14
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat bertahan hidup sendiri, termasuk juga dalam segi pemenuhan hidupnya yang tidak terbatas. Manusia akan selalu berhubungan dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap manusia membutuhkan berbagai macam barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
Kebutuhan manusia terjadi pada saat lahir hingga meninggalnya seseorang. Kebutuhan manusia terdapat 3 (tiga) jenis dilihat dari kepentingannya antara lain kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang sangat dibutuhkan orang dan sifatnya wajib untuk dipenuhi, sedangkan kebutuhan
sekunder
adalah
kebutuhan
kedua
yang
diperlukan
setelah
terpenuhinya kebutuhan primer dengan baik, kebutuhan ini bersifat menunjang kebutuhan primer kemudian kebutuhan tersier adalah kebutuhan manusia yang sifatnya mewah, tidak sederhana dan berlebihan yang timbul setelah terpenuhinya kebutuhan primer dan kebutuhan skunder.1
1 “Kebutuhan Hidup Ekonomi Manusia” (http://organisasi.org/kebutuhan_hidup_ekonomi_manusia_kebutuhan_primer_sekunder_tersier_ jasmani_rohani_sekarang_masa_depan_pribadi_dan_sosial ) , diakses pada tanggal 13 Februari 2012 , 21:53 WIB
15
Pada awalnya manusia berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dengan usaha sendiri. Seiring berjalannya waktu, manusia menyadari bahwa pemenuhan kebutuhan hidup dengan usaha sendiri ternyata tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhannya dan munculah sistem barter yaitu barang yang ditukar dengan barang, namun pada akhirnya banyak kesulitan yang dirasakan dengan sistem barter, di antaranya adalah kesulitan untuk menemukan orang yang mempunyai barang yang diinginkan dan juga mau menukarkan barang yang dimilikinya serta kesulitan untuk memperoleh barang yang dapat dipertukarkan satu sama lainnya dengan nilai pertukaran yang seimbang atau hampir sama nilainya, sehingga sistem barter ini ditinggalkan dan munculah konsep perdagangan yaitu kegiatan dalam bidang perekonomian yang berupa membeli barang dan menjualnya lagi atau menyewakannya dengan tujuan memperoleh laba.2
Pada konsep perdagangan, adanya transaksi jual beli antara pembeli (selanjutnya disebut konsumen) dan penjual (selanjutnya disebut pelaku usaha) yang harus memenuhi unsur-unsur ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Kesepakatan itu pun tidak boleh dilakukan dengan adanya kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan sebagamana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata.3
Setelah perjanjian jual beli memenuhi syarat-syarat sahnya kemudian timbul kewajiban bagi pihak penjual dan pihak pembeli. Berdasarkan Pasal 1457 2
Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 17. 3 Arie S.Hutagalung dan Suparjo, Pembeli Beritikad Baik Dalam Konteks Jual Beli Menurut Ketentuan Hukum Indonesia (Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke- 35 No.1, FHUI,Januari-Maret 2005), hlm. 37
16
KUHPerdata seorang penjual mempunyai dua kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu wajib menyerahkan barang dan wajib menanggung pemakaian atas barang yang dijual itu. Pembeli wajib untuk membayar harga barang yang dibeli. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1513 KUHPerdata. Pembeli juga wajib memikul biaya-biaya tambahan lainnya, kecuali bila diperjanjikan sebaliknya, hal ini berdasarkan Pasal 1466 KUHPerdata.
Pada transaksi jual beli secara tunai, konsumen dan pelaku usaha menggunakan alat pembayaran berupa uang sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (selanjutnya disebut UUBI) bahwa uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Republik Indonesia. Seringkali dalam transaksi jual beli, pelaku usaha dalam menjalankan tugasnya melakukan beberapa penyimpangan, salah satunya yaitu pelaku usaha tidak mengembalikan uang kembali konsumen secara utuh yaitu mengalihkan dengan barang (permen) yang seringkali tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu antara konsumen dan pelaku usaha. Pengalihan uang kembali belanja konsumen ini benyak terjadi di supermarket, minimarketm maupun warung kecil dan menjadi fenomena di masyarakat. Dari contoh tersebut, konsumen berada dipihak yang lemah dibanding pelaku usaha karena menerima permen tersebut sebagai pengganti uang kembalinya tanpa ada pilihan lain untuk menolak pilihan tersebut, walaupun hal ini terlihat sepele namun konsumen merasa tidak nyaman dengan perbuatan tersebut dan kemungkinan konsumen masih memerlukan uang kembali mereka serta tidak semua orang suka atau membutuhkan permen tersebut. Sulit sekali bagi konsumen untuk menolak menerima permen tersebut karena terlihat terlalu sepele dan juga merasa segan
17
dengan pelaku usaha untuk menolaknya. Apabila diakumulasikan terhadap seluruh sisa uang kembali konsumen yang berbelanja di suatu tempat perbelanjaan yang mengalihkan uang kembali ke dalam permen, pelaku usaha mendapatkan keuntungan dari perbuatannya tersebut karena terkadang nominal dari suatu permen tidak sebanding dengan sisa uang kembali belanja konsumen.
Berdasarkan hal tersebut perlu adanya perlindungan hukum bagi konsumen, maka bertitik tolak pada perangkat hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen itu sendiri. Perangkat hukum itu adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) yang di dalamnya mengatur tentang hak-hak konsumen dan menjadi kewajiban pelaku usaha serta dalam UUPK ini memberi kekuatan hukum bahwa konsumen memiliki kedudukan yang setara dengan pelaku usaha.
Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Pengalihan
Uang
Kembali Belanja Konsumen Ke Dalam Bentuk Barang (Permen) Oleh Pelaku Usaha”.
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup
1. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimanakah perlindungan konsumen terhadap pengalihan uang kembali belanja konsumen ke dalam bentuk barang (permen) oleh pelaku usaha ?”
18
Pokok bahasan penelitian ini meliputi : a. Pengaturan sistem pembayaran uang kembali konsumen; b. Pihak-pihak yang terkait pengalihan uang kembali belanja konsumen ke dalam bentuk barang (permen) oleh pelaku usaha; c. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan atas pengalihan uang kembali belanja konsumen ke dalam bentuk barang (permen); d. Upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen atas kerugian akibat pengalihan uang kembali belanja konsumen ke dalam bentuk barang (permen).
2. Ruang Lingkup
a. Lingkup bidang ilmu Pada penelitian ini, ruang lingkup bidang ilmu adalah hukum keperdataan (ekonomi) yaitu khususnya tentang hukum perlindungan konsumen.
b. Lingkup bahasan Lingkup penelitian dibatasi yaitu : 1. Pengaturan sistem pembayaran uang kembali konsumen; 2. Pihak-pihak yang terkait pengalihan uang kembali belanja konsumen ke dalam bentuk barang (permen) oleh pelaku usaha; 3. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan atas pengalihan uang kembali belanja konsumen ke dalam bentuk barang (permen); 4. Upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen atas kerugian akibat pengalihan uang kembali belanja konsumen ke dalam bentuk barang (permen).
19
C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan pokok bahasan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara jelas, rinci, dan sistematis mengenai : a. Pengaturan sistem pembayaran uang kembali konsumen; b. Pihak-pihak yang terkait pengalihan uang kembali belanja konsumen ke dalam bentuk barang (permen) oleh pelaku usaha; c. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan atas pengalihan uang kembali belanja konsumen ke dalam bentuk barang (permen); d. Upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen atas kerugian akibat pengalihan uang kembali belanja konsumen ke dalam bentuk barang (permen).
2. Kegunaan Penelitian
Secara garis besar dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka kegunaan penelitian ini dapat di bagi 2 (dua), yaitu :
a. Kegunaan Teoritis 1) Kegunaan teoritis dari penelitian ini sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan di dalam bidang ilmu hukum terutama hukum perdata yang berkenaan dengan hukum perlindungan konsumen. 2) Sebagai sumber informasi dan bahan bacaan bagi masyarakat agar mengetahui perlindungan konsumen terhadap pengalihan uang kembali belanja konsumen dalam bentuk barang (permen) oleh pelaku usaha.
20
b. Kegunaan Praktis Penelitian ini di harapkan berguna sebagai: 1) Sebagai upaya peningkatan pengetahuan serta wawasan bagi peneliti mengenai perlindungan konsumen terhadap pengalihan uang kembali belanja konsumen ke dalam bentuk barang (permen). 2) Sebagai sumbangan pemikiran, bahan bacaan dan sumber informasi serta bahan kajian bagi yang memerlukannya. 3) Sebagai salah satu syarat dalam rangka menempuh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.
