FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 8 Tahun 2011 Tentang AMIL ZAKAT
Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah : MENIMBANG
: a. bahwa kesadaran keagamaan masyarakat telah mendorong peningkatan jumlah pembayar zakat, yang kemudian diikuti oleh adanya pertumbuhan lembaga amil zakat secara signifikan; b. bahwa dalam pengelolaan zakat, banyak ditemukan inovasi yang dilakukan oleh amil zakat yang seringkali belum ada rujukan formal dalam ketentuan hukum Islamnya, sehingga diperlukan adanya aturan terkait pengertian amil zakat, kriteria, serta hak dan kewajibannya; c. bahwa di tengah masyarakat muncul pertanyaan mengenai hukum yang terkait dengan amil zakat, mulai dari definisi, kriteria, serta tugas dan kewenangannya; d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang amil zakat guna dijadikan pedoman.
MENGINGAT
: 1. Firman Allah SWT:
“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka “ (QS. AlTaubah : 103).
“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. Al-Taubah : 60). 2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:
Fatwa tentang Amil Zakat
2
“Nabi Muhammad SAW ketika mengutus Muadz ke Yaman bersabda : … … … Dan beritahukan kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan zakat yang diambil dari harta orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada para orang-orang fakir di antara mereka “. (HR Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas)
“Rasulullah SAW menugaskan seorang laki-laki dari bani AlAsdi yang bernama Ibnu Al-Lutbiyyah sebagai Amil zakat di daerah bani Sulaim, kemudian Rasulullah SAW melakukan evaluasi atas tugas yang telah ia laksanakan “. (HR Bukhari dan Muslim dari Abi Humaid Al-Saa’idy)
“Umar RA telah menugaskan kepadaku untuk mengurus harta zakat, maka tatkala telah selesai tugasku, beliau memberiku bagian dari harta zakat tersebut, aku berkata : sesungguhnya aku melakukan ini semua karena Allah SWT, semoga Allah kelak membalasnya. Beliau berkata : Ambillah apa yang diberikan sebagai bagianmu, sesungguhnya aku juga menjadi amil zakat pada masa Rasulullah SAW dan beliau memberiku bagian (dari harta zakat), saat itu aku mengatakan seperti apa yang kau katakan, maka Rasulullah SAW bersabda : Apabila engkau diberi sesuatu yang engkau tidak memintanya maka ambillah untuk kau gunakan atau sedekahkan. (HR Muslim dari seorang Tabi’in yang bernama Ibnu Al-Sa’di) 3. Qaidah fiqhiyyah “Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju “ “Sesuatu kewajiban yang hanya bisa diwujudkan dengan melakukan sesuatu perkara, maka perkara tersebut hukumnya menjadi wajib “
Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia
Fatwa tentang Amil Zakat
3
“Tindakan pemimpin [ pemegang otoritas ] terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan “ MEMPERHATIKAN
: 1. Pendapat Ibnu Qosim dalam Kitab Fathul Qorib (Syarah Bajuri 1/543) yang menjelaskan tentang definisi Amil sebagai berikut : “Amil zakat adalah seseorang yang ditugaskan oleh imam (pemimpin negara) untuk mengumpulkan dan mendistribusikan harta zakat “ 2. Pendapat Al-Syairazi dalam kitab Al-Muhadzzab ( AlMajmu’ Syarah Al-Muhadzzab 6/167 ) yang menerangkan mengenai distribusi zakat, salah satunya kepada Amil sebagai berikut:
“Apabila yang melakukan distribusi zakat adalah Imam [pemerintah] maka harus dibagi kepada delapan golongan penerima zakat. Bagian pertama adalah untuk Amil, karena Amil mengambil bagian harta zakat sebagai upah, sementara golongan lainnya sebagai dana sosial. Apabila bagian Amil sesuai dengan kewajaran sebagai upah pengelola zakat, maka akan diberikan kepadanya bagian tersebut. Namun bilamana bagian Amil lebih besar dari kewajaran sebagai upah pengelola zakat, maka kelebihan – di luar kewajaran tersebut – dikembalikan untuk golongangolongan yang lain dari mustakhiq zakat secara proporsional. Jika terjadi defisit anggaran, di mana bagian Amil lebih kecil dari kewajaran upah pengelola zakat maka akan ditambahkan. Ditambahkan dari mana? Imam Syafi’I berpendapat: “ditambahkan dengan diambil dari bagian kemashlahatan [ fi sabilillah ]”. Sekiranya ada yang berpendapat bahwa bagiannya dilengkapi dari bagian golongan-golongan mustahiq yang lain maka pendapat tersebut tidak salah “ 3. Pendapat Imam Al-Nawawi dalam kitab Al-Majmu’ Syarah Al-Muhadzzab ( 6/168 ) mengenai orang-orang yang dapat masuk kategori sebagai Amil sebagai berikut:
Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia
Fatwa tentang Amil Zakat
4
“Para pengikut madzhab Syafi’i berpendapat : Dan diberi bagian dari bagian Amil yaitu ; Pengumpul wajib zakat, orang yang mendata, mencatat, mengumpulkan, membagi dan menjaga harta zakat. Karena mereka itu termasuk bagian dari Amil Zakat. Tegasnya, mereka mendapatkan bagian dari bagian Amil sebesar 1/8 dari harta zakat karena mereka merupakan bagian dari Amil yang berhak mendapatkan upah sesuai dengan kewajarannya. 4. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi Fatwa yang terakhir pada tanggal 3 Maret 2011. Dengan bertawakkal kepada Allah SWT MEMUTUSKAN MENETAPKAN
: FATWA TENTANG AMIL ZAKAT
Pertama
: Ketentuan Hukum 1. Amil zakat adalah : a. Seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat; atau b. Seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. 2. Amil zakat harus memenuhi syarat sebagai berikut : a. Beragama Islam; b. Mukallaf (berakal dan baligh); c. Amanah; d. Memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum zakat dan hal lain yang terkait dengan tugas Amil zakat. 3. Amil zakat memiliki tugas : a. penarikan/pengumpulan zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nishab zakat, besaran tarif zakat, dan syaratsyarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat; b. pemeliharaan zakat yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan, serta pengamanan harta zakat; dan c. pendistribusian zakat yang meliputi penyaluran harta zakat agar sampai kepada mustahiq zakat secara baik dan benar, dan termasuk pelaporan. 4. Pada dasarnya, biaya operasional pengelolaan zakat disediakan oleh Pemerintah (ulil amr). 5. Dalam hal biaya operasional tidak dibiayai oleh Pemerintah, atau disediakan Pemerintah tetapi tidak mencukupi, maka biaya operasional pengelolaan zakat yang menjadi tugas Amil diambil dari dana zakat yang merupakan bagian Amil atau dari bagian Fi Sabilillah
Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia
Fatwa tentang Amil Zakat
5
dalam batas kewajaran, atau diambil dari dana di luar zakat. 6. Kegiatan untuk membangun kesadaran berzakat – seperti iklan – dapat dibiayai dari dana zakat yang menjadi bagian Amil atau Fi Sabilillah dalam batas kewajaran, proporsional dan sesuai dengan kaidah syariat Islam. 7. Amil zakat yang telah memperoleh gaji dari negara atau lembaga swasta dalam tugasnya sebagai Amil tidak berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian Amil. Sementara amil zakat yang tidak memperoleh gaji dari negara atau lembaga swasta berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian Amil sebagai imbalan atas dasar prinsip kewajaran. 8. Amil tidak boleh menerima hadiah dari muzakki dalam kaitan tugasnya sebagai Amil. 9. Amil tidak boleh memberi hadiah kepada muzakki yang berasal dari harta zakat. Kedua
: Ketentuan Penutup 1. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya. 2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini. Ditetapkan di Pada tanggal
Ketua
: Jakarta : 28 Rabi’ul Awwal 1432 H 3 Maret 2011M
MAJELIS ULAMA INDONESIA KOMISI FATWA Sekretaris
PROF. DR. H. HASANUDDIN AF., MA
Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia
DR. HM. ASRORUN NI’AM SHOLEH, MA
