Editor : Priyadi Kardono Hartono Suprajaka

i

Paradigma GEOMARITIM : Strategi Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia dalam Perspektif Geografi Copyright © Badan Informasi Geospasial 2015, Pertama kali diterbitkan dalam Bahasa Indonesia oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) didukung oleh Ikatan Geograf indonesia (IGI), 2015 Editor : Priyadi Kardono Hartono Suprajaka Kontributor : Titiek Suparwati M. Baiquni Sunarto Al Susanto Aris Poniman Suwahyuono Suratman R. Rijanta Projo Danoedoro Sukamdi Eko Haryono

F. Wahyutomo Wiwin Ambarwulan Niendyawati Agung Satriyo Nugroho Agung Budiono Pramaditya Wicaksono Yoniar Hufan Ramadhani Rahmatia Susanti Prama Ardha Aryaguna Anung Wendyartaka Sri Lestari Munajati

Mone Iye Cornelia Marschiavelli Danan Setyo Nugroho A. Ari Dartoyo Taufik Hidayatullah

Layout & Cover Design : Yoniar Hufan Ramadhani Infografik & Kartografi : Yoniar Hufan Ramadhani Prama Ardha Aryaguna

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin tertulis dari penerbit 180 hlm.; 23 cm x 23 cm ISBN: 978-602-9439-61-8

ii

GEOMARITIM

iii

Daftar Isi Kata Sambutan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Kata Sambutan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Kata Sambutan Ketua Umum Ikatan Geograf Indonesia (IGI)

ix x xi

Sekapur Sirih : Poros Maritim Dunia dalam Perspektif Geografi

14

Layar Terkembang

16

Historis Negara Maritim Indonesia

28

State of The Art & Kondisi Kebijakan Kemaritiman Indonesia

39

Sumberdaya Alam Kelautan Indonesia Kondisi Demografi dalam Pengembangan Maritim Indonesia Penghidupan Suku Maritim di Indonesia Pertahanan Keamanan Negara Kepulauan Perkembangan Teknologi Survei dan Pemetaan Maritim Indonesia Dilema Epistemologis Negara Indonesia Geoliterasi untuk Warga Negara Konstelasi Geografi Politik dan Geografi Ekonomi Kemaritiman Dunia

42 59 64 72 76 86 90 94

Paradigma Geomaritim : Upaya Realisasi Pembangunan Maritim Indonesia

99

Kebijakan Kemaritiman di Indonesia berdasarkan Paradigma Geomaritim

Geospasial untuk Inovasi Pembangunan Maritim Indonesia Pendidikan Geospasial untuk Penyelenggaraan IG Kemaritiman Informasi Geospasial dalam Memajukan Kemaritiman Indonesia

iv

GEOMARITIM

Pengembangan Teknologi Geospasial untuk Kemaritiman Indonesia 126 Konstelasi Kelembagaan dan Kebijakan dalam Menangani Informasi Geospasial 132 Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) dalam Mendukung Pengelolaan Informasi Geospasial Kemaritiman Indonesia 136

Maritime Outlook : Mewujudkan Cita-Cita Negara Maritim

138

Epilog : Refleksi Kritis Realisasi Negara Maritim Indonesia

166

Daftar Pustaka

176

102

108 111 116

v

vi

GEOMARITIM

vii

Kata Sambutan

Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Salam Laut Masa Depan Bangsa, Memimpin kementerian di sektor kelautan dan perikanan di mana lapangan kerja secara geografis didominasi oleh perairan laut tentunya menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana tidak, luas wilayah laut Indonesia adalah 70 persen dibanding daratannya, di mana masing-masing lokasi mempunyai karakteristik potensi SDA dan beragam masalah yang melingkupinya. Tidak dapat dibayangkan jika beragam potensi dan masalah dikelola tanpa kehadiran suatu peta. Sejak awal saya pribadi mempunyai impian agar bangsa dan negara ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Oleh karenanya, impian tersebut saya wujudkan sebagai concern awal Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menanggulangi praktik IUU (illegal, unreported, and unregulated) Fishing dan mengoptimalkan produksi perikanan agar menjadi primadona untuk pangsa pasar internasional, serta menjaga kelestarian sumber daya ikan dan alamnya. Begitu pun di sektor kelautan, KKP concern terhadap penataan ruang laut dan pesisir, sebagaimana isu reklamasi pesisir beberapa waktu yang lalu. Pada prinsipnya kami berkomitmen untuk memberikan keadilan terhadap para pengguna ruang laut dan pesisir, khususnya bagi masyarakat nelayan kecil. Pembangunan kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan akhir-akhir ini telah mulai menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Perubahan tatanan global serta nasional yang berkembang dinamis menuntut percepatan pembangunan kelautan dan perikanan nasional secara nyata untuk mampu menyesuaikan dan memenuhi tantangan lingkungan strategis yang bergerak dengan cepat. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan dengan mengusung tiga pilar yaitu kedaulatan (sovereignty), keberlanjutan (sustainability), dan kemakmuran (prosperity). Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang diarahkan melalui pengembangan berbagai inovasi yang berorientasi pada pelestarian sumber daya untuk memberikan manfaat secara ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan merupakan sebuah keniscayaan. Kehadiran buku Paradigma Geomaritim: Strategi Mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dalam Perspektif Geografi yang diprakarsai Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Ikatan Geograf Indonesia (IGI) tentunya membawa angin segar dan

viii

GEOMARITIM

optimisme bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan pada khususnya dan bagi kita semua yang memandang laut sebagai masa depan bangsa. Buku ini bukan hanya memberikan isyarat tetapi bukti nyata komitmen para geograf Indonesia untuk berperan serta aktif dalam ikut menyumbangkan pemikiran dan praktik nyata dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, dan meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan. serta memelihara daya dukung dan kualitas lingkungan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan sudut pandang geografi. Hal ini sangat sesuai dengan mandat Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia adalah “pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia adalah pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berdaulat, mandiri dan berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat.” Di akhir sambutan singkat ini, saya mengucapkan selamat atas hadirnya buku ini. Semoga Paradigma Geomaritim yang telah dicetuskan oleh para geograf Indonesia dan dipadukan dengan keyakinan tentang laut sebagai masa depan bangsa yang diusung oleh KKP RI, akan mempercepat upaya mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Jakarta, Oktober 2015 Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia,

Susi Pudjiastuti

ix

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Kata Sambutan

Kata Sambutan

Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Assalamu’alaikum wr wb. Salam sejahtera bagi kita semua Ketika gagasan Poros Maritim Dunia dikumandangkan oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di awal pemerintahannya maka hal itu mengisyaratkan bahwa orientasi pembangunan nasional akan berfokus kepada pembangunan sektor kemaritiman. Kekayaan sumberdaya kelautan dan segala potensi besar kemaritiman yang dianugerahkan kepada bangsa dan negara ini menunggu untuk dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Kompleksitas permasalahan dan pengelolaan kemaritiman hingga isu mempertahankan kedaulatan negara adalah kerja besar yang membutuhkan kerjasama dan peran serta aktif semua komponen bangsa. Gayung pun bersambut, ketika Ketua Umum Ikatan Geograf Indonesia Periode 2014-2018, Prof. Dr. Hartono, DEA, DESS mengajak Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk memprakarsai penyusunan buku dalam rangka Pertemuan Ilmiah Tahunan XVIII yang akan diselenggarakan di Jakarta pada tahun 2015 ini. Kemaritiman akhirnya dipilih sebagai tema buku yang berjudul Paradigma Geomaritim: Strategi Mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dalam Perspektif Geografi. BIG sangat menyambut hangat ajakan tersebut, karena BIG sebagai institusi yang menjadi tulang punggung penyedia Informasi Geospasial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (IG) membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan di bidang informasi geospasial, baik dari unsur pemerintah, akademisi, pengusaha, profesional dan segenap masyarakat dalam mengemban amanah untuk mengoptimalkan penyelenggaraan IG untuk negeri.

x

GEOMARITIM

Ketua Umum Ikatan Geograf Indonesia (IGI) Assalamualaikum wr wb,

Buku ini mengangkat sebuah gagasan Geomaritim sebagai sebuah paradigma transdisiplin yang menjadi dasar penyusunan strategi mewujudkan Poros Maritim Dunia, yang kemudian diistilahkan sebagai Astha Tarani (Delapan Strategi Geomaritim). Pada strategi ke-8 Astha Tarani menyebutkan: Teknologi informasi geospasial sebagai data dasar kebijakan atau data dasar pokok pembangunan maritim. Pada strategi inilah BIG akan berperan aktif dan berkomitmen untuk menyelenggarakan IG, antara lain pembuatan SNI untuk menstandardisasi IG, memberikan akses terhadap sistem semi terbuka untuk memberikan peluang masyarakat memberikan feedback (participatory mapping), hingga meningkatkan survei dan pemetaan sumberdaya kelautan dan pesisir baik dasar dan tematik. Kami berharap, agar buku ini dapat memberikan inspirasi berupa paradigma shifting mengenai pentingnya pembangunan di sektor kemaritiman dan memberikan peta kekuatan dan tantangan upaya mewujudkan Poros Maritim Dunia dari perspektif Geografi dan sekaligus dalam rangka mengemban amanah founding fathers bangsa ini yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara sosial budaya sebagaimana konsep Trisakti Bung Karno yang digagas pada tahun 1963 terwujud segera. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa meridloi langkah kita semua. Amin. Wassalamu’alaikum wr wb. Cibinong, September 2015 Kepada Badan Informasi Geospasial

Dr. Priyadi Kardono, M. Sc

Salam sejahtera bagi kita semua, Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang selalu memberikan karuniaNYA kepada kita semua sehingga buku yang berjudul Paradigma Geomaritim: Strategi Mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dalam Prespektif Geografi dapat diselesaikan. Buku ini merupakan salah satu manifestasi pemikiran geografi untuk mendukung kebijakan terkait Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Ilmu Geografi, yang mempelajari hubungan manusia dengan alam lingkungannya memiliki sub bidang ilmu terkait kemaritiman yang telah dikembangkan. Para ilmuwan geograf tersebut antara lain Schott (1912) yang mempublikasikan karya ilmiah berjudul Geography of The Oceans. Pakar lain, Smith (1986) menghasilkan Maritime Geography. Kedua karya pada sub bidang kemaritiman tersebut masih berada pada ranah akademik, belum berupa terapan. Dengan memperhatikan urgensi hilirisasi keilmuan geografi yang lebih luas, maka Ikatan Geograf Indonesia (IGI) bersama Badan Informasi Geospasial (BIG) memunculkan terminologi baru dengan nama Paradigma Geomaritim. Keunikan cara pandang ini adalah keberadaan jalur komunikasi antara kalangan akademisi dengan kalangan praktisi serta birokrasi, yang secara langsung sebagai pelaku untuk mengembangkan turunan-turunan ilmu dan terapan selanjutnya. Pengertian Paradigma Geomaritim termasuk dalam kategori ilmu transdisiplin, sebagaimana diuraikan di dalam buku ini. Pengembangan Paradigma Geomaritim di masa mendatang akan diusulkan sebagai materi kajian dalam pertemuan ilmiah nasional dan internasional bidang ilmu geografi, misalnya dalam Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) IGI atau pertemuaan di bawah bendera International Geographical Union (IGU). Maksud pengembangan tersebut, selain ikut melakukan sosialisasi komitmen Indonesia, yang berusaha berperan sebagai poros maritim dunia, juga sebagai sounding tanggapan dunia internasional terhadap usulan Paradigma Geomaritim, hasil karya geograf Indonesia.

semangat tersebut, dalam lima tahun, kami memiliki rencana untuk memantapkan cara pandang, pendekatan, strategi bidang kemaritiman ini pada PIT IGI, secara tahunan. Pada waktunya, sub kajian Geomaritim diusulkan dengan menampilkan topik yang bervariasi, sehingga sumbangsih para geograf ini dapat termanifestasikan dalam bentuk bunga rampai karya ilmiah. Deklarasi Juanda 1957, ibarat biduk yang telah disiapkan, layarnyapun kini telah terkembang, maka survey terestrial-kedirgantaraan dan pemberdayaan laut harus segera dilanjutkan. Semoga usaha kecil ini dapat turut mendorong akselerasi upaya mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Wassalamu’alaikum wr wb. Yogyakarta, September 2015 Ketua Umum Ikatan Geograf Indonesia (IGI)

Prof. Dr. Hartono, DEA., DESS

Demikian sambutan kami dalam rangka mewarnai peluncuran buku ini. Dengan harapan buku ini dapat digunakan sebagai stimulus pembangunan kemaritiman di Indonesia. Selaras dengan

xi

"Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, dan memunggungi selat dan teluk. Ini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga 'Jalesveva Jayamahe', di laut justru kita jaya, sebagai semboyan kita di masa lalu bisa kembali." - Pidato Pelantikan Presiden RI, Joko Widodo Gedung MPR, 20 Oktober 2014

12

GEOMARITIM

13

Sekapur Sirih

transdisiplin yang membingkai terhadap kompleksitas kemaritiman dalam perspektif geografi.

Poros Maritim Dunia dalam Perspektif Geografi

Menyimak apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo, bahwa, “Sebagai nakhoda yang dipercaya oleh rakyat, saya mengajak semua warga bangsa untuk naik ke atas kapal RI dan berlayar bersama menuju Indonesia Raya. Kita akan kembangkan layar yang kuat, kita akan hadapi semua badai dan gelombang samudera dengan kekuatan kita sendiri.” Hal ini tentu sejalan dengan buku Paradigma Geomaritim yang digagas oleh para geograf yang terikat dalam Ikatan Geograf Indonesia (IGI) bersama Badan Informasi Geospasial (BIG) memberikan kontribusi pemikiran untuk ikut menyukseskan pembangunan poros maritim dunia dari sudut pandang geografi. Pemikiran-pemikiran dari aspek geografi tersebut akan memperkaya konsep dan implementasi Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia. Kontribusi pemikiran yang berdimensi geografi ini tentu saja tidak bermaksud untuk memberikan konsep tandingan terhadap pembangunan poros maritim dunia tetapi justru memperkaya terhadap konsep yang ada, sehingga konsep yang ada berikut implementasinya semakin komprehensif-integral, berdaya guna dan berhasil guna. Oleh karena itu konsep Geomaritim dapat memperkaya dan dapat memberikan pertimbangan lain dari perspektif geografi bagi nakhoda kapal RI agar senantiasa melaju dengan selamat hingga mencapai tujuan. Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam Nawa Cita pemerintahan Jokowi-JK pun sangat relevan dengan paradigma Geomaritim. Kehadiran buku ini dapat memberikan ide dan gagasan strategis sebagai landasan pembuatan kebijakan (decision making) untuk mewujudkan visi Poros Maritim Dunia.

K

andungan buku ini pada hakekatnya menggenggam tekad para geograf untuk meretas jalan menuju upaya memperkuat jati diri bangsa sebagai negara maritim melalui Paradigma Geomaritim. Geomaritim berasal dari paduan kata ‘Geografi’ dan kata ‘maritim’. Geografi dalam konteks ini diawali dengan huruf kapital ‘G’ karena merujuk pada Ilmu Geografi (Geography as a science) yang telah memiliki cabang ilmu Geografi Maritim (Maritime Geography) sebagai suatu peminatan/cabang keilmuan Geografi yang mengkaji kemaritiman1 sejak munculnya pemikiran tentang peran sentral laut pada saat kebangkitan British Empire2 dan Geography of the Oceans3 yang kemudian berkembang secara lebih sistematis menjadi cabang ilmu Geografi di Eropa dan Rusia (saat itu USSR) sejak tahun 1966. Dengan beranjak dari modal keilmuan tersebut, para Geograf Indonesia yang tergabung dalam Ikatan Geograf Indonesia (IGI) memunculkan suatu konsep transdisiplin yang dapat menjembatani dunia akademis dengan pemangku kepentingan lainnya yang dapat digunakan oleh masyarakat luas untuk bersinergi dan menjadi media/wadah bersama untuk menyelaraskan derap langkah aksi dalam membangun kemaritiman 1

Smith, 1986

2

Mackinder, 1902

3

Schott, 1912

14

GEOMARITIM

Indonesia dengan konsep GEOMARITIM. Ikatan Geograf Indonesia (IGI) ingin menumbuhkembangkan konsep Geomaritim secara luas dan konsisten menjadi paradigma yang mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Ketika kita membicarakan kemaritiman maka yang muncul segera dalam benak kita adalah laut. Dalam terminologi Barat kata untuk laut (word for ‘sea’) adalah mare, maris yang berasal dari bahasa Latin. Keduanya kemudian mengalami perkembangan bahasa menjadi marine dan maritime. Marine merujuk kepada kata sifat yang menjelaskan makna spesifik dari suatu (kata benda) yang berkenaan dengan laut, misalnya ‘marine biology’ (studi kehidupan lautan). Sedangkan maritime lebih merujuk kepada kata sifat yang menjelaskan ragam objek dan atau tindakan (actions) yang terkait atau dilakukan di laut, sebagaimana ‘maritime history’ (studi peristiwa yang terjadi di lautan—misal pelayaran (sailing), pengangkutan barang (shipping), perdagangan (commerce), penemuan (discovery). Dengan demikian, ‘marine’ secara langsung berkaitan dengan laut, sedangkan ‘maritime’ berkaitan dengan segala sesuatu yang berasosiasi dengan laut (tidak terkait langsung). Oleh karenanya ketika kita membicarakan kemaritiman maka konsekuensi yang akan kita hadapi adalah kompleksitas (complexity). Demikianlah, buku yang ada di tangan pembaca ini menyajikan sebuah konsep ilmu

Hal yang menarik meskipun paradigma geomaritim ini dibangun berdasarkan sudut pandang geograf namun paradigma tersebut bercirikan ilmu transdisiplin, yang senantiasa membangun saling sinergitas antar pemangku kepentingan. Buku ini secara khusus juga menguraikan

ragam isu permasalahan dan gagasan operasional dari objek material Geomaritim dalam perspektif geografi. Dalam buku ini para geograf telah membuat delapan strategi Geomaritim yang disebut ASTHA TARANI GEOMARITIM yang berpijak dari lima pilar Poros Maritim Dunia, yaitu: 1) budaya maritim, 2) sumberdaya laut, 3) infrastruktur dan konektivitas maritim, 4) diplomasi maritim dan 5) pertahanan maritim. Strategi Geomaritim ini merupakan bentuk pengkaitan lima Poros Maritim Dunia dengan delapan Astha Tarani Geomaritim. Buku ini secara umum memang sudah cukup lengkap meskipun masih dalam tataran strategi, sehingga para geograf dituntut untuk terus mengembangkan dan menerjemahkan Astha Tarani Geomaritim menjadi langkah-langkah konkrit berupa upaya-upaya untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dalam Perspektif Geografi. Tentu Geograf tidak bisa berjalan sendiri, tetapi harus bekerjasama dengan para ilmuwan yang lain. Sehingga cita-cita Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia segera terwujud. Akhir kata kami sebagai tim editor mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam mewujudkan buku ini. Tiada gading yang tak retak, kami menyadari buku ini masih memiliki banyak kekurangan namun kami berharap buku ini bisa memberikan kontribusi kepada terwujudnya Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Salam Jalesveva Jayamahe. Jakarta, Oktober 2015

Tim Editor

15

Layar Terkembang

16

*) Judul prolog "Layar Terkembang"terinspirasi dari judul novel karya besar Sutan Takdir Alisjahbana (terbit 1936). Pesan moral dari novel tersebut adalah kesungguhan seorang wanita yang berjuang dalam menggapai cita-cita meski dihadapkan dengan pola pemikiran masyarakat yang mengekang perubahan dan kemajuan. GEOMARITIM

FOTO : NIKITJE

Layar Terkembang

17

Nenek moyangku orang pelaut gemar mengarung luas samudra menerjang ombak tiada takut menempuh badai sudah biasa angin bertiup layar terkembang ombak berdebur di tepi pantai pemuda b’rani bangkit sekarang ke laut kita beramai-ramai

- Soekarno, Peresmian Institut Angkatan Laut, 1953

(Lagu "Nenek Moyangku" karya Saridjah Niung / Ibu Soed, 1908-1993)

M

ungkin bukan sebuah kebetulan, jika senandung tersebut diciptakan oleh putri seorang pelaut berdarah Bugis bernama Saridjah Niung atau yang dikenal luas dengan nama Ibu Soed. Sebuah lagu bersyair sederhana namun memiliki pesan moral filosofis dan pewarisan nilai sejarah dari sebuah bangsa ulung penakluk samudera nan luas. Sebuah adagium mengatakan bahwa pelaut ulung tak pernah lahir dari laut yang tenang.

RI Soekarno pada peresmian Institut Angkatan Laut di tahun 1953 menyampaikan amanat “…usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali. Ya…, bangsa pelaut dalam arti yang seluas-luasnya. Bukan sekedar menjadi jongos-jongos di kapal, bukan! Tetapi bangsa pelaut dalam arti kata cakrawati samudera. Bangsa pelaut yang mempunyai armada niaga, bangsa pelaut yang mempunyai armada militer, bangsa pelaut yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang lautan itu sendiri.”

Bukan pula sebuah kebetulan, jika Presiden ketujuh RI Joko Widodo di penghujung pidato kepresidenannya di Gedung DPR/MPR pada hari Senin, 20 Oktober 2014 menyampaikan pesan Presiden Pertama RI, Soekarno tentang jiwa Cakrawati Samudra sebagai ajakan untuk membangun Indonesia menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kuat, bangsa yang makmur, dan bangsa yang damai. Jiwa Cakrawati yang dimaksud yakni jiwa pelaut yang berani mengarungi gelombang dan hempasan ombak yang menggulung. Ketika itu Presiden

Sejarah mencatat dengan tinta emas bahwa di era Sriwijaya, Majapahit, hingga Demak “Indonesia” (kerajaan-kerajaan besar di Nusantara yang merupakan cikal-bakal Indonesia) pernah merupakan center of excellence di bidang kemaritiman, kebudayaan, dan agama di Asia Tenggara. Kerajaan-kerajaan besar tersebut pernah menyatukan wilayah kekuasaan yang luas dan disegani bangsa lain karena kehebatan armada niaga laut dan armada militer yang tangguh. Namun, di sisi lain, hingga saat ini sebagian masyarakat Indonesia

masih mengidentifikasikan negaranya sebagai negara agraris, yaitu suatu negara yang sebagian besar kehidupan rakyatnya menggantungkan diri dari bidang pertanian. Dari kajian antropologis, hal tersebut telah menjadi fakta dan telah terjadi jauh lebih lama sebelum kedatangan bangsa kolonial. Hal tersebut bukan saja dibuktikan dari data statistik mayoritas matapencaharian penduduk Indonesia sebagai petani namun oleh keberadaan berbagai peninggalan sejarah di pedalaman (kawasan agraris) yang berupa monumen-monumen raksasa seperti Candi Borobudur, Mendut, Pawon, Prambanan, Kalasan, dan sebagainya1. Argumentasi yang dibangun sangat kuat bahwa monumen-monumen keagamaan ini merupakan karya masyarakat agraris di masa lampau. Tanpa dasar pertanian (persawahan) yang kuat dan surplus pangan yang melimpah, bangunan-bangunan semacam itu mustahil dapat didirikan. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa pada saat ini gambaran masyarakat Indonesia 1

18

GEOMARITIM

Supangat, A., et. Al. (eds), 2006

sebagai bangsa pelaut atau bangsa maritim, bukan gambaran yang umum. Namun demikian, sudah barang tentu pandangan tersebut tidak berlaku side by side atau saling menegasikan. Dari sisi geografis, laut menjadi kawasan dominan di wilayah Nusantara. Laut tidak hanya menjadi sumber daya makanan dan rekreasi yang luas namun merupakan 'jalan raya' untuk perdagangan dan komunikasi antarbangsa (konektivitas)2. Sejarah dunia memberikan pelajaran bagi kita, bahwa sejak abad ke-16 kejayaan negara-negara adidaya di Eropa diperoleh setelah mereka melakukan ekspansi mencari dunia baru dan tanah jajahan melalui perdagangan rempah-rempah, keramik dan tenunan, seperti Belanda, Inggris, Spanyol, Portugis, dan Prancis. Terciptalah negara-negara jajahan di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan yang dimulai dari perdagangan. Ekspansi mereka dilakukan dengan penguasaan (hegemoni) di bidang teknologi perkapalan yang ditandai dengan munculnya 2

Jacub Rais, 2004

Layar Terkembang

19

kapal-kapal jarak jauh dan kapal uap. Ruang lautan dikuasai oleh mereka yang mempunyai kemampuan jelajah yang tinggi. Slogan British Rules the Waves menunjukkan keadidayaan Inggris menguasai tujuh samudera dunia3. Dengan demikian, kerajaan-kerajaan besar yang pernah dimiliki oleh Nusantara meskipun simbol-simbol kejayaannya bercorak pedalaman (agraris) namun mereka membangunnya melalui ekspansi penjelajahan lautan (ekspansi maritim). Cikal bakal leluhur inilah yang seharusnya mengantarkan Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki kekuatan menguasai lautan (sea power) yang menyelimuti negeri ini. Tidak berlebihan jika kemudian kesadaran historis yang disertai tekad tersebut diwujudkan menjadi sebuah visi menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia oleh Presiden Joko Widodo. Mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berfungsi sebagai poros maritim dunia tahap demi tahap mulai diimplemantasikan oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Orientasi pembangunan nasional secara struktural juga dirubah secara mendasar dengan fokus pembangunan kelautan. Pembangunan Kelautan dilaksanakan sebagai bagian dari pembangunan nasional untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional4. Pembangunan wilayah darat tetap dilanjutkan sebagai dukungan terhadap pembangunan wilayah laut. Program-program pembangunan kelautan secara intensif dan ekspansif mulai diwujudkan dalam periode lima tahun mendatang. Berbagai infrastruktur kelautan telah diprogramkan dan masuk dalam Rencana 3 4

20

Jacub Rais, 2004 Pasal 13, Undang-Undang no.32 Tahun 2014 tentang Kelautan

GEOMARITIM

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur kelautan seperti pelabuhan, pengadaan kapal, galangan kapal, sinergi pengelolaan sumber daya alam laut, sumber daya manusia pendukung pembangunan kelautan, penguatan angkatan laut, pembangunan budaya maritim, diplomasi maritim, dan penataan kelembagaan secara bertahap direalisasikan. Pembangunan kelautan sebagai langkah mewujudkan poros maritim dunia harus berhasil sehingga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dalam lima tahun mendatang tingkat pendapatan per kapita rakyat harus meningkat dan pemerataan pembangunan semakin dirasakan oleh rakyat Indonesia dimanapun juga. Oleh karena itu berbagai disiplin ilmu seharusnya memberikan dukungan yang terhadap berbagai program kelautan yang telah direncanakan oleh pemerintah dan saat ini telah mulai direalisasikan. Kontribusi dimensi geografi difokuskan pada aspek geopolitik, geoekonomi, bentuk wilayah, letak wilayah dan kebhinekaan wilayah geografi. Kondisi geografis negeri ini perlu disadari seluruh rakyat Indonesia sehingga pemahaman akan bangsa kita atau yang dikenal sebagai wawasan nusantara menjadi dasar dalam mewujudkan cita-cita negeri ini. Menyitir pakar strategi maritim Inggris, Dr. Geoffrey Till5 menyatakan ada empat komponen dasar menuju terciptanya sea power sebagai basis negara maritim, yakni: (1) masyarakat yang memiliki preferensi terhadap laut (maritim community), (2) sumberdaya maritim (sumberdaya laut, infrastruktur, perkapalan), (3) posisi geografis, dan (4) political will pemerintah. Keempat 5

Dr. Geoffrey Till, 2013

komponen itu merupakan prasyarat bagi terciptanya pelabuhan-pelabuhan laut yang dinamis dalam sistem perdagangan internasional, armada perkapalan nasional dan angkatan laut yang kuat. Indonesia dengan kekayaanya memiliki anugerah posisi geografis yang strategis menuju terciptanya sea power. Peningkatan kesadaran maritim masyarakat, disertai dengan political will kebijakan poros maritim dalam membangun sumberdaya maritim sangat diperlukan untuk merajai lautan nusantara. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki luas wilayah perairan seluas 6.315.222 km2, panjang garis pantai kepulauan Indonesia sepanjang 99.093 km, dan jumlah pulau yang telah dibakukan oleh Tim Nasional Pembakuan Rupabumi sebanyak 13.466 pulau6. Dengan sumberdaya alam yang begitu besar, tak dapat dipungkiri, keberadaannya serta posisi geografis Indonesia sebagai suatu anugerah, menjadi kekuatan-peluang dan sekaligus kelemahan-ancaman bagi keberlanjutan bangsa ini. Dari aspek klimatologis, keberadaan gugusan pulau dan lautan Indonesia sangat penting bagi keberlanjutan kehidupan di muka bumi ini. Perlu diketahui, Benua Maritim (maritim continent) sebutan yang diberikan oleh Charles Ramage di tahun 1968—seorang meteorolog dan oseanografer untuk kawasan Asia Tenggara mencakup Indonesia, Filipina, dan Papua Nugini. Benua maritim ini terletak di antara Samudera Hindia (Indian Ocean) dan Samudera Pasifik di suatu wilayah yang dikenal dengan Kolam Hangat Tropis (Tropical Warm Pool). Kawasan ini memiliki peran meteorologi yang sangat penting, yaitu sebagai sumber energi dalam sistem sirkulasi global. Ciri

Dr. Geoffrey Till menyatakan ada empat komponen dasar menuju terciptanya sea power sebagai basis negara maritim, yakni: (1) masyarakat yang memiliki preferensi terhadap laut (maritim community), (2) sumberdaya maritim (sumberdaya laut, infrastruktur, perkapalan), (3) posisi geografis, dan (4) political will pemerintah.

khas yang dimiliki oleh benua maritim yang menjadi perhatian dunia yaitu pengaruhnya terhadap perubahan iklim global, seperti tingkat kelembaban yang tinggi, fungsi hutan tropis sebagai paru-paru dunia maupun peran pulau-pulau kecil benua maritim dimana interaksi darat laut dan atmosfer wilayah Indonesia sebagai sumber energi laten wilayah tropis dan subtropis. Dengan tata

6 Berdasar Tim Pembakuan Nama – Nama Pulau, Penghitungan Panjang Garis Pantai Dan Luas Wilayah Indonesia-SK Kepala BIG No.20 tahun 2013

Layar Terkembang

21

letak demikian, benua maritim adalah salah satu pusat kendali sistem iklim dunia7.

Gugusan pulau karst di Wayag, Rajaampat, Papua Barat

Dengan jumlah pulau yang telah dibakukan sebanyak 13.466 pulau, Indonesia memiliki luas wilayah perairan seluas 6.315.222 km2 dan panjang garis pantai kepulauan Indonesia sepanjang 99.093 km yang menobatkan Indonesia sebagai negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada.

22

GEOMARITIM FOTO : ARIE YUDHISTIRA

Selanjutnya dari aspek geografi politik, seorang akademisi cum pemikir senior, Daoed Joesoef mengatakan, “Mengingat setiap aksi human tidak terjadi di awang-awang, tetapi di kebumian tertentu, maka baik politik maupun strategi dituntut memperhitungkan geografi. Maka, lahirlah pemikiran geopolitik, geostrategi, geoekonomi, geokultur, geopendidikan, dan geodiplomasi”8. Wawasan Nusantara sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai jati diri bangsa yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, sangat erat kaitannya dengan pemahaman geografi negeri ini. Sudah sepantasnya jika geografi menjadi salah satu diktum dari tiga unsur besar penentu nasib negara-bangsa selain demografi dan sejarah9. Guru besar emeritus di bidang ekonomi-politik pembangunan dari Universitas Indonesia, Prof. (Emeritus) Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Ph.D menyampaikan bahwa pada saat ini pemahaman tentang betapa strategisnya arti geografi suatu Negara-Bangsa (nation-state) telah semakin lengkap, yaitu dengan ditunjukkan perkembangan yang dipacu oleh perlombaan untuk menegakkan dan bahkan memperluas klaim atas wilayah lautan dan udara, yang utamanya dilakukan oleh negara-negara besar yang berupaya menguasai sumberdaya alam yang terkait dengan konsep ruang. Makna ruang (space) telah sampai kepada makna kedaulatan wilayah (territorial sovereignity) yang memberikan kehidupan kepada seluruh penduduk sebagai sebuah “life space”. 7 8 9

Aldrian, 2014 Daoed Joesoef, 2014 Kuntjoro-Jakti, 2012

Upaya memperkuat jati diri sebagai negara maritim sebagaimana yang termaktub dalam Nawa Cita pemerintahan Jokowi-JK pun sangat relevan dengan paradigma Geomaritim. Kehadiran buku ini secara khusus akan menguraikan ragam isu permasalahan dan gagasan operasional dari objek material Geomaritim dalam perspektif geografi yaitu: 1) Historis kemaritiman; 2) Sumberdaya maritim; 3) Sosial-ekonomi maritim; 4) Budaya maritim; 5) Kewarganegaraan; 6) Konstelasi global kemaritiman. Dengan demikian, kembali di bagian akhir pidato 20 Oktober 2014, Presiden Joko Widodo berkata, “Sebagai nakhoda yang dipercaya oleh rakyat saya mengajak semua warga bangsa untuk naik ke atas kapal RI dan berlayar bersama menuju Indonesia Raya. Kita akan kembangkan layar yang kuat, kita akan hadapi semua badai dan gelombang samudera dengan kekuatan kita sendiri.”10

10 Pidato Presiden Joko Widodo pada Musyawarah Nasional XII Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) 6 November 2014, Kendari

Layar Terkembang

23

“Sebagai nakhoda yang dipercaya oleh rakyat saya mengajak semua warga bangsa untuk naik ke atas kapal RI dan berlayar bersama menuju Indonesia Raya. Kita akan kembangkan layar yang kuat, kita akan hadapi semua badai dan gelombang samudera dengan kekuatan kita sendiri” - Presiden RI Joko Widodo

Musyawarah Nasional XII Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) Kendari, 6 November 2014

24

GEOMARITIM

Presiden Joko Widodo menjelaskan soal perkembangan pembangunan tol laut di ruang Planning and Control Tower, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (17/6)

25

Layar Terkembang Sumber : http://sp.beritasatu.com/

“Kejayaan sea power suatu bangsa berkorelasi langsung dengan kejayaan bangsa itu sendiri. Untuk menuju terciptanya sea power, dibutuhkan tiga hal penting yaitu: kesadaran maritim, preferensi publik dan kepentingan nasional” - HB X, 2014

26

GEOMARITIM FOTO : YONIARHUFAN

Layar Terkembang

27


Relief "Kapal Borobudur" (kanan bawah) yang menggambarkan budaya bahari sudah dimiliki negeri ini sejak dahulu kala

28

GEOMARITIM FOTO : VALERY SHANIN


29

S

epuluh relief, berupa enam kapal besar dan empat kapal kecil. Kapal besar menggunakan layar (cadik), sedangkan kapal kecil menggunakan dayung. Relief kapal tersebut terpahat dengan indah pada diding candi terbesar di dunia, Borobudur. Relief tersebut membuka kemungkinan bahwa bangsa ini telah mengenal teknologi kemaritiman berabad-abad yang lalu. Keberadaan relief kapal pada dinding candi itu memunculkan dugaan bahwa pada masa Syailendra, dinasti yang membangun Borobudur, memiliki armada laut yang kuat. Ada dugaan Mataram Kuno adalah kerajaan maritim seperti Sriwijaya. Walaupun masih banyak perdebatan mengenai keberadaan relief tersebut, harus diakui bahwa sejarah negara ini tidak terlepas dari bidang kemaritiman.

Candi yang dibangun pada tahun 750-825 M ini, dindingnya terpahat relief yang menggambarkan kehidupan masyarakat Jawa kuno. Salah satunya adalah relief terkenal yaitu "Kapal Borobudur", kapal kayu bercadik yang menunjukkan kebudayaan bahari purbakala.

30

GEOMARITIM FOTO : XIMAGINATION

Pada awal abad XVII, yakni di tahun 1609, Hugo de Groot (Hugo Grotius), yang dianggap sebagai bapak dari hukum international modern menerbitkan publikasi “Mare Liberum”, suatu karya studi yang panjang, namun ada pihak lain yang menyatakan publikasi tersebut sesungguhnya merupakan pledoi seorang ahli hukum untuk menjustifikasi (membenarkan) hak partisipasi bangsa Belanda dalam perdagangan di Hindia Timur (saat ini Indonesia) di mana VOC terlibat. Grotius


31

mengemukakan bahwa ‘laut tidak dapat dijadikan milik suatu negara karena tidak dapat dikuasai dengan tindakan okupasi, dengan demikian menurut sifatnya, lautan adalah bebas dari kedaulatan negara manapun’. Dan Belanda jelas menganut doktrin Mare Liberum tersebut. Namun demikian, ketika VOC sudah mulai berhasil merebut pelabuhan dan menguasai jaringan pelayaran di Nusantara/Hindia Timur, mereka kemudian justru melakukan monopoli perdagangan dan melarang suku bangsa tertentu untuk melakukan pelayaran di perairan tertentu1. Artinya, demi logika bisnis, Belanda mengubah keyakinan menjadi mare clausum (laut tertutup). Akhirnya dengan cara demikian VOC berhasil melumpuhkan kekuatan pelayaran dan perdagangan pribumi di Nusantara melalui kontrol yang ketat dan ragam aturan yang membatasi serta melarang aktivitas pelayaran dan perdagangan di daerah taklukannya. Sistem penegakan hukum laut VOC mampu mendominasi dunia maritim Nusantara selama kurang lebih dua abad. Dan kebijakan tersebut dilanjutkan setelah serah terima VOC kepada pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1799. Pada tahun 1939 pemerintah kolonial Belanda menerbitkan undang-undang yang mengatur hukum laut yang lebih komprehensif dengan keluarnya Staatblad tahun 1939 No. 442 mengenai ‘Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie’ (Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim). Terbitnya undangundang tersebut dipengaruhi oleh kondisi Perang Eropa di mana Belanda menjadi salah satu sasaran agresi Jerman. Pemerintah kolonial Belanda perlu mengamankan Hindia Belanda dengan undang-undang 1

32

PETA KEPULAUAN MALUKU ini menunjukkan bahwa negeri ini kaya akan rempah-rempah yang menjadikannya sebagai alasan atas penjajahan di masa lampau Indies, Petrus Plancius, 1594

Singgih (2012) dalam Asep Karsidi, et.al. (eds), 2012)

GEOMARITIM


33

kelautan. Di dalam UU tersebut, bahwa laut teritorial Hindia Belanda adalah tiga mil laut dari garis air surut pulau-pulau (termasuk batu karang dan gosong). Di luar jarak tiga mil tersebut merupakan laut internasional atau laut bebas. Dengan demikian pada waktu itu pemerintah kolonial Hindia Belanda menggunakan konsep ‘pulau demi pulau’ sehingga fungsi laut dalam negara kepulauan sebagai pemisah. Perlu diketahui jarak tiga mil laut didasarkan pada perhitungan kemampuan jangkauan jarak tembak meriam kapal pada waktu itu2. Peta Ordonansi ini masih berlaku ketika Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya di tahun 1945 akibat belum sempat membuat produk-produk hukum untuk mengganti hukum kolonial. Pemerintah kolonial Belanda sesungguhnya tidak pernah mewariskan konsep politik dan ideologis mengenai konsep penyatuan daratan dan lautan sebagai suatu wilayah negara yang terintegrasi. Konsepsi kewilayahan yang menyatukan antara wilayah daratan dan lautan sebagai suatu entitas muncul selama masa akhir pemerintah kolonial Belanda dan berpuncak pada pertengahan tahun 1950-an yakni dengan Deklarasi Djoeanda 19573. Ide mengenai pengintegrasian wilayah daratan dan lautan dapat dirunut melalui sejarah penggunaan konsep ‘tanah air’ oleh tokoh pergerakan nasional, salah satu yang mengawalinya adalah Moh Yamin di tahun 19204 hingga dikukuhkan oleh “Soempah Pemoeda” tahun 19285 . Penyebutan tanah air disebut sebagai buah pikir yang genial, genius. Sebutan tersebut persis menggambarkan topografi alami bagian Southeast Asia, Willem Lodewidjksz,1598 Merupakan peta yang dibuat pada pelayaran pertama Belanda ke Indonesia dimana didalamnya menggambarkan profil Selat Sunda, rencana pelabuhan Banten, dan rencana kota Banten

34

GEOMARITIM

2 3 4 5

bumi yang kita diami selaku satu negara-bangsa. Dalam kaitannya dengan isu batas wilayah negara, konsep Nusantara dipandang sama dengan konsep ‘tanah air’. Gagasan mengenai konsep tersebut merupakan proses ‘inventing’ dan ‘reinventing’ konsep batas wilayah dalam sejarah Indonesia modern. Jika konsep ‘tanah-air’ cenderung merupakan konsep kultural, maka konsep ‘nusantara’ lebih merupakan konsep politik. Konsep Nusantara diperlukan agar Indonesia lepas dari warisan kolonial Belanda yang sistem batas teritorinya didasarkan atas sistem pulau demi pulau (‘island by island’) dengan luas wilayah laut teritorial seluas tiga mil laut dari garis pantai pada waktu surut. Reinventing konsep ‘nusantara’ dan ‘tanah air’ dapat melingkupi seluruh kawasan Nusantara yang mencakup baik wilayah daratan maupun lautan atau bahkan laut-laut dan pulau-pulaunya. Dalam konsep ini tidak dimungkinkan adanya ‘enclave’ (dalam bentuk perairan Internasional) di dalam wilayah Nusantara. Proses ideologisasi ini mencapai puncaknya pada tanggal 13 Desember 1957 ketika Pemerintah Indonesia mengumumkan Deklarasi Djoeanda.

Hamzah.A (1984) dalam Asep Karsidi, et.al. (eds), 2012 Singgih (2012) dalam Asep Karsidi, et.al. (eds), 2012 Zuhdi, 2006 Daoed Joesoef, 2014


35

TIME LINE

PHILLIPPINES

1

MALAYSIA

5

BRUNEI 1957

SINGAPORE

1960

SULAWESI

UU No. 4/Prp Tahun 1960 Laut wilayah Indonesia ialah lajur laut sebesar 12 mil laut

KALIMANTAN

M

1

I KI

3

AL

KI

AL

2

ALKI III

A

4

3

INDONESIA

R

II

AT E

GEOMARITIM

PAPUA

GRAFIK: YONIARHUFAN

1983 PAPUA NEW GUINEA

1985

TIMOR LESTE

Konsep kewilayahan maritim nusantara diawali sebelum negeri ini merdeka. Tahun 1939 pemerintah kolonial Belanda menerbitkan undang-undang yang mengatur hukum laut ‘Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie’ yang mengatur bahwa laut teritorial hindia belanda diukur 3 mil dari garis surut pulau, batasan ini masih berlaku saat Indonesia merdeka. Dengan aturan tersebut, pulau-pulau di nusantara seolah dibatasi oleh perairan internasional. Konsep kewilayahan nusantara yang utuh baru dimulai saat pemerintah Indonesia mengumumkan Deklarasi Djoeanda pada tanggal 13 Desember 1957. Dalam menjembatani hak lintas damai dalam wilayah nusantara, Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan. Penetapan ALKI dimaksudkan agar pelayaran dan penerbangan internasional dapat terselenggara secara terus menerus, langsung dan secepat mungkin serta tidak terhalang oleh perairan dan ruang udara teritorial Indonesia. ALKI terdiri dari tiga alur kepulauan yang melintasi kepulauan Indonesia yaitu ALKI I, ALKI II dan ALKI III

36

1973 UU No. 1 Tahun 1973 Landas Kontinen Indonesia sampai kedalaman 200 meter atau lebih hingga masih dimungkinkan eksplorasi dan eksploitasi

UU No. 5 Tahun 1983 Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia adalah jalur di luar laut wilayah Indonesia dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal Indonesiat

JAWA

Djuanda Kartawidjaja

Perdana Menteri Indonesia ke-10 adalah pencetus Deklarasi Djuanda yang menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI

4

UU No.17 Tahun 1985 Mengesahkan United Nations Convention the Law of the Sea (UNCLOS) Indonesia sebagai negara kepulauan

2015

PERUBAHAN KEWILAYAHAN NKRI

SUMBER: ATLAS NASIONAL INDONESIA III, BIG. PERMEN RI NO 37 TAHUN 2002.

2

Deklarasi Djoeanda 13 Desember 1957 Darat dan laut menjadi satu kesatuan tanah air Indonesia

MALAYSIA

SU

1945 Batas laut teritorial 3 mil dari surut pulau - Territoriale Zee en Maritieme KringenOrdonnantie (TZMKO) 1939

Jumlah Provinsi: 34 Jumlah Kabupaten/kota: 508 Jumlah pulau yang bernama: 13.466 pulau Panjang garis pantai: 99.093 km Luas wilayah daratan: 1.890.739 km² Luas perairan kepulauan: 3.092.085 km² Luas laut teritorial: 282.583 km² Luas landas kontinen: 2.749.001 km² Luas zona ekonomi eksklusif: 2.936.345 km²

1998 PP No. 61 Tahun 1998 Garis-garis pangkal kepulauan di Laut Natuna ditarik dari titik-titik terluar pada garis air rendah pulau-pulau terluar

5 2011 Rekomendasi Komisi Batas Landas Kontinen tentang Submisi untuk area sebelah Barat Laut Sumatera disahkan pada tanggal 28 Maret 2011 luas wilayah yurisdiksi landas kontinen Indonesia bertambah seluas 4.209 km2


37


38

GEOMARITIM

39

State of The Art & Kondisi Kebijakan Kemaritiman Indonesia FOTO : PARNUPONG NORASETHKAMOL

Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dibuat oleh BIG

40

GEOMARITIM


41

Sumberdaya Alam Kelautan Indonesia

S

alah satu upaya dalam mendukung visi pembangunan nasional Indonesia menjadi poros maritim dunia adalah melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam laut. Indonesia, yang dua pertiga wilayahnya adalah laut, mempunyai potensi sumberdaya alam laut, baik perikanan dan energi yang sangat besar. Sumberdaya perikanan Indonesia yang sangat tinggi sudah seharusnya menjadi komoditas utama Indonesia dalam percaturan ekonomi regional maupun global. Namun, secara umum, pemanfaatan sumberdaya alam kelautan Indonesia saat ini belum optimal. Potensi perikanan Indonesia jika digarap dengan benar dapat mencapai US$ 31.935.651.400/ tahun1. Komoditas perikanan dengan nilai komersial tinggi di Indonesia adalah udang, ikan tuna, cumi-cumi, dan rumput laut. Kondisi saat ini, produksi perikanan nasional masih jauh dari yang diharapkan. Berdasarkan data KKP tahun 2014, produksi perikanan nasional baru pada kisaran 13,9 juta ton/tahun dari potensi optimalnya yang dapat mencapai 65 juta ton/tahun. Akibatnya, sektor perikanan belum mampu membuat Indonesia

1 2014

42

Presentasi Sekretaris Jenderal KKP, pada seminar World Ocean Day

GEOMARITIM

berbicara banyak pada sektor ekonomi lokal, regional maupun global. Ekspor perikanan kita sampai saat ini masih kalah dibanding Vietnam (US$ 25 Milyar)2, negara dengan wilayah laut jauh lebih sempit dibanding Indonesia. Meskipun demikian, ada kenaikan total nilai ekspor produk hasil perikanan dan kelautan nasional. Pada tahun 2013 nilai ekspor sebesar US$ 2,86 Milyar dan pada tahun 2014 sebesar US$ 3,1 Milyar (BPS) (versi Kadin adalah US$ 4,63 Milyar)3. Target dari KKP untuk ekspor tahun 2015 adalah US$ 5,86 Milyar dan pada tahun 2016 adalah US$ 6,82 Milyar. Kadin menargetkan nilai ekspor yang lebih tinggi pada tahun 2015 sebesar US$ 9,54 Milyar, dimana target ini dapat dicapai dengan meningkatkan industri pengolahan dan pengemasan yang seluruhnya dilakukan di dalam negeri. Meningkatnya pemberantasan dan pencurian ikan juga membuat impor turun drastis. Tercatat hingga kuartal pertama 2015, ekspor perikanan nasional telah mencapai US$ 906.770.000 (4,36 juta ton) dengan impor hanya sebesar US$ 67.420.000, sehingga kita masih surplus sebesar US$ 839.350.0004. Kontributor utama adalah 2 Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) IV BPK RI Ali Masykur Musa, pada Technical Meeting kerjasama BPK RI dengan JAN Malaysia 2012 3 Yugi Prayanto, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan 2015 4 Suryamin, KKP 2015

udang (US$ 449,95 juta), ikan tuna (US$ 89,41 juta) dan cumi-cumi (US$ 29,51 juta). Belum optimalnya sektor perikanan Indonesia dapat dilihat dari berbagai aspek antara lain: 1) kebijakan kuat yang baru masih belum diimplementasikan secara merata di seluruh wilayah Indonesia, 2) tingkat illegal, unregulated dan unreported fishing (IUU) yang meskipun mulai berkurang, namun pengurangannya masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia (30% IUU dunia terjadi di Indonesia, dan menyebabkan kerugian mencapai US$ 25 milyar pertahun5), 3) pembangunan infrastruktur laut yang masih tertinggal, 4) pelabuhan laut belum berfungsi optimal, 5) jumlah industri perkapalan yang masih sedikit, dan 6) armada kapal penangkap ikan yang mayoritas masih traditional dan belum dilengkapi peralatan modern.

pengembangan budidaya laut, antara lain budidaya ikan konsumsi pada keramba jaring apung (kerapu, kakap, nila) maupun tambak payau (bandeng, udang), ikan hias, krustasea (udang, lobster, kepiting), kerang konsumsi, kerang mutiara, teripang, dan rumput laut. Budidaya laut ini umumnya dilakukan oleh masyarakat di wilayah pesisir pada perairan dengan jarak dari garis pantai kurang dari 4 mil laut. Potensi budidaya laut yang sangat besar ini jika dioptimalkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal di wilayah pesisir, dan dalam konteks yang lebih luas dapat mendukung perekonomian dan pembangunan nasional sebagai poros maritim dunia. Hanya saja, baru 2% dari 4,58 juta hektar lahan potensial nasional untuk budidaya laut yang telah dimanfaatkan secara optimal. Perikanan tangkap dan budidaya masih menjadi

Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk 5

Stiles et.al., 2013

GRAFIK : YONIARHUFAN


43

perhatian utama pengelolaan dan pengambilan kebijakan. Namun, sumberdaya alam laut yang tidak kalah pentingnya adalah ekosistem pesisir dan laut seperti hutan mangrove, terumbu karang, dan padang lamun yang secara langsung maupun tidak langsung juga berpengaruh terhadap keberlanjutan sektor perikanan di Indonesia. Dikarenakan fungsi-fungsi pentingnya, keterkaitan antar ekosistem tersebut dapat menjadi faktor penentu masa depan perikanan di Indonesia. Luas hutan mangrove di Indonesia mencapai 33.000 km2 6, kurang lebih 21,7% dari total luasan hutan mangrove di dunia. Versi lain menyebutkan bahwa hutan mangrove di Indonesia adalah seluas 31.129 km2 7. Bersama dengan Australia dan Papua Nugini, Indonesia merupakan pusat keanekaragaman hayati mangrove dunia. Terumbu karang di Indonesia merupakan bagian dari CTI (Coral Triangle Initiative) bersama dengan Negara tetangga lain seperti Filipina, Papua Nugini, Malaysia, Kepulauan Solomon, Timur Leste, dan Republik Palau. Padang lamun di Indonesia diperkirakan seluas 30.000 – 60.000 km2 8, dimana Indonesia merupakan Negara dengan tingkat keanekaragaman hayati padang lamun tertinggi di Dunia. Wilayah Indo-pasifik merupakan tempat hidup bagi lebih dari 15 spesies padang lamun. Adanya charisma gap antara padang lamun dengan ekosistem lain telah membuat ekosistem ini mengalami kerusakan. Charisma gap ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman akan pentingnya padang lamun bagi berbagai sektor kehidupan di wilayah pesisir dan laut. Padang lamun mempunyai nilai ekologis dan ekonomis paling tinggi diantara ekosistem lainnya seperti terumbu 6 7 8

PSSDAL BIG 2009 Giri et al. 2010 Green & Short (2003)

44

GEOMARITIM

Seekor IKAN BADUT (Clown Fish) muncul dari dalam anemone yang merupakan tempat tinggal sekaligus tempat perlindungan mereka dari pemangsa. Kelestarian TERUMBU KARANG sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan sektor perikanan Indonesia di masa yang akan datang


45

FOTO : ERIC

PHILLIPPINES

MALAYSIA

BRUNEI

MALAYSIA SINGAPORE SU

KALIMANTAN

M

AT E

SULAWESI

R

A

CORAL TRIANGLE PAPUA

INDONESIA

P N

JAWA

SUMBERDAYA KEMARITIMAN INDONESIA Indonesia, yang dua pertiga wilayahnya adalah laut, mempunyai potensi sumberdaya alam laut yang sangat besar. Bersama dengan Australia dan Papua Nugini, Indonesia merupakan pusat keanekaragaman hayati mangrove dunia. Terumbu karang di Indonesia merupakan bagian dari CTI (Coral Triangle Initiative) bersama dengan Negara tetangga lain seperti Filipina, Papua Nugini, Malaysia, Kepulauan Solomon, Timur Leste, dan Republik Palau. Padang lamun di Indonesia mempunyai luas 30.000 – 60.000 km2 , dimana Indonesia merupakan Negara dengan tingkat keragaman spesies padang lamun tertinggi di Dunia.

46

SUMBER: ONE MAP TEMATIK BIG.

GRAFIK: YONIARHUFAN

GEOMARITIM

TIMOR LESTE

PADANG LAMUN MANGROVE TERUMBU KARANG State of The Art & Kondisi Kebijakan Kemaritiman Indonesia

47

Tabel 1. Ringkasan Jumlah Produksi dan total Ekspor dari masing-masing Komoditas

No

Volume Ekspor

Komoditas

2013

Nilai Ekspor (juta US$/tahun)

2014

2013

Keterangan

2014

1

Hasil Perikanan 13,62 juta 13,9 juta 2.860 dan Kelautan Se- ton ton cara Umum

3 . 1 0 0 • Kuartal I 2015 surplus US$ 839,35 juta (4.630)* • Udang, tuna dan cumi adalah kontributor utama • Meningkatnya pemberantasan UII

2

Ikan hias

5.459 ton

1.642 ton

24,49

20,86

• Larangan ekspor benih ikan hias • Potensi US$ 1,5 Milyar • Tujuan ekspor utama adalah Jepang, Amerika Serikat dan Negara Eropa

3

Kerang mutiara

-

5.400 kg

-

65-70

• • • • •

5

Kerapu

113.369 ton

19,8 (2.552 ton)

-

• Bibit dilarang diekspor • Revisi Permen KP No. 49/2014 • Tujuan ekspor utama adalah Hongkong

6

Udang

126.986,9 1 9 1 . 1 3 9 1.346,35 ton ton

-

Amerika Serikat merupakan tujuan ekspor utama dan pasar utama untuk produk perikanan udang Indonesia

7

Kepiting dan 1 0 0 . 4 4 4 2 8 . 0 0 0 283,64 kerang-kerangan ton ton (hanya kepiting)

-

• Adanya pembatasan ukuran tangkap bagi kepiting, kepiting soka, rajungan, dan lobster sesuai dengan Permen KP No. 1/2015 • Tujuan ekspor utama adalah Amerika Serikat dan Negara Eropa

8

Rumput Laut

176.000 ton (Total produksi 930.000 ton)

162,4

Masuknya mutiara air tawar ilegal dari China Kualitas belum optimal Belum ada sertifikat dari pemerintah Adanya klaim sepihak di pasar internasional Tujuan ekspor utama adalah Jepang

• Komoditas utama adalah Gracillaria, E. Cottoni, dan E. Spinosum • Wacana menetapkan bea keluar bagi ekspor rumput laut hingga 44% dan melarang ekspor rumput laut mentah pada tahun 2018 • Serapan industri lokal hanya 87.429 – 120.000 ton per tahun, hanya sekitar 10% dari produksi per tahun

Sumber : Joseph Taylor (2015), Badan Pusat Statistik, Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) KKP Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP, PSSDAL BIG 2009, Giri et al. 2010,

ukuran lingkaran tidak menunjukkan skala

NEGARA TUJUAN Ekspor hasil perikanan dan kelautan Indonesia GRAFIK : ARDHA

48

GEOMARITIM


49

Kontribusi PDB sektor kelautan yang hanya mencapai 20% hingga tahun 2012 merupakan sebuah ironi. Dengan pengelolaan yang tepat, sektor kelautan dari negara-negara lain seperti Jepang, Thailand, Korea, dan Norwegia dengan potensi kelautan yang lebih rendah dibanding Indonesia mampu berkontribusi lebih dari 30% dari PDB

TUNA Black Jack Laut Indonesi sudah seharusnya berkontribusi cukup besar terhadap PDB sektor kelautan, namun kenyataannya masih tertinggal dibandingkan negara tetangga yang memiliki luas laut lebih kecil

50

GEOMARITIM FOTO : DIRK-JAN MATTAAR

karang, rumput laut, dan hutan mangrove, yaitu sebesar US$ 19.004 per hektar per tahun9. Tiap tahunnya, fungsi ekologis dan ekonomis padang lamun Indonesia bernilai lebih dari US$ 114.024.000.000. Jumlah tersebut mencakup fungsinya antara lain dalam hal perikanan (pemijahan, mencari makan, bertelur, berlindung), serapan dan penguburan karbon yang mencapai 50 kali lipat lebih tinggi daripada ekosistem darat (blue carbon sink)10, menstabilkan sedimen dan menjaga kejernihan air, memfilter nutrisi dan polusi yang masuk ke laut, melindungi pantai dari erosi, bahan dalam industri farmasi, dan makanan bagi banyak biota laut (dugong, penyu hijau, ikan, burung laut). Menurut kajian dari Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan IPB, potensi kelautan Indonesia baru dimanfaatkan sebesar 20% sedangkan sisanya masih belum disentuh. Lebih lanjut, dengan wilayah laut yang sangat luas dan potensinya yang sangat besar, kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) sektor kelautan yang hanya mencapai 20% hingga tahun 2012 merupakan sebuah ironi. Pengelolaan yang tepat merupakan kunci utama untuk meningkatkan kontribusi sektor kelautan terhadap pembangunan nasional. Dengan pengelolaan yang tepat, sektor kelautan dari negara-negara lain seperti Jepang, Thailand, Korea, dan Norwegia dengan potensi kelautan yang lebih rendah dibanding Indonesia mampu berkontribusi lebih dari 30% dari PDB.

9 10

Fourqurean et al. 2014 Laffoley & Grimsditch, 2008


51

Kondisi morfologi dasar perairan yang mencakup aspek batimetri, geologi dan geomorfologi merupakan sumberdaya yang relatif statis, yang tidak akan berubah selama tidak ada kejadian alam yang luar biasa. Batimetri dapat berubah terutama di wilayah pesisir, utamanya karena aktivitas pembangunan infrastruktur dan sedimentasi dari DAS (Daerah Aliran Sungai). Ketiga informasi tersebut dapat digunakan untuk memprediksi potensi energi dan sumberdaya mineral (ESDM) yang terkandung didalamnya. Potensi ESDM secara nasional telah dipetakan oleh Kementerian ESDM, terutama minyak bumi dan gas yang 70% terletak di wilayah pesisir dan lepas pantai. Berdasarkan, data Badan Geologi Nasional, Indonesia memiliki 60 cekungan minyak bumi dan gas alam. 40 cekungan terdapat di lepas pantai, 14 cekungan berada di wilayah pesisir dan 6 cekungan berada di daratan. Dari 60 cekungan tersebut, diperkirakan cadangan minyak bumi dan gas nasional adalah 9,1 milyar barrel dan 101,7 TSCF (Ton Standard of Cubic Feet). Secara potensial, sumberdaya alam minyak bumi dapat mencapai 87,22 milyar barrel dan gas alam sebesar 594,43 TSCF1. Wilayah laut Indonesia juga kaya akan mineral lain seperti emas, perak, timah, mangan dan bijih besi. Untuk inventarisasi mineral dasar laut sejauh ini belum banyak dilakukan eksplorasi. Sudah saatnya intensitas eksplorasi sumberdaya mineral semakin ditingkatkan untuk mendukung pembangunan kelautan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada sektor non-migas, Indonesia juga memiliki Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) yang cukup 1

52

Kementerian ESDM

GEOMARITIM

besar diantaranya, mini/micro hydro sebesar 450 MW, Biomass 50 GW, energi surya 4,80 kWh/m2/ hari, energi angin 3-6 m/det dan energi nuklir 3 GW. dimana pengembangannya mengacu kepada Perpres No. 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional. Dalam Perpres disebutkan kontribusi EBT dalam bauran energi primer nasional pada tahun 2025 adalah sebesar 17% dengan komposisi Bahan Bakar Nabati sebesar 5%, Panas Bumi 5%, Biomasa, Nuklir, Air, Surya, dan Angin 5%, serta batubara yang dicairkan sebesar 2%. Untuk itu langkah-langkah yang akan diambil Pemerintah adalah menambah kapasitas terpasang Pembangkit Listrik Mikro Hidro menjadi 2,846 MW pada tahun 2025, kapasitas terpasang Biomasa 180 MW pada tahun 2020, kapasitas terpasang angin (PLT Bayu) sebesar 0,97 GW pada tahun 2025, surya 0,87 GW pada tahun 2024, dan nuklir 4,2 GW pada tahun 2024. Total investasi yang diserap pengembangan EBT sampai tahun 2025 diproyeksikan sebesar 13,197 juta USD.2 Kondisi oseanografis perairan Indonesia yang meliputi arus, gelombang, pasang surut, dan suhu menyimpan potensi energi terbarukan yang sangat tinggi, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Energi laut ini merupakan sumber energi masa depan Indonesia dan pemerintah perlu serius menggarap sektor energi laut terbarukan untuk melepaskan ketergantungan pada energi bahan bakar fosil yang jumlahnya semakin menipis. Optimalisasi energi terbarukan merupakan solusi pemenuhan dan pemerataan kebutuhan energi nasional yang saat ini masih menjadi salah satu isu utama pembangunan nasional.

2

www.esdm.go.id, 2015

PERMUKAAN LAUT YANG BERIAK dan berbuih seperti di Selat Lombok ini menunjukkan arus laut yang cukup kuat. Masih banyak lokasi di Indonesia yang memiliki potensi energi samudera yang bisa dikembangkan sebagai energi terbarukan di masa depan FOTO : YONIARHUFAN

Tabel 2. potensi energi laut berdasarkan data Asosiasi Energi Laut Indonesia (ASELI) No

Potensi (GigaWatt, GW)

Jenis Energi

Teknis

Praktis

1

Gelombang (Wave Energy)

510 GW

2 GW

1,2 GW

2

Arus pasang surut (Tidal Energy)

160 GW

22,5 GW

4,8 GW

3

Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC)

57 GW

52 GW

43 GW

Kondisi saat ini, pemanfaatan energi laut ini masih belum optimal, sebagai contoh energi gelombang baru bisa menghasilkan 0,082 MW dari 43.000 MW potensi yang memungkinkan untuk dioptimalkan3. Energi 3

Teoritis

Kementerian Luar Negeri. Diplomasi Poros Maritim: Ekonomi Kelautan

gelombang air laut ini tidak menimbulkan limbah (zero waste), polusi suara, emisi gas CO2, dan dapat melestarikan laut. Dari segi ekonomi, biaya produksi dari pembangkit listrik tenaga gelombang ini lebih murah dalam Perspektif Luar Negeri


53

daripada bahan bakar minyak. Sebagai perbandingan, dibutuhkan US$ 20-25 cent untuk menghasilkan 1 kWh dengan menggunakan bahan bakar minyak (BBM) dan hanya membutuhkan US$ 7-18 cent dengan energi terbarukan dari laut4. Sedangkan untuk pemanfaatan arus laut,berdasarkan hasil riset yang dikembangkan BPPT dari 10 Selat yang ada di wilayah perairan NTB dan NTT diperkirakan bisa dihasilkan energi listrik hingga 3000 MW.5 Sepuluh Selat di wilayah perairan NTB dan NTT yang diperkirakan memiliki arus laut cukup kuat adalah Selat Alas, Selat Sape, Selat Linta, Selat Molo, Selat Flores, Selat Boleng, Selat Lamakera, Selat Pantar dan Selat Alor. Dalam hitungan di atas kertas diduga poetnsi arus laut di wilayah perairan Indonesia menyimpan potensi energi listrik hingga 6000 MW. BPPT juga telah mencoba untuk terus melakukan pemetaan secara digital potensi energi arus laut di Indonesia. Pemetaan secara digital ini bertujuan untuk memberikan prediksi awal daerah-daerah yang potensial energi arus lautnya sebelum dilakukan pengukuran secara langsung. Secara teknologi, pihak BPPT telah melakukan ujicoba prototipe Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) pada tahun 2009 sebesar 2 kW dan tahun 2011 sebesar 10 kW di Selat Flores NTT. Selain BPPT, Penelitian karakteristik arus laut yang telah dilakukan oleh Puslitbang Geologi Kelautan (PPPGL) diawali pada tahun 2005 berkolaborasi dengan Program Studi Oceanografi ITB. Pengukuran arus laut dilakukan menggunakan ADCP (Accoustic Doppler Current Profiler) di Selat Lombok dan Selat Alas dalam kaitan dengan rencana penyiapan lokasi dan instalasi untuk 4 Asosiasi Energi Laut Indonesia (ASELI) 5 www.pln.co.id

54

GEOMARITIM

"Energi laut merupakan sumber energi masa depan Indonesia dan pemerintah perlu serius menggarap sektor energi laut terbarukan untuk melepaskan ketergantungan pada energi bahan bakar fosil yang jumlahnya semakin menipis" Turbin Kobold buatan Italia yang berkapasitas 300 kW di bawah koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi. Tahun 2006 - 2010 telah dilaksanakan penelitian karakteristik arus laut di berbagai selat di Nusa Tenggara yaitu Selat Lombok , Selat Alas, Selat Nusa Penida, Selat Flores, dan Selat Pantar. Prototipe turbin pertama telah dibangun secara kemitraan bersama Kelompok Teknik T-Files ITB dan PT Dirgantara Indonesia, dengan mengadopsi dan memodifikasi model turbin Gorlov skala kecil (0,8 kW/cel). Perangkat pembangkit listrik ini selanjutnya telah diuji-coba di kolam uji PPPGL Cirebon dan tahun 2008, dilanjutkan dengan uji lapangan tahun 2009 di Selat Nusa Penida sehingga telah berhasil memperoleh "proven design". 6 Pengembangan energi laut masih sangat tertinggal di Indonesia, namun mulai tahun 2014 Kementrian ESDM telah menandai keseriusan pengembangan energi laut melalui Launching Peta Potensi Energi Laut 2014 dan mempersiapkan pilot percontohan yang akan tersambung ke jaringan listrik. Dengan diresmikannya peta potensi 6 http://www.mgi.esdm.go.id/

Potensi Pengembangan Energi Arus Laut Sumber : Puslitbang Geologi Kelautan P3GL, 2010

energi laut, Indonesia memiliki satu basis data yang sama secara nasional sebagai pedoman pengembangan energi laut sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Energi, nomor 30/2007. Klasifikasi potensi energi laut dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu potensi teoritis, potensi teknis dan potensi praktis. Pemetaan potensi energi laut tersebut dilaksanakan oleh Badan Litbang ESDM bekerjasama dengan ASELI (Asosiasi Energi Laut Indonesia) dan berbagai kementerian/lembaga dan perguruan tinggi, yaitu Puslitbang Geologi Kelautan

(PPPGL), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), dan Institut Teknologi Bandung (ITB). Disamping sumberdaya laut yang disebutkan diatas, laut sebagai media transportasi mempunyai peran yang besar sebagai jalan raya navigasi laut. baik untuk armada perniagaan, mobilisasi manusia, maupun armada angkatan laut. Berbagai mineral yang terkandung air laut juga merupakan sumberdaya yang potensial.


55

PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA HIBRID (PLTH) PANDANSIMO di kawasan Pantai Pandansimo, Bantul, Yogyakarta merupakan salah satu contoh pemanfaatan energi terbarukan yang telah diterapkan. Kementerian Riset dan Teknologi bekerjasama dengan LAPAN, Kementerian Kelautan dan Perikanan, UGM, Pemerintah Kab. Bantul dan Wind Energy membangun Pembangkit Listrik Tenaga Hibrid (PLTH) seluas 4,7 Hektar di kawasan Pandansimo ini pada tahun 2010. Sebanyak 33 menara kincir angin berdaya listrik 56 Kilowatt (KW) dan 218 panel surya berkapasitas 27 KW. Total daya PLTH Pandansimo mencapai 83 KW. Teknologi PLTH ini memanfaatkan potensi energi dengan memanfaatkan angin laut dan angin darat di pantai Pandasimo Bantul. yang berkecepatan rata-rata 3-4 meter/detik dan intensitas sinar matahari yang besar. Sumber : http://diasporaiqbal.blogspot.co.id/

56

GEOMARITIM


57

Kondisi Demografi dalam Pengembangan Maritim Indonesia

I

KECERIAAN tergambar dengan jelas pada wajah anak-anak Pulau Selaru, salah satu pulau yang berada di ujung Tenggara Indonesia, Kabupaten Maluku Tenggara Barat

58

GEOMARITIM FOTO : YONIARHUFAN

ndonesia yang memiliki jumlah penduduk terbanyak Erat hubungannya dengan persebaran penduduk ke-4 dunia, sesudah Cina, India dan Amerika adalah persebaran desa. Desa yang berbatasan langsung Serikat yang selalu menjadi incaran dunia. Dengan dengan laut pada data BPS disebut sebagai desa tepi laut. jumlah penduduk sejumlah 252.164.800 orang pada Indonesia tercatat memiliki 12.827 desa yang merupakan tahun 2014 dan luas daratan 1.910.931,32 km2, rata- kategori desa tepi laut atau 15,6 % dari jumlah total rata kepadatan penduduknya adalah 132 jiwa per km2. Dalam kaitannya dengan Grafik Jumlah Desa Tepi Laut per Pulau Indonesia pembangunan maritim Indonesia, disamping jumlahnya, yang juga harus diperhatikan adalah persebaran penduduk. Di wilayah Jawa Bali memiliki jumlah penduduk sebesar 58,57 % dari seluruh penduduk Indonesia, dengan kepadatan 1.092 orang/km2. Di sisi lain wilayah Papua, memiliki jumlah penduduk sebesar 1,56% dari seluruh penduduk Indonesia, dengan kepadatan 9 km2..


59

desa yang ada di Indonesia pada tahun 20141. Dengan keseluruhan panjang garis pantai 99.093 km, maka ratarata kepadatan desa tepi laut adalah 13 desa/100 km garis pantai. Dan sama halnya dengan persebaran penduduk, kepadatan desa tepi laut juga tidak merata. Di wilayah Jawa Bali, memiliki kepadatan desa tepi laut 22 desa/100 km garis pantai, sedangkan wilayah Papua dan Kalimantan memiliki kepadatan desa tepi laut 6 desa/100 km garis pantai. Keadaan ini merefleksikan variabilitas tekanan penduduk terhadap lingkungan kawasan pesisir yang 1

menjadi salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam pembangunan kemaritiman. Perlu menjadi perhatian adalah munculnya hub baru di kawasan Indonesia timur yang cukup potensial, yaitu Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Kedua wilayah tersebut dapat menjadi jembatan dalam proses pemerataan penduduk teruatama menuju kawasan Indonesia timur. Perkiraan jumlah penduduk yang tinggal di desa tepi laut sekitar 11,25 % dari seluruh penduduk Indonesia. namun tidak semua penduduk tersebut memiliki

Statistik Indonesia, BPS 2015 Grafik Migrasi Masuk dan Keluar per Pulau Indonesia

kapasitas dalam memanfaatkan sumberdaya kelautan secara optimal. Misalnya para nelayan di wilayah pesisir yang masih minim fasilitas atau infrastruktur untuk melakukan eksplorasi kawasan laut dalam melaksanakan aktivitas perikanan tangkap. Hal ini menjadikan masyarakat di kawasan pesisir menjadi kantong-kantong kemiskinan baru. Disisi lain pada wilayah pesisir yang merupakan lokasi dari tempat perkembangan kota pesisir atau dikenal sebagai water front city juga mengalami hal yang sama. Perkembangan sektor industri serta perdagangan dan jasa di perkotaan menjadikan masyarakat pesisir yang notabene memiliki kemampuan pemanfaatan laut semakin termarjinalkan. Hal tersebut karena perkembangan kota mendesak ruang-ruang aktivitas masyarakat pesisir semakin tereduksi. Selain itu semakin padatnya perkotaan di pesisir menyebabkan daya dukung wilayah menjadi semakin menurun. Kondisi ini patut menjadi perhatian dalam penyusunan strategi pengembangan kemaritiman secara keseluruhan, terutama dalam hal jumlah ketersediaan, jenis, kualitas dan mobilitas sumber daya manusia.

Pulau Jawa yang kemudian diikuti Pulau Sumatera. Isu strategis lain adalah kebijakan migrasi internasional dalam mempengaruhi perwujudan poros maritim dunia. Selama ini tenaga kerja Indonesia masih banyak didominasi oleh sektor informal, salah satu contohnya adalah pembantu rumah tangga atau buruh lainnya. Pada konteks perwujudan maritim dunia seharusnya Indonesia lebih menekankan pula pada peningkatan tenaga pengelola sumberdaya maritim yang didukung teknologinya. Sehingga Indonesia memiliki variasi dalam mengirim tenaga kerja luar negeri terutama sektor perikanan, transportasi dan kelautan.

Pada konteks kebijakan, upaya mewujudkan poros maritim dunia selama ini hanya fokus pada distribusi barang saja, terutama jalur tol laut. Sedangkan untuk pemerataan distribusi penduduk di Indonesia, masih belum banyak disentuh, karena selama ini migrasi paling banyak dipengaruhi oleh daya tarik, serta tidak melupakan adanya daya dorong dari daerah asal. Pulau Jawa hingga saat ini masih menjadi magnet migrasi penduduk. Data BPS 20102 menunjukkan jumlah penduduk yang melakukan migrasi keluar maupun migrasi masuk dari suatu provinsi terbesar berada di 2

60

GEOMARITIM

Statistik Indonesia, BPS 2015


61

PHILLIPPINES

MALAYSIA

BRUNEI

MALAYSIA SU

SINGAPORE M

AT E

KALIMANTAN

R

A

SULAWESI PAPUA

INDONESIA

P N

JAWA

DEMOGRAFI PESISIR INDONESIA

TIMOR LESTE

Desa yang berbatasan langsung dengan laut pada data BPS disebut sebagai desa tepi laut. Indonesia tercatat memiliki 12.827 desa yang merupakan kategori desa tepi laut atau 15,6 % dari jumlah total desa yang ada di Indonesia pada tahun 2014. Dengan keseluruhan panjang garis pantai 99.093 km, maka rata-rata kepadatan desa tepi laut adalah 13 desa/100 km garis pantai. Perkiraan jumlah penduduk yang tinggal di desa tepi laut sekitar 11,25 % dari seluruh penduduk Indonesia. namun tidak semua penduduk tersebut memiliki kapasitas dalam memanfaatkan sumberdaya kelautan secara optimal.

62

GEOMARITIM

SUMBER: STATISTIK INDONESIA 2015,BPS GRAFIK: ARDHA, HUFAN


63

Penghidupan Suku Maritim di Indonesia

L

ingkungan yang dekat dengan laut mendorong penduduk pantai untuk hidup dan berkehidupan yang berkarakter maritim. Meski banyak penduduk di kawasan pesisir memanfaatkan laut untuk kelangsungan hidup mereka, namun dari sejarah kemaritiman Indonesia tercatat ada tiga kelompok etnis atau suku yang merupakan pengembara laut (sea nomads) atau yang lebih dikenal sebagai “orang laut” atau suku maritim. Mereka adalah Suku Moken di Kepulauan Mergui (perairan Bima, NTB), Orang Laut di Kepulauan Riau-Lingga, dan Suku Bajau atau Bajo yang tersebar di sebagian besar wilayah perairan Indonesia Timur. Keunikannya adalah mereka merupakan suatu kelompok masyarakat yang tidak hanya bermukim di wilayah perairan, melainkan juga menggantungkan seluruh kehidupannya pada sumberdaya hayati laut.

Dari ketiga suku maritim tersebut, Suku Bajau merupakan etnis maritim yang distribusinya tersebar di hampir seluruh perairan Indonesia, bahkan hingga ke beberapa perairan negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Filipina1. Suku Bajau merupakan para pengembara laut yang sangat tangguh. Sebagian dari mereka tinggal di rumah-rumah yang didirikan di atas 1

64

air atau di tepian pantai. Bagi mereka, laut bukan saja sebagai “desa” tempat mereka lahir dan menetap hingga akhir hayat, namun laut juga merupakan tempat mereka menggantungkan nasib dan seluruh harapan hidup. Tradisi melaut sudah menyatu dalam kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi mereka. Hidup di atas perahu atau perkampungan laut telah menjadikan mereka sebagai manusia laut. Mata pencaharian utama mereka adalah sebagai nelayan/penangkap ikan. Keseharian mereka adalah berlayar ke lautan lepas, menuju suatu tempat yang menurut pengalaman mereka terdapat banyak ikan untuk ditangkap. Perpindahan orang Bajau dari satu wilayah perairan ke wilayah perairan lainnya sangat dipengaruhi oleh daur atau siklus penangkapan ikan (alur ruaya ikan). Pengembaraan Suku Bajau juga dipengaruhi oleh arah angin dan derasnya arus di suatu wilayah perairan. Dari fakta kultural, Suku Bajau yang masih bertahan di laut merupakan salah satu kelompok masyarakat tradisional yang hidup dengan cara berbeda dengan kebanyakan suku bangsa di Indonesia. Cara hidup dan penghidupan mereka membawa konsekuensi beberapa permasalahan yang dapat dikategorikan menjadi dua permasalahan, yaitu permasalahan sosial budaya dan

DISTRIBUSI SUKU BAJAU sumber : nagatsu,2013

Lapian, 2009

GEOMARITIM


65

sosial ekonomi. Permasalahan sosial budaya yang muncul adalah mengenai adaptasi budaya ketika ada gagasan merumahkan warga Suku Bajau yang memilih beranak pinak di atas air dan kemudian pemerintah menawarkan bangunan rumah di darat. Salah satu contohnya di Desa Torosiaje Darat di trans Sulawesi. Meskipun disediakan rumah dan kebun untuk bercocok tanam oleh pemerintah, mereka pada akhirnya banyak yang tidak bisa bertahan hidup seperti itu. Suku Bajau yang memang terbiasa menghabiskan lebih dari 90% waktunya di laut akhirnya dihadapkan pada persoalan yang penting dan mendasar dari perspektif pembangunan modern, yaitu rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Bajau. Sebagai konsekuensinya, masyarakat Bajau pada umumnya terpinggirkan dari pembangunan di negeri bahari ini. Permasalahan berikutnya adalah permasalahan sosial ekonomi. Persepsi mengenai etnis maritim Indonesia saat ini pada umumnya merupakan masyarakat pesisir dengan kondisi kemiskinan dan ketertinggalan. Penghidupan Suku Bajau yang bergantung sepenuhnya dengan laut menjadikan terbangunnya konsepsi ekonomi masyarakat Bajau yang berbasiskan ekonomi rumah tangga sebagai unit produksi yang subsisten. Budaya “petik dan makan” tidak dapat bertahan lagi di tengah tuntutan kebutuhan hidup yang semakin tinggi. Sebagai konsekuensinya ketidakberdayaan nelayan Bajau menghadapi tuntutan kebutuhan hidup seringkali membuat mereka terjerat hutang yang hanya dapat mereka tebus dengan tenaga. Posisi ekonomi mereka yang sangat lemah itu sebagian besar menjadi rumah tangga Suku Bajau sulit untuk keluar dari lingkaran

kemiskinan2. Peran pemerintah sangat diperlukan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat bajau. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan pendekatan pariwisata. Kampung laut yang merupakan tempat tinggal suku bajau memiliki potensi yang besar sebagai obyek wisata bahari. Keunikan kampung yang terletak diatas permukaan laut bisa menjadi daerah tujuan wisata layaknya desa wisata. Suku Bajau sebagai salah satu ikon etnis maritim yang paling terkenal selalu diasosiasikan dengan wilayah pulau-pulau kecil di perairan Sulawesi. Fakta yang mengemuka dari Suku Bajau juga sama dengan etnis maritim lainnya yaitu kemiskinan dan ketertinggalan, termasuk aspek pendidikan yang masih jauh dari prioritas hidup. Kehidupan Suku Bajo pada umumnya memang masih terfokus pada jangka pendek yaitu bertahan hidup dengan tetap tergantung pada sumberdaya perairan laut. Oleh sebab itu mereka selalu memilih untuk tinggal di pulau-pulau kecil perairan laut daripada harus bersosialisasi dengan masyarakat di wilayah darat. Aktivitas kehidupan maritim di Indonesia sangat besar, tetapi sepertinya tidak tergarap dan terdata dengan baik, sementara sampai sejauh ini pemerintah Indonesia masih bertumpu pada sumberdaya wilayah daratan. Hal ini menyebabkan data-data terkait dengan kehidupan maritim di Indonesia masih sangat sedikit, termasuk sains penelitian pada area ini. Suku Bajau diatas hanyalah sebagian dari kekayaan kebudayaan maritim tanah air, suku-suku lain seperti Bugis, Mandar, Laut juga termasuk dalam kelompok etnis maritim Indonesia. Penelitian-penelitian sebelumnya menujukkan bahwa

Kampong Ayer, Brunei Darussalam

KAMPUNG LAUT

Pada bulan Februari 2015 lalu, Presiden Jokowi berkunjung ke Brunei Darussalam dan melihat Kampong Ayer (kanan atas) yang merupakan desa yang berdiri diatas sungai dan tertarik untuk mengikuti konsepnya1. Desa bajau di Torosiaje, Gorontalo tidak kalah indahnya dengan arsitektur unik yang berdiri diatas permukaan laut dan pesona matahari tenggelam yang bisa dinikmati dari desa ini. Selain Torosiaje, Indonesia masih memiliki beberapa desa serupa yang berpotensi wisata dan menunggu untuk dikembangkan. 1

2

66

GEOMARITIM

Kompas, 7 Februari 2015

Susilowati dalam Karsidi, A, et. al, 2012

67

State of The Art & Kondisi Kebijakan Kemaritiman Indonesia FOTO : EDI KURNIAWAN

Suku Bajau merepresentasikan diaspora kehidupan etnis maritim. Di Indonesia sendiri, sebaran Suku Bajau sangat luas sekali mulai dari Kepulauan Wakatobi di Sulawesi Tenggara, NTB, NTT, Kalimantan Timur, bahkan sampai ke wilayah Aceh di Sumatera. Asal-usul Suku Bajau ini

masih belum diketahui dan disepakati secara pasti. Pada perkembangannya komunitas ini membentuk ‘The Bajau International Communities Confederation (BICC)’ dan menamakan dirinya sebagai ‘putra dunia’ yang berarti suku ini bukan berasal dari satu negara saja. Komunitas

SEBARAN PERMUKIMAN MASYARAKAT BAJAU DI INDONESIA

ini kemudian mencatatkan diri ke UNESCO3. Pada perkembangannya, kelangsungan hidup etnis maritim ini bertransformasi menjadi ‘masyarakat laut’ dalam arti menuju tata kehidupan yang lebih terstruktur mengikuti tata pemerintahan yang ada, dengan tetap berada pada situs pulau kecil dan laut tetap sebagai media utama komunikasi-transportasi antara mereka dengan masyarakat lain. Interaksi antar etnis maritim ini telah menjadikan suatu model kehidupan baru yang terjadi pada beberapa tempat strategis di pulau-pulau perairan Indonesia. Jadi, diaspora etnis-etnis maritim tersebut membuat suatu titik-titik pertemuan, entah disengaja ataupun tidak, dan selanjutnya mereka merasa saling ketergantungan untuk tetap dapat bertahan hidup yang bersifat menetap. Titik-titik pertemuan ini kemudian tumbuh menjadi pusat kehidupan baru yang secara kebetulan selalu berada pada ekosistem pulau karang yang terjaga dengan baik seperti segitiga karang dunia (The Coral Triangle). Keberadaan pusat kehidupan laut ini kemungkinan terjadi secara bersamaan pada beberapa wilayah, namun demikian belum ada bukti kuat yang menunjukkan asal pertama kali model pusat kehidupan ini. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Nagatsu, seorang antropolog Jepang yang meneliti suku Bajau di Kawasan Asia Tenggara khususnya di Indonesia sejak 1995 sampai sekarang. Dalam konteks sumberdaya alam, Pulau Sapeken hampir sama dengan wilayah pulau-pulau kecil lainnya di Indonesia perikanan laut dengan dukungan ekosistem laut dan habitat terumbu karang yang masih sangat baik. Berdasarkan observasi langsung dilapangan,

sumber : nagatsu,2013

68

GEOMARITIM

3

kondisi ekosistem laut dan habitat terumbu karang sebagai indikator kelimpahan ikan karang masih sangat baik di wilayah kepulauan ini. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya keramba apung yang digunakan para pengumpul ikan untuk penampungan sekaligus budidaya ikan kerapu dan jenis ikang karang lainnya. Pada skala yang lebih mikro dengan melihat Pulau Sapeken sebagai bagian dari Komplek Kepulauan Kangean yang terletak pada kawasan segitiga karang dunia dimana kawasan ini telah menjadi kesepakatan sebagai kawasan konservasi karang terbesar di dunia. Selain itu, kawasan kepulauan ini juga terletak pada jalur arus lintas dunia (the great ocean conveyor belt) yang dilalui arus laut dominan dari Samudera Pasifik. Jalur arus lintas dunia ini bersifat hangat, dengan transport nutrient yang sangat besar. Kedua faktor inilah yang menjadikan sumberdaya ikan karang pada kawasan ini sangat besar.

Budaya / Kearifan lokal masyarakat maritim yang memiliki nilai positif dapat dikembangkan untuk membentuk budaya maritim nasional.

Manan, 2008


69

PHILLIPPINES

Pulau Sapeken

BRUNEI

MALAYSIA

P. Balikukup

KALIMANTAN

SULAWESI

CORAL TRIANGLE P. Geser P. Kaledupa

PAPUA P. Dobo

P. Sapeken

JAWA

METRO ISLAND TIMOR LESTE

Pulau Sapeken dengan luas wilayah 65.14 ha memiliki jumlah penduduk 8.312, hal ini berarti bahwa kepadatan penduduk di pulau ini setara dengan 12.700 orang/km2 yang termasuk kelas kepadatan sangat tinggi, bahkan melebihi kota-kota metropolitan di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Pulau lain yang memiliki karakteristik mirip dengan Sapeken antara lain Pulau Geser di Seram Timur, Pulau Dobo di Kepulauan Aru, dan Pulau Balikukup di Kalimantan Timur. Pulau-pulau tersebut dapat dikategorikan sebagai “metro island”, hal ini diukur melalui parameterparameter kehidupan dalam sebuah kota seperti masalah demografi, etnis yang beragam, serta adanya akulturasi kebudayaan diantara etnis yang berada di pulau tersebut. Metro Island Masyarakat Bajau

70

GEOMARITIM

SUMBER: NAGATSU, ARIS PONIMAN, SUPRAJAKA, 2013 GRAFIK: YONIARHUFAN State of The Art & Kondisi Kebijakan Kemaritiman

Indonesia

71

Pertahanan Keamanan Negara Kepulauan

N

egara Indonesia berbentuk negara kepulauan yang dikelilingi oleh lautan strategis sebagai salah satu jalur lintasan terpadat perdagangan dunia yang menghubungkan kawasan Asia Pasifik dengan kawasan Eropa dan Timur Tengah. Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi geopolitik dan geoekonomi di setiap kawasan baik Timur Tengah maupun Asia Pasifik akan berpengaruh terhadap kondisi pertahanan dan keamanan Indonesia. Terdapat beberapa isu strategis yang dapat dijadikan pertimbangan dalam membahas hankam Indonesia yaitu imigran pencari suaka di Australia, pasar narkoba, potensi konflik di beberapa titik terutama di laut cina selatan, dan berbagai macam ancaman aktivitas ilegal. Keberadaan ALKI yang dapat menjadi salah satu ancaman tersendiri jika tidak ada sistem pengelolaan yang optimal. Kewajiban negara Indonesia sebagai negara kepulauan menurut kesepakatan UNCLOS 1982 menyebabkan Indonesia harus memberikan ruang untuk aktivitas laut negara lain melintasi kawasan teritorial laut Indonesia. Salah satu hasil kesepakatan tersebut adalah adanya ALKI. Keberadaan ALKI memang menimbulkan konsekuensi adanya hak lintas damai, hak lintas transit, dan hak lintas ALKI untuk kapal-kapal asing melintasi

72

GEOMARITIM

adalah membuat konsep String of Pearls dan Maritim Silk Road (Jalur Sutra Laut). Tidak tanggung-tanggung bahwa anggaran militer Tiongkok tahun 2013 mereka merupakan terbesar kedua di dunia sebesar US$ 188 miliyar, hampir sepertiga dari anggaran militer Amerika Serikat yang sebesar US$ 640 milyar.3 Disisi lain, dalam kontek pertahanan dan keamanan dunia global, maka dapat dibandingkan, realisasi pusat-

pusat militer dari ekspansi Tiongkok dengan negara Amerika Serikat yang selama ini telah menguasai beberapa lokasi strategis. Menilik pada posisi pertahanan dan keamanan di Indonesia, upaya realisasi pembangunan poros maritim dunia di Indonesia harus mempertimbangkan beberapa aspek tersebut. Sehingga ancaman yang ada dapat diminimalkan.

perairan Indonesia1. Disamping dipertimbangkan pula keberadaan Tiongkok dalam melakukan ekspansi perekonomian dan militer kemaritiman dunia. Oegroseno2 menyebutkan bahwa ketika membahas tentang buku Martin Jacques tentang When China Rules The World terdapat 3 tahapan ekspansi negara Tiongkok tersebut. Tahap pertama adalah mendorong kekuatan Angkatan Lautnya untuk melakukan ekspansi kekuatan atau “to exert sea control” di beberapa negara Asia Pasifik yang telah dimulai pada tahun 2000 yaitu : Kuril, Japan, Ryuku, Filipina and Indonesia. Tahap yang kedua adalah mendesak kontrol kawasan maritim atau enforce sea control di beberapa kepulauan lain yaitu Kuril, Japan, Bonin, Marianas, Palau, Indonesia sampai dengan tahun 2020. Pada tahap ketiga, yaitu pada tahun 2050 diharapkan mampu mengoperasikan secara global dengan aircraft carrier battle groups. Akan tetapi kendala yang dihadapi negara Tiongkok ini adalah tidak adanya aliansi militer dan tidak memiliki overseas territories dalam melaksanakan tahap yang ketiga tersebut. Oleh sebab itu strategi Tiongkok dalam meminimalisir kelemahan tersebut GRAFIK : ARDHA

1 2

Marsetio, 2015 Oegroseno, 2015

Illustrasi ekspansi pertahanan Cina


73

Illustrasi Ancaman Kemaritiman Indonesia

74

GEOMARITIM


75

Perkembangan Teknologi Survei dan Pemetaan Maritim Indonesia

Tabel 3. Armada Kapal yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia untuk Survei Maritim No 1

D

alam mendukung visi pembangunan nasional sebagai poros maritim dunia, salah satu hal yang paling utama adalah informasi. Dengan visi pembangunan nasional poros maritim dunia dengan memanfaatkan pengelolaan sumberdaya alam laut, maka sarana untuk memperoleh informasi tersebut menjadi krusial. Perolehan informasi untuk menggali potensi kelautan Indonesia dapat dilakukan melalui survei kemaritiman, dimana survei ini dapat diwujudkan dalam berbagai macam bentuk antara lain ekspedisi, survei pemetaaan, penelitian, dan pengawasan pertahanan keamanan. Untuk mendukung kegiatan tersebut, beberapa lembaga terkait kemaritiman telah dilengkapi dengan kapal survei yang dapat dioptimalkan untuk memperoleh informasi kelautan. Meskipun masih memiliki beberapa kendala seperti biaya operasional yang sangat besar bagi beberapa kapal survei, armada kapal survei tersebut merupakan investasi bagi pengembangan dunia kemaritiman Indonesia.

Instansi BPPT- Pusat Teknologi Inventarisasi Sumber Daya Alam (PTISDA) dan Balai Teknologi Survei Kelautan (BTSK)

Nama Kapal /Tipe Kapal KR. Baruna Jaya I

76

GEOMARITIM

BARUNA JAYA II Merupakan kapal survei yang dimiliki oleh BPPT

Penelitian/riset

Fasilitas

Biaya operasional

Navigasi (GPS, DGPS, Gyrocompass)

Tidak terdokumentasi

KR. Baruna Jaya II

Echosounder Seabeam 1050D dual frekuensi 50&80


KR. Baruna Jaya III

KHz dan Echosounder Simrad EM12 frekuensi 5


KR. Baruna Jaya IV

KHz ,Onboard Laboratorium


Software : Akuisisi: Akuisisi: Mermaid, Marlin dan HydroStar 5.a, Pengolahan data: Caris HIPS & SIPS 6.1, Caris GIS 4.a, HDP Post dan HDP Edit 2

LIPI

KR. Baruna Jaya VII KR. Baruna Jaya VIII

Penelitian/riset



Echosounder Singlebeam Simrad EA500


Echosounder Multibeam SIMARAD EM 1002 CTD sea bird 911 Plus GPS Trimble AGP 132 Drop core Onboard Laboratorium Softwarae : Navipac, Neptune, Sea Flor Information System, C-Floor 3

Sekolah Tinggi Perikanan, KKP

KL.Madidihang I

KL.Madidihang II

Sumber : wartakota.tribunnews.com

Jenis Kapal / Peruntukan

Kapal Latih (KL) Navigasi : Radar S-band dan X-band with awak perikanan / ARPA, Gyro compass, Autopilot, GPS, Penelitian Doppler speed log, Plotter chart, Weather receiver faximile, Anemometer, Plotterm Echosounder, Current indicator, Sonar, AIS, Radiogoniometry, Portable fish finder, Nautical chart and Conventional Navigation Komunikasi : VHF, MF/HF Telephone with DSC, Inmarsat C, Navtex receiver, display, Lifeboat radio, EPIRB, SART, Fleetbroadband, VHF handheld.

± Rp. 544.500.000 per tahun anggaran



77

No

Instansi

Nama Kapal /Tipe Kapal KL.Madidihang III

4

Swadaya Masyarakat / Litbang KKP

KM. Cinta Laut


Fasilitas

Biaya operasional

Kapal Latih (KL) Alat Riset : CTD unit 911plus, Carousel awak perikanan / bottle sampler, Thermosalinograph Penelitian SBE 21, Wave and tide recorder SBE 26, Scientific echosounder, Hydrographic Echosounder, Acoustic Doppler Current Profiler, Flourometer, Scientific GPD, Guideline Salinometer, Meteo weather station, Ekman grab, Nansen closing net, Bonggo net, Diving equipment, Underwater camera.

± Rp. 64.000.000 per hari

Penelitian/riset


CTD Echosounder

Riset/survei geologi kelautan


Geomarine 2

Echosounder Simrad CA50/40

Geomarine 3

Dual Frequency Echosounder Medium/Low Freq. Multibeam Echosounder in 2010 Chirp Side Scan Sonar dan Magnetometer 2D Seismic System 96 Channel (480 Channel in 2010) Sediment Coring System dan Onboard Laboratorium

KM Tanjungperak


Fasilitas

Survei Hidrografi Singlebeam Echosounder Simrad EA 400 dan Multibeam echosounder

Biaya operasional Tidak terdokumentasi

Levelling NAK 2 Digital Tide Gauge Nansen Bottle dan Grab Sampler

Bottle Rossete

Geomarine 1

Badan Informasi Geospasial (BIG)

Nama Kapal /Tipe Kapal

CTD Profiler

Software : CTD data logger, Simrad EA 400 Data Logger, CARIS HIPS 5.4, HydroNav 6.0, AutoCAD 2005, ArcGIS 9.2 7

Multibeam Kementerian ESDM

6

Instansi

GPS Trimble 4000 Series

Side Scan Sonar 5

No

± Rp. 2.032.602.000 per tahun anggaran

DISHIDROS- TNI AL

RI Vega RI Aries. Ibid KRI Dewa Kembar-932

Side Scan Sonar E.G. & G.

KRI Pulau Rote-721

KRI Pulau Rempang-729

Echosounder ATLAS DESSO 20, 21,22; 15 Tidak terdokumentasi Echosunder Odom MKIII 25

Survei Hidrografi Echosounder Multibeam (Reson 8101)

KRI Leuser-924 KRI Pulau Romang-723

± Rp. 3.500.000.000 per tahun anggaran

Riset dan Survei hidrooseanografi

Side Scan Sonar Cmax CM2 Survei terbatas

Side Scan Sonar KLEIN 2000 Side Scan Sonar Geo Acoustics Magnetometer Proton Elsec 7706 Magnetometer Seaspy Marine Magnetic GPS Trimble dual freq GPS Astech Software : Navlog, Winlog,Hydro-pro, Navmap,Winmap,Terramodel, CARIS HIPS, CARIS GIS, CARIS SAMI, CARIS DTM, Seven C’S ENC Prod

Software : Onboard Seismic Data Processing, Hydropro

78

GEOMARITIM


79

Badan Informasi Geospasial (BIG) diberi mandat untuk membuat citra tegak satelit penginderaan jauh resolusi tinggi. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan akan dapat meningkatkan efisiensi anggaran negara dalam pengadaan data penginderaan jauh, dan mencegah terjadinya duplikasi dalam pengadaan data penginderaan jauh. Data penginderaan jauh merupakan salah satu data geospasial yang dapat dijadikan sumber utama dalam aktivitas pemetaan untuk perencanaan tataruang pada berbagai skala kedetilan seperti yang tertuang dalam PP No. 8/2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang.

Sumber : sarpras.mgi.esdm.go.id

GEOMARIN III Kapal survei milik Kementerian ESDM

Wilayah perairan Indonesia yang sangat luas menjadi tantangan dalam pengawasan dan pengelolaannya. Keterbatasan wahana dan sumberdaya manusia dalam bidang survei pemetaan maritim menjadi kendala berikutnya, sehingga diperlukan teknologi pemetaan yang efektif dan efisien dengan cakupan yang luas. Salah satu teknologi pemetaan yang sesuai untuk mendukung visi pembangunan nasional Indonesia sebagai poros maritim dunia adalah menggunakan teknologi penginderaan jauh dan Sistem Informasi Geografis (SIG). Bentuk Negara Indonesia yang berupa kepulauan dan maritim, dengan wilayahnya yang luas dan masih terbatasnya akses pada banyak daerah, membuat data penginderaan jauh menjadi solusi yang paling optimal dalam inventarisasi sumberdaya alam kelautan. Penginderaan

80

GEOMARITIM

jauh memungkinkan kita untuk memperoleh informasi sumberdaya alam tanpa melakukan kontak langsung atau dengan kontak minimal, sehingga menguntungkan dalam perolehan informasi pada daerah dengan akses terbatas. Kebijakan tentang data penginderaan jauh diatur dalam UU No. 21/2013 tentang Keantariksaan dan Instruksi Presiden No. 6/2012 tentang Penyediaan, Penggunaan, Pengendalian Kualitas, Pengolahan dan Distribusi Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi. Inpres tersebut memberikan mandat kepada Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (LAPAN) sebagai pintu tunggal penyedia data satelit penginderaan jauh resolusi tinggi untuk kebutuhan semua sektor dan

Dalam mendukung sektor kemaritiman, dua jenis informasi geospasial yang diatur dalam UU No. 4/2011 tentang Informasi Geospasial, yaitu Informasi Geospasial Dasar (IGD) dan Informasi Geospasial Tematik (IGT) sangat dibutuhkan. Data penginderaan jauh dan integrasinya dengan SIG dan survei lapangan dapat digunakan untuk menurunkan IGD dan IGT

secara efektif. Di lain sisi, saat ini pengembangan sistem satelit di Negara kita jauh tertinggal dibanding negara Asia lain seperti India, Jepang, RRT, dan Korea Selatan. Bahkan, Vietnam, Thailand, dan Malaysia sudah memiliki satelit penginderaan jauh sendiri. Perlu adanya suatu kebijakan pemerintah untuk mulai menangani bidang keantariksaan dengan serius agar ketergantungan kita terhadap data penginderaan jauh pada Negara lain dapat dikurangi. Perlu disadari juga bahwa hingga saat ini data penginderaan jauh yang digunakan dalam pembangunan nasional masih dibeli dari luar negeri, terutama untuk sistem satelit. Rencana program pemanfaatan Drone atau Unmanned Aerial Vehicle (UAV) untuk menjaga wilayah laut di Indonesia perlu ditingkatkan kegunaannya. UAV juga sebaiknya dimanfaatkan sebagai wahana untuk perolehan data penginderaan jauh resolusi tinggi, sehingga dapat menghemat pembelian citra satelit

Tabel 4. Teknologi Penginderaan Jauh Satelit Negara ASEAN No

Negara

Satelit

Aktif/ Pasif

Multi 15 meter Pankro 2 meter

Sensor

Tahun

1

Thailand

THEOS

Pasif

Multi 2,5 meter Pankro Multispektral 5 meter

2008

2

Malaysia

RazakSAT

Pasif

Multi 10 meter Pankro 2,5 meter

Multispektral

2000

Multispektral

3

Vietnam

VNREDSat-1A

Pasif

5 meter 200 meter

4

Indonesia

LAPAN-TUBSAT

Pasif

5 meter (3-CCD colour video camera), 200 meter (CCD colour video camera)

5

Indonesia

LAPAN A2/ ORARI

Pasif

3,5 dan 5 meter

2013 2007 (belum operasional merekam data)

Multispektral

September 2015


81

Pada tahap pengelolaannya, data hasil penginderaan jauh dapat dianalisis lebih lanjut dengan SIG untuk mencapai tujuan yang diinginkan. SIG mampu mengintegrasikan berbagai jenis data geospasial untuk mendapatkan keluaran baru. Integrasi teknologi penginderaan jauh dan SIG sangat disarankan digunakan untuk pengelolaan potensi kelautan, budidaya kelautan, dan konservasi. Dalam konteks ini, data penginderaan jauh pada berbagai resolusi spasial dibutuhkan. Integrasi penginderaan jauh dan SIG, dengan didukung oleh data lapangan, mampu digunakan untuk membantu dalam penentuan lokasi kesesuaian lahan untuk budidaya sektor perikanan (kerapu, bandeng, udang, rumput laut, kerang mutiara), menentukan lokasi yang sesuai untuk kawasan konservasi, memprediksi daerah potensial penangkapan ikan melalui pemodelan Suhu Permukaan Laut (SPL) dan konsentrasi klorofil-a, serta memprediksi lokasi terjadinya upwelling, downwelling, dan front. Pengolahan citra satelit untuk melihat turbiditas perairan

resolusi tinggi yang harganya dapat mencapai US$ 32/ km2. Dengan melihat luasnya wilayah Indonesia dan minimnya akses di berbagai wilayah, serta kebutuhan akan data multi waktu, pemanfaatan UAV untuk penyediaan data penginderaan jauh resolusi tinggi secara near real-time perlu dipertimbangkan, utamanya untuk inventarisasi sumberdaya alam pesisir dan laut yang sangat dinamis. Pengembangan teknologi UAV dewasa ini mulai banyak digunakan pihak akademisi maupun praktisi untuk tujuan akuisisi data spasial.

82

GEOMARITIM

Dinamika oseanografi memerlukan data penginderaan jauh dengan resolusi temporal tinggi karena perubahan kondisi oseanografi sangatlah cepat bahkan dalam dengan satuan hari hingga jam. Data penginderaan jauh yang ideal untuk kelautan dan paling banyak digunakan di Indonesia adalah citra satelit ocean color seperti Aqua MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) dan NOAA AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer). Kedua sensor tersebut mampu merekam lokasi yang sama di permukaan bumi dua kali sehari atau memiliki resolusi temporal yang tinggi. Data Aqua MODIS utamanya digunakan untuk memperoleh informasi dinamika suhu permukaan laut (SPL) dan konsentrasi klorofil-a. Data NOAA AVHRR digunakan untuk peroleh SPL pada skala yang lebih

Tabel 5. Pemanfaatan Teknologi Penginderaan Jauh Satelit untuk Sumberdaya Laut No

Sumberdaya

Sistem Aktif LiDAR, SONAR

Sistem Pasif

1

TerumbuKarang

2

Padang Lamun

3

Mangrove

LiDAR, SONAR, RADAR, Gelombang Mikro

4

Suhu PermukaanLaut

Gelombang Mikro

Sistem Termal (MODIS, AVHRR)

P2O LIPI, BMKG, BPPT

5

Fitoplankton/kesuburan

-

MODIS, SeaWIFS

BPPT

6

Arus

RADAR, altimetry

-

P2O LIPI, BPPT, DISHIDROS-AL

7

Angin

-

BMKG, BPPT

8

Gelombang

-

BPPT

9

Batimetri

Quickbird, Worldview-2, IKONOS, Rapideye, ASTER, SPOT Landsat, MODIS

BIG, BPPT, PPPGL, P2O LIPI dan DISHIDROS-AL

LiDAR, SONAR

global serta pemantauan awan untuk keperluan iklim dan cuaca. Untuk kebutuhan akuisisi data yang lebih detail dan akurat terutama untuk informasi pada kedalaman air laut, pemanfaatan teknologi ocean profilling float seperti Argo Float dapat dimanfaatkan dan dikembangkan. Pengembangan sistem Argo Float yang disebar diseluruh perairan Indonesia juga dapat sangat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya survei hidrografi. Data dari Argo Float digunakan sebagai ground truth data untuk kalibrasi data penginderaan jauh secara real-time. Saat ini keberadaan Argo Float masih terbatas di luar laut teritorial Indonesia. Sistem serupa Argo Float kedepan dapat dikembangkan untuk perairan Indonesia. Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam kelautan di Indonesia tidak akan dapat dilepaskan dari kebutuhan

Quickbird, Worldview-2, IKONOS, Rapideye, ASTER, SPOT Landsat

Instansi P2O LIPI, BIG BPPT P2O LIPI, BPPT P2O LIPI, BIG, BPPT

akan informasi distribusi sumberdaya alam tersebut dalam konteks spasial dan temporal. Peta merupakan sarana paling efekif untuk menampilkan informasi spasial dan temporal dari sumberdaya alam maritim yang sifatnya sangat dinamis. Pemetaan harus dilakukan pada berbagai skala pemetaan dan tingkat kedetilan isi peta agar informasi yang disajikan sesuai dengan kebutuhan tingkat pengelolaan dan mampu memenuhi berbagai kebutuhan pengguna. BIG sebagai badan yang memiliki tugas dan fungsi terkait bertanggungjawab terhadap kualitas data yang digunakan oleh penentu kebijakan. Oleh karena itu, standarisasi data dan metode pemetaan merupakan sebuah kewajiban yang harus tersedia. Dalam bidang kemaritiman, saat ini Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk pemetaan telah dibuat


83

Sebaran ARGO FLOAT di seluruh dunia (atas). Argo Float (kiri bawah) merupakan ocean profilling float yang ber-array secara global yang berfungsi untuk memberikan data temperatur, salinitas hingga kecepatan arus pada kedalaman perairan di seluruh dunia. Argoi Float bekerja dengan cara melakukan pengukuran pada kedalaman laut dan kembali muncul ke permukaan untuk mengirimkan data melalui satelit (kanan atas)

oleh BIG dengan dukungan dari kalangan akademisi dan praktisi. SNI pemetaan tersebut dijadikan standar dalam melakukan pemetaan yang akan menggambarkan distribusi spasial maupun temporal dari sumberdaya alam kelautan nasional. Beberapa SNI pemetaan bidang

84

GEOMARITIM

kemaritiman yang telah disusun yaitu : 1. SNI 7646:2010, Survei hidrografi menggunakan singlebeam echosounder 2. SNI 7716:2011, Pemetaan habitat perairan laut dangkal - Bagian 1: Pemetaan terumbu karang dan padang lamun

3. 4. 5. 6.

SNI 7717:2011, Survei dan pemetaan mangrove SNI 7924-2013, Instalasi stasiun pasang surut SNI 7963:2014, Pengamatan pasang surut SNI 7988:2014, Survei batimetri menggunakan multibeam echosounder 7. NI 7987:2014, Klasifikasi liputan dasar laut 8. SNI 19-6726-2002, Peta dasar lingkungan pantai Indonesia skala 1:50.000

9. SNI 19-6727-2002, Peta dasar lingkungan pantai Indonesia skala 1 : 250.000 10. SNI 7644:2010, Basis data spasial oseanografi : Suhu, salinitas, oksigen terlarut, derajat keasaman, turbiditas dan kecerahan


85

D

ilema epistemologis Indonesia sebagai negara kepulauan atau negara maritim telah menjadi polemik khalayak luas. Terlebih manakala Presiden RI menjadikan upaya mewujudkan Poros Maritim Dunia sebagai salah satu pokok kebijaksanaan pemerintahannya. Tekad memperkuat jati diri bangsa dan negara Indonesia sebagai negara maritim dinyatakan secara tegas pada butir pertama Nawa Cita atau sembilan prioritas pembangunan Pemerintahan Jokowi-JK. Perhatian yang sedemikian besar terhadap permasalahan tersebut juga berasal dari Begawan Hukum Laut Indonesia, Prof. Dr. Hasjim Djalal, MA. Bagi beliau epistemologis yang benar akan mengarah kepada pengembangan pola pikir (mindset) kemaritiman yang jelas, sebagai bentuk “revolusi mental” pola pikir pembangunan yang cenderung bercorak daratan/ pertanian/agraris. Negara maritim tidak sama dengan negara kepulauan1. Menurut UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) 1982 atau dalam terjemahan Indonesia disingkat sebagai Konvensi HUKLA 1982, Indonesia dikategorikan sebagai negara kepulauan (archipelagic state) karena memenuhi syarat-syarat seperti yang 1

86

Djalal, 2014

GEOMARITIM

ditetapkan dalam Konvensi HUKLA, antara lain luas laut banding luas darat tidak kurang dari 1:1 dan tidak lebih dari 9:1. Di samping itu, jarak antarpulau yang dapat dihubungkan dengan garis pangkal untuk menyatukan wilayah Indonesia tidak boleh lebih dari 100 mil, dengan pengecualian boleh sampai 125 mil, paling banyak 3% dari jumlah garis pangkal yang menghubungkan titiktitik terluar kepulauan Indonesia. Permasalahan epistemologis negara kepulauan versus negara maritim terletak pada kemampuan dan upaya suatu negara dalam memanfaatkan dan atau melakukan ekspansi kepentingannya melalui media laut. Bagi Hasjim Djalal, negara maritim adalah negara yang mampu memanfaatkan laut, walaupun negara tersebut mungkin tidak punya banyak laut, tetapi mempunyai kemampuan teknologi, ilmu pengetahuan, peralatan, dan lain-lain untuk mengelola dan memanfaatkan laut tersebut, baik ruangnya maupun kekayaan alamnya dan letaknya yang strategis. Karena itu banyak negara kepulauan atau negara pulau yang tidak atau belum menjadi negara maritim karena belum mampu memanfaatkan laut yang sudah berada di dalam kekuasaannya ataupun kewenangannya. Sebaliknya, banyak negara yang tidak mempunyai laut atau lautnya sangat sedikit tetapi mampu memanfaatkan

FOTO : YONIARHUFAN

Dilema Epistemologis Negara Indonesia

Epistemologis yang benar akan mengarah kepada pengembangan pola pikir (mindset) kemaritiman yang jelas, sebagai bentuk “revolusi mental” pola pikir pembangunan yang cenderung bercorak daratan/pertanian/ agraris laut tersebut untuk kepentingannya, misalnya negeri Belanda yang lautnya sangat kecil ternyata mampu menjelajahi dan memanfaatkan Samudera Hindia sampai mampu menjajah Indonesia hingga ratusan tahun. Namun perlu dicatat, bahwa periode tersebut terjadi pada saat doktrin “Mare Liberum” (laut bebas) masih dianut dan diakui oleh negara adidaya penjelajah samudera (abad ke-17) meski kemudian doktrin tersebut sarat kepentingan, khususnya menguntungkan bangsa Belanda (melalui VOC) dalam percaturan penguasaan jalur pelayaran dagang dengan Spanyol dan Portugis. Indonesia kini adalah negara kepulauan yang sedang menuju kembali atau bercita-cita menjadi negara

RUMPUT LAUT Kemampuan dalam memanfaatkan sumberdaya laut seperti rumput laut merupakan salah satu ciri negera maritim

maritim sebagaimana ketika kerajaan besar Sriwijaya dan Majapahit sebagai cikal bakal negara ini telah mencapainya dan tertulis di tinta emas sejarah bahwa masa itu adalah masa kejayaannya. Kembali kepada gagasan untuk menjadi negara maritim, Indonesia harus mampu mengelola dan memanfaatkan kekayaan dan ruang laut yang dimilikinya secara legal. Caranya dengan (1) mengenal berbagai jenis laut Indonesia dengan berbagai ketentuannya (perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut wilayah, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, termasuk hak-hak atas laut bebas dan dasar laut internasional), (2) mengenal dan menghormati hak-hak internasional atas perairan


87

Indonesia, (3) mengenal berbagai kekayaan alam biotik dan abiotik perairan, (4) mempertahankan kedaulatan wilayah, (5) menghapus IUU (illegal, unreported, uncontroled fishing) dan ragam pelanggaran hukum di perairan Indonesia, (6) memelihara lingkungan laut dan memanfaatkan kekayaaan alamnya secara berkelanjutan, (7) mampu menetapkan dan mengelola berbagai perbatasan maritim dengan negara tetangga, (8) memajukan dan menjaga keselamatan pelayaran yang melalui perairan Indonesia; (9) mampu memanfaatkan otonomi daerah yang konstruktif mengenai kelautan, (10) negara Indonesia harus mampu memanfaatkan kekayaan alam dan ruang laut di luar perairan Indonesia seperti di laut bebas dan di dasar laut internasional2.

“ Negara maritim tidak sama dengan negara kepulauan, banyak negara kepulauan atau negara pulau yang tidak atau belum menjadi negara maritim karena belum mampu memanfaatkan laut yang sudah berada di dalam kekuasaannya ataupun kewenangannya.” - Djalal, 2014

Ada sesuatu yang menggelitik jika meninjau ulang akar kata “Archipelago” yang berasal dari kata-kata bahasa Yunani, ‘archi’: yang utama dan ‘pelago’: laut. Secara harafiah penerjemahan yang dirasa lebih tepat terhadap ‘archipelago’ adalah bukan sekedar negara kepulauan, melainkan negara yang mengutamakan laut. Beranjak dari pemahaman akar kata tersebut, dapat dibayangkan ‘paradigm shifting’ terhadap konsepsi geografi politik, geostrategi, geografi ekonomi, hingga kurikulum pengajaran formal dan informal yang diterapkan bagi warga negara Indonesia. Jika termanifestasikan dalam paradigma setiap individu anak bangsa, maka cita-cita Indonesia menjadi negara maritim akan lebih mudah tercapai. 2

Djalal, 2014

TUNA Big Eye Jack Kekayaan laut Indonesia yang melimpah harus dilindungi dari illegal, unreported, uncontroled fishing untuk perikanan yang berkelanjutan

88

GEOMARITIM

89

State of The Art & Kondisi Kebijakan Kemaritiman Indonesia FOTO : AQUAFUN

Geoliterasi untuk Warga Negara

G

ardner1 menuturkan bahwa selama ini telah terjadi kekeliruan dimana tes IQ atau tes kecerdasan adalah salah satu ukuran utama dalam mengukur kecerdasan seseorang. Dia menyebutkan bahwa kecerdasan manusia itu lebih kompleks, dan memiliki kekhasan masing-masing. Salah satu dari kecerdasan tersebut adalah kecerdasan spasial yaitu kemampuan berpikir dalam gambar, serta kemampuan untuk menelaah, mengubah, dan menciptakan kembali berbagai macam aspek dunia visual-spasial yang secara terstruktur tersampaikan dengan visual thinking dan mental map. Kecerdasan spasial dinilai cukup penting dalam mendukung kehidupan sehari-hari, serta dalam konteks “merajut” Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejauh ini masih belum teraplikasikan baik di setiap individu masyarakat maupun pada tataran para pemangku kebijakan. Pada lingkup ini kecerdasan spasial dimaknai sebagai kemampuan seseorang untuk menempatkan aspek keruangan secara tepat dalam berbagai pengambilan keputusannya, termasuk keputusan bersifat publik bagi para pejabat di berbagai jenjang2. Salah satu terapan sederhananya adalah pada saat kita mencari 1 2

90

Gardner, 1993 Rijanta, 2013

GEOMARITIM

dimana rute tersingkat menuju lokasi yang dituju, atau untuk urusan yang lebih komplek, yaitu mengetahui lokasi rawan bencana di sekitar permukiman kita. Jika terapan tersebut dapat dilakukan oleh masyarakat awam, maka kemanfaatan kecerdasan spasial akan semakin optimal untuk mendukung kesejahteraan dan pembangunan Indonesia. Selain itu, manfaat bagi para pemangku kebijakan antara lain, seorang kepala daerah yang cerdas spasial akan mengetahui dengan tepat posisi dan kondisi kantong-kantong kemiskinan sehingga dapat menaruh kawasan prioritas pembangunannya dengan optimal. Dia juga cepat memahami titiktitik munculnya masalah (misal wabah flu burung) sehingga dapat sigap mengantisipasinya. Atau bahkan dalam pemberantasannya korupsi, cerdas spasial diperlukan baik untuk mencegah (preventif) maupun usaha proaktif memberantas korupsi yang telah terjadi. Distribusi spasial yang tidak wajar mengenai alokasi sumberdaya tertentu bisa jadi merupakan pertanda dini telah terjadinya korupsi, karena ada kesengajaan atau pembiaran terjadinya alokasi sumberdaya yang secara sengaja memang dibuat keliru. Upaya dalam meningkatkan kecerdasan spasial ini diwujudkan melalui literasi geografi. Rijanta3 3

Rijanta, 2013

“Kecerdasan spasial dimaknai sebagai kemampuan seseorang untuk menempatkan aspek keruangan secara tepat dalam berbagai pengambilan keputusannya, termasuk keputusan bersifat publik bagi para pejabat di berbagai jenjang” menyebutkan bahwa literasi geografis dapat dilihat dari makna dalam pengaturan akan ruang, melihat hubungan, tempat, dan lingkungan, menggunakan keterampilan geografis, dan berperilaku spasial (ruang dan tempat) serta ekologikal (interaksi manusia dan lingkungan) dalam suatu situasi kehidupan tertentu. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa literasi geografi bukan sekedar menghafal nama-nama tempat dan menempatkannya di atas peta, literasi geografis juga menyangkut pemahaman tentang interaksi antara manusia dan tempat dalam berbagai skala beserta segala konsekuensinya. Terdapat beberapa cara dalam melihat bagaimana pengakomodasian kecerdasan spasial di tengah masyarakat. Pertama, melalui pendidikan formal. Salah satu kendala utama adalah Mata Pelajaran Geografi yang belum maksimal tersampaikan ke seluruh elemen siswa, baik pada kurikulum tahun 2006 maupun kurikulum tahun 2013. Padahal pada negara-negara maju, pelajaran geografi menjadi salah satu materi utama untuk menunjang karakter berbangsa dan bernegara. Penilaian kedua, melalui pendidikan informal di masyarakat. seperti yang disampaikan oleh Fahmi Amhar4 tentang kegiatan sehari-hari manusia yang memerlukan kecerdasan spasial dalam penyelenggaraannya antara lain berwisata, berbisnis, olahraga, travelling, dan beternak. 4

Amhar, 2012

Ketiga dalam penilaian literasi geografi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat melalui akses informasi (baik media sosial maupun media cetak). Era globalisasi yang masif ini justru banyak didukung oleh acara-acara atau warta untuk meningkatkan kecerdasan spasial masyarakat, misalnya acara yang mengarah pada upaya untuk suka melihat dan membaca peta, berpikir geografis seperti petualangan (adventure), berpikir komprehensif, aktivitas bersama, suka bertanya tentang tempat, pengalaman, travelling, dll5. Akan tetapi kendala utama adalah media informasi di Indonesia banyak mempertimbangkan peringkat pasar dalam mempertahankan programnya. Oleh karena itu, agar salah satu elemen pokok dalam mendukung keberlanjutan NKRI dapat terhilirisasi di masyarakat, maka kebijakan-kebijakan formal diharapkan mampu menjadi salah satu solusi. Baik di sektor kebijakan pendidikan formal masyarakat, maupun dikalangan pemangku kebijakan pemerintahan, sampai dengan elemen-elemen media informasi dan teknologi. Berikut disampaikan gambaran bagaimana beberapa negara melakukan upaya geoliterasi melalui jalan pendidikan formal.

5

Ngaderi, 2012


91

Tabel 6. Posisi Mata Pelajaran Geografi di Setiap Jenjang Pendidikan Formal Negara-Negara di Dunia Pembelajaran Geografi No

Jenjang primer (Primary School)

Negara

Menengah Pertama (Lower Secondary School)

Menengah Atas (Upper Secondary School) Pendalaman

1

Inggris

Geografi wajib

Geografi wajib

2

Amerika Serikat

Geografi masuk Social Studies

Diajarkan menjadi Bisa masuk di Science Sejarah dan Geografi dan Social Studies Amerika

3

Kanada

Wajib diajarkan yakni Canadian Geography



4

Jepang

Masuk social studies

Masuk social studies

Wajib bersama sejarah, geografi dan kewarganegaraan

5

India

-

-

Peminatan

6

Australia

-

-

Wajib masuk kelompok humanities

7

Finlandia

Wajib

Wajib di dalam kelompok science

Wajib di dalam kelompok science dengan biologi, kimia, fisika, dan pendidikan kesehatan

8

Perancis

Wajib menjadi mapel sejarah, geografi dan kewarganegaraan

Wajib menjadi mapel sejarah dan geografi

Pendalaman

9

Hungaria

-

Wajib menjadi mapel “man and society”; “man and nature”; dan our earth and environment”

Wajib menjadi mapel “man and society”; “man and nature”; dan “our earth and environment”

10

Belanda

-

Wajib menjadi “man and nature”; dan “man and society”

11

Selandia Baru

-

-

Geografi masuk Ilmu Alam

12

Singapura

-

Geografi wajib

Geografi wajib dan masuk kelompok Humanities

13

Indonesia Tidak Wajib

Tidak Wajib

Tidak Wajib

SUMBER : IGI

92

Infografik Pelajaran Geografi di jenjang pendidikan formal negara di dunia


GEOMARITIM


93

Konstelasi Geografi Politik dan Geografi Ekonomi Kemaritiman Dunia

PERBANDINGAN antara Jalur Sutra Laut Tiongkok dengan Jalur Eksisting Perdagangan Internasional

K

ebijakan tentang Indonesia menjadi poros maritim dunia telah dikumandangkan secara luas. Terdapat 5 (lima) pilar kebijakan yang harus dilaksanakan, harapannya untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Kelima pilar tesebut yaitu (1) Budaya maritim, (2) Sumberdaya laut, (3) Infrastruktur & konektivitas maritim, (4) Diplomasi maritim, dan (5) Pertahanan maritim. Pada konteks perkembangan politik dan perekonomian dunia, kelima pilar tersebut harus mampu menjawab tantangan berupa dimana lokasi-lokasi potensial pasar besar untuk sumberdaya maritim, dimana lokasi dan seberapa besar sumberdaya kemaritiman di Indonesia dan wilayah-wilayah di negara lain yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung poros maritim di Indonesia. Selain itu, dimana saja lokasi yang sedang dilanda konflik dan mampu mempengaruhi perekonomian dunia. Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus diketahui diawal sebelum melakukan realisasi kebijakan pilar poros maritim dunia.

Salah satu best practice adalah Negara Republik Tiongkok. negara tersebut telah berpikir jauh mengenai strategi dalam mengembangkan jalur sutra lautnya. Jika kita bandingkan antara peta jalur sutra laut dari Tiongkok dengan jalur eksisting pelayaran di dunia,

94

GEOMARITIM

maka ambisi Tiongkok dalam menguasai pasar melalui laut adalah pasar timur tengah dan Asia Tenggara dan Asia Selatan, serta kawasan Afrika. Tentu terdapat kaitan antara tol laut atau konsep poros maritim dunia secara umum dengan jalur sutra yang dikembangkan Tiongkok. Disamping itu, proses penetapan jalur sutra oleh Tiongkok perlu dipertimbangkan. Minimal terdapat dua parameter yang digunakan oleh negara ini dalam menentukan lokasi ekspansi perekonomian dan politiknya. Pertimbangan pertama adalah historis angkatan laut negeri Tiongkok sekitar abad 14 sampai abad 17. Pertimbangan kedua adalah historis perdagangan bangsa tiongkok yang membentuk pola keruangan di kawasan Asia Pasifik dan Kawasan Samudera Hindia. Menariknya adalah kedua State of The Art & Kondisi Kebijakan Kemaritiman Indonesia

95

pertimbangan tersebut, memiliki keterkaitan dengan Negara Indonesia pada jaman kerajaan Majapahit di Jawa dan Samudera Pasai di Sumatera.

Jangan kamu untung kita tidak untung.” Saya ngomong blak-blakan saja dengan mereka, “untung mu berapa, untung kita berapa?”.

Oleh karena itulah, negara Tiongkok mengeluarkan konsep tentang jalur sutra maritim atau maritime silk road untuk melakukan ekspansi perekonomian di dunia. Kedua pertimbangan tersebut memiliki kekuatan tersendiri, dimana historis pelayaran perdagangan bangsa Tiongkok akan meninggalkan sejarah adat dan budaya yang hampir mirip. Hal tersebut menjadi kekuatan dalam berdiplomasi dengan negara-negara target dari jalur sutra mereka. Selain kekuatan sosial budaya, imingiming teknologi dan pengembangan perekonomian serta bantuan pertahanan menjadi salah satu kekuatan diplomasi. Hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Indonesia, bagaimana cara mengintegrasikan poros maritim dunia dengan jalur sutra laut Tiongkok dan bagaimana ekspansi realistis negara Indonesia agar dapat menguasai pangsa pasar dunia di sektor kelautan.

Kewaspadaan dalam konsep poros maritim dunia perlu disadari sebagai antisipasi terhadap ancaman yang ada. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia sudah tidak diragukan lagi, sehingga perlu perencanaan yang matang dan kehati-hatian dalam penerapannya.

Sebagaimana disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Pembukaan Munas KAGAMA ke-12 di Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara: “Karena kita sebetulnya punya tiga arteri poros maritim yang ini akan diperlukan oleh semua negara. Yang sudah lama tidak kita pikirkan hal seperti itu. Oleh sebab itu, konsentrasi kita memang mau kesana. Dan sudah banyak yang ingin mengajak kerja sama dengan kita. Kayak Tiongkok, sudah dua kali menyampaikan, mereka punya yang namanya Jalur Sutera Laut Abad 21, kita punya poros maritim dunia dan tol laut. Mereka menyampaikan, “bagaimana kalau dikerjasamakan?” Saya sampaikan kepada Menlu Tiongkok, “Ya kalau kerja sama tidak apa-apa, asal kita untung dan kamu untung.

96

GEOMARITIM

Aktifitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok yang dikelola oleh Pelindo II

97

State of The Art & Kondisi Kebijakan Kemaritiman Indonesia FOTO : TOTOK WIDJAYANTO

Paradigma Geomaritim :

Upaya Realisasi Pembangunan Maritim Indonesia

FOTO : IVAN LONAN

98

GEOMARITIM


99

G

agasan Paradigma Geomaritim dilatarbelakangi oleh perlunya memandang pembangunan yang bermodal laut sebagai komplemen yang saling menguatkan dan saling sinergis dengan pembangunan yang saat ini cenderung berfokus ke darat. Laut menjadi modal pembangunan yang sangat besar namun masih sering dianggap hanya sebagai halaman belakang (backyard). Bagaimanapun kompleksitas sektor maritim menjadi sebuah karakteristik dan fakta yang harus dihadapi oleh para pemangku kepentingan (stakeholders). Para pemangku kepentingan yang dimaksud di sini adalah akademisi, birokrat (pemerintah/pengambil kebijakan), swasta, maupun masyarakat. Oleh karenanya kompleksitas maritim hendaknya perlu dibingkai dengan suatu paradigma yang dapat menyatukan para pemangku kepentingan agar dapat dikelola dengan baik dan tepat. Terlebih jika kompleksitas maritim perlu disinergikan dengan pengelolaan atau pembangunan daratan. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian pertama, bahwasanya daratan akan menjadi media akumulasi kesejahteraan umat manusia. Berdasarkan urgensi kebutuhan komunikasi multistakeholders diatas, maka paradigma Geomaritim dimunculkan sebagai jembatan komunikasi dalam proses pembuatan kebijakan. Karakteristik transdisiplin ilmu menjadi sangat tepat untuk memberikan ciri bagi adanya paradigma Geomaritim. Transdisiplin ini mengemukakan bahwa paradigma Geomaritim bukan hanya berada pada ranah akademisi semata, tetapi juga mengharuskan pelibatan antar pemangku kepentingan dari ABG+ (academic, bussinessman, government and community).

100

Lantas selain berbicara posisi geomaritim berdasarkan konstelasi aktor didalamnya, bagaimana posisi paradigma ini dalam struktur yang berkembang di dunia keilmuan?. Pada struktur keilmuan terdapat tipologi monodisiplin, intradisiplin, multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin. Mengacu pada pembahasan sebelumnya, bahwa paradigma geomaritim ini masuk didalam tipologi transdisiplin dengan alasan keterlibatan multi-aktor. Konsekuensi dari terapan paradigma ini adalah tujuan yang ada harus mampu menjembatani kepentingan multi aktor yang dimaksud. Oleh karena itu, tujuan yang paling relevan dalam penerapan paradigma geomaritim adalah berorientasi pada masalah (problem oriented).

Perbedaan Antara MONODISIPLIN, INTRADISIPLIN, MULTIDISIPLIN, INTERDISIPLIN, dan TRANSDISIPLIN Integrasi Keilmuan

Perspektif

Goal

Contoh

Monodisiplin

Tidak ada

Tunggal

Penelitian S-1

Morfologi lereng

Intradisiplin

Terintegrasi

Tunggal

Penelitian S-2

Morpho-arrangement

Multidisiplin

Terpisah

Majemuk

Penelitian S-2

Geografi

Interdisiplin

Terintegrasi

Dwi-tunggal keilmuan

Penelitian S-2 atau S-3

Biogeografi

Transdisiplin

Terintegrasi

Dwi-tunggal akademisi Problem Oriented atau dan stakeholders penelitian S-3

Geomaritim

Paradigma geomaritim bukan hanya berada pada ranah akademisi semata, tetapi juga mengharuskan pelibatan antar pemangku kepentingan dari ABG+ (academic, bussinessman, government and community)

Posisi Relatif Geomaritim didalam Tipologi Ilmu Pengetahuan Sumber : Prof. Dr. Sunarto, M.S

GEOMARITIM


101

Kebijakan Kemaritiman di Indonesia berdasarkan Paradigma Geomaritim N UFA

RH

P

GR

aradigma Geomaritim sebagaimana tersebut diatas merupakan transdisiplin ilmu. Posisi sebagai transdisiplin ilmu memiliki konsekuensi bahwa geomaritim memiliki jalur komunikasi yang terdiri dari lintas disiplin ilmu dan juga lintas aktor. Ruang lingkup ini yang kemudian dapat dijadikan dasar dalam “membungkus” kebijakan pembangunan bidang kemaritiman di Indonesia. Dalam upaya “membungkus” kebijakan tersebut, perlu diketahui apa tujuan dari upaya “membungkus” kebijakan maritim di Indonesia. Akan tetapi sebelumnya perlu diketahui apa saja modal awal yang dimiliki Indonesia untuk mencapai tujuan tersebut. Selayaknya analogi dalam membungkus sebuah barang, diperlukan tujuan untuk apa barang ini dibungkus. Ketetapan visi Presiden Joko Widodo yang mengarahkan Indonesia sebagai poros maritim dunia dapat menjadi dasar dalam pembahasan ini. akan tetapi perlu didetailkan kembali, seperti apa titik akhir dari perwujudan poros maritim dunia sebagaimana disebutkan sebelumnya. Kedepan perkembangan kemaritiman dunia akan mengarah kepada proses industrialisasi sumberdaya maritim, dan proses edukasi masyarakat agar sadar terhadap potensi maritim. Industrialisasi sumberdaya maritim akan menjadi

kebutuhan untuk meningkatkan nilai tambah dari hasil produksi sumberdaya maritim. Akan tetapi proses industrialisasi memerlukan teknologi dan inovasi utamanya yang memiliki sifat berkelanjutan. Disamping itu, alasan pengembangan edukasi kemaritiman disebabkan oleh upaya dalam mengarahkan pengetahuan setiap individu untuk sadar bahwa wilayah laut dan sekitarnya merupakan tempat potensial untuk beraktivitas. Jika hal ini telah berhasil, maka muara dari prespektif yang telah terbangun di masyarakat adalah berkembangnya berbagai macam aktivitas yang berhubungan dengan maritim seperti rekreasi, konservasi, bisnis, dan lain sebagainya. Dampak yang dapat dirasakan adalah bergeraknya berbagai sektor perekonomian di wilayah maritim. Lantas apa saja modal dasar yang dimiliki oleh Negara Indonesia untuk mencapai tujuan diatas?. Seperti yang telah disebutkan pada bahasan state of the art dari kondisi dan kebijakan kemaritiman di Indonesia. Dominasi wilayah laut daripada wilayah daratan di Indonesia, dengan konsekuensi kepemilikan sumberdaya laut yang sangat besar. Ditambah lagi sejarah bangsa Indonesia sebagai bangsa maritim dan juga posisi strategis Negara Indonesia didalam konstelasi pembangunan Asia

Arah dan Tujuan Kebijakan Realisasi Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia

Pasifik. Pertanyaan kemudian adalah bagaimana cara memanfaatkan modal besar tersebut untuk mencapai tujuan dari sudut padang Geomaritim?. Perkembangan bidang ilmu geografi di dunia menyebutkan bahwa terdapat sub bidang kajian yang mempelajari tentang laut yaitu Maritime Geography. Sub bidang kajian tersebut disampaikan oleh Smith1 dimana terdapat 3 (tiga) komponen utama yakni (1) pengaruh struktur keilmuan geografi dalam mengkaji wilayah laut, apakah menganut paham orthodoks (objek kajian 1

102

GEOMARITIM

K

AFI

NIA : YO

Smith, 1986

dipelajari berdasarkan pemisahan antara komponen fisik, manusia, dan area studies) atau terintegrasi (dimana objek dikaji dengan didekati secara terintegrasi berdasarkan aspek ekologi, spasial, dan kompleks kewilayahan). (2) Terapan-terapan geografi untuk manajemen sumberdaya maritim, dan (3) hubungan sub bidang international studies dengan marine environmental impact. Paradigma geomaritim dalam prespektif geografi akan lebih menekankan pada 6 (enam) objek material didalam kawasan laut. Keenam objek material ini yang kemudian menjadi komponen-komponen dalam mengkaji maritim untuk menuju poros maritim dunia.


103

Kedepan perkembangan kemaritiman dunia akan mengarah kepada proses industrialisasi sumberdaya maritim, dan proses edukasi masyarakat agar sadar terhadap potensi maritim.

Objek Material Paradigma Geomaritim

Keenam objek material yang dimaksud adalah: 1. Historis Kemaritiman 2. Sumberdaya Maritim 3. Sosial – Ekonomi Kemaritiman 4. Budaya Kemaritiman 5. Geoliterasi untuk Nilai Kemaritiman 6. Konstelasi Global Kemaritiman Bagaimana cara atau pendekatan yang digunakan dalam “mengupas” keenam komponen diatas dalam konteks kemaritiman?. Hagget serta Bintarto dan Surastopo menyebutkan tentang tiga pendekatan geografi dalam menghadapi suatu permasalahan. Pendekatan spasial, pendekatan ekologi, dan pendekatan kompleks kewilayahan. Pendekatan spasial percaya bahwa setiap sumberdaya maritim memiliki karakteristik ruang

104

GEOMARITIM

(spasial), baik dari aspek jumlah atau volume, distribusi, memiliki struktur, dan berasosiasi antar satu dengan yang lain. Implikasinya bahwa dalam mengelola sumberdaya maritim, maka harus dilakukan pemahaman tentang karakteristik ruangnya, sehingga dapat diperoleh kebijakan yang secara spesifik berdasarkan ruang-ruang interaksi antar komponen-komponen sumberdaya maritim. Selain itu pendekatan ekologi mengarah pada hubungan antara komponen sumberdaya alam maritim dengan komponen manusia di ruang-ruang maritim. Oleh sebab itu, setiap kebijakan yang menyasar pada aspek manusia akan berdampak pada komponen alamnya, begitu juga sebaliknya. Prinsip keberlanjutan (sustainability) dapat menjadi acuan dalam setiap pengembangan sumberdaya maritim. Sedangkan

Pendekatan Geografi dalam Geomaritim

pendekatan kompleks kewilayahan mengarahkan bahwa setiap wilayah tersusun oleh komponen-komponen sumberdaya maritim yang saling berinteraksi, berinterelasi, dan akhirnya berinterdependensi,sehingga agar setiap komponen dapat mengalir dengan efektif dan efisien diperlukan alur-alur aliran yang lancar berdasarkan karakteristik distribusinya.

Ruang kajian geomaritim bukan hanya berada di kawasan laut semata, melainkan berkaitan pula dengan segala aktivitas di darat yang akan mempengaruhi keberlanjutan sumberdaya di laut

Implikasi dimana ruang-ruang kajian yang dapat digunakan dalam mengaplikasikan paradigma Paradigma Geomaritim : Upaya Realisasi Pembangunan Maritim Indonesia

105

geomaritim ini?. Jika hanya didasarkan pada kajian maritime geography, maka ruang kajian sebatas kepada 3 (tiga) area yakni blue water (open acean hubungannya dengan resources beyond national jurisdiction), green water (kawasan laut dangkal / the sea bed area), dan brown water (kawasan laut dangkal di perairan muara-muara sungai). Akan tetapi, didasari oleh keberadaan ketiga pendekatan geografi dalam paradigma geomaritim, maka ruang kajian disini bukan hanya berada di kawasan laut semata, melainkan berkaitan pula dengan segala aktivitas di darat yang akan mempengaruhi keberlanjutan sumberdaya di laut. Upland Area dapat mempengaruhi Lowland Area, begitu juga sebaliknya. Perlu adanya perubahan pola pikir yang sebelumnya selalu berorientasi pada daratan menjadi berorientasi kelautan. Masih banyak sumberdaya alam laut yang belum dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Hal itu mengakibatkan munculnya banyak permasalahan. Untuk mendukung perubahan pola pikir demi pembangunan nasional poros maritim dunia, kita membutuhkan senjata berupa sebuah sistem dan informasi. Tanpa adanya sistem dan informasi yang cepat, tepat dan akurat maka pembangunan nasional poros maritim dunia tidak akan tercapai. Ruang Kajian Geomaritim

PELABUHAN MODERN Terminal Jamrud, Surabaya

106

GEOMARITIM

FOTO : DODOHAWE


107

Geospasial untuk

Inovasi Pembangunan Maritim Indonesia

Citra foto udara format kecil yang menunjukkan Titik Dasar (TD 144) dekat Pulau Batu Nunggal, Tanjung Tawulan, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat dalam Pemetaan Pulau-pulau Terluar Indonesia oleh Pusat Batas Wilayah BIG dihasilkan dengan Wahana Udara Nir-Awak

108

GEOMARITIM

109

Geospasial untuk Inovasi Pembangunan Maritim SUMBERIndonesia : PUSAT BATAS WILAYAH, BIG

Pendidikan Geospasial untuk Penyelenggaraan IG Kemaritiman

M

asih banyak sumberdaya alam laut yang belum dikelola dan dimanfaatkan dengan baik oleh negara kita sendiri. Hal itu mengakibatkan muncul banyak permasalahan-permasalahan yang merugikan bangsa akibat dari kurangnya perhatian negara terhadap kondisi kelautan. Untuk mendukung perubahan pola pikir yang sebelumnya selalu berorientasi pada daratan menjadi kelautan demi pembangunan nasional poros maritim kita membutuhkan senjata yaitu sebuah sistem dan informasi. Tanpa adanya sistem dan informasi yang cepat, tepat dan akurat maka pembangunan nasional poros maritim tidak akan tercapai. Dalam rangka mendukung pembangunan nasional sebagai poros maritim dunia, dibutuhkan suatu sistem dan informasi yang khusus, yang tidak sama dengan sistem dan informasi yang digunakan untuk pembangunan di wilayah darat. Sistem dan informasi yang digunakan untuk mendukung pembangunan poros maritim sebaiknya memiliki kriteria-kriteria seperti berikut : 1. Mampu mencakup area yang luas 2. Memberikan informasi yang cepat, tepat, akurat dan realtime 3. Memiliki kemampuan perbaharuan data yang tinggi (fast update) atau resolusi temporal yang tinggi 4. Dapat diakses secara umum

110

GEOMARITIM

5. Dapat didistribusikan secara luas, cepat, baik institusi pemerintah, swasta maupun umum 6. Murah, akurat dan dapat dipercaya serta konsisten 7. Terintegrasi dengan data dan informasi geospasial lainnya Sistem dan informasi geospasial merupakan jawaban dari semua kriteria diatas.Sistem dan informasi geospasial mampu menampilkan informasi ruang XYZ (apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana), dimana hal tersebut merupakan kriteria yang tepat untuk kemaritiman Indonesia yang memiliki sifat dinamis, wilayah yang luas, akses yang tidak mudah. Dalam mendukung pembangunan poros maritim Indonesia, informasi geospasial dibagi menjadi 3 komponen yaitu Pendidikan, Teknologi Geospasial dan Lembaga serta Kebijakan.

P

endidikan geospasial dalam aspek kemaritiman, merupakan salah satu dari tiga komponen penting untuk mendukung pembangunan nasional poros maritim dunia. Komponen pendidikan diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dibidang geospasial kemaritiman dengan cara memunculkan dan membangun kesadaran pola pikir yang berorientasi kemaritiman dan menghasilkan sumberdaya manusia yang “melek geospasial”. Sumberdaya manusia tersebut harus mampu dalam menyelenggarakan dan mengintegrasikan informasi geospasial. Sumber daya manusia menjadi hal yang penting dalam menunjang perkembangan penyediaan informasi kemaritiman. Integrasi yang baik antar bidang ilmu menjadi faktor kuat untuk membangun kemaritiman Indonesia. Salah satu bidang ilmu yang diharapkan mampu menjadi dasar dan mendukung perkembangan kemaritiman di Indonesia adalah Geografi. Bidang keilmuan Geografi diharapkan mampu merangkul disiplin ilmu lain sehingga dapat mengkolaborasikan dan meningkatkan teknologi dan informasi geospasial dari potensi kemaritiman di Indonesia. Perolehan informasi geospasial untuk perolehan informasi potensi kemaritiman Indonesia dapat dilakukan mulai dari tingkat Sekolah Menengah Atas atau Kejuruan hingga tahap Doktoral. Semakin awal generasi muda Indonesia diperkenalkan dan diberikan

pemahaman mengenai informasi geospasial dan kemaritiman Indonesia, akan dapat memunculkan pola pikir, ketertarikan dan rasa cinta akan kemaritiman Indonesia. Indonesia sendiri telah memiliki 59 SMK yang bergerak dibidang teknik survei dan pemetaan dan 41 Universitas yang memiliki bidang Geografi yang diharapkan dapat menghasilkan generasi muda yang mampu berpartisipasi dalam pengembangan kemaritiman melalui bidang ilmu Geografi. Isu utama dalam menanamkan pemahaman dan pola pikir geospasial serta kemaritiman adalah kurikulum pendidikan, yang belum mendukung dan berorientasi kearah tersebut, baik pada sekolah menengah umum maupun pada tingkat universitas. Pembelajaran dini mengenai ilmu geospasial dan kelautan hanya ada pada sekolah menengah kejuruan, sedangkan mayoritas pelajar duduk pada bangku sekolah menengah umum. Terlebih lagi ada ketidaksesuaian penempatan ilmu Geografi dalam kurikulum sekolah menengah, yaitu mengkategorikan kedalam rumpun ilmu sosial sehingga pembelajaran ilmu geospasial dan kemaritiman sangat minim. Akademisi diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran baik dibidang sosial maupun saintek untuk memaksimalkan potensi maritim yang dimiliki oleh Indonesia, sehingga mampu memajukan dan mensejahterakan bangsa sesuai dengan misi dan Nawa Cita Presiden Ir. Joko Widodo.

Geospasial untuk Inovasi Pembangunan Maritim Indonesia

111

Tabel 7. SMK Jurusan Teknik Survei dan Pemetaan

Tabel 8. Universitas dengan Bidang Geografi di Indonesia No.

SMK JURUSAN TEKNIK SURVEI DAN PEMETAAN No

112

Nama Sekolah

No

Nama Sekolah

1

SMK Geo Informatika

31

SMK Negeri 3 Ogan Komering Ulu

2

SMK Adi Sanggoro

32

SMK Negeri 2 Muara Enim

3

SMK Negeri 1 Sukabumi

33

SMK Negeri 3 Sekayu

4

SMKPu Negeri Bandung Provinsi Jawa Barat

34

SMK Negeri 2 Palembang

5

SMK Negeri 5 Bandung

35

SMK Negeri 2 Terbanggi Besar

6

SMK Negeri 1 Blora

36

SMK Negeri 2 Bandar Lampung

7

SMK 1 Kedungwuni Kabupaten Pekalongan

37

SMK Negeri 1 Sintang

8

SMK Negeri 2 Yogyakarta

38

SMK Negeri 1 Sekadau

9

SMK Negeri 1 Singosari

39

SMK Negeri 4 Pontianak

10

SMK Negeri 3 Jombang

40

SMK Negeri 1 Palangka Raya

11

SMK Negeri 1 Nganjuk

41

SMK Negeri 5 Banjarmasin

12

SMK Negeri 2 Bojonegoro

42

SMK Muhammadiyah 1 Sangatta

13

SMK Pekerjaan Umum Malang

43

SMK Negeri 4 Penajam Paser Utara

14

SMK Negeri 1 Madiun

44

15

SMK Negeri 4 Meulaboh

16 17

Universitas

Prodi / Bidang studi

No.

Universitas

Prodi / Bidang studi

1

Universitas Syiah Kuala

Pendidikan Geografi

16

Universitas Veteran Sukoharjo

Pendidikan Geografi

2

Universitas Negeri Medan

Pendidikan Geografi / Geografi

17

Universitas Negeri Surabaya

Pendidikan Geografi

3

Universitas Negeri Padang

Pendidikan Geografi / Geografi

18

Universitas Negeri Malang

Pendidikan Geografi

19

Universitas Kanjuruhan

Pendidikan Geografi

4

STKIP PGRI Sumbar

Prodi Pendidikan Geografi

5

STKIP Ahlussunnah Bukittinggi

Pendidikan Geografi

6

Universitas PGRI Palembang


7

Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H

Jur. Pendidikan Geografi FKIP

8

Universitas Negeri Lampung

Pendidikan Geografi

Regional Jawa

Regional Bali-Nusa Tenggara 1

Universitas Pendidikan Ganesha

Pendidikan Geografi

2

Universitas Muhammadiyah Mataram

Pendidikan Geografi

Regional Bali-Nusa Tenggara 3

Universitas Nusa Cendana

Pendidikan Geografi

4

STKIP Hamzanwadi

Pendidikan Geografi

5

Universitas Nusa Lontar

Geografi

1

Universitas Indonesia

Departemen Geografi

2

Universitas Negeri Jakarta

Jurusan Pendidikan Geografi

1

Universitas Lambung Mangkurat Pendidikan Geografi

SMK Negeri 1 Balikpapan

3

Universitas Prof. Dr. Hamka

Pendidikan Geografi

2

Universitas Mulawarman

Pendidikan Geografi

45

SMK Negeri 2 Samarinda

4

Universitas Islam 45

Pendidikan Geografi

3

IKIP PGRI Pontianak

Pendidikan Geografi

SMK Negeri 2 Sigli

46

SMK Negeri 15 Samarinda

5

4

Universitas PGRI Palangkaraya


47

SMK Negeri 2 Manado

Universitas Pendidikan Indonesia

Pendidikan Geografi

SMK Negeri 1 Bireuen

18

SMK Negeri 1 Balige

48

SMK Negeri 1 Bungku Barat

6

Universitas Bale Bandung

Pendidikan Geografi

19

SMK Negeri 1 Percut Sei Tuan

49

SMK Negeri 2 Palopo

7

20

SMK Negeri 1 Ampek Nagari

50

SMKn 2 Kendari

Universitas Siliwangi Tasikmalaya

Prodi Pendidikan Geografi FKIP

21

SMK Negeri 1 Bukittinggi

51

SMK Negeri 3 Mataram

8

Pendidikan Geografi

22

SMK Negeri 2 Payakumbuh

52

SMK Negeri 2 Ende

Universitas Muhammadiyah Purwokerto

23

SMK Negeri 4 Pariaman

53

SMK Negeri 2 Kupang

9

Universitas Negeri Semarang

Pendidikan Geografi

24

SMK Negeri 1 Telukkuantan

54

SMK Negeri 3 Merauke

10

IKIP Veteran Semarang

Pendidikan Geografi

25

SMK Negeri 2 Tembilahan

55

SMK Negeri 2 Bengkulu

11

Universitas Gadjah Mada

Fakultas Geografi

26

SMK Negeri 1 Mempura

56

SMK Negeri 4 Tangerang

12

Universitas Negeri Yogyakarta

Jurusan Pendidikan Geografi

27

SMK Taruna Pekanbaru

57

SMK Negeri 3 Gorontalo

13

Universitas Widya Dharma

Pendidikan Geografi

28

SMK Negeri 2 Pekanbaru

58

SMK Negeri 2 Ternate

14

Fakultas Geografi

29

SMK Negeri 2 Dumai

59

SMK Negeri 3 Tanjung Selor

Universitas Muhammadiyah Surakarta

30

SMK Negeri 1 Sarolangun

15

Universitas Negeri Sebelas Maret

Prodi Geografi FKIP

GEOMARITIM

Regional Kalimantan

Regional Sulawesi 1

Universitas Negeri Makasar

Geografi

2

Universitas Tadulako

Pendidikan Geografi

3

Universitas Negeri Gorontalo

Geografi

Regional Maluku-Papua 1

Universitas Pattimura

Pendidikan Geografi

2

Universitas Cendrawasih

Pendidikan Geografi


113

PHILLIPPINES

MALAYSIA

UNIVERSITAS BIDANG GEOGRAFI DAN SMK PROGRAM STUDI KEAHLIAN SURVEI DAN PEMETAAN

BRUNEI

MALAYSIA SINGAPORE SU

KALIMANTAN

M

AT E

SULAWESI

R

A

PAPUA

INDONESIA

P N

JAWA TIMOR LESTE

114

AUSTRALIA GEOMARITIM

SUMBER: http://datapokok.ditpsmk.net/ GRAFIK: YONIARHUFAN, ARDHA


115

Informasi Geospasial dalam Memajukan Kemaritiman Indonesia

I

nformasi geospasial sebagai salah satu komponen pendukung pembangunan poros maritim Indonesia, ditujukan untuk meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam kemaritiman serta sebagai alat untuk menjaga keamanan dan kedaulatan NKRI. Luas perairan di Indonesia hampir dua per tiga dari luasan keseluruhan negara. Luas wilayah laut yang luas tersebut tidak sebanding dengan pemanfaatannya yang masih sangat minim. Sumberdaya alam laut yang sangat berlimpah dan seharusnya dapat digunakan untuk mensejahterakan rakyat sebesar-besarnya masih belum dikelola dengan baik, akibatnya sumberdaya alam tersebut tidak dapat dinikmati oleh bangsa Indonesia melainkan oleh negara lain. Sebagai negara dengan perairan yang sangat luas, ketersediaan informasi geospasial dalam bidang kemaritiman menjadi penentu dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya yang optimal. Selama ini penyediaan data kemaritiman memiliki kendala dalam pemanfaatan teknologi dan biaya yang besar. selain itu laut yang sangat dinamis menuntut penyediaan data yang mendekati kondisi sebenarnya (real-time) tentunya tidak mudah. Kecepatan, ketepatan dan rutinitas informasi

116

geospasial menjadi hal yang sangat penting dalam pengelolaan sumberdaya alam kemaritiman. Dalam pengumpulannya data kemaritiman dapat diperoleh melalui dua cara yaitu dengan pengukuran langsung maupun tidak langsung. Pengukuran secara langsung memberikan informasi yang akurat terhadap kondisi sebenarnya namun membutuhkan usaha dan biaya yang tidak sedikit. Salah satu informasi kemaritiman yang perlu diketahui secara langsung adalah pasang surut muka laut yang sangat penting bagi pembangunan infrastruktur pesisir, peringatan dini tsunami, pengembangan energi berbasis pasang surut dan acuan dalam pengukuran jaring kontrol geodesi. BIG selama ini telah mengembangkan penyediaan informasi pasang surut muka laut dengan membangun 128 stasiun pasang surut yang tersebar di seluruh negeri. Stasiun pasang surut tersebut bekerja secara online untuk mengirimkan data secara realtime yang dapat diakses secara langsung oleh pengguna melalui situs tides.big.go.id. Dalam penyediaan Informasi Geospasial Dasar kemaritiman, BIG memiliki peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) dan peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) multi skala yang dilengkapi dengan

Seorang petugas daerah sedang melakukan pengecekan pada stasiun pasang surut BIG di Batu Karas, Pangandaran, Jawa Barat

GEOMARITIM

Geospasial untuk Inovasi Pembangunan Maritim Indonesia FOTO : DOK. BIG

117

118

GEOMARITIM


119

informasi kedalaman perairan atau bathimetri. Dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar tersebut, akuisisi data dilakukan secara langsung melalui survei hidrografi dengan mengukur kedalaman perairan. Dengan informasi yang ada, peta LPI dan LLN menjadi acuan dalam memberikan gambaran perairan nasional dan penyusunan peta tematik kemaritiman.

Memiliki perairan yang sangat luas dan sumberdaya alam yang melimpah, akuisisi data secara langsung memiliki banyak hambatan. Pendekatan yang dapat dilakukan adalah menggunakan pengukuran secara tidak langsung dengan pemanfaatan teknologi penginderaan jauh. Pemanfaatan teknologi penginderaan jauh sistem satelit, memiliki banyak kelebihan antara lain: 1) mampu

melakukan perolehan informasi tanpa kontak langsung dengan objek yang dikaji, 2) mampu memberikan informasi dalam konteks spasial dan temporal yang tinggi bahkan realtime, 3) memberikan informasi pada wilayah yang sulit diakses, 4) menyediakan informasi pada berbagai skala dan tingkat kedetilan. 5) mengurangi biaya untuk survei lapangan hidrografi, dan 6) memberikan informasi pada wilayah yang luas. Pemanfaatan data penginderaan jauh dalam kaitannya dengan sumberdaya alam khususnya kelautan contohnya adalah pemetaan daerah potensi penangkapan ikan. Data citra satelit penginderaan jauh mampu memprediksi secara spasial dan temporal lokasi-lokasi berkumpulnya ikan. Tempat berkumpulnya ikan tersebut dapat dipetakan dengan menggunakan berbagai macam citra satelit resolusi temporal tinggi dan mencakup wilayah perairan yang luas. Citra satelit dengan resolusi temporal tinggi digunakan karena dapat memetakan lokasi berkumpulnya ikan memerlukan presisi temporal yang tinggi dikarenakan tingginya dinamika kondisi laut di Indonesia. Pemetaan lokasi potensi penangkapan ikan dilakukan secara rutin sehingga mampu meningkatkan jumlah tangkapan ikan nelayan lokal yang biasanya hanya mengandalkan pengetahuan tradisional. Saat ini pemetaan daerah potensial penangkapan ikan telah secara rutin dilakukan oleh Balai Penelitian dan Observasi Laut (BPOL), Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan nama produk Peta Prakiraan Daerah Penangkapan Ikan (PPDPI).

Peta Potensi Penangkapan Ikan Sumber : BPOL, 2015

120

GEOMARITIM

LAPAN juga telah mengembangkan satelit penginderaan jauh TUBSAT, dengan data yang dihasilkan berupa video. Meskipun demikian, citra TUBSAT pemanfaatannya belum operasional. LAPAN

juga telah meluncurkan satelit kedua dengan nama A2/ ORARI, dimana satelit ini memiliki beberapa kelebihan daripada satelit sebelumnya yaitu data yang dihasilkan berupa gambar dengan resolusi spasial yang lebih baik yaitu 3,5 meter untuk pankromatik dan 5 meter untuk multispektral. Keberadaan satelit ini memberi harapan baru dalam dunia kemaritiman. Dimana penyediaan data citra penginderaan jauh untuk kepentingan nasional akan berkembang dan dalam lingkup kemaritiman ketersediaan data tersebut meningkatkan ketersediaan informasi geospasial kemaritiman. Secara umum,

Satelit A2/ORARI LAPAN didesain untuk meliput seluruh wilayah nasional Satelit berada pada orbit Near-Equatorial pada lintang 8-10 derajat Sumber : lapan.go.id


121

misi utama dari satelit A2/ORARI adalah memonitor lalu lintas kapal dari angkasa melalui Automatic Identification System (AIS-ASR100), menyediakan saran komunikasi bagi komunitas Radio Amatir Indonesia (ORARI) menggunakan frekuensi gelombang radio amatir untuk keperluan mitigasi bencana, dan sebagai sistem pemantauan permukaan bumi negara kepulauan Indonesia. Penyediaan informasi geospasial kemaritiman juga membutuhkan sensor penginderaan jauh aktif yang mampu menembus awan karena objek dibawah awan tidak akan terlihat melalui sistem penginderaan jauh pasif, dan akan mengganggu proses pemantauan seperti deteksi kapal ilegal yang mengganggu kedaulatan negara. Saat ini pemerintah dalam mendeteksi aktifitas kapal di perairan nusantara menggunakan satelit dengan sensor aktif radar seperti citra RADARSAT sehingga aktifitas kapal dapat diketahui tanpa adanya hambatan tutupan awan. Selain itu, perlu adanya sensor termal yang nantinya akan diolah lebih lanjut untuk menentukan daerah potensi penangkapan ikan.

Satu Peta Habitat Lamun Nasional, Mangrove dan Karakteristik Laut Nasional merupakan beberapa capaian dari kebijakan satu peta (One Map Policy) dalam bidang kemaritiman. Ketiga peta tersebut ditandatangani dan disepakati oleh beberapa kementerian lembaga terkait untuk menjadi rujukan bersama

122

GEOMARITIM

Sumberdaya alam lain terkait kemaritiman yang perlu dipetakan adalah terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove, batimetri, morfologi dasar laut, dan dinamika oseanografi. Integrasi data penginderaan jauh sistem aktif dan pasif, spaceborne maupun airborne, dan data lapangan hasil survei hidrografi maupun sistem pelaporan otomatis seperti Argo Float sangat bermanfaat dalam proses pemetaan sumberdaya alam tersebut. Penyelenggaraan informasi geospasial tematik kemaritiman dapat dilakukan melalui berbagai penyedia data termasuk kementerian lembaga terkait. BIG dalam hal ini telah berperan dalam penyediaan Informasi Geospasial Dasar dan Tematik kemaritiman Geospasial untuk Inovasi Pembangunan Maritim Indonesia

123

serta kebijakan terkait hal tersebut, seperti One Map Policy. Sebuah capaian besar pada tanggal 22 Desember 2014 berhasil disepakati satu peta mangrove nasional, habitat lamun nasional, dan karakteristik laut nasional. Hal tersebut menjadi batu loncatan dalam efisiensi penyelenggaraan informasi geospasial dalam bidang kemaritiman kedepan. Selain itu kebutuhan informasi geospasial kemaritiman lain yang diperlukan terus dikembangkan seperti informasi lahan garam nasional. Informasi Geospasial Tematik (IGT) lahan garam merupakan data yang esensial untuk menyusun kebijakan dan perencanaan pergaraman nasional. Data geospasial lahan garam yang akurat akan dapat memberikan gambaran nyata mengenai produksi garam nasional. Ketersediaan informasi geospasial lahan garam sangat penting dalam menentukan pencapaian target Program Nasional Swasembada Garam. Salah satu bentuk dukungan BIG dalam program tersebut adalah dengan menyelenggarakan kegiatan pemetaan lahan garam yang telah berlangsung sejak tahun 2010 hingga 2013. Pada tahun 2010, BIG memetakan beberapa sentra produksi garam secara persil di wilayah Jawa – Madura, pada tahun 2011 memetakan lahan garam secara nasional, lalu pada tahun 2013 melanjutkan kegiatan pada tahun 2010 yaitu memetakan lahan garam secara persil diluar wilayah Jawa yaitu di provinsi Bali, NTB, NTT, dan Sulawesi Selatan.

124

Hasil dijitasi persil lahan garam di daerah Pujut, Lombok Tengah GEOMARITIM


125

Sumber : BIG

Pengembangan Teknologi Geospasial untuk Kemaritiman Indonesia

L

autan Indonesia di satu sisi merupakan sebuah berkah yang menyimpan kekayaan sumberdaya alam yang melimpah, akan tetapi di sisi lain juga menjadi rintangan dan hambatan dalam menjaga kedaulatan negara. Wilayah yang luas dan lemahnya pemantauan batas negara bagian laut akibat keterbatasan sarana akses dan teknologi yang dimiliki menjadikan pengamanan laut Indonesia menjadi penuh kendala dan tantangan. Kendala dan tantangan tersebut dapat diringankan maupun diselesaikan dengan bantuan teknologi geospasial penginderaan jauh. Data penginderaan jauh, dalam wujud yang beranekaragam, sangat efektif digunakan untuk menjaga pertahanan, keamanan, serta kedaulatan wilayah Negara Indonesia. Beberapa aktivitas yang dapat dibantu oleh teknologi penginderaan jauh antara lain: 1) pemantauan rute pelayaran dan aktivitas kapal asing, 2) pemantauan aktivitas dan pergerakan kapal lokal maupun nasional, 3) pemantauan tumpahan minyak (oil spill) yang dapat menghancurkan ekosistem perairan laut, dan 4) pemantauan kondisi meteorologis, klimatologis, dan oseanografis untuk memberikan peringatan dini terhadap bencana alam. Selain itu pemantauan dapat dilakukan juga menggunakan Drone. Drone pada dasarnya bertujuan untuk mengurangi resiko kematian dari awak kapal atau petugas keamanan. Drone dapat digunakan setiap

126

GEOMARITIM

hari untuk pengawasan tapal batas. Penggunaan Drone akan sangat membantu instansi terkait dalam menjaga kedaulatan negara dari illegal, unreported, unregulated (IUU) fishing, pengubahan tapal batas, dan penyelundupan imigran maupun barang ilegal. Drone akan memberikan informasi berupa koordinat maupun gambaran kondisi dilapangan secara cepat kepada polisi laut maupun instansi keamanan laut terdekat sehingga dapat segera ditangani. Salah satu kendala yang mungkin dihadapi dalam penggunaan Drone adalah permasalahan keamanan data. Data yang dikirim dari oleh Drone akan bocor apabila satelit pengawasan masih menumpang milik negara lain. Drone memiliki resolusi temporal yang lebih baik daripada citra satelit pada umumnya, sehingga monitoring dapat dilakukan setiap hari. Indonesia sendiri memiliki peneliti ahli dibidang UAV yaitu Profesor Josaphat Tetuko Sri Sumantyo. Beliau telah mengembangkan teknologi UAV dengan produknya yaitu Indonesia Sky Scanner Drone “Garuda”. Drone “Garuda” ini memiliki teknologi yang canggih, dimana mampu terbang pada lapisan Stratosfer pada ketinggian 13 – 20 kilometer dan dapat berfungsi baik sebagai Drone maupun satelit. Dibandingkan dengan Drone yang lain, Drone tersebut relatif murah dengan kisaran harga 10 – 15 Milyar tiap unitnya sehingga akan mampu menghemat anggaran negara. Untuk dapat memantau

seluruh wilayah Indonesia, dibutuhkan 15 unit Drone “Garuda” di tiap komando TNI AU. Jika hanya digunakan untuk memantau daerah perbatasan yang kritis hanya dibutuhkan 6 unit Drone. Drone tersebut dapat membawa berbagai macam sensor penginderaan jauh sesuai kebutuhan, seperti Synthetic Aperture Radar (SAR), hyperspectral dan temperature camera, high resolution dan high vision camera.

Ada baiknya kita bercermin pada Negara Korea Selatan, dimana mereka telah mengembangkan program penyediaan data geospasial untuk mendukung kemaritiman dalam bentuk satelit GOCI (Geostationary Ocean Color Imager). Satelit GOCI yang diluncurkan pada tahun 2010 merupakan satelit Ocean Color pertama dengan orbit geostationary, yang artinya satelit ini

Ilustrasi Drone JX-1 (kanan atas)yang dikembangkan oleh Josaphat Microwave Remote Sensing Laboratory, Chiba University. dan konsep Drone Garuda (kiri bawah) di Wilayah Indonesia Sumber : http://www2.cr.chiba-u.jp/jmrsl


127

diluncurkan dengan tujuan utama untuk mengindera dinamika yang terjadi di laut. GOCI, yang hanya khusus merekam wilayah Korea Selatan dan sekitarnya tersebut, ditujukan untuk memberikan informasi kelautan secara cepat, akurat dan temporal tinggi. GOCI mampu memberikan gambaran permukaan bumi hingga delapan kali dalam satu hari, sehingga dinamika oseanografi dapat disajikan secara dinamis dan utuh. Tersedianya data dengan resolusi temporal yang sangat tinggi ini mampu membuka pemahaman baru yang lebih baik dan lengkap bagi Negara Korea Selatan mengenai kondisi dan potensi wilayah lautnya. GOCI mampu menyediakan data yang dibutuhkan untuk menurunkan informasi geospasial kemaritiman

antara lain karakteristik optis air laut, SPL, konsentrasi klorofil, material tersuspensi, dan CDOM (Colored Dissolved Organic Matter). Informasi tersebut dapat dimodelkan dan diintegrasikan satu sama lain untuk memberikan informasi yang jauh lebih bermakna seperti peringatan adanya algae bloom, produksi primer lautan, daerah potensial penangkapan ikan, arah dan kecepatan arus, yang dimana semuanya diperoleh dengan frekuensi temporal yang tinggi, sesuai dengan dinamika oseanografi yang tinggi pula. Dengan segala informasi tersebut, Korea Selatan sangat siap untuk mengelola wilayah lautnya. Merupakan sebuah ironi dimana negara dengan luas wilayah laut yang sangat sempit dibanding Indonesia justru mempunyai kesadaran yang tinggi dalam mengelola wilayah lautnya.

Tabel 9. Produk Satelit GOCI Milik Korea Selatan PRODUCT

DESCRIPTION

Water-leaving radiance

The radiance assumed to be measured at the very surface of the water under the atmosphere

Normalized water leaving radiance

The water leaving radiance assumed to be measured at nadir, as if there was no atmosphere with the Sun at zenith

Optical properties of water

K-coeficient Absorption coefficient Backscaterring coefficient

Chlorophil

Concentration of phytoplankton chlorophyll in ocean water

TSS

Total suspended sediment concentration in ocean water

CDOM

Colored dissolved organic matter concentration in ocean water

Red tide

Red tide index information

Fishing ground information

Fishing ground probability index, fishing ground prediction

Underwater visibility

Degree of clarity of the ocean observed by the naked eye

Sea surface current vector

Sea surface current direction/speed

Atm. & earth environment

Yellow dust, Vegetation index

Water quality

Coastal water quality level estimation

Primary productivity

The production of Organic compund from carbon dioxide, principally through the process of photosynthesis

128

GEOMARITIM

Citra Satelit GOCI, Korea Selatan


129

Selain itu salah satu tantangan yang harus dihadapi adalah pemetaan dasar skala besar, dimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (UU-IG), yang menyebutkan bahwa penyediaan Peta LPI dilakukan hingga skala 1:1.000. Pengembangan teknologi terkait dengan akuisisi data untuk pemetaan bathimetri skala besar perlu dilakukan. Beberapa pengembangan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut antara lain menggunakan LIDAR dan Unmanned Aerial Vehicle (UAV). LIDAR batimetri digunakan untuk menentukan kedalaman air dengan mengukur waktu tunda antara transmisi dan sinyal kembali. Sistem menggunakan laser yang diterima pada dua frekuensi: pulsa frekuensi inframerah yang lebih rendah tercermin dari permukaan laut, sementara laser hijau yang memiliki frekuensi lebih tinggi menembus melalui kolom air dan mencerminkan kondisi dasar laut. Analisis dua pulsa yang berbeda ini digunakan untuk membangun kedalaman air dan ketinggian garis pantai. Dengan kejernihan air yang baik, sistem ini dapat mencapai kedalaman 50 meter. Sedangkan UAV dapat digunakan untuk pemetaan skala besar secara detil dan analisis garis pantai dengan melihat perubahan garis pantai pada kondisi pasang surut yang berbeda. Kedua teknologi tersebut juga dapat digunakan untuk memperoleh data di daerah dengan garis pantai yang kompleks dan kasar di mana kapal permukaan tidak dapat beroperasi secara efisien atau aman karena batu, rumput laut atau kondisi tertentu. BIG sebagai lembaga yang berwenang dalam penyelenggaraan LPI skala besar, bersama beberapa lembaga terkait dan pihak swasta terus melakukan pengembangan teknologi untuk pemetaan kelautan dalam menghadapi tantangan kedepan.

Ilustrasi LIDAR Bathymetry Sumber : KOMPSAT-3 Image,www.pelydryn.co.uk

130

GEOMARITIM


131

Konstelasi Kelembagaan dan Kebijakan dalam Menangani Informasi Geospasial

Tabel 10. Tugas dan Kewenangan Instansi Penyedia Data Geospasial No. 1

Instansi Badan Informasi Geospasial (BIG )

Tugas dan Kewenangan 1. Menyelenggarakan IGD yang terdiri dari jaring kontrol geodesi dan peta dasar 2. Meningkatkan kapasitas dan operasi sistem pengolahan data satelit penginderaan jauh resolusi tinggi untuk keperluan survei dan pemetaan nasional 3. Membuat citra tegak satelit penginderaan jauh resolusi tinggi untuk keperluan survei dan pemetaan berdasarkan hasil pengolahan atas data satelit penginderaan jauh resolusi tinggi berupa koreksi radiometrik dan spektral yang dilakukan oleh LAPAN

P

engelolaan sumberdaya kelautan akan dapat berjalan dengan baik dengan adanya sinergi yang baik antar institusi pemerintah. Sinergi ini sangat diperlukan terutama dalam pengelolaan data geospasial kemaritiman, dimana antar instansi diharapkan dapat saling mendukung demi kemajuan pembangunan nasional poros maritim dunia. Demikian juga antara pemerintah dan swasta. Instansi terkait diharapkan dapat memberikan informasi geospasial sesuai tugas pokoknya yang dipunyai, sehingga kedepan tidak lagi ada overlapping maupun dualisme data dan informasi penentuan kebijakan. Kondisi ini juga akan sangat membantu program kebijakan pemerintah “One Map Policy”. Tiap instansi pemerintah nantinya akan memiliki kewenangan seperti yang tertera pada Tabel sebagai berikut.

Peraturan 1. UU No.4/2011 tentang Informasi Geospasial 2. Inpres No. 6/2012 tentang Penyediaan, Penggunaan, Pengendalian Kualitas, Pengolahan dan Distribusi Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi 3. Perpres No. 27/2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN)

4. Melaksanakan penyimpanan dan pengamanan citra tegak satelit penginderaan jauh resolusi tinggi 5. Melaksanakan penyebarluasan citra tegak satelit penginderaan jauh resolusi tinggi melalui Infrastruktur Data Spasial Nasional 6. Bersama Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional melakukan pengendalian kualitas terhadap data satelit penginderaan jauh resolusi tinggi 2

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)

1. menyediakan data satelit penginderaan jauh resolusi tinggi dengan lisensi Pemerintah Indonesia 2. meningkatkan kapasitas dan operasi sistem akuisisi data satelit penginderaan jauh resolusi tinggi

Inpres No. 6/2012 tentang Penyediaan, Penggunaan, Pengendalian Kualitas, Pengolahan dan Distribusi Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi

3. melaksanakan penyediaan data satelit penginderaan jauh resolusi tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 4. melakukan pengolahan atas data satelit penginderaan jauh resolusi tinggi berupa koreksi radiometrik dan spektral 5. membuat metadata atas data satelit penginderaan jauh resolusi tinggi sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) 6. melakukan penyimpanan data satelit penginderaan jauh resolusi tinggi 7. bersama BIG melakukan pengendalian kualitas terhadap data satelit penginderaan jauh resolusi tinggi

132

GEOMARITIM


133

No. 3

Instansi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

Tugas dan Kewenangan 1. melakukan pemetaan wilayah laut nasional dengan menyusun Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN) 2. Merumuskan kebijakan strategis operasionalisasi RTRLN dan rencana zonasi kawasan Laut 3. Merumuskan program sektoral dalam rangka perwujudan RTRLN dan rencana zonasi kawasan Laut

Peraturan

No.

Instansi

1. UU No 32/2014 tentang kelautan 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 15/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Tugas dan Kewenangan

Peraturan

3. Berkontribusi terhadap terpeliharanya lingkungan laut, penetapan batas Negara dan batas wilayah laut

2. Keputusan Presiden No. 164/1960 tentang Penggabungan Pejabatan Hidrografi Jawatan Pelayaran ke dalam Jawatan Hidrografi Angkatan Laut Jawatan Hidrografi Angkatan Laut

4. Terpeliharanya data dan informasi Hidro-oseanografi yang mutakhir, berkualitas dan terpadu

3. KEP/20/VII/1997 tentang organisasi dan prosedur Dishidros, menetapkan bahwa Dishidros bertugas membina dan melaksanakan fungsi hidrooseanografi untuk kepentingan TNI maupun untuk kepentingan umum

4. Melaksanakan program strategis dan sektoral dalam rangka mewujudkan RTRLN dan zonasi kawasan Laut 4

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

1. Pelayanan jasa riset, observasi dan survei kelautan 2. Pengkajian dan penerapan teknologi survei, observasi dan riset kelautan 3. Peningkatan kapasitas dan kompetensi riset, observasi dan survei kelautan

5

Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan (P3GL) – ESDM

1. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian, pengembangan dan perekayasaan, pengkajian, survei dan pemetaan di bidang geologi kelautan 2. pelaksanaan penelitian, pengembangan, perekayasaan, pengkajian, survei dan pemetaan, serta pengelolaan pengetahuan dan inovasi di bidang geologi kelautan 3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan, pengkajian, survei dan pemetaan di bidang geologi kelautan 4. pelaksanaan administrasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan

6

Pusat Penelitian Oseanografi (P20) LIPI

7

Dinas Hidro 1. Mendukung data dan informasi atas dan bawah Oseanografi permukaan laut (Dishidros) – TNI AL 2. Meningkatkan kualitas produk Dishidros dengan mengacu pada standar dan aturan internasional sebagai upaya terjaminnya keselamatan bernavigasi di laut

134

GEOMARITIM

1. melaksanakan penelitian dan penyiapan kebijakan, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis, penyusunan rencana dan program bidang oseanografi, serta evaluasi dan penyusunan laporan

Keppres No.47 Tahun 1991 tentang Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Direktorat Inventarisasi Sumberdaya Alam (Dit.ISDA) berubah menjadi Direktorat Teknologi Inventarisasi Sumberdaya Alam 1.Peraturan Menteri ESDM No. 18 Tahun 2010, tanggal 22 November 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, PPPGL

4. IHO No. 64/1951 tentang peta dan informasi yang dihasilkan atau diterbitkan oleh Dishidros mempunyai standar kualitas internasional 8

Badan Metorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

1. Menyediakan informasi meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika wilayah laut

UU No. 31/2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

2.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Surat Keputusan RI No. 10/1970 tentang penetapan sebagai lembaga berskala nasional dengan nama Lembaga Oseanologi Nasional (LON) sebagai bagian dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 1. Peraturan Pemerintah No. 23/1951 tentang pembentukan Bagian Hidrografi Angkatan Laut dan Bagian Hidrografi Jawatan Pelayaran


135

Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) dalam Mendukung Pengelolaan Informasi Geospasial Kemaritiman Indonesia

D

ata kemaritiman Indonesia selama ini sudah cukup banyak, namun ketersediaannya masih tersebar pada masing-masing lembaga dan instansi yang berwenang sebagai wali data. BIG sebagai lembaga yang bertanggungjawab mengelola informasi geospasial nasional memulai kebijakan “One Map Policy” sebagai upaya efisiensi pengadaan dan meningkatkan kualitas informasi geospasial nasional. Didasarkan pada UU No.4/2011 tentang Informasi Geospasial, BIG memiliki kewenangan penuh terhadap penyediaan Informasi Geospasial Dasar (IGD), dimana dalam bidang kemaritiman meliputi Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) dan Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN). Dalam lingkup Informasi Geospasial Tematik (IGT), BIG memiliki tugas dalam integrasi, pembinaan dan mengisi kekosongan data (filling the gap). Dalam bidang tematik, kebijakan One Map Policy menjadi titik cerah dalam pengumpulan data kemaritiman nasional, khususnya informasi geospasial kemaritiman. One Map mangrove, padang lamun, karakteristik pesisir dan laut, dan lahan garam merupakan beberapa informasi geospasial yang

136

GEOMARITIM

berhasil dihimpun sebagai data nasional. Lebih dari itu, masih banyak data kemaritiman yang tersebar pada beberapa kementerian dan lembaga. Dalam pelaksanaannya, perlu adanya sistem dan wadah untuk mengakomodir informasi geospasial kemaritiman yang dihasilkan oleh seluruh pemangku kepentingan di bidang informasi geospasial baik pusat maupun daerah, sehingga dapat memudahkan dalam berbagai pemanfaatan dan penyebarluasan informasi geospasial yaitu melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN). Dimana JIGN ini telah diatur dalam PERPRES No. 27/2014 yang mana JIGN terdiri dari Jaringan Informasi Geospasial Pusat yang meliputi lembaga tinggi negara, instansi pemerintah, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dan Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang meliputi pemerintah daerah, yang semuanya bertugas sebagai simpul jaringan. Seluruh simpul jaringan tersebut diintegrasikan oleh penghubung simpul jaringan yaitu BIG.

Sarana yang digunakan untuk penyebarluasan informasi geospasial melalui Geoportal Nasional (tanahair.indonesia.gi.id) yang berfungsi untuk menyediakan sistem akses Informasi Geospaial Nasional yang menampilkan simpul jaringan pusat dan daerah yang sudah aktif berbagai pakai data, yang dapat diakses secara luas oleh pengguna data dan informasi geospasial. Sehingga dengan adanya JIGN ini diharapkan penyelenggaraan dan pengelolaan informasi geospasial dalam lingkup pembangunan nasional dapat dilakukan secara bersama, tertib, teratur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdaya guna oleh seluruh pemangku kepentingan, di pusat maupun daerah.

Jaringan Informasi Geospasial Nasional berfungsi sarana untuk memudahkan dalam berbagi pakai dan penyebarluasan Informasi Geospasial

Ilustrasi JIGN


137

Maritime Outlook :

Mewujudkan Cita-Cita Negara Maritim

138

FOTO : YONIARHUFAN

GEOMARITIM


139

I

mplikasi kebijakan terhadap paradigma geomaritim perlu disampaikan agar pada jalur komunikasi sebagaimana disebutkan dalam transdisiplin ilmu antara akademisi dan pemangku kepentingan tetap berjalan. Pandangan kebijakan dari geomaritim ini merupakan pendalaman dari adanya 5 (lima) pilar poros maritim dunia yang telah dikemukakan oleh pemerintahan Jokowi-JK. Pendalaman yang dimaksud adalah mensinergiskan beberapa sektor berdasarkan topik strategis terkait maritim serta mengisi beberapa ruang kosong yang belum secara eksplisit ternaungi didalam kelima pilar tersebut. Terdapat 8 (delapan) strategi kebijakan dalam mengaplikasikan paradigma geomaritim yang kemudian disebut sebagai ASTHA TARANI yaitu: 1. Memperhatikan bentuk dan letak strategis wilayah Indonesia untuk pengelolaan berbasis kebhinekaan wilayah geografi

Bentuk Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dengan ukuran besaran berbeda membuat wilayah Indonesia bukan merupakan daratan yang tertutup (landlock) tetapi merupakan wilayah yang terbuka. Bahkan hampir semua bagian wilayah Indonesia sangat terbuka karena langsung berbatasan dengan laut. Keterbukaan wilayah Indonesia di satu sisi menjadi keunggulan, namun di sisi lain juga memberikan tantangan yang tidak ringan. Sisi positifnya Indonesia memiliki peluang komunikasi dan perdagangan yang cukup tinggi, akan tetapi sisi negatifnya, keterbukaan wilayah negara dapat mengancam kedaulatan NKRI. Peran rakyat dalam mewujudkan Sistem Ketahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Hankamrata) sangat penting untuk keutuhan

140

GEOMARITIM

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengarusutamaan migrasi penduduk ke lokasi strategis untuk hankam dan untuk perekonomian Internasional menjadi salah satu solusi. Hal ini telah terbukti saat ditetapkannya kawasan Batam sebagai daerah otorita pembangunan. Pengelolaan wilayah negara berbasis kebhinekaan wilayah geografi memiliki arti bahwa masing-masing unit wilayah geografi mempunyai karakteristik sendiri. wilayah geografi yang dimaksud dipengaruhi oleh unsurunsur geosfer yaitu atmosfer (iklim dan cuaca), hidrosfer (air), litosfer (batuan & geologi), pedosfer (tanah), biosfer (biota), dan antroposfer (manusia). Dengan demikian masing-masing wilayah mempunyai geographic competitiveness yang bersifat khas. Keunggulan faktor geografi ini perlu dimanfaatkan dan didayagunakan sebagai sumberdaya ekonomi. Pemanfaatan pertama harus mengarah kepada pemenuhan kebutuhan dasar secara mandiri di setiap wilayah dalam sektor primer

Bentuk Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dengan ukuran besaran berbeda membuat wilayah Indonesia bukan merupakan daratan yang tertutup (landlock) tetapi merupakan wilayah yang terbuka

Kebhinekaan wilayah geografi mengandung arti saling ketergantungan antara wilayah satu dengan yang lainnya dengan syarat adanya klasterklaster wilayah tertentu, agar mobilisasi tidak menghabiskan terlalu banyak energi

(pangan dan energi) harus tetap diutamakan. Jika memiliki material berlebih maka aktivitas interaksi antar wilayah mulai dikembangkan. Hasil produksi sektor sekunder (industri) dan tersier bahkan kuarterner (pengetahuan) menjadi objek didalamnya. Hubungan Wilayah satu dengan yang lainnya hanya dikembangkan dalam 3 (tiga) sektor ini. Jangan biarkan suatu wilayah bisa swasembada atau mandiri dalam semua bidang. Karena jika hal ini terjadi, justru akan terjadi perpecahan antar wilayah dan pada akhirnya akan merugikan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebhinekaan juga mengandung arti saling ketergantungan antara satu dengan lainnya dengan syarat adanya klaster-klaster wilayah tertentu, agar mobilisasi tidak menghabiskan terlalu banyak energi.

Hal ini dikarenakan bentuk wilayah Indonesia yang notabene adalah Negara Kepulauan dan bukan negara kontinental. Lebih aplikatif, pemikiran tentang bentuk negara Indonesia dan karakteristik kebhinekaan wilayah geografi dapat menjadi bahan disetiap instruksi kebijakan. Intruksi pimpinan baik secara politis maupun struktural. Politis yang dimaksud dapat melalui forum pidato kepresidenan atau sambutan pimpinan lembaga negara, dan secara struktural dapat disampaikan melalui forum rapat pimpinan atau rapat kerja kabinet. 2. Perlunya kebijakan Tata Ruang Laut Nasional untuk mengelola sumberdaya maritim berdasarkan ekoregion laut secara berkelanjutan

Berbagai program untuk mewujudkan Indonesia menjadi poros maritim sedang dan akan dilakukan menimbulkan konsekuensi peningkatan intensitas pemanfaatan ruang wilayah laut Indonesia. Agar masing-masing sektor dapat memanfaatkan wilayah laut dengan tepat dan untuk menjaga keberlanjutan sumberdaya, maka sangat mendesak adanya Tata Ruang Laut Nasional. Tata Ruang ini merupakan landasan legal untuk perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah laut. Landasan legal sangat penting untuk dijadikan “aturan main” dalam memanfaatkan ruang wilayah laut Indonesia. Tanpa aturan main berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam memanfaatkan laut, dan jika ini terjadi maka akan kontra produktif dalam mewujudkan poros maritim dunia. Laut sebagaimana wilayah daratan juga perlu diatur bagian mana yang mempunyai fungsi lindung dan bagian mana yang menjadi ruang wilayah yang bisa dibudidayakan. Proses penyusunan


141

PETA EKOREGION LAUT GEOMARITIM Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup, 2013 142


143

Tata Ruang Laut Nasional sebagai landasan legal untuk dijadikan “aturan main” dalam memanfaatkan ruang wilayah laut Indonesia.

Tata Ruang Laut Nasional ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan keberadaan peta ekoregion laut Indonesia. Sejauh ini Indonesia belum mempunyai Rencana Tata Ruang Laut Nasional. Diusulkan dalam satu dua tahun mendatang rencana tersebut sudah bisa disahkan sehingga berbagai pembangunan sektor kelautan yang telah ditetapkan dalam RPJMN 20152019 dapat ditata sesuai dengan peruntukannya dan mempunyai landasan hukum yang jelas. 3. Ekspansi rencana ruang Poros Maritim Dunia dalam skala kawasan antar negara

Selama ini kerangka kebijakan poros maritim dunia hanya sebatas penggambaran adanya tol laut dan pendulum nusantara dengan wilayah operasi didalam negeri semata. Padahal dalam konteks geoekonomi dan geopolitik global telah banyak terjadi pergerakan negaranegara lain di sektor kemaritiman. Salah satunya adalah adanya rencana pembuatan terusan Phra, Thailand Selatan. Konon rencana tersebut telah mendapat persetujuan antara Thailand dan Tiongkok. Terusan yang direncanakan akan dibangun sepanjang 100 km

144

GEOMARITIM

dan lebar 400 m yang menghubungkan teluk Andaman ke laut China Selatan jika betul-betul direalisasikan tentu akan mengurangi kepadatan lalu lintas kapal yang melewati Selat Malaka. Indonesia seharusnya juga mampu untuk memanfaatkan posisi geografinya sepanjang pantai timur dan utara Sumatera. Pelabuhan kelas dunia di bagian timur dan utara Sumatera perlu dibangun (salah satunya adalah pelabuhan Belawan atau di Pelabuhan Sabang) untuk memberikan berbagai jasa yang berkaitan dengan perdagangan internasional yang melewati Selat Malaka. Malaysia di pantai barat juga telah membangun pelabuhan-pelabuhan internasional di Tanjung Pelepas dan Port Klang. Ditambah lagi keberadaan Singapura sebagai hub (pelabuhan pengumpul) yang telah lama menyediakan pelabuhan kelas dunia. Di bagian timur Indonesia perlu pula dikembangkan ruang gerak untuk menampung dan mendistribusi komoditas perdagangan menuju negara-negara yang berada di Asia Pasifik, khususnya di sisi utara Indonesia yaitu negara-negara Asia Timur, serta di sisi selatan Indonesia yaitu negara Australia dan Selandia Baru. Faktanya Australia yang semula menempatkan pelabuhan internasionalnya di Adelaide (pantai selatan Australia) juga telah memindahkan pelabuhan internasionalnya di Darwin (pantai utara Australia). Berikut ini pandangan geomaritim dalam konteks ekpansi ruang poros maritim dunia di skala kawasan internasional. Indonesia memerlukan ekspansi ruang laut ke sisi barat Negara Indonesia (Kawasan Samudera Hindia) serta mengarah ke sisi utara dan selatan NKRI (Kawasan Pasifik & Australia). Pandangan tersebut tergambar dalam ilustrasi di bawah ini.

Ekspansi ruang Poros Maritim Dunia GRAFIK : ARDHA

4. Prioritaskan pembangunan infrastruktur pelabuhan klaster barat (akses Hindia), Klaster Timur-Utara (akses Pasifik), dan Klaster Ausindo (akses Australia & Selandia Baru) beserta moda trasportasi pengiriman barang

Jika kita melihat konsep pendulum nusantara ada 5 pelabuhan hub yang akan dikembangkan menjadi pelabuhan bertaraf internasional. Pelabuhan-pelabuhan

tersebut adalah Medan, Jakarta, Surabaya, Makasar, dan Sorong. Pelabuhan-pelabuhan tersebut untuk mengantisipasi perdagangan internasional negaranegara yang datang dari barat melewati selat malaka (Medan, Jakarta, Surabaya), dan negara Pasifik (Sorong). Jika demikian perlu juga disiapkan pelabuhan bertaraf internasional untuk mengembangkan perdagangan dengan negara-negara bagian utara dan selatan Indonesia.


145

Perlu disiapkan pelabuhan bertaraf internasional untuk mengembangkan perdagangan dengan negara-negara bagian utara dan selatan Indonesia

Secara geografis yang tepat untuk dipilih adalah lokasi dengan jarak terdekat dengan negara-negara tersebut yaitu di Sulawesi Utara untuk akses menuju ke kawasan pasifik dan di Kupang untuk akses ke Australia, Timor Leste, dan New Zealand. Serta lokasi strategis Sabang /Malahayati yang saat ini banyak menjadi incaran negara-negara maju dapat dikembangkan untuk akses ke kawasan Samudera Hindia sebelah barat. 5. Konektivitas pelabuhan dengan wilayah produksi di laut dan darat (sistem core–hinterland)

Akan sia-sia jika pelabuhan besar dan berskala internasional telah dibangun akan tetapi masih minimnya barang hasil produksi yang akan diangkut. Pelabuhan justru akan melayani barang impor luar negeri, bukan hasil produk dalam negeri. Oleh sebab itu, selaras dengan pembangunan pelabuhan internasional, maka perlu ditingkatkan hasil produk kualitas ekspor Indonesia di wilayah pinggiran. Indonesia bisa

146

GEOMARITIM

mengulang kejayaan masa lalu yaitu sebagai pemasok rempah-rempah terbesar bagi dunia. Peluang Indonesia juga dapat sebagai negara produsen komoditas seperti perkebunan, pertanian, perikanan laut serta komoditas yang berciri khas negara tropis. Peningkatan hasil produksi yang dimaksud berada di wilayah hinterland pelabuhan. Peningkatan tersebut harus mampu menghasilkan barang yang mencukupi kapasitas kapal agar memiliki nilai produksi optimal. Disamping itu, perlu diperhatikan pula konservasi lingkungan hidup di wilayah tersebut. Dengan terjaganya lingkungan hidup, maka keberlanjutan wilayah penghasil barang dan jasa juga bisa dijamin.

Indonesia bisa mengulang kejayaan masa lalu yaitu sebagai pemasok rempah-rempah terbesar bagi dunia.

6. Menyusun materi diplomasi luar negeri melalui kebudayaan maritim Indonesia

Kekuatan historis dan budaya maritim Indonesia yang dahulunya disebut sebagai wilayah nusantara harus menjadi bahan dalam proses ekspansi kekuatan maritim Indonesia di dunia. Memang secara fasilitas kemaritiman, Indonesia masih kalah dibandingkan dengan Negara Tiongkok maupun Inggris. Akan tetapi kekuatan sumberdaya lokal harus dioptimalkan. Modal

Diplomasi luar negeri melalui kebudayaan maritim yang dapat dikembangkan adalah afiliasi kekuatan antara negara dengan sasaran pemberdayaan masyarakat lokal untuk pengentasan kemiskinan masyarakat pesisir.

sosial masyarakat maritim seperti Suku Bugis yang pernah menjalin hubungan dengan Filipina untuk aktivitas kemaritiman, atau Suku Bajo yang memiliki kekuatan dan pengalaman menjelajah lautan secara luas dapat menjadi bahan tersendiri. Diplomasi yang dikembangkan adalah afiliasi kekuatan antara negara dengan sasaran pemberdayaan masyarakat lokal untuk pengentasan kemiskinan. Salah satu bahan yang telah dimiliki oleh suku-suku maritim Indonesia minimal ada dua yaitu terkait dengan ilmu dan teknologi lokal tentang : 1) Daur atau siklus penangkapan ikan (alur ruaya ikan). 2) Teknologi kapal masyarakat Kedua kekuataan tersebut dapat ditawarkan sebagai media kerjasama antar pemerintah lintas negara dalam membangun afialisasi. Bentuk dari kegiatan yang dapat dikembangkan paska diplomasi ini adalah aktivitas komunikasi, interaksi, dan edukasi di kedua kelompok

masyarakat kedua negara. tantangan kemudian adalah perlunya memetakan kekuatan lokal masyarakat atau suku maritim yang dimiliki oleh Indonesia. 7. Edukasi melalui geoliterasi nilai kemaritiman untuk pengembangan sumberdaya manusia Indonesia

Smith1 menyebutkan bahwa tujuan pembangunan maritim selain pada sektor industrialisasi adalah pengembangan sektor edukasi kemaritiman. Fakta yang mengemukakan jika masyarakat telah mengetahui potensi maritim, maka berbagai elemen akan bergerak menuju sektor maritim, sehingga perekonomian maritim akan bergerak. Seperti halnya dampak dari kampanye pentingnya seorang anak untuk makan ikan laut agar memiliki otak yang cerdas seperti yang telah dilakukan Jepang. Akhirnya permintaan konsumsi ikan laut dalam negeri semakin meningkat. Pada RPJMN Tahun 2015-2019 fokus edukasi kemaritiman hanya berada pada agenda penguatan lembaga pendidikan dan pelatihan serta peningkatan kapasitas SDM Kelautan dan perikanan pada 6.500 peserta didik dan 15.000 lulusan pelatihan. Artinya melihat semangat menjadi negara maritim, angka tersebut hanya berada pada orang-orang yang selama ini bergelut dengan sektor kelautan semata. Pandangan Geomaritim mengharapkan proses edukasi harus mampu masuk di seluruh lini kehidupan individu bangsa. Cara yang paling efektif adalah melalui pendidikan formal. Smith dalam tulisannya yang berjudul geography of the sea menyebutkan proses edukasi nilai kemaritiman yang 1

Simth, 1986


147

Proses edukasi nilai kemaritiman yang paling efektif ada pada usia 16-19 tahun. Itu artinya usia saat pre-college atau setara dengan SMA/SMK di Indonesia. Namun pengenalan nilai kemaritiman sebaiknya sudah diperkenalkan pada usia yang lebih dini

paling efektif ada pada usia 16 – 19 tahun. Itu artinya usia saat pre-college atau setara dengan SMA/SMK di Indonesia. Namun perkembangan masa kini mendorong edukasi kemaritiman pada usia yang lebih dini seperti pada tingkat Sekolah Dasar. Mata pelajaran yang selaras dengan bidang kajian kemaritiman di tingkat pendidikan dasar dan menengah ada di mata pelajaran geografi. Pada tataran praktis pengembangan sumberdaya manusia untuk mendukung perwujudan poros maritim dunia, terdapat beberapa strategi yaitu: 1. Menyesuaikan kurikulum pendidikan agar memasukkan aspek geospasial dan kemiritiman sesuai proporsinya

148

GEOMARITIM

2. Mematangkan konsep Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKN) bidang Informasi Geospasial yang terdiri dari enam subbidang yaitu survei terestris, hidrografi, fotogrametri, penginderaan jauh, sistem informasi geografis, dan kartografi, serta usulan sub bidang tambahan yaitu geografi. 3. Meningkatkan jumlah alat peraga pendidikan terkait akuisisi, pengolahan, dan diseminasi informasi geospasial kemaritiman, baik pada tingkat sekolah menengah dan universitas. 4. Meningkatkan program magang bagi murid sekolah menengah ke instansi terkait bidang geospasial dan kemaritiman, baik pemerintah, swasta maupun universitas. 5. Meningkatkan jumlah sumberdaya manusia geospasial pada tingkat ahli madya (D1, D2, D3, D4) melalui pendirian sekolah tinggi dalam bidang geospasial. 6. Meningkatkan kerjasama antar universitas yang memiliki program studi terkait bidang geospasial dan kemaritiman untuk saling meningkatkan kapasitas dan kualitas 7. Meningkatkan kualitas informasi geospasial kemaritiman melalui riset fundamental dan terapan, yang juga dapat digunakan sebagai dasar pembelajaran pendidikan geospasial dan kemaritiman

8. Teknologi informasi geospasial sebagai data dasar kebijakan atau data dasar pokok pembangunan maritim

5. Memetakan karakteristik wilayah laut Indonesia, baik secara abiotik, biotik, dan kultural.

Menilik pentingnya data dan informasi geospasial dalam mendukung langkah pembangunan nasional poros maritim dunia, maka kedepan perlu adanya sebuah pandangan dan mimpi-mimpi serta strategi untuk mengembangkan data dan informasi geospasial. Dalam mendukung visi pembangunan nasional poros maritim dunia, kita perlu melengkapi diri sendiri dengan sarana untuk perolehan data dan informasi geospasial kemaritiman. Sarana akuisisi data dan informasi geospasial tersebut dibagi menjadi dua, yaitu melalui survei hidrografi dan sistem penginderaan jauh. Idealnya, survei hidrografi baik untuk kepentingan inventarisasi SDA maupun hankam perlu ditingkatkan frekuensinya. Peningkatan survei hidrografi perlu dilakukan dengan tujuan untuk: 1. Menyisir wilayah perairan yang masih memiliki ranjau. 2. Memetakan potensi ekowisata bahari dan arkeologi kemaritiman, seperti lokasi kapal karam, yang berpotensi meningkatkan devisa negara. 3. Memetakan potensi sumberdaya alam kemaritiman terbarui sebagai energi alternatif ramah lingkungan di masa mendatang. 4. Memetakan lokasi illegal fishing sekaligus patroli keamanan laut, terutama pada kawasan konservasi laut dan kawasan perbatasan untuk menangkal penyelendupan barang-barang ilegal maupun imigran gelap.

6. Validasi informasi geospasial tematik kemaritiman yang dihasilkan oleh instansi terkait. Sedangkan pengembangan sistem penginderaan jauh di Indonesia dapat dilakukan dengan dua skenario yaitu: 1) mengembangkan sistem penginderaan jauh nasional agar mandiri, dan 2) mengoptimalisasikan data penginderaan jauh yang didapatkan dari sistem penginderaan jauh luar negeri. Sistem penginderaan jauh yang sesuai untuk dikembangkan dalam mendukung visi pembangunan nasional sebagai poros maritim dunia adalah sebagai berikut: • Mempunyai orbit Geostationary dengan tujuan agar resolusi temporal sensor menjadi sangat tinggi, seperti satelit Ocean Colour milik Korea Selatan yang merekam wilayah Korea Selatan dan sekitarnya hingga 8 scene per hari. Dengan orbit Geostationary, satelit akan terus mengindera wilayah Indonesia dan sekitarnya dan memberikan informasi dinamika oseanografi secara realtime dan kontinyu. Satelit dengan resolusi temporal sangat tinggi merupakan kebutuhan utama dalam penyediaan data dan informasi geospasial mengingat tingginya dinamika kemaritiman di wilayah Indonesia. • Sebagai awal, jenis satelit yang dikembangkan adalah Ocean Colour Satellite, yang berarti sensor yang dibawa mempunyai saluran spektral yang ditujukan untuk mengindera tubuh air, utamanya perairan laut. Sensor yang dibawa oleh satelit sebaiknya membawa banyak saluran tampak (visible), beberapa saluran inframerah, baik inframerah dekat, inframerah tengah, maupun inframerah termal. Tujuan utamanya adalah


149

untuk mengidentifikasi sebaran fitoplankton, klorofil, suhu permukaan laut, CDOM (Coloured Dissolved Organic Matter), dan pasang surut. Informasi geospasial tematik dasar tersebut dapat saling diintegrasikan untuk memberikan informasi lokasi potensial penangkapan ikan (contoh: Peta Potensi Daerah Penangkapan Ikan (PPDPI) yang diterbitkan oleh BPOL, dan Zona Potensi Penangkapan Ikan (ZPPI) yang dulu pernah diterbitkan oleh LAPAN). Saat ini, PPDPI telah banyak digunakan oleh nelayan, dan mampu meningkatkan efektifitas penangkapan ikan mereka. Selain itu juga digunakan untuk pemantauan sumberdaya alam dan bencana alam. • Resolusi spasial dari sensor yang dikembangkan sebaiknya tidak terlalu tinggi mengingat luasnya wilayah Indonesia dan kebutuhan akan citra dengan resolusi temporal sangat tinggi. Resolusi spasial 250 m – 1 km sangatlah sesuai. • Sensor penginderaan jauh aktif juga perlu dikembangkan karena panjang gelombangnya mampu menembus awan, sehingga sangat bermanfaat untuk mengindera wilayah Indonesia yang tutupan awannya tinggi. Selain itu, perekaman juga dapat dilakukan pada malam hari. Penginderaan jauh aktif dapat digunakan untuk memperoleh informasi oseanografi seperti tinggi permukaan laut, gelombang, pasang surut, dan arah dan kecepatan arus, yang sangat penting digunakan untuk memahami kondisi, dinamika dan potensi sumberdaya energi maritim. Integrasi dengan data penginderaan jauh optis dan termal memberikan gambaran utuh tentang potensi dan distribusi sumberdaya alam, serta identifikasi ancaman dan proses mitigasi bencana alam kemaritiman. •

150

Apabila sistem penginderaan jauh nasional GEOMARITIM

ini dapat terwujud, maka data yang dihasilkan dapat diintegrasikan dengan data dari sistem penginderaan jauh milik luar negeri untuk meningkatkan presisi informasi geospasial yang diperoleh dalam satu hari. Hasilnya resolusi temporal dari informasi geospasial kemaritiman dapat meningkat secara signifikan. Apabila mengembangkan sistem penginderaan jauh nasional dirasa masih terlalu berat, solusi terbaik dalam penyediaan informasi geospasial kemaritiman adalah dengan mengoptimalkan penggunaan data dari sistem penginderaan jauh luar negeri. Hal ini penting terutama untuk sistem penginderaan jauh pasif wahana satelit dengan resolusi spasial sedang hingga tinggi dengan orbit polar, dimana Indonesia masih cukup sulit untuk mengembangkannya dalam jangka waktu dekat. Saat ini, peluang terbaik Indonesia untuk mencapai kemandirian data penginderaan jauh dengan resolusi spasial tinggi adalah melalui UAV. Sistem serupa Drone juga perlu dikembangkan untuk survei bawah air untuk memetakan dasar perairan Indonesia. Underwater Drone ini dapat membawa sensor penginderaan jauh aktif Light Detection and Ranging (LiDAR), Sound Navigation and Ranging (SONAR)) dan pasif (panjang gelombang tampak) yang dapat digunakan untuk membantu survei hidrografi. Pengembangan sistem Argo Float yang disebar diseluruh perairan Indonesia juga sangat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya survei hidrografi. Selain mengembangkan sarana perolehan data, kita perlu menyelaraskan data Informasi Geospasial Dasar maupun Tematik. Salah satu aplikasinya adalah Informasi geospasial sebagai data utama dalam perencanaan tata ruang laut masih memiliki banyak permasalahan, salah satunya adalah belum seragamnya

peta atau data spasial yang dijadikan rujukan atau acuan dalam pembuatan Rencana Tata Ruang Laut Nasional. Pembentukan Indonesian Ocean Data Center merupakan salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan ketidakseragaman dan ketidaklengkapan data atau peta rujukan dalam pembuatan Tata Ruang Laut Nasional. Penyelarasan rujukan data dalam mekanisme ini harus didukung keberadaan server utama. Server ini bertugas menjembatani data sharing dan data interoperability antar instansi pemerintah dan bekerja secara independen dibawah Presiden, sehingga mampu meminimalisir peluang jual beli data maupun informasi geospasial antar instansi. Dalam kaitannya dengan produksi dan pengelolaan data, desentralisasi pengelolaan data perlu dilakukan. Badan Informasi Geospasial (BIG) tidak hanya berada di level pemerintahan pusat, tetapi juga harus ada instansi sektoral terkait pada level pemerintah dibawahnya.

Indonesian Ocean Data Center merupakan salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan ketidakseragaman dan ketidaklengkapan data atau peta rujukan dalam pembuatan Tata Ruang Laut Nasional

Pengelolaan Data & Informasi Geospasial

Informasi geospasial terbagi menjadi IGD dan IGT sesuai yang tertera pada UU No. 4/2011 tentang Informasi

Geospasial. Visi poros maritim dunia membutuhkan sinergi dan kolaborasi antar sektor, sehingga data dan informasi geospasial haruslah saling berbagi (data and information sharing). Data dan informasi yang dibagi tersebut harus memiliki riwayat yang jelas, kualitas yang spesifik, dan mempunyai standar. Selain itu, agar pemanfaatan informasi geospasial tersebut optimal dan sesuai sasaran, perlu suatu pengelolaan yang utuh dan komprehensif. Informasi Geospasial Dasar (IGD)

IGD merupakan produk tunggal dari BIG, sehingga instansi lain tidak berhak mengeluarkan IGD tanpa adanya koordinasi dan persetujuan dari BIG. BIG sebaiknya tidak hanya berada di pusat namun juga ada pada level Provinsi. Keberadaan BIG pada level provinsi akan meningkatkan efektivitas, akurasi, dan presisi informasi geospasial. BIG Provinsi bertanggung jawab terhadap segala IGD yang ada diwilayah kerjanya dan melapor secara rutin ke BIG pusat terhadap semua perubahan IGD yang terjadi. BIG pusat bertugas mengkoordinasi BIG Provinsi dan mengkompilasi informasi dari masing-masing BIG provinsi dan mensahkannya. Setiap perubahan informasi yang terjadi, sekecil apapun akan memutakhirkan basis data IGD sehingga seluruh instansi akan mengikuti perubahan tersebut. Dengan demikian BIG dapat berbagi tugas untuk menyediakan IGD diseluruh Indonesia hingga skala 1:1000. Keuntungan dari desentralisasi tugas BIG adalah: 1. Meningkatkan kualitas IGD karena validasi dapat dilakukan secara akurat dan presisi oleh BIG Provinsi.


151

2. Efisiensi biaya survei karena survei dilakukan oleh BIG provinsi untuk masing-masing wilayahnya kerjanya sendiri. 3. Proses updating data dapat berjalan secara rutin, unik, cepat, dan kontinyu mengikuti perubahan kondisi di masing-masing provinsi. Hal ini penting karena kecepatan perubahan dari tiaptiap provinsi di Indonesia tidaklah seragam. 4. Tidak adanya informasi geospasial dengan standar ganda. Pendekatan yang dilakukan BIG saat ini adalah melalui pembangunan Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial (PPIDS) yang perannya selain sebagai penyelenggara informasi geospasial daerah juga untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan data dan informasi geospasial terutama untuk permasalahan tata ruang. PPIDS yang sudah berjalan hingga sekarang berjumlah 13 PPIDS yaitu PPIDS Institut Teknologi Bandung (Jawa Barat), PPIDS Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Jawa Timur), PPIDS Universitas Negeri Padang (Sumatera Barat), PPIDS Universitas Mulawarman (Kalimantan Timur), PPIDS Universitas Syiah Kuala (Aceh), PPIDS Universitas Gadjah Mada (DI Yogyakarta), PPIDS Universitas Lambung Mangkurat (Kalimantan Selatan), PPIDS Universitas Diponegoro (Jawa Tengah), PPIDS Universitas Tanjungpura (Kalimantan Barat), PPIDS Universitas Udayana (Bali), PPIDS Universitas Hasanuddin (Sulawesi Selatan), PPIDS Universitas Halu Oleo (Sulawesi Tenggara) dan PPIDS Universitas Sam Ratulangi (Sulawesi Utara).

152

GEOMARITIM

Informasi Geospasial Tematik (IGT)

IGT bukan produk eksklusif dari BIG, melainkan dihasilkan oleh masing-masing instansi wali data dengan mengacu pada SNI pemetaan yang diterbitkan oleh BIG. Instansi terkait kemaritiman perlu melakukan perekrutan SDM yang terdidik dalam geospasial, dengan tujuan untuk mengubah informasi lapangan hasil survei, data dan grafik statistik menjadi IGT dalam bentuk peta spasial dan temporal. Selain itu, agar tiap instansi mampu menghasilkan IGT sesuai dengan SNI maka perlu adanya pengembangan kapasitas melalui training dan pendampingan oleh BIG. Disinilah pentingnya untuk mempertemukan dan mensinergikan ahli lapangan dan ahli geospasial dalam mendukung pembangunan nasional. Dalam pembuatan IGT perlu koordinasi antar wali data agar tidak terjadi overlap dalam tema IGT. Meskipun demikian, isyu utama adalah untuk tema IGT yang sama masing-masing wali data memerlukan isi tematik yang berbeda sesuai kebutuhan masing-masing. Kondisi saat ini, kualitas peta tematik yang tersedia diberbagai instansi tidak seragam, baik isi, riwayat, dan skalanya. SNI pemetaan yang diterbitkan belum tentu menjawab semua kebutuhan instansi wali data. Oleh karena itu, perlu adanya saling memberikan masukan antara BIG dan instansi wali data terkait, agar BIG dapat melakukan penelitian untuk menerbitan SNI pemetaan yang spesifik sesuai dengan kebutuhan instansi. Tugas BIG kedepan dalam mengembangkan dan mengelola IGT adalah: 1. Mengembangkan standar pemetaan yang akan selalu berubah mengikuti tuntutan kebutuhan dan perkembangan ilmu dan teknologi geospasial,

untuk menerbitkan suatu SNI pemetaan yang efektif sehingga bisa diterapkan diseluruh wilayah Indonesia. 2. Melaksanakan training dan capacity building bagi instansi wali data untuk pembuatan IGT. 3. Pendampingan pembuatan peta pada masingmasing level skala pemetaan, desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional. 4. Melakukan verifikasi hasil pemetaan dari masingmasing instansi dan melakukan cek lapangan sebelum verifikasi hasil. Peta tanpa verifikasi BIG dianggap tidak sah dan tidak bisa digunakan dalam perencanaan dan pembangunan nasional. 5. Mengontrol dan mengkoordinasi sistem IGT nasional dengan mengecek kegiatan masingmasing instansi yang membutuhkan peta dan atau informasi geospasial lain, untuk memeriksa apakah ada informasi baru yang tidak terlaporkan. 6. Melindungi, membangun, mengembangkan, dan meningkatkan JIGN serta menjembatani dan memastikan sistem ini berjalan dengan baik. 7. Melakukan proses cataloging atas informasi geospasial yang masuk, sehingga instansi yang akan membuat IGT dengan tema dan isi yang sama tidak perlu membuat lagi apabila data yang tersedia pada server pusat data IGT sudah mencukupi. Informasi geospasial tematik dalam bentuk peta atau sistem yang sebaiknya dimiliki oleh Indonesia antara lain: 1. Lokasi sumberdaya alam energi laut terbarui

2. Distribusi potensi sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati kemaritiman 3. Lokasi daerah prakiraan penangkapan ikan 4. Lokasi kerawanan illegal fishing dan penyelundupan 5. Lokasi kesesuaian lahan dan perairan untuk budidaya perikanan 6. Kawasan konservasi laut 7. Jalur kapal lokal, nasional, dan internasional 8. Dinamika oseanografi, klimatologi, dan meteorologi 9. Kerawanan bencana alam Informasi tersebut merupakan input dalam membuat Peta Tata Ruang Laut Nasional. Penetapan Tata Ruang Laut telah diatur pada UU No. 32/2014 tentang Kelautan Pasal 42 hingga Pasal 49. Munculnya pendekatan Geomaritim ini diharapkan mampu mendorong dan mempercepat terwujudnya Tata Ruang Laut Nasional Indonesia. BIG sebagai penghubung simpul jaringan harus aktif dalam mengumpulkan dan mengkoordinasikan data-data IGT maritim sehingga nantinya dapat mengetahui datadata yang masih belum lengkap maupun terpetakan, serta mampu menseragamkan data-data yang menjadi rujukan dalam penyusunan Tata Ruang Laut Nasional.

Pendekatan Geomaritim ini diharapkan mampu mendorong dan mempercepat terwujudnya Tata Ruang Laut Nasional Indonesia


153

PHILLIPPINES

Universitas Syiah Kuala

MALAYSIA

BRUNEI

Universitas Negeri Padang

Universitas Sam Ratulangi

MALAYSIA SINGAPORE

Universitas Tanjungpura

Universitas Mulawarman

KALIMANTAN

SU

M

AT E

SULAWESI

Universitas Lambung Mangkurat

R

A

Universitas Halu Oleo Universitas Hasanuddin

Institut Teknologi Bandung

Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial (PPIDS) Dalam melaksanakan tugas pembinaan kepada seluruh Simpul Jaringan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia tersebut, BIG melakukan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi negeri untuk membentuk Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial (PPIDS). Sampai dengan tahun 2015 telah terbentuk tiga belas (13) PPIDS di Indonesia. Kondisi ideal yang diharapkan adalah satu provinsi diwakili oleh satu PPIDS, jadi direncanakan total PPIDS yang akan terbentuk sebanyak 34 PPIDS.

154

SUMBER: BIG.2015

GRAFIK: YONIARHUFAN

GEOMARITIM

Universitas Diponegoro

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

PAPUA

INDONESIA

P N

JAWA TIMOR LESTE

Universitas Gadjah Mada Universitas Udayana


155

Tabel 11. Luaran Informasi Geospasial untuk Mendukung Poros Maritim Dunia Berdasarkan Lima Pilar No 1

Pilar Mengembalikan budaya maritim

Informasi geospasial Memberikan informasi berupa peta maupun informasi geospasial dalam bentuk lainnya untuk literasi Geomaritim, wawasan nusantara bahari, yang menunjukkan bahwa negara kita adalah mayoritas laut Menyajikan peta maupun informasi geospasial dalam bentuk lainnya mengenai sejarah pelayaran kerajaan maritim di Indonesia, yang menunjukkan rute pelayaran, jalur ekspansi, dan wilayah kekuasaan untuk membangkitkan kebanggaan sebagai bangsa yang pernah begitu sukses dan ditakuti kekuatan maritimnya

2

Ketahanan pangan Memberikan informasi dinamika melalui pengelolaan SDA oseanografi dalam bentuk sistem maritim maupun peta untuk membantu nelayan dalam menangkap ikan dilaut (contoh: PPDPI) Memberikan informasi dinamika oseanografi dalam bentuk sistem maupun peta untuk membantu menentukan wilayah dengan energi maritim terbarukan sebagai alternatif yang sangat luar biasa untuk mencukupi kebutuhan energi nasional (gelombang, arus, ocean thermal, pasang surut) Memberikan informasi dalam bentuk sistem maupun peta yang menunjukkan lokasi yang sesuai untuk budidaya perikanan di wilayah pesisir maupun pulaupulau kecil Memberikan informasi mengenai kawasan konservasi pesisir dan laut untuk menjaga kelestarian SDA

156

GEOMARITIM

Strategi Mengembangkan kurikulum berbasis kemaritiman atau memasukkan unsur kemaritiman dalam proporsi yang sesuai

Feedback/ Respon Kurikulum pendidikan mengakomodasi unsur kemaritiman

Meningkatnya jumlah Meningkatkan literasi kemaritiman pemangku kepentingan melalui penambahan peta, informasi kemaritiman geospasial, maupun alat pendukung lainnya pada pendidikan dasar maupun perguruan tinggi

No 3

Pilar Infrastruktur

Memberikan informasi tentang keterkaitan ruang antar infrastruktur, baik yang sudah ada maupun yang akan dibangun 4

Diplomasi maritim

Meningkatkan literasi kemaritiman pada khalayak umum melalui media massa

Pengembangan sensor penginderaan jauh resolusi temporal tinggi jenis Ocean Colour dengan orbit Geostationary Meningkatkan optimalisasi data penginderaan jauh yang telah ada melalui pembuatan peta dan sistem dinamika perikanan dan energi maritim secara realtime Meningkatkan frekuensi survei hidrografi oleh armada kapal nasional untuk pembuatan, koleksi data dan validasi informasi geospasial Literasi informasi geospasial pada pemangku kepentingan SDA kemaritiman Memodelkan informasi geospasial secara temporal untuk membuat peta kesesuaian lokasi budidaya berdasarkan parameter masingmasing komoditas perikanan Memetakan kawasan konservasi pesisir dan laut pada berbagai skala kedetilan

Jumlah tangkapan ikan nelayan meningkat namun berkelanjutan Nelayan memberikan informasi mengenai ketepatan informasi penangkapan ikan dari peta tersebut berserta produksi tangkapannya Kapal-kapal yang mengarungi perairan Indonesia melaporkan kondisi oseanografi, meteorologis, dan klimatologis di rute pelayarannya Pembudidaya melaporkan produksi budidaya perikanannya untuk menvalidasi kesesuaian peta dengan kondisi dilapangan

Informasi geospasial Memberikan informasi lokasi pembangunan infrastruktur yang efektif dampaknya

Memberikan informasi garis pantai melalui data penginderaan jauh resolusi spasial tinggi sebagai dasar penarikan batas wilayah kedaulatan Negara Memberikan informasi kondisi morfologi bawah laut sebagai dasar penentuan batas wilayah pengelolaan sumberdaya alam (ZEE)

5

Penjaminan pertahanan dan keamanan

Memberikan informasi mengenai kapal asing yang melintas di perairan Indonesia, baik frekuensi maupun rute pelayarannnya untuk mencegah masuknya imigran gelap, penyelundupan narkoba dan barang illegal lainnya (contoh flora dan fauna yang dilindungi) Memonitoring pergerakan kapal lokal maupun nasional dalam melakukan aktivitasnya di perairan Indonesia Memonitoring tumpahan oli (oil spill) kapal maupun pencemaran limbah lainnya yang dapat mencemari perairan laut Membantu proses pembuatan sistem Early Warning System dalam mitigasi bencana alam kemaritiman

Strategi

Feedback/ Respon

Memberikan informasi kesesuaian lokasi pembangunan infrastruktur dengan mempertimbangkan keterkaitan ruang ipoleksosbudhankam antar wilayah

Pembangunan infrastruktur mampu benar-benar menjembatani wilayah Indonesia dalam ruang ipoleksosbudhankam

Melakukan ekstraksi informasi garis pantai menggunakan data penginderaan jauh resolusi tinggi pada berbagai kondisi pasang surut

Adanya informasi objektif dalam penentuan batas wilayah Negara dan pengelolaan sumberdaya alam

Melakukan survei hidrografi untuk memantau kondisi morfologi dasar laut Negara Indonesia

Meningkatkan sistem surveillance antara lain menggunakan UAV

Terciptanya alur pelayaran yang aman

Meningkatkan operasional kapal AL dalam mengawasi perairan Indonesia

Berkurangnya aktivitas ilegal yang selama ini terjadi melalui laut seperti masuknya imigran gelap, penyelundupan narkoba dan barang ilegal lainnya

Meningkatkan sistem radar defense Monitovring kapal dan segala aktivitasnya melalui satelit resolusi temporal tinggi Monitoring kondisi oseanografi dan anomalinya secara real-time

Cepat tanggap dalam mitigasi tumpahan oli kapal maupun pencemaran limbah lainnya demi meminimalisir dampak lingkungan Berkurangnya kerusakan dan kerugian akibat bencana alam dan meningkatnya kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana alam


157

Keterkaitan Astha Tarani Geomaritim dengan Lima Pilar Poros Maritim Dunia Sangat diperlukan mengaitkan antara pandangan geomaritim untuk mewujudkan poros maritim dunia dengan keberadaan lima pilar yang telah ditetapkan dalam visi pemerintah saat ini. Delapan strategi yang telah dikemukakan diatas yang disebut sebagai Astha Tarani, yang kemudian dijabarkan menjadi dua puluh tiga uraian Astha Tarani untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dalam Perspektif Geografi.

5 PILAR

Poros Maritim Dunia

01

Budaya Maritim

02

Sumberdaya Laut

03

Infrastruktur & Konektiﬁtas Maritim

8

Astha Tarani

23 Uraian

04

Diplomasi Maritim

05

Pertahanan Maritim

158

GEOMARITIM GRAFIK : YONIARHUFAN


159

Tabel 12. Astha Tarani (8 Strategi Geomaritim) dan uraiannya

No 1

2

3

4

5

160

Astha Tarani (8 Strategi Geomaritim) Memperhatikan bentuk dan letak strategis wilayah Indonesia untuk pengelolaan berbasis kebhinekaan wilayah geografi

Perlunya kebijakan Tata Ruang Laut Nasional untuk mengelola sumberdaya maritim berdasarkan ekoregion laut secara berkelanjutan Ekspansi rencana ruang Poros Maritim Dunia dalam skala kawasan antar negara

Uraian Astha Tarani Wilayah Indonesia bukan merupakan daratan yang tertutup (landlock) tetapi merupakan wilayah yang terbuka. Peran rakyat dalam mewujudkan Sistem Ketahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Hankamrata) Kebhinekaan wilayah geografi memiliki arti bahwa masing-masing unit wilayah geografi mempunyai karakteristik sendiri. Pemenuhan kebutuhan dasar secara mandiri di setiap wilayah dalam sektor primer (pangan dan energi) harus tetap diutamakan. Jika memiliki material berlebih maka aktivitas interaksi antar wilayah mulai dikembangkan. Hasil produksi sektor sekunder (industri) dan tersier bahkan kuarterner (pengetahuan) menjadi objek didalamnya. Sangat mendesak adanya Tata Ruang Laut Nasional, Sejauh ini Indonesia belum mempunyai Rencana Tata Ruang Laut Nasional. Diusulkan dalam satu / dua tahun mendatang rencana tersebut sudah bisa disahkan sehingga berbagai pembangunan sektor kelautan yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 dapat ditata sesuai dengan peruntukannya dan mempunyai landasan hukum yang jelas. Pertimbangan adanya rencana pembuatan terusan di Kra, Thailand Selatan. Malaysia di pantai barat juga telah membangun pelabuhan-pelabuhan internasional di Tanjung Pelepas dan Port Klang, begitu pula keberadaan Singapura. Maka Indonesia memerlukan ekspansi ruang laut ke sisi barat Negara Indonesia (Kawasan Samudera Hindia) Pertimbangan pasar Asia Timur yang sangat potensial, dan Australia yang semula menempatkan pelabuhan internasionalnya di Adelaide (pantai selatan Australia) juga telah memindahkan pelabuhan internasionalnya di Darwin (pantai utara Australia). Maka Indonesia perlu mengarah ke sisi utara dan selatan NKRI (Kawasan Pasifik & Hindia). Lokasi dengan jarak terdekat dengan negara-negara tersebut yaitu di Sulawesi Utara untuk akses menuju ke kawasan pasifik Kupang untuk akses ke Australia, Timor Leste, dan New Zealand. Lokasi strategis Sabang / Malahayati yang saat ini banyak menjadi incaran negaranegara maju dapat dikembangkan untuk akses ke kawasan Hindia sebelah barat

Prioritaskan pembangunan infrastruktur pelabuhan klaster barat (akses Hindia), Klaster Timur-Utara (Akses Pasifik), dan Klaster Ausindo (Akses Australia & New Zealand). Konektivitas pelabuhan dengan Perlu ditingkatkan hasil produk kualitas ekspor Indonesia di wilayah pinggiran. wilayah produksi di laut dan Apakah Indonesia bisa mengulang kejayaan masa lalu yaitu sebagai pemasok darat (sistem core – hinterland) rempah-rempah bagi dunia ? Peluang Indonesia juga dapat sebagai negara produsen komoditas seperti perkebunan, pertanian, perikanan laut serta komoditas yang berciri khas negara tropis. Wilayah hinterland harus mampu menghasilkan barang yang mencukupi kapasitas kapal agar memiliki nilai produksi optimal

GEOMARITIM

No

6

7

8

Astha Tarani (8 Strategi Geomaritim)

Uraian Astha Tarani

Perlu diperhatikan pula konservasi lingkungan hidup di wilayah tersebut. Dengan terjaganya lingkungan hidup, maka keberlanjutan wilayah penghasil barang dan jasa juga bisa dijamin Menyusun materi diplomasi Diplomasi yang dikembangkan adalah afiliasi kekuatan antara negara dengan sasaran luar negeri melalui kebudayaan pemberdayaan masyarakat lokal untuk pengentasan kemiskinan. maritim Indonesia Bahan yang telah dimiliki oleh suku-suku maritim Indonesia minimal ada dua yaitu terkait dengan ilmu dan teknologi lokal tentang : 1) Daur atau siklus penangkapan ikan (alur ruaya ikan). 2) Teknologi kapal masyarakat Edukasi melalui geoliterasi Jika masyarakat telah mengetahui potensi maritim, maka berbagai elemen akan untuk nilai kemaritiman bergerak menuju sektor maritim, sehingga perekonomian maritim akan bergerak. Pandangan geomaritim mengharapkan proses edukasi harus mampu masuk di seluruh lini kehidupan individu bangsa. Cara yang paling efektif adalah melalui pendidikan formal Edukasi nilai kemaritiman yang paling efektif ada pada usia 16 – 19 tahun. Itu artinya usia saat pre-college atau setara dengan SMA/SMK di Indonesia. Mata pelajaran yang selaras dengan bidang kajian kemaritiman di tingkat pendidikan dasar dan menengah ada di Bidang Pelajaran Geografi. Teknologi informasi geospasial Teknologi Penginderaan Jauh, sensor jalur terbang yang digunakan tidak harus sebagai data dasar kebijakan langsung merekam bumi secara keseluruhan akan tetapi cukup merekam negara atau data dasar pokok Indonesia sehingga cukup geostasionary orbit. pembangunan maritim Selain teknologi Penginderaan Jauh, perlu adanya peningkatan survei hidrografi, dimana peningkatan baik dari jenis informasi yang di survei, lokasi survei maupun teknologi survei yang dilakukan. Pembuatan SNI pemetaan merupakan agenda penting dalam proses standarisasi informasi geospasial. Penyelenggaraan IGD merupakan tanggungjawab dan dikerjakan oleh BIG, sedangkan penyelenggaraan dan pengolahan IGT diserahkan kepada masing-masing instansi. Hasil produksi IGT harus dilaporkan ke BIG dalam skema Jaringan Infrastruktur Geospasial Nasional (JIGN). Secara khusus IGT kemaritiman dapat dihimpun dalam wadah Indonesia Ocean Data Center (IODC). Server informasi geospasial utama bertugas menjembatani data sharing dan data interoperability antar instansi pemerintah dan bekerja independen dibawah Presiden Luaran dari informasi geospasial maritim tidak hanya berupa peta, namun juga berupa sistem semi terbuka, dimana masyarakat dapat memberikan feedback terhadap informasi yang terkandung dalam sistem tersebut BIG sebaiknya tidak hanya berada di pusat namun juga ada pada level Provinsi.


161

Aktifitas PELABUHAN TANJUNG EMAS Semarang

162

GEOMARITIM Sumber : bisnis.com


163

Sektor strategis dalam menerapkan Astha Tarani Geomaritim Pemilihan sektor strategis yang terbagi kedalam tiga kelompok didasarkan pada pertimbangan adanya momentum dan isu-isu startegis internasional, yaitu pangan, energi, kesenjangan spasial dan juga perubahan iklim. Oleh sebab itu, untuk menjawab isu strategis internasional tersebut. Indonesia perlu menetapkan prioritas sektor apa yang akan diutamakan dalam rangka mewujudkan negara sebagai poros maritim dunia. 1. Sektor Strategis Pertama : Fokus Pangan dengan intensifikasi produk perikanan dan kelautan Indonesia disektor kelautan untuk mengatasi permasalahan krisis pangan. Beberapa pertimbangan dan strategi dalam pernyataan tersebut yaitu: • Pangan menjadi salah satu komoditas politik dunia saat ini, oleh sebab itu perlu ditingkatkan hubungan luar negeri Indonesia dengan negara berkembang dalam pengembangan pangan. • Masih banyak pencurian sumberdaya kelautan yang dimiliki oleh Indonesia sehingga perlu sistem pengamanan dengan teknologi informasi geospasial khususnya teknologi penginderaan jauh dalam memantu pergerakan kapal di wilayah NKRI atau dalam hal ini disebut sebagai Geosecurity Maritim Indonesia. • Ketergantungan masyarakat Indonesia dengan sumberdaya dari darat, diantaranya daging, kedelai, dll. Pada akhirnya harus impor dari luar

164

GEOMARITIM

•

•

•

•

•

negeri. Oleh sebab itu perlu memasyarakatkan sumberdaya kelautan Indonesia. Indonesia kaya akan sumberdaya laut yang bisa menjadi diversifikasi pangan, sehingga dapat dikembangkan gerakan yang memasyarakat misalnya “Gerakan Makan Ikan Laut Setiap Hari” yang dilakukan melalui pendidikan formal di sekolah dengan sasaran siswa-siswi. Kualitas hasil produksi perikanan dan kelautan Indonesia belum berstandar ekspor, sehingga sulit untuk masuk kedalam pasar Internasional. Perlu industrialisasi hasil produk perikanan dan kelautan di beberapa titik strategis. Biaya logistik yang mahal dari proses pengangkutan barang hasil produksi kelautan. Perlu disegerakan pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung transhipment. Konservasi sumberdaya kelautan berbasis ekoregion dengan dasar pemikiran dimana lingkungan laut yang lestari, maka keberlanjutan produksi akan tetap terjaga. Keberadaan sumberdaya air menjadi sangat penting, dimana ada air maka disitu berkembang kehidupan. Wilayah pesisir dan pulau kecil perlu dikembangkan sumber-sumber penghidupan yang dimaksud.

tengah masyarakat. Energi yang dimaksud diarahkan dengan sasaran wilayah pesisir dan pulau kecil. Sumber energi dapat dikembangkan dengan berbasis energi terbaharukan dari lingkungan laut sekitar. Minimal terdapat tiga ebergi terbaharukan yang potensial dikembangkan di Indonesia yaitu energi gelombang, energi arus pasang surut, dan Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC) sebagaimana yang telah dibahas pada bagian state of the art buku ini.

3. Sektor strategis ketiga : Fokus Pengembangan Sektor Pariwisata dan Ekonomi Tersier Idealnya pengembangan sektor ini akan terwujud seiring pengembangan kedua sektor diatas (pangan dan energi). Potensi sumberdaya alam yang dapat dikembangkan menjadi objek wisata di Indonesia sangat tinggi. Pengembangan pariwisata Indonesia perlu diperkuat dengan PAGAR BUDAYA INDONESIA yang menyaring berbagai proses akulturasi pengembangan sektor ini.

2. Sektor strategis kedua : Fokus Pengembangan dan Pemenuhan Energi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Energi yang dimaksud terkait dengan upaya menyediakan akses energi keseluruh penjuru Indonesia. Hal ini sesuai dengan semangat kehadiran negara di



165

Epilog :

166

GEOMARITIM

FOTO : YONIARHUFAN

Refleksi Kritis Realisasi Negara Maritim Indonesia


167

T

ak dapat dipungkiri bahwa perjalanan sejarah maritim bangsa Indonesia atau lebih tepatnya bangsa yang sedang meng-Indonesia ini telah mengalami pasang surut yang begitu panjang, jauh sebelum suku-suku bangsa di Nusantara ini mengikrarkan diri bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia; berbangsa yang satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928. Negara-bangsa ini telah dipersatukan oleh semangat, keberanian, dan kegigihan dalam mengarungi ganasnya ombak badai lautan sehingga pada tanggal 13 Desember 1957 mampu mencapai salah satu tonggak sejarah sebagai bangsa yang bernegara dan berdaulat secara teritorial di mana di antara pulau-pulaunya tidak lagi terpisah, utuh zonder ‘enclave’ oleh aturan hukum laut internasional dengan lahirnya Deklarasi Djuanda. Kini saatnya negara-bangsa ini merajut kembali semangat kesadaran dan segala potensi sebagai bangsa pewaris kejayaan maritim Sriwijaya, Majapahit, hingga Demak sebagai kerajaan-kerajaan besar di Nusantara yang merupakan cikal-bakal Indonesia saat ini yang telah lama kita punggungi. Sebagaimana telah diutarakan di bagian awal buku ini bahwa peningkatan kesadaran maritim masyarakat yang disertai dengan political will

168

GEOMARITIM

kebijakan dalam mengelola sumberdaya maritim sangat diperlukan untuk merajai lautan Nusantara sebelum pada akhirnya mewujud menjadi Poros Maritim Dunia, maka diperlukan strategi Geomaritim yang membungkus atau membingkai kebijakan pembangunan kemaritiman Indonesia yang bersendikan lima pilar Poros Maritim Dunia. Penggalan syair lagu karangan Ibu Soed : “Nenek moyangku orang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa,.........” merupakan salah satu inspirasi dan motivasi kuat yang membangkitkan bangsa Indonesia untuk menghadapi samudera dan tidak memunggungi lagi laut yang menjadi masa depan bangsa dan negara Indonesia. Budaya maritim, sumber daya alam laut, infrastruktur dan konektivitas laut, diplomasi maritim, dan pertahanan, menjadi arah dan pedoman baru untuk mengartikulasi, mengagregasi tekad dan perjuangan rakyat dan bangsa Indonesia menjadi lebih makmur, lebih sejahtera, dan lebih berdaulat di bumi pertiwi Indonesia yang kita cintai ini. Tentu dalam mengarung luas samudra, menerjang ombak dan menempuh badai kita tidak boleh takut dan harus berani masuk dan menerjangnya. Keberanian tersebut harus menjadi

sumber semangat Indonesia dan tentu saja berani tidak sekedar berani, tetapi memang berani karena bangsa Indonesia telah mempunyai modal yang cukup yang berupa konsep yang matang, penuh perhitungan, dan didasarkan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mumpuni. Berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada sangat perlu dimanfaatkan karena pembangunan maritim yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo betul-betul berdimensi jamak dan bersifat komplek. Keberhasilan pembangunan Indonesia menjadi poros maritim dunia akan berhasil jika kita mampu merubah budaya yang selama ini lebih berorientasi ke darat dengan mengelola sumber daya laut yang beraneka ragam, membangun infrastruktur laut yang saling terkoneksi dan bersinergi, diplomasi yang mendukung Indonesia menjadi poros maritim dunia, serta membangun pertahanan laut yang mampu menjaga wilayah laut sehingga bisa menjamin kedaulatan NKRI.

air bersih, apakah kebutuhan dasar rakyat diseluruh pelosok tanah air bisa terpenuhi, apakah pelayanan pendidikan dan kesehatan dasar telah menyentuh rakyat di pedesaan? Itulah beberapa pertanyaan mendasar yang sangat diharapkan segera mendapat jawaban dengan adanya program-program pembangunan poros maritim dunia. Tentu bagi masyarakat kebanyakan mereka tidak banyak tahu dan bahkan tidak mau tahu berbagai konsep dan cara bagaimana para pemimpin membangun negeri ini. Namun yang pasti mereka ini menginginkan pangan, sandang, dan papan bisa terpenuhi; mempunyai pekerjaan yang layak dan bermartabat; serta kehidupan spiritual yang aman dan sejahtera. Kita harus meyakini bahwa pembangunan poros maritim dunia bisa membawa rakyat Indonesia semakin sejahtera dan dapat hidup berdampingan dengan negara-negara lain yang telah maju baik di Asia, Australia, Amerika, maupun Eropa.

Keberhasilan Indonesia menjadi poros maritim dunia tentu saja tidak bisa diselesaikan dalam jangka 5 tahun ke depan. Pembangunan poros maritim dunia harus melalui proses, perjuangan, pengorbanan, dan kegotong-royongan seluruh rakyat Indonesia. Namun bagi pengambil kebijakan juga tidak bisa berlindung bahwa karena proses pembangunan memakan waktu rakyat harus sabar menanti keberhasilan pembangunan poros maritim tersebut. Dari bulan ke bulan, tahun ke tahun rakyat harus dapat melihat hasil pembangunan laut tersebut dari sisi meningkatnya kesejahteraan. Apakah transportasi laut antar pulau-pulau kecil telah ada, apakah harga bahan baku antar wilayah tidak terjadi perbedaan besar, apakah masing-masing pulau yang berjumlah ribuan pulau sudah teraliri listrik dan

Dari konstelasi geopolitik dan geoekonomi global kekinian, ekspansi Tiongkok dalam mewujudkan Jalur Sutra Maritim bergerak pada suatu pola strategi penguasaan lokasi-lokasi penting pelabuhan lautnya di overseas territory memperlihatkan bahwa armada pertahanan lautnya mengikuti armada perdagangannya. Bukan lagi armada perdagangannya mengikuti armada pertahanannya sebagaimana era sebelumnya. Hal ini dimahfumi sebagai sebuah kenyataan bahwa kepentingan hegemoni ekonomi mengendalikan penguasaan ruang an sich. Sehingga benar kiranya bahwa perkembangan kemaritiman dunia akan mengarah kepada proses industrialisasi sumberdaya maritim dengan senantiasa disertai proses edukasi warga suatu negara terhadap potensi maritim.


169

Meskipun paradigma konsep Geomaritim beranjak dari keilmuan Geografi namun paradigma tersebut berkarakteristik transdisiplin—yang senantiasa berupaya membangun sinergitas lintas sektoral (stakeholders). Geomaritim memiliki enam objek material kajian, yaitu: 1) Historis kemaritiman; 2) Sumberdaya maritim; 3) Sosial-ekonomi kemaritiman; 4) Budaya kemaritiman; 5) Geoliterasi untuk nilai kemaritiman; 6) Konstelasi global kemaritiman. Setelah mengurai kondisi kekinian (state of the art) kondisi kemaritiman Indonesia dalam konteks lokal (internal) dan global (eksternal) hingga menjelaskan pendekatan Geomaritim dalam memandang isuisu tersebut termasuk menjelaskan peran informasi geospasial (IG) sebagai tools dalam upaya mewujudkan Poros Maritim Dunia maka hasilnya adalah berupa Maritime Outlook Indonesia yang kemudian merumuskan delapan strategi atau ASTHA TARANI GEOMARITIM yang secara harafiah mempunyai arti delapan perahu atau bahtera. Astha Tarani diibaratkan sebagai 8 (delapan) perahu atau bahtera yang bergerak bersama bagai sebuah armada tempur dalam mengarungi samudera untuk menuju Indonesia yang berdaulat, berdikari, berkepribadian, dan sejahtera. Astha Tarani merupakan penjabaran strategi Geomaritim dalam mewujudkan Poros Maritim Dunia yang berpijak dari lima pilar, yaitu: 1) Budaya maritim, (2) Sumberdaya laut, (3) Infrastruktur & konektivitas maritim, (4) Diplomasi maritim, dan (5) Pertahanan maritim.

FOTO : FABIO LAMANA

170

GEOMARITIM


171

Refleksi Kritis Perwujudan kembali kejayaan peradaban maritim memerlukan orientasi baru yang dimulai dari Pendidikan Geografi bagi bangsa Indonesia. Pemahaman mengenai jati diri bangsa Indonesia yang berdiri tegak di atas tanah air negara kepulauan yang mengarusutamakan laut sebagai halaman depan kita. Pemahaman geografi Indonesia dan juga geografi dunia menjadi penting untuk generasi muda, untuk membuka wawasan dasar sendisendi kehidupan bangsa maritim. Generasi muda sebagai tunas bangsa maritim harus mengenal, memahami dan mencintai segenap aspek geografi maritim mulai dari karakter alam, keragaman hayati, kemajemukan dan keunikan budaya, dinamika sosial, kekuatan jejaring politik, adaptasi teknologi hingga innovasi teknologi kemaritiman. Warisan semangat nenek moyang sebagai pelaut harus digelorakan melalui pendidikan kemaritiman yang mencerahkan, membanggakan dan memberdayakan kehidupan dan penghidupan masyarakat. Generasi muda yang gemar melaut, mengarungi samudera luas dan menerjang badai adalah para pemberani, pantang surut dari gelanggang samudera. Keyakinan yang teguh bahwa kita berdaulat atas tanah air harus ditanamkan kembali di hati sanubari rakyat Indonesia. Keberanian dan kepeloporan generasi muda akan mampu menggelorakan semangat maritim yang berdaulat. Kedaulatan maritim adalah gelora segenap bangsa Indonesia yang dipelopori generasi muda akan mampu menggerakkan kembali dan memutar haluan dari orientasi yang berfokus kedarat maupun "barat"

172

GEOMARITIM

menjadi bangsa bahari yang berorientasi kelautan dan kedaulatan. Orientasi keilmuan dan pendidikan yang mengarusutamakan maritim menjadi titik tolak untuk membangun budaya maritim yang kuat, kokoh dan berdaulat. Kedaulatan harus ditegakkan ditengah arus globalisasi yang menerjang deras bangsa ini. Kedaulatan maritim tidak bisa sepenuhnya dikembangkan dari keilmuan yang dipelajari dari asing atas nama transfer ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedaulatan maritim tidak bisa ditegakkan secara parsial maupun sektoral dengan mengundang orang asing untuk menggarap kekayaan sumberdaya alam ini atas nama investasi asing. Kita harus berkeyakinan tinggi untuk menggali khazanah ilmu pengetahuan dan pengalaman sejarah bangsa maritim ini. Perspektif pemahaman yang harus bertumpu dari karakter dan jatidiri bangsa maritim, kemudian dibangun dengan interaksi dan kompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Gerakan yang meluas di kalangan rakyat dan gairah generasi muda harus terus menerus digelorakan untuk membentuk arus perubahan menjadi bangsa maritim. Kebangkitan bangsa besar maritim untuk mencapai kejayaan ini memerlukan energi besar yang diarahkan dan difokuskan untuk mencapai titik balik peradabannya. Kekuatan besar harus digalang dengan kesadaran yang mendasar bahwa kedaulatan menjadi basis sebuah bangsa maritim. Kesadaran kritis yang disemai melalui pendidikan dan laku pengalaman yang meluas, ditumbuhkan dan dipupuk dengan riset dan teknologi akan membangunkan kekuatan yang besar dan mendasar yang menggerakkan secara revolusioner.

generasi muda yang bermental revolusioner. Mental revolusioner ini yang menggerakkan segenap lapisan rakyat untuk bangkit meraih kembali kedaulatannya yang selama ini digadaikan kepada kekuatan-kekuatan asing. Campur tangan asing dalam proses pembangunan Indonesia saat ini telah terlampau dalam memasuki sendi-sendi kehidupan dan penghidupan. Kita harus meneguhkan kembali kedaulatan bangsa maritim ini dengan berpijak pada jatidiri dan berani berdiri di atas kaki sendiri serta melangkah dengan pasti. Langkahlangkah bangsa bahari yang menggelora ini mengarungi samudera luas dan berani menerjang ombak untuk menuju tanah seberang dan bekerjasama secara internasional mewujudkan kejayaan dan kesejahteraan bangsa bahari serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Inilah samudera perjuangan bangsa mewujudkan kejayaan peradaban bahari yang dipelopori generasi muda dan bekerja bersama bahu membahu dengan segenap kekuatan rakyat dan didukung energi semesta. Perjuangan memerlukan kesadaran dan kesabaran dalam pelaksanaan nyata, sebagaimana pernyataan seorang pujangga W.S. Rendra secara artistik mengekspresikan puisinya: “Kesadaran adalah matahari. Kesabaran adalah bumi. Keberanian menjadi cakrawala. Dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata”.

Gerakan yang meluas di kalangan rakyat dan gairah generasi muda harus terus menerus digelorakan untuk membentuk arus perubahan menjadi bangsa maritim. Kebangkitan bangsa besar maritim untuk mencapai kejayaan ini memerlukan energi besar yang diarahkan dan difokuskan untuk mencapai titik balik peradabannya.

Revolusi mental saja tidaklah cukup, diperlukan Epilog : Refleksi Kritis Realisasi Negara Maritim Indonesia

173

Aktifitas di PELABUHAN TANJUNG PRIOK yang dikelola oleh PELINDO II GEOMARITIM Sumber : supplychainindonesia.com

174


175

Daftar Pustaka

Mangrove Forest of the World using Earth Observation Satellite Data. Global Ecology and Biogeography , 1-6. Green, E. P., & Short, F. T. (Eds.). (2003). World Atlas of Seagrasses. Los Angeles: University of California Press. Hamzah, Andi. 1984. Laut, Teritorial dan Perairan Indonesia: Himpunan Ordonansi, Undang-undang dan Peraturan Lainnya. Jakarta: Akademika Pressindo. IGI. 2013. Naskah Telaah Akademis Kurikulum 2013 Bidang Mata Pelajaran Geografi. Yogyakarta, Ikatan Geograf Indonesia.

Aldrian, Edvin. 2014. Pemahaman Dinamika Iklim di Negara Kepulauan Indonesia Sebagai Modalitas Ketahanan Bangsa. Naskah Orasi Profesor Riset, 2 Juli 2014. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. American Geographical Society, 1994. Geography for Life. Washington D.C.: National Geographical Society & Exploration. Amhar, Fahmi. 2006. Menumbuhkan Kecerdasan Spasial. Diunduh dari http://www.fahmiamhar.com/2006/09/ menumbuhkan-kecerdasan-spasial.html Asosiasi Energi Laut Indonesia (ASELI) Besser, Diane T. 2007. The Geography Toolkit for Social Studies Teachers. Portland: The Community Geography Project Institute of Portland Metropolitan Studies Portland State University. Badan Informasi Geospasial (BIG). 2013. Tim Pembakuan Nama-Nama Pulau, Penghitungan Panjang Garis Pantai Dan Luas Wilayah Indonesia-SK Kepala BIG No.20 tahun 2013

Joesoef, Daoed. 2014. Studi Strategi: Logika Ketahanan dan Pembangunan Nasional. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. Kementerian Lingkungan Hidup. 2013. Deskripsi Peta Ekoregion Laut Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup, Deputi Tata Lingkungan. Jakarta. Indonesia. Kementerian Luar Negeri. 2015. Diplomasi Poros Maritim: Ekonomi Kelautan dalam Perspektif Luar Negeri Kirsch, Irwin S. Ann Jungeblut, Lynn Jenkins & Andrew Kolstad. 1993. Adult Literacy in America. Washington, D.C: National Center for Educational Statistics. Kuntjoro-Jakti, Dorodjatun. 2012. Menerawang Indonesia Pada Dasawarsa Ketiga Abad ke-21. Tangerang: Pustaka Alvabet. Laffoley, D., & Grimsditch, G. (2009). The management of natural coastal carbon sinks. (G. Grimsditch, Ed.) Gland, Switzerland: IUCN.

Campbell, Linda. 2002. Multiple Intelligences: Metode Terbaru Melesatkan Kecerdasan. Depok: Inisiasi Press.

Lapian, Adrian B. 2009. Orang Laut Bajak Laut Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX. Depok: Komunitas Bambu.

Djalal, Hasjim. 2014. Negara Maritim dan/atau Negara Kepulauan? 7 November 2014. http://news.metrotvnews. com/read/2014/11/07/315756/negara-maritim-dan-atau-negara-kepulauan.html.

Lubis, Harus Al Rasyid. 2015. Infrastruktur Mari-m: Reformasi Strategis dalam Menunjang Poros Maritim, Kajian Universitas (ITB,ITS,UGM,UI,UNHAS & UNSRI). Hari Pendidikan TNI AL Ke-69, Surabaya.

Eve, Price, & Monica, 1994. “Geograpic Illiteracy Among College Student“. Journal Youth and Society 25 (3) Fourqurean, J. (2014, OCtober 21). Estimates of Seagrass Carbon Storage - Indonesia. Rio Grande, Brasil: The Blue Carbon Initiative, International Scientific Working Group Meeting. Gardner, H. 1993. Multiple Intelligences: New Horizons, Revised Ed. New York: Basic.

Manan, Abdul. 2008, http://telukbone.blogspot.com/2008/06/suku-bajosama-menyebar-di-lima-benua.html Marsetio, Laksamana TNI (Purn). 2015. Peran Sea Power dalam mewujudkan Poros Maritim Dunia. Disampaikan pada Hari Pendidikan TNI AL Ke-69, 11 Mei 2015, Surabaya. Mackinder, H. 1902. Britain and the British Seas. London : Heinemann.

Giri, C., Tieszen, L. L., Zhu, Z., Singh, A., Loveland, T., Masek, J., et al. (2010). Status and Distribution of

176

GEOMARITIM

Daftar Pustaka

177

Ngaderi, Trimanto. 2012. Sepuluh Cara Melatih Kecerdasan Spasial Bagi Mahasiswa. Sabili, 4 Oktober 2012. Diunduh dari http:/galerikaryaflp.blogspot.com/2012/10/10-cara-melatih-kecerdasan-spasial-bagi.html

Susanto, Al, 2014, Pengaruh Faktor Geografi Terhadap Demokrasi dan Daya Saing Ekonomi Indonesia, Makalah untuk Diskusi Panel PPRA Lemhannas 2014, Jakarta.

Oegroseno, Arif Havas. 2015. Presentasi Seminar Nasional Poros Maritim Dunia: Diplomasi Maritim. Hari Pendidikan TNI AL Ke-69, Surabaya.

Susilowati, Endang. 2012. Etnis Maritim dan Permasalahannya, dalam Asep Karsidi, dkk (ed.), NKRI Dari Masa ke Masa. Bogor: Sains Press Sarana Komunikasi Utama.

Prasad, A. Hallaf Hanafie. 2012. Mengamati Fenomena Geografi. Yogyakarta. Dygna Pustaka

Till, Geoffrey. 2009. Seapower: A Guide for the Twenty-First Century. Third Edition. London: Routledge

Rais, Jacub, dkk. 2004. Menata Ruang Laut Terpadu. Jakarta: PT Pradnya Paramita

Trimanto Ngaderi, 2012. Sepuluh Cara Melatih Kecerdasan Spasial Bagi Mahasiswa. Sabili, 4 Oktober 2012. diunduh dari http://galerikaryaflp.blogspot.com/2012/10/10-cara-melatih- kecerdasan-spasial-bagi.html

Rijanta, R. 2013. Literasi Geografi Dan Kecerdasan Spasial Dalam Pembuatan Keputusan Rasional. Prosiding, Pertemuan Ilmiah Tahunan Ikatan Geograf Indonesia (IGI) Tahun 2013, Banjarmasin, Universitas Lambung Mangkurat Sachs, JD, 2003, Institutions Don,t Rule : Dirrect Effects of Geography on Per Capita Income, Bureau of Economic Research, 1050 Massachusetts Avenue. Schott, G. 1912. Geographie des Atlantischen Ozeans. Hamburg : Boysen.

Yudhoyono,SB, 2003, Geopolitik Kawasan Asia Tenggara: Perspektif Maritim. http ://binkorpspelaut.mil.id/ Yudhoyono,SB,2012, Perkembangan Geopolitik di Asia Pasifik Abad 21 dan Pengaruhnya Terhadap Indonesia, Ceramah Presiden RI Kepada Para Dosen, Pasis Sesko TNI, Sesko Angkatan, dan Polri di Bandung 2012. Zuhdi, Susanto. 2006. Perspektif Tanah-Air dalam Sejarah Indonesia. Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Indonesia, 25 Maret 2006.

Smith, Hance D. 1986 The Geography of the Sea. Geography, Vol. 71(4), 320-324. Stiles, M. L., Kagan, A., Shaftel, E., & Lowell, B. 2013. Stolen Seafood: The Impact of Pirate Fishing on Our Oceans. Washington, DC: OCEANA. Sulistiyono, Singgih T. 2012. Dinamika Persoalan Batas Wilayah Laut dalam Sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam Asep Karsidi, dkk (ed.), NKRI Dari Masa ke Masa. Bogor: Sains Press Sarana Komunikasi Utama. Supandi, Laksamana TNI Ade. 2015. Tantangan Dan Peluang Pembangunan Lima Pilar Poros Maritim Dunia. Keynote Speech Hari Pendidikan TNI AL Ke-69, Surabaya. Supangat, A., Ira Dillenia, Nia Naelul Hasanah. 2006. Menelusuri Jiwa Bahari Bangsa Indonesia Dalam Proses Integrasi Bangsa. Edisi Revisi. Pusat Riset Laut dan Sumberdaya Non Hayati Badan Riset Kelautan dan Perikanan (BRKP) Departemen Kelautan dan Perikanan dan Pusat Kajian Sejarah dan Budaya Maritim AsiaTenggara UNDIP Semarang. Susanto, Al, 2013, Dimensi Geopoltik Dalam Kerjasama Ekonomi Regional ASEAN, Makalah untuk Diskusi Panel PPRA Lemhannas 2013, Jakarta.

178

GEOMARITIM

Daftar Pustaka

179

Editor : Priyadi Kardono Hartono Suprajaka

Recommend Documents