FLAMMA Membaca Prasangka Miring Pilkada Serentak
ISSN 1413-6481
9 771413 648004
00044
Agustus 2015
Menghadang Lawan dengan Calon Tunggal Lesu Darah Pilkada Lubang-lubang Dana Desa
Pengantar Redaksi Redaksi
Membaca Prasangka Miring Pilkada Serentak
Penanggung jawab/Pemimpin Umum Krisdyatmiko Pemimpin Redaksi Titok Hariyanto
P
ada bulan Desember 2015 nanti untuk pertama kalinya di Indonesia digelar pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau yang sering disebut pilkada atau pemilukada secara serentak. Banyak orang bermimpi dengan dilaksanakannya pilkada serentak, ke depan nanti kualitas demokrasi akan menjadi semakin baik. Dari sisi penyelenggaraan terutama efisiensi anggaran, berangkali memang benar mimpi tersebut. Namun, yang mesti diingat, persoalan demokrasi di Indonesia bukan semata-mata mengkait dengan penyelenggaraan pemilu. Kita memiliki problem representasi sangat serius. Kita juga memiliki problem komunikasi yang tidak pernah nyambung antara mereka yang berada di parlemen dengan suara-suara yang diteriakkan dari pinggir-pinggir jalan, dari hutan-hutan yang telah gundul, dari sawah-sawah yang makin tergusur, dari pelosok-pelosok desa, dan dari keluh kesah kaum papa. Pendek kata, demokrasi kita tengah menghadapi tantangan sangat kompleks yang cara menyembuhkannya tidak mungkin hanya dengan resep pilkada serentak saja. Menjelang pelaksanaan pilkada serentak, Flamma Review edisi kali ini hadir dengan judul Membaca Prasangka Miring Pilkada Serentak. Judul tersebut kami angkat sebagai semacam “peringatan” kepada siapapun yang terlalu optimis terhadap pilkada serentak. Menjadi semacam peringatan bahwa untuk melaksanakan pilkada serentak yang baik ada beberapa persoalan yang mesti dihadapi dan diantisipasi. Dari sisi penyelenggara misalnya, pilkada serentak tidak akan memberikan makna ketika para penyelenggara pemilu tidak memiliki integritas kuat dalam meneguhkan independensi mereka. Dari sisi pemilih, partisipasi tetaplah menjadi kata kunci. Partisipasi yang dimaksud di sini tentu tidak hanya datang berbondong-bondong ke bilik suara pada hari pencoblosan saja, lebih dari itu partisipasi yang dimaksud adalah ikut menjaga dan ikut bertanggungjawab sehingga kompetisi antarcalon bisa berlangsung secara adil. Nah, pada titik dimana masyarakat harus didorong lebih berdaya, kita biasanya baru menyadari bahwa PR pembangunan demokrasi masih panjang dan membutuhkan dialog yang berlangsung secara terus menerus.
Wakil Pemimpin Redaksi Sunaryo Hadi Wibowo Redaktur Pelaksana Ashari Cahyo Edi Dina Mariana M. Zainal Anwar Reviewer Bambang Hendarta Suta Purwana Editor Fatih Gama Wibisono Penulis Banne Matutu, Rajif Dri Angga, Nurma Fitrianingrum, Zainal Anwar, Machmud NA Setting dan layout Ipank Suparmo Distribusi Riana Dhaniati Ema Yulianti Keuangan Rika Sri Wardani Mulyanti Eka Wahyuni Triyanto Pembantu Umum Tri Yuwono Riyanto
DAFTAR ISI
Alamat Redaksi
ARTIKEL UTAMA
INSTITUTE FOR RESEARCH AND EMPOWERMENT
Jl. Palagan Tentara Pelajar Km. 9,5 Dusun Tegalrejo RT 01/RW 09 Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta 55581 Telp. 0274-867686, 7482091
Pertanyaan atau informasi bisa disampaikan melalui email kami di
[email protected]
2
Pilkada Serentak: Skeptisisme Publik Versus Kapasitas Penyelenggaraan
4
Menghadang Lawan dengan Calon Tunggal
6
Lesu Darah Pilkada
ARTIKEL LEPAS
10
Memetik Pembelajaran Program Kolaborasi dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Mandiri, Berdaulat dan Demokratis
11
Lubang-lubang Dana Desa
ARTIKEL UTAMA
Pilkada Serentak: Skeptisisme Publik Versus Kapasitas Penyelenggara
Banne Matutu Peneliti IRE
Desember 2015 menjadi babak baru sistem pemilu di Indonesia. Sebanyak 269 daerah akan ikut serta dalam pilkada serentak. Banyak pihak meragukan keberhasilan hajatan yang digelar untuk pertama kalinya tersebut. Persoalan kapasitas penyelenggara dalam pilkada serentak ?
K
omisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebagai lembaga yang paling bertanggungjawab terhadap keberhasilan pilkada serentak berada pada posisi mendukung sepenuhnya. KPU menilai pelaksanaan pilkada serentak akan menciptakan efektivitas dan efisiensi. Klaim tersebut, didasarkan pada argumen teknis bahwa pelaksanaan pilkada serentak akan menghemat anggaran yang cukup besar. Selain itu, pelaksanaan pilkada serentak juga bertujuan meminimalkan konflik, membangun demokrasi lokal yang lebih baik bagi partai politik, pasangan calon, penyelenggara dan pemilih, serta menjadi alat untuk mem perkuat sistem pemerintahan melalui siklus pemilu yang lebih rapi (kpu. go.id, 2015). Banyak pihak berpendapat, pelaksanaan pilkada serentak berpotensi menimbulkan banyak masalah. Mendagri Tjahjo Kumolo bahkan telah menyatakan bahwa pelaksanaan pilkada serentak menguras lebih banyak anggaran daripada pilkada tidak serentak, yaitu mencapai Rp 7 triliun (gresnews.com, 2015). Pembengkakan anggaran ini diduga
2
FLAMMA Review
Edisi 44
berasal dari komponen pembiayaan kampanye yang dibebankan pada negara. Cita-cita menekan biaya politik yang tinggi para kandidat berakibat pada pembengkakan anggaran daerah. Belum lagi beberapa daerah masih mengalami kesulitan pendanaan. Selain itu, permasalahan distribusi logistik terutama di wilayah pedalaman juga masih menjadi kendala tersendiri yang mengharuskan KPU berkoordinasi dengan Pemerintah, TNI dan Polri. Ta n t a n g a n l a i n y a n g a k a n merepotkan penyelenggara yakni tingginya potensi gugatan baik terkait proses maupun hasil pilkada di waktu yang bersamaan. Banyaknya jumlah daerah yang akan mengikuti pilkada semakin memperbesar potensi tersebut. Gugatan dapat terjadi di antar kandidat, maupun kandidat dengan penyelenggara. Obyek gugatan antara lain, keputusan penetapan daftar pemilih tetap, penetapan pasangan calon, zonasi dan waktu kampanye, politik uang, hingga sengketa hasil pilkada. Bawaslu menyatakan bahwa pihaknya telah menerima ratusan gugatan yang diajukan pasangan calon yang tidak terima atas penetapan KPU
Agustus 2015
di beberapa daerah (harianterbit.com, 2015). Berbagai permasalahan aktual maupun potensial terjadi membuat banyak pihak meragukan keberhasilan pelaksanaan pilkada serentak tahun ini. Apalagi merujuk pada UU No. 8/2015 yang mengatur tentang tugas dan tanggungjawab penyelenggara pilkada, tugas dan tanggung jawab KPU lebih berat dari pelaksanaan pilkada sebelumnya. KPU misalnya, mendapat mandat untuk memfasilitasi kegiatan kampanye di ruang publik seperti menyediakan alat peraga kampanye, membiayai iklan di media massa dan memfasilitasi debat calon (wawancara.news.viva.co.id, 2015). Skeptisisme tersebut sejatinya dialamatkan terhadap kapasitas penyelenggara mengatasi masalah yang muncul. Tidak bisa dipungkiri, ukuran keberhasilan pilkada ditimbang pula dari kinerja penyelenggara, yaitu KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Kilas Balik Kinerja Penyelenggara Pilkada Penyelenggaraan pilkada serentak pada tanggal 9 Desember mendatang menjadi babak baru dalam sistem pemilu di Indonesia. Namun, penyelenggaraan pilkada langsung sendiri sudah dilaksanakan satu dasawarsa lalu, sejak terbitnya UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaga penyelenggara
ARTIKEL UTAMA
pemilu pun dinilai telah memiliki pengalaman dalam menyelenggarakan hajatan tersebut. Namun, hasil evaluasi kinerja penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh beragam pihak masih meninggalkan catatan. Bahkan, pelaksanaan pilkada disebut-sebut menyimpan potensi masalah yang lebih banyak dibandingkan pemilu presiden dan pemilu legislatif. Bahkan beberapa pelanggaran dilakukan penyelenggara itu sendiri. Seperti kasus pelanggaran kode etik yang terjadi pada Pilkada Tahun 2012 yang berakibat pada pemecatan 31 anggota KPU dan Panwaslu di daerah (sindonews. com, 2013). Angka tersebut bahkan meningkat di tahun 2013. Hingga bulan Agustus di tahun yang sama, setidaknya 71 anggota KPUD dipecat oleh DKPP (beritasatu.com, 2013) karena berpihak pada salah satu pasangan kandidat. Angka partisipasi pemilih dalam pilkada juga lebih rendah bila dibandingkan dengan pemilu presiden. Litbang Kompas menunjukkan, terjadi penurunan rata-rata tingkat partisipasi pemilih dalam kurun satu dasawarsa ini. Sejak pilkada langsung digelar untuk pertama kalinya pada tahun 2005, masih mencapai angka partispasi diatas 75%. Namun pada tahun 2010 tingkat partisipasi turun hingga 71%. Bahkan menurun lagi menjadi 67,9% di tahun 2011 (cetak.kompas.com,2012). Turunnya partisipasi pilkada menandai merosotnya kepercayaan publik terhadap pilkada yang dinilai tidak membawa perubahan bagi pemilih. Selain itu, sosialisasi oleh pihak penyelenggara masih dirasa minim oleh masyarakat. Problem berikutnya adalah maraknya praktik money politics. Mahkamah Konstitusi (MK) menyebut kan hampir semua pilkada sepanjang 2010 diwarnai praktik politik uang (mediasmscenter.com). Politik uang berpotensi terjadi terutama karena belum adanya norma ancaman pidana yang jelas, meskipun dalam UU No. 8 tahun 2015 tentang Pilkada ada
“Potret kinerja penyelenggara pilkada yang lalu dalam mengelola permasalahan, belum mengarah pada pola pencegahan” ancaman sanksi pembatalan bagi kandidat yang melakukan politik uang. Belum lagi tingginya angka sengketa hasil Pilkada, baik yang disebabkan oleh politik uang maupun karena indikasi kecurangan di TPS. Pada pelaksanaan Pilkada Tahun 2010 tercatat ada 230 perkara yang teregistrasi di Mahkamah Konstitusi (antaranews.com, 2010). Segala ragam permasalahan dalam pelaksanaan pilkada sejatinya telah diatur dalam UU maupun regulasi turunannya. Misalnya saja, dibentuknya Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP) sebagai lembaga yang berwenang untuk menangani pelanggaran etik oleh penyelenggara. Sedangkan sengketa hasil pilkada, diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Bawaslu juga dengan gencar melakukan sosialisasi untuk mencegah terjadiya praktik politik uang. Sementara untuk meningkatkan partisipasi pemilih, KPUD juga berupaya melakukan sosialisasi pilkada di daerahnya masing-masing. Pertanyaan selanjutnya, apakah upaya penyelenggara pilkada telah memadai mencegah terjadinya permasalahan dalam pilkada di kemudian hari?
Memperkuat Penyelenggara Pemilu Pelaksanaan pilkada serentak membawa harapan bagi peningkatan kualitas berdemokrasi di Indonesia. Harapan mulia semacam ini hendaknya juga diimbangi dengan daya dukung para pemangku kepentingan,
terutama penyelenggara pemilu. Hal ini sesuai dengan ungkapan the man behind the gun yang bermakna sebaik apapun sistem yang dibuat tidak akan membawa dampak perbaikan berarti bila tidak didukung kapasitas dan integritas para pelakunya. Potret kinerja penyelenggara pilkada yang lalu dalam mengelola permasalahan, belum mengarah pada pola pencegahan. Hal ini terlihat dari kecenderungan penyelesaian masalah justru ada pada institusi peradilan, namun minim aksi penanganan dari pihak penyelenggara itu sendiri. Pelanggaran administrasi yang ditangani KPU saja tidak dikawal melalui mekanisme yang memadai sehingga acapkali memunculkan ketidakpastian. Berkaca dari hal tersebut, dibutuhkan penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu dan sinergitas antar aktor khususnya terkait penanganan masalah. Penguatan kelembagaan dilakukan untuk meminimalkan munculnya potensi permasalahan. Sehingga, misi utama pelaksanaan pilkada yakni menghasilkan kepemimpinan lokal secara demokratis yang memenuhi ekspektasi publik dapat tercapai. Menurut Grindle (1997:28) penguatan kelembagaan dapat dilakukan dengan memperhatikan tiga dimensi, yaitu pengembangan SDM, penguatan organisasi dan reformasi kelembagaan. Penguatan penyelenggara pilkada dalam hal ini perlu ditempatkan dalam ketiga dimensi tersebut. Proses pilkada serentak memang masih dalam proses dan baru akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember mendatang. Masih ada waktu bagi KPU, Bawaslu dan DKPP untuk berbenah mempersiapkan diri dengan baik. Terlebih, bila mengingat pelaksanaan pilkada tahun ini adalah pijakan awal menyongsong pembaruan sistem pemilu di Indonesia dalam menghasilkan pemimpin-pemimpin daerah yang lebih menjawab ekspektasi publik yang dipilih secara demokratis. Semoga.
FLAMMA Review
Edisi 44
Agustus 2015
3
ARTIKEL UTAMA
Menghadang Lawan dengan Calon Tunggal Rajif Dri Angga
Pada Desember 2015 mendatang, Indonesia akan menyelenggarakan pilkada serentak. Bayangan konflik sosial akibat menajamnya kompetisi antar kandidat tak lagi begitu mengkhawatirkan. Namun, justru Pilkada di sejumlah daerah terancam ditunda karena fenomena calon tunggal. Akibat rekayasa teknis atau karena motif politis?
Peneliti IRE
S
etelah dua kali perpanjangan masa pendaftaran calon kepala daerah, KPU akhirnya resmi menutup kemungkinan empat daerah dengan calon tunggal untuk mengikuti pilkada serentak pada Desember 2015 mendatang. Keempat Kabupaten tersebut yaitu Tasikmalaya, Blitar, Kota Mataram, dan Timor Tengah Utara mesti menunda pilkada hingga tahun 2017. Perpanjangan masa pendaftaran jilid II yang dilakukan oleh KPU berhasil meloloskan tiga daerah yaitu Kota Surabaya, Pacitan, dan Kota Samarinda dari jerat penundaan. Penundaan pilkada keempat daerah diatur dalam Peraturan KPU No. 12/2015. Peraturan tersebut menyatakan penundaan seluruh tahapan dan pemilihan hingga pilkada serentak berikutnya jika hanya terdapat satu pasangan calon atau bahkan tidak ada pasangan calon sama sekali. UU No. 8 Tahun 2015 sendiri tak begitu jelas mengatur langkah antisipasi dan mekanisme macam apa yang dapat ditempuh andai hal semacam ini terulang kembali. UU tersebut hanya mensyaratkan pilkada diikuti oleh minimal dua pasangan calon. Patut diduga munculnya calon tunggal dalam Pilkada kali ini juga terkait dengan ketentuan UndangUndang No. 8 Tahun 2015 tentang Pilkada yang mewajibkan pejabat negara wajib mengundurkan diri jika
4
FLAMMA Review
Edisi 44
mencalonkan dalam pilkada. Pejabat negara dalam regulasi tersebut termasuk anggota DPRD, DPR, DPD, PNS, TNI dan POLRI. Regulasi tersebut, menghilangkan insentif bagi kandidat yang berasal dari pejabat negara untuk turut berkompetisi dalam pilkada. Namun demikian, rekayasa teknis ini agaknya perlu kita lihat secara lebih seksama. apakah turunnya minat mencalonkan diri dalam pilkada semata karena regulasi tersebut. Sebab, fenomena calon tunggal dalam pilkada bukan hal yang baru. Sejak diselenggarakan sepuluh tahun silam, ada saja gelaran pilkada yang sepi peminat seperti pada Pilkada Pekalongan tahun 2010 lalu. Pertanyaan yang dapat diajukan apakah munculnya calon tunggal ini lebih disebabkan oleh masalah teknis atau sesuatu yang jauh lebih politis, atau kombinasi keduanya?
Strategi Menjegal Lawan? Munculnya calon tunggal dalam pilkada kali ini tak bisa dilepaskan dari konteks lemahnya mesin kaderisasi partai politik. Sebagai aktor intermediari, salah satu fungsi dasar partai adalah rekrutmen dan kaderisasi elit politik. Sayangnya, elit politik yang muncul acapkali tidak dilahirkan dari proses panjang kaderisasi yang ideologis. Kemampuan seseorang
Agustus 2015
menduduki posisi elit seringkali justru diukur dari sejauh mana mereka memiliki dukungan finansial bagi partai. Demikian pula tatkala ‘kader’ ini berupaya menduduki jabatan publik lewat mekanisme pilkada. Proses kandidasi diukur oleh kemampuan bakal calon memobilisasi dukungan dengan cara ‘membeli’ suara konstituen. Akibatnya, kabar burung soal ‘mahar untuk partai’ yang harus dikeluarkan oleh bakal calon kepala daerah menjadi mudah untuk dinalar. Lemahnya kaderisasi partai dalam memunculkan kandidat alternatif akhirnya berhadapan dengan kekuatan politik kandidat petahana. Petahana memiliki modal politik sangat kuat yang tidak dimiliki oleh calon non petahana baik pengalaman, prestasi, dan program kerja. Bahkan, calon petahana dimungkinkan mengalokasikan sumberdaya pemerintah daerah sebagai strategi menarik dukungan elektoral yang oleh Aspinall (2013) disebut programmatic politics. Calon petahana dapat mengemas kebijakan, seperti pengentasan kemiskinan dan pelayanan kesehatan demi meraih dukungan elektoral. Dengan kalkulasi politik yang sederhana, partai enggan mengusung lawan untuk bersaing dengan calon petahana. Terdapat dua kemungkinan terhadap situasi semacam ini. Pertama,
ARTIKEL ARTIKELUTAMA UTAMA
partai tidak siap kalah, sehingga memilih mendukung petahana yang dinilai lebih berpeluang menang. Kedua, keengganan partai mengusung kandidat alternatif, bisa jadi merupakan strategi elektoral partai untuk menjegal penyelenggaraan pilkada di suatu daerah. Jelas hal ini merupakan preseden buruk bagi dinamika politik di tingkat lokal. Meski pilkada menjadi sebuah medan pertaruhan politik yang tak enteng, sesungguhnya terdapat peluang untuk menghadirkan kandidat alternatif. Dalam konteks lokal, peta kekuatan politik cenderung lebih cair dibandingkan dengan politik nasional. Volatilitas politik semacam ini semestinya memberikan peluang yang besar bagi partai-partai politik untuk berkoalisi dalam mengusung calon kepala daerah ‘alternatif’. ‘Koalisikoalisian’ semacam KMP-KIH jelas tak relevan untuk melihat dinamika politik di daerah. Kecuali jika partai terbelit persoalan di internal partai yang berkontribusi pada lemahnya linkage antara partai dan konstituennya. Fungsi linkage bekerja dengan baik manakala partai mampu menempatkan kader-kader terbaik untuk menduduki jabatan publik. Jika sanggup menjalankannya dengan baik, partai semestinya tak lagi gamang mendudukkan kandidat alternatif dalam perhelatan pilkada serentak.
Ilustrasi Ipank
Ditunda, Apa Implikasinya? Lantas apa implikasi kemunculan calon tunggal dalam gelaran Pilkada Serentak 2015 ini? Tiadanya lawan berarti penundaan. Penundaan Pilkada berarti menghilangkan kesempatan bagi daerah tersebut untuk memiliki kepala daerah yang definitif. Penjabat kepala daerah tentu saja tak memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan strategis bagi daerah tersebut. Padahal pilkada bukan semata untuk memenuhi prasyarat prosedural demokrasi. Lebih jauh, Pilkada
merupakan instrumen pendalaman demokrasi yang menjadi pintu masuk bagi adanya kontrol publik (demos) terhadap kepala daerah. Dari 269 daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak Desember 2015 mendatang, empat daerah dengan pilkada calon tunggal jelas tak terlalu signifikan. Namun dalam konteks demokrasi elektoral, apakah fenomena ini tak berimplikasi apapun bagi pemilik suara (voters) di empat daerah tersebut, dan sebagai sebuah preseden apakah hal ini tak bisa diantisipasi? Adanya calon tunggal dapat ditafsirkan sebagai upaya mengabaikan representasi keragaman masyarakat.
Kemungkinan merosotnya angka partisipasi warga dalam pilkada serentak mendatang berasal dari warga masyarakat yang merasa kepentingan mereka tidak terwakili dalam figure kandidat tunggal tersebut. Di samping itu, tak hanya menciderai hak masyarakat untuk memilih, tiadanya penantang dalam pilkada serentak kali ini juga akan menciderai hak pasangan calon kepala daerah untuk dipilih dalam pemilu yang demokratis. Apalagi pasca implementasi UU Desa, kabupaten memiliki peran penting dalam memastikan berjalantidaknya amanat UU No. 6/2014 di kabupaten tersebut. UU Desa menga manatk an bagi kabupaten untuk meregulasikan petunjuk teknis
tentang kewenangan desa dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup Kewenangan). Proses pilkada yang tertunda tentu akan berdampak pada aspek teknokrasi UU Desa. Sebab, kewenangan menyusun kebijakan strategis berada di tangan kepala daerah definitif.
Alternatif Pemecahan: Dari Judicial Review Hingga Kotak Kosong Jika aturan main yang tersedia tak begitu jelas mengantisipasi persoalan ini sedari awal, maka terbuka peluang untuk mengajukan judicial review atas UU Pilkada oleh mereka yang ‘hak konstitusionalnya’ terciderai. Ini mengindikasikan setidaknya dua hal. Pertama, para pembuat UU (legislator) tak mampu menjembatani pertarungan kepentingan dan terjebak pada misi jangka pendek yang rawan dimentahkan. Kedua, bisa jadi nalar pembuat UU tak mampu menangkap berbagai kemungkinan dan dinamika yang akan terjadi beserta alternatif pemecahannya. Alternaltif kedua, jika kita mau melihat praktik demokrasi yang telah berjalan di masyarakat, terdapat alternatif ‘siasat’ yang biasa dilakukan. Calon tunggal akan dipasangkan dengan ‘kotak kosong’ sebagai lawan. Keuntungan dari alternatif ini adalah hak politik calon tunggal tersebut tak terciderai. Selain itu, mekanisme ini dapat menjadi pembuktian melalui proses elektoral sejauh mana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap calon tersebut. Dalam beberapa kasus, kotak atau bumbung kosong bisa jadi pemenang dan pemilihan akan diulang. Hal ini tentu saja dapat menjadi instrumen ‘penghukuman’ terutama bagi kandidat yang bisa jadi merupakan petahana. Tentu saja proses ini bukannya tidak demokratis. Sejauh masyarakat memiliki kontrol dalam menentukan kandidat yang bertarung untuk menduduki jabatan publik maka di situlah demokrasi bekerja.
FLAMMA Review
Edisi 44
Agustus 2015
5
ARTIKEL UTAMA
Lesu Darah Pilkada Nurma Fitrianingrum Peneliti IRE
“Dek, besok pilkada tu calonnya siapa tha?” “Itu bupati sama wakilnya sama-sama nyalon jadi bupati” “Halah,lima tahun ini aja cuma anteng, dulu kampanye katanya mau ngasih sragam buat guru honorer sampai sekarang nggak ada. Trus calon lainnya siapa lagi?” “Nggak ada” “Lah, terus milih siapa ini, apa nggak usah milih aja?”
Dialog warga di atas merefleksikan pilkada yang bergulir selama satu dasawarsa ternyata kurang diminati pemilih. Rendahnya partisipasi dalam pilkada tersebut karena minimnya stok kandidat yang menarik minat publik. Kegagalan partai dalam menghadirkan calon pemimpin politik?
D
ari data yang tersedia, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih (voters turnout) di pilkada lebih rendah dibandingkan pada pemilihan anggota legislatif dan pemilu presiden. Data statistik pilkada, pilpres, dan pileg pada tahun 2010 dan 2009 di tiga kabupaten yang ada di wilayah D.I.Yogyakarta, menggambarkan trend tersebut. Sebagaimana tersaji dalam tabel 1, gap angka partisipasi pemilih pileg dan pilpres dengan pilkada cukup tinggi. Bahkan di Sleman, ketimpangan jumlah voters turnout mencapai 13 persen.
6
FLAMMA Review
Edisi 44
Tabel 1. Perbandingan Jumlah Voters Turnout dalam Pileg, Pilpres, dan Pilkada No Kabupaten Pileg Pilpres Pilkada 1 Sleman 81,4% 81,7% 68,5% 2 Bantul 79%* 79%* 69,64% 3 Gunung Kidul 75,14%* 75,14%* 71,9% *data yang tersedia merupakan data gabungan Pileg dan Pilpres Keengganan Berpartisipasi Fenomena rendahnya voters turnout pada pilkada tidak hanya terjadi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Situasi serupa jamak terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia. Bahkan, pemilu lokal di negaranegara penganut sistem demokrasi langsung seperti Amerika Serikat dan sejumlah negara di Eropa Tengah mengalami kondisi serupa. Trend ini tentu tidak bisa diabaikan, ketika ingin meningkatkan kualitas demokrasi di era otonomi daerah. Kualitas partisipasi warga dalam pemilu lokal menentukan kualitas pemimpin yang dihasilkan. Agustus 2015
Meski partisipasi dalam pemilu tidak sebatas pada tahapan pemungutan suara, namun fase tersebut menjadi indikator yang paling mudah untuk diukur. Salah satu penyebab rendahnya angka partisipasi pilkada adalah rendahnya kemampuan kandidat maupun partai politik dalam menarik minat dan menggerakkan warga untuk menggunakan hak pilihnya. Bagi kandidat dan partai politik, upaya mempengaruhi warga untuk berpartisipasi dalam pemilu dilakukan dengan menyusun visi misi dan program calon yang sesuai dengan isu
ARTIKEL UTAMA
publik, menjual unsur figur kandidat, bahkan hingga tindakan ilegal seperti money politics. Dalam penyusunan visi misi kandidat misalnya, visi misi kepala daerah terpilih disusun secara prematur dan realisasinya acap kali dibajak oleh kepentingan pribadi dan sponsor kampanye. Padahal, sejatinya visi-misi merupakan janji politik kepala daerah terpilih saat berkampanye. Akibatnya, visi-misi kandidat saat berkampanye tidak lagi menjadi bahan pertimbangan bagi pemilih untuk berpartisipasi dalam pilkada. Masyarakat tidak lagi percaya pada janji-janji yang diusung kandidat. Personalitas kandidat pada gilirannya menjadi satu-satunya daya tarik bagi kandidat dan parpol untuk mendulang suara. Hanya saja, tidak banyak kandidat memiliki personalitas kuat yang layak jual. Sebagian besar kandidat minim prestasi maupun memang belum dikenal publik secara luas. Bahkan, dalam catatan publik sebagian kandidat dalam pilkada memiliki rekam jejak buruk karena cacat moral, terbelit perkara hukum, hingga korup. Pada gilirannya, personalitas kandidat tidak cukup menjadi magnet untuk menarik pemilih agar berpartisipasi dalam pesta demokrasi lokal. Ketika popularitas dan kharisma apalagi prestasi tidak dapat diandalkan maka pembelian suara melalui praktik money politics menjadi jalan pintas di tengah keterbatasan waktu kampanye.
Ilustrasi Ipank
Memilih Menu Basi Pemilu itu seperti halnya sebuah jamuan makan malam. Apabila menu yang disajikan menarik dan lezat, tentu kita antusias untuk memilih makanan dan menyantapnya. Namun bila menu yang disuguhkan adalah menu sisa makan siang, atau sajian yang mendengar namanya saja belum pernah, tentu kita akan ragu dengan mengatakan “maaf sudah kenyang”. Demikian pula dengan pemilu, tentu menjadi tantangan bagi partai untuk menyuguhkan menu yang menggugah selera. Kecenderungan yang terjadi, partai pragmatis dalam menyuguhkan
menu kepada pemilih. Acapkali kandidat yang disodorkan kepada publik, gagal menggugah selera publik. Salah satu menu yang paling sering disajikan partai adalah kandidat petahana. Kembalinya petahana dalam kontestasi pemilu memang telah menjadi kelaziman dalam tradisi berpolitik di Indonesia. Menjadi aneh apabila petahana yang baru menjabat satu periode, tidak bertarung kembali mengincar jabatan untuk periode kedua.Di DIY, semua kandidat petahana di tiga kabupaten yang akan menyelenggarakan pilkada serentak tahun 2015 kembali mendaftarkan diri. Munculnya petahana tentu tidak terlepas dari peran partai politik. Bagi partai politik, mengusung petahana tentu lebih menguntungkan terutama mengurangi anggaran kampanye. Mempersiapkan dan memperkenalkan kader internal kepada publik sudah pasti memakan biaya dan waktu yang tidak sedikit. Pilihan mengusung petahana, kemudian menjadi short cut karena mereka tentu sudah dikenal publik secara luas. Apabila selama menjabat kepala daerah memiliki prestasi seperti yang dilakukan Tri Rismaharini di Surabaya atau Azwar Anas di Banyuwangi tentu kandidat petahana layak mencalonkan diri kembali. Petahana semacam ini, masih sangat sedikit dan tidak banyak dijumpai di berbagai daerah. Namun bila minim prestasi, miskin inovasi, hanya sekedar menjalankan roda pemerintahan dengan prinsip “business likes ussual”, dan selama memimpin kebijakannya sarat kontroversi, apa yang membuat petahana begitu percaya diri? Adanya petahana dalam pemilu telah mempersempit ruang kontestasi, menyebabkan keengganan calon lain untuk berkontestasi. Oleh karena itu perlu dilakukan pembatasan pada kepesertaan petahana dalam pemilu.
Pembatasan waktu menjabat bagi petahana banyak dilihat sebagai kesempatan untuk meningkatkan kualitas kontestasi karena akan mendorong hadirnya kandidat lain untuk mewujudkan pemilu yang dinamis (Copeland, 1997). Hal ini sebetulnya sudah dilakukan di Indonesia. Namun di sejumlah kasus, petahana ‘memperpanjang tangan’ dengan mencalonkan anggota keluarga. Mengusung tokoh kuat lokal menjadi pilihan partai berikutnya, jika partai mengambil posisi berhadapan dengan petahana. Namun sayangnya tokoh popular di daerah yang umumnya berasal dari komunitas keagamaan berfikir dua kali untuk mem p ertaruhkan nama mereka dalam kontestasi politik. Alternatif yang tersisa dan banyak dilakukan partai adalah mengusung public figure seperti pesohor yang cukup dikenal publik meski meminggirkan kualitas figur atau sebaliknya kandidat memiliki kualitas namun belum dikenal luas oleh publik.
Minim Gairah Kondisi tersebut sesungguhnya mencerminkan
FLAMMA Review
Edisi 44
Agustus 2015
7
kegagalan partai dalam mempersiapkan pemimpin politik daerah yang diusung dari kader partai. Pengurus parpol di daerah acapkali terlihat tidak siap melakukan kaderisasi calon pemimpin daerah sehingga tidak memiliki stok figur kandidat berasal dari kader yang cukup. Menjelang hajatan pilkada digelar, partai seolah dihadapkan pada situasi tidak memiliki banyak pilihan, kecuali mengusung petahana meski sang petahana berstatus terpidana korupsi. Contohnya saja Calon Bupati Kabupaten Banjar Fauzan Saleh, Calon Bupati Kabupaten Boven Digoel, Yusak Yaluwo, dan Calon Wali Kota Manado, Jimmy Rimba Rogi. Di tengah kondisi demikian, sejatinya pemilih adalah pihak yang paling dirugikan, karena partai gagal menghadirkan calon-calon pemimpin daerah yang memenuhi selera publik. Publik atau pemilih yang menggunakan suaranya, dengan terpaksa menyantap
8
FLAMMA Review
Edisi 44
menu yang disuguhkan meski tidak memenuhi seleranya. Patut dicatat, makna kehadiran pemilih ke TPS hanyalah memenuhi kewajiban atas undangan hajatan berupa ritus pilkada lima tahunan. Suara yang diberikan, tidak berarti apapun, kecuali sekadar menggugurkan kewajiban sosial sebagai warga negara yang baik. Demikian pula dengan pemilih yang memutuskan untuk tidak menggunakan hak pilihnya, yang berdampak pada hilangnya kesempatan warga daerah untuk melakukan perubahan di daerahnya. Para pemangku kepentingan haruslah merubah perspektif yang menempatkan pemilih sebagai kambing hitam dalam memandang rendahnya tingkat partisipasi pilkada. Partisipasi dalam pemilu bukanlah sebatas publik mau dan tidak mau terlibat. Namun merupakan akumulasi dari berbagai faktor baik itu sistem dan manajemen Agustus 2015
partai politik, manajemen pemilu, dan terutama kekuatan figur kandidat yang menawarkan diri untuk dipilih rakyat. Ketika seluruh faktor bekerja dengan baik maka publik dengan sendirinya akan aktif berpartisipasi dengan bertanggungjawab. Mengakui bahwa ada sesuatu yang salah dan harus diperbaiki dari sistem dan praktik berpolitik dari partai politik selama ini merupakan langkah untuk mewujudkan pemilu yang lebih berkualitas. Perbaikan dibutuhkan agar Pilkada tidak hanya sebatas ritual lima tahunan yang justru sarat persoalan seperti yang oleh Wolfgang Merkel (2004) disebut dengan embedded democracy. Dimana demokrasi justru membentuk struktur institusional yang kompleks namun gagal untuk menyelesaikan permasalahan dasar yang terjadi di masyarakat.
Dokumentasi Ipank IRE
ARTIKEL UTAMA
FLAMMA Review
Edisi 44
Agustus 2015
9
Dokumentasi IRE
Sumber : UU No 6/2014 tentang Desa dan PP 43/2014
Manifesto
ARTIKEL LEPAS
Memetik Pembelajaran Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Mandiri, Berdaulat dan Demokratis Dengan dukungan HIVOS, IRE dan CCES menginisiasi program bertajuk “Mendorong Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Berdaulat, Mandiri dan Demokratis.” Program di tiga kabupaten ini diorientasikan mengembangkan alat bantu yang efektif dan efisien untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang tata kelola pemerintahan desa. Bagaimana gambaran dan manfaat program ini? Berikut ini paparan program yang dilaksanakan dalam kurun November 2014 hingga Desember 2015.
D
ana Desa yang dicairkan ke desa sejak pada bulan April 2015 menandai babak baru relasi desa dan negara. Sebelum UU No 6/2014 tentang Desa disahkan, sumber pendapatan tidak ada sumber keuangan desa yang berasal secara langsung dari APBN. Dana yang mengucur ke desa selalu “mampir” dulu ke kementerian atau lembaga di pusat dan baru diberikan ke desa dalam bentuk program atau kegiatan yang seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada di desa. Makna dana desa sejatinya merupakan bentuk konkrit pengakuan negara terhadap desa. Dana desa dan sumber keuangan desa lainnya adalah sumber daya yang dimiliki desa untuk membiayai program atau kegiatan yang berskala lokal desa sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dengan dana desa, desa memiliki kesempatan luas untuk mandiri dan berdaya menentukan dan melaksanakan program yang dibutuhkan.
Tata Kelola Desa Tidak Semata Soal Uang Namun, Dana Desa yang menjadi
10 FLAMMA Review
Edisi 44
hak desa bukanlah uang yang datang secara tiba-tiba. Peruntukan Dana Desa dan sumber keuangan desa lainnya harus berpedoman pada perencanaan dan penganggaran desa yang melibatkan seluruh warga termasuk kelompok rentan desa. Desa akan mampu menyusun perencanaan yang berkualitas jika memahami kewenangan lokal berskala desa yang diawali dari pembagian kewenangan antara kabupaten dan desa. Proses penyusunan perencanaan dan penganggaran juga harus diwadahi dalam sebuah forum yakni musyawarah desa. Apa itu musyawarah desa (musdes)? UU Desa menjelaskan, musdes adalah forum tertinggi desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mempertemukan BPD, Pemerintah D e s a d a n s e l u r u h ke l o m p o k masyarakat termasuk kelompok rentan desa. Kelompok rentan antara lain; perempuan, warga miskin, buruh tani, difabel, warga berorientasi seks tertentu, dan eks tapol. Dalam forum musdes, arah strategis perencanaan dan strategi penggunaan anggaran desa ditetapkan. Hasilnya, menjadi pedoman pemerintah desa dalam membelanjakan dana yang dimiliki. Agustus 2015
Jika demikian halnya, UU Desa sejatinya tidak hanya bicara soal uang yang masuk ke desa. Namun yang paling mendasar justru tentang pembagian kewenangan, perencanaan dan penganggaran serta pelembagaan demokrasi desa melalui forum musdes. Dengan kewenangan yang dimiliki, maka desa akan berdaulat. Sementara dengan terintegrasinya perencanaan dan penganggaran, maka desa berpeluang mandiri. Adapun mekanisme untuk menjaga keseimbangan tata kelola pemerintahan dan keterlibatan warga, forum musdes adalah salah satu cara agar desa demokratis.
Temuan Riset
Berpijak pada kebutuhan tersebut, program ini didahului dengan riset di tiga lokasi yakni Kabupaten Gunungkidul (DIY), Bantaeng (Sulawesi Selatan) dan Wonosobo (Jawa Tengah). Riset tersebut membuahkan berbagai temuan penting yang menggambarkan kompleksitas persoalan implementasi UU Desa. Pertama, belum adanya kesiapan yang memadai di level kabupaten terkait pelaksanaan UU Desa. Regulasi tentang desa sudah mulai disusun. Namun regulasi pelaksanaan
ARTIKEL LEPAS
UU Desa, semisal peraturan daerah tentang pembagian kewenangan antara kabupaten dan desa belum disusun. Mengapa pembagian kewenangan ini penting? Kejelasan kewenangan antara kabupaten dan desa akan mendorong desa menyusun perencanaan dan penganggaran dengan lebih tepat dan bermanfaat bagi warga desa terutama kelompok rentan yang ada di desa. Kedua, Pemerintah Desa sudah mulai mengetahui isi UU Desa, tetapi belum mampu melaksanakannya dengan komprehensif karena minimnya ruang sosialisasi dan pendalaman isi UU Desa. Sosialisasi bukannya tidak ada, tapi belum menyentuh aspek fundamental dan miskin tindak lanjut. Akibatnya, pasca sosialisasi desa masih gamang dalam menindaklanjuti UU Desa. Ketiga, belum ditemukannya instrumen atau alat bantu yang memadai untuk menunjang pelaksanaan UU Desa. Diskusi tim IRE dan CCES lakukan dengan pihak Bappenas maupun Kemendesa misalnya mengkonfirmasi bahwa UU Desa dan regulasi turunannya tidak mudah dicerna warga desa karena memuat banyak aspek yang strategis. Salah satu cara untuk memudahkan pemahaman terhadap UU Desa adalah dengan membuat instrumen atau alat bantu. Keempat, kelompok rentan yang ada di desa belum teridentifikasi dengan baik walaupun sudah mulai diperhatikan. Ringkasnya, kebutuhan dan masalah yang dihadapi kelompok rentan belum terpetakan dan terlembagakan dengan baik. Hasil riset tersebut juga telah didiseminasikan melalui seminar publik hingga audiensi secara langsung kepada dua pihak penting di level nasional yakni Kementerian Desa dan Bappenas.
Terobosan Penting Program Kondisi yang demikian tentu butuh tindak lanjut yang nyata. Salah satu terobosan yang dirancang dalam program ini adalah dengan mempersiapkan memproduksi dan
mendiseminasi alat bantu untuk memudahkan pelaksanaan UU Desa. Alat bantu yang mendesak dibutuhkan berkaitan dengan aspek kewenangan, perencanaan dan pelembagaan demokrasi di level desa. Adapun bentuk alat bantu tersebut adalah modul, buku saku, film, stand banner, leaflet, hingga aplikasi UU Desa yang dapat diunduh dengan mobile phone. (desakita.id). Yang tidak boleh ketinggalan adalah pengarusutamaan kelompok rentan di desa. Hal ini sekaligus menjawab tantangan terhadap pihak yang selama ini melihat bahwa manfaat UU Desa hanya pada dinikmati elit desa semata. Alat bantu yang diproduksi oleh IRE dan CCES ingin memastikan bahwa pelaksanaan UU Desa juga memperhatikan masalah dan kebutuhan kelompok rentan. Di level kabupaten, program HIVOS yang dijalankan IRE dan CCES menyasar pada pendampingan teknis agar kabupaten segera menyiapkan regulasi pokok terkait UU Desa. Regulasi tersebut pembagian kewenangan antara kabupaten dan desa yang menjadi panduan bagi desa dalam menyusun peraturan desa terkait kewenangan lokal berskala desa. Sementara di level desa, IRE dan CCES menyasar dua hal pokok yakni mendorong terselenggaranya musdes dan menyusun rencana kerja pembanguan desa yang bersifat tahunan. Musdes menjadi tantangan tersendiri karena ini merupakan hal baru bagi desa sekaligus menjadi tantangan bagi BPD untuk memerankan diri dengan lebih baik setelah sekian lama lebih banyak menjadi “penonton”. Program ini juga hendak memastikan keterlibatan kelompok rentan dalam arena musdes. Sedangkan perencanaan tahunan akan menjadi wahana untuk mengkampanyekan pengarusutamaan kelompok rentan dalam penyusunan program. Hal ini sekaligus untuk memastikan bahwa UU Desa memberi manfaat bagi semua warga terutama kelompok rentan yang ada di desa.
Tantangan dan Agenda Strategis Dana desa dan berbagai sumber keuangan desa yang lain adalah potensi dan kesempatan bagi desa untuk memberdayakan kelompok rentan yang ada di desa. Tantangannya adalah memastikan kelompok rentan melek anggaran dan perencanaan serta mau terlibat dalam forum-forum di desa. Pemberdayaan kelompok rentan adalah salah satu strategi untuk menumbuhkan kepercayaan diri agar kelompok rentan mampu terlibat dalam ruang-ruang strategis di desa. Tetapi, pemberdayaan kelompok rentan harus dibarengi dengan ikhtiar membangun kesadaran tentang keberadaan kelompok rentan di kalangan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Secara lebih mendalam, perlu ada identifikasi potensi dan aset yang dimiliki kelompok rentan yang ada di desa. Dengan diketahuinya potensi dan aset yang dimiliki kelompok rentan, diharapkan bisa mematahkan pandangan atau persepsi yang melihat kelompok rentan sebagai beban bagi desa. Hal ini bisa dilakukan secara paralel dengan identifikasi aset desa sebagaimana diamanatkan UU Desa. Secara khusus, dibutuhkan adanya suatu program afirmatif terhadap kelompok rentan di desa untuk mengoptimalkan aset dan potensi yang dimiliki. Keberadaan UU Desa yang menjamin mekanisme pelibatan warga dalam proses perencanaan dan penganggaran serta berbagai proses keterlibatan lain yang ada menjadi peluang bagi warga desa untuk mengajukan usulan, kebutuhan hingga mengajukan persoalan yang sedang dihadapi. Dalam konteks tersebut, agenda penting yang tidak boleh dilupakan adalah memastikan bahwa kelompok rentan atau kelompok marjinal yang ada di desa teridentifikasi keberadaannya, terpenuhi kebutuhannya dan terjawab persoalannya.
FLAMMA Review
Edisi 44
Agustus 2015
11
ARTIKEL LEPAS
“Lubang-lubang” Dana Desa Rilis hasil penelitian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan banyaknya celah dalam sistem administrasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Rilis tersebut menegaskan, kucuran dana trilyunan rupiah ke desa rawan praktik korupsi.
Machmud NA Manajer Komunikasi
R
ilis tersebut dilatarbelakangi konsekuensi pelaksanaan UU No. 6/2014 tentang Desa yang mengamanatkan berbagai transfer keuangan ke desa sebagai bentuk pengakuan otonomi asli desa oleh pemerintah. Belakangan, salah satu sumber dana transfer yang bersumber dari APBN ini lebih dikenal dengan dana desa (DD). Sejak diluncurkan, DD acapkali memunculkan kericuhan: dari isu teknis-administratif berupa ketidaksiapan desa hingga menjadi komoditas politik partai dan aktor politik lainnya. Jumlah alokasi APBN untuk dana desa memang terbilang besar. Pada tahun 2015 saja, DPR menyetujui anggaran dana desa sebesar Rp20,7 triliun yang akan disalurkan ke 74.093 desa. Situs resmi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa), menyatakan telah menyalurkan dana desa sebesar Rp 7,39 triliun atau 88,98 persen dari alokasi tahap pertama.
dan Gowa itu menitiktekankan kelemahan sistem administrasi yang berisiko menimbulkan fraud (kecurangan) dalam pengelolaan Dana Desa. KPK mengungkap bahwa sistem pengelolaan dari beragam sumber pendanaan bagi desa masih banyak lowong. KPK mencatat terdapat beberapa ketidakjelasan sistem pengelolaan dana desa. Hasil penelitian itu mengungkapkan, pemerintah tidak memberikan kejelasan panduan dalam
menyusun laporan keuangan. Format pelaporan tidak didesain secara terpadu dengan mengesampingkan sumber dana yang diperoleh desa. Misalnya, penggunaan ADD masih bercampur dengan Dana Bantuan Provinsi atau Kabupaten/Kota. Hal ini membuat substansi per tanggungjawaban terabaikan. Temuan KPK ini senada dengan Kajian IRE terhadap PP 43/2014 terutama pasal 103 dan 104. Kajian
Lubang Dana Desa
12 FLAMMA Review
Edisi 44
Ilustrasi Ipank IRE
Situasi gaduh tersebut mendorong banyak pihak terlibat mengawal realisasi dana tersebut, termasuk KPK. Melalui penelitian tersebut, lembaga anti rasuah itu hendak memperingatkan banyak “lubang” dana desa. Penelitian yang dilakukan di Bogor, Klaten, Magelang, Kampar,
Agustus 2015
ARTIKEL LEPAS
IRE menemukan, meskipun PP 43/2014 telah mengamanatkan tentang pelaporan APBDesa secara terpadu, namun amanat regulasi tersebut belum tergambar dengan baik. Regulasi tersebut belum mempertegas sistem dan mekanisme pelaporan yang terkonsolidasi terhadap seluruh pos APBDes baik pada pendapatan desa, belanja desa serta pembiayaan desa. Bahkan, pemerintah terkesan membuka ruang kepada desa untuk melakukan pelaporan dengan model lama. Misalnya, pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota yang didorong untuk disesuaikan dengan format pelaporan khusus untuk ADD saja. Padahal PP 43 telah mengamanatkan pelaporan dilakukan secara terkonsolidasi dengan sumber-sumber dana lainnya, baik dari pemerintah, pendapatan asli desa maupun dari pihak ketiga. M e k a n i s m e p e l a p o r a n p e r tanggungjawaban kepala desa juga menjadi sorotan dalam penelitian KPK. KPK menyimpulkan penggunaan APBDesa kurang transparan. Pasalnya, tidak ada kewajiban pemerintah desa melaporkan realisasi pelaksanaan APBDes melalui media informasi yang mudah diakses oleh warga desa seperti papan pengumuman atau media komunitas warga. Memperkuat hasil kajian KPK, IRE menemukan akar masalah tersebut karena PP 43 mengingkari mandat UU Desa. UU Desa memandatkan pemerintah desa wajib melaporkan realisasi APBDesa dalam forum musyawarah desa serta menginformasikan pada warga desa. Kajian KPK menemukan pula, adanya dana tidak bertuan sebesar Rp 10 triliun berupa program dana bergulir desa yang merupakan warisan Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Dana program pemberdayaan sebelum berlakunya UU Desa yang sangat populer di pedesaan ini, sampai saat ini tidak jelas siapa yang berhak mengelolanya. Kondisi tersebut disebabkan, tidak adanya petunjuk teknis terkait serah terima pengelolaan dana dari pemerintah
“Pendampingan organik menempatkan masyarakat sebagai subyek aktif dalam mengenali problem desanya”
pusat kepada pemerintah daerah. Lowongnya petunjuk teknis tersebut telah menimbulkan kegamangan pemerintah daerah dalam mengambil alih pengelolaan dana tersebut. Secara faktual, dana bergulir PNPM atau dikenal dengan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM), kini dikelola Unit Pengelola Keuangan (UPK). Anehnya, UPK tidak memiliki legalitas yang jelas. Dalam perkembangannya, Menko Kesra pada Tahun 2014 telah menerbitkan Surat Edaran yang menawarkan tiga pilihan bentuk badan hukum, yakni Koperasi, Perkumpulan Berbadan Hukum, dan Perseroan Terbatas. Namun surat edaran tersebut tidak dilengkapi dengan petunjuk teknis tentang tiga pilihan tersebut. Padahal, pemerintah daerah membutuhkan petunjuk teknis tersebut untuk mengambil alih pengelolaan dana dan program pasca PNPM itu.
Pendampingan Desa Hasil penelitian KPK seharusnya ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat dengan segera, sehingga program dana desa tertib dalam administrasi dan memiliki payung regulasi yang kuat. Penelitian KPK tersebut merefleksikan pula adanya kebutuhan pendampingan terhadap desa. Lahirnya UU Desa memang telah mengubah tatanan pengaturan desa secara radikal. Dalam konteks tersebut, maka desa membutuhkan pendampingan agar dalam menjalankan roda pembangunan
berada dalam koridor hukum dan tidak salah arah. Kementerian Desa memang telah mengeluarkan Permendes No 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa. Dalam pasal 4 regulasi tersebut dijelaskan, pendamping desa terdiri dari tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa dan/atau pihak ketiga. Kemendesa juga mengaku telah menyiapkan anggaran untuk pengangkatan 40 ribu pendamping, dengan model pembiayaan dekosentrasi. Masalahnya sampai saat ini, alokasi anggaran ini tidak diikuti oleh peraturan tentang mekanisme perekrutan tenaga pendamping yang jelas. Sampai sekarang mekanisme perekrutan tenaga pendamping belum disosialisasikan kepada pemerintah daerah dan desa. Di sisi lain, desa memang berharap adanya pendampingan intensif sehingga dapat dengan segera menjalankan roda pembangunan di desa. Arie Sujito, peneliti senior Institute For Research and Empowerment (IRE) menawarkan gagasan ‘pendampingan organik’ untuk desa. Pendampingan organik menempatkan masyarakat sebagai subyek aktif dalam mengenali problem desanya, kapasitasnya, dan merumuskan cara dan strategi untuk mengatasi masalah tersebut. Tujuannya, agar desa mampu melahirkan aktor-aktor komunitas yang bisa menjadi agen pembaharuan yang otentik bagi perubahan. Hal Ini seiring dengan prinsip pendampingan secara emansipatoris dalam memperkuat kapasitas masyarakat menuju transformasi desa. Pendamping yang hebat untuk pendampingan desa harus memegang prinsip utama, yakni menumbuhkan kesadaran kritis secara otentik pada warga desa. Pendekatan ini, membutuhkan masa transisi menuju “pemberdayaan yang berakar dari dalam”. Sekaligus menjauhkan stimulasi dari luar agar jangan sampai menjadi “racun baru” tetapi harus menjadi “suplemen alternatif”.
FLAMMA Review
Edisi 44
Agustus 2015
13
Fotografi
DiskUSI Bulanan Agustus 2015
MASA DEPAN DESA DI MATA CALON BUPATI SLEMAN
14 FLAMMA Review
Edisi 44
Agustus 2015
Fotografi
Yuni Satia Rahayu
Sri Purnomo
Penyampaian Visi Misi Calon Bupati Sleman
FLAMMA Review
Edisi 44
Agustus 2015
15
Fotografi
16 FLAMMA Review
Edisi 44
Agustus 2015
