GUBERNUR JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR,

GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 42 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMELIHARAAN DAN PENGAMANAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 45 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2009 Seri E, perlu mengatur Tata Cara Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pengamanan Barang Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam UndangUndang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

1

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 11. Peraturan presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara; 12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

2

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor Tahun 2005 Nomor 5 Seri E); 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 1 Seri E); 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 4 Seri E); Negeri dan Pemerintah Daerah ; MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMELIHARAAN DAN PENGAMANAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Provinsi Jawa Timur. 6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan di Iingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.' 7. Biro adalah biro-biro dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur. 9. Barang milik daerah adalah semua barang milik Pemerintah Provinsi yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.


3

10. Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut Pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi Pengelolaan barang milik Daerah. 11. Pembantu Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut Pembantu Pengelola adalah pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada SKPD. 12. Pengguna barang milik daerah selanjutnya disebut Pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah. 13. Kuasa Pengguna barang milik daerah yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. 14. Penyimpan Barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang milik daerah. 15. Pengurus Barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang milik daerah dalam proses pemakaian yang ada pada SKPD. 16. Pembantu Pengurus Barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang milik daerah dalam proses pemakaian yang ada pada UPTD/Biro atau membantu pelaksanaan tugas Pengurus Barang SKPD. 17. Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif, dan upaya hukum. 18. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna sehingga menambah masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. 19. Perbaikan adalah bagian kegiatan pemeliharaan yang merupakan kegiatan penggantian dari sebagian aset berupa rehabilitasi dan restorasi namun hanya meningkatkan umur/masa manfaat, mempertahankan kapasitas dan mutu produksi, sehingga tidak menambah nilai aset. 20. Rehabilitasi adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas dan atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula, termasuk belanja barang yang direncanakan untuk penggantian komponen Aset Tetap yang tercatat dalam bentuk satuan barang. 21. Restorasi adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.


4

22. Renovasi adalah bagian kegiatan pemeliharaan merupakan kegiatan penggantian Aset Tetap dengan maksud meningkatkan umur/masa manfaat, kapasitas, mutu produksi dan standar kinerja sehingga menambah nilai aset. 23. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 24. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Peraturan Gubernur ini mengatur tata cara pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik Pemerintah Provinsi yang secara administrasi dilaksanakan terpisah dari pemeliharaan dan pengamanan barang milik Pemerintah. BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3 (1) Tata cara pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah dilakukan dengan maksud untuk: a. memelihara dan mengamankan barang milik daerah; b. menyeragamkan langkah-Iangkah dan tindakan pemeliha,raan dan pengamanan barang milik daerah;

dalam

c. memberikan jaminan tertib administratif dan kepastian yuridis barang milik daerah. (2) Tata cara pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah dilakukan dengan tujuan untuk: a. memelihara dan mengamankan barang milik daerah baik secara fisik maupun administrasi; b. melancarkan pelaksanaan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah dan pembangunan daerah; c. mewujudkan akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan secara tertib, efektif dan efisien.


5

BAB IV KEDUDUKAN, WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 4 (1) Gubernur sebagai pemegang kekuasaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan, pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah. (2) Gubernur selaku pemegang kekuasaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah mempunyai wewenang menetapkan kebijakan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah. (3) Gubernur dalam rangka pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah sesuai dengan fungsinya dibantu oleh: a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola; b. Kepala SKPD yang membidangi pengelolaan aset selaku Pembantu Pengelola; c. Kepala SKPD selaku Pengguna; d. Kepala UPT/Kepala Biro selaku Kuasa Pengguna; e. Kepala Sub Bagian Tata Usaha/Umum/Perlengkapan selaku Pengurus Barang; f. Penyimpan Barang; g. Pembantu Pengurus Barang. (4) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dalam pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah bertindak selaku Pengelola, berwenang dan bertanggung jawab: a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah; b. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah; c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah. (5) Kepala SKPD yang membidangi pengelolaan aset sebagai Pembantu Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang ada pada masing-masing SKPD. (6) Kepala SKPD selaku Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terhadap barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya berwenang dan bertanggung jawab: a. menetapkan kebijakan pemeliharaan dan pengamanan; b. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pemeliharaan dan pengamanan; Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

6

c. mengajukan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) bagi SKPD yang dipimpinnya kepada Gubernur melalui Pengelola; d. melakukan pencatatan dan inventarisasi; e. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya; f. memelihara dan mengamankan; g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan; h. menyusun dan menyampaikan Laporan Pemeliharaan Barang Pengguna pertriwulan dan Laporan Pemeliharaan Barang Pengguna Tahunan kepada Pengelola melalui Pembantu Pengelola. (7) Kepala UPT/Biro selaku Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, terhadap barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya berwenang dan bertanggung jawab: a. mengusulkan kebijakan pemeliharaan dan pengamanan; b. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pemeliharaan dan pengamanan ; c. mengajukan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) bagi UPT yang dipimpinnya kepada Kepala SKPD yang bersangkutan; d. melakukan pencatatan dan inventarisasi; e. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi UPT yang dipimpinnya; f. memelihara dan mengamankan; g. menyusun dan menyampaikan Laporan Pemeliharaan Barang Kuasa Pengguna per triwulan dan Laporan Pemeliharaan Barang Kuasa Pengguna Tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Kepala SKPD yang bersangkutan. (8) Pengurus Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e bertugas mengurus barang milik daerah dalam penggunaan SKPD. (9) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Pengurus Barang berkewajiban antara lain: a. melaksanakan kegiatan penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan barang inventaris yang berada di SKPD yang bersangkutan; b. melaksanakan pemantauan kondisi fisik barang milik daerah serta mengusulkan tindak lanjut penanganannya baik usulan pemeliharaan dan pengamanan maupun usulan Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

7

penghapusannya; c. memberikan masukan mengenai kebutuhan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah kepada Pengguna berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan. (10)Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f bertugas: a. menatausahakan dan menyimpan barang yang berada pada gudang/tempat penyimpanan barang dalam penguasaannya; b. menghimpun seluruh tanda bukti penerimaan barang secara tertib dan teratur sehingga memudahkan mencarinya apabila diperlukan sewaktu-waktu; c. melakukan perhitungan barang (stock opname) sekurangkurangnya setiap 3 (tiga) bulan yang dituangkan dalam Berita Acara Perhitungan Barang; d. memelihara dan mengamankan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; e. memberikan masukan mengenai kebutuhan pemeliharaan barang yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD; f. bertanggung jawab kepada Pengguna melalui atasan langsung mengenai barang-barang yang diurusnya dari kerugian, hilang, rusak atau dicuri dan sebab lainnya. (11)Pembantu Pengurus Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 9 bertugas membantu mengurus barang milik daerah dalam pemakaian pada SKPD/Biro/UPT. (12)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Pembantu Pengurus Barang berkewajiban: a. melaksanakan kegiatan pencatatan, pelaporan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang berada di SKPD/Biro/UPT yang bersangkutan; b. melaksanakan pemantauan kondisi fisik barang milik daerah yang berada pada SKPD/Biro/UPT yang bersangkutan, serta mengusulkan tindak lanjut penanganannya baik usulan pemeliharaan dan pengamanan maupun usulan penghapusannya; c. memberikan masukan mengenai kebutuhan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah kepada Kuasa Pengguna berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD/Biro/UPT yang bersangkutan.


8

BAB V PEMELIHARAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 5 Pemeliharaan dilakukan terhadap barang inventaris yang sedang dalam pemakaian maupun barang persediaan, baik berupa perbaikan, rehabilitasi, restorasi maupun renovasi. Pasal 6 Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, berupa: a. pemeliharaan ringan yaitu pemeliharaan yang mengakibatkan pembebanan anggaran berupa pemeliharaan yang dilakukan secara berkala, kegiatan penggantian dari sebagian aset, perbaikan dengan maksud meningkatkan umur/masa manfaat, mempertahankan kapasitas dan mutu produksi, sehingga tidak menambah nilai aset, yang dapat berupa rehabilitasi dan restorasi; b. pemeliharaan berat yaitu pemeliharaan yang mengakibatkan pembebanan anggaran merupakan kegiatan penggantian aset dengan maksud meningkatkan umur/masa manfaat, kapasitas, mutu produksi dan standar kinerja sehingga menambah nilai aset, berupa renovasi. Bagian Kedua Perencanaan Pasal 7 Perencanaan kebutuhan pertimbangan:

pemeliharaan

barang

berdasarkan

a. adanya barang-barang yang rusak atau sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga memerlukan pemeliharaan dan pengamanan; b. untuk menjaga kemanfaatan barang milik daerah agar efisien dan efektif dan dapat difungsikan bagi SKPD yang bersangkutan; c. perkembangan teknologi. Pasal 8 Perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun oleh masing-masing Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

9

SKPD/Biro/UPT sesuai Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dengan memperhatikan standarisasi sarana dan prasarana kerja Daerah, standarisasi harga yang telah ditetapkan oleh Gubernur dan mempertimbangkan hasil inventarisasi yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya, serta skala prioritas pelaksanaan pemeliharaan barang. Pasal 9 Tahap Perencanaan Pemeliharaan: a. SKPD/Biro/UPT sebagai Pengguna/Kuasa Pengguna merencanakan dan menyusun kebutuhan pemeliharaan barang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebagai bahan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD); b. masing-masing SKPD menyusun Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang (RKPB-SKPD) kemudian menyampaikan kepada Pengelola melalui Pembantu Pengelola untuk diteliti dan disusun menjadi Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD); c. setelah APBD ditetapkan, SKPD wajib menyusun Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang (DKPB) dan disampaikan kepada Gubernur melalui Pengelola; d. berdasarkan DKPB dari semua SKPD, Pembantu Pengelola meneliti dan menyusun menjadi Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) untuk satu tahun anggaran, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur; e. DKPBMD dipergunakan sebagai pemeliharaan barang milik daerah.

dasar

pelaksanaan

Bagian Ketiga Pelaksanaan Pasal 10 (1) Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna bertanggung jawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang ada di bawah penguasaannya. (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD). (3) Biaya pemeliharaan barang milik daerah dibebankan pada APBD.


10

Pasal 11 (1) Hasil pemeliharaan barang terlebih dahulu diperiksa oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dapat melibatkan Instansi Teknis terkait yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan. (2) Setelah dilakukan pemeriksaan, hasil pemeliharaan barang diterima oleh Pengurus Barang pada SKPD atau Pembantu Pengurus Barang pada Biro/UPT dan dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan Hasil Pemeliharaan. (3) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pengguna. (4) Pemeriksaan hasil pekerjaan pemeliharaan barang dilaksanakan pada saat masa pekerjaan pemeliharaan barang sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak masih berlaku. (5) Batasan nilai yang harus diperiksa oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jenis barang yang dipelihara, dan teknis pemeriksaan hasil pemeliharaan barang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur. Pasal 12 (1) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) juga bertugas memeriksa, menguji, meneliti dan menyaksikan barang yang diserahkan dari hasil pemeliharaan sesuai dengan persyaratan yang tertera pada Dokumen kontrak Pemeliharaan. (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipergunakan sebagai salah satu syarat pembayaran. Bagian Keempat Pencatatan dan Pelaporan Pasal 13 (1) Pengguna wajib mencatat semua hasil pemeliharaan pada Kartu Pemeliharaan Barang Inventaris berdasarkan jenis barang. (2) Kartu Pemeliharaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data: a. Nama barang inventaris; b. Spesifikasi;


11

c. Tanggal pemeliharaan; d. Jenis pekerjaan atau pemeliharaan; e. Barang-barang atau bahan-bahan yang dipergunakan; f. Biaya pemeliharaan; g. Pelaksana pemeliharaan; h. Lain-lain yang dipandang perlu. (3) Pencatatan dalam kartu pemeliharaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengurus Barang dan/atau Pembantu Pengurus Barang. Pasal 14 (1) Kuasa Pengguna wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan daftar hasil pemeliharaan tersebut kepada Pengguna setiap 3 (tiga) bulan secara berkala, selanjutnya Pengguna wajib membuat dan melaporkan daftar hasil pemeliharaan barang yang berada dalam kewenangannya kepada Pengelola. (2) Pembantu Pengelola meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun Daftar Hasil Pemeliharaan Barang yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagai lampiran perhitungan anggaran tahun yang bersangkutan serta bahan untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang milik daerah. Pasal 15 Dokumen-dokumen terkait dengan teknis tata cara pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran, terdiri dari: a. Keputusan Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan; b. Keputusan Pembentukan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; c. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan); d. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan); e. Berita Acara Penerimaan Hasil Pemeliharaan Barang; f. Kartu Pemeliharaan Barang; g. Daftar Hasil Pemeliharaan Barang; h. Rekapitulas Hasil Pemeliharaan/Perbaikan Barang.


12

BAB VI PENGAMANAN Pasal 16 (1) Pengelola, Pengguna dan Kuasa Pengguna wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. (2) Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan upaya hukum. Pasal 17 (1) Pengamanan administrasi sebagaimana Pasal 16 ayat (2) melalui kegiatan:

dimaksud

dalam

a. pencatatan oleh Pengguna maupun Kuasa Pengguna; b. penyelesaian bukti kepemilikan atas tanah dan bangunan berupa Sertipikat, IMB dan dokumen pendukung lainnya oleh Pengguna yang dikoordinasikan Pembantu Pengelola; c. penyelesaian bukti kepemilikan selain tanah dan bangunan berupa BPKB untuk kendaraan bermotor serta faktur, perjanjian, berita acara serah terima untuk barang inventaris lainnya. (2) Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), dilakukan oleh Pengguna dengan cara: a. pemasangan label; b. penggunaan sesuai fungsi barang untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; c. pemagaran dan pemasangan papan tanda kepemilikan; d. penjagaan; e. khusus barang persediaan dilakukan dengan cara penempatan pada tempat penyimpanan yang baik sesuai dengan sifat barang. f. Untuk barang milik daerah yang dikuasai oleh pihak lain tanpa alas hak yang sah dapat dilakukan tindakan represif berupa pengambilalihan, penyegelan dan/atau penyitaan setelah terlebih dahulu diberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali. (3) Upaya hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), dilakukan melalui pengadilan perdata atau pidana oleh Pengelola, Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna berkoordinasi dengan Instansi terkait apabila tidak bisa menggunakan cara musyawarah untuk mufakat. Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

13

Pasal 18 (1) Barang milik daerah berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Provinsi. (2) Barang milik daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan dokumen lainnya atas nama Pemerintah Provinsi. (3) Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan dokumen perolehan/kepemilikan atas nama Pemerintah Provinsi. Pasal 19 (1) Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman. (2) Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Pengelola. (3) Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Pengguna. Pasal 20 Barang milik daerah dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 21 Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap: a. barang milik daerah baik yang berada pada Instansi Pemerintah maupun pihak ketiga; b. barang milik Pihak Ketiga yang dikuasai oleh Pemerintah Provinsi yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan. BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 22 (1) Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini wajib diinventarisir dan diselesaikan dokumen kepemilikannya menjadi atas nama Pemerintah Provinsi. Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

14

(2) Pelaksanaan inventarisasi dan penyelesaian dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengelola, Pengguna dan Kuasa Pengguna. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Pada tanggal 18 Juni 2011

Tgl 18 - 6 - 2011 No. 42 Th 2011 / D

GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO


15

h. Rekapitulasi Hasil Pemeliharaan/ Perbaikan Barang REKAPITULASI HASIL PEMELIHARAAN/ PERBAIKAN BARANG TRIWULAN............TAHUN ANGGARAN.................. PROVINSI

: JAWA TIMUR

SATUAN KERJA

: .......................

TRIWULAN

: .......................

No. Urut

KODE BIDANG

NAMA BARANG

JUMLAH (Harga dalam rupiah)

KETERANGAN

1

2

3

4

5

1 2

3

4

5

6

01

GOLONGAN TANAH

010

Tanah

02

GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN

0202

Alat – alat besar

0203

Alat – alat Angkutan

0204

Alat Bengkel dan Alat ukur

0205

Alat Pertanian

0206

Alat Kantor dan Rumah Tangga

0207

Alat Stydio dan Komunikasi

0208

Alat – alat Kedokteran

0209

Alat Laboratorium

0210

Alat – alat Persenjataan

03

GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN

0311

Bangunan Gedung

0312

Monumen

04

GOLONGAN JALAN, IRIGRASI, DAN JARINGAN

0413

Jalan dan Jembatan

0414

Bangunan Air Irigrasi

0415

Instalasi

0416

Jaringan

05

GOLONGAN ASSET TETAP LAINNYA

0517

Buku Perpustakaan

0518

Barang Bercorak seni dan kebudayaan

0519

Hewan Ternak serta Tanaman

30

PEMELIHARAAN LAINNYA JUMLAH :

Catatan Pemeliharaan lainnya : Pemeliharaan Barang Pakai Habis Seperti : - Cuci Pakaian ( Loundry ) - Anti rayap (fumigasi, peralatan kesehatan

Surabaya, .......................................... Atasan Langsung ( ........................................................... ) NIP .......................................................

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR Tgl 18 - 6 - 2011 No. 42 Th 2011 / D


GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO

16

GUBERNUR JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR,

Recommend Documents