LEMBAR FAKTA FOREST WATCH INDONESIA
Hilangnya Fungsi Kawasan Lindung di Puncak Bogor Kawasan Puncak di Kabupaten Bogor memegang peranan yang sangat vital bagi banyak daerah yang berada di bawahnya. Seluruh daerah Puncak di Kabupaten Bogor merupakan hulu dari empat Daerah Aliran Sungai (DAS) besar, yaitu Ciliwung, Cisadane, Kali Bekasi dan Citarum. Lebih khusus lagi, Kawasan Hutan Lindung Puncak menjadi penyedia air utama untuk 3 DAS, yaitu Ciliwung, Kali Bekasi, dan Citarum. Kawasan ini berperan mengairi daerah-daerah lumbung pangan Jawa Barat di Jonggol, Kelapa Nunggal (Kabupaten Bogor), dan terutama persawahan di Pantura (Kabupaten Bekasi dan Karawang). Dalam PP No 26. Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional disebutkan bahwa Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (jabodetabekpunjur) ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN). Selanjutnya seperti yang tertera dalam pasal 75e, penetapan KSN ini berdasarkan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang dijelaskan secara lebih rinci pada pasal 80 ”... memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian negara”. Selanjutnya dalam Perpres No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur pada Pasal 2 ayat 1b disebutkan bahwa salah satu tujuan utama dari penataan ruang kawasan Jabodetabekpunjur dari perpres ini adalah mewujudkan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan, untuk menjamin tetap berlangsungnya konservasi air dan tanah, menjamin tersedianya air tanah dan air permukaan, serta menanggulangi banjir. Adapun pembangunan kawasan harus dapat menjamin tetap berlangsungnya konservasi tanah dan air, menjamin tersedianya air tanah dan air permukaan, serta menanggulangi banjir dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan (pasal 8b). Secara teknis pengejawantahan penting dari PP No 26 Tahun 2008 yang diturunkan dalam Perpres No. 54 Tahun 2008 ini dapat terwujud jika kawasan lindung, kawasan hutan lindung, dan kawasan resapan air (Bab I pasal 1 ayat 6, 7 dan 8) memiliki ruang dalam peraturan perundangan di bawahnya. Fungsi perlindungan keseimbangan tata-guna air pada kedua peraturan di atas tidak dapat dipisahkan dengan ada/tidaknya daerah berhutan dalam suatu wilayah, yang berfungsi sebagai daerah resapan air. Dalam pasal 3, 6 dan 18 Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan bahwa keberadaan kawasan hutan yang optimal mempunyai luasan yang cukup dan sebaran proporsional, minimal 30% dari luas DAS dan atau pulau. Pasal 17
Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang semakin mempertegas bahwa luasan dari kawasan hutan dalam suatu tata ruang wilayah paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari daerah aliran sungai (DAS). Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 22 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi menetapkan angka 45% dari wilayahnya untuk menjadi kawasan lindung pada tahun 2018 (pasal 26) dan 30% minimum untuk setiap Daerah Aliran Sungai.
Kondisi Penataan Ruang dan Daerah Aliran Sungai Kabupaten Bogor menjadi sorotan berbagai kalangan, akibat rencana revisi tata ruang 2005-2025 yang diwacanakan. Kawasan Hutan Lindung akan dikembalikan penataannya menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Area Penggunaan Lain, mengacu pada RTRW Provinsi Jawa Barat. Tabel 1. Kondisi Kawasan Hutan Lindung Puncak-Kabupaten Bogor Kondisi Hutan 2000-2009
KSA/PA (ha)
HP (ha)
APL (ha)
Jumlah (ha)
Kehilangan Hutan
0,05
2.346,71
2.411,27
4.758,03
Tetap Bukan Hutan
0,00
115,64
114,53
230,17
Tetap Hutan
0,02
1.451,17
2.125,01
3.576,20
Total
0,08
3.913,51
4.650,82
8.564,41
Sumber: - Lampiran II Perda Kabupaten Bogor No. 19 Tahun 2008. Pemerintah Kabupaten Bogor, 2008. - Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Jawa Barat. Kementerian Kehutanan, 2009. - Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2000-2009. Forest Watch Indonesia, 2011.
Terlepas dari status kawasan yang ada dan melihat fungsi ekologi suatu wilayah, pengurangan luas tutupan hutan (deforestasi) di Propinsi Jawa Barat antara tahun 2000 hingga tahun 2009 mencapai 16,2% (599.142 ha) dengan tutupan hutan tinggal 9,7% atau seluas 358.304 ha untuk mendukung wilayah Jawa Barat seluas 3,7 juta ha. Pada rentang tahun yang sama dan tingkatan administrasi lebih rendah kehilangan tutupan hutan di Kabupaten Bogor mencapai 24,6% (73.591 ha) dan tutupan hutan tersisa 13,7% (40.991 ha). Pada kedua kasus ini, untuk tingkat propinsi dan salah satu kabupaten yang berada dalam wilayah administrasinya jumlah kehilangan tutupan hutan jauh lebih besar dibandingkan tutupan hutan yang tersisa. Tabel 2. Sebaran Kondisi Tutupan Hutan di Kabupaten Bogor dan Sekitarnya Kabupaten/Kota
Kehilangan Hutan (ha)
KOTA DEPOK BOGOR
Tetap Bukan Hutan (ha)
Tetap Hutan (ha)
19.789,12 73.591,46
% Kehilangan Hutan
19.789,12
0,0%
0,0%
299.160,04
13,7%
24,6%
11.249,08
0,0%
0,0%
90,18
131.512,67
131.602,85
0,0%
0,1%
KARAWANG
18.066,47
169.078,59
4.261,74
191.406,80
2,2%
9,4%
CIANJUR
64.112,27
250.500,23
44.386,59
358.999,10
12,4%
17,9%
PURWAKARTA
40.068,88
44.339,75
7.553,21
91.961,84
8,2%
43,6%
SUKABUMI
56.006,78
325.725,47
34.086,89
415.819,13
8,2%
13,5%
0,53
4.868,60
4.869,13
0,0%
0,0%
BEKASI
KOTA SUKABUMI
40.991,06
% Tutupan Hutan
11.249,08
KOTA BOGOR
184.577,52
Luas Wilayah (ha)
Sumber: - Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Jawa Barat. Kementerian Kehutanan, 2009. - Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2000-2009. Forest Watch Indonesia, 2011.
Tantangan lain untuk Propinsi Jawa Barat dan khususnya Kabupaten Bogor adalah keberadaan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, serambi Indonesia di lingkungan internasional. Jakarta sebagai kota metropolitan dengan pembangunan fisik yang sangat masif dan berada di wilayah pesisir, merupakan wilayah yang rentan secara ekologis. Jika tutupan hutan di wilayah DAS bagian hulu tidak terjaga maka kedatangan air permukaan jauh lebih cepat dan banyak. Selain itu asupan aliran bawah tanah yang rendah pun turut mempercepat laju intrusi air laut ke daratan yang dapat berakibat penurunan permukaan tanah. Dari enam Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Bogor yang menghilir ke Propinsi DKI Jakarta, hanya DAS Ciliwung yang memiliki tutupan hutan, itu pun hanya seluas 3.565 ha (12,22%). Secara total prosentase tutupan hutan dari enam buah DAS yang menghilir ke Propinsi DKI Jakarta hanya 4,30%, sangat kritis untuk menyangga Jakarta. Tabel 3. Daerah Aliran Sungai di wilayah Kabupaten Bogor yang Menghilir ke Propinsi DKI Daerah Aliran Sungai CILIWUNG
2009: Tutupan Hutan (ha)
3.565,61
2009: Bukan Hutan (ha)
Luas DAS di Kab. Bogor (ha)
25.620,93
29.186,54
35.526,08
35.526,08
K. BUARAN
1.544,53
1.544,53
K. CAKUNG
7.379,33
7.379,33
K. KRUKUT
5.048,21
5.048,21
K. ANGKE PESANGGRAHAN
K. SUNTER Grand Total
3.565,61
4.227,56
4.227,56
79.346,64
82.912,25
%Tutupan Hutan 12,22%
4,30%
Sumber: - Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2000-2009. Forest Watch Indonesia, 2011. - Daerah Aliran Sungai. BPDAS-PS, Kementerian Kehutanan, 2011.
DAS Ciliwung: Pertahanan Terakhir Jakarta
Daerah Aliran Sungai dan tutupan hutan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Daerah tangkapan air yang tertutup hutan, terutama yang berada di daerah ketinggian menjadi penyangga utama tata air. Secara alami, air yang muncul ke permukaan akan membentuk sebuah ekosistem yang saling menunjang dan mendukung bentukan-bentukan kehidupan yang ada. Yang tidak kalah penting, keberadaan air di dalam tanah di daerah pesisir dapat menahan laju intrusi laut ke daratan. DAS Ciliwung dengan luas total mencapai hampir 39.000 ha, dan 29.000 ha bagiannya ada di Kabupaten Bogor. Tutupan hutan berupa hamparan yang tersisa hanya 9,2%, terletak di bagian hulu, yaitu Kawasan Puncak. Sangat kecil dan masih akan mengecil. Pada periode tahun 2000-2009 tutupan hutan yang musnah di DAS Ciliwung mendekati 5.000 ha, sedikit lebih luas daripada Kota Sukabumi. Kawasan Hutan Lindung Kabupaten Bogor, yang sebagian besar berada di Kecamatan Megamendung dan Cisarua, hanya 2.500 ha tertutupi hutan. Bisa dikatakan, Ciliwung adalah satusatunya daerah aliran sungai yang terbaik untuk menyangga Jakarta. Tabel 4. Kondisi Hutan berdasarkan Wilayah Kecamatan di dalam Kawasan Hutan Lindung dan DAS Ciliwung-Kabupaten Bogor.
Kecamatan
Kehilangan Hutan (ha)
Tetap Bukan Hutan (ha)
Tetap Hutan (ha)
Luas Kecamatan (ha)
CISARUA
1.188,78
88,03
1.257,97
2.534,78
MEGAMENDUNG
1.116,85
4,29
1.228,55
2.349,69
17,41
28,67
BABAKANMADANG
11,26
SUKARAJA
15,09
1,54
SUKAMAKMUR Jumlah
2.331,98
93,87
KETERANGAN: DAS CILIWUNG KAWASAN HL KAWASAN KONSERVASI TUTUPAN HUTAN KEHILANGAN HUTAN
Gambar 1. Peta Situasi dan Kondisi DAS Ciliwung di Puncak
16,63 8,41
8,41
2.512,33
4.938,17
Pemanfaatan Lahan di Kawasan Hutan Lindung Puncak Kawasan Hutan Lindung Puncak selain dikuasai oleh Perhutani sebagai pengelola hutan produksi di Jawa, juga ditemukan lahan-lahan privat yang diperkirakan lebih luas dari lahan masyarakat setempat. Beberapa lahan yang nampaknya baru dibuka juga menunjukkan bahwa meskipun sudah ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung, pembukaan lahan masih saja berjalan. Jaringan jalan yang terbangun di daerah ini juga menggambarkan betapa luas pembukaan lahan di dalam kawasan hutan lindung. Di Kecamatan Megamendung misalnya, jaringan jalan sudah masuk sejauh 2 kilometer dari batas kawasan hutan lindung, bahkan di daerah-daerah dengan kenampakan kontur yang relatif curam. Persoalan lainnya, meskipun berada di dalam kawasan hutan lindung, pembangunan jalan dan jembatan di daerah ini ternyata difasilitasi oleh pemerintah. Meskipun ditemukan beberapa kelompok “hutan”, tetapi tidak semua tipe hutan dapat memberikan fungsi tata kelola air dengan baik, terutama menyimpan air sementara dari adanya hujan. Dengan bentuk penampang daun yang lebar, hutan pinus memiliki tingkat evaporasi yang tinggi. Saat ini tegakan pinus masih dapat dijumpai dalam petak-petak kecil secara mandiri atau pun di dalam petak lingkungan lahan rumah peristirahatan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Perhutani untuk meningkatkan nilai manfaat hutan adalah membangun kawasan wisata di Curug Cisuren. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari masyarakat, kawasan wisata ini tidak mendapatkan respon yang maksimal dari kalangan umum seperti halnya Curug Cilember. Curug Cisuren berada pada daerah yang seharusnya menghasilkan aliran air yang kontinyu karena berada pada wilayah yang jauh dari pemukiman. Keberadaannya yang dikelilingi hutan pinus dan dipisahkan jarak yang cukup jauh oleh perkebunan teh, diperkirakan menghambat aliran air ke wilayah ini. Tabel 5. Penelusuran Lapangan: Pemanfaatan Lahan di dalam Kawasan Hutan Lindung Puncak. No
X
Y
ALT
TEMUAN
WP006
712468
9265316
761
Gerbang villa bukit angin
WP007
713223
9265458
905
Gerbang kompleks villa megaindah Gerbang kompleks pusdik reskrim polri dan wisma kementerian luar negeri
WP008
713183
9265499
915
Lahan-lahan privat, pebukitan sudah landclearing
WP009
712911
9265011
806
Lahan kebun Tanaman kopi di sela damar dan pinus
WP010
713015
9265006
802
Jembatan cirangrang ii, fasilitas apbd kab. Bogor 2008 Rambu-rambu daerah rawan longsor
WP011
712956
9264888
816
Papan tanda perhutani, kth megamendung lestari Papan nama villa megamolek berseberangan dengan papan tanda perhutani Tanaman perhutani, pinus
WP014
713930
9264720
911
Pos jaga lahan privat Pembukaan lahan
WP015
713993
9264772
912
Rumah warga terselip di antara lahan privat Lahan terbuka untuk disewakan
WP016
714215
9264890
936
Pemanfaatan air bersih langsung melalui pipa
REKOMENDASI Untuk menyelamatkan fungsi tata kelola air yang tersisa di Puncak, khususnya DAS Ciliwung maka kami menyerukan kepada Pemerintah untuk: 1. Melakukan revisi tata-ruang wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2008. 2. Secara konsekuen menerapkan aturan perlindungan di Kawasan Puncak melalui: o Penghentian pemberian izin mendirikan bangunan dan pengurusan sertifikat maupun surat keterangan tanah. o Menindak-tegas penyimpangan atas penggunaan kawasan lindung sebagai areal kebun dan rumah peristirahatan, tanpa pandang bulu. 3. Segera merehabilitasi lahan-lahan terbuka di Kawasan Puncak dengan jenis-jenis pohon hutan yang “ramah air”.
Daftar Pustaka Forest Watch Indonesia. 2011. Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode Tahun 2000-2009. Bogor: Forest Watch Indonesia. Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 167. Jakarta: Sekretariat Kabinet RI. Republik Indonesia. 2001. Keputusan Menteri Kehutanan No. 70/Kpts-II/2001 tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan. Jakarta: Menteri Kehutanan RI. Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Lembaran Negara RI Tahun 2007 No. 68. Jakarta: Sekretariat Negara. Republik Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah No 26. Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional. Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 48. Jakarta: Sekretariat Negara. Republik Indonesia. 2008. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur. Jakarta: Sekretariat negara.
