HIMPUNAN HASIL KELITBANGAN BADAN LITBANG KEMENDAGRI TAHUN ANGGARAN 2014 (Penelitian, Pengkajian, dan Focus Group Discussion/FGD)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
HIMPUNAN HASIL KELITBANGAN BADAN LITBANG KEMENDAGRI TAHUN ANGGARAN 2014 (Penelitian, Pengkajian, dan Focus Group Discussion/FGD)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Jalan Kramat Raya No. 132 Jakarta Pusat Telp. (021) 810195, 8101955, 8924628 Fax. (021) 8924628, 8923445 Email :
[email protected] Website : http//dpp.kemendagri.go.id
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TAHUN 2015
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
HIMPUNAN HASIL KELITBANGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENDAGRI TAHUN ANGGARAN 2014 (Penelitian, Pengkajian, dan Focus Group Discussion /FGD)
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Jalan Kramat Raya No.132 Jakarta Pusat, Tlp/Fax. (021)3924628. Email:
[email protected]. Web: www.bpp.kemendagri.go.id
© Hak cipta milik Badan Litbang Kemendagri, Tahun 2015 Hak cipta dilindungi
Dilarang mengutip dan memperbanyak tanpa izin tertulis dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun, baik cetak, fotocopi, microfilm, dan sebagainya.
KATA PENGANTAR Segala puji dan syukur dipanjatkan ke hadhirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha
Esa atas berkat dan rahmat-Nya, maka buku Himpunan Hasil Kelitbangan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2014 telah dapat diselesaikan dengan baik.
Proses penyusunan hingga penyelesaian buku tersebut merupakan suatu
pengalaman dan pelajaran yang sangat berharga bagi tim penyusun. Oleh karena itu, kami merasa berkewajiban untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua
pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan, khususnya Sekretaris dan para
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, sehingga buku ini dapat di selesaikan.
Diharapkan buku ini bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan/refrensi dalam proses perumusan kebijakan oleh Pimpinan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
Disadari bahwa buku ini masih memiliki banyak kekurangan, sehingga berbagai
saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan. Terima kasih. Jakarta,
Agustus 2015
Plt. KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Drs. Domoe Abdie, M.Si
ii
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR.........................................................................................................................
DAFTAR ISI ........................................................................................................................................ I
PENDAHULUAN ...................................................................................................................
A. LATAR BELAKANG .......................................................................................................... B. MAKSUD DAN TUJUAN ..................................................................................................
C. SASARAN ............................................................................................................................. II
9 9
11
2.2. PENGKAJIAN ..................................................................................................................
19
13 56
PUSLITBANG PEMERINTAHAN UMUM DAN KEPENDUDUKAN ....................
72
3.2. PENGKAJIAN ..................................................................................................................
75
3.3. FOCUS GROUP DISCUSSION/FGD ..........................................................................
73 99
PUSLITBANG PEMERINTAHAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT .......................................................................................................................
110
4.2. PENGKAJIAN ..................................................................................................................
114
4.1. PENELITIAN ...................................................................................................................
4.3. FOCUS GROUP DISCUSSION/FGD .......................................................................... PUSLITBANG PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH ........................... 5.1. PENELITIAN .................................................................................................................... 5.2. PENGKAJIAN ...................................................................................................................
VI
1
PUSLITBANG KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN OTONOMI DAERAH ..
3.1. PENELITIAN ...................................................................................................................
V
1
10
2.3. FOCUS GROUP DISCUSSION/FGD ..........................................................................
IV
iii
D. SISTEMATIKA BUKU ......................................................................................................
2.1. PENELITIAN ...................................................................................................................
III
ii
5.3. FOCUS GROUP DISCUSSION/FGD ...........................................................................
PENUTUP ................................................................................................................................ iii
112
124 142 144 145 185 200
I.
PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Menurut pasal 373 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Pembinaan yang bersifat umum dan teknis sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan. Hal ini mengisyaratkan bahwa kegiatan penelitian dan pengembangan merupakan salah satu tolok ukur
pemerintah dalam melakukan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah.
Mengacu pada Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2005 tentang
Pembinaan
sebagaimana
dan
pada
Pengembangan
Pengawasan
atas
pasal
14
Penyelenggaraan yang
penyelenggaraan
Pemerintahan
menegaskan
Pemerintahan
bahwa
Daerah
Daerah,
Penelitian,
meliputi:
kewenangan, kelembagaan, kepegawaian, keuangan, pengelolaan asset, Lembaga
Pemerintah Non Kementerian, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pelayanan publik, dan kebijakan daerah. Dengan demikian penelitian dan pengembangan
penting untuk dikedepankan dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Peran penelitian dan pengembangan secara yuridis telah diperkuat
dalam beberapa produk perundang-undangan seperti UU 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yaitu pada pasal 15 ayat (1) yang menegaskan bahwa: jaringan sistem
nasional penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi berfungsi membentuk jalinan hubungan interaktif yang memadukan
unsur-unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan kinerja dan manfaat yang lebih besar dari keseluruhan yang dapat dihasilkan oleh masing-masing unsur kelembagaan secara sendiri-sendiri.
Pemberdayaan peran fungsi Litbang telah dilakukan lebih dari satu
dekade yang lalu, diawali dengan inisiasi pembentukan Balitbangda tingkat
Provinsi pada tahun 2001, dan melakukan Rapat Koordinasi Nasional Penelitian dan Pengembangan, FKK, FKPPD setiap tahun, memberikan pedoman arah dan kebijakan kelitbangan kepada daerah setiap tahun. Namun pada kenyataannya, masih ditemui beberapa kendala dan permasalahan sehingga peran dan fungsi 1
Litbang belum berjalan secara optimal sesuai dengan tujuan pembentukannya.
Lembaga litbang pada tataran implementasinya belum diposisikan sebagai unsur
penting
dalam
memformulasi
perumusan
kebijakan.
Namun
dengan
diterbitkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi harapan baru dan landasan yang kuat terhadap Daerah untuk
membentuk lembaga Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dalam pasal 219 disebutkan “Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat
(1) huruf e dan ayat (2) huruf e dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan
yang
menjadi
kewenangan
Daerah
meliputi:
a.
perencanaan; b. keuangan;c. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; d.
penelitian dan pengembangan; dan e. fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian saat ini masih terdapat
beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam peningkatan eksistensi lembaga litbang, yang antara lain dipengaruhi oleh beberapa aspek, yakni : a.
Pembentukan organisasi perangkat daerah khususnya lembaga Litbang baik
nomenklatur, bentuk, peran dan kapasitas kelembagaannya tidak sesuai
dengan amanat PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah b. c.
pada pasal 22 ayat (5) huruf b
Struktur organisasi belum mencerminkan lembaga core fungsional
Belum terpenuhinya formasi penerimaan CPNS yang berbasis fungsional peneliti melalui jalur khusus, sehingga jumlah tenaga fungsional peneliti yang belum memenuhi kebutuhan, disamping persyaratan untuk menjadi pejabat peneliti yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang dirasakan cukup sulit.
Kondisi lingkungan strategis Kementerian Dalam Negeri sebagai unsur
pembina penyelenggaraan pemerintahan dan politik dalam negeri, secara faktual
dapat dikatakan menghadapi permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan penyelesaian secara konkrit dan konsisten. Isu-isu strategis penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri memiliki dimensi yang luas dan kompleks sehingga kegiatan penelitian, pengkajian, dan pengembangan memiliki peran yang cukup
penting dalam memberikan rekomendasi dalam proses penyusunan kebijakan strategis pemerintahan dalam negeri. Disinilah keberadaan lembaga penelitian
dan pengembangan baik di tingkat kementerian maupun di tingkat pemerintah daerah menajdi sangat penting.
2
Berdasarkan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, kewenangan dan
tanggung jawab Badan Penelitian dan Pengembangan (Badan Litbang) Kemendagri adalah melaksanakan kelitbangan pemerintahan dalam negeri di
lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Hal ini menegaskan bahwa semua kegiatan kelitbangan di lingkungan Kemendagri harus dilakukan dengan mekanisme “model satu pintu”. Dimana Badan Litbang Kemendagri sebagai
lembaga kelitbangan yang mengkoordinasikan semua kegiatan kelitbangan di lingkungan Kemendagri.
Untuk meningkatkan kinerja dan optimalisasi fungsi Badan Penelitian
dan Pengembangan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015
tentang Kementerian Dalam Negeri, dalam pasal 33 dijelaskan Badan Penelitian dan
Pengembangan
mempunyai
tugas
melaksanakan
penelitian
dan
pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam pasal 34 bahwa Badan
Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a.
penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan
b.
pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam
c.
pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri;
d. e.
f.
g.
h.
pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri;
negeri;
pemantauan,
evaluasi
dan
pelaporan
pelaksanaan
pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri;
penelitian
dan
pelaksanaan fasilitasi inovasi daerah;
koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah; pelaksanaan administrasi Badan Penelitian Dan Pengembangan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Sebagai operasionalisasi dari Perpres Nomor 11 Tahun 2015 diatas telah
terbit Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Dalam Negeri. Walaupun sudah ada perubahan kebijakan/ 3
peraturan sebagai landasan yang mengatur kedudukan, tugas pokok dan fungsi
Badan Litbang Kemendagri, namun perubahan tersebut dinilai masih relevan dengan berbagai kebijakan sebelumnya. Salah satunya adalah mengenai tugas
pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2011
tentang
Pedoman
Penelitian
dan
Pengembangan
di
lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Adapun tugas Badan
Litbang Kemendagri sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2011 sebagai berikut : a.
Menyusun kebijakan teknis, rencana, dan program, kelitbangan di lingkungan
b.
Melaksanakan kelitbangan di lingkungan Kemendagri;
c.
d.
Kemendagri dan Pemerintahan Daerah;
Mengkoordinasikan kelitbangan di lingkungan Kemendagri, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
Membinan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan dan Badan
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau e.
lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan;
Memberikan fasilitasi badan Penelitian dan Pengembangan provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten /Kota atau sebutan
f.
lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan; dan
Memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Menteri Dalam Negeri dan Unit eselon I di lingkungan Kemendagri.
Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Litbang Kemendagri terus
berupaya untuk mengedepankan hasil-hasil penelitian, pengkajian, dan
pengembangan dalam rangka menghasilkan rekomendasi kebijakan-kebijakan
yang berkualitas. Dalam mendukung penyelenggaraan tupoksinya, Badan Litbang Kemendagri
telah
mengkonsentrasikan
program-programnya
di
bidang
penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, serta dukungan tugas-tugas
kesekretariatan. Hal ini dimaksudkan untuk melakukan berbagai pembenahan, baik di bidang program dan hasil penelitian, maupun dalam rangka penataan dan perbaikan kelembagaan serta sarana dan prasarana. 4
Dalam upaya meningkatkan hasil-hasil penelitian, pengkajian, dan
pengembangan yang berkualitas sebagai input/rekomendasi strategis dalam
perumusan kebijakan oleh Menteri Dalam Negeri dan para Pimpinan Komponen terkait di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, serta terselenggaranya tugas-
tugas kesekretariatan sebagai unsur pelayanan (services), maka Badan Penelitian dan Pengembangan terus mengupayakan langkah-langkah kebijakan prioritas yaitu : a.
Meningkatkan kualitas rekomendasi strategis dalam perumusan kebijakan
penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, meliputi aspek-aspek kesatuan bangsa, politik dan otonomi daerah; penyelenggaraan
pembangunan dan keuangan daerah, penyelenggaraan pemerintahan umum dan kependudukan, serta penyelenggaraan pemerintahan desa dan b.
pemberdayaan masyarakat.
Meningkatkan fungsi kelembagaan melalui koordinasi dengan berbagai stakeholder terkait, peningkatan kualitas program sampai pada hasil-hasil
penelitian, peningkatan kualitas dan kapasitas SDM aparatur, dan optimalisasi dan efektifitas penggunaan anggaran.
c.
Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme Peneliti dalam menghasilkan
d.
Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana pendukung secara
e.
output-output penelitian secara berkualitas dan bermanfaat.
memadai, khususnya yang secara langsung mendukung proses dan output penyelenggaraan penelitian dan pengembangan secara berkualitas.
Melakukan koordinasi penyelenggaraan Litbang baik dengan komponen terkait di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, maupun dengan Institusi
Litbang terkait di Tingkat Pusat dan Daerah dalam rangka sinergi penyelenggaraan fungsi dan penyusunan kebijakan kelitbangan. Litbang
Dalam rangka efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan, Badan Kemendagri
telah
melakukan
optimalisasi
dalam
pemanfaatan
nomenklatur program untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban.
Sejak tahun 2011, Badan Penelitian dan Pengembangan hanya melaksanakan 1 (satu) program “Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam
Negeri” yang dijabarkan dalam 5 (lima) kegiatan pokok untuk menunjang langkah dan kebijakan strategis yang telah ditetapkan. Adapun lima kegiatan 5
pokok yang menjadi agenda kerja Badan Litbang Kemendagri pada tahun anggaran 2014 adalah: a.
Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Otonomi
Daerah yang dilaksanakan oleh Pusat Litbang Kesatuan Bangsa, Politik, dan
Otonomi Daerah. Kegiatan ini diarahkan untuk pelaksanaan penelitian,
pengkajian strategis, pengkajian aktual, pengkajian taktis, FGD dan fasilitasi, pembinaan dan supervisi kelitbangan bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan b.
Otonomi Daerah; Penelitian
dan
Pengembangan
Bidang
Pemerintahan
Umum
dan
Kependudukan yang dilaksanakan oleh Pusat Litbang Pemerintahan Umum
dan Kependudukan. Kegiatan ini diarahkan untuk pelaksanaan penelitian,
pengkajian strategis, pengkajian aktual, pengkajian taktis, FGD dan fasilitasi, pembinaan dan supervisi kelitbangan bidang Pemerintahan Umum dan
c.
Kependudukan; Penelitian
dan
Pemberdayaan
Pengembangan
Masyarakat
yang
Bidang
Pemerintahan
dilaksanakan
oleh
Desa
Pusat
dan
Litbang
Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat. Kegiatan ini diarahkan untuk pelaksanaan penelitian, pengkajian strategis, pengkajian aktual,
pengkajian taktis, FGD dan fasilitasi, pembinaan dan supervisi kelitbangan
d.
e.
bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat.
Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah
yang dilaksanakan oleh Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah. Kegiatan ini diarahkan untuk pelaksanaan penelitian, pengkajian strategis,
pengkajian aktual, pengkajian taktis, FGD dan fasilitasi, pembinaan dan
supervisi kelitbangan bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan
Pengembangan, yang dilaksanakan oleh Sekretariat Badan Litbang meliputi kegiatan dilingkup: Bagian Perencanaan, Bagian Keuangan, Bagian Umum, dan Bagian Kerjasama Litbang dan Administrasi Peneliti/Perekayasa.
Dalam melaksanakan program dan kegiatan, Badan Litbang Kemendagri
telah menetapkan target pencapaian kinerja yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja dan keberhasilan Badan Litbang dalam mewujudkan visi dan misi.
Pencapaian kinerja Badan Litbang salah satunya dapat dilihat dari jumlah hasil penelitian, pengkajian, pengembangan, dan penerapan yang diseminarkan 6
dan/atau dipublikasikan sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan. Pada tahun 2014, Badan Litbang Kemendagri menargetkan tersusunnya 87 laporan
hasil kelitbangan, yang dalam pelaksanaannya telah menghasilkan 87 laporan
hasil kelitbangan yang terdiri dari 4 laporan hasil penelitian, 4 laporan hasil
pengkajian strategis, 27 laporan hasil pengkajian aktual, 9 laporan hasil pengkajian taktis, dan 23 laporan hasil FGD, serta 20 laporan hasil Fasilitasi,
Pembinaan dan Supervisi Target dan capaian kinerja untuk masing-masing unit
kerja sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1. Target dan Capaian Kinerja Kegiatan lingkup Badan Litbang Kemendagri
NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
KEGIATAN Penelitian Pengkajian Strategis Pengkajian Aktual Pengkajian Taktis FGD Fasilitasi, Pembinaan dan Supervisi TOTAL
PUSAT KESBANGPOL & OTDA Target Capaian 1 1
1 1
10 2 4 5
10 2 4 5
23
23
PUSAT PEMBANGUNAN & KEUDA Target Capaian
PUSAT PUM & KEPENDUDUKAN
PUSAT PEMDES & PEMMAS
Target
Capaian
Target
Capaian
6 3 4 5
1 1 10 5
1 1 10 5
10 3 5 5
10 3 5 5
20
19
19
25
25
1 1 6 3 4 5
20
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
Sedangkan dari aspek pendanaan, Badan Litbang Kemendagri pada
tahun 2014 mendapat alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 44.178.762.000,--
setelah adanya pengurangan untuk optimalisasi anggaran dari pagu awal sebesar
Rp. 50.594.600.000,-. Sampai dengan triwulan IV tahun 2014, anggaran tersebut sudah terealisasi 94.22% atau sebesar Rp. 41.624.736.183,- dengan rincian
sebagai berikut: a.
b.
Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Otonomi
Daerah, realisasi anggaran sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 4.388.068.800,- atau 98,25 % dari anggaran sebesar Rp. 4.466.350.000,-
Pusat Pemerintahan Umum dan Kependudukan, realisasi anggaran sampai
dengan triwulan IV sebesar Rp. 3.679.110.117,- atau 91,56 % dari anggaran
sebesar Rp. 4.018.200.000,-.
7
c. d. e.
Pusat Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, realisasi anggaran
sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 3.373.444.000,- atau 95,61 % dari anggaran sebesar Rp. 3.528.500.000,-
Pusat Pembangunan dan Keuangan Daerah, realisasi anggaran sampai
dengan triwulan IV sebesar Rp. 3.243.829.325,- atau 79,21 % dari anggaran
sebesar Rp. 4.095.450.000,-.
Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan realisasi anggaran sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 26.940.283.941,- atau 95,97% dari anggaran
sebesar Rp. 28.070.262.000,-.
Secara umum, Badan Litbang Kemendagri telah melaksanakan semua
program dan kegiatan dan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2014. Meskipun demikian masih terdapat beberapa kendala dan
permasalahan sehingga peran dan fungsi litbang belum berjalan secara optimal antara lain dipengaruhi oleh beberapa aspek sebagai berikut: a.
Masih kurangnya sumber daya manusia yang menjadi motor penggerak
Badan Litbang Kemendagri dalam melaksanakan program dan kegiatan kelitbangan baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Jumlah pejabat fungsional peneliti dan perekayasa yang ada masih sangat kurang
dibandingkan dengan pejabat struktural dan fungsional umum. Di lain pihak, kurangnya pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya fungsional kelitbangan
melalui
pendidikan
dan
pelatihan
substansi
maupun
keterampilan teknis yang dapat mendukung peningkatan kualitas hasil
kelitbangan masih belum menjadi prioritas sehingga hal tersebut dapat b.
mempengaruhi kualitas kelitbangan yang dihasilkan;
Belum optimalnya jejaring atau kerjasama kegiatan kelitbangan dengan
institusi penelitian dan pengembangan lainnya, baik dengan lembaga Litbang pemerintah (Badan Litbang tingkat kementerian, Badan Litbang Daerah, lembaga Litbang yang melekat di perguruan tinggi, akademisi) maupun dengan lembaga Litbang swasta. hal ini dikarenakan masih belum adanya
c.
sistem yang mengatur mekanisme bentuk dan prosedur kerjasama kelitbangan;
Saat ini, Badan Litbang Kemendagri telah menerapkan Permendagri Nomor 14 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pelaksanaan
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam 8
Negeri dan Pemerintah Daerah serta Permendagri Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penulisan Karya Tulis Ilmiah di Lingkungan d.
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
Anggaran yang masih kurang mendukung pelaksanaan kelitbangan serta
beberapa kebijakan teknis terkait anggaran yang menghambat pelaksanaan kelitbangan Badan Litbang Kemendagri pada tahun anggaran 2014.
Terlepas dari segala kekurangan dan keterbatasan yang dihadapi oleh
Badan Litbang dalam melaksanakan program dan kegiatan serta dalam
menghasilkan produk penelitian, pengkajian, pengembangan dan penerapan yang berkualitas sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab, Badan Litbang Kemendagri
telah berhasil untuk menerbitkan buku Himpunan Hasil Kelitbangan Badan Litbang Kemendagri Tahun Anggaran 2014. B. MAKSUD DAN TUJUAN 1.
Maksud
Penyusunan buku Himpunan Hasil Kelitbangan Badan Litbang Kemendagri
Tahun Anggaran 2014 dimaksudkan untuk memberikan informasi dan
rekomendasi terkait isu-isu strategis pemerintahan dalam negeri yang dapat menjadi dasar dalam proses perumusan kebijakan lingkup
2.
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Tujuan
Adapun tujuan disusunnya buku ini adalah untuk meningkatkan kualitas kebijakan pemerintahan dalam negeri melalui rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan penelitian, pengkajian, penerapan, dan pengembangan kebijakan lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
C. SASARAN Sasaran disusunnya buku Himpunan Hasil Kelitbangan Badan Litbang
Kemendagri Tahun Anggaran 2014 ini adalah terwujudnya kebijakan pemerintahan dalam negeri yang berkualitas dan tepat guna melalui rekomendasi
hasil
kegiatan
penelitian,
pengkajian,
penerapan
pengembangan kebijakan yang dihasilkan oleh Badan Litbang Kemendagri. 9
dan
D. SISTEMATIKA BUKU Buku Himpunan Hasil Kelitbangan Badan Litbang Kemendagri Tahun
Anggaran 2014 terdiri atas 6 (enam) Bab. Bab I adalah Pendahuluan yang menjabarkan latar belakang tersusunnya buku sekaligus menjelaskan maksud,
tujuan, sasaran, sekaligus sistematika buku. Bab II memuat ringkasan hasil kegiatan kelitbangan yang telah dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan
Pengembangan Kesatuan Bangsa Politik dan Otonomi Daerah yang telah dilaksanakan pada Tahun 2014. Bab III memuat ringkasan hasil kegiatan
kelitbangan yang telah dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Umum dan Kependudukan. Bab IV memuat ringkasan hasil
kegiatan kelitbangan yang telah dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat sedangkan
Bab V memuat ringkasan hasil kegiatan kelitbangan yang telah dilaksanakan
oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah tahun 2014. Bab VI atau bab terakhir dalam buku ini merupakan Bab Penutup
yang memuat harapan atas pemanfaatan buku himpunan hasil kelitbangan ini.
10
II.
PUSLITBANG KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN OTONOMI DAERAH
2.1. Penelitian 2.1.1.
Strategi Pembentukan dan Penggabungan Daerah Otonom Hasil Pemekaran.
2.2. Pengkajian 2.2.1.
Kajian Strategis: 1.
2.2.2.
Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)
Kajian Kasuistis/Aktual 1.
Kajian Aktual Peran Pemerintah Daerah Dalam Pendidikan Politik Pemilu dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2.
Kajian Aktual Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara Serentak Tahun 2020;
3.
Kajian Aktual Dampak Pemilukada LangsungTerhadap Nilai Etika dan Korupsi di Indonesia;
4.
Kajian Aktual Konflik dan Kekerasan Atas Nama Agama di Indonesia;
5.
Kajian
Aktual
Strategi
Meningkatkan
Nasionalisme
dan
Wawasan Kebangsaan Masyarakat di Indonesia; 6.
Kajian Aktual Urgensi Pengawasan Organisasi Masyarakat oleh Pemerintah;
7.
Kajian Aktual Peran Kominda Dalam Deteksi Dini Konflik Sosial;
8.
Kajian
Aktual
Partisipasi
Politik
Masyarakat
Dalam
pembngunan Demokrasi di Indonesia; 9.
Kajian Aktual Panguatan Nilai Budaya Lokal Dalam Perubahan Revolusi Mental Bangsa;
10. Kajian Aktual Peran Ormas Sebagai Mitra pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 2.2.3.
Kajian Taktis 1.
Penyelesaian Sengketa Organisasi Kemasyarakatan
2.
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Perda dan Perkada) 11
2.3. Pengembangan Kebijakan/FGD 2.3.1.
Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/RUU-XI/2003 terhadap Pelaksanaan Pemilu Serentak Pemilihan Presiden (Pilpers) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) Tahun 2019;
2.3.2.
Antisipasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Gubernur dan
Bupati/Walikota
Tahun
2020
Berbagai
Persoalan
dan
Implikasinya yang akan ditimbulkan; 2.3.3.
Pemilukada Secara Langsung Kaitannya Dengan Korupsi Kepala Daerah;
2.3.4.
Pemilukada Secara Langsung Kaitannya Dengan Korupsi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
12
2.1.
PENELITIAN
2.1.1.
Judul Strategi Pembentukan dan Penggabungan Daerah Otonom Hasil Pemekaran. A. Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui perkembangan daerah otonom hasil pemekaran (DOHP), Untuk mengetahui permasalahan yang muncul pada daerah otonom hasil
pemekaran (DOHP), Untuk memberikan strategi kebijakan pembentukan dan penggabungan daerah otonom hasil pemekaran (DOHP).
B. Pelaksanaan Penelitian
Lokus penelitian ditentukan secara purposive, yakni kabupaten daerah otonom hasil pemekaran (DOHP) dengan usia diatas 10 tahun. Lokus sebagai sampel ditentukan dengan mengambil 5 DOB yang berada pada
ranking atas (dengan angka < 90) dan 5 DOB yang berada pada rangking bawah (dengan angka > 90) berdasarkan hasil evaluasi Ditjen Otda
Kemendagri yang dilakukan pada tahun 2010 yaitu Prov. Sumatera Selatan,
Prov. Kepulauan Riau, Prov. Bengkulu, Prov. Jambi, Prov. Kalimantan
Tengah, Prov. Kalimantan Timur, Prov. Sulawesi Tengah, Prov. Nusa Tenggara Barat, Prov. Lampung, Prov. Papua Barat.
C. Pokok-Pokok Hasil Analisis Penelitian 1.
Selama jangka waktu 10 – 15 tahun pembentukan daerah, perkembangan DOHP lokus adalah sebagai berikut:
a.
Kelembagaan, secara umum daerah lokus telah membentuk jumlah OPD sesuai dengan ketentuan dalam PP No. 41 Tahun 2007, namun
untuk daerah dengan nilai bawah, dalam pembagian bentuk kelembagaan belum sesuai dengan ketentuan dalam PP No. 41 b.
Tahun 2007.
Kapasitas SDM, kapasitas SDM yang baik bukan merupakan
monopoli dari daerah dengan nilai atas. Dari hasil analisa, Lombok Utara merupakan daerah dengan kemampuan SDM paling besar, kemudian tingkat pendidikan SDM paling baik adalah OKU Selatan, dan untuk kemampuan manajerial SDM yang memadai adalah Muaro Jambi.
13
c.
Kapasitas Fiskal, dari sisi perolehan PAD, tidak terdapat perbedaan
yang sangat signifikan antara daerah dengan nilai atas dan daerah dengan nilai bawah. Rasio PAD terhadap APBD paling besar justru
diperoleh Kutai Barat, yakni sebesar 31,36%, sementara untuk d.
daerah lain masih dalam kisaran 2% hingga 5%.
Potensi Ekonomi, sebagaimana pada poin 3 diatas, dari sisi potensi ekonomi tidak terdapat perbedaan yang signifikan, karena
mayoritas daerah masih didukung sektor pertanian sebagai unsur utama pendukung perekonomian daerah. Hanya Kutai Barat yang memperoleh
kontribusi
terbesar
dari
pertambangan
dan
penggalian. Hal tersebut berarti, pertanian dan pertambangan & penggalian e.
merupakan
dikembangkan oleh daerah.
potensi
yang
wajib
dimiliki
dan
Pelayanan publik, ketersediaan pelayanan publik berupa sarana
pendidikan, kesehatan dan sarana peribadatan dapat disediakan lebih baik oleh daerah dengan nilai atas dari segi jumlah, dari pada
2.
daerah dengan nilai bawah.
Selama jangka waktu 10 – 15 tahun pembentukan daerah, masih terdapat
berbagai
permasalahan
yang
dapat
menghambat
perkembangan pembangunan daerah kedepannya, meliputi : a.
Kelembagaan
Belum meratanya pembagian beban kerja, sehingga masih ada
bagian/sub bagian yang terlalu banyak memiliki beban kerja, dan ada bagian/sub bagian yang memiliki beban kerja terlalu ringan. Salah satu hal yang menjadi penyebab terjadinya hal tersebut adalah belum dilakukannya analisa beban kerja di daerah, atau kalaupun sudah dilakukan, belum dilakukan secara maksimal.
Penataan personil yang ada belum mengarah pada organisasi yang berbasis
fungsional,
disebabkan
masih minimnya
informasi mengenai jabatan fungsional serta pembinaan kariernya.
Kelembagaan di beberapa daerah masih ‘gemuk’. 14
Masih ada daerah yang sarana prasarana pemerintahannya belum memadai (ketersediaan gedung dan sarana prasarana
b.
SKPD/KDH).
Kapasitas SDM
Masih ada daerah yang belum memiliki kesesuaian antara jabatan dan kompetensi yang dimiliki.
Masih belum meratanya distribusi pegawai pada instansi di
daerah, sehingga ada pejabat yang sama sekali tidak memiliki staf.
Masih kurangnya pegawai untuk jabatan fungsional tertentu, baik untuk lingkungan pemda maupun fungsional profesi seperti dokter, guru, perawat.
Masih adanya CPNS yang menjadikan daerah otonom (baru)
hanya sebagai batu loncatan untuk penerimaan pegawai. Setelah diangkat menjadi PNS, kemudian pindah ke daerah asal
c.
maupun daerah yang lebih maju.
Kapasitas Fiskal
Masih belum idealnya prosentase belanja langsung dengan belanja tidak langsung.
Masih kecilnya prosentase PAD terhadap APBD, menyebabkan masih besarnya ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat.
Porsi belanja barang dan jasa masih kecil dibandingkan porsi
untuk belanja modal, disebabkan pemerintah daerah masih
d.
terkonsentrasi ke pembangunan infrastruktur.
Potensi Ekonomi
Belum maksimalnya penggalian potensi ekonomi daerah,
disebabkan keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia, dan
anggaran.
Mayoritas
daerah
masih
mengandalkan
pertanian sebagai pendukung utama perekonomian daerah,
dan pengelolaan sektor lain belum terlaksana secara maksimal,
kecuali Kutai Barat yang dukungan utama perekonomian dari sektor pertambangan dan penggalian. 15
Permasalahan lain adalah masih adanya permasalahan terkait
batas wilayah, sehingga mempengaruhi pengelolaan potensi
i.
ekonomi pada daerah sengketa.
Pelayanan Publik
Masih perlu ditambah sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan maupun tempat peribadatan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
Masih kekurangan tenaga fungsional tertentu, seperti guru, e.
dokter, dokter spesialis.
Strategi kebijakan terkait DOB adalah dengan pembentukan daerah persiapan terlebih dahulu sebelum kemudian membentuk daerah
otonom baru; dan strategi terkait dengan daerah yang telah
terbentuk adalah dengan melakukan penggabungan/penghapusan f.
daerah. Saran :
Perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam dengan lokus lebih luas untuk dapat menggeneralisir temuan.
Perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam untuk mempertimbangkan alternatif desentralisasi asimetris.
D. Rekomendasi Perlu revisi PP 78 Tahun 2007 dengan substansi pokok yang perlu dipertimbangkan : 1.
Pembentukan DOB dilaksanakan melalui 2 (dua) tahapan : a.
Tahap persiapan DOB, dengan strategi :
Dilakukan analisa pada daerah yang berencana melakukan
pemekaran daerah serta calon daerah baru terkait aspek geofisik, aspek geospasial, aspek ekonomi terkait potensi daerah, aspek akar budaya, aspek kondisi sosial budaya dan sejarah pemerintahan; serta terkait dengan syarat-syarat
pemekaran daerah lainnya. Analisa dilakukan oleh dua tim, yakni tim dari pemerintah serta tim independen yang terdiri
dari perguruan tinggi, tokoh masyarakat, dan professional ahli terkait aspek yang akan diteliti. 16
Pada aspek ekonomi, daerah harus memiliki potensi ekonomi
yang dapat dikelola, dan tidak berbenturan dengan peraturan K/L. Diutamakan daerah yang memiliki potensi hidrokarbon (potensi tambang)
Pada aspek geografis, calon daerah harus memiliki wilayah efektif minimal 70% dari luas wilayah seluruhnya
Daerah persiapan dilaksanakan selama 5 tahun, dipimpin oleh kepala daerah persiapan yang ditunjuk oleh pemerintah pusat
Daerah persiapan harus dievaluasi pada tahun ke 3 dan tahun
ke 5 sejak daerah persiapan ditetapkan, dan dilakukan oleh lembaga independen
Daerah persiapan pada awalnya hanya diberikan kewenangan untuk melaksanakan urusan wajib dasar, yakni pendidikan,
kesehatan, kependudukan, dan infrastruktur, dan ditingkatkan
sesuai dengan perkembangan kemampuan daerah; serta urusan pilihan sesuai potensi dan karakteristik daerah
Pembentukan kelembagaan harus benar-benar sesuai dengan
urusan wajib yang diserahkan serta potensi yang dimiliki daerah
Bila pada tahun ke 5 daerah persiapan tidak dapat berkembang sesuai ketentuan terkait pembentukan DOB, maka daerah
persiapan tidak dapat dibentuk menjadi DOB dan kembali ke b.
daerah induk.
Tahapan pembentukan DOB, dengan strategi :
Telah melalui tahapan sebagai daerah persiapan selama 5 tahun, dan terbukti mampu menjalankan pemerintahan secara mandiri, baik dari aspek kelembagaan, ketersediaan SDM, kapasitas fiskal, potensi ekonomi, serta mampu menyediakan pelayanan publik
Telah menjalani evaluasi dan dinilai layak untuk menjadi daerah otonom baru oleh lembaga
independen, serta
memperoleh rekomendasi kelayakan dari lembaga independen dan daerah induk
17
Telah
memiliki
sarana
dan
prasarana
dasar
untuk
melaksanakan pemerintahan, diantaranya memiliki lahan dan
gedung untuk kantor pemerintahan, serta membangun infrastruktur
Telah memiliki kelembagaan untuk menjalankan pemerintahan dan urusan-urusan yang dilaksanakannya, serta memiliki SDM
yang memadai untuk menjalankan pemerintahan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas
Memiliki potensi ekonomi yang dapat dikelola dan dapat dikembangkan sebagai PAD
Telah memiliki PAD minimal sebesar 8 – 10 milyar pada saat ditetapkan sebagai DOB, dan memiliki PAD 16 – 20 milyar pada tahun ke 5 sejak ditetapkan sebagai DOB
Mampu menyediakan pelayanan publik, dan didukung oleh masyarakat, dibuktikan dengan indeks kepuasan masyarakat
Tidak mematikan daerah induk
Dilaksanakan evaluasi pada tahun ke 3 dan tahun ke 5 sejak ditetapkan sebagai daerah otonom baru, dan dilakukan pembinaan hingga tahun ke 10 sejak ditetapkan sebagai DOB, dilakukan oleh lembaga independen
Bila pada tahun ke 10 sejak ditetapkan sebagai DOB tidak mampu menunjukkan kapabilitasnya sebagai daerah yang mandiri, maka dapat dikembalikan ke daerah induk ataupun 2.
digabung dengan daerah lain yang sudah mandiri.
Penggabungan DOB, dengan strategi :
a.
Telah dilakukan evaluasi oleh tim independen (terdiri atas
perguruan tinggi, tokoh masyarakat, dan para ahli), serta pembinaan selama jangka waktu tertentu, dan tidak menunjukkan
b.
perkembangan positif
Bila berdekatan dengan daerah induk, maka daerah dikembalikan
ke induk. Namun bila jauh, dapat digabung dengan daerah lain yang lebih dekat dan memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pemerintahan
18
c. d.
Apabila daerah kembali ke induk, maka asset kembali menjadi milik daerah induk. Tetapi bila digabung dengan daerah lain, maka asset menjadi milik daerah baru tersebut
Penggabungan daerah dapat juga dipertimbangkan dengan merujuk
pada
aspek
kedekatan
sosial
budaya,
kedekatan
penyediaan pelayanan publik, ataupun merujuk pada aspek lainnya yang mendukung tercapainya tujuan otonomi daerah.
2.2.
PENGKAJIAN
2.2.1.
Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) A. Tujuan Kajian 1.
Untuk
2.
Untuk mengetahui penyebab permasalahan Pemberdayaan Organisasi
3.
mengetahui
Kemasyarakatan;
permasalahan
Pemberdayaan
Organisasi
Kemasyarakatan;
Untuk merumuskan rekomendasi kebijakan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan;
B. Pelaksanaan Kajian
Pelaksanaan Kajian Strategis selama 3 (tiga) bulan
C. Pokok-Pokok Hasil Analisis Kajian 1.
Permasalahan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan
Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan belum efektif, masih parsial dan belum mencakup seluruh Organisasi Kemasyarakatan yang ada. Bentuk kebijakannya masih sebatas bantuan sosial dan dana hibah;
Perencanaan, pengaturan, penggerakkan dan pengawasan dalam penguatan kelembagaan yang terjadi di lapangan tidak simultan dan bersifat parsial;
Kurangnya pelatihan, kursus dan pemagangan yang difasilitasi
oleh Pemerintah Daerah sebagai bentuk peningkatan kapasitas
2.
sumber daya manusia Organisasi Kemasyarakatan.
Faktor-faktor penyebab permasalahan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan
19
Belum ada peraturan yang mengatur tentang Pemberdayaan
Organisasi Kemasyarakatan sehingga dukungan anggaran dan SDM juga terbatas;
Kurangnya komunikasi, interaksi serta sosialisasi tentang program yang dilaksanakan oleh Pemerintah;
Ketidakjelasan konsep pengelolaan SDM sehingga berpengaruh
pada keberlanjutan program-program peningkatan kualitas SDM
Ormas D. Rekomendasi Pemerintah
perlu
membentuk
Peraturan
Pemerintah
mengenai
Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan yang secara pokok mengatur materi sebagai berikut: 1.
Fasilitasi kebijakan pemerintah dalam Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan
mengatur
materi
bentuk
fasilitasi
kebijakan
Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengembangan Organisasi 2.
Kemasyarakatan;
Kapasitas kelembagaan Organisasi Kemasyarakatan mengatur materi:
Manajemen Ormas berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan;
Pengembangan kemitraan berkaitan dengan kerja sama Ormas dengan pemerintah, lembaga-lembaga swasta dan juga sesama
Ormas;
Keahlian, program dan pendampingan berkaitan dengan program
yang berkesinambungan, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM,
dukungan keahlian oleh konsultan dan Pemerintah maupun
Pemerintah Daerah;
Kepemimpinan dan kaderisasi berkaitan dengan sistem dan model kaderisasi yang simultan, peningkatan soft kill dan
kepribadian, pembuatan modul penguatan kepemimpinan dan
kaderisasi, serta penguatan media dan fasilitasi kepemimpinan;
Pemberian penghargaan berkaitan dengan indikator penentuan Ormas yang berhak memperoleh penghargaan; dan 20
Penelitian dan Pengembangan berkaitan dengan fasilitasi Ormas dalam
3.
Penelitian
dan
Pengembangan,
kerjasama
yang
berkelanjutan dengan lembaga Penelitian dan Pengembangan.
Kualitas sumber daya manusia
Pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan strategi dan model pendidikan dan pelatihan, pelatihan yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah, tenaga professional dalam pendidikan dan
pelatihan;
Pemagangan berkaitan dengan fasilitasi pemagangan bagi Ormas,
program magang yang berkelanjutan, sarana dan prasarana 4.
pemagangan;
Kursus berkaitan dengan ketrampilan kerja dan pembuatan modul.
Anggaran Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan mengatur materi
berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
E. Tindak Lanjut Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Kesatuan Bangsa dan
Politik perlu segera memprakarsai penyusunan Peraturan Pemerintah mengenai Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan
2.2.2. Kajian Aktual
1. Kajian Aktual Peran Pemerintah Daerah Dalam Pendidikan Politik Pemilu dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; A. Tujuan Kajian Untuk memberikan gambaran mengenai peran pemerintah daerah dalam pendidikan politik pemilu, Untuk menggali masalah-masalah yang dihadapi
pemerintah daerah dalam pendidikan politik pemilu dan penyelenggaraan
pemerintahan, Untuk menggali faktor Penyebab masalah-masalah yang dihadapi pemerintah daerah dalam pendidikan politik pemilu dan
penyelenggaraan pemerintahan, Untuk mengetahui strategi pemerintah 21
daerah
dalam
pemerintahan.
pendidikan
politik
pemilu
dan
penyelenggaraan
B. Pelaksanaan Kajian Aktual Daerah selatan Jawa Timur dan secara khusus di Dapil VII Jatim C. Pokok-Pokok Hasil Analisis Kajian 1.
Indonesia adalah sebuah negara yang sedang mengalami transisi
demokrasi yang ditandai oleh berlangsungnya reformasi politik di
tingkat negara dan transformasi sosial di tingkat masyarakat. Reformasi
di tingkat negara terjadi melalui perubahan konstitusional dan penciptaan undang-undang baru yang menghasilkan sebuah penataan
kembali hubungan di antara lembaga-lembaga negara berdasarkan prinsip-prinsip utama demokrasi. Penataan kembali yang terjadi dalam
lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, dan yudisial dilakukan dengan maksud utama untuk mewujud-kan kedaulatan rakyat melalui sistem checks and balances. Sementara itu, transformasi sosial di tingkat
masyarakat dilakukan terutama melalui peneguhan dan pengakuan negara atas hak-hak asasi manusia (HAM) dengan tujuan utama untuk
memberikan jaminan yang memadai bagi terjadinya partisipasi politik yang seluas-luasnya kepada warganegara untuk terlibat dalam 2.
pengawasan kekuasaan dan proses penentuan kebijakan publik.
Reformasi kelembagaan politik di tingkat negara yang telah menghasilkan beberapa lembaga dan praktik politik baru, seperti Dewan
Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemilihan
Umum,
penyelenggaraan
Pemilu
secara
demokratis,
pemilihan Presiden/Wakil Presiden secara langsung, otonomi daerah,
dan pemilu (Pemilu ) secara langsung dan calon indepanden.
Transformasi sosial di tingkat masyarakat menghasilkan berbagai
jaminan yang sangat luas, di antaranya kepada kebebasan untuk menyatakan pendapat, berserikat dan membentuk partai politik yang mendorong terjadinya kesempatan bagi terjadinya partisipasi politik warganegara dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. 22
3.
Pemilihan presiden dan terutama kepala daerah (Pemilu ) secara
langsung diharapkan dapat meningkatkan partisipasi politik publik
dalam penyelenggaraan dan pengawasan kekuasaan di tingkat daerah. Dengan kata lain, Pemilu
adalah instrumen politik yang bersifat
strategis untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia pada umumnya dan pelaksanaan otonomi daerah pada khususnya di tengah-
tengah meluasnya kekecewaan publik kepada sebagian hasil transisi 4.
demokrasi yang telah berlangsung selama tujuh tahun ini.
Walaupun demikian, penyelenggaraan Pemilu di 226 daerah (Propinsi,
Kabupaten/Kota) yang berlangsung sepanjang bulan Juni hingga Desember 2005 secara serius telah meningkatkan kecemasan akan
terjadinya berbagai instabilitas politik, ekonomi, dan sosial yang dapat mengakibatkan terganggunya proses pembangunan nasional. Di bidang politik, potensi instabilitas diperkirakan terutama terjadi sebagai akibat
dari kegagalan ditegakannya penyelenggaraan Pemilu yang bersifat jujur dan adil. Di bidang ekonomi, potensi instabilitas diperkirakan
terutama terjadi sebagai akibat dari terganggunya proses produksi dan distribusi atas barang dan jasa yang disebabkan oleh meningkatnya
risiko politik. Terganggunya proses produksi dan distribusi barang dan
jasa dapat meningkat kelangkaan yang pada gilirannya akan memacu harga
di
pasar.
Meningkatnya
risiko
politik
juga
mengganggu iklim investasi. Di bidang sosial, Pemilu
berpotensi
berpotensi
menimbulkan konflik terbuka di dalam masyarakat, baik yang disebabkan oleh praktik kompetisi di antara caleg yang manipulatif
maupun oleh konflik yang bersifat laten yang disebabkan oleh sifat 5.
kemajemukan atas dasar ikatan-ikatan primordial dan kedaerahan.
Terdapat beberapa faktor pokok pendorong (driving forces) yang
diidentifikasi sebagai akar permasalahan (roots of the problems) yang menyebabkan
terganggunya
pencapaian
tujuan
Pemilu
pada
khususnya serta pembangunan demokrasi dan pembangunan nasional pada umumnya, yakni :
Pertama, kurangnya pemahaman mengenai Pancasila sebagai
ideologi negara yang menjamin tetap tegaknya kelangsungan NKRI di 23
kalangan calon kepada daerah pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
Kedua, lemahnya komitmen politik di kalangan para aktor
politik dominan yang terlibat dalam Pemilu kepada Undang Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional pembangunan sistem politik Indonesia. Ketiga,
rendahnya
pemahaman
terhadap
wawasan
kebangsaan Indonesia telah mengakibatkan para pemimpin pada umumnya dan caleg para khususnya memiliki visi dan persepsi yang
berbeda dalam menyikapi berbagai permasalahan utama bangsa. Ketidakpaduan
ini
mengakibatkan
mereka
cenderung
untuk
menempatkan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan bangsa dan negara.
Keempat, kekeliruan dalam memahami makna dan tujuan dari
reformasi telah mendorong masyarakat untuk menekankan hak-hak
akan kebebasan secara berlebihan dan gagal untuk memenuhi
kewajibannya sebagai warga negara Republik Indonesia dalam bingkai NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Kelima, mengedepankannya orientasi kekuasaan untuk
berbagai tujuan pok yang tidak sah di antara caleg mengakibatkan kuatnya kecenderungan untuk membenarkan segala bentuk cara yang bersifat manipulatif untuk memenangi Pemilu .
Keenam, lemahnya penegakan hukum atas pelanggaran
aturan main dalam penyelenggaraan Pemilu
pada khususnya dan
KUHP pada umumnya menyebabkan terhambatnya pembentukan
masyarakat yang taat pada hukum (law abiding society). D. Rekomendasi 1.
Mengintegrasikan kurikulum pendidikan dasar, menengah dan tinggi
untuk tujuan penguatan pendidikan kewarganegaraan dalam rangka memelihara kesetiaan kepada nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme
warganegara guna terpeliharanya secara berkesinambungan keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 24
2.
Melakukai berbagai kajian ilmiah dan atu analisis kritis terhadap dampak yang ditimbulkan oleh pemilu secara langsung terhadap kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara secara keseluruhan yang
mencakup aspek-aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya serta pertahanan dan keamanan (IPOLEKSOSBUDHANKAM). Selain itu perlu juga dilakukan terjadinya hubungan yang lebih produktif diantara dua pilar demokrasi, yakni parlemen sebagai perwujudan lembaga
perwakilan rakyat dan partisipasi langsung warga negara dalam politik
sebagai perwujudan kedaulatan rakyat untuk tujuan memperkuat 3.
persatuan dan kesatuan bangsa.
Melakukan berbagai program sosialisasi berbagai produk perundang-
undangan yang mengatur hak-hak dan kewajiban warganegara yang terprogram dan terencana dengan memanfaatkan berbagai media
4.
maupun lembaga sosialisasi politik.
Melakukan komunikasi politik secara efektif dengan keterbukaan,
kesiapan dan kejujuran masing-masing pihak, kesetaraan antara
legislatif dan eksekutif. Dalam jangka panjang rekrutmen kader harus dilakukan secara profesional sehingga kualitas kader partai politik 5.
sesuai yang diharapkan. Melakukan
pengelolaan
secara
lebih
terencana
atas
proses
demokratisasi di Indonesia dengan memperhatikan kepentingan nasional sebagai landasan utama yang mengintegrasikan keseluruhan elemen-elemen strategis di tingkat negara, masyarakat dan pasar
sebagai unsur-unsur pokok perubahan. Meningkatkan kapasitas lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu serta lembaga penegak hukum untuk menghasilkan pemilihan yang demokratis, partisipasi publik yang berkualitas dan pemimpin yang akuntabel.
2. Kajian Aktual Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara Serentak Tahun 2020; A. Tujuan Kajian Untuk mengetahui berbagai permasalahan (hambatan atau kendala)
yang akan dihadapi dalam penyelenggaraan pilkada serentak tahun
2020, Untuk mengetahui apa faktor penyebabnya dan bagaimana 25
implikasinya dihadapkan dengan berbagai prmasalahan yang akan ditemui dalam penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020, Untuk mengetahui apa solusi yang akan dilakukan pemerintah sehingga dalam
penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020 dapat berjalan baik sebagaimana yang diharapkan.
B. Pelaksanaan Kajian
Lokasi kajian adalah Provinsi Jawa Tengah, yakni di Semarang C. Pokok-Pokok Hasil Analisis Kajian 1.
Umum a.
Sejalan dengan perkembangan proses demokratisasi di
Indonesia, pelaksanaan pilkada gubernur, bupati dan walikota secara langsung telah menimbulkan berbagai dampak positif
maupun negatif. Meskipun banyak dampak positif, tetapi banyak pula dampak negatif yang telah ditimbulkan, sehingga
pelaksanaan pilkada menjadi tidak efisien dan efektif. Oleh karena itu, sistem penyelenggaraan pilkada langsung yang
berjalan saat ini perlu dilakukan perubahan yaitu penataan pemilihan kepala daerah sehingga lebih efektif dan efisien yang
mampu menghadirkan output pemerintahan yang lebih baik b.
dan benar.
Sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-
XI/2013 terkait dengan Pemilu Serentak 2019, salah satu solusi dalam
c.
penataan
penyelenggaraan
pilkada
menyelenggarakan pilkada secara serentak tahun 2020.
adalah
Secara prinsip, pemerintah maupun DPR setuju bahwa
pemilihan kepala daerah dilakukan secara serentak, bahkan sudah diakomodasi
dalam draft RUU Pilkada. Namun
pembahasan RUU Pilkada hingga saat akhir penulisan kajian ini d.
(bulan September 2014) belum selesai.
Ada beberapa kelebihan atau positifnya bila pemilihan kepala
daerah dilakukan secara serentak, meskipun ada beberapa pula
kendala atau persoalan yang akan dihadapi. Kelebihan atau positifnya pemilihan kepala daerah jika dilakukan secara 26
serentak adalah lebih efisien baik dari segi biaya maupun waktu, meminimalisir politik uang, meningkatkan partisipasi publik dan mengurangi kejenuhan atau kebosanan masyarakat,
mengurangi ketegangan politik di daerah. Sementara kendala
atau persoalan yang akan dihadapi pemilihan kepala daerah jika dilakukan secara serentak adalah mengenai payung
hukum, atau mekanisme penyelenggaraan serta penyelesaian 2.
sengketa pilkada serentak.
Pokok-Pokok Permasalahan Penyelenggaraan Pilkada Serentak a.
Jika Pilkada Serentak bertolak dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, sebenarnya tidak ada
pengaturan yang mengikat terkait pilkada. Artinya, pilkada bisa b.
serentak tapi bisa juga tidak serentak.
Ada persoalan bagi kepala daerah (gubernur, bupati, walikota) untuk penyesuaian jadwal berakhir masa jabatan kepala
daerah yang masa jabatannya kurang atau melebihi 5 tahun,
sehingga akan ada banyak pejabat sementara dan bisa saja c. 3.
Beban kerja MK akan sangat banyak, karena kemungkinannya akan banyak muncul sengketa yang diakibatkan pilkada serentak.
Faktor Penyebab a.
b. c. 4.
akan berlangsung dalam waktu yang lama.
Belum ada format Design Pilkada Serentak yang mampu mengakomodasi gejolak politik.
kesepakatan politik untuk menghindari
Belum ada payung hukum yang melegitimasi Pilkada serentak, termasuk penyelesaian sengketanya.
Ada persoalan waktu penjadwalan pelaksanaan Pilkada Serentak th. 2020 baik untuk pemilihan gubernur maupun bupati/walikota.
Implikasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak
a. Semua atau sebagian regulasi politik harus berubah atau disesuaikan.
27
b. Perlu dilaksanakan Pilkada transisi dengan penyesuaian jadwal
berakhir masa jabatan kepala daerah, karena kemungkinannya
akan ada banyak pejabat sementara dan bisa saja akan berlangsung dalam waktu yang lama. Untuk itu dibutuhkn juga
UU sendiri yang bersifat sementara (mungkin Perpu untuk payung hukum Pilkada Transisi).
c. Untuk beberapa formula Pilkada Transisi/Serentak, beban kerja MK akan sangat banyak. Oleh karena itu perlu ditata ulang soal penyelesaian sengketa hasil pilkada serentak. D. Rekomendasi 1. Regulasi/Pengaturan Pilkada Serentak a.
Untuk pengaturan tentang “pilkada transisi” tidak harus
menyatu atau menjadi bagian dari UU Pilkada. Jadi regulasinya bisa dalam bentuk PERPPU tentang pilkada transisi yang garis2 besarnya telah menjadi konsensus di antara Presiden, DPR, dan
b.
MK;
Jika pengaturan tentang “pilkada transisi” menjadi bagian UU Pilkada, pasal terkait bisa dimasukkan ke dalam aturan peralihan.
2. Mekanisme Penyelenggaraan Pilkada Serentak a.
b.
Perlu dirumuskan Format Desain Pilkada Serentak dalam PERPPU Pilkada Transisi dan Rancangan Undang-Undang Pilkada yang sedang dibahas.
Format Desain Pilkada Serentak harus mampu menjamin penyelenggaraan Pilkada Serentak yang demokrastis dan
mampu mewujudkan pemerintahan yang efisien, efektif dan c.
sinergis dengan nasional-regional-lokal. Mekanisme
penyelenggaraan
pilkada
serentak
harus
memperhatikan periode transisi dan periode pilkada serentak
tahun 2020. Dalam periode transisi harus mempertimbangkan penyesuaian jadwal berakhir masa jabatan kepala daerah yang
masa jabatannya kurang atau melebihi 5 tahun.Dalam periode transisi ini, pelaksanaan Pilkada serentak akan dilaksanakan 28
dua tahap. Tahap pertama pada tahun 2015 dan tahap kedua d.
tahun 2018.
Sedang Periode Pilkada serentak tahun 2020, pengaturan keserentakan pelaksanaan pilkada bukan saja untuk efisiensi pelaksanaan pilkadanya, tapi harus juga dimaksudkan untuk
mewujudkan suatu periodisasi yang dapat membangun
sinergitas tingkat pemerintahan, mulai dari Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota. Karenanya, yang harus dirancang adalah jadwal pelaksanaan pemilu lima tahunan sudah tersusun
secara permanen, yakni April adalah pemilu legislatif, Juli dan September untuk dua putaran pemilu presiden-wakil presiden.
Berikutnya, enam bulan setelah pelantikan Presiden adalah
pemilihan Gubernur dan enam bulan setelah pelantikan Gubernur adalah pemilihan Bupati/Walikota
3. Penyelesaian Sengketa Pilkada Serentak a.
Beban kerja MK akan sangat banyak, karena kemungkinannya akan banyak muncul sengketa yang diakibatkan Pilkada
Serentak Transisi/Pilkada Serentak 2020. Oleh karena itu perlu ditata b.
ulang soal penyelesaian
Serentak/Pilkada Transisi.
sengketa hasil Pilkada
Meskipun pilkada serentak sebagai bagian dari rezim pemilu, akan tetapi dalam mengantisipasi beban sengketa pilkada
serentak yang kemungkinannya akan banyak, maka untuk efisiensi dan memaksimalkan peran lembaga peradilan yang
sudah ada, penyelesaian sengketa pilkada serentak untuk pemilihan
gubernur
sebaiknya
diselesaikan
oleh
MK,
sedangkan sengketa hasil pemilihan bupati dan walikota diselesaikan oleh MA.
29
3. Kajian Aktual Dampak Pemilukada Langsung Terhadap Nilai Etika dan Korupsi di Indonesia; A. Tujuan Kajian Analisis kelemahan pelaksanaan umum kepala daerah (Pemilukada)
secara langsung di Indonesia, Analisis kelebihan pelaksanaan pemilihan
umum kepala daerah (Pemilukada) secara langsung di Indonesia, Analisis proyeksi pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada)
secara
langsung
di
Indonesia,
Analisis
dampak
pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) secara langsung terhadap pelanggaran Etika dan Korupsi di Indonesia. B. Pelaksanaan Kajian
Sekretaris Daerah Provinsi Banten dalam kapasitasnya selaku Kepala Sekretariat Daerah (sentral administrasi pemerintahan daerah), Biro Hukum Provinsi Banten.
C. Pokok-Pokok Hasil Analisis Kajian 1. Analisis Kelebihan Pemilukada Pertama, pilkada secara langsung memungkinkan proses yang lebih Partisipasi. Kedua, proses pilkada secara langsung memberikan ruang
dan
pilihan
yang
terbuka
bagi
masyarakat
untuk
menentukan calon pemimpin yang memiliki kapasitas, dan komitmen
yang
Ketiga, mendekatkan
kuat
elit
serta legitimate dimata politik
dengan
masyarakat. Keempat, lebih terdesenralisasi.
masyarakat.
konstituen
atau
Beberapa kelebihan dalam penyelenggaraan pilkada langsung antara lain sebagai berikut :
1) Pilkada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat.
2) Pilkada langsung merupakan perwujudan konstitusi dan UUD 1945.
3) Pilkada langsung sebagai sarana pembelajaran demokrasi bagirakyat.
30
4) Pilkada langsung sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah.
5) Pilkada langsung sarana bagi proses kaderisasi kepemimpinan nasional.
2. Analisis Kelemahan Pemilukada Menurut Leo Agustino ada sebelas (11) permasalahan pemilukada di Indonesia, yaitu :
1) Daftar Pemilih tidak akurat
2) Persyaratan Calon tidak lengkap
3) Pencalonan Pasangan dari parpol
4) Penyelenggara atau KPUD tidak netral 5) Panwas pilkada dibentuk terlambat 6) Money politik
7) Dana kampaye
8) Mencuri start kampaye 9) PNS tidak netral
10) Pelanggaran kampanye 11) Intervensi DPRD
Selain itu, masih terdapat banyak kelemahan pemilukada secara langsug di Indonesia baik yang dilakukan secar tidak disengaja ataupu terorganisir.
3. Analisis Masa Depan Pemilukada di Indonesia Berkaitan dengan masa depan pelaksanaan Pemiluda di Indonesia, penulis cenderung untuk menghapuskan Pemilukada secara
langsung dengan alasan didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain :
Pertama, masih banyak masalah: Money politic dan cost politic; Independensi Pawaslu Daerah; Lambatnya pengiriman logistik; Independensi media masa; Pendataan pemilih; Pendaftaran dan
penetapan pasangan calon; Penghitungan suara dan penetapan hasil akhir; Konflik pilkada
Kedua, Demokrasi yang dianut Indonesia lebih mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Subtansi pemilu adalah adanya 31
pergantian kepemimpinan/ rotasi kekuasaan secara rutin dan
berkala, untuk mencegah kekuasaan yang absolut. Pemilu secara
langsung merupakan demokrasi yang prosedural. Indonesia selama ini hanya merapkan demokrasi secara prosedural, seharusnya penerapakan demokrasi lebih mengutamakan subtansinya.
4. Dampak Pemilukada Langsung Terhadap Nilai Etika dan Korupsi Dampak Pilkada langsung yang selama ini berlangsung terlalu
mahal, dan mempunyai dampak sosial yang amat luas seperti
Dampak terhadap memudarnya nilai etika dan nilai moral seperti Pilkada Langsung yang memicu lahirnya politik transaksional,
sehingga turut andil melahirkan perilaku koruptif. Penurunan Nilai
Etika dan korupsi itu dikarenakan :
1) setiap kandidat yang akan berlaga mengeluarkan biaya yang besar. Biaya ini muncul mulai dari pencalonan, kampanye
hingga pada perhitungan suara seperti untuk membiayai saksi.
2) Pilkada langsung selam ini hanya dianggap hanya berorientasi
uang. Belum lagi, masalah ‘mahar’ untuk mendapatkan dukungan dari partai politik.
3) Tidak berjalannya pembelajaran politik masyarakat.
4) masyarakat banyak yang belum sadar dengan pentingnya
berdemokrasi, menghargai pendapat, kebersamaan dalam menghadapai sesuatu.
5) Belum siap kalah tetapi hanya siap menang saja sehingga
pilkada langsung banyak yang tidak berjalan dengan lancar dan damai.
6) Masih rendahnya kesadaran masyarakat berpolitik,sehingga mengakibatkan kekacauan, intimidasi bahkan pengrusakan terhadap aset Negara dan kepentingan masyarakat umum lainnya menjadi target sasaran sobjek oleh kelompok massa.
7) Banyaknya Pilkada langsung yang menuai konflik dan rasa
ketidak puasan kelompok tertentu terhadap hasil keputusan 32
KPUD
(lembaga
yang
memiliki
kewenangan
hukum
bertanggungjwab) atas keputusan pleno hasil perhitungan suara yang dimenangkan oleh kelompok tertentu. D. Rekomendasi Penulis dapat memberikan saran, terkait Pemilukada yaitu dihapus.
Mekanisme lebih lajut dapat dibahas Pemerintah yaitu Presiden dan DPR-RI tentang bagaimana pemilihan kepala daerah, apakah dipilih DPRD atau diangkat Presiden. 1.
Pemilukada
dihapus
secara
keseluruhan
dan
mekanisime
pemilihan diserahkan ke DPRD, dengan memperbaiki rekruitmen
politik dan sistem kepartaian terlebih dahalu. Agar kader partai
yang memiliki kapasitas dan kapabilitas berhak menduduki jabatan kepala daerah. Selain itu untuk mencegah kongkalikong, haruslah
dibuat mekanisme yang tidak biasa main dibelakang anatara DPRD 2.
dan calon pasangan.
Kedua, pengangakatan kepala daerah oleh Presiden harus
memunuhi kriteria-kriteria/ persyaratan yang ditetapkan oleh
peraturan perundang-undanagan, agar Presiden tidak sewenang3.
wenang mengangkat dan memnerhentikan kepala daerah.
Pada akhirnya, setidaknya perlu evaluasi secara tepat, proporsional
dan obyektif. Sangat logis, bilamana mewacanakan kembali sistem pemilihan langsung hanya cukup sampai dengan presiden. Dengan cara dan mekanisme yang tetap menjunjung tinggi peran dan partisipasi
masyarakat,
tanpa
mencederai
kepentingan civil society masyarakat terhadap negara.
hak
dan
Dalam melaksanakan sesuatu pasti ada kendala yang harus dihadapi. Tetapi bagaimana kita dapat meminimalkan kendala
kendala itu. Untuk itu diperlukan peran serta masyarakat karena ini tidak hanya tanggungjawab pemerintah saja. Untuk menggulangi permasalah yang timbul karena pemilu antara lain : a.
Seluruh pihak yang ada baik dari daerah sampai pusat,
bersama sama menjaga ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pilkada ini. Tokoh tokoh masyarakat yang merupakan panutan 33
dapat menjadi suri tauladan bagi masyarakatnya. Dengan ini b.
maka dapat menghindari munculnya konflik. Semua
warga
saling
menghargai
pendapat.
Dalam
berdemokrasi wajar jika muncul perbedaan pendapat. Hal ini
diharapkan tidak menimbulkan konflik. Dengan kesadaran menghargai pendapat orang lain, maka pelaksanaan pilkada c.
dapat berjalan dengan lancar. Sosialisasi
kepada
warga
ditingkatkan.
Dengan
adanya
sosialisasi ini diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat. Sehingga menghindari kemungkinan fitnah terhadap calon yang lain.
d. Memilih dengan hati nurani. Dalam memilih calon kita harus memilih dengan hati nurani sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Sehingga prinsip-prinsip dari pemilu dapat e.
terlaksana dengan baik. Untuk
memperbaiki
kondisi
ini,
sejumlah
kalangan
mengusulkan agar Pilkada diusulkan serentak. Langkah ini diharapkan dapat menekan biaya politik yang sudah dinilai demikian tinggi. Mobilisasi suara antar wilayah yang diduga
f.
kerap mewarnai Pilkada juga biayanya tidak dapat ditekan.
Usulan yang paling ekstrim, adalah menghapus Pilkada
langsung. Usulan ini terlontar karena Pilkada acapkali menimbulkan konflik antar pendukung.
4. Kajian Aktual Konflik dan Kekerasan Atas Nama Agama di Indonesia; A. Tujuan Kajian Untuk mengetahui gambaran konflik dan kekerasan atas nama agama yang terjadi di daerah, Untuk mengindentifikasi berbagai bentuk konflik dan kekerasan atas nama agama yang terjadi di daerah, Untuk mengidentifikasi
faktor-faktor
yang
diduga
menjadi
timbulnya konflik dan kekerasan atas nama agama di daerah.
34
penyebab
B. Pelaksanaan Kajian Lokasi kajian adalah Provinsi Jawa Barat, yakni di Kabupaten Tasikmalaya, dimana pernah terjadi konflik dan kekerasan atas nama agama.
C. Pokok-Pokok Hasil Analisis Kajian a.
Kekerasan atas nama agama masih sering terjadi di berbagai
daerah di Indonesia. Kekerasan atas nama agama terjadi baik antar umat beragama dalam agama yang sama maupun antar umat
beragama dalam agama yang berbeda, baik dalam lingkup antar
individu maupun antar kelompok, baik antara negara dengan masyarakat, serta baik dalam konteks hubungan horizontal b.
maupun vertikal.
Terdapat berbagai bentuk kekerasan atas nama agama. Yang paling menonjol diantaranya adalah adalah penentangan atas simbol kemaksiatan,
pengusiran,
penyerangan,
penyerbuan,
dan
pengrusakan. Berbagai bentuk kekerasan tersebut di samping menimbulkan kerugian harta benda, bahkan ada yang sampai c.
memakan korban jiwa.
Terdapat berbagai penyebab terjadinya kekerasan atas nama agama, diantaranya adalah perebutan sumber-sumber sosial,
politik dan ekonomi, aturan dan hukum yang tidak ditegakkan secara konsisten, kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama,
adanya rasa saling curiga, adanya perbedaan-perbedaan dalam
masyarakat yang majemuk. Penyebab-penyebab tersebut dapat berasal dari faktor individual, faktor sosial politik dan ekonomi, serta faktor hukum.
D. Rekomendasi 1.
Meningkatkan deteksi dini terhadap berbagai peristiwa yang
potensial menjadi pemicu munculnya aksi kekerasan dengan mengatasnamakan agama atau kelompok.
35
2. 3.
Perlu ditertibkan suatu undang-undang (UU) yang menjamin
kebebesan beragama dan melindungi setiap warga negara menjalankan keyakinan sesuai agama dan kepercayaannya.
Melakukan sosialisasi tentang upaya mewujudkan keharmonisan antar warga masyarakat bersama dengan tokoh agama dan tokoh
masyarakat, sehingga dapat dihasilkan kesamaan pandang tentang 4.
makna keharmonisan.
Meninjau kembali substansi kebijakan (regulasi) yang berkaitan dengan pengaturan hubungan antar umat beragama dan internal
umat satu agama. Payung hukum dalam bentuk SKB tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak menjadi bagian dari struktur 5.
peraturan perundangan yang diakui di negeri ini.
Melakukan aksi sosial dan keagamaan yang ditujukan untuk
membangun dan menumbuhkembangkan rasa solidaritas dan
harmonitas antar umat beragama (masyarakat).Meminta dukungan dari berbagai kalangan, legislatif, eksekutif dan yudikatif, tidak
terkecuali tokoh agama dan tokoh masyarakat, terhadap setiap tindakan tegas yang akan dilakukan guna mencegah kekerasan
dengan mengatasnamakan agama dan kelompok, sehingga setiap 6. 7. 8.
tindak tegas tidak dianggap sebagai pelanggaran HAM.
Sosialisasi nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah Negara yang mendorong toleransi antar umat beragama.
Perlu penegakan hukum yang tegas dan konsisten agar setiap
warga negara merasa melindungi oleh negara dalam menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya.
Perlu dipertimbangkan pengakuan negara terhadap Ahmadiyah sebagai Ahmadiyah, bukan sebagai salah satu aliran di dalam Islam.
5. Kajian Aktual Strategi Meningkatkan Nasionalisme dan Wawasan Kebangsaan Masyarakat di Indonesia; A. Tujuan Kajian Untuk
mengetahui
kebangsaan
dalam
implementasi kehidupan
nasionalisme
berbangsa,
dan
wawasan
bernegara
dan
bermasyarakat, Untuk mengetahui faktor penyebab permasalahan 36
implementasi nasionalisme dan wawasan kebangsaan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, rumusan
rekomendasi/solusi
kebijakan
Untuk memberikan
strategi
meningkatkan
nasionalisme dan wawasan kebangsaan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. B. Pelaksanaan Kajian Populasi kajian adalah seluruh pelaku yang mengetahui dan memahami nasionalime dan wawasan kebangsaan. Lokasi Kota Serang. C. Pokok-Pokok Hasil Analisis Kajian 1.
Bahwa permasalahan nasionalisme dan wawasan kebangsaan
berkaitan dengan Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila kurang dipahami oleh masyarakat khususnya generasi muda saat ini; Pancasila sebagai Ideologi bangsa tidak berfungsi lagi dalam
kehidupan sosial masyarakat maupun organisasi kemasyarakatan;
Ada kepentingan politik pihak-pihak tertentu, sehingga Pancasila sebagai acuan berbangsa dan benegara maupun bermasyarkaat sulit 2.
diterapakan;
Kemiskinan
atau
masyarakat belum merata dan memadai.
kesejahteraan
sosial
Faktor penyebab permasalahan nasionalisme dan wawasan
kebangsaan meliputi Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila kurang dipahami dan didalami oleh komponen-komponen bangsa sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
Pancasila sebagai Ideologi bangsa tidak dijadikan sebagai acuan dalam
pembuatan
peraturan
Perundang-undanngan
dan
penyusunan kebijakan-kebijakan; Kurangnya sosialisasi nilai-nilai Pancasila
sebagai
wawasan
kebangsaan
berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.
dalam
kehidupan
D. Rekomendasi 1.
Dalam Undang-Undang tentang Partai Politik perlu dirumuskan
materi mengenai peningkatan wawasan kebangsaan terhadap masyarakat menjadi kewajiban Partai Politik. 37
2.
Perlu kebijakan Pemerintah berupa Peraturan Presiden untuk mengatur
lembaga
yang
menangani
peningkatan
wawasan
kebangsaan, grand design dan modul-modul pendalaman dan
pemahaman wawasan kebangsaan yang bersifat Nasional.
6. Kajian Aktual Urgensi Pengawasan Organisasi Masyarakat oleh Pemerintah; A. Tujuan Kajian Mendeskripsikan gambaran realitas permasalahan Ormas di daerah; Mendeskripsikan
implementasi
peran
pemerintah
(termasuk
pemerintah daerah) dalam melakukan pengawasan terhadap Ormas; Memberikan rekomendasi mengenai hal-hal yang perlu diatur dalam
rancangan peraturan pemerintah tentang pengawasan ormas. B. Pelaksanaan Kajian
Lokasi kajian adalah Kabupaten/Kota dimana terdapat jumlah ormas yang besar dan pernah terjadi konflik antar ormas. C. Pokok-Pokok Hasil Analisis Kajian Berdasarkan deskripsi dan pembahasan mengenai ormas sebagaimana dikemukakan pada bagian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa di
satu sisi keberadaan ormas memberikan kontribusi yang tidak kecil dalam pembangunan, namun di sisi lain masih banyaknya organisasi masyarakat yang bertindak anarkis dan menganggu dalam lingkungan
masyarakat, akibatnya masyarakat menjadi merasa terancam dan tidak aman. Namun demikian Pemerintah belum mampu memberikan
tindakan tegas kepada organisasi masyarakat (ormas) yang melakukan tindakan anarkis dan menganggu keamanan dan ketertiban umum. Tindakan-tindakan yang dilakukan terhadap ormas belum efektif untuk membuat ormas berhenti dari melakukan tindakan-tindakan anarkis
yang merusak nama baik ormas secara keseluruhan. Kurang efektifnya peran pemerintah dalam mengambil tindakan terhadap ormas yang semacam itu disebabkan karena peraturan perundang-undangan yang
ada selama ini masih belum dapat mengakomodasi kebutuhan untuk 38
mengambil tindakan secara cepat terhadap ormas yang bermasalah karena harus melalui suatu rangkaian prosedur yang panjang.
Dihadapkan pada berbagai temuan tersebut, maka implementasi UU Ormas secara efektif di lapangan tidak dapat ditunda lagi. Untuk itu
seluruh ketentuan operasional dalam rangka implementasi UU Ormas harus sudah tersedia. Salah satu aturan operasional yang diperlukan
adalah peraturan pemerintah tentang pengawasan ormas. Substansi peraturan pemerintah tentang pengawasan ormas perlu mengatur berbagai
aspek
pengawasan
ormas
secara
lebih
operasional
sebagaimana telah diatur dalam pasal 53 hingga 56 UU Ormas. Hal-hal substansial yang perlu diatur dalam peraturan pemerintah tentang
pengawasan ormas adalah aturan-aturan yang rinci mengenai tujuan,
bentuk-bentuk, tata cara pengawasan, maupun bentuk-bentuk sanksi
yang bisa diberikan oleh pemerintah terhadap Ormas. Pada bagian ini perlu diatur: a) tujuan pengawasan Ormas, yakni untuk menjamin
terlaksananya fungsi dan tujuan Ormas; b) pengawasan internal dan pengawasan eksternal, yakni bahwa setiap Ormas harus memiliki
lembaga pengawas internal maupun eksternal. Lembaga pengawas internal berfungsi untuk menegakkan kode etik organisasi dan memutuskan pemberian sanksi dalam internal Ormas. Tugas dan kewenangan lembaga pengawas tersebut diatur dalam AD dan ART
atau peraturan organisasi. Selanjutnya, dalam rangka pengawasan eksternal, untuk meningkatkan akuntabilitas organisasi, Ormas wajib
membuat laporan kegiatan dan keuangan yang terbuka untuk publik.
Untuk itu perlu diatur pedoman maupun tata cara pembuatan laporannya. Dalam hal pengawasan terhadap Ormas, masyarakat
berhak menyampaikan dukungan atau keberatan terhadap keberadaan atau aktivitas Ormas. Dukungan antara lain dapat berupa pemberian penghargaan, program, bantuan dana, dan dukungan operasional organisasi.
Sedangkan,
keberatan
diajukan
masyarakat
kepada
Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai tingkatan. Dalam hal
terdapat pengajuan keberatan tersebut, maka Pemerintah atau Pemerintah Daerah mengupayakan penyelesaian keberatan melalui 39
mekanisme mediasi dan konsiliasi. Berbagai hal tersebut perlu diatur lebih lanjut secara lebih detil.
7. Kajian Aktual Peran Kominda Dalam Deteksi Dini Konflik Sosial; A. Tujuan Kajian Untuk mengetahui gambaran peran kominda dalam deteksi dini konflik social;
Untuk
mengidentifikasi
permasalahan
yang
menjadi
penghambat pelaksanaan peran kominda dalam deteksi dini konflik sosial; Untuk mengidentifikasi langkah-langkah apa saja yang perlu
dilakukan untuk meningkatkan peran kominda dalam deteksi dini konflik sosial.
B. Pelaksanaan Kajian Lokasi kajian adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta C. Pokok-Pokok Hasil Analisis Kajian 1.
Kominda berperan sebagai koordinator intelijen dalam pencarian,
pengumpulan informasi dan atau bahan intelijen terkait potensi
atau gejala maupun peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional didaerah dari berbagai sumber, untuk kemudian
dikomunikasikan kepada pimpinan daerah sebagai tindakan deteksi dini atas kemungkinan terjadinya konflik sosial yang 2.
mengancam stabilitas nasional di daerah.
Permasalahan yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan peran kominda antara lain adalah:
a.
b.
Masalah sumber daya manusia, dimana kemampuan intelijen
yang dapat melakukan deteksi dini terhadap potensi yang mengancam stabilitas nasional masih kurang;
Masalah anggaran, dimana dengan keluarnya Perpres Nomor
67 Tahun 2013, anggaran untuk kominda tidak lagi berasal dari APBD, melainkan melekat pada BIN, dan telah beredarnya SE
Mendagri yang menghentikan anggaran kominda melalui
APBD, sementara sekretariat kominda hingga saat ini masih melekat pada Badan Kesatuan Bangsa, sehingga pembiayaan 40
untuk kegiatan kominda harus mengambil dari pos lain c.
jumlahnya sangat terbatas;
Masalah kelembagaan, yang masih terkait dengan masalah
anggaran. Karena anggaran melekat pada BIN, maka idealnya sekretariat kominda juga melekat pada BIN. Namun menjadi masalah, karena BIN bukan merupakan SKPD yang memiliki
kewajiban untuk memberikan laporan kepada pimpinan d.
daerah;
Masalah tata laksana, yakni belum adanya tata laporan yang
baku dan aman dari segala sisi.Langkah-langkah yang perlu
dilakukan untuk peningkatan peran kominda dalam deteksi
dini konflik sosial antara lain : 1). Terkait sumber daya
manusia, perlu peningkatan kualitas sumber daya intelijen,
dengan peningkatan pendidikan dan pelatihan keintelijenan;
2). Melaksanakan amanat Perpres 67 Tahun 2013, sebaiknya dilakukakan
restrukturisasi/reposisi
sekretariat
kominda
menjadi melekat pada BIN, mengingat anggaran juga melekat pada BIN, dan dengan Perpres tersebut, ketua kominda adalah
kepala Binda, dan Bakesbang diposisikan sebagai anggota, sama seperti unsur intelijen yang lain; 3). Perlu dibuat satu tatanan yang baku untuk sistem pelaporan yang aman.
D. Rekomendasi 1. 2.
Terkait sumber daya manusia, perlu peningkatan kualitas sumber
daya intelijen, dengan peningkatan pendidikan dan pelatihan keintelijenan.
Melaksanakan amanat Perpres 67 Tahun 2013, sebaiknya
dilakukan restrukturisasi/reposisi sekretariat kominda menjadi melekat pada BIN, mengingat anggaran juga melekat pada BIN, dan
dengan Perpres tersebut ketua Kominda adalah kepala binda dan
bakesbang diposisikan sebagai anggota, sama seperti unsur 3.
intelijen yang lain.
Perlu dibuat satu tatanan yang baku untuk sistem pelaporan yang aman.
41
8. Kajian Aktual Partisipasi Politik Masyarakat Dalam pembngunan Demokrasi di Indonesia; A. Tujuan Kajian Untuk mengetahui permasalahan partisipasi politik masyarakat dalam
pemilu dalam membangun demokrasi di Indonesia, Untuk mengetahui
faktor-faktor penyebab permasalahan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu
dalam membangun demokrasi di Indonesia, Untuk
memberikan rumusan rekomendasi/solusi kebijakan permasalahan
partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dalam membangun demokrasi di Indonesia. B. Pelaksanaan Kajian Lokasi kajian adalah Kabupaten/Kota dengan tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilu, dengan sampel Kota Solo. C. Pokok-Pokok Hasil Analisis Kajian 1.
Permasalahan Partisipasi Politik Masyarakat dalam pemilu dalam membangun demokrasi di Indonesia.
a.
Partisipasi Masyarakat Dalam Politik
Partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam
kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara,
dan
mempengaruhi
secara
langsung
kebijakan
atau
pemerintah
tidak
(public
langsung
policy).
Masyarakat merupakan faktor sentral dalam suatu negara demokrasi. Tanpa adanya partisipasi masyarakat, demokrasi
tidak akan dapat diwujudkan, karena hakekat demokrasi b.
adalah dari, oleh dan untuk rakyat.
Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu
Ciri utama dari suatu negara yang mempraktekkan demokrasi adalah dilaksanakannnya Pemiluhan Umum (Pemilu) secara
periodik dalam tenggang waktu tertentu. Dikatakan sebagai indikator
utama
negara
demokrasi,
karena
dalam
Pemilu rakyat menggunakan suaranya, melaksanakan hak 42
politiknya dan menentukan pilihannya secara langsung dan c.
bebas.
Partisipasi Vs Golput (KekecewaanPolitik) Golput
kekecewaan politik terjadi karena berbagai persoalan:
atau
Kegagalan birokrasimemberikan pelayanan publik kepada masyarakat
Kekecewaan
para
perpolitikan saat ini,
elit (politik)
terhadap
situasi
Adanya sikap apatis terhadap politik dari rakyat, dan (4). Rasionalitas rakyat terhadap politik semakin tinggi
sehingga mereka kini akan berhitung tentang keuntungan d.
riil yang didapat jika berafiliasi terhadap satu partai politik.
Faktor-faktor penyebab permasalahan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu membangun demokrasi di Indonesia.
Pertama faktor teknis; ialah adanya kendala teknis yang dialami oleh pemilih sehingga menghalanginnya untuk
menggunakan hak pilihnya. Seperti pada hari pencoblosan pemilih sedang sakit, ada kegiatan yang lain, ada diluar daerah,
serta
berbagai
hal
lainnya
yang
sifatnya
menyangkut pribadi pemilih. Kondisi itulah yang secara
teknis membuat pemilih tidak datang ke TPS untuk
menggunakan hak pilihnya. Kedua faktor pekerjaan; maksudnya adalah pekerjaan sehari – hari.Ketiga faktor
administrasi; Faktor adminisistratif adalah faktor yang
berkaitan dengan aspek adminstrasi yang mengakibatkan
pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya.Keempat faktor
sosialisasi;
Sosialisasi
atau
menyebarluaskan
pelaksanaan pemilu di Indonesia sangat penting dilakukan
dalam rangka memenimalisir golput. Kelima faktor politik; faktor ini adalah alasan atau penyebab yang ditimbulkan oleh aspek politik masyarakat tidak mau memilih.
43
D. Rekomendasi Kebiajakan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu
dapat
dilakukan
melalui:
1)
pendidikan
politik,
2) memaksimalkan fungsi partai politik, 3) memaksimalkan sosialisasi oleh penyelenggaraan pemilu.
9. Kajian Aktual Penguatan Nilai Budaya Lokal Dalam Perubahan Revolusi Mental Bangsa. A. Tujuan Kajian Menjelaskan prosesi seni tradisional yang merupakan budaya lokal dalam perubahan revolusi mental bangsa, Menggali permasalahan perubahan revolusi mental bangsa berbasis budaya lokal, Upaya solusi perubahan revolusi mental bangsa berbasis budaya lokal.
B. Pelaksanaan Kajian
Lokasi kajian adalah Provinsi Jawa Timur, C. Pokok-Pokok Hasil Analisis Kajian 1.
Nilai seni tradisional yang merupakan budaya lokal perubahan revolusi mental bangsa a.
dalam
Nilai-nilai yang dapat ditangkap adalah memberikan normanorma positif di masyarakat seperti saling dapat tolong menolong, hormat menghormati sehingga kerukunan dan
b.
keselarasan hidup menjadi damai, tenang dan sejahtera.
Nilai lain yang terkandung dalam budaya lokal kekuatan
supranatural berbau magis, seperti atraksi mengunyah kaca,
menyayat lengan dengan golok, membakar diri, berjalan diatas
pecahan kaca merupakan aspek non militer yang dipergunakan c. d.
untuk melawan pasukan Belanda.
Nilai menghormati pahlawan bahwa dulu di Tulungagung pernah ada tokoh penyebaran agama Islam yang termasyur.
Nilai perjuangan yang gigih.
44
2.
Permasalahan revolusi mental bangsa berbasis budaya lokal
a.
Permasalahan kebudayaan Permasalahan
kebudayaan
adalah
keseluruhan
permasalahan yang mencakup pengetahuan budaya, keyakinan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat.
Permasalahan
kesenian
dan
kebudayaan
dengan
banyaknya seni dan budaya yang telah di klaim oleh bangsa
b.
lain.
Permasalahan transformasi kebudayaan.
Faktanya sudah melupakan seni nilai dan budaya lokal yang
secara simbolik nampak telah meninggalkan nilai lihur seni dan budaya asli Indonesia yang merupakan warisan dari leluhur
dan para pendahulu bangsa, lemahnya kepatuhan terhadap hukum, memudarnya adat istiadat yang tercemin dalam setiap kebiasaan warga masyarakat Indonesia, banyaknya para
politisi yang telah meninggalkan tata krama dan etika politik yang santun dan menghilangkan politik balas dendam dan politik yang hanya mengejar kekuasaan tanpa memikirkan c.
kesejahteraan masyarakat.
Strategi revolusi mental bangsa berbasis budaya lokal.
Berikut analisis strategi perubahan revolusi mental bangsa berbasis budaya lokal yang dapat memperkokoh budaya
bangsa yang akan mengharumkan nama Indonesia, dan juga supaya budaya asli negara kita tidak di klaim oleh negara lain,
oleh sebab itu, sebagai generasi muda, yang merupakan pewaris budaya bangsa hendaknya memeliharaseni budaya
kita demi masa depan anak cucu dengan beberapa strategi d.
terdiri dari:
Strategi revolusi mental melalui masuknya muatan lokal reog dalam kurikulum.
Muatan lokal (mulok) reog adalah salah satu pelajaran di SMAN 1 Ponorogo. Mata pelajaran ini mulai diberlakukan siswa siswi kelas X SMAN 1 Ponorogo pada tahun 2007/2008. 45
e.
Peran budaya lokal dalam revolusi mental dan pendidikan karakter bangsa.
Pendidikan
merupakan
proses
pembentukan
karakter
(generasi muda) agar lebih mengetahui mana yang baik dan
mana yang buruk. Namun gejala yang ada pada zaman sekarang
adalah generasi muda menginginkan segala sesuatu menjadi
instant. Belajar itu memerlukan proses, dari proseslah kita dapat mengambil hikmah dari belajar itu sendiri. Proses merupakan seni, dalam membentuk kepribadian yang luhur
serta bijaksana. Proses dalam hidup adalah pendidikan konkrit bagi manuasia sebenarnya.
Dari berkesenianlah kita mampu untuk memupuk rasa bangga,
rasa memiliki, rasa menghargai warisan leluhur sebagai wujud
ekspresi dari kepribadian yang terdiri unsur-unsur cipta, rasa maupun karsa. Pendidikan karakter disebutkan sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan
watak
yang
bertujuan
mengembangkan
kemampuan peserta didikuntuk memberikan keputusan baikburuk, memelihara apa yang baik dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati.
D. Rekomendasi a.
Dalam pemaknaan nilai seni tradisional yang merupakan budaya lokal dalam perubahan revolusi mental bangsa.
Kebijakan kepala daerah untuk melestarikan nilai-nilai budaya lokal;
Kebijakan kepala daerah untuk melestarikan nilai-nilai seni tradisional untuk memperkuat dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dengan pendekatan aspek non militer;
Kebijakan kepala daerah untuk menghormati para pahlawan b.
seperti tokoh penyebar agama Islam yang masyur saat itu.
Strategi revolusi mental bangsa berbasis budaya lokal.
Kebijakan kepala daerah untuk memasukkan muatan lokal dalam
program
kemasyarakatan.
46
pemerintahan,
pembangunan
dan
Kebijakan kepala daerah untuk memperkuat prasarana pendukung program pendidikan karakter bangsa di daerah.
10. Kajian Aktual Peran Organisasi Masyarakat Sebagai Mitra Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. A. Tujuan Kajian Mendeskripsikan pemerintah
gambaran
daerah,
realitas
hubungan
Mendeskripsikan
peran
Ormas
Ormas
dengan
dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah, Mengindentifikasi faktor-faktor
yang
mempengaruhi
peran
ormas
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan daerah, Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam kerjasama Ormas dengan Pemerintah daerah,
Memberikan rekomendasi mengenai hal-hal yang perlu dilakukan
untuk mengoptimalkan peran Ormas sebagai mitra pemda dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
B. Pelaksanaan Kajian
Lokasi kajian adalah Kabupaten/Kota dimana terdapat ormas yang bekerjasama dengan pemerintah daerah. Daerah yang dipilih untuk
dijadikan sebagai sampel adalah Provinsi Sumatera Utara dan Kota Medan.
C. Pokok-Pokok Hasil Analisis Kajian Terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari deskripsi dan pembahasan
mengenai
pemerintahan di daerah. Pertama,
peran
gambaran
Ormas
realitas
dalam
hubungan
penyelenggaraan Ormas
dengan
pemerintah daerah menunjukkan bahwa dalam hubungan organisasi
kemasyarakatan dengan pemerintah, pemerintah berada dalam wilayah
state, sedangkan Ormas berada pada wilayah civil society. Keduanya di
satu sisi memiliki karakteristik dan sifat yang berbeda dan sama-sama memiliki peran diperlukan dalam kehidupan berbangsa. Di sisi lain, keduanya saling berhubungan dan harus bekerja sama secara sinergis 47
demi tercapainya tujuan bersama. Hubungan negara masyarakat sipil di
Indonesia sangat dipengaruhi oleh konteks lokal (budaya masyarakat dan budaya politik), karakter organisasi masyarakat sipil (SDM dan manajemen, finansial, model gerakan, jaringan), dan dinamika ekonomi politik lokal dan nasional. Fakta-fakta yang ada menunjukkan bahwa ciri-ciri
khusus
daerah
seharusnya
menjadi
perhatian
dalam
perencanaan pengembangan masyarakat sipil. Terdapat banyak Ormas di tingkat lokal yang telah memiliki kapasitas yang memadai dan mampu memberi pengaruh positif dalam mengelola hubungan negara
dan masyarakat sipil. Ormas ini kemudian menjadi patron (secara tidak
langsung) bagi pertumbuhan Ormas baru, dimana kemampuan dalam manajemen organisasi, pengelolaan pendanaan, dan kapasitas jaringan
dengan lembaga-lembaga di tingkat nasional maupun internasional yang dimiliki dapat menjadi pendorong pertumbuhan organisasi masyarakat sipil yang sehat di tingkat lokal.
Kedua, dalam hal peran Ormas dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah, Ormas di Indonesia memiliki kapasitas yang
sangat beragam, dimana hal ini mempengaruhi pula kemampuan
mengimplementasikan peran tersebut. Peran Ormas dalam hal ini mencakup peran dalam perencanaan kebijakan, dan peran dalam pengawasan pelaksanaan kebijakan. Peran Ormas dalam perencanaan
kebijakan adalah dengan memberikan masukan kepada pemerintah
agar ada proses aktualiasasi partisipasi masyarakat di dalam proses perencanaan kebijakan publik. Sebagian besar Ormas lainnya
menjalankan peran pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan negara dan peran advokasi/media partisipasi warga. Implementasi
peran ini dilakukan dalam bentuk yang beragam di setiap daerah,
namun secara umum bentuk-bentuk yang umum adalah dengan
penyampaian aspirasi (demonstrasi atau unjuk rasa), telaah kebijakan
publik, atau dengan mendampingi masyarakat untuk penguatan kapasitas.
Masyarakat
memberikan
respon
positif
terhadap
implementasi peran-peran tersebut, sementara belum seluruh jajaran pemerintah daerah memberikan respon yang sama. Sedangkan secara lebih luas, sebenarnya Ormas dapat memainkan berbagai peran dalam 48
penyelenggaraan pemerintahan. Beberapa peran tersebut adalah
melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara, peran advokasi dan partisipasi masyarakat, peran dalam pendidikan kewargaan.
Ketiga, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi peran
Ormas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sejauhmana Ormas
dapat
menjalankan
perannya
secara
optimal
dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat tergantung kepada kapasitas internal Ormas itu sendiri. Kapasitas internal Ormas tersebut
mencakup faktor derajat otonomi, faktor keswadayaan dan faktor keswasembadaan. keempat,
berbagai
permasalahan
masih dihadapi
dalam
implementasi peran Ormas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kapasitas dan kiprah Ormas masih belum cukup memadai untuk terlibat
dalam
pengawasan
penyusunan
kepada
kebijakan
penyelenggara
publik
dan
negara.
melakukan
Kegiatan-kegiatan
organisasi masih bersifat kasuistis dan sporadis, serta tidak
berkelanjutan. Berbagai kinerja yang kurang memadai ini disebabkan oleh kelemahan organisasi masyarakat sipil yang berakar pada
beberapa hal internal berikut ini: Pertama, lemahnya manajemen pengelolaan organisasi termasuk di dalamnya kurang melakukan kaderisasi dan pengelolaan SDM yang tepat, serta belum memiliki
jaringan yang luas di kalangan masyarakat sipil; Kedua, rendahnya akses organisasi terhadap informasi; Ketiga, minimnya dukungan
prasarana, pelatihan, permodalan serta akses distribusi dan pemasaran pada proses pengembangan unit-unit produksi Ormas; Keempat, keterbatasan
proses
pertukaran
gagasan,
pengalaman,
dan
pembelajaran antar-organisasi masyarakat antar wilayah karena
keterbatasan mobilitas mereka. Selain
itu
terdapat
permasalahan
dari
aspek
regulasi.
Pemerintah pusat cenderung lambat dalam menyesuaikan dan menata berbagai aturan perundang-undangan yang mengatur organisasi masyarakat sipil. Padahal peran masyarakat dalam mendorong
perkembangan Ormas di Indonesia cukup signifikan. Selain itu juga 49
terdapat
permasalahan
dalam
aspek
prakatemberdayaan, serta aspek akses informasi.
pendanaan
dan
D. Rekomendasi Bagi Pemerintah Pusat: 1) Pemerintah perlu memfasilitasi suatu forum partisipatif di tingkat nasional untuk organisasi masyarat sipil yang bertujuan untuk menyusun kode etik bagi aktifitas organisasi masyarakat sipil sendiri, 2) Pemerintah perlu mengkoordinasikan berbagai program penguatan kapasitas organisasi masyarakat sipil
(baik kebijakan maupun penganggaran) dengan berbagai stakeholder
terkait, untuk membangun sinergi program, wilayah maupun cakupan isu di seluruh wilayah Indonesia. Dalam 5 tahun kedepan, pemerintah
melalui peran Kementerian Dalam Negeri perlu merumuskan kebijakan
tentang keterlibatan masyarakat (civic engagement) dalam proses penyusunan kebijakan publik, 3) Pemerintah pusat perlu mengadakan
koordinasi yang intensif dengan unsur-unsur pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan makro yang implementatif di seluruh wilayah.
Bagi Pemerintah Daerah: 1) perlu diberikan ruang yang lebih luas bagi pemerintah daerah
untuk menyusun kebijakan operasional
(khususnya dalam bentuk peraturan daerah propinsi dan/atau
peraturan daerah kabupaten/kota) dalam pengembangan ormas, sesuai dengan ciri khas sosial, ekonomi dan politik di tingkat lokal, 2) sebagai institusiperpanjangan pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu
mengembangkan inisiatif yang sesuai dengan konteks lokal dalam pembinaan ormas sebagai langkah pertama yang seharusnya ditempuh
dalam mengidentifikasi keberadaan dan aktivitas ormas yang terdapat di masing-masing daerah, 3) Dalam membangun hubungan dengan
kalangan ormas, pemerintah daerah perlu mengambangkan sikap
positif dalam merespon berbagai dinamikayang terjadi didaerah. Dalam konteks yang lebih konkrit, setiap upaya untuk mengkritik jalannya pemerintahan seharusnya dilihat sebagai upaya untuk turut serta
berkontribusi dalam pengembangan dan pembangunan daerah yang dilakukan ormas dengan cara yang khas. 50
Bagi Kalangan Ormas: 1) Kalangan ormas, khususnya ditingakat lokal,
perlu membangun komitmen bersama untuk membatasi peran-peran
ideal normatif yang dapat diaktualisasikan dalam konteks pengawasan
terhadap negara, peran advokasi dan media partisipasi warga, serta peran pendidikan kewargaan. Komitmen ini perlu dibangun untuk
mengeliminasi aspek-aspek internal dan eksternal ormas itu sendiri
yang dapat mendistorsi pelaksanaan peran sosial ormas, 2) Ormas
perlu menggagas suatu mekanisme bersama yang dapat menjamin
independensi kelembagaan yang tergambar dalam aktivitasdan pendanaan organisasi. 3) Ormas, terutama yang berbasis advokasi,
perlu melibatkan pertimbangan yang lebih luasdalam melaksanakan
peran dan fungsinya sebagai bagian dari masyarakat sipil, termasuk dalam mengembangkan metode penyampaian aspirasi, advokasi dan pendampingan pada masyarakat yang sejalan dengan nilai setempat (budaya atau agama). Dalam
upaya
melakukan
revitalisasi
peran
ormas
dalam
penyelenggaraan pemerintahan, maka hubungan antara ormas dengan pemerintah
harus
dilakukan
dengan
prinsip-prinsip
sebagai
berikut:Hubungan yang dijalin tidak bersifat intervensi dan instruktif,
melainkan menempatkan ormas dalam posisi yang lebih sejaja rmelalui proses dialogis dan partisipatif dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan. a.
Mendorong ormas bersifat inklusif dan mandiri serta terbuka untuk
b.
Mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan
melakukan dialog dengan anggota atau ormas yang lain.
ormas yang mengarah pada peningkatan sikap saling menghormati
(mutual respect) dan saling percaya (mutual trust) antara anggota c.
masyarakat dan antar ormas.
Menjadikan ormas yang bersifat inklusif sebagai partner dalam perumusan
dan
pelaksanaan
kebijakan
pemerintah
untuk
menegakkan nilai bhineka tunggal ika dan mencegah terjadinya d.
konflik sosial.
Mendorong peran ormas sebagai media bagi anggota masyarakat untuk menyelesaikan konflik sosial secara damai. 51
e.
Mendorong peningkatan komunikasi dan dialog antar ormas untuk
f.
Menumbuhkan etika berorganisasi dan etika politik guna mencegah
mendiskusikan dan menyelesaikan permasalahan kemasyarakaan. konflik politik memasuki wilayah ormas.
2.2.3. Kajian Taktis 1. Kajian Taktis Penyelesaian Sengketa Organisasi Kemasyarakatan A. Tujuan Kajian 1. Untuk mengetahui gambaran sengketa Organisasi Kemasyarakatan
2. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa Organisasi Kemasyarakatan
3. Untuk mengetahui implementasi peran dan kewenangan Pemerintah dalam penyelesaian sengketa Organisasi Kemasyarakatan
B. Pelaksanaan Kajian
Pelaksanaan Kajian Taktis selama 3 (tiga) bulan C. Pokok-Pokok Hasil Analisis Kajian 1.
Gambaran sengketa Organisasi Kemasyarakatan a.
Sengketa Internal
Sengketa yang terjadi berkaitan dengan dualism kepemimpinan (perebutan posisi pimpinan), pengelolaan keuangan (bantuan,
2.
b.
hibah) Ormas, serta pengelolaan lembaga Ormas itu sendiri. Sengketa Eksternal
Sengketa yang berkaitan dengan sengketa antar Ormas maupun sengketa antara Ormas dengan masyarakat.
a. Mekanisme penyelesaian sengketa Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan
aturan
perundang-undangan
yang
berlaku,
penyelesaian sengketa Ormas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) masing-masing Ormas.
Namun pada kenyataannya masih ada Ormas yang belum
mencantumkan hal tersebut dalam AD/ARTnya. Pada umumnya
sengketa internal diselesaikan dengan cara musyawarah oleh
pengurus dan anggota Ormas itu sendiri. Mediasi dilakukan bila 52
pengurus
meminta
pendapat
atau berkonsultasi
dengan
Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Apabila tidak ditemukan
jalan keluar, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui jalur pengadilan negeri.
b. Implementasi peran dan kewenangan Pemerintah dalam penyelesaian sengketa Organisasi Kemasyarakatan
Kewenangan pemerintah sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa internal Ormas telah dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang, namun beberapa kasus sengketa Ormas
berlarut-larut disebabkan Ormas yang bersangkutan tidak meminta Pemerintah untuk menjadi mediator. D. Rekomendasi Pemerintah perlu membentuk Peraturan Pemerintah (PP) mengenai Penyelesaian
Sengketa
Organisasi
mengatur materi berkaitan dengan :
Kemasyarakatan.
PP
tersebut
Kewenangan Pemerintah untuk ikut campur dalam penyelesaian sengketa organisasi kemasyarakatan baik internal maupun eksternal
apabila dampak dari sengketa tersebut telah menimbulkan ekses negatif bagi ormas itu sendiri, hubungannya dengan ormas lain maupun dengan masyarakat luas;
Bentuk keterlibatan pemerintah dalam Penyelesaian Sengketa Organisasi Kemasyarakatan
Prasyarat sebagai mediator pemerintah
Sanksi bagi ormas yang melakukan tindakan anarkhis E. Tindak Lanjut Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Kesatuan Bangsa dan
Politik
Pemerintah
perlu
segera
mengenai
Kemasyarakatan
53
memprakarsai
Penyelesaian
penyusunan Sengketa
Peraturan
Organisasi
2. Judul Kajian Taktis Pembinaan dan Pengawasan Peraturan Daerah (Studi Kasus Perda Bermasalah) A. Tujuan Kajian 1. 2. 3.
Untuk mengetahui permasalahan dan faktor penyebab permasalahan
dalam proses pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi;
Untuk mengetahui permasalahan dan faktor penyebab permasalahan dalam pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pada proses pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi; Untuk
merumuskan
rekomendasi
kebijakan
Pembinaan
dan
Pengawasan dalam proses pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi.
B. Pelaksanaan Kajian Pelaksanaan Kajian Taktis selama 3 (tiga) bulan
C. Pokok-Pokok Hasil Analisis Kajian 1.
Permasalahan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi : a.
b. c. d. e. 2.
Pada tahap perencanaan ditemui masih ada daerah yang tidak
melalui mekanisme prolega (tidak berfungsinya Badan Legislasi Daerah);
Naskah Akademis tidak menggambarkan kondisi sebenarnya sehingga terkesan hanya sebagai melengkapi syarat pengajuan Peraturan Daerah;
Kurangnya kemampuan SKPD pemrakarsa dalam merancang Peraturan Daerah yang baik ;
Alotnya pembahasan sehingga memakan waktu yang lama;
Seringnya terjadi keterlambatan dalam penetapan Peraturan Daerah dari waktu yang ditetapkan dalam aturan perundangan.
Faktor-faktor penyebab permasalahan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi : 54
a.
Tidak berjalannya fungsi pembinaan yang dilakukan oleh
b.
Kurangnya kemampuan sumber daya manusia dalam menyusun
c.
Minimnya legal drafting yang dimiliki oleh SKPD ;
d. e.
3.
Pemerintah diatasnya;
naskah akademisnya;
Adanya tarik ulur kepentingan elit-elit dalam merumuskan suatu
substansi karena menyangkut janji-janji politik, kepentingan pribadi maupun golongan;
Minimnya waktu yang diberikan oleh Peraturan Perundangan
(hanya 3 hari) untuk memperbaiki draft Peraturan Daerah sesuai dengan catatan hasil pembahasan.
Permasalahan Pembinaan dan Pengawasan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi :
a. Pembinaan terhadap penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi belum optimal ;
b. Keterlambatan hasil evaluasi Peraturan Daerah yang melebihi batas waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan;
c. Kurangnya
kesadaran
Kabupaten/Kota
untuk
menyerahkan
Peraturan Daerah yang terkait dengan Pajak dan Retribusi kepada
4.
Biro Hukum untuk dievaluasi.
Faktor-faktor penyebab permasalahan Pembinaan dan Pengawasan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi :
a. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembinaan Peraturan Daerah;
b. Daya dukung Anggaran dan SDM (legal drafting) yang ada tidak sebanding dengan banyaknya Peraturan Daerah dari SKPD maupun dari Kabupaten/Kota yang masuk ke Biro Hukum;
c. Adanya keengganan Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah
untuk
membatalkan
dan
atau
merekomendasikan
pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sedangkan pada saat yang sama Bupati/Walikota over confidence terhadap
Peraturan Daerah yang disusun disebabkan karena adanya keyakinan bahwa mereka dipilih langsung oleh rakyat. 55
D. Rekomendasi Pemerintah
perlu
membentuk
Peraturan
Pemerintah
mengenai
Pembinaan dan Pengawasan Peraturan Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur materi berkaitan dengan : 1.
Perencanaan, koordinasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan,
2.
Mekanisme pembinaan : perencanaan, perancangan, pengawasan,
3.
penguatan pedoman, pemantauan dan evaluasi kinerja pengawas; penetapan ;
Pengawasan : evaluasi dan klarifikasi, examinasi publik, sanksi
E. Tindak Lanjut
Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Kesatuan Bangsa dan
Politik perlu segera memprakarsai penyusunan Peraturan Pemerintah mengenai Pembinaan dan Pengawasan Peraturan Daerah. 2.3.
Focus Group Discussion/FGD
2.3.1.
Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/RUU-XI/2003 terhadap
Pelaksanaan Pemilu Serentak Pemilihan Presiden (Pilpers) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) Tahun 2019;
A. Tujuan Focus Group Discussion (FGD) 1. 2. 3.
Untuk mengetahui sejauhmana kemungkinan berbagai permasalahan
yangakan ditimbulkan dalam Pemilu Serentak Pileg dan Pilpres Tahun 2019 dengan adanya Keputusan MK14/PUU-XI/2013.
Untuk mengetahui perubahan regulasi sebagai akibat berbagai permasalahan yang akan muncul, jika dilaksanakan Pemilu Serentak Pileg dan Pilpres Tahun 2019.
Untuk memberikan rekomendasi langkah-langkah dan kebijakan untuk mengantisipasi Pemilu Serentak Pileg dan Pilpres Tahun 2019.
B. Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Kegiatan FGD telah dilaksanakan pada tanggal 1 April 2014, bertempat di Blue Sky Pandurata Boutique Hotel, Jl Raden Saleh No. 12 Jakarta-Pusat dengan Peserta dan Narasumber terdiri dari: 56
1. 2.
Peserta FGD berasal dari internal Badan Litbang Kemdagri (para
pejabat struktural dan pejabat fungsional) dan perwakilan dari komponen terkait di lingkungan Kemendagri. Narasumber terdiri:
Dr. Siti Zuhro (LIPI), dengan topik“Implikasi Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Terhadap Pelaksanaan Pemilu
Serentak Pileg dan
Pilpres
Tahun
2019”,
dengan
kisi-kisi
materi:Pemilu Serentak Pilpres dan Pileg, Presidential/Parlemental Threshold, dll.
Dr. Taufiqurrahman Syahuri, SH,. MH.(Komisi Yudisial), dengan
topik“Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUUXI/2013 Terhadap Pelaksanaan Pemilu Serentak Pileg dan Pilpres
Tahun 2019”, dengan kisi-kisi materi: Peyelenggaraan Pemilu
Serentak Pilpres dan Pileg, Regulasi atau Pengaturan UU Pilpres & UU Legislatif, Penyelesaian Sengketa Pilpres dan Pileg, dll.
Jeirry Sumampouw (Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TEPI), dengan Topik Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
14/PUU-XI/2013 Terhadap Pelaksanaan Pemilu Serentak Pileg dan Pilpres Tahun 2019”, dengan kisi-kisi materi:Permasalahan dan Implikasi
Pemilu
Serentak
Pilpres
dan
Pileg
2019,
Presidential/Parlemental Threshold, Penyelesaian sengketa Pemilu Serentak, dll.
Tim Badan Litbang Kemendagri. C. Pokok-Pokok Hasil Analisis Focus Group Discussion (FGD) Berdasarkan hasil diskusi yang berkembang dalam FGD “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Terhadap Pelaksanaan Pemilu Serentak Pileg dan Pilpres Tahun 2019”, dapat dilaporkan hal-hal
sebagai berikut:
D. Pokok-Pokok Permasalahan: 1.
Masih ada perdebatan mengenai Pemilu Serentak Pileg dan Pilpres Tahun 2019, terutama terkait dengan penjadwalan, mekanisme penyelenggaraan,
regulasi/pengaturan,
termasuk
penyelesaian sengketa pemilu serentak nantinya. 57
bagaimana
2.
Permasalahan Sistem Pemilihan yang belum mampu menjamin lahirnya pemimpin
yang
bersih
dan
bertanggung
jawabserta
menghasilkankinerja dan tata-kelola pemerintahan yang baik.
a. Faktor penyebab: 1.
Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013
bersifat final dan mengikat, namun demikian masih ada yang pro
dan kontra terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2.
14/PUU-XI/2013 itu sendiri;
Masalah Konstitusi (In)-Konsistensi, yaitu Pengaturan Skema
Presidensialisme:
Para pemimpin sipil gagal memanfaatkan momentum untuk menata ulang struktur politik-ketatanegaraan yang diwariskan
UUD 1945. Akibatnya, perubahan konstitusi hanya bersifat tambal sulam, secara substansi tidak koheren dan konsisten
satu sama lain.
Konstitusi memberi mandat besar kepada DPR (baca: partai
politik) untuk menyeleksi dan menentukan pimpinan anggota sejumlah lembaga dan komisi negara yang seharusnya
merupakan otoritas Presiden. Di
satu
pihak
ada
obsesi
besar
untuk
memperkuat
pelembagaan sistem demokrasi presidensial, namun di pihak lain sebagian kekuasaan presiden dipreteli dan sebaliknya 3.
otoritas parlemen justru diperbesar.
Masalah Desain Peraturan Kepemiluan
a.
Pertama, secara umum skema atau format pemilu (pileg, pilpres,
dan
pilkada)
bukan
hanya
tidak
menjanjikan
melembaganya demokrasi substansial yang terkonsolidasi,akan tetapi juga tidak melembagakan pemerintahan yang efektif dan sinergis (nasional-regional-lokal), serta pemerintah yang
bersih dari korupsi dan perangkap penyalahgunaan kekuasaan. Format pemilu yang berlaku cenderung melembagakan
pemerintahan hasil pemilu yang tidak terkoreksi. Tidak
mengherankan jika politik transaksional dalam pengertian 58
negatif masih kental mewarnai relasi kekuasaan di antara b.
berbagai aktor dan institusi demokrasi hasil pemilu.
Kedua, format Pileg lebih berorientasi pemenuhan aspek representasi
anggota
anggota
legislatif, dan
sebaliknya
cenderung mengabaikan kapabilitas dan akuntabilitas para wakil terpilih. Persyaratan caleg yang cenderung normatif-
administratif membatasi peluang publik memilih wakil atas
dasar kapabilitas. Besaran Dapil yang terlalu luas dan berwakil
banyak tidak memungkinkan konstituen mengenal wakil, sehingga membuka peluang besar bagi wakil rakyat melarikan c.
diri dari tanggung jawab.
Ketiga, format Pilpres (dan Pilkada) yang juga tidak
menjanjikan tampilnya presiden (dan kepala daerah) yang
kapabel sekaligus akuntabel.Hampir tidak ada perdebatan
serius tentang agenda para capres bagi masa depan bangsa dan tentang arah dan strategi kebijakan seperti apa yang
ditawarkan para kandidat presiden dalam pengelolaan sumberdaya alam, strategi dalam membangun kedaulatan pangan, energi, dan seterusnya. Orientasi dan arah kompetisi
masih berputar di sekitar upaya meraih popularitas dan
elektabilitas.Hampir tidak ada kesempatan bagi publik memilih kandidat berdasarkan kapabilitas para capres, penetapan capres dan mekanisme capres secara oligarkis oleh ketua umum ataupun pimpinan parpol.
b. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013: 1.
Perlu diantisipasi Hasil Pileg dan Pilpres 2014 ada yang
2.
Pembentuk UU perlu untuk menerbitkan undang-undang pemilu
3.
Oleh karena MK memutuskan pemilu dilaksanakan serentak, maka
mempersoalkan tidak syah.
serentak Tahun 2019.
syarat ketentuan ambang batas pilpres (presidential treshold) secara otomatistidak berlaku lagi. 59
4.
Akan semakin banyak jumlah calon presiden. Karena Parpol yang lolos jadi peserta pemilu berhak mengusulkan calon atau berkoalisi
dengan parpol lain untuk mendukung capres-cawapres. E. Rekomendasi 1.
Pembentuk Undang-Undang perlu menerbitkan Undang-Undang Pemilu
Serentak Pileg dan Pilpres Tahun 2019 yang mampu menjamin demokrasi, pemerintahan yang efektif dan sinergis (nasional-regionallokal), serta bersih dari korupsi dan perangkap penyalahgunaan
2. 3.
kekuasaan;
Merumuskan desain peraturan kepemiluan serentak dengan memberi penegasan
pengaturan
skema
presidentialisme,
penyelenggaraan dan penyelesaian sengketanya;
mekanisme
Kementerian Dalam Negeri perlu melakukan kajian tentang Pemilu
Serentak Pileg dan Pilpres 2019.
F. Tindak Lanjut 1. 2.
Badan Penelian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri segera mengambil langkah-langkah untuk segera melakukan Kajian tentang
Pemilu Serentak Pileg dan Pilpres Tahun 2019.
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri perlu:
a. Merumuskan desain peraturan kepemiluan serentak dengan memberi
penegasan
pengaturan
skema
presidentialisme,
mekanisme penyelenggaraan dan penyelesaian sengketa pemilu.
b. Mengantisipasi hasil Pileg dan Pilpres 2014 terhadap Putusan MK No.14/PUU-XI/2013 tentang pemilu serentak 2019, ada yang
mempersoalkan tidak syah, maka perlu dibuat kesepakatan politik antara pemerintah dan parpol yang menyatakan bahwa Pileg dan
Pilpres Tahun 2014 adalah syah.
60
2.2.4. “Antisipasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Gubernur dan
Bupati/Walikota
Tahun
2020
Berbagai
Persoalan
dan
Implikasinya Yang Akan Ditimbulkan”. A.
Tujuan Focus Group Discussion (FGD) 1. 2. 3.
B.
Untuk
mengetahui
sejauhmana
kemungkinan
berbagai
persoalan/permasalahan yangakan ditimbulkan dalam Pilkada Serentak Tahun 2020;
Untuk mengetahui perubahan regulasi sebagai akibat berbagai permasalahan/persoalan jika dilaksanakan Pilkada serentak Tahun 2020;
Untuk memberikan solusi atau jalan keluar langkah-langkah dan kebijakan
untuk
mengantisipasi
serentak tahun 2020.
penyelenggaraan
pilkada
Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Kegiatan FGD dilaksanakan pada tanggal 2 April 2014, bertempat di
Blue Sky Pandurata Boutique Hotel, Jl Raden Saleh No. 12 Jakarta-
Pusat dengan peserta dan Narasumber terdiri dari:
1. Peserta FGD berasal dari internal Badan Litbang Kemendagri
(para pejabat strultural dan pejabat fungsional) dan perwakilan dari komponen terkait di lingkungan Kemendagri;
2. Narasumber terdiri: Prof.
Syamsuddin
Penyelenggaraan
Regulasi/pengaturan
Harris
Pilkada
(LIPI),
dengan
Serentak
materi 2020,
UU Pilkada, Penyelesaian Sengketa
Pilkada serentak 2020, dll
Jeirry Sumampouw (Koordinator TEPI) dengan materi Penyelenggaraan
Regulasi/pengaturan
Pilkada
2020,
UU Pilkada, Penyelesaian Sengketa
Pilkada serentak 2020, dll
• Tim Badan Litbang Kemendagri.
61
Serentak
C.
Pokok-Pokok Hasil Analisis Focus Group Discussion (FGD) 1. Pokok-pokok permasalahan: a.
Jika Pilkada Serentak bertolak dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, sebenarnya tidak ada
pengaturan yang mengikat terkait pilkada. Artinya, pilkada bisa serentak tapi bisa juga tidak serentak. Namun bila
tujuannya efisiensi waktu dan dana, pilkada sebaiknya dilakukan serentak. Persoalannya apakah Pilkada Serentak
dilakukan sekadar untuk tujuan efisiensi waktu dan dana saja ataukah sebaiknya pilkada serentak dilakukan tak
hanya untuk tujuan efisiensi, melainkan juga untuk b.
efektifitas dan sinergi pemerintahan;
Ada persoalan bagi kepala daerah (gubernur, bupati, walikota) untuk penyesuaian jadwal berakhir masa jabatan
Kepala Daerah yang masa jabatannya kurang atau melebihi 5
tahun, sehingga akan ada banyak pejabat sementara dan bisa c.
saja akan berlangsung dalam waktu yang lama; Beban
kerja
MK
akan
sangat
banyak,karena
kemungkinannya akan banyak muncul sengketa yang diakibatkan pilkada serentak.
2. Faktor penyebab: a.
Belum ada format desain Pilkada serentak yang mampu mengakomodasi kesepakatan politik untuk mengurangi gejolak politik;
b.
Belum ada payung hukum yang melegitimasi Pilkada
c.
Ada persoalan waktu penjadwalan pelaksanaan Pilkada
serentak Tahun 2020;
Serentak th. 2020 baik untuk pemilihan gubernur maupun bupati/walikota.
3. Implikasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Gubernur dan Bupati/Walikota Tahun 2020: a.
Semua atau sebagian regulasi politik harus berubah atau disesuaikan.
62
b.
Perlu dilaksanakan Pilkada transisi dengan penyesuaian jadwal berakhir masa jabatan kepala daerah, karena
kemungkinannya akan ada banyak pejabat sementara dan bisa saja akan berlangsung dalam waktu yang lama. Untuk
itu dibutuhkn juga UU sendiri yang bersifat sementara
c.
(mungkin Perpu untuk payung hukum Pilkada Transisi).
Untuk beberapa formula Pilkada Transisi/Serentak, beban kerja MK akan sangat banyak. Oleh karena itu perlu ditata ulang soal penyelesaian sengketa hasil Pilkada serentak.
D.
Rekomendasi 1.
2.
Secara umum, Pembentuk UU perlu untuk menerbitkan: a.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU)
b.
Undang-Undang Pilkada Serentak yang mampu menjamin
untuk melaksana Pilkada Transisi
demokrasi, pemerintahan yang efisien dan efektif serta sinergis (nasional-regional-lokal);
Secara khusus, merumuskan desain peraturan Pilkada serentak dengan pengaturan skema: a.
Terlepas ada atau tidaknya penafsiran baru MK atas putusannya, dari segi waktu, pilkada serentak pada 2020
terlalu dekat dengan pemilu serentak 2019. Semestinya ada
jeda waktu yang relatif cukup bagi masyarakat sesudah pemilu serentak sebelum disibukkan kembali oleh hiruk-
pikuk pilkada serentak. Jeda waktu yang cukup diperlukan
agar publik memiliki kesempatan untuk menilai kembali
kinerja parpol hasil pemilu serentak sebagai dasar b.
menentukan pilihan dalam pilkada serentak;
Jika konteks keputusan MK tentang pileg (dan pilpres
serentak) mencakup semua legislatif (DPR, DPD, DPRD),
maka jadwal pilkada serentak tidak harus terikat dengan
jadwal pemilu serentak. Artinya, kesepakatan Panja RUU Pilkada tentang pilkada serentak pada 2020 bisa saja dilaksanakan bila tujuannya hanya efisiensi waktu dan 63
dana.Akan tetapi jika arah penataan pilkada mencakup juga tujuan efektifitas dan sinergi pemerintahan (nasional, prov,
kab/kota), sebaiknya pilkada serentak dijadwalkan pada
akhir 2021 atau awal 2022. Siapa tahu ada penafsiran baru c.
MK atas keputusan yang telah dibuatnya;
Pengaturan tentang “pilkada transisi” tidak harus menyatu atau menjadi bagian dari UU Pilkada. Jadi regulasinya bisa dalam bentuk PERPPU tentang pilkada transisi yang garis2
besarnya telah menjadi konsensus di antara Presiden, DPR, d. e.
dan MK;
Jika pengaturan ttg “pilkada transisi” menjadi bagian UU Pilkada, pasal terkait bisa dimasukkan ke dalam aturan peralihan;
Jika pilkada dianggap bagian dari rejim pemilu, maka sesuai
amanat konstitusi, sengketa pilkada tetap menjadi otoritas Mahkamah Konstitusi;
f.
MK mendelegasikan sebagian otoritasnya dalam soal
g.
Pilihan jalan keluar lain yang bisa diambil adalah
sengketa pilkada padapengadilan tinggi;
mempertahankan otoritas penyelesaian sengketa pilkada pada
MK
namun
MK
membentuk
semacam
pengadilan/mahkamah konstitusi daerah yang bersifat ad hoc di tingkat provinsi; E.
Tindak Lanjut 1.
Badan Penelian dan Pengembangan dan Komponen terkait di
lingkungan Kementerian Dalam Negeri segera mengambil langkah-langkah untuk segera melakukan Kajian tentang Pilkada
2.
Serentak 2020.
Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
dengan komponen terkait perlu membuat perubahan regulasi sebagai
akibat
berbagai
permasalahan/persoalan
dilaksanakan Pilkada serentak Tahun 2020; 64
jika
2.2.5. Judul “Pemilukada Secara Langsung Kaitannya Dengan Korupsi Kepala Daerah”. A. Tujuan Focus Group Discussion (FGD) 1. Untuk mengetahui permasalahan Pemilukada langsung kaitannya dengan korupsi Kepala Daerah;
2. Untuk
mengetahui
faktor
3. Untuk
memberikan
penyebab
kaitannya dengan korupsi Kepala Daerah;
Pemilukada
solusi/rekomendasi
langsung
kebijakan
dalam
penanganan Pemilukada kaitannya dengan korupsi kepala daerah.
B. Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Kegiatan FGD dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2014, bertempat di Hotel Bintang Griyawisata Jakarta, Jl Raden Saleh No. 16 Jakarta-Pusat
dengan peserta dan Narasumber terdiri dari: 1. 2.
Peserta FGD berasal dari internal Badan Litbang Kemendagri
(para pejabat struktural dan pejabat fungsional) dan Mitra Kerja Kemendagri;
Narasumber terdiri:
Prof. Muchlis Hamdi, MPA (LIPI), Mangala Sihite,SH, MM dan
Dr. Hadi Supratikta, MM dengan materi Pemilukada Secara
Langsung Kaitannya Dengan Korupsi Kepala Daerah Ditinjau
dari Aspek Sosiologi dan Regulasi
Prof. Syamsuddin Haris (LIPI), Dr. Moh Ikhsan, MSi (LAN) dan Atik Maryatie, S.Sos, MSi dengan materi Pemilukada Secara
Langsung Kaitannya Dengan Korupsi Kepala Daerah Ditinjau •
dari Aspek Politis
Tim Badan Litbang Kemendagri.
C. Pokok-Pokok Hasil Analisis Focus Group Discussion (FGD) 1. Pokok-pokok permasalahan: a. Konsep korupsi elektoral mencakup praktek-praktek berupa
upaya illegal untuk mempengaruhi hasil pemilu dengan 65
mempengaruhi penyelenggaraan pemilu untuk memanipulasi penghitungan suara;
b. Bentuk umum korupsi electoral dapat berupa korupsi politik yang dapat dibedakan dari korupsi kecil-kecilan dan korupsi
birokratis terutama karena ia dilakukan oleh pemimpin politik atau pejabat yang dipilih (elected) yang diberikan kewenangan publik
dan
yang
kepentingan publik;
bertanggungjawab
untuk
mewakili
c. Pemilukada Secara Langsung Kaitannya Dengan Korupsi Kepala Daerah dapat ditinjau dari Aspek Sosiologi, Regulasi maupun Politis.
2. Faktor penyebab:
a. Pemilukada Secara Langsung Kaitannya Dengan Korupsi Kepala Daerah dapat ditinjau dari Aspek Sosiologi adapun penjelasan mengenai sebab dan kejadian tindakan korup
biasanya dijumpai dalam interaksi antara individu dan struktur sosial, dimana korupsi memainkan peran utama dalam
menyebabkan kerusakan serius bagi landasan ekonomi dan sosial di negara sedang berkembang. Pada gilirannya, korupsi juga merusak kesejahteraan masyarakat dan investasi dalam pelayanan publik dengan demikian juga merusak kualitas
kehidupan dan menghasilkan penurunan dalam rata-rata harapan hidup;
b. Pemilukada Secara Langsung Kaitannya Dengan Korupsi Kepala Daerah dapat ditinjau dari Aspek Regulasi, dalam ketiadaan regulasi yang efektif, hokum (law) seringkali
membantu penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Ketika
politisi mengetahui bahwa mereka dapat beroperasi tanpa pengamatan
yang
cermat
yang
dibawa
oleh
system
pengawasan efektif (effective watchdog system) mereka
cenderung mengalami manfaat dari imbalan jabatan publik dengan mengorbankan barang-barang publik.
c. Pemilukada Secara Langsung Kaitannya Dengan Korupsi Kepala Daerah dapat ditinjau dari Aspek Politik. 66
Secara umum cost system demokrasi yang berbasis prinsip one man one vote lebih mahal daripada system otoriter, sedangkan pilkada langsung lebih mahal daripada pilkada tidak langsung;
Walaupun cost pilkada langsung besar tapi tidak semua pembiayaan politik yang dikeluarkan parpol dan kandidat bersifat politik uang;
Politik
uang
umumnya
berlangsung
ketika
tingkat
pendapatan dan juga tingkat pendidikan masyarakat masih
relative rendah dan menyuburnya politik uang adalah
cenderung sikap permisif masyarakat terhadap korupsi, suap dan pemberian hadiah;
Namun faktor yang tak kalah penting dibalik maraknya
politik uang adalah skema dan system Pilkada yang lebih melembagakan munculnya kandidat yang popular dan
memiliki modal finansial ketimbang figure yang kapabel dan kompeten sebagai calon pemimpin daerah, dan sejauh ini belum ada mekanisme dalam regulasi Pilkada yang menjamin
kompeten.
munculnya
kandidat
yang
kapabel
dan
d. Pembiayaan Pilkada langsung yang mahal oleh pasangan calon merupakan salah satu factor maraknya korupsi kepala daerah dimana
mengundang
meminjamkan
dana
munculnya
kepada
para
pasangan
“Bandar” calon
yang
dengan
kompensasi kebijakan yang menguntungkan pemodal jika
terpilih dimana seharusnya pasangan kepaladaerah terpilih bekerja untuk rakyat akhirnya bekerja untuk pemodal dan dirinya sendiri.
D. Rekomendasi a. b.
Membenahi format Pilkada, termasuk mewajibkan parpol
melakukan seleksi internal kandidat yang transparan, partisipatif dan akuntabel;
Melembagakan mekanisme “uji public” bagi setiap kandidat yang diusung parpol dalam Pilkada; 67
c.
Mengoptimalkan besaran subsidi Negara kepada parpol termasuk
d.
Menjamin dan mengawal proses pemberian suara dalam Pilkada
e. f. g.
h.
pembiayaan kampanye kandidat yang diusung parpol dan pembiayaan saksi-saksi;
berlangsung bebas dan rahasia;
Keseluruhan pembiayaan Pilkada ditanggung oleh Negara
sehingga bias meminimalkan ketergantungan parpol kepada pengusaha/pemilik modal;
Menjamin dan mengawal independensi KPU, Bawaslu, Panwaslu dan jajaran penyelenggara Pilkada lainnya;
Mendorong parpol agar memperketat proses seleksi kandidat
dalam Pilkada, sehingga benar-benar atas dasar kompetensi dan kapabilitas;
Pilkada tidak langsung via DPRD mungkin melokalisir politik uang
tapi tidak akan menguranginya sehingga belum tentu bias menjadi solusi.
E. Tindak Lanjut a. Korupsi Kepala Daerah sepanjang akan dikaitkan dengan Pilkada secara langsung dapat dipandang sebagai pilihan cara yang diambil oleh kepala daerah terpilih untuk menanggulangi implikasi Pilkada (dana, dukungan, harapan);
b. Cara tersebut sesungguhnya merupakan tindakan melanggar
hokum dan berimplikasi pada merugikan kepentingan umum dan
2.2.6. Judul
kesejahteraan rakyat.
“Pemilukada Secara Langsung Kaitannya Dengan Korupsi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”. A. Tujuan Focus Group Discussion (FGD) 1.
Untuk mengetahui permasalahan Pemilukada langsung kaitannya
2.
Untuk mengetahui
dengan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; faktor penyebab
Pemilukada
langsung
kaitannya dengan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
68
3.
Untuk
memberikan
solusi/rekomendasi
kebijakan
dalam
penanganan Pemilukada kaitannya dengan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
B. Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Kegiatan FGD dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2014, bertempat di Hotel Bintang Griyawisata Jakarta, Jl Raden Saleh No. 16 Jakarta-Pusat
dengan peserta dan Narasumber terdiri dari: 1.
Peserta FGD berasal dari internal Badan Litbang Kemendagri
2.
Narasumber terdiri:
(para pejabat struktural dan pejabat fungsional) dan Mitra Kerja Kemendagri;
Prof. Dr. Siti Zuhro, MA (LIPI), Mangala Sihite,SH, MM dan Dr.
Hadi Supratikta, MM, Atik Maryatie, S.Sos, MSidengan materi
Pemilukada Secara Langsung Kaitannya Dengan Korupsi
Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Ditinjau dari Aspek Politis;
Dr. Taufik Qurrohman Syahuri, SH, MH (Komisi Yudisial),
Mangala Sihite,SH, MM dan Dr. Hadi Supratikta, MM, Atik Maryatie, S.Sos, MSidengan materi Pemilukada Secara
Langsung Kaitannya Dengan Korupsi dalam penyelenggaraan •
pemerintahan Daerah Ditinjau dari Aspek Pemeriintahan dan Regulasi.
Tim Badan Litbang Kemendagri.
C. Pokok-Pokok Hasil Analisis Focus Group Discussion (FGD) 1. Pokok-pokok permasalahan: a.
Banyaknya Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang
b.
Banyaknya kebijakan-kebijakan yang disalah tafsirkan dalam
c.
tersangkut dengan kasus korupsi;
implementasi penyelenggaraan pemerintahan;
Kurang maksimalnya pengawasan dari lembaga hukum atau yang terkait.
69
2. Faktor penyebab: a.
b. c.
Demokrasi berbiaya tinggi;
Maraknya praktek korupsi, karena kandidat berpotensi mencari cara apapun agar modal yang dikeluarkan selama proses kampanye dapat kembali;
Menghasilkan “raja-raja kecil” di daerah
D. Rekomendasi a.
Putusan Makamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang
Pengujian UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pilpres terhadap UUD 1945 menyatakan bahwa penyelenggaraan Pilpres dilakukan bersamaan dengan penyelenggaraan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan, setidaknya ada tiga pertimbangan pokok, yaitu :
Kaitan
antara
system
pemerintahan presidensial;
pemilihan
dan
pilihan
system
Original intent dari pembentukan UUD 1945; b. c.
Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum.
Pembentukan pemerintahan yang efektif (hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah akan seirama );
Penguatan institusi parpol, karena semua parpol memiliki kedudukan yang sama untuk mengusulkan kandidatnya
E. Tindak Lanjut
a. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik tuntutan adanya transparasi tidak hanya kepada pemerintah daerah
(eksekutif) tetapi juga kepada DPRD (legislatif). Mengingat posisi DPRD yang cukup kuat dalam mengawasi penyelenggaraan
pemerintahan daerah maka dalam setiap kegiatannya DPRD harus lebih transparan (terbuka) kepada masyarakat;
b. Sedangkan transparasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam hubungannya dengan pemerintah daerah perlu kiranya perhatian terhadap beberapa hal :
Publikasi dan sosialisasi kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 70
Publikasi dan sosialisasi regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah;
Publikasi dan sosialisasi tentang prosedur dan tata kerja pemerintah daerah;
Kesempatan masyarakat untuk mengakses informasi yang jujur,
benar dan tidak diskriminatif dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
Selanjutnya dalam penyusunan peraturan daerah yang menyangkut hajat hidup orang banyak hendaknya masyarakat sebagai stakeholder dilibatkan secara proposional, hal ini juga akan sangat membantu
pemerintah daerah dan DPRD dalam melahirkan Perda yang accountable dan dapat menampung aspirasi masyarakat.
71
III.
PUSLITBANG PEMERINTAHAN UMUM DAN KEPENDUDUKAN
3.1. Penelitian 3.2.1.
Peran dan Fungsi Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3.2. Pengkajian 3.2.1.
Kajian Strategis: 1. Konsistensi Sistem Pemerintahan Daerah Terhadap Sistem Politik Kenegaraan
3.2.2.
Kajian Kasuistis/Aktual 1. Evaluasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. 2. Redefinisi Peran Satuan Perlindungan Masyarakat. 3. Registrasi Kelahiran dan Kematian. 4. Peran BKKBD Dalam Mendukung Program KB di Daerah. 5. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak. 6. Penerapan E-Government untuk Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan (Studi di Kota Pekalongan).
3.2.3.
Kajian Taktis 1. Evaluasi Tim Penegasan Batas Daerah. 2. Kerjasama Antar Daerah di Perbatasan Provinsi (Studi di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Brebes) 3. Batas Wilayah Desa Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3.3. Pengembangan Kebijakan/FGD 3.3.1.
Strategi Percepatan Batas Daerah.
3.3.2.
Pencantuman Identitas Agama Dalam KTP.
3.3.3.
Pengangkatan
Pejabat
Struktural
Dinas
Mendagri:Faedah dan implikasinya. 3.3.4.
Eksistensi Satlinmas Dalam Penanganan Bencana.
72
Dukcapil
oleh
3.1.
PENELITIAN
3.1.1.
Judul Peran dan Fungsi Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. A. Tujuan Untuk menselaraskan dan menyatukan pemahaman konsep-konsep dan
idea-idea tentang pengembangan kecamatan kedepan sebagai bahan masukan Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Daerah.
B. Pelaksanaan Kegiatan
“Reposisi Kecamatan Dalam RUU Pemerintahan Daerah” diselenggarakan
pada hari Jum’at tanggal 27 Juni2014jam 14.00 sampai dengan 16.00 WIB
bertempat di Aula Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian
Dalam Negeri Jakarta. Diskusidihadiri oleh para pejabat peneliti dan
perekayasa, pejabat fungsional umum dan struktural di lingkungan Pusat Litbang Pumdukdengan narasumber antara lain Dr.I Made Suwandi, M.Soc.
Dosen Pasca Sarjana STPDN, Prof. Dr. Khasan EfendiDosen Pasca Sarjana STPDN, Drs. Basuki, M.Si. Kasubdit Kecamatan Direktorat Dekonsentrasi
dan Kerjasama Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.
C. Pokok-Pokok Hasil Analisis Permasalahan yang dihadapi dengan kondisi dan kedudukan Kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan periode
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain: 1.
2.
Kecamatanbelum sepenuhnya dapat melaksanakan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan tugas-tugas pendelagasian
pemerintahan daerah di tingkat kecamatan.
Perbedaan typologi dan karakteristik kecamatan yang berada
diperkotaan dengan pedesaan serta kecamatan yang berada di pesisir mempunyai perbedaan antara satu dengan yang lain meliputi potensi
daerah, jumlah penduduk dan luas wilayah tidak dapat diatur dalam keputusan yang sama.
73
3.
Keberadaan camat sebagai SKPD menjadi lemah dengan munculnya
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pedesaan,
belum
memuat
pedoman
organisasi,
mekanisme
perencanaan
pembangunan di tingkat kecamatan, evaluasi desa oleh kecamatan. D. Rekomendasi
Revisi UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada pasal 121 yang mengatur Kecamatan kiranya perlu diperhatikan unsurunsur sebagai berikut: 1.
Persyaratan untuk menduduki camat harus memiliki pengetahuan ilmu
2.
Segera disusun peraturan perundang-undangan sebagai turunan dari
pemerintahandan batasan usia.
Revisi Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dalam hal
pemetaan karakteristik dan typologi kecamatan (Luas wilayah, Jumlah 3.
penduduk).
Penguatan dan pemberdayaan kecamatanperlu dimasukan dalam Revisi Undang-Undang tersebut dan sekaligus merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan bahwa
Kecamatan sebagai pengawas dan pembina desa yang berada di tingkat kecamatan, 4.
mekanisme
perencanaan
kecamatan, pedoman organisasi (SOP).
pembangunan
di
tingkat
Perlu ditambah satu pasal atau ayat yang berkaitan dengan kontrol pengembangan kecamatan dari pemerintah pusat.
E. Tindak Lanjut 1. 2. 3.
Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum
kiranya segera membuat dan menginisiasi regulasi tentang persyaratan untuk menduduki sebagai camat.
Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum
dan Badan Penelitian dan Pengembangan segera menetapkan bentuk dan tipe-tipe Kecamatan berdasarkan kajian
Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum
dan Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa dalam membuat kebijakan 74
mekanisme dan system pelaporan pertanggungjawaban melalui 4.
Kecamatan.
Kementerian Dalam Negeri Badan Penelitian dan Pengembangan segera
menginisisasi rapat lanjutan tentang kecamatan dengan melibatkan camat, Bupati dan Walikota serta pakar ilmu-ilmu pemerintahan.
3.2.
PENGKAJIAN
3.2.1.
Judul Konsistensi Sistem Pemerintahan Daerah Terhadap Sistem Politik Kenegaraan A. Tujuan Dan Sasaran 1. Menemukenali
berbagai
inkonsistensi
regulasi
yang
menyertai
penyelenggaraan pemerintahan di daerah, khususnya dalam hal pengawasan dan pembinaan peraturan daerah dan pengelolaan hutan.
2. Mendapatkan gambaran tentang peran kepala daerah (Gubernur) terkait pembinaan dan pengawasan peraturan daerah.
3. Mengetahui kondisi hubungan pusat daerah dalam kewenangan Gubernur terkait pengelolaan hutan di daerah.
B. Pelaksanaan Kajian Strategis Pelaksana kajian adalah para peneliti pada Badan Litbang Kementerian
Dalam Negeri (Kemendagri) dengan menelaah beberapa peraturan yang
berkait langsung dengan tema kajian, dilanjutkan dengan uji petik di lapangan. Adapun lokus kajian mengambil tempat di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. C. Pokok Pokok Hasil Analisis Kajian 1.
Permasalahan a.
Terdapat inkonsistensi yang menyertai perjalanan UUD 1945 dan
UU No 32 Tahun 2004 dengan beberapa regulasi lainnya. Sebut saja, misalnya, UU Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yang
menyatakan “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluasluasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang
ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat”, yang kemudian 75
dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (3) UU No 32 Tahun 2004 bahwa
“Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Bila dikaitkan dengan UU No 21 Tahun
2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang menetapkan Majelis Papua berhak memberikan rekomendasi kepada
Pemerintah
dalam
hal
pemilihan
Kapolda
Papua,
menjadikan bukti lain tentang ketidaksesuaian peraturan. Padahal kewenangan ini menjadi urusan pusat, dan urusan agama juga b.
menjadi urusan pemerintah pusat.
Begitu pula dengan UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dapat mengatur daerahnya
didasarkan pada Syariah Islam. Padahal jelas-jelas dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) dinyatakan bahwa “Negara Indonesia
adalah negara hukum” bukan negara agama. Selanjutnya dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “Bumi
dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat”. Namun, dalam Pasal 17 ayat (2) UU No 32 Tahun 2004
menyatakan “pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber c.
daya lainnya menjadi kewenangan daerah”.
Gubernur dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah
sebagai wakil pemerintah pusat memiliki kewenangan membina
dan mengawasi Peraturan Daerah (Perda). Hal ini berpotensi menimbulkan pluralisme hukum, artinya pembentukan Perda Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat menimbulkan
keanekaragaman dan pertentangan, khususnya mengenai isi materi Peraturan Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi antara satu daerah dengan daerah yang lain. Hal ini
akan memberikan penafsiran berbeda terhadap isi materi sebuah Perda, maka yang diperlukan adalah adanya antisipatif pemikiran harmonisasi hukum terhadap berbagai kemungkinan timbulnya keanekaragaman dalam sistem materi muatan Perda. 76
2.
Temuan Lapangan a.
Sistem pemerintahan daerah dengan sistem politik kenegaraan di
beberapa provinsi di Indonesia belum konsisten. Hal ini terlihat
dari beberapa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari suatu peraturan daerah yang masih bertentangan dengan b. c. d.
konstitusi UUD 1945.
Ada beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah yang
diterbitkan
oleh
pemerintah
(kementerian)
ditindaklanjuti dengan peraturan daerah.
namun
belum
Terjadi tumpang tindih regulasi kehutanan dari pemerintah pusat dan urusan bidang kehutanan di daerah.
Terdapat inkonsistensi antara regulasi penataan ruang di daerah yang dituangkan dalam peraturan daerah dengan pengelolaan
kehutanan padahal sudah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang
Daerah.
Sementara,
pemerintah
pusat
sudah
mengintruksikan kepada para gubernur untuk menyesuaikan segala penataan ruang di daerah. D. Rekomendasi 1.
Diperlukan sinergitas kebijakan pengelolaan hutan antara pusat,
pemerintah daerah dan perusahaan umum Perhutani, optimalisasi fungsi tim klarifikasi peraturan daerah di tingkat provinsi, dan pembentukan
Tim
Harmonisasi
dan
penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.
sinergitas
kebijakan
2.
Kebijakan pengelolaan hutan antara pusat, pemerintah daerah (Dinas
3.
Pemerintah daerah agar mengoptimalkan lagi fungsi tim klarifikasi
4.
Kehutanan) dan Perhutani harus diperjelas lagi. Perda.
Kemendagri perlu membentuk Tim Harmonisasi dan sinergitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.
77
3.2.2.
Evaluasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara A. Tujuan Pengkajian Untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara selama jangka waktu 6 tahun ini dan Diketahuinya
permasalahan dan kendala dalam implementasi Undang - Undang Nomor
43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. B. Pelaksanaan Pengkajian
Kajian Aktual berjudul Evaluasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, dilaksanakan bulan Juni s.d. Agustus Tahun 2014
oleh Tim Peneliti Badan Litbang Kemendagri. C. Pokok-Pokok Hasil Analisis Kajian
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara,
memiliki ruang lingkup mencakup dua bidang garapan yang strategis dengan variasi permasalahan yang menonjol di dalamnya, yaitu pengelolaan perbatasan;
batas
Wilayah
Negara
dan
pengelolaan
kawasan
2. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara sampai saat ini belum berjalan baik dan banyaknya persoalan dibatas Wilayah Negara;
3. Belum ada turunan Peraturan Pemerintah seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, sehingga peran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) belum dapat bekerja secara maksimal;
4. Perlu koordinasi lintas sektor tentang Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara;
5. Pelaksanaan evaluasi Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 perlu
penguatan dan penerapan kebijakan regulasi untuk mengoftimalkan dan epektif masing-masing lembaga terkait;
6. Permasalahan batas Wilayah Negara yang terlihat dipermukaan seakan-
akan jalan ditempat dan belum tuntas disepakati dalam penyelesaian batas Negara baik di darat maupun dilaut. 78
D. Rekomendasi 1. Perlu sosialisasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara oleh Badan Nasioanl Pengelolaan Perbatasan.
2. Perlu koordinasi dengan lembaga terkait untuk menyelesaikan persoalan sengketa batas wilayah antar negara;
3. Perlu menyelesaikan sengketa batas wilayah antar negara dengan melibatkan lembaga PBB terkait Wilayah Negara.
E. Tindak Lanjut Nota
Dinas
Rekomendasi
kepada
Kepala
Badan
Pengembangan Penelitian Kementerian Dalam Negeri.
3.2.2.
Penelitian
Dan
Redefinisi Peran Satuan Perlindungan Masyarakat A. Tujuan Mengetahui definisi peran Satlinmas sebagai penjabaran dari UndangUndang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Permendagri 69 Tahun 2012 tentang Standart Pelayanan Minimal. B. Pelaksanaan Pengkajian Aktual Pengkajian dilaksanakan pada bulan Oktober 2014, Lokasi kajian di
Kabupaten Cilacap dan Kota Surabaya, dilaksanakan melalui tahapan
Penyusunan ICP, TOR,RD/IS; Sidang TPM 1; Pengumpulan Data; Pengolahan
Data (Data Entry dan Editing); Analisis Data; Penyusunan Draft Laporan
Akhir Pengkajian Aktual; Sidang TPM 2; Seminar, Laporan Akhir, Ringkasan eksekutif, Dokumen Perpustakaan, Naskah Jurnal Ilmiah. C. Pokok-Pokok Hasil Analisis Bagaimana seharusnya redefinisi peran Satlinmas sebagai penjabaran dari Undang-Undang
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan
Daerah,
Permendagri 69 Tahun 2012 tentang Standart Pelayanan Minimal serta kekosongan pelayanan di masyarakat. Peran Satuan Perlindungan
Masyarakat (Satlinmas) dalam penanganan bencana, menjaga keamanan, ketenteraman dan ketertiban pada umumnya untuk di Kota Surabaya sudah
dapat dilaksanakan, namun peran Satlinmas di Kabupaten Cilacap hanya 79
terbatas pada membantu lembaga yang melaksanakan penanganan bencana, keamanan, ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum.
Adanya keterbatasan jangkauan pelayanan kepada masyarakat dari lembaga
yang
menangani
penanggulangan
bencana,
keamanan,
ketenteraman dan ketertiban hanya pada tingkat kecamatan. Pelayanan
penanggulangan bencana, keamanan, ketenteraman dan ketertiban kepada
masyarakat pada tingkat RT dan RW secara langsung, cepat dan tepat belum dilaksanakan dengan optimal. D. Rekomendasi Untuk dapat membantu lembaga yang menangani penanggulangan bencana,
keamanan, ketenteraman dan ketertiban secara langsung, cepat dan tepat sampai kepada tingkat RT dan RW, kiranya Kementerian Dalam Negeri
melalui Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum melalui Surat Edaran atau Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Unit Satlinmas di
Tingkat Rukun Warga yang bertugas melaksanakan penanggulangan bencana, keamanan, ketenteraman dan ketertiban secara langsung, cepat dan tepat.
E. Tindak Lanjut Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Pemerintahan
Umum melalui Surat Edaran atau Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Unit Satlinmas di Tingkat Rukun Warga yang bertugas melaksanakan penanggulangan bencana, keamanan, ketenteraman dan ketertiban secara langsung, cepat dan tepat 3.2.2.
Judul Registrasi Kelahiran dan Kematian A. Tujuan Tujuan dari kajian ini adalah untuk menganalisis Sistem Registrasi
Kelahiran dan Kematian serta Penyebab Kematian di daerah Kabupaten
Bandung dan Kota Bandung, sehingga dapat terwujud keluaran atau output dari kajian aktual ini, yakni:
80
1.
adanya satu dokumen hasil kajian yang faktual dan valid tentang Sistem
Registrasi Kelahiran dan Kematian serta Penyebab Kematian di daerah Kabupaten Bandung dan daerah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.
2.
adanya satu rekomendasi berupa policy brief kepada Menteri Dalam
3.
dokumen hasil kajian tersebut, selanjutnya dapat dimuat dalam jurnal
Negeri.
Badan Litbang Kemendagri.
B. Pelaksanaan Pengkajian Aktual Pelaksana Peneliti dalam kajian ini adalah Hasoloan Nadeak dkk. Kajian dilakukan dengan menelaah beberapa peraturan yang berkait langsung dengan objek kajian. Kemudian, dilanjutkan dengan uji petik di lapangan. Adapun lokus kajian mengambil tempat di Kota Bandung.
C. Pokok-Pokok Hasil Analisis
Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa Registrasi Kelahiran dan Kematian belum berlangsung dalam suatu “sistem” yang baik dan lancar, dikarenakan beberapa sebab, antara lain: 1.
penduduk dikedua lokus kajian (Kab/Kota Bandung) belum merasakan pentingnya dokumen akte kelahiran, penduduk baru mau melapor peristiwa kelahiran keluarganya dan mengurus akte kelahirannya
ketika sudah terdesak kebutuhan, seperti untuk sekolah, melamar pekerjaan dan mengurus paspor untuk naik haji dan umroh.
2.
penduduk merasa biaya cukup berat, karena ongkos pengurusan dari
3.
laporan data kematian dari kecamatan ke Dinas Dukcapil, hanya
4. 5.
tempat tinggal ke Dinas Dukcapil jauh.
berbentuk angka, tidak berdasarkan nama (by name), alamat (by
address), dan data NIK (by NIK).
pihak keluarga yang ditinggal almarhum, belum mengerti arti
pentingnya Akte Kematian, penduduk baru mau mengurusnya apabila mau digunakan untuk kepentingan sebagai ahli waris.
Pencatatan kematian dan penyebab kematian secara fungsional lebih dominan dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Bandung. 81
D. Rekomendasi Rekomendasi yang diajukan kepada Menteri Dalam Negeri dan komponen terkait di lingkungan Kemendagri antara lain: 1.
Menteri Dalam Negeri Cq. Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil,
untuk segera melakukan konsolidasi Dinas Dukcapil diseluruh Indonesia,
khususnya
Dinas
Dukcapil
yang
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, untuk : a.
ada
di
Daerah
sosialisasi kepada masyarakat/penduduk tentang pentingnya
melaporkan peristiwa kelahiran dan kematian yang dialami penduduk, guna teregistrasi dan mendapatkan akta kelahiran dan kematian, dengan SKPD yang mempunyai kegiatan di kecamatan atau
b.
di
desa
seperti
keluarga
berencana,
pemberdayaan
masyarakat, kesehatan dan pertanahan dan sebagainya.
mengajak masyarakat/penduduk melalui suatu percakapan di radio lokal,
melalui
papan
reklame
dan
selebaran,
agar
masyarakat/penduduk sesegera mungkin apabila mengalami peristiwa kelahiran dan kematian, melaporkannya ke Dinas
Dukcapil, ke kantor kecamatan, kantor kelurahan, kantor desa, dan c.
sebagainya. dinas
Dukcapil
Kabupaten
Bandung
dan
Kota
Bandung
bekerjasama dengan Bagian Dukcapil Setda Provinsi Jawa Barat, untuk melakukan bimbingan teknis (bintek) terhadap RT dan RW, Ketua Lingkungan sebagai tindak lanjut dari Undang-undang No.
d. 2.
24/2013, Pasal 12 ayat (1).
mencari solusi pemecahan mengenai format pelaporan data kematian dari kecamatan ke instansi pelaksana.
Gubernur Provinsi Jawa Barat Cq. Biro Pemerintahan Umum Setda
Prov. Jawa Barat untuk segera memfasilitasi rapat koordinasi antara
Dinas Dukcapil dan Dinas Kesehatan se Provinsi Jawa Barat untuk
mencari solusi dalam melaksanakan atau menindaklanjuti Peraturan
Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan No.15 tahun
2010 dan No.162/Menkes/PB/I/2010, terutama yang terkait dengan Pasal 6 ayat (8), yaitu “Dinas Kesehatan Kab/Kota melaporkan data statistik kematian kepada instansi pelaksana setiap triwulan, tanpa 82
disertai data penyebab kematian”. Tugas ini merupakan amanat dari Pasal 10 ayat (2), Peraturan Bersama dimaksud, yaitu “Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan”. 3.2.2.
Peran Badan Koordinasi Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) Dalam Mendukung Program Keluarga Berencana (KB) di Daerah A. Tujuan 1.
2. 3.
Menggambarkan eksistensi lembaga KB di daerah saat ini.
Mengetahui pelbagai persoalan yang menyertai pembentukan lembaga
KB di daerah.
Memberikan jalan keluar atas berbagai persoalan yang mengemuka saat ini mengenai lembaga KB di daerah.
B. Pelaksanaan Pengkajian Aktual
Pelaksana Peneliti dalam kajian ini adalah Deden Nuryadin, Dida Suhada,
dan Sari Handayani. Kajian dilakukan dengan menelaah beberapa peraturan
yang berkait langsung dengan objek kajian. Kemudian, dilanjutkan dengan uji petik di lapangan. Adapun lokus kajian mengambil tempat di Kota Bitung dan Kabupaten Sukabumi.
C. Pokok-Pokok Hasil Analisis 1.
Permasalahan a.
Pencapaian program kependudukan dan KB nasional dalam 10
tahun terakhir mengalami stagnasi. Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran total tidak bergerak pada angka 2,6. Penggunaan kontrasepsi (CPR: contraceptive prevalence rate)) cara modern
hanya merangkak naik 0,5 persen selama 5 tahun terakhir, yaitu
b. c. d.
dari 57,4 persen (2007) menjadi 57,9 persen (2012).
Stagnasi program KB dituding akibat lemahnya komitmen pemerintah daerah dalam mensukseskan program KB.
Kurangnya lembaga yang mengurus dan mengatur urusan KB di daerah. Saat ini baru terbentuk 18 lembaga yang menangani KB. Urusan
KB
yang
menyatu
dengan
urusan
lain
(seperti:
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, atau pun 83
pencatatan sipil) di satu lembaga perangkat daerah dianggap tidak e. 2.
mampu menangani urusan KB yang cukup besar dan kompleks.
Persoalan menjadi semakin rumit tatkala regulasi yang ada tidak sinkron satu sama lain.
Temuan Lapangan a.
Pelaksanaan KB di Kota Bitung dan Kabupaten Sukabumi sudah cukup baik. Tidak sedikit program KB yang dilaksanakan di dua
daerah itu berhasil diimplementasikan. Kunci keberhasilan terletak pada adanya komitmen kepala daerah, terintegrasinya program KB ke dalam RPJMD, dan terbentuknya lembaga KB di daerah secara b.
tersendiri.
Pembentukan lembaga yang mengurus dan mengatur urusan KB di
daerah (BKKBD) memiliki urgensi yang patut dipertimbangkan. Dengan dibentuknya BKKBD ada perubahan yang mendasar perihal
pengendalian penduduk. Artinya, ada korelasi positif antara daerah yang memiliki BKKBD dengan keberhasilan program KB di daerah
tersebut, sebagaimana ditunjukkan Kota Bitung dan Kabupaten c.
Sukabumi.
Penguatan kelembagaan KB sangat diharapkan oleh insan KB di daerah. Akan tetapi, BKKBN tidak terlihat sungguh-sungguh
memfasilitasi terbentuknya BKKBD. Terbukti, sampai hari ini, NSPK
berupa PP atau pun Peraturan Kepala BKKBN dan regulasi lainnya mengenai teknis pembentukan BKKBD belum kunjung diterbitkan.
Padahal, UU yang mengamanatkan pembentukan BKKBD itu sudah d.
keluar sejak September 2009 lalu.
BKKBN juga tampak enggan melepas kewenangannya. Meski UU No
52 Tahun 2009 sudah menjelaskan secara gamblang eksistensi
BKKBN dan BKKBD, implementasi di daerah tidaklah demikian. Di
level provinsi BKKBN masih berstatus lembaga vertikal pemerintah pusat di daerah. BKKBN berlindung di balik Pasal 117A Ayat 1
Perpres No 3 Tahun 2013 yang menyebutkan, perwakilan BKKBN provinsi berakhir tugasnya sampai terbentuknya BKKBD provinsi
maupun kabupaten/kota. Padahal, secara teoretik dan normatif 84
regulasi, hanya instansi yang mengurus dan mengatur urusan
absolut (politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, fiskal dan moneter, dan agama) yang berhak memiliki instansi vertikal di e.
daerah.
Kementerian Dalam Negeri dalam beberapa kali surat edaran yang diterbitkan menjelaskan, urusan pengendalian penduduk dan KB tetap
dimasukkan
dalam
rumpun
urusan
pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak. Sehingga, urusan tersebut
“cukup” ditangani oleh struktur organisasi setingkat Bidang di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Surat edaran tersebut dinilai menghambat pembentukan lembaga KB di daerah. D. Rekomendasi 1.
BKKBN dan Kemendagri harus dapat bergandengan tangan dalam mensukseskan program KB di daerah. Tidak perlu ada pertentangan
ego sektoral di dalamnya. Sebab, regulasi yang dikeluarkan oleh BKKBN
dan Kemendagri (UU dan PP) sudah seiring sejalan. Keduanya samasama menginginkan urusan KB didesentralisasikan kepada daerah.
Sehingga, sudah sepatutnya BKKBN dan Kemendagri mendorong dan 2.
memfasilitasi terbentuknya BKKBD.
Kerja sama ini bisa dimulai dengan mengawal draf UU Pemerintahan Daerah yang baru. Pertama, Kemendagri dan BKKBN mesti bersepakat
memasukkan urusan KB diikuti pembentukan kelembagaan dengan
menyisipkannya ke dalam Pasal 97 Ayat 3 dari draf UU Pemerintahan
Daerah yang sedang digodok pemerintah dan DPR. Dengan begitu ada 3.
jaminan urusan KB sinkron dengan UU.
Dalam rangka penataan organisasi di daerah, BKKBN dan Kemendagri patut
menyusun
petunjuk
teknis
dan
mengajukan
rancangan
PERMENDAGRI tentang Pedoman Pembentukan Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD). Apalagi, memang tidak ada klausul dalam UU No 52 Tahun 2009 yang mengamanatkan pembuatan regulasi di bawah UU sebagai petunjuk teknis pembentukan BKKBD. 85
4.
Merujuk Pasal 45 PP No 41 Tahun 2007 Ayat (1), dalam rangka
melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan
dan
tugas
pemerintahan
umum
lainnya,
pemerintah daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari
perangkat daerah. Dalam konteks ini, termasuk di dalamnya pembentukan BKKBD. Sedangkan, organisasi dan tata kerja serta
eselonisasi BKKBD ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan
dari
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. Hal ini dilakukan guna mewadahi penanganan tugas-tugas pemerintahan
umum yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah, namun untuk pengendaliannya, pembentukan BKKBD harus dengan persetujuan
3.2.2.
pemerintah atas usul kepala daerah.
Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak A.
Tujuan 1.
Menggambarkan upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah
2.
Mengetahui pelbagai persoalan yang menyertai upaya tersebut.
3. B.
dalam mewujudkan kota layak anak.
Memberikan rekomendasi atas berbagai persoalan yang mengemuka saat ini mengenai kota layak anak di daerah.
Pelaksanaan Pengkajian Aktual
Pelaksana kajian adalah para peneliti pada Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan menelaah beberapa peraturan yang berkait langsung dengan tema kajian, dilanjutkan dengan uji petik di
lapangan. Adapun lokus kajian mengambil tempat di Kota Surakarta dan C.
Kota Makassar.
Pokok-Pokok Hasil Analisis 1. 2.
Permasalahan
Meskipun instrumen hukum sudah dimiliki, yaitu UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, namun dirasakan belum dapat 86
berjalan secara efektif karena adanya tumpang tindih antara 3. 4.
peraturan yang terkait dengan anak.
Merujuk data yang masuk ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sepanjang 2013 lalu terdapat 1.620 kasus kekerasan terhadap anak. Jumlah kasus terbesar, yaitu 52 persen, ialah kekerasan seksual.
Beragam persoalan masih menimpa anak, tidak hanya kekerasan
seksual, seperti yang dicatat KPAI, tetapi anak yang tidak sekolah atau drop out dari sekolah, anak jalanan, pekerja seksual anak dan anak
dengan busung lapar, pun masih banyak menghiasi pemberitaan
media massa sehari-hari, termasuk jajanan anak yang mengandung
zat tambahan yang berbahaya bagi kesehatan dan tidak tersedianya 5.
ruang terbuka hijau (RTH). Kemendagri
selaku
penyelenggaraan
koordinator
pemerintahan
pembinaan
daerah
dan
memiliki
pengawasan
kewenangan
mensinergikan dan mengoordinasikan program pemerintah pusat yang dikeluarkan Kementerian/Lembaga sektoral. Dalam konteks ini, kota layak anak sebagai salah satu program nasional, patut dikawal oleh Kemendagri. Apalagi, urusan perlindungan anak merupakan
urusan wajib yang sudah dibebankan kepada daerah. Kemendagri
berkewajiban memastikan bahwa urusan itu memang sedang dikerjakan oleh pemerintah daerah, melalui penerbitan standar pelayanan
minimal
(SPM)
di
bidang
pendidikan,
dibidang
perlindungan anak, kesehatan dan tata ruang, dan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK). D.
Temuan Lapangan 1.
Di Kota Surakarta, upaya mewujudkan kota layak anak cukup massif
dilakukan sejak 2006 lalu. Komitmen semua pemangku kepentingan terlihat pada banyaknya program dan uang yang sudah dikeluarkan
dalam upaya mewujudkan kota layak anak di Surakarta. Sebagai contoh, di Surakarta sudah ada beberapa puskesmas ramah anak.
Puskemas itu dilengkapi dengan ruang tunggu khusus anak lengkap
dengan alat bermainnya. Selain itu, layanan-layanan untuk anak
seperti taman gizi, pojok ASI, dokter spesialis anak, layanan konseling 87
anak dan tempat pelayanan korban kekerasan terhadap anak juga 2.
terus dilengkapi, dan masih banyak program lainnya.
Kota Surakarta juga sudah memenuhi semua indikator yang
ditetapkan sebagai syarat predikat kota layak anak. Tidak heran kalau penilaian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak memberikan skor 713 dari total nilai yang terdapat dalam 31
indikator yang sudah dipenuhi. Kota Surakarta menargetkan, pada
3. 4.
2015 nanti kota layak anak benar-benar bisa terwujud.
Sementara, di Kota Makassar, belum banyak hasil yang bisa
ditonjolkan dari upaya mewujudkan kota layak anak. Makassar memang baru mencanangkan kota layak anak pada September 2014.
Komitmen Walikota Makassar cukup tinggi. Hal ini terlihat dari
pencanangan tersebut dan pengintegrasian indikator kota layak anak dalam RPJMD, sehingga bisa dibiayai pembangunannya secara rutin
melalui APBD. Kendati begitu, komitmen pemangku kepentingan lainnya
belum
cukup
terlihat.
Kepala
Badan
pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar belum banyak
melakukan koordinasi dan sinergitas program, kegiatan, dan
pembiayaan dengan pelbagai pihak terkait (pihak swasta dan satuan kerja perangkat daerah). Padahal, kota layak anak ini adalah program E.
nasional yang sifatnya lintas sektor.
Rekomendasi 1.
Untuk menciptakan kota layak anak di Indonesia diperlukan kesamaan paradigma mengenai anak. Dibutuhkan kerja sama yang
baik di antara berbagai pihak yang betul-betul mau mengedepankan 2.
kepentingan terbaik untuk anak.
Kemendagri perlu memberikan kemudahan berupa fasilitasi dan dorongan kepada semua kepala daerah kabupaten/kota melalui melalui penerbitan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang pentingnya percepatan kota layak anak, khususnya dalam hal pengintegrasian indikator kota layak anak dalam evaluasi kinerja penyelenggaraan
pemerintahan 88
daerah
dan
kemudahan
pengalokasian anggaran indikator kota layak anak dalam dokumen 3.
perencanaan dan penganggaran daerah.
Kemendagri patut mengingatkan pemerintah daerah agar mereviu
ketentuan pembatasan dan pencegahan akses miras dan rokok bagi anak di tempat perbelanjaan. Begitu juga dengan perizinan warung internet dan media permainan di pusat perbelanjaan dengan
4.
mempertimbangkan konten permainan yang aman dan layak anak.
Selain itu, evaluasi rancangan perda (raperda) tentang tata ruang daerah kabupaten/kota oleh pemerintahan daerah provinsi dan
evaluasi raperda tentang tata ruang daerah provinsi oleh pemerintah pusat melalui Kemendagri, agar secara berjenjang menekankan pada
ketersediaan RTH dan ruang bermain anak serta secara selektif 5.
melarang alih fungsi lahan hijau. Kemendagri
selaku
koordinator
pembinaan
dan
pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan daerah kiranya juga perlu mendorong
kementerian terkait, yaitu Kementerian Kebudayaan, Pendidikan
Dasar, dan Menengah dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menetapkan SPM bidang pendidikan dasar dan menengah yang berpihak kepada anak sesuai masa pertumbuhannya, tidak merampas masa bermain anak untuk alasan
kurikulum, serta penetapan NSPK, serta perlindungan anak, termasuk di dalamnya pelaksanaan kebijakan pelayanan publik berbasis anak. 3.2.2.
Penerapan
E-Government
untuk
Efektifitas
Penyelenggaraan
Pemerintahan (Studi di Kota Pekalongan) A.
Tujuan 1. Mengetahui progres penerapan e-Government di Kota Pekalongan;
2. Mengetahui permasalahan dan faktor penyebab dalam penerapan e-Government Kota Pekalongan;
3. Mengetahui
efektifitas
penyelenggaraan
pemerintahan
diterapkannya e-Government di Kota Pekalongan.
89
setelah
B.
Pelaksanaan Pengkajian Aktual Kajian Aktual berjudul “Penerapan e-Government Untuk Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan” (studi di Kota Pekalongan), dilaksanakan
bulan Agustus s.d. Oktober Tahun 2014 oleh Tim Peneliti Badan Litbang Kemendagri. C.
Pokok-Pokok Hasil Analisis 1.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kota Pekalongan
dinilai berhasil menerapkan e-Government pada tahap pemanfaatan, dan telah menerapkan 3 model terapan, yakni : Government to
2.
Government ; Government to Citizen ; dan Government to Bussines.
Dalam proses penerapan e-Government permasalahan yang masih
dihadapi oleh kota Pekalongan adalah : ketersediaan SDM, mindset birokrasi, sulitnya pelaksanaan integrasi, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya koordinasi pembinaan dan
3.
regulasi.
Efektititas
penyelenggaraan
pemerintahan
Kota
minimnya
Pekalongan
mengalami peningkatan pasca penerapan e-Government yang ditandai dengan percepatan pelayanan kepada masyarakat, efisiensi anggaran dan perampingan organisasi perangkat daerah, mudahnya pelaksanaan
koordinasi,
monitoring
penyelenggaraan pemerintahan. D.
dan
evaluasi
dalam
Rekomendasi 1.
Melihat progress dan penerapan e-Government di Kota Pekalongan
telah sampai pada tahap pemanfaatan dengan menerapkan 3 (tiga) model terapan, maka Kota Pekalongan kiranya dirujuk sebagai the 2.
best practice penerapan e-Government bagi seluruh kota di Indonesia.
Memperhatikan kurangnya sinkronisasi dan koordinasi pembinaan penerapan e Government dari pemerintahan kiranya Kementerian
Dalam Negeri dapat menginisiasi pembentukan Tim Koordinasi pembinaan
e-Government
kementerian/lembaga terkait. 90
tingkat
pusat
dengan
melibatkan
3.
Dengan adanya nilai positif dari penerapan e-Government terhadap efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah kiranya perlu
disusun Permendagri tentang penerapan e-Government di daerah,
minimal di tingkat kota yang ada di seluruh Indonesia sebagai tindaklanjut dari Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan E.
Strategi Nasional dalam pengembangan e-Government.
Tindak Lanjut
Nota Dinas Rekomendasi kepada Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Penelitian Kementerian Dalam Negeri 3.2.3.
Evaluasi Tim Penegasan Batas Daerah A. Tujuan Kajian ini bertujuan mengevaluasi kinerja tim penegasan batas daerah serta
memberikan rekomendasi kebijakan maupun teknis guna percepatan penegasan batas daerah.
B. Pelaksanaan Pengkajian Aktual Kajian Taktis ini telah dilaksanakan oleh Tim Badan Litbang Kemendagri dengan mengambil lokasi di Provinsi Lampung dan Kalimantan Timur. Dari kedua provinsi ini kemudian dapat
diidentifikasikan
permasalahan-
permasalahan yang dihadapi oleh TPBD, berikut solusi penyelesaiannya. Hasil data lapangan dapat diasumsikan oleh tim kajian yang berkesimpulan
awal terhadap TPBD pada kedua provinsi tersebut. Informasi dan data yang
Tim dapatkan dari para anggota TPBD, kemudian dilakukan “cross check” (cek silang) dengan data-data dari masyarakat, termasuk dari informan kunci di lapangan.
C. Pokok-Pokok Hasil Analisis 1.
Provinsi Lampung
a. Sumber Daya Manusia (SDM)
Dalam pelaksanaan tugas di lapangan, Tim Penegasan Batas Daerah mengalami beberapa kendala/hambatan di antaranya keterbatasan anggaran dan keterbatasan tenaga ahli anggota TPBD (kurang 91
kompeten). Fakta di lapangan menyatakan bahwa Ketua TPBD
lebih bersifat ex officio sehingga sedikit mengesampingkan unsur
profesionalitas dalam susunan keanggotaan tim. Hasil temuan di lapangan dikeluhkan bahwa komposisi TPBD perlu dimasukan unsur kepala wilayah di tingkat kecamatan, kelurahan/desa, dusun sampai
RT/RW
dan
dibutuhkan
tim
operasional
karena
keterbatasan waktu dan yang tidak memungkinkan kepala daerah atau kepala SKPD terkait untuk turun langsung ke lapangan.
b. Manajemen
Sudut pandang manajemen lebih menitikberatkan pada anggaran
yaitu guna mendukung pelaksanaan kegiatan Tim Penegasan Batas Daerah. Pendapatan yang sah dan tidak mengikat yang tersedia
untuk kegiatan TPBD di tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi
Lampung khususnya dalam Penyelesaian Segmen Penegasan Batas Daerah dan kurang efektifnya TPBD terkait dengan anggaran yang sangat minim.
c. Kelembagaan/ Organisasi
Peran TPBD Provinsi Lampung selama ini telah memfasilitasi TPBD
Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung. Sampai dengan penelitian ini dilakukan tidak/ belum ada masalah terkait
dengan
kewenangan masing-masing. Dan regulasi yang dipakai sebagai rujukan adalah Permendagri Nomor 76 Tahun 2012. Secara umum,
Tim Penegasan Batas Daerah provinsi maupun kabupaten/kota di
Provinsi Lampung hampir seluruhnya sudah terbentuk. Hal ini bisa
dilihat dari kinerja tim dalam melakukan mediasi penyelesaian 2.
masalah penegasan batas dan pembuatan peta.
Provinsi Kalimantan Timur
a. Sumber Daya Manusia (SDM)
Kapasitas TPBD pada saat ini sudah cukup ideal karena berasal dari
beberapa disiplin ilmu dan SKPD yang terkait dengan penegasan batas. Anggota TPBD Provinsi/Kabupaten/Kota relatif cukup baik dan telah mempunyai SDM yang memadai terutama sudah
mengenal Global Positioning System (GPS), Geographic Information System (GIS) dan dapat membaca peta. Hal yang perlu ditingkatkan 92
adalah adanya unsur dinas teknis dalam keanggotaan TPBD Provinsi yang menguasai bidang hukum, perundang-undangan, teknis survey pemetaan dan sosial kemasyarakatan.
b. Manajemen
Untuk kegiatan penegasan batas daerah selalu mendapatkan anggaran dari APBD dan khusus untuk dua tahun terakhir ini juga
mendapatkan dana dari Anggaran Dekonsentrasi Kemendagri Cq.
Ditjen Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri dan APBN perubahan. Akan tetapi disayangkan anggaran tersebut hanya
untuk melaksanakan rapat-rapat koordinasi, antara lain rapatrapat koordinasi/rapat kerja perbatasan dan rapat koordinasi. Anggaran untuk kegiatan penegasan batas daerah dirasakan sudah cukup memadai.
c. Kelembagaan/ Organisasi
Hubungan koordinasi antara TPBD Provinsi dengan TPBD
Kabupaten/Kota sampai saat ini sangat baik. Hal ini dikarenakan TPBD Kabupaten/Kota jika menghadapi permasalahan
selalu
melakukan koordinasi dengan TPBD Provinsi atau sebaliknya. Tidak adanya tumpang tindih kewenangan antar TPBD Provinsi dengan
TPBD
Kabupaten/Kota
Permendagri No.76 Tahun 2012. Peran
TPBD
menjalankan
Kabupaten/Kota
kewenangannya
yang
di
telah
Provinsi
disarankan
mengacu
pada
Kaltim
dalam
sebaiknya
tidak
melibatkan tokoh adat pada waktu awal TPBD dibentuk. Hal ini untuk mengurangi potensi konflik yang akan terjadi ketika tim teknis penegasan batas mulai bekerja.
D. Kesimpulan 1.
TPBD provinsi maupun kabupaten/kota di Provinsi Lampung maupun Kalimantan Timur hampir seluruhnya sudah terbentuk. Namun, dari
segi keanggotaan TPBD yaitu belum adanya tim operasional lapangan
yang professional. Kenyataan di lapangan membuktikan bahwa Ketua TPBD lebih bersifat ex officio sehingga sedikit mengesampingkan unsur profesionalitas dalam susunan keanggotaan tim. 93
2.
Sudut pandang manajemen lebih menitikberatkan pada anggaran sesuai dengan Permendagri Nomor 76 tahun 2012. Kurang efektifnya
TPBD dalam penyelesaian Segmen Batas Daerah, sebagian besar
diakibatkan karena anggaran yang sangat minim yakni perbandingan antara luas wilayah perbatasan dengan jumlah biaya tidak seimbang
sehingga hal ini pula membatasi Tim untuk dapat menjangkau daerah-
daerah yang sangat jauh dan terpencil. TPBD Provinsi harus mulai diperkuat melalui dukungan anggaran, kewenangan dan adanya
kemampuan teknis yang memadai sehingga diharapkan mampu mempercepat proses penyelesaian kegiatan penataan batas. E. Rekomendasi 1.
2.
Perlunya merevisi Permendagri Nomor 76 Tahun 2012, khususnya menyangkut keanggotaan TPBD baik di tingkat pusat, provinsi maupun
kabupaten/kota tidak hanya tim secara ex officio semata, yang sebaiknya didukung dengan keanggotaan yang lebih professional.
Khusus untuk TPBD Kabupaten/Kota diarahkan pada penegasan segmen batas desa, kelurahan dan kecamatan. Hal ini jika dikaitkan
dengan PP Nomor 38 Tahun 2007, pada pembagian urusan
pemerintahan bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum,
administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian. Maka, tugas Pemerintahan Kabupaten/Kota hanyalah sebagai penetapan kebijakan dan pelaksanaan perbatasan kecamatan dan desa/kelurahan di kabupaten/kota bersangkutan. Oleh karena itu,
TPBD Kabupaten/Kota diarahkan seperti disebutkan pada regulasi 3.
lebih tinggi tersebut.
Penegasan segmen batas kabupaten/kota secara otomatis ditetapkan
oleh Mendagri atas usul dan masukan tentang segmen batas kabupaten/kota dari Gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah.
F. Tindak Lanjut Nota Dinas Rekomendasi kepada Menteri Dalam Negeri
94
3.2.3.
Kerjasama Antar Daerah di Perbatasan Provinsi (Studi
di Kabupaten
Kuningan dan Kabupaten Brebes) A. Tujuan Kajian ini bertujuan melihat efektivitas pelaksanaan kerjasama antar
daerah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat dengan lokus kajian di wilayah Perbatasan Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Brebes. B. Pelaksanaan Pengkajian Aktual Kajian Taktis berjudul “Kerjasama Antar Daerah (KSAD) di Perbatasan Provinsi (Studi di Kab. Kuningan dan Kab. Brebes), dilaksanakan bulan Juli s.d. September Tahun 2014 oleh Tim Peneliti Badan Litbang Kemendagri. C. Pokok-Pokok Hasil Analisis 1.
Badan Kerjasama Antar Daerah (BKAD) “KUNCI BERSAMA” adalah
bentuk kerja sama daerah di perbatasan antara 2 (dua) Propinsi yang anggotanya terdiri dari Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis, Kota Cirebon, Kota Banjar, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Pangandaran
yang berada di Propinsi Jawa Barat dan Kabupaten Brebes, Kabupaten 2.
Cilacap berada di Propinsi Jawa Tengah.
Lingkup Kerjasama KSAD ‘KUNCI BERSAMA’ berada dalam tahapan realisasi
Pemantapan
Infrastruktur
Wilayah
(2011-2015)
yang
ditujukan kepada Percepatan pembangunan kawasan perbatasan
berupa; peningkatan kualitas sarana prasarana wilayah, Pelayanan
Pendidikan dan Kesehatan, Penggalian Komoditas Lokal Unggulan 3.
Daerah.
Dari lingkup kerjasama yang telah disepakati bersama dari tahapan-
tahapan yang telah direncanakan apabila berjalan sempurna maka dapat menjadi model alternatif dari pemekaran daerah dan dapat menjadi
4.
akselarasi
peningkatan
pelayanan
pengembangan ekonomi di wilayah perbatasan. Bentuk
publik
maupun
kerjasama antar daerah yang didukung oleh Pemerintah
Daerah dan DPRD setempat diharapkan menjadi faktor pemerintah daerah dalam meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD),
membangun sarana prasana publik dan mendorong pertumbuhan 95
daerah perbatasan sekaligus menghindari sifat egoisme daerah dengan
menjadi fasilisator dan inovator dalam membangun kerjasama antar
daerah di provinsi masing masing, sekaligus solusi meringankan beban pembiayaan pembangunan wilayah. Sehingga dapat memberi manfaat
positif bagi pemerintah daerah dalam Pelayanan Publik di wilayah perbatasaan.
D. Rekomendasi 1.
Badan Kerjasama Antar Daerah (KSAD) yang terbentuk atas inisiatif dan kesepakatan bersama antar daerah baik Kabupaten/Kota seperti
Kerjasama Antar Daerah KUNCI BERSAMA di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah
dapat menjadi model kerjasama antar daerah
perbatasan dua provinsi atau lebih, sekaligus dapat menjadi alternatif 2.
percepatan pembangunan di wilayah perbatasan antar provinsi.
Kerjasama Antar Daerah dapat menjadi salah satu bentuk alternatif dari
pemekaran wilayah sekaligus untuk peningkatan pelayanan publik pemerintah kepada masyarakat sekaligus pengembangan ekonomi di
wilayah perbatasan dengan potensi sumber daya alam yang ada sekaligus menekan ego daerah dan merubah menjadi kerjasama yang 3.
saling menguntungkan.
Perlunya peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam hal
inisiasi, penyusunan sistem regulasi, masterplan maupun insentif yang
mendorong kerjasama antar daerah terutama di daerah perbatasan antar provinsi. E. Tindak Lanjut Nota Dinas Rekomendasi kepada Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Penelitian Kementerian Dalam Negeri
96
3.2.3.
Batas Wilayah Desa Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa A. Tujuan 1.
Untuk mengetahui dan menganalisis realitas pelaksanaan petunjuk
teknis yang diatur dalam permendagri nomor 27 tahun 2006 tentang penetapan dan penegasan batas desa sesuai dengan amanat Undang-
2. 3.
undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
Untuk mengetahui dan menganalisis solusi yang diambil pemerintah
Kabupaten dalam mengatasi masalah penetapan dan penegasan batas desa;
Untuk mengetahui peran camat dalam hal penetapan dan penegasan batas desa sesuai dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
B. Pelaksanaan Pengkajian Aktual Kajian Taktis berjudul “Batas Wilayah Desa Pasca Berlakunya Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dilaksanakan bulan Oktober s.d. Desember Tahun 2014 oleh Tim Peneliti Badan Litbang Kemendagri.
C. Pokok-Pokok Hasil Analisis
1. Sebelum berlakunya UU Nomor 6 tahun 2014 telah ada UU No. 32 tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta turunannya yang mengatur
secara rinci tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa yaitu dalam Permendagri No 27 tahun 2006, namun Permendagri ini berdasarkan temuan di 4 (empat) lokasi sampel (kabupaten) dan 8 (Delapan) desa,
belum melaksanakan atau merujuk pada Permendagri No 27 Tahun
2006 dalam penetapan dan penegasan batas desa dimasing-masing
daerah. Hal ini berimplikasi terhadap:
• Rendahnya kepastian hukum atas batas-batas desa masing-masing daerah. Seperti di ketahui bahwa tujuan dari penetapan dan penegasan batas desa adalah memberikan kepastian hukum;
• Rendahnya pelayanan publik bidang pertanahan, karena kurang memberikan kepastian hukum. 97
2. Sesudah berlakunya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur
mengenai penataan desa yang berakibat pada penggabungan desa
menjadi desa baru, pemekaran desa yang harus dinyatakan batasbatasnya
dalam
peta
desa
dan
ditetapkan
dalam
Peraturan
Bupati/Walikota. Kedua pasal tersebut tentunya harus merujuk pada Permendagri
No.27 Tahun 2006 sebagaimana dijelaskan diatas.
Meskipun UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, hanya untuk beberapa pasal
saja, sedangkan terhadap pasal lainnya masih tetap berlaku termasuk
Pasal 216 dan turunannya. Kondisi ini sangat berimplikasi terhadap tata kelola pemerintahan yang sangat buruk.
Disatu sisi penetapan dan
penegasan batas desa sudah diatur secara rinci, namun tidak di implementasikan, disisi lain UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa membuka
peluang untuk terbentuknya desa adat dan desa non adat baru yang harus merujuk kepada aturan penetapan dan penegasan batas desa yang sudah ada. Kondisi ini dapat menambah kesulitan dan rumit dalam
pengimplementasian penetapan dan penegasan batas desa sebagaimana di atur dalam Permendagri Nomor 27 tahun 2006.
3. Meskipun secara formal dan normatif ada SKPD yang mempunyai tupoksi untuk menangani batas desa, namun dalam realitasnya SKPD
tersebut secara opersional tidak melaksanakannya sehingga berimplikasi
pada tidak adanya program dan kegiatan yang didukung oleh APBD tentang penentapan dan penegasan batas desa.
4. Peran Camat dalam pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa
hanya terlibat pada Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang
dibentuk Kabupaten, Sehingga Camat pasif dalam penanganan penetapan dan penegasan batas desa.
D. Rekomendasi
Berdasarkan temuan dan implikasi seperti dikemukakan di atas, maka
dapat direkomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Komponen Terkait di lingkungan Kemendagri untuk :
98
1. 2. 3.
Melakukan peninjauan kembali Permendagri No. 27 tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa, kerena sulit dilakukan dan membebani APBD daerah masing-masing;
Perlunya peran serta Bupati/Walikota untuk membuat Program dan
Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang didukung ABPD masing-masing daerah;
Kemendagri membuat petunjuk operasional tentang pelibatan Camat dalam dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa diwilayahnya.
E. Tindak Lanjut Nota Dinas Rekomendasi kepada Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Penelitian Kementerian Dalam Negeri 3.3.
Focus Group Discussion / FGD
3.3.1.
Strategi Percepatan Batas Daerah A. Tujuan Kajian untuk merumuskan masukan kebijakan yang tepat kepada Menteri Dalam Negeri dalam percepatan penegasan batas daerah.
B. Pelaksanaan Kajian
Focus Group Discussion (FGD) ini telah dilaksanakan oleh Tim Badan Litbang Kemendagri selama 2 (dua hari) di Hotel Bintang Griyawisata Jakarta-Pusat
dengan Narasumber Utama Dr. Ir. Sobar Sutisna, M.Surv (Dosen Universitas Pertahanan/Peneliti Utama Badan Informasi Geospacial). C. Pokok-Pokok Hasil Analisis Kajian Banyaknya segmen batas daerah yang belum terselesaikan. Hal ini
ditunjukkan dengan data bahwa dari 966 segmen batas daerah (153 segmen provinsi, 813 segmen Kab/Kota), yang telah terselesaikan 215
segmen dan telah ditetapkan dengan Permendagri baru 155, dan dalam proses 384 segmen. Sementara itu 367 segmen lagi belum tersentuh.
Permasalahan utama belum terselesaikannya segmen batas daerah tersebut
disebabkan oleh belum efektifnya Tim Penegasan Batas dan lemahnya penegakan hukum. Sesuai amanat pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri 99
No. 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, bahwa dalam rangka penegasan batas daerah
dibentuk Tim Penegasan Batas
Daerah (TPBD) yang terdiri dari TPBD Pusat, TPBD Provinsi, dan TPBD kabupaten/kota. 1.
Belum efektifnya TPBD disebabkan oleh: • •
Keanggotaan tim bersifat ad-hoc dan ex-officio, sehingga tidak menjamin kontinuitas kerja.
Belum ditetapkannya roadmap untuk penegasan batas daerah dengan ukuran target waktu dan target kinerja yang jelas. Hal ini
menyebabkan TPBD tidak memiliki acuan kerja yang sistematis dan •
terukur.
Belum efektifnya fungsi pembinaan dan pengawasan oleh TPBD
pusat dan TPBD Provinsi. Hal ini juga ditunjang dengan belum
efektifnya pelaksanaan fungsi gubernur selaku wakil pemerintah
2.
•
pusat.
•
penyelesaian segmen batas daerah sebagai prioritas kerja.
Kepala
daerah dan pimpinan
DPRD belum menempatkan
Tidak adanya sangsi bagi daerah yang belum menyelesaikan
segmen batasnya.
Belum kuatnya penegakan hukum •
UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 4 menegaskan bahwa Undang-undang pembentukan daerah antara lain mencakup batas. Dalam kenyataannya, setiap undang-
undang pembentukan daerah otonom dibahas dan ditetapkan, tidak •
pernah menyebutkan secara limitatif koordinat batas daerah.
Dalam PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan antara lain
ditegaskan
bahwa
dalam
penentuan
dana
alokasi
mempergunakan data kebutuhan fiskal daerah yang salah satu
variabelnya adalah luas wilayah. Selama ini bagi daerah yang belum
memiliki penegasan segmen batas daerah, dalam kenyataannya •
telah memperoleh dana alokasi dari pemerintah pusat.
PP Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada pasal 2 100
menegaskan
bahwa
pembinaan
atas
penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah (Pusat).
D. Rekomendasi 1.
Perlunya penguatan Permendagri Nomor 76 tahun 2012 pada sisi TPBD dengan
lebih
memperhatikan
syarat
kompetensi
teknis
dan
indepedensi tim serta kewajiban untuk menyusun roadmap penegasan batas daerah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan 2.
Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Perlunya penegasan atas penerapan sanksi hukum bagi daerah yang belum menyelesaikan penegasan batas daerah dengan menunda pemberian DAU, untuk paling lama 5 (lima) tahun. Sangsi ini sebaiknya
diberlakukan dengan memberikan masa transisi paling lama 2 (dua) 3.
tahun, atau diberlakukan paling lama tahun anggaran 2016.
Dalam hal pemerintah daerah setelah diberi waktu lima tahun sesuai dokumen roadmap dan RPJMD, tidak mampu menyelesaikan penegasan
batas daerah, maka pemerintah pusat perlu menarik kembali kewenangan penegasan batas daerah menjadi kewenangan pemerintah 4.
pusat.
Pemerintah perlu bersikap tegas dalam pembahasan RUU pembentukan
daerah dengan mengedepankan segmen batas yang tegas dan jelas (limitatif) berdasarkan titik koordinat sebagai dasar persetujuan 5.
pembentukan daerah otonom.
Perlunya Badan Litbang Kemendagri diposisikan sebagai anggota TPBD Pusat.
E. Tindak Lanjut Nota
Dinas
Rekomendasi
kepada
Kepala
Badan
Pengembangan Penelitian Kementerian Dalam Negeri
101
Penelitian
Dan
3.3.2.
Pencantuman Identitas Agama Dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) A. Tujuan Fgd Merumuskan masukan kebijakan yang tepat kepada Menteri Dalam Negeri dalam menjawab masalah yang berkait dengan pencantuman agama dalam KTP.
B. Pelaksanaan Fgd FGD dilaksanakan oleh Tim Pusat Litbang Kependudukan dan Catatan Sipil
Badan Litbang Kemendagri selama 1 (satu hari) pada 1 April 2014 di Hotel Travellers-Jakarta Pusat
dengan Narasumber Prof. Dr. Idzam Fautanu
(Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Prof. Dr. Dedi Djubaedi (Kapus Litbang Keagamaan, Badan Litbang Kementerian Agama), Dr. Oetje Subagja (Kadis Dukcapil Kabupaten Bogor) dan Ati Kadarwati (Kasie Catatan Sipil, Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri).
C. Pokok Pokok Hasil Analisis Fgd
Apakah benar konsep tentang ‘enam agama yang diakui pemerintah’ itu
memang sejatinya mengandaikan hanya enam agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khong Hu Cu) yang dianggap sebagai ‘agama
resmi’ (official religions) di Indonesia dan menjadikan agama atau kepercayaan di luar enam agama tersebut menjadi kehilangan legalitasnya? Pertanyaan pokok itu membawa implikasi serius ketika agama masuk dalam identitas KTP. 1.
Jika asas legalitas tentang ‘konsep agama yang diakui’ itu didasarkan
pada Penetapan Keppres No 1/Pn.Ps/1965 Jo. UU No 5 Tahun 1969
tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama,
sebenarnya tidak terdapat landasan yang kuat tentang ‘konsep agama yang diakui’ itu. Sebab, dalam penjelasannya dinyatakan, konsep dasar tentang keberagaman agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia semata-mata karena fakta historis dan sosiologis tentang peta
keberadaan agama-agama di tanah air, dan bukan pengakuan legalitas atas eksistensinya. Apalagi, juga dijelaskan, tidak berarti agama-agama lain, seperti: Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh dari negara. Oleh karena itu, penting 102
untuk dijelaskan kepada publik melalui sebuah regulasi tentang makna
konsep ‘agama yang diakui’ dan ‘agama yang dipeluk’ agar tidak menimbulkan banyak interpretasi dan kontroversi yang tidak sehat di 2.
masyarakat.
Sebagian peserta dan narasumber berpandangan, kolom agama di KTP
masih sangat penting dicantumkan untuk mengurus segala layanan administrasi kependudukan dan urusan hukum lainnya. Seperti,
misalnya, masalah pernikahan, kematian, hak waris, hingga masalah persumpahan dalam sebuah pengadilan. Jika kolom agama KTP diisi seenaknya bahkan mengosongkannya, maka akan menimbulkan 3.
polemik baru di masyarakat.
Namun sebagian lagi berpendapat, negara harusnya tidak boleh tampil terlalu teknis dalam soal agama, seperti mencantumkannya dalam KTP,
kecuali menyangkut kepentingan umum, seperti adanya konflik agama
atau masalah haji yang memungkinkan negara berperan. Ketuhanan YME dalam Pancasila bukanlah berarti negara dapat berperan dalam
semua urusan agama, misalnya menetapkan enam agama sebagai agama resmi dalam KTP. Apalagi, Pasal 28E dan Pasal 29 UUD 1945
sudah mengatur kemerdekaan beragama dan berkeyakinan. Kemudian,
Pasal 28I ayat 3 UUD 1945 tentang identitas budaya dan masyarakat
adat, serta Pasal 28I Ayat 2 UUD 1945 tentang bebas dari diskriminasi 4.
juga mengatur hal itu.
e-KTP sudah berbasis kartu pintar karena menggunakan chip, seperti kartu kredit keluaran baru yang memuat data besar. Chip e-KTP
berbasis mikroprosesor dengan memori 8 kilobytes yang tidak ubahnya
seperti komputer kecil penyimpan data. Chip tersebut memuat biodata lengkap pemegang e-KTP, termasuk tanda tangan digital, pasfoto, serta
sidik jari, yang dengan alat pembaca kartu, bisa terhubung ke data
center nasional secara terenkripsi dan diproses dengan sistem 5.
pengelola kunci (key management system).
Untuk mencegah tindak kriminal, e-KTP pun dilengkapi fitur keamanan tambahan pada blangko yang berguna untuk inisialisasi identifikasi dan
verifikasi identitas. Dengan teknologi itu, upaya mengubah data seperti nama, agama, alamat, tempat tanggal lahir dan lainnya tidak akan 103
berhasil. Satu orang hanya bisa mendaftar sekali dan hanya mendapat satu KTP.
D. Rekomendasi dan Tindak lanjut Beberapa rekomendasi yang perlu dipertimbangkan, antara lain: 1.
Kementerian Dalam Negeri perlu menginisiasi perubahan Penetapan
Keppres No 1/Pn.Ps/1965 Jo. UU No 5 Tahun 1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama agar mengakui dan
mengizinkan pencantuman semua agama/kepercayaan yang dipeluk 2.
oleh seluruh warga negara Indonesia dalam kolom agama di KTP.
Kementerian Dalam Negeri perlu mengeluarkan Surat Edaran Menteri
Dalam Negeri dan/atau peraturan lainnya sebagai bentuk pembinaan
dan pengawasan sesuai PP No 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah guna mengawal implementasi Pasal 64 Ayat 5 dari UU No 24 Tahun 2013, sehingga warga negara yang menganut agama di luar agama yang 3.
diakui pemerintah bisa terlayani tanpa ada diskriminasi.
Percepatan implementasi e-KTP. Hal yang utama yang harus
diperhatikan dalam implementasi e-KTP itu ialah penyediaan card reader di setiap instansi pemerintahan, termasuk pemerintah daerah. Sehingga, chip yang ada sudah memuat berbagai data setiap warga masyarakat dapat dibaca dengan jelas 3.3.3.
Pengangkatan Pejabat Struktural Dinas Dukcapil oleh Mendagri:Faedah dan implikasinya A. Tujuan Kajian Merumuskan masukan kebijakan yang tepat kepada Menteri Dalam Negeri dalam menjawab masalah yang berkait dengan pengangkatan pejabat struktural Dinas Dukcapil.
B. Pelaksanaan Kajian
FGD dilaksanakan oleh Tim Pusat Litbang Kependudukan dan Catatan Sipil
Badan Litbang Kemendagri selama 1 (satu hari) pada 3 April 2014 di Hotel Travellers-Jakarta Pusat dengan Narasumber Purba Hutapea M.Soc.Sc 104
(Kadis Dukcapil DKI Jakarta), Dr. Nurdin (Kabid Standarisasi dan Kerja Sama Luar Negeri, Badan Diklat Kemendagri), dan Triyatmanta M.Si (Kabag Hukum, Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri). C. Pokok-Pokok Hasil Analisis Kajian 1. Alasan pengangkatan pejabat struktural oleh Mendagri semata-mata untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan
kepada masyarakat, dan menjaga kemandirian Dinas Dukcapil dalam pengelolaan data kependudukan, serta memaksimalkan stelsel aktif bagi
pemerintah. Di samping itu juga memberikan perlindungan kepada Kepala
Dinas
Kependudukan
dan
Pencatatan
Sipil
Provinsi,
Kota/Kabupaten dari desakan DPRD/Partai Politik terkait dengan
Jumlah Penduduk, DAK dan DP4. Upaya ini sangat baik bagi upaya menjamin profesionalisme kerja jajaran Dinas dukcapil.
2. Mekanisme pengangkatan pejabat struktural pada Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil adalah bahwa Kepala Dinas Dukcapil Provinsi diusulkan
oleh Gubernur untuk diangkat oleh Mendagri. Sedangkan, Kepala Dinas Dukcapil di kabupaten/kota diusulkan Bupati/Wali kota melalui Gubernur kepada Mendagri. Penilaian kinerja pejabat struktural tersebut pun dilakukan secara periodik oleh Mendagri.
3. Sejalan dengan Permendagri No 2 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengembangan
Kompetensi
dan
Kualifikasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan Dalam Negeri, Badan Diklat sudah menyiapkan beberapa kualifikasi dan standar kompetensi bidang kependudukan dan catatan sipil, berikut dengan Lembaga Sertifikasi Profesi-nya. Meskipun sampai hari ini belum bisa diimplementasikan.
4. Terdapat beberapa regulasi yang perlu dilakukan harmonisasi terkait dengan Pasal 83A UU No 24 Tahun 2013, yaitu PP No 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, utamanya pada Pasal 2 Ayat 4 Huruf (j) dan
UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,
khususnya Pasal 53 Huruf (d, e), Pasal 54 Ayat 1, Pasal 55, 72, 73, 75, 76, dan 77.
5. Khusus untuk implementasinya di
Dinas Dukcapil DKI Jakarta,
implementasi Pasal 83A UU No 24 Tahun 2013 perlu diharmonisasikan 105
dengan Pasal 19, Pasal 26 Ayat 1, dan Pasal 29 Peraturan Gubernur DKI
Jakarta No 59 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur No 38 Tahun 2011 tentang Tunjangan Kinerja Daerah. D. Rekomendasi dan Tindak lanjut Untuk mengimplementasikan Pasal 83A UU No 24 Tahun 2013, terkait
dengan pengangkatan Pejabat Struktural pada Dinas Dukcapil oleh Mendagri, terdapat sejumlah rekomendasi sebagai berikut: 1.
Kementerian Dalam Negeri perlu segera menginisiasi terbitnya
Peraturan Pemerintah sebagai penjabaran pelaksanaan Pasal 83A UU
No 24 Tahun 2013 diselaraskan dengan substansi UU No 5 Tahun 2014 2.
tentang Aparatur Sipil Negara.
Kementerian Dalam Negeri, melalui Ditjen Dukcapil bersama Badan Diklat perlu segera
menyiapkan infrastruktur kebijakan berupa
kualifikasi, standar kompetensi, pendidikan dan latihan, serta
melakukan uji kompetensi secara terbuka dan adil kepada para calon 3.
pejabat struktural Dinas Dukcapil sebelum diangkat oleh Mendagri. Penyiapan
infrastruktur
itu
dapat
menggunakan
sistem
yang
diamanatkan dalam Permendagri No 2 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kemendagri dan Pemda. Penyiapan sistem bukan saja berguna untuk penempatan para pejabat struktural tetapi juga sekaligus untuk pembinaan kompetensi seluruh komponen pelaksana
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, mulai dari para
pelaksana, pengawas, administrator, pejabat tinggi pratama dan juga 4.
untuk jabatan fungsional.
Ditjen Dukcapil perlu segera merumuskan tata cara uji kompetensi,
target kinerja, dan sistem informasi SDM penyelenggara administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada semua jenjang Jabatan
Pelaksana, Pengawas, Administrator, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 5.
dan juga untuk Jabatan Fungsional.
Berbagai regulasi terkait standar kompetensi calon pejabat struktural
Dinas Dukcapil, pola pembinaan karier dan pengembangan kapasitas, penilaian dan pertanggungjawaban kinerja, serta pola hubungan kerja 106
di daerah, perlu segera dipersiapkan dengan mengakomodir masukan dari pemerintah daerah mengingat posisi posisi kelembagaannya tetap sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD). 3.3.4.
Eksistensi
Satuan
Perlindungan
Masyarakat
(Satlinmas)
Dalam
Penanganan Bencana A. Tujuan Pengembangan Kebijakan Untuk mengidentifikasi permasalahan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam penanganan kebencanaan.
B. Pelaksanaan Pengembangan Kebijakan Kegiatan
Focussed
Group
Discussion
dengan
tema
“Eksistensi
Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Bencana” diselenggarakan
Pada hari Rabu, 2 April 2014 bertempat di Hotel Ibis Senen Jakarta. FGD dihadiri oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan atau Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat dengan narasumber antara lain
Dr. Ir.
Timbul P.M. Panjaitan, MA Kasubdit Kompensasi dan Pengembalian Hak
Pengungsi Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Drs. Hendaryanto, MM
Kasubdit
Perlindungan
Masyarakat
Direroktorat
Jenderal
Pemerintahan Umum serta Drs. Iyan Kusmadiana, MPS. Sp Kasubdit Tanggap Darurat Kementerian Sosial. C.
Pokok Pokok Permasalahan Peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam Penanganan Bencana belum terlihat di masyarakat antara lain: 1.
Tidak adanya dasar hukum yang jelas tentang Satuan Perlindungan
Masyarakat sehingga Pemerintah Daerah menjadi tidak memiliki dasar yang kuat sebagai langkah untuk mengajukan program-program
kegiatan karena Keputusan Presiden 55 Tahun 1972 tentang Penyempurnaan
Organisasi
Pertahanan
Sipil
Dan
Organisasi
Perlawanan Dan Keamanan Rakyat Dalam Rangka Penertiban
Pelaksanaan Sistim Hankamrata sudah tidak relevan lagi dengan kondisi Satlinmas sekarang.
107
2.
Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) belum terlihat di media massa cetak maupun media elektronik dalam rangka melaksanakan penanggulangan kebencanaan dapat disebabkan antara lain:
• Anggota Satlinmas dalam melaksanakan evakuasi membantu
masyarakat yang terkena musibah sebagai akibat bencana tidak menggunakan pakaian atau atribut linmas.
• Ketidak percayaan 3.
anggota Satlinmas untuk melaksanakan
penanggulanagan bencana.
Kementerian Sosial dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah memberikan peluang kepada Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas)
ikut
didalam
struktur
dalam
keanggotaan
tim
penanggulangan bencana namun kesempatan itu tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Satlinmas.
D. REKOMENDASI
Agar Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dapat melaksanakan fungsinya
dalam
rangka
penanggulangan
bencana
direkomendasikan langkah-langkah sebagai berikut: 1.
di
daerah
Keputusan Presiden 55 Tahun 1972 Tentang Penyempurnaan
Organisasi Pertahanan Sipil Dan Organisasi Perlawanan Dan Keamanan Rakyat Dalam Rangka Penertiban Pelaksanaan Sistim
Hankamrata kiranya mesti diperbaharui dengan regulasi yang baru sesuai dengan tugas dan fungsi kekinian karena sudah tidak sesuai
lagi setelah lahirnya Undang-Undang 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Keamanan dan Undang-Undang 2 Tahun 2002 Tentang
2.
Kepolisian Negara Republik Indonesia..
Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dapat eksis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya penaggulangan bencana bila:
• Satlinmas dalam melaksanakan penanganan bencana didaerahnya harus mengenakan pakaian dan atribut yang dimilikinya.
• Kemampuan Satlinmas dalam rangka penanganan kebencanaan perlu ditingkatkan
108
3.
E.
Anggota Satlinmas kiranya perlu memanfaatkan peluang-peluang untuk ikut terlibat dalam Tim.yang dibentuk oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Kementerian Sosial.
TINDAK LANJUT 1. 2.
Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum
kiranya segera membuat dan menginisiasi regulasi tentang Satuan Perlindungan Masyarakat yang baru.
Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum
segera membuat Standar Operasi Prosedur yang harus dilakukan
anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) penggunaan
atribut kelinmasannya ketika melaksanakan penanganan bencana di 3.
daerahnya.
Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum kiranya
perlu
meningkatkan
kualitas
dan
kuantitas
Satuan
Perlindungan Masyarakat di Daerah melalui pendidikan dan pelatihan 4.
kebencanaan.
Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum
perlu melakukan perjanjian kerjasama dengan Kementerian Sosial dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang keterlibatan dan keikutsertaaan Satlinmas dalam Tim Penanggulangan Bencana.
109
IV.
PUSLITBANG PEMERINTAHAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
4.1. PENELITIAN 4.1.1. Formulasi Strategi Kebijakan Implementasi Regulasi tentang Desa. 4.2. PENGKAJIAN 4.2.1.
Kajian Strategis: Kesiapan Pemerintahan Desa Pasca Lahirnya Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014 (Tinjauan dari Perspektif Musrenbangdes)
4.2.2.
Kajian Kasuistis/Aktual Implikasi Juara Lomba Desa Terhadap Perkembangan Desa.
4.2.3.
Kajian Taktis Model Pemberdayaan Masyarakat Desa Sesuai Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4.3. PENGEMBANGAN KEBIJAKAN/FGD 4.3.1.
Membedah Model Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Adat dan Desa Generik Pasca Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4.3.2.
Aktualisasi Pemberdayaan Masyarakat: Manajemen Pendampingan dan Revitalisasi Kelembagaan Masyarakat Desa Pasca Ditetapkannya Undang Undang No. 6 Tahun 2014.
4.3.3.
Penguatan Perekonomian Desa melalui Lembaga Keuangan Mikro sesuai UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM)
4.3.4.
Pengadaan Barang dan Jasa dalam Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
4.3.5.
Kesiapan Pemerintahan Desa Pasca Lahirnya UU Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tinjauan dari Perspektif Musrenbangdes)
4.3.6.
Determinasi Otonomi Desa Umum/Generik dan Desa Adat dalam Pelaksanaan Penyerahan Kewenangan sesuai UU No. 6 Tahun 2014
4.3.7.
Kewenangan Pusat dan Daerah Korelasi dengan Ekstensi Desa
110
4.3.8.
Tata Kelola Keuangan Desa dalam Koridor Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Otonomi Desa
4.3.9.
Posisi Desa dalam Revisi UU tentang Pemerintahan Desa
4.3.10. Identifikasi dan Pemetaan: Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Korelasi dengan Revisi UU Pemerintahan Daerah)
111
4.1.
PENELITIAN
4.1.1.
Judul Formulasi Strategi Implementasi Regulasi tentang Desa. A. Tujuan 1. Untuk memperoleh pemahaman dan pengetahuan tentang pengaruh dari
pengaturan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam regulasi tentang desa terhadap kesejahteraan masyarakat Desa
2. Untuk memperoleh pemahaman dan pengetahuan tentang pengaruh dari pengaturan Pembangunan Desa dalam regulasi tentang desa terhadap kesejahteraan masyarakat Desa
3. Untuk memperoleh pemahaman dan pengetahuan tentang pengaruh dari
pengaturan ekonomi dan keuangan Desa dalam regulasi tentang desa terhadap kesejahteraan masyarakat Desa
4. Untuk memperoleh pemahaman dan pengetahuan tentang pengaruh dari
Apakah ada Pengaruh pengaturan pemberdayaan masyarakat Desa dalam regulasi tentang desa terhadap kesejahteraan masyarakat Desa
B. Pelaksanaan Kegiatan
“Reposisi Kecamatan Dalam RUU Pemerintahan Daerah” diselenggarakan
pada hari Jum’at tanggal 27 Juni2014jam 14.00 sampai dengan 16.00 WIB
bertempat di Aula Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian
Dalam Negeri Jakarta. Diskusidihadiri oleh para pejabat peneliti dan
perekayasa, pejabat fungsional umum dan struktural di lingkungan Pusat Litbang Pumdukdengan narasumber antara lain Dr.I Made Suwandi, M.Soc.
Dosen Pasca Sarjana STPDN, Prof. Dr. Khasan EfendiDosen Pasca Sarjana STPDN, Drs. Basuki, M.Si. Kasubdit Kecamatan Direktorat Dekonsentrasi
dan Kerjasama Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.
C. Pokok-Pokok Hasil Analisis Permasalahan yang dihadapi dengan kondisi dan kedudukan Kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan periode 112
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain: 1.
2.
Kecamatanbelum sepenuhnya dapat melaksanakan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan tugas-tugas pendelagasian pemerintahan daerah di tingkat kecamatan.
Perbedaan typologi dan karakteristik kecamatan yang berada
diperkotaan dengan pedesaan serta kecamatan yang berada di pesisir mempunyai perbedaan antara satu dengan yang lain meliputi potensi
daerah, jumlah penduduk dan luas wilayah tidak dapat diatur dalam 3. 4.
keputusan yang sama.
Keberadaan camat sebagai SKPD menjadi lemah dengan munculnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pedesaan,
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan belum
memuat
pedoman
organisasi,
mekanisme
perencanaan
pembangunan di tingkat kecamatan, evaluasi desa oleh kecamatan. D. Rekomendasi
Revisi UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada pasal 121 yang mengatur Kecamatan kiranya perlu diperhatikan unsurunsur sebagai berikut:
1. Persyaratan untuk menduduki camat harus memiliki pengetahuan ilmu pemerintahandan batasan usia.
2. Segera disusun peraturan perundang-undangan sebagai turunan dari
Revisi Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dalam hal
pemetaan karakteristik dan typologi kecamatan (Luas wilayah, Jumlah penduduk).
3. Penguatan dan pemberdayaan kecamatanperlu dimasukan dalam Revisi
Undang-Undang tersebut dan sekaligus merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan bahwa Kecamatan sebagai pengawas dan pembina desa yang berada di tingkat kecamatan, mekanisme perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan, pedoman organisasi (SOP).
113
4. Perlu ditambah satu pasal atau ayat yang berkaitan dengan kontrol pengembangan kecamatan dari pemerintah pusat.
E. Tindak Lanjut 1. 2. 3.
Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum
kiranya segera membuat dan menginisiasi regulasi tentang persyaratan untuk menduduki sebagai camat.
Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum
dan Badan Penelitian dan Pengembangan segera menetapkan bentuk dan tipe-tipe Kecamatan berdasarkan kajian
Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum
dan Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa dalam membuat kebijakan mekanisme dan system pelaporan pertanggungjawaban melalui
4.
Kecamatan.
Kementerian Dalam Negeri Badan Penelitian dan Pengembangan segera
menginisisasi rapat lanjutan tentang kecamatan dengan melibatkan camat, Bupati dan Walikota serta pakar ilmu-ilmu pemerintahan.
4.2
PENGKAJIAN
4.2.1. Kajian Strategis Kesiapan Pemerintahan Desa Pasca Lahirnya Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014 (Tinjauan dari Perspektif Musrenbangdes) A. Tujuan Kajian 1. Untuk menganalisa Kondisi Pelaksanaan Musyawarah Desa Sebelum Lahirnya Undang-Undang Desa;
2. Untuk
mengidentifikasi
mekanisme
yang
harus
dipersiapkan
pemerintahan desa dalam melaksanakan musyawarah desa pasca lahirnya Undang-Undang Desa.
B. Pelaksanaan Kajian Pelaksanaan Kajian Strategis telah dilaksanakan oleh Tim Badan Litbang
Kemendagri selama 3 (tiga) bulan dengan Narasumber/Pakar/Praktisi dan Pelaksana Peneliti yang meliputi: 114
1. 2.
Narasumber/Pakar/Praktisi: Prof. Rusdi Muchtar, APU (Peneliti LIPI),
Dr Eko. Prasetyanto, PP, M.Si ( Ditjen PMD), Dr. Arya Dharmawan (Dosen IPB), Drs. Domoe Abdie, M.Si (Kapus Pemdes&Pemmas);
Pelaksana Peneliti : Drs. Jan Pieter, MPA (Kabid Pemdes&Kel), Agus
Supratiawan, SE, MA (Kasubbid Pemdes), Ray Septianis Kartika, M.Si (Peneliti Badan Litbang), Imam Radianto Anwar M.Si, (Peneliti Badan
3.
Litbang). Laporan
Akhir
dan
Policy
brief
Kajian
Strategis
“Kesiapan
Pemerintahan Desa Pasca Lahirnya Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014 (Tinjauan dari Perspektif Musrenbangdes)”, sebagaimana dalam lampiran Nota Dinas ini.
C. Pokok-Pokok Hasil Analisis Kajian 1. Permasalahan a.
Bagaimana kondisi pelaksanaan musyawarah desa sebelum
b.
Mekanisme apa yang harus dipersiapkan oeleh pemerintah desa
lahirnya Undang-Undang Desa ?
dalam melaksanakan musyawarah desa pasca lahirnya UndangUndang Desa ?
2. Pokok-pokok Penyebab Permasalahan a.
Adanya pemberian kewenangan kepada desa untuk melaksanakan
b.
Adanya kebijakan pemberian dukungan dana dari pemerintah pusat
c. d. e.
musyawarah desa;
kepada desa sebagai langkah mewujudkan dan mempercepat program pembangunan di desa;
Keterbatasan sumber daya lokal yang ada didesa dalam
menjalankan musyawarah desa;
Tidak adanya sinergitas antara perencanaan desa dengan perencanaan Kabupaten.
Telah tertuang dalam amandemen Undang-Undang No.6 Tahun
2014 pasal 80 tentang pelaksanaan musrenbandges. 115
D. Rekomendasi Rekomendasi akhir dari pelaksanaan kajian ini adalah tertumpu pada 3 aspek yang harus menjadi perhatian oleh pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa. Dimana dalam kajian ini terungkap
Kondisi pelaksanaan musyawarah desa sebelum lahirnya Undang-Undang
Desa bermuara dari Pertama,
tahap persiapan musrenbangdes seperti
penyusunan draft rancangan awal RKPDes, kaji ulang (review) dokumen
RKPDes, kaji ulang (review) dokumen RKPDes tahun sebelumnya, analisis data dan verifikasi data lapangan, evaluasi RKPDes, pemaparan RPJMDes,
penentuan prioritas. Kedua, tahap pelaksanaan seperti pemaparan draft
RKPDes, pembahasan usulan prioritas dan Ketiga tahap sosialisasi seperti
sosialisasi dokumen RKPDes, penyusunan RAPBDes dan penetapan SK Kades. Sedangkan mekanisme yang harus dipersiapkan oleh pemerintahan desa dalam
melaksanakan musyawarah desa pasca lahirnya Undang-
Undang Desa di lokasi sampel adalah mempersiapkan sumber daya manusianya terutama dari kompetensi, melengkapi sarana dan prasarana dalam rangka pembangunan, mempersiapkan pedampingan secara legal, membuat perdes APBDes dan manajemen waktu.
E. Tindak Lanjut 1.
Pemerintah Pusat cq Ditjen PMD Kemendagri dapat membuat acuan modul terkait musrenbangdes bagi desa-desa yang ada di Indonesia
dengan diselaraskan pada Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang 2.
Desa.
Pemerintah Kabupaten, dapat melakukan beberapa hal yaitu : a.
Mengevaluasi pelaporan musrenbangdes yang akan disampaikan Kades kepada Bupati berupa :
1) Evaluasi Struktur seperti kepesertaan yang berpartisipasi, alat dan bahan ketika perencanaan berlangsung, koordinasi dengan beberapa pihak dan SKPD.
2) Evaluasi
proses,
pemanfaatan
waktu
musrenbangdes,
prosentase unsur-unsur masyarakat yang terlibat. 116
3) Evaluasi
hasil
seperti
hasil
Penyusunan
RKPDes
pada
musrenbangdes, hasil penyusunan perdes APBDes, Rencana kegiatan yang akan dilakukan dalam waktu desa.
b.
Melakukan
c.
Memfasilitasi peningkatan kompetensi pemerintahan desa melalui
d.
kerjasama
dengan
musrenbangdes.
kepolisian
dalam
memantau
pelatihan penyusunan Perdes, pelatihan penyusunan RKPDes, pelatihan pengelolaan keuangan desa, yang bersifat kontinyu.
Melakukan
pedampingan
perencanaan dengan cara :
intensif
berupa
pedampingan
1) Mendampingi pelaksanaan musrenbang sehingga mutu proses dan mutu hasil musrenbang dapat mewujudkan penyaluran aspirasi dan kebutuhan yang efektif.
2) Bersama-sama dengan masyarakat membuat rencana program yang bersifat wajar, sederhana dan jelas melalui (1) Penyajian
seluruh hasil informasi yang berkaitan dengan inventarisir masalah-masalah utama diwilayahnya beserta potensi SDM dan SDA, (2) Pengorganisasian masalah dilakukan dengan harapan agar masalah dapat terlebih dahulu di seleksi diantaranya pengumpulan masalah, pengelompokkan masalah, kajian hubungan
sebab
akibat,
pengurutan
prioritas
masalah,
pembahasan alternatif kegiatan dengan memperhitungkan kebutuhan, modal, alat dan bahan, keterampilan, dan lain-lain.
3) Menginformasikan
BUMdes
agar
menjadi
bagian
dari
perencanaan desa sesuai dengan amandemen yang termuat
3.
dalam UU No.6 tahun 2014.
Pemerintah Desa a.
Melakukan
pembahasan
b.
Mensosialisasikan APBDes yang telah menjadi kesepakatan kepada
musrenbangdes;
masyarakat setempat;
117
RPJMDes
sebelum
melaksanakan
c.
Membuat planning jangka pendek dan jangka panjang dalam menyiasati mekanisme pengelolaan APBN yang akan digelontorkan tahun ini.
d. Mempersiapkan kader-kader desa agar dapat diberdayakan sedini
mungkin dan mengefektifkan LPMD dalam musrenbangdes melalui pelatihan Kader pemberdayaan masyarakat (KPM) seperti TOT KPM dan
4.2.2.
Pelatihan implementasi Fungsi KPM dalam pemberdayaan masyarakat.
Kajian Aktual
Implikasi Juara Lomba Desa Terhadap Perkembangan Desa A. Tujuan Pengkajian Mengidentifikasi langkah-langkah yang dilakukan Pemda pasca juara lomba desa dan menganalisis implikasi pelaksanaan perlombaan desa terhadap perkembangan desa.
B. Pelaksanaan Pengkajian Pelaksanaan Pengkaian
telah dilaksanakan oleh Tim Badan Litbang
Kemendagri selama 3 (tiga) bulan dengan Narasumber/Pakar/Praktisi dan Pelaksana Peneliti yang meliputi : 1.
Narasumber/Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus: Dr. Drs. Afriadi S.
Hasibuan, MPA, M.Com (EC) sebagai Pembicara Khusus, Dr. Ivanovic,
M.Si (Narasumber Pakar), Drs. P. Girsang, M.Si (Narasumber Pakar) dan
2.
Drs. Domoe Abdie, M.Si (Narasumber).
Pelaksana Peneliti : Ir. Tri Rustiana Harahap, MPA (Penanggung Jawab/Kabid Pemberdayaan Masyarakat), Hotnier Sipahutar, SH, M.Si
(Ketua/Peneliti Badan Litbang), Drs. Asrori dan Rahmawati Ahfan, M.Si 3.
(Anggota/Peneliti Badan Litbang).
Laporan Akhir dan Executive Summary Pengkajian Aktual: “Implikasi
Juara Lomba Desa Terhadap Perkembangan Desa”, sebagaimana dalam
lampiran Nota Dinas ini.
C. Pokok-Pokok Hasil Analisis Pengkajian Aktual 1.
Rumusan Masalah :
118
Langkah-langkah apa yang telah dilakukan Pemda dalam pembinaan
juara lomba desa dan bagaimana implikasi pelaksanaan perlombaan desa terhadap perkembangan desa? 2.
Pokok-pokok Penyebab Permasalahan a.
Perlombaan desa dan kelurahan, sebagaimana diatur dalam Permendagri
No.
13
Tahun
2007,
dimaksudkan
untuk
mengevaluasi dan menilai perkembangan pembangunan atas usaha pemerintah dan pemerintah daerah, bersama masyarakat desa dan kelurahan yang bersangkutan. Perlombaan desa dilaksanakan
secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Povinsi sampai tingkat nasional yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun, dengan mengevaluasi tingkat perkembangan desa dan
kelurahan selama 2 (dua) tahun terakhir berdasarkan data profil b.
desa dan kelurahan sesuai dengan indikator penilaian.
Perlombaan desa pada dasarnya tidak berhenti sampai desa menjadi juara, tetapi pasca juara lomba desa, pembangunan desa harus tetap berkelanjutan. Hasil penelitian Ade M. Yusuf dkk
(2013) tentang dampak penyelenggaraan perlombaan desa terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di
provinsi Kalimatan Barat kurang memberikan dampak terhadap
pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, amtara lain disebabkan waktu pembinaan yang singkat, materi yang terlalu
banyak dan tidak tepat sasaran, sumberdaya manusia yang relatif
rendah dan tidak adanya pembinaan berkelanjutan pasca
perlombaan baik oleh pemerintah Kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat. Oleh karena itu perlu dikaji apakah setelah desa menjadi
juara
lomba
perkembangan desa.
desa
akan
berpengaruh
terhadap
D. Rekomendasi a.
Pemantauan dan pembinaan secara terpadu, terkoordinir, berjenjang dan berkesinambungan dari masing-masing SKPD baik Pemerintah 119
Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten perlu dilakukan terhadap seluruh pemenang perlombaan desa. Adapun bentuk programnya
antara lain melalui pemberian stimulant, pemberian prioritas lokasi pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ataupun bentuk lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi daerah setempat, sehingga sesuai dengan Permendagri Nomor
13 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan. Pilot Project Desa Mandiri di Provinsi Jawa Tengah yang
menambahkan 2 (dua) indikator penilaian perkembangan desa
merupaka upaya alternative dalam meningkatkan perkembangan desa juara lomba desa. Untuk itu perlu dikaji lebih mendalam sebagai
indikator penilaian perkembangan desa dan model pembinaan secara b.
nasional.
Mengingat lomba desa berimplikasi positif terhadap perkembangan desa, maka lomba desa perlu dilanjutkan dan disesuaikan dengan
Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ditjen PMD Kemendagri selaku penanggung jawab program perlombaan desa di
tingkat pusat, perlu segera melakukan inventarisasi secara detail terhadap seluruh hasil pelaksanaan perlombaan desa mulai pra lomba desa sampai tahapan pasca perlombaan desa dengan mengkaji setiap butir dan pasal yang terdapat dalam Permendagri No. 13 Tahun 2007 sekaligus
menyusun
peraturan/ketentuan
yang
baru
tentang
pelaksanaan perlombaan desa yang mengacu kepada Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. E. Tindak Lanjut Ditjen
PMD
Kementerian
Dalam
Negeri
perlu
membuat
peraturan/ketentuan yang baru tentang tentang pelaksanaan perlombaan desa yang mengacu kepada Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga dapat dipedomani oleh seluruh desa dan para pemangku kepentingan.
120
4.2.3.
KAJIAN TAKTIS Model Pemberdayaan Masyarakat Desa Sesuai Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. A. Tujuan Kajian 1.
Mengidentifikasi model pemberdayaan masyarakat desa sebelum
2.
Mengkaji model pemberdayaan masyarakat desa sesuai Undang Undang
berlakunya Undang Undang No. 6 Tahun 2014;
No. 6 Tahun 2014.
B. Pelaksanaan Kajian
Pelaksanaan Kajian Taktis telah dilaksanakan oleh Tim Badan Litbang Kemendagri selama 4 (empat) bulan dengan Narasumber/Pakar/Praktisi dan Pelaksana Peneliti yang meliputi :
1. Narasumber/Pakar/Praktisi : Dr. Drs. Afriadi S. Hasibuan, MPA, M.Com
(EC) sebagai Pembicara Khusus, Dr. Ivanovic, M.Si (Narasumber Pakar), Drs. P. Girsang, M.Si (Narasumber),
Drs. Domoe Abdie, M.Si
(Narasumber) dan Drs. Sahat Marulitua, MA (Narasumber).
2. Pelaksana
Peneliti
:
(Penanggungjawab/Kabid
Ir.
Tri
Rustiana
Pemberdayaan
Harahap,
Masyarakat),
MPA
Rahmawati
Ahfan, M.Si (Ketua/Peneliti Badan Litbang), Drs. Asrori dan Hotnier Sipahutar, SH, M.Si (Anggota/Peneliti Badan Litbang).
3. Laporan
Akhir
dan
Executive
Summary
Kajian
Taktis
“Model
Pemberdayaan Masyarakat Desa Sesuai Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa” sebagaimana dalam lampiran Nota Dinas ini.
C. Pokok-Pokok Hasil Analisis Kajian 1.
Permasalahan a.
Apakah model pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan
b.
Bagaimanakah model pemberdayaan masyarakat desa yang sesuai
selama ini relevan dengan Undang Undang No. 6 Tahun 2014? dengan Undang Undang No. 6 Tahun 2014? 121
2.
Pokok-pokok Penyebab Permasalahan a.
Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di wilayah perdesaan selama ini kurang optimal karena belum adanya penyerahan
kewenangan dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemerintah desa, dan belum adanya dukungan anggaran serta pendekatan pembangunan masih bersifat top down. Sementara pemerintah desa dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat memerlukan dukungan
politik
(political
will)
dari
pemerintah
provinsi,
kabupaten/kota sehingga pemerintah desa memiliki kewenangan dan b.
dukungan
anggaran
pendekatan bottom up; Kelemahan
kelemahan
yang
dalam
jelas
serta
mengedepankan
pelaksanaan
pemberdayaan
masyarakat sebelum lahirnya Undang Undang No. 6 Tahun 2014
tentang desa yaitu belum adanya peraturan perundangan yang secara eksplisit mengatur tugas, fungsi, wewenang, anggaran c.
pemerintah desa dalam konteks pemberdayaan masyarakat.
Dengan lahirnya Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, secara tegas menjelaskan mengenai pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat 12; pemberdayaan
masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan
kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,
ketrampilan,
perilaku,
kemampuan,
kesadaran,
serta
memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan d.
prioritas kebutuhan masyarakat desa.
Dengan lahirnya Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tersebut, apakah model (pola) pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan selama ini masih relevan.
D. Rekomendasi
1. Mengingat model pemberdayaan masyarakat di desa sampel di Provinsi Jawa Barat tidak sepenuhnya relevan dengan Undang Undang No. 6
Tahun 2014, maka perlu inovasi konsep model/pola yang sudah ada 122
untuk disesuaikan dengan Undang Undang No. 6 Tahun 2014, dengan penekanan pada: a.
b.
Keterlibatan aktor penyelenggara pemberdayaan masyarakat;
Arah pemberdayaan masyarakat;
c.
Aspek
d.
Pelaksana pemberdayaan masyarakat;
e.
f.
g.
kolaboratif
masyarakat;
pembangunan
desa
dalam
pemberdayaan
Pelembagaan percepatan pemberdayaan masyarakat;
Etika/norma pemberdayaan masyarakat;
Pendampingan teknis dan pendampingan akses pasar.
2. Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang No. 6 Tahun 2014
tentang Desa, maka perlu disusun Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pemberdayaan Masyarakat sesuai PP No. 43
Tahun 2014 Bagian Ketiga. Dalam menyusun Permendagri tersebut hendaknya mengatur materi terkait model pemberdayaan masyarakat
berdasarkan tipologi desa, kewenangan pemerintah desa dalam
pemberdayaan masyarakat, mekanisme perencanaan dan penganggaran pembangunan desa (revisi Keputusan Menteri Dalam Negeri No: 050-
187/Kep/Bangda /2007 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musrenbang), pelembagaan percepatan
pemberdayaan masyarakat, etika/norma pemberdayaan masyarakat dan pendampingan masyarakat desa.
E. Tindak Lanjut 1.
Ditjen PMD Kementerian Dalam Negeri agar dalam menyusun
Permendagri tentang Pemberdayaan Masyarakat mengacu kepada PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang No.
2.
6 Tahun 2014 tentang Desa
Ditjen Bina Bangda dan Ditjen PMD serta Komponen terkait dilingkungan Kementerian Dalam Negeri agar dalam merevisi Keputusan Menteri Dalam Negeri No: 050-187/Kep/Bangda/ 2007 disesuaikan dengan Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. 123
4.3.
PENGEMBANGAN KEBIJAKAN/FGD
4.3.1.
Judul : Membedah Model Pemberdayaan Masyarakat pada Desa Adat dan Desa Generik Pasca Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. A. Tujuan Pengembangan Kebijakan/FGD 1. Mengindentifikasi dan memetakan pola dan model desa dalam kategori
desa adat dan desa umum/generik sebagai profil basic dalam memberlakukan kebijakan yang terkait dengan program dan kegiatan yang akan dikelola di perdesaan.
2. Memadukan berbagai persepsi tentang pemberdayaan masyarakat pada desa dengan kategori desa adat dan desa umum/generik.
3. Menyusun konsepsi dan formulasi pemberdayaan masyarakat secara tepat guna pada desa adat dan desa umum/generik.
4. Menyusun konsepsi model desa adat dan desa umum/generik dengan struktur dan budaya masyarakatnya guna menerapkan kebijakan yang
tepat dan sesuai kearifan lokal dalam upaya menerapkan kebijakan
pemberdayaan masyarakat pada masing-masing rumpun desa sesuai kategorinya.
B. Pelaksanaan Pengembangan Kebijakan/FGD 1. Bahwa pelaksanaan Pengembangan Kebijakan/FGD telah dilakukan oleh Tim
Badan
Litbang
Kementerian
Dalam
Negeri
dengan
Narasumber/Pakar/Praktisi dan pelaksana Peneliti yang meliputi :
2. Narasumber/Pakar/Praktisi : Dr. Drs. Afriadi S. Hasibuan, MPA, M.Com (EC) sebagai pembicara khusus, Dr. Ivanovich Agusta (Pakar dari IPB),
Bika Wikantosa, SS, M.Hum (Ditjen PMD), Drs. Sahat Marulitua, MA (Badan Litbang), Drs. Domoe Abdie, M.Si (Badan Litbang), dan Ir. Tri Rustiana H, MPA (Badan Litbang).
3. Pelaksana Peneliti : Hotnier Sipahutar, SH, M.Si (Peneliti Badan Litbang) dan Ray Septianis, M.Si (Peneliti Badan Litbang).
124
C. Pokok-Pokok Hasil Analisis Kajian 1. Permasalahan.
Sebagai pembaruan regulasi maka Undang Undang tentang Desa seharusnya memiliki eksistensi sebagai berikut: a.
Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang telah
b.
Pengakuan dan penghormatan atas keragaman jenis desa;
c.
ada, sebelum dan sesudah NKRI;
Memperjelas kedudukan desa dalam sistem ketatanegaraan;
d.
Memberikan jaminan terhadap desa dalam pembangunan nasional
e.
Memberdayakan prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat
f.
demi keadilan dan kesejahteraan warga desa;
desa untuk pengembangan potensi dan aset-aset lokal di
perdesaan;
Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efektif dan
efisien, transparan serta akuntabel meningkatkan pelayanan publik bagi
g.
masyarakat
desa
kesejahteraan masyarakat;
guna
mempercepat
perwujudan
Meningkatkan ketahanan sosial dan budaya masyarakat desa guna
mewujudkan masyarakat yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional dalam Negara Kesatuan.
2. Faktor – faktor penyebab permasalahan.
Secara khusus Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memikirkan peluang desa adat, perbedaannya dari desa pada umumnya berupa penggunaan sejarah dan aturan adat sebagai basis teritorial dan
struktur pemerintahan. Bagaimanapun ruang bagi adat harus ada agar tercipta landasan legal untuk menurunkan UUD 1945 Pasal 18, yang hanya menyebut kesatuan masyarakat hukum adat.
D. Rekomendasi 1.
Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa semestinya hadir
sebagai regulasi untuk menaikkan tingkat kesejahteraan rakyat
pedesaan yang semakin terbelakang, melalui pengaturan yang 125
komprehensif maka diharapkan bisa mengakhiri ambiguitas antara desa sebagai komunitas yang memiliki hak asal usul untuk mengatur urusan komunitasnya sendiri, dengan desa sebagai unit paling bawah dalam sistem pemerintahan di daerah yang didelegasikan kewenangan 2.
dari pemerintah di atasnya.
Pembentukan desa adat mestinya selalu berupa penggabungan desadesa. Peta juga memperlihatkan lokasi desa desa sesuku senantiasa
berdampingan. Berkaca dari penggabungan rata-rata 4 (empat) desa menjadi 1 (satu) nagari di Sumatera Barat, perlu diantisipasi
persaingan antar mantan Kepala Desa lama, serta persaingan memperebutkan dana pembangunan di tingkat desa adat. E. Tindak Lanjut Ditjen PMD dan Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri agar berkoordinasi dalam menyusun peraturan yang terkait dengan Desa Adat sebagai tindak lanjut Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. 4.3.2.
Judul Aktualisasi Pemberdayaan Masyarakat: Manajemen Pendampingan dan Revitalisasi Kelembagaan Masyarakat Desa Pasca Ditetapkannya Undang Undang No. 6 Tahun 2014. A. Tujuan Kajian 1. 2.
Mendapatkan kebijakan
informasi
pemerintah
dan
yang
pemahaman
berhubungan
mendasar
pemberdayaan masyarakat yang ada di tingkat desa.
dengan
mengenai program
Menjaring berbagai masukan (input) dari narasumber dan peserta diskusi baik dari Badan Litbang maupun komponen di lingkungan
Kementerian Dalam Negeri mengenai kebijakan dimaksud serta mencari formulasi yang komprehensif.
126
B. Pelaksanaan Kajian Bahwa pelaksanaan kajian Pengembangan Kebijakan telah dilakukan oleh Tim
Badan
Litbang
Kementerian
Dalam
Negeri
Narasumber/Pakar/Praktisi dan pelaksana Peneliti yang meliputi : 1.
dengan
Narasumber/Pakar/Praktisi : Dr. Drs. Afriadi S. Hasibuan, MPA, M.Com (EC), sebagai pembicara khusus, Dr. Ivanovich Agusta (IPB), Drs. Domoe Abdie, M.Si (Badan Litbang), Bika Wikantosa, SS, M.Hum (Ditjen PMD), Christiani R. Tarigan, M.Si (Ditjen PMD) dan Ir. Tri Rustiana Harahap,
2.
MPA (Badan Litbang).
Pelaksana Peneliti : Hotnier Sipahutar, SH, M.Si (Peneliti Badan Litbang) dan Ray Septianis, M.Si (Peneliti Badan Litbang).
C. Pokok-Pokok Hasil Analisis Kajian 1.
Permasalahan. a.
b. 2.
Bagaimana cara mengefektifkan peran kelembagaan masyarakat desa pasca ditetapkannya Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa?
Bagaimana manajemen pendampingan untuk pemberdayaan masyarakat desa pasca ditetapkannya Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa?
Faktor-faktor penyebab permasalahan:
a. Dengan telah ditetapkannya Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang
Desa
berimplikasi
pada
transformasi
paradigma
pemberdayaan masyarakat dari Community Driven Development (CDD) menjadi Village Driven Development (VDD) dimana desa
ditempatkan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat.
b. Pendampingan masyarakat dan desa, sebagai wujud desentralisasi pemberdayaan masyarakat secara teknis dilaksanakan oleh Satuan
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping professional, kader pemberdayaan masyarakat dan/atau pihak ketiga.
127
D. Rekomendasi 1.
Perlunya mewaspadai adanya konservatisme politik dalam Undang Undang No. 6 Tahun 2014, apabila bertambah satu periode masa jabatan kepala desa, boleh dipilih hingga tiga masa jabatan atau 18
tahun, maka dana operasionalnya dari ADD turut menanjak. Sementara itu, BPD tak kuasa meraih kembali wewenangnya untuk menurunkan
Kepala Desa sebagaimana dalam Undang Undang tentang Pemerintahan Daerah. Akibatnya Undang Undang melegitimasi 2.
pemerintah
pusat
pembangunannya ke desa.
tentang desa justru akan
langsung
mendanai
program
Pola yang dibangun Undang Undang tentang Desa adalah mempercepat
pembangunan ekonomi, sosial dan budaya di atas landasan kestabilan
politik. Dikhawatirkan pola ini akan menghasilkan pedesaan otoriter birokratik pembangunan versi baru. Sebaiknya perbaikan diupayakan
saat operasional Undang Undang ke dalam Peraturan Pemerintah,
mengingat diperkirakan baru efektif mulai tahun berikutnya. Amanat pembentukan
Peraturan
Pemerintah
meliputi
pemilihan
dan
pemberhentian kepala desa, perangkat desa dan BPD, musyawarah 3.
desa, keuangan dan kekayaan desa.
Dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan desa, diperlukan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Pendampingan dimaksud
termasuk penyediaan sumber daya manusia pendamping dan manajemennya. Dalam pendampingan tersebut diperlukan tenaga pendamping professional, yang terdiri dari pendamping desa,
pendamping teknis dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan struktur/skema Undang Undang Desa.
E. Tindak Lanjut 1.
Ditjen PMD Kementerian Dalam Negeri agar menyusun Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pemilihan dan pemberhentian kepala desa, perangkat desa, musyawarah desa, keuangan dan kekayaan desa. 128
2.
Ditjen PMD Kementerian Dalam Negeri agar menyusun peraturan
mengenai kelembagaan masyarakat desa sesuai Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4.3.3. Judul Penguatan Perekonomian Desa melalui Lembaga Keuangan Mikro sesuai UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) A. Tujuan FGD Mencari Format Lembaga Keuangan Mikro sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 dalam Penguatan Perekonomian Desa.
B. Pelaksanaan FGD
FGD ini telah dilaksanakan oleh Tim Badan Litbang Kemendagri selama 1 (satu) hari bertempat di Hotel IBIS Senen Jl. Kramat Raya Nomor 100 Jakarta Pusat meliputi :
Narasumber Terdiri dari : 1.
Afriadi Sjahbana Hasibuan _ Kepala Badan Litbang Kemendagri
3.
Dr. Almuktabar – Kabid Ekonomi dan Keuangan Desa
5.
Dervy Diana – PMD Kemendagri
2.
4.
6.
Drs. Domoe Abdie, MSi – Kepala Pusat Litbang Pemdes dan Pemmas
Ihsanuddin – OJK Miftah Fauzi - BI
Peserta Terdiri dari : 1. 2.
PMD Kementerian Dalam Negeri
Pejabat Struktural dan Fungsional Peneliti di Badan Litbang Kemendagri
C. Pokok-pokok Analisis Sampai saat ini Kelembagaan Keuangan Mikro masih sangat beragam, dan
cukup banyak LKM yang ada belum berbadan hukum. Padahal secara fakta LKM
mempunyai
peranan
yang
signifikan
dalam
mendukung
perkembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Kondisi kelembagaan 129
LKM yang beragam tentunya mempunyai aturan yang berbeda dalam
memberikan jasa kepada masyarakat yang membutuhkan dalam pemberian
jasa kepada masyarakat yang benar-benar sangat membutuhkan bantuan guna mengembangkan usahanya. Sedangkan dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 2013 Tentang LKM Pasal 5 persyaratan pendirian LKM adalah (1)
Berbentuk badan hukum dan berbentuk a. Koperasi; atau b. Perseroan
Terbatas. Padahal untuk lebih menyentuh dalam penguatan Perekonomian
Desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMdes), namun BUMdes keberadaannya tidak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, hanya disebutkan kepemilikan sahamnya
enam
puluh
persen
dimiliki
oleh
Pemerintah
Kabupaten/Kota atau badan usaha milik desa/kelurahan
Daerah
D. Rekomendasi 1.
Perlu melakukan pembinaan dan sosialisasi ditingkat pusat dan daerah secara kontinew mengenai undang-undang nomor 1 tahun 2013 (LKM); UU 6 tahun 2014 (Desa); UU nomor 12 tahun 2011 (OJK) dan Dalam
mengsosialisasikan undang-undang LKM, diharapkan kehadiran Para
Gubernur dan apabila berhalangan dapat mewakilkan pejabat yang berkopenten
agar
mendapatkan
hasil
menerapkan UU LKM di daerah daerah.
yang
maksimal
dalam
2. Perlu menyusun peraturan pelaksanaan lainnya seperti peraturan 4. 5. 6.
pemerintah, peraturan daerah, dan lain-lain.
Perlu membentuk forum dan tim kerja ditingkat pusat dan daerah menyangkut LKM dan perekonomia desa.
Kementerian dalam negeri bersama lembaga terkait diharapkan segera melakukan inventarisasi LKM yang belum berbadan hukum. Dalam
melakukan
inventarisasi
LKM,
OJK,
kementerian
yang
menyelenggarakan urusan koperasi, dan kementerian dalam negeri
dapat bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki infrastruktur memadai.
130
7.
4.3.4.
Judul
Adapun format LKM disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing
berbentuk Koperasi maupun PT juga tidak disalahkan BUMDes membentuk Koperasi.
Pengadaan Barang dan Jasa dalam Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa A. Tujuan FGD Tujuan kegiatan FGD ini teridentifikasinya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa di desa terkait dengan Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
B. Pelaksanaan FGD
FGD ini telah dilaksanakan oleh Tim Badan Litbang Kemendagri selama 1
(satu) hari bertempat di Hotel 88 Jl. Mangga Besar VIII No. 10 D Jakarta Barat meliputi :
Narasumber Terdiri dari : 1.
Erwin Siagian - LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
2.
Octo Army - LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
3. 4. 5.
6.
Pemerintah)
Pemerintah)
Nata Irawan, Msi – Sekretaris PMD Kemendagri
Dr. Afriadi Sjahbana - Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kemendagri
Drs. Domoe Abdie, MSi – Kepala Pusat Litbang Pemdes dan Pemmas
DR. Almuktabar – Kabid Ekonomi dan Keuangan Desa
Peserta Terdiri dari :
1.
Para Kepala Pusat Dilingkungan Badan Litbang Kemendagri
3.
Sekretaris PMD Kemendagri
2. 4.
Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri
Para Pejabat Struktural Dilingkungan Pemdes dan Pemmas 131
5.
Para Pejabat Fungsional Peneliti dan Perekayasa di Lingkungan Pemdes
6.
Para Fungsional Umum di Lingkungan Pemdes dan Pemmas
dan Pemmas
C. Pokok-pokok Analisis Permasalahan
Bagaimana melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa di Desa yang
anggarannya bersumber dari APBN dan APBDesa agar sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan Undang-undang No 6 Tahun
2014 tentang Desa D. Rekomendasi
Dari hasil pelaksanaan FGD Pengadaan Barang/Jasa Dalam Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bersama ini disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut : 1. 2.
Pengadaan Barang dan Jasa di desa sebaiknya diawasi oleh LKPP dan
dibedakan antara Desa Generik dan Desa Adat.
Dalam masa transisi, Bupati/Walikota dapat membentuk Tim Asistensi
Desa
(unsur
ULP,
SKPD,
dan
unsur
terkait
lainnya)
untuk
pendampingan dan meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia.
Diperlukan regulasi tentang Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa di desa
yang lebih sesuai dengan Implementasi Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4.3.5.
Judul Kesiapan Pemerintahan Desa Pasca Lahirnya UU Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tinjauan dari Perspektif Musrenbangdes) A. Tujuan Kajian 1.
Untuk menganalisa Kondisi Pelaksanaan Musyawarah Desa Sebelum
2.
Untuk
Lahirnya Undang-Undang Desa; mengidentifikasi
mekanisme
yang
harus
dipersiapkan
pemerintahan desa dalam melaksanakan musyawarah desa pasca lahirnya Undang-Undang Desa. 132
B. Pelaksanaan Kajian Pelaksanaan Kajian Strategis telah dilaksanakan oleh Tim Badan Litbang Kemendagri selama 3 (tiga) bulan dengan Narasumber/Pakar/Praktisi dan Pelaksana Peneliti yang meliputi: 1. 2.
Narasumber/Pakar/Praktisi: Prof. Rusdi Muchtar, APU (Peneliti LIPI),
Dr Eko. Prasetyanto, PP, M.Si ( Ditjen PMD), Dr. Arya Dharmawan (Dosen IPB), Drs. Domoe Abdie, M.Si (Kapus Pemdes&Pemmas);
Pelaksana Peneliti : Drs. Jan Pieter, MPA (Kabid Pemdes&Kel), Agus
Supratiawan, SE, MA (Kasubbid Pemdes), Ray Septianis Kartika, M.Si (Peneliti Badan Litbang), Imam Radianto Anwar M.Si, (Peneliti Badan
3.
Litbang). Laporan
Akhir
dan
Policy
brief
Kajian
Strategis
“Kesiapan
Pemerintahan Desa Pasca Lahirnya Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014 (Tinjauan dari Perspektif Musrenbangdes)”, sebagaimana dalam lampiran Nota Dinas ini.
C. Pokok-Pokok Hasil Analisis Kajian 1.
Permasalahan a.
Bagaimana kondisi pelaksanaan musyawarah desa sebelum
b.
Mekanisme apa yang harus dipersiapkan oeleh pemerintah desa
lahirnya Undang-Undang Desa ?
dalam melaksanakan musyawarah desa pasca lahirnya UndangUndang Desa ?
2.
Pokok-pokok Penyebab Permasalahan a.
Adanya pemberian kewenangan kepada desa untuk melaksanakan
b.
Adanya kebijakan pemberian dukungan dana dari pemerintah pusat
c.
musyawarah desa;
kepada desa sebagai langkah mewujudkan dan mempercepat program pembangunan di desa;
Keterbatasan sumber daya lokal yang ada didesa dalam menjalankan musyawarah desa; 133
d.
Tidak adanya sinergitas antara perencanaan desa dengan
e.
Telah tertuang dalam amandemen Undang-Undang No.6 Tahun
perencanaan Kabupaten.
2014 pasal 80 tentang pelaksanaan musrenbandges.
D. Rekomendasi Rekomendasi akhir dari pelaksanaan kajian ini adalah tertumpu pada 3 aspek yang harus menjadi perhatian oleh pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa. Dimana dalam kajian ini terungkap
Kondisi pelaksanaan musyawarah desa sebelum lahirnya Undang-Undang Desa bermuara dari Pertama,
tahap persiapan musrenbangdes seperti
penyusunan draft rancangan awal RKPDes, kaji ulang (review) dokumen
RKPDes, kaji ulang (review) dokumen RKPDes tahun sebelumnya, analisis data dan verifikasi data lapangan, evaluasi RKPDes, pemaparan RPJMDes,
penentuan prioritas. Kedua, tahap pelaksanaan seperti pemaparan draft
RKPDes, pembahasan usulan prioritas dan Ketiga tahap sosialisasi seperti
sosialisasi dokumen RKPDes, penyusunan RAPBDes dan penetapan SK Kades. Sedangkan mekanisme yang harus dipersiapkan oleh pemerintahan desa dalam
melaksanakan musyawarah desa pasca lahirnya Undang-
Undang Desa di lokasi sampel adalah mempersiapkan sumber daya manusianya terutama dari kompetensi, melengkapi sarana dan prasarana dalam rangka pembangunan, mempersiapkan pedampingan secara legal, membuat perdes APBDes dan manajemen waktu. 4.3.6.
Judul Determinasi Otonomi Desa Umum/Generik dan Desa Adat dalam Pelaksanaan Penyerahan Kewenangan sesuai UU No. 6 Tahun 2014 A. Tujuan Kajian Mengindentifikasi pelimpahan kewenanan penyelenggaraan pemerintah desa dalam mendukung otonomi desa
134
B. Pelaksanaan Kajian Bahwa pelaksanaan kajian Pengembangan Kebijakan telah dilakukan oleh Tim
Badan
Litbang
Kementerian
Dalam
Negeri
Narasumber/Pakar/Praktisi dan pelaksana Peneliti yang meliputi : 1.
2.
dengan
Narasumber/Pakar/Praktisi : Dr. Eko Prasetyanto, PP, M.Si (Dtjen PMD), Prof. Dr. Mukhlis Hamdi (IPDN), Arya H. Dharmawan (Dosen IPB), Drs. Domoe Abdie, M.Si (Kapus Pemdes Pemmas)
Pelaksana Peneliti : Drs. Jan Pieter, MPA (Kabid Pemdes) , Agus Supratiawan, MA (Kasubbid Pemdes), Riyanto Budi Santoso S. Sos (Kasubbid Pemerintahan Kelurahan), Ray Septianis Kartika, MSi
(Peneliti Badan Litbang), Imam Radianto Anwar, MM (Peneliti Badan Litbang);
C. Pokok-Pokok Hasil Diskusi 1.
Permasalahan.
a. Belum idealnya jumlah kewenangan yang dilimpahkan kepada pemerintah desa dengan tidak memperhatikan kemampuan serta
kapasitas kelembagaan yang ada saat ini sehingga masih banyak kewenangan yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah desa.
b. Minimnya
dukungan
pembiayaan
guna
penyelenggaraan
kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintah desa.
D. Rekomendasi
Kewenangan menjadikan pemerintah desa berdaya. Dengan adanya
kewenangan tersebut dapat menggali pendapatan asli desa. Tentunya
dalam kelola pemerintah yang baik. Beberapa faktor yang mendorong desa adalah (1) kapasitas perangkat desa, (2) jumlah dan sifat kewenangan, (3) Dukungan kebijakan fiskal.
E. Tindak Lanjut
Kewenangan yang bersumber dari atributif dan pelimpahan yang didapat oleh pemerintah desa perlu memperhatikan :
a.
Kemampuan (jumlah dan peran) perangkat desa; 135
b.
Sektor utama PAdes, adalah kewenangan yang bersumber dari
c.
Potensi
d.
4.3.7. Judul
pemerintah desa;
wilayah
desa
mencerminkan
kebutuhan
kewenangan
berdasarkan lokalitas yang akan saling bersinergi antara pemerintah desa dan pemerintah daerah. Lapangan pekerja penduduk.
Kewenangan Pusat dan Daerah Korelasi dengan Ekstensi Desa Pelaksanaan FGD FGD ini telah dilaksanakan oleh Tim Badan Litbang Kemendagri selama 1 (satu) hari dengan Narasumber Terdiri dari : 1.
Dr. Drs. Afriadi S. Hasibuan, MPA, M.Com (EC), Kepala Badan Penelitian
2.
Drs. Domoe Abdie, M.Si. Kepala Pusat Litbang Pemdes dan Pemmas
3.
Dr. Almuktabar, Kabid Ekonomi dan Keuangan Desa, Puslitbang Pemdes
4.
dan Pengembangan Kemendagri, sebagai Pembicara Khusus;
Kementerian Dalam Negeri; dan Pemmas;
Direktur Pemerintahan Desa dan Kelurahan Ditjen PMD Kemeterian Dalam Negeri.
5. Kelurahan Ditjen emeterian Dalam Negeri.
Peserta Terdiri dari :
a) Kemendagri : Ditjen PMD, Ditjen BKD, Ditjen Bangda, Ditjen Otda b) Bappenas
c) Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan
d) Pejabat Struktural dan Fungsional Peneliti di Badan Litbang Kemendagri e) Bappenas dan f)
struktural dan Fungsional Peneliti di lingkungan Badan Litbang Kemendagri
A. Tujuan FGD Tujuan diselenggarakannya FGD ini adalah untuk mengidentifikasi dan memetakan permasalahan krusial yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan Pemerintah Pusat dan Daerah. 136
B. Pokok-pokok Analisis Permasalahan
1. Belum adanya Regulasi yang ideal tentang penyelenggaraan pemdes.
2. Belum adanya Perdes yang mengatur penyelenggaraan desa.
C. Rekomendasi : Penataan Desa :
Pemerintah Pusat , meliputi :
1. Pembentukan Desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional.
2. Penerbitan kode Desa berdasarkan nomor registrasi dari Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
4.3.8. Judul Penatakelolaan Keuangan Desa Dalam Regulasi Desa A. Tujuan FGD Tujuan diselenggarakannya FGD ini adalah untuk mengetahui Kesiapan Desa menatakelolakan keuangannya dalam rangka pelaksanaan Undangundang Nomor 6 tahun 2014.
B. Pelaksanaan FGD FGD ini telah dilaksanakan oleh Tim Badan Litbang Kemendagri selama 1 (satu) hari bertempat di Hotel Balairung Jl. Matraman Raya No. 19 Jakarta Timur meliputi :
Narasumber Terdiri dari :
1. Prof. Tamrin Tamagola – Guru Besar FISIP UI
2. Prof Rusdi – LIPI
3. Wahiduddin Adams – Kementerian Hukum dan HAM
4. Drs. Domoe Abdie, MSi – Kepala Pusat Litbang Pemdes dan Pemmas
5. DR. Almuktabar – Kabid Ekonomi dan Keuangan Desa
Peserta Terdiri dari :
1. Kemendagri : PMD, BKD, Bangda 2. Bappenas
137
3. Kementerian Kesehatan
4. Pejabat Struktural dan Fungsional Peneliti di Badan Litbang Kemendagri
C. Pokok-pokok Analisis Permasalahan 1.
Adanya konflik antara Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga perlu adanya pengaturan tentang Pengaturan Keuangan
Desa
agar transparan
dan
akuntabel yang dibuat
sesederhana mungkin sehingga dapat dengan mudah dimengerti oleh 2.
perangkat desa.
Transfer dana dari pusat dilakukan langsung atau secara berjenjang.
D. Rekomendasi
Dari hasil pelaksanaan FGD Penatakelolaan Keuangan Desa Dalam Regulasi Desa, bersama ini disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut : 1.
Diperlukan adanya social engineering (pendidikan dan pelatihan) dari pemerintah
kepada
masyarakat
desa
yang
dilakukan
secara
berkesinambungan yang berkaitan dengan penatakelolaan keuangan 2. 3. 4. 5.
desa.
Diperlukan aturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa
Pemerintah (LKPP) untuk mengantisipasi adanya penyimpangan Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.
Perlu adanya Pemetaan Kegiatan Berbasis Desa yang akan dimasukkan kedalam anggaran Kementerian.
Diperlukan aturan yang jelas mengenai Keuangan Desa
Dana Transfer dari pusat ke desa dilakukan secara langsung dan berjenjang mulai dari Provinsi, Kab/Kota dan Desa.
138
4.3.9. Judul Posisi Desa dalam Revisi UU tentang Pemerintahan Desa Pelaksanaan FGD FGD ini telah dilaksanakan oleh Tim Badan Litbang Kemendagri selama 1 (satu) hari dengan Narasumber Terdiri dari : 1. 2. 3. 4.
Dr. Drs. Afriadi S. Hasibuan, MPA, M.Com (EC), Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri, sebagai Pembicara Khusus;
Drs. Domoe Abdie, M.Si. Kepala Pusat Litbang Pemdes dan Pemmas Kementerian Dalam Negeri;
Dr. Almuktabar, Kabid Ekonomi dan Keuangan Desa, Puslitbang Pemdes dan Pemmas;
Direktur Pemerintahan Desa dan Kelurahan Ditjen PMD Kemeterian Dalam Negeri.Ditjen emeterian Dalam Negeri.
Peserta Terdiri dari :
a) Kemendagri : Ditjen PMD, Ditjen BKD, Ditjen Bangda, Ditjen Otda
b) Bappenas
c) Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan
d) Pejabat Struktural dan Fungsional Peneliti di Badan Litbang Kemendagri
A. Tujuan FGD Tujuan diselenggarakannya FGD ini adalah untuk mengidentifikasi dan memetakan permasalahan krusial yang berkaitan dengan posisi desa dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa B. Permasalahan 1. 2.
Bagaimana posisi desa dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa.
Belum adanya Perdes yang mengatur posisi dan keberadaan desa.
C. Rekomendasi : Penataan Desa : 139
a.
Pembentukan Desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi
b.
Pembentukan desa sebagai basis penyangga Negara.
kepentingan nasional.
4.3.10. Judul Identifikasi dan Pemetaan: Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Korelasi dengan Revisi UU Pemerintahan Daerah) Pelaksanaan FGD FGD ini telah dilaksanakan oleh Tim Badan Litbang Kemendagri selama 1 (satu) hari dengan Narasumber Terdiri dari : 1. 2. 3. 4.
Dr. Drs. Afriadi S. Hasibuan, MPA, M.Com (EC), Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri, sebagai Pembicara Khusus;
Drs. Domoe Abdie, M.Si. Kepala Pusat Litbang Pemdes dan Pemmas Kementerian Dalam Negeri;
Dr. Almuktabar, Kabid Ekonomi dan Keuangan Desa, Puslitbang Pemdes dan Pemmas;
Direktur Pemerintahan Desa dan Kelurahan Ditjen PMD Kemeterian Dalam Negeri.
Pengembangan Kemendagri, sebagai Pembicara Khusus; Peserta Terdiri dari :
a) Kemendagri : Ditjen PMD, Ditjen BKD, Ditjen Bangda, Ditjen Otda b) Bappenas
c) Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan
d) Pejabat Struktural dan Fungsional Peneliti di Badan Litbang Kemendagri e) Bappenas dan f)
Struktural dan Fungsional Peneliti di Badan Litbang Kemendagri
A. Tujuan FGD
Tujuan diselenggarakannya FGD ini adalah untuk mengidentifikasi dan memetakan permasalahan krusial yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai pelayanan masyarakat desa 140
B. Pokok-pokok Analisis Permasalahan
1. Belum adanya penyelenggaraan pemerintahan desa yang optimal.
2. Belum adanya Perdes dan peraturan perundang-undangan yang implementatif.
C. Rekomendasi Dari hasil pelaksanaan FGD Identifikai dan Pemetaan : Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, bersama ini disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut : 1. 2. 3. 4.
dari APBN. Adanya
regulasi
yang
menegaskan
tentang
penyelenggaraan
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan desa yang otonom yang bertanggungjawab. Diperlukan
regulasi
seperti
pengelolaan pemerintahan desa.
Perdes
Diadakan pendidikan dan pelatihan dari pemerintah kepada aparat desa yang dilakukan secara berkesinambungan yang berkaitan dengan penyelenggaraan desa
141
V. PUSLITBANG PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH 5.1. Penelitian 5. 1. 1. Penelitian Proporsi Belanja Modal Dalam APBD 5.2. Pengkajian 5. 2. 1. Kajian Strategis 1. Kontribusi dan Kendala Kerjasama Sister City Dalam Penataan Perkotaan 5. 2. 2. Kajian Taktis 1. Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Pemanfaatan
Eco-Economic
Decoupling
Sebagai
Bahan
Perumusan Kebijakan 3. Kinerja Pemerintah Daerah dibidang Tata Kelola Ekonomi Daerah. 5. 2. 3. Kajian Aktual 1. Kebijakan Penguatan Ekonomi Daerah Dalam Rangka Daya Tarik Investasi 2. Analisis Kebijakan Model Pengembangan Pasar Tradisional Berbasis Daya Saing 3. Optimalisasi PAD Untuk Meningkatkan Kemandirian Daerah 4. Pengelolaan Pajak dan Retribusi Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Daerah 5. Implementasi Transparansi Informasi Keuangan BUMD 6. Kemampuan
Keuangan
Daerah
Otonom
Baru
Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 7. Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Investasi Daerah 8. Kebijakan Perizinan Untuk Usaha Micro dan Kecil 9. Analisis Peguatan Kualitas Pelayanan Publik Dalam Mendukung Investasi di Daerah 10. Kebijakan Optimalisasi Insentif dan Disinsentif Dalam Rangka Peningkatan Kesesuaian Pemenfaatan Ruang. 142
5.3. Focus Group Discussion (FGD) 5.3.1.
Tata Kelola Keuangan Daerah
5.3.2.
Peranan Kelembagaan Dalam Investasi Daerah
5.3.3.
Mengembangkan Produk Unggulan Daerah Berbasis Keunggulan Kompetitif dan Komparatif.
5.3.4.
Pemetaan Sumber-Sumber Eco-Economic Decoupling Dalam Rangka Mengurangi Tekanan terhadap Lingkungan dan Sumber Daya Alam di daerah
5.3.5.
Peningkatan Kinerja Pemerintah Melalui Optimalisasi Fungsi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
143
5.1.
PENELITIAN
5.2.1. Judul Penelitian Proporsi Belanja Modal Dalam APBD A. Tujuan Penelitian; 1.
2. 3. 4. 5.
Mengetahui pertumbuhan alokasi dana belanja modal
Menganlisis besaran proporsi pengalokasian belanja modal pada masing-
masing kelompok/jenis belanja modal
Membedah lebih rinci belanja modal yang bermanfaat atau berefek pada pelayanan publik
Mengetahui trend belanja modal dan proyeksi tahun berikutnya
Merumuskan struktur belanja modal dalam APBD yang proporsional dan efektif.
B. Pelaksanaan Penelitian; 1.
2.
Penelitian dilaksanakan selama 6 (enam) bulan.
Lokus Penelitian adalah Provinsi Riau, Jambi, Banten, Jawa Barat, Jawa
Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat dan Sulawesi Selatan.
C. Pokok-Pokok Hasil Analisis Penelitian; 1. 2. 3.
Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2009-2013), belanja daerah dalam
struktur/porstur APBD belum proporsional/belum seimbang (alokasi nilai belanja pegawai selalu lebih besar dari alokasi nilai belanja modal).
Alokasi dana perjalanan dinas dan belanja pegawai lainnya terlalu tinggi, terutama pembayaran gaji pegawai, sehingga alokasi belanja modal selalu lebih rendah.
Besaran Belanja modal dipengaruhi oleh rent seeking, kualitas tata pemerintahan, politik check and balance, dan karakter negara. Keempat
hal tersebut mempengaruhi jumlah proporsi investasi publik, manfaat dari investasi publik, pengelolaan kas investasi publik, dan klasifikasi 4.
investasi publik, dalam hal ini investasi di daerah (belanja daerah).
Penghitungan atau penetapan jumlah investasi publik atau belanja modal
daerah dapat dilakukan dengan metode best practise atau metode adopsi dari yang telah diterapkan oleh pemerintah lain di luar negeri. 144
D. Rekomendasi; 1. 2.
Jumlah investasi harus dipisahkan dari belanja pegawai dan besarnya sebesar
kebutuhan
tahapan
meningkatkan pendapatannya.
menghapus
kemiskinan
dengan
Klasifikasi Belanja Modal dibagi 2: a.
b.
Belanja Modal yang berasal dari APBD, kenaikannya 5-7% per-tahun
Belanja Modal yang berasal dari Pusat (APBN/DAK) besarannya 26 – 75,2%.
3.
Porsinya akan lebih kecil dari belanja pegawai, namun memenuhi
4.
Manfaat investasi harus jelas, bersih dan dapat dipertanggungjawabkan
5.
Ketersediaan kas untuk investasi adalah prioritas dibandingkan
6.
kebutuhan strategi pembangunan daerah.
untuk perataan kesejahteraan. operasional pemerintah.
Klasifikasi belanja lebih baik berbasis program atau output kinerja.
E. Tindaklanjut;
5.2.
1.
Pemerintah
2.
Memberikan masukan kepada pihak terkait sebagai upaya mewujudkan
3.
segera
menyusun
Peraturan/regulasi
detail/lengkap tentang belanja modal.
baru
secara
rekomendasi kajian.
Melakukan kajian lebih lanjut.
PENGKAJIAN
5.2.1. Judul Kontribusi dan Kendala Kerjasama Sister City Dalam Penataan Perkotaan A. Tujuan Kajian Strategis; 1.
Untuk mengetahui implementasi kerjasama Sister City di daerah dalam
2.
Untuk mengetahui kontribusi kerjasama Sister City yang dilaksanakan
3.
penataan perkotaan.
oleh daerah dalam penataan perkotaan.
Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan Kerjasama Sister City yang dilaksanakan oleh daerah dalam penataan perkotaan. 145
B. Pelaksanaan Kajian Strategis; 1. 2.
Kajian dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan.
Lokus kajian adalah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah dan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.
C. Pokok-Pokok Hasil Analisis Kajian Startegis; 1.
Implementasi Kerjasama Sister City dalam penataan perkotaan di lokus kajian a.
Kebijakan yang menjadi acuan Kerjasama Sister City antara lain :
Permendagri No. 3 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama
Permendagri
Pemerintah Nomor
Daerah 69
dengan
tahun
2007
Pihak
Luar
tentang
Negeri,
Kerjasama
Pembangunan Perkotaan; Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Sister b. c. d.
City, dan Perda tentang pelaksanaan Kerjasama Sister City.
Inisiatif pelaksanaan Kerjasama Sister City berasal dari calon mitra kerjasama, Pemerintah Pusat, atau dari masing-masing kota. Kerjasama
yang
penandatanganan
dilaksanakan
Letter
of
awalnya
Intent,
dilanjutkan
penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU).
dengan
perkotaan, juga bidang pendidikan, ekonomi, investasi, pertukaran lingkungan hidup.
transportasi, dan
Pelaksanaan Kerjasama Sister City memberikan kontribusi bagi penataan perkotaan, antara lain: a.
Terjadinya pertukaran informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi
b.
Melibatkan peran serta masyarakat dan pihak swasta.
c. 3.
dengan
Kesepakatan Kerjasama Sister City selain pada bidang penataan pemuda, sosial, budaya, periwisata, olah raga,
2.
ditandai
serta pengalaman dalam penataan perkotaan.
Mengoptimalkan pengelolaan potensi-potensi sumber daya daerah yang memiliki nilai kompetitif.
Beberapa kendala pelaksanaan kerjasama Sister City di lokus kajian antara lain:
146
a.
Pelaksanaan Kerjasama Sister City belum sepenuhnya mengacu pada
b.
Keterbatasan pendanaan Kerjasama Sister City.
c.
d. e. f. g.
mekanisme atau prosedur yang telah ditetapkan.
Mekanisme pelaksanaan penandatanganan Letter of Intent menjadi
Dokumen Memorandum of Understanding sering melampaui batas waktu yang telah ditetapkan.
Kendala dalam hal koordinasi dan perizinan kepada Pemerintah Pusat dan pendampingan dari Pemerintah Provinsi.
Kurangnya kuantitas dan kualitas aparatur pelaksana Kerjasama Sister City.
Hasil pelaksanaan Kerjasama Sister City belum sepenuhnya dilaporkan.
Kurangnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama Sister City.
D. Rekomendasi; 1.
Perlunya meningkatkan kepatuhan pelaksanaan Kerjasama Sister City
2.
Perlunya kejelasan tujuan dan sasaran Kerjasama Sister City.
3. 4. 5. 6. 7.
8.
sesuai kebijakan yang telah ditetapkan.
Kerjasama Sister City perlu disesuaikan dengan RPJMD, sehingga dapat memberikan manfaat. Peningkatan
dukungan
dari
Pemerintah
Provinsi
dalam
pendampingan, koordinasi, dan fasilitasi dengan Pemerintah Pusat.
hal
Peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur pelaksana Kerjasama Sister City.
Pengembangan Kerjasama Sister City perlu disesuaikan dengan sumber
daya potensial yang dimiliki daerah dalam mendukung penataan perkotaan.
Perlunya monitoring dan evaluasi Kerjasama Sister City.
Perlunya melibatkan perguruan tinggi di daerah dalam membantu memberikan kontribusi pemikiran masalah penataan perkotaan.
147
E. Tindaklanjut; 1.
Memberikan masukan kepada pihak terkait sebagai upaya mewujudkan
2.
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, melakukan koordinasi dan
rekomendasi kajian.
kerjasama dengan pihak terkait untuk meningkatkan pembinaan kepada daerah terkait kebijakan di bidang kerjasama daerah.
5.2.2. Kajian Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah A. Tujuan Kajian Taktis; 1.
Mengkaji
keterlibatan
stakeholders
terkait
dalam
perencanaan
pembangunan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di
daerah.
2.
Mengkaji pengintegrasian kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan
3.
Mengidentifikasi potensi apa yang bisa dikembangkan di wilayah pesisir
4.
pulau-pulau kecil dalam perencanaan pembangunan daerah. dan pulau-pulau kecil.
Mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di daerah.
B. Pelaksanaan Kajian taktis; 1.
2.
Kajian dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan.
Lokus kajian adalah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Banten.
C. Pokok-Pokok Hasil Analisis Kajian Taktis; 1.
Kebijakan pengelolaan
2.
Kebijakan pengelolaan WP3K di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi
tumpang tindih.
WP3K masih bersifat sektoral dan banyak
Banten telah diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan daerah dengan berpedoman kepada regulasi terkait, diantaranya: a.
Untuk mengintegrasikan kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah
termasuk
Renstra
maupun
Zonasi
WP3-K,
daerah
menyiapkan regulasi turunan. Kemudian pada sisi penganggaran, pemerintah daerah menyiapkan dana pendamping. 148
b.
Untuk mengintegrasikan antar sektor, hal yang telah dilakukan adalah:
Dalam rangka integrasi kebijakan, pengelolaan WP3K telah masuk dalam dokumen perencanaan daerah sehingga bisa diacu oleh seluruh SKPD.
Seluruh SKPD yang termasuk dalam Tim Tata Ruang Daerah masuk sebagai anggota Tim Pokja dan Tim Rencana Zonasi.
Dalam penyusunan perencanaan WP3-K (Renstra dan Zonasi)
diketuai oleh Bappeda dengan anggota dari SKPD terkait dan LSM/ Perguruan tinggi.
Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen
lainnya, selalu berkonsultasi dengan Bappeda dan mengacu
c.
aturan dari kementerian terkait.
Untuk
mengintegrasikan
Pemerintah
masyarakat, dilakukan melalui:
Daerah,
swasta,
dan
Musrenbang dengan melibatkan semua pihak sejak awal,
membuat kelompok kerja dan rapat koordinasi dengan Tim
Pokja dalam hal pemanfaatan WP3K.
Keterlibatan seluruh stakeholders (SKPD, masyarakat, swasta,
perguruan tinggi) mulai dari penyusunan dokumen, pelaksanaan
pembangunan sampai dengan pengawasan.
Usul masyarakat ditampung dalam FGD, kemudian disaring
menjadi beberapa isu strategis dan dicarikan penyelesaiannya
sesuai dengan tupoksi SKPD.
Untuk mengintegrasikan ekosistem darat dan ekosistem laut, dokumen RZWP3K selalu
disinergikan dengan
dokumen
RTRW. Pengintegrasian ini dilakukan oleh Bappeda dengan
berkoordinasi dengan SKPD terkait dengan tahapan yaitu: SKPD menyusun Renstra SKPD yang mengacu kepada RPJMD, Pemda menyusun RKPD sebagai penjabaran RPJMD dan menggunakan
bahan Renja SKPD, sehingga semua program dan kegiatan sudah
ada dalam RKPD. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan
dan konsistensi antara perecanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
149
d. e.
WP3K di Provinsi Jawa Tengah dan Banten mempunyai potensi yang
besar untuk dikembangkan, terutama potensi perikanan tangkap,
budidaya dan pariwisata.
Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan WP3K antara lain:
Penanganan mangrove melibatkan banyak stakeholder, dan masih tumpang tindih.
Masih adanya dualisme aturan dan pelaksanaan kegiatan di lapangan
Kehutanan.
terkait
konservasi
SDA
dengan
Kementerian
Belum semua kab/kota menetapkan perda rencana zonasi.
Masih rendahnya penegakan hukum bidang pesisir dan PPK.
Masih ada dana pengelolaan WP3K khususnya dari Hibah, yang belum dapat dioperasionalkan karena prosesnya panjang.
Pemberian perijinan untuk mengelola WP3K memerlukan proses panjang.
Di Kabupaten Serang, masih kurangnya infrastruktur yang
memadai seperti: sarana jalan, kesehatan, akses pendidikan, moda transportasi;
Kurangnya peran masyarakat dan swasta dalam pengelolaan WP3K.
D. Rekomendasi; 1.
Perlu memetakan dan cross cek berbagai program dan kegiatan yang bersifat sektor dan lintas sektor yang telah terintegrasi dan terakomodir
dalam RPJPD, RPJMD, RKPD dan Renja SKPD, khususnya program yang
didanai DAK, yang juknis dan peruntukan DAK dari Pusat sering 2.
3. 4.
terlambat disampaikan ke daerah.
Bagi kabupaten agar segera menetapkan Perda tentang RZWP3K
didampingi oleh Pokja Tata Ruang Daerah dan instansi terkait, untuk mensinkronkan pengaturan tata ruang dan tata zonasi yang sering bersinggungan di wilayah pesisir.
Perlu komitmen untuk percepatan proses waktu penetapan perijinan, dengan menggunakan rekomendasi kelayakan dari DKP.
Segala potensi WP3K yang ada, perlu dipetakan dan disandingkan dengan kebutuhan riel masyarakat dan mendesak di lapangan. 150
5.
Optimalisasi
peran masyarakat dan swasta dalam pertemuan
pengelolaan WP3K sejak awal, dengan pendampingan oleh anggota
kelompok kerja (Pokja), khususnya saat sosialisasi dokumen hasil perencanaan berupa Perda atau kebijakan lain.
E. Tindaklanjut; 1.
Memberikan masukan kepada pihak terkait sebagai upaya mewujudkan
2.
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, melakukan koordinasi dan
rekomendasi kajian.
kerjasama dengan pihak terkait untuk meningkatkan pembinaan kepada
daerah tentang kebijakan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (WP3K) dalam perencanaan pembangunan daerah.
5.2.2. Kajian Pemanfaatan Eco-Economic Decoupling Sebagai Bahan Perumusan Kebijakan A. Tujuan Kajian Taktis; 1.
Menganalisis potensi eco-economic decoupling di daerah.
3.
Menganalisis
2.
Menganalisis dampak pemanfaatan eco-economic decoupling di daerah. permasalahan
decoupling di daerah.
dalam
pemanfaatan
eco-economic
B. Pelaksanaan Kajian taktis; 1. 2.
Kajian dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan.
Lokus kajian adalah Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah.
C. Pokok-Pokok Hasil Analisis Kajian Taktis; 1.
Lokus kajian memiliki potensi eco-economic decoupling, yang ditunjukan
dengan adanya pemanfaatan spent resources. Namun demikian potensi tersebut belum berkembang optimal, karena masih terdapat beberapa
2. 3.
kendala pemanfaatan.
Pemanfaatan eco-economic decoupling memberikan dampak positif yaitu pengurangan tekanan terhadap lingkungan dan sumberdaya alam, peningkatan lapangan pekerjaan, dan pendapatan masyarakat.
Permasalahan dalam pemanfaatan eco-economic decoupling antara lain: 151
a. b. c.
d.
Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang eco-economic
decoupling diantara pengambil kebijakan.
Belum ada kebijakan khusus tentang eco-economic decoupling.
Kurangnya peran Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan eco-
economic decoupling.
Belum adanya sinergitas program dan kegiatan dalam mendukung pemanfaatan spent resources.
D. Rekomendasi; 1.
Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang eco-economic
2.
Penguatan komitmen Pusat dan Daerah terhadap pemanfaatan eco-
3. 4. 5.
6. 7.
decoupling diantara pengambil kebijakan, melalui kegiatan sosialisasi. economic decoupling.
Perlu diupayakan agar eco-economic decoupling menjadi tema
pembangunan daerah, dan tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Perlunya kebijakan khusus tentang eco-economic decoupling di tingkat Pusat dan Daerah.
Pemetaan potensi eco-economic decoupling di daerah.
Sinergitas kebijakan terkait eco-economic decoupling di tingkat Pusat dan antara Pusat dan Daerah.
Di Pusat dan Daerah perlu dibangun jaringan antara Pemerintah,
akademisi, pengusaha, dan masyarakat. Peran pengusaha dalam hal pembiayaan
proyek
percontohan,
kegiatan
penelitian
dan
pengembangan tentang inovasi teknologi, serta penjualan produk hasil pemanfaatan spent resources. Sedangkan peran akademisi adalah 8.
kontribusi inovasi teknologi dari hasil penelitian dan pengembangan.
Bagi daerah yang sudah membentuk Tim Koordinasi Penguatan Sistem
Inovasi Daerah, serta ada jaringan antara Pemerintah Daerah, akademisi, pengusaha dan masyarakat, maka kegiatannya perlu diarahkan untuk mendukung eco-economic decoupling.
E. Tindaklanjut; 1.
Memberikan masukan kepada pihak terkait sebagai upaya mewujudkan rekomendasi kajian.
152
2.
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait untuk meningkatkan pembinaan kepada
daerah tentang pemanfaatan eco-economic decoupling sebagai bahan 5.2.2. Judul
perumusan kebijakan.
Kajian Kinerja Pemerintah Daerah dibidang Tata Kelola Ekonomi Daerah. A. Tujuan Kajian Taktis; 1.
Mengetahui kondisi kinerja pemerintah daerah di bidang tata kelola
2.
Mengetahui dampak tata kelola ekonomi daerah terhadap Produk
3.
ekonomi daerah.
Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita.
Mengetahui dampak tata kelola ekonomi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
B. Pelaksanaan Kajian Taktis; 1. 2.
Kajian dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan.
Lokus kajian adalah Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Barat.
C. Pokok-Pokok Hasil Analisis Kajian Taktis; 1.
Secara umum, kinerja pemerintah Kota Bandung maupun kinerja pemerintah Kota Yogyakarta di bidang Tata Kelola Ekonomi Daerah
(TKED) baru tergolong cukup baik, atau belum optimal. Namun, kinerja
pemerintah Kota Yogyakarta sedikit lebih baik ketimbang kinerja pemerintah Kota Bandung di bidang tersebut. Hal ini diindikasikan dari
pengelolaan daerah yang berkaitan dengan akses lahan, infrastruktur
daerah, perizinan usaha, peraturan di daerah, biaya transaksi, kapasitas dan integritas kepala daerah, interaksi Pemda dengan pelaku usaha, Program Pengembangan Usaha Swasta/PPUS, serta keamanan dan 2.
penyelesaian konflik.
Kinerja pemerintah Kota Bandung yang belum optimal di bidang TKED
adalah terkait dengan penggusuran lahan yang masih mungkin terjadi, masih sering terjadi konflik kepemilikan lahan, tingkat hambatan akses lahan yang cukup besar, tingkat biaya yang masih cukup memberatkan
pelaku usaha, masih ada Perda terkait dengan perizinan serta lalu listas 153
barang dan jasa yang bermasalah secara prinsip, substansi, dan yuridis, tingkat hambatan biaya pungutan yang cukup memberatkan, tingkat hambatan biaya keamanan polisi yang sedikit memberatkan, Kepala
Daerah belum sepenuhnya memberikan pemecahan masalah yang nyata. pemecahan masalah yang diberikan Walikota belum sesuai harapan, Pemda belum konsisten menindaklanjuti langkah yang telah ditetapkan Walikota di daerah ini, Pemda belum sepenuhnya mengerti kebutuhan
dunia usaha, masih cukup besar hambatan keamanan dan penyelesaian konflik terhadap usaha, serta frekuensi pencurian masih sering terjadi. Adapun kinerja pemerintah Kota Yogyakarta yang belum optimal di
bidang TKED adalah terkait dengan penggusuran lahan yang masih mungkin terjadi, tingkat biaya yang masih sedikit memberatkan pelaku
usaha, serta masih ada Perda terkait dengan perizinan, lalu lintas barang
dan jasa, serta ketenagakerjaan yang bermasalah secara prinsip, 3.
substansi, dan yuridis.
Hal-hal yang masih dikeluhkan oleh sebagian besar para pelaku usaha di Kota Bandung maupun Kota Yogyakarta adalah terkait dengan lama
kepengurusan sertifikat tanah, lama perbaikan infrastruktur jalan, lama perbaikan infrastruktur lampu penerangan, lama perbaikan infrastruktur
air PDAM, lama perbaikan infrastruktur listrik, lama perbaikan infrastruktur telepon, pemadaman listrik, kepengurusan TDP, dan biaya
pungutan tidak resmi, di mana Pemda setempat belum dapat mempersingkat waktu atau memperkecil biaya sebagaimana idealnya
atau sesuai harapan para pelaku usaha di kedua kota tersebut. Masalah
lainnya adalah masih rendahnya persentase perusahaan yang memakai
genset, perusahaan yang memiliki TDP, dan tempat mekanisme pengaduan.
D. Rekomendasi; 1. 2.
Mengoptimalkan fungsi koordinasi, pembinaan dan pengawasan umum
di bidang pembangunan daerah, Kementerian Dalam Negeri dengan Direktorat Jenderal yang terdapat di Kementerian/Lembaga lain.
Meningkatkan sinergi perencanaan pembangunan pusat dan daerah melalui:
154
3.
a.
Fasilitasi ketepatan waktu dokumen perencanaan pembangunan
b.
Sinkronisasi jumlah kegiatan dan anggaran antara dokumen
c.
daerah.
perencanaan pembangunan.
Penyelarasan dokumen perencanaan pembangunan.
Meningkatkan sinergi perencanaan pembangunan pusat dan daerah melalui: a.
Fasilitasi ketepatan waktu dokumen perencanaan pembangunan
b.
Sinkronisasi jumlah kegiatan dan anggaran antara dokumen
c.
daerah.
perencanaan pembangunan.
Penyelarasan dokumen perencanaan pembangunan.
E. Tindaklanjut 1.
Memberikan masukan kepada pihak terkait sebagai upaya mewujudkan
2.
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, melakukan koordinasi dan
3.
rekomendasi kajian.
kerjasama dengan pihak terkait untuk meningkatkan pembinaan kepada daerah.
Melakukan kajian lebih lanjut.
5.2.3. Kajian Aktual
Kajian Kebijakan Penguatan Ekonomi Daerah Dalam Rangka Daya Tarik Investasi A. Tujuan Kajian Aktual; 1.
Menganalisis kondisi ekonomi daerah (kondisi potensi ekonomi dan
2.
Menganalisis kondisi investasi daerah (kondisi jumlah investor asing dan
3.
struktur ekonomi).
investor dalam negeri/domestik serta realisasi proyek dan nilai investasi
daerah).
Merumuskan kebijakan penguatan ekonomi daerah dalam rangka daya tarik investasi.
155
B. Pelaksanaan Kajian Aktual; 1. 2.
Kajian dilaksanakan selama 1 (satu) bulan.
Lokus kajian adalah Provinsi Banten, Jawa Tengah dan DI Yogyakarta
C. Pokok-Pokok Hasil Analisis Kajian Aktual; 1.
Kondisi ekonomi dan investasi di Provinsi Banten adalah sebagai berikut:
a.
Kondisi potensi ekonomi di Provinsi Banten adalah: (i) PDRB perkapita (daya beli masyarakat) di Provinsi Banten dalam kurun
waktu 2010-2013 mengalami peningkatan, yaitu PDRB perkapita
pada tahun 2011 naik sebesar 8,81% dari tahun 2010, dan pada
tahun 2012 naik sebesar 8,33% dari tahun 2011, (ii) PDRB regional (pertumbuhan ekonomi) Provinsi Banten atas dasar harga konstan menurut kabupaten/kota dalam kurun waktu 2010-2012 mengalami
peningkatan, yaitu pada tahun 2011 naik sebesar 6,62% dari tahun 2010, dan pada tahun 2012 naik sebesar 6,38% dari tahun 2011, dan
(iii) IKK (Indeks Kemahalan Kontruksi) di Provinsi Banten pada
tahun 2013 adalah sebesar 89,25, jauh lebih rendah dari Papua dan b.
Papua Barat, yaitu masing-masing sebesar 188,70 dan 121,01.
Kondisi struktur ekonomi di Provinsi Banten adalah PDRB Provinsi Banten atas dasar harga konstan 2000 menurut lapangan
usaha/sektor (primer, sekunder, dan tersier) adalah pada tahun
2011 naik sebesar 8,38% dari tahun 2010, dan pada tahun 2012 naik sebesar 6,15% dari tahun 2011, dengan rincian: (i) Untuk sektor primer (pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan; serta
pertambangan dan penggalian), sektor yang paling banyak berkontribusi adalah tanaman bahan makanan, sedangkan sektor
yang paling sedikit kontribusinya adalah pertambangan bukan migas, (ii) Untuk sektor sekunder (industri pengolahan; listrik, gas, dan air bersih; serta konstruksi), sektor yang paling banyak
berkontribusi adalah tekstil, barang kulit, dan alas kaki, sedangkan sektor yang paling sedikit kontribusinya adalah air bersih, dan (iii) Untuk
sektor
tersier
(perdagangan,
hotel,
dan
yang
paling
restoran;
pengangkutan dan komunikasi; keuangan, real estate, dan jasa perusahaan;
serta
jasa-jasa),
156
sektor
banyak
kontribusinya adalah perdagangan besar dan eceran, sedangkan c.
sektor yang paling sedikit kontribusinya adalah angkutan rel.
Kondisi investasi di Provinsi Banten adalah: (i) PMA (Penanaman Modal Asing) di Provinsi Banten dalam kurun waktu 2010-2012
adalah proyek PMA pada tahun 2011 (56 proyek) turun sebesar 8,19% dari tahun 2010 (61 proyek), dan pada tahun 2012 (72 proyek) naik sebesar 28,57% dari tahun 2011 (56 proyek), dan (ii)
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) di Provinsi Banten dalam kurun waktu 2010-2012 adalah proyek PMDN pada tahun 2011 (16
proyek) naik sebesar 6,67 % dari tahun 2010 (15 proyek), dan pada tahun 2012 (18 proyek) naik sebesar 12,5 % dari tahun 2011 (16
proyek). PMA dan PMDN di Provinsi Banten belum maksimal dan d.
belum merata di kabupaten/kota.
Kondisi ekonomi dan investasi di Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:
Kondisi potensi ekonomi di Provinsi Jawa Tengah adalah: (i)
pendapatan regional perkapita Provinsi Jawa Tengah pada tahun
2011 naik sebesar 11,90% dari tahun 2010, dan pada tahun 2012 naik sebesar 11,45% dari tahun 2011. Adapun PDRB perkapita pada tahun 2011 naik sebesar 12,02% dari tahun 2010, dan pada tahun 2012 naik sebesar 11,44% dari tahun
2011, (ii) laju pertumbuhan PDRB dengan migas ADHK 2000 di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 naik sebesar 0,35 dari
tahun 2007, pada tahun 2009 turun sebesar 0,08% dari tahun 2008, pada tahun 2010 naik sebesar 0,14% dari tahun 2009, dan pada tahun 2011 naik sebesar 2,91% dari tahun 2010, dan (iii) IKK (Indeks Kemahalan Konstruksi) Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 adalah 85,38.
Kondisi struktur ekonomi di Provinsi Jawa Tengah adalah PDRB
menurut lapangan usaha/sektor ADHK 2000 di Provinsi Jawa Tengah adalah pada tahun 2011 naik sebesar 6,03% dari tahun 2010, dan pada tahun 2012 naik sebesar 6,34% dari tahun 2011,
dengan rincian: (i) Untuk sektor primer (pertanian serta
pertambangan dan penggalian), sektor yang paling banyak 157
berkontribusi adalah tanaman bahan makanan, sedangkan
sektor yang paling sedikit berkontribusi adalah kehutanan, (ii)
Untuk sektor sekunder (industri pengolahan; listrik, gas, dan air bersih;
serta
bangunan),
sektor
yang
paling
banyak
berkontribusi adalah industri pengolahan, sedangkan sektor yang paling sedikit kontribusinya adalah listrik, gas, dan air
bersih, dan (iii) Untuk sektor tersier (perdagangan, hotel, dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; serta jasa-jasa), sektor yang paling banyak berkontribusi
adalah
perdagangan,
hotel,
dan
restoran,
sedangkan sektor yang paling sedikit kontribusinya adalah keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan.
Kondisi investasi di Provinsi Jawa Tengah adalah: (i) Perkembangan proyek PMA di Provinsi Jawa Tengah pada tahun
2011 (122 proyek) naik sebesar 46,99% dari tahun 2010 (83
proyek), dan pada tahun 2012 (141 proyek) naik sebesar 15,57% dari tahun 2011 (122 proyek), (ii) perkembangan
proyek PMDN di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011 (100 proyek) naik sebesar 150% dari tahun 2010 (40 proyek), dan pada tahun 2012 (78 proyek) turun sebesar 22% dari tahun
2011 (100 proyek). Proyek PMA selalu lebih banyak jika
dibandingkan dengan proyek PMDN. PMA dan PMDN di Provinsi Jawa Tengah juga belum maksimal dan belum merata di 2.
kabupaten/kota.
Kondisi ekonomi dan investasi di Provinsi D.I. Yogyakarta adalah sebagai berikut: a.
Kondisi potensi ekonomi di Provinsi D.I. Yogyakarta adalah: (i) PDRB
perkapita ADHB di Provinsi DIY pada tahun tahun 2012 naik sebesar 10,13% dari tahun 2011, dan pada tahun 2013 naik sebesar 9,95%
dari tahun 2012, (ii) laju pertumbuhan PDRB dengan migas ADHK 2000 di Provinsi DIY pada tahun 2008 naik sebesar 0,17% dari tahun
2007, pada 2009 turun sebesar 0,12% dari tahun 2008, pada tahun
2010 naik sebesar 0,10% dari tahun 2009, dan pada tahun 2011 naik 158
sebesar 0,06% dari tahun 2010, dan (iii) IKK (Indeks Kemahalan b.
Konstruksi) Provinsi DIY tahun 2013 dapat adalah 86,52%.
Kondisi struktur ekonomi di Provinsi D.I. Yogyakarta adalah PDRB
ADHK 2000 di Provinsi DIY menurut sektor pada tahun 2009 naik sebesar 4,44% dari tahun 2008, pada tahun 2010 naik sebesar 4,88% dari tahun 2009, pada 2011 naik sebesar 5,15% dari tahun 2010, dan pada tahun 2012 naik sebesar 5,53% dari tahun 2011, dengan
rincian:
(i) Untuk
sektor
primer
(pertanian
serta
pertambangan), sektor yang paling banyak berkontribusi adalah
pertanian, sedangkan sektor yang paling sedikit kontribusinya adalah pertambangan, (ii) Untuk sektor sekunder (industri
pengolahan; listrik, gas, dan air bersih; serta bangunan), sektor yang paling banyak berkontribusi adalah industri pengolahan, sedangkan
sektor yang paling sedikit kontribusinya adalah listrik, gas, dan air bersih, dan (iii) Untuk sektor tersier (perdagangan, hotel, dan
restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; serta jasa-jasa), sektor yang paling banyak
berkontribusi adalah perdagangan, hotel, dan restoran, sedangkan sektor yang c.
paling sedikit
persewaan, dan jasa perusahaan.
Kondisi
investasi
di
kontribusinya
Provinsi
D.I.
adalah
Yogyakarta
keuangan,
adalah:
(i)
Perkembangan proyek PMA di Provinsi DIY pada tahun 2011 (22 proyek) naik sebesar 10% dari tahun 2010 (20 proyek), dan pada
tahun 2012 (28 proyek) naik sebesar 27,27% dari tahun 2011 (22 proyek), dan (ii) perkembangan proyek PMDN di Provinsi DIY pada
tahun 2011 (7 proyek) naik sebesar 133,33% dari tahun 2010 (3
proyek), dan pada tahun 2012 (6 proyek) turun sebesar 14,29% dari tahun 2011 (7 proyek). Proyek PMA selalu lebih banyak jika dibandingkan dengan proyek PMDN. PMA dan PMDN di Provinsi D.I. Yogyakarta 3.
juga
kabupaten/kota.
belum
maksimal
dan
belum
merata
di
Ada hubungan yang cukup signifikan antara kondisi ekonomi daerah (potensi dan struktur ekonomi) dengan daya tarik investasi, baik di
Provinsi Banten, Provinsi Jawa Tengah maupun di Provinsi D.I. 159
Yogyakarta. Kondisi ekonomi daerah yang kondusif akan menjadi daya tarik bagi investor asing dan investor domestik untuk menanamkan modalnya di daerah-daerah tersebut. D. Rekomendasi; 1. 2. 3. 4.
Pada dasarnya daya tarik para penanam modal, baik dari dalam maupun
investor asing, sangat dipengaruhi oleh kemauan Pemda dalam menciptakan iklim usaha yang bersahabat.
Ada 5 (lima) faktor penentu daya tarik investasi daerah yaitu keamanan, politik, sosial budaya, ekonomi daerah dan tenaga kerja.
Iklim investasi di Indonesia dihadapkan tidak saja pada tantangan untuk
menarik investasi baru, tetapi juga tantangan untuk mempertahankan investasi yang sudah ada. Kepindahan.
Persepsi yang kuat tentang pentingnya investasi tersebut menuntut
pemerintah daerah melalui mesin birokrasi yang ada untuk dapat memelihara iklim usaha yang baik dan tidak memberatkan dunia usaha
5.
dan para calon investor di daerahnya masing-masing.
Dengan meningkatnya persaingan global, semua negara dan daerah berlomba-lomba
menarik
investor
menanamkan modal di wilayahnya.
lokal
maupun
asing
untuk
E. Tindaklanjut;
Memberikan masukan kepada pihak terkait sebagai upaya mewujudkan rekomendasi kajian.
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait untuk meningkatkan pembinaan kepada daerah.
1. Kajian Analisis Kebijakan Model Pengembangan Pasar Tradisional Berbasis Daya Saing A. Tujuan Kajian Aktual; 1. Menjelaskan
tentang pemanfaatan sumber daya untuk implementasi
strategi Retail Mix bagi pedagang pasar tradisional. 160
2.
Mendeskripsikan pengelolaan pasar bagi perbaikan kondisi usaha di pasar tradisional, yang diukur dari kontiunitas jumlah pengunjung, peningkatan retribusi pasar, dan minimalnya complain.
B. Pelaksanaan Kajian Aktual; 1. 2.
Kajian dilaksanakan selama 1 (satu) bulan.
Lokus kajian adalah Banten, Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah.
C. Pokok-Pokok Hasil Analisis Kajian Aktual; 1.
Sebagaimana daerah-daerah lainnya di Indonesia, di kota Bandung, Kota
Surabaya, dan Pemkot Serang telah terjadi juga gejala pergeseran masyarakat berbelanja dari pasar tradisional ke pasar modern. Ini
menunjukan behwa secara umum daya saing pasar tradisional masih
rendah. Persaingan disini diartikan persaingan antara pasar tradisional dengan pasar modern dalam hal kondisi fisik pasar, kondisi infrastruktur pasar, pengelolaan pasar, kualitas pedagang, harga, produk yang 2.
diperjual belikan dan lain-lain.
Secara umum, kondisi riil pasar tradisional di Kota Bandung, Kota Surabaya dan Kota Serang relative tidak begitu berbeda jika hanya focus
kajian dari sisi: faktor-faktor yang sudah dimiliki oleh pasar tradisional;
kondisi permintaan dalam konteks pasar tradisional; industri pemasok dan terkait dalam konteks pasar tradisional; serta strategi usaha,
struktur dan persaingan dalam konteks pasar tradisional (mengacu pada 3.
konsep/pendekatan porter’s diamond model).
Dengan mengguanakan atau alat tulis analisis porter’s diamond model, dapat diketahui kondisis riil faktor-faktor yang mempengaruhi daya
saing pasar tradisional di Kota Bandung, Kota Surabaya dan Kota Serang, yaitu: a.
Faktor potensi dan peluang yang dapat mendukung daya saing pasar
tradisional (+) adalah: (a) Pasar Tradisional tetap dijadikanwadah
penjualan produk-produk pokok; (b) Jumlah pedagang pasar
tradisional cukup banyak; (c) lokasi pasar tradisional umumnya
berdekatan dengan pemukiman warga; (d) Pasar Tradisional masih
dijadikan indikator dalam melihat pergerakan tingkat kesetabilan 161
harga atau inflasi domestik, bukan pasar modern; (e) Jumlah
penduduk berpenghasilan menegah ke bawah cukup besar sehingga
sasaran konsumen umumnya adalah pasar tradisional yang relative terjangkau harga produk-produk yang dijual di pasar tersebut; (f) Pendapatan
perkapita
masyarakat
semakin
baik,
daya
beli
meningkat, dan berdampak positif bagi pasar tradisional; (g) Volume barang bertambah di pasar tradisional saat hari-hari besar/raya,
terutama barang-barang pangan dan pakaian; (h) Pasar Tradisional
menyediakan barang dengan siklus harian sehingga barang lebih segar; (i) Harga relative murah dan dapat ditawar di pasar
tradisional; dan (j) Struktur Bisnis eceran mendekati pasar persaingan sempurna antara pasar tradisional dan pasar modern b.
karena barang yang dijual homogen.
Faktor penghambat daya saing pasar tradisional (-) adalah: (a) Pasar
Tradisional sudah tua dan juga banyak bagian bangunan pasar yang rusak; (b) Infrastruktur pasar tradisional kuran memadai dan kurang
baik; (c) pasar tradisional memiliki barnd image citra yang buruk; (d) apedagang dan pengelola pasar tradisional kurang profesional;
(e) Modal pedagang di ppsar tradisional relatif kecil; (f) Akses informasi dan pengetahuan masih kurang memadai bagi pengelola
pasar tradisional maupun pedagang; (g) Masih beredar produk-
produk yang mengandung bahan kimia berbahaya; (h) Rantai
distribusi barang masih panjang untuk beberapa jenis barang; (i) Masih banyak pedagang mengabaikan system pelayanan yang baik; (j) Regulasi cukup jelas, namun hanya sebatas peraturan yang cukup
efektif untuk ditaati oleh semua stakeholders, khususnya pemerintah
kota (penegakan aturan tidak tegas); (k) Posisi pasar tradisional semakin terjepit karena kurang sinergi dan koordinasi antara kebijakan Pemkot dalam hal pemberian izin pasar-pasar modern; (l)
Persyaratan kredit usaha bagi pedagang di pasar tradisional masih
dirasakan belum mudah/ringan; dan (m) Pasar tradisional kurang dapat bersaing dengan pasar modern.
162
4.
Penyusunan alternatif strategi atau kebijakan penigkatan daya saing pasar
tradisional dalam kajian ini mengacu pada kondisi faktor-faktor riil tersebut di atas.
D. Rekomendasi; 1. 2. 3. 4. 5.
6.
Pembenahan bangunan pasar tradisonal.
Pengadaan & pembenahan infrastruktur pasar tradisional.
Pemeliharaan secara rutin dan teratur bangunan dan infrastruktur pasar tradisional.
Pemberian reward bagi pasar tradisional yang bersih.
Peningkatan profesionalisme pedagang dan pengelola pasar tradisional. Penambahan modal usaha para pedagang pasar tradisional.
E. Tindaklanjut; 1.
Memberikan masukan kepada pihak terkait sebagai upaya mewujudkan
2.
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, melakukan koordinasi dan
rekomendasi kajian.
kerjasama dengan pihak terkait untuk meningkatkan pembinaan kepada daerah.
2. Kajian Optimalisasi PAD Untuk Meningkatkan Kemandirian Daerah A. Tujuan Kajian Aktual; Tujuan kajian mengarah pada pengukuran tingkat optimalisasi PAD dalam mendorong kemandirian daerah. B. Pelaksanaan Kajian Aktual; 1. 2.
Kajian dilaksanakan selama 1 (satu) bulan.
Lokus kajian adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Barat.
C. Pokok-Pokok Hasil Analisis Kajian Aktual; a.
Hasil kinerja keuangan daerah, untuk pemda DIY secara umum menunjukkan tingkat yang cukup layak, dimana dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah secara significant 163
menjalankan dengan dasar perundangan yang berlaku ( UU, PP, Perda b.
dan Pergub ).
Perhitungan kemandirian keuangan daerah pemda DIY, termasuk
klasifikasi kurang, dengan pertimbangan PAD lebih kecil dibandingkan dengan dana perimbangan, 105, 1604 %. Provinsi Jawa Barat termasuk
dalam klasifikasi sangat baik, dengan pertimbangan PAD lebih besar c.
dibandingkan dengan dana perimbangan, 348,56%.
Ketergantungan pemda terhadap keuangan pusat termasuk kategori sangat tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwasanya PAD, maupun sumber pendapatan lain yang sah belum optimal dalam menjalankan
d.
aktifitas roda pembangunan.
Desentralisasi fiscal baik, menunjukkan tingkat kewenangan dan
tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah baik. Walaupun dilihat dari dalam menjalankan roda
pemerintahan, pendapatan daerah, masih sangat bergantung pada dana
e. f.
perimbangan dari pusat.
Efektifitas keuangan daerah untuk Pemda DIY termasuk klasifikasi tidak efektif. Pemda Provinsi Jawa Barat termasuk dalam klasifikasi kurang efektif.
Efisiensi pengelolaan keuangan daerah, masuk dalam kategori dengan
rerata sebesar 45,98% , adalah sangat efisien. Provinsi Jawa Barat masuk dalam kategori dengan rata-rata sebesar 69,67% adalah efisien.
D. Rekomendasi; Langkah-langkah peningkatan PAD melalui: 1.
Intensifikasi, dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah; a.
Intensifikasi:
Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM;
Efektifitas dan efisiensi waktu pelayanan pajak dan retribusi daerah;
Peningkatan sarana dan prasarana Iptek serta penyusunan basis data guna mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi
b.
daerah.
Ekstensifikasi:
164
Menggali sumber pendapatan (retribusi) dengan cara peningkatan pelayanan publik.
2.
Inventarisasi aset dan penyusunan basis data kekayaan daerah untuk
3.
Peningkatan kinerja BUMD, sehingga target pendapatan yang ditetapkan
dimanfaatkan secara optimal. dalam APBD dapat tercapai.
E. Tindaklanjut; 1.
Memberikan masukan kepada pihak terkait sebagai upaya mewujudkan
2.
Perlu dibangun suatu system yang dapat menyediakan data dan
rekomendasi kajian.
imformasi untuk menyusun APBD dengan pendekatan kinerja.
3. Kajian Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Daerah A. Tujuan Kajian Aktual; Tujuan kajian ini adalah untuk menyusun langkah yang diperlukan untuk mengoptimalisasikan pengelolaan pajak dan retribusi dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah. B. Pelaksanaan Kajian Aktual; a.
b.
Kajian dilaksanakan selama 1 (satu) bulan.
Lokus kajian adalah Provinsi Banten dan Jawa Tengah.
C. Pokok-Pokok Hasil Analisis Kajian Aktual; a.
Pengelolaan pajak daerah dilakukan dengan membentuk SKPD tertentu yang secara khusus memiliki tugas pokok dan fungsi meningkatkan pendapatan daerah sesuai potensi. Sedangkan pengelolaan retribusi
daerah dilakukan oleh berbagai SKPD yang dalam tugas pokok dan b.
fungsinya memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
Realisasi penerimaan pajak daerah secara agregat selama empat/lima tahun terakhir terus menerus meningkat dan melampaui terget dari tahun ke tahun.
165
c.
Pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah telah menghasilkan penerimaan yang cukup besar bagi daerah dan memberikan kontribusi
terbesar terhadap PAD dibandingkan dengan penerimaan dari sumber-
sumber PAD yang lain (pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan d.
dan sumber-sumber PAD lainnya).
Penerimaan pajak daerah jauh lebih tinggi dibandingan dengan
penerimaan retribusi daerah dengan selisih yang sangat signifikan. Ini berarti bahwa diantara pajak daerah dan retribusi daerah sebagai
sumber PAD yang utama, pajak daerah lebih berperan penting dalam e.
PAD.
Pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan
bermotor (BBNKB) telah memberikan kontribusi terbesar terhadap total penerimaan pajak daerah, namun jenis-jenis pajak daerah lainnya masih
f. g.
belum memberikan kontribusi yang signifikan bagi penerimaan daerah.
Besarnya kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah dalam APBD telah menciptakan kondisi kemandirian daerah yang tinggi di kedua daerah yang menjadi lokasi kajian.
Masih terdapat peluang yang cukup besar bagi daerah untuk mengoptimalisasi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah untuk
menghasilkan penerimaan yang lebih besar bagi PAD pada masa yang h.
akan datang.
Pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah terbuka baik dilihat dari
potensi pajak dan retribusi daerah yang masih besar yang selama ini belum dapat digali secara maksimal maupun melalui perbaikan
pengelolaan atau administrasi perpajakan daerah, baik dari sisi identifikasi objek dan subjek pajak, penetapan target, sistem pembayaran pajak,
sistem
pelayanan
pembayaran,
sistem
pengawasan,
dan
penegakan aturan perpajakan melalui perbaikan organisasi pengelola
pajak, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan sarana i.
dan prasarana, dan sebagainya.
Masih terbuka kemungkinan bagi daerah khususnya provinsi untuk
meningkatkan penerimaan pajak melalui implementasi pajak rokok sejak 1 Januari 2014.
166
D. Rekomendasi; 1.
Pemerintah daerah perlu melakukan upaya penguatan organisasi pengelola pajak daerah agar memiliki kemampuan yang maksimal untuk
melakukan pengelolaan pajak daerah dengan sumber daya yang dimilikinya (SDM, sarana dan prasarana, maupun anggaran) dengan
secara terus menerus serta memperbaiki sistem pengelolaan dan 2.
pelayanannya.
Pemerintah daerah perlu melakukan upaya untuk memperbaharui database objek dan subjek pajak secara berkala sehingga target
penerimaan pajak dapat ditetapkan secara terukur dan mendekati
potensi yang sebenarnya. Hal ini perlu mengingat rasio pajak daerah masih belum maksimal, padahal sejalan dengan pertumbuhan ekonomi 3.
yang terjadi, potensi pajak daerah juga terus meningkat.
Pemerintah daerah perlu memberikan perhatian yang cukup terhadap pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah selain dari pajak
daerah dan retribusi daerah. Hal ini agar sumber-sumber pendapatan asli daerah lainnya juga mampu menghasilkan penerimaan yang cukup besar bagi daerah dan kedepan pendapatan asli daerah tidak lagi semata4.
mata tergantung kepada penerimaan dari pajak daerah.
Pemerintah daerah perlu memberikan perhatian yang ekstra terhadap
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (BUMD) yang selama ini
telah banyak membebani anggaran daerah namun belum dapat
5.
memberikan kontribusi yang memadai bagi pendapatan asli daerah.
Pemerintah daerah perlu memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pengelolaan retribusi daerah. Hal ini mengingat penerimaan retribusi daerah sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan penerimaan
dari pajak daerah. Pemerintah daerah perlu memberikan perhatian pada upaya perbaikan sistem pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini mengingat retribusi daerah terkait langsung dengan pelayanan
yang diberikan pemda, yang artinya semakin baik pelayanan yang diberikan oleh pemda, maka semakin besar peluang bagi penerimaan 6.
daerah yang berasal dari retribusi.
Pemerintah daerah perlu memberikan perhatian pada upaya perbaikan
pengelolaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan 167
bermotor. Kedua jenis pajak ini meskipun telah menghasilkan penerimaan yang terbesar terhadap total penerimaan pajak daerah
namun sebenarnya potensi dari kedua jenis pajak tersebut juga masih
sangat besar dan belum dapat digali secara maksimal. Upaya yang lebih keras perlu dilakukan untuk menggali penerimaan pajak kendaraan
bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dari kendaraan dinas 7.
dan kendaraan dengan plat nomor dari daerah lain.
Pemerintah daerah juga perlu memberikan perhatian kepada upaya
pengelolaan jenis-jenis pajak yang lain seperti pajak bahan bakar
kendaraan bermotor, pajak air bawah tanah, dan pajak air permukaan. Pada kedua jenis pajak yang terakhir masih banyak terjadi upaya
penghindaran pajak oleh para wajib pajak. Sedangkan pada pajak bahan bakar kendaraan bermotor diperlukan upaya untuk membuka akses pemerintah daerah kepada SPBU yang menjual bahan bakar kendaraan
bermotor sehingga pemda mempunyai data yang akurat mengenai
jumlah bahan bakar yang dijual pada setiap SPBU maupun secara 8.
keseluruhan.
Pemerintah daerah perlu melakukan upaya untuk mengoptimalisasi
pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui intensifikasi
maupun ekstensifikasi agar dapat menghasilkan penerimaan yang lebih besar bagi PAD pada masa yang akan datang. Optimalisasi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah masih dapat dilakukan dari besarnya
potensi pajak dan retribusi daerah yang selama ini belum dapat digali secara maksimal. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dapat dilakukan
melalui perbaikan pengelolaan atau administrasi perpajakan daerah, baik dari sisi identifikasi objek dan subjek pajak, penetapan target, sistem pembayaran pajak, sistem pelayanan pembayaran, sistem pengawasan, dan penegakan aturan perpajakan melalui perbaikan
organisasi pengelola pajak, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, 9.
peningkatan sarana dan prasarana, dan sebagainya.
Pemerintah daerah perlu melakukan berbagai upaya agar implementasi
pajak rokok di daerah dapat berjalan secara maksimal, diantaranya menciptakan sistem yang dapat mengontrol peredaran jumlah rokok di 168
daerahnya untuk kemudian dapat mengontrol jumlah pajak rokok yang akan diterimanya.
E. Tindaklanjut;
Memberikan masukan kepada pihak terkait sebagai upaya mewujudkan rekomendasi kajian.
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan untuk
mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah.
4. Kajian Implementasi Transparansi Informasi Keuangan BUMD A. Tujuan Kajian Aktual; 1. 2. 3. 4.
Mengetahui penerapan transparansi informasi keuangan di BUMD; Mengetahui
permasalahan-permasalahan
penerapan transparansi keuangan di BUMD;
yang
dihadapi
dalam
Mengetahui kinerja keuangan BUMD; dan
Mengetahui besaran kontribusi BUMD terhadap PAD.
B. Pelaksanaan Kajian Aktual; 1. 2.
Kajian dilaksanakan selama 1 (satu) bulan.
Lokus kajian adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Barat.
C. Pokok-Pokok Hasil Analisis Kajian Aktual; 1.
Informasi keuangan pada BUMD keuangan secara berkala diumumkan ke
publik melalui website maupun media massa cetak. Sedangkan pada BUMD non keuangan transparansi informasi keuangan BUMD belum
2.
diterapkan sebagaimana di BUMD keuangan. Implementasi
transparansi
keuangan
di
BUMD
non
keuangan
menghadapi beberapa masalah, diantaranya adalah minimnya informasi keuangan yang tersedia, adanya kekhawatiran mengenai akibat yang
akan timbul apabila informasi keuangan disebarluaskan ke publik, serta
tidak adanya komitmen dari pengelola untuk menerapkan transparansi 169
pengelolaan perusahaan kepada publik sebagai bagian dari kontrol 3.
publik.
Secara keseluruhan kontribusi BUMD terhadap PAD masih rendah dibandingkan dengan kontribusi pajak dan retribusi daerah. Sebagian
besar kontribusi BUMD terhadap PAD berasal dari BUMD keuangan 4.
(bank), dan hanya sebagian kecil yang berasal dari BUMD non keuangan.
Rekomendas Meningkatkan batas minimal informasi yang harus
diungkapkan dalam laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan.
Hal ini untuk menghindarkan adanya informasi keuangan yang ditutup5. 6.
tutupi oleh perusahaan.
Pemerintah harus senantiasa meng-update aturan yang relevan dengan perkembangan praktik bisnis di Indonesia agar jangan sampai banyak loopholes aturan yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan publik.
Membuat aturan yang lebih bersifat memaksa kepada BUMD untuk mengikuti pedoman transparansi yang harus dilakukan sesuai UU KIP.
Dalam aturan tersebut perlu pula pengaturan mengenai hukuman kepada BUMD yang tidak menerapkan aturan tesebut, sehingga
informasi mengenai pengelolaan usaha dan keuangan BUMD menjadi 7. 8. 9.
lebih transparan.
Perlu adanya mekanisme yang lebih baik dalam mendeteksi kasus
transaksi afiliasi yang tidak diungkapkan dalam laporan tahunan dan keuangan perusahaan.
Mempublikasikan laporan berkala yang disampaikan BUMD kepada
pemegang saham (pemerintah daerah) melalui media massa cetak maupun website perusahaan.
Pemerintah daerah memfasilitasi publik yang akan mengakses informasi
keuangan BUMD untuk menjamin bahwa BUMD menyediakan informasi yang dibutuhkan publik secara cepat dan akurat.
10. Mewajibkan semua BUMD untuk mempublikasikan seluruh informasi
keuangan perusahaan yang relevan di website mereka secara tepat waktu.
170
D. Tindaklanjut; 1.
Aturan lebih lanjut mengenai pengelolaan BUMD dalam bentuk peraturan pemerintah perlu lebih memerinci setiap unsur dalam
pengelolaan BUMD. Khusus untuk unsur tata kelola perusahaan yang baik, perlu diselaraskan dengan amanat Pasal 9 dan Pasal 14 UU No. 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya
kewajiban dalam mempublikasikan hasil audit LKPD dan Laporan
Keuangan BUMD kepada publik dengan format yang sesuai, dapat 2.
dipahami dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Aturan lebih lanjut mengenai pendirian BUMD yang terdiri atas
perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah dalam peraturan pemerintah, perlu menetapkan secara lebih rinci BUMD pada
bidang-bidang apa yang diarahkan menjadi perusahaan umum Daerah (public service oriented) dan perusahaan perseroan Daerah (profit oriented). Hal ini agar pemerintah daerah memiliki landasan yang kuat dalam menentukan bidang-bidang usaha dalam pembentukan BUMD.
5. Kajian
Kemampuan
Keuangan
Daerah
Otonom
Baru
Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah A. Tujuan Kajian Aktual; Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah otonom baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. B. Pelaksanaan Kajian Aktual; 1. 2.
Kajian dilaksanakan selama 1 (satu) bulan.
Lokus kajian adalah Provinsi Banten (Kota Serang dan Kota Tanggerang Selatan) dan Jawa Barat (Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat).
C. Pokok-Pokok Hasil Analisis Kajian Aktual; a.
Kemampuan keuangan pemerintah daerah otonom baru yang menjadi lokus kajian menghasilkan temuan sebagai berikut: 1.
Kemampuan keuangan daerah masih rendah. Ini artinya daerah otonom baru belum memiliki kemampuan yang memadai dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan. 171
2.
Terbatasnya sumber-sumber PAD. Meskipun peraturan perundang-
undangan memberikan kewewangan bagi daerah untuk memungut
pajak daerah dan retribusi daerah, namun jenis-jenis pajak daerah
dan retribusi daerah masih sangat terbatas dan dari jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah tersebut tidak seluruh daerah memiliki
potensi yang memadai. Beberapa jenis pajak dan retribusi daerah 3.
tersebut beberapa diantaranya bahkan tidak dimiliki oleh daerah.
Rendahnya kemampuan untuk menggali PAD: potensi riil belum seluruhnya teridentifikasi, target yang ditetapkan lebih rendah dari potensi yang teridentifikasi, administrasi pajak belum efektif dan
efisien, banyak potensi pajak daerah belum dapat direalisasi menjadi
pendapatan riil, retribusi daerah belum dimaksimalkan, pendapatan
dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan BUMD 4. 5. b.
masih rendah.
Tingginya angka ketergantungan keuangan daerah terhadap alokasi dana dari pemerintah pusat yang berasal dari dana perimbangan.
Belanja daerah yang kurang tepat sasaran, lebih banyak berupa belanja tidak langsung dibandingkan dengan belanja langsung.
Penyelenggaraan pemerintahan di daerah otonom baru yang menjadi lokus kajian menghasilkan temuan sebagai berikut: 1.
Keterbatasan kemampuan daerah otonom baru dalam penyediaan sarana dan parasarana pemerintahan sebagai konsekuensi dari adanya permasalahan pengalihan aset dari daerah induk kepada
2. 3.
daerah otonom baru.
Keterbatasan jumlah dan kualitas pegawai di daerah otonom baru
sebagai konsekuensi dari adanya permasalahan dalam pengalihan status SDM (pegawai) dari daerah induk ke daerah otonom baru.
Keterbatasan kemampuan keuangan daerah otonom baru dalam penyelenggaraan
pemerintahan
sebagai
konsekuensi
Pendapatan
Daerah,
berimplikasi
dari
keterbatasan kemampuan daerah otonom baru dalam menggali Asli
yang
pada
tingginya
ketergantungan daerah otnom baru dari alokasi dan bantuan dana yang berasal dari pemerintah pusat. 172
4.
Ditengah keterbatasan kemampuan daerah otonom baru baik dalam keuangan maupun sumber daya manusia, daerah otonom baru
cenderung membentuk organisasi penyelenggara pemerintahan daerah yang besar, yang berkonsekuensi pada kebutuhan pengisian jabatan struktural yang besar, jumlah pegawai yang banyak, serta 5.
belanja pegawai yang besar.
Penyelenggaraan pemerintahan di Daerah otonom baru masih banyak yang kurang sesuai dengan standar penyelenggaraan pemerintah yang efektif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya
pembinaan, pengawasan, supervisi, asistensi, dan evaluasi dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah pusat. D. Rekomendasi 1.
Pemerintah daerah otonom baru perlu meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk menggali PAD melalui upaya mengidentifikasi potensi riil pendapatan asli daerah, menetapkan target berdasarkan potensi
pendapatan
mengefisienkan
yang
administrasi
teridentifikasi,
pajak
melalui
mengefektifkan
penerapan
dan
teknologi
informasi dan komunikasi, menerapkan sistem online dan e-payment
dalam pembayaran pajak sehingga bisa melalui ATM, menggali potensi pajak
daerah
agar
dapat
direalisasi
menjadi
pendapatan
riil,
memaksimalkan pelayanan untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah, mengoptimalkan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
untuk menghasilkan penerimaan, memaksimalkan pengelolaan BUMD 2.
agar mampu menghasilkan pendapatan.
Pemerintah daerah otonom baru perlu meningkatkan alokasi dana untuk
pembangunan dan penyediaan infrastruktur pemerintahan melalui
alokasi belanja langsung yang lebih besar dibandingkan dengan belanja
tidak langsung. Hal ini perlu untuk memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, karena dampak dari
pembangunan infrastruktur tersebut dapat meningkatkan mobilitas orang, barang dan jasa antar daerah, membuka peluang usaha yang lebih
besar, dan meningkatkan nilai ekonomis dari properti yang ada di sekitarnya, sehingga memberi peluang yang lebih besar bagi pemerintah 173
daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber 3.
dari pajak daerah maupu retribusi daerah.
Pemerintah daerah otonom baru perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pegawai untuk mengatasi keterbatasan jumlah dan
kualitas pegawai. Di samping itu, perlu menerapkan manajemen pemerintahan yang efektif melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
untuk
meningkatkan
efektivitas
dan
efisiensi
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di
tengah kondisi keterbatasan pegawai. Perhatian perlu lebih ditekankan kepada pegawai yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat pada unit-unit kerja yang bertugas menghimpun pendapatan
daerah, karena kinerja mereka dalam melayani masyarakat pembayar
pajak akan secara langsung mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah.
E. Tindaklanjut; Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
pemerintah pusat perlu menyusun ulang atau merevisi aturan mengenai pembentukan daerah otonom baru yang berlaku selama ini (PP No. 78 Tahun 2007). Aturan pembentukan daerah otonom baru perlu memperketat
pembentukan daerah otonom baru melalui persyaratan dasar kewilayahan
dan persyaratan dasar kapasitas daerah, sehingga usulan pembentukan daerah otonom baru dapat dilakukan secara lebih selektif. Selain itu, pembentukan daerah otonom baru tidak dapat dilakukan secara serta merta,
melainkan harus melalui tahapan daerah persiapan selama tiga tahun, dan
setelah dilakukan evaluasi dinyatakan layak baru dapat dibentuk menjadi daerah otonom. Dengan demikian pembentukan daerah otonom baru hanya
dapat dilakukan apabila daerah tersebut telah memiliki kemampuan keuangan maupun kemampuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memadai.
6. Kajian Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Investasi Daerah
174
A. Tujuan Kajian Aktual; 1.
Untuk
mengetahui
kinerja
aparatur
pemerintah
2.
Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja
mendorong pengembangan investasi di daerah.
daerah
dalam
aparatur pemerintah daerah dalam mendorong pengembangan investasi di daerah.
B. Pelaksanaan Kajian Aktual; 1. 2.
Kajian dilaksanakan selama 1 (satu) bulan.
Lokus kajian adalah Provinsi Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur.
C. Pokok-Pokok Hasil Analisis Kajian Aktual; 1.
Dari hasil analisis dapat disimpulakan bahwa kinerja aparatur
pemerintah daerah dalam pengembangan investasi daerah di Provinsi Jawa Timur dan Jawa barat teridentifikasi sangat baik, hal ini ditunjukan
oleh terpenuhinya dengan baik 6 indikator kinerja aparatur pemerintah daerah yaitu 1) faktor kewenangan diskresi; 2) Orientasi terhadap perubahan; 3) Budaya paternalisme; 4) Etika pelayanan; 5) Sistem
insentif; dan 6) Semangat kerjasama. Selain itu dutunjukan oleh terpilihnya Provinsi Jawa Timur sebagai wilayah P2T terbaik pertama (I)
Tingkat Nasional pada tahun 2014, karena petugas atau aparatur pengelola P2T mampu memberikan pelayanan terbaik yang diberikan
dalam pengembangan investasi di Provinsi Jawa Timur serta ditunjukan adanya posisi laju perkembangan investasi dan pertumbuhan ekonomi
Jawa Timur yang melebihi rata-rata angka pertumbuhan nasional,
demikian juga untuk Provinsi Jawa Barat. Kondisi tersebut ditunjukkan
oleh posisi Jawa Timur memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 6,55%
yang diikuti Jawa Barat sebesar 6,06% berada diatas rata-rata laju 2.
pertumbuhan nasional 5,62% pada tahun 2013.
Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja aparatur pemerintah daerah
dalam pengembangan investasi daerah diantaranya dipengaruhi oleh kinerja aparatur yang meliputi 1) faktor kewenangan diskresi; (2)
Orientasi terhadap perubahan; (3) Budaya paternalisme; (4) Etika
pelayanan; (5) Sistem insentif; dan (6) Semangat kerjasama. Selain itu
juga dipengaruhi oleh faktor (1) sumber daya alam; diantaranya aspek 175
lokasi/lahan, jarak, energi dan aspek geografis lainnya, (2) sumber daya
manusia; diantaranya aspek tenaga kerja dan budaya, (3) sumber daya buatan ; diantaranya dipengaruhi aspek skema pembiayaan investasi,
Infrastruktur fisik; diantaranya dipengaruhi ketersediaan dan akses jalan, pelabuhan dan sarana komunikasi dan sarana pendukung lainnya;
(4) Faktor sumberdaya sosial diantaranya kelengkapan administasi dan
kelembagaan seperti faktor komitmen pemerintah daerah, keteladanan, profesional, transparan, demokratis, asas efektif dan efisien, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi beserta peran aktif pemerintah daerah bersama masyarakat yang dituangkan dalam bentuk penyediaan
dokumen strategi daerah termasuk rencana kerja yang jelas dan realistis, ketersediaan unit layanan terpadu untuk memudahkan pelayanan, kepastian hukum seperti sinkronisasi antar aturan yang berlaku,
berlangsungnya pelayanan publik yang baik seperti adanya kepastian
waktu, biaya, prosedur yang jelas, faktor Informasi; diantaranya
dipengaruhi tersosialisasinya kebijakan dengan baik di masyarakat dan ketersediaan layanan data yang baik bagi pengembangan investasi. D. Rekomendasi; 1.
Dalam upaya peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah dalam pengembangan investasi daerah perlu dilakukan pembinaan aparatur
secara terus menerus dengan memperhatikan aspek kinerja aparatur
meliputi : 1) faktor kewenangan diskresi; 2) Orientasi terhadap perubahan; 3) Budaya paternalisme; 4) Etika pelayanan; 5) Sistem
insentif; dan 6) Semangat kerjasama, terutama dalam melakukan peningkatan pelayanan dengan terus meningkatkan SDM seperti melalui
peningkatan pengetahuan/skill aparatur, penyediaan sarana prasarana kerja beserta peningkatan penggunaan perangkat teknologi yang dikuti peningkatan kesejahteraan aparatur serta kelancaran dan ketersediaan
kelengkapan administrasi serta peningkatan koordinasi internal dan
eksternal terutama terhadap pengguna jasa layanan pengembang 2.
investasi. Dalam
upaya
meningkatkan
kinerja
investasi
daerah
perlu
memperhatikan faktor kinerja aparatur meliputi : 1) faktor kewenangan 176
diskresi; 2) Orientasi terhadap perubahan; 3) Budaya paternalisme; 4) Etika pelayanan; 5) Sistem insentif; dan 6) Semangat kerjasama, serta
memperhatikan faktor (1) sumber daya alam; diantaranya aspek lokasi,
jarak, lahan dan ketersediaan energi serta penyelesaian permasalahan
lahan dan aspek geografis lainnya, (2) faktor sumber daya manusia; diantaranya perlu memperhatikan aspek tenaga kerja dan budaya kerja, (3) faktor sumber daya buatan; diantaranya perlu memperhatikan aspek skema pembiayaan investasi dan akses permodalan, Infrastruktur fisik
seperti jalan, pelabuhan, dan sebagainya. (4) faktor sumberdaya soaial seperti kelembagaan; diantaranya (a) perlunya peran aktif pemerintah daerah bersama masyarakat yang dituangkan dalam bentuk dokumen
strategi daerah termasuk rencana kerja yang jelas dan realistis, (b)
perlunya unit layanan perzinan terpadu yang profesional, (c) kepastian hukum dan sinkronisasi antar aturan yang berlaku, (d) pelayanan publik
yang baik; yang memiliki kepastian waktu, biaya, prosedur yang jelas, faktor informasi; diantaranya perlu tersosialisasinya kebijakan dengan
baik di masyarakat, selain itu perlunya ketersediaan layanan data yang 3.
baik, koordinasi antar sektor dan instansi.
Terhadap upaya pengembangan investasi daerah dari sisi kebijakan
pemerintah daerah perlu ditinjau kembali Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahunnya, karena tidak menegaskan besaran kewajiban daerah untuk
berinvestasi, sehingga daerah merasa tidak termotivasi mendorong pengembangan
investasi
pemerintah
daerahnya
dengan
alasan
keterbatasan APBD. Selain dengan adanya generalisasi batasan besaran
pinjaman daerah dalam penyusunan APBD juga menjadi hambatan pengembangn investasi pemerintah daerah sehingga daerah tidak dapat
mendorong pengembangan investasi daerah yang lebih besar. Kemudian perlunya disinergikan antara kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dengan mempertimbangkan kewenangan yang telah diserahkan kepada daerah sebagaimana diatur pada Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang kewenangan Pemerintah / Pemerintah Provinsi/ Kabupaten /Kota. 177
E. Tindaklanjut; 1.
Memberikan masukan kepada pihak terkait sebagai upaya mewujudkan
2.
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, melakukan koordinasi dan
rekomendasi kajian.
kerjasama dengan pihak terkait untuk meningkatkan pembinaan kepada daerah
7. Kajian Kebijakan Perizinan Untuk Usaha Micro dan Kecil A. Tujuan Kajian Aktual; 1.
Mengetahui pelaksanaan kebijakan perizinan untuk izin usaha mikro dan
2.
Mengetahui kontribusi usaha mikro dan kecil terhadap pertumbuhan
kecil.
ekonomi daerah.
B. Pelaksanaan Kajian Aktual; 1. 2.
Kajian dilaksanakan selama 1 (satu) bulan.
Lokus kajian adalah Provinsi Banten dan Jawa Barat.
C. Pokok-Pokok Hasil Analisis Kajian Aktual; 1.
Secara umum, pelaksanaan kebijakan perizinan untuk usaha mikro dan
kecil di Kota Bandung lebih baik ketimbang di Kota Serang. Hal ini diindikasikan dari kemudahan perolehan TDP, tingkat biaya pengurusan
izin yang memberatkan pelaku usaha, pelayanan izin usaha yang efisien,
pelayanan izin usaha yang bebas pungli, pelayanan izin usaha yang bebas 2.
korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tingkat hambatan izin usaha.
Pemerintah Kota Serang belum menerapkan Peraturan Presiden No. 98
Tahun 2014, sedangkan Pemerintah Kota Bandung sudah menetapkan
Peraturan Presiden tersebut. Hal inilah yang menyebabkan perbedaan
pelaksanaan pemberian izin usaha mikro dan kecil antara Kota Bandung
dan Kota Serang. Di Kota Bandung, pemberian izin usaha mikro dan kecil sudah melalui prosedur yang sederhana, mudah, cepat, terbuka
informasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil, serta menciptakan
kepastian hukum dan kenyamanan dalam usaha. Adapun di Kota Serang adalah sebaliknya.
178
3.
Kontribusi usaha mikro dan kecil terhadap perkembangan PDRB per
kapita maupun pertumbuhan ekonomi adalah cukup signifikan, baik di Kota Serang maupun di Kota Bandung. Setiap tahun PDRB per kapita maupun pertumbuhan ekonomi di ke dua kota tersebut jumlahnya cukup
tinggi dan juga selalu terjadi peningkatan yang cukup berarti, terutama pada sektor/ bidang usaha perdagangan (usaha mikro dan kecil).
D. Rekomendasi; 1.
Pelaksanaan Kebijakan Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil di Kota Serang harus diperbaiki, terutama mempermudah perolehan TDP, meringankan biaya pengurusan izin usaha/membebaskan biaya izin, memberikan sanksi yang tegas bagi oknum pelayanan izin usaha yang
2.
melakukan pungutan liar.
Pemerintah Kota Serang harus segera merelokasikan dan menerapkan
Perpres No. 98 tahun 2014, termasuk Permendagri No. 83 tahun 2014
tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil, agar pemberian izin usaha mikro dan kecil sama dengan di Kota Bandung.
E. Tindak Lanjut 1.
Memberikan masukan kepada pihak terkait sebagai upaya mewujudkan
2.
Kementerian Dalam Negeri perlu segera membuat surat edaran ke
rekomendasi kajian.
seluruh daerah agar seluruh Pemda secepatnya mensosialisasikan dan menerapkan Perpres No. 98 tahun 2014.
8. Kajian
Analisis
Penguatan
Kualitas
Pelayanan
Publik
Dalam
Mendukung Investasi di Daerah. A. Tujuan Kajian Aktual; 1.
Menganalisis penyelenggaraan pelayanan publik di daerah dalam
2.
Merumuskan kebijakan penguatan kualitas pelayanan publik bagi
mendukung iklim investasi di daerah.
peningkatan daya saing investasi di daerah. 179
B. Pelaksanaan Kajian Aktual; 1. 2.
Kajian dilaksanakan selama 1 (satu) bulan.
Lokus kajian adalah Provinsi Jawa Barat dan DI Yogyakarta.
C. Pokok-Pokok Hasil Analisis Kajian Aktual; 1. Semakin baiknya Penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan akan semakin meningkatkan kredibilitas Pemerintah, dengan adanya
kredibilitas, keterbukaan dan iklim yang mudah dalam melaksanakan perijinan akan meningkatkan gairah pembangunan dan ekonomi di suatu
daerah.
2. Pelayanan perijinan sering disalahgunakan, dengan menggunakan
kekuasan yang ada pada pemberi ijin yang mengedepankan kekuasan dibandingkan fungsinya, sehingga dalam pelayanan perijinan cenderung kurang transparan, berbelit-belit, ketidakjelasan persyaratan hingga biaya yang menjadi momok dalam setiap pelayanan perijinan.
3. Dalam implementasi kebijakan pelayanan perijinan yang transparan dan
mendukung pembangunan dan penanaman modal diperlukan regulasi yang sangat mendukung implementasinya, serta didukung dengan good
will yang ada dari para pemangku kepentingan (stake holders).
Kenyataan yang ada pada saat ini, pelayanan terpadu satu pintu masih
digunakan sebagai tameng dalam melakukan pelayanan perijinan, dimana
dalam
persyaratan
perijinan
yang
disyaratkan
masih
memerlukan persyaratan teknis dari dinas terkait sehingga terkesan Dinas Perijinan yang ada hanya menerbitkan surat ijinnya namun untuk teknis dan jika ada permasalahan yang terjadi di lapangan diserahkan
kembali kepada intansi teknis. Ini menjadi masalah manakala terjadi permasalahan teknis akan saling melempar tanggungjawab terutama
terjadi pada dinas perijinan dan instansi teknis yang memberikan rekomendasi teknis terkait perijinan dimaksud.
4. Masih terjadinya tumpang tindih antara satu persyaratan dengan persyaratan
lainnya, dimana
masing-masing kementerian
teknis
mengeluarkan persyaratan teknis tersendiri, dan terkadang saling
bertentangan satu dengan lainnya sehingga menimbulkan multi persepsi dalam implementasi teknis suatu persyaratan perijinan. 180
5. Diseminasi kebijakan dalam pelayanan dirasakan masih kurang,
meskipun perangkat mengenai pelayanan terpadu sudah ada, namun keberadaan nya kurang diketahui oleh masyarakat, dimana lokasi Gerai Pelayanan Terpadu lokasinya berbeda dengan komplek Pemerintahan
Provinsi Yogyakarta. Hal ini memiliki dampak yang cukup signifikan dimana dengan lokasi pelayanan yang kurang strategis menyebabkan ada kendala dalam pelayanan meskipun kecil.
D. Rekomendasi; 1.
Melakukan kajian secara mendalam mengenai posisi Dinas Perijinan dalam mengurus perijinan, dimana kondisi yang ada saat ini dinas
perijinan hanya menerbitkan izin, sedangkan persyaratan dalam menerbitkan perijinan khususnya persyaratan teknis masih di urus pada 2.
masing-masing dinas terkait.
Melakukan inventarisasi produk hukum yang dikeluarkan oleh masing-
masing kementerian teknis, untuk kemudian di identifikasi tumpang tindih antar Peraturan Menteri yang akan menjadi permasalahan dalam
3.
penerapannya di daerah. Melakukan
evaluasi
Kabupaten/Kota
Pemerintah Pusat.
dan
koordinasi
Pemerintah
vertical,
Provinsi
antara
Pemerintah
Yogyakarta
dengan
E. Tindaklanjut; 1.
Memberikan masukan kepada pihak terkait sebagai upaya mewujudkan
2.
Menyusun Peraturan Menteri Dalam Negeri dalam bidang pelayanan
rekomendasi kajian.
perijinan, untuk mendorong Kabupaten/Kota agar membuat SOP dalam
pelayanan perijinan, Diseminasi, Jenis Perijinan, bentuk organisasi pelayanan perijinan dan evaluasi penilaian kualitas perijinan.
181
9. Kajian Kebijakan Optimalisasi Insentif dan Disinsentif Dalam Rangka Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang A. Tujuan Kajian Aktual; 1.
Menganalisis kondisi insentif dan disinsentif daerah.
3.
Merumuskan rekomendasi kebijakan optimalisasi insentif dan
2.
Menganalisis kondisi kesesuaian pemanfaatan ruang daerah. disinsentif daerah.
B. Pelaksanaan Kajian Aktual; 1. 2.
Kajian dilaksanakan selama 1 (satu) bulan.
Lokus kajian adalah Pemda D.I. Yogyakarta.
C. Pokok-pokok Hasil Analisis Kajian Aktual; 1.
Kondisi insentif dan disinsentif a.
Lokus kajian belum memiliki regulasi insentif dan disinsentif,
namun demikian Pemda DIY sudah melakukan pembahasan
dalam rangka penyusunan materi teknis, sedangkan Kabupaten Bantul aktif terlibat dalam pembahasan yang dilakukan Pemda b.
DIY.
Persiapan penyusunan kebijakan insentif dan disinsentif melibatkan BKPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Bappeda, Dinas PU, Dinas Perijinan, BLH, Bagian Hukum, Bagian
Pemerintahan Desa, Bagian Tata Pemerintahan, PPNS Tata c. 2.
Ruang dan Satpol PP.
Permasalahan terkait insentif dan disinsentif yang ditemukan adalah:
Insentif dan Disinsentif
belum menjadi instrumen pengendalian
pemanfaatan ruang. Hal ini antara lain disebabkan: belum adanya kebijakan khusus terkait insentif dan disinsentif di tingkat Pusat,
yang dapat menjadi pedoman dan ditindaklanjuti dalam bentuk 3.
kebijakan di Daerah.
Lokus kajian belum memiliki Perda Rencana Detail Tata Ruang sehingga
memberikan
pemanfaatan ruang.
182
peluang
terjadinya
ketidaksesuaian
4.
Kondisi kesesuaian pemanfaatan ruang
a. Lokus kajian masih menunjukkan ketidaksesuaian dalam b.
pemanfaatan ruang.
Ketidaksesuaian pemanfataan ruang di Kabupaten/ Kota di Wilayah D.I. Yogyakarta terdiri dari: (1)
Ketidaksesuaian antara RTRW Provinsi dengan RTRW
(2)
Ketidasesuaian penggunaan
Kabupaten/Kota.
lahan
di
masing-masing
Kabupaten/Kota dibandingkan dengan RTRW masingmasing Kabupaten/Kota.
D. Rekomendasi; 1.
Daerah perlu mempercepat penyusunan RDTR sebagai acuan
2.
Pemerintah Pusat perlu menerbitkan aturan insentif dan disinsentif
3.
dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
sebagai pedoman bagi daerah dalam membuat tidaklanjut kebijakan.
Dalam penyusunan kebijakan insentif dan disinsentif, diperlukan
kerjasama dan koordinasi dengan semua pihak terkait, termasuk dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait masalah penggunaan lahan.
4.
Pengembangan insentif dan disinsentif disesuaikan dengan
5.
Kebijakan insentif disinsentif harus diawali dengan kajian yang
6.
kemampuan daerah.
mendalam agar penerapannya tepat sasaran serta efektif dan efisien.
Usulan materi kebijakan insentif dan disinsentif antara lain: a.
Ruang lingkup
c.
Jenis insentif dan disinsentif yang dapat diterapkan dalam
b.
d.
Definisi
konteks penataan ruang dan pengembangan wilayah dan tidak bertentangan dengan hukum administrasi yang berlaku.
Penjelasan dan contoh penerapan setiap jenis insentif dan disinsentif.
183
e. 7.
f.
Mekanisme serta peran masing-masing stakeholder yang
terlibat.
Monitoring dan evaluasi.
Pemerintah perlu memiliki kebijakan insentif dan disinsentif terhadap tindakan-tindakan masyarakat yang menyangkut hak
individu namun bertentangan dengan tata ruang. Adapun bentuk intervensi
yang
dimaksud
merupakan
sebuah
jaminan
kelangsungan kehidupan bagi masyarakat. Sebagai contoh, dalam
wilayah persawahan, pemerintah dapat melakukan intervensi
dengan memberikan jaminan penjualan pupuk dan pembelian hasil
panen dengan harga yang menguntungkan petani, bahkan bila
diperlukan membeli lahan yang akan dijualbelikan maupun merelokasi lahan sesuai dengan luas lahan yang sama dimiliki masyarakat. Tindakan-tindakan tersebut dilakukan untuk menjaga agar masyarakat tidak menjual atau mengalihfungsikan lahan di 8.
luar perencanaan tata ruang.
Pemerintah perlu mendorong BKPRD untuk meningkatkan
pelaksanaan tugas dan fungsi khususnya dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
E. Tindak Lanjut; a.
Memberikan
masukan
kepada
b.
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, melakukan koordinasi dan
mewujudkan rekomendasi kajian.
pihak
terkait
sebagai
upaya
kerjasama dengan pihak terkait untuk meningkatkan pembinaan kepada
daerah tentang kebijakan
optimalisasi
insentif dan
disinsentif dalam rangka peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang.
184
5. 3.
Focus Group Discussion (FGD)
5.3.1. Tata Kelola Keuangan Daerah A. Tujuan FGD; 1. 2.
Memperoleh gambaran mengenai permasalahan-permasalahan lainnya
yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi penentuan komposisi APBD dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
Memperoleh pemahaman secara mendalam terkait proses penentuan opini
pemeriksaan
ketidakteraturan
LKPD
serta
dan
permasalahan
ketidakbenaran
dalam
ketidakberesan,
pengelolaan
dan
pertanggungjawaban keuangan daerah, termasuk banyaknya aset negara
yang dilaporkan secara tidak wajar dalam laporan keuangan yang
mempengaruhi pemberian opini oleh BPK RI yang harus segera ditindaklanjuti oleh seluruh jajaran aparat pemerintahan daerah.
B. Pelaksanaan FGD;
FGD dilaksanakan di Bluesky Pandurata Boutique Hotel Jln. Raden Saleh No.
12 Jakrta Pusat 10430. Kegiatan FGD ini berlangsung pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 yang diikuti oleh wakil dari beberapa komponen lingkup
Kemendagri, Pemerintah Daerah dan Akademisi, dengan nara sumber antara lain:
1. Direktur Anggaran Daerah, Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
3. Prof. Indra Bastian, Ph.D., M.B.A., Akt., Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada.
C. Pokok-Pokok Hasil Analisis FGD; 1.
Pengembangan kebijakan keuangan daerah selalu berganti dari waktu ke waktu
(transisi).
Pengembangan
kebijakan
keuangan
seringkali
dilakukan dengan bersama – sama. Karakter selalu berganti dan
diterapkan secara bertahap untuk semua obyek, tak memenuhi karakter kebijakan keuangan daerah yang bersifat ‘perintah’ dan ‘ kaku’. 185
2.
Manfaat beberapa perangkat seperti SAB dan laporan keuangan masih belum jelas untuk pengambilan keputusan. Implementasi kebijakan keuangan daerah belum terkait dengan peningkatan kesejahteraan. Pengetahuan tentang alat dalam praktik keuangan daerah belum penuh.
Pemahaman tentang implementasi alat keuangan daerah belum merata 3.
pada pelaksana.
Dikotomi belanja public versus belanja aparatur dan belanja operasional
versus belanja investasi/modal masih terus berlangsung. Pemahaman
akan focus belanja adalah pemakaian kapasitas organisasi dalam melayani pubik di masa kini, melalui belanja operasional dan di masa 4. 5.
depan, yang dibentuk dengan belanja investasi.
Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan,
pelaksanaan,
penatausahaan,
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Mekanisme
pelaporan,
pencairan dan penyerapan anggaran: (1) waktu/lama
pencairan dana diatur maksimal 3 [tiga hari] namun dalam prakteknya masih ada daerah dalam pencairan dana, waktunya/lamanya melebihi batas maksimal yang telah diatur tersebut (2) penyerapan anggaran belum optimal, hal ini dapat dilihat dari perbandingan antara anggaran
6.
dan realisasi belanja. Permasalahan
dan
kendala
yang
mempengaruhi
pelaksanaan
pengelolaan keuangan daerah : sdm pengambil keputusan/penentu kebijakan, sdm teknis pelaksana pengelola keuangan daerah, regulasi di
7.
bidang pengelolaan keuangan daerah.
Depok merupakan daerah yang telah mendapatkan opini BPK WTP
untuk laporan keuangannya, peringkat IPM no 1 di Jawa Barat, peringkat IPM no.3 di Indonesia. Tetapi dilihat dari kondisi saat ini, tampaknya
8. 9.
indicator yang digunakan dalam aspek tersebut tidak pas.
Tidak dapat dipungkiri bahwa pemangku jabatan sangat memiliki pengaruh dalam mebuat keputusan public.
Peraturan terbaru mengenai dana untuk desa, akan membuat jabatan kepala desa lebih prestige daripada kepala Dinas.
10. TP tidak menjamin suatu daerah bebas dari korupsi dan kecurangan. WTP dapat tidak tercapai bukan karena adanya kecurangan akan tetapi 186
bisa juga karena salah penafsiran akun, contoh dana BOS memperberat
karena mempengaruhi total belanja dan total modal, sehingga struktur APBD menjadi tidak ideal.
11. Daerah berharap ada regulasi yang mengatur keseluruhan dari struktur APBD. Struktur APBD yang ditawarkan saat ini telah mematok
presentase khusus. Untuk mencapai presentase mungkin sulit, yang daerah harapkan ada batasan-batasan ideal dari prosentase itu sendiri.
12. Dalam penyusunan anggaran didaerah ada keterbalikkan, dimana belanja dianggarkan baru kemudian pendapatan dianggarkan.
D. Rekomendasi; 1.
Defisit APBD tidak melampaui 6% dari total pendapatan atau 3% dari
2.
Alokasi untuk pendidikan minimal 20% sesuai amanat UU harus
3. 4. 5.
PDRB dan SILPA Tahun Berjalan harus bersaldo nihil. konsisten, bahkan semakin ditingkatkan;
Alokasi untuk kesehatan minimal 10% sesuai amanat UU harus konsisten, bahkan semakin ditingkatkan;
Alokasi belanja pegawai agar dikurangi dan diharapkan besarannya tidak melampaui 50% dari total belanja daerah.
Alokasi belanja modal diupayakan sekurang-kurangnya 30% dari total
belanja daerah. Bagi Daerah yang belum mencapai 30% agar diupayakan
dari belanja yang berdimensi barang modal dalam rangka mendukung 6.
peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.
Memprovokasi pemerintah daerah dan DPRD agar menerapkan SPM sebagai prioritas dalam penyusunan anggaran yang diikuti dengan
penetapan Analisis Standar Belanja (ASB) serta Unit Cost yang dibutuhkan untuk mencapai target pencapaian SPM selama kurun waktu
7. 8.
satu tahun anggaran.
Hibah dan Bansos bukan bersifat wajib dan mengikat, sehingga diminta agar Daerah lebih mengutamakan urusan wajib terpenuhi, baru selisihnya dapat digunakan untuk belanja hibah dan bansos.
Guna mendukung kinerja pengelolaan keuangan daerah dan memenuhi prinsip money follows function, maka besaran alokasi dana transfer ke
daerah, khususnya DAU & DAK perlu ditingkatkan. Diharapkan dana 187
transfer
tersebut
kemandirian daerah.
mampu
mendorong
peningkatan
PAD
untuk
E. Tindaklanjut 1.
Memberikan masukan kepada pihak terkait sebagai upaya mewujudkan
2.
Perlu diakomodir dalam HKPD melalui Revisi UU 33/2004
3.
rekomendasi kajian.
Melakukan kajian lebih lanjut.
5.3.2. Peranan Kelembagaan Dalam Investasi Daerah A. Tujuan FGD; 1.
Menganalisis kondisi kelembagaan daerah (kepastian hukum, aparatur
2.
Menganalisis kondisi investasi daerah (kondisi jumlah investor asing dan
3.
dan pelayanan, kebijakan daerah, dan kepemimpinan lokal).
investor dalam negeri/domestik serta realiasi proyek dan nilai investasi
daerah).
Merumuskan strategi penguatan kelembagaan daerah dalam rangka daya tarik investasi.
B. Pelaksanaan FGD; FGD dilaksanakan di Hotel Ibis Senen Jln. Raden Saleh No. 12 Jakarta Pusat
10430. Kegiatan FGD ini berlangsung pada hari Kamis tanggal 2 September 2014 yang diikuti oleh wakil dari beberapa komponen lingkup Kemendagri, Pemerintah Daerah dan Akademisi, serta nara sumber.
C. Pokok-Pokok Hasil Analisis FGD; 1. 2.
Ada 5 (lima) faktor penentu dari daya tarik investasi daerah, yaitu Kelembagaan, Keamanan, Politik, Sosial Budaya, Ekonomi Daerah, Tenaga Kerja dan Infrastruktur.
Pembangunan ekonomi Indonesia tidak diarahkan untuk menciptakan konsentrasi ekonomi pada daerah tertentu, namun lebih pada
pembangunan ekonomi yang beragam, hal ini memungkinkan semua wilayah di Indonesia untuk dapat berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing.
188
3.
Paling tidak ada 4 (empat) komponen yang signifikan berkaitan dengan penguatan kelembagaan dalam rangka pengembangan investasi di
daerah, 4.
yaitu
kepastian
kepemimpinan lokal.
hukum,
aparatur
dan
pelayanan,
dan
Tidak jelasnya biaya/tarif dalam Peraturan Daerah, tidak jelas prosedur pelayanan dalam Peraturan Daerah, tidak ada ketentuan kewajiban penggunaan tenaga kerja lokal (proteksi tehadap tenaga kerja lokal), dan
kualitas proses perumusan kebijakan daerah rendah (tidak ada 5.
keterlibatan dunia usaha dalam perumusan kebijakan).
Investasi di daerah akan sulit berkembang jika tidak jelas biaya/tarif
dalam Peraturan Daerah, tidak jelas prosedur pelayanan dalam Peraturan Daerah, tidak ada ketentuan kewajiban penggunaan tenaga
kerja lokal (proteksi tehadap tenaga kerja lokal), dan kualitas proses perumusan kebijakan daerah rendah (tidak ada keterlibatan dunia usaha 6.
dalam perumusan kebijakan).
Investasi daerah merupakan salah satu kekuatan penting untuk mengakselerasikan pembangunan daerah. Namun untuk merangsang
investasi dibutuhkan agenda-agenda yang jelas dan komprehensif yang secara internal dikreasikan sendiri oleh pemerintah daerah. Agendaagenda dimaksud antara lain merumuskan kebijakan investasi serta memperbaiki peraturan dan regulasi.
D. Rekomendasi; 1.
Pemda perlu merumuskan kebijakan investasi serta memperbaiki
2.
Perlu kejelasan dasar pengenaan tarif pungutan (pajak/retribusi) serta
3. 4.
peraturan dan regulasi.
struktur tarif pungutan.
Perlu kejelasan prosedur dalam Perda dan SK Kepala Daerah tentang Pajak, Retribusi, dan Perizinan Usaha, waktu penyelesaian perizinan, dan biaya.
Perlu adanya ketentuan kewajiban penggunaan tenaga kerja lokal
(proteksi tehadap tenaga kerja lokal) serta menganalisis Perda/SK Kepala Daerah tentang Ketenagakerjaan. 189
5.
Perlu melibatkan dunia usaha dalam proses perumusan kebijakan
daerah serta meningkatkan kualitas dan media sosialisasi kebijakan pemerintah daerah.
E. Tindaklanjut; 1.
Keterpaduan
regulasi
maupun
kebijakan
antara
BKPM
dengan
Kemendagri, Pemda dan Komponen terkait mengenai pelaksanaan investasi di Daerah, khusunya yang berhubungan dengan system,
2.
organisasi dan sumberdaya pelaksanan. Melakukan kajian lebih lanjut.
5.3.3. Mengembangkan Produk Unggulan Daerah Berbasis Keunggulan Kompetitif dan Komparatif. A. Tujuan FGD; 1.
Menjelaskan tentang pemanfaatan sumber daya untuk implementasi
2.
Mendeskripsikan pengelolaan pasar bagi perbaikan kondisi usaha di
strategi Retail Mix bagi pedagang pasar tradisional.
pasar tradisional, yang diukur dari kontiunitas jumlah pengunjung, peningkatan retribusi pasar, dan minimalnya complain.
B. Pelaksanaan FGD; FGD dilaksanakan di Bluesky Pandurata Boutique Hotel Jln. Raden Saleh No.
12 Jakarta Pusat 10430. Kegiatan FGD ini berlangsung pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 yang diikuti oleh wakil dari beberapa komponen lingkup Kemendagri, Pemerintah Daerah dan Akademisi, serta nara sumber. C. Pokok-Pokok Hasil Analisis FGD; 1.
Noor Aziz, SE, MM
• Pada dasarnya Produk Unggulan Daerah (PUD) banyak tersebar di berbagai daerah Indonesia.
• Kebijakan tentang PUD juga dituangkan dalam Permendagri No. 9 Tahun 2009.
• Dalam kenyataannya, banyak PUD yang menghadapi masalah keunggulan kompetitif dan komparatif. 190
• Di pasaran (khususnya pasar local dan nasional) banyak ditemukan
kenyataan kurang kompetitif, dibanding dengan proses sejenis karena beberapa hal antara lain: - Harga mahal
- Kualitas kurang standar
- Tidak adanya promosi yang memadai 2.
- Kurang dukungan dari komponen masayarakat lain.
Prof. Indra Bastian, MBA, CA, CMA, Mediator:
• Berbicara tentang produk unggulan, maka perlu diketahui dahulu
tentang kriteria unggul dan kriteria ini mengalami dengan adanya program jaminan sosial.
• Mempersiapkan kebutuhan yang diperlukan untuk berjalannya pengembangan usaha berbasis teknologi.
• Untuk mendukung hal tersebut, dapat dipelajari success story BUMD di
China, Haier, yaitu BUMD yang bergerak pada bidang produksi lemari es di china dengan total penjualan sebesar 309.000 unit (830 juta
3.
RMB)
DR. Afriadi S. Hasibuan, MPA, MCom:
• Dasar penentuan Produk Unggulan Daerah: - Potensi sumber daya daerah
- Aktifitas utama masyarakat
- Sektor penggerak perekonomian daerah
• Produk Unggulan Daerah adalah suatu produk yang unique atau tidak mudah ditiru orang lain dengan menggunakan bahan baku local dan ramah lingkungan serta memberikan peluang kesempatan kerja kepada masyarakat.
• Ditingkatkan mutu dan kualitas serta informasi pasar agar mampu bersaing di pasar. Dengan demikian perlu diadakan sosialisasi dan
pelayihan secara terus menerus kepada masyarakat upaya mutu dan 4.
kualitas agar produk dapat bersaing.
Ir. Edison Panjaitan, M.Si:
Permendagri tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah
• PUD adalah produk yang memiliki nilai keunggulan kompetitif dan komparatif yang dimiliki suatu daerah yang ditentukan berdasarkan 191
serangkaian analisis serta sosiologis yang akan menjadi fokus kegiatan ekonomi suatu daerah.
• PUD didorong untuk memiliki daya saing tidak hanya ditingkat nasional tapi juga diringkat global.
• Agar
produk
unggulan
daerah
dapat
berkembang
secara
berkelanjutan, maka produk unggulan daerah harus diberi dukungan legalitas formal.
Rekomendasi;
1) Dalam rangka mendorong percepatan pembangunan ekonomi daerah, perlu dilakukan usaha-usaha pemanfaatan sumber-sumber daya ekonomi secara
maksimal dan berkelanjutan.
2) Agar produk unggulan daerah dapat berkembang secara berkelanjutan, maka produk unggulan daerah harus diberi dukungan legalitas formal.
3) Dalam rangka mendapat nilai tambah, maka diperlukan antara lain:
- Dari sisi produk, proses produksi tidak berhenti pada produksi primer, tetapi dilanjutkan pada produk sekunder, bahkan produk tersier.
- Dari sisi pembangunan, maka sudah seharusnya pengembangan usaha berlandaskan teknologi dan kebutuhan pasar.
D. Tindaklanjut; 1. 2.
Melakukan kajian lebih lanjut.
Melaksanakan optimalisasi Peran pemerintah Daerah, antara lain: a.
Pemberian pedoman terhadap perencanaan, pengendalian, dan
b.
Pemberian tenaga pendamping dalam pengembangan PUD di
c.
Pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi terhadap penyusunan,
d.
evaluai pengembangan PUD di Provinsi.
Provinsi.
pengendalian, dan evaluasi pengembangan PUD di Provinsi Pendidikan
dan
pelatihan
bagi
pengembangan PUD di Provinsi.
192
pemerintah
daerah
terkait
5.3.4. Pemetaan
Sumber-sumber
Eco-Economic
Decoupling
dalam
rangka
Mengurangi Tekanan terhadap Lingkungan dan Sumberdaya di Daerah A. Tujuan Focus Group Discussion (FGD); Merumuskan rencana pemetaan sumber–sumber eco-economic decoupling
dalam rangka mengurangi tekanan terhadap lingkungan dan sumberdaya di daerah.
B. Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD); 1.
Narasumber FGD adalah sebagai berikut: a.
b.
Kementerian
Perencanaan
Pembangunan
Perencanaan Pembangunan Nasional.
Nasional/Badan
Ir. Prasetyo Sunaryo, Peneliti Senior SCP (Sustainable Consumption and Production) Indonesia, Kementerian Lingkungan HidupEuropean Union (KLH-EU).
c.
Prof. Indra Bastian, Ph.D., M.B.A., Akt., Guru Besar Fakultas
d.
Dr. Afriadi Sjahbana Hasibuan, MPA;M.Com(Ec), Kepala Badan
e. 2.
Ir. Wahyuningsih Darajati, MSc. Direktur Lingkungan Hidup
Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Penelitian dan Pengembangan Kemendagri.
Drs. Sahat Marulitua, MA., Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri
Peserta terdiri dari unsur : Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
C. Pokok-pokok Hasil Analisis Focus Group Discussion (FGD); 1.
Permasalahan Hasil Temuan dalam FGD
Kebijakan eco-economic decoupling dan pemetaan sumber-sumber eco-
economic decoupling masih menemui kendala antara lain: a.
Lemahnya
komitmen
pemangku
kepentingan
b.
Lemahnya tata kelola, pengendalian pencemaran lingkungan dan
c.
Belum diketahuinya
mendukung pembangunan berkelanjutan.
penegakan hukum.
Indonesia.
dalam
rangka
capaian pembangunan berkelanjutan di
193
2.
Perilaku
yang
medukung
pembangunan
berkelanjutan
sepenuhnya terinternalisasi dalam kehidupan, yaitu: a.
Ramah lingkungan (minimum waste and emission)
c.
Pemanfaatan sumberdaya alam secara hemat.
b. d.
e. f. g. h. i.
belum
Pemanfaatan alam sesuai daya dukung fisik.
Penerapan 3 R (Reduce, Reuse, and Recycle) dalam pemanfaatan
sum berdaya alam.
Belum terpadunya kebijakan, program dan kegiatan terkait ecoeconomic decoupling.
Belum diketahuinya sumber-sumber eco-economic decoupling
dalam rangka mengurangi tekanan terhadap lingkungan dan sumberdaya di daerah. Kurangnya
kemampuan
teknologi
dari
masyarakat
dalam
pemanfaatan sumberdaya telah tergunakan (spent resources)
menjadi sumber daya tersedia.
Kurangnya kemampuan permodalan masyarakat dalam rangka
pemanfaatan sumberdaya telah tergunakan (spent resources)
menjadi sumber daya tersedia. Masih
adanya
kesulitan
dalam
pemasaran
produk
sumberdaya/energi baru, sebagai hasil pemafaatan sumberdaya telah tergunakan (spent resources).
3.
Faktor-faktor Penyebab Timbulnya Masalah a.
Lemahnya pemahaman pemangku kepentingan terhadap pentingnya
b.
Lemahnya kapasitas institusi untuk pengembangan tata kelola,
c.
Belum adanya alat ukur capaian pembangunan berkelanjutan di
d.
pembangunan berkelanjutan.
pengendalian pencemaran dan penegakan hukum. Indonesia.
Lemahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait perilaku yang medukung pembangunan berkelanjutan, antara lain:
1) Ramah lingkungan (minimum waste and emission) 2) Pemanfaatan alam sesuai daya dukung fisik.
3) Pemanfaatan sumberdaya alam secara hemat. 194
4) Penerapan 3 R (Reduce, Reuse, and Recycle) dalam pemanfaatan e. f.
g.
sumberdaya alam.
Eco-economic decoupling melibatkan banyak pihak terkait.
Belum adanya pemetaan sumber-sumber eco-economic decoupling
dalam rangka mengurangi tekanan terhadap lingkungan dan sumberdaya di daerah.
Kurangnya dukungan Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun
pihak swasta kepada masyarakat dalam penggunaan teknologi
pemanfaatan sumberdaya telah tergunakan (spent resources) h.
menjadi sumber daya tersedia.
Kurangnya dukungan Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun
pihak swasta kepada masyarakat terkait permodalan, dalam rangka
pemanfaatan sumberdaya telah tergunakan (spent resources)
i.
menjadi sumber daya tersedia.
Lemahnya dukungan regulasi (aspek legalitas) dalam rangka pemasaran
produk
sumberdaya/energi
baru,
sebagai
pemafaatan sumberdaya telah tergunakan (spent resources).
hasil
D. Rekomendasi; 1.
Sosialisasi kebijakan pembangunan berkelanjutan kepada seluruh pihak
2.
Eco-economic
3. 4. 5. 6.
terkait, baik di Pusat maupun di daerah. decoupling
dimasukkan
dalam
Rencana
Strategis
(Renstra) Kemendagri dan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri.
Pemerintah Daerah memasukkan program eco-economic decoupling dalam perencanaan pembangunan daerah.
Meningkatkan kapasitas institusi untuk pengembangan tata kelola, pengendalian pencemaran dan penegakan hukum. Kemendagri
bekerjasama
dengan
Kementerian/Lembaga
terkait
melakukan pengembangan data dan ukuran capaian pembangunan berkelanjutan.
Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait perilaku yang mendukung pembangunan berkelanjutan, antara lain: 195
a.
Ramah lingkungan (minimum waste and emission)
c.
Efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam.
b.
d. 7. 8.
Pemanfaatan alam sesuai daya dukung fisik.
3 R (Reduce, Reuse, and Recycle) dalam pemanfaatan sumberdaya alam.
Pemerintah Daerah memperketat dan meningkatkan kepatuhan investor terkait
persyaratan
perijinan
pengendalian pemanfaatan ruang.
Meningkatkan
koordinasi
investasi,
dan
serta
kerjasama
meningkatkan
baik
antar
kementerian/lembaga maupun antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan keterpaduan kebijakan, program dan
9.
kegiatan terkait eco-economic decoupling. Pemetaan
sumber-sumber
eco-economic
decoupling
sebaiknya
didasarkan atas Produk Unggulan Daerah yang ditetapkan oleh daerah.
10. Meningkatkan dukungan Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun pihak swasta kepada masyarakat terkait inovasi teknologi pemanfaatan sumberdaya telah tergunakan (spent resources) menjadi sumber daya tersedia, antara lain dengan melakukan: a.
b. c.
Pemanfaatan inovasi teknologi hasil penelitian dan pengembangan.
Peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan yang diarahkan
pada terciptanya inovasi teknologi pemanfaatan sumberdaya telah tergunakan (spent resources) menjadi sumber daya tersedia.
Diseminasi inovasi teknologi hasil penelitian dan pengembangan.
11. Meningkatkan dukungan Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun pihak swasta kepada masyarakat terkait
permodalan, dalam rangka
pemanfaatan sumberdaya telah tergunakan (spent resources) menjadi sumber daya tersedia, melalui: a.
Dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari pihak perusahaan
b.
Dana stimulus baik dari APBN maupun APBD.
swasta.
12. Meningkatkan antara lain:
dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah tekait
196
a.
Pemasaran energi baru.
b.
Ketersediaan
bahan-bahan
lain
yang
c.
Mendorong penguatan kebijakan terkait eco-economic decoupling
d.
Sinkronisasi, harmonisasi, dan sinergitas kebijakan terkait eco-
e.
Mendorong inisiatif, kreativitas, dan kemandirian masyarakat dalam
mengupayakan energi baru dan terbarukan.
dibutuhkan
dalam
baik secara nasional maupun tingkat daerah.
economic decoupling.
rangka penciptaan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan.
E. Tindak Lanjut; 1.
Memberikan masukan kepada pihak terkait sebagai upaya mewujudkan
2.
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, melakukan koordinasi dan
rekomendasi kajian.
kerjasama dengan pihak terkait untuk meningkatkan pembinaan kepada daerah tentang kebijakan eco-economic decoupling dalam rangka
3.
mengurangi tekanan terhadap lingkungan dan sumberdaya di daerah. Melakukan kajian lebih lanjut.
5.3.5. Peningkatan Kinerja Pemerintah Melalui Optimalisasi Fungsi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Tujuan Focus Group Discussion (FGD); Meningkatkan komitmen Pemerintah Pusat dalam menyusun regulasi kebijakan secara lebih komprehensif sehingga terdapat konsistensi kebijakan di tingkat
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam
implementasi pelayanan perizinan satu pintu di daerah secara cepat, tepat dan akurat. A.
Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD); 1.
Narasumber FGD adalah sebagai berikut:
a. Yuliot, Direktur Deregulasi Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal.
b. Kris Budihardjo, Ketua Dewan Pembina Lembaga Pelayanan Perizinan
Perizinan.
Birokrasi
Indonesia
197
(LP2BI)/Consultan
Pelayanan
c. Dr. Afriadi S. Hasibuan MPA, MCom, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri.
d. Drs. Sugiyono, M.Si, Direktur Pengembangan Ekonomi Ditjen Bina 2. B.
Bangda Kementerian Dalam Negeri.
Peserta terdiri dari unsur : Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
Pokok-pokok Hasil Analisis Focus Group Discussion (FGD); 1. 2.
Permasalahan Hasil Temuan Dalam FGD
Daerah wajib membentuk kelembagaan PTSP. Hal ini kembali ditegaskan dalam kebijakan yang baru diterbitkan, antara lain:
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 350
3. DAERAH
Perpres No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PTSP
Kenyataannya, belum semua daerah telah membentuk PTSP. Data kelembagaan PTSP adalah sebagaimana tabel berikut:
JUMLAH PTSP YANG TELAH TERBENTUK DAERAH GABUNG PISAH TERBENTUK (1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) Provinsi 34 27 6 33 Kabupaten 416 225 133 358 Kota 98 55 42 97 KPBPB 5 4 0 4 KEK 8 1 0 1 561 312 181 493 Persentase Daerah yang Sudah Membentuk PTSP Persentase Daerah yang Belum Membentuk PTSP Sumber : BKPM, data per 30 Nopember 2014 KPBPB KEK
: :
BELUM TERBENTUK PTSP (6) 1 58 1 1 7 68 87,9% 12,1%
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Kawasan Ekonomi Khusus
Jumlah daerah di Indonesia sudah termasuk Kabupaten pemekaran KEK baru
Jumlah
daerah
yang
sudah
terbentuk
PTSP
dengan
penyelenggaraan fungsi PTSP dan fungsi penanaman modal tergabung dalam 1 lembaga
Jumlah daerah yang sudah terbentuk PTSP dengan 198
nvestasi Secara Elektronik). penyelenggaraan fungsi PTSP dan fungsi penanaman modal pada 2 lembaga yang terpisah
4.
5. 6.
7.
C.
Jumlah daerah yang sudah terbentuk PTSP
Jumlah daerah yang belum terbentuk PTSP
Belum adanya sangsi bagi daerah yang belum mendirikan PTSP. Belum semua PTSP berfungsi secara maksimal.
Masih adanya tumpang tindih kebijakan perijinan, misalnya ijin untuk produksi jamu.
Belum semua PTSP menyelenggarakan SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan I
Rekomendasi;
1. Perlunya peningkatan komitmen daerah terhadap penyelenggaraan
PTSP, melalui pembekalan kepada kepala daerah dan DPRD, advokasi kepada SKPD, bintek, dan koordinasi.
2. Perlunya SOP terkait perizinan sehingga ada kepastian: persyaratan, waktu, dan biaya.
3. Penyusunan SOP perlu melibatkan masyarakat sebagai pihak langsung yang menerima pelayanan sehingga SOP yang dibuat bisa diterima dan tidak memberatkan.
4. Perlunya segera menyusun aturan turunan dari UU No. 23 tahun 2014 khususnya tentang kewenangan provinsi dan kab/ kota.
5. Perlunya sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi regulasi sektoral terkait prizinan.
6. Perlunya penempatan pejabat yang berkompeten dalam Tim Teknis di PTSP.
7. Perlunya percepatan penyelenggaraan PTSP nasional. D.
Tindak Lanjut; 1.
Memberikan masukan kepada pihak terkait sebagai upaya mewujudkan
2.
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, melakukan koordinasi dan
rekomendasi kajian.
kerjasama dengan pihak terkait untuk meningkatkan pembinaan kepada daerah tentang kebijakan optimalisasi fungsi Pelayanan
3.
Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Melakukan kajian lebih lanjut. 199
VI.
PENUTUP Buku Himpunan Hasil Kelitbangan Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam Negeri Tahun 2014 ini disusun dan disediakan untuk memudahkan
pemanfaatan sebagai bahan/referensi masukan dalam proses perumusan kebijakan bagi Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan komponen di lingkungan Kementerian Dalam
Negeri serta pihak terkait yang membutuhkan. Meskipun begitu, Badan Litbang Kemendagri menyadari bahwa buku ini masih terdapat kekurangan maupun
kelemahannya. Oleh karena itu, agar lebih memberikan nilai manfaat, Badan Litbang Kemendagri mengharapkan kedepan perlu dilakukan kerjasama yang lebih konstruktif
antara Badan Litbang dan komponen lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan optimalisasi pemanfaatan hasil kelitbangan tersebut.
Badan Litbang Kemendagri telah berupaya seoptimal mungkin melakukan
reformasi kelitbangan dari segala sisi, salah satunya adalah menerbitkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, yang telah ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 14 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Operasional Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah,
kemudian diterbitkannya Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012, tentang Penguatan SIDa.
Dari sisi mekanisme penentuan topik kegiatan kelitbangan, Badan Litbang telah
melakukan penyelenggaraan rapat koordinasi antara Badan Litbang Kemendagri dengan
Komponen terkait yang dilaksanakan pada setiap awal tahun anggaran. Melalui mekanisme tersebut diharapkan terjalin kerjasama yang saling melengkapi dan
menguntungkan, diharapkan kegiatan kelitbangan yang dilakukan oleh Badan Litbang
Kemendagri saat ini dan kedepan adalah sesuatu yang berlandaskan pada kebutuhan komponen.
Pada akhirnya, produk yang dihasilkan dan berbagai kebijakan yang dijalankan
oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan dalam
negeri sudah semestinya berdasarkan hasil kelitbangan (policy based reseach) dan hal ini membudaya menjadi suatu kebutuhan. Sehingga tujuan dan sasaran pelaksanaan kebijakan dapat dijalankan lebih efektif, efisien dan kemungkinan dampak negatif atau bias yang ditimbulkan kebijakan tersebut dapat lebih diperkecil. 200
