EVALUASI KEBIJAKAN PEYELENGGARAAN PJJPGSD
Oleh: Asep Suryana, M.Pd.
JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 2010
I. PENDAHULUAN Seiring dengan meningkatnya tuntutan terhadap guru sekolah dasar terutama dalam pendidikannya yaitu S1 PGSD, maka pemerintah meluncurkan berbagai program untuk dapat memfasilitasinya salah satu diantaranya selain model pendidikan S1 PGSD biasa, PGSD Dual Modes juga di keluarkan kebijakan tentang penyelenggaraan PGSD Pendidikan Jarak Jauh (PJJ). Program Pendidikan PGSD Jarak Jauh di gulirkan sebagai sebuah kebijakan yang diharapkan dapat membantu menyelesaikan tugas pemerintah dalam meng-S1-kan guru-guru yang tidak dapat tertampung dalam programprogram lainnya. Sebagai sebuah percontohan pada mulanya pemerintah bekerjasama dengan 10 perguruan tinggi sebagai konsorsium penyelenggara pendidikan dengan biaya keseluruhan ditanggung oleh pemerintah. Pada perjalannya sekarang sudah berkembang menjadi 23 perguruan tinggi negeri swasta sebagai pendamping pemerintah dalam mensukseskan kegiatan ini. Bukan berarati tidak ada kendala, masih banyak kendala-kendala yang dihadapi terutama dalam tingkat implementasi. Pada kenyataannya para konsorsium banyak yang keteter dalam penyelenggaraannya terutama kaitannya dengan pengelolaan kurikulum, peserta didik dan teknologi yang memungkinkan mahasiswa belajar dengan baik. II. PROBLEMATIKA Dalam desain kajian analisa kebijakan ini berangkat dari permasalahanpermasalahan sebagai berikut: A. Permasalahan Umum Secara umum permasalahan yang diangkat dalam kajian ini adalah sebagai berikut:”terhambatnya proses implementasi pendidikan jarak jauh diakibatkan oleh kekurangsipan infrastruktur dan suprastruktur pendukung pelaksanaan program sehingga disangsikan dapat menghasilkan lulusan yang bermutu” B. Permasalahan Khusus Adapun secara khusus dari permasalahan umum tersebut dapat dipilah menjadi permasalahan-permasalahan khusus sebagai berikut: 1. Pola pengembangan kurikulum yang terpusat sehingga kurikulum di perguruan tinggi penyelenggara PJJ dengan kurikulum yang dititipkan oleh pusat tidak berkesuaian secara administratif. 2. Kesiapan perguruan tinggi konsorsium dalam melaksanakan proses pendidikan jarak jauh dilihat dari manajemen penyelenggaraannya. 3. Pola koordinasi dalam rekruitasi mahasiswa antara perguruan tinggi dengan dinas pendidikan kabupaten dan kota sehingga tidak diperoleh keseragaman dalam kemampuan dasar penggunaan teknologi pendukung proses belajar mengajar. 1
4. Infrastruktur perguruan tinggi yang tidak mendukung seperti kurangnya fasilitas teknologi penunjang proses pembelajaran jarak jauh 5. Kemampuan penggunaan teknologi berbasis komputer mahasiswa yang notabene sebagai guru di daerah sangat rendah. 6. Kesiapan tenaga pengajar untuk menggunakan teknologi berbasis komputer sebagai alat utama dalam proses belajar mengajar masih kurang. 7. Bahan ajar setiap mata kuliah yang dibagikan kepada perguruan tinggi untuk dikembangkan dengan tugas masing-masing beberapa mata kuliah menimbulkan perbedaan-perbedaan pemahaman dalam kedalaman dan keluasan isi, walaupun panduan sudah dipersiapkan oleh pusat. III. KERANGKA PIKIR
Kebijakan Pendidikan Jarak Jauh
DIRJEN MUTENDIK
DIRJEN MUTENDIK
KONSORSIUM
PERGURUAN TINGGI
Juknis
STRUKTUR
MONEV
MANAJEMEN
UUSPN & UU GURU
KONSORSIUM PERGURUAN TINGGI
GURU
PROSES & HASIL
FASILITASI AKTIVITAS DINAS PENDIDIKAN KAB/KOTA
REKRUITASI MAHASISWA PJJ
2
GURU BERIJAZAH S1
BIAYA
IV. ANALISIS PENGELOLAAN PJJ A. KAJIAN UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENDIDIKAN JARAK JAUH Kekuatan hukum pelaksanaan kebijakan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) sangat kuat dengan melihat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang menaunginya kita dapat menemukan penguatan tersebut seperti termaktub dalam BAB I Pasal 1 point 15 dikatakan bahwa “Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi dan media lain. Kemudian ditegaskan lagi bahwa perguruan tinggi dapat menyelenggarakannya termasuk dalam proses peng-S1-an guru-guru tingkat sekolah dasar (PGSD UPI), dalam BAB VI Jalur, Jenis dan Jenjang Pendidikan Bagian Kesepuluh Pasal 31 ayat 1 “Pendidikan jarak jauh diselenggarakan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan”. Akan tetapi perlu dicermati dalam ayat selanjutnya yaitu ayat 3 bagian yang sama bahwa “Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta system penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional”. Artinya dalam prosesnya kebijakan PJJ ini digulirkan harus didukung oleh sutau system manajemen yang baik dan mampu memberikan layanan pendidikan sesuai dengan standar nasional yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini perguruan tinggi pelaksana PJJ harus dapat memberikan jaminan mutu dalam pengelolaannya, seperti dalam BAB XIV PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pasal 51 ayat 2 “pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transfaran”. Dengan demikian termasuk dalam pengelolaan PJJ perguruan tinggi harus dapat menjamin berlangsungnya proses PJJ dengan akuntabilitas yang tinggi dan jaminan mutu dalam layanan pembelajaran. Kemudian dalam Undang-Undang Guru dan Dosen NO.14 tahun 2005, dalam BAB IV GURU pasal 8 dan pasal 9 ditegaskan bahwa guru harus memiliki kualifikasi akademik, dimana kualifikasi itu diperoleh dari perguruan tinggi program sarjana dan diploma 4. Pasal ini memberikan makna yang luas bagi penulis dimana dilamnya terkandung bahwa upaya profesionalisasi guru melalaui pengembangan akademik dapat diperoleh dari perguruan tinggi penyelenggara program sarjana dan diploma 4 dengan memenuhi standar-standar yang ditetapkan secara nasional, termasuk didalamya kebijakan pendidikan jarak jauh sebagai sebuah strategi dalam meningkatkan kualifikasi akademik guru harus memenuhi ketentuan-ketentuan standar nasional. B. KAJIAN AKADEMIK PJJ 1. Konsep Pendidikan Jarak Jauh a. Maksud Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Pendidikan Jarak jauh adalah suatu bentuk pembelajaran mandiri yang terorganisasi secara sistematis dimana konseling, penyajian materi pembelajaran, 3
dan penyeliaan serta pemantauan keberhasilan siswa dilakukan sekelompok tenaga dosen yang memilik tangungjawab yang saling berbeda. Pembelajaran dilaksanakan secara jarak jauh dengan menggunakan media. (Dohmen, 1967). Jadi Pendidikan jarak jauh adalah sekumpulan metode pengajaran dimana aktivitas dosen dilaksanakan secara terpisah dari aktivitas belajar. Pemisahan kedua kegiatan tersebut dapat berupa jarak pisik, misalnya karena peserta ajar bertempat tinggal jauh dari lokasi institusi. Pemisahan dapat pula karena nonpisik berupa keadaan yang memaksa seseorang. Pemisahan kegiatan dosen dan siswa menjadi ciri khas dari pendidikan jarak jauh. b. Teori dan Filosofi Pendidikan Jarak Jauh Pembelajaran yang fektif harus dimulai dengan pemahaman empiris tenatang objek, kgiatan, dan praktek yang mencerminkan bentuk lingkungan si pembelajara. Menurut Herbert A. Simon …saat belajar terbaik manusia adalah saat berinteraksi dengan dunia nyata, dan dari masalah yang dihadapinya… Kondisi belajar yang mendekati dunia nyata, dan dari masalah yang dihadapinya dapat memotivasi siswa dalam belajar. Sholosser dan Anderson (1994) dengan mengacu kepada teori Desmon Keegan, menerangkan dalam sistem pembelajaran jarak jauh harus mampu menciptakan interaksi belajar mengajar yang sesungguhnya tidak ada (abstrak) dan mengintegrasikannya ke dalam proses pembelajaran. Pendidikan jarak jauh memerlukan interaksi yang tinggi antara dosen dan peserta didik, sekalipun di wilayah terpencil. Manfaat interkasi ini adalah; pembelajaran jarak jauh memperbolehkan peserta didik untuk mendengar dan mungkin melihat dosennya, sebagaimana keharusan dosen untuk menjawab pertanyaan atau komentar dari peserta didiknya. c. Karakteristik dan Prinsip Pendidikan Jarak Jauh 1) Karakteristik PJJ Menurut Keegan karakteristik pendidikan jarak jauh terdiri dari; •
terpisahnya dosen dan siswa yang membedakan pendidikan jarak jauh dengan dosen tatap muka
•
ada pengaruh dari suatu organisasi pendidikan yang membedakannya dengan belajar mandiri di rumah (home study)
•
penggunaan beragam media cetak, audio, video, komputer, atau multimedia untuk mempersatukan dosen dan siswa dalam suatu interkasi pembelajaran
•
penyediaan komunikasi dua arah sehingga siswa dapat menarik manfaat darinya, dan bahkan mengambil inisiatif dialog
•
kemungkinan pertemauan sekali-sekali untuk keperluan pembelajaran dan sosialisasi (pembelajaran diarahkan kepada individu bukan kepada kelompok)
•
proses pendidikan yang memiliki bentuk hampir sama dengan proses industri. 4
2) Prinsip PJJ Beberapa prinsip dalam pendidikan jarak jauh, yakni; •
Kemandirian; cara belajar, program, sumber, dan sedikitnya bantuan dan intervensi luar.
•
Keluwesan; jadwal relatif bebas, pindah jalur, lintas jenis, belajar sambil bekerja.
•
Keterkinian; just in time bukan just in case, sumber belajar terbaru, mudah dan cepa memperoleh informasi.
•
Kesesuaian; terkait dengan kebutuhan pribadi, pekerjaan, masyarakat, sesuai dengan karakteristik peserta didik, kesetaraa bobot program, pengakuan atas pengalaman.
•
Mobilitas; perpindahan antar satuan, lintas jenjanf berdasarkan kemampuan. d. Bagaimana Pembelajaran dalam Pendidikan Jarak Jauh
1) Secara garis besar proses pjj sebagai berikut: •
Pemilihan program berdasarkan kebutuhan.
•
Pengaturan waktu belajar, waktu dan tes, dll.
•
Mengikuti tutorial.
•
Memanfaatkan bimbingan dan konseling bila ada masalah.
2) Beberapa bentuk pjj, antara lain; •
Program pendidikan mandiri
•
Program tatap muka yang diadakan di beberapa tempat pada waktu yang telah ditentukan, informasi pendidikan tetap disampaikan, dengan/tanpa interaksi dar peserta didik
•
Program yang tidak terikat pada jadwal pertemuan, di satu atau banyak tempat.
3) Kondisi yang perlu diperhatikan dalam pjj; •
Logistik
•
Persyarat teknis
•
Jadwalkan diri sendiri dan bertahanlah pada jadwal yang ditetapkan
•
Jadwalkan diri anda setiap hari/minggu untuk komunikasi umpan balik dengan instruktur melalui tutorial.
e. Faktor Keberhasilan dalam mengikuti Pendidikan Jarak Jauh Ada beberapa hal yang mendukung keberhasilan dalam belajar melalaui program pendidikan jarak jauh; 5
1) Interactivity (interaksi); interkasi antara tutor dengan peserta didik, peserta didik dengan lingkungan belajar, dan antara peserta didik. 2) Active Learning (Belajar Aktif); kemauan yang tinggi unuk mengikuti materi dan kelas 2. Proses Pembelajaran Dalam Pendidikan Jarak Jauh a. Hakikat Pembelajaran di Pendidikan Jarak Jauh Dalam proses pembelajaran jarak jauh terdapat unsur kemadirian dari sisw atau peserta didik atau yang dinamakan dengan “independent learner”. Sompson (2000) menyebut tutorial dalam pjj sebagai bantuan belajar, pada dasarnya bantuan belajar itu terdiri dari bantuan yang bersifat akademik dan non akademik. Tiga Aspek utama dalam pjj, yaitu; Pertama, keterpisahan antara pendidik dan peserta didik. Muncul karena sesuai dengan UU No.20 tahun 2003, pasal 31 ayat (2), PJJ memang melayani kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler. Kedua, kemandirian yang merupakan syarat yang mesti dipenuhi oleh peserta didik. Namun pada kenyataannya kemadirian dalam belajar itu itu sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Ketiga, tutorial berkaitan dengan tingkat kemandirian pserta didik. Tutorial sebagai bantuan belajar secara akademik maupun non akademik, memfasilitasi kemandirian melalaui interkasi bukan isolasi. Tabel keunikan PJJ dibandingkan PTM (Tatap Muka) Variabel Registrasi Pemilihan Program
PTM Peserta didik terikat waktu
Pendekaan Pembelajaran
Terpaket, peserta didik harus mengambil seluruh mata kuliah Terikat jadwal pertemuan tatap muka di bawah bimbingan dosen Dominan tatap muka
Jumlah Peserta Didik
Terbatas
Proses Pembelajaran
PJJ Peserta didik bebas memilih waktu Peserta didik bbas memilih sesuai kebutuhan Bebas menentukan jadwal belajar dan tatap muka dengan tutor Dominan jarak jauh (belajar mandiri) Massal
b. Modus Pembelajaran Pendidikan Jarak Jauh Mengingat PJJ dilaksanakan dimana dosen dan siswa tidak bertemu layaknya PTM, maka proses pembelajaran dapat melalaui belajar mandiri atau tutotial. 1) Tutorial Tatap Muka Dalam beberapa hal pertemuan tatap muka diperlukan dalam pjj terutama kaitannya dengan pemantapan konsep yang dimiliki memrlukan kegiatan diskusi, juga hal-hal yang bersifat sosial bukan akademik. Dilihat dari jenis kegiatan yang dilakukan, tutorial tatap muka dibedakan menjadi dua yaitu pengkajian substansi yang difokuskan kepada kemampuan peserta didik untuk menguasai substansi materi mata kuliahyang bersufat kognitif, termasuk keterampilan kognitif 6
intelektual. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan jenis diskusi atau kerja kelompok. Untuk memotivasi siswa, siswa didorong untuk menunjukan kemampuannya, melalui tugas-tugas yang dapat menunjukan kemampuan tersebut. Latihan dan Penghayatan, tutorial ini difokuskan pada pembentukan keterampilan serta sikap dan nilai. Bentuknya dapat berupa praktikum, praktek mengerjakan suatu tugas dalam situasi buatan (simlasi), atau mengerjakan sesuatu dalam situasi yang sebenarnya. Kegiatan utama dalam tutorial ini adalah latihan dan penghayatan yang dilakukan secara sistematis. 2) Tutorial Jarak Jauh Perkembangan tutorialjarak jauh berkembang dari model korespondensi – ke model multimedia - ke model belajar tele/jarak jauh (telelearning) – ke model blajar fleksibel – sampai ke model belajar fleksibel berintegrasi. Pada generasi pertama; tutorial jarak jauh dimulai dari model korespondensi yang mengandalkan bahan ajar cetak dalam bentuk materi pokok dan panduan linnya yang mengarahkan siswa dalam proses belajarnya. Generasi kedua; melengkap bahan ajar ceak dengn multimedia. Generasi ketiga; melalui telekonfresni audio. Generasi keempat; melalaui akses berbasis internet. Generasi kelima; komunikasi dengan bermediasi komputer, menggunakan sistem balikan otomatis, serta akses portal kampus terhadap proses dan sumber lembaga. Jenis-jenis tutorial jarak jauh dapat dikelompokan sebagai berikut; •
Tutorial secara tertulis yang disampaikan melalaui korespondensi
•
Tutorial melalui multi media
•
Tutorial secara tersiar, baik melalaui radio maupun televisi (TV)
•
Tutorial melalaui telepon
•
Tutorial Online
3. Media Pembelajaran Dalam Pendidikan Jarak Jauh a. Pengertian dan Jenis Media Pembelajaran Media pembelajaran adalah sebuah alat yang berfungsi untuk menyampaikan pesan dalam sebuah proses komunikasi atau interaksi antar sumber belajar dengan peserta didik. Untuk menciptakan media pembelajaran yang baik, maka media tersebut harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya; •
media pembelajaran hars mempunyai tujuan untuk memberikan dan meningkatkan motivasi peserta didik. 7
•
Media harus merangsang peserta didik mengingat apa yang sudah dipelajarinya.
•
Media yang baik akan mengatifkan peserta didik dalam memberikan tanggapan, umpan balik, dan juga mendorong peserta didik untuk melakukan praktek-praktek yang benar.
•
Penggunaan media harus terencana, untuk menghindari komunikasi yang tidak lengkap, tidak tuntas, atau tertunda.
adanya
Menurut Thorn (1995) ada enam karakteristik untuk menilai keefektifan sebuah media; •
kemudahan navigasi
•
kemudahan kognisi
•
pengetahuan dan presentasi informas
•
integrasi media
•
estetika
•
fungsi secara keseluruhan
Adapun jenis-jenis media dalam pembelajaran adalah sebagai berikut; •
Media yang tidak diproyeksikan
•
Media yang diproyeksikan
•
Media Audio
•
Media Video
•
Komputer
Ada 7 kriteria yang dapat digunakan untuk memilh media dalam pembelajaran, yaitu sebagai berikut; •
Access (akses)
•
Cost (biaya)
•
Teaching and Learning (proses belajar mengajar)
•
Interactivity (komunikasi dua arah)
•
Organizational Issues (Pengorganisasian permasalahan)
•
Novelty (kemutakhiran)
•
Spedd (kecepatan)
b. Peranan Media dalam Pembelajaran Kegunaan/peranan media dalam pembelajaran meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 8
•
sarana komunikasi
•
bahan belajar mandiri
•
memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis
•
mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga dan daya indera.
•
Menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara peserta didik dengan sumber belajar
•
Memungkinkan peserta didikbelajar secara mandiri sesuai dengn bakat dan kemampuan
•
Pembelajaran lebih menyenangkan, sehingga peserta didik tidak merasa bosan dalam belajar.
4. Evaluasi Hasil Belajar Dalam Pendidikan Jarak Jauh Evaluasi merupakan proses yang sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengintepretasikan informasi guna menentukan sejauh mana siswa mencapai tujuan pendidikan. a. Jenis-Jenis Evaluasi Hasil Belajar Ada beberapa jenis evaluasi hasil belajar yang dikenal, seperti tes masuk, tes penempatan, tes diagnosik, tes formatif, tes sumatif. Evaluasi formatif atau tes formatif dilaksanakan dengan tujuan untuk mengembangkan langkah-langkah perbaikan bukan hanya untuk membuktikan keberhasilan atau kegagalan belajar peserta didik. Evaluasi Sumatif, tes sumatif bertujuan untuk menentukan apakah peserta didik menguasai materi yang telah diajarkan/dipelajari. Pada sistem PJJ di Indonesia (UT) tes sumatif dalam bentuk tugas mandiri, UAS, Tugas Tutorial, Ujian Praktek, Ujian Komprehensif. b. Pelaksanaan Ujian Pelaksanaan ujian pada sistem pjj dapat dilakukan dengan melalaui ujian tulis secara langsung ditempat, ujian berbantuan komputer atau tidak langsung ti tempat, dan ujian praktik. c. Penilaian dan Pelaporan Penilaian merupakan aspek penting dalam evaluasi hasil belajar siswa. Fungsi penilaian pada dasarnya ada tiga, yaitu; 1) mengukur keberhasilan belajar siswa, 2) mengealuasi efektivitas mengajar dosen, dan 3) memberikan umpan balik kepada siswa. Pendekatan penilaian Ada dua pendekatan dalam penilaian, yaitu pendekatan Penilaian Acuan Norma (PAN) dan Pendekatan Acuan Patokan (PAP).
9
Proses Penilaian Proses penilaian dilakukan dimulai dari kisi-kisi tes yang sudah disiapkan sebagai acuan sehingga komponen-komponen tes yang dikerjakan oleh setiap orang mendapatkan penilaian yang sesuai antara kisi-kisi dan pekerjaannya. C. KAJIAN KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENDIDIKAN JARAK JAUH a) Sumber Daya Manusia •
Peserta Didik Kelemahan -
Peserta Didik (mahasiswa PJJ) adalah guru-guru sekolah dasar yang belum S1, yang berjulah 100 orang untuk setiap perguruan tinggi konsorsium (propinsi). Dimulai dari rekruitasi dilakukan oleh perguruan tinggi secara otonom melalui dinas pendidikan kabupaten/kota, sampai dengan kegiatan pengelolaan peserta didik lainnya.
-
Permasalahan yang muncul dari pengelolaan peserta didik adalah pada saat rekruitasi sosialisai tentang kemampuan dasar komputerisasi mahasiswa tidak sampai kepada dinas pendidikan kabupaten kota, sehingga pada saat berlangsungnya proses belajar mengajar hamper 100 persen mahasiswa yang rata-rata kurang dalam penguasaan computer tidak dapat mandiri melakukan proses interaksi dengan dosennya.
-
Pembiasaan dalam belajar yang menghendaki untuk mandiri sangat sulit di impelemntasikan karena kebiasaan yang sudah lama dengan pola tatapmuka.
Kekuatan
•
-
Semangat belajar yang tinggi didorong oleh adanya kebijakan tentang kualifikasi akademik.
-
Mahasiswa dituntut untuk belajar mandiri sehingga memungkinkan memperoleh tingkat penguasaan yang lebih.
-
Sistem akademik perguruan tinggi yang sudah matang sehingga memberikan berbagai kemudahan bagi peserta didik dalam memperoleh pelayanan akademik.
Tenaga Pendidik dan Kependidikan Kelemahan -
Ketergesaan dalam menggulirkan program pjj ini, mengakibatkan lemahnya koordinasi intern perguruan tinggi, lemahnya koordinasi ini mengakibatkan dalam rekuitasi tenaga dosen lebih dimungkinkan dengan pendekatan kekeluargaan diluar analisa 10
kemampuan dosen dari sisi pemanfaatan dan penggunaan teknologi. -
Satu hal lagi untuk tenaga pendukung perguruan tinggi lebih menggunakan tenaga yang sudah ada sehingga terjadi pekerjaan yang tertunda karena ada kewajiban utama lain.
-
Keterbatasan dalam penggunaan teknologi sebagai sarana utama dalam melakukan proses belajar mengajar masih kurang.
-
Terbatasnya/tidak adanya tenaga pendukung teknologi akademik yang diangkat langsung oleh pusat dan ditempatkan diperguruan tinggi menyebabkan kurangnya dukungan dalam pengadministrasian akademik peserta didik karena petugas yang ada rangkap dalam pekerjaan.
Kekuatan -
Latar belakang keilmuan yang relavan dari tenaga pendidik diperguruan tinggi.
-
Pengalaman dalam dosen-dosen yang pernah dan masih terlibat dalam program pendidikan di Universitas Terbuka (UT).
-
Para pengelolaan Pendidikan Jarak Jauh yang sudah berpengalaman dalam pengelolaan PGSD biasa dan PGSD Dual Modes.
b) Sarana prasarana Kelemahan -
Sarana pendukung pembelajaran diserahkan kepada perguruan tinggi sehingga perguruan tinggi tidak menyediakan yang secara khusus untuk program PJJ
-
Sarana teknologi di daerah yang berbeda untuk masing-masing daerah peserta PJJ menyebabkan terhambatnya proses belajar mengajar.
Kekuatan -
Manajemen sarana prasarana pendidikan tinggi yang sudah berjalan memungkinkan mahasiswa dapat memperoleh layanan yang sama.
c) Biaya Kelamahan -
Manajemen pembiayaan yang terpusat di perguruan tinggi, dimana setiap kegiatan mengharuskan mengikuti proses pengajuan dana kegiatan yang segmentatif menghambat kecepatan dalam proses kegiatan.
-
Kurangnya transfaransi dalam alokasi dana menimbulkan berbagai pertanyaan dalam pola-pola alokasi dana kegiatan seperti penggajian dosen, tenaga pendukung dan lain-lain. 11
Kekuatan -
Pembiayaan proses pendidikan yang ditanggung secara keseluruhan oleh pusat.
-
Manajemen yang terpusat memungkinkan perguruan tinggi tidak terlalu susah untuk mengalokasikan sumber-sumber pendanaan.
d) Kurikulum Kelemahan -
Pengemasan kurikulum di tugaskan kepada perguruan tinggi dengan pembagian masing-masing kemasan sehingga memungkinkan terjadinya penafsiran yang berbeda dalam proses penyampaian materi ajar.
-
Dengan berbasiskan teknologi maka pengemasan ulang dengan mentrasfer kepada bahasa mesin membutuhkan waktu yang cukup lama
-
Perbedaan kemasan mata kuliah antara pusat dan perguruan tinggi menyulitkan perguruan tinggi untuk mentransfernya.
Kekuatan -
Isi kurikulum sama dengan kurikulum yang diberlakukan untuk mahasiswa biasa.
-
Dengan penggunaan teknologi memungkinkan terjadinya pengayaan dalam kedalaman implementasi kurikulum dalam pembelajaran.
V. PENUTUP Walaupun masih dirasakan tergesa-gesa sehingga dirasakan banyak kelemahan dan dalam proses implementasi Kebijakan Pendidikan Jarak Jauh, akan tetapi dari sisi proses kualitas harus ditingkatkan karena bagaimanapun kualitas lulusan adalah guru-guru yang pada saatnya proses berlangsung dan menyelesaikan studi akan mentransfer ilmu kepada siswa-siswanya. Kebijakan ini sangat strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga pada saat pelaksanaannya akan banyak di sorot dan mengundang polemik, terutama dengan lulusan-lulusan yang dihasilkan oleh program biasa. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus dapat melakukan perbaikan bahkan perubahan dalam pola pengelolaan PJJ diantaranya melalaui monitoring dan evaluasi terhadap proses dan hasilnya. Karena bila tidak maksimal maka apa yang diamanatkan oleh Undang-undang tidak akan tercapai dengan baik. Selanjutnya bila mengacu kepada teori yang sudah mapan dalam proses kebijakan perlu diperhatikan langkah-langkah dalam perencanaan kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Kebijakan tidak dengan sendirinya terjadi dalam sutau proses kehidupan dn kemudian diadopsi secara umum yang pada akhirnya menjadi sebuah regulator bagi masyarakatnya. Akan 12
tetapi suatu kebijakan menjalani sebuah proses dalam pembuatannya, artinya ada langkah-langkah operasional yang harus ditempuh dan adanya actor-aktor yang terlibat di dalamnya. Dalam prosenya pembuatan kebijakan merupakan kumpulan unsure-unsur yang harus memenuhi hal-hal sebagai berikut; 1) adanya actor, orang-orang tertentu yang mempunyai kewajiban bertindak bila menghadapi suatu keadaan, 2) keadaan yang spesifik yang mungkin sering terjadi, 3) adanya sutau tujuan yang akan dicapai melalui tindakan-tindakan. Adapun proses analisi kebijakan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: •
Memverifikasi, merumuskan dan merinci masalah
•
Menetapkan kriteria evaluasi
•
Mengidentifikasi alternative kebijakan
•
Mengevaluasi alternatif kebijakan
•
Memajang dan memilih alternative-alternatif kebijakan
•
Memantau outcome kebijakan (Patton & Sawicki:1986)
Ada juga pendapat lain bahwa proses pembuatan kebijakan itu mengikuti langkah-langkah sebgaai berikut: 1) perumusan masalah, 2) peramalan, 3) rekomendasi, 4) pemantauan, 5) evaluasi (Dunn:1981). Apabila kita lihat bahwa kebijakan itu dipandang sebagai sutau proses, artinya ada kegiatan lain yang tidak kalah pentingnya dalam kebijakan, yaitu pelaksanaan atau implementasi kebijakan selain proses perencanaan. Dengan kata lain ketika kebijakan itu dirumuskan perlu diperkirakan bagaimana implementasi dalam lapangan sebenarnya, sehingga uji publik amatlah penting di sini. Implementasi kebijakan merupakan sebuah proses menjalankan, menyelenggarakan, atau mengupayakan agar alternatif-alternatif yang telah diputuskan tersebut didasarkan hukum yang berlaku dalam prakteknya. Dalam proses perumusan masih dilihat adanya keabstrakan autau kebijakan, artinya implementasi kebijakan itu merupakan proses membuat yang tadinya bersifat abstrak menjadi lebih nyata dan aktual dalam pelaksanaannya. VI. DAFTAR REFERENSI Dirjen Dikti, Depdiknas, (2004). Apa yang perlu anda ketahui tentang pendidikan jarak jauh? Jakarta. Dunn N. William, (2004), Public Policy Analysis; An Introduction, Prentice-Hall, New Jersey. Iatridis Demetrius, (1994), Social Policy; Institutional Context of Social Development and Human Service, Pacific Grove, California. 13
Krisnadi, Elang, dkk. (1999), Pendidikan terbuka dan jarak jauh, Jakarta; Universitas Terbuka. Leslie A. Pal., (1992), Public Policy Analysis; An Introduction, Department of Political Science University of Calgary, Canada. MCNay Ian., Ozga Yenny, (1985), Policy Making In Educational; The Breakdown of Consensus, Pergamon Press, USA. Miarso, Yusufhadi.(1999). Konsep pendidikan terbuka dan jarak jauh. Disampaikan pada pelatihan perencanaan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh, Cisarua-bogor,5-8 juli 2006. Padmo, Dewi & Benny Pribadi. (1999). Media dalam Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh. Jakarta; Uniersitas Terbuka. Patton Carl V., Sawicki David S., (1986), Basic Methods of Policy Analysis & Planning, Prentice-Hall, New Jersey. Sadiman, Arif S. (1999), Teknologi dalam Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh. Jakarta; Universitas Terbuka.
14
