Hidayat bin Muhammad

Hukum Islam dan Hukum Pembuktian Perdata

Al-Risalah

ISSN: 1412-436X

Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan

Vol. 15, No. 1, Juni 2015 (hlm. 75-101)

HUKUM ISLAM DAN HUKUM PEMBUKTIAN PERDATA, SERTA ISU-ISU MENARIK TERHADAP PERKEMBANGANNYA (SEBUAH STUDI KOMPARATIF)

Hidayat bin Muhammad Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Malaysia E-Mail: [email protected]

Abstract: In generally, the law of proof used in civil law by Indonesian Justice does not violate the law Islam. However there are certain spaces that need to be repaired. By it to further explore the Indonesian Civil Law, the author tried to comparated the Indonesian Civil Law with Islam law. This is considered important because of changes in society caused by the change of time, space, science, technology and others can give more or less influence the civil rules of evidence of this. Number of evidence used in civil law officially and by law are limited, namely: letters, testimony, presumption, recognition and oath. Sticking with this opinion, the evidence in Islam is not tertbatas with the principle of what can be to deliver justice there he was allowed to be taken. In contrast to the evidence used in Indonesia are adhered to the principle of a closed and limited system. Keywords: Evidence, Islam Law, Civil Law, Evidence in Islam is not limited

Abstrak: Secara umum, undang-undang pembuktian yang digunakan dalam hukum perdata oleh Peradilan Indonesia tidak menyalahi hukum Islam. Meskipun demikian, masih ada ruang-ruang tertentu yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu untuk lebih mendalami hukum Perdata Indonesia, penulis mencoba untuk mengkoparasikannya dengan hukum Islam. Hal ini dianggap penting karena perubahan yang terjadi di maIslamat yang disebabkan oleh perubahan waktu, tempat, sains, tekhnologi dan lain-lain dapat memberikan pengaruh sedikit banyaknya kepada hukum pembuktian perdata ini. Jumlah alat bukti yang terpakai dalam hukum perdata secara resmi dan menurut undang-undang adalah terbatas yaitu: surat, kesaksian, anggapan, pengakuan dan sumpah. Berpegang dengan pendapat ini, maka alat bukti dalam Islam adalah tidak tertbatas dengan prinsip apa saja yang dapat untuk memberikan keadilan maka ia dapat digunakan. Berbeda dengan alat bukti yang dipakai di Indonesia yang berpegang dengan prinsip sistem tertutup dan terbatas. Kata Kunci: Pembuktian, Hukum Islam, Hukum Perdata, alat bukti dalam Islam tidak terbatas

Pendahuluan Dari pembacaan penulis, secara umum undang-undang pembuktian yang digunakan dalam hukum perdata oleh Peradilan Indonesia tidak menyalahi hukum Islam. Bagaimanapun masih ada ruang-ruang tertentu yang perlu Al-Risalah

diperbaiki. Oleh itu untuk lebih mendalami hukum Perdata Indonesia ini, Penulis coba mencari perbedaan dan persamaannya dengan hukum Islam. Ini bertujuan untuk penambahbaikan terhadap undang-undang ini sekiranya terdapat kekurangan dan ketidak seimbangan

Vol. 15, No. 1, Juni 2015

75

Hidayat bin Muhammad

di dalamnya. Ini dianggap penting karena perubahan yang terjadi di maIslamat yang disebabkan oleh perubahan waktu, tempat, sains, tekhnologi dan lain-lain dapat memberikan pengaruh sedikit banyaknya kepada hukum pembuktian Perdata ini. Perbedaan antara Hukum Pembuktian Perdata dan Hukum Islam A. Aspek Jumlah Alat Bukti yang Terpakai Jumlah alat bukti yang terpakai dalam hukum perdata secara resmi dan menurut undang adalah terbatas yaitu: Surat, kesaksian, anggapan, pengakuan dan sumpah.1 Dibandingkan dengan hukum Islam, berasaskan pendapat Ibn Qayyim yang menyatakan apapun yang boleh menzahirkan keadilan adalah merupakan dalil dan keterangan. Berpegang dengan pendapat ini, maka alat bukti dalam Islam adalah tidak tertbatas dengan prinsip apa saja yang dapat untuk memberikan keadilan maka ia dibolehkan untuk diambil. Berbeda dengan alat bukti yang dipakai di Indonesia yang berpegang dengan prinsip system tertutup dan terbatas.2 Bagaimanapun dari sekian banyak alatalat pembuktian yang disebutkan para ulama, adalah dapat dikategorikan kepada dua golongan yaitu yang disepakati dan tidak disepakati. Alat pembuktian yang disepakatipun para ulama juga berbeda pendapart tentang jumlahnya. Pembuktian yang dijalankan melalui shahadah dan iqrar semua ulama tidak berbeda pendapat tentangnya. Dengan arti kata semua ulama menerimanya sebagai alat yang dapat membantu hakim di mahkamah ketika membuat perbicaraan. Adapun alat bukti yang disepakati oleh 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1866 dan Pasal 164 (HIR) juga Pasal 284 (RBg) 2 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafik, 2004), hlm. 555.

76

ulama tetapi jumlahnya berbeda seperti yang disebutkan oleh Muhammad Mustafa alZuhayli dalam kitabnya berjumlah tiga yaitu shahadah, al-yamin dan iqrar.3 Ulama lain, sekalipun mereka sepakat akan jumlahnya (tiga) tetapi berbeda alat pembuktiannya. Seperti menurut ‘Abd al-Karim Zaydan ianya berjumlah tiga yaitu: iqrar, shahadah dan alnukul.4 Sedangkan menurut Ahmad Ibrahim Bek alat bukti ada tiga macam yaitu shahadah, iqrar dan qasamah.5 Menurut Dr. Abd al-Rahman Ibrahim‘Abd al-‘Aziz pula menyatakan bahwa alat bukti yang disepakati berjumlah empat yaitu iqrar, shahadah, al-yamin dan tulisan (al-mustanadat al-khatiyyah al-maqtu‘ biha).6 Sedangkan menurut ensklopedia yang dikeluarkan oleh Kementerian Kuwait berjumlah lima buah yaitu iqrar, shahadah, alyamin, al-nukul dan qasamah.7 Adapun selainnya dan alat bukti yang tidak disebutkan di atas maka ulama juga berbeda pendapat tentangnya.8 Terdapatnya 3 Mustafa al-Zuhayli, Wasail al-Ithbat fi Shari‘ah al-Islamiyyah fi al-Mu‘amalat al-Madaniyyah wa Ahwal al-Shar‘iyyah, (Beirut: Maktabah Dar al-Bayan, 1982), hlm. 608. 4 ‘Abd al-Karim Zaydan, Nizam al-Qada’ fi alShara‘ah al-Islamiyyah, cet. ke-2, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1989), hlm.155. 5 Ahmad Ibrahim Bek, Turuq al-Ithbat al-Shar‘iyyah, (Mesir: Maktbah al-Azhariyyah li al-Turath, 2003), hlm. 42 6 ‘Abd al-Rahman Ibrahim Abd al-‘Aziz, al-Qada’ wa Nizamuhu fi al-Kitab wa al-Sunnah, (Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Sa‘udiyyah: Jami‘ah Umm al-Qura, 1989), hlm. 393 7 Wazarah al-Awqaf wa al-Shu’un al-Islamiyyah, alMawsu‘ah al-Fiqhiyyah, cet. ke-2, (al-Kuwayt: Wazarah al-Awqaf wa al-Shu’un al-Islamiyyah, 1983), hlm. 233 8 Silakan rujuk kitab-kitab yang menerangkan alat pembuktian yang disepakati yang telah di sebutkan di atas. Bagaimanapun alat-alat pembuktian yang tidak disepakati tersebut, ulama juga ber-

Vol. 15, No. 1, Juni 2015

Al-Risalah


perbedaan ulama terhadapnya mungkin disebabkan perbedaan masa dimana di zaman Rasulullah dan para sahabat tidak memerlukan alat pembuktian yang banyak. Ini disebabkan tingkat keimanan dan kesadaran beragama pada masa itu masih kuat. Seterusnya di zaman berikutnya dan khususnya sekarang adalah sangat tepat dan sudah waktunya, bila diadakan ijtihad dan kajian yang mendalam dengan menambah alat pembuktian yang dipakai.9 B. Aspek Kesaksian 1. Agama Saksi Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa pembuktian dengan saksi merupakan pembuktian yang paling utama dalam kasus-kasus Pidana. Di bawah ini, pembuktian dengan saksi tersebut coba dibandingkan dengan hukum Islam. Sekalipun pembuktian dengan saksi yang digunakan di Peradilan Agama terdapat kesamaan dengan hukum pembuktian Islam, tetapi tidak seratus persen sama dengan hukum Islam. Ini karena menurut hukum pembuktian Indonesia siapapun boleh menjadi saksi sedangkan dalam Islam untuk menjadi saksi di mahkamah adalah sangat ketat dan melalui proses dan tahapan yang agak panjang. Dengan kata lain dalam Islam ada terpakai konsep kesaksian seumpama undang-undang hukum pembuktian Indonesia tetapi tidak sebaliknya. Dalam kasus Tabi bin Rua (penggugat) melawan Supinah binti Sutikno beda pendapat tentang penerimaannya. 9 Hamid Muhammad Abu Talib, al-Tanzim alQadaiyy al-Islami, (t.tp: Matba‘ah al-Sa‘adah, 1982), hlm. 29. Dan Abd al-Rahman Ibrahim Abd al-‘Aziz, Op. Cit., hlm. 393. Lihat ‘Abd alKarim Zaydan, Op. Cit., hlm.155.

Al-Risalah

(tergugat) yang didaftarkan di Peradilan Agama Jayapura (Irian Jaya), bekas suami menuntut agar lori Toyota Rino dibagi sama dengan Supinah dan harta lain beliau tidak keberatan dan bersetuju dengan tergugat. Dalam bantahannya, tergugat mengatakan, mobil truk tersebut bukan harta bersama tetapi harta tergugat yang dibeli dengan menggunakan duit keluarganya (patungan) dengan tergugat. Untuk mengkuatkan hujahnya itu, tergugat telahpun membawa saksi keluarga yaitu ayah dan saudara-saudara kandung tergugat sendiri, dimana semuanya adalah beragama Kristien. Bagaimanapun majelis hakim menolak para saksi berkenaan dan menyebutkan para saksi yang dibawa oleh tergugat tidak diterima dan ditolak karena mereka adalah saksi keluarga yaitu ayah dan saudara kandung tergugat. Dengan kata lain kesaksian mereka tidak diterima bukan sebab mereka beragama Kristien. Dalam menjawap dalil-dalil kedua pihak, mejelis hakim mengatakan: melihat dari bukti-bukti yang dibawa oleh tergugat, jelas bahawa truk yang menjadi sengketa adalah dibeli pada tahun 1995 sedangkan surat perjanjian antara tergugat dan keluarganya dibuat pada tahun 1996, maka berdasarkan keterangan tergugat dan para saksi keluarga, ini bermakna ketika truk tersebut dibeli, hubungan keluarga kedua-dua pihak (suami-isteri) masik baik dan perkawinan mereka masih harmoni. Kemudian pada waktu timbulnya bibit pertengkaran diantara keduanya maka akhirnya dibuat surat perjanjian tersebut, dengan tujuan sekiranya terjadi perceraian maka status truk tersebut adalah jelas. Adapun isu menarik dalam kasus ini ialah sekalipun di Pengadilan band-

Vol. 15, No. 1, Juni 2015

77


ing, penggugat berhasil meyakinkan halam tidak diterima dalam masalah orang kim tentang truk tersebut dan keputusan Islam,15 dengan dalil al-Qur’an surah alBaqarah, ayat: 182 yaitu mimman tardawmemihak kepadanya, namun mengenai na min al-syuhada’. Juga hadith dalam kelayakan saksi Kristien sebagai saksi Sahih Bukhari tepatnya pada topik ‘tidak tidak dipermasalahkan langsung oleh maboleh orang musyrik diminta atau dipangna-mana pihak. gil menjadi saksi’, Abu Hurairah meriDari kasus ini juga dapat diambil satu wayatkan dari Rasulullah s.a.w. Baginda pengajaran bahwa perundangan Indonebersabda la tusaddiqu alh al-kitab....16 sia khususnya hukum pembuktian yang Bagaimanapun dalam kasus-kasus dipakai di Peradilan Agama, tidak metertentu, ada Ulama (mazhab Imam Ahwajibkan saksi harus beragama Islam. Ini mad) yang membolehkan kesaksian orang dikuatkan oleh pendapat seorang hakim kafir terhadap orang Islam. Di antaranya Agung, Abdul Manan, mengatakan dalam dalam perkara wasiat seorang musafir bukunya bahwa saksi non-muslim diteri10 yang tidak ada saksi muslim.17 Sedangkan ma kesaksiannya di Peradilan Agama. Merujuk dan mengambil perbandinmenurut Imam Malik, tidak boleh kesakgan dengan hukum Islam, dalam hukum sian orang kafir terhadap orang Muslim syahadah semua saksi yang dibawa ke sekalipun dalam kasus wasiat seperti di mahkamah khususnya dalam kasus orang atas.18 Islam adalah mesti beragama Islam.11 Ia 2. Cara Memberikan Kesaksian bertujuan untuk mendapatkan maklumat Sekalipun istilah yang diberikan adayang sahih yang hanya didapati dari selah sama yaitu saksi, tetapi saksi dalam 12 orang muslim yang adil. Ini karena, Iskonsep Islam yang memberikan keteranlam meyakini bahwa semua orang Islam al-Islamiyyah fi al-Mu‘amalat al-Madaniyyah itu adalah amanah dan adil terhadap muswa Ahwal al-Shar‘iyyah, (Beirut: Maktabah Dar lim yang lain.13 Bagaimanapun, Ulama al-Bayan, 1982), hlm. 128. tidak sepakat dalam hal saksi yang bukan 15 Syams al-Din Abi ‘Abd Allah Muhammad bin Islam apakah diterima dalam kasus-kasus Abi Bakr Ibn Qayyim al-Juwziyah, al-Turuq alkeluarga yang beragama Islam. MenuHukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar‘iyyah, alih bahasa Muhammad Jamil (Ghazi Beirut: Matba‘ah rut jumhur ulama14 saksi yang bukan Is10 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 254. 11 Imam Malik bin Anas al-Asbahaniyy, al-Mudawwanah al-Kubra, Jilid ke-4, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), hlm. 21. 12 Ahmad Mustafa al-Muraghi, al-Muragi, Jilid ke-3, (Mesir: Syarikah Maktabah wa Matba‘ah Mustafa al-Baba al-Halabi waawladih, 1946), hlm. 70. 13 Ahmad Fathi Bahnasiyy, Nazariyyah al-Itsbat fi al-Fiqh al-Jinaiyy al-Islamiyyah, (Dar al-Syuruq, t.t), hlm. 19. 14 Mustafa al-Zuhayli, Wasail al-Ithbat fi Shari‘ah

78

al-Madani, 1995), hlm. 470. 16 Salih bin ‘Abd al-‘Aziz bin Muhammad, Mawsu‘ah al-Hadith al-Syarif al-Kutub al-Sittah, cet. ke-3, (al-Sa‘udiyyah: Dar al-Salam, 2000), hlm. 213 17 Muhammad bin ‘Abd al-Rahman bin Muhammad bin Qasim, al-Mustadrak ‘ala Majmu‘ al-Fatawa Syekh al-Islam Ahmad Ibn Taimiyyah, jilid ke-5, (t.tp: t.p., t.t), hlm. 205. Shams al-Din Abi ‘Abd Allah Muhammad bin Abi Bakr Ibn Qayyim al-Jawziyyah, I‘lam al-Muwaqq‘in ‘an Rabb al-‘Alamin, jilid 2, (Beirut: Dar al-Kutub, 1996), hlm. 172. 18 Imam Malik bin Anas al-Asbahaniyy, al-Mudawwanah al-Kubra, Jilid ke-4, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), hlm. 21.

Vol. 15, No. 1, Juni 2015

Al-Risalah


gan di mahkamah, dengan saksi dalam istidak semua alat bukti saksi dapat digutilah perundangan Indonesia, sangat jauh nakan menjadi hujah dalam perbicaraan. berbeda. Di antara perbedaan yang tamSeperti untuk mendirikan sebuah persepak dan jelas adalah kebanyakan ulama roan atau perusahaan hanya disahkan densepakat bahwa untuk memberikan kesakgan bentuk Akta Otentik.22 Agak berbeda dengan pembuktian menurut Islam dimasian mestilah menggunakan lafat ashadu19 ataupun yang sama dengannya. Berbeda na pembuktian dengan saksi merupakan dengan perundangan di Indonesia, peneketerangan yang mengikat dan juga terkanan berkenaan lafaz yang hendak digupakai untuk semua kasus tanpa kecuali.23 nakan tidak menjadi satu kemestian. Ba- 4. Jenis Kelamin Saksi Laki-laki atau perempuan bukan gaimanapun hukum kesaksian Indonesia syarat menjadi saksi di perundang-unini ini nampaknya adalah sesuai dengan dangan Indonesia. Ini artinya lelaki atau pendapat Imam Ibn Qayyim al-Jawziperempuan adalah sama, perempuan yyah.20 Beliau berkata: mempunyai kelayakan yang sama dengan َ َ ‫اهلل َو َٔاﰊ ﺣَ ِﻨﻴ َﻔ َﺔ و ََﻇﺎ ِﻫ َﺮ‬ ُ َّ ‫َﺎكل ر ِ ََﲪ ُﻪ‬ ‫الك ِم َٔا ْ َﲪ َﺪ‬ ٍ ِ ‫َٔانَّ ﻣ َْﺬ َﻫ َﺐ ﻣ‬ ِ laki-laki dalam membuat kesaksian di َّ ِ ‫ َٔاﻧ َّ ُﻪ َﻻ ُﻳ ْﺸ َ َﱰ ُط ِﰲ‬:‫ْﺑ ِﻦ ﺣَ ْﻨ َﺒ ٍﻞ‬ َّ ‫ﲱ ِﺔ‬ ‫ ﺑ َْﻞ‬،‫اﻟﺸﻬَﺎ َد ِة ﻟَ ْﻔ ُﻆ َٔا ْﺷﻬ َُﺪ‬ mahkamah. Sekalipun ada disebutkan daَ ِ ‫ َٔا ْو َ ِﲰﻌْﺖ َ ْﳓ َﻮ َذ‬،‫اﻟﺸﺎ ِﻫ ُﺪ َر َٔاﻳْﺖ َﻛ َﺬا و ََﻛ َﺬا‬ َّ ‫ﻣ ََﱴ َﻗ َﺎل‬ ‫كل‬ lam perundangan Indonesia yaitu Kompi‫َﰷﻧَ ْﺖ َﺷﻬَﺎ َد ُﺗ ُﻪ ِﻣ ْﻨ ُﻪ‬ lasi Hukum Islam bahwa, mensyaratkan saksi harus lelaki, tetapi itu bukan syarat Merujuk ungkapan Ibn Qayyim di memberikan kesaksian di Mahkamah. atas, sekalipun ada mazhab yang tidak Syarat saksi mesti laki itu hanya sebagai bersetuju berkenaan amalannya akan syarat bagi sahnya nikah.24 Hal ini mungtetapi kesaksian di Indonesia adalah tidak kin mesti menjadi keutamaan kepada menyalahi hukum Islam. pihak yang berkecimpung dalam undang3. Kasus-kasus yang Membolehkan Kesakundang syariah di Indonesia untuk memsian buat perubahan. Terutama dalam kasusPerundangan Indonesia mengakui kasus berkenaan aurat perempuan, seperti bahwa semua keterangan dengan kesaksaksi dalam kasus pemerkosaan ataupun sian boleh digunakan kecuali peruntukanpemeriksaan mengenai kedaraan seorang peruntukan yang ditentukan lain oleh anak perempuan. Walaupun Peradilan undang-undang.21 Dengan arti kata bahwa Agama tidak mempunyai wewenang un19 Menurut pengarang kitab Badai‘ al-Sanai‘ menggunakan lafaz ashhadu adalah syarat diterimanya kesaksian, dan menggunakan perkataan selainnya adalah tidak sah. Imam ‘Ala’ al-Din Abi Bakr bin Mas‘ud al-Kasani al-Hanafi, Kitab Badai‘ al-Sana’i‘, jilid ke-6, cet. ke-2, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986) hlm. 273. 20 Ibrahim bin ‘Ali bin Muhammad Ibn Farhun, Tabsirah al-hukkam fi usul al-aqdiyyah wa manahij al-ahkam, jilid ke-1, (Kairo: Matba‘ah alKulliyah al-Azhariyyah, 1986), hlm. 223 21 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seksyen

Al-Risalah

1895 menyatakan: pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dengan segala hal dimana itu tidak dikecualikan oleh undang-undang.

22 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. 23 Mustafa al-Zuhayli, Op. Cit., hlm. 134. Dan Wazarah al-Awqaf wa al-Shu’un al-Islamiyyah, al-Mawsu‘ah al-Fiqhiyyah, jilid ke-1, cet. ke-2, (al-Kuwayt: Wazarah al-Awqaf wa al-Shu’un alIslamiyyah, 1983), hlm. 236. 24 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 24 dan 25.

Vol. 15, No. 1, Juni 2015

79


tuk mendengar kasus-kasus Pidana tetapi 5. Bilangan Saksi dengan nasehat para hakim, pengacara Dalam UU Indonesia tidak mendan semua orang yang beragama Islam erima saksi yang hanya satu orang, ini dalam contoh kasus di atas dapat memdengan Pasal 169 HIR dan KUHP Pasal pengaruhi jalan persidangan. Setidaknya 1905. Sedangkan dalam Islam, menurut mereka ini memberikan masukan supaya jumhur ulama, untuk menjaga kemaslahayang menjadi saksi dalam kasus-kasus betan umat, seorang hakim boleh menerima gini di Pengadilan Negeri juga hendaknya kesaksian hanya satu orang pada kes-kes perempuan. selain hudud.28 Malahan Rasulullah s.a.w. pernah membuat keputusan dalam satu Dibandingkan dengan hukum Islam, kasus berkenaan harta dengan menggunaberkenaan jenis kelamin saksi sangat kan keterangan seorang saksi dan sumpah mengambil berat. Di antara kasus-kasus pendakwa. Ibn ‘Abbas meriwayatkan: berat yang tidak boleh dari golongan anna Rasul Allah SAW qada bi yamin wa perempuan menjadi saksi padanya adalah 25 26 syahid.29 kasus zina, hudud dan qisas dan juga Bilangan dan juga penentuan jenis kasus-kasus aurat perempuan yang tidak 27 kelamin saksi-saksi, Ulama telah memboleh dilihat oleh kaum pria. Setelah melihat hukum pembuktian bincangkannya dengan panjang lebar dadengan saksi di antara kedua-dua perunlam kitab-kitab al-qada’.30 Hal ini telah dibahagikan ke dalam dua bahagian, yaitu dangan di atas maka dalam hal ini prakhak Allah dan hak manusia. Kasus-kasus tek hukum kesaksian di Indonesia sangat yang berhubungkait dengan hak Allah jauh berbeda dengan hukum Islam. Oleh dapat dikategorikan kepada tiga kelomitu untuk mencapai tujuan penghakiman pok yaitu pertama kasus zina hanya dapat yang baik maka semua pihak dituntut undiputuskan dengan empat orang laki-laki tuk bekerja sama dan lebih terbuka untuk yang adil.31 Selain itu, menurut al-Hasan menerima pembaharuan.

25 Abi Bakr Muhammad bin Ibrahim bin al-Mundhir al-Naysaburi, al-Ijma‘, cet. ke-2, alih bahasa Abu Hammad Saghir Ahmad bin Muhammad Hanif, (‘Ajman: Maktabah al-Furqan, 1999), hlm. 89. 26 al-Imam Shaikh Abi Bakr bin ‘Ali bin Muhammad bin Haddad al-Yamaniyi, al-Jawharah alNayyirah ‘ala Mukhtasar al-Quduri, jilid ke-2, (Pakistan: Maktabah Haqqaniyyah, t.t.), hlm. 325-326. Lihat Abu ‘Abd Allah Muhammad bin Nasr al-Marwaziy, Ikhtilaf al-Ulama’, alih bahasa al-Sayyid Subhi al-Samiraiyi, (Beirut: ‘Alam al-kutub, 1985), hlm. 283. 27 Abu ‘Abd Allah Muhammad bin Idris alShafi‘iyi, al-Umm, jilid ke-8, alih bahasa Rif‘at Fawzi ‘Abd al-Mutallib, (t.tp: Dar al-Wafa’ li alTaba‘ah wa al-Nashar wa al-Tawzi‘, 2001) hlm. 117.

80

28 Ibn Qayyim al-Jawziyyah, al-Firasah, alih bahasa Salah Ahmad al-Samraiy, (Baghdad: Matba‘ah Izman, 1986), hlm. 62 29 Salih bin ‘Abd al-‘Aziz bin Muhammad, Mawsu‘ah al-Hadith al-Syarif al-Kutub al-Sittah, cet. ke-3, (al-Sa‘udiyyah: Dar al-Salam, 2000), hlm. 1491 30 Abu al-Husayn Yahya bin al-Khayr bin Salim al‘Imrani al-Shafi‘iy al-Yamaniy, al-Bayan fi Madhhab al-Imam al-Shafi‘iy, jilid ke-13, alih bahasa Qasim Muhammad Nuri, (Beirut: Dar al-Minhaj, 2000), hlm. 324-330. Lihat Shams al-Din Abi ‘Abd Allah Muhammad bin Abi Bakr Ibn Qayyim al-Jawziyyah, I‘lam al Muwaqq‘in ‘an Rabb al-‘Alamin, Juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub, 1996) hlm. 172-175. 31 Satu riwayat menyatakan, Khalifah ‘Umar ibn al-Khattab pernah memukul sekumpulan orang yang telah membuat kesaksian zina tetapi jumlahnya tidak cukup empat orang saksi. Sila lihat

Vol. 15, No. 1, Juni 2015

Al-Risalah


al-Basri, dalam kasus pembunuhan menudan dua orang perempuan. Akan tetapi rut beliau hanya jatuh dengan sekurangianya hanya boleh dijatuhkan hukumnya 32 kurangnya empat orang saksi. Kedua, dengan kesakain dua orang laki-laki. kasus-kasus yang berhubungkait denAdapun satu orang saksi maka boleh gan hak Allah seperti minum arak, murdigunapakai dalam melihat anak bulan tad maka ianya hanya boleh diputuskan Ramadhan, ini adalah pendapat mazhab dengan kesaksian dua orang lelaki. KeSyafi‘i dan Hanbali.34 Sedangkan menurut mazhab Hanafi pula ia sah dengan satu tiga, kasus-kasus yang meliputi hak Alorang saksi sekiranya ada ‘illah di langlah (al-iqrar bi al-zina) maka dalam hal it.35 Sedangkan menurut mazhab Maliki, ini ada dua pendapat: yaitu dapat disabitia hanya sah dengan dua orang saksi yang kan dengan dua orang laki-laki karena adil.36 merupakan pengakuan dan juga dapat dijatuhkan hukumnya dengan empat orang 6. Kesaksian yang Tidak Diterima Menurut hukum acara Indonesia ada saksi laki-laki dalam kasus zina. Adapun pihak-pihak tertentu yang boleh menarik kasus-kasus yang berhubungan dengan diri menjadi saksi.37 Ini menandakan ada manusia maka ianya dapat dibagi kepada ruang-ruang tertentu kepada seseorang beberapa bahagian. Pertama, kasus-kasus yang semestinya layak menjadi saksi mengenai harta, seperti jual-beli, pinjamuntuk menyembunyikan kebenaran dan meminjam, jaminan, perampokan dan keadilan. Sedangkan dalam Islam tidak sebagainya maka ianya dapat diputusada peluang seperti ini. karena menurut kan dengan kesaksian dua orang laki-laki Islam sebagaimana yang dijanjikan oleh ataupun seorang laki-laki dan dua orang Islam bahwa menjadi saksi adalah pekerperempuan. Kedua, kasus-kasus selain jaan yang sangat mulia apa lagi tidak ada harta seperti nikah, talak, rujuk, hudud, 33 orang yang keluar untuk menjadi saksi qisas dan sebagainya maka ianya tidak jatuh dengan kesaksian seorang laki-laki pada masalah-masalah tertentu. Maka dalam hal ini menjadi wajib kepada sesal-Shaikh al-Imam Abi al-Mahasin ‘Abd al-Waeorang yang mengetahui dan menyaksihi hid bin Isma‘il al-Ruyani, Bahr al-Madhhab, alih perkara tersebut untuk tampil menjadi bahasa Ahmad ‘Izzw ‘Inayah al-Damshiqi, Jilid ke-12, (Beirut: Dar Ihya’ al-Turab al-‘Arabiy/i, saksi, sesuai dengan firman Allah yang

2002), hlm. 133. 32 Abu Muhammad ‘Abd Allah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Hanbaliy, al-Mughniy, jilid ke-12, cet. ke-3, alih bahasa ‘Abd Allah bin ‘Abd al-Muhsin al-Turkiy dan ‘Abd al-Fattah Muhammad al-Halwi, (Sa‘udi: Dar ‘Alam alKutub, 1997), hlm. 229. Lihat Abi Bakr Muhammad bin Ibrahim bin al-Mundhir al-Naysaburi, al-Ijma‘, cet. ke-2, alih bahasa Abu Hammad Saghir Ahmad bin Muhammad Hanif, (‘Ajman: Maktabah al-Furqan, 1999), hlm. 89. 33 al-Imam Shaikh Abi Bakr bin ‘Ali bin Muhammad bin Haddad al-Yamaniy, al-Jawharah al-Nayyirah ‘ala Mukhtasar al-Quduri, Jilid ke-2, (Pakistan: Maktabah Haqqaniyyah, t.t.), hlm. 325-326.

Al-Risalah

34 Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazaliy, Op.,Cit, hlm. 250. Lihat Mansur bin Yunus bin Idris al-Bahuti, Kashshaf al-Qina‘an Matn al-Iqna‘, Jilid ke-2., alih bahasa Muhammad Amin al-Dinnawiy, (t.tp: ‘Alam alKutub, t.t.), hlm. 127. 35 Shams al-Din Abu Bakr Muhammad bin Abi Sahal al-Sarakhsi, al-Mabsut, jilid ke-3., alih bahasa Khalil Muhyi al-Din al-Mays, (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1989), hlm. 139 36 Imam Malik bin Anas al-Asbahaniyy, al-Mudawwanah al-Kubra, jilid ke-1, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), hlm. 266-267. 37 HIR pasal 146

Vol. 15, No. 1, Juni 2015

81


menyebutkan la taktumu al-shahadah.38 Salah satu tujuan kehakiman menurut Islam adalah untuk menegakkan keadilan. Kemudian menegakkan keadilan adalah tanggungjawap semua orang tanpa pandang bulu sekalipun akibat kesaksian yang akan dibuat itu akan memberikan pengaruh yang tidak baik untuk diri sendiri adalah digalakkan untuk dibuat. Di sinilah perbedaan diantara hukum yang dibuat oleh manusia dengan hukum yang dibuat oleh Yang Maha Adil. Kalau falsafah pembuktian dalam Islam adalah untuk menegakkan keadilan sedangkan undang-undang Indonesia belum seratus persen melaksanakan falsafah ini. Dengan kata lain, seorang notaries, saudara, (keluarga) maka bagi mereka ini dibolehkan untuk menutupi rahasia rekan-rekan dan saudara mereka. Inikah yang dinamakan keadilan?39 Permasalahan ini pernah diangkat oleh M. Yahya Harahap yaitu seorang pakar undang-undang Indonesia yang tahu dan sadar akan ketidak adilan dan kelemahan yang di bawa oleh undang-undang ini. Beliau menghendaki agar Pasal-Pasal yang tidak adil ini hendaknya dihilangkan.40 Untuk mendapatkan keterangan yang sahih dan kuat dari saksi yang dipanggil untuk memberikan kesaksian, seorang hakim diberikan otoritas penuh untuk mempelajari dan mencari latar belakang saksi. Dalam hal ini HIR Pasal 172 menyatakan: “…dalam pertimbangan untuk menilai kesaksian-kesaksian haruslah hakim memperhatikan secara khusus akan adanya hubungan timbal balik antara kesaksian-kesaksian itu;… akan cara hidup, 38 Al-Baqarah (2): 283 39 HIR: 146, RBg: 174 40 M. Yahya Harahap, Op. Cit., hlm. 670-672

82

kesusilaan dan kedudukan para saksi dalam maIslamat sekitarnya dan secara umum, atas segala sesuatu yang dapat mempengaruhi….” Hakim dalam mencari maklumat latar belakang kehidupan saksi diupayakan untuk mencarinya baik melalui lawan sengketanya ataupun menanyakan sendiri kepada saksi tersebut. Usaha-usaha yang demikian juga ada disebutkan dan dibahas secara luas dalam Islam. Menurut hukum pendakwaan dalam Islam hal ini disebut tazkiyah al-syuhud.41 Sekalipun ianya ada persamaan iaitu untuk mencari maklumat yang sebenar daripada saksi namun dalam Islam ianya diatur lebih mendetil dan rahasia. 7. Kekuatan kesaksian Menurut Islam, alat bukti yang paling kuat adalah kesaksian42 dan juga pengakuan43 tetapi dalam hukum perdata Indonesia alat pembuktian yang paling kuat adalah surat. Bagaimanapun meletakkan alat bukti surat di Indonesia sebagai nombor pertama sebagai alat bukti yang paling kuat adalah diakui dan disetujui oleh DR. Muhammad Mustafa al-Zuhayli. Malahan beliau menambahkan, ini juga telah dipakai oleh beberapa Negara Islam seperti Egypt dan Syria.44 Dalam hukum Pidana Indonesia pula 41 Abi ‘Abd Allah Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub Ibn Qayyum al-Jawziyyah, al-Turuq alHukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar‘iyyah, alih bahasa Nayif bin Ahmad al-Hamad, (Jeddah: Dar al-‘Alam wa al-Fawaid, t.t), hlm. 534. 42 Abd al-Karim Zaydan, Ibid, hlm. 163. 43 Wazarah al-Awqaf wa al-Shu’un al-Islamiyyah, al-Mawsu‘ah al-Fiqhiyyah, Jilid ke-6, cet. ke-2, (al-Kuwait: Wazarah al-Awqaf wa al-Shu’un alIslamiyyah, 1983) hlm. 48. 44 Muhammad Mustafa al-Zuhayli, Wasail al-Ithbat fi al-Shari‘ah al-Islamiyyah fi al-Mu‘amalat alMadaniyyah wa al-Ahwal al-Shakhsiyyah, (Beirut: Maktabah Dar al-Bayan, 1982), hlm. 228.

Vol. 15, No. 1, Juni 2015

Al-Risalah


alat bukti yang paling kuat dan urutan pertama adalah kesaksian.45 Prinsip ini adalah sama dan sesuai dengan hukum Islam46 di mana dengan kesaksian seseorang yang telah memenuhi syarat dan kritera sebagai saksi yang diterima dalam Islam adalah mengikat seorang hakim untuk membuat keputusan berdasarkan kesaksian tersebut. C. Aspek Pengakuan 1. Pengertian Pengakuan Pengakuan menurut hukum acara Indonesia adalah agak unik. Seseorang yang dijadikan sebagai saksi dalam perbicaraan dan kesaksian yang dibuatnya itu adalah dibenarkan oleh mana-mana pihak yang bertikai maka contoh ini juga dikategorikan sebagai pengakuan. Ini dapat di lihat dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Sukabumi,47 dimana tuntutan penggugat yaitu bekas suami diterima dan talakpun dijatuhkan (talak satu bain kubra). Kemudian yang tergugat (bekas isteri) tidak setuju dengan keputusan tersebut, dia kemudian banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Keputusan 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acar Pidana (KUHAP) Pasal 184. Tapi dalam Islam untuk menjadi saksi di sesebuah perbicaraan adalah sangat ketat dan memerlukan waktu. Ini bertujuan untuk menghasilkan kesaksian yang sebenar dan bukan kesaksian palsu.Tetapi prakteknya di Indonesia untuk menjadi saksi jauh lebih mudah dan tidak memerlukan banyak prosedur dan syarat yang ketat. 46 al-Baqarah ayat 282 dan hadith Nabi SAW, albayyinah ‘ala al-mudda‘i wa al-yamin ‘ala man ankar. Lihat juga Wazarah al-Awqaf wa al-Shu’un al-Islamiyyah, al-Mawsu‘ah al-Fiqhiyyah, Jilid ke-1, cet. ke-2, (al-Kuwayt: Wazarah al-Awqaf wa al-Shu’un al-Islamiyyah, 1983), hlm. 236. 47 Putusan Mahkamah Agung, Nomor 387 K/ AG/2010.

Al-Risalah

Pengadilan Agama Sukabumi itu akhitnya telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan penggugat (bekas suami) pihak yang dikalahkan. Selanjutnya bekas suami telah pergi ke Mahkamah Agung (memohon kasasi) dan meminta kasusnya dibicarakan lagi. Di Mahkamah Agung pemohon kasasi cuba mengangkat isu pengakuan yang tergugat terhadap kesaksian para saksi keluarga yaitu ayah dan ibu Tergugat. Pemohon telah memberi hujah bahwa pengakuan kedua-dua saksi sepatutnya diterima dan mengikat karena di buat dihadapan majelis hakim. Beliau telah mengambil pendapat Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 546 K/Sip/1983 dan No. 3459 K/Sip/1984 yang mengatakan, “Pengakuan yang disampaikan di muka Hakim adalah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan dan pengakuan itu tidak dapat ditarik kembali tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum”. Namun semua hujah-hujah pemohon ditolak oleh Mahkamah Agung dan telah memberikan keputusan dengan menyokong keputusan Peradilan Tinggi Agama Bandung.48 Cara memberikan pengakuan ini di lihat dari kaca mata Islam adalah agak sedikit berlainan. Ini karena merujuk kepada takrif pengakuan yang dibuat oleh para Ulama, menyatakan bahwa yang dinamakan pengakuan adalah suatu pengakuan yang datang dan dibuat oleh pihak yang mengaku (al-muqirr). Pengarang kitab al-Ikhtiyar li Ta‘lil al-Mukhtar misalnya telah mentakrifkan pengakuan sebagai berikut:

ٌ ‫اﻋ ِ َْﱰ‬ ‫اف ﺻَ ﺎ ِد ٌر ِﻣﻦَ ْاﻟ ُﻤ ِﻘ ِّﺮ ﻳ َْﻈﻬ َُﺮ ﺑِ ِﻪ ﺣَ ٌّﻖ َاثﺑِ ٌﺖ َﻓ َﻴﺴْ ُﻜ ُﻦ َﻗ ْﻠ َﺐ‬ 48 Lihat Ibid, hlm. 6-7 dan 11-12.

Vol. 15, No. 1, Juni 2015

83


‫ْاﻟ ُﻤ َﻘ ِّﺮ َ ُهل ِٕا َﱃ َذ ِكل‬

Semua takrif di atas menunjukkan bahwa pengakuan itu dilafazkan oleh Pengakuan yang datang daripada orang yang orang yang bersangkutan. Bukan sesmembuat pengakuan atau al-muqirr, dengan eorang (orang lain) yang membuat penadanya pengakuan itu maka nyatalah hak (kegakuan bahwa ada hak si Pulan kepada pada siapa ia diberikan) oleh itu tenanglah hati al-muqirr lah disebabkan pengakuan itu.49 seseorang. Ini karena pengakuan yang dipakai di Peradilan tersebut lebih meJuga dalam kitab al-Fatawa al-Hindimudahkan seseorang untuk membuat peyyah yang terkenal dengan al-Fatawa alnipuan disebabkan kesilapan oleh pihak ‘Alam Ghiriyyah juga menyebutkan: lawan. Terlebih-lebih lagi sekiranya di ِٕ ْ ُ ْ ْ ‫ﻮت ْاﻟﺤَ ِّﻖ ﻟِ ْﻠ َﻐ ْ ِﲑ ﻋﲆ ﻧَ ْﻔ ِﺴ ِﻪ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﺛ‬ ‫ﻋﻦ‬ ‫ر‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﺧ‬ ‫ا‬ ‫ﺮ‬ ‫ﻗ‬ ‫اﻻ‬ ٌ ُ‫َار‬ َ ُ ِ ٕ antara pihak yang bersengketa tidak mengikuti dari awal apa yang didakwaIqrar adalah suatu pemberitahuan tentang hak kan dan diperkatakan oleh para pihak. orang lain terhadap dirinya.50 2. Kekuatan Alat Bukti Pengakuan Pandangan Ulama lain yang berbePenyenaraian pengakuan di bab ini za mazhab dengan yang di atas. Seperti tidaklah mengikut urutan sebagaimana Imam al-Sharbayni dan al-Ramli mendi sebutkan dalam undang-undang. Ianya takrifkan pengakuan sebagai berikut: di letakkan setelah alat bukti saksi oleh Penulis hanya karena menurut Islam ia ‫ٕا ْﺧ َﺒﺎ ٌر ﻋَﻦْ ﺣَ ٍّﻖ َاثﺑِ ٍﺖ ﻋ ََﲆ ْاﻟﻤ ُْﺨ ِﱪ‬ adalah alat bukti yang paling kuat. Ini Suatu pemberitahuan tentang sabitnya satu hak disetujui oleh Ibn Rushd. Menurut beliau, terhadap orang yang membuat kenyataan terseiqrar wajib diambil sekiranya ia dibuat but.51 dengan jelas (tiada paksaan).52 Pengakuan (iqrar) merupakan alat 49 ‘Abd Allah bin Mahmud bin Mawdud, al-Ikhtiyar bukti yang paling kuat sama seperti keli Ta‘lil al-Mukhtar, Jilid ke-2, alih bahasa Shaikh saksian dan juga kekuatannya sebagai Mahmud Abu Daqiqah, (Beirut: Dar al-Kutub salah satu keterangan, ulama semua sepaal-‘Ilmiyyah, t.t), hlm. 127. Lihat Mujamma‘ kat. Berbeda dengan hukum pembuktian al-Lughah al-‘Arabiyyah, al-Mu‘jam al-Wajiz, Indonesia, pengakuan masih menjadi (Jumhuriyyah Misr al-‘Arabiyyah: Wizarah alTarbiyyah wa al-Ta‘lim, 1994), hlm. 615. khilaf dikalangan para pakar undang-un50 Lihat al-‘Allamah al-Hummam Mawlana Shaikh dang. Sebagian (Profesor Subekti) menNizam, al-Fatawa al-Hindiyyah al-Ma‘rufah algatakan pengakuan tidak tepat dijadikan Fatawa al-‘Alamghiriyyah fi Mazhab al-Imam sebagai alat bukti.53 Alasannya kata Proal-A‘zam Abi Hanifah al-Nu‘man, Jilid ke-4, Tashih ‘Abd al-Latif Hasan ‘Abd al-Rahman, fessor itu adalah dengan diakuinya apa (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000), hlm. yang yang didakwakan oleh seseorang itu 170 menyebabkan pihak pendakwa dibebas51 Shams al-Din Muhammad bin al-Khatib alSharbayni, Mughni al-Muhtaj ilaMa‘rifah alMa‘ani al-Fazi al-Minhaj, jilid ke-2, (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1997), hlm. 308. Lihat Shams al-Din Muhammad bin Abi al-‘Abbas Ahmad bin Hamzah bin Shihab al-Din al-Ramli, Nihayah alMuhtaj ila Sharh al-Minhaj, Jilid ke-5, (Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi, 1992), hlm. 64

84

52 Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rushd al-Qurtubiyy, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid, jilid ke-2, cet. ke-6, (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1982), hlm. 471. 53 Abdul Manan, Op. Cit., hlm. 258

Vol. 15, No. 1, Juni 2015

Al-Risalah


kan daripada memberikan pembuktian. 4. Hak Memberikan Pengakuan Menurut Profesor Subekti, semua yang Menurut perundangan Indonesia membuat dakwaan mesti memberikan pengakuan datang setelah di dahului oleh bayyinah, samada ada pengakuan atau dakwaan. Juga ianya harus dibuat di mahtidak. Sedangkan dalam Islam apabila kamah. Dengan arti kata sekiranya tiada pengakuan sudah dibuat oleh terdakwa seorangpun yang datang membuat tuntuatas apa yang dituntut oleh Penggugat betan di mahkamah berkenaan satu barang rarti permasalahan atau perbicaraan seleseperti jam tangan yang berada di tangan sai. Ini karena menurut Islam pengakuan seseorang. Maka barang tersebut diangyang telah dibuat itu sudah menjadi ketgap milik yang memegang jam tangan erangan yang kuat untuk memberikan tersebut sekalipun ianya diperoleh melakeputusan sesuatu hukum. lui jalan yang tidak sah. Dalam Islam ses3. Syarat-syarat Pengakuan eorang yang mau membuat pengakuan Sebagaimana telah disebutkan diatidak perlu menunggu orang lain datang tas bahwa perundangan Indonesia tidak membuat dakwaan barulah dia membuat mengambil penekanan yang serius pengakuan dan membagi hak orang terse54 berkenaan syarat alat bukti pengakuan. but. Juga seseorang yang sadar akan akiDibandingkan dengan al-iqrar dalam bat mengambil hak orang lain maka tidak Islam, para Ulama telah membincangperlu menunggu dan datang ke mahkamah kannya dengan panjang lebar. Di antara dan menyerahkan barang yang dia ambil syarat-syarat diterimanya sebuah pentersebut kepada yang berhak. Oleh itu alat gakuan menurut Ulama adalah berakal, bukti pengakuan adalah sah sekalipun 55 mukallaf, tidak terhalang untuk memtidak ada pertikaian berlaku dan tidak ada buat pengakuan (ghair al-mahjur), tidak orang yang ditarik sebagai pihak lawan.58 ada tohmah, tidak dipaksa (al-taw‘),56 5. Praktek Pengakuan di Pengadilan orang yang membuat pengakuan adalah Konsep pengakuan dalam Islam dan 57 tahu akan yang diakuinya. juga penggunaanya adalah agak berlainan dengan di Indonesia. Ini dapat di lihat kepada, akibat dari pengakuan yang dibuat 54 Adapun syarat penerimaan alat bukti pengakuan menurut perundangan Indonesia adalah ianya oleh para pihak yang bertikai. Menurut Isharus dibuat di hadapan hakim. Ini diatur dalam lam pengakuan yang dibuat oleh seseorang pasal 1923, 1925 (Kitab Undang-Undang Hukum akan mendamaikan dan menyejukkan Perdata) dan juga pasal 174 (HIR). hati al-muqirr lahu (orang yang menda55 Sebahagian Ulama menggunakan perkataan mukallaf, rujuk Mansur bin Yunus bin Idris al-Bahupat pengakuan). Ini dapat di lihat daripada ti, Kashshaf al-Qina‘an Matn al-Iqna‘, Jilid ke-5, takrif al-iqrar yang disebutkan oleh ‘Abd alih bahasa Muhammad Amin al-Dinnawiy/i, Allah bin Mahmud bin Mawdud (seorang (t.t.p., ‘Alam al-Kutub, t.t.), hlm. 391. 56 Imam al-Ramli menggunakan perkataan lain iaitu ‘la yasihhu iqrar mukrih’, Shams al-Din Muhammad bin Abi al-‘Abbas Ahmad bin Hamzah bin Shihab al-Din al-Ramli, Nihayah al-muhtaj ila Sharh al-Minhaj, Jilid ke-7, (Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi, 1992), hlm. 71. 57 ‘Alau al-Din Abi Bakr bin Mas‘ud al-Kassani al-

Al-Risalah

Hanafi, Kitab Bada’i‘ al-Sanna’i‘ fi Tartib alSyara’i‘, cet. ke-3, Jilid ke-7, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986), hlm. 222-223.

58 al-Shaikh Ahmad bin Shaikh Muhammad alZarqa, Sharh al-Qawa‘id al-Fiqhiyyah, cet. ke-2, (Damshiq: Dar al-Qalam, 1989), hlm. 395

Vol. 15, No. 1, Juni 2015

85


Ulama Hanafi) sebagai berikut:

ٌ ‫اﻋ ِ َْﱰ‬ ‫اف ﺻَ ﺎ ِد ٌر ِﻣﻦَ ْاﻟ ُﻤ ِﻘ ِّﺮ ﻳ َْﻈﻬ َُﺮ ﺑِ ِﻪ ﺣَ ٌّﻖ َاثﺑِ ٌﺖ َﻓ َﻴﺴْ ُﻜ ُﻦ َﻗ ْﻠ َﺐ‬ ‫ْاﻟ ُﻤ َﻘ ِّﺮ َ ُهل ِٕا َﱃ َذ ِكل‬ Pengakuan yang datang dari al-muqirr, dengan zahirnya pengakuan itu sabitlah hak maka merasa tenanglah hati al-muqirr lah disebabkan pengakuan itu.59

Ini dapat di lihat dalam perkara pembahagian warisan, Uki Lati Paputungan bin Lati Paputungan (Penggugat) melawan Hagi Lati Paputungan dkk.60 Gugatan Penggugat terhadap salah satu lot tanah (no. 5.4) sebagai harta peninggalan si mati adalah tidak diterima oleh Hakim tingkat pertama. Tetapi Tergugat membantah dakwaan Penggugat terhadap sebidang tanah (5.4.) tersebut sebagai tanah pusaka si mati. Maelis Hakim telah berhujah bahwa berasaskan keterangan saksi Tergugat dan diakui dan dibenarkan oleh Penggugat maka tanah (5.4.) adalah bukan harta warisan si mati.61 Dalam kasus ini, Hakim telah mengambil kesimpulan bahwa Penggugat telah membuat pengakuan berasaskan kesaksian yang dibuat oleh saksi yang dibawa oleh Tergugat. Pada hal Pemohon tidak ada melafazkan sendiri ‘pengakuan’ tersebut, tetapi hanya orang lain (saksi dari Tergugat) yang membuat keterangan kesaksian.

Di lihat dari takrif di atas maka diantara tujuan pengakuan adalah untuk menenangkan hati orang-orang yang bertikai. Dikaitkan dengan pengakuan yang dibuat oleh yang bersengketa di Peradilan ternyata kesan dari pengakuan itu tidak dapat di jumpai. Ini dapat di lihat dari kasus yang sudah dibicarakn dan putusan sudahpun dijatuhkan oleh majelis Hakim dengan berasaskan alat bukti pengakuan. Tetapi masih banyak yang tidak berpuas hati dan kemudian banding ke Mahkamah yang lebih tinggi. Ini bermakna, walaupun perkara tersebut diputuskan berdasarkan alat bukti pengakuan tetapi sebenarnya itu bukanlah pengakuan yang ikhlas yang datang daripada hati nurani pembuatnya. Juga karena pengakuan yang di dapat D. Aspek Alat Bukti Sumpah oleh hakim lebih kepada pemaksaan dan 1. Pihak yang Bersumpah sedikit ada unsur-unsur helah. Sumpah merupakan alat bukti yang Dari beberapa kasus yang telah unik khusus di Indonesia. Selain digudibaca oleh Penulis ternyata yang dikanakan di Mahkamah Syariah juga ianya takan pengakuan kebanyakannya kesimdipakai di Peradilan Negeri. Tetapi dapulan yang dibuat sendiri oleh hakim dari lam kasus tertentu, sumpah di Mahkamah tanya-jawap di masa proses perbicaraan. Syariah adalah berbeda dengan Peradilan Oleh karena tidak puas hati dengan hujah dan kesimpulan yang dibuat oleh hakim 60 Lihat Putusan Pengadilan Agama Kotamabagu tersebut maka tidak sedikit yang telah No. 70/Pdt.G/1996/PA.Ktg. Lihat juga Putusan membuat banding. Pengadilan Tinggi Agama Manado Nomor 02/ 59 ‘Abd Allah bin Mahmud bin Mawdud, Op. Cit., hlm.127. Lihat Mujamma‘ al-Lughah al‘Arabiyyah, al-Mu‘jam al-Wajiz, (Jumhuriyyah Misr al-‘Arabiyyah: Wizarah al-Tarbiyyah wa alTa‘lim, 1994), hlm. 615.

86

Pdt. G/1997/PTA.Mdo. Lihat juga Putusan Mahkamah Agung Nomor 315/K/AG/1997. Lihat Departemen Agama (2002), Yurisprudensi Peradilan Agama, hlm. 147-293. 61 Lihat Departemen Agama, Yurisprudensi Peradilan Agama, 2002, hlm. 198.

Vol. 15, No. 1, Juni 2015

Al-Risalah


lain. Dengan arti kata, sumpah yang dimaksud di Pengadilan Agama dalam kasus cerai adalah berbeda dengan makna sumpah secara umum. Ini karena yang dimaksud dengan sumpah dalam gugatan perceraian adalah bersumpah laknat diantara dua pihak yaitu suami dan isteri.62 Dalam pengertian ini maka sumpah tersebut tidak berlaku di Peradilan Negeri. Di bawah ini akan dibahas berkenaan sumpah secara umum yang dipakai di Pengadilan Agama juga Pengadilan Negeri. Perundangan Indonesia tidak memberikan definisi terang apakah itu sumpah. Maksud sumpah dalam hukum Pembuktian Indonesia hanya dikenal melalui takrif yang dibuat oleh para pakar perundangan Indonesia.63 Sumpah di Peradilan Indonesia tidak mengenal sistem apa yang disebutkan oleh Nabi s.a.w. bahwa pembuktian dibebankan kepada pendakwa dan sumpah atas pihak yang di dakwa. Tetapi dalam praktek di mahkamah, siapapun boleh di arahkan untuk bersumpah. RBg Pasal 182 menyebutkan: Bila dasar gugatan dan pembelaan yang diajukan tidak sepenuhnya dibuktikan atau juga tidak sepenuhnya tanpa bukti dan tidak ada kemungkinan sama sekali untuk menguatkannya dengan alat-alat bukti lain, maka karena jabatannya pengadilan negeri dapat memerintahkan salah satu pihak untuk melakukan sumpah ...

Pasal 182 di atas bermaksud, sekiranya seseorang yang membuat dakwaan tidak dapat membuktikan dakwaannya juga yang kena dakwa tidak dapat membuktikan keberatannya terhadap dak62 Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 126. Lihat juga Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1989, Pasal 88 ayat (1) 63 Teguh Samudra, Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata, cet. ke-2, (Bandung: Penerbit P.T. Alumni, 2004), hlm. 94-95

Al-Risalah

waan tersebut maka menurut Pasal 182 ini, Hakim akan membebankan kepada sesiapa sahaja menurut pilihannya untuk bersumpah. Agak berbeda dengan hukum Islam, menurut Ibn Farhun,64 sumpah ada beberapa bentuk. Pertama, sumpah untuk menolak dakwaan (li daf‘ alda‘wa), yaitu dakwaan yang tidak dapat dibuktikan oleh pendakwa maka untuk menafikan dakwaan tersebut terdakwa diarahkan untuk bersumpah. Sumpah ini adalah bersesuaian dengan yang disabdakan oleh Nabi s.a.w. bayyinah kepada pendakwa dan sumpah kepada terdakwa.65 Kedua, sumpah untuk membenarkan dakwaan (li tashih al-da‘wa), yaitu sumpah yang dibuat oleh saksi.66 Ketiga, sumpah pendakwa (al-yamin al-mardudah), yaitu sumpah yang dikembalikan kepada pendakwa karena yang kena dakwa enggan untuk bersumpah (al-nukul).67 Keempat, sumpah penyempurna (li tatmim alhukm), yaitu sumpah pembebasan setelah semua keterangan selesai dibuat.68 Sumpah pemutus (dalam Islam dikenal dengan yamin al-batt) adalah mengikat, sekiranya ia dibuat maka pihak 64 Ibrahim bin ‘Ali bin Muhammad Ibn Farhun, Tabsirah al-Hukkam fi Usul al-Aqdiyyah wa Manahij al-Ahkam, Jilid ke-1, (Kairo: Matba‘ah alKulliyah al-Azhariyyah, 1986), hlm. 157. 65 Imam Shihab al-Din Abi al-‘Abbas Ahmad bin Idris bin ‘Abd al-Rahman al-Sanhajiy al-ma‘ruf al-Qarafiy, Op.Cit., hlm. 1227. Lihat Khayr alDin al-Zirikliy, Op.Cit., 2002, hlm. 106. 66 Abi Muhammad ‘Abd Allah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Hanbaliy, Op.,Cit., Jilid ke-14, hlm. 132. Lihat Abu al-Hasan ‘Ali Bin Muhammad bin Habib al-Mawardiy al-Basariy, Op.Cit., Jilid ke-17, hlm. 110. 67 Abi Muhammad ‘Abd Allah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Hanbaliy, Ibid, hlm. 233-234. 68 Abd al-Karim Zaidan, Op,Cit., hlm. 204.

Vol. 15, No. 1, Juni 2015

87


lawan dianggap kalah.69 Pasal 183, RBg. (3) menyebutkan:

dan kesaksian. Berbeda dengan pandangan Hakim Zayd Hansh ‘Abd Allah (seorang Qadi Mahkamah Tinggi Yaman). Barangsiapa diminta melakukan sumpah tetapi menolak dan juga tidak mengembalikannya keMenurut Qadi Yaman ini, ia adalah bayyipada pihak lawan, dan juga barangsiapa yang nat mubasharah. Menurutnya73 adapun minta agar lawannya disumpah tetapi lawan itu keterangan langsung adalah di antara mengembalikan sumpah itu kepadanya namun adalah kesaksian, pengakuan, tulisan dan ditolaknya, harus dinyatakan kalah. sumpah. Menurut beliau, sumpah dikateBerpandukan Pasal 183 di atas, maka gorikan sebagai alat bukti langsung karena satu pengajaran dapat diambil bahwa ia terus berkait langsung dengan pertikasistem hukum pembuktian di Indonesia ian. Dengan kata lain sekiranya sumpah adalah sekiranya pihak lawan enggan berdibuat maka perbicaraan selesai. sumpah maka pihak yang satu lagi akan 2. Syarat Sumpah diperintahkan untuk bersumpah.70 Ini sePerbedaan syarat sumpah dengan suai dengan mazhab Imam Syafi‘i dan perundangan Indonesia diantaranya adaImam Malik, tetapi dengan syarat apabila lah dilafazkan dengan lidah, di hadapan yang enggan bersumpah tersebut adalah majelis hakim74 dihadiri oleh pihak lawan75 terdakwa (menurut Islam sumpah merudan tidak ada keterangan,76 permintaan pakan hak yang kena dakwa).71 salah satu pihak77 dan perbuatan yang diDari segi konsep, sumpah merupaklakukan sendiri oleh pihak yang melakuan alat bukti yang tidak langsung. Ini adakan sumpah.78 lah sesuai dengan pandangan M. Yahya Sedangkan syarat sumpah yang diseHarahap seorang bekas Hakim dan pakar butkan oleh Ulama79 diantaranya: mukalperundangan Indonesia. Menurut beliau sumpah adalah bukan alat bukti karena ia 73 Zayd Hansh ‘Abd Allah, “Wasail al-Ithbat”, merupakan indirect evidence.72 Menurut Majallah al-Buhuth al-Qadaiyyah, Bil. 7, (Juni 2007), hlm. 119 beliau sumpah itu bukan berbentuk yang 74 Undang-Undang RI Kitab Hukum Perdata, Pasal dapat di lihat (fizikal) sebagaimana tulisan 69 Dalam Islam, jenis sumpah seperti ini ulama berbeda pendapat. 70 Dalam Islam hakim akan memerintahkan pihak lawan untuk bersumpah disebabkan pihak yang lain menolak untuk bersumpah. Sedikit berlainan dengan Indonesia, apabila pihak lawan menolak untuk bersumpah dia akan dikalahkan kecuali dia meminta pihak yang satu lagi untuk berbuat yang demikian. Dalam perkara ini sekiranya pihak lawan mau menerima untuk bersumpah barulah pihak yang enggan untuk bersumpah itu dikalahkan 71 Abu ‘Amr Yusuf bin ‘Abd Allah bin Muhammad bin Abd al-Barr al-Namiriyi al-Andalusiy, al-Istidhkar, Jilid ke-22, (Beirut: Dar Qutaybah li al-Taba‘ah wa al-Nashr, t.t.), hlm. 70-71 72 M. Yahya Harahap, Op. Cit., hlm. 558

88

75 76

77 78

79

1929 dan 1944. Lihat HIR, Pasal 158 ayat (1). Bagaimanapun dibolehkan bersumpah di luar mahkamah dengan sebab-sebab dan alasan yang masuk akal. Lihat Pasal 185 (Rbg). Undang-Undang RI Kitab Hukum Perdata, Pasal 1945 dan Pasal 158 ayat (2) HIR. Undang-Undang RI Kitab Hukum Perdata, Pasal 1930 ayat (2), Pasal 1941, dan juga Pasal 156 ayat (1) HIR. Undang-Undang RI Kitab Hukum Perdata, Pasal 1929. HIR Pasal 156 ayat (1), bagaimana pun menurut Pasal 185 (Rbg) menyebutkan bahawa dengan izin hakim dibolehkan mewakilkan sumpah. Abu Ishaq Ibrahim bin Yusuf al-Fayruza badiyy al-Shirazi, al-Muhadhdhab fi Fiqh al-Imam alShafi‘i, Jilid 5, Tahqiq Muhammad al-Zuhayli, (Beirut: al-Dar al-Shamiyyah, 1996), hal. 477.

Vol. 15, No. 1, Juni 2015

Al-Risalah


laf, tidak dipaksa atau kemauan sendiri,80 sengaja,81 Islam82 dan Orang yang bersangkutan (tidak boleh diwakilkan),83 bersumpah dengan nama Allah, tidak al-ifrat (berlebih-lebihan). DR. Mustafa al-Zuhayli menambahkan di antaranya: al-mudda‘a ‘alayh menafikan dakwaan Pendakwa, permintaan yang bertikai melalui hakim, bukan sumpah dalam perkara hak Allah seperti hudud dan juga pertikaian yang dibolehkan menggunakan alat bukti pengakuan.84 Kemudian Hhakim, Zayd Hansh ‘Abd Allah (Hakim Mahkamah Tinggi Yaman) menambahkan syaratnya diantaranya sumpah dibuat di hadapan majelis hakim.85 Juga Ulama sepakat bahwa tidak boleh dibuat sump80 Abu Muhammad ‘Abd Allah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Hanbaliy, Op. Cit., hlm. 436 81 Abu Ishaq Ibrahim bin Yusuf al-Fayruza badiyy al-Shirazi, al-Muhadhdhab fi Fiqh al-Imam alShafi‘i, Jilid ke-4, alih bahasa Muhammad al-Zuhayli, (Beirut: al-Dar al-Shamiyyah, 1996), hlm. 477 82 Ibn Qudamah membolehkan sumpah orang kafir. Lihat Abu Muhammad ‘Abd Allah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Hanbaliy, Op. Cit., hlm. 436. 83 Mustafa al-Zuhayli, Wasail al-Ithbat fi Shari‘ah al-Islamiyyah fi al-Mu‘amalat al-Madaniyyah wa Ahwal al-Shar‘iyyah, (Beirut: Maktabah Dar al-Bayan, 1982), hlm. 352-353. Bagaimanapun Ulama tidak sepakat berkenaan hal ini, satu pendapat membolehkan dengan beberapa syarat, pendapat yang lain tidak membolehkan. Lihat Abu Zakariya Yahya bin Sharaf al-Nawawi alDamsiqi, Rawdah al-Talibin, Jilid ke-8, alih bahasa Shaikh ‘Adil Ahmad a’Abd al-Mawjud dan Shaikh ‘Ali Mu‘awwad, (Mamlakah al‘Arabiyyah al-Sa‘udiyyah: Dar ‘Alam al-Kutub, 2003), hlm. 318 84 Mustafa al-Zuhayli, Ibid. 85 Zayd Hansh ‘Abd Allah, “Wasail al-Ithbat”, Majallah al-Buhuth al-Qadaiyyah, Bil. 7, (Juni 2007), hlm. 101.

Al-Risalah

ah sekiranya masih ada alat bukti lain.86 Dengan kata lain bahwa di antara syarat sumpah adalah tidak ada bukti yang dapat dihadirkan lagi oleh mana-mana pihak. Shaikh al-Islam Abi Bakr bin ‘Ali bin Muhammad al-Haddad al-Yamaniy/i mengatakan dalam kitab beliau:

‫َٔانَّ ِﻣﻦْ َٔاﺻْ ِﻞ َٔا ِﰊ ﺣَ ِﻨﻴ َﻔ َﺔ َٔانْ َﻻ َ ْﳛ ِﻠ َﻒ ْاﻟ ُﻤ ْﻨ ِﻜ ُﺮ ٕا َذا َﻗ َﺎل‬ َ ِ َ‫ ِﱄ ﺑَ ِّﻴ َﻨ ٌﺔ ﺣ‬:‫ْاﻟ ُﻤ َّﺪ ِﻋﻲ‬ ‫ َو َٔاﻣَّﺎ ٕا َذا َﰷﻧَ ْﺖ ْاﻟ َﺒ ِّﻴ َﻨ ُﺔ ِﰲ‬... 87‫ﺎﴐ ٌة‬ 88 َ ْ ْ َ َ ُ َ ْ ْ ‫ﻣَﺠْ ِﻠ ِﺲ اﻟﺤُ ِﲂ ﻟ ْﻢ ﻳ ْﺴـﺘﺤْ ﻠﻒ ٕاﲨﺎﻋًﺎ‬ Membandingkan kedua-dua perundangan di atas maka satu pengajaran dapat diambil bahwa, semua syarat yang diperkenalkan oleh perundangan Indonesia adalah disebutkan dalam Islam. Akan tetapi tidak semua yang dijadikan syarat sumpah dalam Islam digunapakai dan diamalkan di Peradilan Indonesia. Persamaan antara Hukum Pembuktian Perdata dan Hukum Islam A. Aspek Makna Pengakuan Setelah membahas perbedaan diantara hukum pembuktian Indonesia dengan hukum Islam, maka di bawah ini penulis coba mengkaji, bagian-bagian yang manakah dari hukum pembuktian perdata yang sama dengan hukum Islam. Kekuatan alat bukti pengakuan tidak memberi pengaruh kepada orang lain tetapi ia hanya mengikat si pembuatnya saja. Ini adalah berdasarkan kaedah fiqh yang menyebutkan: 89 86 Shaikh al-Islam Abi Bakr bin ‘Ali bin Muhammad al-Haddad al-Yamaniy, al-Jawharah al-Nayyirah ‘ala Mukhtasar al-Quduri, Jilid ke-2, (Maktabah Haqqaniyyah: Pakistan, t.t), hlm. 311 87 Ibid, 310 88 Ibid, 311 89 al-Shaikh Ahmad bin Shaikh Muhammad alZarqa, Sharh al-Qawa‘id al-Fiqhiyyah, cet. ke-2,

Vol. 15, No. 1, Juni 2015

89


َ ِ ‫ْاﻟ َﺒ ِّﻴ َﻨ ُﺔ ﺣُ ﺠَّ ٌﺔ ُﻣ َﺘ َﻌ ِّﺪﻳ ٌَﺔ و ْ ِاﻻ ْﻗﺮَارُ ﺣُ ﺠَّ ٌﺔ َﻗ‬ ‫ﺎﴏ ٌة‬ Malahan kaedah di atas juga telah dijadikan sebagai satu Pasal dalam Majallah al-Ahkam al-‘Adliyyah yaitu satu Undang-Undang bertulis yang dibuat berdasarkan mazhab Hanafi pada masan Kerajaan ‘Utsmaniyyah di Turki.90 Penggunaan pengakuan di Indonesia nampaknya adalah sesuai dengan kaedah ini. B. Aspek Bilangan Minimal Saksi

Pernyataan yang sama juga dapat di lihat dalam HIR Pasal 163.92 Dari pernyataan ini jelas bahwa untuk mengelakkan dakwaan palsu maka salah satu cara menghindarkannya adalah bukti dan keterangan harus dibawa oleh yang membuat dakwaan itu. Rasulullah sebagai panduan dalam hal ini bersabda sekira-kira artinya: bukti wajib kepada orang yang mendakwa dan sumpah terletak kepada yang kena dakwa.93 Bagaimanapun hadith ini tidak digunapakai selurahnya di Indonesia. Ia hanya dipakai kepada ‘pendakwa’ yang dibebankan untuk membuktikan dakwaannya tetapi sumpah tidak dijelaskan sebenarnya tanggungan siapa. Sebab merujuk peruntukan-peruntukan yang mengatur berkenaan sumpah, ianya adalah wewenang Hakim untuk menunjuk siapa lebih dahulu untuk bersumpah.94

Dari segi jumlah bilangan saksi, terutama berkenaaan dalam perkara harta, mesti disaksikan sekurang-kurangnya dua orang. Ini dapat di lihat dalam Kompilsi Hukum Islam Pasal 14 (d), Pasal 24 (2), Pasal 195 (1), (4), Pasal 199 (2) dan (3), Pasal 204 (1), Pasal 218 (1), Pasal 223 (3). Juga dalam Undang-undang lain seperti RBg Pasal 306, Kitab UndangUndang Hukum Perdata Pasal 1905 dan HIR Pasal 169 menyatakan saksi satu orang tidak D. Aspek Batas Umur Baligh diterima. Semua Pasal-Pasal di atas adalah Syarat saksi di antaranya adalah baligh, menusesuai dengan firman Allah dalam surah alrut RBg Pasal 172 ayat 1 menyebutkan bahwa Baqarah ayat 282.91 batas umur baligh adalah 15 tahun. Ini artinya saksi anak-anak tidak diterima. Namun C. Beban Pembuktian merujuk Pasal berikutnya yaitu Pasal 173 meHukum beracara Indonesia di lihat dari segi nyatakan saksi anak-anak merupakan inisisiapa yang yang dibebani memberikan pem- atif sendiri hakim untuk mendengarnya tetapi buktian adalah lebih kurang sama dengan hu- kekuatannya hanya sebatas penjelasan. Dalam Islam batas umur baligh adalah tidak sama. kum Islam. BW seksyen 1865 menyatakan: Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mem- Melihat perundangan Indonesia yang berpepunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan gang kepada umur baligh 15 tahun merupakan haknya sendiri maupun membantah suatu hak satu pendapat yang dipelopori oleh jumhur, orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diimam Syafi’i dan Ahmad.95 Sedangkan batas wajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa itu.

(Damshiq: Dar al-Qalam, 1989), hlm. 395 90 Majallah al-Ahkam al-‘Adliyyah, Pasal 78. 91 Syams al-Din Abi ‘Abd Allah Muhammad bin Abi Bakr Ibn Qayyim al-Juwziyah, I‘lam alMuwaqqi‘in ‘an Rabb al-‘Alamin, (al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Sa‘udiyyah: Ibn Jawziyyah, 1423 H.).

90

92 Bambang Waluyo, Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 44 93 Hadits ini dapat ditemukan dalam sahih Bukhari kitab syahadah. Lihat Salih bin ‘Abd al-‘Aziz bin Muhammad, Op. Cit., hlm. 207-208. 94 HIR Pasal 156. 95 Abu al-Fadl Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-

Vol. 15, No. 1, Juni 2015

Al-Risalah


umur baligh menurut Abu Hanifah, anak lakilaki 18 atau 19 tahun dan untuk anak perempuan adalah 17 tahun. Menurut majoriti Malikiyah pula baik lelaki maupun perempuan batasnya adalah sama yaitu17 atau 18 tahun. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya kesaksian anak-anak adalah diterima tetapi khususus dalam permasalahan yang terjadi di antara mereka.96 Membandingkan kedua-dua system perundangan ini, nyata bahwa menurut Islam, semua yang dapat menyokong tercapainya tujuan kehakiman yaitu menegakkan keadilan adalah tidak ditinggalkan begitu saja. E. Pemeriksaan Setempat atau alMu‘ayanah Satu pemeriksaan (Survey) terhadap objek yang didakwakan sebelum keputusan yang mengikat akan dibuat adalah sangat penting untuk dibuat. Oleh karena fungsi dan manfaatnya tidak dinafikan lagi, sehingga bukan hanya dalam undang-undang97 disebutkan akan ‘Pemeriksaan Setempat’ (dikatakan sebagai salah satu alat bukti dalam perundangan di Indonesia)98 bahkan oleh karena banyaknya aduan dan ketiadakpuasan diantara pihak yang bersengketa, sehingga mau tidak mau Mahkamah Agung mengeluarkan surat arahan ‘Asqalaniy, Fath al-Bari bi Syarh Sahih alImam Abi ‘Abd Allah Muhammad bin Isma‘il alBukhari, Jilid ke-5, (Riyad: Maktabah al-Mulk Fahad al-Wataniah athna’ al-Nasyar, 2001), hlm. 326-328. 96 Siddiq Hasan Khan, al-Ta‘liqat al-Radiyyah alNadiyyah, Jilid ke-3, alih bahasa ‘Ali bin Hasan bin ‘Ali bin ‘Abd al-Hamid, (Saudi: Dar ibn ‘Affan, 2003), hlm. 253 97 Ini disebutkan dalam Pasal 153 HIR, juga RBg Pasal 180. 98 Abdul Manan, Op. Cit., hlm. 273 dan lihat M. Nur Rasaid, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 47.

Al-Risalah

kepada seluruh mahkamah di bawahnya untuk menjalankan hal tersebut. Di pandang dari hukum Islam ianya tidak bertentangan dan sememangnya ianya patut dibuat sebelum apa-apa keputusan dijatuhkan. Juga tujuannya adalah baik diantaranya untuk menghindarkan tersalah terhadap objek yang didakwakan. Menurut Penulis ianya merupakan bahagian daripada proses pemeriksaan terhadap perkara tersebut yang dikenal dengan istilah al-mu‘ayanah.99 Dr. Muhammad Mustafa al-Zuhayli menyatakan al-mu‘ayanah adalah:

َ ‫ﺎﻫﺪ ْاﻟ َﻘﺎﴈ ﺑ َﻨ ْﻔﺴﻪ َٔا ْو ﺑﻮ‬ َ ‫َٔانْ ُﻳ َﺸ‬ ‫َاﺳﻄﺔ ٔاﻣَﻴﻨﻪ ﻣَﺤَ َﻞ اﻟ َﲋاع ﺑ ْ ََﲔ‬ ‫ْاﻟ ُﻤ َﺘ َﺨﺎ َﲳ ْﲔ ﳌَ ْﻌﺮ َﻓﺔ ْاﻟﺤَ ﻘﺴْ َﻘﺔ ْ َٔاﻻﻣْﺮ ﻓ ْﻴﻪ‬ Melihat atau memeriksa tempat yang menjadi pertikaian diantara dua yang bersengketa sama ada qadi itu sendiri ataupun melalui perantaraan orang yang amanah, untuk memastikan perkara yang sebenar.

Menurut Zayd Hansh ‘Abd Allah, seorang Hakim Mahkamah Tinggi Yaman, al-mu‘ayanah adalah sangat penting untuk mengkuatkan keyakinan Mahkamah. Beliau menambahkan dengan melihat sendiri tempat (objek) perbalahan itu maka hasil keputusan hukumpun akan mencapai yang terbaik.100 Dengan kata lain sudah sepatutnya pihak Mahkamah memeriksa dan menganalisa semua kebenaran apa yang didakwakan oleh kedua-dua pihak. Bukan hanya apa yang disebutkan pihak yang berperkara di majelis pernicaraan tetapi juga letak, jumlah, luas dan lain-lain objek yang didakwakan harus dibuat survey ulang lagi. 99 Mustafa al-Zuhayli, Op. Cit., hlm. 590. Lihat Nasr Farid Wasil, Nazariyah al-Da‘wa wa alIthbat fi Fiqh al-Islami, (Qahirah: Dar al-Syuruq, 2002), hlm. 160. 100 Zayd Hansh ‘Abd Allah, “Wasail al-Ithbat”, Majallah al-Buhuth al-Qadaiyyah, Bil. 7, (Juni 2007), hlm. 77-157.

Vol. 15, No. 1, Juni 2015

91


Sekalipun ulama memperkatakan dan membahas berkenaan al-mu‘ayanah tetapi kita-kitab fiqh kebanyakannya tidak menjadikannya sebagai salah satu alat bukti.101 Ini karena di lihat dari segi prakteknya sememangnya ‘Pemeriksaan Setempat’ kurang tepat dikategorikan sebagai alat bukti (turuq al-ithbat) kerana ia adalah ahad ijraat al-da‘wa.102

yang ada.103 Tetapi sekalipun tidak dinyatakan dalam perundangan, namun dalam pembacaan penulis, ternyata masih ada alat bukti lain yang boleh dikategorikan sebagai alat pembuktian yang berdiri sendiri yang tidak digembor-gemborkan oleh para peneliti ataupun penulis undang-undang. Sekalipun hanya diselipkan dalam Pasal berkenaan sumpah, namun dipandang dari hukum Islam ianya merupakan satu alat bukti yang selalu dibahas Isu-isu Menarik dengan panjang lebar oleh para ulama dalam Setelah dibuat perbandingan antara perunperundangan Islam. Pada Pasal 156 (3) HIR, dangan Indonesia dengan hukum Islam, maka disebutkan: ternyata masih banyak hukum beracara IsBarang siapa yang dibebani untuk mengulam yang tidak diambil oleh undang-undang capkan sumpah menolak melakukannya atau Indonesia. Dalam bahagian ini, Penulis coba menolak mengembalikannya atau juga barang mengkaji apakah ada pembuktian lain yang siapa yang telah membebankan sumpah itu kepada pihak lawan akan tetapi oleh pihak latidak dimasukkan dalam undang-undang Inwannya pengucapan sumpah itu dikembalikan donesia tetapi sebenarnya dianggap sebagai kepadanya ternyata menolak untuk bersumpah kategori alat bukti menurut Islam. Ini sebab, sendiri, maka ia harus dinyatakan sebagai pihak daripada pembacaan yang telah dibuat terhyang kalah.104 adap perundangan Indonesia, terdapat beberMerujuk Pasal 156 (3) di atas, dari perapa ungkapan yang pada hakikatnya adalah katan ‘menolak melakukannya’ adalah dapat alat bukti yang sangat dominan di bincangkan dimasukkan sebagai salah satu alat bukti. Ini dalam Islam. Malahan ia merupakan alat bukti kemudian di penghujung dari Pasal tersebut penting yang dibuat penekanan oleh para Uladapat di lihat kesan daripada perkataan tersema, di antaranya: but dengan dinyatakan ‘pihak yang kalah’. Dari pernyataan di atas dapat diambil penA. Enggan Bersumpah gajaran bahwa sesorang yang enggan untuk Secara formal bahwa alat bukti dalam kasus- bersumpah setelah di perintahkan oleh Hakim kasus perdata di Indonesia adalah terbatas. Ini untuk berbuat yang demikian maka dia dinyasesuai yang diberikan oleh undang-undang takan sebagai pihak yang kalah. Di lihat dari sudut perundangan Islam, ketentuan ini merupakan satu alat pembuktian 101 Di lihat dari bilangan alat bukti yang ditawarkan yang dikenal dengan nukul al-yamin. Keengoleh para Ulama tidak ada yang menyebutkan Pemeriksaan Setempat sebagai alat bukti. Muhammad Amin al-shahir bi Ibn ‘Abidin, Radd al-Mukhtar ‘ala al-Darr al-Mukhtar Sharh Tanwir al-Absar, Jilid ke-8, alih bahasa ‘Adil Ahmad ‘Abd al-Mawjud dan ‘Ali Muhammad Mu‘awwad, (al-Riyad: Dar al-‘Alam al-Kutub, 2003), hlm. 23. 102 Mustafa al-Zuhayli, Ibid, hlm. 590.

92

103 HIR Pasal 164, Rbg Pasal 284 dan BW, Pasal 1866. 104 Pernyataan ini adalah hampir sama dengan yang disebutkan dalam kitab al-Mawsu‘ah alFiqhiyyah. Wazarah al-Awqaf wa al-Shu’un al-Islamiyyah, al-Mawsu‘ah al-Fiqhiyyah, Jilid ke-41, cet. ke-2, (al-Kuwayt: Wazarah al-Awqaf wa al-Shu’un al-Islamiyyah, 1983), hlm. 361

Vol. 15, No. 1, Juni 2015

Al-Risalah


ganan untuk bersumpah merupakan satu Camat sebenarnya adalah surat pelepasan pembuktian penting dalam Islam. Sekalipun hak (sebagaimana dinyatakan dalam suIndonesia tidak memasukkan nukul al-yamin rat tersebut, ‘APH’ yaitu Akta Pelepasan menjadi salah satu alat bukti dalam hukum Hak, dengan ganti rugi). pembuktiannya namun dalam praktek setiap 2. Juga dalam surat yang dibawa oleh perkara ia telah digunakan secara luas di PeraNyonya Sanggup a/p Tarigan disebutkan dilan. di muka surat 2 sebelah bawah, “Bidang tanah tersebut dalam akta hibah ini untuk diwakafkan untuk kepentingan umat B. Undian atau al-Qar‘ah Islam sebagai pengelolanya ialah yang Dalam perundangan Indonesia tidak ada memenerima hibah”. nyebut bahawa al-qar‘ah merupakan alat buka. Dengan pernyataan bahwa tanah itu ti. Tetapi secara tidak sadar telahpun menggusebenarnya untuk diwakafkan maka nakan undian ini sebagai salah satu asas untuk yang berkompeten membuat sijil membuat keputusan di mahkamah. Misalnya, wakaf adalah Kantor Urusan Agama pada situasi derajat pembuktian di antara para yaitu KUA. Karena itu yang berhak pihak adalah sama juga kemaslahatan yang untuk mendengar dan menilai Akta akan dijatuhkan kepada kedua-dua pihak adawakaf itu adalah Mahkamah Syariah lah sama maka disunatkan105 untuk dibuat unbukan Pengadilan Negeri Medan. dian. Ini dapat di lihat dalam kasus Sanggup b. Akta No. 27/3/APH/MTT1983 a/p Tarigan (Penggugat) melawan Badan Ketanggal 30 Mei 1983 yang dijadikan naziran Masjid (tergugat).106 Penggugat telah sebagai surat sokongan kepada menuntut nazir Masjid Masiah al-Ikhlas untuk dakwaannya oleh Nyonya Sanggup merobohkan Masjid dan sekolah yang ada di a/p Tarigan ditanda tangan tetapi tanah sengketa karena ia merupakan hak milik tidak dicantumkan nama (bermakna Penggugat yang di dapat dari pemberian Hjh. ia adalah palsu). Oleh itu pihak Badan Masiah kepada Penggugat (hibah). Kenaziran Masjid telah mengadukan Pihak Nazer (Terguggat) telah membanhal ini ke pihak polisi untuk tah tuntutan tersebut dan telah membuat jawamemastikan siapakah yang membuat pan: surat berkenaan (surat Polisi: LP/321/ 1. Akta hibah yang disebutkan dan dibawa K.19/VIII/2000, tanggal 1 Ogos oleh Nyonya Sanggup a/p Tarigan adalah tahun 2000). Perbuatan memalsukan sebenarnya bukan akta hibah (karena fordokumen merupakan kesalahan mulir untuk membuat akta hibah bukan pidana karanenya pihak Badan begitu). Surat yang dibawa oleh Nyonya Kenaziran Masjid sedang membawa Sanggup a/p Tarigan yang dibuat oleh kasus tersebut ke Polsek Medan Sunggal untuk dibuat dakwaan di 105 Badr al-Din Abi Muhammad Mahmud bin AhPengadilan Negeri. mad al-‘Aynay, ‘Umdah al-Qari Sharh Sahih al-Bukhari, Jilid ke-13, alih bahasa ‘Abd Allah c. Juga pada halaman surat satu Mahmud Muhammad ‘Amar, (Beirut: Dar albernombor, 27/3/APH/MTT1983 Kutub al-‘Ilmiyyah, 2001), hlm. 79. tersebut dikatatakan, “Diwakafkan/ 106 Putusan Mahkamah Agung Nomor 2842/K/ melalui S.K. NO. 72/3/0097/83 Pdt/2010 Al-Risalah

Vol. 15, No. 1, Juni 2015

93


tanggal 3 September 1983”, Juga ianya tidak ditanda tangan. Oleh itu menurut Badan Kenaziran Masjid, pihak Polisi harus mencari siapa yang membuat surat berkenaan. Karena ianya tidak logik disebabkan: (1) Akta itu dibuat pada bulan September sedangkan Hjh. Masyiah (pemberi hibah) meninggal 3 bulan sebelumnya yaitu 23 Juni 1983. (2) Pada Akta berkenaan jugs terdapat cap jari, karena itu pihak Polisi harus membuat penyidikan siapakah yang membuat cap jari tersebu; apakah cap jari itu kepunyaan orang yang hidup ataupun sudah meninggal. Ini karena ketika kematian Hjh, Masyiah di dapati atau terdapat tinta stempel pada jari-jarinya. Di Mahkamah Agung kasus ini di dapati bahwa kekuatan pembuktian kedua-dua pihak adalah sama. Ini di lihat daripada para Hakim (tiga orang) yang mendengar kasus inipun berbeda pendapat. Salah seorang Hakim (H.M.Imron Anwari) menolak hujahhujah tergugat (Nazer Masjid). Oleh karena para hakim berbeda pendapat menilai kasus ini, mereka kemudian telah membuat undian pendapat siapakah yang terbanyak. Maka dalam undian tersebut di dapati dua hakim (Dr. Artidjo Alkostar dan Dr. Mohammad Saleh) memihak kepada tergugat (Nazer Masjid). Kedua-dua hakim tersebut bersetuju bahwa tanah yang dihibahkan oleh pemberi hibah adalah tanah wakaf untuk kegunaan orang Islam. Pemakaian pengundian (dissenting opinion) dalam perundangan Indonesia adalah disebutkan dalam prosedur Undang-undang Pidana. Undang-undang ini menyatakan sebagai berikut: Pada asasnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat 94

kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Putusan diambil dengan suara terbanyak b. Jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.107 Dari kasus di atas dapat diambil satu pengajaran bahwa pengundian dalam system perundangan di Indonesia adalah dikenal sekalipun ia tidak dinyatakan dalam perundangan sebagai alat bukti. Tetapi agak sedikit berbeda bahwa yang dimaksud dengan (dissenting opinion) adalah perbedaan pendapat terhadap dalil-dalil yang di bawa oleh para pihak. Adapun dalam prakteknya, jumlah Hakim dalam mendengar satu kasus di Mahkamah adalah berbeda-beda. Setiap perbicaraan harus didengar oleh Hakim yang berjumlah ganjil yaitu satu,108 tiga,109 lima,110 tujuh ataupun sembilan orang.111 Dalam membuat keputu107 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981, Pasal 182 ayat (6). 108 Dalam kasus anak-anak di bawah umur, jumlah hakim yang mendengar kasus ini adalah satu orang. Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 11 ayat (1). 109 Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 11 ayat (1). Lihat Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 40 ayat (1). 110 Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pasal 32 ayat (2) 111 Mahkamah Konstitusi jumlah hakim yang mendengar sesebuah perkara berjumlah sembilan orang, kecuali dalam keadaan tertentu maka yang akan membicarakan kasus tersebut berjumlah tujuh orang. Ini bermakna jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan kasus-kasus yang didengar di Mahkamah lain. Tetapi jumlahnya mesti ganjil, ini bertujuan untuk mengelakkan dari pada sama kuat ketika hendak memberikan putusan terhadap sesuatu kasus.

Vol. 15, No. 1, Juni 2015

Al-Risalah


san, semua hakim akan ditanya pendapat mereka. Keputusan majelis hakim akan diambil berdasarkan kemuwafakatan. Sekiranya kata sepakat tidak dapat diambil dari semua hakim maka akan diadakan voting. Pendapat terbanyak merupakan keputusan mahkamah, tetapi sekiranya dengan cara ini juga tidak dapat dilakukaan maka diadakan pengundian. Pengundian di sini yaitu dengan melalui pemilihan pendapat yang mana yang lebih memihak kepada yang kena dakwa maka itulah yang menjadi hasil keputusan majelis hakim. C. Ta‘arud al-Bayyinat Ta‘arud al-Bayyinat adalah keterangan yang dibuat oleh yang bersengketa adalah sangat susah untuk menyatukannya,112 ini karena keterangan keduanya saling berlawanan. Dengan arti lain bahwa salah satu pihak dapat menghadirkan bukti seumpama bukti yang dibawa oleh pihak yang satu lagi. Apabila terjadi kasus yang sama seperti ini maka Hakim memerlukan pemerhatian dan penghayatan yang sangat mendalam. Ini karena para waktu itu keterangan kedua-dua pihak di lihat samasama benar. Oleh itu para ulama telah membahas masalah ini dengan panjang lebar. ‘Ali al-Zila‘iy/i al-Hanafiy/i113 misalnya telah mentakrifkannya dengan: ‫( َﺗ َﻘﺎﺑ ُُﻞ ْﺍﻟﺤُ ﺠﱠ َﺘﻴ ِْﻦ‬Berlawanan dua hujah/ keterangan). Takrif lain, yang lebih panjang daripada

di atas ialah:

َ ُ ‫ َٔانْ ﺗَ َﺸﻬ ََﺪ ِٕاﺣْ َﺪ‬:‫َﺎرُﺿ ُﻬﻤَﺎ‬ ُ ‫َﻓ َﺘﻌ‬ ‫اﳘﺎ ﺑِ َﻨ ْﻔ ِﻲ ﻣَﺎ َٔا ْﺛ َﺒ َﺘ ْﺘ ُﻪ ْ ُٔاﻻ ْﺧ َﺮى َٔا ْو‬ ‫ِاب ْﻟﻌ َْﻜ ِﺲ‬ Ta‘arud adalah salah satu dari kedua yang bertikai saling membantah apa yang didakwa oleh yang lain atau sebaliknya.114

Di bandingkan dengan Peradilan Perdata Indonesia, sekalipun ta‘arud tidak disebutkan dalam hukum pembuktiannya namun dalam contoh kasus sebelumnya yaitu Nyonya Sanggup a/p Tarigan (Penggugat) melawan Badan Kenaziran Masjid (Tergugat).115 Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa keterangan di antara Penggugat dan Tergugat di Mahkamah Agung adalah hampir sama. Sehingga majelis Hakim terpaksa bermusyawarah untuk mencari keputusan di antara tiga orang Hakim yang mendengar kasus tersebut. Ini karena ketiga-tiga Hakim mempunyai penilaian dan pendapat yang yang berbeda berkenaan perkara ini. D. Istifadah

Salah satu cara mendapatkan maklumat adalah melalui pendengaran. Melalui pendengaran juga dapat menghasilkan keterangan yang diubah menjadi bukti yang boleh dihadirkan di mahkamah. Keterangan melalui pendengaran ini di dalam kitab-kitab fiqh disebut dengan al-istifadah. Sebagaimana alat lain, ia merupakan pembuktian tidak langsung atau ghair Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. al-mubasharah yang mana Ulama berbeda 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pendapat mengenai penggunaannya dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (4). peradilan. Para Ulama sepakat untuk mengam-

112 Mansur bin Yunus bin Idris al-Bahuti, Kashshaf al-Qina‘an Matn al-Iqna‘, Jilid ke-5, alih bahasa Muhammad Amin al-Dinnawiy, (t.tp: ‘Alam al-Kutub, t.t), hlm. 344 113 Fakhr al-Din ‘Uthman bin ‘Ali al-Zila‘iy alHanafiy, Tabyin al-Haqaiq Sharh Kanz Daqaiq, Jilid ke-5, (Misr: Matba‘ah al-Kubra al-Amiriyyah, 1315 H), hlm. 178.

Al-Risalah

114 Abu Ishaq Burhan al-Din Ibrahim bin Muhammad bin ‘Abd Allah bin Muhammad Ibn al-Muflih al-Hanbaliy, al-Mubdi‘ Sharh al-Muqni‘, Jilid ke-8, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), hlm. 269 115 Putusan Mahkamah Agung Nomor 2842/K/ Pdt/2010

Vol. 15, No. 1, Juni 2015

95


bil keterangan ini dalam kasus berkenaan nasab dan al-wiladah.116 Sedangkan selain dalam kedua-kedua perkara tersebut Ulama tidak sepakat.117 Menurut Mazhab Hanbali, dibolehkan menggunakan keterangan al-istifadah dalam masala perkawinan, wakaf, pemerdekaan dan lain-lain.118 Dalam praktek Pengadilan Agama Indonesia yang mempunyai wewenang mendengar permasalahan keluarga Islam adalah mengambil al-istifadah sebagai salah satu hujah untuk membuat keputusan, sekalipun dalam undang-undang ia tidak dinyatakan sebagai salah satu alat bukti. Ini dapat di lihat dalam kasus wakaf yaitu Ijudin Taufikillah melawan Hj. Komaruddin bin Hj. Anwar dkk.119 Menurut saksi Sali bin Sairin (92 tahun), Dadat Muhammad (41 tahun) dan Hj. Utomi Bustomi (65 tahun), mereka mengatakan, bahwa berita tanah yang diperikaikan itu sebagai tanah wakaf adalah sudah menjadi berita umum dan diketahui oleh orang ramai. Komen hakim, pesan secara turun temurun tentang wakaf yang tidak ada surat tanda wakaf adalah diterima dan sah menurut hukum. Ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 25 November 1975 No. 239 K/Sip/1873, yang menyatakan bahwa “apabila peristiwa hukum yang terjadi dahulu tidak mempunyai surat, akan tetapi berdasarkan pesan turun temurun, sedang saksi yang langsung menghadapi perbuatan hukum itu sudah tidak ada dan telah meninggal dunia, maka dari pesan turun temurun itulah dapat dinilai sebagai keterangan saksi”.

Penutup Sekalipun banyak undang-undang Indonesia yang berasal dari pada undang-undang klasik peninggalan bangsa Eropa, tetapi bagaimanapun tidak dinafikan ada di beberapa segi ianya perlu dikekalkan. Pengkekalan ini perlu di buat karena ia tidak berlawanan dengan hukum Islam dan dari sudut-sudut tertentu ia unik yang perlu dijaga. Berdasarkan teori pembuktian undang undang secara negatif, putusan para hakim dalam suatu perkara harus didasarkan keyakinan hakim sendiri serta ditambah dengan minimal dua dari lima alat bukti. Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Ini dapat di lihat dalam kasus Taharudin (Penggugat) melawan Firma Medan Jaya.120 Penggugat adalah perantara diantara bank dengan pengusaha untuk peminjaman uang. Setelah diminta beberapa kali, pihak tergugat (Firma Medan Jaya) enggan untuk membayarnya hutangnya. Akibatnya Pemohon harus membayar keterlambatan bayaran tersebut kepada syarikat Primkopad. Karena tidak ada penyelesaiannya, penggugat telah membuat dakwaan di Pengadilan Negeri Medan. Dan putusan memihak kepadanya, dan mengarahkan pihak tergugat untuk membayar hutanghutang tersebut. Tergugat kemudian tidak puas hati den116 Abu al-Qasim ‘Ali bin Muhammad bin Ahmad gan putusan itu dan telah banding ke Pengadial-Samnaniy, Rawdah al-Qada’ wa Tariq al-Najah, Jilid ke-1, alih bahasa Salah al-Din al-Nahi, lan Tinggi Negeri Medan. Akhirnya Putusan (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1984). banding lebih memihak kepada pihak tergu117 ‘Abd al-Karim Zaydan, Op. Cit., hlm. 174-175. gat dan memutuskan membatalkan keputu118 Ibid 119 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2011/PTA.Bdg, hlm. 5.

96

120 Putusan Mahkamah Agung Sip/1973, hlm. 276

Vol. 15, No. 1, Juni 2015

Nomor 665 K/

Al-Risalah


san Pengadilan Negeri Medan. Oleh kerana tidak puas dengan keputusan tersebut penggugat asli telah membuat kasasi ke Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung penggugat dapat membuktikan dakwaaannya tersebut dan memberikan putusan bahwa tergugat asal adalah bersalah dan dinyatakan sebagai pihak yang kalah. Dintara hujah dan dalil-dalil menolak dakwaan itu ialah tergugat 2 telah mengeluarkan chek atas nama tergugat 3. Alasan ini telah diterima oleh Pengadilan Tinggi Negeri Medan. Dalil-dalil tergugat ini bagaimanapun tidak cukup, karena Hakim Mahkamah Agung menyatakan satu surat saja tanpa dikuatkan dengan keterangan lain adalah tidak diterima. Juga karena menurut surat kuasa No. 40 yang dikeluarkan tanggal 20 Juni 1968 bahwa tergugat 2 hanya dapat membuat peminjaman duit untuk kepentingan tergugat 3 kepada bank dengan syarat disetujui oleh Direktur Firma Medan Jaya. Juga yang agak menarik dalam perundangan Indonesia adalah berkenaan jumlah alat bukti yang digunakan di mahkamah dan perkara-perkara tertentu. Sekalipun di Peradilan perdata pemakaian alat bukti adalah terbatas tetapi dalam kasus-kasus berat atau pidana maka pemakaian alat-alat bukti adalah tidak di batasi. Bibliografi Literatur ‘Abd al-Karim Zaydan, Nizam al-Qada’ fi alShara‘ah al-Islamiyyah, Cet. Ke-2., Beirut: Muassasah al-Risalah, 1989. ‘Abd Allah bin Mahmud bin Mawdud, alIkhtiyar li Ta‘lil al-Mukhtar, Jil. Ke-2., Ta‘liqat: Shaikh Mahmud Abu Daqiqah, Al-Risalah

Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t. Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: Prenada Media Group, 2006. Abd al-Rahman Ibrahim Abd al-‘Aziz, alQada’ wa Nizamuhu fi al-Kitab wa al-Sunnah, Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Sa‘udiyyah: Jami‘ah Umm al-Qura, 1989. ‘Abd al-Rahman Ibrahim Abd al-‘Aziz, alQada’ wa Nizamuhu fi al-Kitab wa al-Sunnah, Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Sa‘udiyyah: Jami‘ah Umm al-Qura, 1989. Abi Bakr Muhammad bin Ibrahim bin alMundhir al-Naysaburi, al-Ijma‘, Cet. Ke-2, alih bahasa Abu Hammad Saghir Ahmad bin Muhammad Hanif, ‘Ajman: Maktabah al-Furqan, 1999. Abi Muhammad ‘Abd Allah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Hanbaliy, al-Kafi, Jil. Ke-6., alih bahasa ‘Abd Allah bin ‘Abd al-Muhsin, Hajr li al-Taba‘ah wa al-Nashr wa al-I‘lan, ttp. Abi al-Mahasin ‘Abd al-Wahid bin Isma‘il alRuyani, Bahr al-Madhhab, alih bahasa Ahmad ‘Izzw ‘Inayah al-Damshiqi, Jil. Ke-12, Beirut: Dar Ihya’al, 2002. Abi ‘Abd Allah Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub Ibn Qayyum al-Jawziyyah, al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah alSyar‘iyyah aw, alih bahasa Nayif bin Ahmad al-Hamad, Jeddah: Dar al-‘Alam wa al-Fawaid, t.t. Abu Muhammad ‘Abd Allah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Hanbaliy/i, al-Mughniy, Jil. Ke-14, Cet. Ke-3, Tahqiq ‘Abd Allah bin ‘Abd al-Muhsin alTurkiy/i dan ‘Abd al-Fattah Muhammad al-Halwi, Sa‘udi: Dar ‘Alam al-Kutub, 1997. Abu ‘Abd Allah Muhammad bin Nasr al-Mar-

Vol. 15, No. 1, Juni 2015

97


waziy, Ikhtilaf al-Ulama’, alih bahasa al-Sayyid Subhi al-Samiraiy/i, Beirut: ‘Alam al-kutub, 1985. Abu ‘Abd Allah Muhammad bin Idris alShafi‘iy/i, al-Umm, Jil. Ke-8., alih bahasa Rif‘at Fawzi ‘Abd al-Mutallib, ttp., Dar al-Wafa’ li al-Taba‘ah wa al-Nashar wa al-Tawzi‘, 2001. Abu ‘Amr Yusuf bin ‘Abd Allah bin Muhammad bin Abd al-Barr al-Namiriyi al-Andalusiy/i, al-Istidhkar, Jil. Ke-22, Beirut: Dar Qutaybah li al-Taba‘ah wa al-Nashr, t.t. Abu al-Fadl Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al‘Asqalaniy, Fath al-Bari bi Syarh Sahih al-Imam Abi ‘Abd Allah Muhammad bin Isma‘il al-Bukhari, Jil. Ke-5, Riyad: Maktabah al-Mulk Fahad al-Wataniah athna’ al-Nasyar, 2001. Abu al-Husayn Yahya bin al-Khayr bin Salim al-‘Imrani al-Shafi‘iy/i al-Yamaniy/i, alBayan fi Madhhab al-Imam al-Shafi‘iy/i, Jil. Ke-13, alih bahasa Qasim Muhammad Nuri, Beirut: Dar al-Minhaj, 2000. Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rushd alQurtubiyy, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid, Jil. Ke-2., Cet. Ke-6., Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1982. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazaliy/i, al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi‘iy/i, Jil. Ke-2., alih bahasa ‘Ali Mu‘awwid e.t., Beirut: Shirkah Dar al-Arqam bin Abi al-Arqam, 1998. Abu Ishaq Ibrahim bin Yusuf al-Fayruza badiyy al-Shirazi, al-Muhadhdhab fi Fiqh al-Imam al-Shafi‘i, Jil. Ke-5, Taqiq Muhammad al-Zuhayli , Beirut: al-Dar alShamiyyah, 1996. Abu Ishaq Burhan al-Din Ibrahim bin Muhammad bin ‘Abd Allah bin Muhammad 98

Ibn al-Muflih al-Hanbaliy/i, al-Mubdi‘ Sharh al-Muqni‘, Jil. Ke-8, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997. Abu al-Qasim ‘Ali bin Muhammad bin Ahmad al-Samnaniy/i, Rawdah al-Qada’ wa Tariq al-Najah, Jil. Ke-1, Tahqiq: Salah al-Din al-Nahi, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1984. Abu Zakariya Yahya bin Sharaf al-Nawawi al-Damsiqi, Rawdah al-Talibin, Jil. Ke-8, Tahqiq: Shaikh ‘Adil Ahmad a’Abd alMawjud dan Shaikh ‘Ali Mu‘awwad, Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Sa‘udiyyah: Dar ‘Alam al-Kutub, 2003. Ahmad bin Shaikh Muhammad al-Zarqa, Sharh al-Qawa‘id al-Fiqhiyyah, Cet. Ke-2, Damshiq: Dar al-Qalam, 1989. Ahmad Fathi Bahnasiyy, Nazariyyah al-Itsbat fi al-Fiqh al-Jinaiyy al-Islamiyyah, (t.t): Dar al-Syuruq. Ahmad Ibrahim Bek, Turuq al-Ithbat alShar‘iyyah, Misr: Maktbah al-Azhariyyah li al-Turath, 2003. Ahmad Mustafa al-Muraghi, al-Muragi, Jil. Ke-3., (Misr: Syarikah Maktabah wa Matba‘ah Mustafa al-Baba al-Halabi waawladih, 1946. ‘Ali Haydar khawajah amin afnada, Diraru al-Hukkam Syarh Majallah al-Ahkam, Jil. Ke-1, alih bahasa al-Mahami Fahmi al-Husayni, Beirut: Dar al-Kutub al‘Ilmiyyah, t.t. ‘Alau al-Din Abi Bakr bin Mas‘ud al-Kassani al-Hanafi, Kitab Bada’i‘ al-Sanna’i‘ fi Tartib al-Islami‘, Cet. Ke-3., Jil. Ke-7., Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986. Al-‘Allamah al-Hummam Mawlana Shaikh Nizam, al-Fatawa al-Hindiyyah alMa‘rufah al-Fatawa al-‘Alamghiriyyah fi Mazhab al-Imam al-A‘zam Abi Hanifah al-Nu‘man, Jil. Ke-4, Tashih ‘Abd al-Latif Hasan ‘Abd al-Rahman, Beirut:

Vol. 15, No. 1, Juni 2015

Al-Risalah


Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000. Al-Imam al-Hafiz Muhammad bin ‘Isa bin Sawrah al-Tirmidhiy/i, Sunan alTirmidhiy/i, Tahqiq: Muhammad Nasr alDin al-Albani/i, Riyad: t.t. Al-Shaikh Ahmad bin Shaikh Muhammad alZarqa, Sharh al-Qawa‘id al-Fiqhiyyah, Cet. Ke-2, Damshiq: Dar al-Qalam, 1989. Bambang Waluyo, Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 1991. Badr al-Din Abi Muhammad Mahmud bin Ahmad al-‘Aynay, ‘Umdah al-Qari Sharh Sahih al-Bukhari, Jil. Ke-13, Tashih: ‘Abd Allah Mahmud Muhammad ‘Amar, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2001. Departemen Agama, Yurisprudensi Peradilan Agama, 2002. Fakhr al-Din ‘Uthman bin ‘Ali al-Zila‘iy/i alHanafiy/i, Tabyin al-Haqaiq Sharh Kanz Daqaiq, Jil. Ke-5, Misr: Matba‘ah al-Kubra al-Amiriyyah, 1315 H. Hamid Muhammad Abu Talib, al-Tanzim al-Qadaiyy al-Islami, t.tp: Matba‘ah alSa‘adah, 1982. Ibn Qayyim al-Jawziyyah, al-Firasah, alih bahasa Salah Ahmad al-Samraiy/i, Baghdad: Matba‘ah Izman, 1986. Ibrahim bin ‘Ali bin Muhammad Ibn Farhun, Tabsirah al-hukkam fi usul al-aqdiyyah wa manahij al-ahkam, Jil. Ke-1, Kairo: Matba‘ah al-Kulliyah al-Azhariyyah, 1986. Imam Shihab al-Din Abi al-‘Abbas Ahmad bin Idris bin ‘Abd al-Rahman al-Sanhajiy/i al-ma‘ruf al-Qarafiy/i, Kitab al-Furuq Anwar al-Buruq fi Anwa’ al-Furuq, Juzuk 4, Tahqiq Muhammad Ahmad Sarraj dan ‘Ali Jumu‘ah Muhammad, Qaherah: Dar al-Salam li al-Taba‘ah wa al-Nashr wa al-Tawzi‘ wa al-Tarjamah, 2001. Al-Risalah

Imam Malik bin Anas al-Asbahaniyy, alMudawwanah al-Kubra, Jil. Ke-4, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994. Imam ‘Ala’ al-Din Abi Bakr bin Mas‘ud al-Kasani al-Hanafi, Kitab Badai‘ alSana’i‘, Jil. Ke-6., Cet. Ke-2., Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986. M. Nur Rasaid, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2003. M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2004. Majallah al-Ahkam al-‘Adliyyah, Pasal 78. Mansur bin Yunus bin Idris al-Bahuti, Kashshaf al-Qina‘an Matn al-Iqna‘, Jil. Ke-2, alih bahasa Muhammad Amin alDinnawiy/i, ‘Alam al-Kutub, ttp. Muhammad Amin al-shahir bi Ibn ‘Abidin, Radd al-Mukhtar ‘ala al-Darr al-Mukhtar Sharh Tanwir al-Absar, Jil. Ke-8, Tahqiq ‘Adil Ahmad ‘Abd al-Mawjud dan ‘Ali Muhammad Mu‘awwad, al-Riyad: Dar al-‘Alam al-Kutub, 2003. Muhammad bin ‘Abd al-Rahman bin Muhammad bin Qasim, al-Mustadrak ‘ala Majmu‘ al-Fatawa Syekh al-Islam Ahmad Ibn Taimiyyah, Jil. Ke-5, ttp, 1418 H. Muhammad bin Husayn bin ‘Ali al-Turiy/i alQadiriy/i al-Hanafiy/i (1997), Takmilah al-Bahr al-Raiq Sharh Kanz Daqaiq, Jil. Ke-7, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t. Muhammad bin Muhammad bin Khalil Badr al-Din al-Ma‘ruf bi Ibn al-Ghars alHanafi, al-Majani al-Zahriyyah ‘ala alFawakih al-Badriyyah fi al-Aqdiyyah alHukmiyyah, Misr: Matba‘ah al-Nayl, t.t. Muhammad Nasir al-Din al-Albani, alTa‘liqat al-Radiyyah al-Nadiyyah, Juz 3, Saudi: Dar ibn ‘Affan, 2003. Mujamma‘ al-Lughah al-‘Arabiyyah, alMu‘jam al-Wajiz, Jumhuriyyah Misr al‘Arabiyyah: Wizarah al-Tarbiyyah wa al-

Vol. 15, No. 1, Juni 2015

99


Ta‘lim, 1994. Mustafa al-Zuhayli, Wasail al-Ithbat fi Shari‘ah al-Islamiyyah fi al-Mu‘amalat al-Madaniyyah wa Ahwal al-Shar‘iyyah, Beirut: Maktabah Dar al-Bayan, 1982. Nasr Farid Wasil, Nazariyah al-Da‘wa wa alIthbat fi Fiqh al-Islami, Qahirah: Dar alSyuruq, 2002. Salih bin ‘Abd al-‘Aziz bin Muhammad, Mawsu‘ah al-Hadith al-Syarif al-Kutub al-Sittah, Cet. Ke-3., al-Sa‘udiyyah: Dar al-Salam, 2000. Shaikh Abi Bakr bin ‘Ali bin Muhammad bin Haddad al-Yamaniy/i, al-Jawharah al-Nayyirah ‘ala Mukhtasar al-Quduri, Jilid Ke-2, Pakistan: Maktabah Haqqaniyyah, t.t. Shams al-Din Abi ‘Abd Allah Muhammad bin Abi Bakr Ibn Qayyim al-Jawziyyah, I‘lam al-Muwaqq‘in ‘an Rabb al-‘Alamin, Jil. Ke-2., Beirut: Dar al-Kutub, 1996. Shams al-Din Abu Bakr Muhammad bin Abi Sahal al-Sarakhsi, al-Mabsut, Jil. Ke-3, alih bahasa Khalil Muhyi al-Din al-Mays, Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1989. Shams al-Din Abi ‘Abd Allah Muhammad bin Abi Bakr Ibn Qayyim al-Juwziyah, al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar‘iyyah, Tahqiq Muhammad Jamil Ghazi Beirut: Matba‘ah al-Madani, 1995. Shams al-Din Muhammad bin al-Khatib alSharbayni, Mughni al-Muhtaj ilaMa‘rifah al-Ma‘ani al-Fazi al-Minhaj, Jil. Ke-2, Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1997. Shams al-Din Muhammad bin Abi al-‘Abbas Ahmad bin Hamzah bin Shihab al-Din al-Ramli, Nihayah al-muhtaj ila Sharh al-Minhaj, Jil. Ke-7., Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi, 1992. Shihab al-Din Ahmad Ibn Hajar al-Haytamiy/i, Hawashi Tuhfah al-Muhtaj bi Sharh al100

Minhaj, Jil. Ke-10, Misr: al-Maktabah alTijariyyah al-Kubra, 1983. Siddiq Hasan Khan, al-Ta‘liqat al-Radiyyah al-Nadiyyah, Jil. Ke-3, Tahqiq: ‘Ali bin Hasan bin ‘Ali bin ‘Abd al-Hamid, Saudi: Dar ibn ‘Affan, 2003. Syihab al-Din al-Qalyubiy dan Syekh ‘Umairah, Hashiyatan al- Qalyubiy wa ‘Umarah, Jil. Ke-4, Misr: Sharikah Maktabah wa Matba‘ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih, 1982. Teguh Samudra, Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata, Cet. Ke-2, Bandung: Penerbit P.T. Alumni, 2004. Zayd Hansh ‘Abd Allah, “Wasail al-Ithbat”, Majallah al-Buhuth al-Qadaiyyah, Bil. 7, Juni 2007 Zayn al-Din bin Ibrahim, al-ma‘ruf bi Ibn Nujaym, al-Ashbah wa al-Nazair, Tahqiq Muhammad Muti‘ al-Hafiz, Suriyyah: Dar al-Fikr, 1983. Wazarah al-Awqaf wa al-Shu’un al-Islamiyyah, al-Mawsu‘ah al-Fiqhiyyah, Jil. Ke-1., Cet. Ke-2., al-Kuwayt: Wazarah al-Awqaf wa al-Shu’un al-Islamiyyah, 1983. Lain-lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981. Kompilasi Hukum Islam pasal 24 dan 25. Putusan Mahkamah Agung No. 665 K/ Sip/1973. Putusan Mahkamah Agung no. 315/K/ AG/1997. Putusan Mahkamah Agung No. 387 K/ AG/2010. Putusan Mahkamah Agung No. 2842/K/ Pdt/2010 Putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado

Vol. 15, No. 1, Juni 2015

Al-Risalah


No. 02/Pdt. G/1997/PTA.Mdo. Putusan Pengadilan Agama Kotamabagu No. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung 70/Pdt.G/1996/PA.Ktg. No. 56/Pdt.G/2011/PTA.Bdg,

Al-Risalah

Vol. 15, No. 1, Juni 2015

101

Hidayat bin Muhammad

Recommend Documents