal ini karena hijab yang dipakai belum sepenuhnya menutupi bagian dada. Apa lagi penampilan yang saat ini sedang digandrungi oleh remaja di Aceh merupakan gambaran penampilan yang dilarang dan tidak sesuai menurut qanun. Terkesan sulit untuk merealisasikan penampilan perspektif qanun. Terbukti mayoritas remaja belum dapat berpakaian sesuai dengan yang digambarkan oleh Dinas Syariat Islam melalui standing banner. Pada prinsipnya mayoritas masyarakat merespon baik terhadap pemberlakuan qanun yang mengatur tentang cara berpakaian di Aceh. Namun sejauh ini masyarakat khususnya

224

remaja masih belum mampu membentengi derasnya arus informasi terkait tren pakaian baru di tengah-tengah kehidupannya. Mulai dari banyaknya macam pakaian yang dijual di pusat perbelanjaan, sampai dengan kemudahan mengakses informasi seputar fashion di media massa. Dewasa ini, media massa banyak memberikan pemberitaan dan tontonan seputar penampilan. Tontonan dan pemberitaan ini dirancang dengan sangat kreatif dan inovatif. Media massa sesuai perannya sebagai wahana pengembangan kebudayaan, tata cara, mode, dan gaya hidup, telah berhasil mengembangkan budaya baru terkait fashion dengan sangat menarik. Kemasan pemberitaan tentang mode pada media cetak dan elektronik telah memikat perhatian mayoritas remaja laki-laki dan perempuan. Kemampuan media massa dalam menembus dan menjelajahi imajinasi remaja terkait mode telah mampu menciptakan fantasi di alam fikir remaja tentang keindahan penampilannya. Sehingga remaja punya keinginan untuk mencoba dan meniru cara berpakaian yang menurutnya baru dan menarik. Budaya baru dalam hal berpakaian menjadi salah satu alasan bagi remaja untuk merubah penampilannya. Sesuatu yang baru dan terlihat menarik cenderung mendorong seseorang untuk menirunya. Remaja banyak menemukan cara berpakaian kekinian dari media massa. Selain memiliki banyak kesempatan untuk mengakses mode-mode penampilan terkini melalui media massa cetak, elektronik, dan online, remaja juga memiliki selera dan keinginan untuk terlihat menarik di depan teman-temannya. Mereka mencoba mempresentasikan dirinya di ruang sosial untuk mendapatkan citra yang baik dan positif sebagai remaja yang berpenampilan menarik. Pada prinsipnya setiap manusia ingin dicitrakan oleh orang lain sebagai pribadi yang memiliki penampilan menarik. Penampilan menarik tidak muncul dengan sendirinya, tetapi melalui penilaian yang diwujudkan dengan simbol nonverbal melalui cara berpakaian. Dan cara berpakaian sesuai tren menjadi pilihan remaja pada umumnya di Aceh. Namun demikian penampilan remaja dewasa ini masih menjadi pro dan kontra di tengahtengah masyarakat Aceh. Oleh karenanya penilaian negatif sering ditujukan kepada orang-orang yang tidak berpakaian sesuai standar qanun nomor 11 tahun 2002 pasal 13. Penilaian negatif lebih banyak tertuju kepada remaja perempuan yang dewasa ini dianggap berpakaian, akan tetapi masih belum sesuai dengan ajaran agama Islam. Cara berpakaian yang dianggap belum memenuhi kriteria pakaian islami seperti remaja perempuan yang memakai pakaian ketat meskipun panjang, transparan, dan mengangkat jilbab ke leher sehingga tidak menutupi bagian dadanya. Merespon dari fenomena gaya berpakaian remaja yang cenderung bertentangan dengan aturan Islam ditinjau dari perspektif qanun, maka ada 3 (tiga) unsur yang perlu menyikapi persoalan ini. Unsur pertama adalah media massa. Sebagai wadah penyalur informasi, media massa perlu lebih selektif dalam menyebarkan informasi khususnya di Aceh sebagai provinsi yang mayoritas beragama Islam. Peran media massa sebagai penyalur pesan (message vehicles) perlu menyesuaikan pemberitaan dengan kebijakan yang berlaku di Aceh. Pemberitaan seyogyanya menghadirkan tayangan positif dan informasi yang bermanfaat sembari menyesuaikan dengan kearifan lokal. Kemudian, sebagai wadah untuk mempromosikan kebijakan, maka media massa berperan dalam mengakrabkan cara berpakaian yang sesuai dengan standar qanun. Sosialisasi terhadap cara berpakaian yang dibenarkan perlu dioptimalkan mengingat masih banyaknya remaja yang belum menganggap qanun berpakaian sebagai tuntunan dalam kehidupannya. Media massa juga perlu menyusun strategi dalam menyosialisasikan pemberitaan seputar penampilan. Salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan bisa berupa penayangan program atau rubrik Syiar Fashion yang dikemas

225


dengan sangat menarik. Upaya ini dibutuhkan guna mengantisipasi tren berpakaian yang tidak sesuai dengan standar qanun. Dan upaya ini juga turut membantu pemerintah daerah dalam memperkuat nilai-nilai Islam di tanah Serambi Mekah. Unsur kedua dalam menyikapi fenomena cara berpenampilan remaja di Aceh adalah pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki andil dalam merangkul media massa. Melihat peran media massa sebagai subsistem dari sistem politik sehingga pemerintah daerah dan unsur kelompok masyarakat tertentu perlu mengoptimalkan kekuatan peran media massa dalam menyosialisasikan dan memengaruhi opini publik terkait qanun pakaian. Selama ini banyak pihak menilai bahwa media massa lokal dan nasional kurang berperan dalam menegakkan pesan-pesan syariat untuk mengubah paradigma masyarakat di Aceh. Oleh karenanya pemerintah daerah khususnya Dinas Syariat Islam perlu mengontrol, memonitor, dan mengevaluasi pemberitaan terkait penampilan. Di samping itu juga, pemerintah secara berdampingan dengan media massa merancang program-program yang mendukung qanun pakaian nomor 11 tahun 2002 pasal 13 yang sesuai dengan tren remaja saat ini. Unsur ketiga yang terkait langsung dalam menerima efek dari media massa adalah remaja. Remaja di Aceh sebagai pengguna media massa harus menjadi penikmat media massa yang cerdas. Remaja perlu selektif dalam menggunakan fasilitas media massa dengan mempertimbangkan nilainilai agama, kebiasaan, tuntutan lingkungan, dan nilai kenyamanan. Dalam menggunakan media massa, remaja laki-laki dan perempuan harus dapat menyaring mana yang baik dan buruk. Remaja perlu memilih dan memilah pakaian yang sedang tren dengan memperhatikan etika berpakaian ditinjau dari aspek agama dan budaya. Pada prinsipnya, remaja menerima peraturan cara berpakaian yang tertuang di dalam qanun. Namun, mayoritas remaja terkendala dalam membendung derasnya arus informasi tentang fashion yang diberitakan pada media massa. Tawaran gaya berpakaian untuk remaja laki-laki dan perempuan dikemas sangat menarik sehingga memudarkan keinginan remaja untuk berpenampilan seperti yang dianjurkan oleh Dinas Syariat Islam. Oleh karenanya, pemerintah daerah perlu merespon tantangan yang sedang dihadapi remaja laki-laki dan perempuan di Aceh. Pemerintah Aceh harus mengoptimalkan peran media massa khususnya media lokal baik cetak maupun elektronik dalam mendukung qanun nomor 11 tahun 2002 pasal 13 dan 23. Simpulan Media massa berperan dalam mengubah penampilan remaja di Aceh. Gaya berpakaian remaja laki-laki dan perempuan mengalami beragam bentuk perubahan. Remaja laki-laki kini berpenampilan lebih berani memakai baju dan celana ketat pada ruang publik dan formal. Di samping itu remaja laki-laki juga sudah ramai yang memakai aksesoris atau ornamen seperti cincin, gelang, anting, behel dengan tujuan untuk menunjang penampilannya menjadi lebih menarik dan terkesan moderen. Kepedulian remaja laki-laki dalam berpenampilan telah mendorong mereka untuk menggeluti dunia modeling dan mengikuti bermacam kontes/duta pemilihan Raja dan Agam Aceh. Sehingga dewasa ini pusat komunitas model sudah banyak didirikan guna untuk memenuhi kebutuhan remaja dalam mempresentasikan dirinya di ruang publik. Remaja perempuan juga banyak mengalami perubahan. Penampilan remaja perempuan kini banyak yang bergaya ala artis Korea. Mereka menilai bahwa penampilan ala Korea memberi kesan meremaja dibandingkan ala Turki dan Timur Tengah yang bentuk penampilannya banyak dicontoh

226

oleh kaum ibu. Gaya berpakaian yang diminati remaja saat ini seperti baju agak ketat, bahan kain sedikit transparan, panjang baju sebatas pinggul, dan hijab dengan beragam model. Di samping busana yang dikenakan, remaja perempuan juga sangat peduli pada tempat belajar dan berkumpul. Dewasa ini, café, pusat perbelanjaan, dan warung kopi menjadi tempat yang disukai remaja untuk membuat tugas dan berkumpul bersama teman-temannya. Padahal warung kopi, dulu menjadi tempat yang tabu untuk dikunjungi oleh kaum perempuan. Salah satu faktor yang mendorong remaja berubah dalam berpenampilan adalah media massa. Media massa bermain peran dalam mengubah penampilan remaja. Enam peran media massa yang memberi peluang dalam mengubah penampilan remaja di Aceh. Pertama, media massa sebagai wadah dalam memberikan informasi telah banyak memberitakan tentang dunia fashion. Kedua, media massa sebagai kontrol sosial telah mengarahkan pemberitaan dan tontonan seputar mode. Ketiga, media massa sebagai tempat untuk menampilkan peristiwa masyarakat, banyak memperlihatkan tutorial hijab yang memudahkan remaja dalam mengakses mode berhijab masa kini. Keempat, media massa sebagai wadah dalam memublikasikan lapangan pekerjaan, barang, dan jasa telah memberi ruang kepada perancang busana untuk mempromosikan hasil rancangannya. Hasil rancangan itu kemudian menjadi referensi bagi remaja dalam menunjang penampilannya. Kelima, media massa berperan sebagai wahana pengembangan kebudayaan, tata cara, mode, dan gaya hidup telah mengekspos budaya penampilan yang sedang tren. Dan keenam, media massa berperan dalam memopulerkan mode terkini seperti pakaian syar’i yang sekarang sudah tren dikarenakan pemberitaan dan tontonan dari media massa. Dari keenam peran media massa di atas telah memberikan wawasan tentang fashion dan juga memperkaya rujukan bagi remaja di Aceh untuk memperbaharui penampilannya. Perubahan penampilan remaja laki-laki dan perempuan yang disebabkan dari media massa dipandang belum sesuai dengan qanun nomor 11 tahun 2002 pasal 13. Gaya berpenampilan yang diperlihatkan oleh remaja laki-laki dan perempuan masih mengundang pro dan kontra di tengah masyarakat. Sehingga banyak pihak yang menilai negatif terhadap cara berpenampilan remaja dan terhadap program-program yang ditayangkan serta diberitakan dari media massa. Oleh sebab itu pemerintah daerah perlu mengoptimalkan peran media massa cetak dan elektronik untuk menyosialisasikan qanun berpakaian. Dan remaja di Aceh juga diharapkan lebih cerdas dalam memilih penampilan yang sesuai dengan norma agama dan budaya. Kesesuaian dalam berpakaian baik ditinjau dari agama dan kearifan lokal akan memberi kenyamanan bagi dirinya dan orang lain. Daftar Rujukan Buku: Asrori, Muhammad dan Muhammad Ali. (2006). Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik. Jakarta: Bumi Aksara. Denzin, Norman K. (2009). Handbook of Qualitative Research, terj. Darianto, et. al. Jakarta: Pustaka Pelajar. John, Fiske. (2012). Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an. (2007). Al-Qur’an dan Terjemahnya: Special for Women. Jakarta: Sygma. McQuail, Dennis. (2000). McQuail’s Mass Communication Theory, 4th Edition. New Delhi: SAGE publications Ltd. Neuman, W. Lawrence. (2013). Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif (ed. 7). terj. Edina T. Sofia. Jakarta: PT. Indek. Perwiranegara, Alamsjah Ratu. (1989). Islam dan Era Informasi: Prospek Media Massa Islam dalam Era Informasi. Jakarta: Pustaka Panjimas.

227


Zamroni. (1992). Pengantar Pengembangan Teori Sosial. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana. Artikel Jurnal: Rasyidah. (2012). Perempuan dan Penerapan Syariat Islam Penerapan Participatory Impact Assesment (PIA) Dalam Menilai Penerapan Tata Aturan Pakaian Perempuan di Aceh Barat. Takammul Jurnal Studi Gender dan Islam serta Perlindungan Anak, (1), 21. Olivia M. Kaparang. (2013). Analisa Gaya Hidup Remaja Dalam Mengimitasi Budaya Pop Korea Melalui Televisi (Studi pada siswa SMA Negeri 9, Manado). Acta Diurna. II (2). Dokumen Resmi: Dinas Syariat Islam. (2002). Cara Berpakaian Menurut Al-Quran dan Hadist, Banda Aceh. Skripsi: Mawaddah (2014). Motivasi Ibu-Ibu Muda Aceh Bergabung dalam Komunitas Hijabers. Skripsi. Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia. Zahriyana, Siti. (2014) Persepsi Masyarakat Tentang Identitas Muslimah (Studi Deskriptif Analitis Pada Penggunaan Busana Muslimah Kampung Jawa Lama Kota Lhokseumawe). Universitas Islam Negeri ArRaniry, Banda Aceh, Indonesia. Website: Dinas Syariat Islam: Qanun. (2002).

228

Perilaku Plagiasi Siswa SMA Terkait Perkembangan Media Baru Survei di SMA Tarakanita Magelang, SMA Van Lith Muntilan, dan SMK Pius Magelang Drs. Setio Budi HH, M.Si. Bonaventura Satya Bharata, SIP, M.Si. Universitas Atma Jaya Yogyakarta Email: [email protected]

Abstrak Perkembangan teknologi komunikasi membawa berbagai konsekuensi dalam kehidupan kita. Selain menghadirkan media baru yang menciptakan kemudahan dan meniadakan batas antara ruang dan waktu, tidak disangsikan lagi, terjadi perubahan mode komunikasi yang pada akhirnya mengubah lifestyle atau gaya hidup masyarakat. Seiring dengan semakin dominannya peran media di tengah kita, dapat dilihat secara kasat mata bahwa perubahan gaya hidup yang terjadi tidak hanya berlaku di kalangan dewasa. Begitu hebatnya penetrasi teknologi komunikasi, sehingga anak-anak generasi sekarang pun memiliki budaya dan gaya hidup yang sangat berbeda dibandingkan dengan orangtuanya. Dalam konteks perkembangan media baru, remaja dewasa ini dikategorikan sebagai digital native, yaitu generasi Internet, net generation, digital generation, atau para millenials. John Palfrey dan Urs Gasser (2008) lebih jauh lagi menjabarkan karakteristik digital natives sebagai sosok-sosok yang lahir setelah tahun 1980 (era digital), ketika teknologi digital seperti Usenet dan bulletin board system hadir secara online. Generasi ini mengakses teknologi jejaring digital, serta memiliki keterampilan dan pengetahuan tentang komputer (YPMA, 2011). Mereka memiliki kesamaan budaya yang dibentuk akibat pengalaman yang sama dalam berinteraksi menggunakan teknologi komunikasi media baru secara intens. Mereka berpikir, menjalani hidup, membangun norma dan mengembangkan visi masa depan berbeda dengan digital immigrant yang lahir sebelum era digital. Lebih khusus lagi, mereka memiliki kebiasaan bermedia—baik dalam menggunakan media maupun mengonsumsi media—dengan pola yang sangat berbeda dengan kelompok masyarakat dewasa, atau para digital immigrant dewasa ini. Tulisan ini mencoba menguraikan, bagaimana pengaruh perkembangan teknologi komunikasi dan informasi ini terhadap perilaku plagiasi pelajar SMA dan SMK di beberapa sekolah di Kabupaten Magelang Jawa Tengah. Kata kunci : Media Baru, Native Digital, Plagiasi

229


230

Trend Media Sosial di Kalangan Remaja dalam Perspektif Budaya Populer Arif Budi Prasetya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Email: [email protected]

Abstrak Kemunculan media sosial dan terbentuknya komunitas-komunitas di kalangan remaja merambah aspek sosial dan budaya. Bahkan, konsep budaya populer telah terbentuk di kalangan remaja saat ini. Sosial media seperti facebook, twitter, path, line dan sebagainya saat ini telah menjadi bagian dari yang disebut budaya populer. Budaya populer belum bisa didefinisikan secara konkrit. Namun ada definisi yang bisa digunakan untuk keperluan dari tulisan ini. Budaya populer akan kita pahami sebagai berbagai suara, gambar, dan pesan yang diproduksi secara massal dan komersial (termasuk film, musik, busana dan acara televisi) serta praktik pemaknaan terkait, yang berupaya menjangkau sebanyak mungkin konsumen, terutama sebagai hiburan. (Heryanto, 2015, h 22). Trend media sosial sebagai bagian dari hidup anak remaja memunculkan produk-produk budaya baru, yang masuk dalam tataran budaya populer. Fenomena tersebut didapat dari pengamatan di lapangan dan juga kehidupan sehari-hari yang merujuk pada konsep interaksi sosial di masyarakat. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, karya tulis ini akan berfokus pada bagaimana media sosial telah menjadi trend di kalangan remaja ditinjau dari perspektif budaya populer. Dengan berlandaskan pada perkembangan teori CMC (Computer Mediated Communication) maka tulisan ini menjadikan media baru sebagai fokus serta dampak terhadap perkembangan remaja. Sehingga harapannya akan muncul sebuah konsep-konsep baru, pengayaan baru bahwa perkembangan teknologi komunikasi saat ini menjadi salah satu embrio terbentuknya generasi remaja dengan berbasis teknologi komunikasi Kata Kunci : Trend, media sosial, remaja, budaya populer Abstract The emergence of social media and the formation of communities among teens penetrated the social and cultural aspects. In fact, the concept of popular culture has been formed among teenagers today. Social media such as facebook, twitter, path, line and so on has now become part of the so-called popular culture. Popular culture can not be defined in concrete. However, there is a definition that could be used for the purposes of this paper. Budaya populer akan kita pahami sebagai berbagai suara, gambar, dan pesan yang diproduksi secara massal dan komersial (termasuk film, musik, busana dan acara televisi) serta praktik pemaknaan terkait, yang berupaya menjangkau sebanyak mungkin konsumen, terutama sebagai hiburan. (Heryanto, 2015 p 22). Trend of social media as part of adolescent life raises new cultural products, are included in the level of popular culture. The phenomenon of observations obtained in the field and everyday life which refers to the concept of social interaction in the community. As mentioned earlier, this paper will focus on how social media has become a trend among teenagers viewed from the perspective of popular culture. On the basis of the development of the theory of CMC (Computer Mediated Communication) then this article makes the new media as a focus as well as the impact on adolescent development. So it hopes will emerge a new concepts, new enrichment that the development of communication technology today become one embryo formation of generations of young people with technology-based communication Keywords: trends, social media, youth, popular culture

Perkembangan teknologi komunikasi menjadi sebuah tonggak sejarah bagi umat manusia, khususnya dalam aspek dunia komunikasi massa. Dalam bidang ilmu pengetahuan misalnya, komunikasi massa memiliki peranan penting untuk menyambungkan linkage masyarakat di dunia ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa komunikasi dapat dikatakan bentuk eksistensi manusia. Komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian pesan kepada masyarakat saja, tetapi juga

231


merupakan bentuk konstruksi realitas sosial. Fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial setidaknya mengisyaratkan bahwa komunikasi itu penting untuk membangun konsep diri, aktualisasi diri, untuk kelangsungan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan, antara lain lewat komunikasi yang bersifat menghibur, dan memupuk hubungan dengan orang lain. (Mulyana, 2005 : 5). Manusia yang secara sadar pasti (dan tidak bisa tidak) akan selalu berkomunikasi. Ungkapan “We cannot not communicate” merupakan salah satu bentuk realisasi manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Kemampuan dalam berkomunikasi menentukan tingkat kredibilitas manusia. Berdasarkan fenomena tersebut, kehidupan sosial manusia menjadi lengkap. Bisa dibayangkan apabila kita, manusia, yang dibekali kecerdasan dan kemampuan intelektual tingkat tinggi tidak melakukan komunikasi sama sekali, alih-alih melakukan interaksi sosial yang kompleks, maka kita tidak akan menemukan konsep hidup yang sempurna. Pembentukan konsep hidup manusia dalam masyarakat pastinya diawali dengan konsep diri masing-masing individu. Konsep diri adalah pandangan kita mengenai siap diri kita, dan itu hanya bisa kita peroleh lewat informasi yang diberikan orang lain kepada kita. (Mulyana, 2005 : 7). Berangkat dari konsep diri yang terbentuk itulah kita mulai melangkah menuju kompleksitas dan dinamika di masyarakat dengan sebuah identitas yang kita miliki. Komunikasi yang terbentuk secara perlahan itulah yang kemudian mengalami perkembangan. Mulai dari komunikasi intrapersonal hingga ke komunikasi massa. Mulai dari komunikasi antar manusia hingga komunikasi yang paling modern dengan menggunakan teknologi canggih. Everett M Rogers membagi perkembangan teknologi komunikasi menjadi 4 (empat) era, yaitu : 1. Writing Era 2. Pritnting Era 3. Telecommunication Era 4. Interactive Communication Era Writing Era merupakan era atau masa di mana manusia mulai mengenal tulisan. Era ini, menurut Rogers, merupakan bentuk penemuan aktualisasi diri manusia yang menemukan cara berkomunikasi baru dengan menggunakan symbol-simbol yang disebut huruf. Orang Mesir kuno menggunakan lambang-lambang yang disebut hieroglyph sebagai bentuk komunikasi mereka melalui tulisan. Bangsa Cina juga mengenalkan tulisan pertama kali dengan menggunakan lambang-lambang tertentu. Perkembangan tulisan mengalami evolusi yang dinamis hingga kita mengenal huruf alphabet seperti sekarang ini. Printing Era ditandai dengan penemuan mesin cetak oleh Gutenberg. Penemuan mesin cetak ini menandai dimulainya era teknologi komunikasi. Teknologi pertama yang menjadi batu loncatan adalah mesin cetak Gutenberg ini. Dengan menggunakan mesin ini, Gutenberg menyebarkan surat-surat pengampunan dosa yang controversial tersebut. Mesin tersebut kemudian berkembang menjadi mesin cetak surat kabar, di mana surat kabar pertama di dunia adalah Penny Press. Disebut Penny Press karena waktu harganya hanya 1 penny, dan berisi satu berita saja. Dengan ditemukannya mesin cetak oleh Gutenberg tersebut, perkembangan media massa menjadi pesat, terutama di bidang media cetak. Semakin hari media cetak semakin bertambah banyak. Berita yang dimuat dari yang awalnya berisi berita-berita keagamaan, pesan raja, mulai bertambah dengan dimuatnya berita-berita yang berkaitan dengan fenomena sosial. Hingga saat ini, media cetak yang

232

kita nikmati setiap harinya merupakan hasil evolusi media cetak jaman dahulu. Koran menjadi seperti sebuah kebutuhan primer bagi masyarakat dunia modern saat ini. Telecommunication Era merupakan era dimana perkembangan teknologi komunikasi mengalami jaman keemasan. Era ini ditandai dengan mulai ditemukannya alat komunikasi elektronik jarak jauh. Alexander Graham Bell menemukan telegraf dan telepon, Guglielmo Marconi menemukan radio, dan Philo T Fansworth menemukan televisi. Penemuan televisi dianggap sebagai loncatan paling besar dalam dunia teknologi komunikasi, sebab televisi menjadi salah satu media massa yang paling digemari masyarakat karena mampu menghadirkan audio visual. Acara yang disajikan juga semakin beragam. Pada tahun 1928 General Electronic Company mulai menyelenggarakan acara siaran televisi secara regular. (Ardiyanto, 2007 : 136). Interactive Communication Era merupakan era terakhir menurut Rogers, di mana ini merupakan era pengembangan dari era telekomunikasi. Era ini ditandai dengan ditemukannya internet sebagai media baru (new media). Internet dikatakan sebagai new media karena sampai saat ini tidak bisa didefinisikan secara konkrit. Internet juga merupakan bentuk dari konvergensi media, yaitu dua bentuk media yang disatukan ke satu bentuk media. Era terakhir ini juga menandakan bahwa teknologi komunikasi semakin canggih. Seiring dengan semakin berkembangnya teknologi komunikasi saat ini, manusia dituntut untuk bisa berjalan selaras dengan perkembangan tersebut. Dengan meningkatkan kemampuan intelektualitas, manusia dipastikan tidak akan tergerus oleh jaman. Kecanggihan teknologi diikuti dengan bermunculannya industri-industri media massa seperti surat kabar, televisi, majalah dan lain sebagainya. Negara maju seperti Amerika Serikat, dapat dikatakan menjadi pemimpin dalam dunia media massa. Terdapat sekitar 1.500 surat kabar harian di Amerika Serikat. (Biagi, 2010 : 11). Dengan jumlah surat kabar harian sebanyak itu, dapat dipastikan informasi setiap detik dapat diketahui oleh masyarakat Amerika Serikat. Media massa menjadi sebuah aspek yang bisa kita katakan tidak terpisahkan dari masyarakat masa kini. Perkembangan teknologi media telah memberikan dampak yang begitu besar di masyarakat. Berbagai bentuk informasi telah disampaikan kepada masyarakat dalam hitungan detik. Fenomena ini telah menjadikan media massa sebagai alat pemenuhan kebutuhan masyarakat yang utama. Perkembangan teknologi media massa selain memberikan bentuk-bentuk perubahan sosial di masyarakat juga memberikan sebuah keuntungan tersendiri di masyarakat. Apabila dibandingkan dengan masa lalu, di mana informasi masih tergolong sulit untuk di dapatkan, saat ini setiap detik perkembangan informasi bisa di dapatkan oleh masyarakat. Konsep yang menjadi dasar pemikiran dari media massa ini adalah penyampaian informasi secepat dan setepat mungkin. Untuk itu dibutuhkan sebuah pola pemahaman lebih mendalam mengenai perkembangan media massa. Perkembangan media massa merupakan titik pangkal dari perubahan masyarakat dari masyarakat konvensional ke masyarakat informasi. Setidaknya itulah ekspektasi dari masyarakat terhadap perkembangan dunia teknologi di era informasi. Perkembangan dunia teknologi yang seharusnya membantu atau mempermudah kehidupan masyarakat, saat ini telah melampaui ekspektasi tersebut. Dikatakan melampaui sebab tidak hanya mempermudah dan menyelesaikan permasalahan namun telah terjadi pergeseran fungsi dari media sosial tersebut. Apabila ditinjau lebih lanjut, perkembangan dunia teknologi informasi di era global saat ini menjadi salah satu daya tarik bagi konsumen media untuk menikmati produk dari teknologi tersebut. Ketika produk tersebut digemari oleh masyarakat hingga menjadi trend, fenomena-

233


fenomena menarik mulai bermunculan. Salah satu aspek yang dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana ketika new media telah menjadi trend di kalangan anak muda atau remaja. Kehadiran new media di tengah masyarakat telah merubah praktik komunikasi kita saat ini. Perubahan praktik tersebut ironisnya menjadi salah satu komoditi industrialisasi. Sebab, kemunculan sosial media telah merubah sistem dan praktik manusia dalam berkomunikasi. Pola identitas masyarakat, pertukaran simbol-simbol dan teks komunikasi, sampai pada tataran decision making, hampir semuanya difasilitasi oleh media sosial. Fenomena tersebut bisa dikatakan sebagai bagian dari budaya populer, yang kemudian menjadi trend di kalangan remaja. Popularitas media baru di kalangan remaja tidak lepas dari trend dan kebutuhan yang terbentuk sesuai dengan pola pergaulan. Memang, perkembangan budaya populer cenderung terjadi pada masyarakat urban, dimana kaum ‘kelas menengah’ lebih sering menjadi ‘aktor’ dari perkembangan tersebut. Produk teknologi komunikasi yang menjadi bagian dari budaya populer yang berkembnag di masyarakat urban, menjadi salah satu komoditi konsumsi mereka. Kebanyakan orang yang mengonsumsi dan memproduksi budaya populer disebut ‘kelas menengah’ yang hidup di kawasan urban dan industrial. (Heryanto, 2015 h 23 ). Mereka ini “bukanlah anggota kelompok elite dalam pengertian filosofis, estetis dan politis, dan bukan pula kaum proletariat atau kelas bawah baru” (Kahn, 2001 dalam Heryanto, 2015, ibid). Merujuk pada kilasan di atas, bisa diambil sebuah pemikiran bagaimana sebenarnya masyarakat menggunakan produk dari kemajuan teknologi yang dipadukan dengan pemahaman mereka terhadap ruang lingkup sosial dan budaya di mana mereka berinteraksi dan berkomunikasi. Sasaran yang dianggap memiliki kemampuan untuk menggunakan produk teknologi komunikasi tidak terlepas dari munculnya anggapan mengenai konsep literasi media. Media Sosial dan Ideologi Media di Kalangan Remaja Berbicara mengenai media sosial maka kita akan langsung berhadapan dengan sebuah kemajuan teknologi di bidang komunikasi. Terlebih ketika merujuk pada teori Computer Mediated Comunication, perkembangan teknologi komunikasi menjadi bagian penting dari sebuah proses komunikasi di masyarakat. Namun, yang perlu untuk mendapat perhatian lebih adalah bagaimana kemudian media sosial telah mengalami pergeseran fungsi di kalangan anak remaja. Media sosial telah bergeser dari yang semula berfungsi untuk berkomunikasi telah berubah menjadi ajang untuk membentuk citra diri maupun identitas yang baru. Tidak bisa dipungkiri bahwa sebenarnya new media telah memberikan ‘wajah’ baru di kalangan masyarakat. Keberadaan media baru yang saat ini digemari oleh kalangan remaja sebenarnya telah membawa dampak yang signifikan. Namun hingga saat ini, belum ada definisi yang tepat merujuk pada arti dari new media. Dennis McQuail (2000, dalam Ibrahim dan Akhmad 2014 : 117) telah mendefinisikan empat kategori utama dari “media baru”, yaitu : 1. Media komunikasi interpersonal, seperti email. 2. Media permainan interaktif, seperti game komputer. 3. Media pencarian informasi, seperti mesin pencarian di Net. 4. Media partisipatoris, seperti ruang chat di Net. Seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi, konsep new media sebagai media partisipatoris menjadi lebih populer. Kemunculan komunitas maupun generasi baru di masyarakat tidak terlepas dari adanya konsep media partisipatoris tersebut. Produk new media sebagai media

234

partisipatoris yang lebih dikenal dengan sosial media, menjadi aspek yang sangat digandrungi di masyarakat saat ini. Berikut adalah beberapa media sosial yang populer di kalangan remaja saat ini : 1. Path dengan logo :

2. Whatsapp dengan logo :

3. Line dengan logo :

4. Instagram dengan logo :

5. Blackberry Messenger (BBM) dengan logo :

Kemunculan media sosial tersebut menjadi sebuah fenomena yang menarik ketika disandingkan dengan pola interaksi remaja saat ini. Selain itu, kemunculan new media atau media baru tentunya berpotensi menciptakan perubahan sosial di masyarakat. Tidak terkecuali perubahan dalam aspek berkomunikasi. McQuail juga menyatakan ada beberapa hal yang akan dialami oleh si pengguna media baru apabila dibandingkan dengan konsumsi pada media konvensional sebelumnya, yaitu : 1. Kehadiran sosial (social presence), perasaan berhubungan dengan orang lain ketika menggunakan medium ini. 2. Otonomi (autonomy), perasaan memegang kendali atas medium ini. 3. Aktivitas timbal-balik (interactivity) dengan sumber. 4. Privasi (privacy), mengenai pengalaman ketika menggunakan medium ini. 5. Kesenangan bermain (playfulness), dalam hubungan dengan kenikmatan yang diperoleh ketika menggunakan medium ini dibandingkan ketika sekadara mendapatkan sesuatu darinya. Dari penjelasan McQuail diatas kita bisa melihat bahwa sebenarnya media baru telah memberikan fasilitas yang mampu memberikan ‘kenikmatan’ bagi penggunanya. Konsep mengenai new media atau media baru selama ini telah memberikan gambaran yang nyata bahwa perkembangan teknologi telah memberikan dampak yang signifikan bagi perubahan sosial di masyarakat. Pengaruh yang ditimbulkan oleh media baru terhadap masyarakat, telah menghasil banyak diskusi dan penelitian dari para akademisi. Martin Lister (2009, dalam Ibrahim dan Akhmad, 2014 h.118) dalam New Media : a Critical Introduction mengajukan diskusi yang cemerlang

235


mengenai media baru dan budaya visual ketika mereka membahas mengenai bagaimana teknologi baru sedang memengaruhi hal-hal, seperti : 1. Pembentukan citra dan citra-citra sebagai teks. 2. Penekanan pada efek dan pengalaman sensual di atas rekayasa narasi dan makna. 3. Pengalaman-pengalaman baru sedang terbenam di dalam citra. Selain pandangan positif, kemampuan new media dalam menciptakan ‘ruang baru’ bagi masyarakat, ternyata new media juga tidak terlepas dari pandangan negatif beberapa kalangan. Berbagai pandangan kritis mengenai kemampuan media baru dalam menghasilkan perubahan juga menjadi pandangan yang menarik untuk kemudian dikaji. Russell Neuman dalam The Future of the Mass Audience memiliki pandangan mengenai perubahan yang disebabkan oleh media baru. Dia berpendapat bahwa : 1. Media baru menjadi kurang mahal dan juga lebih banyak tersedia bagi khalayak. 2. Teknologi baru mengubah pandangan khalayak tentang jarak geografis. 3. Teknologi baru meningkatkan kecepatan komunikasi 4. Teknologi baru meningkatkan volume komunikasi. 5. Terdapat lebih banyak saluran komunikasi. 6. Terdapat lebih banyak kontrol bagi pengguna. 7. Terdapat peningkatan interaksi dan bentuk-bentuk komunikasi yang sebelumnya terpisah. Pandangan dari Neumann diatas telah memberikan gambaran bahwa media baru muncul sebagai solusi untuk mengatasi kekurangan dalam proses komunikasi yang bselama ini terjadi di masyarakat. Fasilitas yang disediakan seperti tidak terpisah jarak ruang dan waktu telah menjadikan media baru semacam primadona di kalangan masyarakat. Terlebih lagi kemampuan media baru dalam menciptakan perubahan sosial akan menjadi pandangan tersendiri dalam tulisan ini. New Media Memfasilitasi Perubahan Sosial Sebagaimana telah disinggung pada pembahasan sebelumnya bahwa new media mampu menciptakan sebuah perubahan sosial. Perubahan sosial dalam hal ini merupakan perubahan dalam konsep perilaku berkomunikasi (walaupun dalam beberapa aspek terdapat perubahan dalam hal interaksi dan pola pikir). Masyarakat yang telah mampu mengakses new media atau media baru tentunya masyarakat yang memiliki kepedulian dan telah terliterasi media. Perubahan yang terletak pada aspek sosial inilah yang kemudian menjadi tolok ukur sampai sejauh mana media baru memegang peranan penting. Penggunaan media baru dan beberapa produknya yang kemudian kita sebut sebagai jejaring sosial telah memberikan warna tersendiri dan tentunya menjadi semacam alat baru dalam berkomunikasi. Selain itu, pandangan masyarakat terhadap keberadaan media baru khususnya jejaring sosial merupakan sebuah bentuk dominasi baru dalam berinteraksi dan bersosialisasi. Konsep teks dan bahasa telah mulai bergeser pada bentuk simbol-simbol yang merepresentasikan makna dalam berkomunikasi tersebut. Pandangan masyarakat akan kemudahan berkomunikasi dan penyampaian pesan serta gagasan dalam ranah media baru membawa perubahan dalam berkomunikasi dan berinteraksi. ‘Kenikmatan’ inilah yang lambat laun akan menciptakan generasi baru dalam dunia teknologi komunikasi. Bagian dari masyarakat yang cenderung menjadi “agent of change” (dikatakan cenderung karena belum ada kepastian mutlak) adalah remaja. Remaja menjadi pihak yang paling sering menggunakan media baru khususnya jejaring sosial. Dari remaja ini juga perubahan-perubahan

236

sering terjadi di masyarakat. Perubahan dalam bahasa dan kosakata, perubahan dalam gaya hidup hingga pada tatarana perubahan dalam pola pikir dan konstruksi gagasan. Khususnya pada aspek gaya hidup atau lifestyle, perubahan paling sering terjadi dan mudah untuk diidentifikasikan. Aspek yang selama ini dipahami oleh masyarakat sebagai aspek yang ‘sakral’ dan memiliki muatan nilai dan norma sosial tinggi, tidak jarang ‘terdobrak’ dan bergeser maknanya oleh ‘ulah’ para remaja, yang ironisnya difasilitasi oleh media. Kita bisa ambil contoh produk budaya berupa bahasa. Bahasa yang selama ini kita anggap sebagai alat penyampaian pesan dengan kosakata yang terstruktur, saat ini sudah mulai berubah dan bergeser artinya. Perubahan dan pergeseran makna dalam bahasa tersebut, bahasa gaul misalnya, tidak terlepas dari kiprah media. Media massa yang menyebarkan pengaruh dan trend budaya populer tersebut, ditambah dengan munculnya media baru yang bersifat lebih privat, maka perubahan-perubahan yang terjadi akan membawa perubahan sosial di masyarakat. Remaja dan Budaya Populer Kajian mengenai remaja dan budaya populer sebenarnya telah lama dilakukan oleh para akademisi. Remaja dan budaya populer bisa dikatakan merupakan komoditas dalam dunia industri. Remaja, sebagai pihak yang memiliki tingkat dinamis yang tinggi, terbuka akan perubahan dan halhal yang baru serta mudah untuk terkena pengaruh, merupakan ‘lahan’ bagi dunia industri untuk menjadikan mereka sebagai sasaran dalam menyebarkan konsep budaya populer. Dengan semakin gencarnya perkembangan teknologi media baru, semakin bertambahnya fasilitas yang ditawarkan maka generasi remaja baru akan terus bermunculan. Fenomena ini tidak terlepas dari latar belakang budaya bangsa Indonesia yang memang masih sangat feodal. Asumsi mengenai ‘kebosanan’ terhadap struktur budaya yang kaku, dan pandangan mengenai budaya Barat yang jauh lebih dinamis dan lebih ‘keren’, membuat kemunculan budaya populer menjadi lebih cepat. Keunggulan budaya populer yang lebih ‘demokratis’, dalam artian semua orang yang ada di dalamnya dianggap ‘setara’ membuat budaya tersebut menjadi cepat berkembang dan lebih mudah diterima di masyarakat. Budaya tradisional bangsa Indonesia yang kaku, sarat dengan nilai dan moral, mulai banyak ditinggalkan. Sebagaimana telah disinggung dalam bahasan sebelumnya bahwa budaya populer dianggap rendah oleh kaum elit, menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan masyarakat. Penulis justru melihat budaya populer di masyarakat Indonesia jauh lebih bisa diterima di seluruh strata sosial. Kehadiran budaya populer di tengah masyarakat telah memberikan warna baru dalam berinteraksi. Namun, pandangan mengenai rendahnya budaya populer tidak menghilang begitu saja. Kelompokkelompok sosial yang lebih berorientasi elitis memandang rendah terhadap budaya populer, menghina dan was-was, sementara banyak kelompok jelata yang bersikap mendua, sebagian bercita-cita untuk naik kelas sosial.dengan mengikuti perkembangan terbaru dalam dunia budaya populer, sementara kelompok lainnya tetap saja merasa grogi atau tersinggung oleh hiruk pikuk budaya populer. (Heryanto, 2015. h. 23). Penjelasan tersebut sebenarnya cukup membuktikan bahwa budaya populer berwatak politis. Kemudian ketika dikorelasikan dengan konsep remaja saat ini, maka watak politis tersebut tidak terlalu tampak. Yang muncul ke permukaan justru adalah pengaruh dan hegemoni dari budaya populer tersebut. Remaja masa kini jauh lebih peduli terhadap kesenangan, euforia terhadap munculnya setiap produk dari budaya populer. Ketakutan akan teralienasi apabila tidak mengikuti arus budaya pop membuat tiap individu remaja menjadi ‘terbebani’ untuk selalu turut serta sebagai

237


bagian dari perkembangan budaya populer. Para kaum muda dan generasi baru tersebut tidak ragu untuk menciptakan sebuah identitas sosial baru dan menegosiasikan ulang identitas tersebut di masyarakat. Pencarian kesenangan dan konsep privatisasi dalam menghasilkan identitas inilah yang cenderung terjadi dalam dunia maya. New media sebagai ‘aktor’ utama munculnya generasi baru membawa dampak yang signifikan terhadap pergeseran pola pandang dan interaksi sosial terhadap struktur dan pola masyarakat saat ini. Pembahasan Pada dasarnya pembahasan mengenai media baru dan remaja merupakan pembahasan yang banyak menimbulkan perdebatan, khususnya pada aspek penggunaan media baru dan motif penggunaan tersebut. Hal itu cenderung disebabkan oleh pergeseran fungsi berkomunikasi dengan menggunakan internet atau new media. Pergeseran yang dimaksud disini adalah masyarakat, remaja khususnya, menggunakan new media tidak hanya sekedar untuk berkomunikasi, menyampaikan pesan, gagasan maupun ide. Tetapi terdapat sebuah konsep ‘kenikmatan’ yaitu memiliki dunia yang hanya dimiliki oleh dirinya sendiri. Konsep utopis yang selama ini membayangi benak kalangan remaja dapat terimplementasikan dengan menggunakan new media. Teori CMC (Computer Mediated Communication) sebagai landasan dalam tulisan kali ini telah memberikan gambaran bagaimana sebenarnya masayarakat saat ini berkomunikasi dengan menggunakan media sosial. Teknologi komputerisasi telah merubah cara masyarakat masa kini dari yang semula konvensional telah berubah ke arah yang lebih modern. Hal ini juga tidak terlepas dari kehadiran media yang konvergen. Pengguna situs jejaring sosial terutama kalangan remaja menjadi salah satu bukti bahwa media baru merupakan salah satu pihak yang turut serta menciptakan munculnya generasi baru, generasi yang disebut dengan generasi new media. Pencarian identitas dan jati diri atau ketakutan terhadap hilangnya pengakuan sebagai bagian dari masyarakat modern menyebabkan kalangan remaja berlomba-lomba untuk terus mengikuti sekaligus juag berperan sebagai ‘konsumen’ terhadap perkembangan teknologi komunikasi. Pada sisi lain, perubahan struktur sosial di masyarakat terus terjadi seiring dengan adanya budaya baru yang tidak jarang dipicu oleh perkembangan teknologi komunikasi tersebut. Budaya baru yang juga disebut sebagai budaya populer tersebut menjadi salah satu tonggak yang bisa diidentifikasikan terhadap perubahan di masyarakat. Meningkatnya kebutuhan terhadap teknologi juga merupakan bagian dari budaya populer tersebut. Beberapa kalangan akademisi menyebut bahwa masyarakat yang berada pada ranah budaya populer disebut dengan masyarakat kelas menengah bawah. Hal ini disebabkan karena masyarakat yang berada kalangan elit enggan untuk menyebut mereka bagian dari sebuah konsep populer. Budaya populer disini memegang peranan penting sebagai aspek yang digemari oleh seluruh kalangan masyarakat. Kehadiran budaya populer dalam masyarakat menandakan bahwa terdapat suatu perubahan sosial dalam masyarakat tersebut. Tidak jarang budaya populer menjadi sebuah bahan komoditas industrialisasi dengan kalangan remaja sebagai sasarannya. Hal ini dikarenakan remaja memiliki sifat yang dinamis dalam menerima suatu hal yang baru, dan tentunya dianggap menarik. Ketika sebuah fenomena sosial terjadi di masyarakat, dan itu hal yang baru, menarik, maka kecenderungan para remaja untuk mengikuti arus tersebut sangat besar. Konsep mengenai kehadiran produk teknologi komunikasi (yang dianggap

238

sebagai ‘hal yang baru dan mengasyikan’) sebagai hal yang dianggap ‘sakral’ oleh kalangan remaja menjadi sebuah fenomena sosial yang menarik. Apabila kita lihat pada penjabaran sebelumnya mengenai dinamika kalangan remaja dalam perspektif budaya populer tentunya merupakan aspek yang menarik untuk dikaji. Kehadiran new media yang selama ini menjadi sebuah trend di kalangan remaja ternyata tidak bisa melepaskan diri dari anggapan adanya penekanan terhadap ideologi dan dominasi kaum penguasa dan aspek industrialisasi. Trend ini sebenarnya telah menunjukkan eksistensinya kepada kita sebagai kaum akademisi. Proses perkembangan sebuah trend budaya populer di Indonesia cenderung dimulai dengan masuknya budaya Barat, yang selama ini memang dikenal menjadi kiblat kaum remaja di Indonesia. Ketika sebuah model budaya populer masuk, dianggap sebagai hal baru bagi remaja dan dapat merubah status ke arah yang lebih tinggi tentunya itu akan langsung ditanggapi oleh para remaja. Kesempatan untuk mendapatkan status sebagai bagian dari masyarakat modern tersebut yang membuat kalangan remaja seolah-olah menemukan dunia ‘utopia’ terhadap kehadiran media baru. Menilik kembali mengenai sejarah dan kehadiran media baru di Indonesia, sejarah menggambarkan bahwa media baru menjadi populer sebenarnya dimulai pada era tahun 2000. Saat itu kehadiran media baru yang merubah ‘tatanan’ pola komunikasi masyarakat telah menghadirkan sejumlah fenomena menarik. Penulis menggambarkan fenomena tersebut sebagai pergeseran pola komunikasi dan mulai ‘runtuhnya’ dominasi teks dan bahasa. Mereka digantikan dengan hegemoni simbol-simbol new media yang mengartikan maksud-maksud tertentu. Berfokus pada produk media baru berupa jejaring sosial, kalangan remaja dihadapkan pada lingkungan media baru, yang didalamnya sarat dengan campur tangan media baru dalam merubah tatanan sosial dalam segala aspek. Dengan membawa misi dan menyajikan kepada kalangan remaja mengenai konsep ‘modern’ yaitu menikmati kehidupan dan kesenangan sehari-hari dengan berbasiskan pada komoditas modern dan teknologi komputerisasi, maka ‘kenikmatan’ tersebut yang menjadi godaan bagi remaja. Aspek tersebut yang kemudian menjadi gambaran bagaimana sebenarnya pertentangan antara konsep budaya lama yang cenderung konvensional, sarat dengan nilai, norma dan ritual tertentu dengan kehadiran budaya populer yang mampu menghasilkan generasi baru. Saat ini kita bisa melihat bahwa generasi muda lebih tertarik dengan hal-hal baru, teknologi baru dan tentunya identitas sebagai pengguna teknologi baru tersebut. Apabila kita melihat kembali fenomena ke belakang, bahwa negara ini masih terikat erat dengan ‘luka lama’, beberapa contohnya adalah rezim Orde Baru dan peristiwa G 30 S/ PKI. Kalangan muda mungkin sudah tidak mengenal atau tertarik dengan beberapa peristiwa lama tersebut, yang memang hampir tidak terfasilitasi dalam dunia media baru. Konsep budaya lama, peristiwa masa lalu yang memang sudah seolah terputus dengan lahirnya generasi baru ini bisa dikatakan tidak relevan dengan misi yang diusung oleh budaya populer. Ketertarikan kaum remaja terhadap budaya tradisional juga bisa dikatakan hanya beberapa persen saja (tidak ada angka tepat yang mampu menentukannya). Hal ini tampak dari realitas yang selama ini bisa dilihat di masyarakat langsung. Keberadaan media sosial yang merupakan produk media baru menjadi salah satu penyebab signifikan bergesernya pola pandang remaja terhadap budaya tradisional. Namun, tulisan ini tidak berada dalam tataran menentukan aspek positif atau negatif. Melainkan lebih kepada melihat bagaimana media baru sebagai trend di kalangan remaja dan juga mampu menciptakan generasi baru. Generasi baru dalam artian sebagai sebuah generasi yang bisa dikatakan modern dan mengkonsumsi teknologi media baru, tidak hanya sebagai sebuah alat untuk berkomunikasi

239


melainkan juga sebagai sebuah perwujudan dari trend yang sedang terjadi saat ini. Tentunya semua hal tersebut tidak terlepas dari kehadiran budaya populer. Media sosial sebagi bukti dari konsep industrialisasi yang telah menjangkau wilayah privasi masyarakat dan juga pola pikir masyarakat, terutama kalangan remaja. Kehadiran industri dalam ranah teknologi komunikasi memang telah membentuk basis tersendiri di masyarakat. Mereka tidak hanya berfungsi tranformatif saja, namun juga telah sampai pada tataran terbentuknya pola globalisasi di masyarakat. Melihat perkembangan teknologi komunikasi dan era globalisasi di kalangan remaja sebenarnya telah menghasilkan sebuah kesimpulan pada kita bagaimana generasi baru lahir. Penulis menyebut generasi baru tersebut sebagai generasi jaringan. Hal ini dikarenakan hampir setiap transaksi atau pertukaran informasi yang terjadi di media baru selalu dapat diketahui oleh anggota masyarakat lainnya. Kita bisa melihat bagaimana kalangan remaja memanfaatkan konsep jaringan ini. Media sosial sebagai salah satu alat untuk bertukar informasi telah menyediakan fasilitas jaringan tersebut. Berdasarkan penjabaran diatas penulis telah menyebutkan beberapa jenis media sosial yang cenderung paling populer dimasyarakat. Media sosial tersebut semuanya memiliki fasilitas jaringan. Istilah populer untuk fasilitas tersebut adalah “Group”, sebuah istilah yang beredar dikalangan remaja. Whatsapp salah satu contohnya, sebagai media sosial yang saat ini sedang populer, banyak dimanfaatkan untuk saling bertukar informasi. Fasilitas yang dimiliki whatsapp (disingkat wa) juga menyediakan fasilitas Group tersebut. Tidak hanya WA, Blackberry Messenger, Line juga merupakan media sosial yang menyediakan fasilitas Group tersebut. Yang dimaksud dengan fasilitas Group disini adalah kita bertindak sebagai admin kemudian mengundang beberapa orang terdekat untuk saling bertukar informasi, dimana informasi tersebut dapat diketahui oleh orang-orang yang kita undang tersebut. Generasi jaringan telah menegaskan eksistensinya kepada kita bahwa budaya populer yang terafiliasi dalam bentuk teknologi komunikasi telah membawa kita pada sebuah perubahan sosial secara terkonsep. Perubahan yang disebabkan tidak hanya berada pada tataran penggunaan teknologi saja, melainkan sampai pada tataran pola pikir dan pergeseran penggunaan bahasa. Aspek pereeseran penggunaan bahasa ini bisa diambil contoh ketika dikaitkan dengan penggunaan bahasa di media sosial. Istilah “Jarkom” yaitu jaringan komunikasi, yang artinya adalah sebuah pesan yang disampaikan kepada orang-orang yang berada dalam sebuah Group media sosial. Kemudian istilah BM atau singkatan dari Broadcast Message, sama dengan istilah “jarkom” hanya BM terjadi pada Blackberry Messenger (BBM). Selain itu, kita juga mengenal istilah “PING!!” yaitu sebuah nada peringatan yang ada pada BBM, dengan tujuan agar si penerima pesan segera melihat pesan yang kita kirimkan. Aspek lain yang juga dianggap sebagai bentuk pergeseran penggunaan bahasa adalah hadirnya media sosial Line dengan fasilitas berupa sticker. Sticker disini merupakan sebuah karakter tokoh dengan berbagai ekspresi dengan tujuan untuk menyampaikan pesan. Gambar mengenai sticker Line bisa dilihat dibawah ini :

240

Gambar : berbagai ekspresi tokoh Moon dalam Line

Tokoh dalam sticker Line pun juga bermacam, mulai dari karakter Brown, sesosok beruang coklat seperti gambar berikut ini :

Kemudian dikenal juga tokoh Moon seperti dalam gambar sebelumnya, serta tokoh yang bernama Cony, seperti gambar dibawah ini :

Berbagai ekspresi yang ditunjukkan oleh sticker Line tersebut digunakan untuk menyampaikan pesan. Tanpa harus mengetikkan kata, pengguna Line sudah mampu menyampaikan pesan dan gagasan dengan menggunakan sticker Line tersebut. Hal ini tampak seperti dalam gambar berikut ini di mana sticker Line dengan berbagai ekspresi :

Dari penggambaran tersebut tampak bahwa penggunaan bahasa dan kata telah tergeser dengan kehadiran simbol dalam media sosial. Fenomena ini sekaligus menjelaskan pada kita bahwa budaya populer telah menghasilkan sebuah generasi baru, yang disebut dengan Generasi Jaringan. Generasi jaringan lebih populer terjadi kalangan remaja sebagai akibat dari penggunaan teknologi komunikasi new media atau media baru. Menjadi sebuah fenomena yang menarik untuk dikaji sekaligus sebuah gambaran betapa kuatnya dominasi dari perkembangan teknologi komunikasi. Era

241


globalisasi telah berjalan dan sebagai bagian dari masyarakat, kalangan remaja diharuskan mampu menggunakan produk teknologi dengan bijak, sehingga akan melahirkan sebuah teknologi yang tepat guna. Penutup Sesuai dengan penjabaran di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa media baru memiliki sebuah pengaruh yang kuat, ketika media baru menjadi sebuah trend, khususnya di kalangan remaja. Dengan fenomena-fenomena yang tampak di lapangan, dan sesuai dengan dasar dari teori CMC, maka pola komunikasi masyarakat saat ini sudah berbasis pada teknologi komputerisasi. Seiring dengan perkembangannya yang semakin pesat, keberadaan media baru seolah telah menjadi aspek penting dan berperan sebagai bagian dari masyarakat. Dengan keberadaan media baru pula, maka saat ini mulai muncul generasi baru yang dalam tulisan ini disebut dengan Generasi Jaringan. Dengan hadirnya Generasi Jaringan sebagai generasi baru di masyarakat, maka perubahan sosial yang terjadi juga merujuk pada konsep interaksi yang dilakukan. Masyarakat juga akan semakin memandang bahwa mereka tidak bisa apatis dalam menyikapi kehadiran teknologi baru. Namun, masyarakat juga tidak direkomendasikan untuk terlalu ‘mendewakan’ teknologi baru tersebut, melainkan menggunakan, memanfaatkan, sebuah teknologi demi keberlangsungan kehidupan yang lebih layak. Daftar Pustaka Ardiyanto, Elvinaro. 2007. Komunikasi Massa Suatu Pengantar Edisi Revisi. Bandung. Simbiosa Rekatama Media. Biagi. Shirley. 2010. Media/ Impact. Pengantar Media Massa. Penerjemah : Muhammad Irfan. Jakarta. Salemba Humanika. Heryanto, Ariel. 2015. Identitas dan Kenikmatan. Politik Budaya Layar Indonesia. Jakarta. Kepustakaan Populer Gramedia. Ibrahim, Idi Subandy, Bachruddin Ali Akhmad. 2014. Komunikasi dan Komodifikasi. Mengkaji Media dan Budaya dalam Dinamika Globalisasi. Jakarta. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Mulyana, Deddy. 2005. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Bandung. Remaja Rosdakarya.

242

Strategi Komunikasi Kesehatan Menghadapi Kampanye Hitam dan Mitos Vaksinasi Davis Roganda Parlindungan Dosen Tetap Program Studi Ilmu Komunikasi, Kalbis Institute Jl. Pulomas Selatan Kav. 22 Jakarta Timur Email: [email protected]

Abstrak Masih banyak orangtua yang menyangsikan pentingnya vaksinasi bagi anak-anaknya. Padahal badan riset kesehatan dunia menunjukan, bahwa makin banyak bayi dan balita yang tidak diimunisasi, maka akan terjadi wabah, sakit berat, cacat bahkan mengakibatkan kematian. Hal ini dipengaruh berbagai alasan, seperti takut demam, keluarga tidak mengizinkan, anak sering sakit setelah di vaksinasi, sibuk dan tidak tahu tempat vaksinasi. Belum lagi pengaruh informasi yang tidak benar dan persepsi yang salah tentang vaksinasi yang disebarkan melalui kampanye hitam dan mitos dimasyarakat yang dikaitkan dengan agama dan budaya. Untuk itu penting pemerintah mengkaji ulang program kesehatan, khususnya yang berkaitan kampanye anti vaksinasi melalui upaya komunikasi persuasif yang strategis serta sistematis untuk merubah persepsi masyarakat tentang hal ini. Model strategi komunikasi kesehatan yang diusulkan adalah model P-Proses yang dianggap lebih efektif dan efesien di bidang kesehatan dalam mengubah persepsi dan perilaku kelompok masyarakat. Model ini mencakup enam langkah, yaitu analisis, desain strategis, pengembangan dan pengujian, implementasi dan monitoring, lalu evaluasi dan perencanaan ulang. Kata kunci : vaksinasi, mitos dan kampanye hitam, strategi komunikasi kesehatan, model P-Proses Abstract There are many parents who doubted the importance of vaccination for their children. Yet the global health research agency shows that more and more infants and young children who are not immunized, there will be an outbreak, severe illness, disability and even death. It dipengaruh a variety of reasons, such as fear of fever, the family does not permit, children are often sick after the vaccination, busy and do not know where vaccination. Not to mention the effect of incorrect information and the wrong perception about the vaccination campaign spread through the community of black and myths associated with religion and culture. It is important to review the government health programs, particularly those related anti-vaccination campaign through persuasive strategic communication efforts and systematically to change the public perception of it. Model health communication strategy proposed is the model P-Process is considered more effective and efficient in the field of health in changing perceptions and behavior of groups of people. This model includes six steps, namely analysis, strategic design, development and testing, implementation and monitoring and evaluation and re-planning. Keywords: vaccination, myth and black campaign, health communication strategies, models P-Process

Pendahuluan Kehidupan merupakan nikmat yang diberikan Tuhan yang harus dipelihara sebaik mungkin. Oleh karena itu hidup yang sehat harus menjadi prioritas utama dan perlu upaya tindakan preventif terhadap berbagai penyakit, salah satu caranya adalah pemberian imunisasi melalui vaksinasi sejak dini. Imunisasi perlu diberikan sejak bayi, karena mampu mencegah berbagai penyakit pada tubuh manusia. Seperti yang tertuang pada Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi, bahwa imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit melalui vaksinasi, sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Ini artinya imunisasi merupakan salah antibodi spesifik yang efektif untuk mencegah

243


terjadinya penyakit menular, tidak mengalami sakit berat, serta tidak menimbulkan wabah dan kematian serta mampu menurunkan angka kematian pada anak. Pada kenyataannya tidak semua orangtua paham akan pentingnya pemberian vaksinasi melalui imunisasi ini kepada anak-anaknya. Banyak orangtua dan kelompok masyarakat tertentu masih yang menyangsikan pentingnya vaksinasi. Padahal badan riset kesehatan dibeberapa negara menunjukan, bahwa makin banyak bayi dan balita yang tidak diimunisasi maka akan terjadi wabah, sakit berat, cacat bahkan mengakibatkan kematian. Di Indonesia sendiri tahun 2005 hingga 2010 pernah terjadi wabah polio yang menyebabkan 385 anak lumpuh permanen, wabah campak yang menyebabkan 5.818 anak dirawat di rumah sakit, dan 16 orang meninggal, wabah difteri menyebabkan 816 anak di rawat di rumah sakit, dan 56 orang meninggal dunia. Hasil survei Kementerian Kesehatan RI tahun 2012 yang pernah dirilis oleh Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI) ada 175 orang Indonesia yang meninggal dunia akibat penyakit Tuberkulosis (TB) setiap hari. Ini artinya setahun 64.000 orang meninggal dunia akibat penyakit TB. Bahkan UNICEF tahun 2010 menyatakan ada sekitar 2.400 anak di Indonesia meninggal setiap hari, karena sebab-sebab yang seharusnya dapat dicegah dengan vaksinasi melalui imunisasi atau yang dikenal dengan Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (DP3I), seperti tuberkulosis, campak, pertusis, difteri dan tetanus. Pemerintah Indonesia sudah berupaya mengatasi persoalan ini melalui berbagai kebijakan yang bertuang dalam program-program kesehatan masyarakat melalui Kementerian Kesehatan, seperti Program Imunisasi Nasional (PIN) berdasarkan standar internasional yaitu Universal Child Immunisation (UCI) yang dikeluarkan oleh WHO. Menurut data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 menunjukan cakupan imunisasi di Indonesia atau Universal Child Immunisation (UCI) di tingkat desa secara nasional mencapai 80,23% yang mencakup imunisasi hepatitis saat lahir sebesar 79,1%, imunisasi BCG sebesar 87,6%, imunisasi polio-4 sebesar 77%, imunisasi DPT-HB-3 sebesar 87,6% dan imunisasi campak sebesar 82,1%. Artinya kurang lebih 20% masih ada anak-anak atau balita yang belum pernah diimunisasi sehingga masih jauh dari target indikator UCI cakupan imunisasi hingga 100%. Cakupan imunisasi yang belum maksimal ini turut menyumbang pada tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia. AKB Indonesia termasuk tertinggi di ASEAN dengan perbandingan bahwa AKB Indonesia 4,6 kali lebih tinggi dibanding Malaysia, 1,3 kali lebih tinggi dibanding Filipina dan 1,8 kali lebih tinggi dibanding Thailand. Belum tingginya cakupan imunisasi disebabkan berbagai alasan, seperti yang tertuang pada data Riskesdas tahun 2013, penyebab anak tidak diimunisasi dengan alasan menyebabkan demam (28,8%), keluarga tidak mengizinkan (26,3%), anak sering sakit setelah di imunisasi (6,8%), sibuk atau repot (16,3%), tidak tahu tempat imunisasi (6,7%) dan tempat imunisasi jauh (21,9%). Selain itu faktor latar belakang pendidikan dan kondisi ekonomi yang rendah para orangtua turut menyumbang tidak tercapainya cakupan imunisasi. Seperti yang diungkapkan Farwah (2014) dalam penelitiannya, bahwa ibu yang memiliki pendidikan dan kondisi ekonomi yang rendah cenderung memiliki pengetahuan yang sedikit tentang imunisasi sehingga mereka tidak terdorong membawa balitanya untuk imunisasi, karena tidak tahu apa sebenarnya manfaat imunisasi. Kondisi ini belum termasuk pengaruh dari lingkungan eksternal keluarga yang mendorong agar tidak melakukan imunisasi, karena pengaruh informasi yang tidak benar dan persepsi yang salah tentang imunisasi. Masyarakat banyak disuguhkan isu-isu miring atau yang lebih dikenal

244

dengan nama kampanye hitam (black campaign) yang mempersuasi masyarakat agar tidak melakukan vaksinasi berdasarkan faktor-faktor tertentu, misalnya agama, tradisi budaya dan pengetahuan yang beredar di masyarakat, seperti masalah bahan baku vaksin yang diragukan kehalalannya, hingga efek samping yang diberikan pasca vaksinasi. Seperti kasus yang dipaparkan oleh Yanuarso (2012), dimana Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat mengeluhkan adanya penurunan tajam cakupan imunisasi dari 93% ke 35% setelah masyarakat mengikuti ceramah tokoh antivaksin di berbagai masjid dan majelis taklim. Selain itu kasus di Cilacap, Jawa Tengah dimana Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap harus menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat untuk menyosialisasikan program imunisasi campak dan polio. Hal ini terkait penolakan sebagian warga di Kecamatan Wanareja, Cilacap karena menganggap bahwa imunisasi adalah perbuatan yang haram sehingga masih ada sekitar 300-an orangtua yang menolak anaknya diimunisasi campak dan polio. Hal ini dipertegas oleh Hidayat (2008 : 47) yang memaparkan bahwa faktor agama dapat mempengaruhi pandangan masyarakat tentang imunisasi. Ada pemahaman yang berkembang di masyarakat bahwa salah satu unsur pembuatan vaksin berasal dari enzim hewan babi yang membuat para ibu menilai negatif terhadap imunisasi dan akan menolak anaknya diberi imunisasi karena dalam ajaran agama Islam tidak diperbolehkan dan dianggap haram. Padahal MUI (Majelis Ulama Indonesia) telah mengeluarkan Fatwa No. 16 tahun 2005 Tentang Vaksin Polio Oral (OPV), yaitu pemberian vaksin OPV kepada seluruh balita, pada saat ini, dibolehkan sepanjang belum ada OPV jenis lain yang produksinya menggunakan media dan proses yang sesuai dengan syariat Islam. Belum lagi dari kelompok tertentu yang menyebarkan kampanye hitam imunisasi demi kepentingan pribadi, kelompok tertentu atau kepentingan bisnis terselubung. Berikut inilah bentuk mitos tidak benar yang disebarkan melalui kampanye hitam anti imunisasi yang dikutip dari tulisan Judarwanto (2015) pada pemberitaan Kompas.com, bahwa imunisasi tidak aman, terdapat “ilmuwan” yang menyatakan bahwa imunisasi berbahaya, Imunisasi menyebabkan autisme, semua vaksin terdapat zat-zat berbahaya yang dapat merusak otak, vaksin terbuat dari nanah yang dibiakkan pada janin babi dan anjing, vaksin yang dipakai di Indonesia buatan Amerika, program imunisasi hanya di negara muslim dan miskin agar menjadi bangsa yang lemah, vaksin menyebabkan demam dan bengkak setelah imunisasi, ASI dan gizi serta suplemen herbal sudah cukup menggantikan imunisasi dan pandangan imunisasi adalah konspirasi Zionisme. Mitos dan kampanye hitam anti vaksinasi ini yang makin berkembang menunjukan adanya hambatan yang dihadapi pemerintah dalam mengedukasi masyarakat dalam memberikan informasi yang akurat mengenai seluk-beluk vaksinasi melalui imunisasi dan juga pemaparan mengenai jenisjenis vaksinasi yang harus dipenuhi agar terhindar dari berbagai penyakit. Untuk itu perlu dilakukan sebuah strategi komunikasi kesehatan yang efektif, tepat dan menyeluruh tentang vaksinasi yang terkait dengan masalah ideologis keagamaan dan nilai-nilai budaya serta pengetahuan masyarakat, agar mereka yang masih ragu bisa diyakinkan bahwa vaksinasi itu halal dan aman. Pemerintah tidak cukup hanya melakukan program yang bersifat preventif dan promotif, namun perlu upaya yang strategis, mendalam dan bersifat jangka panjang. Sudah saatnnya pemerintah berpikir ulang dalam dalam menjalan program kesehatan saat ini. Strategi komunikasi kesehatan terhadap masalah vaksinasi perlu diberi ruang lebih luas dengan skala prioritas yang tinggi, karena hal ini mempengaruhi kesehatan pada generasi muda dimasa depan. Inilah yang menjadi latar belakang pentingnya pemerintah menyusun ulang program kesehatan khususnya yang berkaitan banyaknya kampanye anti vaksinasi atau imunisasi serta

245


mengajarkan, mendukung serta menyebarluaskan upaya-upaya persuasif yang strategis serta sistematis untuk merubah persepsi masyarakat yang salah tentang vaksinasi. Untuk itu diperlukan langkah-langkah komunikasi persuasif yang strategis dibidang kesehatan khususnya menghadapi kampanye anti vaksinasi tersebut. Pembahasan Strategi Komunikasi Kesehatan Seperti kita tahu bahwa strategi komunikasi adalah suatu rancangan yang dibuat untuk mengubah tingkah laku manusia dalam skala yang lebih besar melalui transfer ide-ide baru. Hal senada diungkapkan Effendy (2003 : 300) bahwa strategi pada hakikatnya adalah perencanaan dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Namun untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan saja yang hanya menunjukan arah, tetapi harus menunjukan bagaimana taktik operasionalnya. Strategi komunikasi sendiri memiliki fungsi ganda yaitu : 1. Menyebarkan pesan komunikasi yang bersifat informatif, persuasif dan interaktif secara sistematik kepada sasaran untuk memperoleh hasil optimal. 2. Menjembatani cultural gap akibat kemudahan diperolehnya dan kemudahan dioperasionalkan media massa yang begitu ampuh. Dalam menyusun strategi komunikasi dalam bidang kesehatan atau yang dikenal dengan komunikasi kesehatan perlu sebuah konsep persuasif yang sistematis dapat membantu mengidentifikasi proses-proses yang terjadi ketika pesan-pesan komunikasi kesehatan yang diarahkan untuk mempengaruhi sikap dan perilaku khalayak. Artinyanya komunikasi persuasif yang sistematis bertujuan untuk mempengaruhi audiens secara terencana dengan matang dengan menampilkan komunikator, rancangan pesan, media yang dapat mempersuasi komunikan. Metode persuasif dapat dilakukan dalam banyak cara, misalnya kampanye, promosi, negosiasi, propaganda, periklanan, penyuluhan dan lain-lain. Seperti yang dijelaskan oleh Trialoka, komunikasi kesehatan adalah usaha yang sistematis untuk mempengaruhi secara positif perilaku kesehatan penduduk yang besar jumlahnya dengan menggunakan prinsip dan metode komunikasi massa, desain instruksional, pemasaran sosial, analisis perilaku dan antropologi medis (Trialoka, 2013:23). Sementara menurut Liliweri menjelaskan komunikasi kesehatan adalah studi yang mempelajari bagaimana cara menggunakan strategi komunikasi untuk menyebarluaskan informasi kesehatan yang dapat mempengaruhi individu dan komunitas mereka agar dapat membuat keputusan yang tepat berkaitan dengan pengelolaan kesehatan (2013:46). Komunikasi kesehatan juga digunakan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat akan penyakit, mendidik masyarakat akan penyakit, baik penyebabnya maupun pengobatannya, mengubah perilaku individu maupun masyarakat akan penyakit atau pandangan yang salah tentang kesehatan, mengubah perilaku individu untuk mencegah atau mengontrol penyebaran penyebaran suatu penyakit, advokasi dalam perubahan kebijakan untuk penanggulanggan atau kontrol penyakit, serta menciptakan norma sosial untuk meningkatkan cara hidup sehat (Freimuth and Linnan, 2005). Tujuan dari komunikasi kesehatan itu sendiri menurut Trialoka (2013 : 24) adalah tercapainya perubahan perilaku kesehatan pada sasaran ke arah yang lebih kondusif sehingga pada akhirnya dimungkinkan terjadinya peningkatan derajat/status kesehatan sebagai dampak dari program komunikasi kesehatan. Menurut Liliweri (2013 :284) kontribusi komunikasi kesehatan antara lain :

246

a. Meningkatkan kebutuhan terhadap produk/layanan b. Memberitahu cara pemanfaatan produk/layanan secara benar c. Merangsang terjadinya perubahan perilaku yang berkaitan dengan kesehatan d. Memberikan sumbangan terhadap peningkatan kesehatan. Sedangkan elemen-elemen dalam komunikasi kesehatan adalah a. Komunikan Memahami sasaran komunikasi merupakan hal yang sangat kritis. Semakin baik pemahaman akan sasaran komunikasi, kemungkinan akan semakin besar komunikasi terjadi dengan efektif. Salah satu cara untuk memahami sasaran komunikasi ialah membagi sasaran komunikasi yang dilakukan dapat disesuaikan dengan sasarannya. Apabila komunikan telah disegmentasikan; pesan, komunikator dan saluran komunikasi dapat diformulasikan dengan tepat. b. Pesan Beberapa prinsip komunikasi kesehatan yang efektif ialah pesan jelas dan sederhana, positif serta memiliki nilai emosional dan rasional. Apabila pesan telah disampaikan, dapat diadakan suatu tes untuk menguji keefektifan pesan, seperti melalui post-test, evaluation dan focus group. c. Komunikator Komunikator harus memiliki kredibilitas yang sesuai dengan kebutuhan sasaran komunikasi. Oleh karena, pembagian dan pemahaman sasaran komunikasi sangat dibutuhkan. d. Saluran Saluran komunikasi memiliki keterkaitan dengan karakteristik pesan yang akan disampaikan dan konteksnya. Terdapat berbagai macam saluran komunikasi mulai dari komunikasi massa, komunikasi kelompok, publik hingga antarpribadi. Kampanye sendiri merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk mempersuasi masyarakat agar mau melakukan perubahan sikap sesuai dengan komunikator dari sebuah kampanye yang dilakukan. Salah satu jenis kampanye adalah Ideologically or Cause Oriented Campaings, yaitu jenis kampanye yang berorientasi pada tujuan-tujuan yang bersifat khusus dan seringkali berdimensi perubahan sosial. Karena itu kampanye jenis ini dalam istilah Kotler disebut sebagai Social Change Campaigns, yakni kampanye yang ditujukan untuk menangani masalah-masalah sosial melalui perubahan sikap dan perilaku publik yang terkait. (Venus, 2010:11) Tentunya tidak selamanya kampanye digunakan untuk mempersuasi masyarakat ke arah perubahan positif, karena ada juga kampanye yang mempersuasi masyarakat agar merubah perilaku kearah yang kurang baik. Kampanye ini dikenal dengan nama kampanye hitam (black campaign). Secara haraﬁah black campaign bisa diartikan sebagai kampanye kotor menjatuhkan lawan dengan menggunakan isu negatif tidak berdasar. Dahulu kampanye hitam ini juga dikenal sebagai whispering campaign melalui mulut ke mulut, bisa bisa lebih canggih dengan menggunakan media elektronik. Secara umum black campaign memiliki ciri yang sangat pokok yaitu lebih banyak bual daripada fakta secara ilmiah. Memang mungkin saja terdapat satu atau dua fakta tetapi dia akan diolah sedemikian rupa untuk dilontarkan untuk mempengaruhi opini publik kearah yang negatif. Selain hadirnya kampanye hitam, perubahan sikap masyarakat dan ketakutan terhadap vaksinasi disebabkan juga oleh banyaknya mitos yang beredar dimasyarakat. Sepuluh sumber mitos Psikologi (Lilienfeld, 2012:33), antara lain : a. Berita dari mulut ke mulut

247


b. Keinginan untuk mendapatkan jawaban dengan mudah dan menyelesaikan masalah dengan cepat c. Persepsi dan ingatan selektif d. Menyimpulkan hubungan sebab-akibat dari korelasi e. Sering melihat contoh bias f. Mempertimbangkan menggunakan keterwakilan g. Gambaran yang menyesatkan dalam film dan media h. Melebih-lebihkan kebenaran kecil i. Kebingungan istilah. Kampanye hitam dan mitos yang muncul dan berkembang saat ini mendominasi masyarakat untuk kontra terhadap vaksinasi. Masyarakat menjadi bingung dan cenderung mempercayai informasi yang berkembang dari kampanye hitam dan mitos tersebut tanpa melihat dan melakukan investigasi mengenai sumber informasi tersebut. Mereka seperti terpengaruh oleh isu-isu miring anti vaksinasi yang dilontarkan melalui berbagai media maupun melalui mimbar publik. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan sehingga perlu sebuah strategi komunikasi kesehatan yang persuasif dan sistematis berupaya untuk meluruskan kampanye hitam dan mitos-mitos tersebut dengan selalu memberikan informasi dan edukasi secara benar tentang vaksinasi melalui pemberitaan dan fakta-fakta yang ada berdasarkan sumber ilmiah dari dunia kesehatan. Model Strategi Komunikasi Kesehatan Ada banyak model yang digunakan dalam studi strategi komunikasi di bidang kesehatan, mulai dari model yang sederhana sampai kepada model yang rumit. Namun, perlu diketahui bahwa penggunaan model dan tahapan (langkah-langkah) pelaksanaan strategi tergantung pada sifat atau jenis pekerjaan yang akan dilakukan. Tidak ada model strategi komunikasi yang dapat digunakan secara universal (tidak ada yang ideal) melainkan sesuai dengan kondisi dan realitas yang ada (Cangara, 2013 : 67) Model P-Proses adalah salah satu model perencanaan komunikasi strategis yang banyak digunakan dalam kampanye kesehatan diberbagai negara. Model ini dikembangkan oleh John Hopkins Bloomberg School of Public Health, dalam program kesehatan yang dilaksanakan diberbagai negara di Afrika, Amerika Latin dan Asia. Secara umum, model komunikasi kesehatan dalam tulisan ini mengunakan model “P-Proses” yang dianggap lebih efektif dan efesien di bidang kesehatan dalam mengubah persepsi dan perilaku kelompok masyarakat. Model “P-Proses” atau dikenal juga sebagai “Diagram P” (Cangara, 2013 : 81). Model ini dikembangkan dari berbagai sumber merujuk pada teori perubahan sosial dan perilaku yang dikembangkan oleh Bandura serta mengadopsi teori yang digagas oleh Everett Rogers yaitu teori difusi inovasi, dimana kedua teori ini sangat relevan untuk diterapkan pada komunikasi strategis menghadapi kampanye hitam dan mitos vaksinasi. Karena model ini memberikan penekanan yang dalam akan pentingnya keterlibatan partisipasi pemangku kepentingan (stakeholder) yang relevan dengan substansi masalah, mengidentifikasi kebutuhan mendasar, memetakan masalah utama, menentukan pesan penting, perencanaan dan pelaksanaan program komunikasi yang bertujuan merubah perilaku.

248

Gambar 1 The P-Process Model Diadaptasi dari sumber : Health Communication Partnership (2003)

Gambar diatas menunjukan model kerja yang mencakup enam langkah sebagai berikut: analisis khalayak dan program berdasarkan hasil riset, menyusun desain strategi dalam bentuk rencana, pengembangan bahan, uji coba dan penyesuaian, implementasi dan monitoring, lalu evaluasi dan perencanaan ulang. Berkaitan hal tersebut USAID dalam Cangara (2013:82) menekankan bahwa model P-Proses dalam penerapannya lebih sistematis dan rasional, selalu tanggap terhadap lingkungan yang berubah dan bisa disesuaikan dengan hasil temuan riset dan data terbaru, praktis diterapkan dan strategis dalam pencapaian tujuan program. Adapun beberapa tahapan dalam yang harus dilakukan dalam menyusun strategi komunikasi kesehatan menggunakan model P-Proses menurut Maulana (2009:102) adalah : Tahap 1 : Analisis Analisis merupakan langkah pertama dalam mengembangkan program komunikasi efektif. Analisis dipergunakan memahami masalah masyarakat, budaya, kebijakan, program yang ada, organisasi aktif dan jalur komunikasi yang tersedia. Dalam langkah ini, dilakukan analisis situasi dan analisis khalayak sasaran. Dalam analisis situasi akan menghasilkan deskripsi mendalam mengenai masalahmasalah utama tentang kampanye hitam dan mitos vaksinasi yang sedang dihadapi. Lalu dilanjutkan dalam analisis khalayak sasaran, yang ditinjau adalah khalayak sasaran terutama berkaitan dengan lingkungan sosial untuk menentukan faktor-faktor demografi, geografi, ekonomi dan sosial yang berpengaruh terhadap kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE). Faktor-faktor tersebut perlu dilihat secara menyeluruh untuk mendeskripsikan profil kelompok sasaran, terutama mereka yang masih memiliki persepsi negatif terhadap vaksinasi. Disamping itu perlu memperhatikan dari sisi psikologis dari khalayak sasaran, karena seperti yang diutarakan oleh Lilienfeld (2012:33) ada sepuluh sumber mitos psikologi, yaitu berita dari mulut ke mulut, keinginan untuk menjawab dengan mudah dan menyelesaikan dengan cepat, persepsi dan ingatan selektif, menyimpulkan hubungan sebab-akibat dari korelasi, sering melihat contoh yang bias, mempertimbangkan menggunakan keterwakilan, gambaran yang menyesatkan dalam film dan media, melebih-lebihkan kebenaran kecil dan kebingungan dengan istilah. Selain itu, analisis kebijakan pemerintah dan program-program kampanye yang sudah ada untuk menghidari duplikasi atau tumpang tindih dan meningkatkan efektifitas program yang disusun. Serta melihat kondisi lembaga atau organisasi yang potensial mampu mendukung program

249


kampanye, serta harus memiliki kredibilitas dan profesionalisme yang baik, terutama kemampuannya dalam memberikan informasi dan edukasi tentang vaksinasi melalui fakta-fakta yang ada sumber ilmiahnya dari dunia kesehatan. Tidak lupa melihat sumber daya yang dimiliki oleh lembaga tersebut untuk mendukung program kampanye ini, baik dari sisi personil, peralatan dan sarana pendukung lainnya yang mereka miliki. Tahap ke-2 : Desain Strategis Dalam mendesain komunikasi perlu ditetapkan adalah a. Tujuan tertentu (specific) , bisa diukur (measurable), tepat (appropriate), realistik (realistic), dan dalam jangka waktu tertentu (time bound), b. Pendekatan program dan positioning c. Jalur (channel) yang sesuai dengan analisis situasi dan sasaran. d. Rencana implementasi e. Rencana monitoring dan evaluasi Sedangkan menurut Maulana (2009:105) penyusunan rancangan program dapat diidentifikasi dan ditentukan melalui delapan komponen rumusan, yaitu sebagai berikut. 1. Menentukan tujuan dari program itu sendiri untuk merubah persepsi masyarakat dari yang tidak percaya menjadi percaya dan mau menerima vaksinansi menjadi bagian penunjang hidup sehat 2. Mengindentifikasi khalayak sasaran 3. Pengembangan pesan yang mengarah untuk meluruskan kampanye hitam dan mitos-mitos tersebut 4. Pemilihan media yang tepat berdasarkan pola konsumsi media khalayak sasaran 5. Memperkuat dukungan antarpribadi, artinya diberi ruang konsultasi secara personal kepada kelompok-kelompok masyarakat yang masih ragu akan manfaat vaksinasi. 6. Jadwal kerja yang disusun berdasarkan rencana yang akan dilakukan 7. Anggaran yang dibutuhkan selama program komunikasi kesehatan ini dibutuhkan sebagai biaya operasional. 8. Struktur organisasi yang jelas sehingga koordinasi diantar personil yang terlibat bisa berjalan efektif. Tahap ke-3 : Pengembangan dan Pengujian Desain perlu selalu dikembangkan agar sesuai dengan kebutuhan. Pengembangan juga dapat dilakukan dengan melakukan uji coba pada sekelompok sasaran. Apabila diperlukan, revisi dapat dilakukan dan kemudian hasilnya dapat diuji coba kembali.. Artinya tahap ketiga ini adalah termasuk pengembangan, uji coba, penyempurnaan dan produksi media, dimana tahap ini meliputi langkahlangkah sebagai berikut : 1. Mengembangkan konsep pesan yang lebih terarah dan tetap sasaran 2. Melakukan pre-test atau uji coba terhadap khalayak sasaran 3. Merumuskan pesan lengkap dan bentuk kemasannya, sehingga khalayak sasaran mampu menilai dan merasa yakin akan manfaat dari vaksinasi 4. Melakukan pre-test atau uji coba tahap lanjutan terhadap khalayak layak sasaran 5. Melakukan uji ulang terhadap bahan KIE yang ada, artinya jika sudah pernah dibuat dan akan diproduksi ulang, maka perlu usaha untuk meninjau kembali efektitas dari materi yang digunakan. Tahap ke-4 : Implementasi dan Monitoring

250

Implementasi menekankan partisipasi, fleksibilitas dan pelatihan yang maksimal. Monitoring adalah penelusuran hasil untuk memastikan bahwa semua kegiatan dilakukan sesuai rencana dan potensi permasalahan diungkapkan tepat pada waktunya. Tahap ini meliputi : 1. Mengelola iklim organisasi yang akan menjalankan program tersebut, artinya pendekatan para staf untuk menjangkau sasaran program harus belajar dari pengalaman sebelumnya dan tidak mengkritik khalayak sasaran. Selain itu perencana komunikasi harus tahu kapan harus memberi petunjuk, kapan harus mendelegasikan tanggung jawab dan kapan harus mendorong para personil untuk berinisiatif dan kreatif, serta memilah mana kegiatan yang produktif dan mana yang tidak produktif dan tidak efesien. 2. Menerapkan rencana kegiatan yaitu finalisasi pesan dan materi yang akan disampaikan berdasarkan hasil pre-test, menjadwalkan dan mengatur penyebaran materi secara maksimal, melatih para personil yang terlibat dalam penggunaan materi kampanye, serta menyusun laporan kegiatan yang sudah dilakukan. 3. Memantau hasil program melalui monitoring jumlah materi yang sudah dibuat, penyebarannya pada materi. Selain itu kedisiplinan para personil yang terlibat serta jadwal kerja mereka serta koordinasi dan hubungan kerja antar lembaga yang terlibat dalam program tersebut. Lalu terakhir menyusun revisi untuk menyempurkan rancangan. Tahap ke-5 : Evaluasi dan Perencanaan Ulang Evaluasi mengukur seberapa jauh program mencapai tujuannya. Evaluasi bisa menjelaskan mengapa suatu program efektif atau tidak, termasuk dampak kegiatan yang berbeda terhadap khalayak sasaran yang berbeda. Evaluasi yang baik dapat menjadi stimulan desain ulang program dan pengembangan kegiatan yang perlu dilakukan yaitu: a. Ukur hasilnya dan nilai dampaknya b. Diseminasikan hasilnya c. Tentutkan kebutuhan yang akan datang d. Revisi atau desain kembali program yang telah disusun Evaluasi yang baik akan menunjukan apakah program mempunyai kelemahan dan perlu direvisi mengenai proses, materi atau strategi dan kegiatan secara keseluruhan. Evaluasi yang baik akan menunjukan apa yang sukses dijalankan dan bagaimana mereplikasi dampak yang positif, baik secara bergantian maupun bersamaan. Tahap ini dalam bentuk evaluasi dan rancangan ulang dalam bentuk mengukur dampak keseluruhan dan menyusun rancangan ulang untuk periode berikutnya. Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh adalah sebagai berikut 1. Mengukur dan melacak kesadaran, pengenalan, pemahaman, mengingat kembali dan praktik yang sudah dipahami dan dilakukan para kelompok masyarakat yang menolak vaksinasi, dengan menggunakan teknik riset yang sesuai dan dapat dijangkau untuk mendapatkan umpan balik yang cepat dan tepat. 2. Melakukan analisis hasil yang diperoleh, disesuaikan dengan tujuan yang spesifik saat merancang program. Lalu menelaah dan menganalisis kumpulan informasi yang didapat pada setiap tahap proses. 3. Melakukan analisis dampak proyek dari kacamata khalayak, organisasi penyandang dana, lembaga pendukung dan pihak lain yang terkait. 4. Mengidentifikasi perubahan yang signifikan pada lingkup nasional. 5. Mengidentifikasi setiap peluang dan kelemahan program

251


6. Mengevaluasi keterampilan yang diperoleh dan dimiliki personil pendukung program. 7. Mengestimasi sumber daya yang mendukung di masa yang akan datang 8. Mendesain ulang kegiatan program secara berkesinambungan 9. Melakukan penilaian ulang data untuk digunakan pada program baru Karena kelima tahapan ini saling berhubungan dan merupakan proses yang berkesinambungan, buat rancangan dalam bentuk proses yang bersinambungan dan selalu sesuaikan dengan perubahan menurut kebutuhan khalayak. Daftar Pustaka Buku Alimul, Hidayat. (2008). Pengantar Ilmu Kesehatan Anak untuk Pendidikan Kebidanan. Jakarta : Salemba Medika. Cangara, Hafied. (2013). Perencanaan dan Strategi Komunikasi. Jakarta : Rajawali Pers Effendy, Onong. (2003). Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi. Bandung : Citra Aditya Bakti Liliweri, Alo. (2013). Dasar-dasar Komunikasi Kesehatan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Maulana, Heri. (2009). Promosi Kesehatan. Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran ECG Lilienfeld, Scott. (2012). Mitos Keliru dalam Psikologi. Yogyakarta : Penerbit B First Putri, Trikaloka, Fanani, Achmad. (2013). Komunikasi Kesehatan. Yogyakarta : Merkid Press Venus, Antar. (2010). Manajemen Kampanye. Bandung : Simbiosa Rekatama Media. Makalah Konferensi Yanuarso, Piprim Basarah. (2012). Pandangan Agama Terhadap Vaksinasi. Makalah diseminarkan pada Simposium Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) ke-3, Jakarta Skripsi, Tesis, Disertasi, Laporan Penelitian Pratiwi, Farwah. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Ibu Terhadap Pelaksanaan Imunisasi Dasar Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Siantan Tengah Pontianak. Skripsi Program Studi Keperawatan Fakultas Kedokteran, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia Artikel dalam Internet Freimuth, Vicki Freimuth & Huan W. Linnan (2005). Communicating the Threat of Emerging Infections to the Public. Journal Volume 6. Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, Georgia, USA Judarwanto, Widodo. (2012). 20 Mitos Kampanye Hitam Anti Immunisasi. Dokumen Resmi Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Penggunaan Vaksin Polio Oral (OPV) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi

252

Merumuskan Strategi Public Relations untuk Menghadapi Opini Publik dan Pertukaran Informasi yang Tidak Terkendali dalam Media Sosial Rofiq Anwar Dosen tetap Prodi Hubungan Masyarakat Akademi Komunikasi Indonesia (AKINDO) Yogyakarta Email: [email protected] Abstrak Keberadaan media sosial menjadi fenomena penting dalam kehidupan publik masa sekarang dan kedepan. Media sosial telah menjadi media bagi penyaluran perilaku komunikasi publik. Media sosial bahkan telah menjadi pertarungan opini diantara publik. Fenomena perang opini atau debat opini dalam media sosial bahkan meluas untuk berbagai tema. Setiap isu yang hangat akan menjadi tren topik pembicaraan (trending topic). Organisasi memerlukan strategi public relations untuk menghadapi opini publik dan pertukaran informasi yang tidak terkendali dalam media sosial. Organisasi harus mampu mengidentifikasi publik aktif yang menjadi prioritas utama bagi organisasi. Penggunaan strategi public relations yang bersifat simetris dipandang paling sesuai untuk mempertemukan kepentingan organisasi dan publik. Kata kunci: media sosial, strategi public relations, organisasi, opini publik, publik, informasi Abstract The social media become a bandwagon important in public life the present and future. Social media has become the media for channeling behavior public communication .Social media even has become a bout of public opinion. The phenomenon of opinion war or debate opinion in social media even extends to various theme. Every issues that warm to be a trend the subject (trending topic). The organization need public relations strategy to face public opinion and exchange of information uncontrolled in social media. Organization must be able to identify public active a top priority for organization. The use of strategy public relations that is symmetrical considered the most according to bring together organization and public interest . Keywords: Social media , public relations strategy , organization , public opinion , public , information

Keberadaan media sosial memiliki arti penting sesuai dengan meningkatnya penggunaan media sosial. Menurut data situs Internet WorldStats.com jumlah pengguna internet di Indonesia per 30 Juni 2015 berjumlah 73 juta orang dari total penduduk yang berjumlah 255.993.674 jiwa. Jumlah pengguna media sosial di Indonesia seperti yang disampaikan situs www.cnnindonesia.com, jumlah pengguna Facebook di Indonesia sampai dengan bulan Juni 2014 sudah mencapai angka 69 juta anggota sedangkan media Twitter berjumlah 50 juta orang. Angka pengguna tersebut diperkirakan akan bertambah di tahun 2015. Media sosial juga menjadi tempat pertarungan opini publik. Hal ini dapat dilihat pada fenomena perang opini antara pendukung Prabowo dan Jokowi dalam Pilpres 2014. Perang Opini antar kedua pendukung tersebut tidak berhenti meskipun pilpres selesai. Fenomena perang opini atau debat opini dalam media sosial bahkan meluas untuk berbagai tema. Setiap isu yang hangat akan menjadi tren topik pembicaraan (trending topic). Misalnya isu kebijakan pemerintah dan isu yang bernuansa SARA adalah isu-isu yang tidak habis diperdebatkan sampai saat ini. Dalam konteks ini, setiap organisasi perlu memahami bahwa ranah publik menjadi sangat sensitif seiring dengan opini dan pertukaran pesan yang tidak terkendali dalam media sosial. Media sosial telah menjadi tempat penyampaian opini publik dan pertukaran informasi yang tidak terkendali yang ditandai oleh fenomena atau gejala-gejala yaitu: pertama, tokoh-tokoh publik yang terdiri dari berbagai ranah misalnya tokoh politik, tokoh agama, cendekiawan, mahasiswa,

253


wartawan, budayawan, artis, dan sejenisnya menggunakan media sosial untuk menyampaikan opininya. Kedua, pengguna media sosial ikut mengomentari dan atau menyebarkan opini tersebut dengan membagi (share) kepada pengguna yang lain dan juga memberikan tanda suka (like). Ketiga, para pengguna berbagi link-link berita atau informasi atas isu yang dikomentari yang akan dikomentari dengan nada keberpihakan tertentu. Proses pembentukan opini publik dalam media sosial di era sekarang memiliki beberapa perbedaan mendasar dengan era media massa (media lama). Dalam teori spiral keheningan (spiral of silence theory) dijelaskan bahwa opini yang terbentuk dalam media massa mengikuti arus utama mayoritas. Publik akan bersuara jika memiliki opini yang sesuai dengan kehendak mayoritas dan akan diam jika opininya berbeda dengan mayoritas. Dalam era media sosial, publik mulai berani untuk menyampaikan opini meskipun berbeda dengan pihak lain, baik itu berhadapan dengan mayoritas maupun minoritas. Hal yang menjadi contoh yaitu opini pendukung Jokowi yang disampaikan kepada mayoritas pendukung prabowo maupun opini pendukung Prabowo yang disampaikan pada mayoritas pendukung Jokowi di media sosial saat pilpres dan pasca pilpres 2014. Para pendukung masing-masing berani menyuarakan opini meskipun mendapat pertentangan dari kubu yang berbeda. Dalam konteks ini, publik tidak tampil diam meskipun berbeda opini dengan mayoritas pihak tertentu. Melihat kondisi publik di era media sosial, organisasi perlu menyadari bahwa publik tidak lagi terkungkung dalam opini mayoritas atau minoritas. Publik memiliki kemerdekaan berpendapat dan memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat tersebut. Selain itu, pertukaran informasi dalam media sosial semakin tidak terkendali. Publik dapat dengan mudah mengambil referensi-referensi dari opini dan informasi yang mengalir di media sosial dan mempertukarkan dengan pengguna media sosial yang lain. Kecepatan pertukaran informasi ini memiliki konsekuensi pada proses pembentukan opini publik. Opini dapat dengan cepat terbentuk dan akan dengan cepat pula bertarung dengan opini yang lain. Oleh karena itu opini publik dalam media sosial memiliki karakteristik cepat tumbuh, dan dapat cepat mati dalam media sosial. Selain itu, opini publik dalam media sosial cepat tergantikan oleh isu-isu terbaru yang menjadi trending topic yang memicu munculnya opini publik yang baru. Hal yang menjadi penting bagi organisasi adalah seberapa penting pengaruh opini publik dan pertukaran informasi yang tidak terkendali dalam media sosial bagi kehidupan organisasi? Setiap organisasi membutuhkan penilaian dan dukungan yang positif untuk mencapai reputasi yang baik di mata publiknya. Tanpa dukungan positif dari publik organisasi akan mendapatkan persoalan dalam mempertahankan eksistensinya di ranah publik. Opini publik merupakan kontrol sosial bagi organisasi. Setiap tindakan organisasi akan memperoleh penilaian dari publik. Publik tentu memiliki ekspektasi terhadap organisasi-organisasi yang bertanggung jawab terhadap pelayanan-pelayanan hak publik. Oleh karena itu opini publik menjadi parameter kepuasan pubik terhadap kinerja organisasi. Persoalan yang muncul kemudian adalah bagaimana cara dan strategi organisasi menghadapi opini publik dan pertukaran informasi yang tidak terkendali dalam media sosial. Tulisan ini merupakan kajian konseptual yang berusaha menganalisis dan merumuskan strategi public relations untuk menghadapi opini publik dan pertukaran informasi yang tidak terkendali dalam media sosial.

254

Media sosial sebagai media opini publik Kehadiran media sosial yang relatif baru dalam dekade terakhir menambah kajian mengenai opini publik semakin menarik. Pada awalnya kajian opini publik akan selalu berkaitan dengan peran media massa. Media massa dipandang sebagai institusi yang sangat berperan dalam pembentukan opini publik. Opini publik dalam konteks media massa didefinisikan oleh Elisabeth Noelle-Neumann (Wilcox dkk, 2014 h.245) sebagai opini-opini pada isu-isu yang kontroversial yang diekspresikan ke publik tanpa mengisolasi diri. Hal ini sebagaimana dijelaskan teori yang berkaitan dengan opini publik seperti teori spiral keheningan (spiral of silence theory). Pada dekade terakhir terdapat gejala penggunaan media sosial semakin meningkat. Pengguna media sosial semakin berkembang dan media sosial menjadi media baru bagi penyampaian opini publik. Opini publik dalam pembahasan disini menggunakan terminologi public relations. Oleh karena itu pengertian opini publik dibatasi pada opini-opini yang disampaikan publik dalam media sosial. Kehadiran media sosial tidak serta merta menggeser media massa seperti radio, televisi, dan media cetak. Media massa konvensional seringkali juga dikutip dan dijadikan referensi informasi bagi publik ketika menyampaikan opininya dalam media sosial. Hal yang istimewa dari media sosial yaitu setiap pengguna memiliki ruang untuk menyampaikan opininya. Hal tersebut tentu tidak berlaku untuk media massa karena akses audien sangat terbatas sehingga tidak setiap publik dapat menyampaikan opini dalam media massa. Dalam konteks ini, media sosial memberikan ruang partisipasi bagi publik untuk terlibat dalam pembicaraan isu publik. Pengutipan berita media massa maupun media berita online dalam media sosial menegaskan kembali bahwa media massa masih berperan dalam pembentukan opini publik. Namun hal yang mesti diperhatikan yaitu publik akan semakin kritis terhadap berita media. Berita media tidak lagi berpengaruh secara langsung pada pembentukan opini publik tetapi menjadi bahan dialog antar pengguna media sosial. Dalam proses dialog dalam media sosial, pengguna media sosial dapat memverifikasi berita media yang satu dengan bahan informasi yang lain. Berita media dalam proses dialogis antar pengguna media sosial dapat menjadi blunder bagi media berita jika ternyata terbukti tidak valid. Oleh karena itu media sosial juga dapat menjadi kontrol bagi profesionalisme media berita. Dalam era media massa, peran media dalam pembentukan opini publik lebih dominan karena media mendorong orang untuk memikirkan apa yang menjadi agenda setting media. Di era media baru seperti media sosial, peran agenda setting yang semula di dominasi oleh media massa telah mulai digeser oleh aktor-aktor dalam media sosial. Aktor-aktor disini adalah orang-orang yang tampil sebagai pembentuk opini. Aktor-aktor disini merupakan pengguna media sosial baik yang sudah dikenal sebagai tokoh publik, akademisi, budayawan, orang biasa, maupun orang-orang yang anonim (tidak teridentifikasi secara jelas). Tokoh-tokoh publik seperti pejabat negara dan pemerintahan mulai menggunakan media sosial. Hal ini dapat dilihat misalnya akun facebook dan Twitter SBY, Jokowi, dan tokoh publik yang lain. Aktor-aktor dalam media sosial juga berasal dari kalangan orang biasa. Hal yang perlu diperhatikan organisasi yaitu opini dari aktor-aktor media sosial tentu dapat menimbulkan pengaruh yang berbeda satu sama lain. Hal yang mendasar adalah konteks mengani apa yang dibicarakan dan siapa yang menyampaikannya. Hal ini menyangkut peran dan partisipasi publik dalam pembentukan opini publik dalam media sosial.

255


Peran dan partisipasi publik dalam pembentukan opini di media sosial Pengertian publik dalam studi public relations dapat mengacu pada beberapa definisi. Menurut Dewey sebagai mana dikutip oleh Grunig dan Hunt (1984, h. 143-144), publik adalah kelompok oran-orang yang memiliki masalah yang sama, menyadari keberadaan masalah, dan mengorganisasikan tindakan tertentu terhadap masalah tersebut. Blumer sebagaimana dikutip Grunig dan Hunt (1984, h. 143) menyatakan publik sebagai kelompok orang yang dihadapkan pada isu, dikategorikan berdasarkan ide-ide mengenai bagaimana menghadapi isu tersebut, dan memiliki kepentingan untuk mendikusikan isu tersebut. Grunig (1984, h. 145) menyimpulkan pendapat Dewey dengan memberikan kategori publik sebagai non publics, latent public, aware public dan active public. Non public adalah orang-orang yang tidak memiliki konsekuensi terhadap organisasi dan organisasi tidak memiliki konsekuensi terhadap orang-orang tersebut. Latent public yaitu orang-orang yang memiliki masalah yang sama namun tidak menyadarinya. Aware public adalah orang-orang yang memiliki masalah yang sama dan menyadari masalah tersebut. Sedangkan active public adalah orang-orang mendiskusikan masalah dan bertindak terhadap masalah tersebut. Pendapat senada juga disampaikan Hallahan (2001, h.504-506) dalam menyimpulkan pendapat Dewey. Menurut Hallahan (2001) terdapat 4 kriteria publik yaitu: pertama, publik aktif yaitu publik yang memiliki tingkat pengetahuan tinggi dan keterlibatan tinggi terkait masalah tertentu. Kedua, publik yand sadar (aware) yaitu publik yang memiliki pengetahuan tinggi tetapi memiliki keterlibatan yang rendah dalam masalah tertentu. Ketiga, publik aroused yaitu publik yang memiliki pengetahuan yang rendah tetapi memiliki keterlibatan yang tinggi. Keempat, publik yang tidak aktif yaitu publik yang memiliki pengetahuan rendah dan keterlibatan yang rendah. Media sosial memberikan ruang yang terbuka bagi publik untuk berpartisipasi menyampaikan ide dan gagasan serta pendapat. Keterlibatan publik dalam setiap pembicaraan isuisu publik yang menjadi trending topic memberikan pertanda bahwa publik memiliki kesadaran terhadap permasalahan yang ada. Namun hal yang perlu diperhatikan adalah publik memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi terhadap persoalan yang sedang diperbincangkan? Untuk mengukur sejauhmana peran publik dalam proses pembentukan opini publik dalam media sosial diperlukan penjelasan sejauhmana keterlibatan publik dan pemahamannya terhadap persoalan. Dalam hal ini teori situasional of publics yang dikemukakan oleh Grunig (Kriyantoro, 2014 h. 154-155) dapat dipakai untuk menjelaskan peran publik dan keterlibatanya dalam pembentukan atau penyebaran opini dalam media sosial. Dalam teori situasional of publics terdapat 2 variabel dependen yang merupakan perilaku komunikasi yaitu perilaku komunikasi aktif dan perilaku komunikasi pasif. Perilaku komunikasi aktif dikategorikan sebagai pencarian informasi (information seeking). Menurut Kriyantono (2014, h. 158) pencarian informasi disebut perilaku komunikasi aktif karena individu harus terlibat aktif dalam mencari informasi apa yang dibutuhkan dan dengan cara bagaimana cara memperolehnya. Sedangkan perilaku komunikasi pasif disebut juga sebagai pemrosesan informasi (information processing). Pemrosesan informasi disebut perilaku komunikasi pasif karena individu hanya menerima informasi tanpa perlu merencanakan untuk mencari. Dua perilaku komunikasi yaitu aktif maupun pasif dapat digunakan untuk menjelaskan peran dan partisipasi publik ketika terlibat dalam perbincangan isu-isu publik dalam media sosial. Pembentukan opini publik dalam media sosial dapat dipahami dalam dua jenis perilaku komunikasi tersebut. Perilaku komunikasi yang aktif yaitu pencarian informasi. Dalam konteks ini publik

256

melakukan pencarian informasi dengan mengambil referensi-referensi yang ada untuk kemudian disampaikan. Untuk media sosial pengguna Facebook menggunakan menu upadate status sedangkan pengguna Twitter menggunakan menu Twit. Dalam dialog dengan pengguna, perilaku aktif ditandai dengan tulisan-tulisan untuk mempertahankan argumen opininya. Perilaku komunikasi yang pasif yaitu pemrosesan informasi (information processing) dapat dikenali dengan tindakan publik yang hanya membagi saja tulisan atau update informasi yang diperolehnya tanpa diolah sama sekali. Dalam perbincangan dalam Facebook seringkali pengguna meminta ijin kepada seseoarng untuk membagi upadate status yang berkaitan dengan informasi tertentu di laman status Facebooknya. Menurut teori situasional of publics, perilaku komunikasi baik yang bersifat aktif maupun pasif dipengaruhi oleh 4 persepsi yang bersifat situasional. Pertama, problem recognition. Menurut Grunig (Kriyantono 2014, h.156) problem recognition memiliki pengertian sejauhmana seseorang mengenal atau menyadari masalah tertentu yang berdampak bagi dirinya. Kedua, constraint recognition yaitu sejuahmana batasan yang membatasi perilaku komunikasi baik yang aktif maupun pasif. Ketiga, level of involvement yaitu tingkat keterlibatan seseorang pada situasi tertentu. Keempat, referent criterion yaitu sikap yang telah dimiliki seseorang ketika berada pada situasi tertentu. Peran dan partisipasi publik dalam pembentukan opini publik dalam media sosial dapat dipahami dari dua jenis kategori perilaku komunikasi, yaitu perilaku komunikasi aktif dan perilaku komunikasi pasif. Dalam perilaku komunikasi aktif, pengguna media sosial diasumsikan mampu mencari informasi yang menyampaikannya dengan baik. Hal yang mendukung perilaku komunikasi aktif dari aspek problem recognition yaitu publik sebagai pengguna media sosial mampu memahami persoalan dengan baik. Kemampuan memahami persoalan dengan baik ini akan meningkatkan perilaku komunikasi yang aktif. Pengguna akan terlibat dalam pencarian informasi dan berusaha melakukan verifikasi sesuai dengan kemampuannya. Apabila publik pengguna media sosial tidak memahami persoalan dengan baik maka kecenderungannya adalah hanya mengikuti opini atau menyebarkan/meneruskan opini yang sudah ada tanpa ada upaya untuk mengkritisi dan memverifikasi. Peran dan partisipasi publik dalam media sosial juga terkait dengan constraint recognition. Batasan dalam perilaku komunikasi dapat dilihat pada apa yang membatasi pengguna media sosial. Beberapa ancaman sanksi hukum pidana merupakan hal yang dapat membatasi publik dalam berpartisipasi dalam opini dan pembicaraan di media sosial. Undang-undang ITE dan Peraturan KUH Pidana merupakan peraturan yang membatasi seseorang untuk menyampaikan opini dalam media sosial. Beberapa kasus yang terkait penggunaan media sosial seperti misalnya kasus Florence yang melakukan penghinaan warga Yogya lewat media sosial. Kasus florence telah menjadi persoalan hukum karena di laporkan sejumlah LSM di Yogyakarta, dan kasus tersebut telah ditangani Polda DIY. Kasus berikutnya yaitu M Arsyad yang bekerja sebagai tukang sate. M Arsyad mengunggah foto-foto yang berbau pornografi, yaitu foto rekayasa yang memperlihatkan Megawati dan Jokowi. Kasus ini sudah menjadi persoalan hukum dan menjadi penyidikan Polda DKI Jakarta. Kasus berikutnya yaitu Kasus Ervani, seorang ibu yang menulis di media sosial yaitu protes terhadap pemecatan suaminya. Hal ini menimbulkan persoalan hukum karena dituduh mencemarkan nama baik orang-orang yang disebutnya dalam media sosial. Dalam perkembangan lebih lanjut, Ervani dituntut 5 tahun penjara oleh Jaksa dalam sidang di Pengadilan Negeri Bantul meskipun kemudian dibebaskan. Hal yang

257


membatasi publik untuk beropini dalam media sosial berikutnya yaitu munculnya Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tertanggal 8 Oktober 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian atau hate speech. Adanya batasan yang berlebihan akan mempengaruhi perilaku komunikasi publik. Publik yang terancam oleh batasan tersebut partisipasinya kemungkinan akan menurun. Peran dan partisipasi publik dalam beropini di media sosial dapat dipengaruhi oleh sejauhmana tingkat keterlibatannya (level of involvement) dirinya terkait pada isu-isu tertentu. Untuk isu-isu publik yang bersifat populer seperti kebijakan pemerintah secara umum akan meningkatkan keterlibatan publik untuk beropini. Hal yang membedakan adalah kemampuan publik untuk menyampaikan opini tentu berbeda. Publik yang memiliki kompentensi akan menunjukan perilaku komunikasi yang aktif dengan mengumpulan informasi yang valid dan menyampaikannya secara profesional. Sedangkan publik yang memiliki kompetensi terbatas tentu tingkat kredibilitas opininya akan diragukan. Beberapa penggunaan meme dan atau tulisan yang tidak berdasar, memperlihatkan ketidakmampuan publik dalam mencari dan menyampaikan informasi dan opini secara profesional. Publik yang memiliki keterbatasan kompentensi tersebut memiliki keinginan keterlibatan yang tinggi untuk beropini namun tidak diimbangi kompetensi beropini. Peran dan partisipasi publik dalam media sosial dapat dipengaruhi oleh referent criterion yaitu sikap yang telah dimiliki seseorang ketika berada pada situasi tertentu. Dalam konteks ini, publik akan mencari informasi yang sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang. Strategi Public Relations untuk menghadapi opini publik Merumuskan strategi public relations untuk menghadapi opini publik dalam media sosial membutuhkan beberapa kerangka pemikiran sebagai berikut: Pertama, public relations organisasi memerlukan analisis mengenai situasi publik. Melalui scanning lingkungan, public relations dapat menentukan segmentasi publik dan dapat mengklasifikasikan publik sesuai dengan potensi dan pengaruhnya terhadap organisasi, lingkungan/ sistem sosial. Kedua, public relations membutuhkan analisis mengenai kecenderungan opini publik. Arah opini publik dapat berpengaruh pada kebijakan dan eksistensi organisasi. Ketiga, public relations harus mampu merumuskan jawaban-jawaban terhadap opini-opini yang telah terbentuk. Berdasarkan pada teori situational of publics, identifikasi publik dilakukan dengan melihat karakteristik publik. Scanning lingkungan diperlukan untuk menetapkan segmentasi publik berdasarkan perilaku komunikasinya. Publik yang menjadi prioritas utama yaitu publik aktif. Publik aktif ini ditandai dengan tingkat pemahaman masalah (problem recognition) tinggi terhadap masalah organisasi, memiliki tingkat keterlibatan yang tinggi terhadap organisasi, dan memiliki batasan yang rendah (constraint recognition) ketika berhubungan dengan organisasi. Publik aktif memiliki kecenderungan untuk lebih aktif dalam pencarian informasi. Oleh karena itu, aktor-aktor pengguna media sosial yang tergolong publik aktif perlu mendapatkan prioritas bagi organisasi. Hal tersebut mengingat apa yang mereka opinikan dalam media sosial dapat mempengaruhi eksistensi organisasi, dan kebijakan organisasi dapat mempengaruhi eksistensi publik aktif tersebut. Prioritas kedua yaitu publik dalam kategori aware. Publik aware ini ditandai dengan tingkat pemahaman masalah (problem recognition) tinggi terhadap masalah organisasi, memiliki batasan yang rendah (constraint recognition) ketika berhubungan dengan organisasi, namun memiliki tingkat keterlibatan yang rendah dengan organisasi. Hal yang menjadi perhatian berikutnya yaitu sejauhmana opini-opini dari publik aktif memiliki potensi mempengaruhi organisasi? Orang-orang yang memiliki reputasi dan

258

kompetensi/kepakaran dalam bidang tertentu memiliki kemungkinan untuk menjadi publik aktif yang mempengaruhi organisasi. Setiap kebijakan organisasi yang terkait dengan kepentingan publik, akan mendorong munculnya opini-opini dari masyarakat. Organisasi perlu mendengarkan opini dari publik yang kompeten di bidangnya. Hal yang perlu di cermati juga yaitu seringkali pendapat pakar akan dibagikan pengikut (follower) ke pengguna-pengguna media sosial. Pendapat para pakar baik yang pro maupun kontra terhadap kebijakan akan menjadi opini yang menjadi trending topic. Organisasi perlu menganalisis opini yang berbentuk dukungan maupun yang oposisi dari pakar-pakar yang beropini. Organisasi memiliki kewajiban untuk memberikan jawaban atau klarifikasi terutama terhadap opini-opini pakar yang kontra kebijakan. Public Relations organisasi dituntut mampu menjalankan peran perentang batas (boundary spanning) yaitu untuk mengadaptasi organisasi-organisasi pada kendala-kendala yang ditemukan di lingkungan internal maupun eksternal. Strategi menghadapi public relations untuk menghadapi pertukaran informasi yang tidak terkendali dalam media sosial Untuk menghadapi pertukaran informasi yang tidak terkendali dalam media sosial maka public relations harus memiliki peran-peran yang relevan. Menurut Lee (2013) terdapat 4 kategori peran public relations dalam media sosial yaitu yaitu: social media for one-way message dissemination, social media for non-Aligned Purposes, dialogic social media, dan utilization social media for organizational change. Peran social media for one-way message dissemination memiliki makna yaitu praktisi yang berperan menyebarkan pesan secara searah. Peran kedua yaitu social media for non-Aligned Purposes yaitu memiliki makna yaitu untuk menghubungkan tujuan yang tidak terhubung. Peran ketiga yaitu dialogic social media yaitu penggunaan media sosial untuk memfasilitasi percakapan yang terbuka antara organisasi dan publik sebagaimana antar publik. Peran keempat yaitu peran praktisi media sosial untuk perubahan organisasi (utilization social media for organizational change). Menurut Grunig (2009, h.14-15), media baru dapat digunakan untuk kepentingan berikut: Pertama, media baru digunakan untuk program-program komunikasi. Program-program tersebut antara lain program komunikasi pada karyawan, media relations, customer relations, financial relations, community relations, hubungan anggota organsasi no profit, hubungan dengan donor, hubungan dengan alumni, public affair, dan political public relations. Program tersebut disusun untuk menumbuhkan hubungan dengan publik. Kedua, media baru dapat digunakan untuk scanning lingkungan. Scanning lingkungan disini memiliki pengertian untuk mendeteksi potensi-potensi masalah dan isu-isu yang berkembang yang terkait dengan organisasi. Penggunaan media sosial dapat digunakan untuk menemukan persoalan dan memonitor masalah yang berkembang. Ketiga, media baru dapat digunakan untuk segementasi stakeholder dan publik. Segmentasi dilakukan dengan identifikasi dampak konsekuensi atau potensi dari konsekuensi kebijakan manajemen terhadap karyawan, pelanggan, dan pemilik modal. Keempat, antisipasi isu dan krisis. Media sosial dapat digunakan untuk program penanganan isu dan krisis. Kelima, media baru juga dapat digunakan untuk mengukur hubungan dan reputasi. Pengukuran reputasi yang sederhana dapat dilakukan dengan mencermati informasi dan opini yang disampaikan dalam media sosial. Keeenam, evaluasi program dapat dilakukan dengan memberikan perangkat evaluasi seperti alat ukur hit yang sederhana, untuk mengukur koginisi, sikap, dan perilaku.

259


Pertukaran informasi dalam media sosial merupakan hal yang tidak bisa dikendalikan. Hal yang harus dipersiapkan adalah memperhitungkan konsekuensi yang akan muncul sebagai akibat pertukaran informasi. Hal yang dapat dipersiapkan praktisi public relations terhadap konsekuensi yang muncul yaitu pendekatan komunikasi dua arah yang bersifat simetris. Strategi simetris dikembangkan oleh Hon dan Grunig (1999) yaitu access, positivity, openness, sharing tasks, social networks, dan assurances. Akses merupakan strategi dimana organisasi dan publik dapat mengekspresikan pendapat satu sama lain. Dalam konteks ini organisasi menyediakan saluran kamunikasi yang dapat dijangkau oleh publik. Media sosial merupakan saluran yang tepat untuk akses publik dalam menyampaikan pendapatnya. Organisasi dapat menyerap aspirasi publik melalui media sosial. Penyerapan aspirasi publik dapat meningkatkan partisipasi publik sehingga kepentingan organisasi dan publik dapat dipertemukan. Positivity adalah usaha untuk menciptakan interaksi yang membahagiakan dan menyenangkan pihak-pihak yang terlibat. Media sosial dapat digunakan untuk memberikan hiburan bagi publik untuk lebih mendekatkan organisasi dan publik. Pengemasan isi media sosial dapat disesuaikan untuk pelayanan kepada publik maupun pelanggan. Disclosure or openness memiliki pengertian mengkondisikan organisasi dan publik untuk terbuka dan jujur dalam pemikiran yang berhubungan dengan masalah seperti soal kepuasan dan ketidakpuasan. Media sosial dapat menjadi ruang keterbukaan bagi organisasi dan publik untuk mencapai titik temu dalam menjaga kepentingan bersama. Organisasi dapat menyediakan informasi kepada publik tentang apa yang sedang dikerjakan dan mampu menjelaskan mengenai dampak kebijakan dan tindakan kepada publik stratejik. Media sosial dapat menjadi media networking untuk membangun jaringan atau koalisi dengan kelompok yang sama sebagaimana yang dilakukan publik stratejik Media sosial juga dapat digunakan untuk menjaga aspek assurances, dan menempatkan masing-masing pihak untuk menjamin satu sama lain dan memberikan legitimasi. Media sosial menyediakan ruang yang optimal bagi strategi simetris. Strategi asimetris memiliki kekurangan karena porsi kepentingan organisasi lebih dominan dibandingkan publik. Namun secara teknis, strategi asimetris lebih mudah untuk diterapkan. Strategi asimetris sebagaimana dikemukakan Plowman (Hung, 2007) terdiri dari 4 strategi, yaitu contending, avoiding, accomodating, dan compromising. Contending memiliki arti organisasi mencoba untuk mempengaruhi dan meyakinkan publik untuk mendapatkan posisinya. Avoiding memiliki arti organisasi meninggalkan atau mengabaikan konflik secara fisik maupun psikis. Accomodating memiliki arti organisasi menurunkan posisinya sebagian dan mengurangi aspirasi. Compromising memiliki arti organisasi mengambil posisi sebagaian yang disukai tetapi tidak semua pihak puas dengan hasil yang diraih. Media sosial jika dimanfaatkan secara optimal dapat menggunakan strategi simetris. Namun jika jika organisasi masih bersifat pragmatis dan belum proporsional dalam mempertemukan kepentingan organisasi dan publik maka penggunaan media sosial akan bersifat asimetris. Kesimpulan Kehadiran media sosial bagi memiliki konsekuensi penting bagi organisasi. Media sosial telah menjadi media penting bagi penyampaian opini publik. Penyebaran informasi dan opini publik tidak

260

bisa dikendalikan oleh organisasi. Oleh karena itu dibutuhkan kemampuan untuk merespon opinopini yang disampaikan oleh publik. Organisasi harus mampu mengidentifikasi publik aktif. Publik aktif adalah orang-orang yang memahami persoalan organisasi, tidak terbatasi aksesnya, dan memiliki keterlibatan tinggi dengan organisasi. Publik aktif memiliki posisi yang penting dan dapat mempengaruhi eksistensi organisasi. Oleh karena itu publik aktif menjadi prioritas utama bagi organisasi. Penggunaan media sosial diperlukan untuk kepentingan organisasi terutama untuk mengidentifikasi opini-opini yang muncul berkaitan dengan kebijakan dan operasional organisasi. Media sosial memberikan ruang publik untuk berinteraksi dengan organisasi. Publik dan organisasi dapat mempertemukan kepentingan masing-masing menjadi kepentingan yang saling menguntungkan. Media sosial sangat sesuai untuk organisasi terutama untuk menerapkan strategi public relations yang bersifat simetris. Namun terdapat kendala yang harus dihadapi yaitu strategi yang bersifat simetris memiliki kompleksitas dan konsekuensi yang tidak mudah. Organisasi dalam strategi simetris tidak hanya memikirkan dirinya sendiri namun harus mampu menyerap aspirasi publik. Pertukaran informasi dalam media sosial tidak bisa dikendalikan oleh organisasi. Hal yang harus dipersiapkan organisasi yaitu mampu menangkap konsekuensi yang akan muncul bagi organisasi. Pendekatan simetris maupun asimetris memiliki konsekuensi yang berbeda terkait kepentingan organisasi dan publik. Daftar Pustaka Grunig, J. E., & Hunt, T. (1984). Managing public relations (Vol. 343). New York: Holt, Rinehart and Winston. Grunig, James E. "Paradigms of global public relations in an age of digitalisation." PRism 6.2 (2009): 1-19. Hallahan, K. (2001). Inactive publics: the forgotten publics in public relations∗. Public relations review, 26(4), 499-515. Ki, E. J., & Hon, L. (2009). Causal linkages between relationship cultivation strategies and relationship quality outcomes. International Journal of Strategic Communication, 3(4), 242-263 Kriyantono, R. (2014). Teori Public Relationsi Perspektif Barat dan Lokal: Aplikasi Penelitian dan Prakti . Jakarta: Kencana. Lee, Nicole Marie. 2013. The role of new public relations practioners as social media expert. A thesis. San Diego State University Wilcox, D. H., Cameron, G. T., Reber, B. H., & Shin, J. H. (2015). Public relations: Strategies and tactics Pearson Higher Ed. 8 Edition Website: http://www.internetworldstats.com/asia.htm#id http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20150327061134-185-42245/berapa-jumlah-pengguna-facebookdan-twitter-di-indonesia/

261


262

Strategy Between State-Owned Enterprises, Private Corporates, and The Governments in Reputation Conflict Maintenance of Corporate Social Reponsibility (CSR) Programmes NURRAHMAWATI1 Faculty of Communication Science Bandung Islamic University (UNISBA) Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116 Email: [email protected]

Abstract This article, titled as strategies between state-owned enterprises, private corporates (BUMN), and the governments in management reputation conflict of Corporate Social Responsibility programme, is aimed to search and explain the following; Obstacles and supports pertaining, the interest conflict, and reputation conflict management of corporations and the government pertaining CSR programmes. This research uses qualitative research method through case study approach using thorough interviews from various sources, bibliography dissection, documents dissection and various data related to the research. The subjects of this research include nine correspondents as representatives from corporations, BUMN, and the government who are involved in the areas of Corporate Social Responsibility, as well as a CSR expert. The supporting theories in this research include: Symbolic Interaction Theory, Conflict Management Theory, and reputation concept. There are several obstacles and supporting factors in maintaining CSR internally and externally. In maintaining CSR of corporations and the government, there are three methods of management, namely by a designated division from within the organization, coordination with the government sector, as well as cooperation with the government and other organizations. In maintaining conflict, corporations and the government communicate both formally and informally. Keywords: Corporate Social Responsibility, Reputation Conflict, Reputation Conflict Management Abstrak Artikel ini berjudul Strategi antara perusahaan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan pemerintah dalam pengelolaan konflik program Corporate Social Responsibility (CSR), bertujuan untuk menemukan dan menjelaskan; Hambatan dan dukungan , perbedaan kepentingan, serta pengelolaan konflik reputasi antara perusahaan, BUMN, dan pemerintah dalam program CSR. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan studi kasus. Menggunakan wawancara, penelaahan pustaka, penelaahan dokumen, dan berbagai data yang berhubungan dengan penelitian. Subjek penelitian ini sembilan orang sebagai perwakilan perusahaan, BUMN, dan pemerintahan. Teori pendukung dalam peneitian ini diantaranya; Teori interaksi simbolik, teori konflik dan manajemen konflik, dan konsep manajemen reputasi. Terdapat beberapa faktor hambatan dan pendukung dalam pengelolaan CSR secara internal dan eksternal Dalam pengelolaan CSR perusahaan dan pemerintah, terdapat tiga bentuk pengelolaan, yaitu dikelola oleh divisi khusus tersendiri, koordinasi dengan pihak pemerintah, dan kerjasama dengan pihak pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya. Dalam pengelolaan konflik, perusahaan dan pemerintah melakukan komunikasi secara formal dan komunikasi secara informal. Kata kunci: Corporate Social Responsibility, Konflik reputasi, pengelolaan konflik reputasi

1

Nurrahmawati, dosen Fakultas Ilmu Komunikasi, Bidang Kajian Public Relations, Universtas Islam Bandung, lahir di Garut tanggal 12 September. Menyelesaikan studi S1, S2, dan S3 di Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Pernah menjadi Kepala Bagian Humas Unisba dan menjadi Pembantu Dekan II Fikom Unisba. Saat ini mengajar mata kuliah di S1 dan S2 diantaranya; Periklanan, Publisitas dan Kampanye PR, Audit PR, Komunikasi bisnis & Negosiasi, Manajemen Reputasi, dan Psikologi Komunikasi

263


Pendahuluan Sebagian perusahaan di Indonesia pada umumnya sudah menjadikan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai salah satu program perusahaan. Seperti upaya PT Telkom melalui Telkom Foundation yang menyumbangkan komputer dan membantu koneksi internet di desa-desa, Sampoerna dan Djarum Foundation secara kontinyu memberikan beasiswa pendidikan sekolah, atau PT. Unilever yang melalui produk lifebuoy, dan pepsodent membantu pembangunan toilet. yang higienis di desa-desa. Perusahaan Astra dengan program UMKM dan pembangunan sekolah, PT Pertamina dengan berbagai program seperti; peduli bencana alam, pemberian beasiswa, perbaikan infrastruktur sarana umum (rehabilitasi jalan, jembatan, taman-taman dan sebagainya). Meskipun demikian, sebagian perusahaan lainnya masih melihat kegiatan CSR merupakan bagian dari biaya, atau merupakan suatu tindakan yang reaktif agar tidak terjadi penolakan masyarakat dan lingkungan. Beberapa kasus demonstrasi seperti yang terjadi di perusahaanperusahaan tambang. Masalah-masalah serupa juga terjadi di berbagai perusahaan lainnya, unjuk rasa warga Desa Padasuka, Kabupaten Lampung Selatan terhadap PT Danus Jaya, perusahaan pengolahan kelapa sawit dikarenakan ingkar dalam menyediakan sarana air bersih dan ingkar menempatkan warganya sebagai karyawan perusahaan (Harian Radar Lampung, 14 September 2011). Belum lagi masalah penyelewengan dana CSR seperti yang terjadi di PT Pusri. Kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT Pusri sedang diselidiki. Tiga pejabat PT Pusri dan Kepala Cabang Bank Sumsel diperiksa Tim Penyidik Pidana Khusus Kejari Palembang (www.uwinsblog, 8 November 2012). Penyelewengan dana CSR juga diduga dilakukan oleh para pimpinan Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed)) berkaitan dengan kucuran dana CSR sebesar 3 Milyard dari perusahaan Antam. Sebagian perusahaan memang sudah memiliki kemampuan mengangkat status CSR ke tingkat yang lebih tinggi dengan menjadikannya sebagai bagian dari upaya brand building dan peningkatan corporate image. Namun upaya-upaya tersebut belum banyak menjadikan CSR sebagai bagian dari perencanaan strategis perusahaan, sebagian perusahaan masih menjalankan program CSR sebagai upaya yang reaktif dan kalaupun dijalankan, masih sebagai tindakan yang terpaksa dijalankan. Program CSR dapat termasuk ke dalam tugas public relations, dimana tugas public relations disini untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan publiknya melalui berbagai sarana yang positif, sehingga memperoleh; public understanding (pengertian publik), public confidence (kepercayaan publik), public support (dukungan publik), dan public cooperation (kerjasama publik) (Yulianita, 2003: 47). Kegiatan public relations dihadapkan kepada masalahmasalah yang berhubungan dengan opini publik dan proses mempersuasi. Program CSR sebagai strategi perusahaan, kelihatannya belum menjadi fokus perhatian dan masih dianggap tidak banyak memberikan dayaguna yang nyata. Banyaknya demonstrasi dan masalah-masalah yang terjadi yang ditunjukkan masyarakat sekitar perusahaan, menunjukkan belum adanya kepedulian serta masih terdapat keraguan dari urgensi program CSR tersebut. Penelitian yang dilakukan Chambers et.a;.(dalam Iriantara, 2004: 54) terhadap pelaksanaan CSR di tujuh negara Asia, yakni India, Korea Selatan, Thailand, Singapura, Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Masing-masing negara diambil 50 perusahaan yang berada pada peringkat atas berdasarkan pendapatan operasional untuk tahun 2002. Lalu dikaji implementasi CSR pada masing-

264

masing negara. Hasilnya, Indonesia tercatat sebagai negara yang paling rendah penetrasi pelaksanaan CSR dan derajat keterlibatan komunitasnya dibandingkan enam negara lainnya. Dalam kenyataannya masih banyak perusahaan dalam skala menengah – bawah yang mengeksploitasi sumber daya alam, seperti misalnya perusahaan tambang yang banyak berada di luar Pulau Jawa, dimana memiliki kecenderungan untuk perolehan keuntungan semata, yang secara strategis bisnis tidak terlalu memikirkan kepentingan sosial masyarakat sekitarnya, akan sulit melaksanakan program CSR sebagai sebuah strategi dan investasi perusahaan. Padahal sesuai dengan bunyi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 2 dan 3 yang menyatakan bahwa: (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bunyi ayat tersebut jelas menunjukkan bahwa bumi beserta isinya merupakan milik bersama masyarakat Indonesia, yang dalam kenyataan telah dieksploitasi oleh dan untuk kepentingan perusahaan. Adanya tragedi lumpur Lapindo merupakan salah satu contoh kasus yang paling berat, dimana sampai sekarang belum dapat diatasi secara tuntas yang memberikan dampak penderitaan bagi warga Sidoarjo serta menimbulkan kerugian materil dan moril dalam berbagai segi kehidupan masyarakatnya. Berbagai permasalahan yang telah diuraikan tersebut, merupakan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk melakukan pendekatan melalui regulasi bersama dewan perwakilan rakyat untuk memasukkan tanggung jawab sosial dan lingkungan di dalam UndangUndang perseroan terbatas nomor 40 tahun 2007, yaitu dalam pasal 74 sebanyak empat buah ayat. Namun meskipun Undang-Undang CSR sudah digulirkan sejak tahun 2007, tetapi sampai saat ini dalam implementasinya masih belum mendapat pengawasan dan sanksi jelas dari pihak pemerintah. Hal ini dikarenakan Pasal 74 Undang-Undang RI Nomor 40 masih diperdebatkan di masyarakat, khususnya bagi pihak perusahaan terbatas. Sebagian para pengusaha menyatakan penolakan terhadap konten dari pasal tersebut, dengan alasan membebani anggaran perusahaan, padahal mereka telah melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak perusahaan yang jumlahnya tidak kecil. Hadirnya pasal tersebut dapat menimbulkan potensi konflik, dimana konflik yang terjadi dapat menghambat organisasi dalam membangun, mempertahankan, dan meningkatkan reputasi lembaga masing-masing, baik bagi pihak perusahaan maupun bagi pihak pemerintahan. Secara singkat pengertian konflik adalah “persepsi mengenai perbedaan kepentingan (perceived divergence of interest)... Kepentingan dapat diterjemahkan ke dalam suatu aspirasi, yang didalamnya terkandung berbagai tujuan dan standar... yang diperjuangkan oleh seseorang ( Pruitt dan Rubin, 2004: 21-22). Konflik reputasi mencapai puncaknya dengan adanya permohonan Judicial review kelompok pengusaha terhadap Undang-Undang tersebut. Program CSR yang benar-benar dilaksanakan dengan tulus oleh perusahaan, bisa menjadi terbebani dengan adanya pasal 74 UU Nomor 40 tersebut. Sehingga ada kewajiban melaporkan dan menginformasikannya untuk diketahui oleh stakeholder perusahaan. Padahal tanpa adanya UndangUndang tersebut, para perusahaan telah menjalankan CSR. Sementara itu, pihak pemerintah mengalami kesulitan dalam memecahkan berbagai masalah primer seperti; kemiskinan, pengangguran, pendidikan, kesehatan,dan lain-lain, sehingga sebagian bebannya dilimpahkan

265


kepada perusahaan dalam bentuk CSR. “Pihak pemerintah memiliki kepentingan pada akselerasi percepatan pembangunan dan upaya-upaya memelihara kualitas pembangunan yang belakangan ini mengalami kemerosotan yang signifikan yang dapat memengaruhi keseluruhan ekosistem kehidupan masyarakat” (www.aziz.blog, 23 Mei 2013). Secara ideal, kedua belah pihak hendaknya saling mendukung kebijakan dan dirumuskan bersama antara perusahaan dan pemerintah, tetapi munculnya perdebatan pasal 74 UU No. 40 ini mengindikasikan adanya konflik reputasi antara pemerintah dan perusahaan yang menginginkan pencitraan dan reputasi terbaiknya. Undang-Undang diperdebatkan, seakan-akan melalui lahirnya Undang-Undang ini pihak pemerintah menunjukkan reputasinya telah membela masyarakat. Demikian pula dengan pihak perusahaan, dengan melaksanakan pasal-pasal tersebut harus menunjukkan reputasinya melalui kepedulian dan kedermawanannya. Reputasi yang baik dan positif merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh setiap organisasi, juga perusahaan dan pemerintahan. Tetapi reputasi merupakan sebuah proses panjang yang memerlukan keseriusan dalam mengelola reputasi yang tercermin dalam identitas, kinerja, dan citra dari organisasi. Seperti yang diungkapkan Argenti (2010, 36-37) bahwa”reputasi organisasi merupakan faktor penting dalam menentukan sebuah strategi komunikasi yang koheren. Identitas, citra, dan reputasi strategi dari suatu perusahaan adalah bagian terpenting dari fungsi komunikasi korporat manapun.” Menurut Fombrum (dalam Ardianto, 2010: 102), “ada empat sisi reputasi korporat yang perlu ditangani, yaitu: (a) credibility (kredibilitas di mata investor), trustworthiness (terpercayaan dalam pandangan karyawan), reliability (keterandalan dimata konsumen), dan responsibility (tanggung jawab sosial)”. Dalam konteks ini, reputasi difokuskan kepada reputasi korporat dalam tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility. Berdasarkan uraikan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai strategi perusahaan dan pemerintah dalam pengelolaan konflik program CSR dan mengkajinya dari dimensi; Hambatan dan dukungan dalam pengelolaan program CSR, perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah dalam mengimplementasikan program CSR, dan pengelolaan pelaksanaan program CSR dalam membangun reputasi. Metode Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretif lebih umum dikatakan sebagai metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif karena mampu melukiskan secara sistematik fakta yang ada secara faktual, penelitian kualitatif bukanlah mencari suatu “kebenaran mutlak”. Pendirian kualitatif mengakui adanya “dunia luar”, akan tetapi dunia itu tidak dapat dikenal sepenuhnya secara mutlak, yang melihat dunia itu dari segi pandangnya atau biasanya dari segi pandangan respondennya dan pandangan itu mungkin sekali ada perbedaan dengan pandangan orang lain. (Nasution, 1996: 6) Penelitian dilapangan menggunakan beberapa teknik yaitu wawancara mendalam, kepustakaan, dan obsevasi. Cara ini digunakan sesuai dengan tuntutan dalam penelitian kualitatif, data yang diinginkan berbentuk lisan atau tertulis. Sehubungan dengan pandangan tersebut, (Moleong, 2002: 14) menjelaskan bahwa “data kualitatif berbentuk kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku orang-orang yang dapat diamati.”

266

Pendekatan penelitian dilakukan dengan studi kasus. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk mempertahankan karakteristik holistik dan bermakna dari peristiwa-peristiwa kehidupan nyata, seperti siklus kehidupan seseorang, proses-proses organisasional dan manajeril, perubahan lingkungan sosial, hubungan-hubungan internasional dan kematangan industri-industri (Yin,2002:4). “Metode studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan how atau why” (Yin, 2002:1). Secara umum studi kasus memberikan akses atau peluang luas pada peneliti untuk menelaah secara mendalam, detail, intensif, dan menyeluruh terhadap unit sosial yang diteliti. Studi kasus dapat menyelidiki permasalahan yang berada disetiap kehidupan sosial. Demikian juga pada penelitian yang diangkat oleh penulis yang akan meneliti tentang program CSR. merupakan suatu pilihan pendekatan metodologi yang dapat digunakan. Peneliti memilih pendekatan studi kasus karena salah satu kelebihannya yaitu dapat digunakan untuk meneliti suatu topik yang spesifik atau keadaan sosial yang secara mendalam. Key informan merupakan kunci sumber informasi yang diperlukan untuk penelitian ini. Teknik pemilihan infoman adalah purposive yaitu memilih orang-orang tertentu karena dianggap – berdasarkan penilaian triangulasi sumber. Adapun key informan yang dimaksud diatas adalah: 1. Pimpinan CSR Perusahaan Pertambangan 2. Pimpinan CSR Perusahaan Gas 3. Pimpinan CSR Perusahaan Listrik Negara (PLN) 4. Program Director CSR Djarum Foundation 5. Pemerintah Provinsi Jawa Barat / BAPPEDA 6. Pimpinan Komunikasi Publik Kementrian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral. 7. Konsultan CSR Hasil dan Pembahasan Peneliti mendeskripsikan dimensi strategi perusahaan dan pemerintah dalam manajemen program CSR yang menyangkut aspek-aspek; hambatan dan dukungan dalam pengelolaan program CSR, perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah dalam mengimplementasikan program CSR, dan pengelolaan pelaksanaan program CSR dalam membangun reputasi. Hambatan dan dukungan dalam program CSR Dalam faktor hambatan dan dukungan dalam mengelola program CSR, hasil penelitian menunjukkan adanya ekspektasi pemerintah kepada perusahaan terlihat begitu besar setelah bergulirnya undang-undang nomor 40 tahun 2007 pasal 4 tentang CSR, meskipun perusahaan telah melakukan kewajiban-kewajibannya di dalam mengelola sumber daya yang ada. Bapak Agus Yulianto, selaku pimpinan divisi CSR PT Antam menyatakan bahwa; ... kami kan perusahaan yang juga sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban ketika kami mengambil sumber kekayaan alam, apalagi kami juga sebagai BUMN otomatis kami juga ada royalty, ada deviden, itupun kembali ke pemerintah tidak kami bawa kemana-mana. Nah itu kesulitan komunikasinya, kadang memang ada pemahaman yang berbeda mengenai CSR ini karena tidak semua orang itu paham betul apa mengenai CSR ini (Wawancara dengan Agus Yulianto, 14 Februari 2014).

267


Mengenai hambatan dalam kerjasama dengan pemerintah di dalam program CSR, selanjutnya dinyatakan: Masalahnya antara lain dikarenakan pemahaman CSR itu berbeda-beda Bu, contohnya ada kabupaten yang mengharuskan begitu Undang-Undang PT sehingga mereka merumuskan pendanaan TJSL harus sekian mau memberikan semacam dana yang harus disetorkan kepada kabupaten, `ada juga yang seperti itu... Selanjutnya dinyatakan bahwa faktor-faktor pendukung dalam pengelolaan program CSR, yaitu; Adanya divisi khusus CSR dengan dukungan sumber daya manusianya, juga terdapat dukungan dari seluruh jajaran pimpinan perusahaan, dan anggaran yang cukup tersedia. Disamping itu ruang lingkup CSR yang dilakukan sudah luas meliputi; Comuunity Development, PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan), serta Post Mining. Irwandar dari PT Arun NGL menyatakan bahwa banyak faktor penghambat dalam mengelola program CSR, yaitu: Sumber Daya Manusia lembaga bisnis sangat lemah dalam memahami CSR. Kemudian,konsep visi, misi, dan strategi sangat lemah dipahami oleh eksekutif. Disamping itu, Perusahaan akan mengalami hambatan dalam melakukan program CSR seperti yang diintruksikan Undang-Undang Nomor 40 karena pattern-nya tidak jelas... Ketidakjelasan konsep – implementasi akan menimbulkan masalah tersendiri. Dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa faktor sumber daya manusia dari perusahaan tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai konsep Corporate Social Responsibility. Disamping itu juga tidak memahami konsep visi, misi, dan strategi perusahaan yang baik. Selanjutnya Irwandar mengungkapkan; Umumnya-lah di Indonesia ini belum terimplementasi secara ideal, kita masih berkutat di program CSR dalam pengertian program sosial. Sebenarnya CSR dalam dunia bisnis dia lebih fokus kepada strategi manajemen, bagaimana mengoptimalkan resources kemudian juga yang punya visi ke depan yaitu sustainability. Kalau dalam prinsip itu apa namanya 3P, People, Profit, Planet. Jadi itu memang untuk serta merta ke arah itu kan sulit kita lakukan dan tidak mungkin dalam kultur bisnis Indonesia saat ini... Tetapi kita proses adaptasilah dari tahap ke tahap Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dinyatakan bahwa terdapat hambatan di dalam mengimplementasikan dan mengelola program CSR yaitu; masih terbatasnya program yang dilakukan yang terfokus kepada kegiatan charity dan philantrophy. Disamping itu juga terdapat hambatan eksternal dengan adanya kultur bisnis di Indonesia belum memihak kepada nilai-nilai bisnis dalam pengelolaan yang optimal seperti efisiensi dan efektivitas, belum green business, belum memperhatikan hak asasi manusia. Sehingga program CSR perusahaan belum dilakukan secara managerial dan strategis. Memang kadang-kadang kalau kita melihat isu CSR ini sudah berdengung di Indonesia ini mungkin 5 tahun kebelakang. Tapi umumnya masih kecenderungan filantropy dan PT Arun juga masih dominannya filantropi, bagi-bagi komputer, beasiswa, dan sebagainya. Karena bargaining powernya rendah, CSR di bawah Public Relations, dibawah sub unit non Divisi. Ya, pokoknya disitu aja kalau kita lihat imposible untuk ideal. Itu kan namanya kendala structural dan kendala cultural. Adapun yang menjadi faktor-faktor pendorong atau pendukung program CSR, yaitu;

268

“Budgetnya malah lebih dari yang disarankan oleh pemerintah. Tapi malah menurut saya biaya operasional PT Arun 40 juta dolar, turunnya 1,2 juta, itu sudah 12 milyar, tapi kan tidak kelebihan kalau rata-rata 10% dari keuntungan. Cuma belum dibuat program yang strategis, yang sustainable, belum sesuai ISO 26000, itu tidak dianggap CSR. Ya itu program sosial untuk image jangka pendek”. Selanjutnya Irwandar menyatakan bahwa; secara umum, faktor-faktor yang mendukung terciptanya program CSR yang baik adalah; “Sumber Daya Manusia (SDM), peluang partnership, dana program dari lembaga bisnis indonesia, sebenarnya sangat mendukung, namun sayangnya pelaksanaan hanya kegiatan sosial filantropi saja” (ibid). I Made Berata, selaku Manajer Program CSR menyatakan bahwa terdapat faktor internal dan eksternal yang menghambat kelancaran dari program CSR sebagai berikut: Penghambat internalnya itu dalam pemahaman petugas SDM-nya.. Kadang – kadang, karena begitu mendapat yang bagus – bagus, mutasi. yang namanya organisasi kan ganti – ganti personil, itu di internal begitu. Kalau eksternalnya, pemahaman di stakeholder, bahwa program kita ini sekarang lebih sering untuk program empowering untuk pemberdayaannya bukan charity-nya, yang charity-nya sudah banyak kita tinggalkan, ada lembaga lain yang meng-handdle ..., kalau CSR-nya lebih ke pemberdayaan, capacity building mungkin masih ada cuma porsinya lebih mengecil, yang masih ada itu mungkin di bencana, semacam itu kan tidak bisa ditolak, sudah ada ya tentu kita harus terjun CSR, yang tanggap darurat, terus rehabilitasi. Tapi yang terprogram rata – rata ke pemberdayaan, pelatihan (Wawancara dengan I Made Brata, 29 Oktober 2013). Mengenai faktor-faktor pendukung dalam pengelolaan CSR yaitu;” Adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, dukungan dari para pimpinan, anggaran dan fasilitas yang memadai”. Seperti yang dinyatakan Bapak Mirza bahwa; Secara struktur organisasi, kedudukan CSR berada dalam divisi corporate secretary, dimana corporate secretary ini bertanggung jawab langsung kepada direktur utama PLN”. Disamping itu, dalam setiap tahun, anggaran untuk program CSR cukup besar, khusus untuk kegiatan CSR dan Program Kemitraan dan Lingkungan. Jumlah personal yang terlibat di kantor pusat enam belas orang, di tataran unit sekitar seratus orang, dan di wilayah area atau kabupaten sekitar seratus lima puluh orang. Dukungan dari perusahaan terlihat nyata, telah melakukan kegiatan bakti sosial sejak perusahaan berdiri, sesuai dengan moto perusahaan yaitu; Djarum tumbuh dan berkembang bersama lingkungan”. Program CSR didukung penuh dan menjadi kebijakan manajemen serta menjadi spirit. Kemudian perusahaan membuat yayasan tersendiri secara khusus dalam menggarap program CSR ini, bernama Djarum Foundation. Imam Solihin menyatakan bahwa: Adanya hambatan mungkin karena keterbatasan kami dalam mensosialisasikan, dalam menyampaikan, mensinergikan. Itu dari kami Bu, bukan dari mereka yang enggan bergabung. Barangkali sosialisasi kaminya belum mengena atau pas sosialisasi mereka tidak datang atau sosialisasi waktunya tidak pas”. Mengenai faktor pendorong atau pendukungnya, Bapak Wawan menyatakan; Faktor utamanya adalah kebijakan yang pertama ya menuruti pimpinan Jadi sebaik apapun program CSR perintah pimpinan adalah nomer satu yang mendukung. Jadi, komitmen

269


pimpinan terhadap program yang akan dilaksanakan. Kedua adalah kesiapan dari tim teknis tim CSR pemerintah jabar. Berdasarkan uraian tersebut, terdapat faktor-faktor pendukung yang terdiri dari adanya komitmen dari pimpinan pemerintahan, dalam hal ini adalah Gubernur Jawa Barat, Sekwilda, dan Kepala Bappeda, adanya kesiapan tim teknis database, kemudian kesiapaan model perencanaan sinergi. Dalam hal ini terhadap pembangunan dunia usaha dengan pihak CSR Jawa Barat. Kemudian adanya kesiapan pelaksanaan, dan adanya kesiapan pelaporan dan evaluasi. Faktor-Faktor Penghambat & FaktorFaktor Pendukung dalam Pengelolaan CSR

Faktor Penghambat 1. Faktor Internal - Sumber Daya Manusia, Kompetensi & Kuantitas kurang - Perencanaan & Pengembangan Program kurang memiliki roadmap - Kedudukan Struktural kurang Strategis - Pengelolaan Anggaran 2. Faktor Eksternal - Kurangnya Pemahaman tentang CSR

Faktor Pendukung 1. Faktor Internal - Sumber Daya Manusia Sebagian Terlatih & adanya Penghargaan - Penguasaan Aspek Manajerial - Ketersediaan Anggaran - Dukungan Struktural 2. Faktor Eksternal - Database Pemerintah - Peluang Partnership

Gambar 1 Faktor Penghambat & Pendukung Program CSR Sumber : diolah dari hasil penelitian

Perbedaan Kepentingan antara Perusahaan dan Pemerintah dalam Program CSR Perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah di dalam mengimplementasikan program CSR terutama adalah dalam hal pengelolaan dana program CSR itu sendiri. Sebagian dari pemerintah daerah menginginkan adanya sejumlah dana CSR tertentu yang akan dikelola oleh mereka. Perbedaan yang kedua, adanya persepsi yang berbeda-beda dalam memaknai konsep CSR di pihak perusahaan dan pemerintah. Adanya pasal 74 undang-undang yang menimbulkan multitafsir. Sehingga pemerintah lebih banyak menginginkan dan memfasilitasi program-program yang bersifat charity dan philantrophy. Hal ini dapat dianggap beban oleh perusahaan, karena harus mengeluarkan anggaran tambahan, dengan dalih pemerintah adalah demi percepatan pembangunan. Masalah akan semakin bertambah, apabila program yang diprioritaskan pemerintah untuk dibantu tidak termasuk dalam daftar program prioritas perusahaan. Berikut ini beberapa pandangan dari pihak perusahaan dan pemerintah; Agus Yulianto mengungkapkan bahwa; Banyak orang yang mengansumsikan perusahaan itu memiliki tanggung jawab yang lebih terhadap kesejahteraan masyarakat, padahal sebenarnya dalam pelaksanaannya itu perusahaan ini sama dengan warga negara yang lain, kami adalah bagian dari warga negara yang harus dilindungi tapi kami sebagai BUMN kami juga memiliki kewajiban untuk

270

membantu, jadi membantu itu bukan tanggung jawab sepenuhnya, jadi itu mungkin kesulitannya disitu. Masalahnya seperti pemahaman CSR itu berbeda-beda Bu. Contohnya ada kabupaten yang mengharuskan begitu ada undang-undang PT sehingga mereka merumuskan perdanaan TJSL harus sekian, mau memberikan semacam dana yang harus disetorkan kepada kabupaten, ada juga yang seperti itu, ada yang mematok. Demikian juga halnya yang terjadi di PT Arun, dimana terjadi perbedaan persepsi dalam memandang program CSR antara perusahaan dengan pemerintah daerah. Seperti pernyataan Bapak Irwandar bahwa; “Sangat besar gap, pemerintah hanya ingin melihat bantuan kehumasan, tidak melihat aspek lain seperti pembayaran pajak, pengembangan SDM lokal dan penghematan energi serta pelatihan sebagai program CSR”. Oleh karena sama-sama kurang memahami mengenai konsep CSR, sehingga pemerintah hanya menginginkan bantuan dari perusahaan cenderung dominan kepada pengadaan sarana dan prasarana. Demikian juga halnya pihak perusahaan, kegiatan CSR yang dilakukan lebih mementingkan harmonisasi dengan pihak pemerintah, sehingga lebih dominan melakukan program yang bersifat charity dan philanthropy, meskipun ada beberapa program seperti upaya melestarikan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat setempat. Selanjutnya diungkapkan bahwa; “Tapi karena kita melakukan aksi aksi harmonisasi antara beda kepentingan tadi. Misalnya dengan Pak Walikota minta ini minta itu, kita gak bisa kasih yang besar, jadi tetap harus dikasih tapi tidak besar. Untuk harmonisasi, karena nanti ada urusan lain-lain, seperti perizinan”. Pernyataan-pernyataan tersebut di atas, senada dengan apa yang diungkapkan Bapak Suwarno dari perusahaan Djarum, bahwa terdapat pengetahuan dan pemahaman yang berbeda terhadap CSR yang ditangkap dari adanya peraturan mengenai CSR; berikut ini pernyataannya; UU No. 40 Pasal 47 yang menetapkan CSR itu wajib, karena wajib ya bisa hanya bayar berapa persen, sesudah itu gak berbuat apa-apa, kemudian setelah diikuti lagi UU No. 11 dari Departemen Sosial, walaupun mungkin sekarang isinya sudah berubah tapi awalnya kita semua perusahaan tidak pertambangan saja, harus menyediakan dana CSR. Nanti yang melakukan CSR nya Departemen Sosial, dan itu menjadi perdebatan Perbedaan kepentingan tersebut, juga tercermin dalam keinginan pemerintah daerah untuk memanfaatkan dana CSR dari PLN sesuai kepentingannya, terlihat dalam pernyataan Bapak Made Berata berikut ini; Dalam pelaksanaan program CSR memang ada distorsi dengan pemerintah daerah... Saya menginginkan A, untuk membuat citra. Tapi penguasa daerah itu lewat saya saja. Serba salah ini, Kita mencoba untuk membangun komunikasi dengan pemerintah daerah, dengan harapan, tujuan saya tercapai lewat pemerintah daerah. Tetapi apa yang terjadi, si A ini akan merealisasikan sesuai dengan janji – janji dia waktu kampanye, maka ngga kena lah ini... Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan kepentingan dalam pemanfaatan dana CSR. Di satu sisi, perusahaan menginginkan dana tersebut digunakan untuk kepentingan pencitraan dan reputasi perusahaan, tetapi di sisi lain, pihak pemerintah menginginkan dana CSR tersebut diperuntukan sebagai pemenuhan janji pejabat pemerintah tersebut kepada masyarakatnya. Mendukung pendapat-pendapat tersebut di atas, Bapak Noke Kiroyan memperkuat pendapat-pendapat tersebut, bahwa terkadang pihak pemerintah daerah menginginkan adanya

271


dana yang dikelola oleh mereka: “Hal itu bisa menimbulkan masalah karena itu bisa menyangkut good governance, baik di perusahaan maupun di pemerintah. Dan permimntaan tersebut ditolak karena masalahnya kalau kita memberikan uang kepada pemerintah itu kita bisa berurusan dengan KPK atau Kejaksaan Agung”. Dalam teori konflik, memandang masyarakat sebagai satu sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dimana komponen yang satu berusaha untuk menaklukkan komponen yang lain guna memenuhi kepentingannya atau memperoleh kepentingan sebesar-besarnya. Di dalam kenyataannya, perbedaan kepentingan tersebut terlihat ketika pihak pemerintah memiliki ekspektasi yang besar kepada perusahaan dengan bergulirnya undang-undang nomor 40 tahun 2007 pasal 74 mengenai CSR. Adanya kewajiban perusahaan untuk melaksanakan program CSR, membuat pemerintah daerah melakukan berbagai aturan melalui peraturan daerahnya (Perda) dan mewajibkan perusahaan untuk membantu percepatan pembangunan di berbagai sektor, juga dalam rangka menaikkan indeks pembangunan di daerahnya. Disamping itu, masih terdapat peraturan daerah yang menginginkan anggaran CSR perusahaan tersebut dikelola langsung oleh pemerintah daerah, seperti Pemerintahan Daerah Bogor dan di Sulawesi Tenggara, di Kalimantan Timur, dan di beberapa daerah lainnya. Perbedaan Kepentingan Perusahaan dan Pemerintah Dalam Implementasi CSR

Pengelolaan CSR dan Anggaran oleh Pemerintah.

Penentuan Program CSR

Penentuan Khalayak Sasaran Strategis

Persepsi & Ekspektasi

Gambar 2 Perbedaan Kepentingan Perusahaan dan Pemerintah Sumber : Diolah dari hasil penelitian

Pengelolaan CSR Perusahaan dan Pemerintah Dalam Konflik Reputasi Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, dapat dirangkum bentuk pengelolaan CSR antara perusahaan dan pemerintah meliputi; Perusahaan mengelola sendiri keseluruhan program CSR, perusahaan melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah sebagai fasilitator, dan perusahaan melakukan kerjasama dengan pihak pemerintah serta berbagai lembaga lainnya sesuai dengan jenis program dan keahlian dalam mengimplementasikan program CSR. Bentuk pengelolaan secara mandiri keseluruhan program CSR, merupakan suatu pola keterlibatan secara langsung oleh divisi CSR perusahaan tersebut atau juga membentuk sebuah yayasan atau organisasi khusus yang terpisah dari struktur organisasi resmi perusahaan. Pelaksanaan kegiatannya akan lebih sesuai dengan visi, misi, dan tujuan perusahaan. Disamping itu juga akan lebih mudah dalam mengontrol dan memonitoringnya, dan para pengelola dapat belajar, merancang dan mengembangkan program CSR dengan baik. Kebijakan ini juga yang dilakukan oleh PT Djarum dalam mengelola program CSR-nya. Sejak tahun 1986, dengan filosofi “Tumbuh Dari Dalam Dan Berkembang Bersama Lingkungan”. Djarum

272

Foundation mengelola kegiatan CSR dalam bentuk tanggung jawab philanthropy yang fokus pada lima bidang, yaitu; Djarum Bakti Sosial (1951), Djarum Bakti Olahraga (1969), Djarum Bakti Lingkungan (1979), Djarum Bakti Pendidikan ((1984), DAN Djarum Bakti Budaya (1992). Pengelolaan CSR PT Djarum dilakukan atas empat pilar, yaitu; Niat baik, lingkungan dan sosial, keseimbangan, dan kesinambungan usaha ataupun pembangunan. Pengelolaan CSR dapat dilakukan dengan melakukan kemitraan atau kerjasama dengan berbagai pihak lain, seperti dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga profesional, dan lain-lain. Pola kerjasama ini dapat dilakukan dalam jangka pendek atau dalam jangka panjang. Kebijakan ini dilakukan oleh perusahaan dikarenakan beberapa alasan, seperti; Tidak semua keahlian dan keterampilan khusus dimiliki dalam menjalankan program CSR, banyaknya volume pekerjaan yang harus dijalankan oleh pengelola CSR, dan kinerja program akan lebih mudah dievaluasi. Pola kemitraan ini dilakukan oleh PT Antam, Perusahaan Listrik Negara, juga oleh PT Arun NGL. PT Antam di dalam menjalankan program community development, program kemitraan dan bina lingkungan, juga dalam program post mining, bekerjasama dengan Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gajah Mada, Universitas Sulawesi Tenggara, juga dengan School Development Program dalam bidang pendidikan dan pelatihan. Kerjasama dilakukan juga dengan Yayasan Quantum dalam program pelestarian lingkungan. Untuk pendampingan program CSR, antara lain bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Katari. Demikian juga yang dilakukan oleh Perusahaan Listrik Negara dan PT Arun NGL. Dalam merencanakan dan menjalankan program CSR, PT Antam juga melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, baik melalui Musrembang (Musyawarah Pengembangan Pembangunan) atau dalam kegiatan pertemuan rutin dan gathering dengan BAPPEDA. Hal ini dilakukan antara lain untuk mensinkronkan program CSR dari perusahaan dengan program pembangunan di seluruh Jawa Barat yang tidak dianggarkan dalam APBN dan APBD pemerintah. Program yang ditawarkan BAPPEDA terutama dalam pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan, kesehatan, bina lingkungan, dan peningkatan daya beli. Sehingga diharapkan terjadi kerjasama yang mutual simbiosis. Secara umum, perusahaan yang baik akan dilihat dan dinilai oleh stakeholder dalam aspek reputasi yang dimilikinya. Reputasi merupakan modal perusahaan untuk dapat terus eksis dan berkembang dengan baik. Sehingga reputasi yang baik hendaknya selalu terjaga dan terpelihara dengan baik, diantaranya melalui komunikasi yang baik. Manajemen reputasi adalah berkaitan dengan tindakan baik yang memiliki dampak, dimana mengelola tindakan baik merupakan inti dari strategi reputasi. Manajemen strategis yang baik diciptakan dari komunikasi antara anggota perusahaan dan muncul dari keahlian dan keinginan untuk berbuat baik. Seperti yang dinyatakan oleh Aula dan Mantere (2008: 40-41): Reputation consist of a company’s operational and communicational dimensions. Reputation management is a strategic issue for companies that can be used to direct operations in order to influence the kinds of experiences felt by important stakeholder and the views and opinions formed about companies. Reputation managemnet is founded on the interaction between a company’s actual activities and theexperiences and views of its public. Stakeholders play the leading role in this interaction. Taking good care of stakeholder relations is essential to reputation management.

273


Bentuk Pengelolaan Konflik Reputasi Program CSR Lembaga

Perusahaan Swasta - Kerjasama dengan Pemerintah dalam Pengelolaan CSR - Charity Philanthrophy

BUMN

Pemerintah

- Koordinasi dengan Pemerintah - Kerjasama dengan Pemerintah dan Lembaga lain - Mengelola Sendiri - Charity - Philanthrophy

- Fasilitasi melalui Ketersediaan Database Program CSR dalam Berbagai Bidang - Kerja sama dalam Pengelolaan Program CSR Perusahaan

Gambar 3 Bentuk Pengelolaan CSR Sumber : Diolah dari hasil penelitian

Simpulan & Saran Simpulan Simpulan mengenai strategi pengelolaan konflik reputasi organisasi antara perusahaan dan pemerintahan dalam program CSR, adalah sebagai berikut: - Faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan CSR secara internal, diantaranya; sumber daya manusia kurang dalam kompetensi dan kuantitas, kurang memiliki roadmap dalam perencanaan dan pengembangan program, kedudukan dalam struktural kurang strategis, dan pengelolaan anggaran kurang efektif dan efisien. Sedangkan faktor penghambat secara eksternal yaitu adanya pemaknaan yang berbeda mengenai konsep CSR antara perusahaan dengan pemerintahan. - Faktor-faktor Pendukung secara Internal yaitu; terdapat sumber daya manusia yang sebagian sudah terlatih dan adanya penghargaan dari perusahaan, adanya penguasaan aspek manajerial, adanya ketersediaan Anggaran, serta adanya dukungan secara struktural. Faktor pendukung secara eksternal, yaitu adanya database Pemerintah untuk rencana program CSR serta adanya peluang Partnership dengan berbagai pihak terkait. - Terdapat perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintahan dalam mengimplementasikan program CSR terutama dalam aspek; pengelolaan CSR dan anggaran yang diharapkan oleh pemerintah, perbedaan dalam prioritas menentukan Program CSR, perbedaan dalam menentukan khalayak sasaran strategis, adanya perbedaan persepsi dan ekspektasi yang besar dari pemerintah, dimana keseluruhan perbedaan persepsi dan perspektif kepentingan ini berpotensi menimbulkan konflik antara perusahaan dengan pemerintah. - Dalam pengelolaan program CSR perusahaan dan pemerintah, terdapat tiga bentuk pengelolaan. Pertama, program CSR dijalankan dan dikelola oleh divisi khusus sendiri, kedua, perusahaan melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah sebagai fasilitator, dan perusahaan melakukan kerjasama dengan pihak pemerintah serta berbagai lembaga lainnya sesuai dengan jenis program dan keahlian dalam mengimplementasikan program CSR.

274

- Dalam pengelolaan konflik reputasi antara perusahaan dan pemerintah, kedua belah pihak melakukan berbagai pendekatan dalam rangka memperoleh harmonisasi baik itu dalam bentuk komunikasi formal seperti dalam pertemuan rapat, seminar, Focus Group Discussion (FGD), Musyawarah Rencana Pengembangan Pembangunan (Musrembang), juga dalam bentuk komunikasi informal seperti dalam acara silaturahim, jamuan makan malam, peresmian gedung, dan sebagainya. Saran Saran Akademik 1. Penelitian ini dapat ditindaklanjuti dengan Metodologi kuantitatif ataupun kualitatif dengan pendekatan-pendekatan lainnya, sehingga dapat mengembangkan penemuan penelitian yang sudah ada. Penelitian mengenai konflik reputasi organisasi antara perusahaan dan pemerintah dapat juga dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan uji pengaruh untuk menguji penemuan peneliti. 2. Subjek penelitian dapat difokuskan kepada pola pengelolaan program CSR perusahaan, baik dalam program community development, program kemitraan dan bina lingkungan, ataupun dalam program post mining. Penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi komunikasi . Saran Praktis 1. Diperlukan sosialisasi mengenai program CSR terkait ISO 26000 sebagai pedoman pelaksanaan tujuh arus pokok CSR yang dapat diselenggarakan oleh lembaga Badan Standar Nasional (BSN), pihak pemerintah, ataupun oleh suatu lembaga independen kepada berbagai pihak, baik itu pemerintah, perusahaan, lembaga swadaya masyarakat, media, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, pengusaha dan lain-lain, sehingga memperoleh pemahaman yang tepat dalam memaknai konsep CSR dan dalam mengimplementasika program CSR-nya. 4. Diperlukan suatu lembaga independen yang dapat mengawasi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan program CSR perusahaan secara keseluruhan.perusahaan melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah sebagai fasilitator, dan perusahaan melakukan kerjasama dengan pihak pemerintah serta berbagai lembaga lainnya sesuai dengan jenis program dan keahlian dalam mengimplementasikan program CSR. Daftar Pustaka Ardianto, Elvinaro. 2010. Metode Penelitian untuk Public Relations. Kuantitatif dan kualitatif. Bandung: Simbiosa Rekatama Argenti, Paul A . 2010. Komunikasi Korporat. Terjemahan, Edisi kelima, Jakarta: Salemba Humanika Aula, Pekka dan Saku Mantere. 2008. Strategic Reputation Management. Toward A Company of Good. New York : Roucledge Cannon, Tom. 1992. Corporate Responsibilty, Tanggung Jawab Perusahaan. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Cutlip, Scott M., Allen H. Center, and Glen M. Broom. 2000. Effective Public Relations, Eight Edition. New Jersey: Prentice – Hall. Inc. Gunawan, Alex. 2008. Membuat Program CSR Berbasis Pemberdayaan Partisipatif. Buku Online Heath, Robert L. 2005. Encyclopedia of Public Relations, Volume 1. London: Sage Publications, Inc. ______________ 2005. Encyclopedia of Public Relations, Volume 2. London: Sage Publications, Inc. M, Hiebert, Ray Eldon and Sheila Jean Gibbons. 2000. Exploring Mass Media for a Changing World. Routledge. Ishak, Aswad, dan Setio Budi HH, Ed. 2011. Public Relations &Corporate Social Responsibility. ASPIKOM Jakarta: Mata Padi Pressindo

275


Kartini, Dwi. 2013. Corporate Social Responsibility, Transformasi Konsep Sustainability Management Dan Implementasi Di Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama Kotler, Philip. 2005. Manajemen Pemasaran. Jilid 1. Terjemahan. Jakarta: PT INDEKS Iriantara, Yosal. 2004. Community Relations, Konsep dan Aplikasinya. Bandung: Simbiosa Rekatama Media. Ishak, Aswad. Setio Budi HH. 2011.Public Relations Corporate Social Responsibility. Aspikom. Jakarta: Mata Padi Pressindo Moleong, Lexy J. 1996. Metodologi Penelitian kualitatif. Remaja Rosdakarya. Bandung Mulyana, Deddy. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya. Remaja Rosdakarya. Bandung Nasution, S.1996. Metodelogi Penelitian Naturalistik-Kualitatif, Bandung: Tarsito Prajarto, Nunung. 2012. CSR Indonesia; Sinergi Pemerintah, Perusahaan, dan Publik. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada Primahendra, Riza. 2008. Tata Kelola Grobalisasi dan Dampaknya: Pekerjaan Rumah Untuk Indonesia. Jakarta: LP3ES Pruitt, Dean G. Dan Jeffrey Z. Rubin. 2004. Teori Konflik Sosial, Ed. Mohammad khatamie, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Soemirat, Soleh dan Elvinaro Ardianto. 2002. Dasar-dasar Public Relations. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung Soeharto, Edi. 2010. CSR & Comdev, Investasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi. Bandung: Alfabeta Soeprapto, Riyadi. 2002. Interaksi Simbolik, Perspektif Sosiologi Modern, Malang: Avveroes Press Untung, Hendrik Budi. 2008. Corporate Social Responsibility. Jakarta: Sinar Grafika. Wahyudi, Isa dan Busyira Acheri. 2011. Corporate Social Responsibility, Prinsip, Pengaturan dan Implementasi. Malang: Setara Press Wibisono, Yusuf. 2007. Membedah Konsep & Aplikasi CSR. Gresik: Fascho Publishing Wirawan. 2009. Konflik dan Manajemen Konflik, Teori, Aplikasi, dan Penelitian. Jakarta: Salemba Humanika Yin, Robert. 2006. Studi Kasus (Desain dan Metode). PT RajaGrafindo Persada. Jakarta Yulianita, Neni. 2003. Dasar-dasar Public Relations. Pusat Penerbit Universitas (P2U) LPPM Unisba. Bandung Sumber-sumber lain: 1. Majalah Mix Marketing Communication, Edisi 09 / IX / September 2012 2. --------------------------------------------------, Edisi 03 / IX / Maret 2012 3. Harian Umum Analisa Aceh, 22 Maret 2012 4. Hariam Radar Lampung, 14 September 2011 5. http://www.detik.com 6. http://www.kompas.com 7. http://www.antaranews.com 8. http://www.azizblog 9. http://www.wikipedia.org 10. http://djarum.com 11. http://djarumfoundation.org

276

How’s an Ad Goes Viral? The Strategy of Celebgram Endorsement Nurul Latifatun Nisa Department of Communication Science UPN “Veteran” Yogyakarta Email: [email protected]

Abstract Social media platform which often was used for advertising is Instagram. Instagram was based on imagesharing from one user to another. One of the strategies they used when placing the ad is using endorser to engage audience. Endorser is often considered effective to attract consumer’s attention. Advertiser sees that by using celebgram as endorser might increase the exposure without extra cost. In fact, celebgram is cheaper than conventional-celebrity. This paper examines how celebgram endorsement end up make an advertisement goes viral. How they make such an excellent online strategy for social media endorsement. Keywords: Instagram, Endorsement, Social Media Abstrak Media social yang sering digunakan untuk beriklan adalah Instagram. Instagram berbasis pada berbagi media dari satu user ke lainnya. Salah satunya adalah menggunakan endorser untuk menarik audiens. Endorser kerap disebut efektif untuk menarik perhatian konsumen. Pengiklan dan produsen melihat jika menggunakan Celebgram sebagai endorser dapat menaikkan exposure dengan biaya murah. Faktanya, celebgram memang lebih murah dibanding selebrity konvensional. Tulisan ini menjelaskan bagaimana Celebgram endorsement membuat suatu konten iklan viral. Bagaimana mereka membuat strategi online untuk social media endorsement. Keywords: Instagram, Endorsement, Social Media

Pemasaran melalui media social membantu produsen menemukan klien baru yang potensial. Adalah dengan cara mengidentifikasi kepentingan klien berdasarkan posting informasi mereka di social media. Karena bisa diandalkan untuk pelacakan sasaran dan ada dalam perangkat mobile, social media menjadi pilihan yang baik bagi produsen yang ingin beriklan. Sosial media kerap disebut alat yang efektif untuk pemasaran. Jika digunakan dengan benar, maka dapat membuat ikatan yang kuat pada calon pelanggan. Sedangkan, sebelum dilakukan pemasaran melalui platform ini, perlu strategi yang jelas. Yakni bagaimana mencapai tujuan dan siapa saja sasarannya. Social media kerap dipakai sebagai sarana beriklan. Terutama yang berbasis image-sharing, seperti instagram. Kita tak jarang melihat akun yang mengendorse suatu produk. Likes yang banyak, dan repost application membuat postingan tersebut masuk grid dan viral di instagram. Viral adalah saat suatu konten menyebar luas di internet. Dilihat orang banyak dan tak jarang menjadi bahan obrolan. Munculnya fenomena viral juga menjangkiti produsen. Saat mereka memutuskan beriklan via online, virality menjadi tujuan utama, bersanding dengan harapan agar dagangan laris terjual. Fenomena beriklan dengan endorsement di instagram tak jauh berbeda dengan endorsement konvensional. Di instagram, ada yang menggunakan celebrity yang sudah lebih dulu terkenal karena media, ada juga endorser tipe baru. Yakni celebgram, orang yang terkenal di instagram, memiliki puluhan ribuan sampai jutaan followers.

277


Celebgram yang terpilih, mengendorse produk dan mempostingnya. Posting tersebut muncul dalam timeline followernya. Tak heran ribuan likes didapat secara simultan hingga membuat iklan tersebut menjadi trending di instagram. Celebgram kerap dijadikan pilihan untuk menjadi endorser. Alasannya sederhana, karena pengiklan bisa mendapatkan exposure tinggi dengan biaya lebih murah. Lalu, sebenarnya apa saja strategi yang dipakai oleh celebgram dalam mengendorse produk. Tulisan ini bertujuan untuk mengupas strategi yang dipakai oleh celebgram untuk membuat suatu konten menjadi viral. Pertama, pastikan konten tersebut berisi hal positive. Iklan yang membawakan hal negative tidak memberikan kenaikan traffic. Kedua, yakni dengan membawa unsur emosi dalam konten. Viewer cenderung akan memberi like, tagging, dan repost jika di dalam iklan menyentuh sisi emosi. Ketiga, konten iklan tersebut berisikan hal yang berguna. Terutama pada khalayak sasaran. Terakhir, timelineness. Timing waktu saat menyampaikan iklan perlu diperhatikan. Discussion Viral atau virality secara umum maksudnya adalah saat suatu konten disampaikan ke banyak orang melalui berbagai platform. Konten ini tersebar dengan cepat di banyak orang melalui sharing. Suatu konten bisa menjadi viral jika masyarakat menyarankan ke teman yang ada di daftarnya. Seperti berita entertainment, politik, social budaya, hingga humor. Viral yang dimaksud dalam paper ini adalah saat sebuah konten berupa iklan menjadi trending di Instagram. Ciri-ciri suatu post menjadi viral di instagram adalah masuknya foto dalam grid explore. Munculnya suatu post dalam grid memungkinkan foto tersebut dilihat banyak mata sedunia. Memiliki konten yang masuk popular grid bisa menjadi viral dan mendapat banyak likes, komen, dan tag dari akun lain dalam waktu yang singkat. Suatu post yang popular di Instagram bisa dicermati ke dalam suatu pola. Di Instagram, konten yang muncul di popular/explore page tergantung bagaimana seseorang menggunakan akun miliknya berdasarkan interest. Sehingga, tampilan di layar popular page satu dan lainnya berbeda. Ada dua kategori konten yang muncul dalam popular page. Pertama, adalah konten yang sudah menjadi ketertarikan dari pemilik akun. Interaksi yang dilakukan yakni memberi like, tag, atau komentar pada suatu post. Kedua, merupakan konten yang disukai oleh banyak orang dari seluruh pengguna instagram. Jadi, suatu konten memiliki kesempatan untuk lebih menjadi viral di Instagram jika masuk pada popular page. Celebgram sebagai Endorser Instagram memberikan nuansa yang berbeda dari social networking lainnya. Instagram merupakan social media yang terkenal dan intens digunakan remaja hingga usia produktif. Banyak orang mengisi akun instagramnya dengan cerita visual. Instagram juga disebut cara paling mudah untuk berbagi cerita, harapannya adalah semua orang dapat terhubung lewat foto. Saat seseorang terkenal di instagram, atau yang lebih dikenal dengan celebgram, mereka kerap dijadikan sebagai endorser iklan. Celebgram hampir sama dengan celebrity pada umumnya. Terkenal dan memiliki ekspertise di suatu bidang dan memiliki tampilan menarik (Ohanian, 1990: 90). Perlu diingat, meski tujuannya adalah menaikkan traffic melalui penggunaan celebgram, perlu riset kecil sebelum pengiklan memutuskan menggunakannya sebagai endorser.

278

Celebgram memiliki magnet sendiri bagi pengiklan. Mereka dipilih selain karena tenar di Instagram, puluhan ribu followernya aktif berinteraksi. Menyewa Celebgram cenderung lebih terjangkau daripada celebrity pada umumnya. Maka, untuk hasil eksposure yang tinggi dan effortless, celebgram kerap dijadikan endorser produk. Meski demikian, pengiklan perlu memperhatikan, seberapa cocok sang celebgram mengiklankan produknya. Karena jika salah pilih endorser, bisa jadi hanya mendapat traffic tapi tidak dengan minat beli. Jika digolongkan dalam tiga dimensi utama, endorser memiliki tiga karakteristik. Atribut endorser menurut Terence. A Shimp yang diterjemahkan oleh Sahrial dan Anikasari (2003:468) yakni, Pertama, Attractiveness (Kemenarikan) tidak hanya berkaitan dengan daya tarik fisik tetapi juga termasuk karakter yang dipersepsikan oleh konsumen dalam diri endorser. Seperti: kemampuan intelektual, kepribadian, karakteristik, gaya hidup dan keahlian dalam bidang atletik. Konsep umum kemenarikan terdiri dari 3 (tiga) gagasan yang berhubungan dengan kesamaan (similarity), keakraban (familiarity), dan perasan suka (liking), dengan catatan apabila konsumen terdapat kemenarikan. Pada saat konsumen menemukan sesuatu yang mereka anggap menarik dalam diri endorser, terjadilah proses identifikasi. Faktor-faktor yang termasuk dalam dimensi Attractiveness menurut Ohanian (1990:90) adalah: menarik perhatian (attractive), berkelas (classy), cantik/tampan (beautiful), elegan (elegant), dan seksi (sexy). Kedua adalah dimensi Credibility (Kredibilitas). Kredibilitas mengarah kepada kecenderungan untuk meyakini, mempercayai seseorang. Pada saat sumber informasi, seperti seseorang endorser dipersepsikan kredibel, sumber tersebut dapat mengubah sikap melalui proses psikologis yang dinamakan internalisasi. Dua peran penting dari kredibilitas endorser adalah Keahlian (expertise). Adalah bagian yang mengarah kepada pengetahuan, pengalaman atau keahlian yang dimiliki oleh seorang endorser yang dihubungkan dengan topik yang dikomunikasikan. Faktor-faktor yang termasuk dalam dimensi expertise menurut Ohanian adalah: ahli (expert), berpengalaman (experienced), berpengetahuan (knowledgeable), berkualifikasi (qualified), dan memiliki kemampuan (skilled). Ketiga, adalah layak dipercaya (Trustworthiness). Hal ini berhubungan dengan kejujuran, integritas, dan kepercayaan atas diri endorser. Kelayakan dapat dipercaya pada endorser tergantung kepada persepsi konsumen atas motivasi sang endorser. Faktor-faktor yang termasuk dalam dimensi ini menurut Ohanian adalah: bertanggung jawab (dependable), jujur (honest), dapat diandalkan (reliable), tulus (sincere), dan dapat dipercaya (trustworthy). Sudah banyak penelitian yang menyebutkan adanya efek penggunaan endorser saat beriklan. Friedman (1977) menemukan korelasi antara penggunaan tipe endorser berbeda dengan tipe produk yang spesifik. Sedangkan, Tsui-Yii Shih (2010) menjelaskan bahwa kegiatan pemasaran yang berhubungan dengan harga, slogan, simbol, kemasan, citra perusahaan, termasuk endorsement strategy, dan store image memiliki pengaruh terhadap ekuitas merek dan niat pembelian. Seorang celebgram yang menjadi endorser juga bisa dinilai dengan ketiga dimensi tersebut. Sebelum produsen menggunakan celebgram sebagai bagian dari strategi periklanan, pastikan dulu, bisa dengan riset kecil. Apakah celebgram tersebut cocok mengiklankan produknya. Tujuan menjadi viral adalah memunculkan proses identifikasi dan internalisasi dari konsumen yang terpapar iklan. Idealnya, makin tinggi exposure maka tujuan untuk meningkatkan

279


minat beli dapat terwujud. Jangan sampai penggunaan celebgram yang tidak sesuai malah menurunkan citra produk. Bentuk endorsement oleh celebgram terlihat sederhana. Seorang celebgram membuat suatu posting berupa gambar dan testimony berdasarkan barang yang diendorse. Menganut sistem mutualisme, selain bisa dengan pay per post, produsen sebelumnya memberikan produk secara gratis untuk dinilai. Jika sang celebgram merasa sesuai, maka terjadi kesepakatan. Seringkali kontrak antara celebgram dengan produsen yang menggunakan jasanya terkadang tidak eksklusif. Jadi, bisa jadi seorang celebgram mengiklankan dua produk sejenis dalam kurun waktu berdekatan. High-arousal Emotion and Timeliness – The Strategy Strategi merupakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Begitu pula saat celebgram ingin melakukan endorsement online. Ada strategi yang perlu dibuat berdasarkan tujuan. Tulisan dari ThirdWave pernah membahas mengenai social media strategies. Secara umum, proses ini terdiri dari goals, strategy, dan setup.

Gambar 1 Social Media Strategy Framework Sumber: ThirdWave, 2013: 2

Pada bagian Strategy dikembangkan untuk mencapai tujuan. Untuk itu, ada beberapa struktur yang perlu diperhatikan. Yakni: People, Content, dan Platform. People, adalah target audience dari produk yang diiklankan. Celebgram perlu memahami persona dan interest dari sasaran. Fungsi empati dan ingin tahu insight dari audience lalu digali lebih dalam. Selanjutnya, pernah ada yang menyebutkan bahwa content is King. Ungkapan tersebut dapat diikuti dengan cara memahami lebih dulu, apa yang akan disampaikan. Beri gagasan dengan jelas saat membuat sebuah konten. Ketiga, yakni maksimalkan potensi social media yang dipilih. Untuk kajian tulisan ini adalah platform media yang dipakai, yakni Instagram. Agar hasil penggunaan media bisa maksimal, perlu dipersiapkan cara dan pemahaman mengenai platform yang dipakai. Instagram yang merupakan image-sharing social media memiliki special trick yang jika ditemukan bisa mempengaruhi traffic secara signifikan. Terdapat penelitian dari Berger dan Milkman (2011) yang memberikan gagasan mengenai bagaimana suatu konten menjadi viral. Terdapat 3 temuan yang bisa diperhatikan. Pertama, setelah

280

diteliti ternyata konten positif lebih sering dibagi oleh user dibanding konten berisi hal negatif. Hal ini berdasarkan penelitian konten di New York Times yang disebarkan massif. Kedua, hasil penenelitian menunjukkan hubungan antara emosi dan virality yang ternyata lebih kompleks dan dapat mencetuskan ide untuk berbagi konten. Konten yang menimbulkan emosi dinnilai lebih viral, baik itu emosi positif atau negative. Bentuk emosi positif adalah rasa kagum, bahagia, dan lain-lainn. Sedangkan emosi negative adalah marah, kegelisahan atau yang berkaitan dengan takut kehilangan, dan kesedihan. Ketiga, Berger dan Milkman menemukan bahwa konten yang berguna, menarik, dan memiliki unsur kejutan lebih viral di media online. Keinginan untuk membantu dan melakukan sesuatu yang berguna merupakan unsur manusiawi, bahkan di ranah online. Untuk membuat suatu iklan menjadi viral di Instagram, gabungan dari penjelasan-penjelasan TrackMaven dan temuan Berger serta Milkman perlu diramu dengan apik. Jadi, pemahaman mengenai people dan content yang didasarkan pembangkitan emosi. Serta peninjauan lebih lanjut mengenai aplikasi instagram bisa memaksimalkan tujuan untuk viral.

Gambar 2 Contoh Celebgram Endorsement – Indah Nada

Gambar diatas merupakan contoh celebgram yang mengendorse brand pakaian. Sebuah konten positif berisikan pemandangan yang asri. Sang endorser, Indah Nada juga memuat sisi emosi dalam konten iklan yang di tampilkan. Yakni, lokasi pengambilan adalah sama dengan sebuah serial yang digandrungi banyak remaja putri. Sisi emosi positif berupa kagum dan membangkitkan passion, membuat proses identifikasi internalisasi dari diri endorser pada konsumen menjadi signifikan. Jika proses ini berlangsung maksimal, maka follower tersebut akan merekomendasikan postingan ini pada temannya yang memiliki interest yang sama. Penggunaan tagging di Instagram, kerap disebut mampu menaikkan traffic. Serupa dengan word of mouth, namun platformnya adalah di social media. Melalui postingan ini secara tidak langsung bermanfaat untuk mengenalkan sebuah lokasi pada audience yang belum memiliki kesempatan berkunjung ke luar negeri.

281


Gambar 3 Contoh Celebgram Endorsement – Ria Ricis

Ria Ricis sebagai celebgram yang memiliki follower jutaan, terlihat paham sekali bagaimana menarik perhatian. Ria, sebagai endorser, tidak langsung berniat menjual barang tetapi membentuk consumer engagement lebih dulu. Mengerti bagaimana karakter sasaran dan memahami apa yang perlu disampaikan adalah nilai plus dari seorang endorser. Persuasi dilakukan oleh Ria dengan subtle. Terlihat disini kolom komentar penuh dengan tagging. Tandanya, Ria sukses menginisiasi perilaku content sharing pada followernya. Bisa jadi, pada proses tagging oleh sang follower membantu mengenalkan user lain yang sebelumnya tidak mengenal akun Ria Ricis. Semacam word of mouth di online media. Setelah berkenalan dengan akun Ria Ricis dan terjadi scrolling untuk melihat bagaimana isi akun Ria, awareness muncul sehingga memungkinkan terjadi hubungan dengan calon konsumen baru. Selain itu, konten yang disampaikan oleh Ria dianggap baik dan memotivasi. Orang yang melihat posting ini menjadi lebih bahagia karena sapaan ramah Ricis. Seperti yang sudah disebut, konten yang baik dan mengandung nilai emosi lebih disukai dan mudah menjadi viral. Makin sering suatu post ditandai, disukai, dan dikomentari terbukti bisa menaikkan traffic. Traffic dan exposure perlu dimaksimalkan karena dapat memperluas target yang potensial bagi produk. Tidak hanya followers yang sudah dimiliki, tapi orang-orang baru yang merupakan teman follower tersebut. Setiap kali seseorang memposting konten di social media, maka akan muncul di daftar pengikutnya.

Gambar 4 Ilustrasi Virality Sumber: Goel, 2015: 3

282

Gambar diatas sebelah kiri, merupakan ilustrasi mengenai apa yang terjadi jika suatu konten disebar secara luas dengan dominasi satu pihak. Ini merupakan bentuk broadcast message yang sering kita dapati di social messaging. Bisa jadi, tidak terdapat jaringan baru yang muncul. Sedangkan satu gambar disebelahnya, adalah jaring yang terjadi apabila suatu konten disebar lalu mendapat traffic dan exposure yang tinggi.. Terlihat jika jaringan ini bercabang banyak, tanda jika terjadi content sharing dari satu orang ke lainnya. Ilustrasi tersebut adalah esensi dari virality. Saat suatu produk yang diendorse oleh celebgram di post di timeline, konten ini langsung dilihat oleh followersnya secara simultan. Bayangkan saja, jika konten tersebut di repost oleh followersnya yang berjumlah banyak, kemungkinan iklan tersebut dilihat orang lain makin besar. Begitu juga jika suatu konten tersebut menggunakan tagar (hashtag). Jangkauan konten iklan tersebut makin luas. Hashtag memudahkan pencarian dari pemilik akun yang memiliki interest sama. Tapi, perlu diperhatikan jangan sampai penggunaan hashtag menjadi berlebihan. Lima hashtag sudah cukup untuk mempermudah penemuan. Sementara itu, fungsi tagging dalam foto Instagram bisa digunakan sebagai alternative repost. Orang bebas menandai siapa saja di bagian foto atau komentar. Perilaku ini yang sering digunakan endorser sebagai salah satu strategi. Yakni meminta followernya menandai teman-teman sang follower. Karenanya, makin banyak orang melihat post tersebut. Virality dapat dengan mudah didapat karena content sharing dari pengguna internet. Ada beberapa hal yang mendukung munculnya content sharing. Factor emosi adalah yang paling dominan dijadikan motif seseorang melakukan content sharing. Penggunaan unsur emosi memang memiliki poin plus dalam pembuatan konten menjadi viral. Selain itu, merupakan pertanyaan yang sering ditemui. Kapankah waktu yang tepat untuk memposting konten di social media. Pola konsumsi social media pernah dipetakan oleh TrackMaven (2013). Pengunjung dan pengikut suatu akun memilih waktu tertentu untuk berselancar di dunia maya. Jika menginginkan traffic meningkat, hal ini perlu jadi pertimbangan. TrackMaven membuat laporan mengenai engagement pola akun instagram dari 500 perusahaan top Fortune.

Gambar 5 Best Days To Post

Aktivitas di Instagram hidup 24 jam setiap harinya. Para penikmat Instagram loyal dan merasa terkait pada konten. Setelah diperhatikan ternyata ada korelasi kuat antara jumlah hashtag

283


yang dipakai dengan efektifitas konten. Melalui hashtag, maka suatu konten dan akun dapat ditemukan sehingga mampu menaikkan jumlah traffic. Gambar diatas merupakan infographic hari apa yang paling menguntungkan untuk memposting iklan di instagram. Menurut laporan TrackMaven, keterlibatan instagram tetap konsisten selama seminggu. Terdapat lonjakan pada hari Senin dan sedikit menurunn pada hari Minggu.

Gambar 6 Best Time Of The Day To Post

Sebagai endorser yang mengiklankan produk, perlu konsistensi waktu. Dari gambar diatas bisa ditarik informasi bahwa selama jam kerja, sekitar 23 orang dari 1000 orang follower berinteraksi dengan lebih dari 500 perusahaan besar dunia. Setelah jam kerja, di satu waktu, sekitar 33 orang dari 1000 follower berinteraksi dengan konten instagram. Serta selama pukul 15.00-16.00 intensitas penggunaan Instagram meningkat. Waktu primetime dimanfaatkan oleh celebgram untuk mengupload iklan. Misalkan saja sang celebgram memiliki 100.000 follower, maka secara simultan ada 330 orang yang berinteraksi dengannya. Baik itu komen, like, tagging, atau lainnya. Dari 330 orang tersebut lalu berbagi konten dengan lainnya, maka lebih banyak lagi yang melihat postingan. Apa yang sudah dipost oleh celebgram masuk ke dalam 100.000 timeline follower. Dari sini akan muncul interaksi lain yang tertunda. Bisa dalam 10 menit, 30 menit, 1 jam, bahkan 2 jam. Rentetan interaksi yang terjadi karena satu posting membuat hanya dalam beberapa saat suatu post menjadi viral di Instagram. Conclusion Beriklan merupakan alat pemasaran untuk menginformasikan pada khalayak untuk membeli produk mereka. Periklanan tidak hanya ada di media konvensional tapi juga menyebar di ranah online. Terutama di platform social media. Ketika ingin memasang iklan di social media, pengiklan bertujuan untuk mendapat exposure tinggi dan banyak traffic interaksi. Artinya, menjadi viral menjanjikan penjualan yang lebih dan pengaruh pada target audience.

284

Produsen atau pengiklan memerlukan pertimbangan sebelum memilih celebgram untuk melakukan endorsement. Pastikan jika sang endorser memiliki kualifikasi yang sesuai. Yakni sesuai dengan tujuan utama, menjadi viral untuk meningkatkan minat beli. Ada beberapa hal yang dipakai oleh celebgram saat melakukan tugasnya sebagai endorser. Yakni, mereka memperhatikan konsep pemahaman people, content dan platform. Dari ketiga hal ini lalu dikolaborasikan dengan isi konten yang positif, berguna, dan membangun emosi. Selanjutnya, celebgram lalu melakukan posting konten endorsement pada saat-saat yang dianggap paling tepat. References Buku Shimp, Terrence A. Periklanan promosi aspek tambahan komunikasi terpadu/. Alih bahasa Revyani Sahrial dan Dyah Anikasari. 2003. Jakarta: Erlangga Jurnal Berger, Jonah and Milkman, Katherine L. (2011). What Makes Online Content Viral. Journal of Marketing Research, Ahead of Print, 1-13 Friedman, H., Termini, S. and Washington, R.(1977). The Effectiveness of Advertisements Utilizing Four Types of Endorsers. Journal of Advertising, 6, 22-24. Goel et al. (2015). The Structural Virality of Online Diffusion Management Science, Articles in Advance, pp. 1– 17 Ohanian, Roobina. (1990). Construction and Validation of a Scale to Measure Celebrity Endorsers' Perceived Expertise, Trustworthiness, and Attractiveness. Journal of Advertising, Vol. 19, No. 3, 30 Shih TY (2010). Comparative analysis of marketing strategies for manufacturers’ and retailers’ brands. Int. J. Elect. Bus. Manage., 8(1): 57-68. Dokumen resmi ThirdWave. (2013). Social Media Stategy Framework. Kuala Lumpur: Creative Commons Attribution TrackMaven. (2013). The Fortune 500 Instagram Report. DC. USA

285


286

Analisis Publisitas Media Kampanye Politik Para Calon Legislatif di Aceh dalam Menghadapi Pemilu 2014 Nur Anisah, Rahmat Saleh Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Syiah Kuala Kampus FISIP Unsyiah, Darussalam Banda Aceh E-mail: [email protected], [email protected]

Abstrak Fenomena komunikasi politik di Aceh dimana pengaruh partai lokal dan figur-figur terkenal lokal membuat para kontestan pemilu legislatif seakan kehilangan strategi jitu untuk menarik simpati calon pemilih. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ragam media publisitas para calon legislatif di Aceh. Hasilnya memperlihatkan bahwa para caleg yang notabene-nya pemain baru tersebut cenderung menggunakan media publisitas kampanye politik konvensional seperti media luar ruang dan kurang kreatif dalam memanfaatkan media alternatif termasuk media sosial. Para caleg tersebut juga tidak memiliki kapasitas yang mempunyai nilai jual sehingga cenderung “menjual” nama besar dan foto figur terkenal lokal dan tokoh-tokoh partai lokal. Dari sisi pesan, publisitas kampanye cenderung menggunakan pola penyampaian pesan yang seragam dan belum menerapkan strategi yang efektif dalam mengkomunikasikan pesan kepada calon pemilih. Kata kunci: Publisitas, Media Kampanye, dan Komunikasi Politik. Abstract The phenomenon of political communication in Aceh where the influence of local political parties and local famous figures make the legislative contestants seemed to lose its election strategy to attract the sympathy of voters. This study aims to determine several of media publicity that have been used by those candidates. The result shows that the candidates in fact tend to use conventional media publicity for political campaigns such as outdoor media and less creative in using alternative media, including social media. The candidates also do not have the capacity to have saling values that tend to "sell" big names and photos of well-known local figures and leaders of local parties. In terms of message, publicity campaigns have a tendency to use a pattern called “dissiminating similar message” and have not implemented effective strategies to communicate the message to potential voters. Keywords: Publicity, Media Campaign, and Political Communication.

Pendahuluan Suasana dan aroma kampanye sudah dirasakan sejak tahun 2012 yang lalu, dimana beragam ruang publik masyarakat dijejali oleh aneka pose orang-orang gagah dan orang-orang cantik dengan pesona yang menawan. Namun beberapa bulan menjelang pemilu 9 April 2014, hampir di seluruh pelosok di Indonesia, mulai dari tembok rumah, dinding toko, lahan-lahan kosong, jembatan, taman, tiang listrik, batang pohon, dipadati baliho dengan spanduk, poster, stiker yang berisakan wajahwajah para calon legislatif dalam berbagai ekspresi. Partai Politik dan caleg berlomba mempromosikan diri untuk membangun citra positif didepan publik. Sehingga tidak heran, berbagai pose manawan berjejalan di berbagai titik strategis ruang publik. Hal tersebut di atas juga terjadi di Aceh, bahkan banyak partai dan para caleg memperkenalkan diri dan memikat hati masyarakat melalui baliho berjalan atau disebut stiker banding di mobil. Hal ini menjadi pilihan para caleg di Aceh, mereka menutupi badan mobil kesayangan dengan stiker yang didesain lengkap dengan lambang partai, wajah caleh hingga nomor urut. Bahkan ada yang lebih nyentrik mencantumkan wajah para mantan pejuang Gerakan Aceh

287


Merdeka (GAM). Mobil-mobil yang digunakan caleg sebagai alat peraga kampanye ini juga bervariasi mulai dari mobil sederhana hingga mobil kelas atas seperti, Double Cab, Alphard, Lexus, hingga Robicon. (http://m.liputan6.com/news/read/797861/tren-caleg-di-aceh-alphard-dan-lexus-pun-jadibaliho-berjalan). Masyarakat disuguhi dengan pemandangan foto caleg dalam berbagai pose, ada pose setengah badan (close up) maupun seluruh badan, dengan tebaran senyum menawan, menggunakan pakaian rapi, baik jas maupun pakaian adat, serta nama mereka dengan deretan panjang gelar pendidikan. Dalam berbagai media tak jarang terlihat mereka berpose sedang melakukan kegiatan, seperti memberi bantuan/sumbangan materi kepada masyarakat atau kelompok tertentu, menggendong anak kecil, bakti sosial, melaksanakan ibadah, dll.Semua kegiatan tersebut merupakan upaya kampanye politik para caleg. Para caleg menampilkan kesan bahwa mereka seolah-olah sosok yang berwibawa, ramah, santun, agamis, sempurna bagai malaikat pembawa kedamaian, bahkan ada yang memposisikan dirinya sebagai dermawan dengan menawarkan hadiah, super hero pembela kebenaran dan penolong bagi yang golongan lemah dan miskin. Sementara pendekatan komunikasi juga lakukan lewat slogan politik maupun pesan verbal, seperti berjuang untuk rakyat, iklas berjuang dan beramal, nasionalis kerakyatan, unik, bersih, arif, satukan umat, makmurkan bangsa, membangun masyarakat aman, damai, adil, demokratis. (http://kotajogja.com/berita/index/Analisis:-Gaya-Kampanye-Caleg-Panik). Selain slogan dan pesan verbal, banyak juga caleg yang memasang foto mereka bersanding dengan tokoh-tokoh yang sudah dikenal oleh publik, seperti Hasan Tiro, Muzakkir Manaf, Jokowi, Prabowo, Susilo Bambang Yudhoyono, Megawati Soekarno Puteri, dll. Berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 15/2013, pasal 17 ayat 1 huruf a telah mengatur mengenai tata tertib pemasangan alat peraga oleh penyelenggara pemilu, yaitu: “alat peraga kampanye tidak ditempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit, atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalanjalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan.” Meski KPU telah mengeluarkan peraturan tersebut di atas, sepertinya para caleg tidak menanggapinya sama sekali, hal ini terbukti dengan banyaknya atribut kampanye para caleg yang telah terpasang di tempat-tempat yang telah dilarang. Seharusnya para caleg tim sukses lebih peka terhadap peraturan dan sadar akan ketertiban lingkungan publik sehingga mereka menjadikan iklan politik dan alat peraga kampanye sebagai media pengingat, bukan media utama kampanye. Rasanya akan lebih baik jika para caleg terjun langsung ke daerah pemilihannya, bekerja dan mendampingi masyarakatnya agar masyarakat tersebut mampu berkarya dan mandiri. Penelitian ini bermaksud mendalami lebih khusus tentang media kampanye para calon legislatif dengan menjawab pertanyaan penelitiannya yaitu: (1). Apa saja ragam media publisitas para calon legislatif di Aceh dalam melakukan komunikasi politik sebelum masa kampanye yang ditetapkan Komisi Independen Pemilihan (KIP)? (2). Bagaimana pesan-pesan komunikasi politik para calon legislatif di Aceh dalam berinteraksi dengan calon pemilih melalui ragam media publisitas? (3). Apa saja rekomendasi terhadap program publisitas dan pesan komunikasi politik para calon legislatif di Aceh? Pengertian Publisitas Publisitas merupakan istilah yang popular dunia PR. Dalam pandangan Judith Rich (dalam Lesly, 1992:257), tak ada batasan untuk ruang kreatif kegiatan publisitas itu, selain batasan-batasan

288

etika. Namun kreatifitas yang menghasilkan karya yang bagitu kreatif dan menyenangkan namun tak memberikan apa-apa bagi apa yang dipublikasikan. Artinya, kreatifitas disini adalah kreatifitas untuk mewujudkan atau mencapai tujuan organisasi. Publisitas adalah penempatan berupa artikel, tulisan, foto, atau tayangan visual yang sarat nilai berita baik karena luar biasa, penting, atau mengandung unsur-unsur emosional, kemanusiaan, dan humor) secara gratis dan bertujuan untuk memusatkan perhatian terhadap suatu tempat, orang, orang, atau suatu institusi yang biasanya dilakukan melalui penerbitan umum. Publisitas yaitu kegiatan menempatkan berita mengenai seseorang, organisasi atau perusahaan di media massa. Dengan kata lain, publisitas adalah upaya orang atau organisasi agar kegiatanya diberitakan media massa. Publisitas lebih menekankan pada proses komunikasi satu arah. Publisitas menawarkan beberapa keuntungan antara lain tidak ada pengeluaran biaya untuk berita yang disiarkan, walaupun dikatakan tidak ada pengeluaran biaya, namun pada kenyataanya bukan berarti keseluruhan publisitas perusahaan tidak mengeluarkan biaya. Salah satu fungsi publisitas yaitu sebagai kegiatan dalam dunia politik dikenal salah satunya adalah publisitas politik. Publisitas ini merupakan upaya mempopulerkan diri kandidat atau institusi partai yang akan bertarung dalam pemilu dimana diberitakan melalui media massa. Ada empat bentuk publisitas yang dikenal dalam khazanah komunikasi politik yaitu Pure Publicity yakni mempopulerkan diri melalui aktivitas masyarakat dengan setting sosial yang natural atau apa adanya. Free Ride Publicity yakni publisitas dengan cara memanfaatkan akses atau menunggangi pihak lain untuk turut mempopulerkan diri. Tie-In Publicityyakni dengan memanfaatkan extra ordinary news (kejadian sangat luat biasa). Dan terakhir adalah Paid Publicitysebagai cara mempopulerkan diri lewat pembelian rubrik atau program di media massa. Media Kampanye Politik Upaya perubahan yang dilakukan kampanye selalu terkait aspek pengetahuan (knowledge), sikap (attitude) dan perilaku (behavioural) (Pfau dan Parrot, 1993:10). Ostergaard (2002) menyebutkan ketiga aspek tersebut dengan ketiga aspek ini bersifat saling terkait dan merupakan sasaran pengaruh (target of infuences) yang mesti dicapai secara bertahap agar satu kondisi perubahan dapat tercipta. Dalam melakukan kampanye (terkait dengan publisitas), diperlukan persiapan-persiapan, diantaranya adalah menentukan materi dan isi kampanye tersebut. Materi dan isi kampanye biasanya menyangkut: a. Tema, topik, dan isu apa yang ingin diangkat ke permukaan agar mendapat tanggapan. b. Tujuan dari kampanye. c. Program atau perencanaan acara dalam kampanye. d. Sasaran dari kampanye yang hendak dicapai. Sedangkan komponen-komponen setiap langkah penggiatan program kampanyedibentuk secara berangkai, mulai dari: 1. Analisis situasi dan audit komunikasi. 2. Merumuskan tujuan dan target waktunya. 3. Menentukan publiknya (target audien). 4. Menetapkan anggaran untuk kampanye tersebut. 5. Propram penggiatan kampanye. 6. Analisis hasil propram tersebut dan aplikasinya.

289


Pengertian media secara harfiyah adalah “media is the main means of mass communication (television, radio, and newspapers) regarded collectively” (Oxford Dictionaries). Maka pengertian media atau definisi media lebih merujuk pada media massa (mass media), singkatan dari media komunikasi massa (mass media communication), yaitu sarana komunikasi kepada publik, seperti televisi, radio, suratkabar, dan internet (media cetak, media elektronik, dan media online). Banyak media yang digunakan sebagai alat kampanye politik, terlebih sekarangdunia sudah semakin canggih, hampir semua teknologi bisa dijadikan alat kampanye politik. Media cetak, media elektronik, dan sekarang media baru (media sosial) dijadikan sebagai alat kampanye politik. Contoh alatnya adalah: Poster, baliho, banner, spanduk, umbul-umbul, kaos, sticker, media cetak (koran, majalah, tabloid), Media elektronik (radio, televisi) dan Media baru (jejaring sosial; twitter, facebook, kaskus), dll. Beragam media betul-betul dimanfaatkan untuk penggiatan kampanye agar para audiens dapat terpengaruhi. Komunikasi Politik dan Kampanye Politik Mueller (1973:73) mengetengahkan bahwa Komunikasi Politik didefinisikan sebagai hasil yang bersifat politik apabila menekankan pada hasil. Sedangkan definisi Komunikasi Politik jika menekankan pada fungsi komunikasi politik dalam sistem politik, adalah komunikasi yang terjadi dalam suatu sistem politik dan antara sistem tersebut dengan lingkungannya. Beberapa ilmuan melihat Komunikasi Politik sebagai suatu pendekatan dalam pembangunan politik. Komunikasi Politik meletakkan basis untuk menganalisis permasalahan yang muncul dan berkembang dalam keseluruhan proses dan perubahan politik suatu bangsa. Jauh-jauh hari sebelum memasuki masa kampanye, sudah banyak partai politik atau calon legislatf tertentu yang sudah melakukan kampanye secara terselubung. Mereka mulai berebut simpati massa melalui pendekatan-pendekatan persuasif. Seketika banyak yang mendadak menjadi baik hati, dan perhatian terharap rakyat. Menjelang Pemilu adalah masa saatnya kampanye di mana setiap Parpol atau calon melakukan pendekatan pada massa untuk menarik dukungan. Roger dan Storey (Antar Venus, 2004: 7) memberi pengertian kampanye sebagai serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakuan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu. Perlu diperhatikan bahwa pesan kampanye harus terbuka untuk didiskusikan dan dikritisi. Hal ini dimungkinkan karena gagasan dan tujuan kampanye pada dasarnya mengandung kebaikan untuk publik bahkan sebagian kampanye ditujukan sepenuhnya untuk kepentingan dan kesejahteraan umum (public interest). Calon Legislatif Calon legislatif sering disingkat dengan caleg merupakan orang yang berdasarkan pertimbangan, aspirasi, kemampuan atau dukungan masyarakat, dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh peraturan diajukan partai untuk menjadi anggota legislatif (DPR/DPRD) dengan mengikuti pemilihan umum dan ditetapkan KPU sebagai caleg tetap. Siapapun berhak menjadi caleg asalkan memenuhi kriteria persyaratan menjadi caleg calon legislatif yang telah diatur dalam Undang-Undang yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012, BAB VII, Bagian Kesatu tentang Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pasal 51 menulis syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi sejumlah persyaratan.

290

Metode Penelitian Penelitian ini akan dilakukan di kota Banda Aceh tepatnya di lokasi-lokasi pemasangan media kampanye politik para caleg. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif bertitik tolak dari paradigma fenomenologis yang objektivitasnya dibangun atas rumusan situasi tertentu sebagaimana yang dihayati oleh individu atau kelompok sosial tertentu dan relevan dengan tujuan penelitian. Tujuan penelitian kualitatif adalah bukan untuk selalu mencari sebab akibat sesuatu, tetapi lebih berupaya memahami situasi tertentu (Moleong, 2002). Berdasarkan sifat dari penelitian kualitatif, informasi tidak saja diperoleh dari manusia tetapi juga berupa peristiwa, situasi yang diobservasi dalam penelitian ini. Subjek penelitian adalah mereka yang dinilai kompeten untuk menjawab mengenai topik penelitian ini, yaitu para calon legislatif di Banda aceh dan orang-orang yang mewakili lembaga yang diberi kewenangan dalam pelaksanaan pemilu legislatif 2014. Subjek penelitian ini dipilih berdasarkan purposive sampling. Informan memberikan data primer yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian. Bogdan dan Taylor (1993:163) menyatakan informan dipilih secara purposive, yaitu: 1. Haruslah dipertimbangkan subjek yang mau menerima kehadiran peneliti secara lebih baik dibanding dengan lainnya. 2. Kemampuan dan kemauan mereka untuk mengutarakan pengalaman-pengalaman masa lalu dan masa sekarang. 3. Siapa saja yang dianggap menarik, misalnya memiliki pengalaman khusus. 4. Akan lebih bijak jika dihindari penseleksian subjek yang memiliki hubungan professional dan hubungan khusus lainnya, yang telah mempunyai asumsi-asumsi atau praduga khusus yang bisa mewarnai penafsiran mereka terhadap apa yang diungkapkan. Wawancara akan dilakukuan pada informan yang telah ditetapkan oleh peneliti sebagai subjek penelitian. Subjek penelitian tersebut dijadikan informan utama atau sumber data utama, dengan kriteria: 1. Memiliki jabatan/kewenangan di bidang Pemilihan umum Aceh 2. Mewakili partai yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu 3. Memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang kebijakan pemilu 4. Terlibat langsung dan bertanggungjawab dalam mensosialisasikan pemilu 2014 5. Masyarakat yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu 2014 Analisis data merupakan proses menyusun data agar dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkannya dalam pola, tema atau kategori. Tanpa kategorisasi atau klasifikasi data akan kacau. Untuk lebih jelasnya langkah analisis data dilakukan sebagai berikut: 1 Data yang diperoleh dari hasil wawancara biasanya berupa opini dan informasi serta catatan perilaku interaksi semuanya ditulis oleh peneliti sebagaimana adanya dalam catatan di lapangan. Selanjutnya catatan-catatan masih panjang lebar dan masih acak maka dianggap perlu untuk melakukan reduksi data, yaitu data disusun dengan rapi secara sistematik dengan menonjolkan hal yang penting sesuai dengan fokus penelitian. 2 Hasil wawancara dan pengamatan serta dokumentasi yang telah disusun dan direduksi dijadiakan bahan guna menginterpretasikan dengan acuan dan nilai. Dengan kata lain bagaimana data itu muncul dan terwujud serta terstruktur. 3 Selanjutnya hasil rangkuman dari wawancara dan pengamatan dapat diinterpretasikan. Pada tahap ini data sudah tersusun menurut kategori strategi kehumasan.

291


4

Pada tahap terakhir peneliti membuat matrik yang merupakan totalitas hasil penelitian, maka peneliti membuat kesimpulan dengan cara mengabstraksikan keseluruhan makna.

Hasil dan Pembahasan Penelitian Fenomena Politik Praktis Pasca Reformasi Runtuhnya era kekuasaan Orde Baru membuka peluang berdemokrasi bagi seluruh komponen masyarakat untuk mengeluarkan gagasan dan ide, terutama yang terkait dengan pandangan politik mereka. Seluruh rakyat Indonesia merasakan eforia demokrasi hampir di berbagai bidang. Kegiatan media massa merupakan salah satu bidang yang dapat dirasakan dari dampak runtuhnya era kekuasaan Orde Baru. Namun yang paling menarik tentunya adalah demokrasitisasi yang terjadi pada dunia perpolitikan Indonesia, yaitu ditandai dengan lahirnya banyak partai baru. Pada masa Orde Baru Indonesia hanya memiliki tiga partai saja, yaitu Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Indonesia (PPP), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Dari ketiga partai tersebut di atas, Golkar merupakan partai penguasa era Orde Baru yang selalu mendominasi dalam setiap pemilihan umum saaat itu. Pada era reformasi, Indonesia memberi kebebasan kepada seluruh komponen masyarakat untuk membentuk partai politik sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan. Di bawah kepemimpinan Presiden Habibie hampir sejumlah 140 partai yang terdaftar, namun hanya 48 partai yang lolos ikut dalam pemilu 1999. Dari 48 partai tersebut hanya 21 partai yang memperoleh kursi di Parlemen yang didominasi oleh beberapa partai saja, yaitu Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP), Partai Golkar, Partai Persatuan Indonesia (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang, dan Partai Amanat Nasional (PAN). Kemudian pada pemilu 2004 terjadi pergeseran politik, dapat diamati dengan munculnya fenomena meningkatnya simpatisan partai yang fanatis terhadap partai-partai tertentu, sehingga hal tersebut berdampak sangat berarti terhadap peningkatan perolehan suara yang lumayan besar dan tinggi. Selain 6 partai yang mendominasi kursi parlemen hasil pemilu 1999, pada pemilu 2004 juga bermunculan partai-partai politik baru diantaranya yaitu Partai Demokrat (PD) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang menjadi primadona baru pada pemilu 2004. Ragam Media Publisitas Para Calon Legislatif Di Aceh Banyak partai dan para caleg memperkenalkan diri dan memikat hati masyarakat melalui baliho berjalan atau disebut stiker banding di mobil. Hal ini menjadi pilihan para caleg di Aceh, mereka menutupi bodi mobil kesayangan dengan stiker yang didesain lengkap dengan lambang partai, wajah caleh hingga nomor urut.Bahkan ada yang lebih nyentrik mencantumkan wajah para mantan pejuang GAM. Mobil-mobil yang digunakan caleg sebagai alat peraga kampanye ini juga bervariasi.Mulai dari mobil sederhana hingga mobil kelas atas seperti, Double Cabin, Alphard, Lexus, hingga Robicon.(http://m.liputan6.com/news/read/797861/tren-caleg-di-aceh-alphard-dan-lexuspun-jadi-baliho-berjalan).Memang tidak semua caleg mampu mengeluarkan dana ekstra menggunakan mobil sebagai salah satu sarana kampanye mereka. Bagi para caleg yang dana kampanye terbatas, atau yang berada di wilayah kabupaten kota, media cetak jenis baliho, spanduk, stiker, kartu nama dan kaos masih menjadi pilihan mereka. Setiap kali akan berlangsungnya pemilihan umum merupakan pemandangan yang umum jika kita melihat berbagai alat peraga kampanye menyesaki setiap lokasi yang umumnya menjadi lalu lalang publik. Lokasi-lokasi yang biasanya menjadi di pilihan favorit partai dan para caleg dalam

292

memasang alat peraga kampanye adalah pinggiran jalan terutama di sepanjang jalan utama setiap kota, pasar, terminal, lapangan terbuka, dll. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pelaksana resmi Pemilihan Umum telah mengeluarkan sejumlah peraturan yang terkait dengan tata tertip pelaksanaan pemilu, termasuk di dalamnya mengenai ketentuan yang mengatur lokasi pemangasang alat peraga kampanye politik. Pesan-Pesan Komunikasi Politik Para Calon Legislatif Di Aceh Keseragaman Pesan Dari hasil penelitian terbukti bahwa pesan-pesan yang disampaikan oleh para caleg tersebut cenderung seragam. Seragam dalam pengertian memiliki pola yang sama, misalnya menggunkan slogan-slogan yang tidak memiliki makna politis yang menggugah pemilih. Pesan yang yang disampaikan banyak hiperbolik, misalnya “srikandi untuk Aceh yang lebih baik”. , “Dengan rhida Ibu dan Bapak, Insya Allah saya siap untuk menjadi wakil anda”, “Senantiasa akan memperjuangkan amanat rakyat”. Pola pesan yang disampaikan oleh caleg cenderung seragam dalam bentuk-bentuk pesan yang demikian. Dalam pemasaran politik, kapabilitas dan integritas individu caleg tersebut sebenarnya menjadi modal dasar yang paling berharga karena hal itu lah yang menjadi modal untuk dipasarkan kepada pemilih. Faktanya para caleg banyak yang memberanikan diri dan bahkan “memaksakan” diri untuk maju sebagai caleg namun tanpa dibarengi dengan modal dasar yang cukup. Akibatnya tidak heran jika pesan-pesan yang disampaikan dalam aktivitas pemasaran dan komunikasi politik cenderung seragam karena mencontoh apa yang sudah berlaku umum. Menjual Nama Besar Keluarga/Tokoh Berpengaruh/Gerakan Politik Seperti GAM (Gerakan Aceh Merdeka) Dalam penyampaian pesan-pesan kampanye politiknya, para caleg cenderung menggunakan nama besar keluarga, tokoh berpengaruh, atau tokoh politik yang berpengaruh dari Gerakan Aceh Merdeka atau Partai lokal yaotu baik Partai Aceh dan Partai Nasional Aceh. Bagi partai-partai yang berhaluan Islam, para caleg juga sering mengkaitkan diri mereka dengan tokoh-tokoh agama lokal, ulama, dan ustadz-ustadz yang sudah dikenal lebih dahulu oleh masyarakat. Beberapa contoh penggunaan nama besar kelaurga atau tokoh adalah “Anaknya Keuchik Ali”, atau penggunaan nama belakang dari tokoh-tokoh yang sudah lebih dulu dikenal di tingkat lokal termasuk pemasangan fotofoto tokoh-tokoh besar di tingkat lokal atau penggunaan photo tokoh-tokoh partai baik di tingkat pengurus cabang dan pusat atau tokoh yang sudah lebih dahulu menjadi anggota DPR RI. Penggunaan Bahasa Yang Tidak Komunikatif (Penggunaan Bahasa Aceh, Pantun, Bahasa Inggris, Hadis, Dll) Dalam hal penggunaan bahasa, pesan-pesan dalam kampanye politik cenderung tidak komunikatif. Hal itu antara lain terlihat dari penggunaan bahasa lokal, yaitu bahasa Aceh. Padahal penggunaan bahasa Ac eh terbukti tidak efektif dikarenakan masyarakat Aceh tidak belajar bahasa Aceh secara gramatikal, tetapi melalui proses menirukan ucapan, sehingga untuk satu kata saja, terdapat variasi dalam penulisan katanya. Akibatnya, pemilh tidak dengan cepat memahami apa yang hendak disampaikan melalui pesan politiknya. Demikian juga dengan penggunaan pantun, bahasa inggris dan hadis yang sering kali tidak singkron dengan pesan yang hendak disampaikan misalnya “tak kenal makanya sayang, apaagi kenal”. Hal itu menunjukan bahwa caleg tersebut memang tidak memiliki basis ketokohan artinya dia mengakui dirinya tidak dikenal banyak kalangan. Fashion Politik (Pakaian Dan Pose)

293


Fashion atau gaya berbusana juga termasuk aspek penting dalam pemasaran politik untuk memberikan kesan tertentu dan meraih simpati publik. Umumnya caleg yang berasal dari Partai lokal cenderung menggunakan kostum daerah seperti baju adat Aceh atau kostum yang menjadi cirri khas dengan identitas partai yang dominan warna merah dan hitam. Demikian juga dengan caleg yang berasal dari Partai Nasional, mereka cenderung dan dominan menggunakan kostum partai atau warna kepartaian. Hal ini disatu sisi sebenarnya menjadi memperkuat identitas partainya, tetapi di sisi lain menjadi jurang pemisah dengan publik pemilih karena publik merasa bahwa mereka mewakili partai bukan mewakili masyarakat, padahal tanpa menggunakan kostum partai pun dalam kenyataannya publik juga sudah tahu bahwa mereka adalah para caleg dari partai tersebut. Demikian pula dengan mereka yang menggunakan kostum adat Aceh, dengan make up yang layaknya orang sedang berpesta, tentu hal ini menjadi sulit bagi masyarakat pemilih untuk mengenali mereka dengan cepat karena boleh jadi efek make over menghasilkan photo yang berbeda jauh dengan kondisi aslinya para caleg tersebut. Sementara dari aspek pose, umumnya photo caleg tersebut berpose seperti pas photo dengan pose yang cenderung kaku dan ekspresi wajah yang umumnya juga serius. Sangat sedikit diantara banyak sampel media publisitas kampanye para caleg menggunakan pose yang kreatif, dan ekspresi wajah yang juga komunitatif, minimal memberikan kesan hangat dan bersahaja. Tentu photo adalah karya seni yang bisa direkayasa, namun disitulah citra bisa terbangun. Aspek Grafika (Desain, Komposisi Warna, Pemilihan Huruf, Layout) Dalam penggunaan tata letak dan desain secara keseluruhan, umumnya media publisitas kampanye para caleg sangat berantakan dan penuh dengan berbagai tulisan dan penggunaan font yang kecil-kecil. Akibatnya publik tidak dapat menangkap pesan utama dalam satu kali pandang apalagi dalam kondisi mereka yang bergerak. Itu artinya banyak pesan yang hendak disampaikan oleh caleg tidak dipahami dengan cepat oleh calon pemilih. Tentu aspek seperti ini terkesan sederhana atau banyak yang menganggap sepele, padahal dari sini lah kekuatan sebuah media publisitas dapat dihasilkan yaitu, jelas sosok yang sedang berkampanye, jelas pesan kunci nya (key messages), jelas tagline yang menajdi ciri khas dari caleg serta dapat dicerna oleh calon pemilih dalam waktu sekilas. Rekomendasi Terhadap Program Publisitas Dan Pesan Komunikasi Politik Para Calon Legislatif Di Aceh Berdasarkan beberapa analisis yang dilakukan peneliti terhadap berbagai fenomena yang oleh para caleg selama masa kampanye dan pemilu legislatif 2014 lalu, maka peneliti merekomendasi beberapa hal, diantaranya: a. Rekruitmen kader sebaiknya lebih berfokus kepada jejak rekam b. Para caleg semestinya lebih berfokus kepada program yang akan mereka perjuangkan. c. Para caleg seharusnya lebih mengenali target publik/konstituennya d. Para caleg tidak hanya mengandalkan figur tertentu (ekploitasi wajah dan nama besar tokoh lokal/nasional) 5 Para caleg seharusnya memahami tagline yang efektif dalam menyampaikan pesan komunikasi politik, sehingga tidak hanya “menjual” jargon metaforik tetapi hampa makna. 6 Para caleg semestinya memperhatikan aspek etika dan estetika dalam menyampaikan pesan politik (aspek desain, grafis, layout, dan termasuk pemilihan font dan komposisi warna pada media publisitas kampanye).

294

Simpulan Dari uraian pada pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut:  Ragam media publisitas yang digunakan oleh caleg adalah media cetak dan elektronik, seperti spanduk, baliho, stiker, umbul-umbul, baju, bendera, kartu nama, stiker banding yang menutupi badan mobil (baliho berjalan), dan iklan di media cetak seperti surat kabar, tabloid, majalah, maupun media elektronik seperti radio dan televisi. Namu banyak juga yang memilih media online sebagai alat dalam mengkampanyekan diri mereka, seperti memanfaatkan blog dan media sosial bahkan banyak partai dan para caleg memperkenalkan diri dan memikat hati masyarakat melalui baliho berjalan atau disebut stiker banding di mobil. Bagi para caleg yang dana kampanye terbatas, atau yang berada di wilayah kabupaten kota, media cetak jenis baliho, spanduk, stiker, kartu nama dan kaos masih menjadi pilihan mereka.  Pesan-pesan komunikasi politik para calon legislatif di Aceh dalam berinteraksi dengan calon pemilih melalui ragam media publisitas masih tergolong kampanye secara konvensional. Artinya para caleg belum sepenuhnya mengenali calon konstituen mereka sehingga pesanpesan melalui kampanye yang mereka lakukan pada akhirnya juga tidak mengenai sasaran dan tidak efektif. Berbagai kelemahan pesan kampanye melalui media publisitas anatara lain dari sisi kemasan pesan, desain media publisitas dan strategi mengkomunikasikan pesan. Buku: Cresswell, John W. 1998. Qualitative Inquary and Research Design Choosing Among Five Traditions. Sage Publications Inc, California. H. A. W. Widjaja. (cet, kelima) 2008. Komunikasi; Komunikasi & Hubungan Masyarakat. Bumi Aksara, Jakarta. Jefkins, Frank. (Ed. Keempat) 2007. Public Relations.Erlangga. Keith Butterick. 2012. Pengantar Public Relations, Teori dan Praktik.Rajawali Pers: Jakarta. Penerjemah: Nurul Hasfi. Moore, F. 2005. Humas: Membangun Citra dengan Komunikasi. Rosdakarya, Bandung. ______________, (cet, keempat) 2010, Metode penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya. PT Remaja Rosdakarya, Bandung. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan, (edisi kedua, cet keempat), 1995. Kamus Besar Bahasa Indonesia.Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta. Skripsi: Achmad Fuad Abdul Rozak, 2009. Iklan Politik Caleg Dalam Persepsi Pemilih Pemula (Study Deskriptif Tentang Iklan Politik Caleg DPRD II Surakarta Melalui Media Luar Ruangan Dalam Persepsi Pemilih Pemula di SMA Negeri III Surakarta).Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta. Risa Herawati, 2009. Startegi Kampanye Politik Public Relations Partai Demokrat di Media Massa menghadapi pemilu 2009. Skripsi (hasil penelitian), SkripsiFakultas IlmuSosial dan Ilmu Politik, Universitas Paramadina, Jakarta. Website: http://m.liputan6.com/news/read/797861/tren-caleg-di-aceh-alphard-dan-lexus-pun-jadi-baliho-berjalan

Biografi Singkat Penulis: Nur Anisah, M.Si. merupakan dosen tetap sekaligus ketua prodi pada prodi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH), Banda Aceh. Meraih gelar sarjana dan masternya dari FIKOM, Unpad Bandung, Ia kemudian menjalani karirnya sebagai akademisi dan aktif menjadi pembicara mengisi seminar-seminar baik di

295


Banda Aceh dan luar Banda Aceh terutama dengan area spealisasinya di bidang komunikasi lintas budaya. Ketertarikannya pada bidang seni dan kajian budaya mewarnai pemikirannya dalam membedah ragam isu termasuk isu politik lokal dari perspektif seni dan budaya. Rahmat Saleh, M.Comn. merupakan pengajar tetap pada prodi Ilmu Komunikasi FISIP UNSYIAH, Banda Aceh. Menyelesaikan studi S1 di Universitas Indonesia dan S2 di The Hague University of Applied Sciences, Den Haag, ia kemudian bergabung dengan FISIP UNSYIAH dengan peminatan pada bidang kajian manajemen komunikasi, kehumasan, dan komunikasi politik. Ia juga baru menyelesaikan program singkat International Visitor Leadership Program (IVLP) di Amerika Serikat padu agustus hingga awal sepertember 2015 lalu. Disamping mengajar, Rahmat juga merupakan salah satu anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh periode 20132016.

296

Pemanfaatan Website sebagai Media Branding Universitas: Studi terhadap Website resmi Universitas Islam Indonesia (www.uii.ac.id) Mutia Dewi & Narayana Mahendra Prastya Email: [email protected], [email protected]

Abstrak Lembaga perguruan tinggi saat ini menghadapi persaingan yang sangat ketat. Itu sebabnya perguruan tinggi dituntut untuk rajin melakukan aktivitas promosi. Guna menunjang aktivitas promosi, perguruan tinggi perlu memberikan perhatian terhadap brand management dalam promosi. Ciri khas berdasarkan identitas diri tersebut merupakan brand atau merek universitas. Brand tersebut dapat dimanfaatkan oleh perguruan tinggi untuk branding. Salah satu saluran komunikasi untuk branding perguruan tinggi adalah official website (selanjutnya ditulis Website resmi) organisasi. Tulisan ini meneliti bagaimana Universitas Islam Indonesia memanfaatkan Website www.uii.ac.id dalam aktivitas branding. Objek dalam penelitian ini adalah berita yang dipublikasikan UII melalui www.uii.ac.id 2014. Berita tersebut kemudian dikelompokkan dalam kategori berdasarkan poinpoin identias diri UII yakni Values, Innovation, Perfection. Hasilnya poin-poin identitas diri UII belum seluruhnya termuat dalam berita yang dipublikasikan UII. Narasumber berita masih cenderung didominasi dari pihak-pihak pengelola kampus, kebanyakan adalah pimpinan. Pengelola Website resmi UII perlu menampilkan berita dengan tema yang lebih variatif dan narasumber yang lebih beragam. Kata kunci: branding, internet, perguruan tinggi, website resmi organisasi

Latar Belakang Lembaga perguruan tinggi saat ini menghadapi persaingan yang sangat ketat, baik itu untuk tingkat nasional mau pun tingkat internasional. Antara perguruan tinggi satu dengan yang lain saling berkompetisi untuk menjadi yang terbaik di bidangnya. Itu sebabnya perguruan tinggi dituntut untuk rajin melakukan aktivitas promosi dengan cara memasang iklan hingga mendatangi sekolah-sekolah menengah atas untuk menjaring calon mahasiswa. Berbagai keunggulan seperti jumlah lulusan, status akreditasi, prestasi tenaga pengajar dan mahasiswa, fasilitas kampus, dan sebagainya disampaikan dalam aktivitas promosi tersebut. Selain keunggulan, juga ditawarkan kemudahan-kemudahan seperti beasiswa bagi mahasiswa berprestasi, peluang studi di luar negeri, dan sebagainya. Aktivitas promosi lain yang dilakukan adalah menonjolkan kelas dari perguruan tinggi melalui prestasi yang mereka raih. Misalnya dengan memasang “terakreditasi A”, “peringkat pertama versi ...”, “world class university”, dan sebagainya. Harapannya, masyarakat akan yakin dengan kualitas perguruan tinggi tersebut. Status seperti akreditasi, pemeringkatan, atau universitas riset kelas dunia merupakan standar yang ditetapkan di dunia pendidikan tinggi di mana pun. Tapi di sisi lain, status tersebut justru membuat “ruang gerak” perguruan tinggi untuk menampilkan ciri khas yang mereka miliki menjadi terkungkung. Padahal masing-masing perguruan tinggi memiliki ciri khas yang terdapat dalam identitas diri mereka. Menurut Syah Rizal selaku Director of International Brand Management – SC Johnson, Amerika Serikat, pentingnya institusi pendidikan memberikan perhatian terhadap brand management dalam promosi. Institusi pendidikan harus mampu menunjukkan values dari produk

297


yang dimiliki kepada konsumen. (“Promosi Perguruan Tinggi Perlu Kembangkan Strategi Brand Management”, www.uii.ac.id , 5 Januari 2014) Ciri khas berdasarkan identitas diri tersebut merupakan brand atau merek universitas. Brand tersebut dapat dimanfaatkan oleh perguruan tinggi untuk branding, sebagai merupakan upaya untuk mengkomunikasikan identitas organisasi (Luik, 2011). Universitas Islam Indonesia (UII) memiliki identitas diri yang menjadi ciri khas, salah satunya yang tercantum dalam slogan “Values, Innovation, dan Perfection” (untuk selanjutnya ditulis dengan VIP). Values bermakna pengabdian atau wujud dari ajaran Islam rahmatan lil’alamin, innovation merupakan keunggulan, dan perfection adalah semangat yang sesuai dengan risalah-risalah Islamiah UII. Dalam mengkomunikasikan identitasnya, organisasi melakukan presentasi diri. Nilai-nilai yang terkandung dalam VIP tersebut dapat dikomunikasikan untuk membentuk brand UII. Website resmi UII (www.uii.ac.id) merupakan salah satu saluran potensial untuk mengkomunikasikan identitas diri UII. Ini mengingat Website memiliki daya jangkau yang luas, informasi dapat di-update kapan saja, serta biaya relatif murah. Tulisan ini melihat pemanfaatan Website UII sebagai sarana branding universitas. Objek penelitian ini adalah informasi yang terdapat dalam menu “berita” di Website resmi UII (www.uii.ac.id), yakni Januari 2014-Desember 2014. Berita-berita tersebut dikelompokkan dalam kategori-kategori tertentu sesuai dengan dimensi Values, Innovation, dan Perfection, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan berita dalam kurun waktu tersebut. Tinjauan Pustaka Arti Penting Branding bagi Perguruan Tinggi Seperti halnya perusahaan, perguruan tinggi hendaknya menyadari bahwa salah satu aset tangible (nyata) mereka yang paling berharga adalah brand yang mereka miliki (Muntean, et.al., 2009: 1068). Itu sebabnya aktivitas branding sangat diperlukan oleh universitas, terlebih lagi apabila mengingat dengan semakin banyaknya universitas atau perguruan tinggi yang bermunculan. Kegiatan branding dapat dilakukan dengan menunjukkan karakter unik universitas—baik itu karakter yang telah lama melekat atau karakter yang baru, kualitas lulusan, atau juga menonjolkan aspek tertentu misalnya ciri khas sebagai lembaga pendidikan berbasis keagamaan (Rohman, 2010: 45). Menurut sejumlah ahli (dalam Waeraas & Solbakk, 2009 : 449), dewasa ini branding tengah naik daun di dunia perguruan tinggi akibat kompetisi antar perguruan tinggi, baik itu di tingkat nasional atau pun tingkat global. Di Amerika Serikat, branding sangat membantu perguruan-perguruan tinggi yang tak terlalu populer untuk memperoleh citra positif di mata masyarakat dengan melakukan kegiatan komunikasi secara konsisten (Bunzel, 2007: 152-153). Penelitian lain membahas bagaimana Universitas "1 Decembrie 1918" di Rumania melakukan aktivitas branding dengan melibatkan dosen dan staf akademik, mahasiswa, dan alumni untuk menunjukkan budaya organisasi yang mereka miliki. Aktivitas branding merupakan upaya menghadapi kompetisi yang sengit antara perguruan tinggi di Rumania dan sasaran perguruan tinggi untuk melakukan perluasan dan perkembangan membutuhkan identitas visual dan verbal yang akan mengekspresikan visi dan misi mereka yang baru (Muntean, et.al., 2009). Penelitian Waeraas & Solbakk (2009) menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh universitas di Norwegia dalam membentuk brand. Tantangan tersebut datang karena universitas tidak hanya

298

memiliki identitas tunggal. Di satu sisi, universitas merupakan institusi pendidikan tetapi di sisi lain universitas merupakan institusi yang mencari keuntungan/pemasukan. Singkatnya, universitas di Norwegia menghadapi dilema apakah akan menunjukkan diri sebagai instutisi akademik atau sebagai institusi bisnis. Secara teoritik, dalam pembentukan sebuah brand hendaknya ada identitas yang tunggal. Namun, pimpinan universitas tidak memandang bahwa hal tersebut sebagai hambatan. Pimpinan universitas justru menilai bahwa identitas yang beragam membuat universitas dapat secara fleksibel menjalankan aktivitas branding mereka Pemanfaatan Website Resmi sebagai Sarana Branding Organisasi Internet merupakan salah satu bentuk perkembangan teknologi komunikasi yang cukup berpengaruh. Menurut Flew (2004: xv) internet membuat komunikasi dapat dilakukan secara cepat, memiliki daya jangkau yang luas, memungkinkan interaktif antara pembuat pesan dengan masyarakat umum, memungkinkan adanya komunikasi dua arah, serta komunikasi yang bersifat many to many. Internet telah menciptakan berbagai varian komunikasi seperti Website, blog, jejaring sosial (contoh: Facebook), mikrobloging (contoh: Twitter), dan layanan video berbagi (contoh: YouTube). Selain itu, melalui internet juga memungkinkan untuk melakukan siaran seperti radio atau televisi streaming. Branding merupakan upaya untuk mengkomunikasikan identitas organisasi. Dalam mengkomunikasikan tersebut, maka organisasi melakukan usaha presentasi diri. Menurut Luik (2011: 118-119), new media dan social media (sebagai bentuk dari media berbasis internet – penulis) dapat menjadi sarana bagi organisasi untuk melakukan presentasi diri. Presentasi diri adalah tindakan menampilkan diri untuk mencapai sebuah citra diri yang diharapkan. Presentasi diri yang terjadi di dalam new media akan berbeda-beda berdasarkan jenis mediumnya. Jika medium tersebut adalah homepage pribadi, maka presentasi diri akan terjadi lebih konstan dan tetap. Hal ini disebabkan frekuensi untuk melakukan perubahan-perubahan di dalam medium tersebut tidak terlalu tinggi. Kondisi yang berbeda muncul ketika mediumnya adalah twitter, microblog yang mana frekuens untuk melakukan perubahan di dalam medium tersebut cukup dinamis dan interaktif. Dalam mempresentasikan diri, pengguna harus mengatur penampilan mereka. Apa yang dipublikasikan atau konten dalam media sosial harus melalui standar editorial diri yang dimiliki. Sejumlah cara untuk melakukan presentasi diri yakni ingratation, competence, intimidation, exemplification, dan supplication (Luik, 2011: 124-126). Website resmi organisasi merupakan salah satu media yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi sebagai sarana branding. Sebuah studi menunjukkan bahwa hubungan yang kuat antara organisasi dengan publiknya dapat dibangun melalui Website. kesalahan atau kekeliruan yang terdapat pada isi Website dan online service dapat ditoleran oleh user dan user yang loyal akan menerma program-program yang ditawarkan dan menerima pesan-pesan yang disampaikan oleh organisasi (dalam Idris, 2010: 235). Namun begitu, Website juga memiliki kelemahan karena dipandang terlalu kaku, fomal, eksklusif, jarang diperbarui. Menurut Gilmore (dalam Idris, 2010: 233), sebagian besar situs korporat hanya menyerupai laporan tahunan, berisi statistik, kaku, dan muluk-muluk. Tidak ada satu pun bagian yang menggambarkan dengan jelas tentang karakter perusahaan atau pun pemimpinnya.

299


Metode Penelitian Objek penelitian ini adalah informasi yang terdapat pada Website www.uii.ac.id, khusus pada menu berita yang berbahasa Indonesia. Informasi yang teliti adalah informasi pada periode Januari 2014-Desember 2014. Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif. Menurut Arikunto (dalam Setiansah, 2008), analisis data deskriptif bisa dilahrkan dengan mengelompokkan data menjadi dua yaitu data kualitatif berupa kata-kata atau kalimat dan data kuantitatif yang berupa angka. Analisis data kualitatif dilakukan dengan pengelompokkan data berdasarkan kategorikategori tertentu sesuai dengan permasalahan yang dikaji, sedangkan analisis terhadap data kuantitatif dilakukan dengan perhitungan non-inferensial dan disajikan dalarn bentuk tabel atau diagam/grafik. Data yang diperoleh selanjutnya dikelompokkan dalam dimensi values, innovation, dan perfection. Values berarti informasi tentang kegiatan-kegiatan pengabdian, innovation berarti informasi tentang kegiatan-kegiatan yang menunjukkan keunggulan UII, dan perfection merupakan informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan risalah Islamiyah UII (Buku IIIB Borang Institusi FPSB UII, 2013). Data yang diperoleh selanjutnya dikelompokkan dalam dimensi values, innovation, dan perfection. Values berarti informasi tentang kegiatan-kegiatan pengabdian, innovation berarti informasi tentang kegiatan-kegiatan yang menunjukkan keunggulan UII, dan perfection merupakan informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan risalah Islamiyah UII (Buku IIIB Borang Institusi FPSB UII, 2013). Definisi dari tema-tema tersebut terdapat pada Tabel 1. Beita-berita dari Website UII tersebut selanjutnya dikelompokkan dalam coding sheet dengan kategori narasumber yang terdapat dalam berita, jenis kegiatan, kategori kegiatan, dan dimensi (Lihat Tabel 2). Dari tabel 2, alenia pembuka tidak digunakan dalam analisis. Alenia pembuka berguna untuk mengetahui jenis kegiatan apa yang tengah diberitakan. Setelah itu berita-berita tadi dianalisis dalam tabel distribusi frekuensi, untuk mengetahui presentase berita dalam satu tahun (Januari 2014-Desember 2014).

Dimensi Values

Innovation

Perfection

Tabel 1 Dimensi, Definisi, dan Kategori Values, Inovation, Perfection Definisi Kategori Informasi tentang kegiatan pengabdian - Iman dan takwa - Akhakul Karimah - Maslahat oriented (memberikan manfaat bagi pihak lain) Informasi tentang keunggulan UII - Intelektual - Visioner - Perkembangan yang terus menerus (continous improvement) - Semangat Informasi berkaitan dengan risalah - Profesional Islamiah UII - Leadership - Totalitas - Disiplin - Loyalitas

300

Tanggal pemuatan

Judul

Tabel 2 Coding Sheet Analisis Data Alenia Narasumber Jenis Kategori Pembuka yang terdapat kegiatan (sesuai dengan yang dalam berita terdapat di tabel 1)

Dimensi (sesuai dengan yang terdapat di tabel 1)

Hasil dan Pembahasan Pengertian brand menurut Kevin Lane Keller adalah nama, term, tanda, simbol, desain, atau kombinasi antara kelima hal tersebut yang bertujuan untuk mengidentifikasi produk atau layanan dalam rangka menunjukkan pembeda dibandingkan dengan kompetitor lainnya (dalam Rohman, 2010: 37). Identitas organisasi merupakan titik awal bagi sebuah organisasi untuk melakukan aktivitas branding. Identitas tersebut bisa merupakan karakter, identitas, nilai-nilai mendasar lainnya (Waeraas & Solbakk, 2009). Identitas organisasi tersusun dari tiga elemen yakni simbolis, komunikasi, dan perilaku. Simbolis adalah lambang-lambang yang dimiliki oleh organisasi seperti logo dan arsitektur bangunan. Komunikasi adalah usaha-usaha terencana untuk mengkomunikasikan brand, melalui iklan korporat, event, sponsorship publisitas, dan promosi. Sementara perilaku adalah tindakan seluruh publik internal yang meninggalkan kesan bagi para pemangku kepentingan (Cornelissen, 2011). Media berbasis internet dapat menjadi sarana organisasi untuk melakukan presentasi diri, yakni tindakan menampilkan diri untuk mencapai sebuah citra diri yang diharapkan. Presentasi diri yang terjadi di dalam new media akan berbeda-beda berdasarkan jenis mediumnya. Jika medium tersebut adalah homepage pribadi, maka presentasi diri akan terjadi lebih konstan dan tetap. Hal ini disebabkan frekuensi untuk melakukan perubahan-perubahan di dalam medium tersebut tidak terlalu tinggi. Kondisi yang berbeda muncul ketika mediumnya adalah twitter, microblog yang mana frekuens untuk melakukan perubahan di dalam medium tersebut cukup dinamis dan interaktif (Luik, 2011). Website resmi dapat menjadi salah satu aktivitas mengkomunikasikan brand sebuah organisasi. Sebuah penelitian menunjukkan itus webresmi dapat membangun hubungan yang kuat antara organisasi dengan publiknya. Kesalahan atau kekeliruan yang terdapat pada isi website dan online service dapat ditoleransi oleh user dan user yang loyal akan menerma program-program yang ditawarkan dan menerima pesan-pesan yang disampaikan oleh organisasi (Idris, 2010: 235). Di sepanjang tahun 2014 (bulan Januari - Desember) Website resmi UII memuat 397 berita yang terdiri dari berbagai macam kegiatan seperti wisuda, seminar, sumpah profesi, ujian promosi doktor, kuliah umum, kompetisi di bidang akademik, menerima kunjungan dari pihak lain, lawatan UII ke pihak lain, kerjasama yang dijalin UII dengan berbagai instansi, prestasi yang dicapai oleh civitas akademika UII (dosen, karyawan, staf), workshop berkaitan dengan keilmuan, workshop berkaitan dengan pengeolaan organisasi UII, kegiatan-kegiatan keagaman seperti ceramah atau pelatihan, acara-acara internal UII, kegiatan yang diisi oleh alumni, dan sebagainya. Dari isi pesan yang terdapat dalam temuan penelitian, maka UII menggunakan strategi competence dalam pesan-pesan yang disampaikan dalam Website www.uii.ac.id. Menurut Luik (2011: 124-126) tujuan dari strategi competence adalah membentuk identitas sebagai sosok yang

301


terampil dan berkualitas. Karakteristik umum meliputi pengakuan terhadap kemampuan, prestasi, kinerja, dan kualifikasi. Apabila dikelompokkan dalam kategori, maka ada tiga kategori yang tercakup yakni maslahat oriented/bagaimana UII memberikan manfaat pada pihak lain (49%), intelektual (42%), dan perkembangan yang terus menerus (9%). Melalui ketiga kategori tersebut, UII bermaksud menunjukkan tingkat competence mereka kepada publik.. Sementara jika masuk dalam kategori dimensi, maka dimenisi identitas diri UII yang ter-cover yakni Values dan Innovation. Values sebesar 28% dan Innovation sebesar 72%. Values menginformasikan tentang pengabdian UII bagi masyarakat, sementara innovation menginormasikan keunggulan UII. Besarnya presentase dimensi inovation menunjukkan UII melalui Website resminya ingin menunjukkan kepada publik tentang keunggulan-keunggulan mereka di bidang akademik dan organisasi. Dari temuan penelitian maka terlihat dominasi isi pesan yang membuat kategori-kategori lain serta dimensi lain yang tidak ter-cover. Dari dimensi values, terdapat dua kategori yakni akhakul karimah dan iman dan takwa masih belum ter-cover dalam tema-tema berita di Website www.uii.ac.id. Sementara dari dimensi innovation, ada dua kategori yang belum muncul yakni visioner dan semangat. Memang, tidak ada yang keliru apabila UII menampilkan keunggulan-keunggulan, prestasiprestasi, capaian-capaian di bidang akademik dan organisasi. Namun, pencapaian-pencapaian di bidang akademik dan organisasi merupakan hal yang juga dilakukan kebanyakan perguruan tinggi di seluruh dunia. Kondisi ini sesuai perlu dikritisi. Upaya universitas menojolkan level akreditasi, peringkat universitas versi..., klaim sebagai world class university, world research university, dan sebagainya, hanyalah upaya perguruan tinggi untuk melakukan konformitas terhadap lingkungan institusional. Status-status trsebut merupakan standar yang ditetapkan di dunia pendidikan tinggi di mana pun yang di sisi lain malah membuat “ruang gerak” perguruan tinggi untuk menampilkan ciri khas yang mereka miliki menjadi terkungkung (Waeraas & Solbakk, 2009). Padahal masing-masing perguruan tinggi memiliki ciri khas yang terdapat dalam identitas diri mereka. Di Jerman misalnya, mengambil conoth lembaga pendidikan tinggi ilmu komunikasi, masingmasing menampilkan ciri khas kajian mereka seperti ilmu publisistik; kajian isi media dan sistem media; kajian ilmu komunikasi dan segi teknik media sekaligus memperhatikan aspek ilmu ekonomi dan ilmu hukum; ilmu kajian media dari perspektif budaya; dan lain-lain. Sementara di Indonesia, secara ragam perspektif dapat dikatakan bahwa kajian ilmu komunikasi terkesan terbatas sebagai satu objek kajian khususnya bidang sosial atau pun politik (Wahyuni, 2012). Jika contoh di Jerman tersebut dibawa ke konteks universitas, maka tiap universitas juga memiliki ciri khas masing-masing. Namun begitu UII lebih cenderung melakukan konformitas dengan menampilkan pencapaianpencapaian sesuai dengan standar internasional tersebut. Dari segi narasumber berita dapat dikelompokkan dalam dua kategori besar yakni dari pihak internal UII dan eksternal UII. Pihak internal adalah (1) pimpinan universitas UII, (2) pihak Yayasan Badan Wakaf UII, (3) pimpinan fakultas di UII, (4) pimpinan program studi/jurusan di UII, (5) dosen UII, (6) alumni UII, (7) pusat studi, (8) pakar agama Islam, (9) mahasiswa – baik sarjana mau pun pascasarjana, dan (10) direktorat/unit kerja di UII.

302

Ada pun dari pihak eksternal mencakup: (1) pemerintah, (2) asosiasi perguruan tinggi, (3) asosiasi profesi, (4) lembaga pendidikan lain, (5) praktisi, (6) akademisi dari perguruan tinggi lain, (7) pakar agama islam. Dalam satu berita, bisa terdapat dua atau lebih narasumber. Dari hasil penelitian, narasumber berita di Website resmi UII didominasi oleh pimpinan universitas (total 202 kali muncul/ 25,73 persen). Selanjutnya posisi "lima besar" narasumber berita diikuti oleh peneliti internal (86 kali/ 10,9 persen), dosen UII (60 kali/ 7,6 persen), pimpinan fakultas (47 kali/ 5,98 persen), dan direktorat atau unit kerja di UII (40 kali/5,09 persen). Artinya, posisi lima besar untuk narasumber diisi dari pihak internal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa narasumber dari manajemen universitas (pimpinan universitas, pimpinan fakultas, dan direktorat) sangatlah banyak. Sementara dari kalangan keilmuan, cukup sedikit. Di kalangan keilmuan, selain dosen UII dan penelitian internal UII juga terdapat narasumber dari pusat studi internal UII, yakni pusat-pusat studi yang dikembangkan dan dikelola oleh masing-masng program studi di UII (misal terdapat Pusat Studi Gender, Pusat Studi Media Alternatif, Pusat Studi Keterbukaan Informasi Publik, dan sebagainya). Jumlah berita yang menggunakan narasumber dari pusat studi UII adalah 24 (3,05 persen). Artinya jika dijumlahkan pun, jumlah narasumber dari kalangan akademisi UII presentasenya tak mencapai 25 persen. Kondisi ini mengesankan bahwa berita-berita Website UII bersifat “elitis”. Hal ini dapat dipahami sebagai kelemahan Website secara umum. Menurut Idris (2010) kekurangan dari Website adalah hanya memuat informasi yang sesuai dengan kepentingan perusahaan, terlalu kaku, fomal, dan eksklusif. Sebagian besar situs korporat hanya menyerupai laporan tahunan, berisi statistik, kaku, dan muluk-muluk. Tidak ada satu pun bagian yang dalam Website yang dengan jelas menggambarkan karakter perusahaan. Selain itu, dominasi narasumber dari pihak pimpinan universitas juga kurang mendukung aktivitas branding. Dalam konteks perguruan tinggi, pihak internal –dalam hal ini mahasiswa, staf pengajar, karyawan, dan fakultas (Muntean, et.al., 2009; Rohman, 2010) perlu berperan aktif dalam aktivitas branding tersebut. Bagaimana dengan narasumber dari mahasiswa, karyawan dan fakultas? Jumlah narasumber dari kalangan mahasiswa (sarjana dan pascasarjana) adalah 38 (4,84 persen). Dari jumlah tersebut, isi berita masih berbagi, yakni mengenai prestasi mahasiswa dan pernyataan mahasiswa dalam posisi mereka sebagai panitia acara. Sedangkan untuk pihak karyawan dan fakultas, lebih banyak diwakili oleh jajaran pimpinan struktural. Bagaimana dari segi identitas ke-Islam-an yang disandang oleh UII? Jumlah narasumber dari pakar agama Islam (baik itu internal mau pun eksternal) adalah 18 (2,29 persen). Dari segi narasumber memang jelas sangat sedikit. Tetapi perlu pula diingat bahwa tema-tema ke-Islam-an dapat disampaikan oleh seluruh civitas akademika UII. Artinya, sedikitnya jumlah narasumber dari pakar agama Islam tidak terlalu berpengaruh. Mengoptimalkan Media Berbasis Internet sebagai Sarana Branding Organisasi Dari segi kuantitas pesan, UII telah memanfaatkan Website resmi dengan baik. Website resmi cukup update, terbukti dengan 397 berita di sepanjang tahun 2014, berarti dalam satu tahun rata-rata ada satu pesan yang diunggah per harinya. Namun pemanfaatan Website resmi guna mendukung kegiatan branding masih belum optimal. Dari hasil penelitian, penulis memberikan tiga catatan yang perlu dicermati guna mengoptimalkan pemanfaatan media berbasis internet sebagai sarana branding organisasi.

303


Catatan pertama adalah mengenai branding itu sendiri. Dalam melakukan branding, perlu konsep yang matang. Di sisi lain, penjabaran mengenai konsep Values-Innovation-Perfection sendiri memang masih belum detil tentang apa saja yang masuk ke dalam values, innovation, dan perfection.. Adanya rumusan detil mengenai Values-Innovation-Perfection tmemungkinkan pengelola Website resmi dapat mengatur konten informasi di setiap periode tertentu. Misalkan apabila di bulan ini isi-isi pesan terlalu dominan mengenai values dan innovation, dan masih kurang di perfection, maka untuk isi pesan di bulan berikutnya bisa diatur kembali. Peran dari jajaran pimpinan organisasi (dan jajaran pengambil keputusan) dalam pemanfaatan media berbasis internet sangatlah penting. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa kurangnya dukungan dari para pimpinan, minimnya pemahaman mengenai manfaat media sosial bagi organisasi, keengganan, keraguan, serta kekhawatiran terhadap dampak media sosial, justru akan membatasi ruang gerak untuk memaksimalkan fungsi media sosial bagi organisasi (Pienrasmi, 2015: 206). Catatan kedua adalah, bagi UII perlu memaksimalkan media berbasis internet yang lain seperti misalnya media sosial. Pasalnya jika hanya menggunakan Website resmi, maka hal tersebut masih kurang untuk menunjang aktivitas branding melalui online. Segala kelemahan yang terdapat dalam Website, dapat ditutupi oleh media sosial. Selain itu jumlah pengunjung website resmi organisasi mungkin jauh lebih kecil daripada media sosial. Apa manfaat dari media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, dan lain-lain bagi organisasi? Dalam risetnya, Pienrasmi (2015: 207) menyatakan bahwa praktisi PR menganggap bahwa media sosial memberikan keuntungan tersendiri bagi kegiatan branding. Praktisi PR dapat memberikan berbagai infrmasi mengenai identitas perusahaan kepad khalayak dengan tujuan untuk meningkatkan brand awareness pada publik. Media sosial juga dapat mendukung untuk meningkatkan kunjungan pada Website resmi perusahaan. Dengan menggunakan media sosial, maka komunikasi antara organisasi dengan publik dapat berlangsung lebih “akrab”. Hal tersebut dimungkinkan karena di mesia sosial, organsiasi dapat menggunakan bahasa yang lebih luwes (non-formal) dan memungkinkan komunikasi dua arah dengan publik (Idris, 2010). Segala pertanyaan, kritik, masukan dari publik dapat memperoleh respon dengan segera. Catan ketiga, dalam pengelolaan media berbasis internet (baik itu Website resmi atau pun media sosial) perlu konsistensi dan kreatifitas untuk terus memperbaharui konten sehingga kunjungan berulang ke website dan media sosial itu terus berulang (Amelia dan Irwansyah, 2010). Konsistensi telah ditunjukkan pengelola Website resmi UII dengan memposting pesan secara rutin. Sementara dari segi kreatifitas, pengelola Website resmi UII masih perlu mengembangkannya lagi. Pengelola perlu memiliki perencanaan strategis mengenai konten informasi yang akan disampaikan kepada publik. Konten-konten tersebut harus terorganisir dengan baik. Untuk memastikan keberlanjutan konten informasi, maka perlu suatu strategi pemetaan yang dirancang oleh pengelola/penanggungjawab media berbasis internet organisasi (Pienrasmi, 2015). Misalkan dengan variasi narasumber berita dan tema. Pengelola www.uii.ac.id dapat menggunakan pihak-pihak lain seperti dosen, mahasiswa, atau karyawan sebagai narasumber. Tema-tema yang diangkat pun dapat lebih beragam seperti misal analisis akademik dari dosen UII mengenai kejadian-kejadian teraktual atau isu-isu terkini, prestasi mahasiswa atau karyawan UII baik

304

itu di bidang akademik dan non-akademik, publikasi hasil-hasil penelitian, dan lain-lain. Jadwal memposting berita-berita yang tematik pun juga dapat diatur, misalkan setiap awal pekan adalah analisis terhadap isu terkini dari kacamata akademik, kemudian tengah pekan adalah prestasi civitas akademika UII, dan sebagainya Agar lebih memudahkan pembaca, menu di website resmi UII pun bisa ditambah, misalkan dengan menu: hasil penelitian, analisis akademik, prestasi mahasiswa, dan sebagainya. Pengelola media berbasis internet --baik itu Website resmi dan media sosial-- di sebaiknya merupakan satu divisi khusus. Salah satu kendala sebuah organisasi kurang bisa memaksimalkan fungsi media sosial adalah pengelolaan yang terpisah-pisah, tidak pada divisi yang sama. Adanya disintegrasi pengelolaan berdampak pada keserasian konten informasi. Hal ini membawa dampak yang kurang baik karena dapat menimblkan kebingungan pada publik mendapatkan informasi yang berbeda dari organisasi (Pienrasmi, 2015: 206-207). Divisi peneglola media tersebut juga perlu berkoordinasi dengan divisi-divisi lain agar informasi yang ditampilkan bisa lebih rapi dan tidak membingungkan publik. Kesimpulan Pemanfaatan Website resmi sebagai media branding UII masih belum optimal. Dari penelitian ini, penulis memberikan tiga catatan. Pertama, perlu diingat tanggungjawab mengenai branding bukan hanya pada pengelola Website resmi semata, namun juga dari seluruh pengelola universitas termasuk jajaran pengambil kebijakan. Pengambil kebijakan perlu merumuskan dengan detil konsep dari identitas diri yang hendak ditampilkan kepada publik, dalam makalah ini adalah Values-Innovation-Perfection. Rumusan yang detil tersebut dapat menjadi panduan bagi pengelola Website resmi dalam menampilkan konten.. Kedua, Website resmi masih memiliki kelemahan. Itu sebabnya sebuah organisasi perlu juga memaksimalkan media berbasis internet yang lain yakni media sosial. Melalui media sosial, sebuah organisasi dapat memberikan berbagai informasi mengenai identitas perusahaan kepad khalayak dengan tujuan untuk meningkatkan brand awareness pada publik dengan cara yang cepat dan relatif lebih murah. Media sosial juga dapat mendukung untuk meningkatkan kunjungan pada Website resmi perusahaan. Selain itu, media sosial juga bisa membuat organisasi semakin dekat dengan publik karena teknologi ini memungkinkan untuk berkomunikasi dua arah. Segala pertanyaan, masukan, kritik, saran, dan berita-berita yang keliru dapat segera direspon oleh organisasi. Selain itu, dalam media sosial memungkinkan untuk menggunakan bahasa yang lebih luwes, tidak se-formal Website resmi. Hal tersebut juga dapat membuat organisasi dengan publik menjadi lebih “akrab”. Ketiga, pengelolaan media berbasis internet (baik itu Website resmi atau pun media sosial) perlu konsistensi dan kreatifitas untuk terus memperbaharui konten sehingga kunjungan berulang ke website dan media sosial itu terus berulang Konsistensi telah ditunjukkan pengelola Website resmi UII dengan memposting pesan secara rutin. Sementara dari segi kreatifitas, pengelola Website resmi UII masih perlu mengembangkannya lagi, misalkan dengan variasi narasumber dan tema. Masih berkaitan dengan pengelolaan, pengelola media berbasis internet --baik itu Website resmi dan media sosial-- di sebuah organisasi sebaiknya merupakan satu divisi khusus yang fokus pada pengelolaan media sosial. Divisi ini perlu berkoordinasi dengan divisi-divisi lain agar informasi yang ditampilkan bisa lebih rapi dan tidak membingungkan.

305


SARAN BAGI PENELITIAN SELANJUTNYA Aktivitas komunikasi mencakup dua hal yakni form dan content. Form adalah bagaimana komunikasi tersebut dilakukan, sementara content adalah isi atau informasi yang terdapat dalam komunikasi tersebut (Coombs, 2006: 171). Fokus pada penelitian kali ini adalah pada content informasi yang terdapat dalam Website resmi. Maka dari itu, untuk penelitian berikutnya bisa diarahkan ke bagaimana manajemen pengelolaan Website resmi perguruan tinggi dalam menunjang aktivitas branding. Website resmi yang dibahas dalam makalah ini adalah yang dikelola terpusat oleh universitas. Dalam perguruan tinggi, pada umumnya setiap fakultas dan program studi juga memiliki Website resmi tersendiri. Itu sebabnya penelitian selanjutnya yang dapat dilakukan adalah melihat bagaimana pengelolaan Website resmi di unit-unit kerja di bawah universitas, apakah isi/konten-nya sudah cukup mendukung universitas dalam branding atau belum. Mengingat Website sendiri memiliki sejumlah keterbatasan, dan di sisi lain perguruan tinggi juga mulai mengaktifkan akun media sosial, maka penelitian lain yang dapat dilakukan adalah melihat bagaimana pemanfaatan media sosial sebagai saluran komunikasi branding perguruan tinggi. Berkaitan dengan media berbasis internet –mencakup Website resmi dan media sosial-- juga dapat dikembangkan ke kajian lain seperti misalkan bagaimana organisasi perguruan tinggi memanfaatkan internet dalam aktivitas kehumasan mereka, seperti menjalin hubungan dengan media (media relations), mengkomunikasikan aktivitas tanggungjawab sosial, dan berhubungan dengan publik. Ucapan Terimakasih Penelitian ini menggunakan skema dana Penelitian Dosen Pemula dari Direktorat Penelitan dan Pengabdian Masyarakat (DPPM) Universitas Islam Indonesia, tahun 2014. Daftar Pustaka Amelia dan Irwansyah. (2010). “Media Baru: From Nothing to Something (Studi Kasus Pemanfaatan dan Pengelolaan User Generated Media oleh Trinity via Blog naked-traveller.com dan THE S.I.G.I.T via Situs MySpace.com dalam Popularitas) dalam Potret Manajemen Media di Indonesia (Editor: Diyah Hayu Rahmitasari). Yogyakarta: Program Studi Ilmu Komunikasi UII dan Total Media Bunzel, David L. (2007). “Universities Sell Their Brand” dalam Journal of Product and Brand Management, Vol 6 Number 2, hal 152-53. http://www.cob.unt.edu/slides/paswan../Mktg5250/UNTGreen/university_branding.pdf, diakses 3 Maret 2014 Cornelissen, Joep. (2011). Corporate Communication: A Guide to Theory and Practice, 3rd Edition. Los Angeles: SAGE Coombs, Timothy W. (2006). “Crisis Management: A Communicative Approach” in Public Relations Theory II.. Carl H.Botan & Vincent Hazelton (Eds). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Assocciates Flew, Terry. (2004). New Media: An Introduction, 2nd Edition. Victoria: Oxford University Press Idris, Ika Karlina. (2010). “Manajemen Blog Korporat dalam Membentuk Citra Perusahaan: Studi Kasus Blog Perusahaan Jasa Konsultan PR Maverick Indonesia www.maverickid.com ” dalam Potret Manajemen Media di Indonesia. Diyah Hayu Rahmitasari (Ed). Yogyakarta: Prodi Ilmu Komunikasi UII dan Penerbit Buku Litera Luik, Jandi. (2011). “Media Sosial dan Presentasi Diri” dalam Komunikasi 2.0: Teoritisasi dan Implikasi, Edisi Revisi. Fajar Junaedi (Ed). Yogyakarta: ASPIKOM, Penerbit Buku Litera, dan Perhumas BPC Yogyakarta

306

Muntean, Andrea. , Cabulea, Lucia., & Danuleptiu, Dan. (2009). “The Brand: One of The University's Most Valuable Asset” dalam Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, 11(2), hal.1066-1071. http://www.oeconomica.uab.ro/upload/lucrari/1120092/54.pdf, diakses 3 Maret 2014 Pienrasmi, Hanindyalaila. (2015). “Pemanfaatan Social Media oleh Praktisi Public Relations di Yogyakarta” dalam Jurnal Komunikasi Volume 9, Nomor 2, April. (ISSN: 1907 – 848X), hal. 199-210. Rohman, Abdul. (2010). "The Roles of Public Relations in University Branding" dalam Esai-esai Komunikasi. Masduki (Ed). Yogyakarta: Prodi Ilmu Komunikasi UII & Total Media Setiansah, Mite. (2008). “Tantangan Pasar Kerja Kehumasan (Studi Deskriptif tentang Kualifikasi Staf Humas yarg Dipersyaratkan dalam Iklan Lowongan Kerja Kehumasan)” dalam Acta Diurna, Volume 5 No 2, September, hal 84-90. http://komunikasi.unsoed.ac.id/sites/default/files/TANTANGAN%20PASAR%20KERJA%20KEHUMASAN. pdf, diakses 7 Maret 2014 Waeraas, Arild. & Solbakk, Marianne N. (2009). “Defining the essence of a university: lessons from higher education branding” dalam High Educ 57, hal. 449–462, http://www.mohe.gov.my/portal/images/utama/doc/artikel/2012/0229/defining%20the%20essense%20of%20a%20university.pdf, diakses 3 Maret 2014 Wahyuni, Hermin Indah. (2012). “Pendidikan Komunikasi di Jerman: Sebuah Perbandingan Kajian Ilmu Komunikasi di Jerman dan di Indonesia” dalam Communication Review: Catatan tentang Pendidikan Komunikasi di Indonesia, Jerman, dan Australia. Setio Budi HH (Ed). Yogyakarta: Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Atmajaya Yogyakarta, Penerbit Buku Litera, dan ASPIKOM. Buku IIIB Borang Institusi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia, 2013. “Promosi Perguruan Tinggi Perlu Kembangkan Strategi Brand Management” . www.uii.ac.id , 5 Januari 2014. URL: http://www.uii.ac.id/content/view/2626/257/, diakses 1 Maret 2014

307


308

Pemetaan Pesan Kehumasan pada Media Website Korporasi Bidang Jasa Rumah Sakit dan Perhotelan di Jakarta Irmulan Sati Tomohardjo dan Vita sari Dewi Universitas Mercu Buana Jakarta Email: [email protected]/[email protected], [email protected]

Abstrak Penelitian ini mengulas tentang bagaimana pemetaan pesan kehumasan pada perusahaan berbasis jasa, yaitu rumah sakit dan hotel di Jakarta, khususnya pesan kehumasan yang dipublikasi melalui media website korporasi. Paradigma penelitiannya post positivis, dengan metode penelitian deskriptif. Dengan adanya pemetaan pesan kehumasan, maka dapat menjelaskan bagaimana korporasi bidang jasa, khususnya rumah sakit dan hotel guna mengelola pesan kehumasan untuk mencapai reputasi organisasi. Konsep penelitian yang dipergunakan adalah konsep komunikasi korporat, reputasi dan pesan kehumasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, pesan kehumasan memenuhi kategori Credibility dan Context, sesuai dengan konsep 7C’s Public Relations. Kata kunci: pesan, reputasi

Latar Belakang Organisasi yang bergerak pada industri pelayanan (hospitality) memerlukan suatu pengelolaan pesan yang unik dan berbeda dibanding industri non pelayanan. Khususnya bagi organisasi rumah sakit dan perhotelan, yang keduanya memiliki karakteristik pelayanan konsumen adalah hal utama. Sama sama berorientasi dan memfokuskan pada aktivitas pelayanan serta memenuhi seluruh kebutuhan konsumen. Bagi rumah sakit, konsumennya adalah pasien dan bagi perhotelan, konsumennya adalah pengguna. Dengan orientasi yang berbeda, jika konsumen rumah sakit menghendaki kesembuhan, tidak perlu berlama lama untuk “menginap” di rumah sakit, ingin segera pulang / pergi dari rumah sakit. Sedangkan pengguna hotel, lebih memilih “menginap” berlama lama di hotel, menikmati fasilitas sesuai kebutuhan dan keinginannya. Sehingga orientasi konsumen / pengguna hotel dan rumah sakit sangat berbeda. Maka dalam mengelola pesan pesan komunikasi kedua lembaga tersebut juga harus berbeda fokusnya. Untuk itu rumusan permasalahan penelitian ini akan mengulas pemetaan pesan komunikasi pada lembaga perhotelan dan rumah sakit, khususnya di Jakarta pada medio Oktober - November 2015. Lembaga yang berada di Jakarta dipilih sebagai pusat destinasi wisata dan destinasi pengobatan, dengan adanya beragam jenis rumah sakit yang menawarkan solusi kesehatan, sehingga bersaing dengan rumah sakit - rumah sakit di negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura. Penelitian ini mengacu pada paradigma penelitian post positivis yang menekankan pada unsur pengetahuan yang bersifat terkaan. Sekaligus menempatkan penelitian sebagai proses pembuatan klaim klaim dan menjaring menjadi klaim lain yang kebenarannya jauh lebih kuat. Pengetahuan dibentuk oleh data, bukti dan pertimbangan pertimbangan logis.1 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dengan teknik pengumpulan data jenis dokumentasi. Jenis dokumentasi merupakan dokumen publik, sehingga dalam penelitian ini 1

John W Creswell, Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed, Edisi Ketiga, Penerbit Pustaka Pelajar, 2010, Hal 10.

309


menggunakan dokumen yang terekam di website. Teknik dokumentasi memungkinkan peneliti memperoleh bahasa dan kata kata tekstual dari partisipan / objek penelitian. Dapat diakses kapan saja dan menyajikan data yang berbobot, sebagai bukti tertulis.1 Peneliti melakukan upaya mencermati isi pesan media yang dipergunakan objek penelitian. Khususnya pada tampilan website objek penelitian yakni korporasi bidang jasa rumah sakit dan perhotelan di Jakarta. Kategori korporasinya dipilih secara purposive, yakni 15 korporasi berdasarkan kelas pelayanannya yang fokus pada kelas B+ dan A serta bintang 4 untuk jasa perhotelan. Peneliti telah memilih 8 rumah sakit di Jakarta yang meliputi RS Mayapada, RS Medistra, RS Mitra Keluarga, RS MMC, RS MRCCC Semanggi, RS Royal Taruma, RS Sahid Sahirman dan RS Pondok Indah. Sedangkan lembaga perhotelan meliputi 7 hotel yakni Hotel Sari Pan Pacific, Swiss-Belhotel, Hotel Santika, Hotel Grand Sahid Jaya, Hotel Royal Kuningan, Hotel Morrisey dan Hotel The 101 Jakarta Sedayu Darmawangsa. Dari perspektif komunikasi dan kehumasan, pengelolaan pesan komunikasi ke eksternal khususnya menjadi fungsi utama para praktisi komunikasi kedua jenis lembaga tersebut. Pesan kehumasan merupakan pesan yang terukur, jelas dan bertujuan untuk merubah persepsi dan perilaku khalayak, stakeholder utama organisasi. Pesan disusun dan dikelola sedemikian rupa untuk kepentingan organisasi. Artinya kinerja organisasi, atau khususnya kinerja praktisi komunikasi menjadi relevan dikaitkan dengan sejauh mana pesan pesan komunikasi sampai secara efektif dan efisien di level khalayak tertentu. Maka mengelola pesan pesan komunikasi ke khalayak eksternal sangatlah penting dan wajib untuk dipahami oleh para praktisi komunikasi. Salah satu cara pengelolaan pesan melalui media website organisasi. Mengapa website, karena website mudah dan cepat diakses oleh para konsumen, baik di dalam maupun diluar wilayah Jakarta. Penelitian ini akan memfokuskan pada bagaimanakah pemetaan pesan komunikasi korporasi bidang rumah sakit dan perhotelan di Jakarta, medio Oktober - November 2015. Kerangka konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini diawali dengan konsep Open System. Model Open System Public Relations yang memfokuskan pada suatu kondisi, dimana seorang praktisi Public Relations (PR) harus terus menerus melakukan updating kondisi organisasi dan lingkungan, agar dapat mengelola komunikasi dengan strategis. Proses pembaruan tersebut, misalnya, organisasi setiap saat selalu bertumbuh, serta setiap saat terdapat perubahan lingkungan, dari sisi regulasi, selera konsumen, harga bahan pokok, perubahan harga dolar/euro, perkembangan politik pemerintahan, dan lainnya. Sehingga perlu kiranya bagi PR Officer untuk memetakan situasi kondisi tersebut yang akan berpengaruh terhadap jalannya organisasi. Maka diperlukan pemahaman yang komprehensif atas Model Open System. Disisi lain, praktisi PR, peneliti sebut sebagai seorang -- manajer komunikasi -- dalam sebuah organisasi, praktisi PR dalam mendukung komunikasi strategisnya, idealnya dapat mengatur komunikasi ke stakeholder internal dan eksternal, secara terintegrasi/terpadu. Perpaduan pengelolaan kedua stakeholder tersebut diimbangi pula dengan kemampuannya dalam memadukan unsur unsur dalam organisasi, unit yang terkait, tujuan masing masing unit, agar komunikasi ke internal dan eksternal menjadi satu kesatuan. Hal ini relevan dengan ulasan Caywood (1997)2 yang

1

Opcit, Hal 269. (1997)

2Caywood

310

menyebutkan bahwa Public Relations adalah suatu upaya komunikasi integratif dalam mendukung kinerja organisasi. Selain itu menurut Riel dan Fomburn juga menjelaskan bahwa guna menghadapi perkembangan eksternal yang mempengaruhi proses operasional, organisasi telah memiliki awareness untuk menghadapi fragmentasi dan mengurangi volume komunikasi yang tidak konsisten yang harus mereka hadapi. Maka masing masing bagian dalam organisasi harus meningkatkan koordinasi diantara banyaknya spesialisasi yang berbeda. Umumnya membutuhkan apa yang dinamakan komunikasi yang terintegrasi (integrated communication) yaitu suatu proses sistemik yang membangun sistem komunikasi koordinasi yang menyeluruh dalam sebuah organisasi. 1 Peneliti selalu menyebutkan bahwa dalam otak seorang PR terdapat dua sisi, yakni sebagai seorang Specialist dan sebagai seorang Generalist. Maka seorang PR harus smart dalam memadukan dua sisi tersebut. PR bisa juga disebut sebagai Communicator Specialist atau Communicator Generalist. Artinya seorang komunikator yang spesialis untuk bidang bidang tertentu, misalnya media relations, government relations, public affairs. Ataupun bisa sebagai komunikator yang generalis, yang mampu meng-create semua relationship dengan stakeholder dalam satu tangan / kendalinya. Tentu fungsi tersebut sangat berat, maka diperlukan kompetensi SDM yang mampu mengendalikan berbagai macam fungsi PR, baik untuk internal maupun eksternal. Dalam konteks penelitian ini, praktisi komunikasi ataupun praktisi PR yang mengelola pesan pesan kehumasan melalui media website organisasi, adalah praktisi yang “specialist”. Peneliti tidak mengkaji sampai ke tahapan bagaimana sumber daya PR dibalik pembuatan pesan kehumasan, namun hanya memetakan output pekerjaan mereka yang terepresentasikan di media website perusahaan. Dalam Open System model juga menempatkan pengelolaan pesan komunikasi sesuai kebutuhan lingkungan, sesuai prinsip adaptasi dan justifikasi. Pesan pesan dikelola sesuai kebutuhan khalayak, baik dari sisi regulasi, pelayanan, informasi umum, kinerja organisasi, sumber daya manusia dan lainnya. Pemetaan dan efektifitas pesan komunikasi dapat dikaji berdasarkan Konsep 7C’s Public Relations2, yang meliputi, pertama, aspek Credibility (Kredibilitas). Kredibilitas merupakan aspek keterpercayaan antara komunikator dan komunikan. Komunikator dalam hal ini adalah organisasi, dan komunikannya adalah khlayak organisasi. Kedua, aspek Contex (Konteks), yaitu proses penyesuaian antara suasana komunikator dan komunikan, terdapat pertalian dan saling berkaitan diantara keduanya. Ketiga, aspek Content (Isi), yakni komunikator menyampaikan pesan pesan kepada komunikan. Sehingga komunikan dapat memahami maksud dan tujuan komunikator sehingga kedua belah pihak saling memahami satu sama lain. Keempat, aspek Clarity (Kejelasan), yakni kejelasan pesan pesan komunikator kepada komunikan, agar muncul pemahaman bersama. Kelima, aspek Continuity and Consistency (Kontinuitas dan Konsistensi), merupakan proses penyampaian pesan yang terus menerus, konsisten, tidak berubah antara komunikator ke komunikan, dan pesan tidak saling bertentangan.

1Riel

dan Fomburn, 2007: 3 Center, & Broom, Effective Public Relations Edisi Kesembilan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hal

2Cutlip,

464.

311


Keenam, aspek Capability of the Audience (Kapabilitas Khalayak), yakni komunikator harus mencermati kemampuan komunikan, agar proses penerimaan pesannya dapat berlangsung efektif dan tidak memunculkan kesalahpahaman. Ketujuh, aspek Channels of Distribution (Saluran Distribusi), yakni proses penyampaian pesan dapat menggunakan alat komunikasi yang umum digunakan oleh komunikan, baik media cetak, elektronik ataupun media sosial. Menurut Wilbur Schram menyatakan bahwa komunikasi akan memperoleh hasil yang efektif bila pesan disampaikan dengan memenuhi empat syarat1: 1. Pesan harus diatur begitu rupa sehingga dapat menarik perhatian. 2. Pesan harus menggunakan lambang-lambang yang sesuai dengan luas lingkup pengalaman (field of experience) serta bingkai referensi (frame of reference) si penerimanya (khalayak sasaran). 3. Pesan harus mampu memunculkan kebutuhan pribadi dan menyampaikan saran-saran bagaimana memenuhi kebutuhan itu 4. Pesan harus memberi jalan untuk mengatasi kebutuhan tersebut, yang sesuai dengan situasi dan kondisi kelompok dimana si penerimanya (khalayak sasaran) itu berada. Menurut Prayudi2 dalam bukunya yang berjudul), yang merupakan pesan kehumasan adalah: 1. Press Release Press Release merupakan sebuah naskah sederhana yang bertujuan menyebarkan informasi kepada publik melalui media massa dan biasanya berisi informasi yang penting. 2. Feature Feature merupakan artikel tentang sebuah cerita yang menganalisis berita, menghibur, atau menceritakan manusia, tempat, atau benda di dalam atau diluar berita. Feature tidak dimaksudkan untuk menyampaikan berita penting. 3. Backrounders, Factsheet, Whitepaper, dan Brosur Dibuat untuk menginformasikan sebuah isu secara lebih detail.Pesan kehumasan model ini menyediakan informasi yang dapat disimpan, dirujuk, dan diberi tindakan. 4. Newsletter Newsletter merupakan publikasi organisasi yang berisi informaasi terbaru mengenai organisasi, baik yang berhubungan dengan produk yang dihasilkan, orang yang terlibat dalam aktivitas organisasi, serta informasi lain yang diharapkan mampu membantu publik organisasi yang berhubungan dengan urusan bisnisnya. Rachmat Kriyantono3 menjelaskan tentang jenis-jenis berita yang sifat penulisannya berkaitan dengan produk-produk tulisan PR, yakni: 1. Hard news Berita hardnews adalah berita yang bertemakan peristiwa-peristiwa yang “berat”, biasanya kurang menyenangkan. Termasuk di sini adalah perang, bencana alam, kriminalitas, konflik, kecelakaan, demonstrasi dan lainnya. 2. Soft news

1

Onong Uchjana Efendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, Cetakan kesembilanbelas, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2003, hal. 73. 2Prayudi, Penulisan Naskah Public Relations, Yogyakarta, Penerbit ANDI, 2007, hal 21. 3 Rachmat Kriyantono, Public Relations Writing: Media Public Relations Membangun Citra Korporat, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008, hal 127.

312

Berita soft news adalah berita tentang peristiwa-peristiwa yang relatif “ringan”, biasanya menyenangkan, dan dampaknya terhadap masyarakat tidak terlalu besar. Biasanya sifat menarik yang menggugah emosional pembaca menjadi materi berita ini. Contoh berita ini antara lain: berita pernikahan artis, kisah sukses atlet, pembukaan pameran oleh pejabat, dan lain sebagainya. 3. Berita Langsung (Straight News) Berita jenis ini mempunyai pola penulisan singkat, ringkas, dan langsung. Wartawan tidak terlalu mendalam menguraikan isi berita yang menyangkut unsur bagaimana dan mengapa. Aktualitas adalah unsur terpenting. Berita langsung ini bisa berwujud spotnews dan hardnews. Penulisannya menggunakan struktur piramida terbalik, yakni menulis bagian-bagian terpenting berita pada awal berita (teras). 4. Stop Press Stop press adalah berita yang sangat penting, aktualitasnya tinggi, dan mempunyai nilai berita tinggi, eksklusif, sehingga harus secepatnya dimuat. Biasanya berita jenis ini dilakukan karena adanya persaingan yang tinggi antar media. Pola penulisannya sangat singkat. Uraian detail tentang peristiwa yang diberitakan biasanya disampaikan pada edisi berikutnya. 5. Berita Spot (Spot News) Berita langsung yang dilaporkan dari tempat kejadian atau wartawan langsung bertemu dengan kejadian yang dilaporkan. 6. Kisah (Feature) Pola penulisan berita ini menyerupai karangan. Selain itu berita ini bukan hanya berita tentang sesuatu yang faktual, tetapi ada unsur menarik yaitu sesuatu yang dapat menyentuh emosional orang (human touch). Biasanya penulisannya menggunakan pola kronologis (semua bagian sama pentingnya) atau piramida. Maka fokus penelitian yang dikaji dalam penelitian ini meliputi bagaimana pemetaan pesan kehumasan pada yang memenuhi konsep 7C’s Public Relations yang meliputi Credibility (Kredibilitas), Contex (Konteks), Content (Isi), Clarity (Kejelasan), Continuity and Consistency (Kontinuitas dan Konsistensi), Capability of the Audience (Kapabilitas Khalayak) dan Channels of Distribution (Saluran Distribusi). Hasil Penelitian dan Pembahasan Hasil penelitian menunjukkan pemetaan pesan kehumasan pada media website lembaga rumah sakit dan perhotelan yang ada di Jakarta pada media Oktober dan November 2015, secara umum telah memenuhui aplikasi pesan sesuai konsep 7C’s PR Communications, akan diulas dibawah ini.

Tampilan Website Korporasi

Pemetaan Pesan Korporasi

313


1)

Rumah Sakit Mayapada1

Dalam tampilan website Rumah Sakit Mayapada, unsur 7C’s yang tertera adalah Credibility, karena dilihat dalam pesan website tersebut menyajikan keseluruhan informasi yang akan diperoleh dengan nilai manfaat yang tinggi bagi pembaca.Termasuk mencantumkan prestasi kesehatan yang diraih dalam 5 tahun terakhir dalam laman website nya. Pesan yang memenuhi aspek Context yang tertera dalam Website Rumah Sakit Mayapada telah dipenuhi kebutuhan informasinya sesuai konteks pemahaman pembaca. Aspek Content (Isi) dalam website tersebut menjelaskan keseluruhan informasi, mulai dari Tanya Jawab, Pelayanan, Kegiatan, bahkan Investor Relations.Aspek Clarity (Kejelasan) dalam website tersebut ditunjukkan dalam banyaknya content yang dapat menginformasikan secara jelas tentang rumah sakit Mayapada melalui websitenya. Capability Of Audience (Kapabilitas Khalayak) di web ini juga terwakili dengan adanya content Tanya Jawab. Channels of Distribution (Saluran Distribusi) telah menggunakan website, lalu ada juga layanan Facebook. Laman facebook-nya sangat update dan terkelola dengan baik. Account tersebut relevan dengan informasi informasi yang dibutuhkan konsumen. Dalam website Rumah Sakit Medistra, unsur 7C yang tertera adalah Credibility (Kredibilitas) dilihat dari tampilan website yang menujukkan prestasi prestasi rumah sakit, penyelenggaraan event event yang menampilkan dokter dan mengundang khalayak umum. Aspek Clarity (Kejelasan) dalam informasi website lebih menjelaskan apa saja jenis jenis pelayanan yang diberikan oleh RS Medistra. Continuity and Consistency (Kontinuitas dan Konsistensi) terwakili oleh konten Info Kesehatan. Aspek Channels of Distribution (Saluran Distribusi) dapat terlihat dari saluran website yakni Facebook dan Email RS Medistra.

2)

3)

Rumah Sakit Medistra2

Rumah Sakit Mitra Keluarga3

Dalam laman Website Rumah Sakit Mitra Keluarga, telah terpenuhi aspek 7C’s atas pesan pesan kehumasan. Dari penyajian keseluruhan informasi yang diharapkan pembaca telah memenuhi unsur kredibilitas (credibility). Khususnya dari sisi prestasi / achievement yang diterima oleh RS Mitra Keluarga. Selain itu di laman awal website diinformasikan tentang jaringan rumah sakit yang tersebar di beberapa kota kota besar di Indonesia. Aspek kredibilitas lainnya yakni adanya laman link Investor Relations, dengan jelas menunjukkan pergerakan rugi laba dan investor news yang berkaitan dengan perkembangan saham dan keuntungan rumah sakit yang masuk dalam kelompok PT / perseoran terbatas, sehingga memiliki kewajiban untuk selalu mengekspose informasi tentang saham dan rugi laba. Aspek Context yang tertera dalam Website Rumah Sakit Mitra Keluarga diarahkan pada pesan green office, dimana tema tersebut sangat kontekstual dengan trend kekinian, dimana semua perusahaan diarahkan menjadi green office, dengan menghemat lampu, air, kertas dan pengolahan

1

Website Rumah Sakit Mayapada: www.mayapadahospital.com Website rumah sakit Medistra: www.medistra.com 3 Website Rumah Sakit Mitra Keluarga: www.mitrakeluarga.com/gading/ 2

314

sampah. Aspek Content (Isi) dalam Website tersebut menjelaskan keseluruhan informasi, mulai dari Konsultasi Online, Pelayanan, sampai kegiatan apa saja yang dilaksanakan oleh RS Mitra Keluarga. Apek Clarity (Kejelasan) dalam Website tersebut ditunjukkan dalam banyaknya content yang dapat menginformasikan secara jelas tentang RS Mitra Keluarga. Aspek Capability of Audience (Kapabilitas Khalayak) di website ini juga terwakili dengan adanya conten Konsultasi Online. Namun saat dicek laman jadwal dokter tidak diakses oleh pengunjunga website, yang seharusnya menjadi layanan utama rumah sakit. Aspek Channels of Distribution (Saluran Distribusi) yang dilaksanakan selain menggunakan Website, hanya layanan Email yang tersedia. Dalam Web Rumah Sakit MMC, Unsur 7C yang tertera adalah Credibility, karena menyajikan informasi yang akan diperoleh oleh pengunjung. Dan juga menampilkan akreditasi RS MMC yang pada saat ini mencapai level Paripurna sehingga dapat meyakinkan khalayak umum.

4)

Rumah Sakit MMC1

Aspek Content (Isi) dalam Website tersebut belum sepenuhnya dapat memberikan informasi secara langsung kepada pengunjung website. Dilihat dari menu yang diberikan tidak terlalu lengkap, namun dengan adanya Berita tentang Rumah Sakit dan Jadwal Dokter, dapat membantu mendapatkan informasi. Aspek Content (Isi) dalam Website tersebut untuk sekilas sudah dapat menjelaskan informasi apabila kita melihat kepada sub menu yang sudah ada, namun untuk pemberitaan atau kegiatan yang dilakukan oleh MRCCC belum terdapat di sini. Aspek Clarity (Kejelasan) dalam Website tersebut ditunjukkan dalam Content About Us, Find A Doctor dan Healt Information. Aspek Capability of Audience (Kapabilitas Khalayak) di website ini belum terwakili. Sedangkan aspek Channels of Distribution (Saluran Distribusi) yang dilaksanakan hanya focus ke Website dan tidak ada dari sosial media lainnya.

5)Rumah Sakit MRCCC Semanggi2

6)

Rumah Sakit Royal Taruma3

Dalam Website RS Royal Taruma, Unsur 7C’s yang tertera adalah Credibility. Aspek Context yang tertera dalam Web RS Royal Taruma juga dapat memenuhi kebutuhan informasi pembaca. Aspek Content (Isi) dalam Web tersebut menjelaskan informasi yang akan didapat oleh pembaca, namun untuk informasi dua arah, dalam web ini belum tersedia, dan juga aspek content tentang kegiatan atau berita tentang RS ini juga belum tersedia. Aspek Clarity (Kejelasan) dalam Website tersebut ditunjukkan dalam content yang dapat menginformasikan

1

Website Rumah Sakit MMC: http://rsmmc.co.id/ Website Rumah Sakit Siloam MRCCC: www.siloamhospitals.com/hospitals/mrccc-siloam-hospitals-semanggi 3 Website Rumah Sakit Royal Taruma: www.rsroyaltaruma.com 2

315


7)

Rumah Sakit Sahid Sahirman1

8)

Rumah Sakit Pondok Indah2

secara jelas tentang rumah sakit Mayapada melalui websitenya. Aspek Capability of Audience (Kapabilitas Khalayak) di website ini belum terwakili. Channels of Distribution (Saluran Distribusi) yang dilaksanakan hanya melalui Website. Dalam Website Rumah Sakit Sahid Sahirman, terdapat unsur 7C’s yang tertera adalah Credibility. Aspek Context yang tertera dalam Website RS Sahid Sahirman juga dapat memenuhi kebutuhan informasi pengunjung. Aspek Content (Isi) dalam Website tersebut menjelaskan keseluruhan informasi, mulai dari Ask Doctor, Sub Artikel dan News & Event. Aspek Clarity (Kejelasan) dalam Website ditunjukkan dalam banyaknya content yang dapat menginformasikan secara jelas tentang rumah sakit Sahid Sahirman melalui websitenya. Aspek Capability of Audience (Kapabilitas Khalayak) di website ini juga terwakili dengan adanya Content Ask Doctor. Aspek Channels of Distribution (Saluran Distribusi) yang dilaksanakan jelas menggunakan Website yang ada dan juga email yang diberikan. Dalam Website RS Pondok Indah Unsur 7C’s yang tertera adalah Credibility. Aspek Context yang tertera dalam Website Rumah Sakit Pondok Indah juga dapat memenuhi kebutuhan informasi pengunjung. Content (Isi) dalam Web tersebut menjelaskan keseluruhan informasi, mulai dari “About Us”, Informasi bahkan CSR Perusahaan Clarity (Kejelasan) dalam Web Tersebut ditunjukkan dalam banyaknya content yang dapat menginformasikan secara jelas tentang rumah sakit Pondok Indah melalui websitenya Capability Of Audience (Kapabilitas Khalayak) di web ini juga terwakili dengan adanya conten Patient Relations dan Ask Our Doctor. Channels Of Distribution (Saluran Distribusi) yang dilaksanakan jelas menggunakan Website, lalu ada juga layanan Facebook, Email dan Twitter. Credibility didukung oleh testimoni dan saran pengelola perjalanan / travel. Tematik dari laman web pada dasarnya masuk dari sisi context, namun tidak memenuhi unsur consistency karena tematiknya mengarahkan pada aspek tradisional dan modern menjadi satu, namun unsur tradisionilnya tidak terlalu menonjol dan aspek modernnya sudah memadai dengan menampilkan interior gedung, fasilitas, penampilan foto yang menunjukkan dua orang asing sedang berdiskusi, sehingga menunjukkan aspek internasional.

Hotel Sari Pan Pacific3

1

Website Rumah Sakit Sahid Sahirman: www.ssmh.co.id Website Rumah Sakit Pondok Indah: www.rspondokindah.co.id 3 Website Hotel Pan Pacific: www.panpacific.com 2

316

Swiss-Belhotel1

Heboh dan meriah, itulah pesan yang ingin ditampilkan hotel Swiss-Belhotel International. Aspek Credibility sudah dibangun dari aspek penyebutan seluruh lokasi jaringan hotel di seluruh dunia (Bahrain, UEA, China, Australia) dan kota kota besar di Indonesia. Namun penyebutan wilayah di dalam negeri dengan dua kata “Bali, Indonesia”, seolah olah terdapat dua Negara yang berbeda yakni Bali dan Indonesia. Penampilan gambar gambar yang menonjolkan pesan energik, kosmopolit, modern, minimalis, muda dan produktif. Aspek context dan clarity sangat menonjol dalam tampilan keseluruhan website. Aspek channel of distribution juga sangat komplit, mereka menempatkan seluruh media sebagai kekuatan akses yang mudah, cepat dan menyebar di seluruh dunia. Jika hotel hotel lain menampilkan kehebohan dalam tampilan laman website nya, hotel Santika lebih menojolkan pesan modern minimalis namun elegan dalam tampilan tata website. Pesan yang muncul secara tersirat adalah hotel Santika memiliki keyakinan, focus dalam memberikan pelayanan terbaiknya. Dipadu dengan warna abu abu gelap, yang mengesankan pesan “mature”. Tampilan website nya ringkas, simple dan relevan. Maka aspek credibility, conten dan context telah terpenuhi, tidak dalam pesan verbal namun lebih difokuskan pada kekuatan pesan warna.

Hotel Santika2 Dalam tampilan website Hotel Grand Sahid Jaya, telah memenuhi aspek Credibility, dengan menampilkan logo Corporate Image Award 2015 dalam laman awalnya. Hal tersebut relevan dengan brand yang dikemukakan adalah budaya, loyalitas dan pelayanan menjadi satu tematik yang terus menerus secara konsisten ditampilkan. Baik dari sisi penamaan area, suasana interior, eksterior, penamaan restauran, pemilihan menu. Artinya aspek Content, Context dan Consistency telah terpenuhi dalam tampilan websitenya. Terdapat kontak person, Comment Form, peta lokasi, alamat sebagai media dan petunjuk keberadaan hotel. Hotel Grand Sahid Jaya3

Hotel Royal Kuningan4

Klasik. Itulah pesan yang tertangkap dalam menyimak tampilan website Hotel Royal Kuningan. Unsur Credibility telah terpenuhi dengan menampilkan pesan pesan yang berupa testimoni testimoni dari beragam kalangan, baik pengelola travel agen, pengunjung dan konsumen lainnya. Tampilan website dibuat dengan posting informasi harga, jenis makanan, paket paket program (swimming pool, buffee, sup konro, dan lainnya), serta menempatkan brand Hotel Royal Kuningan sebagai solusi dalam mengatasi kelelahan dan kemacetan di area Jakarta selatan. Terdapat laman yang unik, Library Lounge, yang menempatkan isi dan judul agak sedikit berbeda. Asumsi pembaca adalah ruangan yang penuh dengan buku buku, namun ternyata hanya sebagai lounge mendengarkan musik, mini bar dan duduk dengan fasilitas bahan bacaan majalah dan Koran. Belum memenuhi unsur Context, kalaupun ada tidak sepenuhnya ditonjolkan dalam pesan pesan yang ditampilkan di website. Sedangkan aspek Clarity, consistency

1

Website Swiss-Bel Hotel: www.swiss-belhotel.com Website Hotel Santika: www.santika.com/jakarta-premiere 3 Rumah Sakit Hotel Grand Sahid Jaya: www.grandsahidjaya.com 4 Rumah Sakit Hotel Royal Kuningan: www.royalkuningan.com 2

317


Hotel Morrissey1

Hotel The 101 Jakarta Sedayu Darmawangsa2

telah terpenuhi. Kosmopolite. Hasil kajian pemetaan pesan dalam tampilan website hotel Morrisey menunjukkan bahwa aspek Credibility telah terpenuhi, dengan menampilkan informasi harga, fasilitas, program dan keuntungan yang diperoleh konsumen. Sedangkan aspek Context, juga telah terpenuhi, ditampilkan melalui agenda berita yang menunjukkan pertalian dan hubungan tematik agenda bulanan, agenda tahunan, agenda local wisdom yang diunggah dengan konfigurasi foto, warna dan tulisan yang menarik. Sisi context sangat menonjol dalam tampilan website hotel, dengan menampilkan pesan pesan cultural heritage yang menjadi icon wisata, kuliner dan program rutin yang berlangsung di Jakarta. Dalam laman “Things to Do”, pesan pesan yang masuk kategori Consistency, Content, Clarity telah terpenuhi. Dengan penyesuaian isi pesan yang relevan dengan suasana kota Jakarta, masing masing laman menampilkan relevansi kekinian, modern, namun tetap ingin menjaga keterkaitan dengan budaya dan warisan lokal yang telah menjadi destinasi kunjungan dari dalam maupun luar negeri, seperti agenda Monas, agenda Jl Thamrin, agenda Sarinah, dan lainnya. Namun tetap mengedepankan nuansa modern dan kosmpolitan, baik dari sisi tema warna, pemilihan angle foto serta tampilan eksterior dan interior hotel. Tampilan pesan Website Hotel The 101 Jakarta Sedayu Darmawangsa, dikaji dari aspek Credibility, rasa saling percaya dibangun melalui informasi harga, fasilitas, suasana yang ditawarkan. Diawal laman website sudah diinformasikan jasa dan keuntungan yang diperoleh konsumen, sekaligus komplimen yang harus dibayarkan. Aspek context, ditampilkan dalam bentuk pesan yang fokus ke suasana, lokasi dan unsur kesejarahan, keunikan, keunggulan nya dibanding dengan hotel lainnya. Sekaligus disesuaikan dengan target konsumen, yang meliputi kelompok urban, usia produktif dan mobilitas tinggi. Jika ditelaah lebih dalam, masing masing lokasi hotel The 101 baik di Bogor, Belitung, Bandung, Yogyakarta dan Jakarta menawarkan aspek context secara keseluruhan. Sedangkan aspek Clarity dan Consistency dapat ditemui dalam seluruh pesan pesan yang ditampilkan dalam website. Pesan yang disampaikan sangat jelas, fokus dan konsisten dalam masa Oktober – November 2015, sesuai dengan tematik pelayanan hotel. Akses pesan yang diulas dalam unsur channel of distribution, digunakan melalui Q nA, Blog, Contact Us dan laman Booking online. Sesusai dengan konsep pesan Smart Stylish Booking, maka informasi tentang mekanisme booking nya juga sudah relevan.

Dalam analisa di atas, maka untuk Rumah Sakit Tingkat Menengah yang sudah diulas diatas, pesan kehumasan yang ditampilkan beberapa Rumah Sakit sudah tepat, namun masih banyak jenis tulisan yang belum menampilkan pesan kehumasan. Seperti yang kita ketahui, pesan kehumasan sebagai naskah komunikatif yang bertujuan menyebarkan informasi kepada publik melalui media massa dan biasanya berisi informasi yang penting. Dapat melalui press release. Kemudian terdapat 1 2

Website Hotel Morrisey: www.iammorrissey.com Website Hotel The 101 Jakarta Sedayu Darmawangsa: the101hotels.com/jakartasedayudarmawangsa

318

jenis Feature yaitu artikel tentang sebuah cerita yang menganalisis berita, menghibur, atau menceritakan manusia, tempat, atau benda di dalam atau diluar berita. Feature tidak dimaksudkan untuk menyampaikan berita penting. Selanjutnya adalah Backgrounders, Factsheet, Whitepaper, dan Brosur yang dibuat untuk menginformasikan sebuah isu secara lebih detail. Pesan kehumasan model ini menyediakan informasi yang dapat disimpan, dirujuk, dan diberi tindakan. Serta Newsletter, yaitu publikasi organisasi yang berisi informasi terbaru mengenai organisasi, baik yang berhubungan dengan produk yang dihasilkan, orang yang terlibat dalam aktivitas organisasi, serta informasi lain yang diharapkan mampu membantu publik organisasi yang berhubungan dengan urusan bisnisnya. Sedangkan untuk pesan komunikasi efektif 7C’s, hampir keseluruhan dari Rumah Sakit yang telah dianalisis sudah dikatakan menjalankan komunikasi yang efektif. Untuk keseluruhan website hotel yang telah dianalisis menurut Cutlip, Center, & Broom dalam pesan komunikasi efektif 7C’s, dapat disimpulkan bahwa penyampaian pesan belum optimal, mengingat Content (Isi) yang terdapat hanya untuk memesan atau mereservasi kamar hotel. Untuk berita atau kegiatan yang ada di hotel perlu dioptimalkan informasinya. Sehingga apabila pengunjung membuka website hotel, masih ada informasi yang tidak bisa didapatkan dengan hanya melihat websitenya saja. Dari keseluruhan aspek pesan komunikasi efektif tersebut, aspek yang terlihat memenuhi yaitu Credibility (Kredibilitas) dan Content (Isi), sedangkan untuk aspek-aspek lainnya belum optimal dipergunakan sebagai pesan pesan kehumasan. Simpulan dan Saran Setelah mengkaji penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pesan kehumasan yang tertera dalam media website di beberapa rumah sakit dan hotel yang ada di Jakarta, untuk keseluruhan sudah menjalankan komunikasi efektif berdasarkan konsep 7C’s Public Relations yaitu Credibility, Contex, Content, Clarity, Continuity and Consistency, Capability of the Audience dan Channels of Distribution. Walaupun memang belum terlalu optimal karena pada dasarnya, dalam pengelolaan media website, perusahaan perusahaan tersebut menerapkan open system. Sehingga yang lebih menonjol dari laman website rumah sakit dan perhotelan, menampilkan format Credibility dan Context. Saran bagi penelitian selanjutnya adalah pendalaman aspek aspek kategori teori secara detil. Serta menambah jumlah hotel dan rumah sakit yang belum masuk dalam penelitian lanjutan. Secara praktis menjadi masukan bagi rumah sakit dan hotel untuk menonjolkan aspek aspek kehumasan dari sisi feature, investigasi dan nilai content lebih atraktif. Bahan Bacaan Cees B.M. van Riel, Charles J. Fomburn, Essentials of Corporate Communication: Implementing Practices for Effective Reputation Management, Rutledge, 2007. Creswell, John W, Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed, EdisiKetiga, Penerbit Pustaka Pelajar,Yogyakarta, 2010. Caywood, Clarke L, editor, The Handbook of Strategic Public Relations and Integrated Communications, Mc Graw Hill, 1997. Efendy, Onong Uchjana, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, Cetakan kesembilan belas, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2003. Prayudi, Penulisan Naskah Public Relations, Yogyakarta, Penerbit ANDI, 2007. Kriyantono, Rachmat, Public Relations Writing: Media Public Relations Membangun Citra Korporat, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008.

319


M. Cutlip, Scott, Allen H. Center, Glen M.Broom, Effective Public Relations, edisi kesembilan, terjemahan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006. Sumber non Buku www.mayapadahospital.com www.royalkuningan.com www.medistra.com www.santika.com/jakarta-premiere www.grandsahidjaya.com www.iammorrissey.com the101hotels.com/jakartasedayudarmawangsa www.panpacific.com www.swiss-belhotel.com www.rspondokindah.co.id www.mitrakeluarga.com/gading/ www.rsroyaltaruma.com www.ssmh.co.id www.siloamhospitals.com/hospitals/mrccc-siloam-hospitals-semanggi

Curiculum Vitae

Image of Irmulan Sati T Irmulan Sati T., SH, MSi, is a permanent lecturer in Public Relations at Faculty of Communication Science Mercu Buana University Jakarta (2000-now). Also as member of Indonesia Public Relations Association (PERHUMAS), speaker for public relations training, writer and researcher with specialist in corporate communication. From 2008-now, become a public relations practitioner specialist in higher education industry. Also initiator in Diversity Campaign Program with the title: Mercu Buana Festival, especially for senior high school student. More information can be contact in :[email protected] or [email protected].

Image of Vita Sari Dewi Vita Sari Dewi, Public Relations Student in Mercu Buana University (2012-now), member of Public Relations Club Mercu Buana University, also become a part time Public Relations staff in UMB Festival event. More information can be contact in: [email protected].

320

Indonesia dalam Pandangan Voice Of America Kiki Zakiah, Chairiawaty, Askurifai Universitas Islam Bandung Email: [email protected], [email protected], [email protected]

Abstrak Voice of America merupakan media massa Amerika yang memberikan layanan informasi pada berbagai Negara dalam bahasa negara yang bersangkutan. Voice of Amerika versi Indonesia memberi layanan informasi pada masyarakat Indonesia baik mengenai Indonesia maupun apa yang terjadi di dunia. Voice of Amerika versi Indonesia sebagai media layanan informasi tidak bisa lepas dipengaruhi oleh factor internal dan eksternal media yang mendasari konstruksi social media massa dalam produk informasinya. Sejauhmana produk informasi voice of Amerika menampilkan Indonesia melalui berita politik selama rentang waktu April s/d Juni 2015 Proses konstruksi sosial yang dilakukan oleh wartawan Voice of Amerika versi Indonesia merupakan bentuk legitimasi media Amerika dalam melihat Indonesia. Melalui media online VOA, menjalankan kegiatan jurnalistik kontemporer dengan berusaha menjalankan sembilan komponen jurnalistik dari Bill Kovach. Salah satunya adalah Memiliki Kemandirian untuk Memantau Kekuasaan. Dalam hal ini kekuasaan pemerintah Indonesia dengan proses politiknya. Dengan sajian informasi dalam bentuk berita online, VOA menyajikan berita tercepat mengenai fakta atau opini yang menarik minat atau penting, atau kedua duanya, bagi sejumlah besar penduduk. Analisis framing yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melihat konteks sosialbudaya suatu wacana. Analisis framing menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media, sehingga isu awal pemerintahan Jokowi mendapatkan alokasi lebih besar daripada isu lain. Konstruksi sosial media VOA mengenai berita berita politik yang dipublikasikannya selama rentang penelitian adalah berita mengenai jalannya pemerintahan Republik Indonesia. Memilih isu yang sedang hangat bahkan sebetulnya panas untuk media asing yang memberitakan pemerintahan Republik Indonesia. Layaknya seperti media Indonesia, dengan memakai bahasa Indonesia, serasa laporan VOA tentang Indonesia begitu menyatu dengan sosial budaya Indonesia, sehingga pembaca tidak merasa bahwa kita sedang diceritakan mengenai - ketidakmampuan pemerintahan, ketidakharmonisan badan legislatif dengan badan eksekutif, keanehan proses pemilihan Kapolri dan wakilnya,- oleh media asing VOA. Kata kunci: Pandangan, Konstruksi Media, Eksternalisasi, Objektivasi, Internalisasi Abstract Voice of America is an American mass media which provides information services for various countries in their own local languages. The Indonesian server of Voice of America provides information services for citizens of Indonesia regarding the happenings of both inside the country and outside. Indonesian version of Voice of America as an information service media cannot avoid from being affected by internal and external factors which is the basis of social mass media construct in its information product. So, how far does the information product of Voice of America portray Indonesia through the news of politics on the timespan of April to June 2015. The process of social construction that is carried out by journalists of the Indonesian version of Voice of America is a form of legitimation of American media in viewing Indonesia. VOA served the fastest news on interesting or important facts and opinions, or both, for most citizens in the form of online news. Framing analysis that is used in this research in meant to look at the socio-cultural context of a discourse. Framing analysis draws the selection process and highlighted certain aspects from reality by media, which results in the issues of Jokowi’s early rule gets a bigger attention than other issues. Social media construct of VOA in regards to political news that is published within the timespan of this research are news on the running of Republic of Indonesia’s administration. It chooses current or even hot (sensitive) topics to be published by a foreign media on the government of Indonesia. Just like an Indonesian media, using Indonesian language, the reports of VOA on Indonesia blends into Indonesian socio-culture, such

321


that the readers no longer realize that they were told about the incompetence of the government, the disharmony between the legislative and executive bodies and the peculiarity of the election of the Kapolri and its vice – all by the foreign media VOA. Keywords: Outlook, Media Construct, Externalisation. Objectivation, Internalisation.

Latar Belakang Masalah Media merupakan kekuatan suatu Negara yang memberikan fungsi jurnalistik; memberikan informasi, pendidikan, hiburan dan mempengaruhi audience-nya. Media massa adalah cermin Negara, tempat, pemilik media itu berada. Media dalam menjalankan praktek jurnalistiknya dipengaruhi oleh faktor faktor internal dan eksternal dari media yang bersangkutan. Voice of Amerika (VOA) mulai mengudara sejak tahun 1942 dari studio di Washington DC. Sebuah jasa penyiaran multimedia yang didanai oleh pemerintah AS melalui badan Broadcasting Board of Governors. VOA menyiarkan informasi dalam 45 bahasa, salah satunya dalam bahasa Indonesia. VOA Indonesia online dalam menyebarkan berbagai informasi mengenai kehidupan social, budaya, ekonomi, dan politik Indonesia, disamping informasi lain dari berbagai Negara. Informasi mengenai Indonesia dalam satu kali thread rata rata terdiri dari 19 informasi atau 19 judul tulisan. Banyak peristiwa diberitakan oleh VOA, politik, sosial, ekonomi dan budaya. Bentuk penyajian informasi dan proses konstruksi informasi oleh VOA Indonesia memperlihatkan bagaimana Indonesia dipandang oleh VOA sebagai media massa Amerika. Proses konstruksi informasi yang dilakukan oleh VOA Indonesia itulah yang menjadi konteks penelitian ini, dalam kalimat Bagaimana Indonesia Dalam Pandangan Voice Of America melalui Pendekatan Framing. Teori yang akan dipakai adalah Teori Konstruksi Sosial Peter L Berger dan Thomas Luckmann, dan Teori Framing. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses VOA melakukan penyesuaian diri dengan dunia sosio-kultural Indonesia. Kerangka Teori 1. Elemen Jurnalisme di Era Kontemporer Media dan jurnalistik merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Kegiatan jurnalistik berkaitan dengan mencari, menganalisa, menyusun berita dan mempublikasikannya pada khalayak. Dalam hal mempublikasikan kegiatan jurnalistik memerlukan media massa atau media konvergen. Elemen jurnalisme di era kontemporer, terlihat dalam sembilan elemen jurnalistik menjadi dasar jurnalisme guna dipercaya oleh masyarakat. Tugas dalam sembilan elemen jurnalistik yakni: 1. Menyampaikan kebenaran. Jurnalisme melaporkan materi kebenaran apa yang dapat dipercaya dan dimanfaatkan masyarakan pada saat ini. Kebenaran di sini bukanlah kebenaran yang bersifat religius, ideologis, atau pun filsafat. Juga, tidak menyangkut kebenaran berdasar pandangan seseorang. Sebab, pemberitaan seorang wartawan bisa memiliki bias. Latar belakang social, pendidikan, kelompok etnik, atau agama, yang dianut wartawan dapat memengauhi laporan berita yang dibuatnya. Wartawan berkemungkinan menafsirkan kebenaran sebuah fakta secara berbeda-beda satu sama lain.

322

2.

Memiliki loyalitas kepada masyarakat. Ini memaknakan kemandirian jurnalisme. Para jurnalis tidak bekerja atas kepentingan pelanggan. Para jurnalis bekerja atas komitmen, keberanian, nilai yang diyakini dan sikap profesionalisme yagn telah diakui publik. 3. Memiliki disiplin untuk melakukan verifikasi. Ini berarti kegiatan menelusuri sekian saksi untuk sebuah peristiwa, mencari sekian banyak narasumber, dan mengungkap sekian banyak komentar. 4. Memiliki kemandirian terhadap apa yang diliputnya. Ini berarti tidak menjadi konsultan ”diam-diam”, penulis pidato, atau mendapat uang dari pihak-pihak yang diliput. 5. Memiliki kemandirian untuk memantau kekuasaan. Elemen ini bukan berarti pekerjaan wartawan itu menganggu orang yagn tengah berbahagia, dengan beita- berita buuk. Bukan menunggangi keburukan masyarakat. Juga, bukan memerankan watcdog dengan tujuan melaporkan sesuatu yang selalu sensaional daripada melayani masyarakat. Apalagi, mengatasnamakan watcdog untuk kepentingan bisnis media. Elemen ini terkait dengan kegiatan investigatif pers. Kegiatan media melaporkan berbagai pelanggaran, kasus, atau kejahatan yang dilakukan pihak-pihak tertentu, baik pihak pemerintah atau pun lembagalembaga yang kuat di masyarakat. 6. Menjadi Forum bagi kritik dan kesepakatan publik. Elemen ini merupakan upaya media menyediakan ruang kitik dan kompromi kepada publik. Pemberitaan berati mengingatkan masyarakat akan terjadinya sesuatu. Media juga menyediakan ruang analisis untuk membahas peristiwa tersebut melalui konteks, perbandingan, atau perspektif tertentu. 7. Menyampaikan sesuatu secara menarik dan relevan kepada publik. Elemen ini mewajibkan media utnuk melaporkan berita dengan cara menyenangkan, mengasikan, dan menyentuh sensasi masyarakat. 8. Membuat berita secara komprehensif dan proporsional. Mutu jurnalisme amat tergantung pada kelengkapan dan proporsionalitas pemberitaan yang dikerjakan media. Elemen ini mengingatkan kita agar tidak jor-joran meliput sensasi acara pengadilan atau skandal selebritas secara berlebihan, hanya untuk tujuan rating, oplah, atau iklan. Apalagi, melaporkan dengan tidak melakukan verifikasi, pengecekan silang, atau wawancara keberbagai pihak terkait. Pemberitaan semacam ini dapat menyesatkan pembaca. 9. Memberikan kekuasaan wartawan untu mengikuti nurani mereka. Pada elemen ini media harus memberi ruang bagi wartwan untuk merasa bebas berfikir dan berpendapat (Santana, 2005:6-10). Berbagai elemen jurnalisme kontemporer di atas, tentunya dapat kita jadikan acuan/landasan dalam melihat bagaimana”sudut-sudut” jurnalisme mempresentasikan elemenelemen tersebut. 2. Pendekatan Isi Media Ketika media memberitakan suatu peristiwa dengan orientasi tertentu, ada tiga pendekatan untuk menjelaskan isi media. Pertama, pendekatan politik-ekonomi. Pendekatan ini berpendapat bahwa isi media lebih ditentukan oleh kekuatan-kekuatan ekonomi dan politik diluar pengelolaan media. Faktor seperti pemilik media, modal, dan pendapatan media dianggap lebih menentukan peristiwa apa saja yang bisa atau tidak bisa ditampilkan dalam pemberitaan, serta kearah mana kecenderungan pemberitaan sebuah media hendak diarahkan. Kedua, pendekatan organisasi. Pendekatan ini bertolak belakang dengan pendekatan ekonomi politik. Pendekatan ini justru

323


melihat pengelola media sebagai pihak yang aktif dalam proses pembentukan dan produksi berita. Dalam pendekatan ini, berita dilihat sebagai hasil dari mekanisme yang ada dalam ruang redaksi. Ketiga, pendekatan kulturalis. Pendekatan ini merupakan gabungan dari pendekatan ekonomi politik dan pendekatan organisasi. Proses produksi berita disini dilihat sebagai mekanisme yang rumit yang melibatkan faktor internal media dan faktor eksternal diluar diri media. Berdasarkan keterangan di atas, bentuk dan isi berita dari sebuah media benar-benar sangat ditentukan oleh ideologi dari media tersebut, hanya saja kita sebagai pembaca akan memilih media yang mana, dan yang sesuai dengan ideologi diri kita masing-masing. Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah konsumsi teks. Bagaimana publik atau khalayak menafsirkan teksteks yang tersaji dalam media. Apa yang disajikan oleh media, pada dasarnya adalah akumulasi dari pengaruh yang beragam. Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Reese (1996), meringkas berbagai faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam ruang pemberitaan. Mereka mengidentifikasi ada lima faktor yang mempengaruhi kebijakan redaksi.

Gambar 1 Lima Faktor Mempengaruhi Kebijakan Redaksi

Buku Mediating The Message karya Pamela J Shoemaker dan Stephen D Reese (1996), menerangkan mengenai isi media dan berbagai pengaruh yang membentuknya. Dengan mengambil fokus pada isi media, Pamela dan Reese mempertanyakan: apa saja faktor-faktor inside dan outside dari organisasi media yang mempengaruhi isi media? Fakta dimana kita mempertanyakan hal ini menunjukkan, bahwa kita tidak mengasumsikan isi media massa dapat merefleksikan sebuah realitas obyektif. Hal ini tentunya, tidak mencerminkan dunia di sekitar kita. Lebih dari itu, isi media dibentuk oleh sejumlah faktor yang menghasilkan beragam versi berbeda mengenai realitas. Pertama, faktor individual. Faktor ini berhubungan dengan latar belakang profesional dari pengelola media. Level individual melihat bagaimana pengaruh aspek aspek personal dari pengelola media mempengaruhi pemberitaan yang akan ditampilkan pada khalayak. Kedua, level rutinitas media. Rutinitas media berhubungan dengan mekanisme dan proses penentuan berita. Setiap media umumnya mempunyai ukuran tersendiri tentang apa yang disebut dengan berita, apa ciri-ciri yang baik, atau apa criteria kelayakan berita. Ketika ada sebuah peristiwa penting yang harus diliput, bagaimana bentuk pendelegasian tugasnya, melalui proses dan tangan siapa saja sebuah tulisan sebelum sampai ke proses cetak, siapa penulisnya, siapa editornya, dan seterusnya. Sebagai mekanisme yang menjelaskan bagaimana berita diproduksi, rutinitas media karenanya mempengaruhi bagaimana wujud akhir sebuah cerita.

324

Ketiga, level organisasi. Level organisasi berhubungan dengan struktur organisasi yang secara hipotetik mempengaruhi pemberitaan. Pengelola media dan wartawan bukan orang yang tunggal yang ada dalam organisasi berita, ia sebaliknya hanya sebagian kecil dari organisasi media itu sendiri. Masing-masing komponen dalam organisasi media bias jadi mempunyai kepentingan sendiri-sendiri. Keempat, level ekstramedia. Level ini berhubungan dengan faktor lingkungan diluar media. Meskipun berada diluar organisasi media, hal-hal diluar organisasi media ini sedikit banyak dalam banyak kasus mempengaruhi pemberitaan media. Kelima, level ideologi. Ideologi disini diartikan sebagai kerangka berfikir atau kerangka resensi tertentu yang dipakai oleh individu untuk melihat realitas dan bagaimana mereka menghadapinya. Berbeda dengan elemen sebelumnya yang tampak kongkrit, level ideologi ini abstrak. Ia berhubungan dengan konsepsi atau posisi seseorang dalam menafsirkan realitas. Pada level ideologi akan dilihat lebih kepada yang berkuasa di masyarakat dan bagaimana media menentukan (Agus Sudibyo, 2001:7-13). Pemikiran Shoemaker tersebut mengasumsikan tiga aspek penting. Pertama, isi media massa tidak dapat merefleksikan sebuah realitas obyektif. Kedua, isi media dibentuk oleh sejumlah faktor yang menghasilkan beragam versi berbeda mengenai realitas. Ketiga, faktor-faktor yang berpengaruh dalam produksi teks yaitu: orientasi personal dari para pekerja media, professionalisme, kebijakan perusahaan, pola kepemilikan perusahaan, lingkungan ekonomi, pengiklan, dan pengaruh-pengaruh ideologi. Penting dipertimbangkan aspek lain yang mempengaruhi produksi teks adalah nilai berita. Berita sendiri diartikan oleh Eriyanto (2004:102) sebagai hasil akhir dari proses kompleks dengan menyortir (memilah-milah) dan menentukan peristiwa dan tema-tema tertentu dalam satu kategori tertentu. Secara sederhana berita adalah laporan dari kejadian atau peristiwa. Laporan ini dapat hasil pemilihan dari peristiwa atau laporan dari peristiwa yang dikreasi/ dibangun oleh kru media. Peristiwa yang ditentukan sebagai berita tentu terkait dengan nilai berita yang ada dalam peristiwa tersebut. Eriyanto (2004:103) berpendapat bahwa organisasi media tidak hanya mempunyai struktur dan pola kerja, tetapi juga mempunyai ideologi profesional. Ideologi profesional tersebut menunjukkan pekerjaan yang bernilai baik sosial, ekonomi, sosial, politik dan budaya. Ideologi profesional wartawan yang paling jelas tentu saja berkaitan dengan berita. Seorang wartawan yang profesional selalu membuat berita atau tulisan berdasarkan peristiwa yang bernilai berita. Nilai berita itulah yang menentukan suatu peristiwa dapat jadi berita. Nilai berita itu juga yang menentukan bagaimana peristiwa itu didefinisikan. Nilai berita tersebut misalnya; menyangkut orang terkenal, dramatis, ada unsur humor, human interest, dapat memancing kesedihan, keharuan, kebencian, dan sebagainya. Berita berdasarkan sudut geografisnya dapat dikelompokkan menjadi: 1. Berita lokal, yakni berita tentang sesuatu peristiwabaru di suatu daerah yang tidak merupakan keistimewaan bagi daerah-daerah lain. 2. Berita nasional, yakni berita tentang suatu peristiwa baru yang menyangkut sebuah negara atau sebagian dari rakyat negara tersebut yang bukan saja penting untuk diketahui oleh seluruh rakyat di negara tersebut, tetapi juga patut untuk diketahui oleh rakyat di negara lain.

325


3.

Berita internasional, yakni berita tentang suatu peristiwa baru engenai sebuah negara yang mungkin berpengaruh pada negara-negara lain, atau berita tentang suatu peristiwa mengenai hubungan dua negara atau lebih. (Djawoto, 1950).

Metodologi Realitas derajat kedua mengenai “Indonesia dalam Padangan Voice of America” dilihat dari pendekatan yang ada pada paradigma atau tradisi interpretif/subjektif, dalam hal ini konstruktivism. Metode penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan Indonesia dalam pandangan voice of America adalah metode analisis framing. Framing sangat berhubungan dimensi psikologi. Framing adalah upaya atau strategi yang dilakukan wartawan untuk menekankan dan membuat pesan menjadi bermakna, lebih mencolok, dan diperhatikan oleh publik. Secara psikologis orang cenderung menyederhanakan realitas dan dunia yang kompleks itu bukan hanya agar lebih sederhana dan dapat dipahami, tetapi juga agar lebih mempunyai perspektif/ dimensi tertentu. Orang cenderung melihat dunia ini dalam perspektif tertentu, pesan atau realitas juga cenderung dilihat dalam kerangka berpikir tertentu. Karenanya realitas yang sama bisa jadi digambarkan secara berbeda oleh orang yang berbeda, karena orang mempunyai pandangan atau perspektif yang berbeda juga. Framing juga banyak mendapat pengaruh dari lapangan sosiologi, terutama dari Alfred Schutz, Erving Goffman hingga Peter L. Berger. Pada level sosiologi frame dilihat terutama untuk menjelaskan bagaimana organisasi dari ruang berita dan pembuat berita membentuk berita secara bersama-sama. Ini menempatkan media sebagai organisasi yang kompleks yang menyertakan di dalamnya praktik profesional. Pendekatan semacam ini untuk membedakan pekerja media sebagai individu sebagaimana dalam pendekatan psikologis. Melihat berita dan media seperti ini, berarti menempatkan berita sebagai institusi sosial. Berita ditempatkan, dicari, dan disebarkan lewat praktik profesional dalam organisasi. Karenanya, hasil dari suatu proses berita adalah produk dari proses institusional. Praktek ini menyertakan hubungan dengan institusi di mana berita itu dilaporkan. Analisis framing dipakai untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengonstruksi fakta. Analisis ini mencermati strategi seleksi, penonjolan, dan pertautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, atau lebih berarti, untuk mengiringi intepretasi khalayak sesuai perpektifnya. Dengan kata lain, framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Analisis framing menurut Mulyana dalam Eriyanto (2004: xiv), cocok digunakan untuk melihat konteks sosial-budaya suatu wacana, khususnya hubungan antara berita dan ideologi, yakni proses atau mekanisme mengenai bagaimana berita membangun, mempertahankan, mereproduksi, mengubah, dan meruntuhkan ideologi. Analisis framing dapat digunakan untuk melihat siapa mengendalikan siapa dalam suatu struktur kekuasaan, pihak mana yang diuntungkan dan dirugikan, mana lawan mana kawan, mana patron mana klien, siapa yang membentuk dan siapa yang dibentuk.

326

Analisis Model Framing Robert. N Entman Analisis yang digunakan adalah analisis framing Robert. N Entman. Konsep mengenai framing oleh Entman dalam sebuah artikel untuk Journal of Political Communication, digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. Framing dapat dipandang sebagai penempatan informasi- informasi dalam konteks yang khas sehingga isu tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada isu lain (Eriyanto,2004:185-186). Seleksi Isu

Penonjolan aspek tertentu dari isu

Tabel 1 Dimensi Framing Entman Aspek ini berhubungan dengan pemilihan fakta. Dari realitas yang kompleks dan beragam itu, aspek mana yang diseleksi untuk ditampilkan? Dari proses ini selalu terkandung di dalamnya ada bagian berita yang dimasukkan (included)., tetapi ada juga berita yang dikeluarkan (excluded). Tidak semua aspek atau bagian dari isu ditampilkan, wartawan memilih aspek tertentu dari suatu isu. Aspek ini berhubungan dengan penulisan fakta. Ketika aspek tertentu dari suatu peristiwa /isu tersebut telah dipilih, bagaimana aspek tersebut ditulis? Hal ini sangat berkaitan dengan pemakaian kata, kalimat, gambar, dan citra tertentu untuk ditampilkan kepada khalayak.

(Eriyanto,2004:187)

Dalam konsepsi Entman, Framing pada dasarnya merujuk pada pemberian definisi, penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berfikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan. Konsepsi mengenai framing dari Entman tersebut menggambarkan secara luas bagaimana peristiwa dimaknai dan ditandakan oleh wartawan. Define problems (pendefinisian masalah) adalah elemen yang pertama kali dapat kita lihat mengenai framing. Elemen ini merupakan master frame/bingkai yang paling utama. Ia menekankan bagaimana peristiwa dipahami oleh wartawan. Ketika ada masalah atau peristiwa, bagaimana peristiwa atau isu tersebut dipahami. Peristiwa yang sama akan dipahami secara berbeda. Dan bingkai ini akan menyebabkan realitas bentukan yang berbeda. Diagnose causes (Memperkirakan masalah atau sumber masalah) merupakan elemen framing untuk membingkai siapa yang dianggap sebagai aktor dari suatu peristiwa. Penyebab disini bisa berarti apa (what), tetapi bisa juga berarti siapa (who). Bagaimana peristiwa dipahami, tentu saja menentukan apa dan siapa yang dianggap sebagai sumber masalah. Untuk itulah, masalah yang dipahami secara berbeda, penyebab masalah secara tidak langsung juga akan dipahami secara berbeda pula. Make moral judgement (Membuat keputusan moral) adalah elemen framing yang dipakai untuk membenarkan/memberi argumentasi pada pendefinisian masalah yang sudah dibuat. Ketika masalah sudah didefinisikan, penyebab masalah sudah ditentukan, dibutuhkan sebuah argumentasi yang kuat untuk mendukung gagasan tersebut. Gagasan yang sudah dikutif berhubungan dengan sesuatu yang familiar dan dikenal oleh khalayak. Treatment recommendation (Menekankan penyelesaian). Elemen ini dipakai untuk menilai apa yang dikehendaki oleh wartawan. Jalan apa yang dipilih untuk menyelesaikan masalah. Penyelesaian itu tentu saja sangat tergantung pada bagaimana peristiwa itu dilihat dan siapa yang dipandang sebagai penyebab masalah. Dari keempat elemen tersebut, dapat penulis gambarkan ke dalam tabel

327


Define Problems

Tabel 2 Analisa Framing Entman Bagaimana suatu peristiwa/isu dilihat?Sebagai

(Pendefinisian Masalah)

Apa?Atau sebagai masalah apa?

Diagnose causes (Memperkirakan Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang masalah atau sumber masalah) dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? Siapa (aktor) yang dianggap sebagai penyebab masalah? Make moral judgement Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan (Membuat keputusan moral)

masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegiitimasi suatu tindakan?

Treatment Recommendation

Penyelesaian aa yang ditawarkan untuk mengatai

(Menekankan penyelesaian)

masalah/isu? Jala aa yan ditawarkan dan harus dtempuh utnuk mengatasi masalah?

(Eriyanto,2002:198-199)

Sejak dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7, pada tanggal 20 Oktober 2014, VOA selalu mengikuti sejak terjang Presiden terpilih, Jokowi dalam berbagai berita on linenya. April 2015, setahun terpilihnya Presiden Jokowi, berbagai berita politik Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Jokowi, tercatat ada 30 berita sampai Juni 2013. Penelitian ini mengambil sampel berita sebanyak 11 berita seperti di bawah ini. Tabel 3 Unit Penelitian NO: JUDUL BERITA

PUBLIKASI

1.

Tim Angket DPRD DKI Sebut Ahok Lakukan Pelanggaran.

06.04.2015

2.

Presiden Jokowi, Pimpinan DPR RI Sepakati Calon Kapolri, APBNP 2015.

Versi terbaru per: 06.04.2015 20:27

3.

Pemerintah Pastikan Pelarangan Peredaran Minuman Keras Baru Bersifat Wacana.


4.

Tolak Revisi UU KPK, ICW Apresiasi Presiden Jokowi

22.06.2015

5.

Kapolri Lantik Budi Gunawan Sebagai Wakapolri Secara Tertutup.


6.

Jokowi Didesak Ajukan Calon Kepala BIN yang Bebas dari Politik.

14.06.2015

7.

Protes Pelantikan Budi Gunawan, Kelompok LSM Kirim Surat ke Kapolri dan Presiden.

23.04.2015

8.

DPR RI: Pemerintah Harus Buat Roadmap Jika Ingin Selesaikan Papua.


9.

Kabinet Harus Lebih Komunikatif.

28.06.2015

10. Pengamat: Sebaiknya Presiden Rombak Susunan Menteri Ekonomi.

28.06.2015

11. Frustrasi dengan Kinerja Perekonomian, Presiden Jokowi Lobi Investor di Bali Layar.

02.07.2015

328

Analisis dan Pembahasan Tabel 4 Isi dan Sumber Berita No

Judul

Isi Berita/Wawancara

Sumber Berita

1.

Tim Angket DPRD DKI Sebut Ahok Lakukan Pelanggaran

Penjelasan Tim angket DPRD DKI Jakarta, Wakil Pimpinan DPRD Jakarta, Pegiat Anti Korupsi, dan Wakil Pimpinan DPRD DKI Jakarta tentang pelanggaran yang dilakukan gubernur DKI Jakarta terkait soal etika dan norma serta fitnah terhadap institusi dan anggota DPRD

2.

Presiden Jokowi, Pimpinan DPR RI Sepakati Calon Kapolri, APBN 2015

3.

Pemerintah Pastikan Pelarangan Perdaran Minuman Keras Baru Bersifat Wacana

4.

Tolak revisi UU KPK, ICW Apresiasi Presiden Jokowi

Penjelasan-penjelasan hasil rapat konsultasi dari Ketua DPR RI, Presiden RI, Wakil Ketua DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tentang tidak dilantiknya Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai Kapolri dan pelaksanaan APBNP 2015 yang sudah disetujui DPR RI Pernyataan-pernyataan dari Mentri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Mentri Perdagangan RI dan Gubernur DKI Jakarta tentang Penegasan Pemerintah bahwa Pelarangan Mengkonsumsi dan Mendistribusikan Minuman Keras atau Berakohol di Indonesia Masih Bersifat Wacana Rencana pembahasan mengenai revisi UU KPK

Muhammad OngenSangaji, Ketua Panitia Tim Angket dari Fraksi Partai Hanura; Samsudin anggota tim angket dari Partai Persatuan Pembangunan; Abraham Lunggana, Wakil Pimpinan DPRD DKI Jakarta; dan Sebastian Salang, Penggiat anti korupsi Setya Novanto, Ketua DPR RI; Jokowidodo, Presiden RI; dan Fadlizon, Wakil Ketua DPR RI dari Partai Gerindra

5.

Kapolri Lantik Budi Gunawan Sebagai Wakapolri Secara Tertutup

6.

Jokowi Didesak Ajukan Calon Kepala BIN yang Bebas dari Politik

7.

Protes Pelantikan Budi Gunawan, Kelompok LSM Kirim Surat Ke Kapolri dan Presiden

Pernyataan dari peneliti PSHK, coordinator ICW, dan Presiden Jokowi tentang Pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai wakil Kepala kepolisian Republik Indonesia

8.

DPR RI: Pemerintah Harus Buat Roadmap Jika Ingin Selesaikan Papua

Rencana pemerintah membuat roadmap untuk menyelesaikan masalah Papua.

Penjelasan dari Inspektur Jendral Anton Charliyan, Komisioner Kompolnas M.Nasir tentang Pelantikan Budi Gunawan sebagai Wakapolri yang dilakukan secara tertutup oleh Kapolri Presiden mencalonkan Sutiyoso menjadi kepala BIN.

329

Sofyan Jalil, Mentri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia ; Rahmat Gobel, Mentri Perdagangan Republik Indonesia dan Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI Jakarta

Presiden Joko Widodo, Koordinator ICW Ade Irawan kepada VOA,Taufiqurrohman Ruki (Ketua KPK). Inspektur Jendral Anton Charliyan, Kepala Divisi Humas Mabes Polri dan M. Nasir, KOmisioner Kompolnas Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Direktur Program The Indonesian Human Rights Monitor (Imparsial) Al Araf. Miko Susanto, peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia; Ade Irawan, Koordinator Indonesia Corruption Watch; dan Presiden Jokowi Presiden Jokowi,Wakil Ketua Komisi I yang membidangi persoalan


9.

Kabinet Harus Lebih Komunikatif Tidak komunikatifnya para menteri di Kabinet Gotong Royong

10.

Pengamat: Sebaiknya Presiden rombak Susunan Menteri Ekonomi

11.

Frustrasi dengan Kinerja Perekonomian, Presiden Lobi Investor di Bali

Harapan banyak pihak agar presiden mengganti para menterinya yang selama ini dianggap tidak efektif, terutama menteri perekonomian. Bagaimana perekonomian makro Indonesia mengalami keterpurukan

pertahanan dan luar negeri Tantowi Yahya. Pengamat politik dari Populi Center, Nico Harjanto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Said Didu. Budi Arie Setiadi dari Dewan Pemimpin Pusat Pro Joko Widodo, Didi Irawadi Syamsudin dari DPP Partai Demokrat Teten Masduki, pejabat istana presiden. Destry Damayanti, ekonom Bank Mandiri.

Tabel 5 Framing Tim Angket DPRD DKI Sebut Ahok Lakukan Pelanggaran Define Problem ( Mendefinisikan Masalah) Diagnose Causes ( Memperkirakan sumber atau penyebab masalah)

Make Moral Judgement ( Membuat Keputusan Moral)

Treatment Recommendation Penyelesaian)

(Menekankan

Hasil tim investigasi tim angket DPRD RI menyebutkan Basuki Tjahaja Purnama melakukan sejumlah pelanggaran Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh gubernur DKI Jakarta Ahok Tjahaja Purnama terkait soal etika dan norma, fitnah terhadap institusi dan anggota DPRD, dan ada pelanggaran Undang-undang dalam penyelenggaraan system informasi keuangan negara berupa e-budgeting Upaya pemberantasan mafia nggaran DKI oleh gubernur Basuki Tjahaja Purnama harus didukung oleh rakyat melalui DPRDkarena merupakan sebuah upaya untuk menyelamatkan anggaran negara, oleh karenanya tidak boleh ada kompromi agara dapat mendorong transparansi anggaran Dalam perseteruan antara Ahok dengan DPRD terkait ebudgeting harus dijadikan pembelajaran bagi penyelenggara pemerintah daerah lainnya, dan tidak boleh dilakukan dengan tendensi saling menjatuhkan, sehingga upaya untuk memberantas mafia anggaran DKI dapat ditegakkan

Tabel 6 Framing Presiden Jokowi, Pimpinan DPR RI Sepakati Calon Kapolri, APBNP 2015 Define Problem ( Mendefinisikan Masalah) Diagnose Causes ( Memperkirakan sumber atau penyebab masalah)



(Menekankan

330

Kesepakatan untuk tidak melantik Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai Kapolri dan pelaksanaan APBNP 2015 Tidak dilantiknya Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai Kapolri sudah disetujui oleh Presiden dan DPRD mengingat pencalonan Budi Gunawan menimbulkan perdebatan di masyarakat, sehingga perlu dikajiulang. Realisasi pelaksanaan APBNP 2015 oleh Presiden akan lebih dipercepat Presiden memiliki hak untuk melantik atau tidak melantik Kapolri. Presiden dibolehkan untuk memilih calom Kapolri yang baru.Terkait APBNP presiden memiliki komitmen untuk melaksankan APBNP dengan cepat Penentuan figur Kapolri yang tepat dan tidak menimbulkan perbedaan pendapat yang tajam di masyarakat merupakan hak presiden. Pelaksanaan dan penyerapan APBNP oleh pemerintah harus segera dilaksanakan sesuai dengan program-program yang sudah direncanakan.

Tabel 7 Framing Pemerintah Pastikan Pelarangan Peredaran Minuman Keras Baru Bersifat Define Problem ( Mendefinisikan Masalah) Diagnose Causes ( Memperkirakan sumber atau penyebab masalah) Make Moral Judgement ( Membuat Keputusan Moral) Treatment Recommendation Penyelesaian)

Wacana

Pelarangan mengkonsumsi minuman keras masih bersifat wacana Konsumsi dan distribusi minuman keras atau nerakohol di Indonesia perlu pengaturan terutama dalam pengaturan peredaran penjualan minuman berakohol Pengaturan peredaran minuman keras atau berakohol perlu dilakuan karenadi Indonesia peredaran minuman keras masih sangat liberal Penjualan minuman keras memerlukan pengawasan yang baik yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga generasi muda dapat terlindungi. Pemerintah telah berupaya membuat peraturan laranga penjualan dan peredaran minuman beralkohon golongan A di seluruh mini market di Indonesia. AKan tetapi masih diperlukan peraturan yang lebih keras untuk dapat menyelamatkan anak bangsa.

(Menekankan

Tabel 8 Framing Tolak Revisi UU KPK, ICW Apresiasi Presiden Jokowi Define Problem ( Mendefinisikan Masalah) rencana pembahasan mengenai revisi UU KPK. Padahal UU KPK selama ini masih efektif untuk menjerat para koruptor yang merugikan negara. Di sinilah sikap presiden ditantang. Diagnose Causes ( Memperkirakan sumber atau penyebab mengapa Jokowi menolak revisi UU KPK penyebab masalah) tersebut. Sebagai presiden Jokowi tentu harus mengambil langkah menyelamatkan KPK agar kepemimpinannya jauh dari korupsi yang merugikan negara Make Moral Judgement ( Membuat Keputusan Berdasarkan pertimbangan moral KPK jelas menolak Moral) upaya revisi UU KPK yang dianggap sudah efektif. Jika sudah mapan dan tidak ada masalah secara moral tentu KPK tidak mengutak-atik UU KPK. Treatment Recommendation (Menekankan Ini berarti dua alinea ini menunjukkan rekomendasi KPK Penyelesaian) agar jangan sampai ada revisi UU KPK karena nanti posisi KPK akan lemah karena tidak bisa lagi melakukan penyadapan dan penuntutan.Padahal selama ini KPK melakukan dua hak ini. Tabel 9 Framing Kapolri Lantik Budi Gunawan Sebagai Wakapolri Secara Tertutup Define Problem ( Mendefinisikan Masalah)

Mekanisme pelantikan Komjenpol Budi Gunawan sebagai Wakapolri yang tertutup

Diagnose Causes ( Memperkirakan sumber atau penyebab masalah)

Belum jelasnya status hukum Budi Gunawan membuat mekanisme pelantikan Budi Gunawan sebagai Wakapolri dilakukan secara tertutup Mekanisme dan proses pelantikan Budi Gunawan sebagai wakapolri secara tertutup memberikan kesan adanya ketidak jelasan dan ketidak transparanan dlam mekanisme pelantikan Budi Gunawan Status hukum Budi Gunawan harus dibuat clear dan firmed sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi aparat penegak hukum sehingga tidak ada kesan ketidakterbukaan kepada publik tentang mekanisme pengangkatan yang bersangkutan



(Menekankan

Tabel 10 Framing Jokowi Didesak Ajukan Calon Kepala BIN yang Bebas dari Politik Define Problem ( Mendefinisikan Masalah) presiden mencalonkan Sutiyoso menjadi kepala BIN. Ganti presiden selalu juga mengganti pejabat yang dinilai

331


strategis. Contohnya jabatan BIN ini. Usulannya jatuh kepada Sutiyoso yang selama ini dikenal pernah menjadi dalang penyerbuan kantor PDI tahun 1996 Menempatkan orang yang paling dipercaya di BIN merupakan hak pribadi seseorang untuk keamanan dirinya. Di sni Presiden Jokowi percaya kepada Sutiyoso sehingga menyerahkan tongkat komando BIN kepada mantan Pangdam Jaya ini. pertimbangan moral Jokowi memilih Sutiyoso bukan karena pengalaman hitamnya tapi karena kedekatan partainya yang telah mendukung Jokowi menjadi presiden. Politik ‘balas jasa’ ini akhirnya mengalahkan pertimbangan moral lainnya. presiden merekomendaikan Sutiyoso sebagai Kepala BIN. Dan ini sudah tidak bisa ditawar lagi meskipun dalam hal ini Presiden tetap harus konsultasi dengan DPR RI.




(Menekankan

Tabel 11 Framing Protes Pelantikan Budi Gunawan, Kelompok LSM Kirim Surat ke Kapolri dan Presiden Define Problem (Pendefinisian Masalah)

Protes dan ketidakpercayaan publik pada institusi kepolisian dan Presiden dalam penegakan hukum dengan diangkatnya Budi Gunawan sebagai Wakapolri Status hukum Budi Gunawan dalam perkara korupsi yang belum jelas, dan pengangkatan yang bersangkutan secara tertutup mengindikasikan adanya kekurangtegasan Presiden dalam komitmennya untuk memberantas korupsi Protes-protes yang disampaikan oleh publik melalui LSM-LSM tentang Pelantikan Busi Gunawan yang masih terkait masalah hokum dilandasi oleh semangat untuk menegakkan hukum, pemberantasan korupsi dan semangat reformasi di tubuh penegak hokum terutama kepolisian Intitusi Polri berkonsulatsi dengan Presiden yang sudah menyerahkan mekanisme penunjukkan Wakapolri kepada internal Polri dengan membuat perintah untuk memperbaiki mekanisme kerja di internal, pengawasan juga pembenahan SDM-SDM yang ada.

Diagnose Causes (Memperkirakan Sumber atau Penyebab Masalah)

Make Moral Judgment (Membuat Keputusan Moral)


(Menekankan

Tabel 12 Pemerintah Harus Buat Roadmap Jika Ingin Selesaikan Papua Define Problem ( Mendefinisikan Masalah) Diagnose Causes ( Memperkirakan sumber atau penyebab masalah) Make Moral Judgement ( Membuat Keputusan Moral)


(Menekankan

rencana pemerintah membuat roadmap untuk menyelesaikan masalah Papua. Ternyata masalah Papua tidak hanya sekadar hukum dan politis tapi masalah kesatuan NKRI. masalah di Papua tidak bisa diselesaikan secara politis tapi juga soal kesejahteraannya. Secara moral bicara tentang kesejahteraan menjadi tanggung jawab moral pemerintah pusat. Dari berbagai pertimbangan akhirnya Presiden Jokowi memberikan rekomendasi terhadap para tapol dan napol. Yang menjadi dasar Jokowi adalah aspek kepentingan politik, hukum, dan kesejahteraan.

Tabel 13 Framing Kabinet Harus Lebih Komunikatif Define Problem ( Mendefinisikan Masalah)

Realitas membuktikan bahwa selama kepemimpinan Presiden Jokowi para menterinya masih terlihat malumalu, tidak mudah berkomunikasi dengan berbagai pihak. Gejala inilah yang menjadi tema berita 9 ini. Padahal faktor

332




(Menekankan

komunikasi yang efektif menjadi kunci kesuksesan suatu kementrian. Ketidakefektifan para menteri dalam berkomunikasi menyebabkan praduga yang kurang baik bagi semua pihak. penyebab kurang komunikatifnya para menteri adalah karena tidak mau mendekati pihak lain yang potensial dijadikan sebagai mitra kerja. Roda pemerintahan ini berjalan melibatkan tripatriat, yakni pemerintah, masyarakat, dan pengusaha. meskipun proses komunikasi yang dilakukan para menteri sekarang tidak efektif tapi seorang menteri yang ditunjuk oleh presiden tetap secara moralitas membela sang presiden. Moralitas juga sering berkaitan dengan balas budi, sehingga apapun yang dituduhkan masyarakat kepada presiden tetap dibelanya dengan mendengepankan hal-hal positif yang sudah dilakukan oleh presiden. perlu ada perombakan kabinet untuk menunjukkan efektivitas pemerintahan Jokowi.

Tabel 14 Framing Pengamat: Sebaiknya Presiden Rombak Susunan Menteri Ekonomi Define Problem ( Mendefinisikan Masalah)




(Menekankan

harapan banyak pihak agar presiden mengganti para menterinya yang selama ini dianggap tidak efektif, terutama menteri perekonomian. presiden memang perlu melakukan perombakan kabinet ekonomi karena selama ini pertumbuhan ekonomi melambat yang salah satunya karena kementerian ekonomi yang kurang aktif dan kreatif. presiden suka atau tidak suka harus merombak kabinetnya. Jelas presiden merasa keberatan karena menteri yang ditunjuk adalah titipan dari partai-partai pendukungnya. memutuskan untuk mengganti para menteri ekonomi yang kurang baik menjalankan tugas-tugansya. Secara manusiawi presiden pasti punya dilema, tapi sebagai seorang manager seorang presiden juga akhirnya harus mempunyai keputusan final agar tidak menjadi bulanbulanan masyarakat karena tidak tegas dalam menyikapi kondisi kementrian ekonomi yang menjadi tulang punggung menajemen perekonomian negara.

Tabel 15 Framing Frustrasi dengan Kinerja Perekonomian, Presiden Jokowi Lobi Investor di Bali Define Problem ( Mendefinisikan Masalah)

Diagnose Causes ( Memperkirakan sumber atau penyebab masalah) Make Moral Judgement ( Membuat Keputusan Moral) Treatment Recommendation Penyelesaian)

(Menekankan

Presiden Jokowi ternyata tidak mampu meningkatkan perekonomian Indonesia yang dulu (sebelum jadi presiden) menjadi skala prioritas. penyebab mandeknya perekonomian Indonesia salah satunya karena adanya masalah di Kabinet Gotong Royong Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet karena presiden merasa ada masalah pada kabinet yang dibentuknya. pemerintah berupaya mengatasi kemacetan dalam berbagai proyek infrastruktur yang tertunda. Presiden juga berjanji akan lebih sering menginspeksi langsung proyek-proyek besar, seperti pembangunan kereta light rail di Jakarta, untuk memastikan proyek berlangsung sesuai jadwal.

333


Kesimpulan VOA versi bahasa Indonesia, menampilkan Indonesia dalam berita politik yang dipublikasikannya sesuai dengan sosial budaya Indonesia. Hal tersebut tersebut dapat dilihat dari Isi berita VOA lebih ditentukan oleh kekuatan-kekuatan ekonomi dan politik diluar pengelolaan media. Faktor seperti pemilik media, modal, dan pendapatan media dianggap lebih menentukan peristiwa apa saja yang bisa atau tidak bisa ditampilkan dalam pemberitaan, serta kearah mana kecenderungan pemberitaan sebuah media hendak diarahkan. Berita politik yang ditampilkan adalah berita yang menegaskan Indonesia secara politik selalu bergejolak. Pemilihan isu mengenai politik Indonesia yang diberitakan konsisten melihat ketidakstabilan politik di Indonesia baik ditataran eksekutif, ataupun legislatif. Memasukkan bagian bagian yang menunjang ketidakstabilan politik dan mengeluarkan fakta bahwa baik subjek dan objek berita hendaknya dilihat juga dari sisi konteks beritanya. VOA Indonesia berlaku seperti media dalam negeri yang melakukan salah satu aspek elemen jurnalistik yaitu melakukan kritik terhadap jalannya eksekutif dan legislatif. Nilai berita yang ditampilkannya adalah konflik. VOA menjadi forum bagi kritik dan kesepakatan publik, padahal VOA adalah media asing. Artinya berita mengenai Indonesia termasuk katagori berita Internasional. Seharusnya berlaku etika pemberitaan terhadap negara lain, tidak seharusnya nampak memiliki kemandirian untuk memantau kekuasaan negara lain, dalam hal ini Indonesia. Daftar Pustaka Assegaf. H Djafar. 1991. Jurnalistik Masa Kini. Jakarta : Ghalia Indonesia. Berger, Peter L & Thomas Luckmann. 1990. Tafsir Sosial atas Kenyataan; Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan. Terjemahan Hasan Basari. Jakarta: LP3ES. Berger, Peter L dan Thomas Luckman. 1979. The Sosial Construction of Reality, A Treatise in the sociology of Knowledge. New York: Anchor Books. Birowo, M. Antonius. (Editor). 2004. Metode Penelitian Komunikasi: Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Giranyali. Bungin, Burhan. 2008. Konstruksi Sosial Media Massa. Jakarta: Kencana Prenada Group. Effendy, Onong Uchjana. 2000. Dinamika Komunikasi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. _____________. 2002. Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi. Bandung : Citra Aditya Bakti Eriyanto. 2004. Analisis Framing: Kostruksi, Ideologi, dan Politik Media. Yogyakarta: LkiS. ---------------. 2003. Analisis Wacana. Pengantar Analisis Teks Media. Yogyakarta: LKiS Kovach, Bill dan Tom Rosenstiel. 2003. Sembilan Elemen Jurnalisme: Apa yang Seharusnya Diketahui Wartawan dan yang Diharapkan Publik. Jakarta :Pantau. Santana K, Septiawan. 2007. menulis itu ibarat ngomong. Jakarta: Kawan Pustaka. -----------------------------2005. Menulis Feature. Bandung: Pustaka Bani Quraisy. -----------------------------2005. Jurnalisme Kontemporer. Jakarta: Yayasan Obor. Shoemaker, Pamela J & Stephen D. Reese. 1996. Mediating The Message. Theories of Influences on Mass Media Content. Second Edition. N.Y: Longman Publishers USA. Sudibyo, Agus, Ibnu Hamad, Muhammad Qodari. 2001. Kabar-Kabar Kebencian: Prasangka Agama di Media Massa. Jakarta: Institute Arus Informasi. Sudibyo, Agus. 2001. Politik Media dan Pertarungan Wacana. Yogyakarta: LKiS.

334

Communication of Ritual in Local Wisdom Preservation Traditional Irrigation System (Subak) in Bali I Dewa Ayu Hendrawathy Putri Lecturer of Communication Studies, Department / Program: Science of Communication & Dharma Duta at the Faculty of Dharma Duta (Social Science and Culture) State Institute of Hindu Dharma (IHDN) Denpasar Bali Email: [email protected] Abstract Communication of ritual in the communication study is closely associated with expressive communication. Expressive communication can be done either by individual or in groups. Expressive communication does not necessarily aim to influence others, but it can be done as far as communication is an instrument to convey feelings through nonverbal messages. Community of traditional irrigation we called “Subak” the water irrigation system to ensure reliable distribution, fair and equitable. In addition to the technical function, Subak also provide social benefits including strengthening the possibility of its members to maintain social contacts. This is reflected in various communal activities undertaken in the form of task oriented self-help groups (Sekehe). Community of traditional irrigation and traditional group activities are very important in Balinese society. They reflect the significance attached in Hindu philosophy to the relationships individuals have with other members of the community. It is a subject that is very much appreciated, especially in rural communities. Bali's famous Subak system is one of the most important components of the Balinese people. Built over several centuries, remains an integral part of Balinese life and is a product of history and culture of the island. Irrigation water management by community organizations on Bali has proven to be effective, efficient and durable. Small conflicts that arise generally been effectively solved. This capacity to resolve this issue is only one of the strengths of this system are rooted in the traditions of Bali. Subak and traditional villages are the two institutions cultural heritage of Bali. Subak function as managing irrigation and agricultural systems, while traditional villages function as manager of traditional village customs and religious activities. Traditional village will continue to exist because it serves as a shelter for members of the village community. But the existence of Subak is considered very alarming. Paddy fields and irrigation water control system is run by a continued reduction in the experience. Local knowledge is a process of adaptation to local knowledge, combined with a system of beliefs, norms and culture and expressed in tradition and myth embraced in a long time. Local wisdom Indigenous Village in Bali greatly contribute to the preservation of the culture of agriculture in each region. In this paper, we will focus on exploring the ritual communication and describe local knowledge preservation Subak done by the community and explore the Village People Awig-Awig (customary law) regulation in conflict resolution Subak irrigation water that occurs in Tabanan Bali. This paper uses the theory of ritual communication, dialectical theory of the structure of objective and subjective phenomenon. To answer the problems that occur using a qualitative approach to the determination of the informant technique using purposive sampling and data collection include observation, interview, and documentation. This paper aimsto known that local knowledge has become habitus on local indigenous peoples, where habitus is related dialectically with the water control system that supports the continuity of local knowledge in public life in Tabanan Bali. Keywords: communication ritual, local knowledge, habitus, Subak, traditional village Abstrak Komunikasi ritual dalam ranah komunikasi sangat erat kaitannya dengan komunikasi ekspresif. Komunikasi ekspresif dapat dilakukan baik sendirian maupun dalam kelompok. Komunikasi ekspresif tidak otomatis bertujuan mempengaruhi orang lain, namun dapat dilakukan sejauh komunikasi tersebut menjadi instrument untuk menyampaikan perasaan-perasaan melalui pesan-pesan nonverbal. Organisasi masyarakat yang disebut Subak mengontrol sistem irigasi air untuk memastikan distribusi yang handal, adil dan merata. Selain fungsi teknis, Subak juga memberikan manfaat sosial termasuk memperkuat kemungkinan anggotanya untuk menjaga kontak sosial. Hal ini tercermin dalam berbagai kegiatan komunal yang dilakukan dalam bentuk orientasi tugas kelompok swadaya (sekehe). Kelompok masyarakat dan kegiatan kelompok secara tradisional sangat penting dalam masyarakat Bali. Mereka mencerminkan makna yang melekat dalam filsafat Hindu ke

335


hubungan individu memiliki dengan anggota lain dari masyarakat. Ini adalah pokok yang sangat dihargai terutama di masyarakat pedesaan. Sistem Subak terkenal di Bali adalah salah satu komponen yang paling penting dari masyarakat Bali. Dibangun selama beberapa abad, tetap merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat Bali dan merupakan produk sejarah dan budaya pulau. Irigasi pengelolaan air oleh organisasi masyarakat di Bali telah terbukti efektif, efisien dan tahan lama. Konflik kecil yang timbul umumnya telah efektif dipecahkan. Kapasitas ini untuk menyelesaikan masalah ini hanya salah satu kekuatan dari sistem ini yang berakar dalam tradisi Bali. Subak dan desa tradisional adalah dua lembaga warisan budaya Bali. Sebagai warisan budaya, kedua lembaga sering dianggap sebagai garansi budaya Bali. Fungsi subak sebagai pengelola irigasi dan sistem pertanian, sedangkan fungsi desa tradisional sebagai manajer adat desa tradisional dan kegiatan keagamaan. Kedua lembaga mengelola domain yang berbeda. Subak mengelola sawah dengan batas-batas hidrologi dan alami, dan desa tradisional mengelola wilayah dengan batas-batas administratif. Keberadaan terus desa tradisional masih dianggap aman. Desa tradisional akan terus ada karena berfungsi sebagai tempat penampungan masyarakat bagi anggota desa. Tapi keberadaan subak ini dianggap sangat memprihatinkan. Sawah dan irigasi dijalankan oleh subak terus pengurangan pengalaman. Kearifan lokal merupakan proses adaptasi pengetahuan lokal yang menyatu dengan sistem kepercayaan, norma dan budaya serta diekspresikan dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam waktu yang cukup lama. Kearifan lokal masyarakat Desa Adat di Bali sangat berkontribusi terhadap kelestarian budaya pertanian di masing-masing wilayahnya. Dalam makalah ini, akan fokus mengeksplorasi komunikasi ritual, mendeskripsikan kearifan lokal pelestarian subak yang dilakukan oleh masyarakat Desa Adat dan mengeksplorasi regulasi AwigAwig Subak dalam upaya penyelesaian konflik irigasi air yang terjadi di Kabupaten Tabanan Bali. Dalam makalah ini menggunakan teori komunikasi ritual, teori dialektika struktur objektif dan fenomena subjektif. Untuk menjawab permasalahan yang terjadi menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling dan pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, serta dokumentasi. Hasil analisis data menunjukkan bahwa kearifan lokal telah menjadi habitus pada masyarakat adat setempat, di mana habitus tersebut berhubungan secara dialektis dengan subak yang mendukung kelangsungan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat Desa Adat di Tabanan Bali. Kata kunci: komunikasi ritual, kearifan lokal, habitus, subak, desa adat

Pendahuluan Subak adalah organisasi pengairan pemilik-pemilik sawah, yang mendapat pengayoman dari pemerintah. Batas-batas sebuah subak sangat jelas dengan batas-batas areal subak lainnya. Sebuah subak memiliki struktur organisasi, wilayah, inventaris dan sumber air tersendiri. Karena itu subak dianggap sebagai organisasi otonom. Pengayoman oleh pemerintah jelas terlihat pada organisasi Subak Agung, yang struktur organisasi. Kedua lembaga terakhir yaitu Sedahan dan Sedahan Agung berperan sebagai pemungut pajak dan mengeluarkan peraturanperaturan kesejahteraan masyarakat, antara lain awig-awig subak. Dalam awig-awig subak Caguh (Anonim, 1822) disebutkan bahwa tujuan pembangunan subak adalah untuk mensejahterakan masyarakat (yen prade prasida kelaksanayang mejanten sampun sareng sami tan nemu sayah = Jika pembuatan subak itu dapat dilaksanakan, tentu kita semua tidak menemui kesulitan pangan). Bantuan pemerintah kepada subak, terutama berwujud bantuan pengairan (dam atau bendung dan bangunan irigasi lainnya), yang dilaksanakan oleh BOW pada jaman Belanda dan sekarang bernama DPU. Pada tahun 1980-an DPU Bali melakukan perbaikan irigasi secara besar-besaran, dengan tujuan utama meningkatkan produksi padi. Pada masa kini wilayah irigasi Bali dibagi menjadi 20 satuan wilayah sungai (SWS), (Anonim, 1998). Pada masa pemerintahan Dalem Kresna Kepakisan (1350-1380) di Samplangan para pejabat kerajaan dan para Bendesa diberikan sawah yang luasnya tergantung dari berat ringannya tugas yang diemban. Luas sawah luas sawah diukur dengan tenah bibit padi. Satu tenah bibit padi

336

setara dengan 12,5-15 kg bibit, yaitu banyaknya bibit yang cukup untuk menanami sawah seluas 50 are (0,5 hektar). Dalam Prasasti lontar “Subak Gede Caguh” milik I Nyoman Ranawijaya dari Kesiut Kawan, yang telah dibaca oleh Jro Mangku Pamahyun pada tanggal 28 Februari 2010 menyebutkan bahwa prasasti itu selesai ditulis pada tanggal 12 Oktober 1822. Sedahan Agung pertama adalah Kyai Langsah. Manggala Subak (pengurus subak) terdiri dari : Sedahan Agung, Pekaseh, Penyarikan dan Sinoman. Guna awig-awig: agar tertib pelaksanaan aktivitas subak. Ide untuk pembangunan Subak Caguh, muncul dari kesadaran Cokorda Ngurah Agung, Raja Tabanan, untuk mengatasi penderitaan penduduk akan pangan, setelah perang saudara antara Tabanan dan Penebel. Isi awig-awig Subak Caguh meliputi antara lain : (1) Ayah-ayahan tempeka; (2) Ngawit-pengiwit (penetapan batas awal dan batas akhir musim tanam); (3) Pedum yeh (pembagian air); (4) Indik ngawit nandur (perihal mulai menanam padi) Indik mapuah (perihal menghalau hama, misalnya burung, monyet dan hewan menyusui lain); (6) Indik mabiyu kukung (upacara biyu kukung); (7) Indik manyi (perihal panen); (8) Indik sarin tahun (perihal tentang hasil padi untuk keperluan upacara pada tiga pura : Pura Puseh, Dalem dan Bale Agung); (9) Indik luput ayahan (perihal bebas dari kerja rodi); (10) Indik denda yen lempas ring awig-awig (denda karena melanggar awig-awig). Awig-awig ini ditulis dalam bahasa Indonesia, tetapi sumber (lontar) aslinya tidak disebutkan. Awig-awig ini telah beberapa kali diperbanyak. Turunan pertama oleh Sedahan Agung Gianyar, pada 9 Agustus 1955, dan diketik oleh Ketut Djeladi, turunan kedua oleh Sedahan Toya Wos Ulu, I Made Krekek, dan turunan ketiga oleh Pekaseh Subak Tebongkang. Isi awig-awig subak Gianyar ini antara lain : (1) Tata tertib yang menyangkut ternak besar (wewalungan), dari fatsal 1-24; (2) Tata tertib bidang pengairan dari fatsal 25-60; (3) Tata tertib yang menyangkut ternak unggas dan ternak kecil (ayam, itik, babi) dan lain-lain dari fatsal 61-132; (4) Masalah perkara-perkara, sumpah, aci-aci dan adat subak dari fatsal 133-157. Kearifan (wisdom) secara etimologi berarti kemampuan seseorang dalam menggunakan akal pikirannya untuk menyikapi sesuatu kejadian, objek dan situasi. Sedangkan lokal menunjukkan ruang interaksi dimana peristiwa atau situasi tersebut terjadi. Jadi, kearifan lokal merupakan proses adaptasi pengetahuan lokal yang menyatu dengan sistem kepercayaan, norma dan budaya serta diekspresikan dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam waktu yang cukup lama. Selanjutnya, kearifan lokal masyarakat Desa Adat di Kabupaten Tabanan Bali sangat berkontribusi terhadap kelestarian budaya pertanian di masing-masing wilayahnya. Kearifan lokal merupakan perilaku positif manusia dalam berhubungan dengan alam dan lingkungan sekitarnya, yang dapat bersumber dari nilai agama, adat-istiadat, petuah nenek moyang atau budaya setempat, yang terbangun secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat yang beradaptasi dengan lingkungan disekitarnya. Perilaku yang bersifat umum dan berlaku di masyarakat secara meluas, turun temurun, akan berkembang menjadi nilai-nilai yang dipegang teguh, yang disebut sebagai kebudayaan (budaya). Definisi lain tentang kearifan lokal menyebutkan bahwa kearifan lokal atau sering disebut local wisdom dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budaya (kognisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu. Secara umum kearifan lokal muncul melalui proses internalisasi yang panjang dan berlangsung turun-temurun sebagai akibat interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Proses evolusi yang panjang ini bermuara pada munculnya sistem nilai yang terkristalisasi dalam bentuk hukum adat, kepercayaan dan budaya setempat (Ridwan, 2007). Subak adalah organisasi kemasyarakatan yang

337


khusus mengatur sistem pengairan sawah yang digunakan dalam cocok tanam padi di Bali, Indonesia. Subak ini biasanya memiliki Pura (tempat pemujaan) sebagai media komunikasi ritual yang dinamakan Pura Uluncarik, atau Pura Bedugul, yang khusus dibangun oleh para pemilik lahan dan petani yang diperuntukkan untuk memuja Dewi kemakmuran dan kesuburan Dewi Sri. Pada tempat pemujaan tersebut, pemilik lahan dan petani melakukan proses komunikasi ritual. Komunikasi ritual dalam ranah komunikasi sangat erat kaitannya dengan komunikasi ekspresif. Komunikasi ekspresif dapat dilakukan baik sendirian maupun dalam kelompok. Komunikasi ekspresif tidak otomatis bertujuan mempengaruhi orang lain, namun dapat dilakukan sejauh komunikasi tersebut menjadi instrument untuk menyampaikan perasaan-perasaan melalui pesan-pesan nonverbal. Sistem pengairan ini diatur oleh seorang pemuka adat yang juga adalah seorang petani di Bali. Subak adalah suatu masyarakat hukum adat yang memiliki karakteristik sosioagraris-religius, yang merupakan perkumpulan petani yang mengelola air irigasi di lahan sawah. Karakteristik religius tersebut ditunjukkan dengan adanya satu atau lebih Pura Bedugul (untuk memuja Dewi Sri sebagai manifestasi Tuhan selaku Dewi Kesuburan), disamping adanya sanggah pecatu (bangunan suci) yang ditempatkan sekitar bangunan sadap (intake) pada setiap blok atau kompleks persawahan milik petani anggota subak. Warisan irigasi dengan budaya tersendiri dengan ciri-ciri yang menonjol sesuai dengan ciri-ciri kebudayaan adalah irigasi subak di Bali. Pengertian subak seperti itu pada dasarnya dinyatakan dalam peraturan daerah pemerintah daerah Provinsi Bali No.02/PD/DPRD/l972. Arif (l999) memperluas pengertian karakteristik sosio-agraris-religius dalam sistem irigasi subak, dengan menyatakan lebih tepat subak itu disebut berkarakteristik sosio-teknis-religius, karena pengertian teknis cakupannya menjadi lebih luas, termasuk diantaranya teknis pertanian, dan teknis irigasi. Subak merupakan organisasi petani lahan basah yang mengelola air irigasi dengan sumber bersama dalam suatu wilayah agraris dan bersifat otonom (Sutawan dkk, 1986). Sistem subak pada dasarnya dapat dipandang sebagai suatu sistem teknologi sepadan dan juga dapat dipandang sebagai sistem kebudayaan. Seiring dengan berkembangnya zaman, perubahan ini secara perlahan dapat mempengaruhi eksistensi subak di Kabupaten Tabanan Bali, khususnya perubahan penguasaan lahan pertanian (seperti; menjadi permukiman, akomodasi wisata, lahan perekonomian baru dan sebagainya) yang disebabkan pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang sangat cepat serta hasil pertanian yang diperoleh tidak sebanding dengan pemenuhan kebutuhan hidup petani. Metode Dalam makalah ini menggunakan teori komunikasi ritual, pendekatan kualitatif dengan teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling dan pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, serta dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, pelacakan dokumen, dan wawancara mendalam dengan berbagai pihak termasuk pejabat pemerintah (Bappeda, Sedahan Agung, Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata, Departemen Pekerjaan Umum yang dianggap mewakili tokoh negara, sektor swasta, petani Subak, pekaseh/kepala subak) dan tokoh-tokoh adat yang memiliki relevansi dengan penelitian. Dalam makalah ini, akan fokus mengeksplorasi komunikasi ritual, mendeskripsikan kearifan lokal pelestarian subak yang dilakukan oleh masyarakat Desa Adat dan mengeksplorasi regulasi Awig-Awig Subak dalam upaya penyelesaian konflik irigasi air yang terjadi di Kabupaten Tabanan Bali.

338

Tinjauan Pustaka Tinjauan pustaka merupakan uraian, analisis kritis, dan evaluasi terhadap teks-teks atau hasil penelitian yang relevan. Dalam penelitian kualitatif sebenarnya tidak mengharuskan adanya hasil kajian atau penelitian yang relevan (Daymon dan Holloway, 2008:61). Jika tidak ditemukan hasil kajian yang relevan baik dari aspek teori maupun jenis kajian, maka penelitian tersebut akan menjadi sumbangan penting dalam sebuah disiplin ilmu. Berhubungan dengan makalah ini, tidak banyak ditemukan penelitian yang relevan dalam arti teori dan objek makalah tentang komunikasi ritual, mendeskripsikan kearifan lokal pelestarian subak yang dilakukan oleh masyarakat Desa Adat dan mengeksplorasi regulasi Awig-Awig Subak dalam upaya penyelesaian konflik irigasi air yang terjadi di Kabupaten Tabanan Bali. Adapun hasil penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan makalah ini adalah sebagai berikut : Hasil penelitian dari Wira Kusuma, dkk., tentang Pengaruh Perubahan Penguasaan Lahan Pertanian Terhadap Tingkat Eksistensi Subak Di Desa Medewi Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana Tahun 2012. Penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif dengan mengandalkan data empiris dan didukung data kuantitatif. Kegiatan diawali dengan melihat kondisi di lapangan yang kemudian dijadikan sebagai asumsi dasar untuk menjelaskan adanya keadaan terkini penguasaan lahan pertanian dan keberadaan subak di daerah penelitian. Setelah mengadakan observasi, kemudian dilengkapi oleh data yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau sumber-sumber lain terkait dengan penguasaan lahan pertanian dan subak di Desa Medewi sehingga dapat diketahui pengaruh perubahan penguasaan lahan pertanian terhadap eksistensi subak di Desa Medewi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; (1) Penguasaan lahan pertanian di Desa Medewi mengalami perubahan yang cukup tinggi. Ini dapat dilihat dari penurunan jumlah dan luas lahan yang dikuasai petani; (2) Faktor yang menjadi penentu atau determinan perubahan penguasaan lahan pertanian di Desa Medewi adalah faktor penjualan lahan. Faktor penjualan lahan merupakan faktor yang paling mendominasi atau berpengaruh kuat memicu terjadinya penyempitan lahan di Desa Medewi.; (3) Tingkat eksistensi subak di Desa Medewi sedang mengalami ancaman ditengah pesatnya perubahan penguasaan lahan pertanian menjadi areal non pertanian. Hal ini ditunjukkan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengenai keberadaan kelima aspek yang menentukan tingkat eksistensi subak yaitu (a) organisasi pengelola air irigasi; (b) jaringan irigasi, sarana dan prasarana; (c) produksi pangan; (d) ekosistem lahan sawah beririgasi; (e) ritual keagamaan yang terkait dengan subak. Selanjutnya, hasil penelitian Penelitian yang dilakukan oleh Aryawan, dkk, dalam E-Jurnal Agribisnis dan Agrowisata, ISSN: 2301-6523,Vol. 2 No. 1, Januari 2013, dengan judul “Peranan Subak Dalam Aktivitas Padi Sawah (Kasus di Subak Dalem, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan Bali)”. Penelitian ini menggunakan metoda purposive sampling dengan jumlah anggota subak sebanyak 378 orang diambil Informan kunci sebanyak delapan orang dari tiap-tiap perwakilan petani Mekel Sekha, pekaseh, petajuh, PPL dan Petugas Pengairan PU. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; (1) Peranan subak dalam pendistribusian dan pengoperasian air irigasi di masing-masing subak, terdapat masalah di akibat karena kurang memperhatikan kondisi tanah di masing-masing subak yang menyebabkan distriubusi air irigasi kurang mencukupi untuk kebutuhan areal sawah petani; (2) Peranan subak dalam operasi dan pemeliharaan jaringan air irigasi, dari hasil wawancara mendalam dengan informan kunci. Saluran irigasi yang berada di masing-masing subak masih sering tersumbat akibat sampah dibuang ke pintu-pintu air sehingga menyebabkan air yang mengaliri sawah menjadi terhambat; (3) Peranan subak di dalam mobilisasi sumberdaya, dilihat dari jumlah

339


kehadirannya dalam kegiatan gotong royong sebanyak 66,13% masih mengikutinya dan Hampir 80% anggota subak menghadir rapat subak. Sehingga Subak Dalem dianggap telah melakukan perananya dengan baik; (4) Subak di dalam penanganan konflik masih melakukan peranannya. Dari hasil wawancara secara mendalam dengan informan kunci di peroleh hasil dimana subak telah membuat aturan-aturan dalam penanganan sengketa dan konflik sehingga subak ini telah membuktikan eksistensinya; dan (5) Peranan Subak di dalam ritual keagamaan, dari hasil penelitian terlihat di subak ini terdapat bermacam-macam ritual khas di dalam melakukan ritual keagamaan sehingga membuat subak ini di kenal sebagai subak yang masih menyunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Berdasarkan hasil wawancara langsung yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan keberadaan kelima aspek tersebut sudah mengalami penurunan drastis; dan (4) Keadaan ini sangat jelas terlihat pada wilayah subak-subak yang berjarak dekat dari pusat desa, hal ini disebabkan oleh intensitas perubahan penguasaan lahan pertanian di wilayah subak yang dekat dari pusat desa lebih tinggi dibandingkan dengan intensitas perubahan penguasaan lahan pertanian di wilayah subak yang berjarak sedang dan jauh dari pusat desa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin dekat suatu wilayah subak dari pusat desa, maka tingkat eksistensi subak akan semakin rendah. Hasil dan Pembahasan Komunikasi ritual dalam ranah komunikasi sangat erat kaitannya dengan komunikasi ekspresif. Komunikasi ekspresif dapat dilakukan baik sendirian maupun dalam kelompok. Komunikasi ekspresif tidak otomatis bertujuan mempengaruhi orang lain, namun dapat dilakukan sejauh komunikasi tersebut menjadi instrument untuk menyampaikan perasaan-perasaan melalui pesanpesan nonverbal. Fungsi komunikasi ini berhubungan dengan komunikasi ekspresif. Mereka nanti terlibat dalam komunikasi ritual dianggap berusaha menegaskan sebagai bagian dari kelompok yang merayakannya. Selain itu emosi kita juga dapat kita salurkan lewat bentuk-bentuk seni seperti; puisi, novel, musik, tarian atau lukisan. Harus diakui, musik juga dapat mengekspresikan perasaan, kesadaran, dan bahkan pandangan hidup (ideologi) manusia (Mulyana, 2012:25). Komunikasi ritual dapat kita lihat dalam suatu komunitas sering melakukan upacara-upacara berlainan sepanjang tahun dan sepanjang hidup mereka, yang menurut antropolog disebut sebagai Rites of Passage, yakni; mulai dari upacara kelahiran, sunatan, ulang tahun (nyanyi ulang tahun dan pemotongan kue), pertunangan (melamar, tukar cincin), siraman, pernikahan (ijab-qabul, sungkem kepada orang tua, sawer dan sebagainya), ulang tahun perkawinan, hingga upacara kematian. Dalam acara-acara itu orang mengucapkan kata-kata atau menampilkan perilaku-perilaku simbolik. Ritus-ritus lain seperti berdoa (salat, sembahyang, misa), membaca kitab suci, naik haji, upacara bendera (termasuk menyanyikan lagu kebangsaan), upacara wisuda, perayaan lebaran (Idul Fitri) atau Natal, juga adalah komunikasi ritual. Mereka berpartisipasi dalam bentuk komunikasi ritual tersebut menegaskan kembali komitmen mereka kepada tradisi keluarga, komunitas, suku, bangsa, Negara, ideologi, atau agama mereka (Mulyana, 2012:27). Kegiatan ritual memungkinkan para pesertanya berbagi komitmen emosional dan menjadi perekat bagi kepaduan mereka, juga sebagi pengabdian kepada kelompok. Ritual menciptakan perasaan tertib (a sense of order) dalam dunia yang tanpanya kacau balau. Ritual memberikan rasa nyaman akan keteramalan (a sense of predictability). Bila ritual tidak dilakukan orang menjadi bingung, misalnya bila dua orang bertemu pada hari lebaran dan orang pertama mengulurkan tangan, sedangkan orang kedua sekadar memandangnya, kebingungan dan ketegangan muncul. Bukanlah substansi kegiatan ritual itu sendiri yang terpenting, melainkan

340

perasaan senasib sepenanggungan yang menyertainya, perasaan bahwa kita sendiri, yang bersifat “abadi”, dan bahwa kita diakui dan diterima dalam kelompok (agama, etnik, sosial) kita (Mulyana, 2012:30). Komunikasi ritual juga dianggap sebagai komitmen individu terhadap tradisi dalam kehidupan sosialnya, seperti yang dilakukan dalam organisasi kemasyarakatan Subak khususnya di Kabupaten Tabanan Bali. Di balik hijaunya hamparan persawahan di hampir seluruh Bali, tersimpan sebuah kearifan lokal yang telah diwariskan oleh nenek moyang yang hingga kini masih tetap dilestarikan oleh masyarakat Bali. Sebuah kearifan lokal yang dikenal dengan Subak yang membuat setiap pohon padi yang ditanam nantinya akan tumbuh subur dan menghasilkan padi yang berlimpah. Tujuan pembangunan subak yang paling penting adalah identik dengan tujuan ekonomi, yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan bahan makanan utama yaitu beras. Lembaga yang mengeluarkan awig-awig subak adalah lembaga pemerintahan, yang disyahkan oleh raja, melalui persidangan kerajaan yang diwakili oleh ketiga golongan masyarakat, yaitu Brahmana, Satrya dan Wesya. Salah satu keputusan penting dalam awig-awig subak adalah hak istimewa dari pembuatan saluran irigasi (telabah) yang mendapat ijin raja, adalah boleh melalui (nerebak) pekarangan, sanggah dan pura (Windia, 2011). Hak saluran irigasi untuk menerebak pekarangan telah dilakukan sejak jaman Bali Kuna. Struktur organisasi subak, terdiri atas Sedahan Agung, Sedahan, Kelian Subak (Pekaseh), Penyarikan dan Saya (Juru Arah). Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, semua pejabat tersebut di atas wajib mengikuti prosedur buku yang telah ditetapkan. Pelanggaran dikenai sanksi denda. Isi awig-awig berikutnya adalah tata tertib pengendalian ternak besar (wewalungan), ternak kecil dan ternak unggas. Pada dasarnya dilarang mengembalakan ternak di sawah pada musim tanam. Pelanggaran dikenai denda, yang besarnya bervariasi tergantung dari besar kecilnya kerusakan, ditambah dengan ganti rugi tanaman yang dirusak. Kalau yang diusak itu Pura atau Sanggah, selain di denda, juga wajib membiayai upacara penyucian yang merupakan proses komunikasi ritual yang dikenal dengan ritual ngulap ngambe mabalean makeleneng (ritual untuk pemulihan dan pembersihan atas kerusakan yang terjadi di tempat pemujaan). Ternak yang lepas diperkenankan untuk ditawan, menurut prosedur yang ditetapkan oleh awig-awig, misalnya tidak boleh menyakiti ternak, memberi makan dan ditambahkan pada tempat yang mudah dilihat orang. Pelanggaran terhadap prosedur ini menimbulkan sanksi denda bagi penawan. Pembagian air harus dijalankan dengan adil, dengan mempergunakan temuku (balok distribusi). Pencurian air dan perusakan sarana irigasi di denda berat. Meminjam air pada dasarnya diperkenankan. Peminjaman air antar subak harus mendapat ijin Sedahan Agung atau sedahan, dan peminjaman air antar tempek harus mendapat ijin keliang subak (Pekaseh). Pencurian padi, perkakas kerja, dan benda-benda sakral milik subak dikenai sanksi berat. Rapat subak dilakukan setiap bulan (Rabu-kliwon sesuai wuku) dan pengurus/prajuru subak wenang menyediakan canang upakara (sesajen) sebagai media komunikasi ritual, dan hidangan konsumsi untuk rapat (Windia, 2011). Subak di Tabanan juga memiliki pelayanan simpan pinjam dan keterlambatan membayar harga uang dikenai denda. Tata laksana kerja rodi (gotong-royong) untuk pekerjaan subak wajib mengikuti tata tertib berikut : absensi, patuh kepada tugas sesuai arahan, laki-laki umur minimal 13 tahun. Ijin untuk tidak ikut kerja rodi diatur dan sanksi berupa denda ditetapkan. Menanam padi gadu di larang, demikian juga menanam kasumba, didenda. Musim tanam diawali dengan upacara mendak toya ke gunung pada sasih ketiga (tepatnya pada bulan September) lengkap dengan sarana

341


ritual yang telah ditetapkan, dengan tujuan memohon keselamatan kepada pemilik bumi, dan semua anggota subak wajib ikut memohon keselamatan (masambang semadi). Selain itu upacara di muara atau Bedugul harus dilaksanakan, dan diikuti upacara mendak tirta dan penyepian di sawah. Pada saat penyepian tidak boleh ada kegiatan apapun di sawah, dan pengurus (prajuru) subak wajib memberitahukan penyepian itu kepada masyarakat di sekitar subak dengan memasang sawen penyepian untuk menghindari pelanggaran. Menurut pendapat peneliti awig-awig subak masih relevan dengan perkembangan pertanian masa kini, asal saja aspek-aspek yang ketinggalan jaman dihilangkan, misalnya larangan menanam padi gadu, dan kasumba atau tanaman lain yang ekonomis. Subak adalah suatu masyarakat hukum adat yang memiliki karakteristik sosioagraris- religius, yang merupakan perkumpulan petani yang mengelola air irigasi di lahan sawah. Pengertian subak seperti itu pada dasarnya dinyatakan dalam peraturan-daerah pemerintah daerah Provinsi Bali No.02/PD/DPRD/l972. Arif (l999) memperluas pengertian karakteristik sosio-agraris-religius dalam sistem irigasi subak, dengan menyatakan lebih tepat subak itu disebut berkarakteristik sosio-teknisreligius, karena pengertian teknis cakupannya menjadi lebih luas, termasuk diantaranya teknis pertanian, dan teknis irigasi. Subak telah menjelma menjadi sebuah budaya yang berperan penting dalam keberhasilan pertanian di pulau dewata. Sistem subak telah melintasi perputaran waktu dan generasi. Subak telah memberi kesejahteraan dan kemerataan hasil produksi pertanian bagi masyarakat. Kearifan lokal warisan leluhur ini telah diakui UNESCO pada tahun 2012 sebagai salah satu situs warisan dunia. Tidak hanya masyarakat Bali yang berbangga dengan penghargaan ini, tapi Indonesia bahkan dunia. Subak mengatur sistem pengairan sawah yang digunakan dalam cocok tanam padi di Bali. Sistem pengairan ini diatur oleh seorang pemuka adat yang juga adalah seorang petani. Sistem subak berpijak pada prinsip aliran air dari atas dengan topografi pesawahan yang berbukit dan distribusi air yang berkeadilan antar petani penggarap sawah. Walau merupakan warisan nenek moyang masyarakat Bali, namun subak mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi bidang pertanian dengan kearifan lokal yang tetap dijunjung tinggi. Tidak hanya agama maupun budaya, namun juga beradaptasi dengan ekonomi, hukum, hingga lingkungan. Sistem subak dinilai punya nilai-nilai untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Sistem subak menerapkan kesadaran dan kegotong-royongan yang sangat tinggi. Tidak ada yang melanggarnya karena masyarakat Bali sangat takut dengan Awig-Awig atau peraturan. Peraturan ini telah menjadi hukum tertulis yang memuat seperangkat kaidah bertingkah laku dalam masyarakat petani. Tidak hanya teknis pembagian air kepada masyarakat, tapi juga norma selama ia menyandang sebagai seorang petani dalam status sosial. Bahkan juga mengatur hubungan antara petani dengan Sang Pencipta atau Tuhan Yang Maha Esa. Subak merupakan teknologi yang masih tradisional dan berkearifan lokal. Peran manusia dalam tata bagi distribusi air untuk keperluan irigasi persawahan masih didominasi oleh tenaga, kemampuan, kearifan, dan sikap adil dari masyarakat yang dipimpin oleh pemangku adat. Di sinilah letak keunggulan dari sistem subak. Kesadaran untuk bekerja secara sosial terbentuk tanpa mengabaikan penguasaan atas lahan pribadi. Kearifan pemangku adat dalam membagi jatah air pada masyarakat petani menjadi gaya kepemimpinan lokal yang berkeadilan. Sistem subak dirancang dan telah diwarisi secara turun-temurun oleh masyarakat petani di Bali untuk kelancaran pembagian air di lahan persawahan yang merupakan penyangga utama kehidupan

342

masyarakat dan adat istiadat di selama berabad-abad. Sistem pembagian air ini merupakan cara bersama untuk berbagi kebahagiaan. Perkembangan pariwisata yang mengalami pemekaran ke arah petanian ditandai dengan pembangunan fasilitas dan infrastrukrur seperti jalan sampai ke daerahdaerah terpencil dan pembangunan hotel maupun vila serta pembangunan permukiman penduduk yang semakin berkembang pesat. Perubahan penguasaan lahan petanian ini ditandai dengan penjualan lahan pertanian oleh para petani pemilik lahan, sehingga dengan penjualan lahan pertanian tersebut terjadi penyusutan terhadap luas lahan pertanian. Adanya perubahan penguasaan lahan pertanian dikhawatirkan akan berdampak pula terhadap nilai-nilai kearifan lokal (local genius) yang terdapat dalam masyarakat Bali. Salah satu nilai kearifan lokal yang menjadi ciri khas masyarakat Bali dan erat kaitannya dengan petanian adalah terdapatnya organisasi subak yang merupakan suatu sistem pengatur irigasi pertanian. Perubahan penggunaan lahan pertanian yang terjadi di daerah pertanian maka berdampak pada eksistensi subak sebagai nilai-nilai kearifan lokal. Pertanian di daerah ini semakin menyempit, maka keberadaan subak sebagai nilai local genius akan semakin terancam. Menurut Pitana dan Sutawan (1993) menyatakan bahwa kelestarian subak di Bali dapat diukur melalui lima elemen yang saling terkait yaitu : a) organisasi petani pengelola air irigasi; b) jaringan irigasi/sarana dan prasarana irigasi; c) produksi pangan; d) ekosistem lahan sawah beririgasi; e) ritual keagamaan yang erat dengan budi daya padi. Kelima elemen tersebut merupakan penjabaran dari konsep Tri Hita Karana yang menjadi landasan atau konsep dari sistem pertanian di Bali yaitu subak berbasiskan konsep Tri Hita Karana. Jika kelestarian subak di Bali masih tetap terjaga dengan konsep Tri Hita Karana, maka subak tidak akan pernah mengalami ancaman. Adapun yang dimaksud disini adalah dalam melakukan aktivitas sosial pada subak, di mana anggota masih aktif dalam kegiatan gotong-royong dengan menggunakan sistem kerja bersamasama agar pekerjaan yang mereka lakukan menjadi lebih ringan. Gotong-royong dilakukan oleh krama subak setiap sebelum mulai menanam padi yaitu tiap empat bulan sekali biasanya selama 4 (empat) bulan itu kegiatan gotong-royong dilakukan per kelompok sehingga peran subak dalam mobilisasi sumberdaya, kegiatan gotong-royong masih berjalan dengan baik. Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan diantara para petani atau anggota subak. Selain aktivitas gotong-royong yang masih aktif dilakukan, masing-masing subak juga rutin mengadakan komunikasi tatap muka melalui forum rapat (paruman) subak yang bertujuan untuk memecahkan suatu permasalahan di subak terutama berkaitan dengan kegiatan pertanian di subak. Petani selaku anggota (krama) subak diharapkan aktif dalam mengikuti rapat-rapat rutin yang dilakukan setiap satu bulan dan rapat yang diadakan dalam satu tahun sekali. Tujuannya untuk mendengarkan laporan keuangan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan subak, demi terciptanya musyawarah mufakat. Mobilisasi sumberdaya material seperti sistem denda (dedosan) yang bagi anggota subak tetap menjadi kegiatan rutin. Hal ini dilaksanakan apabila setiap anggota subak tidak mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Subak. Subak melakukan pemungutan rutin akhir tahun (sarin taun), sejenis pajak yang diterapkan subak. Khusus di wilayah Tabanan Bali, dilihat dari luas kepemilikan lahan biasanya per are dikenakan biaya berupa uang sebesar Rp.1000 sampai Rp.5000, setiap habis panen. Subak juga memperoleh sumber dana dari kontrak bebek. Kegiatan tersebut dilakukan sehabis panen, bertujuan untuk menunjang keuangan subak. Subak mewajibkan petani yang mengontrakkan sawahnya memberikan 30% dari hasil kontrak bebek kepada subak. Selain itu masing-masing subak juga

343


mempunyai media komunikasi tradisional yang disebut dengan kulkul yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertentu kepada krama (anggota) subak misalnya; menyampaikan atau mengingatkan kepada anggota subak akan diadakan rapat (paruman) subak, atau untuk mengingatkan akan diadakannya kegiatan gotong-royong. Selain itu, subak juga mempunyai seperangkat aturan hukum yang disebut dengan Awig-Awig subak yang berfungsi sebagai alat kontrol sosial. Sehingga terciptanya keseimbangan hubungan antara manusia dan lingkungan, antara lain tercermin dalam berbagai aktivitas warga subak dalam pengelolaan lingkungan hidup dan juga diatur oleh Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang garis besarnya “Upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi; (1) Kebijaksanaan Penataan; (2) Pemanfaatan; (3) Pengembangan; (4) Pemeliharaan; (5) Pemulihan; (6) Pengawas; dan (7) Pengendalian Lingkungan Hidup. Sedangkan pengelolaan sumber air subak seperti tersebut diatas pemanfaatan, penataan dan lain-lain. Larangan-larangan dalam mengotori air, sumber air dalam Kitab Menawa Dharma Sastra IV yang berisi pawos-pawos (pasal-pasal) sebagai berikut: Pawos (pasal) 28; yang berisi: (1) Tan dados mebacin ring telabah gede miwah telabah jelinjing (artinya: tidak boleh membuang kotoran di sungai maupun di saluran-saluran air); (2) Rikala anak istri kapiambeng sebel patut pisan tan dados mebersih ring tembuku aya, taler ten dados mesahin sehanan pengangge ring genah punika (artinya: wanita yang sedang datang bulan tidak boleh membersihkan diri maupun mencuci pakaian yang dipakai di saluran air ke sawah) ; (3) Soang-soang palinggih pengungangan carik patut kesucian sareng sami, lamaknane ten patut melaksana leteh miwah romon ring genah punika (artinya: tempat-tempat suci yang berkaitan dengan sawah, harus disucikan dan tidak boleh mengotori atau mencemari tempat tersebut); (4) Ten dados ngayudang wek-wekan pengangge miwah barang-brang romon ring telabahe (artinya: tidak boleh membuang sobekan kain /pakaian dan barang bekas lainnya ke sungai); (5) Sape sire ugi pacing ngemem sagu, kayu miwah ramuan sewosan ring telabahe, patut sang madruwe mapirah ring Prajuru subak mangda mapituduh ring genah kedadosan (artinya: setiap orang yang akan merendam sagu, kayu dan bahan-bahan lainnya di sungai, harus memberitahukan kepada pengurus subak untuk mendapatkan petunjuk di tempat mana hal tersebut boleh dilakukan). Subak juga membuat peraturan dalam penanaman padi disawah termasuk penanganan bila terjadi konflik antar krama (anggota) subak. Sebagai suatu badan hukum tradisional, subak mempunyai kekuasaan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di lingkungan subak atau tempek. Pembayaran denda di subak biasanya denda yang diberikan. Berikut merupakan denda-denda yang biasanya dilakukan di subak. Sanksi yang diberikan subak bila ada krama subak yang tidak ikut dalam kegiatan gotong royong. Sanksi diputuskan dengan melakukan musyawarah di antara krama subak sehingga diperoleh kesepakatan sebagai berikut. Misalnya untuk sanksi yang diberikan tidak ikut dalam kegiatan gotong-royong, meliputi: (1) Dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000,- ditambah satu kali ayahan pada saat kegiataan gotong royong berikutnya; (2) 10 are dikenakan 1 kali ayahan (kewajiban); (3) 30 are dikenakan 3 kali ayahan (kewajiban); (4) 35 are dikenalkan 4 kali ayahan (kewajiban); (5) 1 Ha dikenakan 10 kali ayahan (kewajiban). Selain pemberian sanksi terhadap beberapa jenis pelanggaran, subak juga memberikan penghargaan/bantuan kepada krama (warga) yang cacat fisik dan bantuan tersebut sejumlah Rp. 1.000,000/ tahun dan krama (warga) tersebut dibebaskan dari ayahan (kewajiban). Hampir di masing-masing subak pernah terjadi konflik akibat kasus pencurian air. Untuk itu subak juga membuat sanksi yang diberikan subak bagi petani yang

344

melakukan kasus pencurian air Denda yang dikenakan bila terjadi pencurian air pada subak. Adapun sanksi tersebut meiputi; (1) Temuku Aya : 40 kg gabah/padi + Rp. 5.000,- ; (2) Temuku penyahcah : 20 kg gabah/padi + Rp. 10.000,- ; (3) Temuku taki kunda : 5 kg gabah/padi + 1 kali ayahan; (4) Pundukan sawah : 5 kg gabah/padi + 1 kali ayahan. Selain sanksi dan bantuan yang diterapkan oleh masing-masing subak di Bali, subak juga telah memperkuat eksistensinya dengan membuat AwigAwig subak yang bertujuan agar tiap-tiap anggota subak timbul kesadaran taat terhadap peraturan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh peranan subak dalam penerapan Awig-Awig subak sudah berjalan cukup jelas. Hal ini membuat jera petani-petani yang berbuat sewenang-wenang. Peranan subak dalam alih fungsi lahan di subak, meliputi: (1) Subak melarang petani untuk menjual sawah untuk dijadikan bangunan, tetapi bila sawah dijual kembali harus dijadikan lahan yang berhubungan dengan aktivitas pertanian di sawah; (2) Subak yang dibantu oleh pemerintah Kabupaten melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai akibat alih fungsi lahan; (3) Subak berusaha menindak dengan tegas bila terjadi alih fungsi lahan yang menyebabkan kerusakan dengan mengenakan 30 % dari harga tanah yang dijual. Krama subak yang menjual lahannya dikenakan sanksi guru piduka berupa ritual permohonan maaf di Khayangan Bedugul dan Tri Khayangan. Hasil analisis data menunjukkan bahwa kearifan lokal telah menjadi habitus pada masyarakat adat setempat, di mana habitus tersebut berhubungan secara dialektis dengan subak yang mendukung kelangsungan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat Desa Adat di Bali. Organisasi pengairan tradisional di Bali bidang pertanian itu tidak sekedar mengurus dan mengatur masalah pengairan, namun juga menangani aktivitas ritual yang relatif padat. Aktivitas ritual itulah yang membedakan antara sistem irigasi yang biasa diterapkan para petani di daerah lainnya di Indonesia dengan sistem irigasi subak di Pulau Dewata. Subak berfungsi untuk mendistribusikan air irigasi secara merata, memelihara saluran irigasi, mengerahkan sumberdaya dan kegiatan ritual. Kegiatan ritual dilaksanakan pada tingkat petani khususnya pada lahan sawah masing-masing, tingkat subak (Pura subak atau tempat suci yang terdapat di masing-masing subak), dan tempat suci lain yang dianggap berkaitan dengan sumber irigasi subak tersebut. Petani di Bali biasanya sudah mulai melakukan proses komunikasi ritual awal sejak pertama kali proses menanam benih padi di lahan sawah mereka masing-masing dengan harapan agar benihbenih tersebut bisa tumbuh subur. Setelah tanaman padi berumur 12 hari, petani menggelar ritual “Mubuhin” untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar tanaman padi tetap dapat tumbuh dengan baik dan subur, sehingga ritual berikutnya sampai tanaman padi siap di panen dan petani dapat menyimpannya ke dalam lumbung padi di rumah petani masing-masing. Aktivitas komunikasi ritual di masing-masing lahan pertanian dilakukan oleh petani bersangkutan dan pada tingkat subak ritual dilakukan oleh petani secara bersama-sama secara kolektif. Dalam aktivitas komunikasi ritual adalah untuk menjaga keseimbangan serta hubungan antara manusia dengan penciptaNya. Ritual keagamaan merupakan kegiatan yang dipercaya sebagai suatu keharusan yang akan menentukan keberhasilan aktivitas pertanian padi sawah. Terdapat bermacam-macam ritual yang khas sekaligus merupakan implementasi komunikasi ritual yang dilakukan oleh masyarakat petani dan pemilik lahan di masing-masing subak. Ritual keagamaan yang biasa dilakukan oleh krama (anggota) subak adalah sebagai berikut: 1) Pada penanaman padi di tingkat petani; meliputi ritual sebagai berikut: (a) Ngendagin, ritual ini dilakukan pada saat air menuju ke sawah; (b) Ngurit, ritual ini dilaksanakan pada saat baru akan memulai menanam padi atau pada saat menebarkan bibit; (c) Nenduh, ritual

345


nenduh ini dilaksanakan pada saat padi berumur 5 wuku dalam kalender bali; (d) Ngisehin, ritual yang dilaksanakan pada saat padi berumur 50 hari; (e) Biukukung, ritual ini dilaksanakan pada saat padi berwarna kuning; (f) Nuwasen nandur, ritual ini dilaksanakaan pada saat padi akan di panen; (g) Nyangket, ritual yang dilaksanakan pada saat panen; (h) Mantenin, ritual yang dilakukan pada saat padi sudah berada pada di jineng; (i) Ngerasakin, ritual yang dilaksanakan pada saat sudah selesai melakukan kegiatan padi sawah. 2) Pada saat penanaman padi ada di tingkat subak.; meliputi Ritual sebagai berikut: (a) Tedun kecarik, upacara atur piuning dilakukan oleh seluruh krama Subak yang ada di Kabupaten Tabanan Bali di Pura Ulun Suwi; (b) Mendak toya, upacara yang dilakukan pada saat krama subak akan memulai pencarian air; (c) Odalan, upacara yang dilakukan di Pura Kahyangan Dalem; (d) Pengaci, upacara yang dilakukan setiap bulan dimana upacara ini dilakukan bilamana ada pemberitahuan oleh prajuru subak; (e) Nagluk merana, upacara yang dilaksanakan untuk mencegah serangan hama yang suka merusak tanaman padi. Dari beberapa rangkaian komunikasi ritual keagamaan yang biasa dilakukan oleh anggota subak di Bali, ada salah satu ritual terkait dengan air yang disebut dengan ritual Mendak Toya (menjemput air). Dengan adanya ritual ini benar-benar anggota subak dan masyarakat dapat merasakan dengan kebersihan air yang mengalir merupakan Dewa air yang memberikan kehidupan kepada masyarakat Bali khususnya yang bermata pencaharian sebagai petani atau bercocok tanam sangat menggantungkan tanaman mereka dengan pengairan subak tersebut. Sumber daya alam yang telah digunakan sehari-hari untuk kelangsungan hidup semua makhluk perlu dilestarikan kemampuannya. Dan hal ini dalam ajaran agama Hindu sudah tertuang dalam Kitab Suci Manawa Dharma Sastra IV.56 yang berisi tentang larangan membuang kotoran maupun hal-hal yang beracun ke dalam sungai. Dan dalam pemanfaatan sumber air dalam Awig-Awig subak dilandasi asas pemanfaatan dan asas keadilan. Semua sawah areal subak berhak memperoleh air. Sawah yang lebih besar juga berhak memperoleh air yang lebih banyak. Adapun pembagian air menggunakan satuan tradisional yang disebut kecoran (1 kecoran=6 cm). Penataan sumber air, pembagian sumber air dari aliran sungai ke subak-subak dan subak ke tempek-tempek dan selanjutnya dari tempek ke petak-petak sawah para anggota subak disesuaikan dengan luas sawah di masing-masing subak, tempek dan petak. Pemeliharaan sumber air dilakukan dengan berbagai ritual keagamaan berkaitan dengan air, berarti masyarakat subak khususnya dan masyarakat Bali memandang air sebagai sesuatu yang suci dan harus disucikan, seperti yang telah tertuang dalam Kitab Suci Menawa Dharma Sastra IV.56 Pawos (pasal) 28 tentang larangan mencemari air sungai (Pudja, dkk., 1978). Dengan keadaan masyarakat Bali yang masih tradisional dan masih taat dengan kepada kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun, maka mereka menerapkan secara langsung ajaran-ajaran dan ritual keagamaan yang terkait dengan pemeliharaan dan pelestarian lingkungan, sehingga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pemeliharaan lingkungan dapat terwujud. Dan itu semua secara umum sudah diterapkan di masyarakat subak di Bali. Jadi, peranan subak dalam proses komunikasi ritual keagamaan di atas bertujuan agar menjaga keseimbangan hubungan antara manusia, penciptaNya dan alamnya yang selaras dengan falsafah Tri Hita Karana. Komunikasi ritual keagamaan ini merupakan salah satu kegiatan yang wajib dilaksanakan dalam kehidupan subak dan dipercaya akan menentukan keberhasilan usaha pertanian di sawah. Tantangan yang akan dihadapi anggota subak dewasa ini dan masa yang akan datang adalah masalah pengembangan sumber daya air khususnya untuk keperluan irigasi karena dengan

346

adanya berbagai kepentingan seperti proyek objek wisata, pengalihan lahan pertanian menjadi kawasan pemukiman dan sebagainya. Jadi, diperlukan sikap dan tindakan yang bijak dan cerdas dari berbagai pihak dalam pemanfaatan sumber air. Aktivitas ritual selalu diidentikkan dengan kebiasaan atau aksi turuntemurun, aksi formal dan juga mengandung nilai-nilai transcendental. Ritual juga dapat dipahami sebagai sebuah pertunjukkan secara sukarela yang dilakukan masyarakat secara turun-temurun berdasarkan kebiasaan menyangkut perilaku yang terpola. Komunikasi ritual bidang pertanian yang dilakukan masyarakat adat Bali di Kabupaten Tabanan erat kaitannya dengan sistem religi dan kepercayaan masyarakat adat Bali di Tabanan. Di dalamnya terkandung makna utama yaitu kemampuan masyarakat dalam memahami konteks lokal dan kemudian diwujudkan dengan dialog terhadap kondisi yang ada. Masyarakat cenderung memandang adanya kekuatan gaib yang menguasai alam semesta dan untuk itu harus dilakukan dialog. Kehidupan sosial secara harfiah adalah interaksi manusia melalui penggunaan simbol-simbol. Penekanannya pada cara manusia menggunakan simbol untuk mengungkapkan apa yang mereka maksud, dan berkomunikasi satu sama lain yang merupakan suatu minat interpretif yang ortodoks (berpegang teguh pada aturan atau ajaran resmi). Akibat interpretasi atas simbol-simbol terhadap kelakuan pihak-pihak yang terlibat selama interaksi sosial. Simbol adalah suatu rangsangan yang mengandung makna dan nilai yang dipelajari bagi manusia, dan respons manusia terhadap simbol adalah dalam pengertian makna dan nilainya alih-alih dalam pengertian stimulasi fisik dari alat-alat inderanya. Makna suatu simbol bukanlah pertama-tama ciri-ciri fisiknya, namun apa yang dapat orang lakukan mengenai simbol tersebut. Ritual merupakan salah satu cara berkomunikasi dalam kehidupan sosial. Semua bentuk ritual adalah komunikatif. Ritual selalu merupakan perilaku simbolik dalam situasi-situasi sosial. Karena itu ritual selalu merupakan suatu cara untuk menyampaikan sesuatu. Penggunaan simbolsimbol komunikasi yang unik atau khas merupakan salah satu ciri yang menonjol dalam komunikasi ritual. Simbol-simbol komunikasi yang digunakan tersebut tidak dipilih oleh partisipan, melainkan sudah tersedia sejak turun-temurun berdasarkan tradisi budaya yang bersangkutan. Susanne K. Langer mengatakan salah satu kebutuhan pokok manusia adalah kebutuhan simbolisasi atau penggunaan lambang (Mulyana, 2005:83). Manusia memang satu-satunya hewan yang menggunakan lambang, dan itulah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Ernst Cassier mengatakan bahwa keunggulan manusia atas makhluk lainnya adalah keistimewaan mereka sebagai animal symbolicum. Selanjutnya, Mulyana (2005:84) menyatakan: “Lambang atau simbol sebagai sesuatu yang digunakan untuk menunjuk sesuatu lainnya, berdasarkan kesepakatan sekelompok orang. Lambang meliputi kata-kata (pesan verbal), perilaku nonverbal, dan objek yang maknanya disepakati bersama, misalnya memasang bendera di halaman rumah untuk menyatakan penghormatan atau kecintaan kepada Negara. Kemampuan manusia menggunakan lambang verbal memungkinkan perkembangan bahasa dan menangani hubungan antara manusia dan objek tersebut”. Peran Subak dalam Pengelolaan Air Irigasi Subak, merupakan sistem irigasi yang berbasis petani (farmer-based irrigation system) dan lembaga yang mandiri (self governmet irrigation institution). Keberadaan subak yang sudah hampir satu millenium sampai sekarang ini mengisyaratkan bahwa subak memang adalah sebuah lembaga irigasi tardisional yang tangguh dan lestari (sustainable) walaupun harus diakui bahwa eksistansinya kini mulai terancam. Ancaman terhadap kelestarian subak adalah bersumber dari adanya

347


perubahan-perubahan dalam berbagai segi kehidupan masyarakat Bali yang mengiringi derasnya arus globalisasi terutama pembangunan pariwisata Bali. Bebagai upaya perlu dilakukan untuk memperkuat dan melestarikan eksistensi subak sebagai warisan budaya yang sangat unik dan dikagumi oleh banyak pemerhati irigasi di mancanegara. Sebab, jika subak yang dipandang sebagai salah satu pilar penopang kebudayaan Bali sampai sirna maka dikhawatirkan stabilitas sosial akan terganggu dan kelestarian kebudayaan Bali bisa terancam. Meskipun subak adalah sistem irigasi yang khas Bali, terutama karena proses komunikasi ritual keagamaan yang senantiasa menyertai setiap aktivitasnya, namun ia memiliki nilai-nilai leluhur yang bersifat universal dan sangat relevan dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Nilai-nilai tersebut adalah falsafah Tri Hita Karana (harmoni antara manusia dengan Sang Pencipta, harmoni antaramanusia dengan alam, dan harmoni antara manusia dengan manusia) yang melandasi setiap kegiatan subak. Tri Hita Karana secara implisit mengandung pesan agar kita mengelola sumberdaya air secara arif untuk menjaga kelestariannya. Oleh karena itu, subak dapat didefinisikan sebagai lembaga irigasi yang bercorak sosio religius dan berlandaskan Tri Hita Karana dengan fungsi utamanya adalah pengelola air irigasi untuk memproduksi tanaman pangan khususnya padi dan palawija Ketiga harmoni tadi menghasilkan kedisiplinan seluruh anggota Subak di tingkat provinsi dalam melestarikan sumber daya air di satu daerah aliran sungai. DAS dari hulu ke hilir dikelompokkan menjadi: (1) DAS hulu, sebagai zona tangkapan air, maka hutan-hutan dijaga agar kemampuan menampung air hujan besar; (2) DAS tengah, sebagai zona konservasi air dan zona penggunaan air, yang diwujudkan dalam bentuk sistem usahatani konservasi atau wanatani (agroforestry); (3) DAS hilir, sebagai zona penggunaan air, di mana sawah irigasi dominan. Subak lokal di DAS hilir mengurus dan memperhatikan pembagian air irigasi dan pengendalian cara penggunaan air oleh anggotanya dengan berpedoman kepada awig-awig (peraturan tertulis dan sanksi atas pelanggaran). Sistem Subak adalah contoh yang dalam pengelolaan sumber daya, distribusi, dan penggunaan air irigasi berwawasan kesejahteraan secara paripurna, yaitu kesejahteraan masyarakat dalam kawasan DAS. Maka dalam proses pengambilan keputusan seyogianya mempertimbangkan segi politis, ekonomi, sosial, dan budaya (religi). Multifungsi ekosistem untuk mencapai pembangunan pertanian yang berkelanjutan (sustainable agricultural development) telah diimplementasikan dalam sistem Subak. Subak memenuhi kaidah sebagai sistem irigasi sesuai dengan “Standar Perencanaan Irigasi” karena berdasarkan fakta di lapangan subak dengan jaringan irigasinya telah memiliki ke-empat fungsi pokok seperti yang disyaratkan yaitu : (1) Bangunan utama disebut empelan (bendung) atau buka (intake); (2) Saluran disebut telabah (bila berupa saluran terbuka) atau aungan (bila berupa saluran tertutup); (3) Hamparan petak-petak yang merupakan bagian dari subak yang disebut Tempek atau Munduk dilengkapi pula dengan bangunan dan saluran untuk membagi-bagikan air ke seluruh areal dengan saluran pembuangan yang disebut Kekalen; dan (4) Sistem pembuangan kolektif yang disebut pengutangan juga dimilki subak, yang umumnya berupa saluran alam (pangkung). Sistem yg ada pada Subak di Bali, jaringannya hampir sama dengan jaringan teknis tetapi bangunan dan pengelolaannya berbeda, meliputi: (1) Bendung pada subak disebut empelan; (2) Pemasukan (intake) = bungas; (3) Saluran primer = telabah gede; (4) Bangunan bagi sekunder = tembuku; (5) Saluran sekunder = telabah; (6) Bangunan bagi tersier = tembuku pemaron; (7) Saluran tersier = telabah pemaron; (8) Bangunan bagi kuarter = tembuku cerik; dan (9) Saluran kuarter = telabah cerik.

348

Dengan demikian kiranya dapat juga disebutkan bahwa sistem irigasi subak pada dasarnya adalah suatu lembaga adat yang berfungsi untuk mengelola air irigasi untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat (petani). Selanjutnya agama Hindu yang berkembang pada saat itu di Bali yang memiliki konsep THK, yang dianut oleh para raja dan masyarakat setempat, dijadikan juga sebagai asas dan diterapkan pada sistem subak dalam melakukan kegiatannya untuk mengelola air irigasi di lahan sawah. Perkembangan/perubahan yang tampak terjadi pada sistem irigasi subak disebutkan oleh Pusposutardjo (1996) sebagai suatu proses transformasi sistem irigasi dengan lingkungannya. Kemudian dalam perannya sebagai pengelola pertanian beririgasi, maka seperti yang dikemukakan Pusposutardjo (1997), ternyata komponen manusia dalam sistem subak sangat dominan dalam sistem pengelolaan irigasi, yakni dalam aktifitasnya untuk mengendalikan pasokan air yang dinamis pada sistem pertanian tersebut. Adapun hal yang penting dan mendasar dalam kajian ini adalah berkait dengan peranan subak sebagai institusi adat pendayaguna air, yang diharapkan mampu memecahkan masalah yang muncul secara integratif melalui pendekatan sosio kultural di tengahh-tengah arus perkembangan teknologi dan perubahan sikap hidup manusia. Bila hal tersebut dapat dilaksanakan secara optimal, maka manfaat yang kiranya dapat dipetik adalah : (1) Untuk ilmu pengetahuan akan memperkaya bidang ilmu irigasi, khususnya dalam manajemen irigasi (irrigation management) melalui hampiran sosio-teknis dengan kasus subak di Bali yang berlandaskan THK, yang terbukti telah mampu mengembangkan suatu manajemen pengelolaan sumberdaya air (khususnya irigasi), berdasarkan pada aturan-aturan tertulisdan normanorma religius/agama, sehingga dapat memanfaatkan air (irigasi) untuk kehidupan manusia secara berkelanjutan. Disamping itu, bermanfaat pula untuk membuktikan kebenaran bahwa sistem irigasi subak adalah bersifat sosio-teknis, dalam batas-batas tertentu memiliki peluang untuk ditransformasi ke wilayah lain. Ini berarti akan sekaligus pula mempercepat proses pembangunan irigasi yang bercirikan THK; (2) Untuk pembangunan bangsa dan negara, diharapkan hasil kajian ini dapat bermanfaat bagi pelaksanaan pengelolaan dan pelestarian sumberdaya air di Bali, dan kawasan lain yang serupa, yang dinilai sudah mengalami krisis air; (3) Memecahkan permaslahan yakni berupa konflik penggunaan air yang bersifat multi guna, dengan mengembangkan konsep harmoni dan kebersamaan sesuai dengan hakekat THK yang melandasi sistem subak. Awig-Awig Subak sebagai Media Komunikasi dalam Penyelesaian Konflik Irigasi Air Organisasi masyarakat yang disebut Subak mengontrol sistem irigasi air untuk memastikan distribusi yang handal, adil dan merata. Selain fungsi teknis, Subak juga memberikan manfaat sosial termasuk memperkuat kemungkinan anggotanya untuk menjaga kontak sosial. Hal ini tercermin dalam berbagai kegiatan komunal yang dilakukan dalam bentuk orientasi tugas kelompok swadaya (sekehe). Kelompok masyarakat dan kegiatan kelompok secara tradisional sangat penting dalam masyarakat Bali. Mereka mencerminkan makna yang melekat dalam filsafat Hindu ke hubungan individu memiliki dengan anggota lain dari masyarakat. Ini adalah pokok yang sangat dihargai terutama di masyarakat pedesaan. Sistem Subak terkenal di Bali adalah salah satu komponen yang paling penting dari masyarakat Bali. Dibangun selama beberapa abad, tetap merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat Bali dan merupakan produk sejarah dan budaya pulau. Irigasi pengelolaan air oleh organisasi masyarakat di Bali telah terbukti efektif, efisien dan tahan lama. Konflik kecil yang timbul umumnya telah efektif dipecahkan. Kapasitas ini untuk menyelesaikan masalah ini hanya salah satu kekuatan dari sistem ini yang berakar dalam tradisi Bali. Subak dan desa

349


tradisional adalah dua lembaga warisan budaya Bali. Sebagai warisan budaya, kedua lembaga sering dianggap sebagai garansi budaya Bali. Fungsi subak sebagai pengelola irigasi dan sistem pertanian, sedangkan fungsi desa tradisional sebagai manajer adat desa tradisional dan kegiatan keagamaan. Kedua lembaga mengelola domain yang berbeda. Subak mengelola sawah dengan batas-batas hidrologi dan alami, dan desa tradisional mengelola wilayah dengan batas-batas administratif. Keberadaan terus desa tradisional masih dianggap aman. Desa tradisional akan terus ada karena berfungsi sebagai tempat penampungan masyarakat bagi anggota desa. Tapi keberadaan subak ini dianggap sangat memprihatinkan. Sawah dan irigasi dijalankan oleh subak terus pengurangan pengalaman. Hasil analisis data menunjukkan bahwa keberadaan Awig-Awig Subak memiliki andil yang sangat penting dalam distribusi air irigasi antara anggota Subak khususnya di Kabupaten Tabanan Bali didasarkan pada prinsip gotong-royong (ayahan). Ini adalah hak para anggota subak untuk memanfaatkan sumber daya air yang tersedia dalam pertukaran untuk gotong-royong atau kerja bakti gratis pada kegiatan Subak. Semua anggota Subak memiliki hak yang sama untuk air irigasi. Simpulan Komunikasi ritual yang dilakukan masyarakat adat Bali di Kabupaten Tabanan erat kaitannya dengan sistem religi dan kepercayaan masyarakat adat Bali di Tabanan dan merupakan salah satu upaya dalam pelestarian kearifan lokal yang telah diwarisi dari nenek moyang. Aktivitas ritual selalu diidentikkan dengan kebiasaan atau aksi turun-temurun, aksi formal dan juga mengandung nilai-nilai transcendental. Ritual juga dapat dipahami sebagai sebuah pertunjukkan secara sukarela yang dilakukan masyarakat secara turun-temurun berdasarkan kebiasaan menyangkut perilaku yang terpola. Di dalamnya terkandung makna utama yaitu kemampuan masyarakat dalam memahami konteks lokal dan kemudian diwujudkan dengan dialog terhadap kondisi yang ada. Masyarakat cenderung memandang adanya kekuatan gaib yang menguasai alam semesta dan untuk itu harus dilakukan dialog. Kehidupan sosial secara harfiah adalah interaksi manusia melalui penggunaan simbol-simbol. Sistem Subak terkenal di Bali adalah salah satu komponen yang paling penting dari masyarakat Bali. Dibangun selama beberapa abad, tetap merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat Bali dan merupakan produk sejarah dan budaya pulau. Irigasi pengelolaan air oleh organisasi masyarakat di Bali telah terbukti efektif, efisien dan tahan lama. Konflik kecil yang timbul umumnya telah efektif dipecahkan. Kapasitas ini untuk menyelesaikan masalah ini hanya salah satu kekuatan dari sistem ini yang berakar dalam tradisi Bali. Subak dan desa tradisional adalah dua lembaga warisan budaya Bali. Sebagai warisan budaya, kedua lembaga sering dianggap sebagai garansi budaya Bali. Fungsi subak sebagai pengelola irigasi dan sistem pertanian, sedangkan fungsi desa tradisional sebagai manajer adat desa tradisional dan kegiatan keagamaan. Kedua lembaga mengelola domain yang berbeda. Subak mengelola sawah dengan batas-batas hidrologi dan alami, dan desa tradisional mengelola wilayah dengan batas-batas administratif. Keberadaan terus desa tradisional masih dianggap aman. Desa tradisional akan terus ada karena berfungsi sebagai tempat penampungan masyarakat bagi anggota desa. Tapi keberadaan subak ini dianggap sangat memprihatinkan. Sawah dan irigasi dijalankan oleh subak terus pengurangan pengalaman. Kearifan lokal merupakan proses adaptasi pengetahuan lokal yang menyatu dengan sistem kepercayaan, norma dan budaya serta diekspresikan dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam waktu yang cukup

350

lama. Kearifan lokal masyarakat Desa Adat di Bali sangat berkontribusi terhadap kelestarian budaya pertanian di masing-masing wilayahnya. Kearifan (wisdom) secara etimologi berarti kemampuan seseorang dalam menggunakan akal pikirannya untuk menyikapi sesuatu kejadian, objek dan situasi. Sedangkan lokal menunjukkan ruang interaksi dimana peristiwa atau situasi tersebut terjadi. Kearifan lokal merupakan perilaku positif manusia dalam berhubungan dengan alam dan lingkungan sekitarnya, yang dapat bersumber dari nilai agama, adat-istiadat, petuah nenek moyang atau budaya setempat, yang terbangun secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat yang beradaptasi dengan lingkungan disekitarnya. Jadi, kearifan lokal merupakan proses adaptasi pengetahuan lokal yang menyatu dengan sistem kepercayaan, norma dan budaya serta diekspresikan dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam waktu yang cukup lama. Selanjutnya, kearifan lokal masyarakat Desa Adat di Kabupaten Tabanan Bali sangat berkontribusi terhadap kelestarian budaya pertanian di masing-masing wilayahnya. Daftar Pustaka Anonim. Awig-awig (Peraturan-peraturan dan Larangan Subak, Salinan Pertama, 9 Agustus 1955, Subak Gianyar Anonim. 1822. Awig-awig Subak Caguh. Alih Aksara oleh Jero Mangku Pemahyun, 2010. Kawitan leluhur Ki Gusti Gde Branjingan (Lontar Asli disimpan oleh Merajan Gde I Nyoman Rama Wijaya di Kesiut Kawan, Kerambitan Tabanan. Anonim. 1872. Awig-awig Subak Lanyahan, Kerobokan Bali. Anonim. 1998. Ketersediaan dan Kebutuhan Air di Daerah Bali, Bappeda TK I Bali dan Universitas Udayana. Cantika, K. 1985. Pengelolaan Air Subak di Bali.Proyek Irigasi Bali Denpasar. Carey, J.W. (1989). Communication As Culture, Essay an Media and Society. Amerika: Pshycology Press. Effendy, O.U. (1989). Kamus Komunikasi. Bandung: Mandar Maju. Martiningsih, N.E. (2012). Pelestarian Subak Dalam Upaya Pemberdayaan Kearifan Lokal. Miles,M.B.,& Huberman,M.A. (2007). Analisis Data Kualitatif. Tjetjep Rohendi Rohidi, penerjemah. Jakarta (ID): Universitas Indonesia. Terjemahan dari Qualitative Data Analysis. Moon, W. J. (2012). Rituals and Symbols In Community Development. Missiology: An Internasional Review, 40:141. Sage Publications. Mulyana, Deddy., dan Jalaluddin Rakhmat. 1993. Komunikasi Antarbudaya. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. .2010. Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Pitana,G.1993.Suba, Sistem Irigasi Tradisional di Bali.Dalam Subak Sistem Irigasi Tradisional di Bali (ed. G. pitana).Upada Sastra.Subak, Denpasar. Pudja, Sudharta, Tjok Rai. 1978. Menawa Dharma Sastra. Salahudin, M. (1999). Pembangunan Pertanian Integral dari Pembangunan Nasional. Utama Jakarta. Sutawan, N. 1983.Keberadaan PurapadaSubak, Dinas Kebudayaan Propinsi Bali.

Biografi

I Dewa Ayu Hendrawathy Putri, S.Sos., M.Si. Tempat tanggal lahir; Pekutatan, 14 Mei 1975. Pendidikan: Diploma III Jurusan Tours & Travel pada Akademi Pariwisata Denpasar Bali Lulus Tahun 1997, S1 Ilmu Komunikasi Univ. Dwijendra Denpasar Bali Lulus Tahun 2003, S2 Ilmu Komunikasi Univ. DR. Soetomo Surabaya Lulus Tahun 2006. Hobby: Travelling dan Membaca. Pekerjaan: Dosen Ilmu Komunikasi, Jurusan/Prodi: S1 Ilmu Komunikasi & Dharma Duta Pada Fakultas Dharma Duta (Ilmu Sosial Dan Budaya) Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar Bali. Saat ini Kandidat Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung. Sebagai Pembina UKM Pers Mahasiswa “Brahmasta” IHDN Denpasar sejak tahun 2019-sekarang. Organisasi yang diikuti hingga saat ini seperti: Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) sebagai anggota, Media Watch Fikom Univ. Dwijendra Denpasar Bali, Ikatan Alumni Fikom Univ. Dwijendra Denpasar Bali, Yayasan Tri Hita Karana Awards Bali sebagai Asesor/Tim Penilai pada Hotel, Destinasi Wisata, Kampus, Sekolah, Instansi Pemerintah yang terdapat di Bali dalam bidang Parhyangan.

351


352

Justifikasi Indonesia sebagai Bangsa Pembantu pada Iklan iRobot Malaysia Mutia Rahmi Pratiwi1, Amida Yusriana Universitas Dian Nuswantoro Email: [email protected] Abstraksi Konflik Indonesia dan Malaysia bukan merupakan cerita baru dalam hubungan kerjasama kedua negara. Tingginya jumlah pekerja Indonesia yang berprofesi sebagai pembantu di negeri seberang (TKI) menjadi salah satu pemicu konflik. Persoalan TKI menjadi persoalan yang sangat sensitif, terlebih ketika muncul kasus pemerkosaan, pembunuhan, hingga mutilasi. Tak hanya itu, pelecehan TKI dalam visualisasi iklan produk IRobot di Malaysia juga menambah konflik tak berkesudahan Indonesia-Malaysia. Iklan produk yang “menginjak” harga diri bangsa Indonesia muncul di tahun 2012 lalu dan di tahun 2015 ini hal yang sama terulang kembali. Sebuah iklan Vacuum Cleaner iRobot terbit di media Malaysia dengan jargon “Fire Your Indonesian Maid”. Hal ini menjadi penelitian yang menarik dengan tujuan mendeskripsikan bagaimana visualisasi dan deskripsi pesan yang muncul dalam iklan tersebut dengan menggunakan metode semiotika Ferdinand de Sausure dan teori Kontruksi sosial. Penelitian dilakukan dengan membagi dua komposisi signifier yakni komposisi gambar dan komposisi tulisan. Hasil menunjukkan bahwa iklan tersebut menonjolkan pesan bahwa Indonesia disamakan dengan robot pembersih. Keyword: IRobot, Indonesia, Malaysia, TKI Abstracts Indonesia – Malaysia’s conflict is not a new story. The high number of Indonesian workers who work as maid in Malaysia has became one of the trigger. The Issue of migrant workers has became highly sensitive, especially when it comes to the rape, murder and even mutilation cases. To be worse, the abuse of migrant workers in the visualization of iRobot product advertisement in Malaysia has added the endless conflict between both countries. A problematic advertisement first appeared in 2012 and in 2015 it happens again. A vacuum cleaner iRobot advertisement in Malaysia brings out a tagline: Fire Your Indonesian Maid NOW!. It becomes an interesting research to understand how is the visualization and description of messages. By using the semiothics method of Ferdinand de Saussure and explain it by the theory of social construction. The study divide it into two compositions of signifiers: images composition and words composition. The result is that the advertisement of iRobot has highlighted the message that Indonesian is equal to cleaning robot. Keywords: iRobot, Indonesia, Malaysia, Indonesian Migrant Workers

Pendahuluan Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang seringkali disebut dengan negara serumpun, negara tetangga, dan sebagainya. Dari segi letaknya secara geografis, Malaysia dan Indonesia terpisahkan oleh batas laut dan darat. Batas darat antara lain di wilayah Pulau Kalimantan dan batas laut antara lain Selat Malaka, Laut Selebes dan Laut Cina Selatan. Karena wilayahnya yang dekat, maka Indonesia dan Malaysia secara resmi menjalin hubungan diplomatik sejak 31 Agustus 1957 saat Malaysia menyatakan kemerdekaannya. Hubungan kedua bangsa sebenarnya telah terjalin erat sebelum masing-masing negara merdeka. Itulah sebabnya hingga kini dapat ditelusuri berbagai keturunan dari Indonesia yang 1 Mutia Rahmi Pratiwi, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Mutia memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap komunikasi Antar Pribadi dan Komunikasi Massa. Mutia telah menulis beberapa artikel dan penelitian, diantaranya: berkaitan dengan Iklan politik, pengguna media sosial Path dan Instagram, komunikasi guru dan anak, serta interpretasi khalayak terhadap program acara religi.

353


tinggal di Semenanjung Malaysia, seperti keturunan Jawa yang berdiam di Pantai Batar Johor, Selangor dan Perak; Keturunan Bugis yang tersebar di Pantai Timur Johor, Pahang dan Terengganu; serta keturunan Aceh yang berdiam di sekitar Pulau Pinang, Kedah dan Perak. Pada masa awal hubungan bilateral, kedua negara sempat mengalami masa konfrontasi pada tahun 1963-1965. Pemimpin Indonesia dan Malaysia mengambil sikap bijak untuk memulihkan hubungan dan menjadi pelopor dalam pembentukan organisasi regional ASEAN pada tahun 1967. Indonesia dan Malaysia telah melakukan beberapa kerjasama, diantaranya: Pembentukan Eminent Persons Group (EPG); Pembentukan General Border Committee (GBC) merupakan wadah kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Malaysia dalam bidang militer-pertahanan; Adanya kegiatan pameran produk Indonesia Indonesia pada tahun 2007 di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC); Investasi Malaysia sebesar 18% dari total jumlah investasi asing di Indonesia; berbagai kerjasama lainnya termasuk pengiriman TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ke Malaysia. (Profil Negara dan Kerjasama, 2015, http://www.kemlu.go.id/penang/Pages/CountryProfile.aspx?l=id). Tidak hanya cerita mengenai kerjasama yang menghubungkan antara Indonesia dan Malaysia. Namun persoalan-persoalan seriuspun juga menjadi cerita tak berkesudahan antara Indonesia dan Malaysia. Contoh persoalan yang menghiasi cerita Indonesia Malaysia adalah: terjadinya sengketa Pulau SiPadan dan Ligitan yang berawal di tahun 1960 dan terselesaikan di tahun 2002; Malaysia mengklaim lagu “Rasa sayange” yang berasal dari Maluku dan digunakan untuk promosi kepariwisataan Malaysia pada tahun 2007; Malaysia mengklaim kesenian tarian Reog Ponorogo di tahun 2007. Tidak hanya masalah saling mengklaim budaya dan wilayah, persoalan TKI pun tidak kalah banyak menghiasi hubungan diplomatik yang cenderung pasang surut ini. Pada tahun 2012 tiga tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Nusa Tenggara Barat (NTB) yang bekerja di Malaysia diduga menjadi korban perdagangan organ tubuh di negeri jiran Malaysia. Bahkan ada indikasi penembakan terhadap mereka, meski polisi Malaysia berdalih penembakan itu sebagai upaya membela diri. Kejadian tidak mengenakan yang menimpa para TKI di Malaysia ini bukan kali pertama. Para TKI di negeri Jiran itu sebelumnya seakan kenyang menerima perlakuan diskriminasi dan penyiksaan dari majikan (Mardani, 2012, Potret Kelam TKI di Malaysia, http://www.merdeka.com/peristiwa/potretkelam-tki-di-malaysia.html, diakses pada tanggal 01 September 2015). Kasus penganiayaan yang menimpa TKI bernama Siti Hajar juga dapat menjadi contoh penyebab bersitegangna hubungan diplomatic Indonesia - Malaysia. Wanita berusia 33 tahun ini disiksa majikannya di Malaysia, Michele, pada 7 Juni 2009, hingga mengalami luka parah. Dalam proses pengadilan di negeri jiran itu Michele terbukti menyiram Siti dengan air panas, menyiksa dengan martil dan gunting hingga menyebabkan cacat permanen pada tubuh Siti. Michele pun divonis penjara selama 8 tahun. Akibat dari semakin banyaknya jumlah kasus penganiayaan TKI, maka pada Juni 2009, Pemerintah RI menerapkan moratorium atau penghentian sementara penempatan TKI sektor informal ke Malaysia. Pengiriman kemudian dibuka kembali pada Desember 2011. Namun mirisnya, kasus penganiayaan terhadap TKI di Malaysia kembali terungkap. Modesta Rengga Kaka disiksa oleh majikannya, Choo Pei Ling hingga menderita luka di sejumlah bagian tubuh. Pada 2010, seorang TKI bernama Nurul Aidah ditemukan tewas dalam bagasi mobil majikannya. Dari hasil otopsi ditemukan lebam-lebam pada tubuh pembantu asal Bogak, Kabupate Batubara, Sumatera Utara itu, akibat pukulan benda tumpul, sehingga kematian Nurul

354

diduga akibat kekerasan majikan. Kembali ditemukan pada bulan Spetember 2010, TKI asal Lampung, Winfaidah yang disiksa dengan disiram air panas, disetrika tubuhnya dan diperkosa berulang kali oleh majikannya. Setiap tahun jumlah kekerasan dan kematian Tenaga Kerja Wanita di luar negeri semakin meningkat. Pada tahun 2009, jumlah tenaga kerja yang terkena kasus kekerasan mencapai angka 5.314. Di urutan pertama adalah kekerasan yang dialami TKW di negara Malaysia sebesar 1.748. Posisi kedua, Arab Saudi sebesar 1.048, dan posisi ketiga Yordania sebesar 1.004. Sementara itu, untuk kasus kematian mencapai 1.018 orang, negara yang paling besar dengan jumlah TKW meninggal adalah Malaysia mencapai 687, sedangkan peringkat yang kedua Arab Saudi dengan angka kematian 221, dan yang menduduki urutan ketiga adalah Hongkong dengan junmlah 32 orang. Sedangkan tahun 2010 untuk kasus kematian mencapai angka 1.075 orang (Anhar Rizki, 2011, Tiap Tahun Kekerasan Terhadap Tkw Meningkat, http://nasional.news.viva.co.id/news/read/229833-tiaptahun--kekerasan-terhadap-tkw-meningkat, diakses pada tanggal 30 Oktober 2015). Banyak cara dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi persoalan TKI ini, salah satunya dengan membat nota kesepahaman yang mencakup perlindungan dan hak TKI di Malaysia yang ditandatangani pemerintah kedua negara pada 30 Mei 2011. Meski penegakan hukum dan perlindungan begitu sulit dilakukan, Malaysia tetap menjadi negara tujuan pertama para TKI untuk mengadukan nasibnya. Jarak geografi yang dekat dan murahnya kehidupan adalah faktor pertama mengapa TKI lebih banyak bekerja di Malaysia. (Wiji Nurhayat, 2012, Tenaga Kerja Indonesia Paling Banyak Tersebar di Malaysia, http://finance.detik.com/read/2012/09/26/170223/2038424/4/tenaga-kerja-indonesia-palingbanyak-tersebar-di-malaysia, diakses pada tanggal 1 September 2015).

Gambar 1 Grafik Penempatan TKI di 25 Negara Terbesar Sumber: http://www.bnp2tki.go.id

355


Grafik di atas menunjukkan Malaysia tetap menjadi negara terbesar dalam hal persebaran tenaga kerja di negara Asing dengan jumlah mencapai hampir 60.000 jiwa hanya berbeda 13.507 jiwa dengan Taiwan yang berada di urutan kedua.

Gambar 2 Jabatan Terbesar Tenaga Kerja Luar Negeri Sumber: http://www.bnp2tki.go.id

Data di atas menunjukkan fakta bahwa pekerjaan terbesar TKI di negeri asing adalah sebagai pekerja rumah tangga. Sementara pekerjaan lainnyapun merupakan pekerjaan yang tidak berada dalam kategori tenaga ahli. Akibat dari banyaknya jumlah TKI di negeri asing sebagai pembantu maka Indonesia cenderung diidentikan sebagai negara asal pembantu rumah tangga dibandingkan negara lainnya yang lebih banyak menguasai bidang tenaga ahli. Pada tahun 2015 muncul sebuah iklan produk robot pembersih dengan tulisan ‘Fire Your Indonesian Maid NOW!’. Iklan tersebut terpasan di jalanan Kuala Lumpur. Iklan tersebut dikeluarkan oleh Robovac Malaysia, perusahaan distributor pembersih merek ternama, seperti Neato Robotic asal California, iRobot asal Delaware Amerika Serikat dan LG asal Korea Selatan. Robovac Malaysia mengklaim perusahaannya sebagai “Leading Robotic Vacums Specialist in Malaysia” (Anggi Kusumadewi, 2015, Iklan-Iklan Malaysia yang Menyinggung Pekerja Indonesia, http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150204140501-20-29601/iklan-iklan-malaysia-yangmenyinggung-pekerja-indonesia/, diakses pada tanggal 1 September 2015). Perusahaan iRobot didirikan sejak 1990 oleh para ahli robot lulusan Massachusetts Institute of Technology, yakni Colin Angle, Helen Greiner, dan Rodney Brooks. Mereka membuat robot untuk segala macam sektor, namun yang paling diandalkan adalah robot asisten rumah tangga. iRobot mengklaim telah menjual lebih dari 10 juta unit robot asisten rumah tangga. Yang menjadi andalan adalah iRobot Roomba, sebuah penyedot debu yang bisa bergerak otomatis untuk membersihkan

356

rumah dan setiap sudutnya. Dalam profil perusahaan disebutkan jika visi iRobot adalah membuat robot praktis dalam dunia nyata. Perusahaan yang berbasis di Bedford, Massachusets, ini memiliki cabang di lebih dari 60 negara di dunia (Siti Sarifah, 2015, Mengenal Perusahaan iRobot yang Menghina Indonesia, http://teknologi.news.viva.co.id/news/read/585756-mengenal-perusahaanirobot-yang-menghina-indonesia, diakses pada tanggal 1 September 2015). Pada tanggal 3 Februari 2015, Fairuz ND seorang warga negara Indonesia berinisiatif mencoba mengirim email kepada CEO iRobot Colin Angle. Dia ingin tahu alasan perusahaan itu memasang iklan yang dianggapnya rasis di Malaysia. Fairuz memprotes mengenai keberadaan iklan tersebut dan meminta Colin untuk menindak lanjutinya. Email kemudian dibales oleh Corporate Communications Manager iRobot, Charlie Vaida, yang menjelaskan bahwa iRobot tidak ikut campur dalam pembuatan iklan RoboVac di pasar Malaysia tersebut. Pihak iRobot juga menyebut bahwa iklan itu dibikin oleh dealer yang tidak jelas dan tidak ada hubungannya dengan perusahaan iRobot. "iRobot is not involved in any way in the creation of RoboVac’s advertisement in the Malaysia market. It was created by an unauthorized dealer, RoboVac Malaysia, and iRobot is strongly opposed to the content. iRobot is taking this issue very seriously and investigating to understand how and why RoboVac Malaysia mis-used our logo without permission in their inappropriate advertisement," tulis Charlie Vaida dalam email balasan kepada Fairuz ND yang dikutip, Jumat (6/2/2015) (Dha/Ndr, 2015, Perusahaan AS iRobot Mengaku Tak Ada Hubungan dengan Iklan “Pecat TKI” di Malaysia, http://news.detik.com/berita/2825396/perusahaan-as-irobot-mengaku-tak-ada-hubungan-denganiklan-pecat-tki-di-malaysia, diakses pada tanggal 1 September 2015). Iklan rasis terhadap TKI bukan merupakan kali ini saja muncul di Malaysia. Pada tahun 2012, terdapat iklan “Indonesian maids now on SALE. Fast and easy Application. Now your housework and cooking come easy. You can rest and relax. Deposit only RM 3,500! Price RM 7,500 nett”. Iklan ini menawarkan diskon 40 persen bagi mereka yang mengambil pembantu rumah tangga asal Indonesia. Iklan ini dicetak dalam bentuk lembaran dan ditempel di berbagai lokasi serta diiklankan di media cetak Malaysia. Iklan ini seolah menganggap bahwa TKI tak ubahnya diperdagangkan seperti barang, bahkan dapat dikatakan sebagai perdagangan manusia. Dan kini terulang lagi, TKI dianggap seperti barang (vacuum cleaner) (Anggi Kusumadewi, 2015, Iklan-Iklan Malaysia yang Menyinggung Pekerja Indonesia, http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150204140501-2029601/iklan-iklan-malaysia-yang-menyinggung-pekerja-indonesia/, diakses pada tanggal 1 September 2015). Menghadapi iklan tersebut, muncul berbagai reaksi di Indonesia. Reaksi yang muncul salah satunya berasal dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi M. Hanif Dhakiri yang segera mengirimkan pesan singkat kepada Kementerian Tenaga Kerja Malaysia. Dalam pesannya, M. Hanif menyatakan ketidaknyamanan bangsa Indonesia atas iklan The RoboVac Malaysia. Iklan tersebut telah mengkina pekerja Indonesia pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Ia mengharapkan pemerintah Malaysia untuk menangani persoalan ini secara serius (Aisha Shaidra, 2015, Iklan Menghina Menaker Hanif Sms Menteri Malaysia, http://dunia.tempo.co/read/news/2015/02/04/118639798/iklan-menghina-menaker-hanif-smsmenteri-malaysia, diakses tanggal 19 September 2015). Malaysia sebenarnya telah mengatur persoalan periklanan dalam sebuah perundang – undangan dan aturan lengkap. Aturan tersebut bahkan dengan mudah diakses secara online di www.asa.org.my, sebuah situs khusus untuk aturan periklanan Malaysia yang disusun secara resmi

357


oleh Advertising Standards Advisory (ASA). Berdasarkan aturan dalam situs resmi tersebut terdapat beberapa pasal yang telah dilanggar oleh iklan iRobot.  Pasal 1: Semua iklan tidak boleh melanggar undang-undang dan hendaklah sopan, jujur dan benar.  Pasal 3: Iklan tidak boleh mengaitkan atau menggolongkan setiap kumpulan bangsa atau jantina tertentu mengikut pekerjaan, nilai dan latar belakang tradisional.  Pasal 7: Iklan tidak harus mencemar nama baik pengiklanan atau menjejaskan keyakinan terhadap pengiklanan sebagai perkhidmatan kepada industri dan orang ramai. Dalam ketiga pasal tersebut, dijelaskan bagaimana seharusnya sebuah iklan dibuat dalam menyasar khalayak Malaysia. Dalam hal pasal pertama, iklan iRobot telah melanggar nilai kesopanan. Pada pasal 3, iklan iRobot melanggar dengan telah mendiskreditkan negara/ras tertentu berdasarkan pekerjaan. Pada pasal 7, iklan iRobot telah menanamkan keyakinan tertentu pada khalayak Malaysia dengan melakukan justifikasi pembantu sebagai profesi bangsa Indonesia. Malaysia dan Indonesia yang telah lama menjalin hubungan diplomatik telah mengalami berbagai gejolak dalam upaya membina hubungan internasional yang baik. Berbagai kasus terjadi antara lain masalah saling klaim wilayah perbatasan, produk budaya hingga masalah yang sering menjadi isu panas yakni penyiksaan TKI di negeri Jiran. Hubungan yang pasang surut tersebut justru semakin keruh, saat kemudian di awal tahun 2015 salah satu perusahaan Malaysia The RoboVac membuat sebuah iklan robot pembersih iRobot berbentuk standing banner yang terletak di beberapa titik di Kuala Lumpur dengan mengusung tagline: ‘Fire Your Indonesia Maid NOW!’ Iklan tersebut memperoleh reaksi keras dari bangsa Indonesia dan mendorong menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia untuk melakukan tindakan atas iklan yang dirasa menghina masyarakat Indonesia pada umumnya. Karena idealnya sebuah iklan di Malaysia tidak boleh mendiskreditkan golongan tertentu berdasarkan pekerjaan, namun kenyataannya iklan iRobot Malaysia membuat sebuah iklan yang menjustifikasi Indonesia sebagai negara pembantu. Maka penelitian ini disusun untuk mengetahui bagaimana justifikasi Indonesia dan profesi pembantu dibingkai dalam iklan iRobot Malaysia? Metode Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode semiotika milik Ferdinand De Saussure. Semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang suatu tanda (sign). Dalam ilmu komunikasi, “tanda” merupakan sebuah interaksi makna yang disampaikan kepada orang lain melalui tanda-tanda. Dalam berkomunikasi tidak hanya dengan bahasa lisan saja namun dengan tanda tersebut juga dapat berkomunikasi. Ada atau tidaknya peristiwa, struktur yang ditemukan dalan sesuatu, suatu kebiasaan semua itu dapat disebut tanda. Sebuah bendera, sebuah isyarat tangan, sebuah kata, suatu keheningan, gerak syaraf, peristiwa memerahnya wajah, rambut uban, lirikan mata dan banyak lainnya, semua itu dianggap suatu tanda (Zoest, 1993:18). Teori Semiotik ini dikemukakan oleh Ferdinand De Saussure (1857-1913). Dalam teori ini semiotik dibagi menjadi dua bagian (dikotomi) yaitu penanda (signifier) dan pertanda (signified). Penanda dilihat sebagai bentuk/wujud fisik dapat dikenal melalui wujud karya arsitektur, sedang pertanda dilihat sebagai makna yang terungkap melalui konsep, fungsi dan/atau nilai-nlai yang

358

terkandung didalam karya arsitektur. Eksistensi semiotika Saussure adalah relasi antara penanda dan petanda berdasarkan konvensi, biasa disebut dengan signifikasi. Semiotika signifikasi adalah sistem tanda yang mempelajari relasi elemen tanda dalam sebuah sistem berdasarkan aturan atau konvensi tertentu. Kesepakatan sosial diperlukan untuk dapat memaknai tanda tersebut. Menurut Saussure, tanda terdiri dari: Bunyi-bunyian dan gambar, disebut signifier atau penanda, dan konsep-konsep dari bunyi-bunyian dan gambar, disebut signified. Dalam berkomunikasi, seseorang menggunakan tanda untuk mengirim makna tentang objek dan orang lain akan menginterpretasikan tanda tersebut. Objek bagi Saussure disebut “referent”. Hampir serupa dengan Pierce yang mengistilahkan interpretant untuk signified dan object untuk signifier, bedanya Saussure memaknai “objek” sebagai referent dan menyebutkannya sebagai unsur tambahan dalam proses penandaan (Sobur, 2006). Menurut Saussure, tanda mempunyai dua entitas, yaitu signifier (signifiant/wahana tanda/penanda/simbol) dan signified (signifie/makna/petanda/yang diutarakan/thought of reference). Tanda menurut Saussure adalah kombinasi dari sebuah konsep dan sebuah sound-image yang tidak dapat dipisahkan. Hubungan antara signifier dan signified adalah arbitrary (mana suka). Tidak ada hubungan logis yang pasti diantara keduanya, yang mana membuat teks atau tanda menjadi menarik dan juga problematik pada saat yang bersamaan (Berger, 1998: 7-8). Pembahasan Teori Konstruksi Sosial Istilah konstruksi sosial atas realitas menjadi terkenal sejak diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann melalui bukunnya yang berjudul “The Social Construction of Reality, a Treatise in the Sociologycal of Knowledge” (1966). Ia menggambarkan proses sosial melalui tindakan dan interaksinya, yang mana individu menciptakan secara terus menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif. Berger dan Luckmann (1990:1) memulai penjelasan realitas sosial dengan memisahkan pemahaman “kenyataan” dan “pengetahuan”. Realitas diartikan sebagai kualitas yang terdapat di dalam realitas-realitas, yang diakui memiliki keberadaan (being) yang tidak tergantung pada kehendak kita sendiri. Pengetahuan didefinisikan sebagai kepastian bahwa reaitas-realitas itu nyata dan memiliki karakteristik yang spesifik (Bungin, 2006: 193). Berger dan Luckmann (1990:61) mengatakan, institusi masyarakat tercipta dan dipertahankan atau diubah melalui tindakan dan interaksi manusia. Meskipun masyarakat dan institusi sosial terlihat nyata secara objektif, namun pada kenyataannya semuanya dibangun dalam definisi subjektif melalui proses interaksi. Pada tingkat generalitas yang paling tinggi, manusia menciptakan dunia dalam makna simbolis yang universal, yaitu pandangan hidupnya yang menyeluruh, yang memberikan legitimasi dan mengatur bentuk-bentuk sosial serta memberikan makna pada berbagai bidang kehidupannya. Terjadi dialektika antara individu menciptakan masyarakat dan masyarakat menciptakan individu. Proses dialektika ini terjadi melalui eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. Institusi yang ada di masyarakat tercipta dan dipertahankan atau diubah melalui tindakan dan interaksi manusia. Khalayak sebagai individu sebelumnya telah memiliki pengalaman atau pengetahuan mengenai tenaga kerja termasuk yang berasal dari Indonesia. Hal ini juga diperkuat dengan pengetahuan yang mereka dapatkan dari media termasuk iklan IRobot yang sempat

359


terpasang iklannya di Malaysia. Pengalaman dan pengetahuan itu kemudian menjadi dasar khalayak untuk memahami status sosial TKI (Tenaga Kerja Indonesia) dan bangsa Indonesia di Malaysia sehingga terbentuklah konstruksi bahwa Indonesia = Bangsa Pembantu dan Pembantu = Indonesia. Jika individu lainnya memiliki bentuk konstruksi yang sama dari iklan ini maka konstruksi yang bersifat subjektif akan berubah menjadi objektif. Hal ini terjadi karena adanya penegasan berulangulang yang diberikan oleh individu lain yang juga memiliki definisi subjektif yang sama. Menurut Berger dan Luckmann (1990:xx, Nugroho 1999: 123), realitas sosial adalah pengetahuan yang bersifat keseharian yang hidup berkembang di masyarakat, seperti: konsep, kesadaran umum, wacana publik, sebagai hasil dari konstruksi sosial. Realitas sosial dikunstruksi melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Konstruksi sosial tidak berlangsung dalam ruang hampa, namun sarat dengan kepentingan-kepentingan. Realitas sosial terdiri dari realitas objektif, realitas simbolis dan realitas subjektif. Realitas objektif adalah realitas yang terbentuk dari pengalaman di dunia objektif yang berada di luar diri individu, dan realitas ini dianggap kenyataan. Realitas simbolis merupakan ekspresi simbolis dari realitas objektif dalam berbagai bentuk. Realitas subjektif adalah realitas yang terbentuk sebagai proses penyerapan kembali realitas objektif dan simbolis ke dalam individu melalui proses internalisasi (Subiakto, 1997: 93 dalan Bungin, 2006: 196). Eksternalisasi adalah bagian penting dalam kehidupan individu dan terjadi pada tahap yang sangat mendasar, dalam satu pola perilaku interaksi antara individu dengan produk-produk sosial masyarakatnya. Ketika sebuah produk sosial telah menjadi bagian penting dari masyarakat yang setiap saat dibutuhkan oleh individu, maka produk sosial itu menjadi bagian penting dalam kehidupan seseorang untuk melihat dunia luar. Dengan demikian, tahap eksternalisasi ini berlangsung ketika produk sosial tercipta di masyarakat, kemudian individu mengeksternalisasikan (penyesuaian diri) ke dalam dunia sosikulturalnya sebagai bagian dari produk manusia. Tahap objektivasi produk sosial terjadi dalam dunia intersubjektif masyarakat yang dilembagakan. Individu memanifetasikan diri dalam produk-produk kegiatan manusia yang tersedia, baik bagi produsen-produsennya, maupun bagi orang lain sebagai unsur dari dunia bersama. Objektivasi bertahan lama sampai melampaui batas tatap muka dimana mereka dapat diapahami secara langsung. Objektivasi bisa terjadi melalui penyebaran opini sebuah produk sosial yang berkembang di masyarakat melalui diskursus opini masyarakat tentang produk sosial, dan tanpa harus terjadi tatap muka antar individu dan pencipta produk sosial itu. Hal yang terpenting dalam objektivasi adalah pembuatan signifikansi, yakni pembuatan tanda-tanda oleh manusia. Tanda dapat dibedakan dari objektivasi-objektivasi lainnya, karena tujuannya yang eksplisit untuk digunakan sebagai isyarat atau indeks bagi pemaknaan subjektif maka objektivasi juga dapat digunakan sebagai tanda, meskipun semula tidak dibuat untuk maksud itu. Internalisasi dalam arti umum merupakan dasar bagi pemahaman mengenai “sesama saya”, yaitu pemahaman individu dan orang lain serta pemahaman mengenai dunia sebagai sesuatu yang maknawi dari kenyataan sosial. Pemahaman ini bukanlah merupakan hasil dari penciptaan makna secara otonom oleh individu-individu yang terisolasi, melainkan dimulai dengan individu yang “mengambil alih” dunia dimana sudah ada orang lain. Dalam proses “mengambil alih” dunia, individu dapat memodifikasi dunia tersebut bahkan dapat menciptakan kembali dunia secara kreatif. Bagaimanapun juga dalam bentuk internalisasi yang kompleks, individu tidak hanya memahami

360

proses-proses subjektif orang lain yang berlangsung sesaat. Individu memahami dunia dimana ia hidup dan dunia itu menjadi dunia individu bagi dirinya (Bungin, 2006: 202). Hasil Penelitian

Gambar 3 Standing Banner Iklan iRobot

Di gambar iklan terlihat seorang pria Caucasian tengah duduk bersila diatas sebuah sofa berwarna putih sambil mengetik di atas laptop miliknya. Di bawah lantainya, terlihat Irobot berbentuk kotak pipih berwarna putih yang sedang bekerja untuk membersihkan sebuah karpet bulu. Dengan menggunakan metode semiotika milik Saussure, maka yang pertama dilakukan adalah menentukan signifier, kemudian dari signifier tersebut akan ditentukan yang menjadi signified-nya. Penentuan Signifier Berdasarkan gambar iklan tersebut maka akan diperoleh beberapa obyek, antara lain dalam bentuk gambar dan tulisan. Gambar terdiri dari manusia, sebuah sofa, laptop, karpet, robot pembersih dan ruangan berjendela. Sedangkan tulisan terdiri dari sebuah pesan komunikasi yakni Leading Robovac Specialist, Fire Your Indonesian Maid NOW!, 03 7496 1656, iRobot, Floor Vacuum, Floor Scrubber, Floor Mopping, Swimming Pool Clener, Robovac Malaysia. Berdasarkan gambar dan tulisan tersebut maka dalam penelitian yang akan diteliti adalah: Komposisi gambar Standing banner tersebut terdiri dari dua komposisi gambar, yaitu: posisi diatas sofa dan posisi di bawah sofa (diatas lantai). Pada komposisi pertama terdapat pria Caucasian dengan tubuh tinggi dan putih dalam posisi duduk di sofa memangku laptop berwarna putih dengan posisi kaki bersila. Pria Caucasian ini menggunakan hem polos berwarna hijau muda, celana kerja berwarna abu-abu dan berdasi. Lengan hem yang digunakan digulung hingga ke siku. Di hadapan laki-laki tersebut terdapat gambar orang lain (cenderung mengarah kepada kaki perempuan) karena menggunakan celana warna krem dengan posisi kaki bersila dan memangku laptop. Pria Caucasian tersebut terlihat sedang berada di dalam ruangan dengan jendela yang berwarna putih yang menggambarkan cahaya yang masuk sehingga terlihat ruangan yang bersih. Sementara komposisi kedua terdapat alat pembersih IRobot yang letaknya dibawah, tidak sejajar dengan sofa namun sejajar dengan bagian bawah sofa dan diatas karpet. Gambar alat ini terdapat dua, yaitu dalam ukuran yang lebih kecil dan lebih besar. Gambar alat yang lebih besar memperjelas bagaimana bentuk dari alat pembersih lantai ini. Analisa semiotika akan dilakukan pada kedua

361


komposisi tersebut karena secara tersirat menunjukan makna tertentu berkaitan dengan tenaga kerja Indonesia yang disamakan dengan alat pembersih lantai. Komposisi tulisan utama Standing banner tersebut terdiri dari dua komposisi tulisan. Komposisi pertama adalah sekumpulan tulisan headlines yang ada di atas gambar dan yang kedua adalah sekumpulan tulisan yang ada di bawah. Pada tulisan di atas gambar (komposisi pertama) berisi teks yang bersifat menghina Indonesia. Sementara komposisi kedua berupa keterangan kegunaan iRobot dan alamat tempat iRobot dijual. Analisa semiotika akan dilakukan pada komposisi pertama karena kalimat yang digunakan mengandung masalah yang menjadi inti dalam tulisan ini. Penentuan Signified Komposisi gambar Gambar-gambar yang berada pada posisi atas Pria Caucasian merupakan kelompok luas masyarakat dari Eropa, Asia Barat dan bagian dari India dan Afrika Utara. Pria yang tampil dalam iklan merupakan pria kulit putih yang mewakili negara asal pembuatan alat IRobot, Amerika. Posisi duduk bersila yang ditunjukan oleh pria dalam gambar iklan ini juga menunjukan makna tertentu.

Gambar 4. Potongan Gambar Signifier Gambar Utama

Menurut Janine Driver, Penulis buku “You Can’t Lie to Me” (buku best seller, dinobatkan oleh New York Time’s), seseorang yang duduk dengan kaki terbuka lebar menandakan bahwa dia adalah pribadi yang mendominasi dan memiliki kekuasaan yang besar, tidak pernah sungkan untuk menunjukan ke lingkungan sekitar bahwa Anda berkuasa. Karakter orang ini adalah arogan, sombong dan kurang memiliki empati (Mellisa, 2014, Makna Dibalik Kebiasaan Pria Duduk dengan Kaki Terbuka Lebar, http://female.kompas.com/read/2014/06/24/1558030/Makna.di.Balik.Kebiasaan.Pria.Duduk.denga n.Kaki.Terbuka.Lebar. Diakses pada tanggal 03 November 2015). Jika dikaitkan dengan makna gambarnya, pengiklan berusaha menunjukan bahwa pria yang sedang duduk di sofa merupakan sosok yang berkuasa, arogan, sombong dan kurang memiliki empati. Hal ini menegaskan positioning dari makna gambar yang muncul. Posisi lengan hem yang digulung hingga ke siku menegaskan bahwa pria ini tidak sedang dalam suasana formal atau sedang santai. Pria dalam iklan iRobot ini menggunakan hem polos berwarna hijau muda, celana kerja berwarna abu-abu dan berdasi. Pakaian yang digunakan menunjukan bahwa ia adalah pria bekerja,

362

modern dan memiliki kemampuan finansial yang mapan. Laptop yang dipangku oleh pria ini berwarna putih dengan desain slim yang semakin menunjang kesan modern. Warna memiliki makna tersendiri dimana makna dapat menceritakan suatu hal, budaya serta pemaknaan positif dan negatif. Termasuk juga warna-warna yang muncul dalam gambar iklan iRobot ini. Warna hijau (hem yang digunakan) berkaitan dengan tanaman, lingkungan alami. Secara positif warna hijau memiliki makna kesuburan, uang, pertumbuhan, penyembuhan/pengobatan, kesuksesan, alam, kesesuaian, kebenaran dan pemuda. Secara negatif warna hijau bermakna keserakahan, iri hati, kemuakan, meracuni, kerusakan, kurang berpengalaman. Dalam budaya asli Amerika, warna hijau terkait dengan kehendak, atau kemauan manusia (Morioka dan Terry, 2006: 28-30). Signified dari signifier warna hijau adalah: (1) secara budaya, ia memiliki kehendak dan berpengalaman; (2) Warna baju yang digunakan melambangkan kesuksesan dan kesesuaian. Warna abu-abu pada celana berkaitan dengan kenetralan. Secara positif warna abu-abu memiliki makna keseimbangan, keamanan, hal yang dapat diandalkan, kesopanan, kematangan/kedewasaan, kecerdasan dan kebijaksanaan. Secara negatif warna abu-abu memiliki makna kurangnya komitmen, ketidaktentuan, kemurungan, kegelapan, kebosanan, keraguan, dan kesedihan. Dalam budaya asli Amerika, abu-abu dikaitkan dengan kehormatan dan persahabatan dan merepresentasikan industri (Morioka dan Terry, 2006: 30-31). Dalam iklan ini, signified dari celana warna abu-abu adalah: (1) secara budaya menunjukan kehormatan dan persahabatan; (2)warna abu-abu melambangkan kematangan dan kecerdasan. Desain ruangan dalam iklan ini memunculkan beberapa benda yang mepresentasikan suatu hal. Dominasi warna ruang adalah putih, furniture yang nampak adalah sofa dan jendela yang terkonsep modern dan minimalis masih dengan sentuhan warna putih (ada kecenderengan ke warna putih tulang). Warna putih berkaitan dengan penerangan dan kemurnian atau kejernihan. Secara positif, warna putih bermakna kesempurnaan, pernikahan, kebersihan, kebaikan, kemurnian, kelembutan, kesucian, kesederhanaan dan kebenaran. Secara negatif, warna putih bermakna kerapuhan dan pengasingan (terisolasi). Di Amerika Utara, Eropa, warna putih menandakan orang yang memiliki warna kulit bercahaya dari keturunan kaukasia (Morioka dan Terry, 2006: 30-31). Dalam iklan ini, signified dari dominasi warna putih dalam ruangan adalah: (1) secara budaya menunjukan status yang lebih tinggi karena warna kulit yang putih (bercahaya); (2) warna putih melambangkan kebersihan dan kelembutan. Gambar-gambar yang berada pada posisi bawah Posisi alat yang dibawah menunjukkan bahwa ia tidak sejajar dengan sofa namun sejajar dengan bagian bawah sofa dan diatas karpet. Gambar alat ini terdapat dua, yaitu dalam ukuran yang lebih kecil dan lebih besar. Gambar alat yang lebih besar memperjelas bagaimana bentuk dari alat pembersih lantai ini.

363


Gambar 5. Potongan Gambar IRobot

Posisi alat pembersih di ruangan yang bersih dengan dukungan desain ruang yang modern dan elegan menunjukan bahwa alat ini letaknya dibawah tidak sejajar dengan sofa dan orang yang digambarkan duduk di sofa. Posisi ini menunjukan bahwa majikan menjadi pihak yang memiliki kekuasaan, kebenaran, terhormat, namun cenderung arogan dan sombong. TKI dianggap sejajar dengan alat kebersihan IRobot yang posisinya tidak lebih tinggi (terhormat) dari majikan (diwakili oleh orang Kaukasian). Batasan gambar yang diteliti hanya sampai pada gambar alat pembersih IRobot saja karena tulisan yang berada dibawah gambar hanya menjelaskan beragam produk yang dijual. GAMBAR

SIGNIFIED    



Pribadi yang mendominasi dan memiliki kekuasaan yang besar, tidak pernah sungkan untuk menunjukan ke lingkungan sekitar bahwa Anda berkuasa. Pria bekerja, modern dan memiliki kemampuan finansial yang mapan. Signifier dari signified warna hijau adalah: (1) secara budaya, ia memiliki kehendak dan berpengalaman; (2) Warna baju yang digunakan melambangkan kesuksesan dan kesesuaian. Signifier dari signified celana warna abu-abu adalah: (1) secara budaya menunjukan kehormatan dan persahabatan; (2) warna abu-abu melambangkan kematangan dan kecerdasan.

TKI dianggap sejajar dengan alat kebersihan IRobot yang posisinya tidak lebih tinggi (terhormat) dari majikan (diwakili oleh orang Kaukasian).

Komposisi tulisan utama Tulisan terdiri dari Leading RoboVac Specialist, Fire Your Indonesian Maid NOW!. Dalam tulisan Fire Your Indonesian Maid jika dibandingkan dengan tulisan di atasnya yakni Leading RoboVac Specialist terdapat perbedaan bahwa tulisan Fire Your Indonesian Maid ditonjolkan dengan ribbon banner warna biru tua. Warna yang dipilih jauh lebih gelap dibandingkan warna latar dari standing

364

banner yakni biru muda yang juga menjadi latar belakang tulisan Leading RoboVac Specialist. Pada tulisan Leading RoboVac Specialist, warna yang digunakan adalah warna hitam. Warna hitam pada teks dapat mengandung makna kekuasaan, kemewahan, kuat, seksi, ajaib, jahat dan mahal. Jika dikaitkan dengan makna teks yang berusaha menggambarkan pengiklan sebagai pemimpin dalam spesialisasi RoboVac, maka warna hitam berusaha menguatkan kekuasaan dan kekuatan RoboVac Malaysia. Berdasarkan Jill Morton dalam A Guide To Color Symbolism menyatakan bahwa warna biru merupakan lambang bagi makna – makna berikut: Kerohanian, Kepercayaan, Kebenaran, Kebersihan, Ketenangan, Kepuasan, immaterial, Kepasifan, Pemahaman, Konservatif, Keamanan, Tekhnologi, Maskulinitas, Dingin dan beku, Introversi, Melankolis dan Ketertekanan (Morton, 1997: 27).

Gambar 6. Potongan Gambar Signifier Tulisan Utama

Dalam hal ini warna biru pada banner memiliki signified kebersihan karena tema iklan adalah tentang robot pembersih rumah. Selain itu dapat mengandung signified sebagai bentuk upaya membangun kepercayaan pada konsumen karena terdapat kandungan kebenaran dalam warna biru. Sementara itu pada ribbon banner menunjukkan warna Indigo, arti warna Indigo atau biru tua (biru tengah malam) adalah warna yang kuat terkait dengan sisi kanan otak. Ini bergema dengan cara ‘New Age’ dalam berpikir. Secara psikologis warna indigo menyampaikan integritas dan ketulusan dalam dan merangsang kreativitas dan intuisi. Walaupun diartikan dalam konteks struktur, ritual tradisi, dan upacara, warna indigo juga dapat mengubah pemikiran dan keyakinan orang dalam mengembangkan wawasan baru dan semangat perintis. Ini menanamkan pesan tanggung jawab yang besar dan cita-cita yang tinggi. Secara psikologis, indigo membantu memperluas pikiran dan bebas dari ketakutan dan hambatan. Dalam konteks penelitian ini, maka warna biru tua selain menunjukkan ketajaman dibanding warna di sekitarnya juga dapat memunculkan signified sebagai upaya mengubah pemikiran dan keyakinan orang yang membacanya. Bahwa tulisan dalam ribbon banner tersebut dibuat untuk meyakinkan konsumen, dalam hal ini agar konsumen segera memecat pembantu Indonesia mereka. Tulisan pada Fire Your Indonesian Maid berwarna putih. Untuk atribut seperti cetak tebal dan varian huruf tidak berbeda dengan tulisan sebelumnya yakni Leading Robovac Specialist. Pilihan warna putih dengan latar belakang biru tua menunjukkan signified bahwa tulisan tersebut lebih penting dibanding tulisan sebelumnya yang memiliki latar belakang biru muda sama dengan keseluruhan warna standing banner. Warna putih mengandung makna kemurnian, kebersihan, kebenaran, tidak berdosa, kesucian, kerohanian, kemewahan, kehalusan, kebaruan, lunak, kesterilan dan kematian (Morton, 1997: 37). Berdasarkan kandungan makna pada signifier warna putih dan biru, terdapat kesamaan bahwa keduanya sama-sama menunjukkan signified kebersihan dan kebenaran. Warna putih dengan latar belakang biru tua berusaha menarik perhatian konsumen dibandingkan pada tulisan lainnya. Warna tersebut selain bermanfaat dalam mempertegas warna juga dapat bermakna memperkuat

365


kesan kalimat. Jika warna latar belakang biru menunjukkan signified kebenaran, maka aspek putih semakin mempertegas kebenaran signified pada tulisan Fire Your Indonesian Maid. Secara optikal, warna putih dapat menghasilkan sorotan (Morton, 1997:37). Warna putih menyorot jauh lebih tajam dibanding komposisi warna di sekitarnya. Yang diperoleh dari signifier putih adalah makna memperkuat makna kebenaran dan menghasilkan kekuatan sorotan. Aspek signifier yang lain adalah garis bawah pada kata Indonesian. Garis bawah signified nya adalah mempertegas dan menekankan. Maka kata Indonesian yang bermakna orang Indonesia ditekankan sekali dalam pesan ini. Secara komposisi, kata Indonesian diharapkan menjadi kata yang paling menonjol dibanding pesan komunikasi yang lainnya. Pada tulisan NOW! Terdapat signifier warna merah, huruf yang berbeda dibanding tulisan sebelumnya, huruf kapital, ukuran yang lebih besar dan tanda seru. Dari signifier – signifier tersebut dapat dilihat bahwa ada upaya mempertegas. Signifier warna merah memiliki signified kehangatan, energi, kekuatan, terburu – buru, dinamisme, aktivitas, keberanian, cinta, passion, semangat, dominasi, pelanggaran, perlawanan, perang dan pertempuran, perusakan, seksualitas dan prostitusi. Selain signified tersebut, secara kontemporer warna merah mengandung makna berhenti. Sedangkan dalam konteks fashion dapat dikenal sebagai pengambil perhatian. Dalam aspek optik sendiri warna merah memberikan kesan bahwa obyek berwarna merah tampak lebih dekat dibanding sebenarnya (Morton, 1997: 23 – 24). Dengan menyesuaikan dengan pesan untuk memecat pembantu indonesia sekarang juga, signifier NOW! Memiliki signified utuh yakni agar konsumen dapat berhenti sejenak membaca bagian NOW karena memiliki unsur menarik perhatian dan secara keseluruhan mengandung makna semangat, atau menimbulkan aksi untuk melakukan sesuatu segera. Secara keseluruhan komposisi dari tulisan dalam standing banner tersebut memberikan signified bahwa dalam iklan tersebut pesan Fire Your Indonesian Maid NOW! adalah yang paling diutamakan. Ditambahkan dengan pesan Leading RoboVac Specialist yang bermakna bahwa pemilik iklan ini adalah yang paling dapat dipercaya (Leading). Dan tulisan NOW! yang meminta target konsumen segera memecat pembantu Indonesia. Jika diberikan skala, maka pesan yang paling ingin ditonjolkan dari paling rendah hingga paling intens berturut – turut adalah: TEKS

SIGNIFIER

1. Leading RoboVac Specialist

Warna Biru Muda

2. Fire Your – Maid

Ribbon Banner biru tua, Tulisan Putih

3. Indonesian

Ribbon Banner biru tua, Tulisan Putih, Garis Bawah

4. Now

Berbeda font, Ukuran Paling Besar, Warna Merah, Tanda Seru

Simpulan Dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa justifikasi dilakukan melalui dua komposisi, yaitu: komposisi gambar dan tulisan. Pada komposisi tulisan penguatan pesan justifikasi dilakukan dengan banyaknya signifier pada tulisan Indonesian dan kata now. Sedangkan pada komposisi gambar, justifikasi ditunjukan dengan letak IRobot dan visualisasi yang diwakili oleh gesture dan penampilan pria; serta pemilihan warna secara keseluruhan.

366

Daftar Pustaka Buku: Berger, Arthur A.. (1998). Signs in Contemporary Culture: An Introduction to Semiotics. Wisconsin: Sheffield Publishing Company. Bungin,Burhan. (2006). Sosiologi Komunikasi : Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat. Jakarta: Kencana Prenada Media Group Morioka, Adam dan Terry Stone. (2006). Color Design Workbook. Amerika: Rockport Morton, Jill. (1997). A Guide To Color Symbolism. Colorcom Publishing. Sobur, Alex. (2006). Semiotika Komunikasi. Bandung: Remaja Rosdakarya Van Zoest, Aart. (1995). "Refleksi Atas Semiotik" dalam Jurnal Filsafat, Unas, Jakarta Internet Aisha Shaidra, 2015, http://dunia.tempo.co/read/news/2015/02/04/118639798/iklan-menghina-menakerhanif-sms-menteri-malaysia diakses tanggal 19 September 2015 Anggi Kusumadewi, 2015, Iklan-Iklan Malaysia yang Menyinggung Pekerja Indonesia, http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150204140501-20-29601/iklan-iklan-malaysia-yangmenyinggung-pekerja-indonesia/, diakses pada tanggal 1 September 2015 Anhar Rizki, 2011, Tiap Tahun Kekerasan Terhadap Tkw Meningkat, http://nasional.news.viva.co.id/news/read/229833-tiap-tahun--kekerasan-terhadap-tkw-meningkat, diakses pada tanggal 30 Oktober 2015 Dha/Ndr, 2015, Perusahaan AS iRobot Mengaku Tak Ada Hubungan dengan Iklan “Pecat TKI” di Malaysia, http://news.detik.com/berita/2825396/perusahaan-as-irobot-mengaku-tak-ada-hubungan-denganiklan-pecat-tki-di-malaysia, diakses pada tanggal 1 September 2015 Mardani, 2012, Potret Kelam TKI di Malaysia, http://www.merdeka.com/peristiwa/potret-kelam-tki-dimalaysia.html, diakses pada tanggal 01 September 2015 Profil Negara dan Kerjasama, 2015, http://www.kemlu.go.id/penang/Pages/CountryProfile.aspx?l=id Siti Sarifah, 2015, Mengenal Perusahaan iRobot yang Menghina Indonesia, http://teknologi.news.viva.co.id/news/read/585756-mengenal-perusahaan-irobot-yang-menghinaindonesia, diakses pada tanggal 1 September 2015 Wiji Nurhayat, 2012, Tenaga Kerja Indonesia Paling Banyak Tersebar di Malaysia, http://finance.detik.com/read/2012/09/26/170223/2038424/4/tenaga-kerja-indonesia-palingbanyak-tersebar-di-malaysia, diakses pada tanggal 1 September 2015 http://www.bnp2tki.go.id

367


368

Harmoni Sosial dalam Kearifan Lokal Turnomo Rahardjo PS Magister Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Diponegoro Email: [email protected]

Abstrak Amuk massa di Tolikara dan bentrokan antarmassa yang berujung pada pembakaran gereja di Aceh Singkil menambah daftar panjang konflik antarkelompok yang berbeda agama. Insiden tersebut ingin menunjukkan bahwa persoalan kemajemukan yang dihadapi bangsa ini belum bisa dikelola dengan baik. Salah satu prinsip utama adalah pergaulan sosial adalah kerukunan yang bertujuan untuk mempertahankan masyarakat dalam keadaan harmonis. Rukun adalah kondisi ideal yang diharapkan dapat dipertahankan dalam semua hubungan sosial, keluarga, dan tetangga. Kerukunan tidak bermakna penciptaan harmoni sosial, tetapi lebih pada upaya untuk tidak mengganggu keselarasan yang diandaikan sudah ada. Artikel ini merupakan ruang untuk mendiskusikan kearifan lokal tentang harmoni sosial yang ditemukan melalui studi dokumentasi terhadap teks-teks sosial yang relevan. Dalam budaya Jawa, dapat ditemukan tuntunan praktis untuk menjalani hidup berdampingan secara damai, antara lain sing guyub rukun, aja adigang, adigung adiguna, dan menang ora kondhang, kalah malah wirang. Kata kunci: masyarakat majemuk, harmoni sosial, kearifan lokal. Abstract Riot in Tolikara, Papua, and mass clashes that led to church burning in Singkil, Aceh, add to a long list of conflicts between religious groups in Indonesia. This incident showed that problems about diversity were not properly managed. One of the main principles of social interaction is how to maintain harmony within the society. Amity (rukun) is an ideal condition that is expected to be sustained in every social relations. Harmonious does not necessarily need to take place in its ultimate form, but rather not to disrupt the prevailing coherence of the society. This paper set forth a discourse on values of local wisdom in social harmony, found throughout the relevant social texts. In Javanese culture, there are practical guidance to live peacefully in harmony, such as sing guyub rukun (be friendly and amity), aja adigang, adigung, adiguna (do not boast of wealth, strength, and power), and menang ora kondhang, kalah malah wirang (winning does not bring famous, and losing will certainly bring embarrassment). Keywords: plural society, social harmony, local wisdom.

Pendahuluan Amuk massa di Karubaga, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua tepat pada saat umat Islam merayakan Idul Fitri 1436 Hijriah tanggal 17 Juli 2015 seakan melengkapi konflik antarkelompok yang berbeda latar belakang budaya dan agama yang pernah terjadi sebelumnya. Peristiwa amuk massa di Tolikara bermula dari beredarnya surat edaran Gereja Injili di Indonesia (GIDI) tanggal 11 Juli 2015 yang isinya melarang umat muslim untuk melakukan peribadatan di lapangan terbuka dan menggunakan pengeras suara. Peribadatan cukup dilakukan di mushalla atau ruangan tertutup, karena pada waktu yang bersamaan diadakan Seminar dan Kebaktian Rohani Injili Pemuda tingkat pusat yang bertaraf internasional. Dalam rentang waktu yang tidak lama, tiga bulan setelah peristiwa Tolikara, terjadi peristiwa yang hampir serupa di Desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 13 Oktober 2015. Bentrokan antarmassa ini dipicu oleh sejumlah organisasi masyarakat yang mendesak pemerintah setempat untuk menutup sepuluh gereja yang tidak berizin, karena

369


berdasarkan kesepakatan warga Muslim dan Nasrani pada tahun 1979, di Aceh Singkil hanya boleh ada satu gereja dan empat undung-undung (tempat ibadah). Dalam peristiwa tersebut, Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) dibakar massa. Peristiwa pembakaran gereja tersebut disesalkan oleh warga Muslim dan Nasrani setempat, karena selama ini mereka bisa hidup berdampingan secara damai. Peristiwa intoleransi yang membawa korban jiwa masing-masing satu orang dan beberapa orang lainnya mengalami luka-luka tidak saja ingin menunjukkan bahwa pemerintah dan pemimpin agama tidak berhasil dalam mencegah pertikaian antarumat beragama, namun hal yang lebih penting dari itu adalah bahwa persoalan kemajemukan yang dihadapi bangsa ini belum dikelola dengan baik. Dalam perspektif komunikasi antarbudaya, praktik kehidupan dalam masyarakat majemuk masih diwarnai dengan perilaku komunikasi yang terpolarisasi (polarized communication), yaitu tindak komunikasi yang terbelah dalam kutub-kutub yang bertentangan. Komunikasi yang terpolarisasi terjadi ketika masing-masing pihak meyakini bahwa pandangan satu pihak benar dan pandangan pihak lain salah. Kepentingan diri sendiri yang lebih ditonjolkan dan tidak cukup memberi perhatian kepada kepentingan pihak lain. Beberapa kasus pertikaian antarkelompok yang terjadi di Indonesia seperti peristiwa Ambon, Poso, Sambas dan Sampit, Mesuji (Lampung) dan yang baru saja terjadi di Tolikara dan Aceh Singkil ingin menunjukkan bahwa kemajemukan atau pluralisme sangat rentan atau memiliki potensi konflik yang besar bila tidak dikelola dengan baik. Konflik kebangsaan yang terjadi di bekas negara Uni Soviet dan Yugoslavia bisa menjadi contoh yang baik untuk memperlihatkan kepada kita tentang pentingnya bagaimana mengelola kemajemukan tersebut. Mencermati berbagai kasus pertikaian antarkelompok yang terjadi di Indonesia, maka pertanyaan yang perlu dikedepankan adalah mengapa masih terjadi komunikasi yang terpolarisasi?. Makalah ini tidak akan mendiskusikan tentang bagaimana mengelola masyarakat majemuk dengan potensi konflik yang besar atau bagaimana mencegah munculnya komunikasi yang terpolarisasi, namun lebih membahas pemikiran filosofis atau ajaran dalam budaya Jawa yang secara tersirat maupun tersirat merupakan perwujudan dari pentingnya menjaga harmoni atau keselarasan dalam hidup bermasyarakat. Upaya untuk menggali dan menghadirkan kembali kearifan lokal tentang harmoni sosial menjadi penting, karena dapat membuka kemungkinan untuk dijadikan sebagai panduan atau model komunikasi dalam mencegah dan menangani konflik yang rawan terjadi dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia. Data dan informasi tentang pemikiran harmoni sosial dalam budaya Jawa diperoleh melalui telaah kepustakaan atau studi dokumentasi dengan mencoba menemukan teks-teks sosial yang relevan dengan isu yang dikaji. Konflik Dalam Masyarakat Majemuk Konflik merupakan peristiwa yang tidak terhindarkan dan merupakan bagian dari kehidupan manusia, karena konflik merupakan konsekuensi dari hubungan antarmanusia yang berlangsung secara terus menerus (ongoing relationship). Dalam catatan Martin & Nakayama (2010: 427), konflik terjadi karena adanya ketidaksesuaian (incompatibility) baik yang dipersepsikan (perceived) maupun yang nyata (real) mengenai tujuan, nilai-nilai, harapan, proses atau hasil antara dua atau lebih individu atau kelompok yang saling bergantung (interdependen). Terdapat beberapa penyebab terjadinya konflik dalam masyarakat majemuk sebagaimana yang dikemukakan oleh Landis dan Boucher (dalam Gudykunst & Kim, 1997: 286), yaitu 1) perbedaan kelompok yang dipersepsikan (bukan perbedaan yang nyata) yang mengarah pada diaktifkannya identitas sosial dan stereotip; 2) tuntutan terhadap wilayah yang ada; 3) cenderung

370

didasarkan pada perbedaan kelompok dalam hal kekuasaan dan sumberdaya; 4) ketidaksepakatan terhadap bahasa yang digunakan atau kebijakan tentang bahasa; 5) perbedaan kelompok terhadap proses resolusi konflik yang lebih disukai; dan 6) konflik yang diperburuk oleh perbedaaan keyakinan atau agama. Potensi konflik yang mengarah pada munculnya kekerasan sangat mungkin terjadi dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia. Mengapa demikian? Salah satu alasan yang mendasarinya adalah bahwa masyarakat terbelah ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan jati diri atau identitas budaya mereka masing-masing. Dalam sosiologi dikenal istilah crosscutting cleavage, yaitu masyarakat yang terkonsentrasi secara eksklusif berdasarkan identitas budayanya. Crosscutting cleavage ini memudahkan terjadinya penggalangan massa ketika terjadi konflik yang melibatkan anggota-anggota dari kelompok budaya yang berbeda. Secara konseptual, dunia ini terbagi dalam dua wilayah budaya besar, yaitu budaya individualistik dan budaya kolektivistik. Penanganan konflik dari kedua wilayah budaya tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Pemikiran Stella Ting-Toomey yang terangkum dalam FaceNegotiation Theory menjelaskan bahwa dalam situasi konflik, kepedulian atau perhatian orang pada mutual face dan other face dalam budaya kolektivistik akan membuat mereka berusaha memberikan face kepada orang lain. Cara yang digunakan adalah melakukan penghindaran, bersikap kooperatif atau melakukan kompromi. Sebaliknya, kepedulian orang pada self-face dalam budaya individualistik membuat mereka berusaha untuk memperbaiki face diri sendiri melalui cara-cara dominasi atau menunjukkan sikap agresif. Face atau “wajah” yang dimaksud adalah metafora tentang citra diri (West & Turner, 2007: 481). Ting-Toomey berasumsi bahwa orang dari setiap budaya selalu menegosiasikan face. Istilah ini merupakan metafora untuk citra diri seseorang dihadapan publik, yaitu cara yang diinginkan seseorang untuk memahami dan memperlakukannya (Griffin, 2012: 407). Merujuk pada pemikiran M. Aflazur Rahim, akademisi manajemen Western Kentucky University (Griffin, 2012: 412), Ting-Toomey mengidentifikasi lima respon yang berbeda tentang situasi dimana ada ketidaksesuaian kebutuhan, kepentingan atau tujuan. Lima respon tersebut adalah avoiding/withdrawing (memberi respon terhadap konflik dengan menarik diri dari diskusi terbuka), obliging/giving in (mengakomodasi keinginan pihak lain dalam situasi konflik), compromising/negotiating (pengelolaan konflik melalui negosiasi atau tawar menawar, mencari jalan tengah), dominating/competing (berkompetisi untuk menang), dan integrating/problem solving (pemecahan masalah melalui diskusi terbuka, kolaborasi untuk resolusi konflik menangmenang). Selain itu, terdapat juga manajemen konflik yang lain, yaitu emotional expression (pengelolaan konflik melalui pengungkapan perasaan), passive aggressive (membuat tuntutan secara tidak langsung, memperlihatkan ketidaksukaan/kemarahan, penundaan, dan perilaku lain yang mengarah pada resolusi konflik yang tidak mudah), dan third-party help (sebuah metode pengelolaan konflik dimana pihak-pihak yang berkonflik mencari bantuan mediator, arbitrator atau pihak netral guna membantu mereka menyelesaikan perbedaan-perbedaan). Dalam konteks konflik antarkelompok berbasis agama, Mohammad Bisri (Suara Merdeka, 2 Nopember 2015, hal. 4) melalui artikelnya “Kesulitan Merawat Keberagaman”, sumber dari konflik adalah munculnya tuntutan kebenaran (truth claim) diantara masing-masing pemeluk agama yang memandang hanya dalam agamanya ada kebenaran dan tidak ada kebenaran di luar agama yang diyakini. Lebih lanjut dikatakannya bahwa agama memiliki dua wajah. Satu sisi sebagai pemersatu, lembut, dan penuh kedamaian. Namun wajah yang lain menjadi faktor pemecah belah, bengis, dan

371


penuh kekerasan. Agama menjadi pemersatu karena melalui agama akan terbentuk solidaritas sosial, sebaliknya agama sebagai pemecah belah karena atas nama agama orang bisa memusuhi dan mencurigai orang lain yang berbeda agama. Peristiwa Tolikara dan Aceh Singkil paling tidak menggambarkan diantara pemeluk agama belum ada ketulusan untuk saling memahami, menghargai, dan meyakini bahwa ada banyak jalan menuju keselamatan. Kasus Tolikara dan Aceh Singkil juga ingin menunjukkan bahwa dalam situasi konflik belum terlihat upaya dari pihak-pihak yang terlibat untuk melakukan kompromi atau negosiasi terhadap persoalan bersama yang dihadapi, namun lebih menonjolkan perilaku passive agrressive, yaitu mengekspresikan ketidaksukaan atau kemarahan kepada pihak lain yang dianggap menghalangi keinginan mereka. Potensi konflik yang besar dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia dapat dicegah atau paling tidak bisa direduksi apabila praktik kehidupan dalam masyarakat berada dalam kondisi harmonis. Dalam budaya Jawa terdapat 2 (dua) prinsip untuk menjaga kehidupan yang harmonis, yaitu rukun dan hormat (Geertz dalam Suseno, 2001: 38). Prinsip rukun ingin menjelaskan bahwa dalam setiap situasi manusia hendaknya bersikap sedemikian rupa, sehingga tidak sampai menimbulkan konflik. Sedangkan prinsip hormat menegaskan bahwa manusia dalam cara bicara dan membawa diri selalu menunjukkan sikap hormat kepada orang lain sesuai dengan derajat dan kedudukannya. Dalam Serat Darmawasita karya Mangkunegara IV ada pernyataan yang menegaskan tentang perlunya perilaku yang bisa menciptakan harmoni sosial. Wong prasaja solahira, iku ora gawe ewa kang ningali, wong nganggo tepanira. Orang yang sederhana itu tidak akan mengganggu orang lain, bahkan dijadikan teladan orang lain (Jalidu, 2010: 19). Pemikiran Barat tentang Harmoni Sosial Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kehidupan masyarakat majemuk memiliki potensi konflik yang besar. Pertikaian antarkelompok berbasis latar belakang budaya dapat dicegah apabila ada kesediaan masing-masing pihak untuk berdialog, karena dialog adalah bahasa kemajemukan, sebuah proses untuk menciptakan pengertian bersama. Dalam perspektif komunikasi (Littlejohn & Foss, 2009: 301), dialog merepresentasikan sebuah bentuk wacana yang menekankan pada kemampuan mendengarkan dan mengkaji dengan tujuan untuk menumbuhkan saling menghormati dan memahami. Dialog memungkinkan pihak-pihak yang berkomunikasi menyadari cara-cara yang berbeda ketika mereka menginterpretasikan dan memberikan makna terhadap pengalaman-pengalaman yang sama. Dialog dipahami sebagai proses transaksional yang dinamis dengan fokus khusus pada kualitas hubungan antarpartisipan. Dialog terjadi melalui sikap dimana para partisipan berusaha untuk dekat, cara-cara mereka berbicara dan berperilaku, dan konteks dimana mereka bertemu. Dialog tidak akan menghentikan ketidaksepakatan, dialog sesungguhnya memungkinkan para partisipan melakukan eksplorasi terhadap kompleksitas dari cara pandang mereka sendiri. Pemikiran Barat yang memberikan penjelasan tentang dialog sebagai bahasa kemajemukan, paling tidak dikemukakan oleh dua filsuf, yaitu Martin Buber, filsuf eksistensialis Jerman tentang Etika Dialogis dan Mikhail Bakhtin, filsuf Rusia yang memperkenalkan konsep heteroglossia atau many voices (banyak suara). Buber (Griffin, 2000: 202-203, Griffin, 2012: 79); Bertens, 2002: 176; Littlejohn & Foss, 2005: 206-207; Littlejohn & Foss, 2009: 302; Littlejohn & Foss, 2011: 254) membedakan dua tipe hubungan antarmanusia, yaitu hubungan Aku-Itu dan hubungan Aku-Engkau yang menjadi perhatian utama dalam teorinya. Dalam hubungan Aku-Itu, seseorang memandang

372

orang lain sebagai obyek dan memanipulasi orang lain untuk memenuhi kepentingan dirinya. Komunikasi dalam hubungan Aku-Itu dicirikan oleh pemusatan diri sendiri, kecurangan, dominasi, bahkan eksploitasi. Kewibawaan dan kekuasaan menandai aktivitas pertukaran pesan. Pada sisi yang lain, dalam hubungan Aku-Engkau, sikap dan perilaku pihak-pihak yang berkomunikasi berada di sekitar kejujuran, langsung, spontan, dan tanggung jawab bersama. Partisipan komunikasi dalam hubungan dialogis tidak berusaha memaksakan pandanganpandangan mereka satu sama lain. Setiap orang bersedia menerima orang lain tanpa syarat dan tidak memiliki keinginan untuk merubah orang lain. Mitra dialogis menunjukkan kesadaran bahwa orang lain itu unik dan semua orang memiliki genuineness atau authenticity. Setiap orang akan menunjukkan rasa hormat satu sama lain guna mendorong terciptanya pengembangan bersama. Dialog adalah pusat wacana yang membawa orang bersama-sama dalam suatu percakapan. Bakhtin, filsuf yang memberi perhatian pada kajian sastera, bahasa, dan budaya menekankan konsep dialog dalam pemikirannya (Littlejohn & Foss, 2005: 196-199; Littllejohn & Foss, 2009: 303, Littlejohn & Foss, 2011: 238). Ia meyakini bahwa dialog akan merefleksikan kesatuan dan perbedaan. Pusat dari dialog adalah penggabungan antara kesatuan dan perbedaan secara simultan. Agar dialog bisa berlangsung, maka setiap partisipan komunikasi perlu membangun landasan pemahaman yang sama dan pada saat yang bersamaan memeliharan keunikan dari perspektif atau cara pandang masing-masing. Bakhtin menegaskan bahwa dialog akan menghasilkan realitas yang mengekspresikan many voices (banyak suara) yang ia sebut dengan heteroglossia. Ia mengkontraskan antara dialog dengan monolog. Monolog terjadi ketika sebuah interaksi menjadi statis, tertutup, dan mati. Monolog terjadi karena hilangnya heteroglossia, tema-tema menjadi dogmatis, dan tidak ada pengayaan bersama (mutual enrichment) dari pihak-pihak yang berinteraksi. Dialog akan membentuk budaya, karena setiap interaksi dialogis merupakan pandangan setiap budaya: siapa saya, siapa kita, dan bagaimana sifat hubungan kita dengan orang lain. Pemikiran Timur tentang Harmoni Sosial Gagasan konseptual dari Buber dan Bakhtin tentang dialog secara tersurat bisa ditemukan dalam pemikiran Timur. Shelton A. Gunaratne (dalam Littlejohn & Foss, 2009: 47) menulis sebuah karya yang berjudul Asian Communication Theory. Tiga kata yang menyusun Asian Communication Theory, menurut Gunaratne, membutuhkan penjelasan lebih lanjut, sebab setiap kata mempunyai makna yang beragam. Asian Communication Theory menambah perbedaan makna “komunikasi” dan bertentangan dengan bertentangan dengan pandangan positivist tentang “teori” yang merupakan sebuah artefak dari ilmu Barat. Asian Theory menekankan pada sistem, kelompok, jaringan, dan pendekatan makro. Karenanya, lebih mirip filsafat yang tidak dapat secara mudah diuji dalam cara ilmiah Barat. Asian Communication Theory merupakan hasil pembacaan kembali esai-esai klasik Asia, sintesis teoritis Timur-Barat, eksplorasi ke dalam konsep-konsep budaya Asia, dan refleksi kritis terhadap teori Barat. Dalam buku Encyclopedia of Communication Theory yang disunting oleh Littlejohn & Foss (2009) dapat ditemukan beberapa tulisan yang mengkaji pemikiran teoritik Asia, yaitu Buddhist Communication Theory oleh Wimal Dissayanake, Chinese Harmony Theory oleh Guo-Ming Chen, Confucian Communication Theory oleh Jing Yin, Japanese Kuuki Theory oleh Youichi Ito, Taoist Communication Theory oleh Xiaosui Xiao, Hindu Communication Theory dan Indian Rasa Theory oleh Scott R. Stroud. Teori-teori komunikasi Asia tersebut memberikan penjelasan tentang pentingnya

373


menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dengan memberi perhatian kepada “wajah” (face) orang lain. “Wajah” yang dimaksud adalah metafora tentang citra diri (self-image). Jika mencermati pemikiran Buddhist Communication Theory (Dissayanake dalam Littlejohn & Foss, 2009: 83-85) dan Confucian Communication Theory (Jing Yin dalam Littlejohn & Foss, 20009: 170-172), maka dapat ditemukan semacam ajaran yang mengarahkan orang untuk patuh. Pemikiran Buddhisme menekankan pada lima hal yang berhubungan dengan tatanan sosial yang ideal, yaitu 1) manusia mempunyai kedudukan yang sama; 2) dalam memandu tindakan manusia seharusnya lebih menekankan pada penalaran dan keramahan/simpati daripada dogma yang buta; 3) manusia perlu bersikap pragmatis dalam perilaku mereka; 4) semua bentuk kekerasan seharusnya dihilangkan; dan 5) perdamaian dan harmoni merupakan situasi yang ideal. Pemikiran utama dalam Buddhisme adalah penderitaan (suffering). Jalan keluar dari penderitaan menurut Buddha adalah mengikuti the Noble Eightfold Path yang terdiri dari 1) pandangan yang benar; 2) konsepsi yang benar; 3) bicara yang benar; 4) bertindak yang benar; 5) mendapatkan penghasilan yang benar; 6) berusaha yang benar; 7) kesadaran yang benar; dan 8) konsentrasi yang benar. Pemikiran Konfusianisme juga lebih menekankan pada serangkaian aturan bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan. Hubungan antarmanusia yang pantas didasarkan pada tiga prinsip, yaitu ren (kemanusiaan), yi (kejujuran), dan li (kesopanan). Ren adalah belajar menjadi manusia, seseorang yang menyintai semua orang, keinginan untuk mengembangkan dan menopang diri sendiri dan orang lain, dan tidak melakukan tindakan kepada orang lain apa yang tidak diharapkan dilakukan untuk diri sendiri. Yi adalah kewajiban moral yang dikaitkan dengan orang ketika mereka merasa berada dalam jaringan hubungan sosial. Nilai seseorang secara esensial terikat pada kemampuannya untuk memenuhi tanggung jawab sosial. Li adalah norma-norma sosial yang mengatur tindakan manusia. Li menyarankan perilaku yang pantas dengan kesadaran mendalam tentang prinsip ren dan perhatian kepada orang lain. Dalam konteks pemikiran komunikasi berbasis kearifan lokal, akademisi/peneliti komunikasi China sudah melakukan praktik intelektual dalam upaya menghasilkan “teori komunikasi” yang bersumber dari nilai-nilai budaya lokal, yaitu Chinese Harmony Theory dari Guo-Ming Chen. Teori komunikasi yang dihasilkan pada tahun 2001 ini memiliki 4 proposisi, 23 aksioma, dan 23 teorema (dalam Littlejohn & Foss, 2009: 95). Chinese Harmony Theory menjelaskan bahwa harmoni atau keselarasan merupakan nilai dasar dalam budaya China. Harmoni, bagi orang China merupakan tujuan dari komunikasi antarmanusia dimana pihak-pihak yang berinteraksi mencoba untuk menyesuaikan diri satu sama lain guna mencapai suatu keadaan tertentu, yaitu saling ketergantungan (interdependensi)) dan kerjasama (kooperasi). Kemampuan untuk mencapai harmoni dalam hubungan antarmanusia merupakan kriteria utama yang dipakai orang China untuk mengevaluasi kompetensi komunikasi. Dalam arti, meningkatnya kemampuan seseorang untuk mencapai harmoni akan meningkatkan kompetensi komunikasinya. Guo-Ming Chen dalam membangun Chinese Harmony Theory menggunakan konsep-konsep yang berbasis kearifan lokal, yaitu menginternalisasikan jen (kemanusiaan), yi (kejujuran), dan li (ritual); mengakomodasikan shi (kemungkinan-kemungkinan dalam konteks waktu (temporal), wei (kemungkinan-kemungkinan dalam konteks ruang/spasial), dan ji (awal suatu tindakan); dan secara strategis menerapkan guanxi (antarhubungan), meintz (“wajah”), dan kekuasaan dalam tataran perilaku.

374

Jen (kemanusiaan) yang melekat dalam prinsip resiprositas dan empati merupakan manfaat kolektif untuk memperlihatkan perasaan cinta dalam interaksi. Jen digunakan untuk menopang interaksi yang harmonis. Yi (kejujuran) memberikan kepada individu-individu kapasitas untuk menunjukkan keluwesan dan kemampuan adaptasi untuk mencapai harmoni sosial. Li (ritual) melambangkan formalitas interaksi dan menghubungkan karakter individu dan tanggung jawab sosial dengan mengikuti aturan-aturan perilaku komunikasi. Melalui li, seseorang secara aktif dapat menyesuaikan diri dengan tatanan masyarakat yang harmonis dan menghindari konfrontasi. Shi (kemungkinan-kemungkinan dalam konteks waktu) mempersyaratkan kemampuan untuk mengetahui hubungan yang bersifat sementara untuk melakukan secara pantas apa yang harus dilakukan seseorang dalam konteks interaksi yang berbeda. Ketidakmampuan untuk mengakui shi dalam interaksi akan menjadi kendala dalam pencapaian harmoni, dan karenanya mengarah pada kegagalan komunikasi. Wei (kemungkinan-kemungkinan dalam konteks ruang) berisi konteks sosial dan lingkungan komunikasi. Wei merujuk pada realisasi dan perbedaan tentang siapa, apa, dan dimana dalam proses interaksi. Meningkatnya pengetahuan tentang wei akan meningkatkan pengembangan harmoni. Ji (awal suatu tindakan) adalah tanda tersembunyi dari permulaan sebuah tindakan yang memperlihatkan kemungkinan munculnya konsekuensi dari interaksi yang berlangsung. Menjadi kompeten berarti mengembangkan keadaan harmonis dengan mengetahui apa yang tersembunyi selama interaksi. Guanxi (antarhubungan) merupakan ikatan-ikatan khusus dari pihak-pihak yang berinteraksi. Ia diperlakukan sebagai sumberdaya sosial yang dipakai untuk mempersuasi, memengaruhi, dan mengendalikan interaksi guna mencapai harmoni atau kompetensi. Meintz adalah harga diri atau kewibawaan sosial yang didapat dari mitra interaksi. Individu yang kompeten selalu mengetahui bagaimana membuat atau memberikan “wajah” untuk menghindari kecemasan orang lain yang mengarah pada kerusakan citra seseorang. Memelihara “wajah” mitra interaksi berarti memelihara pertemanan yang harmonis dalam jaringan guanxi. Konsep meintz (“wajah”) dalam Chinese Harmony Theory mirip dengan konsep face dalam Face-Negotiation Theory. Chinese Harmony Theory ingin menjelaskan bahwa harmoni merupakan keadaan yang stabil yang merepresentasikan pemenuhan kompetensi komunikasi dimana empat tujuan utama komunikasi antarmanusia dapat dicapai, yaitu perasaan aman, perasaan kebersamaan, perasaan bahagia dalam berinteraksi, dan perasaan mendapatkan manfaat dari interaksi. Harmoni Sosial dalam Kearifan Lokal Dalam budaya Jawa dapat ditemukan kearifan lokal yang bisa dipahami seperti pemikiran Barat tentang dialog, yaitu yen ana rembug dirembug, olehe ngrembug kanthi ati sing sareh (jika ada persoalan sebaiknya dibicarakan dengan hati yang tenang dan sabar). Kearifan lokal ini mengajarkan kepada kita untuk menyelesaikan segala persoalan dengan kepala dingin, hati yang tenang, dan pikiran yang jernih. Kekerasan seharusnya tidak perlu terjadi apabila masing-masing pihak bersedia rembugan atau membangun dialog. Kekerasan dapat dihindari dengan kelembutan hati. Suradira jayaningrat lebur dening pangastuti. Gelara marta-martani, lega legawa ing kalbu, aja munaseking janmi, amonga atining wong: rendah hati, tulus ikhlas, jangan mengganggu orang lain, menjaga perasaan mereka (Jalidu, 2010: 9). Nilai-nilai kearifan lokal tentang harmoni sosial dapat dipilah ke dalam dua kategori, yaitu panduan (pituduh) dan larangan (wewaler) yang kesemuanya menekankan pada pentingnya

375


memelihara dan mempertahankan kehidupan masyarakat yang selaras, seperti yang terangkum dalam tabel berikut. Pemikiran Budaya Jawa Tentang Harmoni Sosial Panduan (Pituduh) Panduan Rame ing gawe sepi ing pamrih, memayu hayuning bawana. Tentrem iku saranane urip aneng donya. Tumrape wong linuwih tansah ngudi keslametaning liyan, metu saka atine dewe. Yen sira dibeciki ing liyan, tulisen ing watu supaya ora ilang lan tansah kelingan. Yen sira gawe kebecikan marang liyan tulisen ing lemah supaya enggal ilang lan ora kelingan. Tumindak kanthi duga lan prayoga. Sing sapa gelem gawe seneng marang liyan, iku bakal oleh wales kang luwih gedhe katimbang apa kang wis ditindakake. Dadia wong luhur bebudene. Sing sapa wedi marang barang kang ora bener, tur gelem ngilangi watak kang kurang prayoga, iku kalebu bathara. Wong linuwih iku ambek welas lan sugih pangapura. Titikane aluhur, alusing bebuden lan legawaning ati. Yen sira ketemu wong kang sengsara marga saka karepe dhewe iku aja kesusu sira tulungi, jalaran durung mesti ketrima, nanging yen sengsara marga pokaling liyan enggal tulungana, awit mesthi ketrimane.

Sing sapa mung arep menange dhewe, kuwi nemahi cilaka. Sing sapa mung arep gawe seriking liyan, kuwi uga arep nemahi cilaka. Sing sapa seneng udur, iku bakal kena bebendu dening Pangeran. Sing sapa seneng gawe nelangsaning liyan, iku ing tembe bakal kena piwalese saka penggawene dhewe. Angrembuga kang perlu kewala.. Wani ngalah luhur wekasane. Janma iku tan kena kinira kinaya ngapa, mula aja sira seneng ngaku lan rumangsa pinter dhewe. Sing sapa ora gelem gawe becik marang liyan, aja sira ngarep-arep yen bakal oleh pitulungan ing liyan. Rumangsa melu handarbeni. Wajib melu hanggondheli. Mulat sarira hangrasa wani. Sing sapa seneng urip tetanggan kelebu janma linuwih.

Makna Banyak berkarya tanpa menuntut balas jasa, menyelamatkan kesejahteraan dunia. Ketenteraman adalah sarana hidup di dunia. Orang utama atas kehendak hatinya sendiri selalu mengusahakan keselamatan orang lain. Jikalau orang lain berbuat baik terhadapmu, tulislah (pahatlah) di batu agar tidak hilang dan selalu ingat. Kalau engkau berbuat baik terhadap orang lain, tulislah di tanah agar cepat hilang dan tidak diingat. Bertindak harus dipikir dan dipertimbangkan. Barang siapa suka membuat senang orang lain, ia akan mendapat balasan yang lebih banyak daripada yang ia lakukan. Jadilah orang yang berbudi luhur. Barang siapa takut berbuat tidak benar, lagi pula suka menghilangkan watak yang kurang pantas, itu tergolong bathara (dewa). Orang berjiwa luhur itu mempunyai sifat belas kasihan dan suka memaafkan. Tandanya orang yang luhur, budinya halus dan suka memberi pertolongan dengan tulus hati. Kalau engkau menemukan orang sengsara karena perbuatan sendiri, engkau jangan tergesa-gesa memberi pertolongan, sebab belum tentu diterima baik, tetapi kalau orang yang menderita kesengsaraan itu akibat ulah orang lain atau bukan karena perbuatannya sendiri, tolonglah ia segera, sebab pasti diterima baik. Barang siapa ingin menang sendiri, itu akan celaka. Barang siapa yang hanya akan membuat sakit hati orang lain, itu juga akan celaka. Barang siapa suka bertengkar, akan kena amarah Tuhan. Barang siapa gemar membuat sengsara orang lain, akhirnya ia akan mendapat pembalasan dari perbuatan sendiri. Berbicaralah yang perlu saja. Barang siapa berani mengalah akhirnya akan mendapat keluhuran. Manusia itu walau bagaimana pun tidak bisa diterka, oleh karena itu janganlah engkau suka mengaku dan merasa paling pandai. Barang siapa tidak mau berbuat baik terhadap orang lain, janganlah mengharap akan mendapat pertolongan orang lain. Merasa ikut mempunyai. Wajib ikut membela. Berani mawas diri. Barang siapa suka hidup bertetangga itu tergolong manusia

376

Tangga iku perlu dicedhaki nanging aja ditresnani. Lamun ana wong kang tansah gawe gelaning atine liyan, jalaran rumangsa dheweke darbe pangkat, iku uga perlu diedohi. Ing tembe yen wis ilang pangkate, kari katon alane wae. Tangga iku padha karo bapa biyung. Tangga iku singkirana lamun darbe sipat kang kurang prayoga. Wong kang sugih bandha lan sugih sanak sarta sugih kapinteran lan kabecikan, iku luwih mulya katimbang wong kang ngumbar panguwasa lan sawiyah-wiyah.

yang arif. Tetangga itu perlu didekati akan tetapi jangan dicintai. Barang siapa selalu membuat kecewa orang lain karena merasa ia berpangkat, perlu dijauhi. Kelak kalau pangkatnya hilang, akan tinggal kelihatan jeleknya saja. Tetangga itu sama dengan ibu bapak. Jauhi tetangga yang mempunyai sifat yang tidak sepantasnya. Orang kaya harta, kaya persaudaraan dan kaya kepandaian serta kebaikan, itu lebih mulia daripada orang yang menggunakan kekuasaannya dan sewenang-wenang.

Larangan (Wewaler) Larangan Makna Aja sira nacad piyandeling liyan, jalaran durung mesthi Janganlah engkau mencela kepercayaan orang lain, sebab yen piyandelira iku sing bener dhewe. belum tentu kalau kepercayaanmu itu yang palng benar. Aja sira deksura dhewe, ngaku luwih pinter tinimban Janganlah congkak, merasa lebih pandai daripada yang lain. sejene. Aja rumangsa bener dhewe, jalaran ing donya iki ora ana Jangan merasa engkau yang paling benar, sebab di dunia ini sing bener dhewe. tidak ada yang paling benar. Aja tansah gawe gelaning liyan, iku prasasat gawe Jangan selalu membuat kecewa orang lain, sebab membuat gelaning awake dhewe. kecewa orang lain itu akan membuat kecewa diri sendiri. Aja gawe serik atining liyan. Jangan menyakiti hati orang lain. Aja golek mungsuh. Jangan mencari musuh. Aja sira mulang gething marang liyan, jalaran iku bakal Janganlah mengajarkan kebencian terhadap orang lain, nandur cecongkrahan kang ora ana uwis-uwise. sebab hal yang demikian menanam percekcokan yang tidak ada habis-habisnya. Aja dumeh. Jangan sok. Aja tumindak rusuh. Jangan bertindak kotor. Aja adigang, adigung, adiguna. Jangan memamerkan keluhuran, jangan memamerkan kekuatan, jangan memamerkan kepandaian. Aja seneng gawe gendra, jalaran gawe gendra iku sepating Jangan suka membuat perselisihan, sebab orang yang suka dhemit. membuat perselisihan itu bersifat dhemit (sejenis setan). Aja lali marang kahanan kang maraake perang, jalaran yen Jangan lupa terhadap penyebab peperangan, sebab kalau sira tansah lali, bakal tansah ana perang wae. engkau lupa, maka akan selalu terjadi peperangan. Aja mung nyatur alaning liyan. Jangan hanya memperbincangkan kejelekan orang lain. Aja golek menang dhewe. Jangan mencari menang sendiri. Aja mung kepengin menang dhewe kang bisa maraake Jangan hanya ingin menang sendiri yang dapat crahing negara lan bangsa, kudu seneng rerembugan njaga menyebabkan perpecahan negara dan bangsa, melainkan katentreman lahir batin. harus senang bermusyawarah demi menjaga ketenteraman lahir batin. Sumber: Siti Hardiyanti Rukmana. Butir-butir Budaya Jawa, 1990. Kearifan lokal Sayuk rukun saiyeg saeka praya Sing guyub rukun

Makna Tekad manunggalnya perasaan antarindividu atau kelompok dalam menjalin kerjasama Bersatu dan rukun. Perasaan sukarela untuk menggabungkan diri, sehingga dicapai sebuah kekompakan dalam menjalankan aktivitas kerja.

377


Rukun agawe santosa

Kesatuan perasaan antarindividu dalam melaksanakan sebuah visi bersama dengan menyingkirkan segala jenis pertengkaran dan pertentangan Gotong royong Kerja sosial yang besar dan berat, tetapi terasa ringan karena dilakukan secara bersama-sama. Masing-masing warga terlibat sesuai dengan kemampuannya Sing gedhe ora kena gumedhe, sing cilik ora kena mitik Yang besar tidak boleh sombong, yang kecil tidak boleh (seperti) ayam. Jangan mentang-mentang besar lantas berbuat seenaknya dan menyombongkan diri. Demikian pula dengan yang kecil, jangan berbuat semaunya seperti ayam yang singgah dan makan di sembarang tempat; tidak mempunyai aturan dan tidak mengindahkan tata krama dalam kehidupan bermasyarakat Menang ora kondhang, kalah malah wirang Menang tidak terkenal, kalah menjadi malu. Orang pandai melawan orang bodoh, orang kuat melawan orang lemah. Tidak perlu bertikai, karena tidak ada artinya Tan ngendhak gunaning janma Tidak merendahkan kepandaian manusia. Orang sebaiknya tidak saling merendahkan kemampuan orang lain Cuplak andheng-andheng ora prenah panggonane bakal Segala sesuatu yang tidak pada tempatnya harus disingkirake disingkirkan agar tidak mengganggu harmoni Aja dadi cuplak andheng-andheng Hal yang kecil tetapi bisa menganggu harmoni Gugon tuhon Keyakinan yang muncul dalam masyarakat yang tidak jelas sumbernya harus dihindari Gugur gunung Pekerjaan berat yang harus dillakukan secara bersamasama. Berat sama dipikul ringan sama dijinjing Ambuncang reretuning jagad Berusaha mengatasi persoalan sosial, menghilangkan segala persoalan yang membuat rusaknya kesejahteraan masyarakat Ana catur mungkur Menghindari perdebatan atau pembicaraan yang tidak perlu. Perdebatan yang tidak ada ujung pangkalnya hanya akan membuang tenaga dan pikiran Aja adigang adigung adiguna Jangan menyombongkan kekayaan, kekuatan, dan kekuasaan Pring padha pring, weruh padha weruh, eling tanpa Sesungguhnya manusia itu ibarat bambu, meskipun banyak nyandhing. Susah padha susah, seneng padha seneng, jenisnya, bambu tetaplah bambu dan dapat digunakan untuk eling padha eling, pring padha pring apa saja. Apa pun jenis manusia, bangsa, agama, ras, etnis, warna kulit, dan bahasa, manusia tetap sama, sama-sama tahu (saling memahami) Nulung pepadhane, ora nganggo mikir wayah, wadhuk, Menolong sesama tidak perlu memikirkan atau kanthong. Yen ana isi lumuntur marang sesami. memperhitungkan waktu dan hal-hal yang bersifat kebendaan. Jika ada harta, maka perlu disedahkan kepada yang membutuhkan Mendhema pari sing jero Menolong orang lain tanpa mengharapkan imbalan Sumber: Lukman Pasha. Butir-butir Kearifan Jawa, Sumber Inspirasi Kearfifan Lokal, 2011.

Dalam kehidupan masyarakat Jawa, terdapat dua kaidah yang paling menentukan pola pergaulan. Kaidah pertama mengatakan bahwa dalam setiap situasi manusia hendaknya bersikap sedemikian rupa, sehingga tidak sampai menimbulkan konflik. Kaidah kedua menegaskan agar manusia dalam cara berbicara dan membawa diri selalu menunjukkan sikap hormat terhadap orang lain, sesuai dengan derajat dan kedudukannya. Kaidah pertama disebut prinsip kerukunan dan kaidah kedua disebut prinsip hormat (Geertz dalam Suseno, 2001: 38).

378

Orang Jawa memiliki nilai budaya damai. Kedamaian akan menyebabkan suasana tenang dan tenteram. Prinsip suka damai tidak sekadar filsafat sosial Jawa, tetapi juga merupakan perwujudan batin (Endraswara, 2012: 38). Prinsip yang dianut dalam mencapai kedamaian adalah rukun, suatu kondisi dimana keseimbangan sosial tercapai. Dalam Serat Negarakertagama karya Empu Prapanca dijelaskan bahwa orang Jawa telah lama memegang teguh prinsip dunia damai, masihi samasta bhuwana, selalu berbuat mengasihi seluruh dunia. Memayu hayuning bawana yang bermakna orang Jawa selalu ingin menjaga ketenteraman, kesejahteraan, dan keseimbangan dunia. Rukun agawe santosa, kerukunan akan menghadirkan kekuatan dan kesentosaan. Hidup rukun dianalogikan dengan sapu lidi yang dipahami sebagai filosofi kerukunan. Penyatuan kekuatan kecil-kecil dan saling membantu sama lain akan menyebabkan kehidupan yang lebih kokoh. Kaidah kedua yang memainkan peran besar dalam mengatur pola interaksi masyarakat Jawa adalah prinsip hormat (Suseno, 2001: 60). Prinsip ini mengatakan bahwa setiap orang dalam bicara dan membawa diri harus selalu menunjukkan sikap hormat terhadap orang lain sesuai dengan derajat dan kedudukannya. Mereka yang berkedudukan lebih tinggi harus diberi hormat, sedangkan sikap yang tepat terhadap mereka yang berkedudukan lebih rendah adalah sikap kebapakan/keibuan dan rasa tanggung jawab. Orang Jawa mempunyai sikap lapang dada yang sering disebut dengan toleransi (Endraswara, 2012: 40). Toleransi memiliki implikasi yang sangat mendalam, karena toleransi menjadi pokok dari sikap mental dan reputasi orang Jawa. Mereka bisa hidup berdampingan dengan orang lain, tanpa mengunggulkan diri sendiri. Toleransi telah menciptakan situasi yang damai di lingkungan masyarakat Jawa, sehingga konflik sosial yang bersifat horisontal dapat dicegah. Prinsip rukun dan hormat didasarkan pada keinginan dan kebutuhan untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang selaras dan tanpa konflik. Rukun dan hormat merupakan prinsip-prinsip penting yang diyakini orang Jawa dalam menjaga keselarasan hidup. Darmawasita yang ditulis Mangkunegara IV menegaskan tentang perlunya perilaku yang bisa menciptakan keselarasan sosial. Manise netra ruruh, angedohken mring salah tampi, wong kang trap sileng tata, tan agawe rengu, wicara lus kang mardawa, iku datan kasendhu marang sasami, wong kang rumaket ika. Muka manis dan mata lembut akan menjauhkan kesalahpahaman; orang yang menerapkan tata susila, tidak akan diragukan orang; orang yang bicaranya halus, tidak akan diumpat orang; semua itu menunjukkan keakraban sesama (Jalidu, 2010: 19-20). Penutup Dalam perspektif Barat, pemikiran Timur seperti Buddhist Communication Theory, Confucian Theory, Chinese Harmony Theory termasuk kearifan lokal budaya Jawa tentang harmoni sosial tidak lebih dipahami sebagai seperangkat tuntunan praktis untuk menjalani hidup atau serangkaian aturan bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan (Takwin, 2001: 25). Pemikiran Timur juga tidak bisa dianggap sebagai filsafat dan lebih tepat disebut agama, karena tidak menampilkan sistematika yang biasa dipakai dalam filsafat Barat, yaitu metafisika, epistemologi, dan aksiologi. Namun, dalam pandangan Fung Yu Lan, pengertian filsafat tidak selalu seperti pengertian yang dipakai oleh filsafat Barat. Merujuk pada asal kata filsafat yang bermakna cinta kepada kebenaran, maka pemikiran Timur dapat dikategorikan sebagai filsafat. Pemikiran Timur adalah proses dan hasil usaha manusia untuk memeroleh kebenaran yang didasari rasa cinta kepada kebenaran.

379


Buddhist Communication Theory, Confucian Communication Theory, Chinese Harmony Theory, dan lain-lain merupakan pemikiran yang memberikan penjelasan tentang pentingnya menjaga harmoni dalam masyarakat. Bagaimana dengan kearifan lokal dalam budaya Jawa?. Menurut pendapat penulis, kearifan lokal tentang harmoni sosial dalam wujud panduan (pituduh) dan larangan (wewaler) merupakan pandangan tentang bagaimana menjaga keselerasan dalam masyarakat dengan menekankan pada pentingnya perilaku komunikasi yang etis, yaitu tindak komunikasi yang bisa membedakan antara yang benar dengan yang salah, yang baik dengan yang buruk, yang bertanggung jawab dengan yang tidak bertanggung jawab, karena setiap tindak komunikasi akan dinilai berdasarkan pada sesuatu yang bersifat dikotomis. Tata krama iku ngedohake panyendu, ulat padhang tembung manis iku weh reseping ati, adhakane nuwuhake kabagyan (tata krama akan menjauhkan permusuhan, raut muka yang ramah dan bicara yang baik akan meresap ke dalam hati yang pada akhirnya akan menciptakan kebahagiaan). Kajian terhadap teks dalam budaya Jawa yang berkaitan dengan ajaran atau tuntunan untuk membangun kehidupan yang harmoni merupakan contoh sederhana untuk menggugah kesadaran keilmuan kita bahwa di sekitar kita ada pemikiran filosofis yang perlu untuk dieksplorasi guna membangun pemikiran konseptual tentang komunikasi yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat kita. Daftar Pustaka Bertens, K. (2002). Filsafat Barat Kontemporer Inggris-Jerman. Jakarta: PT Gramedia. Bisri, Mohammad (2015, Nopember 2). Kesulitan Merawat Keberagaman. Suara Merdeka, h. 4. Endraswara, Suwardi (2012). Falsafah Jawa, Menggali Mutiara Kebijakan dari Inti Filsafat Kejawen. Yogyakarta: Penerbit Cakrawala. Gudykunst, William B. & Young Yun Kim (1997). Communicating With Strangers (3rd ed). New York, McGrawHill. Griffin, Emory A. (2000). A First Look At Communication Theory (4th ed). New York: McGraw-Hill. Griffin, Emory A. (2012). A First Look At Communication Theory (8th ed). New York: McGraw-Hill. Jalidu, M. Ahmad (2010). Urip Ora Gampang, Pitutur Luhur Warisan Para Leluhur, Yogyakarta: Penerbit Narasi. Littlejohn, Stephen W. & Karen A. Foss (2005). Theories of Human Communication (8th ed). California: Wadsworth Publishing Company. Littlejohn, Stephen W. & Karen A. Foss (2009). Encyclopedia of Communication Theory, Thousand Oaks, California: Sage Publications, Inc. Littlejohn, Stephen W. & Karen A. Foss (2011). Theories of Human Communication (10th ed). Illinois: Waveland Press, Inc. Martin, Judith N. & Thomas K. Nakayama (2010). Intercultural Communication in Conttexts (5th ed), New York: McGraw-Hill Companies, Inc. Pasha, Lukman (2011). Butir-butir Kearifan Jawa, Sumber Inspirasi Kearifan Lokal, Yogyakarta: IN AzNa Books. Rukmana, Siti Hardiyanti (1990). Butir-butir Budaya Jawa, Jakarta: Penerbit Yayasan Purnabakti Pertiwi. Suseno, Franz Magnis (2001). Etika Jawa, Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Takwin, Bagus (2001). Filsafat Timur, Sebuah Pengantar ke Pemikiran-pemikiran Timur, Yogyakarta: Jalasutra. West, Richard & Lynn H. Turner (2007). Introducing Communication Theory, Analysis and Application, New York: The McGraw-Hill Companies, Inc.

380

Religious Authority and New Imagined Communities in Indonesia Taufiqur Rahman Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Email: [email protected]

Abstract Recent studies on the role of the internet in the re-imagination of Muslim ummah show an interesting development towards the concept of border in the idea of imagined communities which was popularly introduced by Benedict Anderson. Anderson’s idea of a nation as an imagined communion is limited by the boundary of a nation state as a political community. In contrast, current studies on the idea of Muslim ummah indicate the construction of new identities constructed through the dynamic relationship between global identities and local identities. By using the articulation of the concept of Jihad in Indonesian Islamic online news services as a case study, this paper will argue that the internet is playing a significant role in the transformation of Muslim religious authority in the global and local context. The old traditional authority of local imam or Islamic clerics is now being challenged by trans-national authority with the availability of direct connection with Islamic clerics and religious learning resources from the Middle East, the United States, the United Kingdom or anywhere else in the world facilitated by the internet. The paper will also argue that the competition of Muslim religious authorities on the internet has also contributed to the process of re-imagination and reconceptualisation of the idea of Muslim ummah by Muslim groups in Indonesia.



Taufiqur Rahman is a lecturer at the Department of Communication Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Indonesia. He recently finished his PhD thesis at the University of Western Australia with a research project titled ‘Islamic Identity Online: The Discourse of Jihad and Ummat in Online News Services in Indonesia.’ He holds a Master of Arts in Communication Management from University of Technology Sydney (2003) and a Bachelor of Arts in Mass Communication from Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Indonesia (1999). His main research interests are in the areas of media and identity politics, intercultural communication and strategic communication

381


382

Konflik Suporter Sepakbola dalam Wacana Media: Wacana Koran-koran Lokal Yogyakarta dalam Kerusuhan Suporter PSIM Yogyakarta Tanggal 13 Maret 2015 Fajar Junaedi Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta E-mail: [email protected], Twitter: @fajarjun

Abstrak Bad new is good news, begitu prinsip yang sering diyakini dalam praktek jurnalisme. Alih – alih memberitakan hal-hal yang positif, media justru lebih memilih untuk memberitakan tentang sisi negatif dari beragam peristiwa yang terjadi di masyarakat, salah satunya adalah berita tentang konflik. Dalam konsep tentang nilai berita, konflik menjadi salah satu nilai berita yang ditampilkan oleh media untuk menarik perhatian khalayak. Di Yogyakarta, kota dimana Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) didirikan, konflik yang melibatkan suporter sepakbola juga menjadi fenomena yang mengkhawatirkan. Salah satunya adalah tatkala suporter PSIM Yogyakarta terlibat konflik fisik dengan suporter sepakbola PSS Sleman dan warga Sleman saat mendukung PSIM dalam pertandingan away ke PPSM Magelang pada hari Jumat 13 Maret 2015. Koran-koran lokal yang terbit di Yogyakarta menjadikan konflik suporter PSIM di Sleman sebagai berita utama dengan porsi pemberitaan yang besar. Penelitian ini berusaha mengeksplorasi tentang bagaimana pemberitaan koran-koran lokal yang terbit di Yogyakarta tentang peristiwa kerusuhan yang melibatkan suporter PSIM di Sleman. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa kerusuhan suporter diwacanakan secara berbeda oleh koran-koran lokal yang terbit di Yogyakarta. Koran Merapi justru tidak menyebut sama sekali secara eksplisit nama komunitas suporter sepak bola yang terlibat dalam kerusuhan. Koran Merapi terlihat berusaha bermain aman dalam pemberitaannya dengan tidak banyak mewacanakan tentang pranggapan mengenai pelaku kerusuhan yang terjadi. Radar Jogja dan Harian Jogja lebih berani mewacanakan tentang pelaku kerusuhan yaitu suporter PSIM Yogyakarta dan adanya kemungkinan atau potensi keterlibatan suporter PSS Sleman dalam aksi saling serang dengan suporter PSIM Yogyakarta. Pada semua koran, ada kesamaan wacana mengenai besarnya kerusakan yang terjadi dalam aksi kerusuhan suporter yang terjadi. Kata kunci : berita, wacana, suporter, sepakbola

Latar Belakang Sampai dekade 1990-an, konflik suporter sepakbola di Yogyakarta masih belum menggejala. Pada masa dekade ini, masyarakat Yogyakarta disatukan dukungannya pada PSIM, sebuah klub sepakbola yang berdiri sejak tahun 1929. PSIM sendiri memiliki sejarah kuat dalam sepakbola Indonesia dengan menjadi salah satu pendiri PSSI. Dilatarbelakangi kesatuan dukungan pada sebuah klub, suporter sepakbola di Yogyakarta relatif harmonis. Kondisi ini berubah ketika memasuki dekade 2000-an. Berbarengan dengan otonomi daerah dan desentralisasi di era reformasi, bermunculan klub-klub sepakbola di daerah yang sebelumnya tidak terdengar kiprahnya dalam kancah sepakbola nasional. Di Yogyakarta, PSIM yang awalnya menjadi klub tunggal, kehilangan dominasi ketunggalannya. PSS Sleman, klub yang berdiri sejak tahun 1976, mulai menarik dukungan publik di Sleman setelah berhasil naik ke Divisi Utama Liga Indonesia. Persiba Bantul, klub asal Bantul yang berdiri sejak tahun 1967 juga menyusul keberhasilan PSS Sleman. Persaingan tiga klub tersebut, terutama yang paling terlihat adalah PSIM dan PSS menyebabkan tensi pertandingan yang melibatkan klub-klub asal Yogyakarta selalu berlangsung

383


tinggi. Ditambah dengan terlepasnya wilayah yang sebelumnya menjadi basis suporter PSIM di beberapa wilayah Sleman dan Bantul, rivalitas semakin meruncing. Media massa terutama koran-koran lokal yang terbit di Yogyakarta awalnya tidak mengalami kesulitan dalam wacana pemberitaan mengenai sepakbola Yogyakarta ketika hanya PSIM. Kesulitan mulai muncul ketika, PSS dan Persiba mulai menarik perhatian publik di Sleman dan Bantul. Koran tidak lagi hanya bisa memberitakan tentang PSIM sebagaimana di masa sebelumnya. Pemberitaan yang menyangkut relasi kuasa antar klub sepakbola, berikut suporternya, menjadi pertaruhan koran dalam meraih oplah kepembacaan. Konflik suporter sepakbola di Yogyakarta di satu sisi menjadi Konflik terbaru dalam skala besar melibatkan suporter PSIM saat mendukung PSIM dalam bertandingan tandang ujicoba melawan PPSM Magelang tanggal 13 Maret 2015. Pada saat perjalanan menuju Magelang, suporter PSIM terlibat serangkaian aksi kekerasan dengan sekelompok orang di sepanjang Jalan Magelang, terutama di sekitar Kota Sleman. Dalam versi suporter PSIM, sekelompok orang yang terlibat kekerasan dengan mereka adalah suporter PSS yang kemudian berbaur dengan warga. Namun dalam beragam pemberitaan koran – koran lokal Yogyakarta, suporter PSIM terlibat kerusuhan dengan warga. Pemberitaan di koran – koran lokal yang terbit di Yogyakarta ini memancing amarah para suporter PSIM. Mereka memprotes pemberitaan media yang dianggap tidak proposional melalui media sosial. Para suporter PSIM ini adalah pembaca koran lokal dan warga yang berada di sepanjang Jalan Magelang juga pembaca koran lokal. Koran – koran lokal yang terbit di Yogyakarta dihadapkan pada kondisi berita konflik yang melibatkan basis kepembacaannya sehingga mereka harus jeli mengemas wacana dalam berita. Dilatarbelakangi kondisi inilah, maka penelitian tentang bagaimana wacana media (koran – koran lokal Yogyakarta) mengenai konflik suporter sepakbola di Yogyakarta penting untuk dilakukan. Kerangka Teori Konflik Suporter Sepakbola dan Media Fans atau suporter sepakbola selama ini dianggap sebagai biang kerusuhan yang terjadi saat pertandingan sepakbola. Momentum terburuk dari kekerasan yang melibatkan suporter sepakbola adalah kerusuhan yang berkecamuk di Stadion Heysel, Brussel Belgia pada bulan Mei 1985. Tragedi ini menjadi penanda kebrutalan suporter di Eropa yang menjadi ingatan kolektif sampai sekarang. Kerusuhan ini terjadi saat Final Liga Champions antara Juventus (Italia) melawan Liverpool (Inggris) yang akhirnya dimenangkan 1-0 oleh Juventus. Kemenangan ini harus ditebus dengan meninggalnya 39 orang Juventini (suporter Juventus) 38 warga Italia dan 1 warga Belgia. Tragedi ini mendapat perhatian dari dunia internasional secara luas, terutama publik internasional yang menyoroti persoalan sosial di Inggris yang berbentuk perilaku kekerasan dan pengrusakan yang dilakukan oleh minoritas substansial dari suporter sepak bola di Inggris (Williams, Dunning dan Murphy, 1986:362). Jika ditelusuri, kekerasan dan konflik yang terjadi antar suporter sepak bola bisa dilihat dari era dekade 1950-an sampai dengan 1960-an di Inggris. Media massa di Inggris mulai memberitakan suporter sepak bola yang terlibat kekerasan dengan suporter sepak bola lain. Puncak perhatian media massa di Inggris terjadi di tahun 1966 ketika media massa di Inggris mulai menaruh perhatian pada gang anak muda holigan baik di dalam maupun di luar stadion (Williams, Dunning dan Murphy, 1986:365).

384

Pemberitaan media massa di Inggris, terutama di koran, mulai memberikan nominalisasi pada pelaku kekerasan yang melibatkan suporter sepak bola dengan menggunakan angka ratusan (hundreds). Selain itu, pemberitaan koran-koran di Inggris tidak hanya menyoroti jumlah pelaku kekerasan dalam konflik suporter sepak bola, namun juga mulai memberikan perhatian pada lokasi kekerasan yang bukan hanya terjadi di dalam stadion, namun juga di luar stadion, terutama di jalujalur yang dilalui oleh rombongan suporter sepak bola seperti stasiun kereta api, terminal bis, jalan ke arah stadion dan juga klub malam (Williams, Dunning dan Murphy, 1986:365). Koran-koran di Inggris sejak pertengahan dekade 1960-an mulai memakai retorika militeristik saat pemberitaan mengenai pertandingan sepak bola dan perilaku kerumunan suporter sepak bola dan sebagai hasil dari interaksi kedua hal ini, kekerasan yang terjadi dalam dunia sepak bola terpublikasikan dalam jumlah yang lebih banyak seiring dengan semakin meluasnya lokasi kekerasan suporter sepak bola (Williams, Dunning dan Murphy, 1986:363). Inggris sukses menekan holiganisme setelah melakukan serangkaian kebijakan yang mengarah pada pengelolaan sepakbola secara profesional. Hasilnya, sepakbola Inggris kini menjadi salah satu parameter manajemen sepakbola modern. Walaupun bukan berarti konflik suporter sepakbola telah benar – benar hilang dari Inggris, namun holiganisme tidak lagi menjadi hantu yang bisa membuat Inggris tercoret dari peta sepakbola internasional sebagaimana yang terjadi pasca Tragedi Heysel. Jika Inggris, negara yang sebelumnya dikenal dengan holiganisme suporter sepakbolanya, kekerasan yang melibatkan suporter sepakbola telah berhasil ditekan, maka tidak demikian dengan Indonesia. Konflik yang melibatkan suporter sepakbola masih terus terjadi di Indonesia. Sebagaimana yang terjadi di Inggris pada masa tersebut, kekerasan yang melibatkan suporter sepakbola bukan hanya terjadi di dalam stadion, namun meluas keluar stadion. Jalan menuju stadion menjadi salah satu arena dimana kekerasan yang melibatkan suporter sepakbola acapkali terjadi. Konflik yang terjadi di dalam stadion pada satu pertandingan dengan mudah menyulut kekerasan lanjutan pada pertandingan selanjutnya. Kekerasan lanjutan ini bukan hanya terjadi di dalam stadion, melainkan juga terjadi di luar stadion terutama pada akses jalan menuju stadion. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya konflik dan anarkisme suporter yaitu: (1) Muatan dendam masa lalu, klub maupun suporter, (2) gesekan spontan di lapangan/tribun, (3) efek koor-koor provokatif, (4) efek dari hasil pertandingan dan provokasi dari dalam lapangan baik yang dilakukan oleh pemain, ofisial dan wasit. Dari beberapa faktor tersebut, faktor dendam di masa lalu tampaknya menjadi faktor yang menyebabkan kerusuhan dalam sepakbola senantiasa terjadi (Nugroho dalam Suyatna, 2007:18). Metode Penelitian A. Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode analisis wacana kritis. Menurut Norman Fairclough, analisis wacana kritis melihat wacana—pemakaian bahasa dalam tuturan dan tulisan—sebagai bentuk dari praktik sosial. Ada beberapa karakteristik penting dari analisis wacana kritis menurut Teun A Van Dijk dan Norman Fairclough, yaitu : a. Tindakan Wacana dipahami sebagai sebuah tindakan (action). Dengan pemahaman semacam ini mengasosiasikan wacana sebagai bentuk interaksi. Konsekuensinya, wacana dipandang sebagai

385


sesuatu yang bertujuan, apakah untuk mempengaruhi, mendebat, membujuk, menyanggah, bereaksi, dan sebagainya. Wacana juga dipahami sebagai sesuatu yang diekspresikan secara sadar, terkontrol, bukan sesuatu yang di luar kendali atau diekspresikan di luar kesadaran. b. Konteks Analisis wacana kritis memperhatikan konteks dari wacana seperti latar, situasi, peristiwa, dan kondisi. Ada beberapa konteks yang penting karena berpengaruh terhadap wacana. Pertama, partisipan wacana, latar siapa yang memproduksi wacana. Jenis kelamin, umur, pendidikan, kelas sosial, etnis, agama, dalam banyak hal relevan dalam menggambarkan wacana. Kedua, setting sosial tertentu, seperti tempat, waktu, posisi pembicara dan pendengar, atau lingkungan fisik. Oleh karena itu, wacana harus dipahami dan ditafsirkan dari kondisi dan lingkungan sosial yang mendasarinya. c. Historis Menempatkan wacana dalam konteks sosial tertentu, berarti wacana diproduksi dalam konteks tertentu dan tidak dapat dimengerti tanpa menyertakan konteks yang menyertainya. Salah satu aspek penting untuk bisa mengerti teks adalah dengan menempatkan wacana itu dalam konteks historis tertentu. d. Kekuasaan Analisis wacana kritis juga mempertimbangkan elemen kekuasaan (power) dalam analisisnya. Di sini, setiap wacana yang muncul, dalam bentuk teks, percakapan, atau apapun, tidak dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, wajar, dan netral tetapi merupakan bentuk pertarungan kekuasaan. Kekuasaan dimaksud berbentuk kontrol. Satu orang atau kelompok mengontrol orang atau kelompok lain lewat wacana. Kontrol di sini tidak selalu harus berupa fisik tetapi juga kontrol secara mental atau psikis. Kelompok yang dominan mungkin membuat kelompok lain bertindak seperti yang diinginkannya, berbicara dan bertindak sesuai dengan yang diinginkan. Kenapa hanya bisa dilakukan oleh kelompok dominan? Karena, menurut van Dijk, mereka lebih mempunyai akses dibandingkan dengan kelompok yang tidak dominan. Kelompok dominan lebih mempunyai akses seperti pengetahuan, uang, dan pendidikan dibandingkan kelompok yang tidak dominan. Bentuk kontrol terhadap wacana tersebut bisa bermacam-macam. Bisa berupa kontrol atas konteks, yang secara mudah dapat dilihat dari siapakah yang boleh dan harus berbicara, sementara siapa pula yang hanya bisa mendengar dan mengiyakan. Bisa juga dalam bentuk mengontrol struktur wacana. Seseorang yang mempunyai lebih besar kekuasaan bukan hanya menentukan bagian mana yang perlu ditampilkan dan mana yang tidak tetapi juga bagaimana ia harus ditampilkan. Ini misalnya dapat dilihat dari penonjolan atau pemakaian kata-kata tertentu. e. Ideologi Ideologi juga konsep yang sentral dalam analisis wacana yang bersifat kritis. Hal ini karena teks, percakapan, dan lainnya adalah bentuk dari praktek ideologi tertentu. Ideologi pada penelitian ini dimaksudkan sebagai sistem ide-ide yang diungkapkan dalam komunikasi. Teori-teori klasik tentang ideologi diantaranya mengatakan bahwa ideologi dibangun oleh kelompok yang dominan dengan tujuan untuk mereproduksi dan melegitimasi dominasi mereka. Salah satu strategi utamanya adalah dengan membuat kesadaran kepada khalayak bahwa dominasi itu diterima secara taken for granted. Kesadaran adalah esensi atau totalitas dari sikap, pendapat, dan perasaan yang dimiliki oleh individu-individu atau kelompok-kelompok. Kesadaran tersebut dibentuk melalui rekayasa

386

pemaknaan melalui media. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis wacana dari T. Van Dijk Struktur Wacana Struktur Makro Superstruktur Struktur mikro Struktur mikro Struktur mikro Struktur mikro

Tabel 1 Model analisis wacana Van Dijk Hal yang Diamati Elemen Tematik (Apa yang dikatakan?) Topik Skematik (Bagaimana pendapat Skema disusun dan dirangkai) Semantik (Makna yang ingin Latar, detail, maksud, ditekankan dalam teks berita) praanggapan Sintaksis (Bagaimana pendapat Kalimat, koherensi, kata disampaikan?) ganti Stilistik (Pilihan kata apa yang Leksikon hendak dipakai?) Retoris (Bagaimana dan dengan Grafis, metafora, cara apa penekanan dilakukan?) ekspresi

B.

Teknik Pengumpulan Data Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: a. Dokumentasi Dokumentasi yang digunakan adalah pemberitaan koran – koran lokal yang terbit di Yogyakarta, meliputi tiga koran yaitu Radar Jogja, Bernas Jogja dan Harian Jogja. Berita yang dipilih adalah berita tentang kerusuhan yang melibatkan suporter PSIM Yogyakarta saat berangkat dan pulang mendukung PSIM Yogyakarta dalam pertandingan away melawan PPSM Magelang. b. Studi Pustaka Studi pustaka dilakukan dengan melakukan pelacakan informasi data dari buku, jurnal dan artikel ilmiah yang relevan dengan penelitian, Pembahasan Kerusuhan yang melibatkan suporter PSIM Yogyakarta saat mendukung PSIM Yogyakarta dalam pertandingan away melawan PPSM Magelang di Kota Magelang sudah banyak diketahui oleh publik di Yogyakarta. Kerusuhan yang melibatkan suporter PSIM Yogyakarta terjadi sejak hari Jumat siang, tanggal 13 Maret 2015, ketika suporter PSIM Yogyakarta yang sedang dalam perjalanan menuju ke Kota Magelang terlibat bentrokan dengan warga di sepanjang Jalan Magelang, Sleman. Jalan Magelang sendiri dikenal sebagai salah satu basis terkuat dari suporter PSS Sleman, yang sebelumnya pernah terlibat bentrokan dengan suporter PSIM Yogyakarta. Adalah sosial media, terutama twitter, yang menjadi medium penyebar infomasi mengenai kerusuhan yang terjadi. Malam harinya, suporter sepakbola yang menjadi fans PSIM Yogyakarta mengambil jalan memutar untuk mengindari Jalan Magelang, dengan mengambil rute perjalanan Magelang – Purworejo – Wates – Yogyakarta. Mengambil jalan memutar bukan berarti kerusuhan mereda. Kerusuhan yang melibatkan suporter sepakbola pindah ke Jalan Wates yang berada di antara Wates dan Yogyakarta. Jalan Wates berada di teritori Kabupaten Sleman dan di beberapa titik yang berada di sepanjang Jalan Wates dikenal sebagai basis suporter PSS Sleman. Sebelum kerusuhan meletus, sudah meluas ketakutan publik mengenai kemungkinan meletusnya bentrokan, mengingat relasi antara suporter PSIM Yogyakarta yang tidak harmonis

387


dengan suporter PSS Sleman. Jalan Magelang sendiri adalah jalan utama dari Kota Yogyakarta menuju Kota Magelang yang melalui pusat Kota Sleman. Sepanjang Jalan Magelang yang berada di wilayah Kabupaten Sleman, terdapat basis suporter PSS Sleman. Cepatnya penyebaran informasi mengenai bentrokan yang terjadi di media sosial mendorong konsentrasi massa yang lebih besar di sepanjang Jalan Magelang. Media massa, pada pemberitaan di hari – hari berikutnya, menyebut massa yang berkumpul adalah warga. Warga ini berusaha melakukan serangan balasan kepada suporter PSIM Yogyakarta, terutama yang dalam perjalanan pulang dari Kota Magelang pasca pertandingan antara PSIM Yogyakarta vs PPSM Magelang. Malam hari, sepanjang Jalan Magelang menjadi pusat konsentrasi massa. Rombongan besar suporter dialihkan melewati Kabupaten Purworejo untuk menghindari bentrokan lebih besar. Beberapa suporter PSIM Yogyakarta yang nekat melewati Jalan Magelang menjadi korban pengeroyokan massa. Rombongan suporter PSIM Yogyakarta yang melewati Purworejo pada Jumat malam kembali terlibat bentrokan di Jalan Wates, sebuah jalan utama yang menghubungkan Kota Purworejo dan Kota Yogyakarta. Hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015, pembaca koran di Yogyakarta mendapatkan berita tentang kerusuhan yang terjadi. Radar Jogja, koran lokal yang menjadi suplemen Jawa Pos, juga mengalokasikan setengah halaman untuk berita kerusuhan suporter PSIM Yoyakarta. Jika Kedaulatan Rakyat dan Tribun Jogja menempatkan berita kerusuhan di halaman pertama, Radar Yogya justru menempatkannya di halaman 12. Sebuah foto berukuran setengah halaman bergambar suporter PSIM Yogyakarta saat berada di Jalan Magelang KM. 13 berada di bagian atas halaman, dengan berita di bawahnya. Dengan judul besar, Radar Yogya menulis Rusak Rumah Warga di Sleman. Sebuah infografis berisi kronologis bentrokan dan sebuah foto berukuran dua kolom berisi kerusakan yang terjadi akibat lemparan batu suporter PSIM Yogyakarta di Jalan Magelang KM. 14 menjadi pelengkap berita. Harian Jogja, koran lokal yang terbit di bawah payung kelompok Bisnis Indonesia, baru memberitakan kerusuhan suporter PSIM Yogyakarta pada terbitan Hari Minggu 15 Maret 2015. Pada halaman pertama, Harian Jogja melansir berita berjudul Kerusuhan Jalan Magelang : Koordinator Suporter Akan Dipanggil Polisi. Sedangkan pada halaman 11, Harian Jogja melansir berita berjudul Bentrok Warga : Brajamusti Minta Maaf. Koran Merapi, koran lokal yang di bawah payung Kedaulatan Rakyat, juga melansir berita pada hari Minggu 15 Maret 2015 di halaman 2. Koran Merapi menulis judul Buntut Bentrok Massa di Sleman : Polisi Periksa Koordinator Suporter. Radar Jogja pada terbitan Minggu 15 Maret 2015 menempatkan berita lanjutan tentang kerusuhan suporter PSIM Yogyakarta pada halaman pertama, berjudul PSIM Sayangkan Pencegatan. Judul ini dilengkapi anak judul, PSS Minta Suporter Tidak Terprovokasi. Pembahasan berikutnya akan mengkaji tentang bagaimana koran – koran lokal di Yogyakarta mewacanakan berita kerusuhan suporter sepak bola di Jalan Magelang dan Jalan Wates Kabupaten Sleman yang terjadi pada tanggal 13 Maret 2015. Radar Jogja : Kerusuhan Suporter PSIM Yogyakarta Radar Jogja memberitakan kerusuhan suporter sepak bola sehari setelah peristiwa kerusuhan terjadi. Pada terbitan Sabtu, 14 Maret 2015, koran ini melansir berita berjudul Rusak Rumah Warga di Sleman, dengan dilengkapi anak judul Situasi di Jalan Magelang Masih Mencekam.

388

Tematik berita Radar Jogja berkisar pada topik bahwa kerusuhan melibatkan suporter sepakbola yang mendukung PSIM Yogyakarta dan warga yang berasal dari basis suporter PSS Sleman. Pada skematik, Radar Jogja merangkai kerusuhan dengan kronologis yang bermula dari pelemparan batu yang dilakukan oleh suporter PSIM Yogyakarta yang sedang menuju ke Magelang di Jalan Magelang KM. 12 dan 13 Murangan dan Temulawak, Sleman. Pada semantic, Radar Jogja menyebutkan nominalisasi “sejumlah suporter” yang merujuk pada suporter PSIM Yogyakarta. Namun pada sintaksis dan stilistik, Radar Jogja secara tidak konsisten menyebut “suporter PSIM Jogja” dan “oknum suporter PSIM”. Penambahan kata “oknum” bermakna bahwa pelaku pelemparan kepada rumah warga bukan suporter PSIM Yogyakarta secara keseluruhan, namun hanya segelintir saja. Kata “oknum” bisa dijumpai pada retoris berupa grafis. Pada grafis, Radar Jogja menuliskan kronologis peristiwa dari siang sampai dengan malam, dengan dilengkapi visual seorang laki – laki mengenakan topeng hitam dan berbaju biru lengkap dengan logo PSIM Yogyakarta di lengan baju. Jika koran – koran lain, tidak langsung menyebut nama suporter, Radar Jogja secara berani menyebut suporter PSIM Yogyakarta sebagai pelaku kerusuhan, walaupun diwarnai ketidakkonsistenan dengan muncul kata “oknum”. Secara lebih berani, Radar Jogja pada semantiknya menyebutkan tentang pranggapan mengenai pihak yang terlibat kerusuhan dengan suporter PSIM Yogyakarta. Hal ini bisa dilihat dalam paragraf kedua yang menyebutkan demikian, Seusai melempari rumah warga yang berada di timur jalan itu, para suporter PSIM Jogja melanjutkan perjalanan ke Magelang. Dalam peristiwa ini belum diketahui pemicu keributan yang terjadi di Jalan Magelang Km 12 dan 13 tepatnya di daerah Murangan dan Temulawak itu. Namun diduga kedua wilayah itu merupakan salah satu basis suporter PSS Sleman. Kalimat terakhir dalam paragraf tersebut memperlihatkan pranggapan Radar Jogja bahwa pihak yang terlibat kerusuhan adalah suporter PSIM Yogyakarta dan PSS Sleman. Wacana tentang konflik yang melibatkan antar suporter sepak bola semakin terlihat dalam berita yang dilansir Radar Jogja pada edisi Minggu 15 Maret 2015. Radar Jogja menuliskan dalam berita di halaman pertama berjudul PSIM Sayangkan Pencegatan, dengan dilengkapi anak judul PSS Minta Suporter Tidak Terprovokasi. Tematik dalam berita ini adalah konflik antar suporter sepak bola yang mendukung klub berbeda, bukan hanya suporter dan warga.

Gambar 1 Foto suporter PSIM Yogyakarta saat terlibat rusuh di Jalan Magelang di Radar Jogja.

389


Pada skematiknya, Radar Jogja menampilkan dua pandangan dari kubu PSIM Yogyakarta yang diwakili oleh manajemen dan Brajamusti dan suporter PSS Sleman yang diwakili oleh Slemania. Skema ini dimunculkan dalam berita dan infografis, sebagai sebuah rangkaian yang ditampilkan oleh Radar Jogja yang dikesankan sebagai usaha jurnalistik menyusun berita secara berimbang. Skema lain yang menonjol adalah penekanan bahwa Brajamusti bukan pelaku pelemparan yang pertama, namun justru mereka lebih dulu mendapat lemparan sehingga melakukan pelemparan balasan. Berita di Radar Jogja ini pada semantiknya menekankan makna pada maksud untuk mendudukan kerusuhan yang terjadi sebagai persoalan antar suporter sepak bola. Hal ini semakin diperkuat pada sintaksis yang memperlihatkan koherensi bahwa kerusuhan yang terjadi melibatkan antar suporter sepak bola PSIM Yogyakarta dan PSS Sleman. Radar Jogja menyebutkan bahwa suporter PSIM Yogyakarta, terutama Brajamusti sebenarnya sudah berkoordinasi dengan suporter PSS Sleman sebelum melintasi Jalan Magelang. Dengan demikian ada koherensi bahwa suporter PSS Sleman juga terlibat dalam kerusuhan berhadapan dengan suporter PSIM Yogyakarta. Niat baik suporter PSIM Yogyakarta melalui berkoordinasi dengan suporter PSS Sleman, dalam stilistik berita Radar Jogja, disebut dengan “kulonuwun”, sebuah kosakata Bahasa Jawa yang berarti minta ijin atau permisi.

Gambar 2 Infografis kerusuhan di Jalan Magelang di Radar Jogja. Perhatikan gambar suporter yang mengenakan baju bergambar logo PSIM Yogyakarta.

Untuk lebih memberi penekanan, Radar Jogja mengemas infografis yang berisi pernyataan dari kubu manajemen dan suporter PSIM Yogyakarta dan pernyataan dari Slemania sebagai suporter PSS Sleman. Pernyataan dari kubu pertama selain menyayangkan keributan suporter dengan warga yang terjadi, juga memberikan penekanan bahwa akibat pencegatan justru suporter dan pemain PSIM Yogyakarta yang menjadi korban. Suporter PSIM Yogyakarta terpaksa berputar melewati Purworejo – Wates – Yogyakarta sepulang dari Magelang dan rombongan pemain PSIM Yogyakarta baru sampai Yogyakarta tengah malam, sehingga mengganggu stamina pemain yang harus latihan lagi pada Sabtu pagi. Infografis dari kubu PSIM Yogyakarta juga berisi bantahan adanya penjarahan oleh suporter PSIM Yogyakarta. Sedangkan pernyataan dari Slemania menyebutkan bahwa prihatin pada kerusuhan yang terjadi dan berencana melakukan konsolidasi antar suporter menjelang kompetisi sepak bola Indonesia dimulai serta perlu adanya cooling down. Infografis lain adalah foto berwarna berukuran satu halaman mengenai suporter PSIM Yogyakarta yang berhenti di Jalan

390

Magelang saat terlibat rusuh. Berdasarkan beragam unsur di atas, jelas terlihat wacana yang dibangun oleh Radar Jogja adalah bahwa kerusuhan yang terjadi melibatkan antar suporter sepak bola pendukung PSIM Yogyakarta dan PSS Sleman. Walaupun juga menyebut adanya warga yang terlibat dalam kerusuhan, Radar Jogja secara berani merujuk suporter PSS Sleman dalam pemberitaannya. Dalam konteks sosialnya, sudah bukan lagi menjadi rahasia bahwa relasi suporter PSIM Yogyakarta dan PSS Sleman berada dalam kondisi yang buruk. Saat kedua klub bertemu dalam satu pertandingan sepakbola, baik yang berlangsung di Stadion Mandala Krida Yogyakarta yang menjadi kandang PSIM Yogyakarta maupun di Stadion Maguwoharjo yang menjadi markas PSS Sleman, suporter dari kelua klub selalu terlibat dalam bentrokan fisik. Bahkan ketika yang bermain hanya salah satu klub tersebut dan satu klub yang lain tidak bertanding, potensi bentrokan di jalan hampir selalu pasti terjadi. Jika PSIM Yogyakarta bertanding, suporternya sering terlibat bentrokan dengan suporter PSS Sleman saat melintasi jalan yang menjadi basis suporter PSS Sleman. Demikian juga ketika PSS Sleman bertanding, suporter mereka sering mengalami bentrokan saat melintasi basis pendukung PSIM Yogyakarta. Harian Jogja : Suporter sebagai Pelaku Kerusuhan Harian Jogja adalah koran lokal yang berada di bawah payung kelompok konglomerasi Bisnis Indonesia. Bisnis Indonesia sendiri sebenarnya adalah koran ekonomi, namun sebagai koran lokal, Harian Jogja memuat berita dari berbagai isu, termasuk olahraga. Pada Harian Jogja edisi hari Minggu 15 Maret 2015 ada dua berita yang ditampilkan oleh koran ini mengenai kerusuhan yang terjadi di Jalan Magelang. Berita pertama berada di halaman depan, berjudul Kerusuhan Jalan Magelang, Koordinator Suporter akan Dipanggil Polisi. Sedangkan berita kedua ditempatkan di halaman 11 berjudul Bentrok Warga : Brajamusti Minta Maaf. Pada berita pertama yang berjudul Kerusuhan Jalan Magelang, Koordinator Suporter akan Dipanggil Polisi, pada tataran tematik Harian Jogja mengambil topik mengenai suporter sepabagi pelaku utama perusakan. Berita ini disusun oleh Harian Jogja dengan skema, pertama suporter sepak bola melakukan perusakan. Kedua, sebagai akibatnya rumah warga banyak yang rusak. Ketiga, polisi akan memanggil koordinator suporter. Pada semantiknya, latar yang ditampilkan Harian Jogja adalah adanya rombongan suporter sepak bola yang melewati Sleman. Harian Jogja tidak menyebutkan secara eksplisit, nama kelompok suporter yang melintasi Sleman dan kemudian melakukan perusakan. Secara detail, Harian Jogja menuliskan tentang kerusakan rumah dan kendaraan warga dalam berita dan infografis yang ditempatkan di bawah berita. Tanpa menyebut nama kelompok suporter, wacana yang dibangun dalam berita di Harian Jogja ini bisa dilihat sebagai praanggapan bahwa pelakunya adalah suporter PSIM Yogyakarta. Praanggapan didasari pada konteks peristiwa, dimana pada hari Jumat 13 Maret 2015, pertandingan sepak bola yang ada adalah PSIM Yogyakarta melawan PPSM Magelang. Bagi pembaca koran lokal di Yogyakarta, tentu sudah paham bahwa untuk menuju Kota Magelang, suporter sepakbola yang mendukung PSIM Yogyakarta harus melakui kawasan Sleman. Harian Jogja juga memberikan pranggapan bahwa suporter melakukan penjarahan, sebagaimana yang bisa dijumpai pada kalimat “oknum suporter masuk warung mengambil dua ponsel Nokia”. Pada kalimat ini tidak ada kata penjarahan, namun wacana dari kalimat ini adalah suporter melakukan penjarahan dengan mengambil telepon seluler.

391


Untuk memberi penekanan pada besarnya jumlah suporter yang melakukan perusakan, Harian Jogja bahkan memberikan nominalisasi dengan kata “ribuan” pada suporter dan “ratusan” pada warga, yang ditempatkan di paragraf pertama berita, yang bisa dilihat sebagai berikut : SLEMAN – Aksi pengrusakan yang dilakukan ribuan suporter di wilayah Sleman berbuntut panjang. Polres Sleman akan memanggil koordinator suporter tersebut untuk dimintai keterangan. Sebelumnya ratusan warga Sleman melakukan sweeping suporter di Jalan Magelang Km. 14, Temulawak, Triharjo, Sleman, Jumat (13/3) malam. Penghadangan itu dilakukan karena pada Jumat (13/3) siang suporter melakukan pengrusakan di kawasan tersebut. Harian Jogja juga melakukan nominalisasi pada jumlah kerusakan yang dialami warga, seperti dengan penggunaan kata “empat warga”, “kerugian Rp. 1 juta”, “oknum suporter masuk warung mengambil dua ponsel Nokia” dan sebagainya. Pada sintaksisnya, Harian Jogja lebih menekankan penggunaan kalimat pasif, dengan menempatkan akibat pengrusakan di awal kalimat. Hal ini bisa dilihat bahkan dari paragraf pertama, “Aksi pengrusakan yang dilakukan ribuan suporter”. Pada stilistiknya, pilihan kata yang yang dipakai oleh Harian Jogja adalah kata “suporter” yang merujuk pada pelaku pengrusakan dan “warga” yang merujuk pada pihak lain yang menjadi korban dan kemudian berbalik melakukan sweeping. Secara retoris, Harian Jogja menambahkan infografis yang berisi daftar kerusakan warga di akhir berita dan menempatkan metafor pada awal berita. Metafor tersebut bisa dijumpai pada kalimat pembuka berita yaitu “Aksi pengrusakan yang dilakukan ribuan suporter di wilayah Sleman berbuntut panjang”. Metafor ini berarti bahwa peristiwa perusakan yang dilakukan oleh suporter sepak bola akan membawa implikasi panjang dan banyak. Pada paragraf selanjutnnya, Harian Jogja menulis tentang polisi yang akan memanggil koordinator suporter. Jika dihubungkan dengan semantik, pemanggilan pada koordinator sepak bola oleh polisi bisa dilihat sebagai praanggapan yang dibangun dalam wacana Harian Jogja bahwa pengrusakan yang dilakukan oleh suporter sudah masuk ke ranah kriminalitas. Berita kedua Harian Jogja yang berada di halaman 11 tentang kerusuhan di Jalan Magelang mengambil sudut pandang yang berbeda. Jika dalam berita pertama, sudut pandang Harian Jogja berasal dari informasi polisi, maka berita kedua Harian Jogja yang berjudul Bentrok Warga : Brajamusti Minta Maaf, mengambil sudut pandang suporter PSIM Yogyakarta. Berita kedua ini hanya berasal dari satu nara sumber yaitu Rahmad Kurniawan, presiden Brajamusti. Dengan mengambil nara sumber dari Brajamusti, pada tematiknya berita Harian Jogja ini mengambil topik tentang provokasi yang menyebabkan saling lempar antara suporter dan warga. Pada skematiknya, Harian Jogja menulis pembelaan Brajamusti dalam kasus kerusuhan yang terjadi di Jalan Magelang. Pembelaan ini sudah dimunculkan dai paragraf pertama, sebagai berikut : JOGJA – Presiden Brajamusti Rahmad Kurniawan meminta maaf kepada masyarakat atas peristiwa yang terjadi di Jakan Magelang KM 14, Jumat (13/3) sore. Pihaknya memastikan kejadian perusakan sebagai akibat saling lempar terhadap warung dan kaca rumah Spa Annisa terjadi ada provokasi.

392

Menyambung pembuka beritanya, Harian Jogja mengemas skema berita dengan menyajikan pembelaan Brajamusti dengan menyebut bahwa peristiwa tersebut “karena adanya provokasi dari sejumlah oknum tidak bertanggung jawab”. Harian Jogja kemudian menyebutkan bahwa sebenarnya Brajamusti telah berkoordinasi dengan polisi dan suporter PSS Sleman, Slemania dan Brigata Curva Sud. Setelah peristiwa kerusuhan terjadi di Jalan Magelang, Harian Jogja menulis bahwa Brajamusti mengambil jalur memutar menghindari Jalan Magelang. Harian Jogja juga pada akhir berita, menulis bahwa bentrok suporter PSIM dengan warga di Jalan Magelang bukan yang pertama terjadi. Pada tahun 2010, suporter PSIM Yogyakarta yang pulang dari Semarang “dihadang” di Denggung, Sleman. Pemilihan kata “ dihadang” menarik untuk dilihat sebagai stilislik. Skema berita Harian Jogja pada semantiknya memberi penekanan bahwa justru suporter PSIM Yogyakarta yang menjadi korban dari provokasi. Koherensi antarkalimat dan antar paragraf dalam berita kedua di Harian Jogja mengenai kerusuhan di Jalan Mageleng membangun wacana bahwa Brajamusti justru yang menjadi korban provokasi. Di paragraf pertama dan kedua, Harian Jogja menyebutkan permintan maaf Brajamusti dan adanya prvokasi. Pada paragraf kedua dan ketiga, Brajamusti sudah berkoordinasi dengan suporter PSS Sleman dan polisi di Sleman sebelum melintasi Jalan Magelang. Paragraf keempat, tidak ada korban jiwa di Brajamusti. Paragraf kelima, Brajamusti saat pulang dari Magelang terpaksa menghindari Jalan Magelang. Paragraf keenam dan ketujuh, Brajamusti berharap kerusuhan Magelang tidak terulang. Paragraf terakhir, di tahun 2010 Brajamusti juga pernah dihadang di Jalan Magelang saat pulang dari Semarang. Harian Jogja pada stilistiknya menggunakan kata Brajamusti untuk menyebut suporter PSIM Yogyakarta, namun secara ambigu tidak konsisten menyebut siapa yang menjadi lawan dari suporter PSIM Yogyakarta. Harian Jogja kadang menggunakan kata “oknum yang tidak bertanggung jawab” selain kata warga. Paragraf terakhir menyebutkan adanya bentrok suporter PSIM Yogyakarta dan warga di Magelang pernah terjadi di tahun 2010, namun tidak secara jelas menyebut siapa yang menghadang suporter PSIM Yogyakarta saat pulang dari Semarang. Harian Jogja pada paragraf lain menyebut nama suporter PSS Sleman, Slemania dan Brigata Curva Sud, namun tidak menyebut keduanya sebagai pihak yang berhadapan dengan Brajamusti. Namun, jika melihat pada makna yang ingin ditekankan, Harian Jogja berusaha memasukan kedua kelompok suporter PSS Sleman ini sebagai bagian dari wacana berita mengenai kerusuhan di Jalan Magelang. Secara keseluruhan, wacana yang ada dalam berita di Harian Jogja memposisikan kerusuhan yang terjadi sebagai konflik suporter sepak bola. Harian Jogja menyebut adanya “oknum tidak bertanggung jawab” yang melakukan pelemparan pada suporter PSIM Yogyakarta terutama Brajamusti dan pada bagian lain Harian Jogja menyebutkan bahwa Brajamusti sebenarnya sudah berkoordinasi dengan suporter PSS Sleman. Harian Jogja juga menyebutkan pada tahun 2010 pernah terjadi penghadangan terhadap suporter PSIM Yogyakarta di Jalan Magelang. Koherensinya memperlihatkan wacana tentang kemungkinan dan potensi keterlibatan oknum suporter PSS Sleman yang “tidak bertanggung jawab” dalam penyerangan terhadap suporter PSIM Yogyakarta, yang kemudian meletupkan konflik dalam skala lebih besar antara suporter PSIM Yogyakarta dengan warga. Koran Merapi : Suporter sebagai Pelaku Kerusuhan Koran Merapi adalah koran yang berada di bawah payung manajemen Kedaulatan Rakyat. Koran ini memiliki segmentasi pembaca kalangan kelas menengah ke bawah dengan banyak menampilkan berita kriminal. Dalam kasus kerusuhan di Jalan Magelang, Koran Merapi menulis

393


peristiwa tersebut di halaman dua sebesar lima kolom dengan judul Buntut Bentrok Massa di Sleman : Polisi Periksa Koordinator Suporter. Tematik pada berita di Koran Merapi adalah tentang perusakan yang dilakukan oleh suporter kepada rumah warga. Topik ini disusun dalam skematik sebagai berikut. Pertama, polisi akan memanggil koordinator suporter yang melakukan perusakan rumah warga. Kedua, tindakan suporter melakukan perusakan dibalas warga dengan melakukan sweeping pada suporter. Judul berita di Koran Merapi dengan isi berita sebenarnya tidak konsisten. Hal ini menarik dilihat dari semantik sebagai bagian pranggapan yang dibangun dalam wacana Koran Merapi. Pada judul berita, Koran Merapi menulis “Polisi Periksa Koordinator Suporter”. Judul ini mengindikasikan bahwa suporter sepak bola telah diperiksa polisi. Jika sudah diperiksa polisi, maka posisi suporter sepak bola bisa dilekatkan sebagai pelaku kriminal atau pelanggar hukum. Pranggapan di judul berita ini gugur dengan pranggapan yang diwacanakan Koran Merapi pada paragraf pertama berita, sebagai berikut : SLEMAN (MERAPI) – Kapolres Sleman, AKBP Faried Zulkarnain menegaskan, pihaknya akan melakukan pemanggilan terhadap koordinator pihak suporter yang melakukan perusakan. Pemanggilan tersebut untuk meminta keterangan karena ada beberapa warga yang rumahnya rusak. Perhatikan kata “akan” dalam paragraf berita tersebut. Bandingkan dengan judul berita. Di judul berita, Koran Merapi bermaksud mewacanakan bahwa pemeriksaan oleh polisi sudah terjadi, namun paragraf pertama justru menyebut bahwa pemanggilan baru “akan” dilakukan. Koran Merapi juga memberikan nominalisasi dengan menyebut “beberapa warga” untuk mnyebut jumlah warga yang rumanya rusak. Nominalisasi lain adalah adanya “13 titik wilayah Gamping” untuk menyebutkan jumlah lokasi kerusakan. Koran Merapi menyebut bahwa baru “3 warga” yang melapor dengan total kerugian “Rp 7,4 juta”. Nominalisasi ini memperlihatkan adanya pranggapan tentang besarnya kerugian. Pertama, ada “beberapa warga yang rumahnya rusak”. Kedua, kerusakan terjadi di “13 titik”. Ketiga, yang melapor baru “3 warga” dan terakhir kerugian dari tiga warga “Rp 7,4 juta”. Dengan demikian nominalisasi ini mewacanakan praanggapan bahwa ada kerugian yang lebih besar yang belum dilaporkan warga. Pada sintaksisnya, Koran Merapi menuliskan koherensi tentang aksi saling serang antara suporter sepak bola dan warga. Koran Merapi hanya menuliskan suporter sebagai subyek, dan sama sekali tidak menyebut tentang nama klub sepak bola dan nama suporter. Pada retorisnya, Koran Merapi menuliskan metafor tentang besarnya ekskalasi kerusuhan antara suporter sepak bola dan warga dengan menyebut “Situasi semakin memanas….” untuk memperlihatkan bahwa kerusuhan suporter sepak bola terjadi tidak hanya dalam satu momentum. Koran Merapi dengan retorisnya ini mewacanakan bahwa kerusuhan terjadi dalam beberapa momentum yang semakin lama justru tidak semakin berhasil dikendalikan oleh aparat kepolisian namun justru semakin membesar. Secara keseluruhan, Koran Merapi hanya menyebutkan tentang adanya kerusuhan yang melibatkan suporter sepak bola dan warga. Koran Merapi tidak secara eksplisit menyebut nama komunitas atau organisasi suporter sepak bola yang terlibat kerusuhan. Koran Merapi lebih mewacanakan tentang besarnya kerugian yang disebabkan oleh kerusuhan yang terjadi.

394

Kesimpulan Peristiwa kerusuhan suporter sepak bola tanggal 13 Maret 2015 diwacanakan secara berbeda oleh koran-koran lokal yang terbit di Yogyakarta. Koran Merapi justru tidak menyebut sama sekali secara eksplisit nama komunitas suporter sepak bola yang terlibat dalam kerusuhan. Koran Merapi terlihat berusaha bermain aman dalam pemberitaannya dengan tidak banyak mewacanakan tentang pranggapan mengenai pelaku kerusuhan yang terjadi. Radar Jogja dan Harian Jogja lebih berani mewacanakan tentang pelaku kerusuhan yaitu suporter PSIM Yogyakarta. Radar Jogja dan Harian Jogja mewacanakan kerusuhan yang terjadi di Jalan Magelang dan Jalan Wates adalah kerusuhan yang melibatkan konflik suporter PSIM Yogyakarta dan PSS Sleman yang kemudian berimbas pada kerusakan yang dialami oleh warga. Namun mereka tidak secara eksplisit langsung menyebut keterlibatan suporter PSS Sleman. Walaupun demikian, wacana tentang adanya keterlibatan suporter PSS Sleman bisa dilihat secara implisit dari pemilihan kata, seperti penyebutan “oknum tidak bertanggung jawab” serta koherensi antar kalimat dan antar paragraf yang menjadi benang merah mengenai adanya keterlibatan suporter PSS Sleman dalam kerusuhan dengan suporter PSIM Yogyakarta. Publik di Yogyakarta sudah mengetahui bahwa relasi antara suporter PSIM Yogyakarta dan PSS Sleman tidaklah harmonis. Beberapa aksi kerusuhan selalu terjadi dalam pertandingan sepak bola yang mempertemukan keduanya. Untuk membangkitkan ingatan publik, Harian Jogja menulis pada beritanya bahwa pada tahun 2010 pernah terjadi penghadangan terhadap suporter PSIM Yogyakarta di Jalan Magelang. Koherensinya mengindikasikan wacana mengenai kemungkinan dan potensi keterlibatan oknum suporter PSS Sleman yang “tidak bertanggung jawab” dalam penyerangan terhadap suporter PSIM Yogyakarta, yang kemudian meletupkan konflik dalam skala lebih besar antara suporter PSIM Yogyakarta dengan warga. Daftar Pustaka Croteu, David dan Hoyness, William (2000). Media / Society : Industries, Images and Audience 2 nd Edition. London, Pine Forge Press Dunning, Eric (2000). Towards A Sociological Understanding of Football Hooliganism as A World Phenomenon, dalam European Journal on Criminal Policy and Research Volume 8 Tahun 2000. Dunning, E. P. Murphy dan J. Williams (1988). The Roots of Football Holiganism. Londong, Routldege Eriyanto, 2001, Analisis Wacana, Yogyakarta, LKiS. Suyatna, Hempri, (2007). Suporter Sepakbola Indonesia Tanpa Anarkis, Mungkinkah?. Yogyakarta, Media Wacana.

395


396

Watching the Watch Dog, a Backbone of Media Literacy Hernani Sirikit Lecturer at Surabaya School of communication (Stikosa-AWS) Postdoctoral student at Surabaya State University Email: [email protected] Introduction Press freedom in Indonesia started when the New Order era collapsed in 1998. The reformed government closed down the Ministry of Information and issued a Press Law (1999), which –despite its name- gives privileges to mass media operation. Toby Mendel from Article 19, the consultant of the Indonesian government when constructing Indonesian Press Law, said in a seminar in Oxford, in 2001, that Indonesian Press Law was among the best press regulations in the world. Indeed, atmosphere of democracy in Reformed Indonesia manifests mostly in political and mass media spheres. However, the writer believes that democracy could only run well when there is a balance between the power of mass media and the empowerment of public as mass media objects and consumers. News report as we consume through the mass media today is not actually self-defining. It is not something genuinely found. It is rather a “creation of journalistic process”, as Greg Philo puts it. Roger Fowler also argues that events are selected according to a complex set of criteria of newsworthiness or news values. The public as mass media consumers do not understand this. Generally, they just take it for granted, easily believe what the media say. They do not understand, for example, why an accident in their hometown is reported in small column at the back page, while another accident abroad is put as headlines. They do not understand the concept of proximity versus magnitude, or the news values in general. Not understanding can lead people into total believers – they easily believe whatever published or broadcasted in the media. It can also lead people to become skeptical or unnecessarily suspicious. This paper elaborates the importance of watching the watch dog (the media), through monitoring and evaluating activities, which results are distributed to public. As stated earlier, the public must be equally empowered as the press in order for democracy to run well. Media literacy is one way to empower the public; meaning, if the public understand the content of media and how mass media work, they have equal power with the mass media themselves. The discussion below will present how watching the watch dog can become the backbone of media literacy. Focus of Problem When mass media position themselves as the watch dog of the government and society, they play a very important and powerful role. Particularly in the era of cyber media, where news reports might not undergo the process of selecting and editing, the “dog” could be untrained. They would not only bark. They bite. So, the questions are “How to make the public understand about mass media operation, about how journalists work and about the standards of reporting”. At this point comes the urgency of “watching the (watch)dog”. The purpose is to make people understand the right and responsibility of the “watch dog”; and also the right and duty of the people themselves in dealing with the products and conducts of the free press.

397


Theories and Methods This is a literary study (a review of theoretical references) combined with observation and case study on how media literacy can be built up among society. Using descriptive qualitative approach, the writer explores and exposes what have been done and what should be done to develop media literacy in Indonesia, particularly through media watch dog movement. The theories being used here includes Edward Said’s notation about how western media portray Muslims and Islam, Roger Fowler and John E. Richardson on analyzing newspaper and language in the news, William L. Rivers and Sirikit Syah on journalism ethics, and other relevant thinking on the importance of watching the watch dog. They are mostly used to present to the readers the importance of media monitoring and public empowerment to reach the state of media literacy. Discussions Media watch movement has been operating in Indonesia since 1999, organized by NGOs or the government. During the first year of Reformed Indonesia (early 2000s), there were five big/national media watch organizations. They were based in Jakarta, Medan, Makasar/Ujungpandang, Yogyakarta, and Surabaya. Their activities include media monitoring, journalistic training to young journalists, and empowering the public about rights and duties (responsibilities) of mass media and the consumers/the objects of coverage. In the past, it was quite easy to monitor the product of the media, such as newspapers, magazines, and even radios and televisions. But now, in the era of new media, the watch dogs have become more aggressive, even wild. The problems of present journalism are that journalists are lack of preparation and are forced to make quick or even instant decision. No time for verification or cover both sides. Kovach and Rosenthiel explains in their book, Warp Speed (1999): “In newsrooms, conversations about the ethical implications of a news decision –which could once go on for hours- now often have to be made in a matter of minutes.” They gave example of Clinton-Lewinsky scandal. In those days (1994), people in newsrooms could have taken two or three days arguing with each other about publishing or not publishing such issue. Now, they don’t need a day or an hour. The reporter doesn’t even pass it to the desk editor. The story goes straight from the reporter to the public via any gadget available near him/her, by which she/he can upload information in a matter of seconds. Still in a matter of seconds, the public could already access the news reports via their gadget too, which stories appear raw without language-and-content editing. And sometimes, it goes without sources. In Ethics for the Media (1988) William L. Rivers and Cleve Mathews notes that freedom of the press is being questioned by the public. The American people cannot accept the freedom of the press just because it is written in the First Amendment. There must be a better and more contextual reason than that. Indeed, people’s trust in the media declines significantly. They see journalists misuse their slogan freedom of the press for their own interests, not for the interest of the public. In the on-going dissertation, the writer examines how the Jakarta Post selects dictions when reporting terrorism issues in Indonesia. The finding is yet to come, but it seems to follow Fowler’s earlier observation that challenged both readers and students of the media and journalists involved in producing the news, about how language in the media can shape, rather than mirror, the world. It perhaps relates to what Edward Said suggests in his famous book Covering Islam:

398

“We must note immediately that it is always the West and not Christianilty that seems pitted against Islam. Why? Because the assumptionis that whereas the west is greater that Christianilty, the world of Islam is still mired in religion, primitivity, and backwardness.” Mass media also influence people by the choice of language or visuals they use. When a headlines in an Indonesian newspaper said ‘Moslems’ Help Is Needed in Ambon’, completed with a picture of men marching in traditional white clothes holding swords, the next day, hundreds of followers in Java island registered to sail to the islands of Maluku bringing any weapon they had. They believed they were called to help fellow Moslems in a far away island to defend their religion. When pictures of a man who happened to be Christian being killed by a gang of (happened to be) Moslems appeared in Time (1998), the whole world believed that Christians followers were under suppression by the majority Moslems in Indonesia. Watching the watch dog can be done in several forms of activities, such as monitoring mass media products (news reports) and evaluating them using the standards and ethics of journalism. The result of this activity can be distributed back to media practitioners as feedbacks for improvement. On the other hand, when distributed to academic community and the public (news sources, news consumers), this monitoring result can enrich knowledge and give a sense of empowerment. Particularly when they have to deal with misreporting, bias, trial by the press, hate speech, libel and defamation. Another suggested activity of media watch, which leads to media literacy, is educating or training the public (news sources, objects or reporting, general audience) about what, why, and how the media work. The condition of media literacy in a society can lead the society into better understanding between groups and, eventually, harmony in democracy. Conclusion and Recommendation In 1922, Walter Lippmann had already observed the power of media in influencing their consumers. Every newspaper is the result of a whole series of selections: which reporter to be given the assignment, what events to be covered, what items to be printed, is it on the front page or back page, how much space the story will be given, how the story told, and so on. Media practitioners hold the power of deciding what information shall be consumed by the public, and in terms of politics, which political party shall be given more coverage than the others. So, there is always an agenda setting in newsrooms. Something that public in general might not know and we, academicians, media watch activists, feel the need to let the public know. At this point, it is interesting to quote what could be the contra-thesis of this paper. “One of the things I’m sure about in journalism right now is that my audience knows more than I do”. This statement comes from a technology journalist and webblogger, Dan Gillmor. While this paper offers a movement of enrichment for the public (media audience), Gillmor believes that the audience already knows better. He may be true, particularly in the era of new media. As Kovach suggests, journalists nowadays practice instant reporting, which is potential to be lacking or poor of complete information. In Analyzing Newspaper, Richardson disagrees with some notions that say that journalism is simply a part of “entertainment industry”, or a channel for the views of the powerful, or just a business (to make profit to continue to exist). He underlines his opinion that journalism exists to enable citizen to better understand their lives and their positions in the world. The writer also agrees

399


with this argument, but it can only work that way if journalists and their audience have mutual respect and trust. Finally, the writer stays in her stand point that equal treatment should be given to the press and the audience. There should not be a dominance of power from one group to another. Media literacy is one way to reach the state of equal share of power, which is necessary in democracy. And to reach that goal, watching the media is one of the most significant movements or programs. References Edward, W. Said, Covering Islam. 1981. Pantheon Books: New York Fowler, Roger, Language in the News. 1991. Routledge: London and New York. Kovach, Bill and Tom Rosenstiel, Warp Speed, 1999. The Century Foundation Press: New York Richardson, John E. Analysing Newspapers. Palgrave McMillan: New York Rivers, William L. and Cleve Mathews, Ethics for the Media, 1988. Prentice Hall, Inc.: New Jersey Syah, Sirikit, Watch the Watch Dog!, 2012. RMBooks: Jakarta.

400

Jurnalisme Warga, Etika dan Media Kritik: Analisis Deskriptif Kualitatif pada media Kompasiana.com, PasangMata.com, Rubik.Okezone.com, Indonesiana.com Agus Triyono Program Studi Penyiaran, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dian Nuswantoro Semarang Email: [email protected]

Abstract Citizen journalism managed through online media continued apace. This medium gives space for people to work, create criticized the idea up to the event. However, the way of delivery sometimes less promote ethics and culture that has been there. This study conducted an analysis related to citizen journalism in various pages of online media in Indonesia. The method used is qualitative, using descriptive type that aims to make a systematic description, factual, and accurate about the facts and properties of the population or a particular object. (Kriyantono, 2010: 71). The aim of this study was to determine the extent of citizen journalism in the public service appropriate to criticize the ethics prevailing in society. The sampling technique used purposive sampling. The methods were collected through in-depth interviews. The results can be analyzed that the four media has a diverse character. Each has advantages and disadvantages in accordance with the characteristics of the medium cash. They compete in presenting the content of the news content sent from the community, whether news, the criticism in accordance with ethical or not. Keywords: citizen journalism, online media, ethics Abstrak Jurnalisme warga yang dikelola melalui media online terus mengalami kemajuan pesat. Media ini memberi ruang bagi masyarakat untuk berkarya, berkreasi menyampaikan kritik,gagasan hingga peristiwa. Namun demikian, cara penyampaiannya terkadang kurang mengedepankan etika dan budaya yang telah ada. Penelitian ini melakukan analisis terkait jurnalisme warga di berbagai laman media massa online di Indonesia. Metode yang digunakan adalah kualitatif, menggunakan tipe deskriptif yang bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu. (Kriyantono, 2010:71). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana jurnalisme warga dalam melakukan kritik layanan publik sesuai etika yang berlaku dalam masyarakat. Teknik pengambilan sampel menggunakan porposive sampling. Metode pengumpulan data melalui interview mendalam. Hasil penelitian ini dapat dianalisis bahwa keempat media tersebut memiliki karakter beragam. Masing-masing memiliki keunggulan dan kekurangan sesuai dengan ciri kas medianya. Mereka berlomba dalam menyajikan konten isi berita yang dikirim dari masyarakat, terlepas apakah berita, kritik tersebut sesuai dengan etika atau tidak. Kata kunci: jurnalisme warga, media online, etika

Pendahuluan Perkembangan dunia teknologi dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan yang sangat signifikan. Termasuk perkembangan teknologi informasi selalu update dan dinamis menyesuaikan perkembangan jaman. Begitu juga dengan media online, terus bergulir menghiasi kasanah media yang berkembang di tanah air. Munculnya berbagai media online memberikan dampak beragam bagi perkembangan masyarakat. Media online dewasa ini terus memberi kontribusi pada masyarakat luas dengan banyak informasi yang luar biasa cepat dengan beraneka ragam bentuknya. Media online atau lebih familiar dengan sebutan online media atau sering juga

401


disebut sebagai media siber, atau internet media (media internet) bahkan ada juga yang menyebut dan new media (media baru). Media online ini adalah sebuah karya bidang komunikasi dimana sangat erat dengan teknologi, dan mampu menyesuaikan dengan kemajuan jaman dan termediasi dengan teknologi yang terdapat pada komputer digital (Creeber and Martin, 2009). Pada arti yang lain, disampaikan bahwa media online merupakan media yang di dalamnya terdapat gabungan baraneka elemen. Maksudnya adalah memiliki konvergensi media di dalamnya, dimana beberapa media dijadikan satu (Lievrouw, 2011). Media online adalah media yang menggunakan internet, berbasis tekhnologi, berkarakter fleksibel, berpotensi interaktif, dan dapat berfungsi secara privat maupun secara publik (Mondry, 2008: 13) Media ini umumnya memiliki jangkauan yang luas dan mampu menjangkau berbagai penjuru wilayah. Hal itu sangat mudah tergantung ketersediaan jaringan internet yang dimilikinya. Media ini sangat fleksibel, membuat siapapun dapat terkoneksi setiap saat dan mampu memberi solusi terhadap kendala jarak dan waktu antar pengguna. Mark Potes pada tahun 1990-an meluncurkan buku besar The second Media Age yang menandai periode baru dimana teknologi interaktif dan komunikasi jaringan, khususnya dunia maya akan mengubah masyarakat (Littlejohn: 2009: 413-415). Teori Media Online dikembangkan oleh Pierre Levy, yang mengemukakan bahwa media online merupakan teori yang membahas mengenai perkembangan media. Media online mampu dikembangkan melalui teknologi digitalisasi dimana pemahaman dari berbagai hal yang bersifat manual menjadi otomatis ,dan dari semua yang bersifat rumit menjadi praktis ringkas. Digital menjadi metode kompleks, dan fleksibel yang membuatnya menjadi sesuatu yang pokok dalam kehidupan manusia. Media Online memiliki karakteristik yang berbeda dengan media konvensional (cetak/elektronik), berikut karakteristik media online: (1) Multimedia, dapat memuat atau menyajikan berita/ informasi dalam bentuk teks, audio, video, grafis, dan gambar secara bersamaan. (2) Aktualisasi, berisi info aktual karena kemudahan dan kecepatan penyajian. (3) Cepat, begitu diposting atau di unggah, langsung bias diakses semua orang. (4) Update, pembaruan (updating) informasi dapat dilakukan dengan cepat baik dari sisi konten maupun redaksional, misalnya kesalahan ketik/ejaan. (5) Kapasitas luas, halaman web bias menampung naskah sangat panjang. (6) Fleksibilitas, pemuatan dan editing naskah bisa kapan saja dan dimana saja, juga jadwal terbit (update) bias dilakukan setiap saat. (7) Luas, menjangkau seluruh dunia yang memiliki akses internet. (8) interaktif, dengan adanya fasilitas kolom komentar dan chat room (9) Terdokumentasi, informasi tersimpan di “bank data” dan dapat ditemukan ketika diperlukan dan (10) Hyperlinked, terhubung dengan sumber lain (links) yang terkait dengan informasi tersaji (Syamsul, 2012: 11). Seiring berkembangnya media online tersebut, berkembang pula jurnalisme online yang terus berkembang pesat. Bahkan jurnalisme online dimungkinkan akan menggeser keberadaan jurnalisme cetak yang trennya mengalami penurunan tajam. Seperti diketahui, media internet (online) kini menjadi tren tersendiri sebagai suatu media baru (new media ), dan telah menghadirkan berbagai macam bentuk jurnalisme yang sebelumnya tidak kita kenal. Salah contohnya adalah “Jurnalisme Warga”(Citizen Journalism) (Haryati, 2007). Seiring semakin meningkatnya pengguna internet, membuat jurnalisme warga (Citizen Journalism ) juga meningkat yakni bentuk jurnalisme yang melibatkan warga masyarakat untuk ikut berkontribusi pada media. Awalnya jurnalisme warga berkembang melalui media internet, tetapi

402

sekarang sudah bisa dilakukan melalui media radio, televisi, dan surat kabar(Aceng Abdullah (Effendi, Khamzah danLatifah, 2011:468). Citizen Journalism atau biasa disebut (CJ) menjadi genre baru dalam bidang komunikasi massa khususnya ranah jurnalisme (Nurudin, 2009:214). Sementara, Citizen Journalist adalah panggilan untuk pelaku Citizen Journalism. Sering juga dinamai dengan participatory journalism, nettizen , open source journalism , dan grassroot journalism dan dalam bahasa Indonesia diartikan Jurnalisme Warga.Keterlibatan warga dalam memberitakan sesuatu, tanpa memandang latar belakang pendidikan, keahlian, menggali, mencari,mengolah, melaporkan informasi (tulisan,gambar, foto, tuturan), video kepada orang lain. Jadi setiap orang bisa menjadi wartawan (Nurudin, 2009:215). Begitu pula dengan dunia online, jurnalisme berkembang dan tumbuh cepat karena sifatnya yang langsung, mudah, tanpa batas. Bahkan relatif lebih murah bila dibandingkan dengan media lainnya. Dengan teknologi yang dimilikinya itu mampu memberi informasi dengan sangat cepat baik dalam kontek tulisan, audio dan video. Oleh karenannya, jurnalisme warga melalui teknologi online dalam penelitian ini akan menganalisis 4 media dari grup-grup media yang memiliki ruang bagi berkembangnnya jurnalisme warga, yakni Kompasiana.com, Indonesiana.com, PasangMata.com dan Rubik.okezone.com. Metode Dalam kesempatan ini penulis menggunakan penelitian metode kualitatif, yaitu penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi,motivasi, tindakan, dll., secara holistik,dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah(Moleong, 2010:6). Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif yang bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu (Kriyantono, 2010:71). Dengan metode ini diharapkan penulis dapat menganalisis dan menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya terkait sajian jurnalime warga dari keempat media online yang diteliti. Fokus penelitian ini adalah bagaimana sajian jurnalisme warga dalam program Citizen Journalist di Kompasiana.com, Indonesiana.com, PasangMata.com dan Rubik.okezone.com Penelitian ini menggunakan teknik pemilihan Sampling Purposif (Purposive Sampling ),teknik ini mencakup sumber-sumber yang diseleksi atas dasar kriteria-kriteria tertentu yang dibuat periset berdasarkan tujuan riset. Sedangkan orang-orang yang dalam populasi yang tidak sesuai dengan criteria tersebut tidak dijadikan sampel (Kriyantono, 2010:160). Pembahasan Pesat perkembangan teknologi khususnya internet masih menarik minat dan perhatian kebanyakan orang. Penggunaan internet cenderung terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2013, menurut APJII(Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia),pengguna internet di Indonesia lebih 82 juta atau 30 persen dari jumlah pengguna pada 2012, pada 2014 mencapai 107 juta, dan pada 2015 mencapai lebih dari 139 juta jiwa. Sementara , pengguna internet secara online sebanyak 90 juta jiwa (http://www.antaranews.com/berita/524646). Kehadiran internet ini secara tidak langsung memberikan pengaruh pada berbagai hal dalam kehidupan masyarakat. Termasuk di dalamnya pada perkembangan dunia jurnalisme yakni lewat

403


jurnalisme online. Secara prinsip, media online hampir sama dengan media konvensional lainnya yakni media cetak maupun media elektronik. Namun, dengan adanya media internet ini memberi memberikan keunggulan tersendiri. Internet memungkinkan baik jurnalis maupun pembaca untuk melakukan apa yang mereka lakukan sebelumnya (misalnya mengakses informasi), secara lebih cepat dan lebih luas (Ward, 2002:27). Munculnya jurnalisme online menjadikan penyebaran berita atau informasi seakan melewati batasan ruang dan waktu. Berita mampu disebarkan dengan lebih cepat dan dapat diakses kapanpun dengan mudah. Hal ini wajar karena jurnalisme online menerapkan prinsip annotative journalism. Tinggal meng-klik suatu kata, kita bisa mendapatkan informasi sebanyak yang tersedia (Ishwara, 2011:73). Sehingga untuk mengetahui dan mem-follow suatu peristiwa yang baru terjadi, kita dapat dengan mudah mengikuti jalan ceritanya dengan mengetikkan kata kunci atau keyword yang diinginkan. Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan tersebut, peran media tentu harus pandai mengatur strategi sehingga dibutuhkan masyarakat. Belum lagi media juga harus pintar mengatur manajemennya dengan baik untuk menjaga eksistensinya ditengah persaingan media yang sangat ketat. Tak jarang pula media yang harus gulung tikar karena tak mampu bersaing dengan kompetitornya. Namun, ada pula pengusaha tetap bermain di bisnis media ini untuk kepentingan tertentu sehingga berbagai pelanggaran dan etika menjadi tidak dihiraukan. Dari data yang ada, ada juga yang mendirikan media untuk kepentingan sesaat atau kepentingan tertentu. Data di Dewan Pers menunjukkan pada tiga tahun lalu media yang diadukan ke Dewan Pers selama setahun sebanyak 470 media. Dari jumlah itu sebanyak 90 di antaranya adalah media online. Adapun dua tahun lalu, media yang diadukan ke Dewan Pers meningkat menjadi 763 media. Sebanyak 193 di antaranya adalah media online. (http://nasional.tempo.co/read/news/2015/05/31/058671086) Rata-rata pelanggaran media online adalah soal akurasi. Padahal, media online yang mediumnya bisa disimpan dalam data Internet harusnya disiplin verifikasi. Selain itu, ketika media online berusaha menarik perhatian pengunjung internet, banyak dari mereka justru mengandalkan pada judul-judul berita yang sensasional. Padahal dalam kode etik jurnalitik PWI dijelaskan pada pasal 3 bahwa wartawan Indonesia tidak boleh menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, suara, sera suara dan gambar) yang menyesatkan, memutarblikkan fakta, bersifat fitnah, cabul serta sensasional. Ketika pengguna internet membuka media online yang menentukan penggguna internet akan membuka atau terus melanjutkan pencarian informasinya di media tersebut adalah pada judul berita. Judul berita dengan kata-kata yang hiperbola terkadang justru tidak berkaitan dengan isi berita dan terkadang justru menyudutkan subjek pemberitaan. Pada dasarnya jurnalisme online maupun jurnalisme media konvensional tak jauh beda , sama-sama mendasarkan pada kode etik jurnalistik. Dengan akses cepat bukan berarti melegalkan jurnalis media online untuk mengabaikan kode etik jurnalistik yang telah ada. Dalam jurnalisme online sendiripun juga sudah ada pedoman pemberitaan media siber yang dibentuk oleh Dewan Pers. Oleh karenanya tidak alasan untuk tidak memperhatikan etika penulisan berita bagi jurnalis online. Sebagai media yang diakses oleh banyak orang, maka media online memiliki potensi untuk memberikan dampak pada orang banyak. Oleh karenanya, akan jauh menjadi bijak jika jurnalis media online tetap berpegang pada kode etik jurnalistik dalam menulis berita agar nantinya justru tidak merugikan para pengakses media online tersebut. Citizen Jurnalism

404

Citizen journalism memiliki dua unsure kata yakni : citizen atau warga (masyarakat) dan journalism. Namun seperti diketahui bahwa jurnalism sering disebut jurnalisme merupakan kegiatan meliput (mengumpulkan fakta/informasi), mengolah fakta/informasi (menulis dan mengedit atau menyusun gambar bergerak menjadi berita televisi atau mengolah suara menjadi berita radio), dan mempublikasikannya atau menyiarkannya. Senada dengan pendapat Astrid S. Susanto (1986:73) menjelaskan, jurnalistik adalah kegiatan pencatatan dan atau pelaporan serta penyebaran tentang kejasian sehari-hari. Ada pula pendapat dari Onong Uchjana menjelaskan, jurnalistik adalah sebagai teknik mengelola berita mulai dari mendapatkan bahan sampai kepada menyebarkannya keyward di situs berita yang kita akses. Berkembangnya media online dengan keunggulannya bukan berarti tidak memiliki kekurangan. Masih tingginya penggunaan internet serta kebutuhan masyarakat akan infomasi yang cepat membuat media online kini berlomba-lomba untuk menyuguhkan informasi yang cepat dan actual. Masing-masing media online berusaha menarik simpati pengguna internet untuk mengunjungi situs web medianya. Tak pelak, akhirnya pihak media online justru hanya berkonsentrasi pada cara yang dapat menarik semakin banyak pengunjung halaman portal beritanya. Salah satu cara pihak media online dalam bersaing adalah dengan berupaya menjadi yang tercepat memberikan informasi. Berlomba-lomba menyampaiakan informasi kepada publik ini dalam setiap detik perkembangannya. Namun demikian, dalam aktifitasnya kegiatan ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelebihannya adalah pengguna media online dapat mengakses informasi teraktual dengan cepat tanpa melihat jarak dan waktu, kapan dan dimana saja. Sedang kekurangannya adalah, karena tak jarang jurnalis media online justru lupa akan etika dari jurnalisme online sendiri. Akhirnya, tak jarang media online justru mem-publish berita yang tidak akurat atau berimbang. Sesuai data dari media tempo menyebutkan bahwa perkembangan media online yang sedang tumbuh pesat tak diimbangi dengan kepatuhan pada kode etik jurnalistik. Sebanyak 30 persen media online di Indonesia mempraktekkan jurnalisme tanpa akurasi dan melanggar kode etik jurnalistik. Adapun 70 persen lainnya sudah mematuhi kode etik. Dari 30 persen tersebut, didirikan terkadang bukan dengan niat untuk kerja jurnalistik dan kepentingan publik. Akan tetapi dengan tujuan kepentingan politik, ekonomi, kekuasaan, hingga tujuan untuk lain seperti pemerasan.( http://nasional.tempo.co/read/news/2015/05/31/058671086/dewan-pers-30-persen-media-onlinelanggar-kode-etik) Media tersebut juga menyebutkan bisnis media memiliki keuntungan sedikit dibandingkan dengan bisnis-bisnis di sektor lain, seperti migas, pertambangan, infrastruktur, energi, maupun tekstil. Tapi, karena media kepada masyarakat (2003:95). Namun demikian pendapat dari pakar tadi adalah pengertian mengenai jurnalistik yang diaplikasikan dalam media-media umum yang sampai kini masih terus berkembang. Seiring dengan kemajuan jaman inilah kemudian jurnalistik berkembang dan memberi ruang bagi warga masyarakat untuk dapat terlibat dan berekspresi menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan. Namun, disadari bahwa produk kerja journalism haruslah dalam bentuk fakta yang disusun untuk membangun peristiwa yang terjadi. Dibeberapa media memberi ruang khusus bagi masyarakat untuk mengaktualisaikan konsepnya, gagasannya, temuannya hingga yang berkaitan dengan kejadian disekitarnya. Untuk memberi ruang bagi mereka, kemudian media memberi ruang bagi masyarakat dalam bentuk suara warga. Kemasan dan bentuk medianya tentu berbeda satu sama lain. Hal inilah kemudian yang mendasari citizen journalism

405


terjadi. Ketika publik atau warga menjadi bagian dari sebuah peristiwa atau memiliki gagasan baru perlu mengapresiasikan diri maka disinilah tempatnya untuk bersuara. Tanpa atau dengan pengetahuan mengenai jurnalismepun sangat mungkin untuk dapat berkontribusi menyampaikan apa yang perlu diinformasikan. Istilah jurnalis warga memang belum begitu familiar pada masa-masa lalu. Dan istilah itu muncul ketika media internet mulai berkembang pesat pada masa-masa ini. Jurnalisme warga tumbuh pesat seiring dengan pertumbuhan fungsi interaktif di internet. Meskipun banyak aspek yang melatar belakangi datangnya jurnalisme warga, namun bentuknya dapat terwujud dalam berbagai bentuk seperti blog, forum, upload foto atau video ke media. Jurnalisme warga memiliki satu dasar yang fundamental. Penulis Thom Lieb pernah mengatakan satu hal : "Memberikan kontribusi konten jurnalistik dalam proses berita" dan memberi blogging sebagai contoh salah satu komponen citizen journalism. Deskripsi ini terpublikasi dalam “Source Watch a project of the Centre for Media and Democracy”. Hal ini menggambarkan bahwa jurnalisme warga sebagai individu memainkan peran aktif dalam proses pengumpulan, pelaporan, analisis dan penyebarluasan berita dan informasi. Artinya dalam pernyataan tersebut menunjukkan bahwa jurnalisme warga perlahan-lahan dipandang sebagai bentuk yang sah dan demokratis dalam memberikan berita yang jujur, artikel,maupun sejenisnya oleh warga dimanapun berada, dan kapan saja. Seiring dengan pernyataan itulah pada dewasa ini, kini banyak bermunculan media-media massa memberi ruang bagi masyarakat untuk berekspresi melalui medianya. Kompas memiliki rubrik dengan nama Kompasiana, seperti halnya grup Detik memiliki Pasang Mata. Tempo meluncurkan juga meluncurkan Indonesiana, Okezone meluncurkan rubik.okezone.com. Media jurnalisme warga tersebut mengajak seluruh masyarakat untuk dapat menyampaikan hal apa saja yang berkaitan dengan kehidupan sekitar, menyampaikan berbagai peristiwa maupun permasalahan baik dari aspek sosial, ekonomi hingga kepentingan umum. Media televisi-media televisi juga tidak kalah menariknya, karena mengeluarkan media jurnalisme warga. Sebut saja metrotv memiliki program wideshot, SCTV memiliki Citizen6, NetTV memiliki CJnet dan masih banyak lagi. Platform jurnalisme warga pada dewasa ini bisa dikatakan cukup berhasil dalam memberikan suatu wadah bagi masyakarat. Hal ini dimaksudkan mereka mampu memiliki ruang untuk menyampaikan berbagai gagasan bebas mulai dari aspirasi, opini, hingga berita-berita teraktual yang terjadi di sekitar. Indonesiana Tempo grup melalui Indonesiana misalnya, merupakan salah satu media yang dikenal sebagai media yang dipandang “berani ” dalam menyuarakan gagasan berita yang ditampilkannya. Media ini juga tak ingin tertinggal dalam menyambut era kebebasan masyarakat dalam berpendapat, terlebih di ranah online terus menggelorakan banyak hal, terlebih menyuarakan ketidakberesan kebijakan-kebijakan untuk kepentingan bagi masyarakat banyak. Namun demikian Indonesiana seperti diketahui tidak hanya serta merta menjadi salah satu pemain pelengkap saja. Tetapi mampu menempatkan posisi sebagai blog jurnalisme publik yang mampu mengajak publik untuk berekspresi dan beraspirasi kritis, layaknya gaya pemberitaan majalah Tempo yang sudah dikenal selama ini. Meski demikian, jurnalisme yang disajikan disadari memang terpengaruh dengan gaya pemberitaan majalah Tempo secara langsung atau tidak. Konten blog yang tersaji di Indonesiana memiliki bobot yang “lebih” ketimbang media jurnalisme warga online lainnya. Hal itu sejalan dengan pendapat yang menyatakan bahwa, melalui teknologi interaktif dan komunikasi

406

jaringan, khususnya dunia maya akan mengubah masyarakat (Littlejohn: 2009: 413-415). Pada media ini konten yang munculkan beragam bentuknya , seperti kanal News, Sains & Sport, Hiburan, Pilihan Editor, dan juga kanal Info Warga.

Kompasiana Begitu juga dengan media kompas grup yang telah meluncurkan Kompasiana dimana kolom untuk warga ini jauh lebih dulu daripada yang lain. Media ini merupakan ruang bagi setiap orang untuk mewartakan peristiwa, dengan cara menyampaikan pendapat dan gagasan serta menyalurkan aspirasi dalam bentuk tulisan maupun gambar hingga rekaman audio dan video.Berbagai konten dari khalayak lapisan masyarakat dengan latar belakang budaya, hobi, profesi dan kompetensi pun menjadi satu komunitas yang sama. Media ini diketahui juga menggandeng kalangan jurnalis Kompas Gramedia grup dan tokoh masyarakat, praktisi, pengamat serta pakar sesuai bidang, keahlian dan disiplin ilmu dalam ikut serta berbagi informasi, pendapat hingga gagasan. Kemajuan teknologi melalui tren jurnalisme warga seperti ini sudah mewabah di banyak negara maju sebagai konsekuensi dari lahirnya web 2.0 yang memungkinkan masyarakat pengguna internet (netizen) menempatkan dan menayangkan konten dalam bentuk teks, foto dan video. Hal itu sesuai dengan apa yang disampaikan Syamsul:2012) yang mengatakan bahwa : Media Online memiliki karakteristik berbeda dengan media konvensional bahwa media sangat berkarakter karena memiliki aspek multimedia yang dapat menyajikan informasi dalam bentuk teks, audio, video, grafis, dan gambar secara bersamaan. Selain itu, Kompasiana menyediakan ruang interaksi dan komunikasi antaranggota. Setiap Kompasianer bisa menjalin pertemanan dengan Kompasianer lain. Mereka juga dapat berkomunikasi lewat email, komentar dan fitur interaktif lainnya. Seperti diketahui, kompasiana kini menjadi media warga yang menampung berita, opini. dan karya fiksi dari publik. Setiap orang dengan mudah dan bisa langsung menayangkannya di kompasiana.com. Sejak awal 2008 lalu , lebih dari satu juta artikel tayang di Kompasiana dengan jumlah akun mencapai lebih dari 270.000.

407


Sedikitnya 12 juta orang mengakses Kompasiana setiap bulannya. Kompasianer, berasal dari berbagai kalangan dan komunitas, mulai dari ibu rumah tangga, mahasiswa, profesional, karyawan, pengamat, pejabat.

Pasang mata Begitu pula media jurnalisme warga dengan nama Pasang Mata ini. Media ini menjadi bagian dari grup detik.com grup yang memberikan layanan serupa bagi masyarakat luas.

Media jurnalisme warga ”PasangMata” ini menjadi alternatif media warga dalam memberikan berita atau info peristiwa melalui platform online. Kelebihan dari media ini adalah kontribusi yang kirimkan berupa teks, foto dan video akan dihitung poin melalui sistem detikconnect. Namun demikian untuk media ini lebih banyak fokus pada kejadian sehari-hari di sekitar warga. Media ini juga memiliki memiliki fungsi dan fitur yang sama dalam menyampaikan pesan informasi. Nilai positif lainnya adalah tumbuhnya media jurnalisme publik ini seakan mampu menghantarkan suatu kondisi di mana kebebasan berpendapat masyarakat Indonesia sangat mudah dilakukan. Terlebih pada kondisi dan dunia yang didominasi serba online. Meski memiliki keaneragaman profesi dan latar belakang yang berbeda-beda tidak menyurutkan minat anggota

408

PasangMata.com ini terus memberikan informasi sesuai dengan apa yang diberitakan. Hal ini sesuai dengan pendapat (Nurudin,2009) yang menyatakan keterlibatan warga dalam memberitakan sesuatu, tanpa memandang latar belakang pendidikan, keahlian, menggali, mencari,mengolah, melaporkan informasi (tulisan,gambar, foto, tuturan), video kepada orang lain. Jadi setiap orang bisa menjadi wartawan. Oleh karenanya, harapan akan penyebaran informasi yang cepat dan akurat serta keterlibatan publik di setiap lini kehidupan akan benar tercapai denga mudah. Rubik.Okezone.com

Rubik.okezone.com ini tergolong belum familiar dikalangan masyarakat umum. Meski tergolong baru namun konten-konten yang dimilikinya lebih spesifik. Lebih banyak mengeksplore informasi-informasi dari sekitar masyarakat, dengan cepat sesuai dengan pendapat (Samsul 2012) yang menyebutkan bahwa aktualisasi, berisi info aktual karena kemudahan dan kecepatan penyajian. Hal ini menjadi kelebihan media ini yang memberi ruang yang cukup bagi masyarakat untuk menyampaikan ide,gagasan dan informasinya. Sebagai bagian dari grup media okezone, rubik menjadi media pilihan masyarakat dalam menyampaikan informasi. Selain sebagai media jurnalisme warga, media juga menyajikan menu yang menarik dengan nama Warung Kopi. Berisikan sosialita, edukasi,ngobrol,kongkow dan lainnya. Menu tersebut diperuntukkan bagi mereka yang membutuhkan sisi lain dari rubik ini. Kesimpulan Dari keempat media tersebut dapat disimpulkan bahwa masing-masing media jurnalisme warga itu memiliki karakter dan ciri kas yang berbeda. Jumlah anggota dan akun juga berbeda kuantitasnya.Namun demikian, keempat media itu memiliki kesamaan dalam menyampaikan informasi pada masyarakat luas. Berita-berita yang ditampilkannya sangat bervariatif dan terbuka dalam menyampaikan isi pesan. Dalam kontek jurnalisme, Kompasiana lebih banyak mendominasi sajian berita dan informasi yang terus berkembang secara update. Pasang Mata lebih menonjolkan sisi human interest yang membuat pembaca semakin penasaran untuk mengetahui lebih mendalam. Indonesiana sangat tajam dalam mengemas dan terkesan tidak basa-basi serta menyampaikan hal-

409


hal dengan sangat kritis. Rubik lebih umum dalam menyajikan dan kurang variatif dalam menyajikan berita yang berasal dari warga. Dari keempat media online tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa keempatnya samasama memberi ruang pada public untuk berekspresi. Namun, banyak hal dalam penyampaiannya masih kurang sesuai dengan etika atau kaidah jurnalistik. Media ini menjadi sangat perlu untuk dilakukan filtering dan memiliki ruang untuk menyampaiakan pesan tersebut kepada pihak yang terlibat, sehingga sebagai contoh bahwa sebuah kritikan tersebut mampu terbaca oleh orang-orang yang terkait dengan masalah yang disampaikan. Daftar Pustaka Asep Syamsul M. Romli,2012, Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online. Bandung. Nuansa. Creeber, Glen, dan Martin, Royston. 2009. Digital Cultures, Open University Press, England Effendi, Daris, Andayani Khamzah dan Pipih Latifah. 2011. Fenomena Baru Dunia Jurnalistik. Komunikasi Kontekstual Teori dan Praktik Komunikasi Kontemporer.Bandung: Remaja Rosdakarya Haryati, 2007.Jurnal Observasi: Mengamati Fenomena Citizen Journalism / Vol. 5, No.1 Bandung : Simbiosa Rekatama Media Ishwara, Luwi. 2011. Jurnalisme Dasar. Jakarta: Penerbit Buku Kompas Kriyantono, Rachmat. 2010. TeknisPraktis Riset Komunikasi. Jakarta:Kencana Lievrouw, L. A.2011 Alternative and activist new media; Digital media and society series. Cambridge, UK: Polity Press Little john, Stephen W & Karen A. Foss. 2009. Teori Komunikasi (theories of human communication) edisi 9. Jakarta. Salemba Humanika. Moleong, Lexy J. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Mondry. 2008. Pemahaman Teori dan Praktik Jurnalistik. Bogor: Ghalia. Indonesia. Nurudin. 2009. Jurnalisme Masa Kini .Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007. Ward, Mike. 2002. Journalism Online. Focal Press www.antaranews.com www.nasional.tempo.co rubik.okezone.com www.kompasiana.com https://indonesiana.tempo.co https://pasangmata.detik.com

410

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Anak dalam Restrictive Mediation Tandiyo Pradekso Jurusan Ilmu Komunikasi-FISIP-Universitas Diponegoro Email: [email protected]

Abstrak Banyak faktor yang berkontribusi bagi kegiatan mediasi restriktif untuk dapat diimplementasikan secara efektif. Beberapa diantaranya yang dianggap memiliki pengaruh terhadap restrictive mediation ini antara lain adalah perkembangan dalam aktivitas anak menonton televisi, karakteristik personal, dan konteks ekologis anak, motif atau reasoning mereka untuk menonton televisi, dan penjelasan orang tua tentang mediasi serta kesepakatan dalam menentukan regulasi mediasi. Penelitian secara survey dilakukan pada 183 anak umur 9 sampai dengan 11 tahun, yang mendapatkan mediasi restriktif dari orang tuanya. Hasil uji regresi yang dilakukan pada semua semua variabel determinan menunjukkan bahwa tidak semua asumsi yang dijelaskan di awal terkonfirmasi dalam penelitian ini. Abstract There are contributing factors on effective restrictive television mediation. Some of them are development in children’s television viewing habit, children’s personal characteristics, ecological contexts, motives or reasoning of watching television, parental explanation of mediation, and parent-child agreement in reporting parental mediation. The study was conducted to a sample of 183 children age 9 to 11 years who considered to have a restrictive television mediation from their parents. A regression test was employed to measure the effect of those determinant factors to restrictive mediation, and the result revealed that only some of the measurements confirm the initial premises. Keywords: media literacy, parental mediation, restrictive mediation

Dalam kajian literasi media, khususnya yang melibatkan orang tua untuk mengurangi dampak negatif televisi pada anak, dikenal tiga jenis parental mediation atau disebut juga television mediation yaitu restrictive mediation (misalnya menetapkan peraturan waktu menonton televisi atau larangan terhadap tayangan tertentu), active mediation (membicarakan acara televisi dengan anak), dan co-viewing (menonton televisi bersama antara orang tua dan anak). Dari ketiga bentuk mediasi yang dilakukan oleh orang tua, active mediation ternyata mendapatkan perhatian yang lebih besar (Valkerburg, 2004, h. 54), sebagian karena selaras dengan pemikiran yang lebih demokratis, dan juga karena teknik ini dianggap memberikan hasil yang lebih baik karena proses interaksi antara orang tua dan anak yang berlangsung secara emosional dan intelektual. Meskipun demikian tidaklah mudah untuk mempraktekkan active mediation pada keluarga keluarga muda (yang memiliki anak usia balita hingga 10 tahun) dewasa ini. Beberapa hal yang menjadi penyebab antara lain adalah tersedianya waktu yang sangat terbatas karena kedua orang tua umumnya bekerja. Kemudian, tidak semua orang tua menyadari potensi buruk dari pengaruh televisi terhadap anak, dan bahkan tidak bertanggung jawab untuk menjaga anak dari pengaruh buruk televisi. Pengetahuan yang kurang memadai mengenai televisi akan membawa active mediation menjadi co-viewing, yaitu anak menonton bersama dengan orang tua. Teknik ini bisa misleading jika tidak mencermati isi acara televisi yang ditonton, yaitu apakah acara untuk anak atau acara untuk

411


orang tuanya yang ditonton bersama. Anak punya kecenderungan untuk menonton acara televisi yang diperuntukkan bagi orang dewasa, children’s preferences for television were not at all limited to children’s programs. Schramm, Lyle, and Parker found that 6- and 7-year-old children spent approximately 40% of their time in front of the television watching adult programs, and 12-year-olds spent no less than 80%. The reason children like to watch adult television programs is that these programs meet their need to orient themselves toward the adult world. In addition, these programs offer children a common experience about subjects that interest them and their contemporaries, making the social interaction with their peers easier. Finally, by watching adult programs, their status among their peers seems to increase (Valkerburg, 2004, h. 5). Valkerburg juga menjelaskan bahwa sejak awal televisi teleh digunakan secara berbeda dibandingkan dengan media massa lainnya. Ketika media cetak (yang berbasis writen texts) dikatakan menciptakan segregasi (berdasarkan umur), televisi justru mengintegrasikan penonton dari berbagai kelompok umur. Selain itu, tak dapat dihindari juga kenyataan bahwa the increased indulgence of parents also affects the children’s media use. As mentioned earlier, children’s interest in media aimed at adults is not new. However, what is new is the fact that parents are more tolerant with regard to the content of the media that they allow their children to be exposed to (Valkerburg, 2004, h. 7). Mencermati argumen di atas, maka pilihan terhadap teknik parental mediation yang lebih mungkin dilakukan adalah penerapan restrictive mediation kepada anak. Namun menerapkan restrictive mediation mensyaratkan kepatuhan anak untuk mentaatinya agar dapat berlangsung secara efektif. Bahkan ada kalanya orang tua perlu mempersiapkan instrumen pengawasan yang dapat menjamin ditaatinya peraturan menonton televisi oleh anak. Restrictive mediation merupakan teknik mediasi anak menonton televisi yang relatif sederhana, dimana orang tua menetapkan regulasi mengenai kegiatan anak menonton televisi yang wajib dipatuhi anak. Persoalannya menjadi tidak lagi sederhana ketika peraturan ini harus diterapkan dalam aktivitas keseharian anak. Banyak variabel yang berkontribusi bagi kegiatan mediasi ini untuk dapat diimplementasikan secara efektif. Dari pihak orang tua, setidaknya ada dua hal yang menjadi prasyarat dalam pelaksanaan mediasi ini. Pertama adalah pengetahuan yang cukup mengenai siaran televisi dan program acara televisi, sehingga mereka dapat menetapkan waktu, saluran, dan program acara yang sesuai dengan kualifikasi anak mereka. Kedua, orang tua perlu menyiapkan mekanisme kontrol agar peraturan yang telah ditetapkan dapat dijalankan dengan sesuai. Faktor penting lain yang juga menentukan kepatuhan anak pada parental mediation seperti dikemukakan oleh Barrie Gunter (1997, h. 17) adalah motif anak menonton televisi. Pertimbangan tentang motif ini menjadi semakin penting karena seperti dikemukakan lebih lanjut oleh Huston (60) bahwa “the old view of the zombie child mesmerized in front of the television set has been replaced with a model of a child who actively sifts, judges, and uses television content. Even as new electronic media proliferate, television remains a central part of children’s lives, and they watch it almost from birth onward.” Sejumlah hasil penelitian menunjukkan bahwa teknik restriktif ini mampu memberikan pengaruh yang cukup berarti untuk mengurangi efek negatif televisi pada anak. Seperti yang dikemukakan oleh Alison Parkes, khususnya dalam kasus pengaruh tayangan seksual di televisi bahwa the finding for parental restriction echoes other research suggesting parental restrictions may have protective effects for sexual behaviour and other risk behaviours such as smoking and alcohol

412

consumption. It adds to existing research by suggesting that specific restrictions on sexual content were more important for sexual behaviour than other restrictions on media content or use (Parks et.al, 2013, h. 1130). Fakta ini juga didukung oleh penelitian Moniek Buijzen dan koleganya (2007, h. 22) yang menjelaskan bahwa hasil penelitiannya do suggest that for some children, reducing their exposure to television may sometimes be the only effective way to counteract negative effects. Meskipun demikian Buijzen menambahkan bahwa it is conceivable that restrictive mediation may be more effective when accompanied by parental explanation. If children understand why they are not allowed to watch certain programs, they may perhaps learn how to manage their own exposure to program content. Artinya bahwa mediasi restriktif juga memerlukan penjelasan yang dapat dikomunikasikan dengan baik oleh orang tua agar anak memahami dan sepakat mengapa mereka perlu patuh pada regulasi menonton televisi yang diterapkan oleh orang tua. Kesepakatan ini penting karena akan menentukan hasil mediasi. Parent-child agreement in reporting parental mediation activities can be a key variable in predicting the mediation outcome. The better children perceive parental mediation messages, the more those messages succeed in modifying media effects (Buijzen et.al., 2008, h. 19). Sebagai upaya untuk memberikan penjelasan kepada anak yang menyertai peraturan menonton televisi yang hendak diterapkan, orang tua perlu terlebih dulu mengerti berbagai faktor yang berperan dalam proses mediasi. Dari pihak anak yang menjadi obyek regulasi dan wajib patuh untuk menjadikan regulasi tersebut efektif, ada beberapa faktor yang berkontribusi bagi keberlangsungan restrictive mediation. Faktor-faktor tersebut antara lain perkembangan dalam aktivitas anak menonton televisi, karakteristik personal anak, dan konteks ekologis anak (Huston dalam Pecora, Murray, & Wartella, 2007, h. 42-47). Tiga faktor yang berkontribusi pada perilaku anak dalam menonton televisi tersebut pada gilirannya juga akan mempengaruhi proses mediasi. Menambahkan data ini, hasil penelitian Brad Bushman (1990, h. 162) also suggest that certain individual differences moderate cognitive and emotional responses to violent media. Namun Barrie Gunter memberikan pendekatan yang berbeda dalam menjelaskan perilaku anak menonton televisi sebagai faktor pengaruh pada parental mediation. Gunter menjelaskan bahwa untuk memahami perilaku anak menonton televisi maka perlu dimengerti terlebih dulu motif atau reasoning mereka untuk menonton televisi. Berangkat dari premis uses and gratifications yang mengasumsikan bahwa media telah memuaskan berbagai kebutuhan audiencenya maka television viewers are therefore motivated to watch television in order to satisfy their various wants, needs and desires at the time. This does not mean that viewing behaviour is always pushed by strong psychological drives but, for most of the time, that people watch television and, this applies to some extent even to the young, they do so for a reason. This reason may be as simple as ‘to pass the time’ (Gunter & McAleer, 1997, h. 17). Merujuk pada hasil penelitian yang dilakukan di Inggris dan Amerika Serikat, Gunter dan McAleer mengidentifikasi 6 sampai 8 motif utama anak menonton televisi. Penelitian di Inggris pada anak usia 9, 12, dan 15 tahun menghasilkan 8 kategori motif atau reasons yaitu ‘to pass time’, ‘to forget as a means of diversion’, ‘learning about things’, ‘learning about myself, ‘for arousal ’, ‘for relaxation’, ‘for companionship’ dan ‘as a habit.’ Sementara pada penelitian di Amerika Serikat ditemukan motif learning, habit or to pass time, companionship, escape, arousal, and relaxation. Menonton televisi untuk passing time, relaksasi, dan stimulasi atau arousal merupakan 3 motif yang paling dominan (Gunter & McAleer, 1997, h. 18-26).

413


Alasan menonton televisi sebagai habit atau kebiasaan, atau pengisi waktu (senggang), atau passing time merupakan salah satu alasan terpenting yang biasanya dikemukakan oleh anak. Motif kebiasaan ini biasanya juga dijelaskan sebagai aktivitas yang dilakukan karena tidak ada aktivitas lain yang lebih baik yang bisa dilakukan. Sebaliknya menggunakan televisi sebagai sumber belajar merupakan motif untuk mendapatkan learning benefits yang tidak terbatas pada program-program informasi, namun juga dari berbagai macam program acara televisi lainnya, seperti misalnya drama atau hiburan. Dalam hal ini televisi merupakan sumber utama dalam social learning. Anak menggunakan televisi sebagai sumber belajar atas banyak hal. Melalui televisi anak bisa belajar mengenai diri mereka sendiri, belajar mengenai kehidupan, mengenai bagaimana harus bersikap dalam berbagai situasi, bagaimana mengatasi persoalan dengan orang lain atau keluarganya sendiri, dan sebagainya. Anak juga bisa belajar atau mengenal beragam kelompok sosial dan etnis yang berbeda, berbagai jenis pekerjaan, gaya hidup, dan berbagai peristiwa yang terjadi di dunia. Menonton televisi juga dapat menjadi source of companionship, baik dengan membawa keluarga untuk bersama-sama menonton dan menikmati program acara televisi, maupun menyediakan teman-teman fantasi bagi anak. Alasan kedua inilah yang sesungguhnya banyak dirujuk oleh anak ketika mereka menyatakan bahwa televisi menyediakan teman bagi mereka. Dalam konteks companionship ini dikenal pula istilah TV people as companions, dimana anak melakukan parasocial relationships dengan seolah-olah berteman dengan karakter atau tokoh yang ada di televisi. Anak biasanya juga menggunakan televisi sebagai sumber utama materi pembicaraan dengan teman-temannya. Acara-acara televisi menyediakan lahan bagi common experience yang menjadi bahan pembicaraan anak dengan teman-temannya di sekolah atau lingkungan permainannya. Anak-anak yang tidak bisa ikut berbincang tentang acara televisi yang populer dan lagi aktual di lingkungan teman-temannya akan tersisih dari pergaulan. Alasan lain yang banyak dikemukakan anak adalah arousal atau stimulasi yang merupakan suatu kondisi psikologis yang berupa dorongan yang dipicu oleh keingintahuan untuk mendapatkan pengalaman yang baru dan berbeda. Secara sederhana, stimulasi ini dirasakan dalam bentuk inspirasi, motivasi, atau encouragement. Televisi menyajikan berbagai program yang dapat memberikan stimuli kepada penontonnya, dan program-program tersebut dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan masing-masing penonton untuk dapat mencapai tingkatan stimuli tertentu yang diperlukan oleh para penontonnya. Proses stimulasi ini selanjutnya berkaitan dengan dua fungsi yang berkaitan yaitu sebagai cara untuk mengatasi kebosanan, providing a source of stimulation— both mental and emotional—and able to brighten up a dull day or night (Gunter & McAleer, 1997, h. 24), dan membuat perasaan yang sedang suntuk (bad mood) menjadi lebih baik. Berangkat dari berbagai pemikiran dan pertimbangan tersebut maka penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan anak dalam restrictive mediation. Metoda Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatori dalam perspektif positivistik yang dilakukan melalui survei yang dilakukan pada anak umur 9 sampai dengan 11 tahun, yang mendapatkan mediasi restriktif dari orang tuanya. Karena kriteria yang spesifik dari obyek penelitian maka sampel diambil secara non-random, dari murid kelas 3, 4, dan 5 dari 3 sekolah dasar yaitu SD Al-Azhar, SD

414

Banyumanik, dan MI Jabungan. Dari kriteria tersebut, terpilih 183 orang anak. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi. Pemilihan terhadap ketiga sekolah dasar ini juga didasarkan pada kepentingan untuk membedakan dan mengelompokkan responden dalam 3 kelompok status sosial ekonomi yang berbeda. SD Al-Azhar merupakan sekolah swasta yang relatif mahal biayanya, sehingga hanya anakanak dari keluarga yang secara ekonomi mampu yang bisa mengirim anaknya untuk bersekolah di tempat tersebut. Responden dari sekolah dasar ini dikategorikan ke dalam status sosial ekonomi (SES) A. SD Banyumanik merupakan SD Negeri yang tidak memungut biaya SPP dalam penyelenggaraan pendidikannya. Seperti SD Negeri di perkotaan pada umumnya, maka SD ini juga dapat di akses oleh keluarga pada umumnya di lingkungan lokasi SD tersebut. Responden dari sekolah dasar ini dikategorikan ke dalam SES B. Sedangkan responden yang berasal dari Madrasah Ibtidaiah Negeri Jabungan dikategorikan dalam kelompok SES C karena letaknya di daerah pedesaan yang relatif jauh dari Kota Semarang. Hasil Karakteristik personal sebagai salah satu faktor pengaruh dalam penelitian ini difokuskan pada dua variabel demografis, yaitu jenis kelamin dan umur anak. Komposisi responden menurut jenis kelaminnya menunjukkan bahwa responden laki-laki sedikit lebih banyak daripada responden perempuan. Responden dari kelas 3 sampai dengan kelas 5 SD pada umumnya berumur antara 9 tahun sampai dengan 11 tahun. Namun dalam pengambilan murid dari kelas yang bersangkutan sebagai sampel ditemukan pula anak-anak yang berumur 1 tahun di atas dan 1 tahun di bawah rentang umur murid pada umumnya, meskipun proporsinya sangat kecil. Proporsi kelompok umur responden ini konsisten dan merepresentasikan tingkat kelas yang mereka duduki. Proporsi kelompok umur yang dominan selaras dengan proporsi tingkatan kelas yang dominan. Demikian pula dengan proporsi kelompok umur terendah sama dengan proporsi kelas yang juga terendah. Motif menonton televisi merupakan alasan utama yang biasanya mendasari aktivitas menonton televisi. Dalam penelitian ini digunakan 3 alasan dominan yang dikemukakan oleh Gunter yaitu, passing time, relaksasi, dan stimulasi. Passing time atau mengisi waktu karena menganggur atau tidak ada aktivitas lain yang sedang dikerjakan adalah motif menonton televisi yang relatif lemah. Motif ini akan mudah di substitusi atau tergantikan ketika anak menemukan atau diberikan aktivitas lain yang lebih atraktif bagi dirinya. Misalnya di ajak bermain, jalan-jalan, atau jajan ke warung atau rumah makan. Meskipun demikian diperlukan treatment yang bersifat preventif terhadap mereka yang memiliki motif ini, karena dengan kondisi tidak ada aktivitas lain dalam waktu yang panjang akan membuat anak juga lebih lama terpapar pada konten acara televisi. Keadaan seperti

415


ini dalam waktu yang panjang dan berulang tentu saja potensial untuk membuat anak akhirnya menjadi adiktif pada televisi. Motif relaksasi memiliki proporsi yang paling rendah. Motif relaksasi dalam menonton televisi adalah pertimbangan untuk menggunakan kegiatan menonton televisi sebagai teman yang menyertai melepas lelah. Motif ini mirip dengan perilaku mendengarkan radio atau musik sambil beristirahat, atau mendengarkan musik untuk menemani tidur. Dalam penelitian ini motif stimulasi atau mencari hiburan merupakan motif yang dominan pada anak-anak yang menjadi responden. Motif ini menjadikan aktivitas menonton televisi sebagai tujuan, dan hanya dengan melakukan aktivitas tersebut anak akan mendapatkan pemenuhan hiburan, sehingga menjadikan mereka merasa bahagia. Anak yang memiliki motif ini biasanya lebih susah untuk dialihkan dari aktivitas menonton televisi dibandingkan kedua motif lainnya. Konteks ekologis anak mencakup jumlah saudara kandung yang dimiliki, tingkat pendidikan orang tua, dan tingkat pendapatan orang tua. Tingkat pendapatan orang tua dalam hal ini diidentifikasi melalui kelompok SES-nya dengan cara mempertimbangkan asal sekolah anak yang menjadi responden, seperti telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu, pada bagian ini diuraikan pula pekerjaan orang tua responden, baik pekerjaan ayah maupun ibu mereka. Sedangkan jumlah saudara kandung yang dimaksud adalah saudara kandung yang masih tinggal serumah, yang meliputi baik kakak maupun adik. Pekerjaan ayah responden cukup beragam dengan proporsi dominan sebagai wiraswasta di mana didalamnya terdapat pula pekerjaan sebagai kontraktor. Kategori pekerjaan profesional yang dimaksud disini meliputi pekerjaan sebagai dokter, dosen, guru, hakim, nakhoda, pilot, surveyor, wartawan, ahli gizi, konsultan, notaris, dan perawat. Sementara pada kategori karyawan termasuk pekerjaan sebagai supir dan pekerja pada Badan Usaha Milik Negara. Dibanding dengan ragam pekerjaan ayah responden, variasi pekerjaan ibu mereka lebih banyak, meskipun lebih dari separuh bekerja sebagai ibu rumah tangga. Bagian yang menarik dari pekerjaan ibu responden ini adalah bahwa proporsi pekerja profesionalnya sama besar dengan kelompok ayah responden, sementara jenis pekerjaan lainnya memiliki proporsi kurang dari separuh dibandingkan pekerjaan ayah responden untuk jenis pekerjaan yang sama. Untuk jenis pekerjaan buruh pada kelompok ibu responden terdapat pula pekerjaan sebagai asisten rumah tangga. Pada jenis pekerjaan wiraswasta, pada umumnya ibu responden berusaha sebagai pedagang di pasar, dan membuka warung kebutuhan sehari hari di rumah mereka. Mencermati jenis pekerjaan ayah dan ibu responden, maka dapat dikemukakan bahwa responden berasal dari kelompok pendapatan keluarga yang terdistribusi dengan baik pada kelompok berpenghasilan tinggi, menengah, dan rendah. Dapat dikatakan bahwa ada ayah atau ibu responden yang bekerja di sektor formal yang memiliki jaminan pendapatan yang tetap dan tentunya memadai, serta ada pula yang berasal dari sektor informal. Konteks ekologis berikutnya adalah tingkat pendidikan orang tua responden,

416

yang dalam hal ini dikelompokkan menjadi tamatan pendidikan dasar, pendidikan menengah yang meliputi SMP dan SMA atau yang setara, diploma (D3), sarjana, dan pasca sarjana yang mencakup pendidikan S2 dan S3. Proporsi pendidikan ayah dan ibu responden relatif setara, kecuali untuk kategori pendidikan pasca sarjana dimana proporsi pendidikan ibu responden pada kategori ini hanya sekitar seperempat dari proporsi pendidikan ayah pada kategori yang sama. Data menarik tentang tingkat pendidikan orang tua responden ini adalah bahwa proporsi tingkat pendidikan ayah responden hanya lebih tinggi dari proporsi tingkat pendidikan ibu responden pada kategori pendidikan tertinggi (pasca sarjana) dan terendah (pendidikan dasar). Profil pekerjaan dan tingkat pendidikan ayah dan ibu responden ini menunjukkan bahwa data tentang salah satu indikator konteks ekologis responden dapat menggambarkan variabilitas status sosial ekonomi responden, selain penggunaan asal sekolah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Gambaran mengenai kondisi lingkungan keluarga responden juga dapat disimak dari jumlah kakak dan adik yang masih tinggal serumah. Data mengenai jumlah kakak dan adik yang masih tinggal serumah menunjukkan bahwa pada umumnya responden berasal dari keluarga kecil dengan jumlah anak yang hanya 2 orang (separuh dari total responden). Hanya sekitar 12 persen responden yang berasal dari keluarga yang memiliki 4 orang anak atau lebih. Jika diperhatikan lebih cermat komposisi kakak dan adik responden dalam keluarganya maka akan terlihat bahwa proporsi dari responden yang tidak memiliki kakak dan yang tidak memiliki adik besarnya relatif sama (sekitar 40 %). Demikian pula dengan responden yang hanya memiliki 1 kakak atau 1 adik (sekitar 40%). Profil jumlah dan komposisi kakak dan adik responden yang tinggal serumah ini juga menegaskan tentang persebaran dan variabilitas yang baik pada data tentang konteks ekologis responden ini. Parental explanation of mediation meliputi penjelasan orang tua (baik ayah atau ibu) mengenai penerapan peraturan menonton televisi yang diterapkan kepada anak oleh orang tua. Penjelasan ini terutama mengenai alasan-alasan mengapa seorang anak tidak boleh menonton acara tertentu, atau tidak boleh terus-menerus duduk di depan pesawat televisi. Selain itu faktor ini mencakup pula kesepakatan terhadap mediasi, yaitu apakah peraturan mengenai perilaku menonton televisi yang diterapkan kepada anak ini dibuat oleh ayah atau ibu sendiri, atau melibatkan anak juga dalam proses pembuatan dan penerapannya. Secara konseptual, peraturan yang dibuat bersama dengan anak dianggap lebih efektif untuk membuat anak lebih patuh dan bertanggung jawab dengan karena kesepakatan yang telah mereka buat. Cara ini juga akan membantu efektifitas penjelasan orang tua mengenai alasan-alasan atau argumentasi yang dikemukakan orang tua mengenai berbagai peraturan menonton televisi yang diterapkan kepada anak.

417


Data penelitian menunjukkan bahwa umumnya orang tua telah memiliki kesadaran untuk berkomunikasi dan melakukan persuasi kepada anak-anaknya dalam menerapkan peraturan menonton televisi. Hampir tigaperempat responden menceritakan bahwa ayah dan, atau ibu mereka memberikan penjelasan mengenai mengapa orang tua mereka menetapkan peraturan tentang menonton televisi. Sisanya, hampir seluruhnya menerapkan peraturan menonton televisi kepada anak walaupun tidak memberikan penjelasan tentang alasan diterapkannya peraturan menonton televisi tersebut. Peraturan menonton televisi untuk anak yang diterapkan di rumah kebanyakan (49,7%) merupakan peraturan yang diputuskan sendiri oleh orang tua, baik ayah maupun ibu. Sedikit lebih kecil proporsinya (45,9%) adalah peraturan yang melibatkan partisipasi anak dalam proses pembuatannya, baik yang berasal dari kesepakatan antara anak dengan orang tua, maupun peraturan yang sepenuhnya diserahkan kepada anak untuk menyusunnya. Data tentang keterlibatan anak dalam membuat peraturan menonton televisi untuk anak ini menunjukkan proporsi yang seimbang antara peraturan yang disusun berdasarka keputusan sepihak orang tua dengan peraturan yang melibatkan anak. Pada grafik tentang penetapan peraturan menonton televisi diketahui pula bahwa ada 4,4 persen atau 8 orang responden anak yang di keluarganya tidak memiliki atau menerapkan peraturan menonton televisi. Dengan demikian, maka dari total 183 responden penelitian ini hanya 175 responden anak yang nantinya akan diperhitungkan dalam uji hipotesis mengenai faktorfaktor yang mempengaruhi kepatuhan anak terhadap peraturan menonton televisi di rumah mereka. Kepatuhan pada restrictive mediation adalah kesukarelaan anak untuk mengikuti peraturan menonton televisi di rumahnya dan tingkat pelanggaran yang mereka lakukan terhadap peraturan tersebut. Kepatuhan pada peraturan menonton televisi diidentifikasi dari perilaku anak menonton televisi di rumahnya dan keberadaan pihak yang berada di sekitar lokasi anak ketika sedang menonton televisi, maupun mereka yang secara sengaja mengawasi atau mendampingi anak menonton televisi. Data penelitian ini menunjukkan bahwa ternyata sekitar 60 persen anak yang menjadi responden penelitian dapat patuh pada peraturan menonton televisi tanpa harus ada pengawasan dari orang tua atau orang yang lebih dewasa lainnya di rumah. Sementara sisanya (tidak termasuk anak-anak yang tidak memiliki peraturan menonton televisi di rumahnya) patuh secara kondisional, yaitu jika ada yang mengawasi. Anak yang hanya patuh pada peraturan menonton televisi jika ada yang mengawasi adalah segmen yang perlu mendapatkan perhatian dan treatment yang lebih serius karena perilaku tersebut menunjukkan motif stimulasi yang tinggi pada anak yang menjadikan menonton televisi sebagai tujuan untuk mendapatkan hiburan.

418

Berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan menonton televisi adalah pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak tersebut terhadap peraturan yang diterapkan pada aktivitas menonton televisi mereka. Proporsi pelanggaran dominan pada tingkat pelanggaran yang relatif rendah, yaitu pernah atau sesekali melanggar peraturan tersebut. Hanya sebagian kecil yang sungguh-sungguh mentaati peraturan menonton televisi dan tidak pernah melakukan pelanggaran. Data mengenai pelanggaran ini menunjukkan karakteristik spesifik yang biasa terjadi pada kognisi, sikap, dan perilaku anak, sehingga perilaku pelanggaran ringan yang mungkin dilakukan oleh anak-anak tersebut masih dapat ditolerir. Data mengenai kepatuhan pada restrictive mediation ini secara umum menunjukkan bahwa anak-anak tersebut cenderung patuh pada peraturan menonton televisi, terlepas dari siapapun yang menyusun peraturan tersebut. PEMBAHASAN Keberhasilan dalam pengendalian perilaku anak menonton televisi akan menyelamatkan anak dari berbagai pengaruh buruk yang dibawa oleh televisi. Untuk menjamin keberhasilan pengendalian perilaku menonton televisi ini, bagian terpentingnya adalah kesediaan anak untuk mematuhi rambu-rambu pengendalian (peraturan) yang dikenakan kepada mereka. Kemampuan ayah dan ibu untuk selalu melakukan pengawasan terhadap perilaku anak menonton televisi sangat terbatas, bahkan untuk ibu yang bekerja mengurus rumah tangga dan tinggal seharian di rumah, karena berbagai kesibukan dan tanggung jawab lain yang harus dikerjakan oleh ayah dan ibu sepanjang hari dan sehari-harinya. Oleh sebab itu, hal penting yang harus dilakukan adalah menumbuhkan kesediaan dan kesukarelaan anak untuk mematuhi peraturan menonton televisi yang dikenakan kepada mereka. Sebagai konsekuensi dari upaya untuk meningkatkan kepatuhan anak tersebut, berbagai studi dilakukan untuk menemukan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan anak pada restrictive mediation yang dilakukan orang tua kepada mereka. Secara teoritis ada beberapa faktor yang dianggap berkontribusi pada keberlangsungan restrictive mediation dan empat di antaranya yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah karakteristik personal anak, motif anak menonton televisi, konteks ekologis atau lingkungan sosial dimana anak tersebut tinggal, dan penjelasan atau argumentasi yang dikomunikasikan oleh orang tua mengenai alasan mereka memberlakukan peraturan menonton televisi untuk anak. Empat faktor

419


inilah yang selanjutnya diuji kontribusinya pada kepatuhan anak terhadap peraturan menonton televisi. Karakteristik personal anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah umur dan jenis kelamin anak. Umur anak yang terdata dalam penelitian ini adalah 8 tahun sampai dengan 12 tahun. Sedangkan variabel jenis kelamin diubah menjadi dummy variable dengan nilai 0 untuk jenis kelamin perempuan dan 1 untukjenis kelamin laki-laki. Uji regresi yang dilakukan pada data dari 175 responden yang orang tuanya memberlakukan restrictive mediation di rumahnya menunjukkan hasil sebagai berikut. Pengaruh Kararakteristik Personal terhadap Restrictive Mediation No

Independents

1 Umur 2 3 Jenis Kelamin 4

Dependent Mengikuti Peraturan Menonton TV Pelanggaran Peraturan Menonton TV Mengikuti Peraturan Menonton TV Pelanggaran Peraturan Menonton TV

Sig.

B

R square

Hipotesis

.119

-.061

.014

DITOLAK

.044

.068

.023

DITERIMA

.600

.039

.002

DITOLAK

.331

.063

.005

DITOLAK

Umur anak tidak berpengaruh pada kepatuhan untuk mengikuti peraturan menonton televisi. Tingkat signifikansi dari model regresi yang diuji jauh melebihi toleransi 0,05, sehingga hipotesis mengenai pengaruh umur pada kepatuhan mengikuti peraturan menonton televisi ditolak. Namun umur anak ternyata berpengaruh pada tingkat pelanggaran terhadap peraturan menonton televisi. Umur memiliki kontribusi sekitar 2,3 persen pada kemungkinan untuk tidak melanggar peraturan menonton televisi. Koefisien regresi yang memiliki nilai positif 0,068 mengindikasaikan bahwa semakin banyak umurnya (anak yang lebih tua) semakin besar kemungkinannya untuk tidak melanggar peraturan menonton televisi. Temuan ini dapat mendorong pemanfaatan anak yang lebih tua untuk mempersuasi adiknya atau menjadi panutan bagi adiknya untuk tidak melanggar peeraturan menonton televisi. Jenis kelamin anak tidak berpengaruh pada kepatuhan untuk mengikuti peraturan menonton televisi maupun pelanggaran terhadap peraturan menonton televisi. Jadi tidak dapat dikatakan bahwa anak laki-laki biasanya bandel dan tidak mudah menurut pada peraturan, atau anak perempuan lebih takut dan lebih patuh pada peraturan, karena ternyata keduanya tidak berkaitan sama sekali dengan kepatuhan dan pelanggaran peraturan menonton televisi. Motif menonton televisi seperti dikemukakan oleh Barrie Gunter, diprediksikan memiliki pengaruh pada kepatuhan anak terhadap parental mediation. Tiga motif terpenting dalam kaitannya dengan parental mediation adalah stimulasi, relaksasi atau passing time (mengisi waktu). Namun hasil uji regresi terhadap pengaruh masing-masing motif pada kepatuhan dan pelanggaran terhadap peraturan menonton televisi menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel motif yang berpengaruh pada dua variabel dependen tersebut. Dengan demikian, semua hipotesis yang berkaitan dengan variabel motif ditolak, dan hasil ini dengan sendirinya menggugurkan keberlakuan premis Barrie Gunter dalam penelitian ini.

420

Pengaruh Motif Menonton Televisi terhadap Restrictive Mediation No

Independents

Dependent Mengikuti Peraturan Menonton TV Pelanggaran Peraturan Menonton TV Mengikuti Peraturan Menonton TV Pelanggaran Peraturan Menonton TV Mengikuti Peraturan Menonton TV Pelanggaran Peraturan Menonton TV

1 Stimulasi 2 3 Relaksasi 4 5 Passing time 6

Sig.

B

R square

Hipotesis

.519

.048

.002

DITOLAK

.732

.022

.001

DITOLAK

.759

-.029

.001

DITOLAK

.069

-.147

.019

DITOLAK

.644

-.040

.001

DITOLAK

.205

.095

.009

DITOLAK

Konteks ekologis anak dalam penelitian ini adalah kondisi sosial ekonomi keluarga dari anak tersebut. Kondisi sosial ekonomi ini mencakup beberapa variabel seperti jumlah saudara kandung (siblings) yang tinggal serumah, tingkat pendidikan orang tua, dan tingkat pendapatan orang tua. Siblings diukur dari jumlah kakak, jumlah adik dan jumlah gabungan keduanya. Tingkat pendidikan orang tua dihitung dari tahun sukses dalam menempuh pendidikan formal. Sedangkan tingkat pendapatan diperoleh melalui proxy dari asal sekolah anak untuk merefleksikan status sosial ekonomi orang tuanya (dalam hal ini sebetulnya lebih tepat sebagai tingkat pendapatan karena tingkat pendidikan orang tua baik ayah maupun ibu responden dan jenis pekerjaan mereka sudah di data secara terpisah). Uji regresi dari seluruh variabel tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan orang tua menunjukkan tidak adanya pengaruh kepada kepatuhan untuk mengikuti peraturan menonton televisi dan pelanggaran terhadap peraturan menonton televisi, karena tingkat signifikansi model regresinya jauh melampaui batas toleransi. Dengan demikian semua hipotesis yang berkaitan dengan variabel-variabel tersebut ditolak. Pengaruh Konteks Ekologis terhadap Restrictive Mediation No 1 2

Independents Jumlah Kakak dan Adik yang Tinggal Serumah

3 Jumlah Kakak Serumah 4 5 Jumlah Adik Serumah 6 7 Pendidikan Ayah 8

Dependent Mengikuti Peraturan Menonton TV Pelanggaran Peraturan Menonton TV Mengikuti Peraturan Menonton TV Pelanggaran Peraturan Menonton TV Mengikuti Peraturan Menonton TV Pelanggaran Peraturan Menonton TV Mengikuti Peraturan Menonton TV Pelanggaran Peraturan Menonton TV

421

Sig.

B

R square

Hipotesis

.044

.073

.023

DITERIMA

.045

.063

.023

DITERIMA

.939

-.003

.000

DITOLAK

.184

.049

.010

DITOLAK

.015

.102

.034

DITERIMA

.312

.037

.006

DITOLAK

.419

.008

.004

DITOLAK

.078

.014

.018

DITOLAK


Mengikuti Peraturan Menonton TV Pelanggaran Peraturan Menonton TV Mengikuti Peraturan Menonton TV Pelanggaran Peraturan Menonton TV Mengikuti Peraturan Menonton TV Pelanggaran Peraturan Menonton TV Mengikuti Peraturan Menonton TV Pelanggaran Peraturan Menonton TV

9 Pendidikan Ibu 10 11 SES A 12 13 SES B 14 15 SES C 16

.293

.011

.006

DITOLAK

.073

.016

.018

DITOLAK

.206

.094

.009

DITOLAK

.090

.109

.016

DITOLAK

.347

-.072

.005

DITOLAK

.401

-.056

.004

DITOLAK

.638

-.048

.001

DITOLAK

.237

-.104

.008

DITOLAK

Gejala menarik terlihat berkaitan dengan variabel siblings. Jumlah siblings secara keseluruhan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan untuk mengikuti peraturan menonton televisi (signifikan pada tingkat 0,044) maupun pelanggaran terhadap peraturan menonton televisi (signifikan pada tingkat 0,045). Keduanya memberikan kontribusi yang sama, 2,3 persen pada masing-masing variabel dependen, dan dua hipotesis yang berkaitan dengan variabel ini, diterima. Arah positif pada koefisien regresi juga menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah siblings, maka semakin besar kemungkinannya untuk mematuhi peraturan menonton televisi dan tidak melanggar peraturan tersebut. Namun kondisinya berubah ketika jumlah kakak dan jumlah adik dikelompokkan secara terpisah. Jumlah kakak sama sekali tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan untuk mengikuti peraturan menonton televisi dan pelanggaran terhadap peraturan menonton televisi, sehingga dua hipotesis yang berkaitan dengan variabel-variabel ini ditolak. Sementara variabel jumlah adik hanya berpengaruh pada kepatuhan untuk mengikuti peraturan menonton televisi, namun tidak berpengaruh pada pelanggaran peraturan menonton televisi. Dengan kontribusi 3,4 persen, maka dapat dikatakan bahwa semakin banyak jumlah adik yang dimiliki semakin besar kemungkinannya untuk mentaati peraturan menonton televisi. Besar kemungkinan kondisi psikologis sebagai kakak dan kesadaran untuk mulai memiliki tanggung jawab dengan memberikan contoh yang baik kepada adik-adiknya, dapat menjelaskan mengapa jumlah adik berpengaruh pada kepatuhan untuk mengikuti peraturan menonton televisi. Tentu saja kondisi ini juga dapat dieksploitasi untuk membantu efektivitas restrictive mediation pada anak. Pengaruh Parental Explanation terhadap Restrictive Mediation No 1 2

Independent Orangtua Menjelaskan Alasan Melarang Anak Nonton Program Tertentu

Dependent Mengikuti Peraturan Menonton TV Pelanggaran Peraturan Menonton TV

Sig.

B

R square

Hipotesis

.083

.130

.017

DITOLAK

.039

.178

.024

DITERIMA

Parental explanation of mediation mengasumsikan bahwa anak yang diatur perilakunya menonton televisi akan merasa lebih nyaman jika mereka diberikan penjelasan oleh orang tuanya mengenai alasan penerapan peraturan menonton televisi. Penjelasan tersebut dapat berupa

422

argumentasi tentang program acara televisi yang belum sesuai untuk anak hingga penggunaan waktu untuk aktivitas yang lebih produktif seperti belajar, membantu orang tua untuk melakukan pekerjaan ringan sehari-hari atau bermain/berinteraksi dengan teman. Pemberian penjelasan ini dianggap akan mempengaruhi efektivitas parental mediation. Meskipun demikian, hasil uji regresi menunjukkan bahwa parental explanation of mediation hanya efektif untuk mengurangi potensi pelanggaran peraturan menonton televisi. Dengan kontribusi 2,4 persen parental explanation of mediation memperbesar kemungkinan bagi anak untuk tidak melanggar peraturan menonton televisi. Data yang sangat menarik ditemukan pada prinsip parent-child agreement dalam membuat peraturan menonton televisi bagi anak. Prinsip ini meyakini bahwa dengan melibatkan anak untuk ikut menyusun peraturan tentang menonton televisi akan membuat anak menjadi lebih termotivasi untuk terlibat pula dalam penerapan peraturan tersebut. Dalam prinsip ini terdapat tiga alternatif penyusunan peraturan menonton televisi yang harus diikuti oleh anak. Pertama adalah orang tua sendiri yang menetapkan secara sepihak peraturan tanpa konsultasi dengan anak. Kedua, orang tua menyerahkan sepenuhnya kepada anak untuk membuat sendiri dan mengikuti peraturan yang dia buat. Misalnya orang tua membuat anak berjanji untuk mengatur sendiri jumlah jam per hari menonton televisinya, jamberapa anak akan menonton televisi, atau program apa yang akan ditontonnya. Model ketiga melibatkan diskusi dan argumentasi antara orang tua dengan anak untuk menyusun peraturan menonton televisi, yang pada gilirannya akan disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa memberikan kesempatan kepada anak untuk menyusun sendiri peraturan menonton televisi mereka tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan untuk mengikuti peraturan menonton televisi maupun tingkat pelanggaran peda peraturan menonton televisi. Dengan demikian model kedua yang sebenarnya merupakan upaya memberikan tanggung jawab kepada anak untuk mengendalikan diri mereka terhadap hasrat untuk menonton televisi belum sesuai untuk anak usia 9 sampai dengan 11 tahun. Kedua hipotesia yang berkaitan dengan variabel-variabel ini ditolak karena tingkat signifikansi model regresinya jauh di atas ambang toleransi. Pengaruh Pembuat Peraturan Menonton TV terhadap Restrictive Mediation No 31 32 33 34 35 36

Independent (s) Orangtua Menetapkan Peraturan Menonton TV

Anak Menetapkan Sendiri Peraturan Menonton TV Orangtua dan Anak Bersepakat Menetapkan Peraturan Menonton TV

Dependent Mengikuti Peraturan Menonton TV Pelanggaran Peraturan Menonton TV Mengikuti Peraturan Menonton TV Pelanggaran Peraturan Menonton TV Mengikuti Peraturan Menonton TV Pelanggaran Peraturan Menonton TV

423

Sig.

B

R square

Hipotesis

.018

-.175

.032

DITERIMA

.043

-.130

.024

DITERIMA

.448

.070

.003

DITOLAK

.849

.015

.000

DITOLAK

.050

.162

.022

DITERIMA

.036

.151

.025

DITERIMA


Model pertama dari parent-child agreement, yaitu orang tua sendiri yang menetapkan peraturan menonton televisi untuk anak ternyata memiliki pengaruh pada kepatuhan untuk mengikuti peraturan menonton televisi dan pelanggaran yang dilakukan anak terhadap peraturan menonton televisi tersebut. Namun koefisien regresi yang menunjukkan nilai negatif mengindikasikan asosiasi yang berlawanan arah, dimana peraturan menonton televisi yang ditetapkan secara sepihak oleh orang tua akan memperbesar kemungkinan bagi anak untuk tidak mematuhinya. Demikian pula dengan pelanggaran terhadap peraturan menonton televisi, peraturan menonton televisi yang ditetapkan secara sepihak oleh orang tua akan memperbesar kemungkinan bagi anak untuk melanggar peraturan menonton televisi tersebut. Jadi, metoda membuat peraturan menonton televisi ini kontra produktif bagi aktivitas parental mediation itu sendiri. Model ideal akhirnya ditemukan pada alternatif ketiga dalam penyusunan peraturan menonton televisi untuk anak, yaitu melibatkan orang tua dan anak untuk mendiskusikan dan menyepakati bersama peraturan menonton televisi tersebut. Variabel ini berpengaruh dan memiliki arah asosiasi positif dengan kedua variabel dependen. Sehingga dapat dikemukakan bahwa peraturan menonton televisi yang dibuat bersama-sama antara orang tua dan anak akan memperbesar peluang bagi dipatuhinya peraturan menonton televisi oleh anak dan sekaligus memperbesar kemungkinan untuk tidak dilanggar oleh mereka. Simpulan Hasil pengujian ternyata tidak sepenuhnya mengkonfirmasi teori-teori yang telah dikemukakan oleh sejumlah peneliti mengenai kemampuan faktor-faktor tersebut untuk mempengaruhi kepatuhan terhadap peraturan menonton televisi. Karakteristik personal anak memiliki sebagian pengaruh pada restrictive mediation. Dari dua variabel dalam kelompok ini, hanya umur yang berpengaruh positif pada potensi pelanggaran peraturan menonton televisi. Semakin tua umur anak semakin kecil kemungkinannya untuk melanggar peraturan. Motif anak menonton televisi tidak memiliki pengaruh pada restrictive mediation. Variabelvariabel di dalam motif menonton televisi, yaitu stimulasi, relaksasi, dan passing time, tidak menunjukkan adanya pengaruh terhadap kepatuhan pada peraturan menonton televisi, maupun pelanggaran terhadap peraturan menonton televisi. Konteks ekologis anak memiliki sebagian pengaruh pada restrictive mediation. Variabel tingkat pendidikan orang tua (ayah dan ibu) dan tingkat penghasilan orang tua (SES) tidak mengindikasikan adanya asosiasi dengan restrictive mediation. Sementara jumlah siblings secara keseluruhan (kakak plus adik) secara signifikan berpengaruh terhadap restrictive mediation. Namun hasilnya akan berbeda jika antara kakak dan adik diuji secara terpisah. Dalam pengujian terpisah ini hanya jumlah adik yang secara signifikan berpengaruh pada kepatuhan untuk mengikuti peraturan menonton televisi. Parental explanation of mediation memiliki sebagian pengaruh pada restrictive mediation. Penjelasan orang tua terhadap pelarangan yang mereka lakukan memperkecil kemungkinan anak untuk melakukan pelanggaran peraturan menonton televisi. Namun pendekatan ini tidak berpengaruh pada kesediaan anak untuk mengikuti peraturan menonton televisi. Keterlibatan dan kesepakatan antara orang tua dan anak dalam membuat peraturan menonton televisi berpengaruh pada restrictive mediation. Meskipun pembuatan peraturan yang diserahkan sepenuhnya kepada anak tidak sama sekali berhubungan dengan restrictive mediation, namun dua variabel lainnya yaitu

424

peraturan menonton televisi yang hanya dibuat oleh orang tua dan yang berdasarkan kesepakatan antara orang tua dengan anak, berpengaruh pada restrictive mediation Peraturan menonton televisi yang dibuat oleh orang tua berpengaruh secara negatif dengan restrictive mediation. Artinya peraturan ini memperbesar peluang untuk tidak dilakukan atau dilanggar. Sementara peraturan yang dihasilkan dari kesepakatan antara orang tua dengan anak berpengaruh positif pada efektivitas restrictive mediation. Pendekatan ini akan membuat anak lebih besar kemungkinannya untuk mengikuti peraturan tersebut dan tidak melakukan pelanggaran. Sejumlah temuan tersebut telah memberikan pengetahuan penting mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas restrictive mediation dalam konteks karakteristik responden di mana penelitian ini dilakukan. Bagian penting berikutnya adalah bagaimana memanfaatkan pengetahuan tersebut untuk mendorong metoda restrictive mediation dapat berlangsung secara efektif. Daftar Rujukan Buijzen, M., Rozendaal, E., Moorman, M., & Tanis, M. (2008). Parent vs. Child Reports of Parental Advertising Mediation: Exploring the Meaning of Agreement. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 52, 509525. Buijzen, M., Walma van der Molen, J. H. & Sondij, P. (2007). Parental Mediation of Children’s Emotional Responses to a Violent News Event. Communication Research, 34, 212-230. Gunter, Barrie, Jill McAleer. (1997). Children and television (2nd ed). London: Routledge. Hanley, Pam et. al. (2000). Copycat Kids? The Influence of Television Advertising on Children and Teenagers. www.itc.org.uk. Huston, Aletha C., David S. Bickham, June H. Lee, John C. Wright. (2007). From Attention to Comprehension: How Children Watch and Learn From Television. Dalam Pecora, Norma, et. Al (ed). Children and Television: Fifty Years of Research. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. Parkes, Alison, Daniel Wight, Kate Hunt, Marion Henderson, James Sargent. (2013). Are sexual media exposure, parental restrictions on media use and co-viewing TV and DVDs with parents and friends associated with teenagers’ early sexual behaviour? Journal of Adolescence, Vol. 36. 1121–1133 Valkenburg, Patti M. (2004). Children’s Responses to the Screen: A Media Psychological Approach. New Jersey: LEA Inc.

425


426

Media as Guardians of the Indonesian Cultural Heritage Rahmawati Zulfiningrum dan Lisa Mardiana Program Studi Sarjana Ilmu Komunikasi, Universitas Dian Nuswantoro Jl. Imam Bonjol No. 207 Semarang Email: [email protected], [email protected]

Abstrak Kebudayaan adalah the way of life dari suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Edward Burnett Taylor dalam Primitive Culture mengemukakan bahwa kebudayaan meliputi keseluruhan pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, adat istiadat dan setiap kemampuan lain dan kebiasaan yang dimiliki manusia sebagai anggota suatu masyarakat (Liliweri, 2002:107). Indonesia sebagai negara yang memiliki aneka ragam budaya sebagai identitas bangsa, tentunya membutuhkan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keseluruhan warisan budaya serta memahami nilai luhur yang terdapat didalamnya. Innovation decision process dalam teori Difusi Inovasi yang dikemukakan oleh Everett M. Rogers merupakan proses mental dimana seseorang berlalu dari pengetahuan pertama, mengenai suatu inovasi ke pembentukan sikap terhadap inovasi. Film sebagai bagian dari bentuk media massa yang memiliki kekuatan cukup besar dapat kita gunakan sebagai campaign media yang efektif, melalui proses secara berkelanjutan hingga masyarakat berada pada tahap rate of adoption atau kecepatan relatif suatu inovasi ketika diadopsi oleh anggota-anggota suatu sistem sosial, sebagai suatu tatanan kesatuan yang terhubungkan satu sama lain dalam upaya pemecahan masalah dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Rogers, 1983:35-37) yaitu konservasi warisan budaya sekaligus promosi kebudayaan yang ada di Indonesia. Peran media sangatlah besar dalam mendukung upaya terwujudnya Media Heritage and Conservation. “Media can also promote peace, tolerance and dialogue between cultures, people, religious and political groups, media can encourage knowledge and respect among nations or cultures in order to avoid conflict (UNESCO, 2015:11)”. Merujuk pemaparan dari UNESCO, media sebagai sarana freedom of expression dapat menginformasikan beragam hal baik bagi masyarakat Indonesia, maupun publikasi kepada seluruh masyarakat di dunia. Sinergi antara film sebagai “Guardians of the Indonesian Cultural Heritage” dan forum diskusi bagi publik, akan mengawali adanya saling pengertian yang dapat dicapai melalui pertukaran pengetahuan dan informasi secara berkelanjutan, hal ini diharapkan dapat mencegah perselisihan dan aksi saling klaim warisan budaya dengan negara lain. Kata kunci : Media, Guardians, Film, Warisan budaya Abstract Culture is the way of life of a community that can not be separated from each other. Edward Burnett Tylor in Primitive Culture suggests that culture as encompassing knowledge, believe, art, law, customs and any other capabilities and habits of human beings as members of a society (Liliweri, 2002:107). Indonesia as a country that has a diversity of cultures as national identity, would require an increase in public awareness of the importance of maintaining the overall cultural heritage as well as understand the noble values contained therein. Innovation decision process in the Diffusion of Innovations theory advanced by Everett M. Rogers is a mental process whereby a person passes from first knowledge, about an innovation to the formation of attitudes towards innovation. Film as part of the mass media form that has a large enough power can be used as an effective media campaign, through the process on an ongoing basis to the public at the stage of adoption rate or the relative speed of an innovation when it was adopted by the members of a social system, as a unit arrangement are connected to one another in problem-solving efforts in order to achieve certain goals (Rogers, 1983: 35-37), namely the conservation of cultural heritage as well as the promotion of culture in Indonesia. The role of media is great in supporting the realization of Media Heritage and Conservation. “Media can also promote peace, tolerance and dialogue between cultures, people, religious and political groups. media can encourage knowledge and respect among nations or cultures in order to avoid conflict (UNESCO, 2015:11)”. Referring to the exposure of UNESCO, the media as a means of freedom of expression can inform a

427


variety of good things for the people of Indonesia, as well as the publication of the entire community in the world. Synergies between films as "Guardians of the Indonesian Cultural Heritage" and a discussion forum for the public, will initiate the understanding that can be achieved through the exchange of knowledge and information on an ongoing basis, it is expected to prevent disputes and mutual action claim cultural heritage with other countries. Keywords: Media, Movies, Guardians, Cultural Heritage

Pendahuluan Kebudayaan adalah the way of life dari suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Edward Burnett Taylor dalam Primitive Culture mengemukakan bahwa kebudayaan meliputi keseluruhan pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, adat istiadat dan setiap kemampuan lain dan kebiasaan yang dimiliki manusia sebagai anggota suatu masyarakat (Liliweri, 2002:107). UNESCO mengemukakan dua jenis warisan budaya baik tangible dan intangible. Warisan budaya tangible, atau fisik berhubungan dengan benda-benda material, seperti bangunan, monumen, lukisan, benda-benda, buku, dan kostum. Warisan budaya takbenda (intangible) termasuk "musik, tari, sastra, teater, bahasa, pengetahuan, tradisi lokal, dan lain-lain (UNESCO, 2007: 2-4). Dalam konvensi Warisan Budaya UNESCO, Oktober 2003 warisan budaya takbenda (intangible) diwujudkan antara lain dalam domain berikut (Jenkins, 2008: 6): a) Tradisi lisan dan ekspresi, termasuk bahasa sebagai wahana warisan budaya takbenda b) Seni pertunjukan c) Praktik sosial, acara ritual, dan festival d) Pengetahuan dan praktek mengenai alam dan semesta e) Traditional craftsmanship (pengerjaan benda-benda yang sifatnya tradisional. Indonesia sebagai negara yang memiliki aneka ragam budaya, tentunya membutuhkan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keseluruhan warisan budaya serta memahami nilai luhur yang terdapat didalamnya. Konservasi warisan budaya harus menjadi perhatian penting bagi pemerintah Indonesia. Konservasi merupakan suatu upaya pelestarian, perlindungan terhadap benda-benda cagar budaya baik secara fisik maupun teknis dari pengaruh berbagai faktor lingkungan yang merusak (Prayoga, 2007:7). Kegiatan konservasi ini dapat dilakukan melalui beragam hal, dengan tujuan agar warisan budaya yang kita miliki dapat terus terjaga dan dilestarikan. Sebagai negara yang memiliki keanekaragaman luar biasa dari Sabang sampai Merauke, Indonesia juga berpotensi memiliki kemiripan dengan negara-negara tetangga, baik dari segi bahasa, makanan, adat budaya dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan masih serumpun bangsa Melayu, dan banyak pula warga negara Indonesia yang sejak lama menjadi perantau di negara tetangga (diaspora) hingga akhirnya para diaspora tersebut mengembangkan kebudayaan Indonesia di negara-negara tempat tinggal mereka. Pembahasan Warisan Budaya Nasional dan Tantangan yang dihadapi Upaya perlindungan atas warisan budaya mulai mendapatkan perhatian lebih di Indonesia setelah terbongkarnya berbagai kasus pencurian dan perusakan warisan budaya yang berharga, serta berbagai kasus sengketa klaim kepemilikan warisan budaya yang terjadi antar negara. Semakin

428

disadari pula bahwa warisan budaya Indonesia berupa berbagai ragam tradisi makin lama makin menghilang dan bahkan beberapa di antaranya mendekati kepunahan. Persoalan yang sebenarnya juga dialami oleh berbagai negara, tidak lepas dari pengaruh negative globalisasi, kehebatan teknologi informasi dan industrialisasi yang sangat berperan pada makin menghilangnya warisan budaya tersebut, baik sebagai living tradition maupun sebagai memory tradition. Indonesia sendiri merupakan Negara yang memiliki sangat banyak ragam warisan budaya. Berdasarkan data dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan, hingga saat ini ada 7 situs dari Indonesia yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Tiga situs warisan budaya yaitu Borobudur, Prambanan, dan Situs Manusia Purba Sangiran. Empat situs alam, Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Lorenz, dan Hutan Hujan Tropis Sumatera. UNESCO juga telah mengakui tiga warisan budaya dalam kategori intangible (tak benda), yaitu Wayang, Keris, dan Batik. Selain itu masih ada banyak sekali warisan budaya yang dimiliki Indonesia dalam berbagai bentuk termasuk warisan budaya tradisi daerah. Untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya nasional, tantangan utama yang dihadapi adalah semakin dominannya orientasi dan praktik kapitalisme pasar di tengah-tengah masyarakat. Praktik-praktik dominasi tersebut sangat jelas terlihat dalam konstruksi realitas media massa di Indonesia. Media massa memang memiliki potensi untuk menyebarkan ideologi dominan serta menampilkan ideologi alternatif yang berlawanan dengan ideologi dominan, dalam hal ini budaya massa dianggap sebagai area pertarungan (site of struggle) antara berbagai kelas, baik itu kelas dominan maupun kelas subordinat. Terdapat berbagai pertentangan ideologis yang terjadi dalam media massa, disisi lain media digunakan oleh sekelompok orang yang berkuasa untuk memperkuat legitimasinya atas kelompok yang lain, namun media juga memberikan sebuah jalan yang digunakan oleh kelompok yang didominasi untuk memperlihatkan eksistensinya dengan realitas yang mereka bentuk sedemikian rupa untuk mempengaruhi opini publik. Antonio Gramsci melihat media sebagai ruang dimana berbagai ideologi dipresentasikan. Di satu sisi media bisa dijadikan sebagai sarana penyebaran ideologi penguasa, alat legitimasi dan kontrol atas wacana publik. Namun di sisi lain, media juga dapat menjadi alat resistensi terhadap kekuasaan. Kehadiran ideologi yang dibentuk oleh kelompok dominan terhadap kelompok yang didominasi melahirkan sebuah pandangan yang menekankan tentang bagaimana keberlangsungan penerimaan kelompok yang didominasi, terhadap kehadiran kelompok dominan dalam suatu proses damai yaitu hegemoni. Menurut Antonio Gramsci, kekuatan dan dominasi tidak hanya dilakukan dengan kekerasan (violence) akan tetapi dapat juga dilakukan dengan pengaruh ideologis (ideology), karena ideologi sendiri dapat secara efektif menghubungkan seseorang untuk melakukan perubahan secara logis dan bernalar sebagai sesuatu yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Dominasi dalam kekuatan penguasa menggunakan daya paksa (koersi), untuk membuat orang secara massal mengikuti dan mematuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan. Hegemoni dan ideologi telah menjadi dua hal yang tidak terpisahkan satu sama lain, pada akhirnya keduanya berartikulasi dalam kelompok dominan maupun subordinat seperti pemahaman Gramsci (1971) dalam Selections form the Prision Notebook bahwa : Hegemoni sebagai sarana kultural maupun ideologis dimana kelompok-kelompok yang dominan dalam masyarakat, termasuk pada dasarnya tapi bukan secara eksklusif kelas penguasa, melestarikan dominasinya dengan mengamankan “persetujuan spontan” kelompok-kelompok subordinat, termasuk kelas pekerja,

429


melalui penciptaan negosiasi konsensus politik maupun ideologis yang menyusup ke dalam kelompok-kelompok dominan, maupun yang didominasi massa dan memiliki kuasa yang luar biasa dalam mengkonstruksi realitas tertentu. Terdapat kompleksitas yang menjadikan media massa menjadi objek yang sangat unik dalam proses komunikasi massa. Media telah menjadi perpanjangan pemikiran manusia, di mana di dalamnya ideologi juga memiliki peran untuk ”mengorientasikan orang-orang dalam berbagai konteks sosial untuk menerima nilai tertentu tentang dunia sebagai natural, nyata, jelas tanpa perlu dibuktikan, atau tak terelakkan” (Thwaites dkk, 2009: 261) Media Massa dalam pelestarian budaya Media massa merupakan salah satu sarana untuk pengembangan kebudayaan, bukan hanya budaya dalam pengertian seni dan simbol tetapi juga dalam pengertian pengembangan tata-cara, mode, gaya hidup dan norma-norma (Dennis McQuil, 1987:1). Media massa sangat berperan dalam perkembangan atau bahkan perubahan budaya, pola tingkah laku dari suatu masyarakat, oleh karena itu kedudukan media massa dalam masyarakat sangatlah penting. Media massa, bahkan dapat merubah peradaban masyarakat. Hal itu disebabkan, karena media massa mempunyai jaringan yang luas dan bersifat massal. Di abad ke-21 ini, media massa berkembang semakin cepat dan memegang peranan yang sangat besar besar dalam perubahan ini. Sangat luar biasa bagaimana media massa dapat mentransfer informasi, pesan-pesan, sistem nilai, norma-norma sosial, budaya, pemikiran dan sebagainya secara cepat ke dalam ruang dan pikiran masyarakat. Penetrasi budaya asing melalui media massa memang dapat mengikis atau melunturkan budaya dan tradisi lokal, namun sebaliknya media massa juga dapat menjadi media penjaga dan dokumentasi warisan budaya melalui tayangan-tayangannya. Sebab media massa sebagaimana disampaikan Ahli komunikasi massa Harold D Lasswell dalam Akmadsyah Naina dkk (2008: 461-462), memiliki empat fungsi sosial media massa, yaitu: Pertama, sebagai social surveilance. Pada fungsi ini, media massa akan senantiasa merujuk pada upaya penyebaran informasi dan interpretasi seobjektif mungkin mengenai peristiwa yang terjadi, dengan maksud agar dapat dilakukan kontrol sosial sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam lingkungan masyarakat bersangkutan. Kedua, sebagai social correlation. Dengan fungsi korelasi sosial tersebut, akan terjadi upaya penyebaran informasi yang dapat menghubungkan satu kelompok sosial dengan kelompok sosial lainnya. Begitupun antara pandangan – pandangan yang berbeda, agar tercapai konsensus sosial. Ketiga, fungsi socialization. Pada fungsi ini, media massa selalu merujuk pada upaya pewarisan nilai-nilai luhur dari satu generasi ke generasi selanjutnya, atau dari satu kelompok ke kelompok lainnya. Keempat, fungsi entertainment. Agar tidak membosankan, sudah tentu media massa perlu juga menyajikan hiburan kepada khalayaknya. Melalui fungsi sosialnya tersebut media massa dapat berkontribusi besar dalam pelestarian warisan budaya. Karena pada dasarnya budaya dapat dilestarikan dalam dua bentuk, yaitu:culture experience(pelestarian budaya dengan terjun langsung di tempat kejadian) dan culture knowledge (pelestarian budaya dengan cara membuat sebuah pusat informasi mengenai kebudayaan yang dapat difungsionalisasi dalam berbagai bentuk). Media massa dapat berperan dalam konteks culture knowledge ini melalui tayangan-tayagannya sebagaimana konsep Diffusion of Innovations Model.

430

Everett M. Rogers mendefinisikan difusi sebagai proses di mana suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dalam jangka waktu tertentu di antara para anggota suatu sistem sosial (the process by which an innovation is communicated through certain channels overtime among the members of a social system). Unsur-unsur utama difusi adalah: 1) inovasi, 2) yang dikomunikasikan melalui saluran tertentu, 3) dalam jangka waktu tertentu, 4) diantara para anggota suatu sistem sosial. Rogers juga mengemukakan mengenai Innovation decision process sebagai proses mental dimana seseorang berlalu dari pengetahuan pertama mengenai suatu inovasi ke pembentukan sikap terhadap inovasi, ke keputusan menerima atau menolak, ke pelaksanaan ide baru, dan kepeneguhan keputusan itu. Terdapat 5 langkah konseptualisasi dalam proses ini yaitu : a) Knowledge (pengetahuan), b) Persuasion (persuasi), c) Decision (keputusan), d) Implementation (pelaksanaan), d) Confirmation (peneguhan). Hingga muncul rate of adoption kecepatan relatif suatu inovasi ketika diadopsi oleh anggota-anggota suatu sistem sosial sebagai suatu tatanan kesatuan yang terhubungkan satu sama lain dalam upaya pemecahan masalah dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Rogers, 1983:35-37). Melalui media massa proses difusi inovasi pelestarian warisan budaya dapat dijalankan secara berkelanjutan, hingga masyarakat berada pada tahap rate of adoption atau kecepatan relatif suatu inovasi ketika diadopsi oleh anggota-anggota suatu sistem sosial, sebagai suatu tatanan kesatuan yang terhubungkan satu sama lain dalam upaya pemecahan masalah dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Rogers, 1983:35-37) yaitu konservasi warisan budaya Indonesia sekaligus promosi kebudayaan yang ada di indonesia. Media massa dengan berbagai jenisnya dapat memainkan peran dalam pelestarian warisan budaya dan nilai luhur bangsa Indonesia, diantaranya: a. Televisi Televisi merupakan salah satu media massa elektronik paling populer dan sangat dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. hampir setiap orang memanfaatkan televisi sebagai sumber hiburan dan informasi dalam kesehariannya. Untuk berkontribusi sebagai pejaga warisan budaya, industri pertelevisian perlu memperbanyak acara–acara tentang kebudayaan Indonesia. Selain memberikan informasi tentang kebudayaan Indonesia kepada masyarakat umum, tayangan tersebut juga dapat dijadikan ajang promosi kepada dunia tentang kebudayaan Indonesia. Sehingga menarik para wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia. Serta menghindari pengklaiman kebudayaan Indonesia oleh negara lain. Serial-serial televisi yang mengangkat kearifan lokal, tradisi, dan budaya Indonesia perlu ditingkatkan agar tidak kalah dengan serial-serial program asing seperti drama korea, India, atau animasi Jepang dan Malaysia yang justru mendominasi seperti saat ini, sehingga kemudian mempengaruhi anak dan generasi muda Indonesia melupakan tradisi bangsanya sendiri. b. Internet Internet merupakan media yang mampu menembus batas ruang dan waktu dalam penyampaian informasi karena dapat diakses secara global dengan mudah. Sehingga media internet sangat potensial untuk digunakan dalam pelestarian warisan budaya bangsa Indonesia. Melalui media sosial seperti facebook dan twitter misalnya bisa dilakukan upaya pelestarian budaya dengan menampilkan berbagai group tentang tradisi, tempat, makanan, dan kesenian daerah yang menggambarkan warisan budaya bangsa. Selain itu media youtube misalnya, juga dapat

431


digunakan untuk menampilkan berbagai macam video mengenai kesenian daerah bangsa Indonesia, seperti tari-tarian, ritual tradisi dan berbagai warisan budaya lainnya. c. Film Film merupakan media massa yang cukup kuat untuk melestarikan warisan budaya. Promosi ragam kekayaan Indonesia Lewat dapat dilakukan melalui sebuah film, keindahan alam, ragam seni, hingga berbagai macam budaya tremasuk warisan budayaIndonesia dapat ditampilkan untuk dinikmati masyarakat luas.Bukan hanya untuk meningkatkan para penonton Indonesia untuk melestarikan budaya dan mencintai tanah air, tapi tidak jarang film buatan negri yang menampilkan budaya Indonesia juga menggiring mata dunia untuk mengenal Indonesia lebih dekat. Berapa film Indonesia bahkan mampu menarik perhatian dunia dan memperkenalkan warisan budaya yang dimiliki Indonesia kepada dunia. Misalnya Film “The Raid” yang menampilkan indahnya seni bela diri pencak silat, dan berhasil membawa pencak silat semakin dikenal dunia. Lalu Film “Sang Penari” yang mengangkat tradisi dan berbagai seni tari khas Indonesia. Serta masih banyak lagi film lainnya yang berhasil memanifestasikan warisan-warisan budaya Indonesia didalamnya. Film sebagai media “Conservation Campaign” Film muncul sebagai alat komunikasi massa kedua yang muncul di dunia, mempunyai masa pertumbuhan pada akhir abad ke-19. Film dengan lebih mudah dapat menjadi alat komunikasi yang sejati, karena ia tidak mengalami unsur-unsur teknik, politik, ekonomi, sosial dan demografi. Selama bertahun-tahun, orang sudah memperhatikan film sebagai sarana hiburan, pelarian, pendidikan, menerangi dan mengilhami penonton. Film memiliki kekuatan yang sangat besar karena film menyajikan image yang dapat merasuki kita secara lebih mendalam (dibanding media yang lain) karena image yang tersaji dalam film menyediakan ilusi yang powerfull mengenai pemahaman realitas. Dalam film, sineas memiliki kemampuan untuk menunjukkan realitas yang ada dalam kepalanya dengan menggunakan perangkat audio-visual menggunakan simbol-simbol yang mudah dicerna dan gampang diingat oleh semua peminatnya. Film menjadi media baru yang digunakan untuk mempengaruhi opini khalayak secara efektif. Film sebagai “jendela dunia” yang mempersembahkan “kenyataan” dan bentuk realitas. Film merupakan interpretasi dari rangkaian gambar, bukan merupakan kenyataan tapi suatu rangkaian pemotretan dengan aktor yang memainkan suatu karakter. Karena perkembangan yang sangat pesat, film tidak hanya sebagai media hiburan tetapi dalam perkembangannya, digunakan juga sebagai alat propaganda terutama ketika menyangkut tujuan nasional atau sosial. Film memuat pandangan kritis yang memandang realitas kehidupan sosial dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi, politik, dan sosial yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, penuturan film akan selalu mengalami perubahan seiring dengan perubahan dari masyarakat itu sendiri namun perubahan masyarakat juga menyediakan fasilitas teknologi yang lebih modern, dan memungkinkan untuk menyampaikan isi dan pesan yang makin beragam. Termasuk diantaranya adalah mengangkat pandangan mengenai isu yang berkembang di masyarakat itu sendiri. Berbagai isu bisa ditampilkan melewati penilaian benar dan salah. Sebagai salah satu media massa yang kehadirannya sangat penting bagi proses komunikasi, film juga merupakan bagian dari kompleksitas representasi. Representasi sendiri menjadi penting untuk dibicarakan ketika menunjuk pada dua hal. Pertama adalah apakah seseorang, satu kelompok maupun gagasan tersebut telah ditampilkan sebagaimana mestinya. Penggambaran yang

432

ditampilkan bisa saja adalah penggambaran baik atau buruk, upaya ini tidak lepas dari pencitraan yang ingin ditampilkan serta kepentingan yang ingin diperoleh. Kedua adalah bagaimana representasi tersebut ditampilkan di media. Representasi menurut Stuart Hall (1997 dalam Griffin, 2003) juga memiliki cara pandang yang dapat dipetakan menjadi dua bagian utama, yakni mental representations dan bahasa. Mental representations bersifat subyektif, individual; masing-masing orang memiliki perbedaan dalam mengorganisasikan dan mengklasifikasikan konsep-konsep sekaligus menetapkan hubungan diantara semua itu. Sebagai refleksi dari realitas, film sekedar “memindah” realitas ke layar tanpa mengubah realitas itu. Sementara, sebagai representasi dari realitas, film membentuk dan “menghadirkan kembali” realitas berdasarkan kode-kode, konvensikonvensi, dan ideologi dari kebudayaannya. Film juga tidak lepas dalam fungsinya sebagai kritik dan kampanye sosial. Rogers dan storer (1987) mendefinisikan kampanye sebagai “serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu”. Merujuk pada definisi ini maka setiap aktifitas kampanye komunikasi setidaknya harus mengandung empat hal yakni (1) tindakan kampanye yang ditujukan untuk menciptakan efek atau dampak tertentu, (2) jumlah khalayak sasaran yang besar, (3) biasanya dipusatkan dalam kurun waktu tertentu, (4) melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisasi. Segala tindakan dalam kegiatan kampanye dilandasi oleh prinsip persuasi, yakni mengajak dan mendorong publik untuk menerima atau melakukan sesuatu yang dianjurkan atas dasar kesukarelaan (Prayoga, 2007:5-6). Jenkins dalam Contested Space mengemukakan bahwa pada tahun 1971, Indonesia pernah menugaskan para antropolog Eropa untuk melakukan studi terhadap pariwisata di Bali, untuk mengidentifikasi aspek budaya agar di “safely commercialized”. Tak lama setelah itu, kebijakan terkait "Budaya pariwisata" dikemas menjadi lebih lokal dan penggunaan budaya sebagai bentuk daya tarik wisata, pada gilirannya akan memungkinkan budaya lebih dibina melalui pendapatan pariwisata yang dihasilkan (Picard, 1993: 79; 2003: 108; Sofield, 2002: 113 dalam Jenkins, 2008:4). Konservasi warisan budaya dapat dilakukan melalui beragam hal, diantaranya dengan melakukan kunjungan ke museum, situs bersejarah, monumen, serta publikasi melalui media seperti televisi, radio, media cetak, media online dan lain sebagainya. Diskusi-diskusi ilmiah seputar kebudayaan, pameran benda-benda bersejarah diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para generasi muda untuk peduli terhadap warisan budaya Indonesia. Jika kita coba menganalisa apa yang dikemukakan oleh Jenkins pada tahun 1971 tersebut, terdapat aspek-aspek yang perlu untuk diwaspadai terkait konservasi warisan kebudayan Indonesia, agar selain terpublikasi dengan baik dan dimanfaatkan sebagai aset pariwisata, juga dapat terjaga dari exploitasi komersial secara berlebihan. Dengan kemampuan besar media untuk mengatur agenda sosial dan melegitimasi apa yang mereka sampaikan, media memiliki peran penting untuk mempromosikan dialog dan membangun perdamaian (UNESCO, 2015). Kita dapat memanfaatkan unsur-unsur utama difusi yaitu “inovasi” yang dikomunikasikan melalui saluran tertentu dalam jangka waktu tertentu, diantara para anggota suatu sistem sosial atau masyarakat kita untuk merealisasikan kampanye konservasi. Sebagai salah satu media komunikasi konvensional yang sangat fleksibel dalam mewadahi kreativitas pengemasan dan pengelolaan pesan. Film mengandung aspek audio, teks dan gambar visual, musik, dan lain-lain yang terpadu satu sama lain, sehingga memungkinkan penggagas film

433


mengeksplorasi kapasitas media tersebut, untuk secara kreatif menyampaikan pesan atau gagasan yang lebih bermakna, lebih kompleks dan mendalam (Yuningsih, 2014:610). Kita dapat memanfaatkan film sebagai medium komunikasi massa yang ampuh sekali, bukan saja untuk hiburan, tetapi juga untuk penerangan dan pendidikan (Uchjana, 2003:209). Meskipun perfilman Indonesia pernah mengalami era cultural gap atau kesenjangan budaya yang memuat adegan-adegan erotis dan sadis berlebihan, diamana para insan film terjerat arus komersialisme, dan lupa akan idealismenya. Film Indonesia saat ini sudah melewati dark age, dan dapat kita manfaatkan untuk bertugas kembali menjaga budaya Indonesia. Menurut Uchjana (2003:227) Film yang berkualitas memiliki kriteria yaitu: 1. Memenuhi Tri Fungsi film (hiburan, pendidikan, penerangan) 2. Konstruktif (dimana baik dari sisi cerita maupun aktor dan aktris memiliki unsurr positif yang bisa ditiru oleh masyarakat. 3. Artistic-etis-logis (sebagai hasil seni membawakan cerita yang mengandung etika, dan logis) 4. Persuasif (film yang ceritanya mengandung ajakan secara halus) Dengan menggunakan unsur- unsur dari film yang berkualitas tersebut, kita dapat mengikuti pola yang diterapkan oleh negara-negara lain seperti Amerika, Korea, Jepang, China dengan cara menggunakan film sebagai sarana dalam memperkenalkan kebudayaan yang dimiliki oleh negara mereka, dalam bentuk persuasi positif. Amerika bahkan sukses melakukan propaganda dengan memanfaatkan penggunaan media. Beragam film yang diproduksi oleh industry Hollywood selalu menunjukkan bahwa Amerika memiliki kemampuan militer, ekonomi, teknologi, yang luar biasa. Amerika Serikat adalah negara “super power” yang hebat, memiliki superhero tangguh seperti (Superman, The Avengers, Spiderman, Batman, serta Rambo film yang sangat populer di masa lampau. Industri perfilman Hollywood terus menunjukkan segala kemampuan Amerika, pemerintahan, militer bahkan masyarakatnya yang dapat mengalahkan semua musuh dan dapat menyelesaikan beragam masalah. Baik permasalahan dari dalam negeri, luar negeri, luar angkasa (alien), bencana alam, serta virus mematikan. Penutup Budaya menurut Gwynn Jenkins (2008:3) didefinisikan sebagai serangkaian kode, simbol, bentuk-bentuk pengetahuan, dan strategi untuk bertahan hidup yang berkaitan dengan lokasi yang dikomunikasikan sebagai modus identifikasi dalam kelompok budaya dan digunakan sebagai sarana untuk membedakan satu kelompok dari yang lain. Innovation decision process dalam teori Difusi Inovasi yang dikemukakan oleh Everett M. Rogers merupakan proses mental dimana seseorang berlalu dari pengetahuan pertama, mengenai suatu inovasi ke pembentukan sikap terhadap inovasi. Film sebagai bagian dari bentuk media massa yang memiliki kekuatan cukup besar dapat kita gunakan sebagai campaign media yang efektif, melalui proses secara berkelanjutan hingga masyarakat berada pada tahap rate of adoption atau kecepatan relatif suatu inovasi ketika diadopsi oleh anggota-anggota suatu sistem sosial, sebagai suatu tatanan kesatuan yang terhubungkan satu sama lain dalam upaya pemecahan masalah dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Rogers, 1983:35-37) yaitu konservasi warisan budaya Indonesia sekaligus promosi kebudayaan yang ada di indonesia. Peran media sangatlah besar dalam mendukung upaya terwujudnya Media Heritage and Conservation. “Media can also promote peace, tolerance and dialogue between cultures, people,

434

religious and political groups. media can encourage knowledge and respect among nations or cultures in order to avoid conflict (UNESCO, 2015:11)”. Merujuk pemaparan dari UNESCO, media sebagai sarana freedom of expression dapat menginformasikan beragam hal baik bagi masyarakat Indonesia, maupun publikasi kepada seluruh masyarakat di dunia. Sinergi antara film sebagai “Guardians of the Indonesian Cultural Heritage” dan forum diskusi bagi publik, akan mengawali adanya saling pengertian yang dapat dicapai melalui pertukaran pengetahuan dan informasi secara berkelanjutan, hal ini diharapkan dapat mencegah perselisihan dan aksi saling klaim warisan budaya dengan negara lain. Sebelum daftar klaim oleh negara tetangga terhadap budaya Indonesia semakin panjang, menyusul Angklung, Reog Ponorogo, Wayang Kulit, dan Tari Pendet, meskipun wayang dan keris sudah masuk dalam daftar resmi oleh UNESCO sebagai world heritage dari Indonesia. Perdebatan atas hal ini memang belum usai, terdapat beragam asumsi yang berkembang dimasyarakat diantaranya adalah bahwa belum tentu negara tetangga sudah melakukan bentuk “klaim resmi” terhadap kebudayaan kita tersebut, bisa saja mereka hanya sekadar “turut menggunakan” Tarian Pendet dalam bagian promosi pariwisata negaranya, namun jika memang demikian yang terjadi, tentunya harus ada izin resmi terhadap pemerintah Indonesia terkait penggunaannya. Hal ini dapat kita jadikan sebagai refleksi agar kita dapat lebih memperhatikan warisan budaya yang kita miliki dan mempublikasikannya ke mata dunia, bahwa kita menjaganya, melestarikannya dan bangga dengan seluruh kebudayaan yang kita miliki. Kekuatan penentu kebijakan konservasi terbesar terletak pada: Power (kekuasaan pemerintah), Profit (kekuasaan pemegang posisi kunci dalam keputusan ekonomi), People (masyarakat) (Prayoga, 2007:28). Dukungan dari pemerintah sebagai pemegang kekuasaan sangat besar disini, dukungan baik dari sisi moril maupun materiil, dan tentunya kepedulian dari masyarakat itu sendiri. Jangan sampai kita dianggap kurang menghargai kebudayaan kita sendiri oleh negara lain, dan mampu membedakan antara “melestarikan” dan “mengkomersialisasikan”, sehingga sebagai contoh apa yang di amati oleh Michel Picard dalam ulasannya di Contested Space Jenkins terhadap kebudayaan Bali bahwa “national asset Balinese culture became both “manipulated and appropriated” by both the state and the tourism industry; for the Balinese, this “touristic culture” became a detached object to be marketed and displayed”, tidak terjadi lagi pada kebudayaan kita selanjutnya. Kita dapat meneladani apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang peduli terhadap konservasi warisan budaya di Indonesia, dapat dimulai dari hal yang sederhana, sebagai salah satu contoh siswa-siswi dari SMA Kendal yang turut aktif melakukan konservasi warisan budaya daerah dengan membuat karya-karya, salah satunya dalam bentuk film pendek berjudul “Hong Gempur” yang menceritakan tentang permainan tradisional daerah. Misi dari pembuatan film ini adalah agar para generasi muda tidak melupakan permainan-permainan daerah ditengah derasnya gempuran game online. Pernyataan Dorotheus dapat menjadi inspirasi bagi kita, penjaga area konservasi Raja Ampat Papua ini mengemukakan isi hatinya bahwa “jangan hanya memikirkan apa yang sekarang, tapi kita juga bersama menjaga untuk anak cucu kita nanti” (Metro TV program 360 10 oktober 2015 09.30 WIB). Masyarakat harus punya kesadaran tinggi “menjaga tanpa diminta, merawat tanpa maklumat”. Kemajuan dan pembangunan bisa kita lakukan seiring dengan menjaga kelestarian

435


warisan budaya dan menjaga kearifan lokal. Jangan sampai ketika ada aksi klaim dari negara lain baru kita bereaksi, hingga muncul pertanyaan dari warga negara lain yg melihat kisruh ini, Whose heritage?. Kuncinya adalah “Mutual understanding can only be achieved through a continuous exchange of information and knowledge (UNESCO, 2015). Daftar Rujukan Gramsci, Antonio. (1971). Selections form the Prision Notebook, edited and translated by Quintin Hoare & Goffrey Nowell Smith. London: Lawrence and Wishart. Griffin, Emory A. (2003). A First Look at Communication Theory, Fifth Edition. New York: McGraw Hill. Liliweri, Alo. (2002). Dasar-Dasar Komunikasi Antar Budaya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Littlejohn W. Stephen&Foss A. Karen. (2009). Teori Komunikasi Edisi 9. Jakarta: Salemba Humanika. Naina, Akhmadsyah, dkk (2008). Manusia komunikasi komunikasi manusia. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara. Rogers, Everett M. (1983). Diffusion Innovation. Third edition. London: Colier macmillan publishers. Tony Thwaites, Lloyd Davis, Warwick Mules. (2009). Introducing Cultural and Media Studies: Sebuah Pendekatan Semiotik. Yogyakarta: Jalasutra. Uchjana, Onong E. (2003). Ilmu, Teori dan Filsafat komunikasi. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Walhstrom, Billie J. (1992). Perspectives on Human Communication. Dubuque: WM.C.Brown Publishers. E-book: Jenkins, Gwynn. (2008). Contested Space. London: Transaction Publishers. Unesco. (2015). Media In Support of Sustainable Development and A Culture of Peace. Jakarta. Makalah Konferensi: Yuningsih, Ani dkk. (2014, Desember). Film dan Pemanfaatan Taman Film Sebagai Media Kreatifitas Sineas Muda Kota Bandung. Proceeding CCMS, UII, Yogyakarta. Tugas Akhir: Prayoga, Ogi. (2007). Kampanye Bandung Heritage. TA. ITB, Bandung, Indonesia. Website: https://www.google.co.id/?gws_rd=cr&ei=GXb7VfmnIMu80gStk5GgCw#q=the+media+role+in+the+developm ent+of+culture, diunduh 17 September 2015, Pukul 09.00 WIB. https://www.change.org/p/presiden-republik-indonesia-33-kebudayaan-diklaim-negara-asing-segerapatenkan-aneka-ragam-kebudayaan-indonesia, diunduh 17 September 2015, Pukul 09.31 WIB. http://www.konservasiborobudur.org/component/content/article/39-pelatihan-pelestarian-cagarbudaya/126-pelatihan-satuan-pengaman-warisan-dunia.html, diunduh 4 November 2015, Pukul 11.00 WIB. https://nikodemusoul.wordpress.com/2012/11/13/propaganda-via-budaya-pop/, diunduh 4 November 2015, Pukul 11.20 WIB

436

Literasi Media Remaja SMP terhadap Iklan Rokok Purwanti Hadisiwi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Email: [email protected]

Abstrak Derasnya informasi yang datang dari berbagai media, sudah tidak terelakkan lagi. Diperlukan kecerdasan bermedia untuk tidak terseret arus informasi yang seringkali menyesatkan. Kecerdasan bermedia atau biasa disebut literasi media diartikan sebagai kemampuan mengakses, menganalisis, mengevaluasi dan menyampaikan kembali pesan media. Remaja adalah khalayak yang sangat potensial dari pesan media termasuk iklan rokok yang seringkali menyesatkan. Dengan tingkat kemampuan literasi media remaja yang ditengarai masih rendah, diperlukan intervensi untuk memberi pemahaman dan kesadaran secara dini terhadap remaja tentang bahayanya rokok bagi kesehatan. Intervensi dilakukan melalui pelatihan bahayanya merokok bagi kesehatan dan media literasi remaja terhadap iklan rokok yang dilakukan terhadap 40 remaja SMP Al Maksum Rancaekek Kab. Bandung. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan literasi media remaja SMP terhadap iklan rokok yang ditayangkan melalui media cetak sebelum dan setelah mendapatkan pelatihan media literasi. Seluruh peserta pelatihan diminta mengisi angket yang berisi 10 iklan rokok sebelum dan sesudah pelatihan. Hasilnya menunjukkan, bahwa sebelum pelatihan, remaja tidak mengetahui makna yang tersirat dari kata yang tertulis dalam iklan rokok, namun setelah mendapat pelatihan, mereka menjadi tahu mengenai makna yang tersirat dalam setiap iklan. Mereka juga menjadi lebih kritis dalam memaknai setiap iklan rokok yang ditemuinya yang intinya selalu mengajak masyarakat untuk merokok. Diperlukan intervensi dalam bentuk pelatihan literasi media untuk memberi kesadaran secara dini terhadap remaja akan bahayanya rokok bagi kesehatan dan pemahaman bagaimana pesan iklan rokok dimaknai dengan benar. Kata kunci: Literasi media, iklan rokok, bahaya merokok

Pendahuluan Menurut data terbaru Global Youth Tobacco Survey (GYTS) 2014, 18,3 persen pelajar Indonesia sudah punya kebiasaan merokok, dengan 33,9 persen berjenis laki-laki dan 2,5 persen perempuan. GYTS 2014 dilakukan pada pelajar tingkat SLTP berusia 13-15 tahun. Data perokok ratarata masyarakat Indonesia (usia 15 tahun ke atas) adalah sekitar 30 persen, artinya dengan bertambahnya umur maka persentase perokoknya terus meningkat. “Artinya, bila kita dapat menekan kebiasaan merokok pada kaum muda atau pelajar, maka kita dapat juga mengharapkan angka perokok pada dewasa dapat dikendalikan lebih baik,” tulis Prof dr Tjandra Yoga Adiatama1 Tingginya perokok aktif di Indonesia bisa jadi disebabkan karena rokok telah dianggap bagian dari budaya masyarakat yang mengonsumsinya. Merokok untuk sebagian masyarakat merupakan pertanda kedewasaan, kelaki lakian atau kesetaraan bagi perempuan yang merokok. Dengan demikian merokok tidak saja berkaitan dengan masalah kesehatan yang sekarang sedang gencar dikampanyekan melalui bungkus rokok itu sendiri ataupun melalui media lainnya, namun juga merupakan masalah ekonomi, sosial dan budaya. Merokok, selain menghabiskan dana yang tidak perlu bagi yang mengonsumsinya, juga mengundang berbagai penyakit karena berbagai zat berbahaya yang terkandung didalamnya. Secara sosial, merokok banyak merugikan orang lain yang tidak merokok karena harus menjadi perokok aktif yang tidak kurang bahayanya dibanding perokok aktif. 1

18-persen-pelajar-indonesia-sudah-jadi-pecandu-rokok //www.cnnindonesia.com/gaya-hidup

437


Dengan berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi saat ini, iklan-iklan rokok dalam berbagai media dengan slogan unik dan menarik sangat mudah menjangkau setiap lapisan masyarakat. Iklan rokok di media cetak dengan slogan yang seringkali mengundang tanya karena terkesan tidak sedang mengkampanyekan rokok, banyak menyedot perhatian masyakat. Slogan iklan rokok yang seringkali absurd, lucu, tidak nyambung bahkan cenderung “nyleneh” secara perlahan mempengaruhi masyarakat, terutama anak remaja yang merupakan calon perokok aktif. Maka, penting bagi para remaja untuk bersikap kritis dalam menghadapi semua paparan informasi mengenai rokok dalam kehidupan sehari-hari mereka. Siswa SMP adalah remaja yang dianggap telah mencapai usia dan latar belakang pendidikan di mana mereka mampu bersikap dan berpikir kritis terhadap isu-isu tertentu. Menurut Piaget (dalam Santrock, 2002: 15) pemikiran operasional formal berlangsung antara usia 11 sampai 15 tahun. Pemikiran operasional formal lebih abstrak, idealis, dan logis daripada pemikiran operasional konkret. Mereka bukan hanya mengorganisasikan pengamatan dan pengalaman akan tetapi juga menyesuaikan cara berfikir mereka untuk menyertakan gagasan baru karena informasi tambahan membuat pemahaman lebih mendalam.1Namun demikian tanpa bimbingan yang memadai kemampuan kritis anak remaja tidak akan terbangun dengan maksimal. Diperlukan bimbingan dan pengarahan yang tepat terutama kaitannya dengan kemampuan mengakses, menganalisa, mengevaluasi dan menyampaikan kembalipesan yang diperolehnya dari media. Pelatihan literasi media khususnya untuk pesan iklan rokok sangat remaja butuhkan untuk dapat memahaminya dengan kritis. Pelatihan literasi media iklan rokok diharapkan dan ditujukan untuk membangkitkan sikap dan cara berpikir kritis siswa SMP terhadap segala jenis informasi iklan rokok yang mereka hadapi sehari-hari. Selain itu, siswa SMP juga diharapkan mampu menggunakan media informasi yang tepat dalam kaitan pencarian informasi mengenai rokok, serta mampu menggunakan informasi tersebut dengan tepat sehingga dapat mempengaruhi keputusan awal untuk merokok dan terhindar menjadi perokok aktif. Tujuan dan Target Kegiatan Tujuan dari pelatihan adalah untuk mempengaruhi keputusan awal merokok pada remaja melalui peningkatan kemampuan literasi media terhadap iklan rokok. Melalui penyampaian informasi tentang bahayanya merokok bagi kesehatan, makna slogan dalam iklan rokok dan kematian bintang iklan rokok, diharapkan para remaja dapat memutuskan untuk tidak merokok. Target dari pelatihan liter ini adalah 40 siswa SMP Al Maksoem di Rancaekek Kab. Bandung sebagai target kegiatan, diharapkan materi pelatihan dapat disebar luaskan oleh para siswa peserta pelatihan di lingkungan sekolah dimana siswa peserta pelatihan bersekolah. Metode dan Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan pelatihan dilakukan dengan metode ceramah dan tanya jawab. Peserta atau audiens yang berjumlah 40 siswa SMP Al Maksoem ini diminta untuk menginterpretasikan pesan verbal yang ada pada setiap iklan rokok yang ditampilkan melalui hand out yang telah dipersiapkan. Hand out yang berisi 10 gambar iklan rokok yang semuanya menampilkan slogan yang berbeda, dibagikan sebelum pelatihan dimulai. Siswa diminta menuliskan makna pesan dari setiap slogan 1

http://belajarpsikologi.com/karakteristik-remaja/

438

pada gambar iklan rokok pada kolom disebelahnya. Setelah siswa selesai menuliskan makna yang dipahami dari slogan iklan rokok dan hand out dikumpulkan kembali, siswa diberi materi tentang rokok, bahaya dan efeknya bagi kesehatan, pesan verbal atau slogan iklan rokok, dan rokok yang telah membunuh bintang iklannya sendiri. Materi pelatihan menekankan pada aspek kognisi dan afeksi tentang pesan iklan rokok dan bahayanya merokok bagi kesehatan. Dengan menampilkan gambar iklan rokok melalui slide disertai dengan latihan menginterpretasikan pesan iklan satu per satu, diharapkan peserta dapat menginternalisasi dan menyebarluaskan materi pelatihan kepada teman-temannya di sekolah. Kegiatan juga dilengkapi dengan tanya jawab yang diantaranya meliputi pertanyaan tentang keputusannya untuk mulai merokok. Seluruh siswa peserta pelatihan menjawab bahwa mereka tidak ada yang merokok dan tidak akan pernah merokok. Semua siswa berusaha menginterpretasikan setiap pesan iklan rokok dengan aktif. Literasi Media Literasi media oleh Mc Cannon, seorang tokoh komunikasi diartikan sebagai kemampuan secara efektif dan secara efesien memahami dan menggunakan media massa. Sedangkan menurut James Potter (2001), dalam bukunya yang berjudul “Media Literacy” mengatakan bahwa media Literacy adalah sebuah perspekif yang digunakan secara aktif ketika individu mengakses media dengan tujuan untuk memaknai pesan yang disampaikan oleh media. Jane Tallim menyatakan bahwa media literacy adalah kemampuan untuk menganalisis pesan media yang menerpanya, baik yang bersifat informatif maupun yang menghibur. National Leadership Conference on Media Literacy (Baran and Davis, 2003) menyatakan bahwa literasi media yaitu kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi dan mengomunikasikan pesan. Fokus utamanya adalah evaluasi kritis terhadap pesan yang dihasilkan media. Literasi media merupakan sebuah pemahaman akan sumber-sumber pesan, teknik dan cara pesan itu disampaikan. Literasi media meliputi bagaimana khalayak melakukan seleksi, dan interpretasi terhadap tayangan dan dampak dari pesan-pesan yang disajikan oleh media. Pembahasan Materi Pelatihan Pelatihan literasi media untuk mempengaruhi keputusan awal merokok pada remaja yang bersekolah di SMP Al Maksoem ini dilakukan dengan menggunakan urutan proses literasi media dari mulai kemampuan mengakses informasi atau pesan, menganalisis pesan, mengevaluasi pesan dan kemampuan mengkomunikasikan kembali pesan yang diperolehnya dari media massa. Mengacu pada urutan tersebut, maka pertama-tama peserta pelatihan disadarkan tentang kemampuan mengakses informasi dengan membangkitkan kesadaran atas gambar, informasi atau tayangan audio visual yang diterima remaja setiap hari. Setelah membangkitkan kesadaran tentang kemampuan mengakses informasi, dilanjutkan dengan pemberian informasi dengan teknik informative yang dilakukan dengan timbal balik, artinya para siswa diminta pendapatnya mengenai informasi gambar dan pesan verbal yang ditayangkan. Teknik informative yaitu teknik komunikasi yang bertujuan memberi informasi yang dapat mengubah pengetahuan dan pemahaman audiens. Selain teknik informative, pemateri juga menggunakan fear arrousing technique, yaitu salah satu dari teknik persuasi yang menggunakan cara menakut nakuti audiens untuk mendapatkan efek takut atau ngeri. Semua materi tentang pesan verbal dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan analisis peserta pelatihan tentang pesan yang diperolehnya. Materi dilengkapi dengan penayangan

439


beberapa gambar ambassador atau bintang iklan yang meninggal dunia karena sakit yang ditengarai akibat merokok. Terakhir, pemateri menayangkan kembali beberapa contoh iklan rokok untuk menguji kemampuan mengkomunikasikan kembali pesan verbal yang terdapat dalam iklan rokok dengan benar. Diharapkan peserta pelatihan memiliki kemampuan literasi media dalam menanggapi pesan verbal iklan rokok dan dapat menyebar luaskannya kepada lingkungannya. Adapun teknik penyampaian semua materi disampaikan dalam sistematika sbb : 1) Teknik Membangkitkan Kesadaran Materi diawali dengan pernyataan “Setiap hari iklan rokok menerpa kita….” Pernyataan tersebut disajikan diawal penyampaian materi agar dapat menggugah dan membangkitkan kesadaran dan minat remaja peserta pelatihan untuk mengetahui materi selanjutnya. Kemudian, remaja diajak mengingat pengalaman menemui dan melihat bahkan mungkin mengamati iklan rokok yang terbentang di atas tengah jalan, di pinggir jalan, di dinding tembok, di mall, bahkan mungkin di sekitar atau bahkan di dalam sekolah. Begitu pula di rumah, remaja tidak dapat menghindar dari iklan rokok yang tidak sengaja didengarnya melalui radio, atau ditontonnya melalui televise atau dilihat dan dibacanya melalui surat kabar atau majalah yang tergeletak di meja. Begitu pula ketika remaja mencoba mengakses informasi melalui internet, iklan rokok bisa tiba-tiba muncul bahkan sebelum informasi yang diinginkannya sempat dibaca. 2) Teknik Informatif Teknik informative digunakan untuk menyampaikan informasi tentang rokok yang diawali dengan pertanyaan “Apa itu rokok ??” Penjelasan diawali dengan informasi bahwa rokok adalah produk olahan yang bahan bakunya daun tembakau yang dikeringkan. Sebagai produk olahan, rokok memerlukan proses produksi yang cukup rumit yang membuat tampilannya menarik, praktis, dan mudah dibeli. Karena proses produksi inilah, maka rokok harganya relative mahal. Namun demikian harga yang mahal ini tidak membuat orang yang mengkonsumsinya menjadi kenyang atau lebih baik penampilannya, karena untuk dapat menikmatinya, orang harus membakarnya, menghisap asapnya dan menghembuskan asap itu kembali. Memang aneh dan terkesan tidak masuk akal, mengkonsumsi asap yang caranya dengan menghirup asap dari rokok yang dibakar. Asapnya bahkan menimbulkan bau yang dapat mengganggu lingkungan dan kesehatan bagi orang lain di sekitar asap itu dihembuskan oleh si perokok. Asap yang dihirup tadi akan masuk ke paru-paru yang akan menimbulkan banyak kerugian karena rokok mengandung bahan-bahan yang sangat berbahaya, yaitu nikotin, tar, karbon, monooksida, karsinogen, dan zat iritan lainnya. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa rokok mengandung 4000 zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan. 3) Interaktif Proses pelatihan juga berlangsung secara timbal balik sehingga terjadi interaksi antara pemateri dengan remaja peserta pelatihan. Interaksi terjadi ketika pemateri membahas mengenai pesan verbal yang selalu tertulis di setiap iklan rokok. Diawali dengan penampilan sebuah slide yang menampilkan sebuah iklan rokok Marlboro :

440

Pesan verbal Marlboro ini sebagian besar diinterpretasikan oleh remaja sebagai datang dan rasakan. Sebagian besar remaja tidak memahami makna pesan yang sesungguhnya dari iklan ini, yaitu merokoklah Marlboro jika ingin tahu rasa rokok.

Sebagian besar remaja memahami arti kata dari pesan yang seolah-olah mengatakan sedikit bicara banyak bekerja , namun bukan arti yang sesungguhnya dari iklan ini, yaitu jangan banyak bicara mengenai bahaya rokok, merokoklah Class Mild terus..

Nggak ada loe nggak rame, biasanya diinterpretasikan tidak ada teman tidak rame, seperti yg divisualisasikan dengan aktivitas pertemanan. Namun demikian pesan ini sesungguhnya berarti tidak ada yang merokok Sampurna Hijau tidak rame, tidak semarak..

Pesan verbal pada iklan A Mild ini seolah-olah menggambarkan perilaku social individu pada saat ini . Namun pada kenyataannya pesan yang dimaksudkan sesungguhnya adalah tidak merokok jika ada yang mengawasi, jadi jika tidak ada yang mengawasi, ya merokok A Mild sajalah..

Buktikan Merahmu, dapat berarti buktikan keberanianmu, karena merah berarti berani. Namun iklan ini sesungguhnya berarti kalau kamu berani, buktikan dengan merokok Gudang Garam…

441


Iklan A Mild ini menyampaikan pesan yang sifatnya umum sehingga mudah dipahami, namun hubungannya dengan iklan rokok ini tidak mudah dipahami oleh remaja. Iklan ini maksudnya jangan merokok A Mild hanya untuk basa basi..artinya bersungguh sungguhlah..

Kata-kata di iklan ini seolah-olah mengajarkan hal yang positif untuk berperilaku, yaitu untuk be yourself. Namun demikian jika dihubungkan dengan rokok, maka arti yang sesungguhnya adalah, lebih baik berterus terang berani merokok LA Light daripada seperti orang lain yang berpura-pura tidak merokok…

Iklan LA Light ini menyampaikan pesan yang lebih jelas, tetapi tentu saja bagi yang memahami bahasa Inggris, maksudnya adalah jangan berhenti merokok, merokok terus sajalah…

Pesan verbalnya diperkuat gambar cangkir yang diasosiasikan sebagi cangkir kopi cappuccino. Pesan verbal ini sulit dimengerti jika belum mengenal cappuccino. Arti yang sesungguhnya dari pesan ini adalah merokoklah Djarum Black cappuccino, karena anda akan serasa merokok dengan minum kopi juga….

442

Iklan Gudang Garam Internasional ini mengusung pesan Ambil keputusan, tentukan jalan, Lead Now. Sekilas iklan ini menasehati orang yang sedang bimbang, padahal yang dimakdsudkannya adalah, jangan bimbang dan ragu, ambil keputusan untuk merokok Gudang Garam Internasional saja, Saatnya menjadi yang terdepan..

4)

Fear Arrousing Merokok adalah kegiatan yang sia-sia, tidak ada gunanya, menghamburkan uang dengan percuma dan bahkan membahayakan kesehatan diri dan lingkungannya. Namun demikian seperti yang sudah disampaikan di bagian terdahulu, bahwa perokok di Indonesia meningkat terus dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh berbagai factor, diantaranya karena iklan melalui media massa yang gencar dilakukan oleh produsen rokok, pendekatan komunitas melalui pemberian sponsor untuk kegiatan-kegiatan masyarakat, pendekatan personal melalui SPG yang disebarnya di mall mall untuk mendekati perokok aktif dan calon perokok yang masih belia, juga bujukan teman dan pengaruh significant others yang tidak sengaja memberi contoh yang tidak baik untuk merokok. Selain hal tersebut, produsen iklan juga menyadari bahwa perokok senior yang usianya sudah lanjut akan mati, maka perlu upaya untuk mendekati calon perokok dini, yaitu para remaja sebagai potential buyer. Maka dibuatlah iklan-iklan dengan visualisasi yang ‘gaul’ yang merepresentasikan anak muda yang bebas, berani, kreatif, dinamis dan inovatif. Dalam pelatihan ini, remaja peserta pelatihan diperlihatkan cuplikan gambar anak-anak dan remaja yang sudah merokok dengan berbagai aktivitasnya. Diharapkan para peserta pelatihan menyadari dan mewaspadai bahwa mereka menjadi target utama dari sasaran iklan rokok yang setiap hari menerpa mereka. Dalam pelatihan ini, peserta juga mengetahui bahaya nyata akibat merokok yang bahkan dialami oleh para bintang atau ambassador iklan rokok itu sendiri. Rokok Marlboro yang selalu menggunakan bintang iklan laki-laki yang digambarkan perkasa dan sangat macho selalu digambarkan menunggang kuda. Kenyataan yang bisa dijadikan pelajaran bagi perokok utamanya perokok pemula adalah, bahwa empat orang bintang iklan rokok Marlboro ini meninggal dunia karena kanker paru-paru.

David McLean meninggal karena karena kanker paru paru

David Millar meninggal karena penyakit paru obstruktif kronik

Wayne McLaren meninggal akibat kanker paru-paru Erick Lawson meninggal akibat gagal pernapasan terkait penyakit paru obstruktif kronik

443


Penayangan empat buah gambar di atas memberikan gambaran yang sangat nyata sehubungan dengan akibat yang harus dibayar oleh para ambassador iklan yang memang pada kehidupan nyata adalah sebagai perokok. Penggambaran ini dimaksudkan untuk memberi efek takut dan ngeri pada remaja peserta pelatihan terhadap bahayanya merokok bagi kesehatan. 5) Redundancy atau pengulangan. Untuk menanamkan pemahaman, sesuai juga dengan konsep literasi media bahwa individu harus memiliki kemampuan menyampaikan pesan yang diterimanya dari media, maka pemateri menyampaikan kembali beberapa gambar iklan dan tayangan audio visual iklan dengan melontarkan kembali pertanyaan tentang interpretasi atau makna yang terkandung dalam pesan verbal iklan rokok. Dengan cara tersebut diharapkan remaja peserta pelatihan telah dapat memaknai pesan dengan benar dan dapat menyampaikan kembali pesan yang diterimanya dari media khususnya slogan yang menyertai iklan rokok. Simpulan  Sebelum pelatihan sebagian besar siwa peserta pelatihan menginterpretasikan slogan iklan rokok sesuai dengan arti katanya, artinya bahwa mereka belum dapat memahami pesan pada tingkat pemahaman yang lebih tinggi yang tersembunyi di balik kata yang tertulis.  Setelah pelatihan semua siswa dapat menginterpretasikan dengan benar makna yang tersirat dari slogan iklan rokok, yang semuanya mengajak orang untuk merokok.  Masyarakat terutama remaja perokok dini harus diberi pemahaman tentang literasi media untuk bersikap kritis terhadap pesan yang tersembunyi di balik pesan tertulis. Daftar Pustaka Baran, J. Stanley & Dennis K. Davis (2000), Mass Communication Theory: Foundations, Ferment and Future. California: Wadsworth Publishing Company. Effendy, Onong Uchjana. (2003). Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Fiske, John. (1999). Introduction To Communication Studies. 2nd Edition. London: Guernsey Press Co Ltd Potter, W James, (2005), Media Literacy, London: Sage Publication http://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/ persen-pelajar-indonesia-sudah-jadi-pecandu-rokok/ http://belajarpsikologi.com/karakteristik-remaja/

444

Benturan Etika dan Hukum Media di Era Konvergensi Multimedia Supadiyanto Dosen Tetap Akademi Komunikasi Indonesia (AKINDO) dan Akademi Komunikasi Radya Binatama (AKRB) Yogyakarta, Email: [email protected]

Abstrak Berbagai kasus hukum menimpa para praktisi media (jurnalis, pewarta warga, maupun publik) akibat kasus pencemaran nama baik, kekerasan fisik, intimidasi, maupun penyebab lainnya. Kasus-kasus hukum media bermunculan karena tidak ada batasan tegas antara regulasi (hukum) dengan kemajuan bidang teknologi telekomunikasi, media, dan informatika (Telematika), serta interpretasi hukum tersebut. Akibatnya berbagai regulasi media justru dijadikan sebagai “bemper” bagi para "oportunis" untuk menjerat para praktisi media atas pemberitaan atau karya yang termuat di media massa elektronik, cetak, maupun online. Bahkan regulasi di bidang media massa yang ada di Tanah Air kerap kali saling berbenturan. Ada tiga rumusan masalah. Pertama, bagaimanakah kondisi riil hukum dan etika media di Indonesia saat ini dengan perkembangan Telematika? Kedua, mengapa terjadi benturan hukum dan etika media di era konvergensi multimedia massa di Indonesia? Ketiga, bagaimana solusi atas berbagai kasus hukum dan etika media di Indonesia belakangan ini? Peneliti memilih menggunakan paradigma penelitian kualitatif, sebab peneliti mengandalkan pada subjektivitas (pengalaman), interpretasi, serta hasil analisis dari peneliti terhadap berbagai kasus hukum dan implementasi hukum dan etika media di Indonesia. Ada dua jenis sumber data yang diolah, yaitu data primer dan sekunder. Data primer diolah dari wawancara serta observasi. Data sekunder didapat dengan studi/kajian literatur. Teknik pengumpulan data dengan tiga cara yaitu wawancara, observasi, dan kajian pustaka. Penelitian selama tiga bulan (20 Juni-20 September 2015). Hasil penelitian pertama, berbagai hukum dan etika media di Indonesia tidak bisa dijalankan dengan konsisten; sebab kerap kali sumber hukum media yang ada saling berbenturan dengan etika media sekaligus harapan publik. Bahkan kerap kali hukum media tersebut malah membuat publik takut dan terkekang untuk mengekspresikan gagasan melalui media massa. Hukum media yang ada saat ini tertinggal dengan perkembangan Telematika yang sangat pesat; sehingga cukup banyak bentuk media yang belum jelas diatur regulasi. Hasil kedua, benturan antar hukum dan etika media akibat perbedaan penafsiran dan kesadaran bermedia dari para pembuat hukum media sendiri. Keterlambatan lahirnya regulasi terbaru dalam bidang hukum media; sementara kecepatan hadirnya Telematika sangat cepat; menimbulkan kasus-kasus hukum baru yang belum terakomodasi dalam regulasi yang sudah ada, bahkan bertolak belakang dengan hukum media sebelumnya. Misalkan substansi dari UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Bab VII Pasal 27 Ayat 3 bertentangan dengan semangat UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 4 Ayat 1-2 dan UUD 1945 Pasal 28, 28D Ayat 1, 28E Ayat 3, dan 28F. Hasil ketiga, harus segera dimunculkan berbagai produk hukum baru di bidang media untuk mengantisipasi kasus-kasus hukum multimedia di era konvergensi multimedia. Terjadinya peleburan berbagai jenis media massa dalam satu saluran terintegratif harus diimbangi dengan penyinergisasian hukum-hukum di bidang multimedia, komunikasi, pers, dan penyiaran. Kata kunci: hukum/regulasi, etika, media, konvergensi, benturan, Telematika Abstract Various legal practitioners overwrite media (journalists, citizen reporters, and the public) as a result of defamation cases, physical violence, intimidation, or other causes. Case law emerging media because there are no firm boundaries between regulation (law) with advances in technology of telecommunications, media, and informatics (Telematics), as well as the interpretation of the law. As a result, a variety of media regulation actually used as "bumpers" for the "opportunist" to ensnare media practitioners on reporting or works contained in the electronic mass media, print, and online. Even the regulations in the field of mass media in the country often clash. There are three problem formulation. First, how the real conditions of law and media ethics in Indonesia today with the development of Telematics? Secondly, why there is a clash of law and media ethics in the era of multimedia convergence masses in Indonesia? Third, how the solution to the various legal and ethical media in Indonesia lately? Researchers chose to use the paradigm of qualitative research, because

445


researchers relied on subjectivity (experience), interpretation, and analysis of the results of research on a variety of legal cases and the implementation of law and media ethics in Indonesia. There are two types of sources of data are processed, namely primary and secondary data. Primary data compiled from interviews and observations. Secondary data were obtained with a study / review of the literature. Data collection techniques in three ways: interview, observation, and library research. Research over the past three months (On June 20, untill September 20, 2015). Results of the first study, a variety of legal and ethical media in Indonesia can not be executed consistently; because often the source of the existing media law conflicting with public expectations of media ethics. In fact, often the media law even make the public fearful and confined to express ideas through the mass media. Media law that is currently lagging behind the rapid development of Telematics; so quite a lot of media that have not been clearly set regulations. The second result, clashes between law and ethics of the media as a result of differences in interpretation and awareness of media from the media law makers themselves. Delay the birth of the latest regulations in the field of media law; while the presence of Telematics very fast pace; raises new legal cases that have not been accommodated in existing regulations, even contrary to previous media law. Suppose that the substance of the Law of the Republic of Indonesia No. 11/2008 on Information and Electronic Transactions Chapter VII, Article 27, paragraph 3 is contrary to the spirit of the Law of the Republic of Indonesia No. 14/2008 on Public Disclosure of Article 4 Paragraph 1-2 and the Constitution of 1945 Section 28, 28D Paragraf 1, 28E Paragraph 3, and 28F. The third outcome, should be immediately raised a wide range of new products in the field of media law in anticipation of legal cases in the multimedia era of multimedia convergence. The smelting of various types of media in one integrated channel must be balanced with the incorporation of laws in the field of multimedia, communications, press and broadcasting. Keywords: legal/regulatory, ethics, media, convergence, collision, Telematics

Latar Belakang Potret hukum penyiaran pers, penyiaran, dan telekomunikasi di negeri ini cukup memprihatinkan. Masalahnya, pertumbuhan hukum penyiaran dan pers di Indonesia dinilai sangat lambat jika dibandingkan dengan dinamika pergeseran tren industri media massa yang terus berubah maju. Hanya ada dua regulasi utama yang menjadi tulang punggung hukum penyiaran dan pers di Indonesia yaitu Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, serta Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Usia tiga undang-undang tersebut telah mencapai lebih dari 16 tahun dan 13 tahun. Tiga regulasi tersebut lahir di mana negeri ini tengah menikmati era reformasi dan kebebasan berekspresi di Tanah Air. Atmosfer kebatinan nasional sangat berpengaruh besar pada lahirnya dua regulasi tersebut; sehingga untuk “emosionalitas” turut hadir dalam ruh tiga regulasi tersebut. Jelaslah bahwa era teknologi telekomunikasi, media, informatika, grafika, dan transportasi (Telematikagratrans) pada 13-16 tahun silam berbeda jauh di masa kini; sehingga dapat dikatakan tiga undang-undang di atas adalah produk undang-undang analog; padahal saat ini sudah masuk pada era digital. Artinya lahirnya regulasi baru berbasis pada pers, penyiaran, dan telekomunikasi digital terintegrasi menjadi sebuah keharusan dan tuntutan zaman. Jika digambarkan, pertumbuhan dan perkembangan teknologi telekomunikasi, media, informatika, grafika, dan transportasi (Telematikagratrans) yang melesat pesat ternyata tidak diimbangi dengan lahirnya regulasi baru dalam dunia komunikasi. Akibatnya kasus-kasus hukum di bidang penyiaran dan pers terus menggejolak tanpa disertai dengan solusi yuridis yang memadai. Padahal hukum menjadi salah satu alat untuk mengatur dan mengendalikan agar industri di bidang penyiaran dan pers di Tanah Air tidak “liar”, “liberal”, bahkan bebas tanpa kendali. Ada empat pihak yang berhubungan erat dengan hukum penyiaran, pers, dan telekomunikassi. Pertama, pekerja

446

media massa. Kedua, regulator di bidang penyiaran, pers, dan telekomunikasi. Ketiga, pejabat publik dan para narasumber. Keempat, masyarakat umum. Jika dideret, kasus-kasus hukum dalam penyiaran dan pers di masa kini terdiri atas kasus: kekerasan terhadap wartawan, ancaman (intimidasi), pembunuhan, pencemaran nama baik, larangan liputan, eksploitasi pekerja media, diskriminasi gender, pelanggaran kode etik jurnalistik serta pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran (P3 dan SPS), serta persoalan di bidang hukum lainnya. Belum adanya regulasi yang jelas mengenai industri media penyiaran digital, seiring dengan dibatalkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran TV Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free to Air) oleh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta melalui sidang putusan perkara nomor 119/G/2014/PTUN.JKT tanggal 5 Maret 2015 dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Nomor 140/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 7 Juli 2015 yang membatalkan 33 Keputusan Menteri tentang Lembaga Multiplexing (Mux) pada 11 provinsi di Indonesia atas tuntutan dari para aktivis di Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia (ATVJI) dan Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI). Sebelumnya Mahkamah Agung (MA) telah membatalkan Permenkominfo RI Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 pada tanggal 3 April 2013 melalui Keputusan Nomor 38 P/HUM/2012 dan Keputusan Nomor 40 P/HUM/2012. MA menilai Peraturan Menkominfo tersebut terbukti bertentangan dengan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta. Dengan demikian industri penyiaran digital menjadi “kabur”; padahal Menteri Komunikasi dan Informatika RI sebelumnya sudah terlanjur menerbitkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Prinsip (Sementara) kepada sejumlah perusahaan media televisi digital. Memang Menkominfo RI Rudiantara sudah menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2015 tanggal 22 September 2015 tentang Penundaan Proses Perizinan bagi Pemegang IPP Penyiaran LPS Jasa Penyiaran Televisi secara Digital melalui Sistem Terestrial sebagai langkah hukum untuk memberikan kepastian hukum kepada para pemegang IPP televisi digital tersebut yang kini masih terkatung-katung. Dalam konteks di DIY, saat ini sudah ada 22 perusahaan televisi digital yang memegang IPP Prinsip; di mana mereka tersandera hingga kini sebab tidak bisa melakukan kegiatan bersiaran sebab tidak mendapatkan Mux. Adanya regulasi penyiaran yang tidak jelas, mengakibatkan permasalahan tersendiri dalam bidang hukum media. Etika yang dimiliki oleh para pekerja media juga sudah mulai bergeser. Tidak lagi bersifat “kaku” terhadap kondisi zaman; namun kini para pekerja media secara fleksibel memiliki etika baru yang cenderung dekat dengan bisnis dan kekuasaan. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan kajian pada tiga rumusan masalah saja. Pertama, bagaimanakah kondisi riil hukum dan etika media di Indonesia saat ini dengan perkembangan Telematikagratrans? Kedua, mengapa terjadi benturan hukum dan etika media di era konvergensi multimedia massa di Indonesia? Ketiga, bagaimana solusi atas berbagai kasus hukum dan etika media di Indonesia belakangan ini? Berdasarkan ekstraksi hasil-hasil penelitian terdahulu, berikut ini disajikan poin-poin pentingnya. Di mana hasil-hasil penelitian terdahulu ini dijadikan fondasi kokoh penelitian ini. Pertama, penelitian berparadigma kualitatif milik Supadiyanto (2015) berjudul: “Eksploitasi Wartawan di Era Konvergensi Multimedia Massa” menyimpulkan bahwa konvergensi multimedia massa menuntut adanya efisiensi dan produktivitas dari perusahaan media; sekaligus memicu

447


terjadinya eksploitasi terhadap para pekerja media. Cara untuk mengatasi masalah eksploitasi kerja wartawan bisa dilakukan dengan menumbuhkan kesadaran kritis pekerja media, membangun serikat pekerja media, literasi media dan literasi regulasi media, serta meningkatkan kesejahteraan hidup pekerja media (Supadiyanto, 2015: 120). Kedua, Bestian Nainggolan (2015) melalui penelitian berjudul: “Konglomerasi Media Nasional: Tipologi, Konsentrasi, dan Kompetisi Pasar” dapat dijabarkan bahwa konglomerasi media di Indonesia menuju corak baru yang meliputi enam tipologi: konglomerasi berbasis industri (industrial concentric conglomerates), konglomerat berbasis jasa pelayanan (services concentric conglomerates), konglomerat berbasis komunikasi (communications concentric conglomerates), konglomerat berbasis pada diversifikasi industri (industrial diversified conglomerates), konglomerat berbasis diversifikasi pelayanan (service diversified conglomerates), dan konglomerat berbasis pada diversifikasi komunikasi (communication diversified conglomerates). Tipologi konglomerasi media di Indonesia diikuti pula oleh aksi korporasi dari masing-masing konglomerasi secara horisontal, vertikal, maupun diagonal (cross media) (Nainggolan, 2015: 47-49). Ketiga, Amir Effendi Siregar (2014) menulis artikel: “Menakar Independensi Media” yang termuat dalam buku berjudul: “Mengawal Demokratisasi Media: Menolak Konsentrasi, Membangun Keberagaman” mengungkapkan bahwa intervensi pemilik terhadap isi siaran sangat vulgar. Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan penyiaran harus mengingatkan prinsip netralitas dan independensi media. Hasil penelitian dari PR2MEDIA membuktikan bahwa dari seluruh iklan politik, iklan pemilik di Sindo sebesar 47,06 persen; RCTI 83,7 persen; sedangkan Kompas 0 persen. Sementara Remotivi memperlihatkan TV One memberikan ruang 152 spot iklan bagi Aburizal Bakrie selama November 2014; RCTI memberikan 66 kali tayang iklan Win-HT plus 14 kali tayang dalam program kuis kebangsaan selama 1-7 November 2014 (Siregar, 2014: 260). Kelima, dalam buku berjudul: “Kinerja Regulator Penyiaran Indonesia” (Rahayu dkk., 2014: 128) dikemukakan bahwa ada sejumlah faktor yang menyebabkan mengapa kinerja lembaga regulator penyiaran di Indonesia dinilai buruk oleh publik. Pertama, masing-masing regulator dinilai kurang bekerja secara maksimal baik secara koordinasi maupun inovasi. Kedua, tingginya ekspektasi masyarakat yang tidak diimbangi oleh kinerja regulator. Ketiga, kompleksitas persoalan di dunia penyiaran Keenam, Pinckey Triputra (2004) dalam disertasinya berjudul: “Neoliberalisme dan Demokratisasi dalam Industri Penyiaran” mengungkapkan bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan sebagai salah satu strategi dalam menghadapi ketatnya kompetisi, sejumlah perusahaan menyatukan diri dan merger. Proses konsolidasi ini menstimulusi gejala konsentrasi, yakni mengendalikan unit produksi dalam satu tingkat atau berbeda tataran pada beberapa perusahaan besar. Konsentrasi merupakan hasil dari tiga tahapan proses yang berbeda, namun saling berhubungan yakni: integrasi, diversifikasi dan Internasionalisasi (Mosco, 1996). Proses integrasi terjadi secara horisontal maupun vertikal. Integrasi horisontal terjadi ketika suatu kelompok bisnis memperoleh unit tambahan dalam tingkatan produksi yang sama. Integrasi vertikal terjadi ketika kelompok bisnis melakukan ekspansi terhadap tahapan produksi yang berbeda. Dua jenis integrasi ini lazim terjadi melalui mekanisme merger dan take over. Integrasi horisonal memungkinkan perusahaan melakukan konsolidasi dan memperluas pengawasan terhadap lini produksi yang sama. Integrasi vertikal memungkinkan satu perusahaan memperluas kontrol terhadap proses produksi yang berbeda, sehingga pada titik ekstremnya adalah penguasaan proses produksi dari hulu ke hilir.

448

Diversifikasi terjadi ketika satu perusahaan melakukan ekspansi ke bidang usaha lain. Internasionalisasi adalah konsentrasi yang terjadi ketika perusahaan domestik membuka diri terhadap arus investasi asing (Triputra. 2004: 100-101). Penelitian tersebut mengupas bagaimana neoliberalisme dengan globalismenya berimplikasi luas pada industri penyiaran nasional dan lokal. Penelitian ini memberikan “sudut pandang” pada peneliti, bahwa ada “kekuatan luar biasa” di luar industri media massa yang mampu mengendalikan rutinitas industri media massa. Metode Penelitian Peneliti memilih menggunakan paradigma penelitian kualitatif, sebab peneliti mengandalkan pada subjektivitas (pengalaman), interpretasi, serta hasil analisis dari peneliti terhadap berbagai kasus hukum dan implementasi hukum dan etika media di Indonesia. Ada dua jenis sumber data yang diolah, yaitu data primer dan sekunder. Data primer diolah dari wawancara serta observasi. Data sekunder didapat dengan studi/kajian literatur. Teknik pengumpulan data dengan tiga cara yaitu wawancara, observasi, dan kajian pustaka. Penelitian selama lima bulan (12 Juni-12 November 2015). Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis data Model Miles dan Huberman atau yang terkenal dengan Model Alir. Menurut Miles dan Huberman (1986), analisis data kualitatif menggunakan kata-kata yang telah disusun dalam sebuah teks yang diperluas atau dideskripsikan. Saat memberikan makna pada data yang dikumpulkan, data tersebut dianalisis dan diinterpretasikan. Langkah-langkahnya meliputi tiga tahap yakni: tahap pereduksian data, tahap penyajian data (display), dan tahap penarikan kesimpulan/verifikasi (Ghony dan Almanshur, 2012: 306). Pertama, pereduksian data merupakan proses pemilahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data "kasar" yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lokasi penelitian (Miles dan Huberman, 2007: 18). Kedua, proses penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Ketiga, proses menarik kesimpulan dimulai dengan peneliti mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau justru masih gelap sehingga setelah diselediki menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau hubungan interaktif, hipotesis atau bahkan teori (Ghony dan Almanshur, 2012: 306-312). Konstruksi Hukum dan Etika Media di Indonesia Idealnya konstruksi hukum itu harus tegas, sinergis dengan perundang-undangan lainnya serta bersifat progresif-visioner menjadi syarat mutlak agar keberadaan hukum yang diejawantahkan menjadi perundang-undangan yang ada menjadi navigator yang mengatur ketertiban, kedisiplinan, dan keadilan. Sebagian besar hukum di bidang pers, penyiaran, dan telekomunikasi di Tanah Air saat ini masih mengandalkan pada regulasi yang bersifat analog, padahal saat ini kita hidup pada era digital. Berikut ini ditampilkan berbagai regulasi penyiaran, pers, dan telekomunikasi yang berlaku di Indonesia. Regulasi tersebut adalah: Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Informasi Transakasi Elektronik (ITE); Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kebebasan Informasi Publik (KIP); Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran; Undang-Undang Republik Indonesia (UU

449


RI) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers; Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers; Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (PPP); Peraturan KPI Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran (SPS); Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2014 tentang Rencana Induk (Master Plan) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Televisi Siaran Analog pada Pita Ultra High Frequency (UHF); Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Induk (Master Plan) Frekuensi Radio Untuk Keperluan Penyelenggaraan Radio Siaran Amplitudo Modulation (AM) pada Medium Frequency (MF) Pita Frekuensi Radio 535 KHz-1605,5 KHz; Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik; Peratura Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta; Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas; Peraturan Pemerintah RI Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan; Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film; Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman; Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Paraturan-DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan; Peraturan Dewan Pers Nomor 8/Peraturan-DP/X/2008 tentang Pedoman Penyebaran Media Cetak Khusus Dewasa; Peraturan Dewan Pers Nomor 2/Peraturan-DP/III/2013 tentang Kode Etik Filantropi Mediamassa; Pedoman Pemberitaan Media Siber (ditetapkan oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta pada 3 Februari 2012); Peraturan Pemerintah RI Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1787/MENKES/PER/XII/2010 tentang Iklan dan Publikasi Pelayanan Kesehatan; dan regulasi terkait lainnya. Namun jika dicermati, dari berbagai regulasi yang ada tersebut belum secara khusus mengatur secara rigit (spesifik dan sinergis) mengenai: media digital, media sosial, media Internet, dan media asing. Sebab sesungguhnya ada sejumlah teknologi yang harus segera diantisipasi mulai dari sekarang. Teknologi baru tersebut adalah yang berkaitan dengan satelit, Internet, jaringan kabel fiber optik, frekuensi (terestrial), dan medium baru (belum dapat diprediksi namanya) di masa mendatang. Watak dari medium teknologi di atas memiliki karakter mampu menembus batas ruang dan waktu (lintas negara). Pastilah di masa depan akan terlahir teknologi terbarukan kembali menyempurnakan Telematikagratrans yang sudah ada saat ini. Hukum pers, penyiaran, dan telekomunikasi di Indonesia harus diarahkan untuk mampu mengantisipasi berbagai kasus-kasus hukum yang bisa merugikan publik di masa kini dan yang akan datang. Tepatlah di masa mendatang (bahkan di masa kini) hukum penyiaran, pers, telekomunikasi tidak cukup lagi diatur melalui perundang-undangan yang bersifat nasional. Melainkan regulasi yang ada harus bersifat Internasional (dunia/multinasional). Sebab mediumnya tidak lagi terbatas pada wilayah nasional; melainkan telah menembus tapal batas antar negara. Ada dua masalah besar yang sejatinya membelit para pekerja media di era konvergensi multimedia massa ini. Masalah pertama berhubungan dengan lunturnya etika atau kode etik jurnalistik yang dimiliki oleh pekerja media. Dunia yang menuntut kerja cepat, kerja efektif, dan efisien serta gempuran budaya hedonis dan kapitalistis; mengondisikan para pekerja media

450

kehilangan sikap idealisme. Perusahaan media juga memberikan beban ganda pada para pekerja media (wartawan misalnya) selain diwajibkan untuk menghasilkan liputan berita dalam jumlah tertentu (4-6 berita liputan perhari) mereka juga dibebani menjadi pencari iklan atau menjadi pemasar media sekaligus (Soenarto, 2015). Akibatnya ruang redaksi (berita) dan ruang iklan yang pada mulanya terpisahkan oleh tembok besar (garis/pagar api), kini telah melebur dan nyaris tanpa sekat lagi. Tentu saja fakta demikian berpotensi besar mempengaruhi indepensi dan netralitas pekerja media dalam memberitakan sesuatu. Independen, netral, dan keakurasian yang selama ini menjadi kredo final dari nilai jurnalisme itu sendiri telah bergeser menjadi tidak independen (partisan), tidak netral (condong), dan kurang akurat sebab para pekerja media berpihak dan memiliki agenda (kepentingan politik dan bisnis sendiri). Padahal berdasarkan kredo jurnalisme Internasional, ada 9 elemen jurnalisme versi Bill Kovack dan Tom Rosenstiel (2006) yang harus dipegang teguh oleh setiap pekerja media. Antara lain: kewajiban utama jurnalisme adalah pada pencarian kebenaran; loyalitas utama jurnalisme adalah pada warga negara; esensi jurnalisme adalah disiplin verifikasi; jurnalis harus menjaga independensi dari objek liputannya; jurnalis harus membuat dirinya sebagai pemantau independen dari kekuasaan; jurnalis harus memberi forum bagi publik untuk saling mengkritik dan menemukan kompromi; jurnalis harus berusaha membuat hal penting menjadi menarik dan relevan; jurnalis harus membuat berita yang komprehensif dan proporsional; jurnalis harus diperbolehkan mendengarkan hati nurani personalnya. Pada perkembangan terkini, prinsip 9 elemen jurnalisme tersebut disempurnakan menjadi 10 elemen jurnalisme yaitu dengan menambahkan unsur pewarta warga (citizen journalism). Hukum media dan etika bermedia di era konvergensi multimedia massa ini mengalami pergeseran. Ketika hukumnya masih analog, eranya digital, dan etika media yang digunakan akan semakin menjauhi dari nilai-nilai etika jurnalisme sebagaimana yang terkandung dalam kode etik jurnalistik. Tentu saja hal ini menjadi tantangan besar bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI khususnya Komisi 1, KPI/D, Dewan Pers, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Komisi Informasi Publik, Lembaga Sensor Film, dan berbagai institusi lainnya untuk melahirkan regulasiregulasi baru untuk memperbarui regulasi pers, penyiaran, dan telekomunikasi yang tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman di masa kini. Saat ini DPR RI Komisi I yang tengah melakukan revisi atas Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran perlu mendapatkan dukungan kuat dari berbagai pihak. Benturan Hukum dan Etika Media di Indonesia Konstruksi hukum pers, penyiaran, dan telekomunikasi di Indonesia hingga kini belum sinergis, karena ada sejumlah regulasi yang justru saling bertentangan. Benturan antar hukum dan etika media akibat perbedaan penafsiran dan kesadaran bermedia dari para pembuat hukum media sendiri. Keterlambatan lahirnya regulasi terbaru dalam bidang hukum media; sementara kecepatan hadirnya Telematikagratrans sangat cepat; menimbulkan kasus-kasus hukum baru yang belum terakomodasi dalam regulasi yang sudah ada, bahkan bertolak belakang dengan hukum media sebelumnya. Sebagai salah satu contoh sederhana saja, misalkan substansi dari UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Bab VII Pasal 27 Ayat 3 yang menyatakan bahwa: “Perbuatan yang dilarang: setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen

451


Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik” ternyata bertentangan dengan semangat UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 4 Ayat 1-2 bahwa: ”Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini (maksudnya UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik) (1); setiap orang berhak (2): melihat dan mengetahui informasi publik (a); menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik (b); mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini (c); dan atau menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan (d)”. Sekaligus regulasi di atas bertentangan dengan semangat UUD 1945 Pasal 28 bahwa: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”, 28 D Ayat 1 bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakukan yang sama di hadapan hukum”, 28 E Ayat 3 bahwa: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”, dan 28 F bahwa: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Sejatinya masih banyak regulasi lainnya yang saling bertentangan. Hal ini menimbulkan preseden buruk bagi arsitektur hukum penyiaran, pers, dan telekomunikasi di Indonesia. Belum lagi kalau ditinjau dari sisi perlindungan hukum bagi para pekerja media yang masih cukup lemah. Apalagi jika dilihat lagi dari sisi perlindungan hukum bagi aktivisi pewarta warga yang banyak mengandalkan medium media online dan jejaring media sosial masih amat lemah juga. Berdasarkan data milik Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pusat, tercatat ada sebanyak 487 kasus kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia sejak tahun 2006 sampai dengan November 2015. Sejak Januari-November 2015 saja sudah tercatat ada 29 kasus kekerasan terhadap para wartawan. Simak Tabel 1 di bawah ini: Tabel Kasus kekerasan terhadap wartawan di Indonesia selama tahun 2006-2015 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 54 75 58 38 51 45 56 40 41 29

Tahun Jumlah Kasus Total 54 129 187 225 276 321 Kasus Sumber: AJI 2015 (http://advokasi.aji.or.id/index/data-kekerasan)

377

417

458

487

Angka-angka di atas dari tahun ke tahun memiliki tren terus mengalami penurunan. Anehnya, para pelaku kekerasan terhadap wartawan justru sebagian besar berasal dari para aparat keamanan dan pejabat negara yang merasa terganggu akibat pemberitaan yang dilakukan oleh para wartawan. Pertanyaannya, mengapa kalangan terpelajar yang memahami hukum; namun justru menjadi pelaku terbanyak dalam kekerasan terhadap wartawan di Indonesia? Hal ini terjadi akibat masih rendahnya kesadaran dari aparat penegak hukum dan juga pejabat negara untuk menggunakan hak jawab. Berikut ini disajikan sejumlah kasus kekerasan terhadap wartawan. Pertama, kasus tewasnya Pemimpin Redaksi tabloid Fokus Lampung, Beni Faisal akibat tembakan yang dilakukan oleh orang tak dikenal pada Minggu (25/1/2015). Saat kejadian Beni ditembak di depan rumahnya di Jalan Pulau

452

Raya 3 Nomor 38, Perumahan Way Kandis, Tanjung Seneng, Bandar Lampung. Kedua, Zulkifli Panjaitan (54), wartawan senior salah dari satu media cetak harian terbitan Pekanbaru ditampar sebanyak 3 kali oleh bupati Indragiri Hulu (Inhu) Yopi Arianto pada Kamis (30/7/2015). Hal itu diduga karena pemberitaan soal dugaan kasus moral asusila. Ketiga, reporter AFB TV Kupang, Efron Suna, melaporkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh seorang PNS Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT MJ. Efron mengaku ditampar MJ ketika sedang melaksanakan tugas liputan di kantor Gubernur NTT pada Senin (13/7/2015) malam hari. Keempat, Sadim (27), wartawan media lokal Nusa Tenggara Barat dipukuli oleh satpam Universitas Mataram (Unram) bernama Dedy, pada Jumat (3/7/2015) malam hari. Akibatnya, korban mengalami luka sobek di bagian bibir atas sebelah kiri. Kelima, jurnalis MNC Media Muhammad Nur Bone terkena anak panah saat akan meliput pada Senin (8/6/2015) dini hari. Hingga kini, aparat Polsek Bontoala, Makassar, Sulawesi Selatan masih mencari pelakunya. Keenam, Bupati Biak Numfor Thomas E Ondi diduga memukul Viktor Palembangan, wartawan surat kabar Cenderawasih Pos di kompleks Perumahan SKB Rigge, Biak pada Sabtu (9/5/2015) sore hari. Pemukulan terjadi karena Thomas kesal dengan salah satu berita yang ditulis korban yang dimuat pada 8 Mei 2015 (AJI, 2015). Ketujuh, Dony Oktayudha, wartawan stasiun televisi Indosiar Jakarta yang bertugas di Sulawesi Tenggara diserang oleh demonstran saat meliput demonstrasi sekelompok massa yang diduga mahasiswa di Kendari pada Senin (22/8/2011). Saat itu, Dony sedang mengambil gambar beberapa orang dari pengunjuk rasa yang sedang menganiaya seorang pengguna jalan. Diduga, para pengunjuk rasa tidak terima aksi mereka yang sedang menganiaya seorang pengguna jalan direkam. Tanpa diduga, tiba-tiba saja beberapa orang dari pengunjuk rasa langsung menyerang korban dengan pukulan dan senjata tajam. Akibat penyerangan ini, Dony mengalami luka serius di bagian tangan kiri hingga harus menjalani perawatan di RS Bhayangkara Kendari. Kedelapan, wartawan TOP TV, Mufri Ali, diduga dianiaya Bupati Sorong Selatan, Otto Ihalauw, dan ajudannya di depan kantor Bupati Sorong Selatan, Jumat, 9 September 2011 sekitar pukul 09.15 WIT. Korban menduga, ia dipukul karena sering memberitakan kasus korupsi di Pemkab Sorong Selatan. Humas Pemkab Sorong Selatan, Julius, membantah bupatinya melakukan pemukulan. Yang memukul adalah ajudannya. Menurutnya, korban dipukul karena kerap memberitakan secara tak berimbang dan subyektif sehingga menyudutkan Pemkab Sorong Selatan. Kesembilan, Zainuddin, wartawan SCTV di Makassar, Sulawesi Selatan menjadi korban penusukan di Makassar pada Jumat (30/9/2011). Tersangka penusuk adalah Akbar, tetangga Zainudin sendiri yang selama ini dikenal sebagai pengedar narkotik dan obat-obat berbahaya alias narkoba. Dua tusukan badik sepanjang 30 sentimeter persis mengarah ke jantung Zainuddin. Ia mengalami luka parah. Penikaman ini ditengarai upaya balas dendam pelaku karena pernah diberitakan oleh Zainuddin saat tertangkap aparat kepolisian terkait kasus narkoba (www.berita.liputan6.com; dan PWI, 2011). Kasus-kasus di atas menjadi bagian dari kasus-kasus kekerasan terhadap wartawan; di mana faktanya masih banyak lagi kasus yang tidak tercatat. Pada sisi lain, di sejumlah daerah terdapat kasus pencemaran nama baik di mana melibatkan warga biasa yang mencoba mengekspresikan pendapatnya melalui berbagai media sosial maupun media online. Kita masih ingat benar kasus Prita Mulyasari vs Rumah Sakit Omni International Tangerang, Florence Sihombing, atau kasus pencemaran nama baik yang dituduhkan politikus Golkar Misbakhun pada aktivis media sosial Benny Handoko sebagai pemilik akun twitter @benhan; Deddy Endarto dilaporkan melakukan pencemaran nama baik Direktur PT Manunggal Sentral Baja (MSB) Sundoro Sasongko atas postingan di Facebook mengenai perlindungan situs Trowulan di Mojokerto, Jawa Timur; kasus pencemaran nama baik

453


yang dilaporkan Ahmad Dhani terhadap cuitan Farhat Abbas di media sosial Twitter terkait kecelakaan yang melibatkan putra bungsu Dhani; kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan anak mantan Wali Kota Tangerang, Wahidin Halim, terhadap wartawan koran Sindo, Deni Irawan terkait status Black Berry Messanger (BBM) yang diunggah Deni; kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia ke Mabes Polri terhadap aktivis Save Our Soccer (SOS), Apung Widadi atas tulisannya di Facebook; dan masih banyak lagi. Dengan demikian ada cukup banyak kasus yang mencuat terjadi di Indonesia berhubungan dengan pers, penyiaran, telekomunikasi, dan pemakaian jejaring media sosial. Setiap pihak baik wartawan maupun non wartawan harus menjadikan kejujuran dan objektivitas informasi yang diberikan atau disebarkan melalui media massa (jenis medium apapun) menjadi prioritas pertama. Kesadaran inilah yang perlu dimunculkan pada setiap orang. Untuk membangun kesadaran semacam ini tentu butuh yang namanya keterbukaan dalam pola pikir, pemahaman terhadap esensi hukum, dan prinsip pemberdayaan kolektif-kolegial. Solusi atas Kasus Hukum dan Etika Media di Indonesia Ada empat persoalan besar yang harus segera dipecahkan terkait permasalahan hukum dan etika media di Indonesia. Satu, pemakaian media online dan media sosial yang pertumbuhannya luar biasa harus segera diatur khusus dalam regulasi baru. Adanya pencemaran nama baik, penghasutan, pemfitnahan, penghinaan, dan adu domba, serta penyebaran bibit-bibit konflik dan penyebar kebencian bisa marak di media online dan media sosial karena memang etika bermedia dalam media online dan media sosial sangat longgar tidak/belum diatur secara ketat di Indonesia. Hukum yang tegas untuk mengatur kemaslahatan media online dan media sosial dibutuhkan, sementara kesadaran dari pemakai dua media tersebut menjadi harapan akan muncul media online dan media sosial yang sehat. Kedua, masalah kesadaran dari para pejabat negara serta aparat penegak hukum dalam merespons berita negatif perlu dilatih dan dibiasakan; sehingga kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh “oknum berseragam” menjadi minimalis. Ketiga, masalah penegakan hukum menjadi sebuah keharusan yang tidak bisa ditinggalkan. Menghukum wartawan yang terbukti bersalah sangat diperlukan, untuk membuktikan bahwa hukum itu berlaku sama bagi setiap orang. Termasuk bagi para wartawan tidak bisa kebal hukum. Menghukum pemakai media jejaring sosial maupun media online, media cetak, media penyiaran yang menyalahi pakem “kejujuran dan objektivitas” juga perlu dilakukan untuk memberikan efek jera kepada setiap pengguna media agar tidak sembarangan mengunggah informasi yang tidak bertanggung jawab. Namun khusus untuk mengadili kasus pencemaran nama baik, perlu juga diperhatikan regulasi lain terkait misalnya: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Semua jenis hak asasi manusia tersebut seharusnya dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi para hakim dalam menangani perkara pencemaran nama baik (Supriyadi, 2010: 168). Keempat, masalah etika yang dimiliki oleh jurnalis, pewarta warga, penggiat media sosial dan pemerhati media pers, penyiaran, dan telekomunikasi harus diperkuat kembali. Lunturnya etika bermedia memicu terjadinya penyalahgunaan media untuk digunakan hal-hal yang merugikan kepentingan publik. Keluarnya Surat Edaran (SE) Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian yang diterbitkan oleh Jenderal Polisi Badrodin Haiti pada tanggal 8 Oktober 2015 kemarin, sesungguhnya menjadi “sindiran” bagi kualitas hukum pers, penyiaran, dan telekomunikasi yang ada di negeri ini. Pendekatan media dengan “hukuman pidana” dengan memberikan otoritas besar

454

kepada “pihak aparat penegak hukum” dalam ruang “bermedia”; sesungguhnya merupakan sebuah kemunduran bagi penataan hukum pers, penyiaran, dan telekomunikasi yang ada di Indonesia. Otoritas dan kewenangan dari regulator di bidang pers, penyiaran, dan telekomunikasi yang kini terletak pada: Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia/Daerah, Komisi Informasi Publik/Daerah, dan Lembaga Sensor Film harus diperkuat dan diperbesar lagi. Revisi berbagai perundang-undangan di bidang pers, penyiaran, dan telekomunikasi yang sudah ada saat ini untuk disesuaikan dengan tantangan zaman digital dan konvergensi multimedia massa menjadi sebuah tuntutan yang tidak bisa ditolak lagi. Berbagai jenis media massa (cetak, elektronik, dan online) yang sudah semakin melebur (menyatu) niscaya juga harus menyinergikan hukum pers, penyiaran, dan telekomunikasi menjadi satu kesatuan hukum. Kita saat ini tidak membutuhkan UU Pers saja, atau UU Penyiaran saja, atau UU Telekomunikasi saja; melainkan kombinasi dari tiga UU tersebut—yang bisa disebut sebagai UU Multimedia, Digital, dan Telematika atau Konvergensi Multimedia Massa. Secara otomatis, penyinergisasian medium medianya, hukumnya, juga akan diikuti dengan sendirinya penyinergian regulator yang mengaturnya. Sehingga ke depan memang Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia/Daerah, Lembaga Sensor Film, dan Komisi Informasi Publik/Daerah harus dilebur menjadi satu institusi yang terintegratif. Karena paling tidak konvergensi multimedia memiliki lima ciri khas. Pertama, konvergensi multimedia dari sisi kepemilikan media (ownership). Kedua, konvergensi multimedia dari aspek struktur keredaksian dan pemasaran (pemberitaan dan periklanan). Ketiga, konvergensi multimedia dari perspektif konten (isi). Keempat, konvergensi multimedia dari sisi teknologi. Kelima, konvergensi multimedia dari aspek strategi bisnis. Lima jenis konvergensi multimedia massa saat ini terjadi secara serentak dan mengglobal. Konvergensi multimedia massa menjadi momentum menyatunya berbagai jenis media massa dalam satu saluran yang saling terintegratif. Konvergensi multimedia massa; salah satunya berdampak positif dalam memudahkan dan memurahkan (bahkan menggratiskan) publik dalam mengakses berbagai jenis media massa (cetak, elektronik, maupun online). Namun juga berdampak negatif pada terjadinya homogenisasi (penyeragaman) konten, dan konglomerasi (aglomerasi) media. Kongomerasi media massa menyebabkan pemusatan kepemilikan perusahaan media dan menimbulkan tarik ulur antara idealisme, bisnis, dan kepentingan politik (sebagaimana teori "segitiga besi" ekonomi politik media yang pernah digagas oleh Profesor Vincent Mosco; Mosco, 1996; 2009). Apalagi industri media massa Indonesia hanya dikendalikan segelintir pemodal. Situasi demikian mengarah ke oligopoli, bahkan ke depan sangat logis menuju monopoli kepemilikan media (Supadiyanto, 2013; 2014). Fakta membuktikan bahwa jaringan perusahaan media massa di Indonesia saat ini hanya dikuasai oleh 14 grup perusahaan swasta nasional saja. Mereka adalah MNC Group, Kompas Gramedia Group, Elang Mahkota Teknologi, Mahaka Media, CT Group, Beritasatu Media Holdings (Lippo Group), Media Group, Visi Media Asia, Jawa Pos Group, MRA Media, Femina Group, dan Tempo Inti Media, serta Media Bali Post Group (KMB), dan Cipta Prima Pariwara (CPP) Radionet. Konsentrasi kepemilikan industri media terjadi sebagai konsekuensi logis yang tidak dapat terelakkan dari kepentingan para pemilik modal dalam mendorong perkembangan industri media di Indonesia (Nugroho, Putri, dan Laksmi, 2012; Lim, 2012).

455


Orde Reformasi yang telah berusia lebih dari 17 tahun memberikan indikasi kuat bahwa pergerakan para praktisi media dalam memberitakan informasi semakin bebas (bebas dari tekanan penguasa). Justru mereka yang menekan penguasa. Permasalahan yang terjadi malahan mereka tertekan oleh para pengusaha (pemilik modal perusahaan media). Apalagi sejumlah pengusaha media tersebut berprofesi ganda sebagai politisi (aktivis atau pendiri partai politik) maupun pejabat eksekutif. Tentulah hal ini menimbulkan berbagai benturan budaya (kultural) dan kepentingan institusional maupun pribadi (Supadiyanto, 2015: 123-124). Diskusi dan Refleksi Revisi Undang-Undang Nomor 32 tentang Penyiaran, revisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan revisi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang selama ini menjadi tulang punggung hukum penyiaran, pers, dan telekomunikasi menjadi sebuah kewajiban (keharusan) zaman. Gejala oligopoli media (konglomerasi media) yang mengarah terjadinya tripoli media, duopoli media, dan monopoli kepemilikan media massa di Tanah Air harus dicegah benar agar nasib demokrasi di negeri ini bisa terselamatkan. Kasus-kasus hukum yang menimpa wartawan, aktivis pewarta warga, pengguna media sosial di Tanah Air dalam lima tahun terakhir patut menjadi pelajaran bersama; agar hukum media (hukum multimedia) memang harus ditegakkan untuk menjaga agar media tidak disalahgunakan. Kompetisi sengit antar berbagai perusahaan raksasa (swasta nasional dan swasta asing) di Indonesia kerap kali memicu para pengelola media massa “menghalalkan” segala cara. Inilah sesungguhnya tantangan dan pantangan media di masa kini dan yang akan datang. Ada empat prinsip dari konvergensi multimedia massa, yaitu: efisiensi, produktivitas, elaborasi (sinergisitas), dan transformasi (terkait Telematikagratrans). Simpulan (Konklusi) Hasil penelitian pertama, berbagai hukum dan etika media di Indonesia tidak bisa dijalankan dengan konsisten; sebab kerap kali sumber hukum media yang ada saling berbenturan dengan etika media sekaligus harapan publik. Bahkan kerap kali hukum media tersebut malah membuat publik takut dan terkekang untuk mengekspresikan gagasan melalui media massa. Hukum media yang ada saat ini tertinggal dengan perkembangan Telematika yang sangat pesat; sehingga cukup banyak bentuk media yang belum jelas diatur regulasi. Hasil kedua, benturan antar hukum dan etika media akibat perbedaan penafsiran dan kesadaran bermedia dari para pembuat hukum media sendiri. Keterlambatan lahirnya regulasi terbaru dalam bidang hukum media; sementara kecepatan hadirnya Telematika sangat cepat; menimbulkan kasus-kasus hukum baru yang belum terakomodasi dalam regulasi yang sudah ada, bahkan bertolak belakang dengan hukum media sebelumnya. Misalkan substansi dari UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Bab VII Pasal 27 Ayat 3 bertentangan dengan semangat UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 4 Ayat 1-2 dan UUD 1945 Pasal 28, 28D Ayat 1, 28E Ayat 3, dan 28F. Hasil ketiga, harus segera dimunculkan berbagai produk hukum baru di bidang media untuk mengantisipasi kasus-kasus hukum multimedia di era konvergensi multimedia. Terjadinya peleburan berbagai jenis media massa dalam satu saluran terintegratif harus diimbangi dengan penyinergisasian hukum-hukum di bidang multimedia, komunikasi, pers, dan penyiaran. Atas paripurnanya penelitian ini, peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada: Direktur AKINDO Yogyakarta Drs Ahmad Muntaha, Ketua Program Studi D3 Penyiaran AKINDO Tjandra Setiya

456

Buwana, S.I.P., Ketua KPID DIY Sapardiyono, S.Hut.,M.H., Panitia COMICOS UAJY 2015 dan segenap pihak yang mendukung kegiatan penelitian ini. Daftar Pustaka Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. Kovach, Bill dan Tom Rosentiel. (2006). Sembilan Elemen Jurnalisme. Jakarta: Yayasan Pantau. Lim, Merlyna. (2012b). The League of Thirteen: Media Concentration in Indonesia. USA: Media Lab Arizona State University Tempe, Arizona United States, The Ford Foundation. Page 2. Miles, Matthew B. dan A. Michel Huberman. (2007). Qualitative Data Analysis. Thousand Oaks: Sage Publication. Mosco, Vincent. (1996). The Political Economy of Communication (First Edition). London: SAGE Publication Ltd. Nainggolan, Bestian. (2015). Konglomerasi Media Nasional: Tipologi, Konsentrasi, dan Kompetisi Pasar. Dalam Supadiyanto, dkk. (2015). Menegakkan Kedaulatan Komunikasi. Jakarta: Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI). Nugroho, Yanuar, Dinita Andriani Putri, dan Shita Laksmi. (2012). Mapping The Lanscape of The Media Industry in Contemporary Indonesia. Report Series: Engaging Media, Empowering Societty: Assesing Media Policy and Governance in Indonesia through the Lens of Citizen’s Rights. Jakarta: CIPG (Centre for Innovation Policy and Governance), Hivos People Unlimeted, Fourd Foundation. Halaman 126-137. Permenkominfo RI Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran TV Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free to Air) Rahayu, dkk. (2014). Kinerja Regulator Penyiaran Indonesia. Yogyakarta: PR2MEDIA dan Yayasan TIFA. Siregar, Amir Effendi. (2014). Mengawal Demokratisasi Media: Menolak Konsentrasi, Membangun Keberagaman. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. Soenarto. (2015). Wartawan Mencari Iklan: Etika Jurnalistik Baru?. Jakarta: Serikat Perusahaan Pers (SPS). Prosiding The 2nd Indonesia Media Research Awards and Summit (IMRAS) 2015. Supadiyanto (2015). Eksploitasi Wartawan di Era Konvergensi Multimedia Massa. dalam Supadiyanto, dkk. (2015). Menegakkan Kedaulatan Komunikasi. Jakarta: Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI). Supadiyanto. (2014). Implementasi dan Implikasi (Teknologi) Internet pada Kebijakan Redaksional Harian Jogja (Bisnis Indonesia Group of Media/BIG Media) Selama Orde Reformasi. Tesis pada Magister Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang. Supriyadi. (2010). Penerapan Hukum Pidanan dalam Perkara Pencemaran Nama Baik. Mimbar Hukum Volume 22, Nomor 1 edisi Februari 2010. Triputra, Pinckey. (2004). Neoliberalisme dan Demokratisasi Dalam Industri Penyiaran. Disertasi pada Bidang Studi Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana FISIP Universitas Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Informasi Transakasi Elektronik (ITE). Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kebebasan Informasi Publik (KIP). Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. http://advokasi.aji.or.id/index/data-kekerasan http://aji.or.id/ http://www.dewanpers.or.id/ www.berita.liputan6.com

457


458

Pers Indonesia: Public Interest di antara Kapitalisme dan Profesionalisme Heroe Poerwadi AKINDO, Yogyakarta Email: [email protected]

Abstrak Posisi UU No 40/2009 tentang Pers sangat penting,sebab semua produk jurnalistik yang dihasilkan media massa cetak, elektronik dan media online, diatur UU ini. Dewan Pers, mencatat setiap tahunnya lebih dari 400 keberatan masyarakat terhadap pemberitaan media massa. Sebagian besar terjadi pelanggaran kode etik, dan 75% selesai melalui mediasi, 25% melalui keputusan dan rekomendasi Dewan Pers. Diantara ketidakpuasan itu ada yang dibawa ke ranah hukum. Dengan menggunakan metode penelitian analisis isi kualitatitf, sebagai subyek penelitian adalah teks UU 40/1999. Pendekatan konstruksi kritis digunakan melihat bagaimana mekanisme pertanggungjawaban media yang diatur dalam UU 40/2009, menurut kategori Bardoel (yaitu Pasar, Politik, Publik dan Profesional). Teori Struktur Media Denis McQuail digunakan untuk melihat konsep kebebasan, badan regulasi, diversity, akses, dan kualitas informasinya. Hasilnya, UU ini menggunakan mekanisme pertanggungjawaban pasar untuk masalah diversity dan akses, serta menggunakan professional untuk masalah kebebasan, dan badan regulasi, sedangkan pertanggungjawaban publik untuk masalah kualitas informasinya. Dengan demikian permasalahan public interest sering terjepit ditengah-tengah kepentingan kapitalistik dan kebebasan professional tersebut. Dewan Pers yang bertugas menyelesaikan pengaduan masyarakat pun kurang representative, sebab anggotanya merupakan perwakilan professional (wartawan) dan kapital (perusahaan pers) dan anggota dari masyarakat dipilih oleh keduanya. Dengan demikian muncul ketiadaan representasi public dan hanya berharap bersemayam dalam kebebasan dan kapitalisme. Kata kunci : Konstruksi UU 40/2009, Profesionalisme, kapitalisme, public interest Abstract The position of the Law No. 40/2009 on the Press is very important. For all the products of journalism produced print media, electronic and online media, set this Act. The Press Council, noting each year more than 400 community objected to the mass media. Most violations of the code of ethics, and 75% completed through mediation, 25% through the Press Council decisions and recommendations. Among the existing discontent brought into the realm of law. Using the content analysis of qualitative research methods, as research subjects is the text of Law 40/1999. Critical construction approach used to see how media accountability mechanisms stipulated in the Act 40/2009, according to Bardoel category (ie Markets, Politics, Public and Professional). McQuail’s Media Structure Theory is used to look at the concept of freedom, regulators, diversity, access, and quality information. As a result, this law uses market accountability mechanisms for diversity and access issues, as well as using a professional for a matter of freedom, and regulatory agencies. While public accountability for information quality problems. Thus the problems of public interest often wedged in the midst of capitalist interests and the professional freedom. Press Council in charge resolve public complaints was less representative. Because members are professional representative (reporter) and capital (company news) and members of the public chosen by both. Thus arose the absence of representation of public and just hope that dwells in freedom and capitalism. Keywords: Construction of Law 40/2009, Professionalism, capitalism, public interest

Pemilihan Presiden 2014 yang lalu, dengan segala dinamika yang terjadi pada media massa di Indonesia, seolah membangkitkan kesadaran publik untuk bertanya, dimanakah saat ini media massa berpihak ?. Pemicu kesadaran itu adalah keberpihakan wacana yang dilakukan oleh sejumlah media elektronik, cetak dan online dalam pertarungan untuk pemenangan calon Presiden, yang

459


berpuncak ketika proses penghitungan hasil pilpres tersebut, dan dirasakan masyarakat sebagai terbelahnya peta dukungan media massa terhadap calon presiden. Publik dibingungkan oleh wacana yang dikembangkan oleh media massa, yang seolah menjadikan media massa itu hanya membicarakan kepentingan politik para pemilik dan para pekerja media massa. Tidak memikirkan kepentingan publik secara keseluruhan. Tetapi malah menjadikan publik sebagai obyek pasif, yang memperlakukan audiens sebagai pasar (McQuail, 2000). Audiens menjadi komoditi ekonomis dan politis, dan dalam perspektif kritis adalah eksploatasi publik sebagai konsumen media oleh monopoli kapitalistik. Hingar bingar media massa seperti itu, tentu tidak bisa dilepaskan dari adanya jaminan kebebasan pers yang sudah di berikan oleh UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sebuah UU yang terlahir sesaat setelah tumbangnya rezim yang represif dan tidak ramah dengan media massa. UU yang dibuat saat seluruh kekuatan politik dan masyarakat berbulan madu memosisikan diri untuk memberangus semua bentuk dan kebijakan yang bersifat otoritarian dan mengkoreksi kesalahankesalahan rezim Orde Baru. Tentu saja isinya tentang jaminan kebebasan berpendapat, ber-Usaha dan berorganisasi, menghilangkan rezim perijinan dan pembreidelan dan memformat ulang semua kelembagaan yang terkait dalam kehidupaan pers. Dengan konstruksi itu, apakah UU 40/1999 ini kemudian lebih memberi keleluasaan terhadap pekerja media massa dan pemilik medianya ? Berdasarkan laporan dewan Pers, di tahun 2012 terjadi 470 pengaduan, yang 86% dari pengaduan tersebut disimpulkan telah terjadi pelanggaran kode Etik. (Dewan Pers, 2013). Dari laporan Dewan Pers 2010-2013 tersebut, juga menyebutkan media adalah kelompok yang paling banyak memperoleh komplain (92,2 %), kemudian 5,2% penyelenggaran Negara, dan 1,4% masyarakat, sedangkan pengusaha 0,2 %, lainnya 1 %. Sedangkan jika dilihat dari kelompok yang mengadukan 41,3 % dari penyelenggara pemerintahan, 27,21 % dari masyarakat, 15,5 % dari pengusaha, dan 13,84 dari media serta lainnya 3,1 %. Data ini mengkonfirmasi bahwa pemerintah, masyarakat dan pelaku industri bahkan dari kalangan media massa sendiri, masih belum sama melihat peran dan posisi media di masyarakat. Sehingga sengketa yang muncul melibatkan persepsi kepentingan masing-masing yang merasa telah dilanggar oleh media. Hal itu bisa dilihat dari data Dewan Pers yang menunjukkan bahwa 74,2 % sengketa bisa diselesaikan melalui mediasi, surat menyurat atau komunikasi, 10,49 % selesai dengan pemberian pendapat, dan 12,59 % melalui keputusan pleno berupa pernyatan penilaian dan rekomendasi. Meskipun begitu masih ada pihak-pihak yang lebih percaya penyelesaian melalui pengadilan. Artinya tidak melalui ranah UU 40/1999 yaitu Dewan Pers. Misalnya sengketa penyelenggara Negara dengan media, seperti antara Bupati Tual Maluku dengan Pemred Melanesia, atau sengketa Pemred Melanesia dengan seorang anggota DPRD Maluku Tenggara, sengketa antara Gubernur Bali dengan Koran Bali Post. Atau kasus antara mantan Presiden Soeharto dengan majalah Time. Atau Kasus lain, antara masyarakat dengan media, yang cukup besar mendapat perhatian publik adalah kasus majalah Playboy, yang akhirnya mengirimkan Pemrednya Erwin Arnada ke balik jeruji penjara, meskipun akhirnya di bebaskan oleh PK MA. Mereka membawa ke pengadilan umumnya berpendapat sama sebagaimana pengacara Gubernur

460

Bali, yang lebih senang menggunakan penyelesaian lewat pengadilan yang dinilainya lebih fair, dibandingkan dengan mengikuti UU 40/1999. Kasus pemberitaan yang berujung ke Pengadilan bahkan juga terjadi diantara pelaku media massa sendiri. Seperti Kasus Bos Kedaulatan Rakyat dan GM Radar Jogja, pun berawal dari pemberitaan dan berakhir ke Pengadilan. Jadi paparan diatas menunjukkan bahwa UU No 40/1999 belum bisa mewadahi kepentingan penyelenggaran Negara, pengusaha dan masyarakat, tetapi juga dari kalangan media massa sendiri. Persoalannya adalah bagaimanakah konstruksi UU 40/1999 dalam mengelola pertanggungjawaban medianya (responsibility of media atau RoM). Konsep RoM berasal dari pandangan Bardoel (2004) yang menginginkan setiap kebijakan nasional mempunyai arah responsibility of media (RoM) yang jelas address-nya. Pada dasarnya konstruksi kebijakan system pers atau media bisa dilihat dan diukur, kemana arah orientasi pertanggungjawabnnya system tersebut di buat. Pandangan Bardoel ini setidaknya lebih bisa melihat dinamika masyarakat tempat kebijakan itu dilahirkan. Pandangan Siebert dkk, yang memandang kebijakan media dikonstruksi berdasarkan atas sejarah perkembangan masyarakat dan system tata nilai filosofinya, terbukti tidak memadai lagi. Pandangan Siebert kita singgung untuk menjelaskan pandangan yang sering muncul di Indonesia, yang sering menghadapkan antara teori pers barat dengan teori pers di Negara berkembang, yang sejarah dan filosofinya berbeda. Apalagi pandangan Siebert dkk tersebut juga sudah dikoreksi oleh Daniel C Hallin dan Paolo Mancini (2004). Keduanya meneliti, karena mendapati sejumlah Negara yang sejarah dan filosofinya sama (dasar teorinya Siebert) tetapi ternyata system persnya berbeda-beda. Sebenarnya konstruksi teori Halim dan Mancini yang melahirkan Model Liberal, Model Demokratik Korporatis, dan Model pluralis Polaris, realitanya juga tergambar dan hidup di Indonesia, tetapi hanya akan berhasil dalam analisis mikro dari kelembagaan media massa di Indonesia. Bukan memotret kebijakan nasional sistem media. Itulah mengapa dalam penelitian ini, RoM Bardoel yang dijadikan alat analisis. Setidaknya Bardoel mengidentifikasikan bahwa arah RoM sebuah konstruksi sistem kebijakan nasional media bisa diidentiifikan ke arah Politik, Market, Public atau Profesional. Konstruksi yang bisa ditelusuri dari teks-teks yang tertulis dalam UU 40/1999. Sebuah konstruksi sistem kebijakan nasioan di bidang media bisa dikatakan berorientasi kepada Politik manakala semua arah pertanggungjawabannya kepada Negara, diatur melalui undang-undang, dan alat pemaksanya adalah peraturan perundangan yang normatif. Berorientasi Market, jika konstruksinya bisa diidentifikan mengarah kepada prinsip supply and demand, diatur dalam mekanisme pasar dan titik temunya melalui negosiasi. Sedangkan dikatakan berorientasi Publik, ketika konstruksi tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam membangun kesepakatan yang sifatnya sukarela diantara pihak untuk melindungi kepentingan public. Dan dikatakan berorientasi pada Profesional, manakala konstruksi diatur melalui kesepakatan internal pelaku profesi, melalui kode etik dan bersifat sukarela. Prinsip-prinsip RoM Bardoel itulah yang akan dijadikan alat untuk menganalisis konstruksi UU nomer 40 tahun 1999 yang mengatur tentang pers di Indonesia. Selain itu, untuk melihat sejauhmana sebuah kebijakan nasional di bidang media memperhatkan kepentingan publik, maka pandangan Cuilenburg dan McQuail (2003) digunakan untuk memandu dan menemukan ada jaminan general public interest, baik yang menyangkut

461


political welfare, economical welfare maupun social welfare. Sehingga kepentingan public, secara keseluruhan tidak menjadi korban dari dominasi interest setiap pihak. Sedangkan untuk mengelaborasi elemen kebijakan nasional di bidang media, maka teori struktur media McQuail (2000) digunakan untuk melihat standar kebijakan media, yang konstruksinya secara normatif memuat tentang pengaturan media freedom, equality, diversity, information quality, social order and solidarity, dan cultural order. Keseluruhannya tersebut, bagi Mcquail (2003) juga akan memberikan jaminan adanya kebebasan informasi, keleluasaan akses, dan adanya kontrol atau akuntabilitasnya. Oleh karena itu, sebagaimana niat awal penelitian ini, yaitu melanjutkan penelitian tentang kebijakan nasional media yang sudah peneliti lakukan yaitu tentang peta pemikiran aktor media institusi penyiaran yang mengkaji UU 32/2002 tentang Penyiaran (Poerwadi, 2011) serta penelitian tentang pergeseran orientasi UU Penyiaran pasca keputusan Yudisial Review MK RI (Poerwadi, 2013), maka peneliti menggunakan alat analisa yang sama yaitu melihat Kebijakan Nasional di bidang media dari perspektif Responsibility of Media-nya (RoM) Bardoel. Tujuannya agar bisa membangun konstruksi tentang kebijakan dan undang-undang di Indonesia dalam bidang media massa, terutama dilihat bagaimana menempatkan media dan diorientasikan kemana media harus bekerja. Selain itu juga untuk melihat perspektif jenis UU di bidang media yang berbeda jika dilihat dari perspektif RoM Bardoel, sehingga bisa memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu dan pengembangan pengetahuan yang terkait dengan kebijakan media. Ini juga untuk memperkuat perhatian peneliti terhadap studi kebijakan media, sehingga bisa terus menambah perspektif yang semakin tajam dan dalam. Metodologi Penelitian Penelitian ini menggunakan perspektif konstruksi kritis, yaitu mendekati persoalan dengan mengaitkan persoalan structural yang melingkupi isu yang menjadi topic kajian. Perspektif kritis didekati dan diambil melalui pandangan ahli, pihak yang besengketa dan praktisi yang bisa dirunut dari sumber sekunder yang bisa dilacak oleh peneliti. Penelitian yang dilakukan dengan mengkaji teks-teks yang terkait yang tertuang dalam UU No 40 tahun 1999 tentang Pers, beserta naskah yang terkait dalam pembahasan UU tersebut pada waktu itu. Sehingga metode penelitian yang dilakukan melalui pendekatan metode penelitian isi kualitatif. Obyek dalam penelitian ini adalah teks lengkap UU No 40 tahun 1999, beserta penjelasannya. Yang kemudian dianalisis dengan mengkonstruksikannya melalui pendekatan Responsibility of Media yang dikemukakan oleh Bardoel, yaitu yang melihat sebuah konstruksi kebijakan nasional media seperti UU ini dengan melihat orientasinya. Apakah UU 40/1999 ini berdasarkan skema Bardoel digolongkan termasuk berorientasi Profesional, Politik, Market atau Publik. Konstruksi dilakukan dengan menggunakan unsur-unsur standar kebijakan media normative yang Cuilenburg dan McQuail, serta melihat dari elemen penting teori performance media yang dikemukakan oleh Denis McQuail, yang relevan dengan obyek dalam penelitian ini. Dengan demikian maka konstruksi UU 40/199 yang akan dilakukan adalah melalui kerangka analisis yang mempertimbangkan pandangan Bardoel dan McQuail tersebut.

462

Kerangka Konsep Dalam penelitian ini, sudah ditetapkan bahwa yang menjadi obyek penelitian adalah isi dari UU no 40/1999 tentang Pers, dengan alat analisis RoM Bardoel (Politik, market, Publik dan professional). Sedangkan konsep-konsep dalam UU 40/1999 yang akan dianalisis, meliputi : Kebebasan yang dimaksud dalam penelitian ini, yang dilihat adalah apakah UU 40/1999 ini memberikan kebebasan pers, tidak ada sensor dan breidel, menggunakan perijinan yang menjadikan tidak equality diantara para pelaku. Apakah ada pembatasan berorganisasi dan dalam mengemukakan pendapat dan sebagainya. Institusi media dan badan regulasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana kelembagaan yang terkait dengan berlangsungnya kehidupan berdirinya serta kelembagaan yang akan menjadi badan untuk mengawasi bentuknya seperti apa. Kondisi ini untuk melihat juga apakah masih ada campur tangan dari pihak luar yang memungkinkan menjadikan institusi media tidak bisa berjalan sebagaimana seharusnya. Misalnya, apakah masih ada keterlibatan pemerintah dan pemilik media dan sebagainya. Diversity yang dimaksud dalam penelitian ini adalah apakah konstruksi UU 40/1999 memberikan batasan-batasan bagi kepemilikan media dan juga batasan-batasan yang mengatur tentang isi berita. Hal tersebut digunakan apakah system media tersebut akan menjamin keberagaman media dan keberagaman isi dan sebagainya. Kualitas informasi yang dimaksud dengan kualitas informasi dalam penelitian ini, apakah konstruksi UU ini sudah mengatur tentang kualitas informasi yang layak untuk isi beritanya. Bagaimana UU ini memberikan jaminan bahwa informasi yang dipublikasikan terjamian kualitasnya. Baik tingkat akurasi, keseimbangan dan kejelasan fakta yang mengiringinya. Akses yang dimaksud dengan akses dalam penelitian ini adalah, apakah konstruksi UU 40/1999 ini telah memberikan jaminan akses kepada setiap pihak untuk membuat lembaga pers dan memberikan jaminan masyarakat memperoleh akses informasinya. Sehingga masyarakat memperoleh keadilan dalam memperoleh akses dan kesempatan yang sama untuk mengaksesnya. Kelima konsep inilah yang nanti akan dicari melalui konstruksi isi UU 40/1999 secara utuh, bukan hanya parsial pasal per pasal. Sehingga akan tergambarkan bagaimana konstruksi tentang kebebasan, institusi dan badan regulasi, diverstity, kualitas informasi dan akses. Kemudian konstruksi konsep tersebut ditelusuri kemana arah orientasi pertanggungjawabannya, mengikuti pandangan Bardoel. Hasil dan Diskusi Sesungguhnya, untuk menganalisis konstruksi nilai dari UU 40/1999 ini tidaklah mudah untuk memilahkan ke dalam kategorisasi-kategorisasi tertentu, hal itu dikarenakan untuk memahami UU tentang pers ini, setiap pasal selalu harus disandingkan pasal terkait agar memperoleh pemaknaan yang utuh. Oleh karena itu di dalam analisisi konstruksi, peneliti tidak akan memisahkan nilai dari setiap pasal dengan konstruksi besarnya. Sehingga tidak menutup kemungkinan pasal yang satu akan menguatkan pasal lainnya untuk membaca konstruksi yang terbangun dari pasal-pasal tersebut. Untuk memudahkan konstruksi, Peneliti akan mengawali dengan memisahkan pasal-pasal khusus terkait topik konstruksi. Sehingga terbangun konstruksi tentang kebebasan, badan regulasi, diversity dan konstruksi tentang kualitas informasinya.

463


a.

Kebebasan Kebebasan menurut McQuail (1991) adalah diartikan tidak adanya peraturan atau kontrol yang membatasi atau mengarahkan media. Tetapi, menurut McQuail, di sejumlah masyarakat, baik yang maju atau kurang maju, terdapat sejumlah kebijakan yang dimanfaatkan untuk membatasi pers. Begitu pun dengan siaran public, sebenarnya pun tidaklah bebas, tetapi biasanya tetap ada aturan yang menjamin independensi kebijakan dan profesionalisme tertentu. Bertolak dari kategorisasi tentang kebebasan tersebut, maka pasal-pasal dalam UU 40/1999 yang menyebutkan tentang konsep kebebasan adalah : Pasal 2, Pasal 3 (1), Pasal 4 ayat (1), (2), (3), dan (4). Dari pasal-pasal tesebut, yang secara khusus menyebutkan tentang kebebasan pers terlihat bahwa konstruksi kebebasan yang dibangun berlandaskan pada hak asasi manusia sebagaimana pasal 4 (1), yang berarti hak yang harus ada dan dimiliki oleh pers untuk mengumpulkan dan menyampaikan pendapat. Dalam pasal 2, sebenarnya menunjukkan lebih lanjut tentang makna kebebasan pers bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum. Dengan kata lain, UU 40/1999 ini mengkonstruksi kebebasan pers sebagai bagian dari HAM dan kedaulatan rakyat yang demokratis, adil dan tunduk pada supremasi hukum. Dengan demikian, kebebasan pers di atas bermakna dalam bingkai politik. Konstruksi kebebasan pers sebagai bagian HAM dan Kedaulatan rakyat bisa semakin jelas dengan pasal 4 (3), yang menyatakan bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Artinya dalam menjalankan kebebasan persnya, media mempunyai hak mencari dan menyebarluaskan, tidak saja hanya peristiwa dan fakta, tetapi juga gagasan dan informasi. Pers diberi hak untuk menyampaikan opini warga terhadap suatu hal yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian pers, tidak hanya bertugas untuk melakukan reportase berdasarkan fakta kejadian, tetapi juga bisa menggali opini pemikiran warga. Jadi lebih jelas bahwa bingkai yang melandasi kebebasan pers adalah kebebasan mengumpulkan, mengolah dan menyampaikan informasi adalah bingkai professional. Konstruksi kebebasan yang juga menunjukkan dalam bingkai professional terlihat dalam pasal 4 (2) yang menyatakan bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembreidelan dan pelarangan penyiaran, serta ayat (4) yang menyatakan bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaanya di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak. Dikatakan mempunyai bingkai professional, dikarenakan konstruksinya memang mengatur metode kerja yang khas yang dimiliki oleh pers. Bahwa pers sebagaimana tercantum di dalam pasal 1 tentang ketentuan umum pers, yang menyatakan bahwa pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi melalui media terkait. Dengan demikian, kemerdekaan pers dalam konstruksi professional ini, menunjukkan bahwa dalam bekerja pers tidak akan ada pihak lain yang menghalangi pekerjaan pers mulai dari mengumpulkan, mengolah sampai mempublikasikan hasil liputannya. Bahkan ketika hasil liputannya mempunyai efek hukum, wartawan diberi Hak Tolak, yaitu hak untuk tidak menyebutkan narasumbernya. Hak ini sebagai perlindungan terhadap warga yang ingin menyampaikan pendapat. Bahkan tidak akan ada lagi ketakutan pers untuk tidak bisa terbit karena larangan menyiarkan karena lisensinya dicabut.

464

Sedangkan pernyataan pasal 3 (1) yang menyatakan bahwa pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial apakah bisa dikatakan sebagai bagian dari peraturan yang membatasi dan mengarahkan media untuk mempunyai kewajiban tertentu dan menghalangi dalam menjalankan kebebasan persnya ? Tentu fungsi media tersebut tidak masuk dalam kategori “kebijakan tertentu untuk membatasi pers” sebagaimana dikatakan McQuail. Sebab pernyataan pasal 3 (1) tersebut adalah fungsi yang memang melekat di dalam keberadaan pers sebagai media massa. Dan yang lebih penting, fungsi-fungsi tersebut bukanlah tambahan tugas pers dalam bekerja yang akan mengganggu prinsip independen dan professional dalam kebebasan pers. Hal itu bisa dilihat dari beberapa pandangan tentang fungsi media yang juga meliputi keempat hal tersebut seperti dari Jay Black dan FC Whitney (1988), Charles R Wright (1988) dan Vivian (1991). Konteks kebebasan pers yang dikonstruksikan masuk dalam bingkai publik. Konstruksi kebebasan dalam UU 40/1999 juga bisa dilihat bahwa UU ini tidak lagi mencantumkan bahwa untuk menerbitkan diperlukan Surat Ijin Terbit sebagaimana pernah diatur di masa orde lama ketika belum mempunyai UU khusus tentang pers, atau Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) sebagaimana diatur dalam UU No 21/1982. Sehingga setiap warga bisa menerbitkan pers, tidak diperlukan persyaratan khusus yang masa sebelumnya digunakan untuk menyeleksi orang atau model atau karakter organisasinya. Persyaratan yang di minta hanyalah mempublikasikan penanggungjawabnya. Begitu juga terhadap penanggungjawabnya, tidak diperlukan persyaratan khusus, sehingga membuka peluang untuk setiap warga untuk menerbitkan pers. Bahkan setiap wartawan dan penerbit diberi kekebasan untuk mengikuti organisasi profesinya, yang itu berarti juga diberi kekebasan untuk menentukan kode etiknya. Konstruksi tersebut menunjukkan bingkai market dalam UU tentang pers tersebut. Dalam pandangan McQuail (2011) konstruksi kebebasan yang ada di dalam UU 40/1999 memenuhi konstruksi kebebasan media dan kebebasan ekspresi. Kebebasan ekspresi adalah kebebasan isi atau konten yang tidak mengalami sensor dan diberi kebebasan menggali informasi dan menyampaikannya. Sedangkan kebebasan media adalah ketiadaan ijin/lisensi dan bisa diterbitkan oleh siapa saja. Dalam perspektif Bardoel, kebebasan yang dikonstruksikan dalam UU ini pertanggungjawabannya terlihat tidak didasarkan mekanisme aturan hokum, tidak juga diatur dalam bingkai kompetisi ekonomi atau melibatkan publik. Sehingga RoM dalam hal kebebasan lebih mengarah kepada pertanggunjawaban media terhadap professional. Sedangkan Konstruksi kebebasan tersebut jika dilihat dari general public interestnya lebih menunjukkan kuatnya kebebasan ekspresi dan kebebasan professional daripada bagaimana perlindungan publik dijaga ketika media massa menjalankan fungsi-fungsinya. Atau dengan kata lainnya lebih menunjukkan dominannya political welfare dibandingkan social welfare. b. Badan Regulasi Konstruksi tentang badan regulasi adalah institusi yang bertindak menyusun aturan, melakukan mediasi dan menegakkan aturan atau menyelesaikan perselisihan yang timbul akibat pekerjaan pers. Substansi badan regulasi menyangkut siapa yang membuat aturan, siapa yang menegakkan, bagaimana cara merekrut anggotanya, asal pendanaanya, tingkat independensinya dan sebagainya.

465


Dalam UU 40/1999 yang mencatumkan pernyataan yang bisa dikategorikan dalam konstruksi badan regulasi, diantaranya adalah Pasal 7 (2) : Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik. Pasal 8 : Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapatkan perlindungan hokum. Pasal 9 (2) : setiap perusahaan Pers harus berbentuk badan hokum Indonesia. Bab V Dewan Pers pasal 1 sampai dengan pasal 7. Dalam pasal-pasal di atas terlihat bahwa institusi yang membuat aturan yang harus ditaati adalah organisasi pers terkait. Yaitu asosiasi wartawan untuk wartawan, dan asosiasi perusahaan pers untuk institusi pers, yang kemudian nantinya ditetapkan oleh Dewan Pers untuk diberlakukan sebagai pedoman bekerja. Dengan demikian, badan regulasi yang membuat aturan berasal dari organisasi internal masing-masing. Selain itu, Dewan Pers yang mempunyai tugas untuk melindungi kemerdekaan pers dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik, anggotanya terdiri dari perwakilan organisasi pers dan kemudian mereka menunjuk pihak lain untuk masuk dalam Dewan Pers, sebagaimana diatur di dalam pasal 15 ayat 2. Selanjutnya Dewan Pers ini bertugas membantu penyelesaian pengaduan masyarakat, membantu organisasi pers untuk menyusun peraturan-peraturan di bidang pers untuk meningkatkan kualitas profesi kewartawanan. Dengan demikian, Dewan Pers mempunyai peran sebagai badan yuridis dan eksekutif yang menjaga kemerdekaan pers, tetapi tidak menjadi badan legislasi, meskipun mempunyai kewenangan untuk mendorong terbitnya aturan yang dibuat oleh organisasi pers. Pada posisi sebagai lembaga yuridis, Dewan Pers memberikan rekomendasi untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul. Rekomendasi ini memang tidak mengikat para pihak yang berselisih, tetapi ketika hasil rekomendasinya tidak diindahkan para pihak, maka saat itu pintu peradilan umum sudah terbuka, untuk menampung penyelesaian perselisihan secara hokum dan mengikat para pihak. Kondisi tersebut memang berbeda dengan posisi Dewan Pers pada undang-undang pers sebelumnya, yang ditempatkan sebagai subordinasi politik, dalam hal ini pemerintah. Pada masa lalu, berdasar UU 21/1982, Dewan Pers memang bukan lembaga yang independen, karena ketua dewan Pers dijabat oleh Menteri Penerangan, dengan komposisi keanggotaan dari perwakilan organisasi pers, dan tambahan dari masyarakat diangkat oleh pemerintah setelah mendengar pendapat Dewan Pers. Ini berbeda dengan UU Pers sebelum UU 21/1982, yang menenempatkan pemerintah sejajar dengan Dewan Pers, yang penyataannya mengatakan “Dewan Pers bersama dengan pemerintah bertugas…”. Akan tetapi berdasar UU 40/1999 Dewan Pers benar-benar independen, dan tidak ada lagi anggota atau perwakilan pemerintah yang duduk dalam Dewan Pers. dan posisinya memang tidak lagi menjadi badan legislasi, tetapi memfasilitasi organisasi pers untuk menyusun aturan. Masalah independensi dalam pendanaan pun, sebagaimana diatur dalam pasal 15 (7) dinyatakan dengan ungkapan bahwa sumber dana Dewan Pers berasal dari organisai pers, perusahaan pers dan bantuan dari Negara yang tidak mengikat. Artinya pembiayaan terhadap tugas dewan pers menjadi tanggungjawab internal organisasi pers, dan tidak mengandalkan dari bantuan pihak lain, termasuk Negara. Dengan demikian UU 40/1999 mengkonstruksi Badan regulasi terdiri dari organisasi pers itu sendiri, yang kemudian ditetapkan oleh Dewan Pers, dan yang mengawasi pelaksanaan aturan tersebut atau yang bertindak sebagai Badan yuridis dan eksekutif untuk menjaga kemerdekaan pers adalah Dewan Pers juga. Dengan demikian, badan regulasi pada dasarnya adalah

466

aturan yang dibuat diantara professional dan pelaksanaannya juga yang mengawasi diantara mereka sendiri, dengan menambah orang dari luar yang ditunjuk dari organisasi pers sendiri. Melihat konstruksi UU 40/1999 sebagaimana tersebut di atas, maka sudah sangat jelas bahwa RoM Badan regulasi ini sangat kuat berorientasi kepada professional. Hal itu bisa dilihat dari prinsipprinsip yang digunakan untuk bekerja adalah prinsip-prinsip professional kewartawanan, seperti membuat kode etik, di dalam penyelesaian persoalan pun mengacu dengan prinsip-prinsip jurnalisme, yaitu mengatur untuk kehidupan profesionalnya (self-regulaion), dan instrument yang digunakan untuk menjalankan dan mengawasi adalah Dewan Pers yang semuanya berasal dan ditunjuk oleh kelompok professional organisasi pers itu sendiri. Oleh karena itu, sebagaimana dikatakanya Bardoel, bahwa konstruksi tersebut menunjukkan independensi yang cukup tinggi, tetapi kurang representative. McQuail (2011) pun juga mengatakan untuk membangun akuntabilitas control media oleh internal tidaklah cukup. Sedangkan dilihat dalam perspektif general public interest sebagaimana disampaikan Cuilenburg dan McQuail (2003), bahwa sebuah kebijakan memuat political welfare manakala mempromosikan demokratisasi, persamaan dan kemajuan. Sehingga konstruksi badan regulasi dalam UU ini menunjukkan terpenuhinya aspek political welafare. c. Diversity McQuail mengatakan bahwa diversity atau keanekaragaman merupakan kondisi yang memungkinkan masyarakat bisa menentukan pilihan untuk mengakses media, sehingga membuka kesempatan persaingan antara pandangan politik dan kebijakan lain yang bisa mendorong munculnya ide-ide baru untuk melakukan perubahan social yang lebih baik. Dalam pandangan McQuail, diversity harus mencerminkan pandangan masyarakat seluruhnya, baik dengan melalui banyak media yang bisa di akses maupun berdasarkan isi medianya. Berdasarkan pandangan tersebut, dalam penelitian ini mencoba untuk menelusuri pasalpasal dalam UU 40/1999 mengakomodasi konstruksi tersebut. Adapun pasal-pasal yang bisa dikategorikan bisa mewakili konstruksi diversity adalah : Pasal 7 (1) : Wartawan bebas memilih organisasi wartawan. Pasal 9 (1) : setiap warganegara Indonesia dan Negara berhak mendirikan perusahaan pers. Pasal 14 (1) : Untuk mengembangkan pemberitaan ke dalam dan luar negeri, setiap warganegara dapat mendirikan kantor berita. Pasal 16 : Peredaran dan pendirian perwakilan perusahaan pers asing di Indonesia disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam pasal 9 (1) dan pasal 14 (1) sudah sangat jelas bahwa pada dasarnya kelembagaan pers bisa didirikan oleh siapa saja. Tidak hanya setiap warga Negara, bahkan Negara sendiri mempunyai hak untuk mendirikan perusahaan pers. Dengan demikian pandangan, opini dan gagasan politik dari banyak kalangan bisa disampaikan melalui media massa. Kesempatan untuk melakukan konstestasi ide dan gagasan tidak dibatasi, bahkan di buka lebar kran untuk mengeksplorasi pandangan ide dan gagasan ke masyarakat. Bahkan dalam pasal 7 (1) juga menunjukkan bahwa wartawan, sebagai professional yang di garda depan proses pekerjaan jurnalistik pun diberi kebebasan untuk memilih organisasi wartawannya. Kebebasan memilih organisasi wartawan ini penting, sebab setiap organisasi wartawan mempunyai hak untuk membuat kode etik jurnalistik yang mengikat anggota-anggotanya. Sehingga setiap organisasi wartawan pun terbuka peluang untuk terbentuknya karakter dan nilai tertentu yang ingin dibangun dalam menjalankan pekerjaan profesionalnya. Artinya keanekaragaman

467


pandangan, ide dan gagasan yang akan disampaikan melalui pers semakin terbuka untuk mempunyai variasi yang sangat besar diantara pandangan yang hidup di masyarakat. Melihat konstruksi diversity atau keanekaragaman yang termuat di dalam UU 40/1999, sangat terasa bahwa aura kebebasan ini terasa lebih kuat. Hal itu juga ditunjukkan tidak adanya pasal yang mengatur pembatasan kepemilikan media, tidak ada yang mengatur tentang monopoli kepemilikan pers, dan juga tidak diatur tentang bagaimana masyarakat bisa mengakses pers tersebut. Sehingga konstruksi yang tercium adalah munculnya pasar ide bebas dan kompetisi bebas, yang tidak ada batasannya. Kondisi tersebut menumbuhkan dugaan bahwa konstruksi diversity dalam UU 40/1999 cenderung bersifat liberalistic dan kapitastik. Apalagi dengan munculnya pasal 3 (2) yang membicarakan fungsi pers, dan menyebutkan pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Bahkan di dalam penjelasannya lebih tegas mengatakan bahwa perusahaan pers dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi, agar kualitas pers dan kesejahteraan para wartawan dan karyawannya semakin meningkat dengan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya. Artinya, kelembagaan pers harus dikelola dengan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi, yaitu bisa meningkat keuntungan, melipatgandakan daya kapitalnya. Sedangkan kewajiban social pers, hanya catatan kecil dari prinsip pengelolaan pers. Dengan melihat konstruksi tentang diversity atau keanekaragaman UU 40/1999 sebagaimana di atas, bisa dengan jelas bahwa unsur-unsur ekonomi sangat mendominasi. Prinsipprinsip kompetisi diantara perusahaan, yang dikembangkan berdasarkan hukum pasar, yaitu hukum permintaan-tawaran dengan mengejar pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kualitas informasi dan kesejahteraan wartawannya. Oleh karena itu, unsur-unsur yang menjadi elemen orientasi pertanggungjawaban market sangat kuat mendominasi konstruksi RoM UU 40/1999 dalam hal mengatur keanekaragaman atau diversity. Sedangkan general public interestnya sangat jelas menunjukkan economical welfare. d. Kualitas Informasi Kualitas informasi adalah konstruksi bagaimana sebuah pemberitaan harus memenuhi aspek akurasi, keseimbangan dan kejelasan. Sehingga memperoleh derajat obyektifitas yang tinggi. McQuail juga mengatakan bahwa persoalan kualitas informasi tidak bisa dijauhkan dengan konstruksi obyektfitas. Dan obyektifitas tidak bisa pandang remeh. Sebab obyektifitas dan kualitas informasi menjadi penilaian penting ketika keanekaragaman atau diversity menurun dan menuju uniformitas. Ketika semua berita mulai seragam, masyarakat berharap kepada sajian yang obyektif dan kualitas informasi yang memadai. Oleh karena itu, obyektifitas dan kualitas informasi juga tidak bisa dilepaskan dari konsep independensi. Harapannya masyarakat masih memperoleh sajian berita yang baik dan tidak bias pandangan, ide dan gagasan politik yang berbeda. Oleh karena itu, untuk menemukan konstruksi kualitas informasi yang menjaga obyektifitas dalam UU 40/1999 maka perlu mengkategorikan pasal-pasal yang masuk dalam konstruksi kualitas informasi. Pasal 5 (a). Pers Nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah, (b). Pers wajib melayani Hak Jawab, (c). Pers wajib melayani Hak Koreksi. Pasal ini seringkali oleh pekerja media sering disebut yang menghalangi kebebasan ekspresi, terutama dalam frasa “menghormati norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat” yang bisa lentur penafsirannya. Sedangkan UU ini mengkonstruksikannya sebagai bentuk perlindungan terhadap publik, agar berhati-hati untuk menyajikan informasi yang akurat.

468

Sedangkan Pasal 6 (a). memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, (b). menegakkan nilainilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak-hak asasi manusia, serta menghormati kebinekaan, (c). mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar, (d). melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, dan (e). memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Pasal ini biasanya digunakan pekerja media untuk meminta narasumber atau sumber informasi membuka informasi kepada media. Sehingga pasal ini bisa dijadikan jaminan agar proses mencari informasi dan gagasan bisa terlaksana, sebagai bentuk perlindungan professional pekerja media. Pada Pasal 17 (1). Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan, (2). Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa : (a). memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hokum, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers, (b). menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional. Sehingga pasal ini lebih menunjukkan adanya kesempatan masyarakat untuk mengoreksi kinerja media massa agar memperoleh jaminan kualitas informasi. Konstruksi UU 40/1999 tentang kualitas informasi menunjukkan bahwa proses kerja media massa sangat terbuka terjadi ketidakakurasian atau kesalahan mengkonstruksi fakta dan realitas, bahkan terbuka kemungkinan terjadinya bias dan ketidakobyektifan dalam pemberitaan yang merugikan publik. Sehingga kualitas informasi dikonstruksikan dengan akurasi terhadap fakta, peristiwa dan realitas dengan publik. Dengan melihat konstuksi seperti itu, maka orientasi pertanggungjawaban media UU 40/1999 sangat jelas menunjukkan kepada perlindungan kepentingan publik. Sehingga publik bisa melakukan koreksi terhadap fakta yang disampaikan oleh media. Sehingga general public interestnya lebih untuk meningkatkan ikatan solidaritas masyarakat, maka lebih menunjukkan untuk social welfare. e. Akses Dalam pandangan McQuail, konsep akses dimaksudkan agar masyarakat mampu mempunyai akses langsung dengan media, sehingga mempunyai kemampuan menyerap informasi yang dibawa oleh pers. masyarakat mempunyai potensi akses terhadap media, manakala pers tersedia dalam banyak tempat dan meliputi banyak wilayah. Selain itu akses juga membicarakan persoalan kemudahan masyarakat untuk memperoleh media tersebut, baik dengan berlangganan, membeli atau memperoleh melalui cara-cara lain. Yang kemudian pokok intinya, masyarajat tidak akan kesulitan mendapatkan informasi yang berasal dari media yang dikehendakinya. Dalam upayanya untuk memperoleh konstruksi UU 40/19999 tentang bagaimana kemudahan akses masyarakat, dilakukan dengan menelusuri pasal-pasal yang terkait. Akan tetapi, UU yang ringkas dan sederhana ini, tidak ditemukan adanya konstruksi tentang akses, yang memberikan jaminan agar masyarakat mudah memperoleh informasi medianya. Atau setidaknya adanya pasal yang memberikan tekanan terhadap kemudahan masyarakat mengakses pers. Dengan tidak adanya satu pasal pun yang menyatakan tentang perlunya media mempermudah akses, maka dengan sangat jelas UU 40/1999 ini mengkonstruksi akses media bagi masyarakat melalui berlangganan atau membeli secara eceran. Pada masa Orde Baru, peningkatan akses media dilakukan dengan pengaturan Koran masuk desa sehingga yang tidak punya kemampuan akses media bisa terjembatani.

469


Berbeda dengan UU 32/2002 yang persebarannya diatur agar menjangkau masyarakat secara demokratis, dan tidak terjadi monopoli oleh satu kelompok media saja, sehingga UU 32/2002 dalam akses mengikuti pertanggungjawaban ke publik. Sedangkan orientasi pertanggungjawaban media dalam UU 40/1999 ini terhadap konstruksi akses lebih Nampak mendasarkan kepada hokum permintaan dan penawaran. Dengan kata lain, RoM konstruksi tentang akses media bersifat market. Begitu juga dengan general public interest nya lebih menunjukkan pada economical welfare. Kesimpulan Dengan demikian berdasarkan penelusuran konstruksi orientasi pertanggungjawaban media (RoM) terhadap UU 40/1999 bisa diambil kesimpulan bahwa lebih berientasi kepada professional dan market. Di dalam konstruksi kebebasan, UU 40/1999 titik tekannya kepada penegakkan kemerdekaan pers. Sehingga meskipun dasar-dasarnya argumennya bersifat politis, tetapi pada dasarnya berorientasi professional, dengan sasarannya mencakup political welfare. Sedangkan konstruksi badan regulasi, elemen-elemen bangunan dan dasar argumennya sangat khas dunia pers, sehingga menunjukkan orientasi pertanggungjawaban media kepada professional, dengan sasaran political welfare. Konstruksi diversity dalam UU 40/1999 menunjukkan kekuatan dominan elemen dan dasar argumentasi ekonomi, sehingga tidak meragukan lagi jika konstruksi yang dikembangkan dalam konstruksi keanekaragaman orientasi pertanggungjawabnnya mengarah kuat kepada orientasi market, sasarannya pun economical welfare. Sedangkan untuk kualitas informasi, elemen dan dasar argument yang terbangun lebih menggambarkan konstruksi perlindungan kepada publk. Sehingga pertanggungjawabannya mengikuti orientasi publik, dengan sasaran social welfare. Kembali orientasi pertanggungjawaban media yang mengarah ke market muncul dalam menelusuri konstruksi UU 40/1999 tentang akses. Hal itu dikarena UU 40/1999 ini tidak mengatur tentang bagaimana agar media mudah di akses masyarakat. Artinya diserahkan kepada mekanisme pasar, dengan sasaran economical welfare. Dengan demikian, bisa dijelaskan bahwa UU 40/1999 ini konstruksinya adalah memberikan jaminan terhadap kemerdekaan pers dengan menjadikan Dewan Pers sebagai pengawalnya. Struktur keanggotaan Dewan Pers yang berasal dari perwakilan Dewan Pers, dan perwakilan masyarakat yang ditunjuk oleh masyarakat pers, maka posisi kemerdekaan pers semakin kuat dan memberikan kenyamanan bagi pekerja pers. Elemen kebebasan dan badan regulasi tidak memberi ruang yang cukup bagi public interest. Sebab pertimbangan professional menjadikan keterlibatan publik semakin kecil. Apalagi posisi keanggotaan dewan Pers yang berasal dari masyarakat, yang menunjuk adalah masyarakat pers sendiri, tanpa melibatkan publik atau perwakilan publik. Sehingga lebih terkesan bahwa lembaga penyelesaian public dilakukan secara internal dan tidak melalu public atau masyarakat. Itulah makanya kasus penyelenggara Negara atau masyarakat ketika bersengketa dengan media, lebih merasa fair diselesaikan melalui peradilan, ketimbang melalui Dewan Pers. Representasi publik juga terasa hilang ketika masyarakat tidak memperoleh jaminan kemudahan akses untuk mendapatkan pers. Seperti diketahui bersama, tidak mungkin untuk

470

mendistribusikan pers ke seluruh penjuru tanah air, karena memang sifat media pers terbatas pada bagaimana barang itu di distribusikan. Akan tetapi seperti halnya omset percetakan pers yang tidak mengalami pertumbuhan, pers memang menjadi barang yang mahal bagi sebagian masyarakat. Sebab untuk mengakses harus berlangganan atau membeli. Padahal tidak semua mempunyai kemampuan untuk membeli. Sehingga sebagian masyarakat yang ada di sekitar tempat media ituterbit, belum tentu juga bisa mengakses pers tersebut. Akhirnya pers hanya diakses oleh warga masyarakat menengah atas. Kondisi demikian semakin memperlebar jurang kesenjangan informasi diantara warga kelas menengah atas dan menengah bawah, meskipun warga tersebut juga berada di sekitar media itu terbit. Dalam UU 40/1999 ini tidak ada permintaan kepada lembaga pers untuk mempermudah akses informasi, baik dengan memberikan gratis kepada Koran tempel ataupun bentuk lainnya. Hal itu dimaksudkan agar pers mampu menjalankan perannya sebagai pendekar demokrasi, HAM dan kebinekaan. Jika kondisi kesenjangan tersebut terus berlangsung dan semakin panjang, maka tidak hanya terjadi kesenjangan informasi, tetapi juga menimbulkan kesenjangan cara berpikir dan cara memhami masalah sekitar. Bahkan konstruksi UU 40/1999 ini juga memberikan ruang yang lebih lebar untuk pertanggungjawaban market atau pasar, dengan memberikan kepada siapapun untuk mendirikan pers dimanapun dan dalam jumlah berapapun. Konsep diversity dalam komunikasi tidak diatur dalam UU ini. Sehingga pendirian lembaga pers didasarkan atas hokum supply and demand. Media yang sudah besar dan kuat, mempunyai potensi untuk menggengam dan mencengkeram opini publik lebih kuat. Satu-satunya perlindungan terhadap public interest adalah kualitas informasi. Sebab disana masyarakat diberi kesempatan untuk melakukan koreksi terhadap kinerja media yang tidak akurat dalam penyajian beritanya. Meskipun mengawal agar diperoleh kualitas informasi, juga sangat ditentukan oleh bagaimana masyarakat pers sendiri, melalui Dewan Pers menjaga kemerdekaan persnya. Oleh karena itu, wajah UU 40/1999 ini lebih menunjukkan kekuatan dominasi professional dan capital, dibandingkan wajah public interest. Sehingga kepentingan publik sangat ditentukan oleh bagaimana sikap dan integritas pekerja professional menjalankan kerja jurnalistiknya atau sikap dan integritas pemilik media terhadap kepentingan publik. Untuk menjaga public interest memang perlu adanya aturan yang memberikan jaminan terlindunginya kepentingan publik. Misalnya kewajiban membuat badan ombudsman pada setiap lembaga pers, atau memberikan posisi direktur kepatuhan dalam manajemen setiap lembaga pers yang berfungsi memastikan kepentingan publik tidak terlanggar, serta memberikan kesempatan kepada publik untuk menentukan sendiri perwakilan keanggotaan dalam dewan Pers yang berasal dari unsur wakil masyarakat. Pelibatan publik dalam menjaga kepentingan publik merupakan upaya memperkuat, agar UU tentang pers dipercaya bisa menyelesaikan sengketa yang terjadi di sekitar kinerja media massa. Daftar Pustaka Bardoel, Jo and d’Haenens Lee; 2004, Media Meet the Citizen, Beyond Market Mechanisme and Government Regulations, European Journal of Communication, SAGE, Londo, 2004

471


Cuilenburg, Jan Van And McQuail, Dennis. (2003). “Media Policy Paradigm Shifts, Toward a New Communifcations Policy Paradigm” dalam European Journal of Communication. London, Thousand Oaks, CA and New Delhi : SAGE Publications. Hallin, Daniel C dan Mancini, Paolo. 2004. Comparing Media System, Three Models of Media anda Politics. Cambridge, Cambriodge University Press. McQuail, Denis; (1991), Teori Komunikasi Massa Suatu pengantar, Erlangga,Jakarta McQuail, Denis, (2000). McQuail’s Mass Communication Theory, 4th Edition London, thousand Oaks, New Delhi: SAGE Publications. McQuail, Denis, (2011). Teori Komunikasi Massa ed. 6, Buku 1, Salemba Humanika, Jakarta Meyer , Thomas and Hinchman, Lew. (2002). Medi Democracy, How the Media Colonize Politics. Malden USA: Blackwell Publishing and Polity Press. Siebert, Fred. Peterson, Theodore. Schram, Wilbur. 1963. The Four Theory of The Press, The authoritarian, Libertarian, Social Responsibilty, and Soviet Communist Concept of What The Press Should Be and Do. Urbana : University of Illionis Press. Sjureich, M dkk; Sejarah Pers Sepintas, SPS Pusat-Proyek Pembinaan Pers Departemen Penerangan RI, Jakarta, 1977 Sinaga, Janner, Pers Nasional Himpunan Peraturan dan Perundanga-Undangan Serta Ketentuan-Ketentuan Yang Bertalian dengan Pers Nasional, Yayasan sarana Pengelola Pers Nasional, Jakarta, 1989 Dewan Pers, (2013). Laporan Dewan Pers 2010-2013, Jakarta, Dewan Pers

472

Generasi Muda, Etika dan Media Digital Baru Ami Saptiyono Magister Ilmu Komunikasi UNDIP Jl. Erlangga Barat VII No 33, Semarang Email: [email protected]

Abstrak Media digital baru adalah dunia yang kaya dengan peluang dan risiko, terutama bagi generasi muda. Media ini memungkinkan generasi muda berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di dalamnya seperti jejaring sosial, blogging, game, instant messaging, upload dan berbagi kreasi mereka sendiri, serta berkolaborasi dengan orang lain dalam berbagai cara. Dalam artikel konseptual ini, peneliti ingin membahas fenomena pembentukan identitas diri dan etika generasi muda dalam media digital baru, menggunakan wawasan teoritis komunikasi, dengan menggunakan teori akomodasi sebagai payung utama, serta eksplorasi bagaimana generasi muda mendefinisikan dan membentuk identitas diri melalui keterlibatan mereka dalam media digital baru. Kata kunci: Identitas, Etika, Media digital baru Abstract The new digital media is a new world , which plenty of opportunities and risks , especially for the new generation . This medium allows the new generation to participate in various activities in it such as social networking , blogging , gaming , instant messaging , upload and share their own creations , as well as collaborating with others in various ways . In the article conceptual , researchers want to discuss the phenomenon of formation of identity and ethics of the new generation in the new digital media , using the theoretical insights of communication , the researche use the accomodation theory as the main primary theory, and explore of how young people define and establish the identity through their involvement in digital media new . Keywords: Identity, Ethics, New digital media

Perkembangan teknologi komunikasi yang begitu pesat, semakin memudahkan manusia untuk berhubungan, bekerja dan berkarya.Fenomena ini sangat jelas terlihat pada kehidupan manusia modern, khususnya dalam kehidupan generasi muda. Hal ini terlihat dari beberapa tokoh muda yang mampu memanfaatkan media digital baru sebagai sarana untuk berkarya dan berkreasi. Berikut ini beberapa contoh dari orang – orang tersebut: Eka Gustiwana, seorang komposer , aranger dan keyboardist Indonesia. Lahir di Jakarta pada agustus 1989. Perjalanan karir musik nya bermula saat sang ayah memperkenalkannya pada alat musik gitar dan perangkat digital audio pada umur 11 tahun. Kemudian ia memilih keyboard dan piano sebagai alat musik utamanya. Pada tahun – tahun berikutnya, ia menjadi semakin tertarik untuk menulis dan memproduksi lagu. Di tahun 2013, Eka Gustiwana membuat sebuah karya lagu dan video yang fenomenal di yang diunggah di Youtube, antara lain; Demi Tuhan - Arya Wiguna , dan BBM Campuran - Jeremi Tetti yang dilihat oleh 4 juta orang setiap lagunya , dalam kurun waktu satu bulan. Selain itu, masih ada beberapa karya video speech composing dari Eka Gustiwana yang sudah di upload di Youtube dan mendapatkan sambutan yang baik dari para penonton, seperti; Ngaca Dulu Deh - Deddy Corbuzier, Artis Papan Atas - Soimah , Good Job – juri Indonesia Mencari Bakat , Fighting Spirit Tukul , Maknyus - Bondan Winarno , dan masih banyak lagi speech compose dari tokoh – tokoh

473


terkenal Indonesia yang sudah dibuat oleh Eka Gustiwana. . (http://www.ekagustiwana.com/about/ diakses pada tanggal 05 Oktober 2015 ; Jam 19.49 WIB) Dari karya – karya nya tersebut, maka Eka Gustiwana menyandang gelar sebagai Speech Composer pertama di Indonesia, dan karya – karyanya tersebut berhasil diterima dan sangat diminati oleh masyarakat Indonesia., yang dibuktikan dengan banyaknya jumlah viewer di setiap karya – karyanya yang di upload di Youtube (https://www.youtube.com/user/ekagputra diakses pada tanggal 05 Oktober 2015 ; Jam 19.51 WIB) Fenomena berikutnya adalah Ria Yunita, atau yang kerap disapa Ria Ricis. Lahir 20 tahun yang lalu, tepatnya 1 Juli 1995, merupakan anak ketiga dari 3 besaudara. Ria Ricis sangat aktif di social media, namun berbeda dengan lainnya, video dan foto meme Ria Ricis yang lucu-lucu itu dimaksudkan tak hanya sekadar untuk lucu-lucuan saja melainkan juga untuk berdakwah. Ria Yunita meyakini bahwa social media dapat menjadi wadah yang tepat untuk berkereasi, baik sebagai sarana untuk hiburan, bisnis bahkan berdakwah terutama bagi kaum muda. Dengan cara ini Ria berhasil mendapatkan jutaan folower dalam instagram nya , yang bisa menjadi sumber pendapatan bagi Ria, sekaligus sumber hiburan dan ilmu bagi followernya. (http://lagitren.co/profildan-biodata-ria-ricis-adik-oki-setiana-dewi/ diakses pada tanggal 05 Oktober 2015 ; Jam 20.07 WIB) Berdasarkan dua contoh kasus di atas, dapat dilihat perkembangan media digital baru yang sangat cepat dan dinamis, membuka peluang yang luas bagi generasi muda untuk mengekspresikan diri, berkarya dan membentuk identitas diri mereka secara lebih optimal. Akan tetapi tidak semua generasi muda mampu menggunakan dan memanfaatkan media digital baru untuk hal yang positf, banyak pula yang menggunakannya sebagai alat untuk bertindak kriminal, seperti menipu, memfitnah, menghujat, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori akomodasi sebagai payung utama dalam menjelaskan fenomena ini. Menurut Howard Giles , ketika ada dua orang dari etnik atau kelompok budaya yang berbeda ber interaksi, maka mereka berusaha untuk mengakomodasi satu sama lainnya dalam cara berbicara untuk mendapatkan persetujuan atau penerimaan dari pihak yang lainnya. Speech or communication accomodation sering digunakan sebagai cara untuk mendapatkan apresiasi dari kelompok budaya atau etnik yang berbeda, dan fokus pada permasalahan aksen, pengucapan ,jeda dalam berbicara. Griffin( 2012, h. 394) Sebagai tambahan, teori ini telah digunakan bukan sekedar untuk komunikasi tatap muka, tetapi juga dalam komunikasi elektronik, khususnya komunikasi dalam media digital baru seperti, seperti email, voice mail, media sosial, dan lain sebagainya. Littlejhon (2009, h.2) Di dalam teori akomodasi, terdapat beberapa teori lain yang terkait di dalamnya, antara lain teori media, identitas diri, etika , dan teori konvergensi . teori teori tersebut yang digunakan peneliti untuk melakukan analisis terhadap fenomena pada penelitian ini. Setiap kegiatan komunikasi pasti terdapat unsur media sebagai alat dalam menyampaikan pesan,slah satunya adalah media digital baru, yang menurut Bell ,media digital baru merupakan media yang dinamis dan memiliki kecenderungan untuk selalu berubah. Siapera( 2012, h.5). Oleh karena itu, media digital baru memiliki keunikan tersendiri sebagai alat untuk melakukan komunikasi, interaksi, serta berkreasi bagi generasi muda. Namun perlu juga diingat bahwa dalam media digital baru terdapat berbagai macam aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang sering diabaikan oleh pengguna media ini, yang sering menimbulkan akibat yang tidak

474

baik bagi para pengguna media ini.memungkinkan bagi seseorang untuk membentuk suatu identitas, seperti yang diinginkan oleh individu tersebut. Identitas merupakan konsep diri dari budaya, lingkungan sosial, hubungan dan gambaran diri. Littlejhon.( 2009, h.492) .Di dalam media digital baru, identitas yang dibentuk dapat disesuaikan dengan identitas yang diinginkan oleh individu yang bersangkutan, mulai dari identitas sebenarnya, hingga identitas bayangan atau identitas palsu , yang merupakan rekayasa imajinasi mereka. Kemudahan membentuk bermacam identitas dalam media digital baru, seperti media sosial, games online, blog, dan lain sebagainya, menarik perhatian peneliti untuk mengetahui motif di balik munculnya pembentukan berbagai macam bentuk identitas oleh generasi muda yang aktif dalam media digital baru Selain pembentukan identitas, terdapat etika yang terkait dengan moral, nilai dan budaya, serta terkait dengan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan diri Littlejhon, (2009, h.352) Sering kali kita melihat adanya tindakan – tindakan yang tidak etis di dalam media digital baru, seperti memfitnah, menghujat, mengirim berita palsu (hoax) dan lain sebagainya menimbulkan pertanyaan mengenai etika dalam berkomunikasi di dalam media digital baru tersebut. Selain tindakan yang dilakukan oleh pengguna media digital baru dalam berinteraksi dan berkomunikasi di dalam media ini, peneliti juga tertarik dengan munculnya Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (http://www.kemhan.go.id/kemhan/files/3fcfc24d38b6bddaefbf19c84e415a76.pdf, diakses pada tanggal 17 Oktober 2015 ; Jam 00.16) serta munculnya Surat Edaran KAPOLRI tahun 2015 tentang hate speech (SE/6/X/2015 ) yang dikeluarkan untuk memperkuat undang – undang yang sudah ada (http.//www.nasional.kompas.com/read/2015/10/29/16261931/Surat.Edaran.Kapolri.soal.Penanga nan.Ujaran.Kebencian.Disebar.ke.Polda , diakses pada tanggal 30 Oktober 2015 ; Jam 09.16) dari kedua peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini, membuat peneliti menjadi semakin tertarik untuk mengetahui bagaimana etika dalam berinteraksi dan berkomunikasi yang dilakukan oleh generasi muda Indonesia di dalam media digital baru, sehingga membuat pemerintah mengeluarkan peraturan dan perundang – undangan seperti ini. Di dalam teori akomodasi, terdapat dua macam pendekatan dalam melakukan komunikasi, kedua pendekatan itu adalah: 1. Convergence (mendekati) Merupakan strategi yang dilakukan dengan beradaptasi dan merubah cara berkomunikasi untuk berusaha menjadi mirip atau sama dengan orang atau pihak lain. Strategi ini juga dapat digunakan untuk menhajdi penghubung dalam kesenjangan antara generasi. (accomodation movement) 2. Disvergence ( membedakan) Merupakan strategi agar nampak menonjol dan lebih unggul dari orang atau kelompok di sekitarnya. (nonaccomodation movement) ). Griffin (2012, h.395 -396) Dari pernyataan - pernyataan yang muncul tersebut, maka secara singkat peneliti paparkan mengenai pembentukan identitas diri, etika dalam berkomunikasi di dalam media digital baru menggunakan wawasan teoritis komunikasi, serta eksplorasi bagaimana generasi muda mendefinisikan dan membentuk identitas diri melalui keterlibatan mereka dalam media digital baru.

475


Teori Akomodasi

Media Digital Baru

Etika

Identitas diri

Konvergensi / Divergensi Gambar 1 Alur kerangka pemikiran Generasi Muda, Etika dan Media Digital Baru

Metode Penelitian Paradigma dalam penelitian ini adalah paradigma post-positivis, karena post – positivism merupakan bentuk pendekatan dalam pengetahuan, serta secara implisit memberikan penilaian atas sifat realitas. Given (2008,h.659). Dalam paradigma ini, peneliti harus memahami bahwa pelaku adalah subyek aktif dan produktif dalam realitas sosial mereka , serta tidak hanya menjadi objek dari kekuatan sosial. Bagi peneliti sosial, untuk mendapatkan pengetahuan tentang aktor dalam lapangan harus sepenuhnya mengakui dan memahami akan makna dan interpretasi dari subjek. pemahaman kausalitas adalah elemen kunci dalan pendekatan ini . Pradigma ini memandang realitas sosial bukan sebagai tujuan dan independen aktor , tetapi muncul dari individu atau kolaborasi konstruksi konsep , nilai-nilai , keyakinan , etika , dan norma-norma aktor dalam bidang sosial. . Given (2008,h.661) Menurut Burhan Bungin, Tipe penelitian yang menggunakan paradigma post possitivsme adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk meneliti permasalahan dengan studi yang mendalam, serta memberikan gambaran secara detail mengenai fakta-fakta yang ditemui di lapangan. Bungin (2007,h.68-69) Dalam penelitian kualitatif, tipe penelitian deskriptif dapat diterapkan dalam metode penelitian fenomenologi. Dalam fenomenologi terdapat berbagai tambahan cara pengumpulan data empiris teknik dan metode reflektif . Given, (2008, h.616) . Fenomenologi sebagai metodologi, merupakan penunjuk jalan dalam merumuskan ilmu pengetahuan melalui tahap – tahap tertentu, dimana suatu kondisi atau keadaan tertentu yang dialami oleh manusia menjadi subjek kajiannya Hasbiansyah (2008,h.2). Oleh sebab itu, sangat diperlukan pemahaman dari peneliti mengenai berbagai aspek peristiwa, subjek penelitian dan situasi-situasi tertentu, yang hanya bisa didpatakan dengan cara peneliti masuk ke dalam lingkup subjek penelitian secara partisipan. Berdasarkan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode fenomenologi, dengan demikian peneliti menggunakan beberapa sumber data sebagai bahan dalam melakukan penelitian ini. Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini antara lain: Peneliti menggunakan data dari informan (manusia), data literatur, data internet, dan data dokumentasi audio,visual dan gambar .

476

Dalam mengumpulkan berbagai sumber data tersebut, peneliti melakukan beberapa cara yaitu: melakukan interview terhadap beberapa informan yang sangat aktif dalam menggunakan media digital baru, yang diambil menggunakan prosedur snowball, yaitu informan dikontak oleh peneliti menggunakan jaringan sosial Bungin (2007,h.108). Peneliti juga melakukan observasi dengan berpartisipasi di dalam kegiatan interaksi media digital baru , lebih spesifik , lagi berpartisipasi di dalam sosial media, game, web, dan lain sebagainya., serta peneliti mengambil data referensi dari penelitian – penelitian terdahulu, literatur cetak , data internet, serta dokumentasi audio, visual dan gambar. Menurut Sugiyono, analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis, yang diperoleh melalui wawancara, pencatatan lapangan, menjabarkan kategori ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih data yang penting dan sesuai dengan permasalahan penelitian serta membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Sugiyono(2012,h.333) Di dalam penelitian ini, digunakan analisis data kualitatif, proses analisis data secara kualitatif dimulai dengan menelaah data yang diperoleh dari berbagai sumber , baik melalui wawancara maupun studi dokumentasi, yang terlebih dahulu dibaca, dipelajari, ditelaah, dan kemudian dianalisis, baik verbal maupun non verbal, sehingga dapat ditemukan tema, kata kunci dan alur kontekstual yang menjelaskan apa yang terjadi dibalik suatu fenomena tersebut. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis dengan model Miles dan Huberman , yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu: 1. Reduksi Reduksi data adalah bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang dan menyusun data dalam satu cara sehingga kesimpulan akhir dapat digambarkan 2. Model Data (Data Display) Menyusun suatu kukumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan, dan biasanya dalam bentuk teks naratif. 3. Penarikan / Verifikasi Kesimpulan Dari awal pengumpulan data, peneliti mulai memutuskan apakah makna sesuatu, mencatat keteraturan, pola – pola , penjelasan, konfigurasi yang memungkinkan, alur sebab – akibat, dan proposisi – proposisi. Ardianto (2011,h .233). Setelah melakukan analisa data, maka tahap berikutnya adalah melakukan pengujian keabsahan hasil penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode triangulasi melakukan uji keabsahan. Menurut Norman K. Denzin, Metode triangulasi merupakan metode penggabungan beberapa perspektif dalam meneliti suatu permasalahan secara kualitatif, yang digolongkan dalam 4 jenis triangulasi, yaitu: 1. Triangulation of Methods: Melakukan kombinasi metode dalam pengumpulan data 2. Investigator Triangulation Menggunakan peneliti lain untuk melakukan penelitian yang sama dan membandingkan hasilnya 3. Theroy Triangulation

477


Menggunakan beberapa teori untuk meneliti satu permasalahan dan membandingkan hasilnya 4. Data Source Triangulation Melakukan uji silang atas berbagai sumber data – data yang digunakan dalam penelitian . Given (2008, h.893) Dalam penelitian ini, peneliti melakukan triangulasi metodologi dan sumber data dalam melakukan uji keabsahan data penelitian Hasil Penelitian Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan standart batasan umur generasi muda, sesuai dengan standart umur yang dikeluarkan oleh WHO, yang merupakan acuan bagi seluruh dinas kesehatan dunia adalah mereka yang berumur 18 – 66 tahun (http://erabaru.net/2015/08/19/whomengeluarkan-kriteria-baru-kelompok-usia/ diakses pada tanggal 09 Oktober 2015 ; Jam 17.51 WIB). Dari beberapa informan yang peneliti jadikan sebagai sumber data, dapat diketahui bahwa para informani ini menyadari kegunaan media digital baru sebagai sarana berkomunikasi dan berinteraksi yang sangat komunikatif dengan feedback yang sanagt cepat. Para informan ini titelah menggunakan media digital baru sebagai sarana berinteraksi dan berkomunikasi antara 7 – 10 tahun. Tujuan para informan ini menggunakan media digital baru antara lain untuk mencari informasi, mencari teman atau koneksi, mencari hiburan, melakukan usaha (bisnis) serta mencari eksistensi diri. Di dalam melakukan kegiatan dalam media digital baru para informan cenderung untuk bersikap dan membentuk identitas diri selayaknya di dunia nyata, terutama dalam pembentukan identitas dalam media sosial (facebook, path, twitter, instagram) , youtube, dan blog. Akan tetapi agak berbeda ketika dalam sebuah game online, para informan sering membuat identitas baru, terkait keterbatasan yang dimilikki oleh system dalam game. Begitu juga ketika menanggapi atau mendapati kontent maupun komentar – komentar negatif dalam media digital baru, mereka lebih memilih untuk tidak menanggapi, atau jika sudah keterlaluan, mereka akan memblokir kontent ataupun komen negatif tersebut. Ketika peneliti menanyakan mengenai adanya Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Surat Edaran KAPOLRI tahun 2015 tentang hate speech (SE/6/X/2015 ) , para informan menanggapi dengan baik dan setuju atas dikeluarkannya kedua peraturan tersebut agar interaksi dan komunikasi dalam media digital baru lebih teratur dan tertib. Sebagai sebuah media, media digital baru memilikki pengaruh positif maupun negatif. Bagi para informan, media baru ini memilikki pengaruh positif yaitu, menjadi sarana berkomunikasi dan berinteraksi yang interaktif, mudah mencari informasi, hiburan , teman, jaringan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi media ini juga membuat para informan menjadi malas, kecanduan, bahkan ada yang menjadi anti sosial karena menganggap dunia dalam media digital baru lebih ramah dari pada dunia nyata. Apabila dibandingkan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti mengenai media digital baru, dengan cara ikut terjun dalam kegiatan interaksi dan komunikasi dalam media ini, peneliti menemukan beberapa persamaan dan perbedaan dengan hasil interview dari para informan.

478

Berdasarkan observasi peneliti saat berinteraksi dalam media digital baru, peneliti mendapati banyak pengguna media digital baru yang melakukan hal – hal negatif seperti bullying, menyebar fitnah, melakukan penghinaan , membagikan konten pornografi, bahkan melakukan tindak penipuan melalui media digital baru. Orang – orang seperti ini tidak pernah mau menampilkan identitas asli diri mereka, dengan maksud agar tidak mudah didekati dan dilacak keberadaannya. Berbeda dengan para informan yang menggunakan media digital baru secara positif, dengan menggunakannya sebagai sarana mencari dan berbagi informasi, berkreasi, berdagang, dan lain sebagainya, orang – orang yang memanfaatkan media digital baru secara negatif, menurut apa yang peneliti amati merasa bahwa mereka itu tidak terkalahkan dan kebal hukum, sehingga apapun yang mereka lakukan tidak akan ada sanksi fisik yang mempengaruhi hidup mereka di dunia nyata. Menurut hasil pengamatan peneliti, kebebasan sebebas bebasnya dalam media digital baru yang selama ini dipaahami oleh generasi muda pengguna media ini sudah tidak lagi berlaku, hal ini terjadi karena munculnya UU ITE no 11 thn 2008 dan SE/6/X/2015 yang membatasi para pengguna media sosial dalam berinteraksi dan berkomunikasi dalam media ini. Dari pengamatan peneliti,sudah sebagian besar generasi muda sebagai pengguna media digital baru memahami, mengerti dan menggunakan media digital baru sebagai sarana berkomunikasi, berinteraksi, berkreasi, berusaha dan melakukan aktualisasi diri secara positif dan membentuk identitas diri mereka sesuai dengan identitas asli mereka di dunia nyata. Akan tetapi peneliti juga masih menemui beberapa generasi muda yang senang membuat identitas baru yang sama sekali berbeda dengan aslinya yang kemudian digunakan untuk melakukan hal – hal negatif yang seringkali merupakan tindakan kriminal. Pembahasan Berdasarkan pemaparan singkat dari hasil temuan di lapangan, peneliti melakukan perbandingan dari ke dua hasil pengumpulan data yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat diketahui bahwa media digital baru memilikki peran yang sangat besar dalam kehidupan generasi muda, hal ini dapat dilihat dari pernyataan informan dan hasil observasi peneliti yang menyatakan bahwa media digital baru digunakan oleh generasi muda mulai dari berkomunikasi, berinteraksi, berusaha, bekerja, berbagi ilmu pengetahuan, berkreasi, menghibur diri dan melakukan aktualisasi diri dalam media digital baru , dapat dikatakan bahwa hampir semua kegiatan dapat dilakukan di dalam media digital baru. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Carrie James dan kawan kawan, bahwa peran media digital baru dalam kehidupan generasi muda digunakan untuk : 1. self expressionn and identity experimentation ( ekspresi diri dan menggali jati diri), 2. social networking ( jaringan sosial), 3. gaming (bermain game), 4. consumption and entertainment (konsumsi dan hiburan), 5. educating (belajar), 6. knowledge building ( meningkatkan pengetahuan) 7. dialogue and civic engangment ( diskusi dan hubungan sosial). James (2009, h.91 -92). Sebagai media komunikasi dan interaksi, media digital baru bukanlah sebuah media yang tanpa aturan dan sama sekali bebas sebebas bebasnya untuk mengekspreiskan diri. Hal ini dapat

479


dilihat dengan dikeluarkannya Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Surat Edaran KAPOLRI tahun 2015 tentang hate speech (SE/6/X/2015 ) oleh pemerintah Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia guna mengawasi dan melakukan kontrol atas ekspresi para pengguna media sosial agar tidak merugikan orang lain. Hal ini juga disetujui oleh para informan, yang menurut mereka, selama ini banyak pengguna media digital baru yang sering melakukan pelanggaran etika dalam berkomunikasi dan berinteraksi dalam media digital baru, dan berdasrkan pengalaman mereka, mereka pernah beberapa kali dirugikan oleh oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab ini yang mengakibatkan kerugian baik materiil maupun moril dari para informan. Sedangkan berdasarkan atas hasil observasi dari peneliti, peneliti mendapati bahwa banyak terjadi pelanggaran etika dalam berkomunikasi dan berinteraksi dalam media digital, hal ini disebabkan karena rasa percaya diri dari pelaku yang menganggap bahwa korban atau target dari tindakan negatif mereka ini tidak akan mampu mendekati mereka. Sehingga dengan mudahnya oknum – oknum yang tidak bertabggung jawab ini melakukkan bullying, membagikan gambar – gambar yang tidak senonoh, menipu orang lain bahkan hingga mencuri akun media sosial orang lain. Etika sendiri didefinisikan sebagai adat kebiasaan yang berlaku, terkait tindakan yang secara moral mengarah kepada baik atau buruk, benar atau salah Bertens (2011.h.5). Dalam etika, terdapat dua kategori , yaitu : 1. Mereka yang menentukan pilihan mengambil tindakan baik atau buruk berdasarkan pengharapan untuk mendapat nilai tertinggi atau mendapatkan nilai dari konsekuensi tindakan. 2. Mereka yang memilih mengambil tindakan tersebut berdasar tugas dan tanggung jawab atas pekerjaan Kizza (2014,h.18). Berdasarkan kedua teori etika tersebut, yang kemudian dibandingkan dengan hasil penelitian, peneliti melihat bahwa etika yang digunakan oleh generasi muda dalam melakukan interaksi dan komunikasi dalam media digital baru, lebih condong ke arah pengambilanl tindakan berdasarkan atas pengharapan untuk mendapat nilai tertinggi ataupun mendapat nilai sebagai akibat dari konsekuensi tindakan yang dipilih untuk dilakukan. Di dalam media digital baru, sebagai sebuah media dengan karakteristik khusus yang mampu membuat seseorang membentuk identitasnya, hal ini seperti yang disampaikan oleh EM Griffin “With a media assist, we can mix and match diverse styles and taste to create a unique identity” Griffin (2012, h.320) . berdasarkan dari hasil pengambilan data yang sudah dilakukan, berdasarkan dari data para informan, bahwa identitas yang mereka gunakan dan bentuk dalam berkomunikasi dan berinteraksi dalam media digital baru adalah sesuai dengan identitas asli mereka di dunia nyata. Hal ini seperti yang diungkapakan oleh informan bahwa mereka menggunakan identitas asli dengan alasan bahwa mereka menggunakan media digital baru sebagai sarana dalam berkarya, berbisnis, dan membangun jaringan, yang sangat membutuhkan kepercayaan anatara satu dengan yang lain , sehingga mengahruskan informan menggunakan identitas asli. Akan tetapi para informan juga tidak menampik bahwa mereka membuat identitas , dalam hal ini karakter diri yang terkadang berbeda dengan aslinya, dengan maksud dan tujuan agar dapat diterima dalam kelompok tertentu di dalam media digital baru, atau sedang berusaha untuk menampilkan citra tertentu dalam media tersebut.

480

Tidak jauh berbeda dengan apa yang diamati oleh peneliti bahwa , banyak generasi muda yang menggunakan media digital baru ini sebagai sarana yang positif menggunakan identitas diri sesuai dengan kenyataannya, namun terkadang mereka membangun karakter atau image yang sedikit berbeda dengan kenyataannya hanya sekedar untuk bisa diterima dalam sebuah kelompok tertentu. Berbeda lagi dengan mereka yang menggunakan media digital baru dalam hal yang negatif, mereka memang sengaja membentuk identitas yang sangatt jauh berbeda dari kenyataannya, agar tidak dapat dilacak dan diketahui keberadaannya setelah melakukan tindakan kriminal atau merugikan orang lain. Dengan kata lain, bahwa di dalam media digital baru, identitas dibentuk berdasarkan tujuan, peran kebiasaan, norma , etika yang berlaku dalam media digital baru ini. Hal ini sejalan dengan hasil kajian dari jurnal young people, ethics and new digital media, yang disusun oleh Carrie James yang membahas lima hal mengenai identitas di dalam media digital baru, yaitu 1. Identity play on social media (peran identitas dalam media sosial) 2. Identity play , offline and online ( peran identitas, secara offline dan online) 3. The promises of virtual identity play (harapan dari peran identitas dalam dunia maya) 4. The perils of virtual identity (resiko dari peran identitas dalam dunia maya), 5. The ethics of online identities (etika dalam identitas online). James (2009,h.21 -33). Pembentukan identitas diri oleh generasi muda di dalam media digital baru ini, memiliki tujuan agar dapat diterima dan diakui oleh lingkungan atau kelompok sosial yang terdapat di dalam media digital baru, sehingga mereka berusaha untuk membentuk suatu identitas, yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk dapat diterima. Seperti yang di ulas oleh D. Lawrence Kincaid, bahwa usaha untuk mendekati komunikator lain dengan menyamakan persepsi, ketertarikan, atau kesamaan yang lainnya, merupakan cara agar terjadi keseragaman yang dapat membuat seseorang dapat diterima dalam lingkungan tersebut, atau yang disebut. Griffin (2012,h.189), akan tetapi ketika seorang komunikator berusaha untuk nampak menonjol dan lebih unggul dari orang atau kelompok di sekitarnya, maka yang terjadi adalah penolakan dari lingkungan tersebut atau yang disebut divergensi. Griffin (2012,h.396) Oleh sebab itu, diterima atau tidaknya individu dalam suatu lingkungan atau kelompok tertentu di dalam media digital baru, tergantung bagaimana cara orang tersebut dalam membentuk identitas dirinya serta menerapkan etika dalam melakukan proses komunikasi di dalam media ini. Ini sejalan dengan prinsip teori akomodasi , yang menyatakan bahwa ketika ada dua orang dari latar belakang yang berbeda ber interaksi, maka mereka berusaha untuk mengakomodasi satu sama lainnya dalam berkomunikasi untuk mendapatkan persetujuan atau penerimaan dari pihak yang lainnya. Griffin( 2012, h. 394). Simpulan Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti dengan membandingkan hasil temuan dan teori maupun penelitian sebelumnya, terlihat bahwa media digital baru sebagai media komunikasi terkini memiliki pengaruh besar dalam kehidupan generasi muda, dalam melakukan aktualisasi diri. Peran media digital bagi generasi muda dalam melakukan aktualisasi diri antara lain adalah untuk: self expression and identity experimentation ( ekspresi diri dan menggali jati diri), social

481


networking ( jaringan sosial), gaming (main game), consumption and entertainment (konsumsi dan hiburan), educating (belajar), knowledge building ( meningkatkan pengetahuan) ,dialogue and civic engangment ( diskusi dan hubungan sosial). Dalam melakukan aktualisasi diri melalui media digital baru, generasi muda harus mengetahui dan memahami etika dalam berkomunikasi dan berinteraksi di dalam media ini, dan apabila etika tersebut dilanggar, maka akan ada sanksi berat yang diberikan oleh negara sesuai dengan Undang – undang dan peraturan yang telah dibuat. Dengan melihat etika generasi muda di dalam berinteraksi dan berkomunikasi dalam media digital, maka dapat dilihat bagaimana mereka hendak membentuk identitas diri mereka dalam media ini, yang berujung kepada penerimaan ataupun penolakan dari kelompok dan lingkungan yang terdapat di dalam media digital baru ini. Penutup Secara garis besar dapat peneliti sampaikan, bahwa generasi muda merupakan generasi yang sangat dinamis, dan ingin selalu melakukan aktualisasi diri di dalam berbagai media, terutama dalam media digital baru yang merupakan sebuah sarana baru yang dapat mengakomodir kegiatan – kegiatan mereka dalam melakukan aktualisasi diri. Namun harus selalu diingat, bahwa terdapat etika dan aturan – aturan yang mengikat didalam proses berinteraksi dan berkomunikasi di dalam media digital baru ini. Dan apabila melanggar etika dan peraturan tersebut, bukan hanya penolakan dari kelompok maupun lingkungan yang ada di dalam media baru ini, tetapi juga sanksi berat dari negara akan diterima oleh mereka yang melanggar. Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar setiap generasi muda yang melakukan aktivitas di dalam media digital baru agar tidak melanggar etika dan aturan yang ada di dalam media ini, sehingga mereka dapat diterima dan mengaktualisasikan diri mereka secara positif dan bermanfaat. Sedangkan mengenai penelitian ini, peneliti menyadari masih banyak kekurangan yang muncul, sebagai akibat adanya berbagai keterbatasan dalam melakukan penelitian ini, baik dari segi teori, mketode, waktu, biaya dan kekurangan kekurangan lainnya. Untuk menutup kekurangan tersebut, peneliti menyarankan agar dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai media digital baru, generasi muda dan etika paradigma, pendekatan dan metode penelitian serta teori lain yang lebih variatif untuk menjelaskan fenomena ini. Daftar Pustaka Buku Ardianto,Elvinaro, (2011) Metodologi Penelitian untuk Public Relations Kuantitaif dan Kualitatif, Bandung, Simbiosa Rekatama Media Bertens,K. (2011) Etika ,Jakarta, Gramedia Pustaka Utama. Moleong, Lexy J (2001). Metode Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya: Bandung Siapera,Euigenia,(2012).Understanding New Media.London, SAGE Publications, Ltd Sugiyono.(2012) Memahami Penelitian Kualitatif.Bandung : ALFABETA E - Book Grifin, E.M, A (2012) FirstLook At Communications Theory,(8th Edition), New York: McGraw-Hill Given,Lisa.M, (2008) The SAGE Encyclopedia of QUALITATIVE RESEARCH METHODS, Thousand Oaks,CA, SAGE Publications, Inc.

482

Kizza, Joseph Miga (2014) Computer Network Security and Cyber Ethics (4th edition ) Jefferson, North Carolina, McFarland & Company, Inc., Publishers Littlejohn, Stephen W., Foss, Karen A,(2009) Encyclopedia Of Communication Theoriy,. California: SAGE Publications Artikel Jurnal: Hasbiansyah,O, (2008), Pendekatan Fenomenoilogi:Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu sosial dan Komunikasi, Jakarta,Mediator James, Carrire (2009) Young People, Ethics, and the New Digital Media:A Synthesis from the GoodPlay Project. Cambridge, Massachusetts, London, The MIT Press Website Bayvoice, Sinatra dan rmat, (2015, Agustus 19) WHO mengeluarkan kriteria baru kelompok usia.,erabaru e news Kementerian Hukum dan Ham :Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2015) Kuwado, Fabian Januarius (2015, Oktober 29): Surat Edaran KAPOLRI soal Penanganan Ujaran Kebencian disebar ke POLDA, Kompas e – news, Lagitren : Profil dan biodata Ria Ricis adik Oki Setiana Dewi. (2015) Youtube: Eka Gustiwana. (2015) < https://www.youtube.com/user/ekagputra Blog Gustiwana, Eka ( 2015, Oktober 5) Profil eka Gustiwana

483

Imagining e-indonesia: Local Wisdom in the Midst of Media Technology and Communication Policy

Recommend Documents