Topik: Evaluasi Pemerintahan Bam
Evaluasi Awal Agenda Politik Pemerintahan Baru dan Harapan Rakyat Bambang Cipto Susilo Bambang Yudoyono constitutes the first President of Indonesia who has been elected directly by Indonesian people. The election of president directly declares that although democracy in Indonesia still limited, there is cignificant changing in Indonesian political life in particular if this situation compares to before beginning reformation in Indonesia. This article tries to explain the relation management between President and Legislators, this part is so important because for the first time a president becomes the leader ofstate withoutstrong partysupporting. Secondly, the writerdescribes the crucial problerri of the state regarding law enforcement because itis centralpart of govemment public relations. The third states welfare ofpeople, the successful orthe failure of welfare politic denotes a heavy task forpresident in new democracy nations.
Kata-kata kunci; manajemen pemerintahan, kepastian hukum, dan kesejahteraan rakyat
T'erpilihnya Susilo Bambang Yudoyono dalam pemilihan presiden langsung yang bam pertama kali diselenggarakan di Indo nesia merupakan prestasi tersendiri bag! bangsa Indonesia yang oleh bangsa-bangsa di dunia lebih dikenal sebagai "sarang teroris yangtakmampu membangun pemerintahan efektif dalam mengatasi krisis ekonomi."' Sampai tingkat tertentu orang Indonesia boleh berbangga dengan capaian saat ini. Akan tetapi, sukses pemilihan presiden langsung ini hanyalah bagian darl rangkaian panjang transisi politik yang sedang dan akan dilalui bangsa ini. Karena walaupun pemilihan presiden langsung relatif dapat dikatakan telah menempatkan politisi sipil pada posisi yang cukup terhormat tetapi merekatidak memillklwewenang dan akses untuk mengendalikan militer balk secara personal maupun instituslonal. Dengan demikian demokrasi di Indonesia masih
bersifat terbatas {restricted democracy).'^
Walaupun demokrasi di Indonesia masih bersifat terbatas, terdapat perubahan signifikan dalam kehidupan politik Indone sia saat ini dibandingkan dengan saat sebelum reformasi. Jika dalam tahun 1999
dan 2001 para politisi di MPR mengawali reformasi dengan memilih presiden yang mereka sukai dan diikuti dengan menggantikan presiden yang tak mereka sukai. Maka tradisi politik ini pun kemudian meiuas ke masyarakat luas. Rakyat pemilih di Indonesia dengan berbagai cara dan di tengah perasaan yang campur aduk menjatuhkan hukuman kepada presiden yang sedang berkuasa, Megawati, dan menggantlnya dengan presiden baru, Susilo Bambang Yodhoyono. Pemilih Indonesia tampaknya dikeoewakan kegagalan Megawati mengangkat derajat wong cilik ^ Lex RIeffel, "Indonesia's Quiet Revolu tion," Foreign Affairs (September/October 2004) 2 George Sorensen, Democracy and De mocratization: Proceses and Prospects in a Changing World, Boulder, Col: Westvlew Press, 1993, hal. 47-48.
16
UNISIANO. 55/XXVIII/U2005
EvaluasiAwal AgendaPolitik Pemerintahan Baru ...;Bambang Cipto sebagaimana sebagalmana janji PDIP. Dalam kenyataan jutaan warga tetap
kurang berhasil meyakinkan masyarakat luas bahwa dia memilikiagenda yang jelas. Bagi bangsa miskinseperti Indonesia terlalu banyak persoaian yang menonjol kepermukaan dan sesungguhnya dapat diubah menjadi kebijakan utama
menganggur dan seabrek persoaian yang menindih rakyat kecil terus menumpuk di tengah semakin dekatnya elit PDIP dengan para pengusaha kaya. Pemlllhan preslden pemerintahan baru. Sayang bahwa pada tahun 2004 menunjukkan bahwa pemilih In donesia sedikit banyak telah menjadikan awal pemerintahannya Yodhoyono terlihat pemilihan benar-benarsebagai reward and mulai mengalami disorientasi arah kebijakan punishment system. Minimal, keputusan yang diharapkan mampu memperkuat pemilih untuk mendukung Yodhoyonosedikit legitimasinya sebagai presiden yang dipilih banyak dipengaruhi oleh ketidakpuasan secara langsung. Tulisan inl akan dibagi menjadi tiga bagian. Baglan pertama mereka terhadap kinerja Megawati. Akan tetapi, kemenangan Yodhoyono membahas tentang manajemen hubungan Presiden dan OPR. Bagian ini sangat dalam pemilihan presiden langsung bukan tidak mungkin lebih merupakan reaksl penting karena untuk pertama kalinya alamiah rakyat pemilih di tengah atmosfir Presiden memerintah tanpa dukungan partai politik yang mulai terbuka. Namun yang kuat. Bagian kedua membahas keputusan para pemilih untuk mendukung tentang keseriusan pemerintahan Yodhoyono tidak mencerminkan kesadaran Yodhoyono dalam menangani kompleksltas komprehensif mereka tentang siapa dan persoaian kepastian hukum. Ada kesan bagaimana dia akan bersikap paska bahwa Yodhoyono akan dikondisikan oleh pemilihan presiden atau sejauh mana elit lain sehingga gaga! memahami upaya keputusan untuk memilih Yodhoyonoakan menciptakan kepastian hukum sebagai memberikan garansi bagi perbaikan nasib bagian sentral dari governmentpublic rela mereka. Sebagaimana dikatakan Linz tions. Bagian ketiga membahas politik bahwa dalam pemilihan presiden langsung kesejahteraan yang merupakan upaya awal pemilih lebih mampu mengidentifikasi presiden terpilih dalam mempertahankan legitimasinya.Keberhasilan dan kegagalan personil calon presiden dan kurang mampu politik kesejahteraan merupakan ujlan awal mengenali calon-calon anggota kablnet.® presiden di negara-negara demokrasi baru. Pemilihan tahap kedua {runoff) sudah tentu memperburuksituasl inl. Hubungan Presiden - DPR Dengan memperhatlkan kampanye Tak dapat diragukan bahwa Yodhoyono presiden yang dllancarkan pasangan SBYterpilihsebagai presiden dengan legitimasi Kalla dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa mereka sesungguhnya kurang yang sangat kuat walaupun ia berhadapan memberikan janji konkret tentang apa yang dengan presiden Megawati yang didukung akan mereka berikan kepada rakyat pemilih. Kata-kata yang secara massif diulang lewat 3 Juan J. Linz, "Democracy, Presidential tayangan televisi adalah "Bersama KIta or Parliamentary: Does It Make a Difference?" Bisa." Rangkaian kata-kata in! kemudian
diperkuat'dengan lagudan ilustrasi gambar yang menjanjikan impian indah. Akantetapi, hingga dilantiksebagai presiden Yodhoyono UNISIANO. 55/XXVIII/I/2005
dalam Juan J. Linz and Arturo Valenzula, eds. 1994 The Failure of Presidential Democracy: The Case of Latin America, Baltimore: Johns
Hopkins University Press, hal. 3-87.
17
Topik: Evaluasi Pemerintahan Bam oleh berbagai kesempatan dan fasilitas yang jauh lebih banyak dan kuat. Akan tetapi, sejak awal terlihat bahwa Yodhoyono sendiri merasakan betapa sulit membentuk pemerintahan yang tidak didukung oleh partal yang berbasis kuat. Kebutuhan untuk membentuk pemerintahan yang kuat dan solid Ini merupakan syarat utama sistem demokrasi yang didalamnya badan iegislatif memainkan peran pent'ng dalam pembuatan kebijakan publik. Sehingga tanpa pemerin tahan yang solid presiden akan suiit menghadapi manuver-manuver DPR bahkan, tidak jarang dapat berakhir pada jalan buntu {deadlocK^. Isu pembentukan kabinetsecara umum merupakan persoalan dasar yang selalu dihadapi pemerintahan parlementer.*' Akan tetapi, isu Ini juga menjadi penting dl kebanyakan pemerintahan presidensiel dl negara-negara demokrasi baru karena sistem presidensiel mereka pada umumnya bertumpu pada sistem muitipartaiyang pada umumnya terfragmentasi.® Dalam arti bahwa sistem partalnya masih sangat lemah atau belum terlembaga. Ellt partai tidak terlalu loyai demikian pula para pemiiihnya. Tidak heran jika pada sistem demokrasi baru banyak eiit partai berpindah partai sementara para pemiilh pun sering mengalihkan dukungan mereka dari satu partai ke partai Iain dari satu pemilihan ke pemilihan lain. Bahkan dalam kasus Indonesia jauh lebih ekstrim karena dalam dua putaran pemilihan presiden, yang hanya terpaut dua buian, penyeberangan ke partai lain balk oleh elit maupun para pemilih terjadi daiam skala
cukup tinggi. Daya tahan kabinet ini sangat strategis karena MPR memiliki kekuatan untuk melakukan impeachment terhadap
presiden. Dengan sendirinya presiden pun merasa periu untuk memperkuat basis pendukungnya dl DPR. Perlu digarisbawahi bahwa dengan sistem pemiiihan iangsung sesungguhnya legitimasi presiden sangat ditentukan oleh publik karena presiden mendapatkan legitimasinya bukan dari badan iegisiatif tapi dari publik pemilih. Dengan kata lain, popuiaritas presiden dapat dimanfaatkan untuk menghadapi peiiawanan DPR. Akan tetapi, mayoritas presiden di negara demokrasi baru pada umumnya belum menyadari dan belum mampu secara maksimal memanfaatkan dukungan publik dalam menghadapi serangan-serangan poiitik DPR. Sistem poiitik represif pada ~masa Suharto membuat publikseakan tidak 'memiliki kredibilitas yang tinggi di mata para poiitisi baik di badan iegislatif maupun eksekutif. Sehingga presiden pun merasa kurang percaya diri kalau hanya mengandalkan pubiik dan merasa iebih aman jika mendapatkan dukungan iebih besar dari DPR.
Misinterpretasi sumber kekuatan presiden inllah yang mendasari iogika pembentukan kabinet presiden Yodhoyono. Kabinet yang dibentuk terdiri dari para poiitisi dan profesionai yang satu sama lain kurang terikat oleh ideologi dan visi yang mirip satu sama lain. Mereka datang dari latar beiakang partai berlainan dan hanya terikat oieh kebutuhan mendapatkan
besar. Pembentukan kabinet akan menen-
tukan sejauhmana presiden mempersiapkan diri dalam mengelola hubungannya dengan DPR. Secara umum, kabinet yang didukung oieh partai mayoritas akan menghasilkan dayatahan kabinet (cabinet durability)yang
18
Arend Lijphart, Democracies: Pattems of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-one Countries, New Haven and Lon don: Yale University Press, 1984, hal. 67-89. ®Timothy J. Power, "Parties, Puppets, and Paradox: Changing Attitudes Toward Party Institutionalization in Post-Authoritarian Brazil,
Party Politics, Vol 3 (April 1997), hal. 207.
UNISIANO. 55/XXVUI/1/2005
EvaluasiAwal AgendaPolitik Pemerintahan Baru ...;Bambang Cipto kekuasaan dan manfaat material sesaat.
Sebaliknya; presiden Yodhoyono berharap banyak bahwa para politisi yang direkrutnya sebagai menteri akan menjadikan partai
mengambil kebijakan impeachment sehingga Presiden Abdurrahman Wahid akhirnya rtiundur dari jabatahnya sebagai presiden.
mereka dl DPR untuk mendukung
Dalam lima belas tahun terakhir
psmerintahannya. Akan tetapi, kuatnya gejala disloyalitas politisi sebelum dan sesudah pemlllhan presiden putaran kedua merupakan sinyal lemahnya institusi partai politik yang sewaktu-waktu dapat meledak
pengertian dekrit presiden agak melunak khususnya di negara-negara kawasan Amerika Latin. Dekrit presiden ini memiliki kekuatan hukum walaupun dikeluarkan tanpa mendapatkan izin lebih dahulu dari DPR.® Argentina, Brazil, dan Columbia adalah negara-negara demokrasi baru yang dikenal luas sering menerapkan'dekrit presiden. Ruang lingkup dekrit jenis ini
kembali darl dalam tubuh DPR. Pragma-
tlsme berpolitikpada sebaglan besar politisi di Indonesia memperkuat asumsi bahwa tidak mudah memprediksl perilaku politik politisi di DPR. Kesulitan menduga perilaku politik DPR dan kecilnya partai politik presiden menumbuhkan isu strategis lain yang sangat besar pengaruhnya dalam manajemen hubungan Presiden dan DPR. Isu dimaksud adalah kelengkapan alat
kekuasaan presiden khususnyajika presiden tergantung pada partai kecll di badan legislatif. Pada rhasa transisi sukses seorang presiden sangat tergantung pada kemampuannya menghasilkan out put kebljakan yang cepat dirasakan manfaathya bag! rakyat banyak. Akan tetapi, kebijakan presiden pada masa transisi tidak selalu didukung DPR. Resiko bagi presiden dengan dukungan partai kecilsemakin besar. Untuk
mengurangi resiko oposisi DPR 'dan memperkuat kepastian dukungan DPR beberapa negara demokrasi baru melengkapl presiden dengan kekuasaan
konstitusipnai. Kekuasaan ini dewasa ini dikenal sebagai dekrit presiden {decree powei). Dekrit presiden di masa laludikenal sebaga:i bentuk hukum yang cenderung digunakan untuk membubarkan badan legislatif. Presiden Abdurrahman Wahid pemah hamplr mengeluarkan dekrit untuk membubarkan DPR yang dipandangnya
mengancam kelangsungan dirinya sebagai presiden. Namun MPR bahkan lebih dulu
UNISIA NO. 55/XXVIII/1/2005
sangat terbatas pada sektor kebijakan tertentu, misalnya, sektor pajak, finansial,
perdagangan. Di Brazil dekrit presiden cenderung bersifat temporer atau terbatas waktunya sambll menunggu dukungan DPR yang dapat mengubahnya menjadi undangundang yang disahkan DPR. Selama masa menunggu tersebut presiden dapat menjalankan kebijakan sesuai dengan tar get yang'hendak dicapainya. Sekalipun demikian, pada umumnya kekuasaan untuk mengeluarkan dekrit presiden dijamin oleh konstitusi sehingga dekrit presiden tidak sekedar didorong oleh keinginan presiden memaksakan kehendaknya. Sebaliknya ia sepenuhnya didu kung oleh konstitusi. Bidang-bldang yang dillput oleh dekrit presiden berlain-lainan antara satu negara dengan negara lain. Negara tertentu seperti Argentina, memungkinkan presiden mengeluarkan dekrit dalam sektor-sektor ekonomi yang luas. Sementara dl negara lain konstitusi membatasi pengeluaran dekrit presiden ®Matthew Soberg Shugart and Stephan Haggard, "Institutions and Public Policy in Presidential System," dalam Presidents, Par liaments, and Policy, Cambridge: Cambridge University Press, 2001, hal. 72
19
Topik: Evaluasi Pemerintahan Bam
pada sektor ©konomi tertentu. Dengan adanya dekrit ini preslden tidak khawatir akan mendapat periawanan dari DPR selama
ia sejalan dengan ketentuan yang diatur konstitusj. Krisis ©konomi Bras!! sepanjang dekade 80-an merupakan alasan utama mengapa negara-negara demokrasi Amerika Latin membuka pintu bag! dekrit preslden. Para politisi percaya bahwa dengan didukung dekrit, maka preslden akan lebih percaya dirt dalam mencari soiusi atas krisis
©konomi yang meliiit negara-negara Amerika Latin.
Dalam konteks Indonesia bukan tidak
mungkinbahwa preslden terpilih Yodhoyono akan dituntut untuk mengambii kebijakan ekonomi yang tidak populer balk di mata DPR maupun rakyat. Akan tetapi jika kebijakan tersebut diyakini preslden akan menlngkatkan kesejahteraan rakyat, maka diperlukan lebihdarisekedardukungan DPR. Krisis ekonomi memerlukan kecepatan gerak dan kekuatan hukum yang oukup untuk meratakan jalan agar tujuan dapat dicapai. Sudah tentu, diperlukan dukungan MPR untuk mengamandemen konstitusi yang memungkinkan preslden mengeiuarkan dekritdengan ruang iingkupterbatas ini. Langkah Wakii Preslden Kaila merebut posisi Ketua Umum Golkar menimbuikan kontroversi. Publik semakin merasa
ditinggalkan dan reformasi mungkin akan berjalan lambat dengan duduknya tokoh Golkar dalam posisi yang sangat strategis. Sekaiipun demikian, apabiia langkah Kaiia ini berhenti pada sekedar memperluas dukungan SBY di DPR maka langkah ini tidak maksimai manfaatnya. Sebaiiknya,]ika langkah ini diianjutkan dengan fokus perbaikan nasib rakyat maka kekuatan Golkar dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk melakukan amandemen lanjutan ditingkat MPR. Apakah langkah SBY akan semakin fokus dan strategis pada tahun-tahun
20
seianjutnya masih dapat diperdebatkan iagi. Kebijakan menaikkan harga BBM dan gas adaiah satu sinyai bahwa arah kebljdkan SBY kemungkinan belum sungguh-sungguh fokus. Berikut akan bicarakan bagaimana kebijakan ini akan mempengaruhl masa depan SBY dalam lima tahun ke depan.
Politik Kepastian Hukum Demokrasi bukan sekedar membentuk
partai baru, menlngkatkan jumlah politisi sipii, menghapus peran militer dalam politik atau sekedar menyelenggarakan pemilihan umum balk iangsung maupun tak iangsung. Salah satu
inti
demokrasi
adaiah
terbentuknya berbagai aturan main yang disepakati bersama oieh rakyat bersangkutan. Aturan main tersebut meliputiaturan main dalam bidang politik, hukum, ekonomi, dan berbagai sektor kehidupan lain.Aturan main atau rules of the game iniiah yang menjamin agar permainan atau keglatan dalam sistem politik demokrasi dapat diramalkan. Waiaupun perundingan dan tawar menawar dapat dan selalu diperlukan akan tetapi aturan rnain dasar perlu disepakati bersama. Saiah satu halangan yang memperlambat transisi demokrasi di
Indonesia adaiah ketiadaan kepastian hukum yang jeias. Kondisi Ini membuat jaminan keiancaran keglatan dan keamanan pribadi maupun kelompok dalam bidangbidang kehidupan sebagaimana disebut diatas menjadi tidak jelas bahkan, pada
kasus tertentu jaminan keamanan sering sama sekaii tidak ada.
Di samping itu, salah satu keluhan para penanam modal asing di Indonesia adaiah kesuiitan pemerintah sebeium
Yodhoyono menciptakan kepastian hukum yang diharapkan akan menjamin keiancaran investasi. Kegagalan pemerintahan Megawati menlngkatkan kepastian hukum dengan sendirinya menurunkan minat para UNISIANO. 55/XXVIII/I/2005
Menanti Reformasi Iklim Bisnis di Indonesia; Mudrajad Kuncoro investor asing. Pemerintahan Yodhoyono dihadapkan pada piiihan antara keharusan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kebutuhan melindungi orang-orang kuat yang selalu lepas dari jerat hukum. Ketidakpastlan hukum semakin parah sejak keterbukaan polltik bergulir karena masyarakat yang selama in! tidak pernah mendapat kesempatan berpartlsipasi memanfaatkan setiap momen yang untuk meiabrakkemapanan. Rangkaian kemarahan masyarakat yang tersalursecara normal menimbulkan gelombang protes dan demokrasi yang seakan tak terkendall. KondisItidak menentu inilah yang membuat Indonesia kesulitan membangun kemltraan dengan negara asing yang memerlukan jaminan keamanan. Persoalan sebenarnya jauh lebih
komprehensif daripada sekedar upaya melindungi kepentingan modal asing. Proses demokrasi yang terus berjalan akan terancam mandeg jika pemerintah Yodhoyono tidak segera menyadari adanya kebutuhan mendesak akan sebuah
Rechsstaat. Yaitu adanya kepastian hukum yang mengatur kehldupan bangsa dalam mana pemerintah dan aparat negara tunduk dan patuh pada hukum {accountable to the rule of laW)J Tanpa adanya rechsstaat warga negara atau yang membutuhkan campurtangan negara akan kesulitan untuk menjalankan hak-hak politiknya. Tanpa adanya kepastian hukum yang kokoh dan dijamin oleh konstitusi maka presiden, menteri, hakim, panglima, dan pej'abat pemerintah lain dapat melakukan tindakan yang bertentangan dengan konstitusi yang pada akhirnya berpotensi menghancurkan demokrasi.
Kasus-kasus berikut menunjukkan betapa lemahnya jaminan hukum di Indo nesia pada pemerintahan sebelum Yodhoyono. Kasus mantan ketua DPR Akbar
UNISIA NO. 55/XXVIII/I/2005
Tanjung barangkall merupakan salah satu kasus hukum yang tunduk pada kemauan polltikpenguasa, bukan sebaliknya. Kasus konglomerat Tomy Winata vs Majalah Tempojuga memperkuat asumsi bahwa para penegak hukum seringkali jatuh di bawah pengaruh orang-orang kuat. Sementara rakyat yang lemah secara ekonomi dan polltikharus mengikuti kemauan penguasa. Terakhir adalah kasus terbunuhnya Munir,
seorang pembela Hak Azasi Manusiayang tangguh di atas pesawat Garuda yang terbang menuju Belanda. Hingga kini kasus yang melibatkan pejuang HAM inisemakin kabur dan tak jelas siapa yang bertanggungjawab atas kematian Munir. Berbagai kasus Iain yang terhitung banyaknya juga tak terungkap. Gebrakan presiden Yodhoyonodengan menangkap Gubemur Aceh, Abdullah Puteh,
barulah sebuah awal yang balk. Akan tetapi tantangan Yodhoyono jauh lebih rumit. Aiangkah baiknya kalau pemerintah baru
bersedia belajar dari pemerintah Cina yang memandang persoalan korupsi sebagai persoalan strategis. Sudah sejak lama Cina menyadari bahwa pemberantasan korupsi sangat penting karena akan meningkatkan citra Cina dimata intemasionai. Oleh karena
itu, selama beberapa tahun terakhir pemerintah Cina rajin menjatuhkan hukuman ringan (kurungan) hingga sangat keras (hukuman mati). Kebljakan inibukan tanpa hasil. Pemerintah Eropa Barat mulai memandang Cina serius daiam membersihkan negaranyadari tikus-tikus penjarah uang rakyat. Dalam satu buian terakhir dua orang top leader dari Eropa, berturut-turut Gehrard Schroeder, Kanselir Jerman dan Presiden Perancis Jack Chirac mempererat ' Juan J. Linz and Alfred Stepan, "Toward Consolidated Democracies," dalam The Glo
bal Divergence of Democracies, hal. 98.
21
Topik: Evaluasi Pemerintahan Bam hubungan dagang dengan pemerintah Cina. Bahkan pemerintah Cina menyatakan harapan agar Eropa mencabut embargo pembelian senjata. Meningkatnya daya tarik Cina, antara Iain disebabkan oleh
.--transparansi kebijakan anti-korupsi selama - beberapa tahun, membuat isu pencabutan embargo senjata terhadap Cina menjadi pembicaraan hangat dalam pertemuan anggota European Union di Brussel pada minggu ketiga bulan Desember2004.® Dengan demikian jelas bahwa pemberantasan korupsi bukan sekedar urusan domestik tapi menyangkut hubungan internasional negarabersangkutan bahkan berdampak pada perekonomian bangsa. Pertemuan Yodhoyono dan Bush dalam pertemuan APEC di Chile beberapa waktu *!alu sesungguhnya mengandung manfaat yang perlu dicermati. Dalam pertemuan ini Bush sempat menyinggung pemberantasan korupsi di Indonesia. Yodhoyono sendiri tampaknya cukup bersemangat untuk melakukan sesuatu tentang korupsi sekembalinya dari Chile. Akan tetapi, -tampaknya masih ada keragu-raguan dalam bertlndak sehingga tak segera terdengar ' sebuah kebijakan anti-korupsi yang bersifat komprehensif. Upaya memenjarakan Abdullah Puteh tidak akan cukup bergaung apalagi dengan bencana yang melanda Aceh pada akhir tahun 2003. Sementara money politics selama Munas Golkar yang melambungkan Kalla ke pucuk pimpinan Golkar^ memperkuat dugaan bahwa Yodhoyono tidak serius menangani korupsi. Upaya pemberantasan korupsi dilakukan Korea Selatan dan Cina dengan cara berbeda dan hasil beriainan pula. Akan tetapi, upaya ini sangat membantu meningkatkan kepastian hukum di kedua negara tersebut. Sehingga di Korea telah
tumbuh kekhawatiran di kalangan politisi jika merekaterlibat dalam kasus-kasu korupsi.
22
Tindakan menghukum mantan presiden atau saudara presiden membuat orang jera melakukan tindakan korupsi. KinI tergantung pada presiden Yodhoyono untuk memulai tindakan konkret dalam pemberantasan korupsi apakah akan tetap ragu-ragu atau segera bertlndak cepat untuk menjaga mo mentum popularitas dirinya seiaku presiden. Keterlambatan bertlndak dipastikan akan berdampak buruk terhadap popularitasnya. Bencana Aceh dan rangkaian dampaknya bisa jadi akan dimunculkan sebagai alasan untuk menunda upaya memerangi korupsi. Manajemen publik opini di masa Orde Baru tampaknya akan kembali dimainkan sehingga semakin banyak berita tentang
dampak sosial-ekonomi paska Tsunami akan dijadikan sebagai kabut yang menutupi kasus-kasus korupsi yang semakin tak terkendali. Bagaimana mungkin korupsi akan berakhir jika Wapres Kalla, sebagaimana disinyalir majalah Gatra, menggunakan cara-cara lama untuk merebut kursi puncak partai Golkar, sebuah contoh buruk yang tentunya akan diikuti oleh yang lain. ..
Politik Kesejahteraan Rakyat Pasangan SBY-Kalla menjadikan Koalisi Kerakyatan sebagai slogan untuk menarik sebanyak mungkin pendukung. Secara implisit Koalisi Kerakyatan
^merupakan bagian sentral dari disain kampanyeyang diarahkan untuk menetralisir Koalisi Kebangsaan. Akan tetapi, rakyat pemilih lebih suka menerjemahkan makna Koalisi Kerakyatan sebagai kehendak "tulus" pasangan SBY-Kalla yang bermaksud member! perhatian lebih banyak pada rakyat kebanyakan. Kurang lebih inilahyang terjadi
®Newsweek, December 2004. ®Gatra, 1 Januari 2005
UNISIA NO. 55/XXV11I/1/2005
Menanti Reformasi Iklim Bisnis di Indonesia; Mudrajad Kuncoro pada saat Megawati melalui PDIP mengkampanyekan slogan "wong cilik" menjeiang pemllihan anggota DPR tahun 1999. Slogan in! sempat membumbungkan perolehan kursi Partal Banteng bermulut putih tersebut walaupun saat Itu pemllihan preslden maslh bersifat tidak langsung. Akan tetapi, slogan "wong cilik" segera lenyap dari kesadaran rakyat justru pada saat Megawati menjabat preslden. Berdasarkan pengalaman di atas bukan tidak mungkin bahwa
slogan KoalisI Kerakyatan yang diusung SBY-Kalla akan menghadapi nasib yang sama, ditinggalkan para pecintanya saat Yodhoyono telah resmi memerintah seiaku Preslden Republik Indonesia.
otoriter (era Suharto) legitimasi dipertahankan dengan cara-cara represif. Dalam sistem demokrasi presidensiel yang
presidennya dipilih langsung dan jabatan preslden bersifat tetap {fixed term) bukan berartl bahwa sesudah pemerintah baru terbentuk preslden dapat leluasa mengambil kebijakan. Preslden yang dipilih langsung akan dituntut untuk tetap memelihara popularitasnya (salah satu sumber legitimasi preslden) di kalangan publik karena itulah
senjata palingkuat untuk menghadapi lawan dan kawan politiknya selama masa jabatan preslden. Oleh karena itu, perumusan kebijakan yang sangat fundamental dan bersifat transformatif memerlukan kajian mendalam sebelum benar-benar diimplementasikan. Dalam sistem presldensill balk preslden maupun wapres tak dapat sekedar
Pada masa transisi dan paska krisis ekonomi preslden yang baru terpilih dituntut untuk mampu merumuskan politik kesejahteraan rakyat yang jelas dan fokus mengatakan bahwa sebuah kebijakan adalah panting dan mendesaksehingga semuaorbalk dalam hal gagasan maupun rencana ang harus mendukungnya tanpa syarat. aksi atau implementaslnya. Akan tetapi, Patut disayangkan bahwa tradisi otoritabagi pemerintah Yodhoyono pertimbangan rianisme tampaknya masih menjadi jangka panjang agaknya kurang mendapat penggerak utama top executive negeri inl. tempatyang proporsional dalam memahami Serangkaian pemyataan Wapres berkenaan persoalan bangsa. Sebagai misal, kebijakan dengan kebijakan kenaikan BBMmempermenaikkan harga BBM sudah tentu sangat kuat asumsi di atas. Jika model inl terus bertentangan dengan jiwa Koalisi Kerak dipelihara bukan tidak mungkin akan yatan. Fungsi dukungan yang begitu besar menjadi blunder politik di tengah masa dari berbagai elemen masyarakat luas pada jabatan preslden Yodhoyono. saat pemllihan preslden diabaikan sekedar Politik peningkatan kesejahteraan untuk memenuhi tuntutan kelompok kuat yang senantiasa menuntut kemudahan. rakyat adalah persoalan sangat vital bagi Kebijakan ini secara eksplisit memperlihat- kelangsungan sebuah pemerintah baru. kan ketidakpekaan preslden pada saat Jangankan pada negara-negara demokrasi dihadapkan dengan persoalan-persoalan . baru yang sedang berada dalam posisi transisi politik, preslden di negara demokrasi kenegaraan yang bersifat riel. Periu digarisbawahi disini bahwa maju pun dituntut untuk menunjukkan legitimasi pemerintahan SBY sebenarnya komitmen yang tinggi agar politik pening katan kesejahteraan ini benar-benar terbatas masa berlakunya hanya sampai terlaksana. Sebagai contoh, calon preslden dengan terbentuknya pemerintahan baru, yang kemudian hari dikenal sukses Clinton kecuali preslden mampu menghasilkan dalam meningkatkan kesejahteran rakyat berbagai prestasi pada tahun-tahun Amerika sangat memperhatikan kondisi berikutnya. Perlu diingat bahwa pada sistem
UNISIANO. 55/XXVIII/I/2005
23
Topik: Evaluasi Pemermtahan Bam ekonomi rakyat Amerika di masa akhir pemerlntahan presiden Bush (tahun 1992) pertumbuhan ekonomi berjalan dl bawah angka 1%. Pertumbuhan ekonomi minus ini
menimbuikan banyakPHKdikaiangan kelas menengah ke bawah sehingga pubiik Amerika sangat tidak puas dengan cara kerja Bush waiaupun ia dikenai iuas sebagai pahlawan perang teluk.^° Berdasarkan kenyataan yang sangat memprihatinkan ini caion Presiden Clinton kemudian secara
intensif mempersiapkan program psnlngkatan lapangan keija besar-besaran. Ciinton menjabarkan rencana aksinya dengan
berjanji akan menambah jumiah lapangan kerja sebanyak 8 juta orang dan akan menaikkan pajak." Sudah barang tentu poiitik penlngkatan kesejahteraan yang diagendakan Ciinton tidak datang tiba-tiba saat la terpiiih sebagai presiden. Akan tetapi, telah dibicarakan secara iuas dan mendaiam sepanjang masa kampanye sehingga cukup banyak lapisan masyarakat yang memahami arah kebijakan tersebut. Dengan demikian, kebijakan ini teiah mendapatkan legitimasi dalam proses pengolahan selama masa kampanye. Sukses poiitikkesejahteraan Clinton terletak pada masa sosiaiisasi yang cukup waktu, proses diskusi pubiik yang cukup iama sebeium akhirnya ia terpiiih sebagai presiden. Hanya daiam waktu dua tahun 4 juta lapangan kerja berhasii diciptakan pemerintahan Clinton Sebaliknya, pada masa kampanye pemilihan presiden rakyat Indonesia sedikit sekaii mendapatkan Informasi atau sinyai dari pasangan SBY-Kaiia tentang yang akan mereka lakukan dengan sungguh-sungguh. Tidak teriihat adanya jabaran agenda yang menyeluruh dan mendaiam dan berdampak pada perilaku rakyat pemilih,sebagaimana disebutkan di atas bahwa pemilih mengaiihkan dukungan dari Megawati ke
24
Yodhoyono iebih karena harapan baru plus unsur kebosanan terhadap presiden yang sedang berkuasa {incumbent president) yang menggejaia di sejumiah besar negaranegara demokrasi baru. Bahkan, sepanjang kampanye tidak pernah sekaiipun muncul pemikiran tentang kenaikan harga BBM yang dampaknya akan sangat besar bagi kehidupan rakyat kecii. Dengan menaikkan harga BBM pada awal pemerintahannya sangat jeias bahwa komitmen pemerintah baru untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sebagaimana tercermin dari slogan KoaiisI Kerakyatan, sangat rendah atau bahkan sama sekaii tidak ada. Lebih jauh dapat dikatakan bahwa perumusan kebijakan kenaikan BBM yang seakan-akan berslfat darurat mengindikasikan adanya dua hai. Pertama, kemungkinan besar inimerupakan program tersembunyl {hidden agenda) karena datang dengan tiba-tiba. Proses pengambiian keputusan semacam ini sangat tidak sesuai dengan cita-cita demokrasi khususnya pada masa transisi. Kedua, dengan memaksa pubiik menerima kebijakan kenaikan harga BBM di tengah tingginya pengangguran, kriminalltas, narkoba, biaya sekoiah, dan isu-isu TKW menunjukkan irasionaiitas proses pembuatan kebijakan pubiik yang menyangkut kepentingan rakyat banyak. Bandingkan, misainya, dengan Ciinton yang menawarkan program penciptaan lapangan kerja untuk mengatasi pengang guran yang menumpuk. Tawaran program caion presiden Clinton merupakan jawaban Lee. H. Hamilton," A Democrat Looks At
Foreign Policy," Foreign Policy, Summer 1992, hai. 36.
" Stanley B.Greenberg, The Mythology of Centrism: Why Ciinton and Blair Really Won," The American Prospect, Vol. 8, issue 34 (Sep tember - October 1997).
UNISIANO. 55/XXVIII/I/2005
Menanti Reformasi Ddim Bisnis di Indonesia; Mudrajad Kuncoro logis dari persoalan riil pengangguran akibat turunya tingkat pertumbuhan ekonoml. Sementara, kebijakan kenaikan harga BBM dengan alasan subsidi hanya dinikmati orang-orang kaya adalah sebuah mispersepsi atas persoalan riil. Bagaimana mungkin seseorang harus membayar mahal harga BBMsementara lapangan kerja sangat sulit dicari dan biaya pendidikan mencekik leher, biaya kesehatan pun semakin tak
ter]angkau?'Kebljakan publikyang disusun berdasarkan mispersepsi-mispersepsi semacam ini "political cost-nya" sangat tinggi. Orang akan memahami jika pemerintah bermaksud mengatur sistem pendidikan nasional sehingga anak-anak muda dipermudah untuk sekolah atau meianjutkan ke perguruan tinggi. Publik akan berterima masih bila biaya perawatan disubsidi dengan perencanaan yang jelas.
Akan tetapi, publik sangat sulit menerima jika subsidi BBM akan disalurkan untuk pendidikan dan kesehatan sementara programya tidak jelas. Barangkall Indonesia perlu belajardari pemerintahan Chile yang di saat transisi berhasil merebut perhatian publik dengan merumuskan dan mengimplementasikan
kebijakan sesuai dengan denyutjaritung dan suara hati rakyatnya. Alih-alih merumuskan kebijakan yang sangat berpotensi membebani rakyat, pemerintah Chile justru memikirkan cara untuk meningkatkan belanja sosial guna meningkatkan
kesejahteraan sosial. Kebijakanini ditempuh dengan menaikkan pajak. Melalui serangkaian tawar-menawar dan perundingan dengan badan legislatif akhimya pemerintah Chile memanfaatkan hasil kenaikan pajak tersebut untuk penlngkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan rakyat. Sepanjang pemerintahan Suharto, isu kenaikan pajak jarang muncul ke permukaan. Pemerintah lebih suka
UNISIANO. 55/XXVIII/I/2005
menaikkan
harga
BBM
walaupun
dampaknyaselalu menaikkan semua harga barang karena mulaidari produksi,distrlbusi, hingga transportasi terkena dampak kenaikan BBM. Hingga saat ini belum ada pemerintah Indonesia yang mampu
menghentikan dampak langsung dari kenaikan BBM. Satu hal pasti bahwatingkat kesejahteraan rakyat justru akan semakin buruk akibat naiknya harga BBM. Politik kesejahteraan rakyat pemerintah Yodhoyono perlu ditinjau kembali sedalam-dalamnya karena selama ini tIdak pernah menyelesalkan persoalan. Bukan tIdak mungkin bahwa dengan meniru Chile Indonesia akan memasuki era baru perubahan politik kesejahteraan dengan dampak yang tidak terlalu besar bagi rakyat kecil.
Penutup Pada awal pemerintahannya, Yodhoyono tampak berusaha keras membangun koalisi dengan berbagai elit partai pendukungnyadan diianjutkandengan upaya merebut suara Golkar di DPR melalui Yusuf Kalla. Manuver-manuver awal Ini
mencerminkan rendahnya rasa percaya diri Yodhoyono daiam menge-lola hubungan eksekutif-legislatif yang merupakan sumber potensi konflik paling besar bagi kelangsungan dirinya sebagai presiden. Pengalaman presiden Abdur-rahman Wahid menjadi salah satu dorongan utama bagi Yodhoyono untuk memperkuat basis dukungan di DPR./MPR. Sekalipun demikian upaya initidak akan cukup karena
Jorge L. Dominguez, "Free Politis and Free Markets in Latin Amerika," daiam The Glo
bal Divergence of Democracies, dledlt oleh Larry Diamond and Marc F. Plattner, Maryland: The John Hopkins University Press and the National Endowment for Democracy, 2001, hal. 250
25
Topik: Evaluasi Pemerintahan Baru pada masa transisi setiap negara demokrasi menghadapi persoalan-persoalan yang datang secara simultan dan memerlukan solusi yang simultan pula. Oleh karena itu, diperlukan kelengkapan berbasis konstltusi berupa kekuasaan untuk mengeiuarkan dekrit, khusus dalam sektor-sektor
ekonomi, yang sayangnya kurang dikenal di Indonesia. Dengan sumber kekuasaan presiden yang relatif terbatas (rendahnya apresiasi politisi terhadap pendapat umunn/ hasil polling dan tak adanya back up konstitusi bagi presiden untuk mengambil keputusan kontroversial) maka konfllk eksekutif-legisiatif diperklrakan maslh akan muncul menghadang kemajuan pemerin tahan Yodhoyono. Polltik kepastian hukum atau •pembentukan rechsstaat sudah semakin mendesak untuk segera dilakukan. Kebijakan pemerlntah sebelumnya yang cenderung menundukkan hukum terhadap kekuasaan mendorong penyalahgunaan kekuasaan di berbagal iaplsan pemerin tahan dari pusat hingga daerah. Ketiadaan kepastian hukum dalam berbagai sektor kehldupan telah menurunkan citra Indone sia dl mata Internaslonal. Dampaknya bangsa ini mulai ditinggalkan para investor asing. Sungguh Ironis bahwa negara semakmur Cina berusaha keras agar Eropa meningkatkan investasinya ke negerl tersebut, sementara kita yang sangat miskin di antara negara-negara Asia' Tenggara bahkan tidak cemas saat para investor beriarian. Bagairtiana mungkin Indonesia dapat memellhara kredlbilltasnya di mata internasional jika para koruptor kelas kakap dibiarkan berkeliaran sementara para aktifis HAM justru ketakutan terhadap keamanan diri mereka? Tanpa kebijakan penataan kepastian hukum yang bijakdan berorientasi ke depan sullt bagi bangsa ini untuk merebut kembali kredibilitasnya di mata Inter
26
nasional.
Terakhir, polltik kesejahteraan rakyat yang secara tak langsung tercermin dari makna Koalisi Kerakyatan semakin hari semakin berkurang maknanya. Kebijakan menaikkan harga BBM yang merupakan kebiasaan lama tetap dijalankan padahal semua orang tahu bahwa rakyat keel!adalah korban pertama dari polltik semacam ini. Kebijakan ini mencerminkan rendahnya kepekaan pemerintahan Yodhoyono terhadap psikologi rakyat Indonesia. Kebijakan Ini juga mencerminkan kegagaian Yodhoyono memahami makna pemilihan presiden langsung yang di negara industrl maju pun dimanfaatkan untuk promosi kebijakan penlngkatan kesejahteraan rakyat. Sangat disayangkan bahwa pemerintahan Yodhoyono menjadikan aspek peningkatan kesejahteraan rakyat hanya dalam bentuk janji tanpa rencana yang rind dan matang sehingga rakyat pun menjadi ragu apakah harapan mereka akan terpenuhl. Tampakya sukses pemilihan presiden saja tidak cukup untuk mengawali sebuah pemerintahan baru. Sebaliknya pemahaman yang jelas tentang persoaian dasar masyarakat, kemampuan membangun koalisi, pemahaman dan kemampuan memanfaatkan sumber-sumber kekuasaan
presiden, selain dukungan tradisional dari DPR adalah serangkaian kapasitas yang harus dimiliki presiden dan kablnetnya. Jika pemahaman dan kemampuan Implementasi dari persoalan-persoalan di atas diabaikan dan hanya sekedar menjalankan politik sebagal kegiatan rutin maka pemerintahan ini akan menghadapi kesulitan besar.*
UNISIANO, 55/XXVIII/I/2005
Menanti Reformasi Ddim Bisnis di Indonesia; Mudrajad Kuncoro Daftar Pustaka
Arend Lijphart, 1984, Democracies: Patterns of Majoritarian and Consensus Government In Twentyone Countries, New Haven and London: Yale University Press. Gatra, 1 Januari 2005
George Sorensen,1993, Democracy and Democratization: Proceses and
Prospects In a Changing World, Boulder, Col: Westvlew Press.
Jorge L. Dominguez, "Free Politis and Free Markets in Latin Amerika," dalam
The Global Divergence of Democracies, diedit oleh Larry Diamond and Marc F. Plattner,
Maryland: The John Hopkins University Press and the National Endowment for Democracy, 2001. Juan J. LInz and Alfred Stepan,1994, 'Toward Consolidated Democracies,"
dalam The Global Divergence of Democracies.
Juan J. Linz,1994, "Democracy, Presidential or Parliamentary: Does It Make a Difference?" dalam Juan J. LInz and
Arturo Valenzula, eds. The Failure of
Presidential Democracy: The Case of Latin America, Baltimore: Johns Hopkins University Press. Lee. H. Hamilton,1992," A Democrat Looks At Foreign Policy," Foreign Policy, Summer 1992.
Lex Rieffel, "Indonesia's Quiet Revolution," Foreign Affairs (September/October 2004)
Matthew Soberg Shugart and Stephan Haggard,2001, "Institutions and Public Policy In Presidential System," dalam Presidents, Parliaments, and Policy, Cambridge, Cambridge University Press. Newsweek, December2004.
Stanley B. Greenberg, 'The Mythology of Centrism: Why Clinton and Blair Really Won," The American Prospect, Vol. 8, Issue 34 (September - October 1997). Timothy J. Power,1997, "Parties, Puppets, and Paradox: Changing Attitudes Toward Party Institutionalization in Post-Authoritarian Brazil, Party Politics, Vol 3 (April 1997).
••O
UNISIANO. 55/XXVII1/I/2005
27
