PeInbaharu^^Il Hukum Islam Di Indonesia
Studi Kasus
Kompilasi Hukum Islam Nurjihad Abstract
The development ofIslamic Law (fikih) meets the needs ofsociety which is calledupon to resolve increasingly complex issues. This is to the benefit of the Islamic community. However the term benefit to the community" cannotbe understood outside of thecontext of the protection of the aim of Islamic law which place regulation as the parameters of "benefit". In order to achieve this, ulama (Islamic Scholar) from a number of disciplines proclaim a collective ijtihad (interpretation, jama'i) which is thus able to solve new legal problems as fairly as possible.
Pendahuluan
Gagasan pembaharuan hukum Islam di Indonesia dewasa in! terus bergulir. Seperti biasanya, terhadap Ide atau gagasan yang "baru' tersebut senantiasa menimbulkan
kontroversi di berbagai kalangan. Fatwa Majells Ulama Indonesia (MUl) mengenai haram hukumnya bunga bank di penghujung tahun 2003 yang lalu, menimbulkan pro dan kontra tidak saja dikalangan ulama, namun juga meluas dikalangan peiaku bisnis/usaha. Perbedaan pendapat dan sikap atas fatwa tersebut hingga kinl masih berlangsung. Gagasan kontroversial berikutnya terjadi di penghujung tahun 2004 (September) yang dilakukan oleh Tim Pengarusutamaan Gen der (PUG) Departemen Agama Rl dengan gagasannya berupa Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (KHI). Terdapat perbedaan tanggapan/respon terhadap dua hal tersebut di atas. Tanggapan terhadap fatwa bunga bank haram relatif seimbang antara yang setuju dengan yang 106
menolaknya, menggunakan alasan/ argumentasi yang jelas, rasional dan tidak emosional. Berbeda halnya tanggapan terhadap counter legal draft KHI, yang cenderung seballknya, yakni selain pada umumnya tidak setuju atau menolaknya, juga tidak jarang menggunakan bahasa atau ungkapan yang emosional. Dalam
literatur
Hukum
Islam
Kontemporer, dikenal kata tajdid yang semakna dengan kata "pembaruan". Tajdid mengandung arti membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali atau memperbaikinya agar dapat dipergunakan sebagaimana yang diharapkan. Perkataan tajdid dalam pembaruan hukum Islam mempunyal dua makna, pertama, apabila dilihat dari segi sasaran, dasar, landasan dan sumber yang tidak berubahubah, maka pembaruan bermakna mengembalikan segala sesuatu kepada asllnya. Kedua, pembaruan bermakna
JURNAL HUKUM. NO. 27 VOL. 11 SEPTEMBER 2004:106 - 117
Nurjihad. Pembaharuan Hukum Islam ...
modernisasi, apabila tajdid itu sasarannya mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran, dasar dan sumber yang berubahubah seperti metode, sistem, teknik, strategi dan lainnya untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi, ruang dan waktu.^ Di samping makna sebagaimana tersebut di atas, ada pula yang memaknai pembaruan dengan menekankan kepada penyesuaian pemahaman dikarenakan perkembangan baru yang ditimbulkan sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Yusuf Qardhawi berpendapat bahwapembaruan adalah upaya mengembalikannya pada keadaan semula sehingga la tampil seakan barang baru. Hal itu dapat dilakukan dengan oara memperkokoh sesuatu yang lemah, memperbaiki yang usang dan menambal yang retak sehingga kembali mendekat pada bentuknya yang pertama.^ Dengan demiklan pembaruan hukum Islam memang langkah yang harus dilakukan oleh mereka yang • mempunyai kompetensi/otoritas dalam pengembangan hukum Islam {mujtahid), dengan cara yang sesuai dengan kaedahkaidah istimbath hukum yang benar. Upaya pembaharuan hukum Islam di Indonesia tidak hanya masuk pada wilayah wacana, namun lebih kongkrit masuk dan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Peraturan-peraturan dimaksud diantaranya adalah: UU Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU
Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan juga pada tahun 2004 ini telah disetujui undang-undang tentang wakaf. Pada
akhir
tahun
2003,
Badan
Pembinaan dan Pengkajian Hukum Isfam (BPPHI) Departemen Agama telah menyusun draft Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Terapan Peradilan Agama, khususnya dibidang perkawinan. RUU ini dimaksudkan selain sebagai implementasl UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas), yang menyatakan salah satu indikasi keberhasilan di bldang hukum jika peradilan agama memiliki hukum materiil sendiri, juga merespon keinginan banyakpihak tentang perlunya perubahan pengaturan hukum Kompilasi Hukum Islam dari Instruksi Presiden (Ingres Nomor 1 Tahun 1991) menjadi Undang-undang, agar dapat dijadikan dasar hukum yang "mengikat" bagi hakim Pengadilan Agama, maupun para pihak pencari keadilan.
Upaya untuk "memperbarui" Kompilasi Hukum Islam tersebut makin menarik
perhatian publik, ketika beberapa waktu yang lalu Tim Pengarusutamaan Gender (PUG) Departemen Agama R! melontarkan ide/ gagasannya yang kontroversial berupa
^Abdul Manan,"Peranan Peradilan Agama Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Islam: Studi Kasus
terhadap Putusan-Putusan Di lingkungan Peradilan Agama DKI Jakarta," Ringkasan Disertasi, Program Pascasarjana USD, Medan, 2004, him. 45-46. Lihat pula Fathurrahman Djamil, Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), him. 6.
2Yusuf Qardhawi, "Min Ajli Shahwatin Raasyidah Tujaddidud-diin," (Terjemahan) Nabhani Idris, Fiqih Taj'dlddan Shahwah Islamiah (Jakarta: Isiamuna Pres, 1997), him. 28. 107
Counter Legal Draft Kompllasi Hukum Islam (KHI). Menurut tim, KHI perlu dibaca ulang tenjtama dalam perspektif gender, pluralisms, dan demokrasi. KHI dianggap selain bias gender, juga
menerangkan, yang dimaksud kompilasi adalah "suatu buku yang merupakan himpunan karangan berbagai penulis'7 Keterangan tersebut di atas sekalipun
belum memenuhi tuntutan keadilan masyarakat
memberi makna secara harfiah, tetapi dapat
Indonesia
memberi petunjuk bahwa kompilasi merupakan suatu perbuatan atau tindakan penghlmpunan berbagai bahan, karangan maupun informasi untuk disusun ke dalam suatu buku secara teratur. Pengerlian ini masih menyentuh kegiatan berbagai bidang secara umum dan belum memberi sisi sebagai produk hukum sebagaimana di kandung dalam istilah kodlfikasi.® Apabila kompilasi dihubungkan dengan hukum Islam yang kemudian disebut dengan Kompilasi Hukum Islam, maka dapat dirumuskan sebagai himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang disusun secara sistematis selengkap mungkin dengan berpedoman pada rumusan kallmat atau pasal-pasal yang lazim digunakan dalam peraturan perundangan.® Dillhat dari proses pembentukannya, KHI merupakan himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang berasaldari kitab-kitab fikih, aturanaturan hukum, yurisprudensi dan pendapat ulama (doktrin) ke dalam satu buku hukum yang disusun dalam bentuk dan memakai bahasa perundang-undangan. Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Inpres Nomor 1 Tahun 1991
Latar Belakang Lahirnya KHI
Istilah "kompilasi" dalam khazanah kepustakaan ilmu hukum di Indonesia secara relatif masih belum banyak dibahas, terutama bila dibandingkan dengan istilah "kodlfikasi" yang telah dikenal luasdikalangan masyarakat. Dalam kamus hukum berbahasa Indonesia juga belum terdapat uraian tentang makna kompilasi. Begitu
pula KHI yang dltetapkan dalam tahun 1991 tidak pemah menyebut secara tegasmakna kompilasi maupun KHI.^ Dalam bahasa latin ditemukan kata
compilatio dengan arti "kumpulan (terdiri dari kutipan-kutipan, buku-buku lain)"."* Dalam bahasa Inggris, kamus susunan Echols dan Shadily menulis arti compilation sebagai "himpunan, kompilasi dan istilah compilation oflawsdiberi arti sebagai "himpunan undang-. undang".^ Kamus besar bahasa Indonesia, menjelaskan kata "kompilasi" dengan sebutan "kumpulan yangtersusun secara teratur (tentang daftar informasi, karangan-karangan, dan
sebagainya".® Sementara EnsiMopedi Indonesia
' Muhammad Arifin, "Perkembangan Hukum Islam di Indonesia Kajian Atas Keberadaan Peradllan Agama danKompilasi Hukum Islam", Tesis, PPS-USU, Medan, him. 161. * K.Prent C.M., dkk., Kamus Latin Indonesia (Yogyakarta: Kanisius, 1969), him. 160. ^John M.Eohols danhasanShadily, Kamus Inggris-lndonesia (Jakarta: Gramedia, 1975), him. 132.
®Departemen Pendldikan dan Kebudayaan, Kamus BesarBahasa Indonesia (Jakarta: Balal Pustaka, 1989), him.453. ^ MuhammadArifin, op.cit., him. 162. ®/b/d.,hlm.163
®H.M.TahirAzhary, "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Altematif: Suatu Anallsis Sumber-Sumber 108
JURNAL HUKUM. NO. 27 VOL 11 SEPTEMBER 2004: 106 - 117
Nurjihad. Pembaharuan Hukum Islam...
lahir diiatarbelakangi oleh tidak adanya satu kitab hukum resmi sebagai rujukan standar
yang dipergunakan menjadi dasar dalam member! putusan di lingkungan badan peradiian agama, seperti halnya yang ada di lingkungan peradiian umum (KUHPerdata). Sebelumnya para hakim agama mempergunakan berbagai kitab fikih susunan para faqih beberapa abad siiam sebagai dasar pengambiian putusan. Akibatnya terjadi ketidakseragaman dalam menentukan dasar bag! produk putusan pengadiian agama. Hal itu terjadi karena para hakim daiam memberikan putusannya dipengaruhi oleh latar beiakang rujukan yang dipedomaninya. Lebih kronis lag! biia hakim teriaiu fanatik pada rujukan tertentu dan tidak mau beranjak dari rujukan tersebut, akibatnya iahiriah putusanputusan peradiian agama yang saiing berbeda dasar hukumnya antara putusan yang satu dengan iainnya, meskipun kasus perkaranya sama. Apabila kebetulan hakim yang memberi putusan pada tingkat pertama berbeda kitab rujukannya dengan hakim yang lain pada tingkat banding, maka tidak dapat dihindarkan iagi terjadi putusan yang berbeda.'® Produk peradiian agama yang saiing berbeda tersebut tidak sejaian dengan prinsip kepastian hukum yang diperlukan daiam suatu penegakan hukum.'
Menyadari periunya ada kitab hukum
yang menjadi acuan untuk memutus perkara bagi para hakim agama, sesungguhnya teiah direspon oleh Departemen Agama dengan mengeiuarkan SE No.B/1/735, tanggai 18 Februari 1958 yang menentukan 13 (tigabeias) kitab fikih sebagai pedoman hakim daiam memeriksa dan memutus perkara di lingkungan peradiian agama." Penunjukan ketigabeias kitab fikih itu tidakiah secara tuntas mengurangi ketidakpastian diiingkungan peradiian agama. Tidak jarang puia terjadi perselisihan sesama hakim sendiri dalam menentukan pemilihan kitab rujukan.Ide penyusunan KHi baru diwujudkan padalahun 1985, dengan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama No.07/KMA/1985 tentang Penunjukan Peiaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam Melaiui Yurisprudensi. Tugas utama tim tersebut adaiah meiaksanakan pembangunan hukum islam melaiui yurisprudensi dengan jaian kompilasi hukum. Sasarannya mengkaji kitabkitab yang dipakai sebagai dasar putusanputusan hakim agar sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia untuk menuju hukum nasionai. Pada tanggai 29 Desember 1987, secara resmi naskah
rancangan KHi selesai. Seianjutnya seteiah diiokakaryakan pada tanggai 2-6 Februari di Jakarta dengan diikuti 126 peserta (uiama dan
Hukum islam," dalamTim Ditbinbapera, BerbagaiPandangan Terhadap KompilasiHukum Islam (Jakarta: YayasanAl-Hikmah, 1993/1994), him. 135. Muhammad Arifin, op.cit, him.147. Lihat pulapada Busthanul Arifin, "Kompilasi: Fikih Daiam Bahaa Undang-undang," Pesantren, No.2/Voi.li/1985, him. 27.
• " Ketigabeias kitab dimaksud adalah: (1) Albajuri; (2) Fathul Mu'in; (3) Syarqowi 'alatTahrir; (4) Qalyubi/ Mahaiii; (5) Fathui Wahhab dengansyarahnya; (6) Tuhfah; (7) Targhibui Musyataq; (8) Qawanin Syar'iyah iis Sayyid bin Yahya; (9) Qawanin Syar'iyah iis Sayyid bin Saqadah Dahlan; (10) Syamsuri fil Faraidi; (11) BughyatuI Musytarsyidin; (12) Alfikihu'aia Madzahibil Arba'ah; dan(13) Mughnii Muhtaj. '2 Busthanui Arifin, loc.cit
109
cendekiawan muslim) disepakatilah {i]ma) sebagai naskah akhir KHI. Selanjutnya naskah akhir tersebut disampaikan kepada Presiden oleh Menteri Agama dengan surat tanggal 14 Maret 1988 dengan maksud untuk memperoleh bentuk yuridis untuk digunakan dalam praktek di lingkungan peradilan agama. Setelah hukum materiil yang berbentuk kompilasi diselesaikan, maka berikutnya dibutuhkan wadahnya, dan untuk sementara kompilasi tersebut disimpan. Dengan lahirnya Undang-undang Nomcr 7 Tahun 1989, maka wadahdimaksud telahterbentuk dan kompilasi yang berisi hukum materiil dapat lebih dimatangkan. Keadaan ini, lahirnya UU Nomor 7 Tahun 1989, pulalah yang menjadi pendorong kuat untuk memacu lahirnya Kompilasi Hukum islam sebagai hukum materiil di lingkungan peradilan agama.^^ Dalarn praktik, khususnya dilingkungan peradilan agama, saat ini meskipun bukan merupakan undang-undang yang mempunyai kekuatan mengikat, KHI telah mendapatkan pengakuan yang baik di kalangan hakim peradilan agama, terbukti hampir seluiuh putusan-putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan agamaselalu mendasarkan ketentuan/pasal-pasal dalam KHI. Hal itu sesungguhnya dapat dipandang sebagai indikator penenmaan/persetujuan atas isi KHI- di kalangan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Bahkan dikaiangan masyarakat
luas-pun, KHI telah menjadi acuan/pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang pei1
Menurut tim PUG, KHI dipandang tidak lagi memadai dalam menyelesaikan pelbagai problem keumatan yang cukup kompleks. Konstruksi KHI sejak awal kelahirannya telah membawa kelemahan-kelemahan pokok, khususnya bila didekati dari perspektif gender, pluralisme, hakasasi manusia dan demokrasi. Lebih jauh tim menyatakan bahwa KHI dalam sejarahnya adalah produk kebijakan hukum pemerintah yang proses penyusunannya didasarkan pada hukum normatif Islam, terutama fikih madzhab Syafi'l, sehingga KHI tampil dalam wajah yang tidak akrab dengan hukum-hukum nasional dan internasional
yang memiliki komitmen kuat pada tegaknya masyarakat yang egaliter, pluralis dan demokratis.
Tim PUG menjelaskan pula, bahwa pembaruan yang dilakukan bukan hanya pada basis materialnya yangterhampardalam pasal demi pasal KHI, melainkan juga pada pangkal paradigmanya. Perubahan-perubahan yang memicu kontroversi dimaksud adalah sebagai berikut:^^
" Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Akademlka Presslndo, 1992), hlm.'49. Lihat pulaMunawir Sjadzali, Teradilan Agama DanKompilasi Hukum Islam", dalam Moh.Mahfud MD, dkk., (Eds), PeradilanAgamaDan Kompilasi Hukum isiamDalam Tata Hukum Indonesia(Yogyakarta: UN Press, 1993), him.3-4. " Forum Keadilan, Nomor 26, Tanggal 24 Oktober2004, him. 20. 110
JURNAL HUKUM. NO. 27 VOL 11 SEPTEMBER 2004:106 - 117
-•••-"A"":
Nurjihad. Pembaharuan Hukum Islam...
Hukum Perkawinan Isu Krusial Pernikahan
Wall nikah Pencatatan
Kesakslan
perempuan dalam perkawinan Batas minima! usla
CLD KHI
KHI 1991
Pelaksanaannya menipakan ibadah (Pasal 2) Bukan Ibadah, hanya kontrak yang didasarkan pada kesepakatan kedua pihak (Pasal 2) Bukan rukun perkawinan (Pasal 6) Merupakan rukun perkawinan (Pasal 14) , . Tidak termasuk rukun perkawinan (Pasal 14) Merupakan rukun perkawinan (Pasal 6) Perempuan tidak boleh menjadisaksi (Pasal Perempuan boleh menjadi saksi (Pasal 11) 25)
perkawinan
16 th bagi calon isteri, 19 th bagicalon suami 19 th, dengan tidak membedakan calon isteri dan suami (Pasal 7) . (Pasal 15)
Mahar
Diberikan calonsuami kepada calon isteri
Kedudukan suami-
kepada calon suami (Pasal 16) Suami adaiah kepala keiuarga dan istri ibu Kedudukan, hak, dan kewajiban suami-isteri adaiah setara (Pasal 49) rumah tangga (Pasal 79)
isteri
P e r ja n j Ia n perkawinan berjangka
Tidak diatur
Pencarian nafkah
Kewajiban suami (Pasal 80) Mutiak tidak boleti (Pasal 44 dan 61)
Kawin beda agama
Poligami Iddah
Nusyuz
Khulu' (perceraian atas inisiatif istri) Hak rujuk (bersatu kembali)
Mahar dimungkinkan diberikan oleh calon is'teri
Diatur, sehingga perkawinan dinyatakan bubar bersamaan dengan berakhirnya masa perkawinan (Pasal 22 dan 28) Kewajiban bersama bagi isteri dan suami (Pasal 51) Boleh, selama dalam batas untuk mencapai tujuan perkawinan (Pasal 54) Mutiak tidak boleh (Pasal 3) Iddah berlaku bagi isteridan suami (Pasal 88) Nusyuz juga bisa dilakukan suami (Pasal 53)
Boleh, dengan catatan (Pasal 55-59) Iddah hanya untuk isteri (Pasal 153) Nusyuzhanya dimungkinkan oleh istri(Pasal 64) Khulu'dinyatakan sebagai taiak bain sughra, Khulu' dan talak adaiah sama sehingga peiakunya shg tidak.boleh rujuk melainkan harus nikah boleh rujuk (Pasal 1 dan 59) baru (Pasal 119) Mak rujuk dimiliki suami, bukan isteri Pasal Suami maupun istri memiiiki hak untuk rujuk (Pasal 105)
163)
Hukum Kewarisan Isu krusial
KHiiggi
CLD KHI
Waris Beda Agama
Beda agama menjadi penghaiang proses waris-mewaris (Pasal 171-172)
Beda agama bukan penghaiang proses waris
Anak iuar kawin
Hanya memiiiki waris dari pihak ibunya,
Jika ayah biologisnya diketahui, si anak tetap memiiiki hak waris dari ayah biologisnya (Pasal 16)
Aul dan Radd
Pembagian waris
sekaiipun ayah biologisnya sudah diketahui (Pasal 186) Dipakai (Pasal 192-193) Bagian anak lakiHaki dan perempuan
mewarisi
Dihapus Proporsinya sama, 1:1 atau 2:2
adaiah 2:1
Hukum Wakaf Isu krusial
HAKI sebagai barang wakaf
KH11991 Tidak diatur
CLD KHI Diatur (Pasal 11)
111
Perubahan radikal sebagaimana terurai
di atas, telah mendapatkan tanggapan yang sangat keras dari berbagai kalangan yang pada umumnya beranggapan sebagian besar draft tersebut jelas-jelas bertentangan dengan sy^'aMslam. Kecaman banyak pihak yang
ditujukan kepada Departemen Agama (Depag) yang menaungi tim pengarusutamaan, membuat Menteri Agama Said Agil Husin al Munawar menegur secarakeras tim tersebut dan meminta semua draft asli diserahkan kepada Depag, serta
melarang untuk dilakukannya diskusi, sarasehan yang berkaitan dengan draft KHi tersebut. Menteri Agama juga menyatakan bahwadraft tersebut .disusun tidak berdasarkan persetujuan Depag, tap! hanya mengatasnamakan Depag.'® Counter Legal Draft dan Pembaharuan Hukum Islam
Meskipun Counter Legal Draft (OLD) KHI telah ditarik oleh Departemen Agama, namun draft tersebut telah beredar dan
menjadi milik masyarakat. Terlepas sikap apa yang akan dilakukan oleh Departemen Agama
selanjutnya, pikiran-pikiran CLD KHI tersebut patut direspon oleh kalangan ulama, akademisi dan pemerhati hukum Islam untuk menjeiajahi lebih dalam "benar-salah"nya
konsep tersebut dari perspektif yang lebih komprehensif. Mencermati uraianbab II CLD KHI dengan topik Menuju KHI Indonesia yang Pluralis dan Demokratis, kesan apriori terhadap KHI 1991 terlihat sangat kuat dan dominan, keduanya {KHI 1991 dan CLD KHI) diposislkan saling berhadap-hadapan. KHI 1991 dianggap sebagai produk yang cacat semenjak lahimya, baik dari prosedur maupun metodologi yang digunakannya. "Ketidakcermatan/kekeliruan" CLD KHI dalam menunjukkan fakta sesungguhnya sangat banyak ditemukan, misal anggapan KHI tidak merespon kenyataan empirik dan "mengangkut" begitu saja penjelasan normatif tafsir keagamaan klasik, mengutip nyaris sempurna seluruh pandangan fikih "purba".'® Padahal dalam KHI 1991, cukup banyak ketentuan-ketentuan yang didasarkan atas "kearifan lokal"," misalnya: konsep anak yang sah, waslat wajibah, pencatatan perkawinan, ijin
Penolakan Departemen Agama atasdraft tersebut hanya sehari setelah menerima surat dari Majelis Ulama Indonesia (MUl) yang mempertanyakan draft tersebut. MUl menilai tim tersebut bukan hanya menafsirkan al-Qur'an, tapi menyalahartikannya. Lebih jauh Ketua MUl Umar Shihab menegaskan tidak semua orang bisa menafsirkan al-Qur'an danHadist sebagaisumber hukum Islam. Menafsirkan takcukup dengan menggunakan
akal/logika, tapi diperlukan keahlian bahasa, asbabun nuzul dan sejarah. Prof.Dr.Tahir Azhary, Guru Besar Hukum Islam Ul, terang-terangan menganggap beberapa point draft tersebut mengada-ada, lihat SKHRepublika, 5 Oktober 2004. Penolakan keras lainnya dapatdilihat dalam Cholis Akbar, "Kerancuan Metodologi Draft Kompilasi Hukum Islam" httpymw.hidayatullah.com 23Oktober 2004. Bahasa atau istilah yang digunakan untuk menunjukkan ketidaksetujuannya dengan KHI ataufikih klasik, punya kesan "kebencian" yang mendalam, seperti penggunaan kata-kata: fikih purba, sakralisasi fikih klasik, terjadinya tindakan eisegese, yakni membawa masuk pikiran atau ideologlnya sendiri kedalam nashlalu menariknya keluar dan mengklaimnya sebagai maksud Tuhan, dsb. Lihat, Tim Pengarusutamaan Gender Depag Rl, Pembaruan Hukum Islam: CounterLegal Draft Kompilasi Hukum Islam, 2004, him. 21-22. " Tim CLD KHI menyebut keblasaan masyarakat (adat, al-'urf) dengan sebutan kearifan lokal atau kenyataan empirik, dan hal tersebut merupakan salah satu isu utamayang digulirkan dan menjadi dasar pijak. 112
JURNAL HUKUP^. NO. 27 VOL 11 SEPTEMBER 2004:106 - 117
Nurjihad. Pembaharuan Hukum Islam ...
poligami, dispensasi perkawinan, istbai nikah dan sebagainya. Menjadikan "kearifan lokal" sebagai
hukum/sumber hukum Islam sesungguhnya bukan merupakan barang baru, selain . memang dikenal dalam kaidah ushul flkih {aladatu muhakkamah) j'uga kaitan antara adat dan hukum Islam di Indonesia memang mempunyai catatan sejarah panjang. DImulai dengan munculnya teori receptid in complexu yang dikemukakan Van Den Berg yang pada pokoknya menyatakan (realitas) hukum yang berlaku di masyarakat Indonesia pada masa pemerintahan Hindia Belanda adalah hukum
Islam. Perkembangan berikutnya teori Itu dibantah oleh Christian Snouck Hurgronje dengan teorinya receptie yang pada pokoknya menyatakan bahwa hukum yang berlaku di indonesia adalah hukum adat, hukum Islam baru berlaku kalau diterima oleh hukum Adat.^®
dom, al-'urf) sebagai dasar pijak/variabel independen yang menjadi faktor dominan dalam pembentukan/penerapan hukum Islam. Tim juga menempatkan akal (publik) pada posisi yang mutlak, adapun nash(teks harfiah) padaposisi yang relatif, sehingga ketika terjadi pertentangan antara akal publik dengan bunyi harfiah teks ajaran, maka akal publik berotoritas untuk mengedit, menyempurnakan, dan memodifikasikannya.2® Bahkan dengan tegasnya menyatakan perlu ada perubahan paradigma dari teosentrisme ke antroposentrisme, dan perlu mem-fikihkan syariat atau merelatifkan syariat.^^ Pola pikir
yang demikian itu bukanlah pola pikir yang berkembang dalam tradisi Islam. Epistemologi atau metodologi penafsiran al-Qur'an dan as-
Sunnah yang digunakan bukanlah metodologi yang digunakan kaum muslim selama ini. Metodologi yang.dikemukakan tim OLD di
Selanjutnya muncullah teori receptie a contrario yang dikemukakan oleh Sayuti Thalib yang berpandangan bahwa' dimasyarakat Indonesia ketentuan yang berlaku adalah hukum Islam, adapun hukum Adat boleh berlaku kalau tidak bertentangan
atas, cenderung mengarah kepada metode tafsir hermeneutic (hermanltik), yaitu suatu
dengan hukum Islam.'® Pandangan tim OLD KHI meskipun tidak
dipergunakan oleh Aristoteles sebagaimana terdapat dalam bukunya Peri Hermenias atau
sama persis, namun ada kemiripan dengan teori receptie yang dikemukakan C. Snouck Hurgronje. Keduanya menempatkan kenyataan empirik/kearifan lokal {local wis
De Interpretation. Menurut Aristoteles, kata yang diucapkan merupakan simbol dari pengalaman mental. Kata-kata yang ditulis adalah simbol dari kata-kata yang diucapkan,
metode untuk memahami dan menafsirkan teks-teks kuno. Metode hermanltik ini sudah
berkembang sejakmasa kejayaan Yunani kuno. Pada
masa
itu
metode
hermanitik
Tim juga mengklaim bahwa perubahan-perubahan sebagaimana terdapat dalam pasal-pasal OLD KHI sebagai "keinginan atau kebiasaan" yang terjadi di masyarakat Indonesia.
Abdul Manan, Hukum Islam Dalam Berbagai Wacana (Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003), hlm.6. /£)/d.,hIm. 14.
^Tim Pengarusutamaan GenderDepag Rl, op.cit., hlm.24. 2' Ibid.,him. 23.
113
oleh karenanya diperlukan penafsiran yang akurat dan benar untuk mencapai hakikat kebenaran yang hakiki.^ Pemikiran demikian itu dihidupkan kembali oleh pemuka-pemuka agama Protestan untuk menafsirkan Bible (Peijanjian Lama dan Perjanjian Bam) atas teksteks asli yang telah mati. Sebagaimana diketahui, Bible telah mengalami muititransliterasi dari bahasa aslinya, yang oleh karenanya sangat mungkln terjadi perubahan makna." Banyak pemikir islam modem, yangtertarik pula untuk menggunakan metode hermanitik ini sebagai metode untuk melakukan pembaman hukum Islam, diantaranya adalah Fazlur Rahman. Namun demikian metode hermanitik
ini dalam khazanah pemikiran Islam belum mendapatkan dukungan yang cukup dikalangan para pemikir/intelektual muslim, khususnya apabila digunakan sebagai metode tafsir alQuran. Ada perbedaan fundamental antarateksteks sejarah kuno, kitab-kitab suci agamaJain (Bible) dengan al-Qur'an. Al-Qur'an mempakan kitab suci yang ditumnkan oleh Allah kepada Nab! Muhammad SAW secara lengkap dan sistematis, balk teks maupun maknanya. Fazlur Rahman pun dalam upaya pembaruan hukum Islam, tetap berpandangan bahwa metode yang perlu dipergunakan bukan hanya metode hermanitik, melainkan tetap juga
menggunakan metode ushul fikih dan critical histori. Untuk penerapan metode hermenitik, menurutnya masih dibutuhkan bantuan metode sosio histories.^^
Penerapan metode hermanitik hingga sekarang ini sesungguhnya juga belum menunjukkannya sebagai metodologi dan karya yang utuh dan menyeluruh. Pada umumnya metode ini baru/hanya mendekonstruksi sejumlah aspek saja yang "dianggap" tidak sesuai dengan konteks kondisi sekarang.^ Atas hal tersebut, sudah sepatutnya penggunaan metode hermanitik ini terlebih dahulu
dibicarakan dikalangan ulama {ijma) untuk
disepakati dapat tidaknya dipergunakan sebagai altematif metode penafsiran al-Qur'an. Terhadap hal-hal yang masih berselisih pandangan secara tajam, maka untuk kemaslahatan ummat, perlu dikaji lebih mendalam
dan
dihindarkan
dalam
penggunaannya sebagai sebuah metode untuk sementara, agar terhindar dari keragu-raguan. Dari perspektif gender, tim OLD KHI membuat klaim, bahwa tradisi fikih Islam
didominasi laki-laki. Mukum Islam yang dipahami, diyakini dan diamalkan sehari-hari dilahirkan oleh masyarakat dan budaya
patriarkhis dimana lakl-laki selalu menjadi pusat kuasa dan misogini^^ sering dianggap
22 GhufronA.Masadi, Pemikiran FazlurRahman Tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam (Jakarta: RajaGrafindo, 1998), him. 70-71.
22SiddlqAI-Jawi, "Hermeneutlk Al-Qur'an Tidak Perlu", C///Wews, EdisMB.Th.ll, 170ktober2004, him. 7.
2* Abdul Manan, op.c/r., him. 144. 25 ChollsAkbar,op.cit.,hlm.1 ^Misoginis (kebencian terhadap perempuan), kesimpulan ini sama sekali tidak didukung oleh fakta
atauhasil penelitian yang representatif danlebih bersifat pendapat (opini) Tim OLD KHI. Perbedaan pendapat adalah halyang wajar, bahkan mempakan keniscayaan, selamahalitu diiandasi oleh itikad baik, argumentatif dan konstruktif serta bukan"kebencian". Lihat pulacatan kaki nomor14. 2^ /b/d,hlm.30. 114
JURNAL HUKUM. NO. 27 VOL 11 SEPTEMBER 2004:106 - 117
Nurjihad. Pembaharuan Hukum Islam...
wajar dalam penafsiran.^' Dengan ungkapan lain, tafsir yang ada selama ini adalah bias
gender. Fenomena dan pandangan yang demiklan itu sesungguhnya terjadi pula dikalangan kaum kristianl. Kaum feminis
kristen, sejak lama berusaha keras bagaimana agar gerakan mereka mendapatkan legitimasi dari Bible. Mereka tidak lag! menulis God, tetapi juga Goddes. Sebab gambaran Tuhan dalam agama mereka adalah Tuhan
maskulin. Mereka ingin adanya Tuhan yang (bersifat) perempuan. Tuhan yang bukan huwa tetapi hiya. Dalam buku Feminist Aproaches to The Bible (Washington; Biblical Archeology Society, 1995) seorang aktivis perempuan, Tivka Frymer-Kensky, menulis makalah
menganalisis al-Qur'an dan secara impiisit menyatakannya al-Qur'an bias gender, kecuali jika ditafsir ulang. Problema praktis dan partikular yang dihadapi kaum wanita memang banyak diantara mereka yang tertindas - ditarik ke akar ideologis dan epistemologis. Seolah-olah, semua itu adalah karena kesalahan ulama Islam masa lalu,
yang merumuskan fikih yang berpihak pada laki-laki.23 Tim CLD KHI bahkan menyatakan merekonstruksi hukum Islam (fikih) dewasa ini
tidak cukup sekedar melakukan tafsir ulang, tetapi harus melalui proses dekonstruksi
/pembongkaran) terhadap bebatuan ideologi yang melilitnya berabad-abad.^^ Langkah pembaruan yang dilakukan oleh
dengan judul: Goddesses: Biblical Echoes.
Tim CLD KHI sesungguhnya merupakan
Tahun 1895, Elizabeth Cady Stanton
langkah yang patut cliapresiasi dalam upayanya menyesuaikan dengan tuntutan
menerbitkan buku "The Women's Bible",
dimana ia mengkaji seluruh teks Bible yang berkaitan dengan perempuan. Kesimpulannya, Bible mengandung ajaran yang menghinakan
dinamika masyaral^at dan perkembangan zaman. Namun demikian, pembaruan tersebut
haruslah benar-benar dilatarbelakangi oleh
perempuan. Lebihjauh menurut Stanton, Bible • kondisi/fakta yang memang menuntut adanya
bukanlah kata-kata Tuhan,' tetapi sekedar koleksi tentang sejarah dan mitologi yang untuk mengikuti ajaran Bible. Kaum feminis
perubahan, dan bukannya sekedar opini atau hal-hal bersifat kasuistik belaka yang secara metodologi tidak cukup untuk digeneralisir. Selanjutnya mengembangkan pemikiran keislaman, tidak dapat diabaikan pemikiran-
Kristen tidak berani membuang Bible, tetapi melakukan perombakan terhadap metode
historis-lah yang memberikan kontiniutas
ditulis oleh kaum laki-laki. Sebab itu, perempuan tidak memiliki kewajiban moral
interpretasinya.2® Problema dalam tradisi kristen di atas,
tampak jelas ada kemiripan dengan apa yang dilakukan oleh Tim CLD KHI. Dengan menjadikan gender equality dalam konsep barat sebagai basis berpikir, selanjutnya
pemikiran keislaman terdahulu. Karena
kepada wujud intelektual dan spiritual masyarakat. Tidak ada satu masyarakatpun yang bisa menghapus masalahnya yang telah terjadi dan mengharapkan untuk menciptakan wujud masa depan bagi dirinya yang lebih baik
dari waktu sebelumnya. Untuk upaya
Choiis Akbar, op.cit., hlm.2. Ibid.
^ Tim Pengarusutamaan Gender Depag Rl, op.cit., hlm.30. 115
pembaruan hukum Islam haruslah dilakukan kajian yang komprehensif, termasuk di dalamnya kajian historis-sistematis mengenai perkembangan hukum Islam. Pembaruan tersebut juga harus benarbenar bertujuan untuk kemaslahatan ummat. Yusuf Amir dalam kitabnya al Maqashid memberikan parameter maslahah dalam pengertian hukum:^' pertama, yang menjadi sandaran dan maslahah Itu selalu petunjuk syara' bukan semata-mata berdasar akal manusia, karena akal manusia itu tidak
sempurna, bersifat reiatif dan subyektif, selalu dibatasi oleh waktu dan tempat serta selalu terpengaruh oleh lingkungan dan dorongan hawa nafsu; kedua, pengertian maslahat atas sesuatu yang baik dan buruk dalam pandangan syara' tidak terbatas untuk kepentingan dunia saja tetapi juga untuk
kepentingah akhirat, tidak untuk kepentingan semusim, tetapi berlak'u untuk sepanjang masa; ketiga, maslahah dalam arti syara'tidak terbatas pada rasa enak dan tidak enak dalam artian fisik jasmani saja. tetapijuga enak dan tidak enak dalam artian mental spiritual atau secara rohaniah.
kerusakan atau sesuatu yang meragukan. Parameter maslahah adaiah syara'. Sesuatu dikatakan maslahah apabila sejalan dengan tindakan syara' dan tujuan syara'. Adapun tujuan syara' adaiah memelihara agama, jiwa, akal, harta benda dan keturunan atau kehormatan. Selanjutnya untuk menyelesaikan persoalan-persoaian yang makin kcmpleks, seiring dengan perkembangan ilmu, budaya dan teknologi, perlu mengedepankan ijtihad
kolektif ijama'i}. Dengan melibatkan para ulama/ pakar dari berbagai disiplin ilmu, diyakini akan mampu memecahkan persoalan hukum baru dengan seadil-adilnya. Daftar Pustaka
Abdurrahman, KompilasI Hukum Islam DI Indonesia, Akademika Pressindo, Jakarta, 1992.
Al-Jawi, Siddiq, "Hermeneutik Al-Qur'an Tidak Perlu", till News, Edisi 18,Th.ll. 170ktober2004
Akbar, Cholis, "Kerancuan Metodologi Draft KompilasI Hukum Islam" http:/ www.hldayatullah.corn. Tanggal 23 Oktober2004.
SImpulan
- Untuk kepentingan kemaslahatan ummat, pembaruan hukum Islam (fikih) merupakan kebutuhan dan keniscayaan sesuai dengan karakter fikih yang dalam hal tertentu bersifat kondisional. Namun demikian, pengertian dan ukuran kemaslahatan ummat haruslah tidak
A.Masadi, Ghufron, Pemlklran Fazlur Rahman Tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam, Raja Grafindo, Jakarta, 1998. Arifin, Busthanul, "KompilasI: Flqh Dalam Bahasa Undang-undan^', Pesantren, N0.2A/0I.II/1985
Arifin, fvluhammad, "Perkembangan Hukum Islam dl Indonesia Kajian Atas Keberadaan Peradllan Agama
keluar dari konteks memelihara tujuan hukum Islam, dengan menolak bencana atau Amir Syarlfuddin, Pembaharuari Pemlklran Dalam Hukum Islam (Padang: Angkasa Raya, 1993), him. 326.
116
JURNAL HUKUM. NO. 27 VOL 11 SEPTEMBER 2004:106 - 117
Nurjihad. Pembaharuan Hukum Islam... dan KompHasI Hukum Islam" Tesis PPS-USU, Medan, 1996.
Azhaiy M.Tahir, "Kompilasi Hukum Islam Sebagai.Alternatif: Suatu Analisis
M.Echols, John dan Hasan Shadily. Kamus Inggris-lndonesia,
Gramedia
Jakarta, 1975.
Qardhawi, Yusuf. Min Ajli Shahwatin Raasyidah Tujaddldud-diin, dalam Tim DItbinbapera, Berbagal Terjemahan Nabhani Idris, Flqih Pandangan Terhadap Kompilasi Tajdid dan Shahwah Islamlah, Hukum Islam, Yayasan Al-Hlkmah Islamuna Pres. Jakarta, 1997. Jakarta, 1993/1994. C.M, K.Prent., dkk., Kamus Latin Sjadzali, Munawlr, "Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam", dalam Indonesia, Kanlslus, Yogyakarta, Moh.Mahfud MD, dkk., (Eds), 1969. Peradilan Agama Dan Kompilasi Djamil, Fathurrahman. Metode Ijtihad Hukum Islam Dalam Tata Hukum Majells Tarjih Muhammadiyah, Logos Indonesia, Ull Press, Yogyakarta, Publishing House, Jakarta, 1995. 1993 Manan, Abdul, Hukum Islam Dalam Berbagal Wacana, Jakarta, Pustaka Syarifuddin, Amir, Pembaharuan Pemikiran Sumber-Sumber Hukum Islam",
Bangsa, 2003.
~ ."Peranan Peradilan Agama Dalam Perspektif Pembaharuan
Dalam Hukum Islam, Angkasa Rava
Padang,1993.
Departemen Pendidlkan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hukum Islam: Stud! Kasus terhadap Balai Pustaka, Jakarta, 1989. utusan-Putusan Dllingkungan Forum Keadilan, Peradilan Agama DKI Jakarta", Oktober2004. Nomor 26, Tanggal 24 Ringkasan DIsertasi, Program SKH Republika 5 Oktober 2004. Pascasarjana USU, Medan, 2004.
117
Biodata Penulis
==« HrSo?u?o"°. Surakarta(UNSA) Pf°'- °'- ®"-
Indonesia Jakarta.
Universitas MHum. Dosen Fakultas Hukum Universitas
