GUBERNUR JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR,

GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN/KOTA SERTA PENANGGUHAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang

: bahwa dalam rangka menciptakan kondisi hubungan industrial yang kondusif, harmonis dan dinamis dengan memperhatikan tingkat produktivitas, pertumbuhan ekonomi dan keberlangsungan usaha serta peningkatan kesejahteraan Pekerja/Buruh, maka perlu mengubah Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota serta Penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur dengan menetapkan perubahannya dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3989); 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589); 4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum; 5. Peraturan

-2-

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-01/MEN/I/2006 tentang Pelaksanaan Pasal 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum; 6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak; 7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Upah Minimum Kabupaten/ Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota serta Penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur. MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN/KOTA SERTA PENANGGUHAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Serta Penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 16, Seri E), diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 1 angka 6, angka 7, angka 8 dan angka 9 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. 2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur. 3. Dewan

-3-

3. Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur dan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat Tripartit. 4. Upah Minimum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat UMK adalah nilai Upah Minimum yang berlaku di Kabupaten/Kota di Jawa Timur. 5. Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat UMSK adalah nilai Upah Minimum yang berlaku secara sektoral di Kabupaten/Kota di Jawa Timur. 6. Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sektoral adalah Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang mempunyai ruang lingkup secara sektoral. 7. Dihapus 8. Asosiasi Perusahaan Sektoral adalah gabungan perusahaan- perusahaan sejenis . 9. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai fungsi pokok sebagai penyedia data statistik dasar. 2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut : Pasal 4 (1) Pembahasan usulan besaran nilai UMK oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota dilakukan secara musyawarah mufakat dan merekomendasikan kepada Bupati/Walikota dengan mempertimbangkan : a. Nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) ; b. Nilai UMK Tahun sebelumnya ; c. Perhitungan inflasi di dasarkan pada asumsi inflasi RAPBN tahun berikutnya ; d. Produktivitas, pertumbuhan ekonomi, dan usaha yang paling tidak mampu (marginal) di Kabupaten/Kota ; e. Kondisi Pasar Kerja ; f. Kemampuan Perusahaan ; g. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). (2) Hasil pembahasan usulan besaran nilai UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota yang mewakili 3 (tiga) unsur yang terdiri dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Pemerintah. (3) Apabila

-4-

(3) Apabila salah satu unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak bersedia membubuhkan tanda tangan dalam berita acara maka cukup ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pengupahan Kabupaten/ Kota serta Badan Pusat Statistik setempat. (4) Dalam hal Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota tidak dapat mengambil keputusan maka Bupati/Walikota dapat mengusulkan UMK kepada Gubernur. (5) Besaran rekomendasi usulan nilai UMK minimal sama dengan KHL dan/atau nilai UMK tahun sebelumnya. 3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut : Pasal 6 (1) Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur membahas dan menentukan nilai UMK di Jawa Timur dengan memperhatikan usulan Bupati/Walikota untuk direkomendasikan kepada Gubernur. (2) Usulan Bupati/Walikota dan/atau saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi sebagai dasar pertimbangan Gubernur untuk menetapkan nilai UMK. (3) UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. 4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut : Pasal 7 (1) Untuk menetapkan UMSK, Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota bersama dengan Badan Pusat Statistik setempat melakukan penelitian serta menghimpun data dan informasi mengenai : a. Homogenitas perusahaan ; b. Jumlah perusahaan ; c. Jumlah tenaga kerja ; d. Devisa yang dihasilkan ; e. Kemampuan perusahaan ; f. Asosiasi perusahaan Sektoral; g. Serikat Pekerja/Serikat Buruh sektoral terkait ;

(2) Dewan

-5-

(2) Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menentukan sektor unggulan berpedoman pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLUI) melalui penelitian dan pembahasan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Asosiasi Perusahaan Sektoral dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di sektoral yang bersangkutan untuk dirundingkan. 5. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 7A, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 7A (1) Hasil perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diusulkan kepada Bupati/Walikota melalui Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota untuk diusulkan kepada Gubernur. (2) Apabila dalam perundingan tidak tercapai Kesepakatan antara Asosiasi Perusahaan Sektoral dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sektoral yang bersangkutan mengenai besaran nilai UMSK, maka Bupati/Walikota dapat mengusulkan UMSK kepada Gubernur. 6. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut : Pasal 8 (1) Dewan Pengupahan Provinsi melakukan penelitian terhadap usulan UMSK Bupati/Walikota dan selanjutnya merekomendasikan kepada Gubernur Jawa Timur. (2) Apabila di Kabupaten/Kota setempat tidak terdapat Asosiasi Perusahaan Sektoral dan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh Sektoral maka Bupati/Walikota tidak dapat mengusulkan UMSK kepada Gubernur. 7. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 9 (1) Gubernur dalam menetapkan UMSK harus memperhatikan usulan Bupati/Walikota dan saran serta pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi. (2) Apabila

-6-

(2) Apabila Bupati/Walikota tidak mengusulkan UMSK, maka Gubernur tidak menetapkan UMSK. (3) UMSK sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku sejak tanggal ditetapkan. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 8 Juni 2015

GUBERNUR JAWA TIMUR Ttd,

Dr. H. SOEKARWO

-7-

Diundangkan di Surabaya Pada tanggal 8 Juni 2015 an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR Kepala Biro Hukum

Ttd, Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH Pembina Tingkat I NIP 19640319 198903 1 001 BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 36, SERI E.