GUBERNUR BALI PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BALI, Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 144); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4741); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5135); 9. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik lndonesia; 10. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di Jajaran Departemen Dalam Negeri; 13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
MEMUTUSKAN: Menetapkan :
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 1. Gubernur adalah Gubernur Bali. 2. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali. 3. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Povinsi Bali. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut SKPD Provinsi adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lain. 5. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas. 6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di Pemerintah Provinsi Bali. 7. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas. 8. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya. 9. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disebut PDH, Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disebut PSH, Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disebut PSR, Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disebut PSL, Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disebut PDU, dan Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disebut PDL adalah jenis-jenis pakaian dinas yang digunakan oleh pegawai dalam melaksanakan tugas. 10. Batik dan/atau tenun ikat dan/atau kain ciri khas daerah Bali yang selanjutnya disebut Endek adalah kain tenun tradisional Bali. BAB II PAKAIAN DINAS Bagian Kesatu Fungsi Pakaian Dinas Pasal 2 Pakaian Dinas mempunyai fungsi untuk: a. menunjukkan identitas pegawai; b. perwujudan rasa kesetiakawanan sesama korps pegawai; c. perwujudan ketertiban, kedisiplinan dan pengabdian pegawai; dan
d. perwujudan pembinaan dan sarana pengawasan pegawai. Bagian Kedua Jenis Pakaian Dinas Pasal 3 Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi terdiri dari: a. PDH; b. PSH; c. PSR; d. PSL; e. PDU; f. PDL; g. pakaian endek; h. pakaian KORPRI; i. pakaian LINMAS; dan j. pakaian olah raga. Bagian Ketiga Pakaian Dinas Harian Pasal 4 (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari. (2) PDH Pria: a. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki; b. celana panjang warna khaki; dan c. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam. (3) PDH Wanita: a. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki; b. rok 15 cm dibawah lutut dan/atau celana panjang warna khaki; dan c. sepatu pantovel warna hitam. Bagian Keempat Pakaian Sipil Harian Pasal 5 (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum. (2) PSH Pria: a. jas lengan pendek dan celana panjang warna sama; b. leher berdiri dan terbuka; c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
d. kancing lima buah. (3) PSH Wanita: a. jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut dan/atau celana panjang warna sama; b. leher berdiri dan terbuka; c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan d. kancing lima buah. Bagian Kelima Pakaian Sipil Resmi Pasal 6 (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, dan menerima tamu-tamu luar negeri. (2) PSR Pria: a. jas lengan panjang dan celana panjang warna sama; b. leher berdiri dan terbuka; c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan d. kancing lima buah. (3) PSR Wanita: a. jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut dan/atau celana panjang warna sama; b. leher berdiri dan terbuka; c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan d. kancing lima buah. Bagian Keenam Pakaian Sipil Lengkap Pasal 7 (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri. (2) PSL pria: a. jas warna gelap; b. celana panjang warna sama; dan c. kemeja dengan dasi. (3) PSL wanita: a. jas warna gelap; b. rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang warna sama; dan c. kemeja dengan dasi.
Bagian Ketujuh Pakaian Dinas Upacara Pasal 8 (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, adalah pakaian dinas yang dipergunakan atau berlaku bagi pejabat struktural yang menghadiri upacara resmi sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan dalam undangan. (2) PDU terdiri atas PSL dan PSR. Bagian Kedelapan Pakaian Dinas Lapangan Pasal 9 (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan dan/atau di luar kantor yang bersifat teknis. (2) PDL Pria dan Wanita: a. baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki; b. celana panjang semata kaki warna khaki; dan c. sepatu kulit warna hitam. Bagian Kesembilan Pakaian Endek Pasal 10 (1) Pakaian Endek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum. (2) Pakaian Endek Pria: a. safari lengan pendek dan celana panjang warna gelap; b. leher berdiri dan terbuka; c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan d. kancing lima buah. (3) Pakaian Endek Wanita: a. safari lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut dan/atau celana panjang warna gelap; b. leher/krah rebah; c. dua saku di bawah kanan dan kiri; dan d. kancing lima buah. (4) Pakaian Endek Eselon I, Eselon II dan/atau Kepala SKPD dapat menggunakan baju lengan panjang.
(5) Pakaian Endek dapat pula disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika di lingkungan kerja serta budaya Bali. Bagian Kesepuluh Pasal 11 Pakaian KORPRI (1) Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, dipakai pada saat upacara peringatan hari-hari besar nasional, hari ulang tahun KORPRI, hari ulang tahun atau hari jadi daerah dan upacara lainnya. (2) Pakaian KORPRI Pria: a. kemeja lengan panjang, kerah berdiri; b. celana panjang semata kaki warna gelap; dan c. sepatu kulit warna hitam. (3) Pakaian KORPRI Wanita: a. kemeja lengan panjang, kerah rebah; b. rok 15 cm dibawah lutut dan/atau celana panjang warna gelap; dan c. sepatu kulit warna hitam. Bagian Kesebelas Pasal 12 Pakaian LINMAS (1) Pakaian LINMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i, dipakai setiap hari Senin dan upacara tertentu. (2) Pakaian LINMAS Pria: a. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, kerah berdiri; b. celana panjang; dan c. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam. (3) Pakaian LINMAS Wanita: a. baju lengan pendek, berlidah bahu, kerah rebah; b. rok 15 cm dibawah lutut dan/atau celana panjang; dan c. sepatu pantovel warna hitam. Bagian Kedua Belas Pasal 13 Pakaian Olah Raga (1) Pakaian Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j, dipakai setiap hari Jumat atau pada saat kegiatan olah raga. (2) Pakaian Olah Raga Pria dan Wanita:
a. kaos lengan pendek berkerah; b. saku baju 1 buah; c. lambang dan nama Pemerintah Provinsi Bali; d. celana panjang training; dan a. sepatu olah raga. BAB III ATRIBUT PAKAIAN DINAS Bagian Kesatu Jenis Atribut Pakaian Dinas Pasal 14 Atribut Pakaian Dinas terdiri dari: a. tutup kepala; b. lencana KORPRI; c. tanda jasa; d. papan nama; e. nama Pemerintah Provinsi Bali; f. nama Kementerian Dalam Negeri; g. lambang Daerah Provinsi Bali; dan h. tanda pengenal. Bagian Kedua Tutup Kepala Pasal 15 Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdiri dari: a. muts; b. topi KORPRI; c. topi Linmas; d. topi warna khaki; dan e. topi Lapangan. Bagian Ketiga Lencana KORPRI Pasal 16 (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dipakai pada semua jenis pakaian dinas, kecuali PSL. (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan logam warna kuning emas, kecuali untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas. (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.
Bagian Keempat Tanda Jasa Pasal 17 (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara. (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. pita tanda jasa; dan b. bintang tanda jasa. (3) Tanda Jasa dipakai pada saat upacara kenegaraan; (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa. Bagian Kelima Papan Nama Pasal 18 (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada sebelah kanan. (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk semua pakaian dinas; dan b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL. Bagian Keenam Nama Pemerintah Provinsi dan Nama Kementerian Dalam Negeri Pasal 19 (1) Nama Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e menunjukkan tempat kerja. (2) Nama Kementerian Dalam Negeri, ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu. (3) Nama Pemerintah Provinsi Bali ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu. (4) Bahan dasar Nama Kementerian Dalam Negeri berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis KEMENTERIAN DALAM NEGERI.
(5) Bahan dasar Nama Pemerintah Provinsi Bali berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMERINTAH PROVINSI BALI. Bagian Ketujuh Lambang Daerah Provinsi Bali Pasal 20 (1) Lambang Daerah Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g menggambarkan landasan filosofis daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Provinsi Bali. (2) Lambang Daerah Provinsi Bali ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah Nama Pemerintah Provinsi Bali. (3) Bahan dasar Lambang Daerah Provinsi Bali berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Bagian Kesepuluh Tanda Pengenal Pasal 21 (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h untuk mengetahui identitas seorang pegawai. (2) Tanda Pengenal Pegawai menjalankan tugas.
dipakai
oleh
pegawai
dalam
(3) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI. Pasal 22 (1) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik. (2) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran: a. kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto, dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm; dan b. plastik laminating dan/atau bingkai, dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm. Pasal 23 Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri dari: a. Bagian depan; dan 1. lambang Daerah Provinsi Bali; 2. nama Pemerintah Provinsi Bali; 3. foto Pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian; dan
4. nama dan NIP Pegawai. b. Bagian Belakang; 1. panca prasetya KORPRI; 2. tempat dan tanggal dikeluarkan; 3. pejabat yang mengeluarkan; 4. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan 5. nama jelas pejabat yang mengeluarkan. Pasal 24 (1) Warna dasar foto pegawai didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai. (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari : a. warna coklat untuk pejabat eselon I; b. warna merah untuk pejabat eselon II; c. warna biru untuk pejabat eselon III; d. warna hijau untuk pejabat eselon IV; e. warna orange untuk pegawai non eselon; dan f. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional. BAB IV PEMAKAIAN ATRIBUT Pasal 25 (1) Atribut PDH dan PDL di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, terdiri atas Nama Kementerian Dalam Negeri, Nama Pemerintah Provinsi Bali, Lambang Daerah Provinsi Bali, Lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal. (2) Atribut PSH, PSR, Pakaian Endek dan Pakaian KORPRI terdiri atas papan nama, lencana KORPRI dan tanda pengenal. (3) PSL tidak memakai atribut. (4) Pada setiap pakaian dinas dapat pula memakai pin dengan ciri khusus sebagai identitas tertentu. BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 26 Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dilakukan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 27 (1) SKPD tertentu dapat menggunakan pakaian dinas khusus atau pakaian pelayanan dalam rangka meningkatkan estetika dan citra pelayanan. (2) Pakaian dinas khusus atau pakaian pelayanan dapat digunakan oleh: a. pegawai pada Rumah Sakit, Dinas Pendapatan, Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi, Satuan Polisi Pamong Praja, Polisi Kehutanan dan Instansi Pelayanan lainnya; dan b. petugas Protokol dan Humas yang sedang bertugas di luar kantor atau pada acara resmi yang bersifat protokoler. (3) Penggunaan pakaian dinas khusus atau pakaian pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a dan huruf b harus mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur. (4) SKPD tertentu dapat pula menyesuaikan pakaian dinas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 28 (1) Penggunaan celana panjang bagi pegawai wanita, hanya pada saat melaksanakan tugas lapangan, dan Pakaian Dinas bagi wanita hamil menyesuaikan. (2) Pakaian Dinas yang dipergunakan oleh Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa atribut. (3) Pakaian adat atau pakaian sembahyang dapat dipergunakan pada hari-hari tertentu sesuai kebutuhan. (4) Jadwal penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, sebagaimana tercantum dalam Lampiran tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. (5) Bentuk dan model pakaian dinas beserta atributnya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 29 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali. Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 10 Pebruari 2011 GUBERNUR BALI,
MADE MANGKU PASTIKA Diundangkan di Denpasar pada tanggal 10 Pebruari 2011 Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,
I MADE JENDRA BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2011 NOMOR 8
